Unknown Unknown Nomor 29 Tahun 2016 tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2OL6 (berlaku 4 Aug 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWATIMUR
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR fi TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2OL6
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 52 ayat (4) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil PajaklRetribusi Daerah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor L6 Tahun 2OL6 serta dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016.
1. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOO\
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36371;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLt tentang Pembentukan Peratuan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 7, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLs Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791:
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun L972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Republik Indonesia Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38); 9.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593); 11.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 Tahun 2Ot4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor L23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor I57 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57I7); L2.
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun Tahun 2OLO tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 201S; 13.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011; 14.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa; 15.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoma.n pengelolaan Keuangan Desa; 16.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata cara Pengawasan atas Penyelenggaraan pemerintahan Desa; t7.
9. Peraturan Daerah Kabupaten situbondo Nomor 13 Tahun 2006 tentang sumber-sumber pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten situbondo Tahun 2OOT Nomor 13); 18.
4
19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor L7 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OO7 Nomor L7l;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 11); 20.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2OL6 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2); 2L.
4. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2OL2 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL2, Nomor 30); 22.
5. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor t6 Tahun 2OL6 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor LTI; 23.
6. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 52 Tahun 2ols tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten situbondo Tahun 2ol5 Nomor 52]. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati situbondo Nomor 10 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten situbondo Tahun 2016 Nomor 10); 24.
7. Peraturan Bupati situbondo Nomor L4 Tahun 2oL6 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2Ot6 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016, Nomor 1s). 25.
Menetapkan :
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2oL6.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas Pendap atart, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala DPPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Kepala Bagian Pemerintahan adalah Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Bagian Pemerintahan adalah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Situbondo.
9. camat adalah wakil Pemerintah Daerah di wilayah Kecamatan yang bersangkutan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.
11. 1 1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Maksud pemberian Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa adalah :
- a. mendukung terlaksananya proses pemilihan kepala desa sesuai dengan asas demokrasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. terlaksananya penyelenggaraan otonomi desa yang lebih baik.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
T\:juan pemberian Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa adalah :
- a. membantu Desa dalam pembiayaan kebutuhan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- b. mewujudkan pemilihan kepala desa yang netral, langsung, umuffi, bebas, rahasia, jujur dan adil .
BAB III - PRINSIP PENGELOLAAN
Pasal 4
Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip:
- a. hemat, bahwa bantuan keuangan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan;
- b. terarah, bahwa bantuan keuangan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai; dan
- c. terkendali, bahwa penggunaan bantuan keuangan harus dapat dipertanggungiawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
BAB IV - SUMBER PENGANGGARAN
Pasal 5
Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bersumber dari APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2OL6.
BAB V - BESARAN ANGGARAN Pasal 6
Pasal 6
## BESARAN ANGGARAN Pasal 6
BAB V - BESARAN ANGGARAN Pasal 6
Pasal 7
- (1) Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk :
1. Maksimal 40 o/o (empat puluh perseratus) dari Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa digunakan untuk Honorarium panitia pemilihan;
2. sisa alokasi Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa digunakan untuk :
- a. Biaya Alat T\:lis Kantor (ATK);
- b. Biaya penggandaan;
- c. Biaya makan dan minuman rapat;
- d. Biaya pendaftaran pemilih (pantarlih);
- e. Biaya kegiatan kampanye;
- f. Biaya dokumentasi dan publikasi;
- g. Dan kebutuhan lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa.
- (2) Untuk setiap penggunaan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa wajib menyampaikan tanda bukti pengeluaran berupa kuitansi, nota atau tanda bukti lainnya yang sah.
5. Dalam hal penggunaan Bantuan Keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) lebih kecil dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka sisa Bantuan Keuangan disetor ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Situbondo. (3)
