PERATURAN BUPATI MA Nomor 40 Tahun 2017 tentang URAIAN TUGAS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TANAH LAUT (berlaku 18 Mei 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
S A L I N A N
B U P A T I T A N A H L A U T
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 40 TAHUN 2017
TENTANG
URAIAN TUGAS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TANAH LAUT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT ,
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut;
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Menetapkan
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 74);
M E M U T U S K A N :
: PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TANAH LAUT.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
8. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut.
10. Dinas aadalah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut.
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan dan PerikananKabupaten Tanah Laut.
12. Seksi adalah Seksi pada Dinas Ketahanan Pangan dan PerikananKabupaten Tanah Laut.
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinasyang selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II
URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Uraian tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagai berikut :
- a. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (renja) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pangan dan perikanan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan perumusan kebijakan teknis di bidang pangan dan perikanan;
- d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan ketahanan pangan;
- e. mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan pengkajian dan analisis harga pangan yang beredar dipasaran dengan instansi terkait;
- f. mengembangkan sistem ketahanan pangan tingkat daerah;
- g. mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan pemantauan ketersediaan dan upaya mengatasi kerawanan pangan;
- h. mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan pendistribusian pangan;
- i. mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan konsumsi dan keamanan pangan;
- j. mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pembinaan dan pengawasan perikanan budi daya;
- k. mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan nelayan kecil;
- l. mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembinaan perikanan tangkap;
- m. mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
- n. mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengembangan teknologi budidaya;
- o. mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana budidaya;
- p. mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan kenelayanan dan pengendalian penangkapan ikan;
- q. mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana penangkapan;
- r. mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pengembangan promosi dan akses pasar;
- s. mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan;
- t. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan;
- u. membina dan mengawasi pelaksanaan upt dinas; dan
- v. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
Bagian Kedua Sekretariat
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Uraian tugas Sekretariat sebagai berikut :
- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran dinas;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana strategis;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset dinas;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tata laksana;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan hubungan masyarakat dan protokol;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan fungsinya.
Paragraf 1
Sub Bagian Perencanaan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Perencanaan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program Dinas;
- c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran Dinas;
- d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, revisi anggaran;
- f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang pertanian;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. melaksakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Uraian tugas Sub Bagian Keuangan sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Keuangan;
- b. melaksanakan penyusunan kegiatan rutin;
- c. melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- d. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- e. melaksanakan urusan gaji pegawai;
- f. melaksanakan administrasi keuangan;
- g. melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- h. melaksanakan penyusunan laporan keuangan, laporan dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- j. melaksakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. melaksanakan urusan tata usaha kearsipan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- g. menyiapkan bahan dan mengelola data, dokumen dan informasi kepegawaian;
- h. menyiapkan bahan dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- i. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- j. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
- k. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- l. melaksanakan telaahan, penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup pemerintah daerah;
- m. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- n. melaksanakan penyapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- o. melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan fungsinya.
Bagian Ketiga Bidang Pangan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Uraian tugas Bidang Pangan sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pangan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan di bidang dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang pangan;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemantapan program di bidang pangan;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan ketersediaan pangan, cadangan pangan dan distribusi pangan;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan konsumsi dan keamanan pangan;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pangan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
Paragraf 1 Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
Uraian tugas Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan ketersediaan dan distribusi pangan;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang ketersediaan dan distribusi pangan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data ketersediaan dan distribusi pangan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- g. melaksanakan penyiapan bahan pengkajian di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- h. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumberdaya ketahanan pangan lainnya;
- i. menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
- j. menyiapkan data dan informasi untuk Perhitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pendampingan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- m. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumberdaya ketahanan pangan lainnya;
- n. melaksanakan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- o. melaksanakan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- p. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
- q. melaksanakan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- r. melaksanakan penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi dan harga pangan;
- s. melaksanakan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- t. melaksanakan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten;
- u. melaksanakan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- v. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan analisi system kewaspadaan pangan dan gizi;
