Unknown BUPATI BUTON Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton. perlu rnenetapkan Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton; 1. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
2. Indonesia Tahun 1945;
3. Tarnbahan Lernuaran Negara Rt:pulllik Indoneeia No1mn: 1822); Tahun 1959 tentang Tingkat IT di Sulawesi Indonesia Nomor 7 4, 2. Undang-Undang Nomor 29 Pemoentukan Daerah-daerah (Lernbaran Negara Republik
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2.004 tenrang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemcrtintahan Daerah [Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, Tambaha.n Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 44~8.);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan clan Kawasa.n Permukiman;
5. Uudaug-Oudang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pcrribcn ttrke.n Peruturnn Perundang Undungan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lcrnbaran. Negara Repu.blik Indonesia Nomor 5234'1
6. Undang-Undang Ncrnor 5 Tahun 2014 renrang Apararur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
!
Tahun 2014 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 )
7. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 201a tentang Pemcrintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor Y Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lcmba.ran Negara Rcpublik Indonesia. To.hun 2015 Nomor 58, Tambaha.n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tcntang Pero.ngknt Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 11.4);
10. Peraruran Prcsidcn Nomor 7 Tahun 2015 tentang Orgnn isasi Kernenterian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahrm ?O 1 S Nomor n);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 20 16 tcntang Uruean Pernerirituhrm yo.ng menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lernbaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 201.6 Nomor 112);
5. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Buron Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 811~11nan Perangkat Daerah Kabupaten Buton;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERI\TURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SER'T'A TATA KER,:A DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BUTON.
Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
- l . Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Pernerintah Kabupaten Buton.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buron.
5. Dewan Pcrwakilan Rakyat Daeruh , yang selanjutnya dtsebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buron.
'
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bu ton.
7. Dinas Kebuduyann yang sclanjutnya discbut Dinas Kebudayaan adalah Dinas Kebudayaan Ka bupaien Buton.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton.
9. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton.
10. Sc'.-i:rctar,s Dinas yang selanjutnya disebut Sckretaris adalan Sekretaris Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton.
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kebudcyaan Kabuparen Buton.
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton.
14. Kepala Sub Bagiao adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton.
15. Seksi adalah Seksi pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Duton.
16. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton.
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang sclanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton yang melaksanakan 'kegiatan teknis operasioual tlau/tla:u kegiatan teknis terteritu.
18. Kelompok .Iabatan Fungsional adalah Kelonpok .Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bu ton.
BAB ll - KEDUDUKAN
Pasal 2
- (1) Dina s Kebudayaan adalah trnaur pe.akeana urusan pemeriritahun. dibidung Kebuda.ya.an yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Kebudayaan sebagai.mana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BABilI SUSlJNAN ORGANISASr
Pssal 3
- (1) Dinas Kebudayaan adalah Dinas Daerah Tipe C.
- (2) Dinas Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
4. I..,. Sekretariat;
- c. Bida.ng Pclcstarian Cagar Budaya, Kcpurbakalaan dan Permuseuman:
- d. Bidang Kcscjarahan. Bina Nilai Budaya dan Kesenian Tradisional;
- e. Sub Bagian/Seksi;
- f. UfYI'D; clan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pada Ayat (2) Huruf b terdiri atas :
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Percncanaan dan Kcuangan
- (4) Bidung Peleercrian Cagar Budaya, kepurbakalaan dan perrrnrse'urnarr sebagaimana d irriak s'nri patla Ayat (?.) H11rDf c terdiri atas :
- a. Seksi Pelestarian Cagar Budaya
- b. Seksi Bina Kepurbakalaan
- c. Seksi Bina Pemuseuman
- (5) Bidang Kesejarahan, Bina Nilai Budaya dan Kesenian Tradisional sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf d terdiri atas :
- a. Sek:;;[ Kesejarahan
- b. Seksi. Binn Nilui Budayo
- c. Seksi Pengembangan Kesenian Tradisional
- (6) Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan tercantum dalam larnpiran Peraturan Bupati ini
Pasa! 4
BAB ll - KEDUDUKAN
Pasal 3
- (l) Sekretariat sebagairnana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 4
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik ## BAB I KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
- l . Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Pernerintah Kabupaten Buton.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buron.