BAB V - BESARAN ANGGARAN Pasal 6
Pasal 8
- (1) Pemerintah Desa mengajukan bantuan keuangan khusus dengan menyampaikan usulan berupa surat permohonan bantuan keuangan pemilihan kepala desa yang disertai proposal kepada Bupati situbondo dengan tembusan SKPD yang membidangi.
- (2) Bupati dengan suatu disposisi, menunjuk SKpD yang membidangi dalam hal ini Kepala Bagian Pemerintahan untuk segera melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
- (3) Kepala Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa Rekomendasi kepada Bupati.
4. (41 Penyampaian hasil evaluasi berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dikoordinasikan dengan DPPKAD.
Bagian Kedua Mekanisme Pencairan
BAB V - BESARAN ANGGARAN Pasal 6
Pasal 9
- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati Situbondo Cq. Kepala DPPKAD melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo untuk diverifikasi, dengan kelengkapan persyaratannya sebagai berikut:
- a. Surat permohonan persetujuan pencairan kepada Bupati dari Sekretaris Daerah dan telah mendapat disposisi dari Bupati;
- b. Surat persetujuan dari Kepala Bagian Pemerintahan yang menerangkan bahwa pengajuan telah lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Surat permohonan pencairan dari Kepala Desa kepada Bupati Situbondo melalui DPPI(AD;
- d. Fotokopi Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah, Bantuan sosial, Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2016;
- e. Pakta Integritas yang ditandatangani Kepala Desa;
- f. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NpWp);
- g. Fotokopi nomor rekening Bank Jatim atas nama Pemerintah Desa yang masih aktif;
- h. Fotokopi SK Penunjukan Bendahara Desa;
- i. Kuitansi Bukti Pengeluaran uang bermaterai cukup;
- j. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- k. Fotokopi Berita Acara Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kabupaten Situbondo (khusus untuk bantuan keuangan yang bersifat khusus);
- l. Fotokopi rekomendasi dari Bagian pemerintahan, sebagai tindak lanjut atas disposisi Bupati terhadap proposal yang diajukan;
- m. Fotokopi disposisi Bupati atas proposal yang diajukan;
- n. Proposal yang telah mendapat disposisi dari Bupati;
- o. Semua persyaratan dimasukkan ke dalam snelhecter plastik warna hrjau rangkap 4 (empat) dengan rincian masing-masing 2 (dua) bendel untuk DPPKAD, 1 (satu) untuk Bagian Pemerintahan dan 1 (satu) bendel sebagai arsip Pemerintah Desa.
- (2) Kepala DPPKAD menyalurkan dana langsung dari kas daerah ke Rekening Kas Pemerintah Desa melalui Bank Jatim Cabang Situbondo.
PENGELOLAAN DANA
Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dikelola oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan.
Bendahara Desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - PENGELOLAAN DANA
Pasal 12
semua penerimaan dan pengeluaran keuangan harus dicatat dan dibukukan dalam ApBDesa dan buku Administrasi Keuangan Desa.
BAB IX - PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAIITABAN DANA Pasal 13
Pasal 13
Penerima Bantuan Keuangan Khusus pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan kepada Bupati melalui DPPKAD dengan tembusan Kepala Bagian Pemerintahan, atas penggunaan bantuan keuangan yang diterimanya.
BAB IX - PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAIITABAN DANA Pasal 13
Pasal 14
Penerima Bantuan Keuangan Khusus bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Keuangan yang diterima.
BAB IX - PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAIITABAN DANA Pasal 13
Pasal 15
- (1) Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa merupakan bantuan keuangan yang harus dipertanggungiawabkan oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa, karena terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa dan selanjutnya dipertanggungiawabkan kepada Bupati dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya bantuan keuangan khusus dan/atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun 2017.
2. (21 Apabila terjadi penundaan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa karena sebab yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pertanggungjawaban panitia Pilkades atas penggunaan Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pilkades disampaikan kepada Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan/atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun 2017.
- (3) Pertanggungiawaban bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21, meliputi :
- a. laporan penggunaan bantuan keuangan khusus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang diterimanya;
- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan keuangan khusus yang diterima telah digunakan sesuai dengan ketentuan;
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan dan peraturan perundangundangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya disampaikan kepada Bagian Pemerintahan untuk diteruskan kepada Bupati melalui DPPKAD.
- (5) Pertanggungfawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan kedalam snelhecter plastik warna hijau dibuat rangkap 3 (tiga), untuk disampaikan kepada :
- a. Bupati melalui Kepala DPPI(AD : rangkap 1 (satu);
- b. Bagian Pemerintahan
: rangkap 1 (satu);
- c. Asli untuk penerima : rangkap 1 (satu).
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Situbondo pada tanggal b 4 AUG 2016 SEKRETARIS DAERAH I(ABUPATEN SITUBONDO, BERITA DAERAH I{ABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016 NOMOR .2I ## Pasal 16

Penandatangan: Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, maka penyelesaiannya secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten. ## BAB X PENGAWASAN Pasal 17

Penandatangan: Pengawasan pemberian Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Situbondo. ## BAB XI ## PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI Pasal 18

Penandatangan: Bagian Pemerintahan melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2016. ## BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Penetapan: Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 0 4 AUG 2016

Penandatangan: BUPATI SITUBONDO,