PERATURAN DAERAH KOTA MA Nomor 2/2017 Tahun 2017 tentang PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (berlaku 17 Februari 2017)
Pembukaan
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
- Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Menimbang
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2001);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Permukiman (KSNP-SPALP);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
80
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG
dan
WALIKOTA MALANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK KOTA MALANG.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
5. Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah upaya terpadu dalam perencanaan, penataan, pengolahan, pemeliharaan, dan pemantauan jaringan pengolahan air limbah domestik.
6. Pengolahan adalah rangkaian proses dan operasi untuk mengurangi kandungan pencemar air sehingga mencapai tingkat konsentrasi dan bentuk yang lebih sederhana dan aman jika dibuang ke media lingkungan.
7. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah tempat pengolahan air limbah agar aman dibuang ke media lingkungan.
8. IPAL Terpusat adalah IPAL yang menerima air limbah domestik dari jaringan perpipaan air limbah domestik terpusat.
9. IPAL Komunal adalah IPAL yang menerima air limbah domestik dari jaringan perpipaan air limbah domestik komunal.
10. Instalasi Pengolah Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah tempat pengolahan air limbah domestik lumpur tinja sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
11. Pengolahan Awal adalah kegiatan untuk memisahkan atau mengurangi zat tertentu dalam air limbah
- domestik sebelum disalurkan ke sistem terpusat atau sistem setempat.
12. Sistem Setempat Komunal adalah sistem setempat yang menyalurkan air limbah domestik dari rumah menggunakan perpipaan yang dimanfaatkan secara bersama dan kemudian dialirkan ke IPAL komunal.
13. Sistem Setempat Individual adalah sistem setempat yang menyalurkan air limbah domestik ke tangki septik individual.
14. Sambungan Rumah yang selanjutnya disingkat SR adalah pipa yang menyalurkan air limbah domestik dari bangunan penghasil air limbah domestik untuk dikumpulkan dalam bak kontrol dan dialirkan ke jaringan pipa servis melalui bak kontrol servis.
15. Masyarakat adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan SR yang terhubung ke sistem jaringan perpipaan untuk mengolah air limbah domestiknya sehingga mengalir ke IPAL.
16. Orang adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum.
17. Pengelola Air Limbah Domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.
18. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang
sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
19. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
20. Perencanaan Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek non fisik (peran masyarakat, kelembagaan, legalitas dan pembiayaan) dan aspek fisik (teknis dan operasional) dalam pengelolaan air limbah domestik.
21. Evaluasi Penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
22. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
23. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
24. Kawasan adalah wilayah yang batasnya ditentukan ## BAB II PENGELOLAAN
Bagian Kesatu Umum
Pasal 2
- (1) Penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Bangunan rumah tinggal dan bangunan non rumah tinggal harus mengelola air limbah domestik sebelum dibuang ke saluran umum/drainase kota.
- (3) Pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan melalui sistem pengelolaan air limbah setempat maupun terpusat.
- (4) Sistem pengelolaan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pembuangan air limbah ke dalam tangki septik individual, tangki septik komunal atau Instalasi Pengelolaan Air Limbah Komunal.
- (5) Sistem pengelolaan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pembungan air limbah ke dalam jaringan pembuangan air limbah domestik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melayani skala kawasan dan skala kota.
Pasal 3
- (1) Dalam pengelolaan air limbah domestik diperlukan sarana dan prasarana.
- (2) Sarana dan Prasarana pengolahan air limbah domestik sistem terpusat terdiri dari:
- a. sarana pembuangan individu;
- b. instalasi pengolahan awal;
- c. perpipaan untuk menyalurkan air limbah domestik;
- d. instalasi pengolahan air limbah domestik; dan
- e. saluran pembuangan efluen ke badan air.
- (3) Sarana dan Prasarana pengolahan air limbah domestik sistem setempat terdiri dari:
- a. sarana pembuangan individu;
- b. instalasi pengolahan air limbah individual dan komunal;
- c. pembuangan efluen ke lingkungan;
- d. sarana penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja; dan
- e. instalasi pengolahan lumpur tinja.
- (4) Sarana dan Prasarana pengolahan air limbah domestik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan SNI .
Pasal 4
- (1) Setiap orang yang terjangkau sistem pengelolaan air limbah terpusat dan tidak mampu mengelola dan mengolah limbahnya sendiri harus menyalurkan air limbah domestiknya ke jaringan air limbah terpusat milik Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang yang melakukan pengelolaan air limbah setempat harus melakukan pemeliharaan dan pengurasan secara berkala.
