PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN Nomor 8 Tahun 2016 tentang PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN PESAWARAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Pesawaran;
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Menetapkan
:
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 15 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 50);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
dan
BUPATI PESAWARAN,
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN PESAWARAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Desa adalah Desa dan Desa adat, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Asas dalam pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa adalah:
- a. Asas Proporsional;
- b. Asas Efektif dan Asas Efisien.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa bertujuan untuk:
- a. Menciptakan sistem pemerintahan Desa yang demokratis;
- b. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
- c. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, dan kualitas pelayanan publik.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Bagian Kesatu Umum
BAB III - PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Pasal 5
- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilakukan sesuai dengan persyaratan pengangkatan dan melalui mekanisme pengangkatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Kepala Desa melakukan Penjaringan dan Penyaringan bakal calon Perangkat Desa.
- (3) Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan bakal calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan.
Paragraf 1 Persyaratan Pengangkatan
BAB III - PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Pasal 6
- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
- c. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
- b. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
- c. Tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara atau kurungan.
BAB III - PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Pasal 7
Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf c, antara lain terdiri atas:
- a. Kartu Tanda Penduduk;
- b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
- d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
- f. Surat Keterangan berbadan sehat; dan
- g. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup.
Paragraf 2 Mekanisme Pengangkatan
BAB III - PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Pasal 8
- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. Kepala Desa melakukan Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- c. Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap calon Perangkat Desa yang diajukan oleh Kepala Desa;
- f. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- g. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan
BAB III - PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Pasal 9
- (1) Dalam rangka pengisian Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat dengan susunan keangotaan sebagai berikut:
- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Sekretaris merangkat anggota;
- c. Bendahara merangkap anggota; dan/atau
- d. Anggota.
- (3) Penentuan susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mekanisme musyawarah mufakat secara proporsional dengan melibatkan peran masyarakat.
- (4) Tim berjumlah ganjil dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (5) Panentuan kedudukan Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota Tim dilakukan dengan musyawarah mufakat oleh anggota Tim, dan dalam hal melalui mekanisme musyawarah tidak dicapai mufakat/kesepakatan, maka dilakukan dengan mekanisme pemungutan suara.
- (6) Untuk keperluan administrasi, Tim dapat menggunakan Cap/Stempel Tim.
- (7) Tugas Tim adalah:
- a. Mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya pengisian Perangkat Desa;
- b. Menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan pengisian Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
- c. Menyusun rencana anggaran biaya pengisian Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
- d. Menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian Perangkat Desa dengan pertimbangan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
- e. Menerima pendaftaran Bakal Calon;
- f. Melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon;
- g. Mengumumkan Calon kepada masyarakat;
- h. Meneliti kebenaran keberatan masyarakat terhadap calon;
- i. Mengajukan Calon yang lolos atas keberatan masyarakat kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak mengikuti seleksi;
- j. Menyelenggarakan seleksi bagi Calon yang berhak mengikuti;
- k. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa;
- l. Membuat berita acara hasil seleksi untuk disampaikan kepada Camat melalui Kepala Desa; dan
- m. Melaporkan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa
- (8) Tim dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (9) Tim sebelum melaksanakan tugas dilantik dan diambil sumpahya oleh Kepala Desa.
Bagian Kesatu Pengajuan Permohonan
BAB IV - PENJARINGAN
Pasal 10
- (1) Penduduk yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup kepada Kepala Desa melalui Tim dengan melampirkan:
- a. Surat pernyataan yang memuat:
1. Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Pernyataan Setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara kesatuan Republik Indonesia;
3. Pernyataan Sanggup berbuat baik, jujur dan adil;
4. Keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara dan/atau kurungan dengan hukuman badan dan/atau hukuman percobaan;
5. Keterangan tidak sedang berstatus tersangka dan/atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran yang diancam pidana penjara;
6. Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara
BAB IV - PENJARINGAN
Pasal 11
- (1) Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan Bakal Calon Perangkat Desa, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang untuk selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam hal setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan Bakal Calon Perangkat Desa, maka dilakukan pengulangan pendaftaran dari awal dengan Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal melakukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau pengulangan pendaftaran dari awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim mengumumkan paling lambat pada hari pertama perpanjangan dan/atau pengulangan pendaftaran dari awal dengan membuat Berita Acara.
BAB IV - PENJARINGAN
Pasal 12
- (1) PNS yang mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa wajib mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
Bagian Ketiga Penetapan Calon Perangkat Desa
BAB IV - PENJARINGAN
Pasal 13
- (1) Tim melakukan penelitian persyaratan administrasi masing-masing Bakal Calon Perangkat Desa.
- (2) Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan administrasi dan telah dilakukan penelitian oleh Tim ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa.
- (3) Nama-nama Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diumumkan kepada masyarakat paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan untuk memberikan kesempatan masyarakat menilai masing-masing Calon Perangkat Desa.
Bagian Keempat Penyampaian Keberatan Terhadap Calon Perangkat Desa
BAB IV - PENJARINGAN
Pasal 14
- (1) Penyampaian keberatan terhadap Calon Perangkat Desa, disampaikan kepada Tim dengan menyebutkan identitas pengirim secara jelas, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penetapan Calon Perangkat Desa.
- (2) Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diteliti kebenarannya, dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat.
- (3) Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Kepala Desa untuk mentapkan Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi.
- (4) Penyampaian keberatan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil seleksi.
Bagian Kelima
Penetapan Calon Perangkat Desa yang Berhak Mengikuti Seleksi
BAB IV - PENJARINGAN
Pasal 15
- (1) Tim mengusulkan calon kepada Kepala Desa dengan dilampiri berita acara penetapan Calon Perangkat Desa dan/atau berita acara penelitian keberatan masyarakat untuk ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi.
- (2) Kepala Desa setelah menerima usulan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menetapkan Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi dengan mempertimbangkan berita acara penetapan calon dan/atau berita acara penelitian keberatan masyarakat, yang dituangkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada ketua panitia pengisian perangkat Desa paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan ujian seleksi.
- (4) Ketua Tim setelah menerima Keputusan Kepala Desa tentang penetapan Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian, pada hari itu juga mengumumkan nama-nama Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi.
BAB V - PENYARINGAN
Pasal 16
- (1) Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian wajib mengikuti seleksi yang dilaksanakan oleh Tim.
- (2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara seleksi oleh Tim serta dapat dilengkapi tandatangan Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti.
- (3) Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian yang lulus dan memperoleh nilai tetrtinggi dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon yang lulus dan memperoleh Nilai Tertinggi.
- (4) Nama Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi dan lulus diajukan kepada Kepala Desa dengan dilampirkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Tim melaporkan hasil seleksi Pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa
PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA JABATAN
BAB VI - PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA JABATAN
Pasal 17
- (1) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa atau Pejabat lain yang ditunjuk setelah mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut:
2. Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujurjujurnya dan seadil-adilnya; Bahwa saya akan selalu dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan ditandatangani oleh pejabat yang melantik, pejabat yang dilantik, para saksi dan rohaniwan.
- (3) Serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan Penyerahan Memori Serah Terima Jabatan.
- (4) Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa.
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Bagian kesatu Umum
BAB VII - PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Pasal 18
Pemberhentian Perangkat Desa dilakukan melalui mekanisme :
- a. Pemberhentian tetap;
- b. Pemberhentian sementara.
Bagian kedua Pemberhentian Tetap
BAB VII - PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Pasal 19
- (1) Perangkat Desa berhenti tetap karena:
- a. Meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; dan
- c. Diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c karena:
- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana
BAB VII - PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Pasal 20
- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 karena :
- a. Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
- b. Ditetapkan sebagai terdakwa;
- c. Tertangkap tangan dan ditahan;
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.
Bagian Keempat Administrasi Pemberhentian
BAB VII - PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Pasal 21
- (1) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditetapkan.
- (2) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan kepada Camat.
- (3) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (2) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, setelah mendapatkan rekomendasi Camat.
- (5) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah mempertimbangkan laporan dari Kepala Desa.
BAB VIII - ALIH JABATAN PERANGKAT DESA
Pasal 22
- (1) Kepala Desa dapat melakukan alih jabatan Perangkat Desa dalam rangka kelancaran operasional Pemerintah Desa.
- (2) Alih jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat untuk mendapat rekomendasi tertulis.
BAB IX - KEKOSONGAN JABATAN
Pasal 23
- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas dengan tembusan disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti
UNSUR STAF PERANGKAT DESA
BAB X - UNSUR STAF PERANGKAT DESA
Pasal 24
- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA
BAB XI - PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA
Pasal 25
- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBDesa, dan sumber lain yang sah.
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Perangkat Desa yang ada pada saat ini tetap melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peratuan perundang-undangan.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran.

