PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 51 Tahun 2017 tentang STANDAR BARANG, STANDAR KEBUTUHAN DAN STANDAR HARGA BARANG TAHUN ANGGARAN 2018 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 4 2017 | BUPATI ACEH BESAR PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BARANG, STANDAR KEBUTUHAN DAN STANDAR HARGA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2018 (berlaku 17 Juli 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban Anggaran 2018:
- .bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri b. Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati menetapkan Standar Barang, Standar Kebutuhan dan Standar Harga:
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Barang, Standar Kebutuhan dan Standar Harga Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2018: Cc.
Undang-Undang Nomor 7 (Drth Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
- Mengingat 21, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092):
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 2
Y
'«
g
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): 3
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400): ' 4
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633), 5.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 6\_
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165):
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533): 8
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5), 9
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor N 310):
Y
-
«
-
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547):
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083):
|
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG STANDAR BARANG, STANDAR KEBUTUHAN DAN STANDAR HARGA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2018. i
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Maksud dan Tujuan Peraturan Bupati ini merupakan pedoman bagi unit kerja atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018.
PENETAPAN STANDAR BARANG, STANDAR KEBUTUHAN DAN STANDAR HARGA BARANG DAN JASA.
BAB III - PENETAPAN STANDAR BARANG, STANDAR KEBUTUHAN DAN STANDAR HARGA BARANG DAN JASA.
Pasal 3
Standar barang, standar kebutuhan dan standar harga merupakan harga tertinggi belum diperhitungkan keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat dinegosiasi kembali untuk memperoleh harga yang wajar dan menguntungkan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
v
IR
Standar barang, standar kebutuhan dan standar harga satuan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang berpedoman pada harga satuan yang berlaku pada saat pekerjaan/pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 6

- (1) Patokan harga satuan dan tata cara pengadaan kendaraan dinas/operasional dinas dan patokan harga satuan obat-obatan generik. berpedoman: pada eKatalog dalam portal Pengadaan Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah keempat kali terakhir dengan Peraturan : Presiden Nomor 4 Tahun 2015.
- (2) Patokan harga satuan untuk buku-buku perpustakaan ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh Penerbit.
- (3) Patokan harga per M2 (meter persegi) untuk pengadaan tanah menyesuaikan dengan NJOP/harga pasar/hasil penilai pertanahan.

## Pasal 7

Dalam hal penggunaan standar satuan harga melebihi harga yang ditetapkan dan/atau belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, maka SKPD/unit kerja yang bersangkutan dapat menggunakan satuan biaya lain yang disertai dengan:

- b. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar (untuk honorarium) dan hasil analisa (untuk pemeliharaan dan pengadaan barang) yang diperhitungkan secara proporsional dan profesional berdasarkan harga yang berlaku di pasaran (dibuktikan dengan Price List harga minimal oleh 2 (dua) penyedia barang/jasa serta dapat dipertanggung jawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dan akuntabel)
- a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani atas materai oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,
- c. Surat pernyataan dan perhitungan hasil analisa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b agar dilaporkan kepada Bupati Aceh Besar dengan tembusan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar.

## Pasal 8

- (1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya yang melebihi harga tertinggi dan/atau diluar Standar Satuan Harga yang telah ditetapkan.
- (2) Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. |

y

&amp;«

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho

pada tanggal

17

Juli

2017

M

23

Syawal

1438H

fa

PATI ACEH

sesar)

MAWARDI ALI

|


Diundangkan di Kota Jantho pada tanggal 17 Juli 2017 M 23 Syawal 1438 H


,

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2017 NOMOR 52