PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 54 Tahun 2010 tentang PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN BATU BARA DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BATU BARA, a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan pengadaan barang / jasa sesuai ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat
:
BUPATI BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN BUPATI BATU BARA NOMOR : U TAHUW 2 - 016 TENTANG
PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN BATU BARA
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATU BARA, a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan pengadaan barang / jasa sesuai ketentuan pasal 111 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Pengadaan / Jasa
- ii Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pemerintah, Bupati membentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara, perlu dilaksanakan pengadaan barang / jasa secara elektronik
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati Batu Bara tentang Pembentukan layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Batu Bara.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
0
r
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbsndaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. 3 ' . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara ai Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infonnasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara . Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 * Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nombr 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ' 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 20IC tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah; .sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden
f
Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- 10.Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Govemment;
11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- 12.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN BATU BARA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten B a t u Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang terdiri atas Sekreiariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan I . embaga Teknis Kabupaten, serta Kecaxnatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.
5. Unit Layanan Pengadaan Secara Elektonik yang selanjutnya disingkat Unit LPSE adalah Unit Pelaksana Teknis Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara.
6. Unit LPSE lain adalah Unit LPSE di luar wilayah Kabupaten Batu Bara.
7. Ketua Unit LPSE adalah Ketua Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Batu Bara.
8. e-Procurement adalah proses pengadaan barang / jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/intemet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi melalui pelelangan umum secara elektronik.
i
9. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas untuk melakukan pengembangan kebijakan di bidang pengadaan barang / jasa pemerintah.
10. Direktorat e-Procurement LKPP adalah suatu Direktorat dalam naungan Deputi Monev dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP yang bertugas melakukan koordinasi, pembinaan, pengembangan sistem pengadaan barang / jasa pemerintah secara elektronik. pengawasan dan
11. Sistem Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat. SPSE adalah kesisteman meliputi aplikasi dan database e-Procurement yang dikembangkan oleh Direktorat e-Procurement LKPP untuk digunakan pada implementasi LPSE.
12. Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disebut PPK, adalah pejabatyang dianggkat oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang / jasa.
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian / negara / lembaga / satuan kerja perangkat daerah.
14. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran Satuan Keija Perangkat Daerah.
15. Unit Layanan Pengadaan selanjutnya - disingkat ULP adalah satu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertillkat keahlian pengadaan barang / jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang / jasa di lingkungan Kabupaten Batu Bara.
16. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran / Kua.sa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang / jasa.
17. Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan / penunjukan penyedia barang / jasa.
18. Penyedia barang / jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang memenuhi syarat-syarat pendirian badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang / jasa dan telah terdaftar dalam SPSE pada pusat-pusat layanan.
19. LPSE System Provider adalah. mempunyai, mengelola dan memelihara sendiri perangkat keras yang tidak terbatas pada perangkat jaringan dan server yang telah terinstalasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
20. LPSE Service Provider adalah tidak mengelola sendiri server yang telah terinstalisasi SPSE tetapi menginduk pada LPSE Provinsi Sumatera Utara.
21. Pengguna adalah semua pihak yang menggunakan sistem eProcurement.
22. User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari Pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam SPSE.
23. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh Pengguna untuk memverifikasi User ID kepada SPSE.
PEMBENTUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - PEMBENTUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Dengan Peraturan. Bupati ini dibentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
- (2) Maksud dari Pembentukan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar untuk memberituk Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan penerapan sistem e-Procurement di wilayah Kabupaten Batu Bara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah meningkatkan kelancaran pelaksanaan pengadaan barang / jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitasdalam barang / jasa pemerintah. pelaksanaan pengadaan
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu KEDUDUKAN
Pasal 3
- ( 1) LPSE Kabupaten Batu Bara Berkedudukan di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara.
r "
i
- (2) Unit LPSE dipimpin oleh seorang Ketua Unit LPSE yang aalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas / SKPD.
Bagian Kedua
TUGAS POKOK
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu KEDUDUKAN
Pasal 4
LPSE mempunyai tugas pokok mengelola sistem e-Procurement di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara, yang meliputi:
- a. Memfasilitasi Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengumumkan rencana umum pengadaan;
- b. Memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
- c. Memfasilitasi ULP / Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang / jasa secara elektronik;
- d. Memfasilitasi penyedia barang / jasa dan berkepentingan menjadi pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE); pihak-pihak yang
Bagian Ketiga
FUNGSI
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu KEDUDUKAN
Pasal 5
- Untuk menyelenggarakan tugas sebagairnana dimaksud dalam Pasal. 4, LPSE mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan penvusunan program kegiatan pengelolaan e-Procurement di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
- b. Pelaksanaan pelatihan / training kepada Panitia / Pejabat pengadaan / ULP dan Penyedia Barang / Jasa untuk menguasai sistem eProcurement ;
- c. Pelaksanaan pelayanan kepada Panitia / Pejabat Pengadaan / ULP dan Penyedia Barang / Jasa di masing - masing wilayah keijanya;
- d. Sebagai Media Penyedia Informasi dan Konsultasi (helpdesk) yang melayani Panitia / Pejabat Pengadaan / ULP dan Penyedia Barang/ Jasa yang berkaitan dengan sistem e-Procurement;
- e. Sebagai penyedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang / jasa yang telah dilakukan oleh Pengguna untuk kepentingan proses audit;
- f. Pelaksanaan ketatausahaan LPSE;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
.
