PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU Nomor 20 Tahun 2012 tentang PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PELAYANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BANJARBARU (berlaku 8 Oktober 2012)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat diterapkan pola pelayanan perizinan satu pintu;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif, diantaranya arialah mempermudah dan mempercepat proses pelayanan perizinan penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. bahwa dalam rangka kejelasan operasionalisasi pelayanan perizinan terpadu dan pelayanan perizinan penanaman modal pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banjarbaru perlu ditetapkan prosedur penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Ar.; , ,r5 44*. t ht,
j
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPPTSP);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri I);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 12 Seri D Nomor Seri 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 21);
13. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Beberapa Perijinan Dari Kepala Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah Kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 18 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 18);
15. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 41);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PELAYANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BANJARBARU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dinas Daerah adalah Dinas - Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintahan Daerah ## BAB II
ASAS, TUJUAN, PRINSIP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Penyelenggaraan PTSP perizinan dan pelayanan perizinan penanaman modal di BP2T Kota Banjarbaru ## BAB III
JENIS PELAYANAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Pelayanan perizinan tennasuk pelayanan perizinan penanaman modal meliputi pemberian perizinan baru, perubahan perizinan, perluasan perizinan, penggabungan perizinan, registrasi dan perpanjangan perizinan.
- (2) Jervis pelayanan yang diselenggarakan dengan pola pelayanan terpadu satu pintu pada BP2T yang meliputi 2 (dua) jenis pelayanan yaitu :
- a. Pelayanan Perizinan meliputi :
1. Izin Mendirikan Bangunan (1MB);
2. Izin Reklame;
3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
5. Tanda Daftar Industri / Izin Usaha Industri (TDI / IUI);
6. Tanda Daftar Gudang (TDG);
7. Izin Penumpukan Barang (IPB);
8. Izin Pameran dan Promosi Dagang (IPPD);
9. Izin Gangguan (HO);
10. Izin Pengelolaan Tambang Bahan Galian Golongan C (SIPD);
11. Surat Izin Pengeboran Air Bawah Tanah;
12. kin Eksplorasi Air Bawah Tanah; a). Surat Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah. b). Surat kin Pengeboran (SIP).
13. Surat Izin Juru Bor (SUB);
14. Surat Izin Pertambangan Rakyat Daerah (SIPRD);
15. Izin Balai Pengobatan;
16. Izin Rumah Bersalin;
17. Izin Optilcal / Toko Kacamata;
18. Izin Toko Obat;
19. Izin Apotik;
20. Izin Laboratorium;
21. Izin Praktek Dokter Spesialis;
22. Izin Praktek Berkelompok Dokter Umum/Gigi;
23. Izin Praktek Perorangan Dokter Umum/Gigi;
24. Izin Praktek Bidan;
25. Izin Praktek Perawat / Perawat Gigi;
26. Izin Praktek Fisioterafis Perorangan;
27. kin Klinik Gigi;
28. Izin Klinik Kecantikan;
29. Lin Klinik Fisioterapi;
30. Surat kin Kerja Apoteker (SIKA);
31. Surat kin Kerja Asisten Apoteker (SIKAA);
32. Surat kin Kerja Perawat;
33. Surat Izin Kerja Bidan;
34. Surat kin Kerja Perawat Gigi;
35. Surat Izin Kerja Fisioterapi;
36. Surat kin Kerja Analis Laboratorium;
37. Surat Izin Kerja Refraksionis Option;
38. Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional;
39. Rekomendasi Mendirikan Rumah Sakit;
40. Izin Pengelolaan Tempat Parkir Khusus;
41. Izin Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum;.
42. Inn Penyelenggaraan Kursus/ PAUD;
43. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
44. Izin Penelitian Riset/ Study Survey;
45. Izin Peternakan Unggas;
46. Izin Usaha Rumah Makan dan Restoran;
47. Izin Perhotelan;
48. Izin Hiburan Umum;
49. Izin Rekreasi;
50. Izin Olahraga Permanen;
51. Izin Penyelenggaraan Hiburan Umum dan Olahraga secara terbuka/tertutup bersifat insidentil; dan
52. Izin Usaha Perjalanan Wisata.
- b. Pelayanan perizinan penanaman modal pada BP2T meliputi
1. Pendaftaran penanaman modal;
2. kin prinsip penanaman modal;
3. Izin prinsip perluasan penanaman modal;
4. Izin prinsip perubahan penanaman modal;
5. Izin usaha tetap mencakup;
62. a). bidang usaha perindustrian;
63. b). bidang usaha perdagangan;
64. c). bidang usaha pertanian;
65. d). bidang usaha perkebunan;
66. e). bidang usaha petemakan;
67. f). bidang usaha kehutanan ;
68. g). bidang usaha pariwisata;
69. h). bidang usaha pertambangan dan energi;
70. i). bidang usaha perhubungan;
71. j). bidang usaha komunikasi dan informasi;
- k) .bidang usaha ketenagalcerjaan;
73. 1). bidang usaha pendidikan;
74. m).bidang usaha kesehatan; dan
75. n.) bidang usaha jasa lainnya.
6. kin usaha perluasan/penanaman modal; dan
7. 17in usaha penggabungan penanaman modal.
- (3) Pelayanan Perizinan dapat dilakukan untuk satu jenis perizinan tertentu atau beberapa perizinan yang berkaitan secara paralel.
- (4) Pelayanan beberapa Perizinan secara paralel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku ketentuan sebagai berikut
- a. satu permohonan berlaku untuk segala jenis perizinan yang dimohon;
- b. satu proses pemeriksaan dan peninjauan lapangan dilakukan untuk kepentingan semua jenis perizinan yang di mohon; dan
- c. setiap kelengkapan persyaratan digunakan untuk semua jenis perizinan yang dimohon.
- (5) Pelayanan perizinan penanaman modal yang dapat diproses di daerah adalah pelayanan perizinan Penanaman Modal Dalam Negeri.
- (6) Bidang usaha yang dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 5 diatur sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
- (7) Pelayanan non perizinan adalah berupa fasilitas/ keringanan yang dikeluarkan oleh BKPM RI sesuai Peraturan Menteri Keuangan, dan yang dapat dilaksanakan di daerah antara lain adalah :
- a. pelayanan Informasi tentang penanaman modal; dan
- b. pengaduan tentang penanaman modal.
PROSEDUR PELAYANAN PER1ZINAN Pagal 4
- (1) Prosedur Pelayanan Perizinan pada BP2T arinlah sebagai berikut :
- a. pemohon mendapatkan informasi dari petugas informasi tentang perizinan dan kemungkinan apakah termasuk perizinan, non perizinan dan perizinan pareticl atau perizinan penanaman modal yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. pemohon mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dan melengkapi persyaratan yang ditetapkan;
4. c pemohon menyerahkan formulir permohonan yang telah disediakan dan melengkapi persyaratan yang ditetapkan :
1. petugas pelayanan perizinan melakukan pendataan &amp; membuatkan tanda terima permohonan; dan
2. petugas pelayanan perizinan menyampaikan tanda terima kepada pemohon.
- d. petugas perizinan melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan kelengkapan persyaratan·
- e. jika tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
- f. jika lengkap, maka proses selanjutnya adalah petugas perizinan dapat langsung diproses naskah perizinan tanpa harus pemeriksaan lapangan dan dimintakan pertimbartgan teknis (rekomendasi) dari dims instansi terkait;
- g. kemudian ada juga perizinan yang harus melalui pemeriksaan teknis terlebih dahulu dengan cara :
1. petugas perizinan menyampaikan undangan permintaan kepada tim teknis untuk melakukan pemeriksaan teknis;
2. tim teknis melakukan pemeriksaan lapangan dan atau dilanjutkan dengan pembuatan berita acara pemeriksaan;
3. jika diperlukan, tim teknis dapat meminta dan merekomendasikan persyaratan teknis lainnya yang diperlukan sebagai kelengkapan perizinan;
