Unknown Unknown Nomor - Tahun 2006 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan dari Bupati T\rlungagung kepada Camat di Kabupaten Tulungagung; c. - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO6 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2013 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 1. - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20O9 tentang Pelayanan Publik (fembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor lL2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038): 2. - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 3. 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S587)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Ata.s Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OOS tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826) 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 8. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Ke4'a Unit Pelayanan Pefizinan Terpadu di Daerah; 9. 7. 1O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2Ol4 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2OL4 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 13. Peraturan Daerah Kabupaten T[lungagung Nomor 12 Tahun 2O1O tentang Pengelolaan Usaha Perikanan dan Kelautan di Kabupaten T\rlungagung (kmbaran Daerah Kabupaten I\lungagung Tahun 2010 Nomor O2 Seri E); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 20ll tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten TUlungagung Tahun 2011 Nomor 03 Seri C); (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat :
BT'PATI TULUNGAGT'ITG PROVIISI .'AWA TIMI'R
PERATT'RAI| BI'PATI TULT'I|GAGT'NG rYoMoR 27 TATTUN 2015
TENTAITG
PELIMPAIIAII SEBAGIAIT WEWEI{AITG PELAYAITAIf PERI.'INAIT DAN ITON PERIT'INAN DARI BI'PATI TT'LI'ITGAGT'IYG IIEPADA CA.DTAT DI KABUPATEN TULUNGAGT'ITG
DENGAN RAHMAT TTTHAN YANG MAIIA ESA
BT'PATI TULT'NGAGUIYG,
Menimbang
- 4. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan
- mendekatkan pelayanan kepa.da masyarakat serta memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanal, perlu optimalisasi peran kecamatan sebagai perangkat daerah dalam memberikan pelayanan publik; a.
- bahwa salah satu bentuk optimalisasi peran kecamatan memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya pelimpahan sebagan wewenang pelayanan perijinan dan non perijinan dari Bupati kepada Camat; b.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati T\rlungagung tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan dari Bupati T\rlungagung kepada Camat di Kabupaten Tulungagung; c.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO6 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2013 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 1.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20O9 tentang Pelayanan Publik (fembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor lL2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038): 2.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 3.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S587)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Ata.s Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OOS tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 8.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Ke4'a Unit Pelayanan Pefizinan Terpadu di Daerah; 9.
7. 1O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2Ol4 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2OL4 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten T[lungagung Nomor 12 Tahun 2O1O tentang Pengelolaan Usaha Perikanan dan Kelautan di Kabupaten T\rlungagung (kmbaran Daerah Kabupaten I\lungagung Tahun 2010 Nomor O2 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 20ll tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten TUlungagung Tahun 2011 Nomor 03 Seri C);
Menetapkan
15. Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 13 Tahun 2O72 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Thlungagung Tahun 2012 Nomor 5 Seri C);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten T[rlungagung Tahun 2012 Nomor 4 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 8 Tahun 2014 (kmbaran Daerah Kabupaten Ttrlungagung Tahun 2014 Nomor 17 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2Ol4 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 03 Seri D);
MEMUTUSKAN:
PERATT'RAIT BT'PATI TEI|TA.ITG PELIMPAITAN SEBAGIAN WEWINAITG PELAYAITAIT PERIJINAIT DAI{ I{Oil PERIJINAN DARI BUPATI TULUNGAGUNG I(TPADA CAMAT DI I(ABT'PATEI{ TULT'NGAGUITG.
BAB I - KETEI|TUAIY T'DIUM
Pasal 2
Maksud pelimpahan sebagian wewenang pelayanan perijinan dan non perijinan dari Bupati kepada Camat adalah sebagai syarat substantif yang harus dipenuhi dalam mewujudkan Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN.
BAB I - KETEI|TUAIY T'DIUM
Pasal 3
Pelimpahan sslagran wewen€rng pelayanan perijinan dan non perijinan dari Bupati kepada Camat mempunyai tduan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menerima pelayanan lebih cepat.
.Ft
^'
BA.B IN
IIEWEI{AI|GAI{ YAITG DILIMPIUII(AJI
BAB I - KETEI|TUAIY T'DIUM
Pasal 4
- (1) Kewenangan yang dilimpahkan meliputi :
- a. Pelayanan perizinan; dan
- b. Pelayanan non perizinan.
4. (21 Pelimpahan sebogm kewenangan pada aspek perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. Izin Penggunaan lapangan Olahraga Milik Pemerintah Daerah;
- b. Izin Usaha Budidaya lkan;
- c. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK);
- d. Izin menempati rumah dinas;
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan pada aspek non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b, meliputi :
- a. Perekaman Data KTP Elektronik (KTP- El);
- b. Surat Pindah / Mutasi Kependudukan antar desa dalam I (satu) kecamatan dan antar kecamatan dalam I (satu) kabupaten;
- c. Surat pengantar pindah antar kabupaten atau antar provinsi.
Paral 5
Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat disertai dengan peningkatan kualitas Petugas l,ayanan kecamatan serta sarana dan prasarana.
Paral 6
- {l) camat dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memperhatikan :
- a. Standart dan norma sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Keserasian, kemanfaatan dan kelancaran pelaksanaan rugas pemerintahan dan pembangunan.
- 12) Untuk menunjang efisiensi dan efektihtas penyelenggaraan PATEN, kecamatan dapat menyediakan sistem informasi layanan;
- (4) Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam menyelenggarakan teknis pelayanan, camat melaksanakan koordinasi dengan SKPD yang terkait perijinan dan non perijinan.

