PERATURAN BUPATI BI Nomor 55 Tahun 2017 tentang AH NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENAGIHAN PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat a.
- bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 33 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara, dan untuk efektivitas penyelesaian dan/atau pemulihan kerugian daerah perlu mengatur tata carapenagihan tuntutan perbendaharaan;
- b. bahwa berdasarkan 'pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Tata Cara Penagihan Piutang Tuntutan Perbendaharaan.
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang -Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat Il Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku sebagai Undang -Undang (Lembaran Negara 'Indonesia Tahun 1958 Nomor 1 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2000 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3961);
4. Undang-Undang Nomor 17 'Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4350);
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4355);
7. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4400);
8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5234);
9. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Aimbon (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Indonesia· Nomor 3137);
8. 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Indonesia· Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Peraturan Pcmerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5533);
3
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Indonesia N omor 6041); ·
15. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2007 Nomor 147). '
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENAGIHAN PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
BABI KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu Pengertian
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
4. Badan Pemeriksa Keuangan adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
6. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dan bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah. · i ·
7. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah untuk menerima, menyimpan dan membayar/ menyerahkan uang, surat berharga atau barang-barang negara/ daerah.
8. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang milik daerah yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
9. Tuntutan Perbendaharaan adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Bendahara dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah.
10. I · 10. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian daerah yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.
- 1 1 . Pihak Yang Merugikan adalah Bendahara yang
Pasal 2
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara penyelesaian dan penagihan piutang TP atas uang, surat berharga, dan/ a tau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Bendahara.
Bagian Ketiga
Pengamanan Uang, Surat Berharga, dan/atau Barang Milik Daerah
Pasal 3
- ( 1) Setiap Bendahara wajib melakukan tindakan . pengamanan terhadap uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya kerugian daerah.
- (2) Setiap Bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.
PENAGIHAN PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
BAB II - PENAGIHAN PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
Pasal 4
- (1) Pihak Yang Merugikan wajib mengganti kerugian daerah dengan menyetorkan secara tunai dan/atau dengan cara angsuran sampai lunas dalam jangka waktu paling lambat 40 (dua puluh empat) hari sejak ditandatanganinya SKTJM dan/atau setelab. menerima Surat Keputusan Pembebanan Sementara.
- (2) Tata cara pembuatan SKT JM dan penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Sementara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB II - PENAGIHAN PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
Pasal 5
Dalam hal Pihak Yang Merugikan berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian kerugian daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris.
BAB II - PENAGIHAN PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
Pasal 6
- (1) Penagihan dalam rangka menyelesaikan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat ( 1 ) dilakukan dengan surat penagihan.
- (2) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat penagih di SKPD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani atau sejak Surat Keputusan Pembebanan Sementara diterima.
BAB II - PENAGIHAN PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
Pasal 7
- (2) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat penagih di SKPD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani atau sejak Surat Keputusan Pembebanan Sementara diterima.
BAB II - PENAGIHAN PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
Pasal 8
- (1) Kepala SKPD bertanggungjawab melakukan penagihan sesuai surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2 dalam rangka menyelesaikan kerugian daerah dan menyetorkannya ke Kas Daerah.
- (2) Kepala SKPD melaporkan pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) setiap bulan kepada Bupati melalui TPKD.
6
BAB II - PENAGIHAN PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
Pasal 9
- (1) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1 ) wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan Sementara.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan Sementara, Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan teguran tertulis.
3. () Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipersamakan dengan pemberian sanksi pelanggaran disiplin sesuai ketentuan perundang­ undangan yang berlaku.
- (3) Dalam Kepala SKPD tidak menyampaikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memberikan teguran tertulis kepada Kepala SKPD. :
BAB II - PENAGIHAN PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
Pasal 10
Apabila Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat menyelesaikan kerugian daerah sampai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), maka Bupati mengajukan permohonan penerbitan Surat Keputusan Pembebanan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris wajib mengganti kerugian daerah dengan menyetorkan secara tunai dan/atau dengan cara angsuran sampai lunas dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima Surat Keputusan Pembebanan. ' .
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud'pada ayat (2) diterbitkan oleh pejabat penagih di SKPD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Surat. Keputusan Pembebanan diterima.
- (2) Penagihan dalam rangka menyelesaikan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan dengan, surat penagihan.
BAB II - PENAGIHAN PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
Pasal 12
- (2) Penagihan dalam rangka menyelesaikan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan dengan, surat penagihan.
BAB II - PENAGIHAN PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
Pasal 13
Tanggung jawab Kepala SKPD melakukan penagihan sesuai surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (2) dan melaporkan pelaksanaan penagihan dalam rangka menyelesaikan kerugian daerah mengikuti ketentuan dalam Pasal 8.
- (1) Kewajiban Kepala SKPD melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan Sementara, dan pemberian peringatan tertulis atas kelalaian pemenuhan kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris, mengikuti ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Pemberian teguran tertulis dari Bupati atas kelalaian Kepala SKPD menyampaikan peringatan tertulis kepada Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris mengikuti ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4).
BAB II - PENAGIHAN PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
Pasal 15
- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran kerugian daerah ke Kas Daerah sesuai jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, Keputusan Pembebanan Sementara atau Surat Keputusan Pembebanan dinyatakan telah melakukan pelunasan. ,
- (2) Bukti telah melakukan pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berupa surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan oleh Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.