5. Dewan Pcrwakilan Rakyat Daeruh , yang selanjutnya dtsebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buron.
'
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bu ton.
7. Dinas Kebuduyann yang sclanjutnya discbut Dinas Kebudayaan adalah Dinas Kebudayaan Ka bupaien Buton.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton.
9. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton.
10. Sc'.-i:rctar,s Dinas yang selanjutnya disebut Sckretaris adalan Sekretaris Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton.
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kebudcyaan Kabuparen Buton.
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton.
14. Kepala Sub Bagiao adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton.
15. Seksi adalah Seksi pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Duton.
16. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton.
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang sclanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton yang melaksanakan 'kegiatan teknis operasioual tlau/tla:u kegiatan teknis terteritu.
18. Kelompok .Iabatan Fungsional adalah Kelonpok .Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bu ton.
- (1) Dina s Kebudayaan adalah trnaur pe.akeana urusan pemeriritahun. dibidung Kebuda.ya.an yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Kebudayaan sebagai.mana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BABilI SUSlJNAN ORGANISASr
Pssal 3
- (1) Dinas Kebudayaan adalah Dinas Daerah Tipe C.
- (2) Dinas Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
4. I..,. Sekretariat;
- c. Bida.ng Pclcstarian Cagar Budaya, Kcpurbakalaan dan Permuseuman:
- d. Bidang Kcscjarahan. Bina Nilai Budaya dan Kesenian Tradisional;
- e. Sub Bagian/Seksi;
- f. UfYI'D; clan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pada Ayat (2) Huruf b terdiri atas :
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Percncanaan dan Kcuangan
- (4) Bidung Peleercrian Cagar Budaya, kepurbakalaan dan perrrnrse'urnarr sebagaimana d irriak s'nri patla Ayat (?.) H11rDf c terdiri atas :
- a. Seksi Pelestarian Cagar Budaya
- b. Seksi Bina Kepurbakalaan
- c. Seksi Bina Pemuseuman
- (5) Bidang Kesejarahan, Bina Nilai Budaya dan Kesenian Tradisional sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf d terdiri atas :
- a. Sek:;;[ Kesejarahan
- b. Seksi. Binn Nilui Budayo
- c. Seksi Pengembangan Kesenian Tradisional
- (6) Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan tercantum dalam larnpiran Peraturan Bupati ini
Pasa! 4
- (l) Sekretariat sebagairnana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud daJam pasal 3 ayat (2) huruf c.huruf d.huruf e, huruf f, dan huruf g, dipimpin oleh :,eurang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kcpada Kepulu Dino.s melalui Sekretaris.
- (~) Subbagian sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat (3), dipimoin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), dan Ayat (8) dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang masing-masing.
Bagiau Kesatu Umum
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 5
- (1) Dinas Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati dalam rnelaksanakan urusan pemerintahan menjadi kcwcnangan daerah dibidang Kebudayaan
- (2) Dinas Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat () J menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pclaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemaruauan, evaluasi, dun pelaporau pelaksauaau rugas dukungan tcknis sceuai dcngan lingkup tugasnya;
- d. pernbinaan teknis penyelengg::1rn;,in fnrigei-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan Iungsinya.
Bagian Kedua Kcpala Dinas
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 6
- (1) Kepala Dinas mernpunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pernerintahan yang rnenjadi kewenangan daerah dibidang Kcbudayaan berazaskan otonomi daerah dan rnengkocrdinasikan pclaksanaan kcgiatan dibidang Kcbudayaan serta membino. hubungan kerja dengan instansi Pemerintah, Swasta dan Lernbaga Kcmasyarakaran lainnya.
