Unknown PEMERINTAH Nomor 57 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (berlaku 25 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2.Undang-Undang ...
SALINAN
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11)
Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 060/2700/LITBANG Tanggal 1 September 2016 tentang Pedoman Arah Penataan Kelembagaan Litbang di lingkungan Pemda Sesuai PP No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom
3. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batang Hari.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.
8. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Batang Hari.
10. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Jabatan fungsional adalah Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Jabatan fungsional Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Batang Hari.
11. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
12. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disingkat dengan UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan dilingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Batang Hari.
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2
- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten;
- b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kabupaten;
- d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Kabupaten;
- e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Kabupaten;
- g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan Kabupaten;
- h. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5
- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri atas:
- a. sekretariat;
- b. bidang Sosial dan Pemerintahan;
- c. bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- d. bidang Inovasi dan Teknologi ;
- e. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. UPTB.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

## SEKRETARIAT

## Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat

## Pasal 6

- (1) Sekretariat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

## Pasal 7

Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten.


## Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, serta pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan;
- b. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi; dan
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

## Bagian Kedua

Susunan Organisasi Sekretariat

## Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas :

- a. subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan

## Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas Umum dan Kepegawaian

## Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berada dibawah Sekretariat.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara yang menjadi tanggung jawab Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

## Paragraf 2

## Kedudukan dan Tugas Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

## Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan berada dibawah Sekretariat.
- (2) Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran, serta fasilitasi penyiapan dan pelaksanaan kerjasama, pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan yang menjadi tanggung jawab Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

## BAB V

## BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN

## Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Bidang Sosial dan Pemerintahan

## Pasal 12

- (1) Bidang Sosial dan Pemerintahan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Sosial dan Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bidang.

## Pasal 13

Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan dibidang Sosial dan Pemerintahan.


## Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Sosial dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan dibidang sosial dan pemerintahan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang sosial dan pemerintahan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dibidang sosial dan pemerintahan;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang bidang sosial dan pemerintahan;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah dibidang sosial dan pemerintahan;
- f. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- g. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- h. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

## Bagian Kedua

Susunan Organisasi Bidang Sosial dan Pemerintahan

Pasal 15

Bidang Sosial dan Pemerintahan, terdiri atas:

- a. subbidang Sosial dan Budaya ;
- b. subbidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- c. subbidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.

## Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas Subbidang Sosial dan Budaya

## Pasal 16

- (1) Subbidang Sosial dan Budaya berada dibawah Bidang Sosial dan Pemerintahan.
- (2) Subbidang Sosial dan Budaya dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan.


- (3) Subbidang Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang sosial dan budaya, meliputi aspek-aspek, sosial, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan kesehatan.

## Paragraf 2 Kedudukan dan Tugas Subbidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

## Pasal 17

- (1) Subbidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berada dibawah Bidang Sosial dan Pemerintahan.
- (2) Subbidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan.
- (3) Subbidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa, meliputi aspek-aspek administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, partisipasi masyarakat, dan Badan Usaha Milik Desa .

## Paragraf 3

Kedudukan dan Tugas Subbidang

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

## Pasal 18

- (1) Subbidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan berada dibawah Bidang Sosial dan Pemerintahan.
- (2) Subbidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan.


- (3) Subbidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, reformasi birokrasi, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan, melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang.

## BAB VI

## BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

## Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Bidang Ekonomi dan Pembangunan

## Pasal 19

- (1) Bidang Ekonomi dan Pembangunan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bidang.

## Pasal 20

Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan dibidang ekonomi dan pembangunan.

## Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan dibidang ekonomi dan pembangunan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang ekonomi dan pembangunan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dibidang ekonomi dan pembangunan;

- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang ekonomi dan pembangunan;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah dibidang ekonomi dan pembangunan;
- f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

## Bagian Kedua

Susunan Organisasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan

## Pasal 22

Bidang Ekonomi dan Pembangunan, terdiri atas:

- a. subbidang Ekonomi;
- b. subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
- c. subbidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana.

## Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas Seksi Ekonomi

## Pasal 23

- (1) Subbidang Ekonomi berada dibawah Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
- (2) Subbidang Ekonomi dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
- (3) Subbidang Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah .

## Paragraf 2

Kedudukan dan Tugas Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

## Pasal 24

- (1) Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berada dibawah Bidang Ekonomi dan Pembangunan.


- (2) Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Subidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
- (3) Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, dan perkebunan.

## Paragraf 3 Kedudukan dan Tugas Subbidang

Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana

## Pasal 25

- (1) Subbidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana berada dibawah Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
- (2) Subbidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
- (3) Subbidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika.

## BAB VII

## BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI

## Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Bidang Inovasi dan Teknologi Pasal 26

- (1) Bidang Inovasi dan Teknologi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Inovasi dan Teknologi dipimpin oleh Kepala Bidang.


## Pasal 27

Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan dibidang inovasi dan teknologi.

## Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Inovasi dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan dibidang inovasi dan teknologi;
- b. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang inovasi dan teknologi;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
- e. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan dibidang inovasi dan teknologi;
- g. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan dibidang inovasi dan teknologi;
- h. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- i. pelaksanaan administrasi dan tata usaha bidang; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

## Bagian Kedua

Susunan Organisasi Bidang Inovasi dan Teknologi

## Pasal 29

Bidang Inovasi dan Teknologi, terdiri atas:

- a. Subbidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
- b. Subbidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi; dan
- c. Subbidang Diseminasi Kelitbangan.

## Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas Subbidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi

## Pasal 30

- (1) Subbidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi berada dibawah Bidang Inovasi dan Teknologi.
- (2) Subbidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi.
- (3) Subbidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan dibidang inovasi dan teknologi.

## Paragraf 2

Kedudukan dan Tugas Subbidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi

## Pasal 31

- (1) Subbidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi berada dibawah Bidang Inovasi dan Teknologi.
- (2) Subbidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi.
- (3) Subbidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi.

## Paragraf 3 Kedudukan dan Tugas Subbidang Diseminasi Kelitbangan

## Pasal 32

- (1) Subbidang Diseminasi Kelitbangan berada dibawah Bidang Inovasi dan Teknologi.
- (2) Subbidang Diseminasi Kelitbangan dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi.


- (3) Subbidang Diseminasi Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual .

## BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 33

- (1) Di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 34

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX UPTB

## Pasal 35

- (1) Di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan sebagai pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang Badan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

## BAB X

## TATA KERJA

## Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masingmasing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah serta dengan instansi lain diluar lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

## Pasal 37

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah:

- a. bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masingmasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan
- b. wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

## Pasal 39

- (1) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## Pasal 40

Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang penelitian dan pengembangan, secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

## Pasal 41

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

## Pasal 42

Kepala Badan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Dinas Tenaga Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

## Pasal 43

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas pembantuan:

- a. wajib berkoordinasi dengan Badan yang menyelenggaran fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang penelitian dan pengembangan di Provinsi dan instansi lainyang relevan; dan
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Kementerian/lembaga teknis terkait, dan Badan yang menyelenggaran fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang penelitian dan pengembangan di Provinsi.

## BAB XI

## JENIS JABATAN

## Pasal 44

- (1) Jabatan yang mengisi Struktur Organisasi Badan terdiri atas;
- a. Kepala Badan merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- b. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.


- c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- d. Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kepala UPTB Kelas A merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- e. Kepala UPTB Kelas B, Kepala Subbagian pada UPTB Kelas A merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.
- f. Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan; dan
- (2) Selain jabatan sebagaimana diaksud pada ayat (1) terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Setiap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

## Pasal 45

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan pada perangkat daerah pemerintah Kabupaten Batang Hari yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang penelitian dan pengembangan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.


## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian Pada Tanggal, 25 Oktober 2016

BUPATI BATANG HARI, ttd

SYAHIRSAH SY

Diundangkan di Muara Bulian Pada Tanggal, 25 Oktober 2016

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

## ttd BAKHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 NOMOR : 57

## SALINAN

20

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR

: 57 TAHUN 2016

TANGGAL : 25 Oktober 2016

## STRUKTUR ORGANISASI

## BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH


## BUPATI BATANG HARI


SYAHIRSAH SY