PERATURAN BUPATI TABALONG TENTANG TATA CARA PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING Nomor OR Tahun 1965 tentang TATA CARA PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
BUPATI TABALONG
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOM OR 37 TAHUN : o 13
TENTANG
TATA CARA PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG,
a. bahwa sehubungan dengan penyerahan kewenangan perpanjangan izin IJlempekerjakan tenaga kerja asing kepada pemerintah kabupaten, untuk itu perlu diatur tata cara perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing; sebagaimana dimaksud
- Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tcntang Pcmbentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Republik Lembaran
1. Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tam bah an Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakcrjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone.sia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah bcberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pcrubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tcntang Pcmerintahan Dacrah (Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tnmbahan Lcmbaran Ncg&lt;l.fa Rcpublik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nolllor 2H T&lt;tlturt 200~) lcnl:tng P:tjnlc 1Jncrnl1 dan Retribusi Dacrah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Rqmhlik Jndonr.si&lt;1 Nomor S049);
5. Unclang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 ten tang Pcmbcntukan Pcm t.u r&lt;1n Peru ncl&lt;1ng-unclang~m (Lcm harnn Ncwua Rcpu blik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tamln.tlwn LcmiJamn Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Menetapkan
6. Peraturan Pernerint·'l.. h Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 ten tang Retribusi Peraturan Lalu Lintas dan Retribusi Pcrpanjangan Izin Mempekerakan '""cnaga Ker:ja As· ~ g (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nornor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tclah diubah bcbcrapa knli, tcrakhir dcngan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Pcraturan Mcnteri DaJam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Bcrita Ncgara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
11. Pcraturan Dacrah Kal&gt;upalcn Tabalong Nomor I 0 T&lt;~hu n 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (LcmbCJran DCJcrah K~bupatcn Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERPANJANGAN
IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
DaJam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupatcn Tabalong.
2. Mcntcri &lt;~d&lt;~lnh Mcntcri Tcn&lt;~ga Kcrja dan Transmigrasi Republik Indonesia.
3. Direktur Jenderal, yang selanjutnya discbul Dirjcn adalah Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.
2
- (2) Bupati atau pejabat yang ditun\_jul&lt;. menerbitkan perpanjangan IMTA untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah daerah.
- (3) Perrnohonan sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari ke1 ja sebe1um jangka waktu berlakunya IMTA atau perpanjangan IMTA berakhir.
- (4) Permohonan perpanjangan IMTA scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan '11engisi formulir perpanjangan IMTA dengan melampirkan :
4. a . copy IMTA yang masih berlaku;
- b. bukti perrnbayaran retribusi perpanjang~ ~MTA yang di setor melalui Kas Daerah;
- c. copy polis asuransi;
- d. pelatihan kepada TKI pendamping;
- e. copy keputusan RPTKA yang masih berlaku; dan
- f. foto berwarna ukuran 4 x 6 em sebanyak 2 (dua) lembar;
- (5) Besarnya retribusi perpanjangan IMTA sebagaimana dim:::J.ksud p8d8 ;=tyat (4) hurub b adalah sama dengan besaran dana kompensasi penggunaan TKA yaitu US $ 100 per TKJ\ per bulan.
- (6) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pacta ayat (4) tclnh Jcngknp, mnk::-1 llup;:-~li &lt;ltnu pcj8bnl ynng dit.un\_i uk mencrbitkan IMTA paling lama 3 (tiga) hari kcr~ja terhitung sejak tanggal diterimanya perrnohonan secara lengkap.
- (7) Bentuk formulir permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

- (1) IMTA dapat diperpanjang sesuai jangka waktu berlakunya RPTKA dengan ketentuan setiap kali perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) IMTA perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (1 ) digunakan sebagai dasar untuk memperpanjang Kartu Identitas Tenaga Kerja Asing (KITAS).

## BAB III

-A l\f

- (1) Pemberi kerja T pendamping TK bulan sekali ker
- (2) Bupati melapo secara pcriodil~ tembusan kcpc

## BAB IV

## PENGAWASAN

## Pasal 7

Pengawasan terhadap pemberi kerja yang mempekerjakan TKA dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan pada dinas sesu ai dengan peraturan perundang-und~gan.

