PERATURAN BUPATI RI Nomor OR Tahun 2012 tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOM OR 24 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG,
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong perlu dilakukan penyeragaman penyusunan produk hukum daerah bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong secara terencana, terpadu dan terkoordinasi;
- b. bahwa Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 20 11 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang› Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
I
-
Menetapkan
- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 ten tang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN PE:MERINTAH KABUP ATEN T ABALONG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tabalong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
- -
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama bupati.
7. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan yang dibentuk oleh bupati.
8. Peraturan Bersama Bupati yang selanjutnya disebut PB Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih bupati.
9. Produk Hukum Daerah adalah Perda, Perbup, Peraturan Bersama dan Keputusan Bupati.
10. Keputusan Bupati adalah penetapan bupati yang bersifat konkrit, individual, dan final.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Perda.
12. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
13. Badan Legislasi Daerah, yang selanjutnya disebut Balegda, adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah sekretariat, dinas, kantor, dan badan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tabalong.
15. Pimpinan SKPD adalah Pejabat Eselon II dan/atau Eselon III di lingkungan pemerintah daerah.
16. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah terten tu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan h ukum masyarakat.
17. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
18. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda dan perbup untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum danjatau peraturan perundang› undangan yang lebih tinggi.
19. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda dan rancangan Perbup untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
BAB II - PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal 2
Produk hukum daerah bersifat:
- a. pengaturan; dan
- b. penetapan.
Pasa13
Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berbentuk:
- a. Perda;
- b. Perbup; dan
- c. Peraturan Bersama.
BAB II - PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal 4
Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berupa keputusan bupati.
PERENCANAAN
Bagian Kesatu Urn urn
BAB III - PERENCANAAN
Pasal 5
- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau bupati.
- (2) Penyusunan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1)
BAB III - PERENCANAAN
Pasal 11
Penyusunan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 huruf a dilakukan
BAB III - PERENCANAAN
Pasal 12
Bupati memerintahkan kepada pimpinan SKPD menyusun Rancangan Perda
BAB III - PERENCANAAN
Pasal 13
- (1) Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disertai naskah akademik dan/ atau
PENJELASAN
Pembukaan
atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur secara tertulis.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diajukan kepada bagian hukum.
##
PENJELASAN
Pasal 14
Dalam hal Rancangan Perda mengenai: - a.APBD; - b. pencabutan Perda; atau - c. perubahan Perda yang hanya terb
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Rancangan Perda, jika diperlukan.

- a. BAB I

Pendahuluan

- b. BAB II

Kajian teoritis dan praktik empiris

- c. BAB III

Evaluasi dan analis peraturan perundang› undangan terkait

- d. BAB IV

- e. BAB V

Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis

Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Perda

- f. BAB VI

Penutup

## Pasa116

- ( 1) Rancangan Perda yang berasal dari SKPD dikoordinasikan oleh bagian hukum untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

## Pasa117

- (1} Bupati membentuk Tim penyusunan Rancangan Perda.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pacta ayat ( 1) terdiri dari:
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

- a.

- Penanggungjawab

- b. Pembina

- c. Ketua

- d. Sekretaris

- e. Anggota

Bupati

- Sekretaris Daerah

- Kepala SKPD pemrakarsa

- Kepala Bagian Hukum

- SKPD terkait sesuai kebutuhan

## Pasa118

Ketua Tim melaporkan perkembangan penyusunan Rancangan Perda dan I a tau permasalahan kepada sekretaris daerah.

## Pasal 19

- ( 1) Rancangan Perda yang telah dibahas I diharmonisasikan disampaikan kepada bagian hukum untuk mendapatkan paraf koordinasi dari kepala bagian hukum dan pimpinan SKPD terkait.
- (2) Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Perda yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati melalui sekretaris daerah.

## Pasal20

- (1) Sekretaris daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Perda yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (2) Perubahan danjatau penyempumaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempumaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kembali kepada sekretaris daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh kepala bagian hukum serta pimpinan SKPD terkait.
- (4) Sekretaris daerah menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada bupati.

## Pasal21

Bupati menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama berdasarkan Tata Tertib DPRD.