- (3) Isi, pengaturan pengembalian dokumen yang terkait dengan barang jaminan, dan penerima surat keterangan tanda lunas ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB II - PENAGIHAN PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
Pasal 16
- (1) Atas dasar surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan penghapusan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pihak Yang Merugikan.
- (2) Tata cara penghapusan dilakukan sesuai ketentuan perundang­ undangan yang berlaku.
BAB II - PENAGIHAN PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
Pasal 17
- (1) Apabila Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat mengganti kerugian daerah dalam batas waktu yang ditentukan dalam Surat Keputusan Pembebanan, maka Bupati mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan Pihak Yang Merugikan. ·
- (2) Pelaksanaan penyitaan dan penjualan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. --­
BAB II - PENAGIHAN PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
Pasal 18
- (1) Apabila Pihak Yang Merugikan tidak meniliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian daerah, maka TPKD mengupayakan pengembalian kerugian daerah melalui pemotongan serendah-rendahnya 50% (lima puluh
j
persen) dari penghasilan yang diterima Pihak Yang Merugikan setiap bulan sampai lunas.
- (2) Apabila Pihak Yang Merugikan memasuki masa pensiun, maka dalam SKPP yang bersangkutan dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada daerah dan tabungan pensiun (taspen) yang menjadi hak yang bersangkutan dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian daerah.
PENAGIHAN PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN MELALUI PEMOTONGAN PENGHASILAN BENDA.HARA
BAB III - ·.
Pasal 19
Pemotongan penghasilan Bendahara selaku ihak Yang Merugikan untuk penyelesaian piutang Tuntutan Perbendaharaan wajib didahulukan sesuai sifat pemilikan hak mendahului yang melckat pada Surat Keputusan Pembebanan.
BAB III - ·.
Pasal 20
- (1) TPKD menyampaikan usulan penetapan besaran pemotongan penghasilan Pihak Yang Merugikan setiap bulan untuk penggantian kerugian daerah kepada Bupati paling lambat 7 · (tujuh) hari setelah ketentuan Pasal 18 ayat (1) terpenulii.
- (2) Bupati menetapkan besaran pemotongan penghasilan Pihak Yang Merugikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima usulan TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan sebagaimana &lt;;iimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan dan tembusan disampaikan kepada Kepala SKPD dan TPKD.
BAB III - ·.
Pasal 21
- (1) TPKD menyampaikan daftar yang memuat besarnya kerugian daerah yang harus dikembalikan Pihak Yang Merugikan dan besarnya pemotongan penghasilan Pihak Yang Merugikan kepada Kepala SKPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2).
- (3) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan pelaksanaan pemotongan penghasilan yang diterima Pihak Yang Merugikan setiap bulan kepada Bupati melalui TPKD.
- (2)
BAB III - ·.
Pasal 22
- (1) Apabila dalam SKTJM, .Pihak Yang Merugikan menyatakan bahwa pengembalian kerugian daerah dilakukan dengan cara pemotongan penghasilan yang diterima setiap bulan, maka pemotongan penghasilan dilakukan pada bulan berikutnya setelah SKTJM ditandatangani yang bersangkutan.
- (2) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditembuskan kepada Kepala SKPD dan TPKD.
9
BAB III - ·.
Pasal 23
- ( 1) Penagihan dalam rangka menyelesaikan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) dilakukan dengan surat penagihan.
- (2) Penerbitan surat penagihan dilakukan olch pejabat penagih di SKPD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah mcnerima tembusan SKTJM.
<!-- formula-not-decoded -->
- (1) Kepala SKPD bertanggungjawab melakukan pemotongan penghasilan sesuai surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan menyetorkannya ke Kas Daerah.
- (2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan pemotongan penghasilan Pihak Yang Merugikan setiap bulan kepada Bupati melalui TPKD.
BAB III - ·.
Pasal 24
- ( 1) Dalam hal Kepala SKPD tidak melakukan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 pada ayat (1j, Bupati memberikan teguran tertulis kepada Kepala SKPD.
BAB III - ·.
Pasal 25
- ( 1) Dalam hal Kepala SKPD tidak melakukan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 pada ayat (1j, Bupati memberikan teguran tertulis kepada Kepala SKPD.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan dengah pemberian sanksi pelanggaran disiplin sesuai ketentuan perundang­ undangan yang berlaku.
PELAPORAN PENAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
BAB IV - PELAPORAN PENAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
Pasal 26
- (1) Bupati melaporkan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan melalui pemotongan penghasilan Pihak Yang Merugikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Tuntutan Perbendaharaan dinyatakan s.elesai.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh TPKD.
BAB IV - PELAPORAN PENAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
Pasal 27
Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian piutang Tuntutan Perbendaharaan dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
BABV KETENTUAN LAIN-LAIN
..
BAB IV - PELAPORAN PENAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
Pasal 28
Penentuan nilai kerugian daerah atas berkurangnya barang milik daerah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
ii
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29
Penyelesaian dan penagihan Tuntutan Perbendaharaan yang sedang clilaksanakan dan/ atau belum dilakukan, berlaku .ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VII
Pasal 30
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah. l. BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2017 NOMOR