## BAB IV

## PET'ABAT PEIYYELEIV(XIARA PATEtr

## Paral 7

Pejabat Penyelenggara PATEN terdiri atas :

- a. Camat:
- b. Sekretaris Kecamatan; dan
- c. Kepala Seksi yang membidangi layanan.


.et

## Palal 8

Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas :

- a. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan PATEN;
- b. menetapkan pelaksana teknis layanan; dan
- c. mempertanggungiawabkan kine{a PATEN kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pa:al 9

- (l) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, mempunyai tugas melakukan penatausahaan administrasi PATEN.
- (2) Sekretaris Kecamatan adalah penanggungjawab kesekretariatan/ketatausahaan penyelenggaraan PATEN.
- (3) Sekretaris Kecamatan bertanggungiawab kepada Camat.

## Pa:al 10

- (1) Kepala Seksi membidangi pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas melaksanakan teknis pelayanan.
- (2) Kepafa Seksi yang membidangi pelayanan administrasi bertanggungiawab kepada Sekretaris Kecamatan.

## BA'B V

## PEITYELEI| GGIIRAAJ| PELAYAI{AN

## Paral I 1

- {l) Penyelenggaraan pelayanan dilaksanakan Petugas Teknis Pelayanan, meliputi :
- a. Petugas informasi;
- b. Petugas Pendaftaran dan Penerima Berkas;
- c. Petugas Operator Komputer;
- d. Petugas Penerimaan Pembayaran Retribusi;
- e. Petugas lnket Pengambilan;
- f. Petugas penanganan pengaduan masyarakat;
- g. Petugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Uraian tugas Petugas Teknis Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Petugas informasi mempunyai tugas :
- 1) penerimaan tamu pengguna layanan;
- 2) pemberian informasi pelayanan;
- 3) penerimaan berkas permohonan pelayanan;
- 4) mengagendakan dokumen pelayanan yaitu meregister / mengarsipkan dokumen / surat;
- 5) penyampaian berkas permohonan pelayanan kepada petugas pendaftaran dan penerima berkas;
- 6) memperbaharui informasi kegiatan layanan di kecamatan.


,tt

- b. Petugas pendaftaran dan penerima berkas mempunyai tugas :
- 1) pemeriksaan berkas persyaratan pelayanan;
- 2) menyampaikan penjelasan kepada pemohon pelayanan sehingga berkas lengkap dan benar;
- 3) mengisi lembar kendali;
- 4) melaksanakan pemrosesan dokumen pelayanan perijinan atau non perijinan;
- 5) pengajuan konsep surat ijin atau non perijinan secara berjenjang dari Kepala Seksi membidangi layanan dan Sekretaris Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan;
- 6) pengajuan konsep surat ijin atau non perijinan yang sudah mendapatkan pengesahan dari Kepala Seksi yang membidangi layanan dan Selaetaris Kecamatan kepada Camat untuk ditandatangani;
- 7) menentukan perhitungan besarnya retribusi pada ijin atau non perijinan dari pemohon sesuai dengan peraturan daerah.
- c. Petugas Operator komputer mempunyai tugas :
- l) memasukan data jenis pelayanan yang diajukan pemohon layanan;
- 2) mengetik dan mencetak surat sesuai dengan jenis perijinan atau non perijinan yang diajukan pemohon layanan;
- 3) mengumpulkan dan mengolah data-data pelayanan yang diperlukan dalam database kecamatan:
- 4) memperbaharui perkembangan data pelayanan di kecamatan;
- 5) mengamankan database PATEN.
- d. Petugas Penerimaan Pembayaran Retribusi mempunyai tugas :
16. I ) penerimaan retribusi;
- 2) pembuatan surat tanda bukti pembayaran atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
- 3) menyetorkan uang pembayaran retribusi daerah ke bendahara penerimaan kecamatan untuk disetorkan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Petugas l,oket pengambilan mempunyai tugas :
- l) memeriksa surat ijin atau non perijinan;
- 2) menyerahkan surat ijin atau non perijinan kepada pemohon;
- 3) meminta kepada pemohon untuk menandatangani agenda pengambilan;
- 4) membuat rekapitulasi jumlah surat ijin atau non perijinan yang telah diserahkan.
- f. Petugas Penanganan Pengaduan mempunyai tugas :
- 1) menerima, mencatat dan mendokumentasikan pengaduan;
- 2) memfasilitasi penyelesaian masalah pengaduan pemohon dan tjndak lanjutnya;
- 3) membuat rekapitulasi jumlah pengaduan untuk pembenahan proses perijinan.