## BABY

## PENCABUTAN IZTN

## Pasal 8

Bupati dapat mencabut pcrpanjangan IMTA, apabila ternyata pemberi kerja mempekerjakan TKA tidak sesuai dengan perpanjangan IMTA dan atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pacta tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupalcn Tabalong.

2013 Diundangkan di Tanjung pada tanggal 31 Descnber



BERITA DAERAH KABUPATEN TAGALONG TAT TUN 2013 NOM OR 37

-5

- 6.

Lampi ran

- Peraturan Bupati Tabalong

Nomor

37 Tahun 2013

Tanggal

: 31 DGs ember 2013

## FORMULIR

## PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN

## TANGA KERJA ASING ( IMTA )

---

## DATA PEMOHON

- I. Nama Perusahaan/Instansi
2. Nama PimpinanjPenanggung Jawab
3. Alamat Perusahaanjlnstansi Nomor Telepon dan Fax, email
4. (harus diisi)
4. Tempat Kedudukan Cabang
5. Izin Usaha:
- a. Dari
- b. Nomor
- c. Tanggal
10. Jenis Lapangan Usaha
11. Kode Teknis
12. 7.
13. Jumlah Tenaga Kerja
8. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja
- a. Nomor SK Pcngcsahaan
- b. Tahun berlaku s/d

## II DATA TENGA KERJA ASING YANG IZINNYA AKAN DIPERPANJANG

| 1. | Nama |
|------------------|------------------------|
| 2 . | Alamat di Luar N egeri |
| 3. | Alamat di Indonesia |
| 4 . | Kewarganegaraan |
| 5. | Nomor Pr~spor |
| TanggaJ BcrJaJn1 | |
| 6. | Tempat Lahir |
| | Tanggal Lnhir |

-----

- a. Indonesia

-

: ________________ ... orang

- b. Tenaga Asing

: . .. .. ... orang

Sudah disahkan ...

| | Jenis Kelamin | |
|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 7. | Status Perkawinan | |
| 8. | Pendjdjkan Tertinggj *) | |
| 9. | Pengalaman Kerja •k) | a. |
| | | b. |
| 10. | Surat Izin Masuk/Tinggal yang dimiliki | Surat Izin Masuk/Tinggal yang dimiliki |
| | a. Visa | a. Visa |
| - | J<.:nis | |
| | Nomor | |
| | Tanggal Dikeluarkan | |
| | Masa Berlaku | |
| | Kartu Izin Tinggal Terbatas | Kartu Izin Tinggal Terbatas |
| | Nomor | |
| | Tanggal Dikeluarkan | |
| | Masa Berlaku | |
| | Surat Kctcrangan Lapor Din (SKLD) | Surat Kctcrangan Lapor Din (SKLD) |
| | Nomor | |
| | Tanggal Dikeluarkan | |
| | Masa Berlaku | |
| | Surat Kartu Kependudukan | Surat Kartu Kependudukan |
| | Nomor | |
| | Tanggal Dikeluarkan | |
| | Masa Berlaku | |
| JABATAN 1. | YANG DIISI OLEH TENGA KERJA Nama | ASING Pimpinan Manajcr ... |
| | Level Jabatan | Profesional ... Supervisor ... Teknjsj Operator ... |
| 2. | Uraian Jabatan (Tugas, Tanggung Jawab dan W<.:Wt;IIallg) | |
| 3. | TKI sebagai Pendamping TKA a. Pendidikan | |

- b. Pengalaman Kerja

- c. Persyaratan untuk mcnduduki jabatan

- d. Diklat yang akan dilaksanakan kepada TKI

- e. Rencana waktu penggantian TKA kepada TKI

## IV KONDISI KERJA

1. Perjanjian kerja berlaku sampai dengan tanggal

2. FasiJilas dDn gtJji ynng diiJcriknn

- a. Perumahan

- b. Kendaraan

- c. Gaji per bulan

- TKA

- d. Gaji per bulan TKI


Dapat ...

US $

Rp.

Tidak dapat .. .

Tidak dapal .. .

## V. KETERANGAN LAIN YANG DIPANDANG PERLU

Demikian permohonan ini kami isi dengan sesungguhnya dan kami bertanggungjawab al{an kcbcnarannya.

Tanda tangan dan nama lcrang pcnanggungjawab di atas materai Rp. 6.000,-

- ·k) Lampiran copy ija7-ah tera khir jtanc!a bukli lain yang sah.