PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK Nomor 2 Tahun 2015 tentang PENANAMAN MODAL (berlaku 2 Februari 2015)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah perlu adanya upaya peningkatan penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif perlu menciptakan kemudahan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal yang menanamkan modalnya di Kota Pontianak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756 ) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 3 seri E Nomor 3);
SALINAN
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK
dan
WALIKOTA PONTIANAK
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Pontianak.
5. Kebijakan Peningkatan Penanaman Modal adalah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan daya saing penanaman modal, meningkatkan penanaman modal di daerah, meningkatkan kemitraan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan lapangan kerja.
6. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
8. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
9. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10. Penanam modal dalam negeri adalah penanam modal lokal dan nasional yang dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennotschap (CV), Firma (Fa), Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan yang tidak berbadan hukum atau perseorangan.
11. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
12. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
13. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
14. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
15. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disebut SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal yang terintegrasi secara nasional.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu memberikan pedoman dalam rangka penyelenggaraan penanaman modal di daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
- a. menumbuhkan sinergi dan koordinasi pembangunan bidang penanaman modal;
- b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanaman modal;
- c. memberikan kejelasan proses perizinan penanaman modal bagi seluruh pelaku usaha/ penanam modal;
- d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional;
- e. menciptakan lapangan kerja;
- f. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- g. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah dan nasional;
- h. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
- i. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- j. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
- k. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :
- a. asas Penanaman Modal;
- b. kebijakan Penanaman Modal;
- c. peningkatan Penanaman Modal;
- d. ketenagakerjaan;
- e. pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- f. sanksi; dan
- g. ketentuan Penutup.
BAB III - ASAS PENANAMAN MODAL
Pasal 3
BAB III ASAS PENANAMAN MODAL
BAB III - ASAS PENANAMAN MODAL
Pasal 4
- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan penanaman modal meliputi :
- a. pembangunan iklim usaha daerah yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing daerah dalam perekonomian daerah, nasional, dan global/internasional; dan
- b. penyelenggaraan pelayanan perizinan penanaman modal.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah :
- a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (3) Kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
BAB III - ASAS PENANAMAN MODAL
Pasal 5
Kebijakan penanaman modal di daerah, meliputi :
- a. kerjasama penanaman modal;
- b. promosi penanaman modal;
- c. pelayanan penanaman modal;
- d. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- e. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal; dan
- f. penyebarluasan informasi, pendidikan, dan pelatihan penanaman modal.
Kerjasama Penanaman Modal
BAB III - ASAS PENANAMAN MODAL
Pasal 6
- (1) Kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dapat dilakukan Pemerintah Daerah dengan :
- a. Pemerintah Daerah negara lain dan/atau badan hukum asing melalui Pemerintah; dan
- b. Pemerintah Daerah lain dan/atau swasta.
- (2) Kerjasama penanaman modal dilakukan atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. perencanaan penanaman modal;
- b. promosi penanaman modal;
- c. pelayanan penanaman modal;
- d. pengembangan penanaman modal;
- e. pengendalian penanaman modal; dan
- f. kegiatan penanaman modal lainnya.
Promosi Penanaman Modal
BAB III - ASAS PENANAMAN MODAL
Pasal 7
- (1) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan :
- a. mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal;
- b. mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal Daerah baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- c. mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi penanaman modal.
- (2) Pelaksanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, dan lembaga non Pemerintah/swasta.
BAB III - ASAS PENANAMAN MODAL
Pasal 8
Ruang Lingkup Pelayanan Penanaman Modal
Pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
- a. jenis bidang usaha;
- b. penanam modal;
- c. bentuk badan usaha;
- d. perizinan;
- e. jangka waktu penanaman modal;
- f. hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal; dan
- g. lokasi penanaman modal.
Jenis Bidang Usaha
BAB III - ASAS PENANAMAN MODAL
Pasal 9
- (1) Semua jenis bidang usaha pada prinsipnya terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali jenis bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Jenis bidang usaha bagi kegiatan penanaman modal di daerah lebih lanjut akan ditetapkan oleh Peraturan Walikota.