- w. melaksanakan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kabupaten;
- x. melaksanakan penyiapan bahan pendampingan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- y. melaksanakan pendampingan program desa mandiri pangan;
- z. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Usaha Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
- aa. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
Paragraf 2 Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
Uraian tugas Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan konsumsi dan keamanan pangan;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang konsumsi dan keamanan pangan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data konsumsi dan keamanan pangan;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan konsumsi dan kemanan pangan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
- g. melaksanakan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
melaksanakan penyiapan perhitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
- j. melaksanakan penyiapan perhitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
- k. melaksanakan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- l. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- m. melaksanakan penyiapan bahan pendampingan di bidang konsumsi;
- n. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
- o. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- p. melaksanakan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) berbasis sumberdaya lokal;
- q. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- r. melaksanakan penyiapan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- s. menyiapkan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
- t. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
- u. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
Bagian Keempat Bidang Perikanan Budidaya
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
Uraian tugas Bidang Perikanan Budidaya sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang perikanan budidaya;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perikanan budidaya dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penerapan dan pengawasan standar mutu perbenihan ikan budidaya;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan tekhnologi budidaya;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi sarana dan prasarana budidaya;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunanan perencanaan umum perikanan budidaya di wilayah kabupaten ;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan balai benih ikan;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengawasan peredaran obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan di wilayah kabupaten;
- i. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penataan dan penetapan sentra perikanan budidaya di wilayah kabupaten;
- j. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan sertifikasi perbenihan ikan;
- k. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan;
- l. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi budidaya ikan hias yang termasuk langka dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan ;
- m. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penanganan wabah dan penyakit ikan budidaya di wilayah kabupaten;
- n. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penetapan dan pengembangan kawasan konservasi perikanan budidaya wilayah kabupaten;
- o. menyusun kebijakan teknis dan penyelenggaraan bimbingan teknis penerapan teknologi Budidaya, Panen dan Pascapanen;
- p. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penerbitan perizinan/ non perizinan/ rekomendasi pembudidayaan ikan;
- q. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pangan; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
Paragraf 1
Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Budidaya
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
Uraian tugas Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Budidaya sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Budidaya;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan teknologi budidaya;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengelolaan dan pengembangan teknologi budidaya dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengelolaan dan pengembangan teknologi budidaya;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan dan pengembangan teknologi budidaya;
- f. menyiapkan bahan penerbitan penerbitan perizinan/ non perizinan/ rekomendasi pembudidayaan ikan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberdayaan usaha kecil pembudidaya ikan;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi, pengembangan dan pengelolaan Kawasan budidaya;
- j. menyiapkan bahan penyusunan rencana pemetaan potensi perikanan budidaya di wilayah kabupaten;
- k. memberikan informasi tentang cara budidaya ikan yang baik dan benih perikanan yang sejalan dengan tekhnik dan produksi budidaya;
- l. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis sentrasentra perikanan budidaya;
- m. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan dan pengembangan tekhnologi budidaya;
- n. menyiapkan bahan, melaksanakan koordinasi pelaksanaan kesehatan ikan dan lingkungan;
- o. melakukan fasilitasi pembinaan kelembagaan usaha kecilpembudidayaan ikan;
- p. melakukan fasilitasi kemitraan usaha bagi usaha kecil pembudidayaan ikan;
- q. menyiapkan bahan, mengumpul, mengolah dan menganalisa data guna pelaksanaan analisis dampak tekhnologi kelautan dan perikanan;
- r. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penggunaan tekhnologi terapan dalam pembudidayaan perikanan;
- s. melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan tekhnologi budidaya secara terarah, terpadu dan berkesinambungan;
- t. melaksanakan komunikasi, kerjasama dan fasilitasi pembinaan, pengelolaan dan pengembangan tekhnologi budidaya;
- u. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi
Pengelolaan Dan Pengembangan Teknologi Budidaya; dan
- v. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
Paragraf 2
Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
Uraian tugas Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan sarana dan prasarana budidaya;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang sarana dan prasarana budidaya dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data sarana dan prasarana budidaya;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan sarana dan prasarana budidaya;
- f. menyiapkan bahan dan mengembangkan sistem informasi sarana dan prasarana budidaya perikanan yang sejalan dengan perkembangan tekhnik dan budidya perikanan;
- g. menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan balai benih perikanan budidaya lingkup kabupaten;
- h. membuat identifikasi, inventarisasi dan verifikasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengembangan budidaya ikan;
- i. melaksanakan penyusunan standar/materi pengawasan dan bimbingan penggunaan sarana dan prasarana budidaya;
- j. melaksanakan penyusunan standarisasi sarana dan prasarana budidaya perikanan;
- k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana prasarana budidaya perikanan;
- l. menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengembangan budidaya ikan;
- m. melaksanakan pembinaan pendayagunaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengembangan budidaya ikan;
- n. mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengembangan budidaya ikan;
- o. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
Bagian Kelima
Bidang Perikanan Tangkap
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
