Unknown Unknown Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun 2013. dipandang perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun 2013. - 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembcntukan Daerah-daerah Kabupaten dalaln lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19. Tambahan Lembaran N~ Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Repub1ilc Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok› pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Noni.or 55, Tarnbahan Letnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahwi 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah giubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubah.an atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak At.as Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 44, Ta.r,nb@han Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang› Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pem~ Nasi9nal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang› Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tent.ang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pananikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38)~ 16. Peraturan Pemerintah Norn.or 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan (berlaku Unknown)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati Situbondo Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun 2013. dipandang perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun 2013.
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembcntukan Daerah-daerah Kabupaten dalaln lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19. Tambahan Lembaran N~ Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Repub1ilc Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok› pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Noni.or 55, Tarnbahan Letnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahwi 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);


2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah giubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubah.an atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak At.as Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 44, Ta.r,nb@han Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang› Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pem~ Nasi9nal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang› Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);


12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tent.ang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pananikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38)~
16. Peraturan Pemerintah Norn.or 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tent.ang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
19. Peraturan Pemerintah Norn.or 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tent.ang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578J;
21. Peraturan Pemerint.ah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan I..embaran Negara Republilc IQdonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik lridonesia NotJlor 4609);


4

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara .Rt:publik Indonesia Tahun ,2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republilt Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerinta.h Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Taht.m '2&lt;YJ7 Nomor 19, Tambahan I..einbaran·~ Republik Indonesia Nomor 4693);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urnsan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerinta.11 Paerah Propinsi, clan Pemerintahan Paerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5272);
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Pen:\turan Presiden Nomor 70 Tahun 20t2;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalatn Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
29. Peraturan Menteri DaJarn Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tekni~ Pemba:J:igunan Gedung Negara;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun .2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 / PMK.02/2012 tentang St.andar Bia.ya Tahun Anggaran 2013 (Berl.ta Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 287);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2006 sebagaimana t.elah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2009;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lemba.ran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lemba.ran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13};

llenetaplam

5

36. Pera.turan Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun 2010 tent.ang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 Nomor 85);
37. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Situbondo Tahwi 2013 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 23);
38. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 34 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksnaan, Penata Usahaan, Petanggung Jawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 34).

## IIBIIOTU8KAll :

PBRATURAJI BUPATI TDTAIIG PBRUBAHAK ATAS PBRATURAII BUPATI SITUBONDO BOIIOR 41 TAIIUII 2012 iEilTAIIG PBDOIUII PBLAK8A1IAAII ilGGARAII PBllDAPATAR\_ ... DAII BBLAIIJA DABRAII (APBDt KABUJ»ATEII $lTOlk&gt;m&gt;O TAIIUN 2013~

## Puall

Ketentuan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Situbondo Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun 2013 diubah sebagai berikut:

- I. Ketentuan pada Bab VII Perjalanan Dinas tentang Ketentuan Umum Anglea 5 Komponen Biaya Perjalanan Dinas diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
5. Komponen biaya perjalanan dinas terdiri dari :
- a. Uang Harian.
4. Uang Harian terdiri dari Uang saku dan Transport lokal, dibayarkan secara lumpsum.
- b. Biaya Transportasi (riil)4
6. Biaya tranportasi menyesuaikan ~a transportasi yang dipergunakan.
- c. Biaya Penginapan.
- 1) Biaya penginapan tetap berpedoman pada pJafon maksimal yang sudah dit.enhllmn (riil).
- 2) Dalam hfl). pelaksa11,a Perjala,rµl,n Din,as tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya~ kepada yang bersanglrutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas yang dibayarkan secara lumpsum, deiigan ketentuan sebagai berikut:


-

•

- a) Pcrjalanan Dinas. dilakstmakan lebih dari 1 (sa.tu) hari;
2. b} Tidak disediakan fasilitas penginapan/ akomodasi oleh pihak penyelenggara.
- II. Ketentuan pada penjelasan Bab IX Pengadaan .. Barang/Jasa huruf K Petunjuk Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Untuk: Jasa Konsultansi Anglea l Biaya Langsung Personil (Remuneration) huruf f diubah sehingga berbuny.i sebagai berikut :

.•'

i

- f. Perhitungan Konversi Maksimum Biaya Langsung Personil menurut satuan waktu adalah ~bagai berikut:

SBOM

SBOH

SBOJ

Catatan :

- = SBOB / 4.1

- = (SBOB/22) x 1.1

- = {SBOB8) x 1,3

SBOB

- = Sabiao ~OmagBulan (lu101Mmth~

SBOM

- :: Sab1ao Biaya Orang Minegu (A,.9011 Week Rate)

SJ.30H

- = Sa~J3iay$~Jiari ~~ Day~

SBOJ

- = Sabiao Biaya Orang J am (Penlon Hour Ratel

Perhitungan

Biaya

Langsung

Personil

(BLP)

dilakukan sebagai berikut :

BLP = GD = BBS -= BBU = TP = K

| K.om.poaen 1ILP | Ulldaapa | Ulldaapa |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| | | latenl1l1aal |
| Gaji 088ar : GD (Basic Sahuy) Behan Biaya Sosial : B6.S (Social | ---- IXGO | lXGD |
| C~J | (0,3 - 0.4) X GD | (0,3 - 0,6) X GD |
| Beban IliayaUmum : BBU (Overhead). | {0,5- 1,3) X GD | (0,7 - 1,4)X GD |
| TunjaJlfI Penugaaan : TP | (0,1 - 0,3) X GD | (0,1 - 0,3) X GD |
| Keuntungan:K | 0,1 X (GD+BBS+BBU} | O,lX (GD+BBj+BBU) |
| Total Biaya Langsung Peraonil | (2,2 - 3,1) X GD | {2,4 - 3,6) X GD |

Daftar Gaji Dasar (Basic Salary) Jasa Konsultansi

| KLA8D'IKA8I DAJD.1&11 | MAM.PRJA f'l'.AIIUII) | KUPIAB | DT |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|----------|
| A. Tm!~ Ahli : 1. Pendidikan S1 • Ahli Muda • Ahli • Ahli Utama • Ahli Kepala | 1-4 5-8 9 -12 13-16 17-20 | 5.200.000 7.000.000 9.000.000 11.000,000 12.900.000 | Perbulan |
| • Ahli Keoala 2. Pendidikan S2-S3 • AhliMuda • Ahli • Ahli Utama • Ahli Kepa]a • Ahli Kepa)a | 1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 | 6.100.000 7.800.000 9.800.000 13.100.000 18.600.000 | Perbulan |


I

Diundangkan di Situbondo pada tanggaI '"1 4 MAR 2 0n

Pit. ldt&amp;kBTARIS DABRAB KABUPATBII 81 l'OBOIIDO,


.

..

--

. .. .. ..

## Pua.Ill

Peraturan Bupati ini berlalru pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat menget.ahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempab;Ulnya dalam Serita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo pada tangga1 1 4 M AR 2013



BBRITA D.ABR...UI KABUPATBII SITUBOliDO T.AIIUll 2013 KO■OR \I