PERATURAN BUPATI TUBAN Nomor 25 Tahun 2014 tentang PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI/ (berlaku 2 Januari 2015)
Pembukaan
Menimbang: a. bahwa agar Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban dapat berdaya guna dan berhasil guna secara optimal serta se bagai pedoman dalam pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Bupati/Wakil Bupati, DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Perjalanan Dinas Bagi Bupati/Wakil Bupati, DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban dalam suatu Peraturan Bupati;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
r
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
1
r
3
12. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalarn Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan :
1. Bupati adalah Bupati Tuban.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tuban.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pernerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalarn suatu jabatan Pernerintahan atau diserahi dalarn suatu jabatan Pernerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Bupati/Wakil Bupati, DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan/perintah dari atasannya.
- (2) Dalam penerbitan SPPD harus ## BAB II
PERJALANAN DINAS JABATAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Perjalanan Dinas Jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
- a. tugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
- b. diharuskan menghadap Tim Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter ten tang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- c. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan ## BAB III
BIAYA PERJALANAN DINAS
Perjalanan Dinas Jabatan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri dari:
- a. uang harian yang meliputi uang makan, transpor lokal, dan uang saku;
- b. biaya transport pegawai;
- c. biaya penginapan.
- d. uang representasi;
- e. sewa kendaraan dalam kota;
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
- (3) Biaya transport pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah biaya yang diperlukan untuk
- a. perjalanan dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan sampai tempat tujuan pergi pulang;
- b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan sesuai peraturan daerah setempat.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah biaya yang diperlukan untuk menginap:
- a. di hotel;
- b. di tempat menginap lainnya, dalam hal tidak terdapat hotel;
- c. dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarip hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- (5) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Pejabat Negara/ DPRD dan Pejabat Struktural Eselon II.
- (6) Sewa Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada Pejabat Negara.
- (7) Transport lokal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah Bupati/Wakil Bupati/DPRD /Pejabat Strukrural/ Pegawai yang melakukan perjalanan dinas dari tempat tujuan ke tempat tujuan yang lain dalam satu kota tujuan.
- (8) Biaya transport pegawai dan biaya penginapan dalam rangka perjalanan dinas jabatan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengeluarkan SPPD bersangkutan atau yang sesuai ketentuan kesepakatan menanggung biaya perjalanan dinas.
'fp
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Bupati/Wakil Bupati, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat yaitu:
- a. Tingkat A untuk Bupati/Wakil Bupati, Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD dan Pejabat Lainnya yang setara;
- b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II, Anggota DPRD dan Pejabat Lainnya yang setara;
- c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV /PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas untuk mengikuti pendidikan dan latihan (Diklat) diberikan uang harian sebesar Uang Harian Diklat sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I Peraturan Bupati ini
- (3) Pegawai Tidak Tetap dan Non PNS yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan negara disetarakan/ digolongkan dengan Tingkat C.

## Pasal 8

- (1) Uang harian dan biaya penginapan perjalanan dinas jabatan diberikan:
- a. untuk perjalanan dinas luar daerah;
- b. menurut banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
- c. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;
- d. selama-lamanya 3 (tiga) hari ditempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari ditempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan ditempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan untuk Bupati/Wakil Bupati/DPRD/Pegawai yang meninggal saat melaksanakan perjalanan dinas; dan


- e. selama-lamanya 3 (tiga) hari ditempat pemakaman jenazah Pejabat/ Pegawai yang meninggal dan dimakamkan tidak ditempat kedudukan almarhum/ almarhumah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh Bupati/Wakil Bupati/DPRD/pegawai dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama sesuai dengan tarif penginapan/hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing Bupati/Wakil Bupati/DPRD/pegawai negeri, apabila biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama lebih tinggi maka dapat menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/ penginapan dimaksud.
- (3) Biaya perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten yang dilakukan lebih dari 8 (delapan) jam diberikan uang harian sebesar tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. sebagaimana

## Pasal 9

Biaya perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan satuan biaya untuk masing› masing jenis biaya sebagai berikut :

1. Besaran uang harian untuk perjalanan dinas ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
2. Biaya transport pegawai sebagai berikut:
- a. bagi pegawai yang melakukan perjalanan dinas dengan kendaraan umum diberikan biaya transport sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan fasilitas transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- b. bagi Bupati/Wakil Bupati/DPRD /Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas dengan\_ kendaraan dinas diberikan bantuan bahan bakar minyak (BBM), kebutuhan tol dan retribusi parkir sesuai kebutuhan riil;
- c. bagi Bupati/Wakil Bupati diberikan fasilitas angkutan dalam kota/ sewa kendaraan (termasuk sopir /BBM) sesuai Kebutuhan riil.
3. Perkiraan biaya penginapan berdasarkan tarif hotel ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
4. Bagi Bupati/Wakil Bupati/DPRD dan Pejabat Eselon II diberikan uang Representasi perhari sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, Peraturan Bupati ini.


