PERATURAN BUPATI SALINAN  BANYUWANGI Nomor 37 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PEMBERIAN NAMA RUPABUMI UNSUR BUATAN (berlaku 5 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN NAMA RUPABUMI UNSUR BUATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,
- a. bahwa nama rupabumi unsur buatan merupakan identitas lokal yang dapat mencerminkan kebudayaan Kabupaten Banyuwangi karena dibaca, dilafalkan, ditulis, dan diingat oleh masyarakat;
- b. bahwa pemberian nama rupabumi unsur buatan harus sesuai dengan kaidah pemberian nama rupabumi yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembakuan Nama Rupabumi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Nama Rupabumi Unsur Buatan.
- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Menetapkan :
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 Nomor 10).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA RUPABUMI UNSUR BUATAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Rupabumi adalah bagian dari permukaan bumi yang dapat dikenal identitasnya sebagai unsur alam dan unsur buatan manusia, misalnya sungai, danau, gunung, tanjung, desa, dan bendungan;
5. Nama rupabumi adalah nama yang diberikan pada unsur rupabumi;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Setiap orang adalah orang perorangan, sekelompok orang, lembaga yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta lembaga pemerintahan;
10. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah yang selanjutnya disebut (IPPT) adalah pemberian izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Instansi Pemerintah, lembaga, badan usaha dan perseorangan atas penggunaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau kegiatan usaha dalam rangka izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTR Kawasan), Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK);
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok fungsinya menetapkan perizinan;
12. Pembakuan adalah proses penetapan nama rupabumi yang baku oleh lembaga yang berwenang baik secara nasional maupun internasional.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pedoman pemberian nama rupabumi unsur buatan dimaksudkan untuk :
- a. mewujudkan tertib administrasi nama rupabumi unsur buatan;
- b. melestarikan Tata Nilai Budaya Banyuwangi;
- c. memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi nama rupabumi unsur buatan; dan
- d. mendukung pelaksanaan pembakuan nama rupabumi unsur buatan.
RUANG LINGKUP
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 3
Rupabumi unsur buatan manusia dibuat oleh manusia, antara lain bandara, bendungan, waduk, jembatan, terowongan, mercu suar, kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan pengelolaan darat/laut, candi, dan tugu, serta wilayah administrasi.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 4
Jenis rupabumi unsur buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan rupabumi unsur buatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Banyuwangi.
KAIDAH PEMBERIAN NAMA RUPABUMI UNSUR BUATAN
BAB III - KAIDAH PEMBERIAN NAMA RUPABUMI UNSUR BUATAN
Pasal 5
- (1) Kaidah pemberian nama rupabumi unsur buatan meliputi :
- a. penggunaan abjad romawi;
- b. satu unsur rupabumi satu nama;
- c. penggunaan bahasa lndonesia dan/atau bahasa daerah;
- d. penggunaan nama lokal;
- e. penghormatan terhadap suku, agama, ras dan golongan;
- f. penggunaan nama diri atau nama orang yang masih hidup dihindarkan;
- g. paling banyak tiga kata; dan
- h. mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku terhadap nama rupabumi unsur buatan yang memiliki nilai sejarah tertentu, untuk kepentingan keagamaan, atau cabang/anak perusahaan luar negeri.
- (3) Dalam hal rupabumi unsur buatan menggunakan nama orang yang sudah meninggal dunia paling singkat 5 (lima) tahun dan sangat berjasa bagi negara dan/atau penduduk setempat.
- (4) Pemberian nama rupabumi unsur buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - KAIDAH PEMBERIAN NAMA RUPABUMI UNSUR BUATAN
Pasal 6
- (1) Selain
BAB III - KAIDAH PEMBERIAN NAMA RUPABUMI UNSUR BUATAN
Pasal 7
- (1) Nama rupabumi unsur buatan memuat :
- a. elemen generik; dan
- b. elemen spesifik.
- (2) Elemen generik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menerangkan dan/atau menggambarkan bentuk umum rupabumi unsur buatan.
- (3) Elemen spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menerangkan nama diri dari elemen generik.
- (4) Elemen generik dan elemen spesifik dalam nama rupabumi unsur buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis menggunakan huruf dalam bahasa Indonesia dengan pola kalimat diterangkan-menerangkan.
TATA CARA PEMBERIAN NAMA RUPABUMI UNSUR BUATAN
BAB IV - TATA CARA PEMBERIAN NAMA RUPABUMI UNSUR BUATAN
Pasal 8
- (1) Setiap orang dan/atau masyarakat berhak mengusulkan nama rupabumi unsur buatan.
- (2) Pengusulan nama rupabumi unsur buatan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipergunakan untuk kepentingan umum disampaikan kepada Bupati melalui Camat sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengusulan nama rupabumi unsur buatan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki/dikuasai oleh orang-perorangan atau badan hukum disampaikan kepada Camat dan selanjutnya disampaikan kepada Bagian Pemerintahan guna diverifikasi.
BAB IV - TATA CARA PEMBERIAN NAMA RUPABUMI UNSUR BUATAN
Pasal 9
- (1) Setiap orang yang akan membuat/mendirikan rupabumi unsur buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memberikan nama sesuai dengan kaidah pemberian nama rupabumi unsur buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7.
- (2) Pemberian nama rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan pada saat pengajuan perizinan.
BAB IV - TATA CARA PEMBERIAN NAMA RUPABUMI UNSUR BUATAN
Pasal 10
- (1) Pemberian nama rupabumi unsur buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan verifikasi instansi kabupaten yang membidangi perizinan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang rupabumi yaitu Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyuwangi.
BAB IV - TATA CARA PEMBERIAN NAMA RUPABUMI UNSUR BUATAN
Pasal 11
- (1) Hasil verifikasi pemberian nama rupabumi unsur buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) menjadi acuan pelaksanaan pembakuan nama rupabumi unsur buatan.
- (2) Pembakuan nama rupabumi unsur buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB V - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12
- (1) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh instansi pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang mempunyai tugas, wewenang, dan fungsi di bidang rupabumi yaitu Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyuwangi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian pemberian nama rupabumi unsur buatan sesuai kaidah pemberian nama.
- (3) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian nama rupabumi unsur buatan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
- (1) Penamaan rupabumi unsur buatan yang telah ada yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 harus disesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Penyesuaian nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang rupabumi dengan tembusan kepada SKPD yang menangani perizinan.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Penetapan: Ditetapkan di Banyuwangi Pada Tanggal 5 Oktober 2016