- (3) Penempatan tangki septik atau IPAL harus sesuai dengan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
Pasal 5
- (1) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik dilakukan secara menyeluruh meliputi:
- a. perencanaan aspek non fisik; dan
- b. perencanaan aspek fisik.
- (2) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik untuk aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perencanaan pembinaan terhadap masyarakat, badan usaha/swasta, lembaga dan sumber daya manusia pengelola sarana dan prasarana air limbah domestik, serta rencana pembiayaan.
- (3) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik untuk aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan perencanaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik.
- (4) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (5) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah rencana umum pengelolaan air limbah domestik yang memuat antara lain:
- a. rencana area pelayanan sistem setempat dan sistem terpusat;
- b. rencana jaringan perpipaan;
- c. rencana lokasi IPAL;
- d. rencana lokasi IPLT;
- e. rencana program pengembangan;
- f. penetapan kriteria standar dan rencana standar pelayanan minimal, keterpaduan dengan sarana dan prasarana lain;
- g. rencana indikasi pembiayaan dan pola investasi;
- h. rencana pengembangan kelembagaan pengelola air limbah domestik; dan
- i. rencana peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha/swasta.
- (6) Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kedua Pengelolaan Air Limbah Terpusat
Pasal 6
Jaringan air limbah domestik pada sistem pengelolaan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) merupakan jaringan perpipaan yang terdiri dari saluran induk/primer, saluran penggelontor, saluran sekunder/lateral, pipa servis/tersier dan SR sebagai sistem terpadu yang bermuara di IPAL Terpusat.
Pasal 7
- (1) Pemerintah Daerah membangun pengembangan sistem pengelolaan air limbah terpusat pada pipa persil/SR dan pipa servis termasuk kelengkapan pendukungnya.
- (2) Setiap orang yang bertempat tinggal dan/atau melakukan usaha dalam kawasan yang dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat baik skala kota dan skala kawasan wajib memanfaatkan jaringan perpipaan yang ada melalui pemasangan SR.
- (3) Setiap pengembang perumahan baru dalam kawasan yang tidak dilalui jaringan perpipaan pengelolaan terpusat, wajib menyediakan sistem pengolahan air limbah domestik dengan sistem komunal sesuai dengan SNI.
Bagian Ketiga
Pengelolaan Air Limbah Setempat
Pasal 8
- (1) Pemerintah Daerah membangun sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal pada kawasan yang tidak terjangkau jaringan sistem terpusat dan/atau kawasan yang tidak memungkinkan untuk dibangun sistem individual.
- (2) Masyarakat membangun sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat individual pada kawasan yang tidak terjangkau jaringan sistem terpusat dan jaringan sistem setempat komunal.
- (3) Pemerintah Daerah membangun sarana dan prasarana air limbah sistem setempat individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (4) Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus sesuai SNI.
Pasal 9
Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan fasilitas pengolah air limbah domestik sebelum dibuang ke daerah aliran sungai.
Pasal 10
- (1) Masyarakat dapat menyalurkan air limbah domestiknya ke dalam IPAL yang dibangun oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Masyarakat mengajukan ijin kepada pengelola IPAL apabila akan membangun atau menyambungkan instalasi pengolahan air limbah setempat.
- (3) Penyaluran air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
Bagian Keempat Pemeliharaan
Pasal 11
- (1) Pembuangan air limbah domestik yang berasal dari perdagangan, hotel, rumah makan, apartemen dan asrama melalui media lingkungan dan/atau jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat atau sistem setempat komunal wajib melakukan pengolahan awal terlebih dahulu sesuai dengan jenis kegiatannya.
- (2) Pengolahan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi SNI.
Pasal 12
- (1) Pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik sistem terpusat meliputi kegiatan:
- a. perbaikan IPAL;
- b. perbaikan jaringan pipa;
- c. penggantian komponen;
- d. pembersihan dan pengurasan;
- e. penggelontoran;
- f. pengolahan lumpur tinja; dan
- g. pengujian baku mutu air limbah secara berkala.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD sesuai bidang tugasnya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Kegiatan pemeliharan jaringan air limbah domestik dari tiap rumah hingga ke jaringan perpipaan dilakukan oleh masyarakat pengguna.
- (4) Teknis pemeliharaan sistem terpusat harus memenuhi SNI.