- ( 1) Pernbayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan dengan rnekanisrne UP/GU dan/atau Pernbayaran Langsung (LS).
- (2) Pernbayaran biaya perjalanan dinas rnelalui rnekanisrne pernbayaran LS hanya dilakukan untuk pernbayaran kepada pihak ketiga yang rnernenuhi ketentuan :
- a. biaya perjalanan dinas untuk pernbelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan yang nilai norninalnya rnengharuskan untuk dilakukan pernbayaran rnelalui Pihak Ketiga;
- b. pihak ketiga dapat berupa event organizer, biro jasa perjalanan, rnaskapai penerbangan, dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan;
- c. penetapan Pihak Ketiga dilakukan rnelalui pelaksanaan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kontrak/ perjanjian dengan Pihak Ketiga dapat dilakukan untuk satu paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu yang sudah rnernperhitungkan pajak.
- (4) Nilai kontrak/perjanjian tidak diperkenankan rnelebihi ketentuan tarif penginapan yang telah ditetapkan pada Larnpiran III Peraturan Bupati ini.
- (5) Ketentuan tarip penginapan dan fasilitas traspor yang tidak ada dalarn Larnpiran rnenggunakan bukti riil (sesuai dengan harga pasar) ditarnbah dengan pajak.
- (6) Pernbayaran dengan rnekanisrne UP/ GU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Pasal 11

- ( 1) Dalarn hal jurnlah hari perjalanan dinas jabatan ternyata rnelebihi jurnlah hari yang ditetapkan dalarn SPPD, pejabat yang berwenang dapat rnernpertirnbangkan tarnbahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pejabat negara/ pegawai negeri bersangkutan.
- (2) Dalarn hal jurnlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jurnlah hari yang ditetapkan dalarn SPPD, rnaka pejabat negara/pegawai negeri yang bersangkutan wajib rnenyetorkan kernbali kelebihan uang harian dan penginapan yang telah diterirnanya.
- (3) Tarnbahan uang harian dan biaya penginapan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) tidak dapat dipertirnbangkan untuk hal-hal sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 8 ayat (1) huruf c,d, dan e.


'l'

## BAB IV

## PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINA$

## Pasal 12

- (1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, Bupati/Wakil Bupati/DPRD/Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Tidak Tetap harus diberikan SPPD dari Pejabat Yang Berwenang, sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada Satuan Kerja berkenaan.
- (3) Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut.
- (4) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
- (5) Penghitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

## (6) Pada SPPD dicatat:

- a. tanggal berangkat dan kembali dari tempat kedudukan/ tempat berada dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk;
- b. tanggal tiba dan kembali di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh Pihak/Pejabat di tempat yang didatangi.

## Pasal 13

- (1) Biaya perjalanan dinas dipertanggungjawabkan oleh Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan dengan menyampaikan seluruh bukti pengeluaran yang asli kepada Pejabat yang berwenang.
- (2) Uang harian dipertanggungjawabkan sesuai banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas.


t

- (3) Biaya transport pegawai dan biaya penginapan perjalanan dinas dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.
- (4) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transport pegawai, terdiri dari:
- a. tiket transportasi dari tempat kedudukan bus/stasiun/bandara/pelabuhan pergi pulang; ke terminal
- b. tiket transportasi dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan ke tempat tujuan pergi pulang;
- c. tiket pesawat dilampiri boarding pass dan tiket kereta api, tiket kapal laut, dan tiket bus serta bukti pengeluaran retribusi;
- d. bukti pembayaran moda transportasi lainnya.