4. hasil pemeriksaan teknis yang dilakukan oleh tim teknis dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan rekomendasi apakah perizinan dapat diizinkan atau tidak dan atau diizinkan dengan syarat tertentu.
- h. jika hasil rekomendasi tim teknis menyatakan bahwa perizinan ditolak atau ditangguhkan karena memerlukan penyesuaian persyaratan teknis maka :
1. petugas perizinan pada BP2T menyampaikan kepada pemohon bahwa perizinan yang dimohon ditolak atan ditangguhkan; dan
2. petugas perizinan pada BP2T membuat surat penolakan atau penangguhan.
- i. jika hasil rekomendasi tim teknis menyatakan bahwa perizinan disetujui, maka pemohon diwajibkan membayar retribusi atau pajak ke kasir BP2T;
- j. selanjutkan petugas perizinan memproses perizinan dengan membuatkan naskah perizinan·
- k. naskah perizinan yang sudah siap dimintakan paraf dari Kabid Pelayanan Perizinan, Kabid Pelayanan Non Perizinan, Kabid Pelayanan Perizinan Paralel, dan Sekretaris BP2T serta selanjutnya ditandatangani oleh Kepala BP2T; dan
1. atas perizinan yang telah ditandatangani Kepala BP2T, petugas perizinan menginformasikan kepada pemohon bahwa perizinan telah selesai beserta ketetapan retribusi atau pajak yang harus dibayarkan.
- (2) Sedangkan prosedur pelayanan perizinan penanaman modal pada BP2T adalah sebagai berikut :
2. a permohonan pelayanan penanaman modal disampaikan oleh pemohon dalam bentuk permohonan pendaftaran tertulis kepada Kepala BP2T Kota Banjarbaru, yang dilengkapi dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. permohonan pelayanan penanaman modal dapat disampaikan melalui SPIPISE;
- c. permohonan pendaftaran tertulis dimaksud dapat diterima atau ditolak setelah mendapat rekomendasi dari Tim Teknis yang membidangi penanaman modal;
- d. tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibentuk dengan Keputusan Walikota;
- e. setelah permohonan pendaftaran diterima maka diberi persetujuan awal penanaman modal yang ditandatangani oleh Kepala BP2T Kota Banjarbaru;
- f. selanjutnya pemohon mengajukan permohonan persetujuan Izin Prinsip kepada Kepala BP2T Kota Banjarbaru;
- g. apabila persyaratan permohonan Izin Prinsip lengkap maka dapat diterbitkan Izin Prinsip yang ditandatangani oleh Kepala BP2T Kota Banjarbaru;
- h. setelah pemohon mendapatkan Izin Prinsip, pemohon mengajukan permohonan tertulis untuk mendapatkan fasilitas yang ditujukan ke BKPM RI Jakarta
- i. surat Persetujuan Fasilitas yang didapat dari BKPM RI Jakarta merupakan salah sate persyaratan untuk mendapatkan Izin Usaha Tetap;
- j. dengan Surat Persetujuan Fasilitas tersebut pemohon dapat mengajukan permohonan Izin Usaha Tetap;
- k. bagi usaha di bidang jasa Izin Usaha Tetap dapat diterbitkan setelah ada Surat Persetujuan Fasilitas, sedangkan di bidang produksi Izin Usaha Tetap dapat diterbitkan setelah perusahaan tersebut produksi;
1. apabila persyaratan permohonan Izin Usaha Tetap lengkap maka dapat diterbitkan Izin Usaha Tetap yang ditandatangani oleh Kepala BP2T Kota Banjarbaru.
BAB IV - PROSEDUR PELAYANAN PER1ZINAN Pagal 4
Pasal 5
Prosedur pelayanan perizinan dan perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pa cal 4 dilaksanakan untuk pemberian perizinan barn, perluasan, perubahan dan penggabungan.
Pa cal 6
- (1) Bagan Sistem dan Prosedur pengurusan perizinan paket/parakl (lebih dari 1 perizinan) pada BP2T sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (2) Bagan Sistem dan Prosedur pengurusan perizinan fungsional pada BP2T (Pengecekan Lapangan) sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (3) Bagan Sistem dan Prosedur pengurusan non perizinan fungsional pada BP2T (Tanpa Pengecekan Lapangan) sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Walikota ini.
- (4) Bagan Sistem dan Prosedur pengurusan perizinan penanaman modal pada BP2T sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Walikota ini.