2. (2} Kepala Dinas dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan
- b. Pengkoordinasian pernberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum
- c. Pelaksanaan pembinaan terhadap UPTD dan kelompok jabatan fung~ional
- d. Pelaksanaan pcngclolaan urusan dibidang kesekretariatan din as
- e. Penandatanganan suratj'naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya;dan
- f. Pelaksaoaan rugas lain yang di berikan oleh kepala dacrah sesuai dengan tugas pokok dan Iungsinya,
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 7
- (1) Sekretaris Dirtas mempuuyai iugas rnelaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, dibidang ketatausahaan, pengarsioan, pelayanan urnum, pengelolaan adrninistrasi keuangan dan kepegawaian, pengelolaan data kebudayaan;
- (2) Sekretaris Dinas dalam melaksana.kan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (lj menyelenggarakan fungsi :
- a. Pcnyusunan program keeekretariatan,
- b. Perigelolaan data dan pengernbangan kebudayaan:
- c. Pengelolaan keuangan dan kcpegawaian:
- d. Penyelenggarean kearsipan, kerumahtanggaan, dan efisiensi Lala laksana dinas;
- e. Penyusunan laporan program kesekretariatan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang cliberikan oleh atasan sesuai tugas dan Iungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 8
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
- a. Mengumpulkan bahan pcdoman dan petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- b. Mengelola data-data kepegawaian dan dan menyiapkan bahan pembinaan pegawai;
- c. Menge!ola kearsipan dan mengelola barang perlengkapan dinas;
- d. rucrnautau, rueugevaluasl dan mclaporkan pelaksanaan kcgiatan;
- e. menyiapkan bahan mutasi pegawai dan bahan kesejahrr-raan pegawai
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 9
Kcpala Sub Bagiar; Perencanaan dan Keuangan sebazaimana, mempunyai tugas :
- b. Mernper siapkan program dan rencaria kerja , kegiatan tahunan
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 10
- ()) Kepala Bi dang Pelestariari Cagar B udaya, Kepurbakalaan dan Permuseuman mempunyai tugas :
- b. Mclakukan pendataan potensi cagar budaya dan kepurbakalaan:
- a. Menyusun rencana kerja dan program bidang pelestarian cagar budaya, kepurbakalaan, clan permuseuman;
- c. Melaksanakan administrasi pelestarian cagar budaya, kepurbakalaan, dan permuseuman;
- d. Menyusun standar, prosedur, dan !criteria pengelolaan peleatnriun cogar budaya, kepurbaknlaan, do.n permuseuman ;
- e. Menghimpun bcnda-benda kepurbakalaan untuk disimpan museum daerah;
- g. melakean.akan pelaporari bidang pelestarian cagar budaya, kepurbakalaan, dan pcrmuseuman;
- f. memberikan bimbingan tehnis pelestarian cagar budaya, kepurbakalaan, dan permuseuman;
- h. rnelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan rungsinya
- (2) Kepala Bidang Pelestarian Cagar Budaya, Kepurbakalaan dan Permuseuman dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mcnyclcnggarakan fungal :
- a. Penyusunan program bidang oelestarian cagar budaya, kepui l,akalaan, dan pcrmuscwnan;
- b. Pelaksanaan administrasi pP.lr.st;,irirrn r.;,igar hudaya, kepurbakalaan, dan permuseuman;
- c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pelestarian cagar budaya, kepurbakalaan, dan permuseuman;
- d. Pcnyueunan atandar, proeedur, clan kriteria pengelolaan pelestarian cagar budaya, kepurbakalaan, dan permuseuman ;
- r. Pemberian bimbingan tehnis pelestarian cagar budaya, kepurbakalaan, dan permuseuman;
- e. Pelaksanaan penghirnpun bcnda-benda kepurbakalaan untuk disimpan museum daerah;
- g. Pelaksanaan pelaporan bidang pelestarian cagar budaya, kepurbakalaan, dan permuseuman;
- h. Pelaksanaan rugas Jam yang diberikan oteh atasan sesuai rugas dan fungsinya
Pasal l. 1
Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya mempunyai tugas:
- a. menyusun program kerja sekai pelestarian cagar budaya;
- c. mclaksanakan kcbijakan pelestarian ca:gar budaya;
- b. Melaksanakan administrasi pelestarian cagar budaya;
- d. rnenyusun standar, prosedur, dan kriteria pcngclolaan pelestarian cagar budaya;
- c. Melokocnakun sosialiensi do.n bimbingnn tehnis pelestarinn cagar budaya:
- f. Mernbuat laporan pelaksanaan tugas seksi pelestarian cagar budaya;
- g. rnclak.sauakau tugas lain yaug diberlkan oleh kepala bidang.