.3t


]

- (3) Penunjukan Petugas Telcris Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi penyelenggaraan pelayanan di kecamatan yang ditefapkan dengan Keputusan Camat.

## BAB VI

## PEMBIIIIAAIY, PELIIFORAIY DAIY Ef,TALUASI

## Pa:al 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi sebag:i1ns11s dimaksud dalam ayat {l) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan monitoring, evaluasi dan inventarisasi permasalahan yang timbul atas efektivitas pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat;
- b. merumuskan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait;
- c. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati untuk menentukan jenis kewenangan lain atau penarikan kembali kewenangan yang dilimpahkan kepada camat.
- (4) Keanggotaan Tim Monitoring dan Evaluasi sekurang - kurangnya terdiri dari unsur Sekretariat Daerah dan SKPD terkait.
- (5) Tim Monitoring dan Evaluasi ssl:gaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Camat melaporkan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan atas aspek peLayanan perizinan dan non perizinan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap triwulan.

## BABVN

## PEI|ERIilAAII

## Paral 13

Dalam hal pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan merupakan objek retribusi, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan daerah dan disetor ke Kas Daerah.

## BAB VIII

## TATA CARA PEMBAYARAN, pEtrrgtORAN DA!5 TEUPAT PEilBAYARAIT REfRIBUSI Panl 14

- (l) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai dan lunas sekaligus.
- (21 Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (3) Pembayaran retribusi dilakukan di Kecamatan sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SSRD. ."t


- (4) Hasil penerimaan retribusi oleh bendahara penerimaan kecamatan harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya I x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (5) Pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran berupa SKRD.

## BAB IX

## PEMBIAYAAII

## Pa:al 15

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan dari Bupati kepada Camat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

## BAB X

## I(ETEI{TUAI{ PETUTUP

## Paral 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.


Ditetapkan di T\rlungagung

padatanggal 11 Agustus 2015

A

BUPATITULUNGAGUNG,

SYAHRI MULYO


Diundangkan di Tulungagung pada

11 Agustus 2015

SEKRET

DAERAH


IT. INDRA FAUZI. MM Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 27


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR :

TANGGAL :

27 TAHUN 2015

2015

## STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERI.IINAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMA'TAN

(

| NO. | JENIS PELAYANAN | PTRSYARATAN | BIAYA PELAYANAN | ITAKTU PEIVYELESAIAN | SIFAT |
|-------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ijin menggunakan lapangan olah raga milik Pemerintah Daerah | 1. 2. Mengisi formulir permohonan Fotocopy KTP | Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 13 Tahun 2Ol2 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga | (satu) hari keda | Final di kecamatan |
| 2 | Ijin Usaha Budidaya Ikan | 1 2 3 4 5 Mengisi formulir permohonan Fotocopy KTP Surat keterangan dari Pengawas la.pangan Perikanan Kecamatan Foto copy NPWP Pas foto pemohon ukuran 4 x 6 cm 2 lembar | Gratis | 1 (satu) hari kerja | Final di kecamatan |
| 3 | IUMK: a. Ijin Usaha Mikro | 1. Mengisi formulir permohonan 2. Surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha 3. Foto copy KTP pemohon 4. Foto copy KK pemohon 5. Pas foto pemohon ukuran 4 x 6 cm 2 lembar | Gratis | 1 (satu) hari ke{a | Final di kecamatan |



/t illt

illt lll

| | PERSYARATAN | | WAKTU PENT'ELESAIAN |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| - SIUP Perorangan - SIUP Koperasi CVlFirma | a. b. c. d. e. f. g. Mengisi formulir permohonan Foto copy KTP pemilik Foto copy NPWP Foto copy HO bagi yang dipersyaratkan Neraca awal perusahaan Surat keterangan dari desa/kelurahan Pas foto pemilik ukuran 4x6 cm 2 lembar a. Mengisi formulir permohonan b. Foto copy KTP Ketua c. d. e. f. g. Foto copy akta pendirian koperasi Foto copy HO bagi yang dipersyaratkan Neraca awal koperasi Surat keterangan dari desa/kelurahan Pas foto Ketua ukuran 4x6 cm 2 lembar Mengisi formulir permohonan Foto copy KTP Direktur/Penanggung jawab Foto copy akta pendirian Perusahaan Foto copy NPWP Perusahaan Foto copy HO bagi yang dipersyaratkan Neraca awal perusahaan Surat keterangan dari desa/kelurahan Pas foto pemilik ukuran 4x6 cm 2 lembar a. b. c. d. e. f. g. h. | - SruP | |


