PERATURAN BUPATI TULUIIGAGI'ITG Nomor E Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 20102025, perlu (berlaku 6 Januari 2015)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
BT'PATI TULI'TTGAGUNG PROVINSI JAWA TIMT'R
PERATURAN BUPATI TULUIIGAGI'ITG NOMOR E TAHUN2O15
TENTAITG
ROAD .MAP REE1ORMASI BIROKRASI PEMERINTATI I{ABT'PATEN TT'LI]ITGAGUI{G TAIITil 2OT5-2OT9
DDI{GAN RAIIMAT TT'IIAN YAITG MAI{A ESA
BTIPATI TULTII{GAGT'I{G,
bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 8l Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 20102025, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Roa.d Map Reformasi Birolaasi Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 20 1 5-20 19;
1. Undang-Undang Nomor 2A Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tasnbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (t embaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20052025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OZ Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlI tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Oll Nomor a2, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Udang-Undang Nomor 5 Tahun 2074 tenfang Aparatur Sipil Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8.
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 9.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 165. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10.
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Nasional Tahun 2OIO-2OI4; I l.
12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2O1O tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2O lO-2O25; 12.
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2OIO-2O14:' 13.
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kreteria Dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi; t4.
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2O73 tentang tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah; 15.
16. Peraturan Daerah Kabupaten T\-rlungagung Nomor 10 Tahun 2O08 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2008 Nomor 01 Seri E); lb.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 20142018 (kmbaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2013 Nomor 1 Seri E); 1.7
MEMUTUSKAIT I
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KAE}UPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2015-2019.
tt
I
BAB II - TUJT'AIT, SASARAI| DAI{ PRIORITAS RIFIORTASI BIROXRASI
Pasal 2
- (1) Tujuan Reformasi Birokrasi adalah:
- a. menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara;
- c. melaksanakan area perubahan Reformasi Birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan.
- (2) Sasaran Reformasi Birokrasi adalah:
- a. meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kine4ia birokrasi;
- b. terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- c. meningkatnya kualitas pelayanan publik.
- (3) Prioritas Kebijakan Reformasi Birokrasi sampai 5 (lima) tahun ke depan 2015-2019 adalah :
- l. Perubahan Pola Pikir (mind setl dan budaya ke4a (anlture seQ Aparatur Pemerintah Daerah;
2. Area penataan tatalaksana administrasi dan birokrasi pemerintah;
3. Penataan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Daerah;
4. Peningkatan pengawasan oleh Inspektorat;
5. Peningkatan kualitas proses dan laporan akuntabilitas kine4'a instansi pemerintah;
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
PEI"AITSANAAIT REFORDTASI BIROKRASI
BAB III - PEI"AITSANAAIT REFORDTASI BIROKRASI
Pasal 3
- (1) pelaksanaan Reformasi Birokrasi perlu menetapkan Road Map Pemeintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2Ol5-2O19 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Bupati ini.
2. (21 Road Map merupakan dokumen yang menjadi acuan perubahan birokrasi bagi setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

## Pasal 4

Mekanisme penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi terdiri dari:

- 1) Ringkasan eksekutif;
- 2) Pendahuluan;
- 3) Konsolidasi Birokrasi dan Harapan;
- 4) Agenda Reformasi Birokrasi;
- 5) Monitoring dan Evaluasi;
- 6) Penutup.

## BAB IV

## TIU REFORITASI BIROXRASI

## Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah perlu membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana reformasi birokrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 6

- (l) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah tim yang mengarahkan dan menetapkan kebijakan, strategr dan standar pelaksanaan reformasi birokrasi.
- (2) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Bupati sebagai ketua;
- b. Sekretaris Daerah sebagai sekretaris;
- c. Pejabat eselon II sebagai anggota yang ditunjuk untuk memberikan saran kunci pelaksanaan reformasi birokrasi.

## Pasal 7

- (1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah tim yang bertugas membantu dan melaksanakan kebijakan Tim Pengarah reformasi birokrasi;
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
- b. Asisten Administrasi Umum sebagai sekretaris;
- c. Pejabat di lingkungan SKPD yang ditunjuk untuk membantu secara teknis dan koordinasi kebijakan Tim Pengarah.

## Pasal 8

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2Ol5-2O19 dapat diubah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Daerah berdasarkan masukan dan arahan dari Tim Pengarah Reformasi Birokrasi, Pemerintah Daerah.


'/

## BAA V KTI,OMPOK KTR^'A

## Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2019 dilaksanakan oleh masingmasing SKPD sesuai bidang tugas pokok dan fungsi.
2. (21 Masing-masing SKPD sesuai bidang tugas pokok dan fungsi membentuk Kelompok Ke{a (Pokja).

## Pasal 1O

Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya; dan
- 2) melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi.

## Pasal 11

Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi menyampaikan hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Bupati.

## BAB VI K TENTUAN PENUTT'P

## Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal a6 Januari 2015

BUPATI

,/\

n

v

SYAHRI NULYO


di Tulungagung 26 Januari 2015 DAERAH SEKRETARIS pada


## lr. IITDRA FAUZI. MM

Pembina Utama Madya NrP. 19590919 199003 1006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 8