- h. Pelaksanaar . rdgas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya;
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 6
- (1) Susunan 6rganisasi Unit LPSE terdiri dari:
- a. Ketua; .
- b. Wakil Ketua;
- c. Admin;
- d. Helpdesk;
- e. Verifikator;
- f. Staf Sekreiariat . .
- (2) Personil LPSE harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki integeritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- b. memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;
- c. memahami jenis pekeijaan tertentu yang menjadi tugas pengelola LPSE yang bersangkutan;
- d. memahami prosedur sistem e-Procurement.
Bagian Kedua
Tugas Pokok
Ketua Unit LPSE
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 7
Ketua Unit LPSE mempunyai tugas:
- a. memimpin operasional harian Unit LPSE;
- b. menyusun laporan kegiatan Unit LPSE;
- c. memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan Unit LPSE.
Bagian Ketiga
Wakil Ketua LPSE
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 8
- (1) Wakil Ketua adalah unsur pernbantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua U n i t LPSE.
2. /
- (2) Wakil Ketua mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya lingkungan Unit LPSE.
- (3) Dalam melaksnakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wakil Ketua menyelenggarakaii fungsi:
- a. koordinasi kegiatan di lingkungan Unit LPSE;
- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Unit LPSE;
- c. penyelenggaraan hubungan keija di bidang administrasi dengan lembaga terkait;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Unit LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Wakil Ketua dibantu oleh Staf Sekretariat mempimyai tugas:
- a. membantu keratausahaan dan pengelolaan administrasi umum;
- b. membantu pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keempat
Admin
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 9
- Admin mempunyai tugas:
- a. membuat Sub (jika dibutuhkan);
- b. mengisi data satuan keija di instansi yang bersangkutan;
- c. mengisi data anggaran yang akan digunakan pada paket lelang;
- d. mengisi data pegawai yang bertugas sebagai PPK dan Panitia sesuai Keputusan dari Pejabat di instansi yang bersangkutan;
- e. mengisi data anggota kepanitiaan yang akan bertanggung jawab pada paket tertenru.
Bagian Kelima
Helpdesk
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 10
Helpdesk mempunyai tugas:
- a. memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan secara elektronik baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di Unit LPSE;
- b. membantu proses pendaftaran Pengguna Unit LPSE;
- c. menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE;
4. d.menangani keluhan tentang pelayanan Unit LPSE;
i
- e. menangani pendaftaran Pengguna Unit LPSE;
- f. memberikanpelatihan bagi Pengguna Unit LPSE;
- g. menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait pengadaan barang dan jasa.
Bagian Keenam
Verifikator
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 11
Verifikator mempunyai tugas:
- a. melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran Pengguna Unit LPSE;
- b. menyetujui dan menolak permohonan pendaftaran pengguna. Unit LPSE
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 12
- (1) Ketua LPSE dan Wakil Ketua, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit 1 keija dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara.
- (2) Ketua Unit LPSE wajib mengawasi bawahannya Masing- masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketua Unit LPSE dalam lingkungan komponen bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjukpetunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap Admin, Helpdesk, Verifikator dan Staf Sekretariat wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada a.tasan dan menyampaikan laporan berkaia tepat pada waktunya.
. .
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Wakil Ketua daii bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada Ketua Unit LPSE tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada SKPD / Unit lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Unit LPSE dibantu oleh Wakil Ketua di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Semua unsur di lingklungan Unit LPSE dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Unit LPSE maupun dalam hubungan dengan unit kerja lain, LPSE Provinsi Sumatera Utara dengan LPSE Pusat.
- (9) Ketua Unit LPSE bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bag!pelaksanaan tugas bawahan.
6. ( 10)Setiap Admin, Helpdesk, Verifikator dan Staf Secretariat mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
7. ( 1 1)Dalam melaksanakan tugas, Ketua Unit LPSE dan Wakit Ketua wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.
ETIKA E-PROCUREMENT
BAB V - ETIKA E-PROCUREMENT
Pasal 13
- ( 1) Semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan e-Procurement wajib mentaati etika dan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengadaan baxang / jasa pemerintah.