(

| | PERSYARATAN | | WAI{TU PEIYYELESAIAN |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|
| SruP Perorangan b. Ijin Usaha Kecil | d. e. f. g. h. Mengisi forrnulir permohonan Foto copy KTP Direktur/Penanggung jawab Foto copy akta pendirian Perusahaan/ akta notaris/ surat pengesahan Foto copy NPWP Perusahaan Foto copy HO bagi yang dipersyaratkan Neraca awal perusahaan Surat keterangan dari desa/kelurahan Pas foto pemilik ukuran 4x6 cm 2 lembar Mengisi formulir permohonan Surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha Foto copy KTP pemohon Foto copy KK pemohon Pas foto pemohon ukuran 4 x 6 cm 2 lembar Mengisi formulir permohonan Foto copy KTP pemilik Foto copy NPWP Foto copy HO bagi yang dipersyaratkan Neraca awal perusahaan Surat keterangan dari desa/ kelurahan Pas foto pemilik ukuran 4x6 cm 2 lembar a. b. c. d. e. f. g. 1. 2. 3. 4. 5. | - | |


.4t

| | PERSYARATAN | | WAI{TU PEffiELESAIAN |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|
| - SruP Koperasi - SIUP CV/Firma SIUP PT | a. Mengisi forrnulir permohonan b. Foto copy KTP Ketua c. d. e. f. g. Foto copy akta pendirian koperasi Foto copy HO bagi yang dipersyaratkan Neraca awal koperasi Surat keterangan dari desa/kelurahan Pas foto Ketua ukuran 4x6 cm 2 lembar Mengisi formulir permohonan Foto copy KTP Direktur/Penanggung jawab Foto copy akta pendirian Perusahaan Foto copy NPWP Perusahaan Foto copy HO bagi yang dipersyaratkan Neraca awal perusahaan Surat keterangan dari desa/kelurahan Pas foto pemilik ukuran 4x6 cm 2 lembar c. d. e. f. g. h. a. Mengisi formulir permohonan b. Foto copy KTP Direktur/Penanggung d. e. f. g. h. jawab Foto copy akta pendirian Perusahaan I akta notaris/ surat pengesahan Foto copy NPWP Perusahaan Foto copy HO bagi yang dipersyaratkan Neraca awal perusahaan Surat keterangan dari desa/ kelurahan Pas foto pemilik ukuran 4x6 cm 2 lembar | - | |

.Ft

(

(

| NO. | JENIS PELAYANAN | PERSYARATAN | BIAYA PELAYAI{AN | WAIITU PEIVIELESAIAIV | SIFAT |
|-------|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Izin Menempati Rumah Dinas | 1. 2. Mengisi formulir permohonan Foto copy KTP pemohon | Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 1 (satu) hari ke{a | Final di kecamatan |


,4t

(

(

## STANDAR PELAYANAIY PUBLIK NON PERIJIIYAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAIIIA.TAN

| NO. | JENIS PELAYANAN | PERSYARATAN | BIAYA PELAYANAN | WAITTU PEIITYELESAIAN | SIFAT |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Perekaman data KTP-EI | 1. Permohonan KTP dari desa/kelurahan 2. Foto copy KK 3. KTP lama/bukti kehilangan dari POLRI 4. Foto copy akta kelahiran 5. Foto copy akta hikah/surat nikah | Gratis | 30 menit | Final di kecamatan |
| 2 | Surat pindah/mutasi kependudukan antar desa/kelurahan dalam 1 (satu) kecamatan dan antar kecamatan dalam 1(satu) kabupaten | 1. Surat pindah dari desa/ kelurahan / kecamatan 2. KK asli 3. Data Pendukung lainnya : a. Surat nikah b. Akta cerai c. Akta kelahiran atau ijazah 4. Pas foto ukuran 3x4 cm 2 lembar | Gratis | 1 (satu) hari ke{a | Final di kecamatan |
| 3 | Surat pengantar pindah antar kabupaten atau antar provinsi | 1. Surat pindah dari desa/ kelurahan / kecamatan 2. KK asli 3. Data Pendukung lainnya : a. Surat nikah b. Akta cerai c. Akta kelahiran atau ijazah 4. Pas foto ukuran 3x4 cm 2 lembar | Gratis | 1 (satu) hari kefa | Final di kecamatan |