Pasal 13
- (1) Pemeliharaan Sistem Setempat Komunal meliputi:
- a. pemeriksaan IPAL, jaringan pipa dan mainhole ;
- b. penggantian komponen;
- c. pembersihan dan pengurasan;
- d. penggelontoran;
- e. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja ke IPLT; dan
- f. pengujian baku mutu air limbah secara berkala.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola IPAL Komunal.
- (3) Setiap Pengelola IPAL Komunal melakukan pengolahan air limbah setempat komunal harus melakukan pengurasan secara berkala.
- (4) Teknis pemeliharaan sistem setempat komunal harus memenuhi SNI.
Pasal 14
- (1) Pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik sistem setempat individual meliputi:
- a. pengurasan secara berkala; dan
- b. pengangkutan lumpur tinja ke IPLT.
- (2) Pemeliharaan sistem setempat individual dilaksanakan oleh individu masyarakat pengguna sistem setempat individual.
PENYEDIAAN PENYEDOTAN AIR LIMBAH DOMESTIK
BAB III - PENYEDIAAN PENYEDOTAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Pasal 15
- (1) Setiap orang yang melakukan penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja wajib menggunakan alat angkut lumpur tinja yang memenuhi SNI.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja.
- (3) Pelayanan penyedotan dan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.
BAB III - PENYEDIAAN PENYEDOTAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Pasal 16
- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan pelayanan tempat pengolahan dan pengumpulan air limbah domestik melalui IPLT.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi yang besarnya diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.
BAB III - PENYEDIAAN PENYEDOTAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Pasal 17
- (1) Setiap orang dapat memanfaatkan hasil pengolahan air limbah domestik di IPLT.
- (2) Pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari pengelola IPLT.
- (3) Tata cara pemanfaatan hasil pengolahan air limbah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
BAB IV - MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 18
- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring secara menyeluruh dan berkala terhadap penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Evaluasi penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik dilakukan terhadap penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik menjadi bahan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik di daerah.
- (3) Tata Cara mengenai monitoring dan evaluasi pengelolaan air limbah domestik diatur dalam Peraturan Walikota.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Pertama Pembinaan
BAB V - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 19
- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
3. a pemberian penyuluhan mengenai peraturan perundang -undangan dan teknologi yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik; dan
4. b penerapan kebijakan insentif dan atau disinsentif.
Bagian Kedua Pengawasan
BAB V - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 20
- (1) Walikota wajib melakukan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah domestik di daerah.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.
BAB V - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 21
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah domestik dalam setiap usaha dan/atau kegiatan.
BAB V - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 22
Pejabat pengawas dalam melaksanakan tugasnya wajib memperlihatkan surat tugas dan atau tanda pengenal.
PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB VI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 23
Peran serta masyarakat dalam proses pelaksanaan kebijakan pengelolaan air limbah domestik meliputi:
1. dalam proses perencanaan pengelolaan air limbah setempat dan terpusat;
2. dalam pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik dalam skala yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
3. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan air limbah domestik;
4. memberikan bantuan untuk pengembangan sanitasi lingkungan perumahan baik dalam bentuk pendanaan atau pembangunan kepada warga yang tidak mampu; dan
5. memberikan informasi terhadap pembuangan air limbah domestik yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis kepada pemerintah daerah melalui SKPD yang membidangi urusan lingkungan hidup.
BAB VI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 24
- (1) Pada tingkat kecamatan dan kota dapat membentuk forum masyarakat pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Forum masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh SKPD yang membidangi urusan lingkungan hidup.
- (3) Tata cara pembentukan tugas pokok dan fungsi forum masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
LARANGAN
BAB VII - LARANGAN
Pasal 25
Dalam pengelolaan air Iimbah domestik setiap orang dilarang:
- a. membuang air limbah domestik ke media lingkungan secara langsung tanpa pengolahan;
- b. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik tanpa pemberitahuan;
- c. menambah atau mengubah jaringan air limbah domestik;
- d. membangun bangunan di atas jaringan air limbah domestik;
- e. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah terpusat atau IPAL setempat;
- f. membuang benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah terpusat atau IPAL setempat;
- g. memasukkan bahan kimia ke dalam jaringan air limbah domestik;
- h. membuang air limbah selain air limbah domestik ke dalam jaringan air limbah domestik; dan/atau
- i. membuang lumpur tinja di luar IPLT.
KERJASAMA DAN PEMBIAYAAN
BAB VIII - KERJASAMA DAN PEMBIAYAAN
Pasal 26
- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak BUMN, BUMD dan badan usaha/swasta dalam pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
BAB VIII - KERJASAMA DAN PEMBIAYAAN
Pasal 27
Pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik skala komunal, skala kawasan, dan skala kota dapat berasal dari APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah.