## Pasal 8

Persyaratan, mekanisme, jangka waktu penyelesaian dan besarnya biaya yang diperlukan untuk proses perizinan diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Walikota ini.

## BAB V

## TATA HUBUNGAN KERJA

## Pasal 9

- (1) Koordinasi antara BP2T dengan SKPD dalam pemerosesan perizinan dilakukan melalui pembentukan Tim Kerja Teknis yang terdiri dari perwakilan unsur SKPD yang memiliki kompetensi di bidangnya dan ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Segala jenis rekomendasi dan atau berita acara yang diperlukan sebagai persyaratan suatu perizinan dihasilkan/dibuat melalui mekanisme rapat koordinasi Tim Kerja Teknis.
- (3) Anggota Tim Kerja Teknis wajib menyusun dan melaporkan realisasi penyelenggaraan perizinan yang diselenggarakan pada BP2T kepada pimpinan SKPD yang bersangkutan sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan fungsinya sebagai bahan pengawasan, pengendalian dan pembinaan lebih lanjut.
- (4) Kepala BP2T wajib memberikan tembusan lampiran perizinan secara berkala kepada SKPD teknis terkait.
- (5) Kepala SKPD teknis terkait wajib menyampaikan hasil pembinaan pengawasan, pengendalian sekaligus rekomendasi tindakan yang diperlukan terhadap pelanggaran perizinan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Kepala BP2T sebagai bahan tindak lanjut.
- (6) Kepala BP2T wajib menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Kepala SKPD teknis terkait sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (7) Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu setiap SKPD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simflikasi.

## BAB VI

## PENGADUAN

## Pasal 10

- (1) Pemohon dapat menyampaikan pengaduan melalui petugas pengaduan apabila penyelenggaraan perizinan tidak memuaskan.
- (2) Pengaduan dapat dilakukan melalui loket, baik sccara lisan, tulisan atau media lain yang disediakan oleh BP2T.
- (3) Pengaduan yang disampaikan harus direspon dan ditindak lanjuti selambatlambatnya 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Sistem Mekanisme penanganan pengaduan sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII

## EVALUASI

## Pasal 11

BP2T wajib melakukan evaluasi melalui penelitian Indeks Kepuasan Masyarakat secara berkala sesuai Peraturan perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang independen.

## BAB VIII

## PELAPORAN

Pasal 12

Kepala BP2T wajib membuat laporan secara tertulis setiap I (satu) bulan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah tentang pelaksanaan penyelenggaraan perizinan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

## BAB IX

## KETENTUAN LAIN

Pasal 13

Apabila Kepala BP2T berbalangan, maka dalam rangka menjaga kelancaran pelayanan perijinan, Walikota menunjuk pajabat yang berwenang menandatangani perizinan.

## Pasal 14

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

## BAB X

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 15

- (1) Perizinan penanaman modal yang dilakukan sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin usaha penanaman modal;
- (2) Perjanjian penanaman modal yang dilakukan sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini, tetap berlaku sampai dengan berakhimya perjanjian tersebut;
- (3) Perizinan penanaman modal yang dalam proses penyelesaian di BKPM RI wajib menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.

## BAB XI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 22 Tahun 2011 tentang Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Banjarbaru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Diundangkan di Banjarbaru pada tanggai 8 Oktober

2012

SEKRETARIS DAERAH,

H. AHRIANI BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2012 NOMOR 20

## Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru

Ditetapkan di Banjarbaru padartanggal 8 Oktober 2012

WALIKOTA BANJARBARU *

M.RUZAIDIN NO R

Lampiren I

Peraturen Wellkota BenJarberu T "cnn ang e g r al 8 2° Okt 1. 0 8 1 % 1201 n 2012 2

