PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 7 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KEUANGAN DESA YANG BERSUMBER DARI ALOKASI DANA DESA, HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016 (berlaku 23 Februari 2016)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka untuk mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Penyusunan Alokasi Pendapatan Belanja Desa dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Desa yang Bersumber dari Alokasi Dana Desa, Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 24 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
7. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 38 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN
BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEUANGAN DESA YANG BERSUMBER DARI ALOKASI DANA DESA, HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, ## BAB II
PEDOMAN PELAKSANAAN,
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pedoman Pelaksanaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2016 serta tata cara pembagiannya sebagaimana dimaksud dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III BESARAN ALOKASI DANA DESA

## DAN HASIL PAJAK DAERAH /RETRIBUSI DAERAH

## Pasal 3

- (1) Jumlah ADD Tahun Anggaran 2016 Se-Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp103.661.302.800,00 (seratus tiga miliar enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua ribu delapan ratus rupiah).
- (2) Jumlah dana dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa Se-Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp1.620.030.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh juta tiga puluh ribu rupiah).

Nama-nama Desa serta besaran Plafon Alokasi Dana Desa serta Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima masing-masing Desa Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

## PENGHARGAAN DAN SANKSI

## Pasal 4

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Desa yang melaksanakan tata kelola Pemerintahan dan Keuangan Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 5

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah dapat memberi sanksi kepada kepala Desa yang tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. penundaan pencairan keuangan Desa;
- b. pengurangan keuangan Desa sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) untuk tahun anggaran berikutnya;
- c. dalam hal terdapat batas Desa belum tuntas maka Desa yang bersangkutan diberi sanksi berupa pengurangan Alokasi dana Desa 25% (dua puluh lima per seratus) pada tahun berikutnya.

## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 6

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua Peraturan Bupati yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dan belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 23 Februari 2016


BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau Pada tanggal 24 Februari 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016

ttd MUHAMMAD SUKRI NOMOR 7