SANKSI ADMINISTRASI
BAB IX - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 28
- (1) Badan Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) atau Pasal 15 dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan izin usaha; dan/atau
- c. pencabutan izin usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB X - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 29
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana;
- b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana;
- c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan; dan
- e. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PIDANA
BAB X - KETENTUAN PIDANA
Pasal 30
- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), Pasal 25 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap pengembang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3,) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang atau badan usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan tindak pidana pelanggaran.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31
Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Malang pada tanggal 7 Pebruari 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, ttd. IDRUS LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2016 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR: NOMOR : 17-2/2017

Penandatangan: Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, TABRANI, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19650302 199003 1 019 ## Pasal 32 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Penetapan: Ditetapkan di Malang pada tanggal 6 Pebruari 2017 WALIKOTA MALANG, ttd. MOCH. ANTON
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG
## PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
## I. UMUM
Peningkatan jumlah penduduk diikuti peningkatan produksi air limbah khususnya air limbah domestik. Air limbah domestik di Kota Malang belum seluruhnya dapat tertangani, karena masih dijumpai adanya BABS (Buang Air Besar Sembarangan), pembuangan air limbah domestik langsung ke sungai sehingga sungai tercemari dengan limbah domestik serta permasalahan indikasi kebocoran septictank yang dapat mencemari air tanah sebagai sumber air bersih sebagian besar penduduk Kota Malang.
Permasalahan pengelolaan air limbah Domestik di Kota Malang selain cukup kompleks dari segi pengaturannya dan pengelolaannya juga juga kompleks dalam permasalahan pembiayaannya. Sistem pengelolaan jaringan air limbah yang belum berjalan secara optimal merupakan salah satu kendala bagi Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Dengan adanya hal tersebut Pemerintah Daerah perlu melakukan pengelolaan air limbah Domestik dengan cara membuat sistem pengaturan terhadap jaringan air limbah baik terpusat maupun setempat, karena dengan adanya pengaturan jaringan air limbah tersebut dapat melindungi dan meningkatkan kualitas air tanah dan air permukaan di Kota Malang.
Dengan dasar tersebut, maka perlu adanya Peraturan Daerah yang dapat mengatur jenis pengelolaan air limbah Domestik baik pengelolaan secara terpusat maupun pengelolaan secara setempat, yang dibuat oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut dan penjabaran dari peratuan perundangan yang lebih tinggi berkaitan dengan lingkungan dan pengelolaan air limbah domestik disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di wilayah Kota Malang.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan pengurasan secara berkala adalah: - a. Untuk skala individual pengurasan dilakukan 2 - 5 tahun - b. Untuk skala komunal pengurasan dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali. ## Ayat (3) Cukup Jelas Cukup Jelas. Perpipaan untuk menyalurkan air limbah domestik sistem terpusat terdiri dari: - a. perpipaan pembuangan individu dari jamban, buangan mandi dan cuci ke jaringan perpipaan servis - b. pipa servis, adalah pipa pelayanan yang menghubungkan sumber air limbah domestik (jamban, kamar mandi, cucian dapur dll) ke pipa lateral. - c. Pipa lateral, adalah pipa pelayanan yang menghubungkan pipa servis dan pipa induk - d. Pipa induk, adalah pipa pelayanan yang membawa air limbah dari pipa lateral ke instalasi pengolahan. - e. Saluran penggelontor adalah sistem penggelontor untuk menjaga aliran pembersih dalam sistem pengolahan air limbah domestik;
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup Jelas. Pasal 8 Cukup Jelas. Pasal 9 Cukup Jelas. Pasal 10 Cukup Jelas. Pasal 11 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan pengolahan awal memenuhi SNI adalah adanya perangkap lemak (grease trap), bak kontrol. Pasal 12 Cukup Jelas. Pasal 13 Cukup Jelas. Pasal 14 Cukup Jelas. Pasal 15 Ayat (1) Alat angkut yang dimaksud adalah truk tangki tinja, kendaraan roda tiga dan gerobak yang didesain secara khusus untuk penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Pasal 16 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 17
Ayat (1) Yang dimaksud dengan hasil pengolahan air limbah sludge drying bed/bak pengering lumpur dan air yang sudah diolah domestik adalah lumpur yang berada di secara aman. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 25
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 26
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 27
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 28
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 29
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 30
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 31
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 32
Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 32