(5)

- Dalam hal tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan pergi pulang dan tiket transportasi dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan ke tempat tujuan pergi pulang serta bukti pembayaran moda transportasi lainnya tidak diperoleh, Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas membuat Daftar Pengeluaran Riil yang dibutuhkan untuk biaya transportasi tersebut yang disetujui Pejabat Yang Berwenang, dengan menyatakan tanggungjawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (6) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya penginapan dapat berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh hotel atau tempat menginap lainnya.
- (7) Dalam hal di tempat menginap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b tidak dapat mengeluarkan kuitansi, Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas membuat Daftar Pengeluaran Riil yang dibutuhkan untuk biaya penginapan tersebut yang disetujui Pejabat yang berwenang, dengan menyatakan tanggungjawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (8) Pejabat yang berwenang menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya› biaya yang tercantum dalam" Daftar Pengeluaran Riil ".
- (9) Biaya transportasi keberangkatan pegawai dalam rangka mengikuti seminar, rapat, dan lain-lain dibayarkan sebesar biaya riil yang dikeluarkan sesuai bukti pengeluaran.


- ( 10) Biaya transportasi kepulangan pegawai dalam rangka mengikuti seminar, rapat, dan lain-lain dibayarkan sesuai tarif yang berlaku.

## Pasal 14

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini di Lingkungan Satuan Kerja masing-masing.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (3) Pejabat yang berwenang dan Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa:
- a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

## BAB V

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 15

Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tu.ban.

## Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tuban Nomor 39 Tahun 2011 ten tang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah keempat kali dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 2 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban pada tanggal 8 A~s tus 2914


1

Diundangkan di Tuban pada tanggal 8 Agustus 2@14

Pit. SEKRETARIS DAERAH,

/

BUl:iANA


Pit. SEKRETARIS DAERAH,

/

BUl:iANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2014 SERI E NOMOR 2B

LAMPIRAN I

PERATURAN• BUPATI TUBAN

NOMOR

25

TAHUN 2014

TENTANG

PERJALANAN DINAS BUPATI / WAKIL BUPATI, DPRD, PEGAWAI NEGERI

SIPIL

DAN

PEGAWAI

TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH

KABUPATEN TUBAN

## SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI,DPRD,PNS DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

| NO | PROVINS! | SATUAN | LUARDAERAH | DALAM DAERAH LEBI DARI 8 (DELAPAN) JAM | DIKLAT |
|------|---------------------|----------|--------------|------------------------------------------|----------|
| 1 | ACEH | OH | 360 | 140 | 110 |
| 2 | SUMATERA UTARA | OH | 370 | 150 | 110 |
| 3 | RIAU | OH | 370 | 150 | 110 |
| 4 | KEPULAUAN RIAU | OH | 370 | 150 | 110 |
| 5 | JAMBI | OH | 370 | 150 | 110 |
| 6 | SUMATERA BARAT | OH | 380 | 150 | 110 |
| 7 | SUMATERA SELATAN | OH | 380 | 150 | 110 |
| 8 | LAMPUNG | OH | 380 | 150 | 110 |
| 9 | BENGKULU | OH | 380 | 150 | 110 |
| 10 | BANGKA BELITUNG | OH | 410 | 160 | 120 |
| 11 | BANTEN | OH | 370 | 150 | 110 |
| 12 | JAWABARAT | OH | 430 | 170 | 130 |
| 13 | DKI JAKARTA | OH | 530 | 210 | 160 |
| 14 | JAWATENGAH | OH | 370 | 150 | 110 |
| 15 | DI YOGYAKARTA | OH | 420 | 170 | 130 |
| 16 | JAWA TIMUR | OH | 410 | 160 | 120 |
| 17 | BALI | OH | 480 | 190 | 140 |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | OH | 440 | 180 | 130 |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | OH | 430 | 170 | 130 |
| 20 | KALIMANTAN BARAT | OH | 380 | 150 | 110 |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH | OH | 360 | 140 | 110 |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN | OH | 380 | 150 | 110 |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR | OH | 430 | 170 | 130 |
| 24 | KALIMA.TAN UUTARA | OH | 430 | 170 | 130 |
| 25 | SULAWESI UTARA | OH | 370 | 150 | 110 |
| 26 | GORONTALO | OH | 370 | 150 | 110 |
| 27 | SULAWESI BARAT | OH | 410 | 160 | 120 |
| 28 | SULAWESI SELATAN | OH | 430 | 170 | 130 |
| 29 | SULAWESI TENGAH | OH | 370 | 150 | 110 |
| 30 | SULAWESITENGGARA | OH | 380 | 150 | 110 |
| 31 | MALUKU | OH | 380 | 150 | 110 |
| 32 | MALUKU UTARA | OH | 430 | 170 | 130 |
| 33 | PAPUA | OH | 580 | 230 | 170 |
| 34 | PAPUABARAT | OH | 480 | 190 | 140 |