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 12
Kcpala Scksi Bina Kcpurbakalaan rncmpunyai tugas:
- a. rnenyusun program kerja seksi kcprrrha ka laari;
- b. melaksanakan administrasi kepurbakalaan;
- d. Mcnyusun standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan kepurbakulnan do.n permuseumun ;
- c. melaksanakan kebijakan pengelolaan kepurbakalaan;
- e. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan tehnis kepurbakalaan dan permuseurnan;
- g. Melaksana.kan pelaporari seksi kepurbakalaan;
- f. Menghimpun berida kepurbakalaan unruk disirnpan di museum daerah;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 13
Kepala Seksi Bina Perrnuseuman me-mprmyai rugas:
- a. Menyusun program kerja seksi perrnuseuman;
- c. melaksanakan kebijakan pengelolaan permuseuman;
- b. melaksana.kan administrasi permuseuman;
- d. menyu::;un cto.ndo.r, prosedur, clan kriteria pengelola.an permuseurnan ;
- f. Menghimpun bcnda kepurbakalaan untuk disimpan di museum daerah;
- e. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan tehnis permuseuman;
- g. membuat laporan kegiatan soksi permuseuman;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
Bazian Kelima
Bidang Kesejarahan, Bina Nilai Budaya dao Kesenian
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 14
- (!) Kepata Bidang Kesejarahan, Bina Nilai Budaya dan keseuiau mcmpunyai rugas :
- b. Menyusun sejarah pada obyck yang rnemiliki nilai sejarah;
- a. rnenyusun program kerja bidang kesejarahan dan kesenian tradisional;
- &lt;.:. rnelaksanakan kebijakan dalam pembinaan pcngcmbangan pelestarian sejarah clan kesenian rradisional:
'
- d . Mengidentifikasi clan mengumpulkan data kesenian tradisional; Melakukan pembinaan terhadap kelornpok-kelompok kesenian tradisional,
- e. Pelaksancuo tugas loin yang dibcrikan olch. atasan scsuai tugas dan Iungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Bidang Kesejarahan, Bina Nilai Budaya dan Kesenian TradisionaJ menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program bidang kesejarahan dan kesenian tradieionnl;
- c. Pelaksanaan kebijakan dalam pernbinaan pengembangan pelestarian sejarah dan kesenian tradisional;
- b. Penyusunan sejarah pada obyek yang memiliki nilai sejarah;
- d, Pt:11~u111pula11 data keseuian tradisioual;
- e. Pelaksanaan pembinaan terhadap kelornpok-kelompck kesenian tradisional;
- f. Pelaksanaan tugas Jain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
Paaal 15
Kepala Sek.si Kesejarahan mempunyai tugas :
- a. Penyusunan program seksi pengembangan sejarah;
- b. mengumpulkan data untuk kebutuhan penyusunan sejarah pada obyek yang memiliki nilai sejarah;
- c. Mengumpulkan dokumen sejarah scbagai bahan pcnyusunan kebijakan pelestarian sejarah:
- c. Menfasilitasi kegiatan kelembagaan adat;
- e. melaksanakan rugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
- d. Membuat laporan kegiatan seksi kesejarahan;
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 16
Kepala Seksi Bina Nilai Budaya mernpunyai rugas;
- b. mengnrnpnlkan data untuk kebutuhan penyusunan sejarah pada obyekyang memiliki nilai sejarah;
- a. rrrcrryu s'uri program kcrja scksl Bina Nilai Budaya;
- c. Mengumpulkan dokumen sejarah sebagai bahan penyusunan kebijakan pelestarian sejarah;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
- d. Mcmbuat Iaporan kcgiatan eekei binu Nilai Budaya;
Pasal 18
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
- l . Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Pernerintah Kabupaten Buton.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buron.
5. Dewan Pcrwakilan Rakyat Daeruh , yang selanjutnya dtsebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buron.
'
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bu ton.
7. Dinas Kebuduyann yang sclanjutnya discbut Dinas Kebudayaan adalah Dinas Kebudayaan Ka bupaien Buton.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton.
9. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton.
10. Sc'.-i:rctar,s Dinas yang selanjutnya disebut Sckretaris adalan Sekretaris Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton.