Penetapan: Ditetapkan di Gedong Tataan Pada Tanggal 30 Desember 2016

Penandatangan: BUPATI PESAWARAN dto DENDY RAMADHONA, K.

Penetapan: Diundangkan di Gedong Tataan Pada Tanggal 30 Desember 2016

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN dto HENDARMA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2016 NOMOR 20

Penandatangan: Sesuai Dengan Salinan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB PESAWARAN, dto SUSI PATMININGTYAS, S.H. Pembina Tk. I NIP. 19661015 199503 2 002 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG : 8/PSW/2016
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 8 TAHUN 2016
## TENTANG
## PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN PESAWARAN
## I. UMUM
Perangkat Desa adalah salah satu unsur penyelenggara kegiatan Pemerintahan Desa yang merupakan unsur sangat penting dalam peningkatan kelancaran penyelenggaraan peemrintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa, sehingga perlu mendapat perhatian dengan mengatur mengenai tata cara pengangakatan dan pemberhentiannya.
Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Pengangkatan dan Pmeberhentian Perangkat Desa.
Dalam Peraturan daerah ini Perangkat Desa mencakup Sekretaris Desa, Kepala Urusan,Kepala Wilayah, dan Kepala Seksi. Berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di aats, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa.
## II.PASAL DEMI PASAL
##
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup Jelas. - a. Proporsional, yaitu kegiatan yang meletakkan segala sesuatu sesuai dengan konteks dan tujuan kegiatan tersebut, dalam hal ini pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian dilaksanakan sesuai dengan tujuan, dan tidak berlebihan. - b. Efektif dan Efisien, yaitu menunjuk pada kemampuan yang tinggi untuk mengoptimalkan kemanfaatan segala sumber daya dan dana yang tersedia dalam rangka pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup Jelas. Cukup Jelas. Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup Jelas. Cukup Jelas. Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup Jelas. Cukup Jelas. Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup Jelas. Cukup Jelas. Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup Jelas. Cukup Jelas. Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 26
Cukup Jelas. Cukup Jelas Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 27
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 63