## BAGAN SISTEM DAN PROSEDUR ( TATA ALIRAN ) PENGURUSAN PERIZINAN PARALEL ( LEBIH DARI 1 PERIZINAN ) PADA BP2T DI KOTA BANJARBARU

| | Baden Peterson Perijinan Terpadu (BP2T) | Baden Peterson Perijinan Terpadu (BP2T) | Baden Peterson Perijinan Terpadu (BP2T) | Baden Peterson Perijinan Terpadu (BP2T) | Tim Teknis | !Cask | DPPKAD | Keterangan |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Pentohon / Customers Customer Services | Pentohon / Customers Customer Services | Biding Perizinan Paralel | Sekretatis | Kepala BP2T | | | | |
| | 1 --. ... _. 11 tagtharr# 2 • Cek berkas sudah hangkap ( t 10 M) Berkas tidak lengkep •Buatkan surat penolakan pemmhonan izin (*ISM) ! + i •Serahkan balms (t 10M) .••••- ... •Mernbuat surat taglhan(t15M) •Sampaikan aural tagihan | Validasi 10 M) a berkas ( t - mendistribusikan surat ( t 2 H) I - Mengkoordinasikan Tim Teknis 4 | .i.paraf surat i 4 8 | ► lapangan( t 5 M) 6 7 •Repel teknia 4 | Twins Undangen lap • Rapat/cek Hadin Rapatkeit lap Lakukan pengecekan lapangan ( t 4 H ) •Buat BAP ( t 4 H ) - BAP dhoti* BAP diterima, membuat rekomendasi dgn lampiran : - Gambat situasi bangunan ( *2 D ) | Buat Wilda terima pembayaran • Bunt SPP (t 5M) • Salm! ke DPPKAD 1a- • • Serahkan MIMI J 4 boyar ke CS | | • Lama waMu PliaYanan • D = Day / Had • H = Hour / Jam •M = Minute /Monk |
| | 1 --. ... _. 11 tagtharr# 2 • Cek berkas sudah hangkap ( t 10 M) Berkas tidak lengkep •Buatkan surat penolakan pemmhonan izin (*ISM) ! + i •Serahkan balms (t 10M) .••••- ... •Mernbuat surat taglhan(t15M) •Sampaikan aural tagihan | - Cek Lepangan 1 | 9 | • | Twins Undangen lap • Rapat/cek Hadin Rapatkeit lap Lakukan pengecekan lapangan ( t 4 H ) •Buat BAP ( t 4 H ) - BAP dhoti* BAP diterima, membuat rekomendasi dgn lampiran : - Gambat situasi bangunan ( *2 D ) | Buat Wilda terima pembayaran • Bunt SPP (t 5M) • Salm! ke DPPKAD 1a- • • Serahkan MIMI J 4 boyar ke CS | | • Lama waMu PliaYanan • D = Day / Had • H = Hour / Jam •M = Minute /Monk |
| | 1 --. ... _. 11 tagtharr# 2 • Cek berkas sudah hangkap ( t 10 M) Berkas tidak lengkep •Buatkan surat penolakan pemmhonan izin (*ISM) ! + i •Serahkan balms (t 10M) .••••- ... •Mernbuat surat taglhan(t15M) •Sampaikan aural tagihan | ---•-•-•-- • • Paref surat penolakan -- -• ( t 5 M) - ... _. 4 | Pared Buret penolak - 10 | - 1. Tanda tenon aural penolakan - (*ION) | panetapan t 30 M ) | Buat Wilda terima pembayaran • Bunt SPP (t 5M) • Salm! ke DPPKAD 1a- • • Serahkan MIMI J 4 boyar ke CS | | - - - - - - • = ditolak - &Wilma - |
| | •CS named disbibusl berkas ke masing loket ijin fungsional (t15M ) | | | 12 | | Buat Wilda terima pembayaran • Bunt SPP (t 5M) • Salm! ke DPPKAD 1a- • • Serahkan MIMI J 4 boyar ke CS | Terlma setoren Berl bukti pent bayaran (t1D | - - - - - - • = ditolak - &Wilma - |
| | 4 •CS loket Sin fungsional bust naskah SK ( t 2 D ) I 15 | 17 Para( SK (t25M) | 15 Paraf SK ( t 5 M ) | -14.•ninth] tangan SK (550M) I | | Buat Wilda terima pembayaran • Bunt SPP (t 5M) • Salm! ke DPPKAD 1a- • • Serahkan MIMI J 4 boyar ke CS | | - - - - - - • = ditolak - &Wilma - |
| | 2* 4- •CS fungsional kumpulkan SK ke CS Paralel utk diserahkan ke pemohon ( t 30 M) | 19 | | | | Buat Wilda terima pembayaran • Bunt SPP (t 5M) • Salm! ke DPPKAD 1a- • • Serahkan MIMI J 4 boyar ke CS | | - - - - - - • = ditolak - &Wilma - |

