PERATURAN BUPATI SINTANG SUSUNA Nomor 73 Tahun 2013 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN DI KABUPATEN SINTANG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SIHTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
,Sf" TAHUN 2013 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN DI KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SINTANG,
- a. bahwa sesuai arnanah Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten di Wilayah Kecamatan, maka guna penyesuaian dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi perlu dilakukan penataan terhadap dasar hukum dan perangkat Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kelembagaan Pemerintah Kabupaten Sintang secara komprehensif, maka terhadap Peraturan Bupati Sintang Nornor 56 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan perlu dilakukan penataan dan penyempurnaan dengan membentuk Peraturan Bupati sebagai pengganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kabupaten Sintang;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Oarurat Nomor 3 Tahun 1953 ten tang Pernbentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nornor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tarnbahari Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 t � ntang Pok.ok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 \_Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
0399
- 3 . Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999 tentang Penyele\_nggara � Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korups1'. Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 665, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil [Lernbaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembarari Negara Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rrepublik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
'-
0401
13. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor l Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l ];
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN DI KABUPATEN SINTANG
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2
aJ1 Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja oengahan di Kabupaten Sintang. KeiUf
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
- II l Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari:
- a. Lurah;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum;
- d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
·
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB IV KEDUDUKAN

## Pasal 4

- (I) Kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
- 12 ) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

## BAB V

## TUGAS POKOK DAN FUNGS!

Bagian Pertama Lu rah

## Pasal 5

- 11) Lurah Pemb mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, angunan dan kemasyarakatan;

(2) Se lain ...

I

c.

- tugas pokok sebagaimana n
- (:3) . tapkan engan eraturan 8 . a1mana di k dit\_'.:,ndang-undangan. upati Yang berped:::: sud pada ayat

I in ct· . se a . h imaksud � 0 3 (Z) san pemennta an yang dilimpahk Pada ayat 1 urll 1 . .,...pahan urusan pemerintah an oleh Bupati· ( ), lurah melaksanakan pe ,,.. d p an se bag · ,

- (2) pe, an sesuai Peraturan

## Pasat 6

k rneiaksanakan tugas pokok seba ai . vritLI unyai fungsi: g mana d1maksud dalam erllP k · Pasal 5, Lurah f1l eJaksanaaan egratari .

- II·
- bpeJayanan masyarakat;
- urusan pemerintah � ernberdayaan masyarakat; an d1 kelurahan;

.

enyelenggaraan ketentraman dan

an kete

'tib

- d p I b k · ernbinaan em aga emasyarakatan e. p

I

an umum. d

•

Bagian Kedua Pasal 7

## Sekretariat

Sekretariat\_ mempunyai tugas m \_ elaksanakan sebagian I tugas Kelurahan di bidang Kesekretanatan yang me iputi urusan administrasi ketatausahaan, aparatur, keuangan, aset dan pengelolaan arsip.

## Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana Sekretariat berdasarkan rencana kerja Kelurahan:

'

- c. penyusunan rencana dan pembinaan penyelenggaraan urusan umum;
- b. penyusunan program, kegiatan dan anggaran kelurahan;
- d. peJaksanaan pengeJolaan urusan umum yang meliputi surat menyurat, hubungan kemasyarakatan, dokumentasi/ kearsipan dan protokol serta pengelolaan urusan kepegawaian;
- e. pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan, yang meliputi urusan administrasi perlengkapan, pengadaan dan pemeliharaan serta inventarisasi perlengkapan rumah tangga Kelurahan,
- f. pelaksanaan urusan administrasi ke.uangan dan perbendaharaan, yang meliputi penyusunan anggaran dan pertanggung jawaban keuangan Kelurahan;
- g. pengadministrasian di bidang perlengkapan dan inventarisasi;
- h. pengumpulan bahan dan penyusunan laporan di bidang urusan umum; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Seksi Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum

## Pasal 9

Seksi Pem · h K Ketertiban dan Pelayanan Umum sebagaimanc d . erinta an, etentraman, · l k k lnlaksuct a at (l) huruf c, mernpunyai tugas me a\_ sana ar Seb . dalam Pasal 3 bidang Pemerintahan, ketentraman, ketertiban dai Pel agian tugas Lurah di ayanan urnum.