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kebudcyaan Kabuparen Buton.
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton.
14. Kepala Sub Bagiao adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton.
15. Seksi adalah Seksi pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Duton.
16. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton.
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang sclanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton yang melaksanakan 'kegiatan teknis operasioual tlau/tla:u kegiatan teknis terteritu.
18. Kelompok .Iabatan Fungsional adalah Kelonpok .Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bu ton.
- (1) Dina s Kebudayaan adalah trnaur pe.akeana urusan pemeriritahun. dibidung Kebuda.ya.an yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Kebudayaan sebagai.mana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BABilI SUSlJNAN ORGANISASr
Pssal 3
- (1) Dinas Kebudayaan adalah Dinas Daerah Tipe C.
- (2) Dinas Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
4. I..,. Sekretariat;
- c. Bida.ng Pclcstarian Cagar Budaya, Kcpurbakalaan dan Permuseuman:
- d. Bidang Kcscjarahan. Bina Nilai Budaya dan Kesenian Tradisional;
- e. Sub Bagian/Seksi;
- f. UfYI'D; clan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pada Ayat (2) Huruf b terdiri atas :
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Percncanaan dan Kcuangan
- (4) Bidung Peleercrian Cagar Budaya, kepurbakalaan dan perrrnrse'urnarr sebagaimana d irriak s'nri patla Ayat (?.) H11rDf c terdiri atas :
- a. Seksi Pelestarian Cagar Budaya
- b. Seksi Bina Kepurbakalaan
- c. Seksi Bina Pemuseuman
- (5) Bidang Kesejarahan, Bina Nilai Budaya dan Kesenian Tradisional sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf d terdiri atas :
- a. Sek:;;[ Kesejarahan
- b. Seksi. Binn Nilui Budayo
- c. Seksi Pengembangan Kesenian Tradisional
- (6) Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan tercantum dalam larnpiran Peraturan Bupati ini
Pasa! 4
- (l) Sekretariat sebagairnana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud daJam pasal 3 ayat (2) huruf c.huruf d.huruf e, huruf f, dan huruf g, dipimpin oleh :,eurang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kcpada Kepulu Dino.s melalui Sekretaris.
- (~) Subbagian sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat (3), dipimoin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), dan Ayat (8) dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang masing-masing.
Bagiau Kesatu Umum
- (1) Dinas Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati dalam rnelaksanakan urusan pemerintahan menjadi kcwcnangan daerah dibidang Kebudayaan
- (2) Dinas Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat () J menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pclaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemaruauan, evaluasi, dun pelaporau pelaksauaau rugas dukungan tcknis sceuai dcngan lingkup tugasnya;
- d. pernbinaan teknis penyelengg::1rn;,in fnrigei-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan Iungsinya.
Bagian Kedua Kcpala Dinas
Pasal6
- (1) Kepala Dinas mernpunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pernerintahan yang rnenjadi kewenangan daerah dibidang Kcbudayaan berazaskan otonomi daerah dan rnengkocrdinasikan pclaksanaan kcgiatan dibidang Kcbudayaan serta membino. hubungan kerja dengan instansi Pemerintah, Swasta dan Lernbaga Kcmasyarakaran lainnya.
2. (2} Kepala Dinas dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan
- b. Pengkoordinasian pernberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum
- c. Pelaksanaan pembinaan terhadap UPTD dan kelompok jabatan fung~ional
- d. Pelaksanaan pcngclolaan urusan dibidang kesekretariatan din as
- e. Penandatanganan suratj'naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya;dan
- f. Pelaksaoaan rugas lain yang di berikan oleh kepala dacrah sesuai dengan tugas pokok dan Iungsinya,
Bagian Ketiga Selaetariat Pasal 7
- (1) Sekretaris Dirtas mempuuyai iugas rnelaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, dibidang ketatausahaan, pengarsioan, pelayanan urnum, pengelolaan adrninistrasi keuangan dan kepegawaian, pengelolaan data kebudayaan;
- (2) Sekretaris Dinas dalam melaksana.kan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (lj menyelenggarakan fungsi :
- a. Pcnyusunan program keeekretariatan,
- b. Perigelolaan data dan pengernbangan kebudayaan:
- c. Pengelolaan keuangan dan kcpegawaian:
- d. Penyelenggarean kearsipan, kerumahtanggaan, dan efisiensi Lala laksana dinas;
- e. Penyusunan laporan program kesekretariatan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang cliberikan oleh atasan sesuai tugas dan Iungsinya.