WALIKOTA BANJARBAR

M. RUZAIDIN NOO

LampIran II

Peraturan Walikota Benjarbaru Nomor : 20 Tabun 2012 Tanggal :8 Oktober 2012

## BAGAN SISTEM DAN PROSEDUR ( TATA ALIRAN ) PENGURUSAN PERIZINAN FUNGSIONAL PADA BP2T DI KOTA BANJARBARU (PENGECEKAN LAPANGAN)

| Pemohon / Customers | BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BP2T) | BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BP2T) | BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BP2T) | BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BP2T) | BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BP2T) | Tim Teknls | Kesir | DPPKAD | Keterangan |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemohon / Customers | Customer Services | Bidang Pertzlnan | | Sekretaris | )(vale BP2T | Tim Teknls | Kesir | DPPKAD | Keterangan |
| | Mengajuken 1 .--• Permohonan ---"' berkas • tagihan tagihan (±10M) 2 •Cek brakes -• permohonan (t 20 M) •Registrasi berkas permohonan yang sudah lengkap (t 10 M) • Berkas tidak Lengkap • Membuat surat pengantar • Membuat swat penolakan pemiohonan izin --- ( t 15 M) --- • Serahkan berkas 4- ( ± 10 M) - Buat swat tagihan kepada pemohon 6 ke Instansi Teknis • A • •Terima bukti pembayaran 4 • Bust naskeh SK | •Validasl berkas (t 10 M) • Paraf aural pengantar • • Paraf aural penolakan (t 12 | 3 M) • | Tanda tangan swat pengantar Paraf swat Pendakan 5 7 1 | -----A 4 •Tanda tangan swat penolakan (± 1p NI) | • Cek • Survey • Bust r • • BAP I BAP I dasi i biaya I registrasi barks* lapangan I pengukuran BAP (t 4 H) &Mak &mime, membuat rekomen persetujuan dan perhitungan retribusi | • Drat tanda terime pembayaran • BuatSPP(t 5 M) 8 • Setor ke DPPKAD --A • Serahkan bukti 4 bayar ke CS | •Terima setoren • Bed bukti pem bayaran (±1D) | • Lama waktu palayanan tergantung pertInannya • D = Day / Had • H = Hour / Jam • M = Minute / Mend = dtterima ... - ditolak |

WALIKOTA BANJARBARU, f r M. RUZAIDIN NOO

Lempiren III : Peraturen WeRota Banlerbaru Nomor : 20 Tahun 2012 Tanana! : 8 Oktober2012

## BAGAN SISTEM DAN PROSEDUR ( TATA ALIRAN ) PENGURUSAN NON PERIZINAN FUNGSIONAL PADA BP2T DI KOTA BANJARBARU (TANPA PENGECEKAN LAPANGAN)

