PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 56 Tahun 2011 tentang BENTUK DAN ISI FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG DAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN (berlaku 1 Januari 2013)
Pembukaan
Mengingat : 1. Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 .Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5238);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
r^
n
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28);
13. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 84 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 61 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 84).
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN WALIKOTA TENTANG BENTUK DAN ISI FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG DAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Menetapkan PERKOTAAN
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa ## BAB II
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
Pasal 2
- (1) SPPT PBB Perkotaan digunakan oleh Dinas untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
- (2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir kertas.
- (3) Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi informasi sebagai berikut:
- a. Halaman Depan:
1. Nama Kantor "PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DINAS PENDAPATAN DAERAH";
2. Nama Kantor "UPTD PBB KECAMATAN";
3. Nomor Seri Formulir;
4. Informasi Berupa Tulisan "SPPT PBB BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK";
5. Judul "SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ;
6. Kode Akun;
7. Tahun Pajak dan Jenis Sektor PBB;
8. Nomor Objek Pajak (NOP);
9. Letak Objek Pajak;
10. Nama dan Alamat Wajib Pajak;
11. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
12. Objek Pajak;
17. r\ 13. Luas Bumi dan/atau Bangunan;
14. Kelas Bumi dan/atau Bangunan;
15. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per m2 Bumi dan/atau Bangunan;
16. Total NJOP Bumi dan/atau Bangunan;
17. NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB;
18. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP);
19. NJOP untuk penghitungan PBB;
20. PBB yang Terutang;
21. Denda/Bunga;
26. ^ 22. PBB yang Harus Dibayar;
23. Tanggal Jatuh Tempo;
24. Tempat Pembayaran;
25. Tanggal Penyerahan SPPT;
26. Tanda Tangan Petugas Penyampai SPPT;
27. Nama Petugas Penyampai SPPT;
28. Tanggal Cetak SPPT;
29. Tanda Tangan Pejabat Yang Mengesahkan SPPT;
30. Judul" PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERUTANG";
31. Tahun PBB Terutang;
32. Pokok PBB Terutang;
33. Denda PBB Terutang; (Denda 2% perbulan atas pokok terutang)
34. Jumlah PBB Terutang;
35. Keterangan;
- r^ b. Halaman Belakang:
n
36. Informasi Berupa Tulisan "Terima Kasih atas Pembayaran PBB Anda, untuk Informasi PBB Terutang Silahkan Menghubungi Dinas atau UPTD Setempaf;
37. Nama Wajib Pajak;
38. Letak Objek Pajak;
39. Nomor Objek Pajak (NOP);
40. SSPTTahun/Rp;
41. Tanggal Diterima oleh Wajib Pajak;
42. Tanda Tangan Wajib Pajak;
43. Nama Terang Wajib Pajak.
1.
PENJELASAN
Pembukaan
SPPT;
2. Informasi Lainnya;
- (4) Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB III

## SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

## Pasal 3

- (1) SSPD PBB Perkotaan digunakan oleh Dinas sebagai bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.

- (2) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir kertas.

- (3) Formulir SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi informasi sebagai berikut:

- a. Lembar 1, Halaman Depan (untuk Wajib Pajak):

1. Nama Kantor "PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DINAS PENDAPATAN DAERAH";

2. Nomor Seri Formulir;

3. Judul" SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PBBB;

4. Tempat Pembayaran : (Nama Kantor Dinas Pendapatan Daerah);

5. Keterangan UPTD Kecamatan;

6. Telah Menerima Pembayaran PBB Tahun

- dari;

7. Nama Wajib Pajak;

8. Letak Objek pajak;

9. NomorSPPT (NOP);

S i

10. Sejumlah : Rp yang Dibayaroleh Wajib Pajak;

11. Tanggal Jatuh Tempo;

12. Jumlah yang Harus Dibayar (Termasuk Denda);

13. Tanggal Pembayaran;

14. Jumlah yang Dibayar;

15. Tanda Terima dan Cap;

- b. Lembar 1, Halaman Belakang (untuk Wajib Pajak):

1. Penjelasan SSPD;

2. Informasi Lainnya.

- c. Lembar 2, untuk Bendahara Penerima/Bank Penerima :

1. Nama Kantor "PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DINAS PENDAPATAN DAERAH";

r^

2. Judul "SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PBB";

3. Tempat Pembayaran :(Nama Kantor Dinas Pendapatan Daerah);

4. Keterangan UPTD Kecamatan;

5. Telah Menerima Pembayaran PBB Tahun

- dari ;

6. Nama Wajib Pajak;

7. Letak Objek Pajak;

8. Nomor SPPT (NOP);

- 9.