Penandatangan: BUPATI BANYUWANGI,

Verifikasi: Ttd. H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Penetapan: Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 5 Oktober 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI,

Verifikasi: Ttd. Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP 19561008 198409 1 001 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016 NOMOR 37
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 37 TAHUN 2016
## TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA RUPABUMI UNSUR BUATAN
## I. UMUM
Rupabumi adalah bagian dari permukaan bumi yang dapat dikenal identitasnya sebagai unsur alam dan unsur buatan manusia, misalnya sungai, danau, gunung, tanjung, desa dan bendungan. Nama rupabumi adalah nama yang diberikan pada unsur rupabumi.
Sebagian rupabumi unsur buatan di Kabupaten Banyuwangi tidak diberikan nama sesuai kaidah pemberian nama rupabumi unsur buatan, diantaranya kaidah penggunaan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah, dan penggunaan nama lokal. Untuk kompleks perumahan misalnya, penggunaan nama-nama asing seperti estate, mansion, residence, village, garden dan lain sebagainya, banyak ditemukan di Kabupaten Banyuwangi. Di samping itu, masih ditemukan rupabumi unsur buatan yang telah diberikan nama (baik nama dalam bahasa asing, nama dalam bahasa Indonesia, nama dalam bahasa daerah, atau kombinasinya), namun belum mengikuti kaidah tata bahasa yang benar menurut struktur kalimat bahasa Indonesia, yakni mengikuti pola diterangkan-menerangkan (DM).
Pemberian nama rupabumi unsur buatan sesuai kaidah penamaan rupabumi menuntun perilaku masyarakat yang mencerminkan tata nilai lokal. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka penataan daerah khususnya dalam tertib administrasi rupabumi unsur buatan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyuwangi tentang Pedoman Pemberian Nama Rupabumi Unsur Buatan.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Ayat (1) Cukup jelas. Hur uf a Kaidah penggunaan abjad romawi dimaksudkan untuk mempermudah komunikasi. Huruf b Kaidah satu unsur rupabumi satu nama dimaksudkan untuk kepastian dan kejelasan nama rupabumi di suatu wilayah desa/kelurahan. Huruf c Kaidah penggunaan bahasa lndonesia dan/atau bahasa daerah dimaksudkan untuk menghormati keanekaragaman budaya serta persatuan dan kesatuan nasional. Huruf d Kaidah penggunaan nama lokal dimaksudkan untuk melestarikan dan menghormati masyarakat setempat. Huruf e Kaidah penghormatan