BUPATI

H. FATHUL HUDA


r

LAMPIRANII

PERATURAN BUPATI TUBAN

NOMOR

25

TAHUN 2014

TENTANG

PERJALANAN DINAS BUPATI/WAKIL BUPATI,DPRD,PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

## FASILITAS TRANSPORT BUPATI/WAKIL BUPATI, DPRD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

| | | TINGKAT BIAYA BIAYA PERJALANAN | MODA TRANSPORTASI | MODA TRANSPORTASI | MODA TRANSPORTASI | MODA TRANSPORTASI |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| NO | URAIAN | DINAS | PESAWAT UDARA | KAPAL LAUT | KERETAAPI/ BUS | LAINNYA |
| 1 | BUPATI/WAKIL BUPATI, KETUA DPRD/WAKIL KETUA DPRD DAN PEJABAT LAINNYA YANG SETARA | A | Bisnis | VIP/Kelas I A | Spesial/ Eksekutif | Sesuai Kenyataan [ |
| 2 | PEJABAT ESELON II, ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT LAINNYA YANG SETARA | B | Ekonomi | Kelas I B | Eksekutif | Sesuai Kenyataan |
| 3 | PEJABAT ESELON III/PNS GOLONGAN IV PEJABAT ESELON IV/PNS GOLONGAN III, PNS GOLONGAN II DAN I | C | Ekonomi | Kelas II A | Eksekutif | Sesuai Kenyataan |


LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI TUBAN

NOMOR

25

TAHUN 2014

TENTANG

PERJALANAN DINAS BUPATI / WAKIL BUPATI, DPRD, PEGAWAI NEGERJ

SJPIL

DAN

PEGAWAI

TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN

PEMERJNTAH

KABUPATEN TUBAN

## SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

| No | Provinsi | Satuan | Bupati/wakil Bupati/Ketua/ Wakil Ketua DPRD | Eselon II, Anggota DPRD | Eselon III/ Gol. IV | Eselon IV/ Gol. III | Gol. II/I |
|------|---------------------|----------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 1 | ACEH | OH | 4.420.000 | 1.308.000 | 1.080.000 | 410 | 370 |
| 2 | SUMATERA UTARA | OH | 4.960.000 | 1.214.000 | 703.000 | 505 | 310 |
| 3 | RIAU | OH | 3.817.000 | 1.168.000 | 868.000 | 450 | 380 |
| 4 | KEPULAUAN RIAU | OH | 4.275.000 | 1.285.000 | 650.000 | 502 | 280 |
| 5 | JAMB! | OH | 4.000.000 | 1.176.000 | 697.000 | 382 | 290 |
| 6 | SUMATERA BARAT | OH | 4.240.000 | 1.155.000 | 884.000 | 477 | 370 |
| 7 | SUMATERA SELATAN | OH | 4.680.000 | 1.228.000 | 605.000 | 514 | 310 |
| 8 | LAMPUNG | OH | 3.960.000 | 1.299.000 | 790.000 | 374 | 356 |
| 9 | BENGKULU | OH | 1.300.000 | 790.000 | 712.000 | 599 | 510 |
| 10 | BANGKA BELITUNG | OH | 3.335.000 | 1.310.000 | 850.000 | 533 | 304 |
| 11 | BANTEN | OH | 3.808.000 | 1.430.000 | 1.024.000 | 797 | 400 |
| 12 | JAWABARAT | OH | 3.664.000 | 1.753.000 | 949.000 | 515 | 463 |
| 13 | DK! JAKARTA | OH | 8.720.000 | 1.086.000 | 800.000 | 610 | 400 |
| 14 | JAWATENGAH | OH | 4.146.000 | 1.478.000 | 1.024.000 | 497 | 350 |
| 15 | DI YOGYAKARTA | OH | 4.620.000 | 1.334.000 | 747.000 | 629 | 461 |
| 16 | JAWA TIMUR | OH | 4.400.000 | 1.359.000 | 841.000 | 499 | 329 |
| 17 | BALI | OH | 4,881.000 | 1.810.000 | 1.304.000 | 904 | 658 |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | OH | 3.429.000 | 2.738.000 | 737.000 | 540 | 360 |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | OH | 3.000.000 | 1.000.000 | 700.000 | 662 | 400 |
| 20 | KALIMANTAN BARAT | OH | 2.400.000 | 1.130.000 | 866.000 | 430 | 361 |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH | OH | 3.000.000 | 1.596.000 | 923.000 | 558 | 436 |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN | OH | 4.250.000 | 1.679.000 | 816.000 | 500 | 379 |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR | OH | 4.000.000 | 3.021.000 | 1.596.000 | 550 | 450 |
| 24 | KALIMATAN UUTARA | OH | 4.000.000 | 3.021.000 | 1.596.000 | 550 | 450 |
| 25 | SULAWESI UTARA | OH | 3.200.000 | 1.553.000 | 640.000 | 549 | 342 |
| 26 | GORONTALO | OH | 1.320.000 | 1.134.000 | 910.000 | 423 | 240 |
| 27 | SULAWESI BARAT | OH | 1.260.000 | 1.030.000 | 910.000 | 425 | 360 |
| 28 | SULAWESI SELATAN | OH | 4.820.000 | 1.912.000 | 968.000 | 539 | 378 |
| 29 | SULAWESI TENGAH | OH | 2.030.000 | 1.298.000 | 894.000 | 493 | 389 |
| 30 | SULAWESITENGGARA | OH | 1.850.000 | 1.070.000 | 802.000 | 488 | 420 |
| 31 | MALUKU | OH | 3.000.000 | 1.030.000 | 680.000 | 545 | 414 |
| 32 | MALUKU UTARA | OH | 3.110.000 | 1.512.000 | 600.000 | 478 | 380 |
| 33 | PAPUA | OH | 2.850.000 | 1.668.000 | 754.000 | 460 | 414 |
| 34 | PAPUA BARAT | OH | 2.750.000 | 1.482.000 | 976.000 | 798 | 370 |