## Pasa122

- (1) Bupati membentuk Tim asistensi pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Tim asistensi sebagaimana dimaksud pacta ayat (1), dengan susunan keanggotaan terdiri dari:
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (1) Rancangan Perda yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan disetujui bersama oleh

- a. Penanggungjawab

- Bupati

- b. Pembina

- Sekretaris Daerah

- c. Ketua Kepala SKPD pemrakarsa

- d.

- Sekretaris

- Kepala Bagian Hukum

- e. Anggota

- SKPD terkait sesuai kebutuhan

Paragraf2 Pembahasan Pasa123

- DPRD dan bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

## Pasal24

- (1) Bupati menetapkan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan bupati.
- (2) Dalam hal bupati tidak menandatangani Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: Perda ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.
- (5) Perda yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah danjatau gubemur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

Penyusunan Perbup dan PB Bupati

## Pasa125

- (1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan produk hukum daerah berbentuk Perbup dan PB Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c.
- (2) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh bagian hukum untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait.

## Pasa126

- (1) Bupati membentuk Tim Penyusunan Perbup dan PB Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan susunan keanggotaan terdiri dari:
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

- a. Penanggungjawab

Bupati

- b. Pembina

Sekretaris Daerah

- c. Ketua

- Kepala SKPD pemrakarsa

- d. Sekretaris

- Kepala Bagian Hukum

- e. Anggota

- SKPD terkait sesuai kebutuhan

- (4) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan Rancangan Perbup dan Rancangan PB Bupati kepada sekretaris daerah.

## Pasa127

- ( 1) Rancangan Perbu p dan Rancangan PB Bu pati yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi kepala bagian hukum dan pimpinan SKPD terkait.
- (2) Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Perbup dan Rancangan PB Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada bupati melalui sekretaris daerah.

## Pasal28

- (1) Sekretaris daerah dapat melakukan perubahan danjatau penyempurnaan terhadap Rancangan Perbup dan Rancangan PB Bupati yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal27 ayat (2).
- (2) Perubahan danjatau penyempumaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempumaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kembali kepada sekretaris daerah setelah dilakukan paraf koordinasi kepala bagian hukum dan pimpinan SKPD terkait.
- (4) Sekretaris daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada bupati untuk ditandatangani.

## BABV

## PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BERSIFAT PENETAPAN

## Pasa129

Penyusunan produk hukum daerah bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berbentuk keputusan bupati.

## Pasal30

- (1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan keputusan bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sesuai dengan tugas dan fungsi disertai nota pengajuan konsep naskah dinas I nota din as.
- (2) Rancangan keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bagian hukum setelah mendapatkan disposisi bupatijwakil bupati/ sekretaris daerah dalam nota pengajuan konsep naskah dinasjnota dinas.
3. (3} Bagian hukum melakukan koreksi berdasarkan disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), megenai tata cara penulisan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang› undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53

Tahun 2011 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah atas rancangan keputusan bupati sebagaimana dimaksud pacta ayat (2).

- (4) Keputusan bupati yang telah dikoreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada sekretaris daerah setelah mendapat paraf koordinasi kepala bagian hukum dan pimpinan SKPD terkait.
- (5) Sekretaris daerah mengajukan rancangan keputusan bupati kepada bupati untuk mendapat penetapan.

## Pasal31

Nota pengajuan konsep naskah dinasjnota dinas dan keputusan bupati yang berparaf menjadi arsip bagian hukum.

## BABVI PENGESAHAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

## Pasal32

Penandatangan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh bupati.

## Pasal33

- ( 1) Penandatanganan prod uk h ukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Perda atau nama lainnya dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
- a. DPRD
- b. Sekretaris daerah;
- c. bagian hukum; dan
- d. SKPD pemrakarsa.

## Pasa134

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berben tuk Perbu p dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
3. a . Sekretaris daerah;
- b. bagian hukum; dan
- c. SKPD pemrakarsa.

## Pasa135

- ( 1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berben tuk PB bu pati dibuat dalam rangkap 4 (empat).

- (2) Dalam hal penandatanganan PB bupati melibatkan lebih dari 2 (dua} daerah, PB bupati dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (3) Pendokumentasian naskah asli PB bupati sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) atau ayat (2} oleh:
- a. Sekretaris daerah masing-masing daerah;
- b. bagian hukum; dan
- c. SKPD masing-masing pemrakarsa.