Uraian tugas Bidang Perikanan Tangkap sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang perikanan tangkap;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perikanan tangkap dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pemberdayaan nelayan kecil;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;
- f. melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi terkait masalah pengendalian penangkapan ikan;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan tangkap; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
Paragraf 1 Seksi Kenelayanan dan Pengendalian Penangkapan Ikan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14
Uraian tugas Seksi Kenelayanan dan Pengendalian Penangkapan Ikan sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kenelayanan dan Pengendalian Penangkapan Ikan;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kenelayanan dan pengendalian penangkapan ikan;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang kenelayanan dan pengendalian penangkapan ikan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kenelayanan dan pengendalian penangkapan ikan;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan kenelayanan dan pengendalian penangkapan ikan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan perlindungannelayan, kelembagaan usaha nelayan, pendanaan nelayan, pengelolaandan diversifikasi usaha nelayan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan bina informasi dan penataan sentra nelayan dikabupaten;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi Identifikasi dan pengembangan, operasi dan pengendalian pelabuhan perikanan;
- i. menyiapkan bahan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi terkait masalah pengendalian penangkapan ikan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pendaftaran kapal perikanan, pengawakan dan sertifikasi awak kapal perikanan,serta operasional dan produktivitas kapal perikanan untuk kapal berukuran dibawah 5 GT;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberdayaan nelayan kecil;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kenelayanan dan Pengendalian Penangkapan Ikan; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
Paragraf 2 Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 15
Uraian tugas Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan sarana dan prasarana penangkapan ikan ;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang sarana dan prasarana penangkapan ikan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data sarana dan prasarana penangkapan ikan;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan sarana dan prasarana penangkapan ikan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat pelelangan Ikan (TPI) menyiapkan bahan dan membuatrancangbangun dan permesinankapal perikanan dan alatpenangkapanikan;
- g. menyiapkan bahan dan mengembangkan sistem informasi sarana dan prasarana penangkapan perikanan yang sejalan dengan perkembangan tekhnik dan produksi penangkapan;
- h. membuat identifikasi, inventarisasi dan verifikasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam perikanan tangkap nelayan kecil;
- i. melaksanakan penyusunan standar/materi pengawasan dan bimbingan penggunaan sarana dan prasarana perikanan tangkap nelayan kecil;
- j. melaksanakan penyusunan standarisasi sarana dan prasarana perikanan tangkap nelayan kecil;
- k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana prasarana perikanan tangkap nelayan kecil;
- l. menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengembangan perikanan tangkap nelayan kecil;
- m. melaksanakan pembinaan pendayagunaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam perikanan tangkap nelayan kecil;
- n. mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam perikanan tangkap nelayan kecil;
- o. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
Bagian Keenam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan
dan Perikanan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 16
Uraian tugas Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
- b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standart, prosedur dan kriteria bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan, promosi dan akses pasar;
- d. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan, pengembangan promosi dan akses pasar;
- e. mengupayakan pendampingan dan fasilitasi untuk peningkatan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan;
- f. melaksanakan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
Paragraf 1 Seksi Pengembangan Promosi dan Akses Pasar
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 17
Uraian tugas Seksi Pengembangan Promosi dan Akses Pasar sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pengembangan Promosi dan Akses Pasar;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengembangan promosi dan akses pasar;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang
pengembangan promosi dan akses pasar dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengembangan promosi dan akses pasar;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan promosi dan akses pasar;
- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan promosi dan akses pasar;
- g. melaksanakan penyusunan bahan promosi hasil perikanan melalui pameran, bazar, expo dan promosi usaha lainnya;
- h. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi manajemen pemasaran hasil perikanan kepada pelaku usaha melalui temu usaha, temu bisnis dan lainnya;
- i. meningkatkan penyusunan bahan peningkatan peluang pasar dan konsumsi ikan masyarakat melalui gerakan memasyarakatkan makan ikan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis, pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengolahan dan pemasaran;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengembangan Promosi dan Akses Pasar; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
Paragraf 2
Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 18
Uraian tugas Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan bahan kebijakan teknis bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan;
- f. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan;
- g. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengembangan mutu dan diversifikasi produk meliputi inventarisasi, identifikasi dan analisis data unit usaha pengolahan perikanan skala kecil, menengah, eksportir dan industri perikanan, dan fasilitas penunjang pasca panen;
- h. menyiapkan bahan pengawasan kendali mutu di unit pengolahan sesuai standar Cara Pengolahan Ikan yang Baik (CPIB) dan Prosedur Penerapan Teknis Sanitasi dan Higienis di Unit Pengolahan Ikan (UPI);
- i. melaksanakan kebijakan teknis dan sosialisasi dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumberdaya manusia pengolah hasil perikanan;
- j. melaksanakan kebijakan teknis teknologi baru tentang pengolahan hasil perikanan dalam angka diversifikasi hasil olahan, kerjasama dengan instansi/lembaga penelitian;
- k. melaksanakan pembinaan dan pengendalian teknis, pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
- l. melaksanakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten aspek bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan;
- m. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan; dan
- o. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 18 Mei 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT, ## H. SYAHRIAN NURDIN BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017 NOMOR 40 ## BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 19

Penandatangan: - (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua peraturan perundang - undangan yang setingkat dan mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Penandatangan: - (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Penetapan: Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 18 Mei 2017

Penandatangan: BUPATI TANAH LAUT, H. BAMBANG ALAMSYAH