•

•

!

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS BUPATI /WAKJ.L BUPATI, DPRD PEGAWAI NEGERISIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

## UANG REPRESENTASI BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, DPRD PEJABAT ESELON II

| NO | URAIAN | SATUAN | LUAR DAERAH | DALAM DAERAH LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM |
|------|----------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------------------------|
| 1 | BUPATI/WAKIL BUPATI, KETUA/ WAKIL KETUA DPRD | OH | 250 | 125 |
| 2 | ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II | OH | 150 | 75 |

l


•

,

!

t


Halaman belakang

I. DARI PEJABAT PEMBERI PERINTAH JALAN

| Tempat Kedudukan Pegawai yang diberi peritah | Berangkat | Berangkat | Kembali | Kembali |
|------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|--------------|
| Tempat Kedudukan Pegawai yang diberi peritah | Tanggal | Tanda Tangan | Tanggal | Tanda Tangan |

II DARI PEJABAT DI DAERAH PENUGASAN YANG DIKUNJUNGI :

| Tempat Kedudukan Pegawai yang diberi peritah | Tiba | Tiba | Kembali | Kembali |
|------------------------------------------------|---------|--------------|-----------|--------------|
| Tempat Kedudukan Pegawai yang diberi peritah | Tanggal | Tanda Tangan | Tanggal | Tanda Tangan |


t

LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI TUBAN

NOMOR

25 TAHUN 2014

TENTANG

PERJALANAN DINAS BUPATI /WAKIL BUPATI,DPRD PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN TUBAN

## PERINCIAN PERHITUNGAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor

Tanggal

| NO | PERINCIAN BIAYA | JUMLAH | KETERANGAN |
|-----------|-------------------|-------------|--------------|
| 1. 2. 3. | | Rp. Rp. Rp. | |
| Jumlah | Rp. | | |
| Terbilang | : | | |

Tuban, ... .

Telah dibayar sejumlah Rp ... . (dalam huruf)

Telah menerima jumlah uang sebesar Rp ... . (dalam huruf)

Mengetahui

Bendahara Pengeluaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiata1

Yang Menerima

NAMA

NAMA

NAMA

NIP

NIP

## PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah

: Rp ... .

Yang telah dibayar semula

: Rp ... .

Sisa kurang/lebih

: Rp ... .

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

NAMA Pangkat NIP.


NIP

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS BUPATI /WAKIL BUPATl,DPRD PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

## DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

NIP

Jabatan:

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas ( SPPD) tanggal ... Nomor: ________________ .

dengan ... .ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai, dan / atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti- bukti pengeluaran, meliputi :
2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran,kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

| NO | URA I AN | JUMLAH |
|------|------------|----------|
| | JUMLAH | |

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan. sebagaimana mestinya.

Tuban,

Mengetahui / Menyetujui Pajabatyangberwenang

NAMA PANGKAT NIP.

Pej abat / Pegawai Yang melakukan perjalanan dinas

NAMA PANGKAT NIP.