Unknown Unknown Nomor 11 Tahun 2015 tentang NILA! PEROLEHAN AIR TANAH DI KOTA BITUNG (berlaku 1 Februari 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BITUNG PROVINS! SULAWESI UTARA
PERATURAN WALJKOTA BITUNG NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
NILA! PEROLEHAN AIR TANAH DI KOTA BITUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bi tung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Nilai Perolehan Air Tanah di Kota Bitung sebagai dasar Pemungutan Pajak Air Tanah;
- b. bahwa Peraturan Walikota Bitung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah sudah tidak sesuai dengan perkembangan serta kemajuan perekonomian dan pembangunan Kata Bitung sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Nilai Perolehan Air Tanah di Kota Bi tung;
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 I Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 89) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2009 dan dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2010 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 2010) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 22 Tambahan Lernbaran Daerah Kota Bitung Nomor 115);
12. Peraturan Walikota Bitung Nomor 33 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 33);
13. Peraturan Walikota Bitung Nomor 21 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah di Kota Bitung (Serita Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 76);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN WAL!KOTA TENTANG NILA! PEROLEHAN AIR TANAH DI KOTA BITUNG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Pcraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Walikota adalah Walikota Bitung.
2. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung.
3. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
4. Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/ a tau pemanfaatan air tanah.
5. Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
6. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
7. Volume Pemakaian Air Tanah adalah jumlah besaran air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan, yang dihitung dalam satuan meter kubik (ml).
8. Harga Dasar Air Tanah yang selanjutnya disebut HOA adalah harga air tanah per satuan meter kubik (ml) yang ditentukan ## BAB II DASAR PENGENAAN PAJAK DAN CARA PERHITUNGAN NPAT
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (JJ Besarnya Pajak Air Tanah dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak Air Tanah dengan dasar pengenaan pajak.
- (2) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah NPAT.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- {l} NPAT dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktorfaktor sebagai berikut :
- a. jenis sumber air;
- b. lokasi sumber air;
- c. tujuan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air;
- d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e. kualitas air; dan
- f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (2) NPAT dihitung berdasarkan perkalian antara HDA dengan Volume Pemakaian Air Tanah.
- (3) HDA bersifat progesif tergantung pada Volume Pemakaian Air Tanah.
- (4) Volume Pemakaian Air Tanah ditentukan berdasarkan :
- a. Meter air; atau
- b. Perkalian antara kapasitas mesin pompa dengan waktu pengambilan air tanah dalam waktu I (satu) bulan.
- (5) NPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah oleh PDAM ditetapkan sebesar Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) untuk setiap m-';
- b. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rum ah tangga meli pu ti :
- I. Kurang dari 150 mJ perbulan dikecualikan dari pengenaan Pajak Air Tanah; dan
2. Sama dengan atau melebihi 150 m3 perbulan mengikuti NPAT sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- c. Cara perhitungan selain pada huruf a diatas adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (6) Besamya NPAT sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Contoh 1 :

Wajib Pajak A adalah Kegiatan Usaha yang dikategorikan Industri, sumber air altematif (PDAM) ada, yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah sebanyak 3.500 mJ pada bulan November 2014. Berdasarkan Tabet Lampiran, dapat dihitung NPAT yaitu :

| NPAT (1) | 150 | x | 5.200,- | 750.000,- |
|-----------------|-------|-----|-----------|----------------|
| (2) | 350 | x | 5.350,- | • 1.872.500,- |
| (3) | 1.000 | x | 5.500,- | = 5.500.000,- |
| (4) | 2.000 | x | 5.650,- | = 11.300.000,- |
| Jumlah NPAT s/d | (1) | (4) | | • 19.422.500,- |

Besarnya Pajak Air Tanah Terhutang · 20 % x 19.422.500,-

- Rp. 3.884.500,-

Dengan demikian Wajib Pajak A harus membayar Pajak Air Tanah untuk masa pajak bulan November 2014 yaitu sebesar Rp. 3.884.500,- (Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).