| Pemohon I | BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BP2T) | BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BP2T) | BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BP2T) | BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BP2T) | Tim Teknis | Kasir | DPPKAD | Keterangan |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Customers | Customer Services | ! Mang Non Perhtlnan | Sekretaris | Kepala BP2T | Tim Teknis | Kasir | DPPKAD | Keterangan |
| Mengajukan Permohonan •Min) teglhen • Bayer tagihan (t10M) Terima SK | 1 -1. •Cek beams . permohonan ( t 20 M) -, Ragistrasi berkas permohonan yang sudah lengkap (t 10 M) ... • • Berkas tidak Lengkap • Membuat surat pengantar ke Instansi Teknis | •Wilda& berkas ( t 10 M) •Paraf surat pengantar 2 | 3 ► Tends tangan surat pengantar | 4 | •Cak • Buat •Tanda / registrasi berkas rekomendasi persetujuan Wigan rekomendasi (2 H) | Bust tends terima pembayaran •BuatSPP(t 5 M) •Setor ke DPPKAD --h •Serahkan bukti 4-8-- bayer ke CS | 8 •Teti1118 setoran •Bert bukti peen bayeran (t1D ) | •tame waktu Pe1aYanan tergantung •0 = Day / Hari • H = Hour / Jam •M = Minute / Mend perijinannya |
| Mengajukan Permohonan •Min) teglhen • Bayer tagihan (t10M) Terima SK | -Membuat tagihan pembayaran 6 . | | 5 | | •Cak • Buat •Tanda / registrasi berkas rekomendasi persetujuan Wigan rekomendasi (2 H) | Bust tends terima pembayaran •BuatSPP(t 5 M) •Setor ke DPPKAD --h •Serahkan bukti 4-8-- bayer ke CS | 8 •Teti1118 setoran •Bert bukti peen bayeran (t1D ) | •tame waktu Pe1aYanan tergantung •0 = Day / Hari • H = Hour / Jam •M = Minute / Mend perijinannya |
| Mengajukan Permohonan •Min) teglhen • Bayer tagihan (t10M) Terima SK | •Tswana bukti pembayaran 4 • Bust naskah SK I 11 . | 12 | 7 | 1 | •Cak • Buat •Tanda / registrasi berkas rekomendasi persetujuan Wigan rekomendasi (2 H) | Bust tends terima pembayaran •BuatSPP(t 5 M) •Setor ke DPPKAD --h •Serahkan bukti 4-8-- bayer ke CS | 8 •Teti1118 setoran •Bert bukti peen bayeran (t1D ) | •tame waktu Pe1aYanan tergantung •0 = Day / Hari • H = Hour / Jam •M = Minute / Mend perijinannya |
| Mengajukan Permohonan •Min) teglhen • Bayer tagihan (t10M) Terima SK | 15 ". Serahkan SK (±30M) | •Validasi SK •Paraf SK 14 | .Paraf SK .-----ii• (t 5M) | Tanda tanganSK ( t 5 M ) | •Cak • Buat •Tanda / registrasi berkas rekomendasi persetujuan Wigan rekomendasi (2 H) | Bust tends terima pembayaran •BuatSPP(t 5 M) •Setor ke DPPKAD --h •Serahkan bukti 4-8-- bayer ke CS | 8 •Teti1118 setoran •Bert bukti peen bayeran (t1D ) | •tame waktu Pe1aYanan tergantung •0 = Day / Hari • H = Hour / Jam •M = Minute / Mend perijinannya |

WALIKOTA BANJARBARU,


Lampiran IV : Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor : 20 Tahun 2012 Tanggal :8 Okt ober2012

## BAGAN SISTEM DAN PROSEDUR TATA ALIRAN PENGURUSAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL PADA BP2T KOTA BANJARBARU

