PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN Nomor 06 Tahun 2006 tentang PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 06 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
a.
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2006 tentang Retribusi Penyedotan Kakus merupakan jenis pungutan retribusi daerah:
- b. bahwa dalam rangka Pungutan Tarif Retribusi berdasarkan
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan 4
- Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan b.
- Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,Perseroan lainnya,Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun,Persekutuan,Perkumpulan,Firma, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis,Lembaga,Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya. n Y
- app Kepala Daerah adalah Bupati Pesisir Selatan
- Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- Retribusi Penyedotan kakus yang selanjutnya dapat disebut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah termasuk yang dikelola oleh pihak swasta. £
- Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. g
BAB II - NAMA,OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Penyedotan Kakus dipungut retribusi sebagai pembayaran penyedotan kakus/jamban.
BAB II - NAMA,OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2
Pasal 3
1. Objek retribusi adalah pelayanan penyedotan kakus/jamban oleh Pemerintah Dacrah.
2. Tidak termasuk objek retribusi adalah penyedotan kakus/jamban yang dimiliki dan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah.
BAB II - NAMA,OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2
Pasal 4
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dimiliki dan atau oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 6
- bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaskud pada huruf a dan b diatas perlu diatur dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan, b €
- ## BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan 4
- Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan b.
- Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,Perseroan lainnya,Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun,Persekutuan,Perkumpulan,Firma, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis,Lembaga,Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya. n Y
- app Kepala Daerah adalah Bupati Pesisir Selatan
- Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- Retribusi Penyedotan kakus yang selanjutnya dapat disebut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah termasuk yang dikelola oleh pihak swasta. £
- Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. g
NAMA,OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2
Dengan nama Retribusi Penyedotan Kakus dipungut retribusi sebagai pembayaran penyedotan kakus/jamban.
1. Objek retribusi adalah pelayanan penyedotan kakus/jamban oleh Pemerintah Dacrah.
2. Tidak termasuk objek retribusi adalah penyedotan kakus/jamban yang dimiliki dan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah.
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dimiliki dan atau oleh Pemerintah Daerah.
Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus/Jamban digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 6
- oh . Tarif retribusi digolongkan
BAB IV - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 6
Pasal 7
- (1) Tata cara pemungutan retribusi Penyedotan Kakus dikoordinir oleh Kantor Kebersihan dan Pertamanan Pesisir Selatan.
- 2) Retribusi Penyedotan Kakus dipungut oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Kebersihan dan Pertamanan.
BAB V - TATA CARA PENYEDOTAN Pasal 8
Pasal 8
- (1) Untuk mengkoordinir pengelolaan dan administrasi pembukuan retribusi penyedotan kakus ditunjuk Bendaharawan Khusus Penerimaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Semua hasil penerimaan pungutan retribusi penyedotan kakus harus disetorkan langsung ke Kas Daerah paling lambat 3x24 jam.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 9
Pasal 9
Peraturan Rupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di : Painan Pada tanggal : 5 April 2006

Penandatangan: ## BUPATI PESISIR SELATAN dto NASRUL ABIT

Penetapan: Diundangkan di : Painan Pada tanggal : 5 April 2006

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN dto ## Drs.H.ADRIL NIP. 010087271 BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2006 NOMOR : 09