- Sejumlah : Rp ;

10. Tanggal Pembayaran;

11. Jumlah yang Dibayar: Rp ;

12. Tanda Terima dan Cap;

- d. Lembar 3, untuk Bidang PBB dan BPHTB :

1. Tanggal Pembayaran;

2. Jumlah yang dibayar;

3. Tanda Terima dan Cap;

- e. Lembar 4, untuk UPTD PBB Kecamatan :

1. Nama Kantor" PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DINAS PENDAPATAN DAERAH";

2. Judul "SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PBB";

3. TempatPembayaran :(Nama Kantor Dinas Pendapatan Daerah);

4. Keterangan UPTD Kecamatan;

5. Telah Menerima Pembayaran PBB Tahun

- dari;

- O

i)

n

6. Nama Wajib Pajak;
7. Letak Objek Pajak;
8. Nomor SPPT (NOP);
4. 9.
5. Sejumlah : Rp ;
10. Tanggal Pembayaran;
11. Jumlah yang Dibayar: Rp ;
12. Tanda Terima dan Cap;
- (4) Formulir SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 4

- (1) SSPD PBB Perkotaan digunakan oleh Bank Kalsel dan/atau Bank/Tempat lain yang ditunjuk sebagai bukti atau slip pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang telah dibayar oleh Wajib Pajak dan diakui sebagai alat bukti pembayaran yang sah.
- (2) SSPD yang digunakan Bank Kalsel dan/atau Bank/Tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir kertas.
- (3) Formulir SSPD yang digunakan Bank Kalsel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi informasi sebagai berikut:
- a. Lembar 1, Halaman Depan (untuk Wajib Pajak):
1. Judul" SURATSETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN";
2. Tempat Pembayaran;
3. Pembayaran PBB Tahun;
4. Nomor Objek Pajak;
5. Nama Wajib Pajak;
6. Letak Objek Pajak;
7. Kelurahan;
8. Kecamatan;
9. Kabupaten/Kota;
10. Provinsi;
11. Jumlah Pokok Penetapan;
12. Kode KP PBB/UPTD;
13. Kode Pengesahan dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan;
14. Referensi Bank;

n

15. Tanggal Pembayaran;
16. Jam Pembayaran;
17. Informasi Berupa : "DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BANJARMASIN MENGAKUI RESI INI SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH"
- b. Lembar 1, Halaman Belakang (untuk Wajib Pajak):
1. Nama BANK KALSEL.
2. Informasi lainnya.
- c. Lembar 2, untuk Bank Kalsel:

Copy dari lembar 1 untuk halaman depan

- (4) Formulir SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB IV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

## Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini maka akan diadakan perbaiakan sebagaimana mestinya.

- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ^ Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin, pada tanggal 7 Agustus 2012

\ML WALIKOTA BANJARMASIN,^-

HIDIN

Diundangkan di Banjarmasin, pada tanggal 8 Agustus 2012


&amp;SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASINJL/^4,




## LAMPIRAN I

## BENTUK FORMULIRSURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

SPPTPBB

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DINAS PENDAPATAN DAERAH

BUKAN MERUPAKAN BUKTIKEPEMIUKAN HAK


AKUN:

## surat pemberitai-iuan PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMIDAN BANGUNAN TAHUN

NOP

LETAK OBJEK PAJAK

NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK

OBJEK PAJAK

LUAS (M2)

NJOPsohagai riasar pengenaan PBB

NJOPIKP(NIOPtidakkenn pajak)

NJOP untuk peihitungan PBB

PBByang terltulang

NJOP PERM2 ( Rp)

PAJAKBUMI DAN BANGUNAN YANGHARUS DBAYAR ( RP)

TGL. JATUH TEMPO

TEMPAT PEMBAYARAN

Diserahkan tgl Tanda Tangan

Banjarmasin,

KEPALA

Nama Petugas

TOTALfHpl

~

KELAS

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHUTANG

Terima kadi alas pembzvaniii PBB anda. until}: Inlormasi PBB lerhulana silahkan inenahubimai Dinas Alau UPTD setenipal

NAMAWP Letak Objek

Pajak

NOP

SPITTahun / Rp

Kecamatan

Kclurahan

l

Nama Terang

...)