## Contoh 2:

Wajib Pajak B adalah Kegiatan Usaha yang clikategorikan Niaga Kecil, sumber air altematif (PDAM) tidak ada, yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah sebanyak 2.100 m3 pada bulan November 2014.

Berdasarkan Tabet Larnpiran, dapat dihitung NPAT yaitu :

NPAT (1)

150

x

3.500,-

•

525.000,-

(2)

350

x

3.650,-

• 1.277.500,-

(3) 1.000

x

3.800,- • 3.800.000,-

(4)

600

x

3.950,-

• 2.370.000,-

Jumlah NPAT (1) s/d (4)

• 7.972.500,-

Besarnya Pajak Air Tanah Terhutang • 20 % x 7.972.500,-

- Rp. 1.594.500,-

Dengan demikian Wajib Pajak 8 harus membayar Pajak Air Tanah untuk masa pajak bulan November 2014 yaitu sebesar Rp. 1.594.500 (Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).

## Pasal 4

## (1) Klasifikasi Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air tanah yaitu :

- a. Non Niaga;
- b. Niaga Kecil;
- c. Niaga Besar; dan
- d. lndustri.
- (2) Besarnya volume pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah diperoleh dari laporan wajib pajak dan/atau pendataan serta pemeriksaan lapangan oleh Petugas Dinas.

## Pasal 5

Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah dilakukan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Instansi yang berwenang atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bitung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.



BERlTA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2015 NOMOR 11


LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BITUNG

NOMOR

11 TAHUN 2015

TANGGAL

TENTANG

21, JAJIUA � I 2015

NILA! PEROLEHAN AIR TANAH DI KOTA B!TUNG.

## TABEL NILA! PEROLEHAN AIR TANAH (Rp./m 3 per bulanl

## l&gt; SUMBER AIR ALTERNATIF (PDAM) ADA.

| No. | Volume Pemakaian Air | Klasifikasi Harga Dasar Air Tanah (Rp. /mJ) | Klasifikasi Harga Dasar Air Tanah (Rp. /mJ) | Klasifikasi Harga Dasar Air Tanah (Rp. /mJ) | Klasifikasi Harga Dasar Air Tanah (Rp. /mJ) |
|-------|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| No. | Volume Pemakaian Air | Non Niaga | Niaga Kecil | Niaga Besar | lndustri |
| I. | O s/d 150 mJ | 4.000 | 4.500 | 4.900 | 5.200 |
| 2. | 151 mJ s/d 500 mJ | 4.150 | 4.650 | 5.050 | 5.350 |
| 3. | 501 mJ s/d 1.000 mJ | 4.300 | 4.800 | 5.200 | 5.500 |
| 4. | 1.001 mJ s/d 2.500 m' | 4.450 | 4.950 | 5.350 | 5.650 |
| 5. | Diatas 2.500 ma | 4.600 | 5.100 | 5.500 | 5.800 |

## l&gt; SUMBER AIR ALTERNATIF (PDAM) TIDAK ADA.

| No. | Volume Pemakaian Air | Klasilikasi Harga Dasar Air Tanah (Rp./m3) | Klasilikasi Harga Dasar Air Tanah (Rp./m3) | Klasilikasi Harga Dasar Air Tanah (Rp./m3) | Klasilikasi Harga Dasar Air Tanah (Rp./m3) |
|-------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| No. | Volume Pemakaian Air | Non Niaga | Niaga Kecil | Niaga Besar | Industri |
| I. | O s/d 150 m3 | 3.000 | 3.500 | 3.900 | 4.200 |
| 2. | 151 mJ s/d 500 mJ | 3.150 | 3.650 | 4.050 | 4.350 |
| 3. | 501 m' s/d 1.000 mJ | 3.300 | 3.800 | 4.200 | 4.500 |
| 4. | 1.001 m' s/d 2.500 mJ | 3.450 | 3.950 | 4.350 | 4.650 |
| 5. | Diatas 2.500 mJ | 3.600 | 4.100 | 4.500 | 4.800 |


7