menyelenggarakan tugas s.ebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Seksi vritul&lt;. ·-han Ketentraman, Ketertiban dan Pelayana U . ' . ef111..,... ' k · . n mum mernpunyai Iungsi : pcffl 0 yusunan rencana . se 81 pemenntahan ketentraman ketertiban dan

- Iaksanaan pe ayanan rnasyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban b· pe um· uJTl ' ct enyusunan rencana an penyelengga � a:3-n urusan pemerintahan;
- 9 . pe a.nan umum sesuai dengan rencana kerj a kelurah . ' pelaY I an,
- c. P Iaksanaan pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan dan d pe · ·1· · . tatan s1p1 , .
- e. pe nyelenggaraan pel8:yanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan dan f. pe endudukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku: 1&lt;eP d bi bi ' l aksanaan penataan an pem irn mgan lembaga RT dan RW·
- calaksanaan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan;
- g pe k ct· · ' · etaksanaan oor masi penyelenggaraan pembinaan administrasi 11-� epengurusan RT dan RW;
- pengumpulan bahan dan penyusunan laporan di bidang pemerintahan dan t. kependudukan;
- k. pelaksanaan dan pengoo.rdinasian penyusunan rencana dan kegiatan penyelenggaraan bantuan dibidang perlindungan masyarakat;
- pengoordmas1an penyusunan rencana dan kegiatan pembinaan kerukunan J: warga dan penyelesaian sengketa;
- I. pengumpulan bahan dan penyelesaian permasalahan batas di wilayah kerjanya;
- n. pengumpulan, pengolahan bahan dan evaluasi serta menyusun Japoran di bidang pemerintahan, ketentraman, ketertiban dan pelayanan umum; dan
- rn. pelaksanaan pelayanan masyarakat dibidang administrasi pertanahan;
- o, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Keempat Seksi Ekonomi dan Pembangunan

## Pasa\ 11

Seksi Ekonomi dan Pembangunan, sebagaimana da\am pada pasa\ 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan mengoordinasikan peningkatan perekonomian dan pembangunan.

## Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Ekonomi dan Pembangunan sesuai dengan rencana kerja Kelurahan;
- b. penyusunan rencana dan pernbirnbingan dibidang pemanfaatan teknologi tepat guna;
- c. pelaksanaan dan pengoordinasian penyusunan rencana dan kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat;
- d. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dibidang perekonomian dan pembangunan masyaraka t ·
5. r.
- e. ' pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan pembangunan wilayah ;e( � ahan;
7. ea sanaan koordinasi pembinaan perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah, dan kegiatan perekonomian lainnya. daiam rangka peningkatan kehidupan masyarakat· ,

- m1JT1Pu)an dan pengolahan data dan\_ informasi yang berhubungan dengan pertb- penyusunan program perekonom1an dan pemban . ·aarig I gunan,
- pefll 00 rdinasian dan mendorong swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pert � gkatkan perekonom1an dan pelaksanaan pembangunan· 1 e111n I '
- g k . b· 1&lt;sanaan pe ayanan masyara at, di bidang perekonomian dan ..ela n: � -ybanguna '
- · · h '.:riginventansasian permaksa a an yang berhubungan dengan bidang i· r : yusunan program pere onorman dan pembangunan di Kelurahan dan pen . eny1a pan bahan petunjuk pemecahan masalah· I '
- b1 an I · dib · Jaksanaan tugas amnya yang I erikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan I pe · a . fungsinY .
- P gumpulan bahan, mengo ah dan mengevaluasi serta menyusun Japoran di � pedn g perekonomian dan pembangunan;

## Bagian Kelima

## Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat

## Pasal 13

. pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat, sebagaimana dimaksud ::: � Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan an dan mengoordinasikan bidang pemberdayaan dan kesejahteraan perencana masyarakat.

## Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Se ksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi:

- b. pelaksanaan pelayanan masyarakat di bidang pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat sesuai dengan rencana kerja Kelurahan;
- c. pengoordinasian dan membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana \ainnya;
- d. penginventarisasian permasalahan-perrnasalahan yang berhubungan dengan bidang penyusunan program pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- e. pelaksanaan koordinasi pembinaan kesejahteraan keluarga dan organisasi kemasyarakatan lainya;
- f. pelaksanaan koordinasi dan pelayanan masyarakat di bidang kesejahteraan rakyat (penyandang cacat, yatim piatu dan lansia);
- g. pelaksanaan bantuan dan pengumpulan dan penyaluran dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;
- h. pengoordinasian upaya-upaya pengentasan kemiskinan;
1. pengoordinasian kegiatan pembinaan kesehatan masyarakat;
- J. pelaksanaan koordinasi pembinaan dalam bidang keagamaan keluarga berencana, pendidikan, kesehatan dan lain-lain;
- k. � engumpulan bahan, mengolah dan mengevaluasi serta menyusun laporan di l. �� ak a ng pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
12. f sanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan ungsinya.

## Bagian Keenam

## Kelompok Jabatan F'ungsional

## Pasal 15

elornPok . dan fun . Jabatan Fungsional mernpunyai tugas melaksanakan sebagian tugas gs1 Lurah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

t

!

I

- Jornpok Jabatan fungsional sebagaim . l(e 1 ' sejumlah tenaga dalam jenJ·ang J·aabna t d1maksuct dalam Pasal 15 terdiri dar · d . a an fung 1 ' !{eJornPok se suar engan b1dang keahliannya. siona yang terbagi dalam

11

- 5 tiaP kelompok sebagaimana dimaksud d . 1z) t:naga fungsional senior yang diangkat �� : :at\_ ( u, dtpimpin oleh seorang da Lurah. upati dan bertanggungjawab !{epa
- Jurnlah Jabatan fungsional sebagaimana ct· k 131 l)erdasarkan kebutuhan dan beban kerja. irna sud pada ayat (1), ditentukan
- Jenis dan Jenjang Jabatan fungsional sebagaimana di ak 14) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan y:ng ��� 1!: � a ayat (1),

## BAB VI

## TATA KERJA

## Pasal 17

- (I) Dalam melaksana � an tuga � ny � Lurah, Sekretariat, Kepala Seksi, wajib menerapkan prmsip koordinasi, mtegrasi dan sinkronisasi baik dalam Jiogkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi Kelurahan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- 12) Pejabat Struktural dalam lingkungan Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing, memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.
- 13) Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengetahui dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing.
- 14) Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengkoreksi dan mengkaji laporan yang diterima dan selanjutnya sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

I'

- 15) Pejabat Struktural Kelurahan berkewajiban mengawasi bawahan masingmasing dan mengambil Iangkah-langkah dan tindakan bila terjadi penyimpangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## BAB VII KE PEG AW AIAN

## Pasal 18

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

## Pasal 19

Keuangan u t k bi k iatan Pemerintah Kelurahan disediakan dari Anggaran p ndu pemdiayaBanl egi Daerah Kabupaten dan bantuan Pemerintah da en apatan an e anja d id k · b n atau Pe . h p . . t sumbangan lain yang sah an ti a rnengikat aik d mennta ropmsi ser a p . t h ari Pemerintah maupun Jembaga lain diluar emenn a ·

## BAB IX KETENTUAN PENUTUp

0 � 07

Pasal 20

. etunjuk pel �� a � a yang belurn diatur da . sc!Jagai p turan Bupatl iru akan diatur lebih Ian' der atau belum cukup diatur dalafll pera Jut engan Keputusan Bupati.

## Pasal 21

O berlakunya Peraturan Bupati ini, maka maka Peraturan Bupati Sintang penga 56 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan, riornor t dan dinyatakan tidak berlaku. dicabU

## Pasal 22

n Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Peratura h . . nap orang mengeta umya, memenntahkan pengundangan Peraturan Agar . 5 � 1 · dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang. �� rn '

Ditetapkan di Sintang

pada tanggal II do:'E=o t(;" IL 2013 I\_

{ BUPATI SINTANG,

,c

�

�

ILTON CROSBY



Diundangkan di Sintang

pada tanggal

II {)ki �

2013

ERAH KABUPATEN S!NTANG,{

Z KIFLI HAJI AKHMAD

TAHUN 2013 NOMOR,90t- BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG

LAMPIRAN

:

PERA.TU.RAN

NOMOR

TANGGAL

2013

DUPATI 8.INTANO

TAHUN

TENT ANG

2013

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN DI KABUPATE'N SI'NTAJIIG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN DI KABUPATEN SINTANG




-

...

·-

�

-·

L