## Pasal36

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk keputusan bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 dilakukan oleh bupati.
- (2) Penandatanganan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pacta ayat ( 1) dapat didelegasikan kepada:
- a. Wakil bupati;
- b. sekretaris daerah; danjatau
- c. kepala SKPD.

## Pasal37

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk keputusan bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli keputusan bupati sebagaimana ctimaksuct pada ayat (1) oleh:
- a. sekretaris ctaerah;
- b. bagian hukum; dan
- c. SKPD Pemrakarsa.

## Pasal38

- (1) Penomoran proctuk hukum ctaerah ctilakukan oleh kepala bagian h ukum.
- (2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksuct pacta ayat ( 1) yang bersifat pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran proctuk hukum ctaerah sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) yang bersifat penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi, kecuali ctitentukan lain dalam peraturan perunctang-unctangan.

## Pasal39

- (1) Perda yang telah ctitetapkan, ctiunctangkan ctalam lembaran daerah.
- (2) Lembaran ctaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah ctaerah.
- (3) Pengunctangan sebagaimana ctimaksuct pacta ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Percta, sehingga mempunyai ctaya ikat pacta masyarakat.

- (4) Perda yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri danjatau gubernur untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal40

- (1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2} merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

## Pasal41

- (1) Perbup dan PB bupati yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Berita daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan formal suatu Perbup dan PB bupati, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

## Pasal42

Sekretaris daerah mengundangkan Perda, Perbup dan PB bupati.

## Pasal43

- (1) Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala bagian hukum.

## Pasal44

Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah dilakukan bagian hukum dengan SKPD pemrakarsa.

## BAB VII

## EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERDA

## Pasal 45

Bupati menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertan&amp;:,oungjawaban APBD, dan pajak daerah, retribusi daerah serta tata ruang daerah paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD termasuk rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD/penjabaran perubahan APBD kepada gubemur untuk mendapatkan evaluasi.

---

Bupati menyampaikan Perda dan peraturan bupati kepada gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi.

## BAB VIII PENYEBARLUASAN

## Pasal47

- ( 1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Perda, pembahasan Rancangan Perda, hingga Pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/ a tau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

## Pasal48

- (1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerin tah daerah yang dikoordinasikan oleh Balegda.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari bupati dilaksanakan oleh sekretaris daerah.

## Pasal49

Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah.

## Pasal50

Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan BerHa Daerah.

## BABIX

## PARTISIPASI MASYARAKAT

## Pasal51

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan danj atau tertulis dalam pembentukan Perda, Perbup danj atau PB Bupati.

- (2) Masukan secara lisan dan/ a tau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan melalui:
- a. rapat dengar pendapat umum;
- b. kunjungan kerja;
- c. sosialisasi; danjatau
- d. seminar, lokakarya, dan/ atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Perda, Perbup dan/atau PB Bupati.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan danjatau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Perda, Perbup danjatau PB Bupati harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

## BABX

## PEMBIAYAAN

## Pasal 52

Pembiayaan pembentukan produk hukum daerah dibebankan padaAPBD.

## BABXI

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 53

- (1) Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan huruf 12.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. menggunakan nomor seri danjatau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
- b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Nomor seri danjatau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh bagian hukum.

## Pasal54

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda, Perbup dan PB Bupati mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda, Perbup dan PB Bupati mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 55

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukm Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2008 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 56

Ketentuan mengenai:

- a. Format, Bentuk dan Tata Cara Pengisian Prolegda tercantum dalam Lampiran I;
- b. Teknik Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah tercantum dalam Lampiran II; dan
- c. Bentuk Produk Hukum Daerah tercantum dalam Lampiran III,

yang meru pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasa157

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.


Ditetapkan di Tanjung,

pada tan 24 September 2012

~/

H. RACHMAN RAMSYI

Diundangkan di Tanjung pada tanggal 24 Sept~'Tlbe,.. 2012

IBUPATYTABALONG,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,


H. ABDEL FADILLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2012 NOMOR. ... 24