Pasal8
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
- a. Mengumpulkan bahan pcdoman dan petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- b. Mengelola data-data kepegawaian dan dan menyiapkan bahan pembinaan pegawai;
- c. Menge!ola kearsipan dan mengelola barang perlengkapan dinas;
- d. rucrnautau, rueugevaluasl dan mclaporkan pelaksanaan kcgiatan;
- e. menyiapkan bahan mutasi pegawai dan bahan kesejahrr-raan pegawai
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
Pasal9
Kcpala Sub Bagiar; Perencanaan dan Keuangan sebazaimana, mempunyai tugas :
- b. Mernper siapkan program dan rencaria kerja , kegiatan tahunan
- ()) Kepala Bi dang Pelestariari Cagar B udaya, Kepurbakalaan dan Permuseuman mempunyai tugas :
- b. Mclakukan pendataan potensi cagar budaya dan kepurbakalaan:
- a. Menyusun rencana kerja dan program bidang pelestarian cagar budaya, kepurbakalaan, clan permuseuman;
- c. Melaksanakan administrasi pelestarian cagar budaya, kepurbakalaan, dan permuseuman;
- d. Menyusun standar, prosedur, dan !criteria pengelolaan peleatnriun cogar budaya, kepurbaknlaan, do.n permuseuman ;
- e. Menghimpun bcnda-benda kepurbakalaan untuk disimpan museum daerah;
- g. melakean.akan pelaporari bidang pelestarian cagar budaya, kepurbakalaan, dan pcrmuseuman;
- f. memberikan bimbingan tehnis pelestarian cagar budaya, kepurbakalaan, dan permuseuman;
- h. rnelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan rungsinya
- (2) Kepala Bidang Pelestarian Cagar Budaya, Kepurbakalaan dan Permuseuman dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mcnyclcnggarakan fungal :
- a. Penyusunan program bidang oelestarian cagar budaya, kepui l,akalaan, dan pcrmuscwnan;
- b. Pelaksanaan administrasi pP.lr.st;,irirrn r.;,igar hudaya, kepurbakalaan, dan permuseuman;
- c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pelestarian cagar budaya, kepurbakalaan, dan permuseuman;
- d. Pcnyueunan atandar, proeedur, clan kriteria pengelolaan pelestarian cagar budaya, kepurbakalaan, dan permuseuman ;
- r. Pemberian bimbingan tehnis pelestarian cagar budaya, kepurbakalaan, dan permuseuman;
- e. Pelaksanaan penghirnpun bcnda-benda kepurbakalaan untuk disimpan museum daerah;
- g. Pelaksanaan pelaporan bidang pelestarian cagar budaya, kepurbakalaan, dan permuseuman;
- h. Pelaksanaan rugas Jam yang diberikan oteh atasan sesuai rugas dan fungsinya
Pasal l. 1
Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya mempunyai tugas:
- a. menyusun program kerja sekai pelestarian cagar budaya;
- c. mclaksanakan kcbijakan pelestarian ca:gar budaya;
- b. Melaksanakan administrasi pelestarian cagar budaya;
- d. rnenyusun standar, prosedur, dan kriteria pcngclolaan pelestarian cagar budaya;
- c. Melokocnakun sosialiensi do.n bimbingnn tehnis pelestarinn cagar budaya:
- f. Mernbuat laporan pelaksanaan tugas seksi pelestarian cagar budaya;
- g. rnclak.sauakau tugas lain yaug diberlkan oleh kepala bidang.