Paragraf III
Penanam Modal
BAB III - ASAS PENANAMAN MODAL
Pasal 10
Penanam modal sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf b meliputi :
- a. Penanam Modal Dalam Negeri; dan
- b. Penanam Modal Asing.
BAB III - ASAS PENANAMAN MODAL
Pasal 11
Bentuk Badan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf c meliputi :
- a. Penanaman Modal Dalam Negeri dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.
- b. Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas
BAB III - ASAS PENANAMAN MODAL
Pasal 12
- (1) Penanam modal setelah memperoleh izin penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), wajib melengkapi perizinan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan bidang usahanya.
BAB III - ASAS PENANAMAN MODAL
Pasal 13
- (1) Penanam modal setelah memperoleh izin penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), wajib melengkapi perizinan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan bidang usahanya.
- (2) Untuk mendapatkan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
BAB III - ASAS PENANAMAN MODAL
Pasal 14
- (1) Jangka waktu penanaman modal meliputi jangka waktu persiapan rencana kegiatan dan jangka waktu pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Jangka waktu persiapan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah jangka waktu yang dibutuhkan sebelum kegiatan penanaman modal beroperasi dan ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan penanaman modal sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.
Paragraf VII
Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Penanam Modal
BAB III - ASAS PENANAMAN MODAL
Pasal 15
- (1) Setiap penanam modal berhak mendapatkan :
- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan dan berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap penanam modal berkewajiban :
- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. mengutamakan tenaga kerja lokal sesuai standar dan kriteria kecakapan yang diperlukan;
- d. menyediakan formasi khusus bagi tenaga kerja yang merupakan penyadang disabilitas untuk memberikan kontribusi dalam kegiatan penanaman modal;
- e. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal; dan
- f. melaksanakan tanggung jawab sosial di lingkungan.
- (3) Setiap penanam modal bertanggung jawab :
- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menciptakan persaingan yang sehat, tidak melakukan praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Paragraf VIII
Lokasi Penanaman Modal
BAB III - ASAS PENANAMAN MODAL
Pasal 16
- (1) Lokasi Penanaman Modal adalah seluruh wilayah Kota Pontianak.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi penanaman modal
BAB III - ASAS PENANAMAN MODAL
Pasal 19
Pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e menggunakan SPIPISE yang terintegrasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Bagian Ketujuh
BAB III - ASAS PENANAMAN MODAL
Pasal 20
- (1) Penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi :
- a. membina dan mengawasi pelaksanaan penanaman modal di bidang sistem informasi penanaman modal;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan, pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal kepada aparatur Pemerintah Daerah dan dunia usaha;
- c. mengkoordinasikan pendidikan dan pelatihan penanaman modal.
- (2) Pelaksanaan penyebarluasan, koordinasi pendidikan dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi Penanaman Modal.
BAB V - PENINGKATAN PENANAMAN MODAL Pasal 21
Pasal 21
Penciptaan iklim usaha daerah yang kondusif dalam peningkatan penanaman modal daerah dimaksudkan untuk menarik dan membantu penanam modal melalui perbaikan kinerja maupun pelayanan.
BAB VI - KETENAGAKERJAAN Pasal 22
Pasal 22
- (1) Penanam modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja lokal.
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan penanam modal memfasilitasi usaha perbaikan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja.
- (3) Penanam modal yang memperkerjakan tenaga asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja lokal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- (4) Penanam modal wajib memberikan perlindungan, pengupahan, dan keselamatan kerja sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi prosedur dan sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang adil, cepat dan efisien.
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
Bagian Kesatu
Umum
BAB VII
Pasal 23
- (1) Walikota dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan dilakukan
BAB VII
Pasal 24
Pemberian insentif dan kemudahan diberikan kepada penanam modal yang paling kurang memenuhi 7 (tujuh) kriteria, sebagai berikut :
- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya daerah;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pionir;
- k. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- l. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan/atau
- m. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
Bagian Ketiga Bentuk Pemberian, Pelaporan dan Evaluasi Insentif dan Kemudahan
BAB VII
Pasal 25
- (1) Pemberian insentif dapat berbentuk :
- a. Pengurangan atau keringanan pajak Daerah;
- b. Pengurangan atau keringanan retribusi Daerah; dan/atau
- c. pemberian penghargaan.