- (2) Dalam melaksanakan e-Procurement, serhua pihak wajib:
- a. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalaligunaan kode akses yang terdiri dari User ID dan password;
- b. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalaligunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukkan bagi umum.
- Semua pihak diiarang: a. mengganggu dan / atau merusak sistem
e- Procurement;
- (3)
mencuri informasi, memanipulasi data dan / atau berbuat curang dalam sistem e- Procurement;
PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN E-PROCUREMENT
BAB VI - PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN E-PROCUREMENT
Pasal 14
- ( 1) Para pelaku yang terlibat dalam e-Procurement, terdiri dari:
- a. Pejabat Pembuat Komitmen/ Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK);
- b. ULP / Panitia Pengadaan / Pejabat Pengadaan;
- c. Penyedia Barang / Jasa; dan
LPSE.
- (2) Para pihak pada ayat (1) butir a, butir b, butir c, adalah para pihak yang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang / jasa pemerintah.
TATA CARA PELAKSANAAN E-PROCUREMENT
Bagian Pertama
Standar Prosedur Operasional Sistem Pengadaan Secara Elektronik
BAB VII - TATA CARA PELAKSANAAN E-PROCUREMENT
Pasal 15
- ( 1) Pelaksanaan e-Procurement digunakan metode yang tersedia di dalam SPSE dikelola oleh LPSE.
- (2) Tata cara e-Procurement dilaksanakan sesuai dengan alur keija SPSE dan buku manual yang diterbitkan oleh LKPP.
Bagian Kedua
Pusat Informasi LPSE
BAB VII - TATA CARA PELAKSANAAN E-PROCUREMENT
Pasal 16
- (1) Sebelum Pemerintah Kabupaten Batu Bara mempunyai System Provider maka Layanan LPSE yang digunakan menginduk kepada LPSE Sumatera Utara (Service Provider) dengan website: httpr / lpse.sumutprov.go.id.
- (2) Semua data dan informasi paket pengadaan yang disimpan di LPSE Kabupaten Batu Bara dihubungkan ke pusat informasi pengadaan barang / jasa di LPSE Provinsi Sumatera Utara.
Bagian Ketiga
Biaya Operasional LPSE
BAB VII - TATA CARA PELAKSANAAN E-PROCUREMENT
Pasal 17
Segala biaya yang timbul dalam rangka pengelolaan. LPSE dibebaiikan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara.
Bagian Keempat
. Pengaduan
BAB VII - TATA CARA PELAKSANAAN E-PROCUREMENT
Pasal 18
Tata cara pengaduan LPSE diatur sebagai berikut:
- a. pengaduan dari masyarakat dan atau penyedia barang / jasa dapat dilakukanmelalui fasilitas yang tersedia dalam SPSE;
- b. LPSE menemskan laporan pengaduan dari masyarakat dan atau penyedia barang / jasa kepada Kepala LPSE Provinsi Sumatera Urara diteruskan ke Direktorat e-Procurement LKPP;
- c. LPSE wajib melaporkan kepada Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK, apabila ada pengaduan tertulis atas pelaksanaan Pengadaan barang / jasa pemerintah secara elektronik dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Batu. Bara.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19
- (1) Untuk menjamin pelaksanaan e-Procurement, masing-masing pimpinan unit keija / SKPD Kabupaten Batu Bara dan / atau Pengguria Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, dapat membuat pelaksanaan pengadaan paket yang akan menggunakan e-Procurement dengan menentukan oatasan nilai paket, sehingga seluruh atau sebagian pengadaan paket di unit keija / SKPD Kabupaten Batu Bara tersebut menggunakan e-Procurement
2. ( 2) Untuk pelaksanaan pembuatan tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing pimpinan unit kerja / SKPD harus melakukati koordinasi dengan LPSE '..
- (3) Dalam melaksanakan fungsinya terutama dalam pengelolaan SPSE, LPSE dapat raelakukan koordinasi dan konsultasi dengan LPSE lain dan Direktorat e-Procurement LKPP serta dapat mengajukan saran perubahan-perubahan yang diperlukan untuk penyempumaan SPSE.
;
;
i
- (4) Untuk mempercepat implementasi e-Procurement, LPSE dapat menjalin keijasama dengan LPSE lain yang telah memiliki infrastruktur memadai dengan ikut serta dalam pemanfaatan infrastruktur LPSE.
BABIX
KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Penetapan: Ditetapkan di Lima Puluh pada tanggal., 15 Januari 2016

Penandatangan: BUPATI BATU BARA ' r -

Penetapan: Diundangkan di Lima Puluh pada tanggal, t Q Jcto uc, n * no\ b iSEKRETARIS DAERAH \] BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2016 NOMOR I [

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM

Verifikasi: ## TTD RENOLD ASMARA, AP.SH NIP. 19751010 199603 1 002 •