Kcpala Scksi Bina Kcpurbakalaan rncmpunyai tugas:
- a. rnenyusun program kerja seksi kcprrrha ka laari;
- b. melaksanakan administrasi kepurbakalaan;
- d. Mcnyusun standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan kepurbakulnan do.n permuseumun ;
- c. melaksanakan kebijakan pengelolaan kepurbakalaan;
- e. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan tehnis kepurbakalaan dan permuseurnan;
- g. Melaksana.kan pelaporari seksi kepurbakalaan;
- f. Menghimpun berida kepurbakalaan unruk disirnpan di museum daerah;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
Kepala Seksi Bina Perrnuseuman me-mprmyai rugas:
- a. Menyusun program kerja seksi perrnuseuman;
- c. melaksanakan kebijakan pengelolaan permuseuman;
- b. melaksana.kan administrasi permuseuman;
- d. menyu::;un cto.ndo.r, prosedur, clan kriteria pengelola.an permuseurnan ;
- f. Menghimpun bcnda kepurbakalaan untuk disimpan di museum daerah;
- e. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan tehnis permuseuman;
- g. membuat laporan kegiatan soksi permuseuman;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
Bazian Kelima
Bidang Kesejarahan, Bina Nilai Budaya dao Kesenian
- (!) Kepata Bidang Kesejarahan, Bina Nilai Budaya dan keseuiau mcmpunyai rugas :
- b. Menyusun sejarah pada obyck yang rnemiliki nilai sejarah;
- a. rnenyusun program kerja bidang kesejarahan dan kesenian tradisional;
- &lt;.:. rnelaksanakan kebijakan dalam pembinaan pcngcmbangan pelestarian sejarah clan kesenian rradisional:
'
- d . Mengidentifikasi clan mengumpulkan data kesenian tradisional; Melakukan pembinaan terhadap kelornpok-kelompok kesenian tradisional,
- e. Pelaksancuo tugas loin yang dibcrikan olch. atasan scsuai tugas dan Iungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Bidang Kesejarahan, Bina Nilai Budaya dan Kesenian TradisionaJ menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program bidang kesejarahan dan kesenian tradieionnl;
- c. Pelaksanaan kebijakan dalam pernbinaan pengembangan pelestarian sejarah dan kesenian tradisional;
- b. Penyusunan sejarah pada obyek yang memiliki nilai sejarah;
- d, Pt:11~u111pula11 data keseuian tradisioual;
- e. Pelaksanaan pembinaan terhadap kelornpok-kelompck kesenian tradisional;
- f. Pelaksanaan tugas Jain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
Paaal 15
Kepala Sek.si Kesejarahan mempunyai tugas :
- a. Penyusunan program seksi pengembangan sejarah;
- b. mengumpulkan data untuk kebutuhan penyusunan sejarah pada obyek yang memiliki nilai sejarah;
- c. Mengumpulkan dokumen sejarah scbagai bahan pcnyusunan kebijakan pelestarian sejarah:
- c. Menfasilitasi kegiatan kelembagaan adat;
- e. melaksanakan rugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
- d. Membuat laporan kegiatan seksi kesejarahan;
Kepala Seksi Bina Nilai Budaya mernpunyai rugas;
- b. mengnrnpnlkan data untuk kebutuhan penyusunan sejarah pada obyekyang memiliki nilai sejarah;
- a. rrrcrryu s'uri program kcrja scksl Bina Nilai Budaya;
- c. Mengumpulkan dokumen sejarah sebagai bahan penyusunan kebijakan pelestarian sejarah;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
- d. Mcmbuat Iaporan kcgiatan eekei binu Nilai Budaya;
- a. n1t:Hyut&gt;u1l program kerja scksi pcngembangan kcscnian tradisional:
tugas; KepaJa Seksi Pengembangan Kesenian Tradisional mernpunyai
- b. Mengidenti!ikasi potensi kesenian tradisional;
- d. Membina kerjasama dengan sanggar-sanggar keseruan;
- c. Melaksanakan pclatihan kesenian daerah;
- c. Mcnfasilitasi kegiatan da.n Iomba seni budaya daerah dalam kebutuhan promosi:
- f. Melakukan kerjasarna dengan dinas terkait dalam keikutsertaan pada event-event kesenian;
- g. Melakukan bimbingan tehnis kegiatan pelatihan pengembangan kesenian tradisional;
- h. Mernbuat laporan seksi pengembangan kesenian tradisional;
1. melakeanokan tugas loin yang dibcrikan oleh kepala bidang.