- (2) Pemberian kemudahan dapat berbentuk :
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana;
- c. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian dan/atau fasilitasi bantuan teknis; dan/atau
- e. percepatan tatalaksana pemberian perizinan dan non perizinan.
- (3) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan kepada penanam modal ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus
BAB VII
Pasal 26
- (1) Walikota melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pelaksanaan evaluasi secara teknis dilakukan oleh Walikota melalui SKPD yang membidangi penanaman modal.
BAB VII
Pasal 27
- (3) Pelaksanaan evaluasi secara teknis dilakukan oleh Walikota melalui SKPD yang membidangi penanaman modal.
BAB VII
Pasal 28
- (1) Setiap penanam modal yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif, berupa :
- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan
- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh SKPD yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penanam modal dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB VII
Pasal 29
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Penetapan: Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 2 Februari 2015

Penandatangan: WALIKOTA PONTIANAK, ttd SUTARMIDJI

Penetapan: Diundangkan di Pontianak pada tanggal 2 Februari 2015

Verifikasi: SEKETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd MOCHAMAD AKIP LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2 NOMOR 2015 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2015

Penandatangan: Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ZETMAWATI, SH, MH Pembina Tk. I NIP. 19620811 198607 2 002
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
## NOMOR 2 TAHUN 2015
## TENTANG
## PENANAMAN MODAL
## I. UMUM
Penanaman Modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan masyarakat kota Pontianak yang semakin sejahtera.
Pemerintah Kota Pontianak bersama-sama dengan pemangku kepentingan, baik swasta maupun pemerintah harus lebih focus dalam pengembangan peluang potensi daerah, maupun dalam koordinasi promosi dan penanaman modal (urusan wajib) berdasarkan asas desentralisasi, dekosentrasi, dan/atau tugas pembantuan. Oleh karena itu peningkatan koordinasi antar lembaga terkait harus dapat diuukur dari kecepatan dan ketepatan dalam pemberian pelayanan dibidang penanaman modal terutama pelayanan dibidang perizinan.
Pelayanan penanaman modal perlu ditingkatkan, agar kota Pontianak menjadi daerah tujuan penanaman modal. Peningkatan diarahkan pada daya saing daerah dan iklim usaha yang lebih kondusif melalui penerapan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan peningkatan daya saing Kota Pontianak serta memberikan keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan berusaha di Kota Pontianak diharapkan dapat meningkatkan realisasi penanaman modal. Oleh karenanya pemerintah daerah mengambil kebijakan untuk mengatur penanaman modal di Kota Pontianak dalam suatu Peraturan Daerah.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Maksud dari Ayat (2) adalah dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal.
PENJELASAN
Pasal 5
| | Cukup Jelas | |----------|---------------| | Pasal 6 | Cukup Jelas | | Pasal 7 | Cukup Jelas | | Pasal 8 | Cukup Jelas | | Pasal 9 | Cukup Jelas | | Pasal 10 | | | Pasal 11 | Cukup Jelas | | Pasal 12 | Cukup Jelas | | | Cukup Jelas | | Pasal 13 | Cukup Jelas | | Pasal 14 | Cukup Jelas | | Pasal 15 | | | Pasal 16 | Cukup Jelas | | Pasal 17 | | | Pasal 18 | Cukup Jelas | | Pasal 19 | Cukup Jelas | | | Cukup Jelas | | Pasal 20 | Cukup Jelas | | Pasal 22 | Cukup Jelas | | Pasal 23 | Cukup Jelas | | Pasal 24 | Cukup Jelas | | Pasal 25 | Cukup Jelas | | Pasal 26 | Cukup Jelas | | | Cukup Jelas | | Pasal 27 | Cukup Jelas | | Pasal 28 | Cukup Jelas | | Pasal 29 | Cukup Jelas | | Pasal 30 | Cukup Jelas |