BABV
TATA KERJA
Setiap urrstrr &lt;ii l.ingki mgan Dinas Kebudayaan dalam melaksanaka.n tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Kebudayaan sendiri maupun dalam hubungan antar Dina.s Kebudayaan dengan Perangkat Daerah dan I a tau lembaga Lain yang terkait.
Pnso.119
- (1) Sctiap pimpinan Unit Organisasi bertaugguugjawab rnernirnpin dan mengkoordinnsiko.n bawahun dun memberikan pengarahan scrta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Penyerahan dan petuniuk sebasaimana climaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 20
Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Organisasi harus mclakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 21
Atas dasar pertimbangan daya guna dan basil guna setiap pejabat di lingknngan Dirn1s Kehudayaan dapat mendelegasikan kewenangan terientu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
ESELON, PENGANOKATAN dan PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
Eselon
BAB VI
Pasal 22
- ( I) Kcpala Dinas merupakan jabatan struktural eselon Ilb at.au jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan strukural eselon ma atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon Jllb atau jabatan administrator.
- (4} Kepala subbagian dan Kepala Seksi rnerupakan jabatan struktural eselon !Va a tau jabatan pengawas.
- (5) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas,
Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pernberhentian
BAB VI
Pasal 23
- (1) Kcpala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian scbagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada keterrtuan Peraturnn Perundang 11nrl:,ngnn
BAB VU
PEMBlAYMN
Pusal 2•1
- (11 Segala biaya yang diperlukan untuk pelakoanaan 'tugas dan fungsi dilingkungan Dinas Kebuciayaan dibebarikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (21 Selain biaya yang bersumber dari Angga.ran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagairnana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Kebudayaan dapat diberikan hanh1an pernbiayaan sesmai l&lt;etenhtan peraturan pcrundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 25
Pasal 25
Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
-,
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 25
Pasal 26
- (1) Di Lingkungan Dinas Kebudayaan dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kebutuhan dan besarnya beban kerja ## BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 25
Pasal 28
Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi scbagaimana diatur dalam Peraruran Bupati ini dilaksanakan mulai Tahun 2017.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 25
Pasal 29
- (l) Pada saai Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPTD yang sudah dibcntuk tetap melaksanakar; tugas dan fungsinya sarnpai dcngan ditetupkarmya Peraturon Bupati tento.ng pembentukan UPTD yung baru.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimakasud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini,
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 25
Pasal 30
Pada saat Peraturan Bupati ini rnulai berlaku, Peraturan Bupati Euton Nomor 42 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupateu Buton dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
| PARAF | PARAF | PARAF |
|--------------|--------------|---------|
| C&&. | C&&. | |
| (),.<;!, . 6 | (),.<;!, . 6 | '" |
| ~~tbt- | ~~tbt- | |
| '(<~ | -~ | • |
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 25
Pasal 31
Peraturon Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, meruerintahkan pengundangan Perat.uran Bupati ini dengan pencmpatannya dalam Berita Do.erah Kabupatcn Buton.

Penetapan: Ditetapkan di Pas a r w a j o pada tanggal \:} Oktober 2016

Penandatangan: BUPATI BUTON, Ditctapkan di Puscrwojo pada tangga1 2016 BUPA'I'I BUTON, r1-----' SAMSU UMAR ABDUL SAI\IIUN ## Pasal 31

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai herlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mcngetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bnpati ini dengan pencmpata.nnya dalarn Berita Daerah Kabupaten Buron. | PARII.F | PARII.F | PARII.F | |-----------|-----------|-----------| | A-9; | ?, | | | f'c9(,;- | ~ | | | ~- | l~ | ()}1 | | ~- | ~ | f | SA.MSU OMAR ABDUL SAMIUN Cap/T1'D

Penandatangan: BUPATI BUTON,

Penetapan: Ditetapkan di Pas a r w a j o pnda tanggai 12, Oktober 2016

Penetapan: Diundangkan di P r w a j o 2016 Pada tanggal 11 ru1c-~erL D

Penandatangan: Pit. SEKRETARIS RAH KABUPATl:!:N 8UTUN, Pembina Utama Muda, IV /c Niµ. 19580101 198903 I 012 DERITA DAERAH KABUPATE N BUTON TAHON 2016 HOMOR .:J.!¢.l • I