| Pemohon / Customers | BP2T | BP2T | BP2T | BP2T | Tim Teknis | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| | Customer Services | Kabid | Sekretaris | Kepala BP2T | | Keterangan |
| 1 Mengajukan Pem7htnan Konsultasi & Mengisi Blangko (± 20 M) Pendaftaran | -Cek berkas pornohonan (± 20 M) - Berkas tidak lengkap *-- - - - - - - - - - Registrasi beim & mengisi blangko (t 15 M) - Membuat Surat Pengantar Rekomendasi & naskah SK (± 15 M) - Berkas masuk ke ruang Kabid (±3M) ---0. 2 - Caraka mengirim berkas ke 4- 3 - instansi Teknis (±20 M) | -Midas' berkas (±5 M) - Tanda tangan surat pengantar (t 2 M) | 4 | * | - Cek dan Validasi berkas - Cek Lapangan & tanda tangan rekomendasi (t 1 D) - berkas kemball ke BP2T | 0 = Day/harl H = Hour/jam M = Minute/malt --. aerials |
| Investor/ 8 | Berkas Izin prinsip - Berkas Izin PlinsiP slap disampaikan 4 | Paraf kabid 6 7 | Paraf Sekretaris | Wanda tangan Izin Pan*, Kepala BP2T --fa 15 M) | - Cek dan Validasi berkas - Cek Lapangan & tanda tangan rekomendasi (t 1 D) - berkas kemball ke BP2T | 0 = Day/harl H = Hour/jam M = Minute/malt --. aerials |
| Pengusaha 4-- Pengusaha ke BKPM Jakarta mengurus fasilitas, setelah mendapat fasiTitas lalu disampaikan 9 ke BP2T -I. | kepada pengusaha/ investor - Membuat surat pengantar ke BKPM untuk mendapatkan fasilitas (± 15 M) - !An Usaha Tetap dapat diterbitkan kalau | 10 | Paraf Sekretraris | Wanda tangan Surat Izin Usaha Tetap oleh kepala BP2T | - Cek dan Validasi berkas - Cek Lapangan & tanda tangan rekomendasi (t 1 D) - berkas kemball ke BP2T | 0 = Day/harl H = Hour/jam M = Minute/malt --. aerials |
| Investor menerima 11 Berkas I* Usaha "' | perusahaan tersebut bergerak di bidang jasa. (membuat naskah irin usaha + 15 M) - Jika perusahaan tersebut bergerak di bidang industri maka izin usaha diter- Wan setalah perusahaan produksi - Berkas Izin Usaha Tetap slap disampaikan kepada pengusahaf investor *- | Validasi berkas (±5 M) Paraf kabid (± 3 M) 11 | | (± 15 M) | - Cek dan Validasi berkas - Cek Lapangan & tanda tangan rekomendasi (t 1 D) - berkas kemball ke BP2T | 0 = Day/harl H = Hour/jam M = Minute/malt --. aerials |
| Tetap | - Serahkan SK (± 2 k4) | | | | - Cek dan Validasi berkas - Cek Lapangan & tanda tangan rekomendasi (t 1 D) - berkas kemball ke BP2T | 0 = Day/harl H = Hour/jam M = Minute/malt --. aerials |

WALIKOTA BANJARBARU,


Lampiran V : Peraturan Walikota Banjarbaru

Nomor : 20 Tahun 2012

Tanggal : 8 Olct ober

2012

## PERSYARATAN, MEKANISME, JANGKA WAKTU PENYELESAIAN DAN MAYA YANG DIPERLUKAN

## Kelompok Ketmakotaan

## 1.) IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (FMB)

## A. Dasar Hukum

1. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 35 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27 )

## B. Persyaratan :

1. Menyampaikan surat permohonan 1MB kepada Walikota yang ditandatangani oleh pemohon di Ong materai Rp. 6.000 (enam ribu);
2. fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku
3. Fotocopy Sertifikt tanah/ SKPT/Segel
4. Surat mengenai kejelasan Status Tanah (apabila menggunakan Tanah orang lain) yang dibuat dihadapan Notaris
5. Fotocopy Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan yang terbaru
6. Rekomendasi dari kecamatan setempat (yang asli)
7. Rekomendasi dari kelurahan setempat(yang asli)
8. Surat Keterangan tidak berkeberatan dari tetangga sebelah menyebelah (kiriIcarian dan Muka-belakang)
9. Gambar bangunan (tampak depan-belakang &amp; samping kiri - kanan)
10. Fotocopy IPPT dan Ijin lokasi (bila luas tanah &gt; 2.500 m 2
11. Surat Kuasa bagi yang dikuasakan dan dilegalisasi oleh Notaris

## C. Mekanisme

1. Pengajuan permohonan 1MB kepada Walikota melalui BP2T dengan dilampiri semua persyaratan;
2. Pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan izin;
3. Peninjauan Lapangan oleh tim lapangan;
4. Rekomendasi Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Banjarbaru
5. Penetapan dan perintah bayar retribusi;
6. Pembuatan SK Izin;
7. Penyerahan Izin.

## D. Jangka Waktu Penyelesaian

7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah persyaratan lengkap.

## B.3. Tidak Permanen

- a. Bangunan GLYPH&lt;9&gt;

Rp. 1.500,-/m 2

- b. Pagar

Rp. 500,-/m 2

- c. Jembatan GLYPH&lt;9&gt;

Rp. 1.500,-/m 2

- d. Turap Siring

Rp. 500,-/m 2

- e. Rabat/ selasar

Rp. 500,-/m 2

Selain membangun yang sifatnya non komersial dan komersial retribusi dikenalcan jugs kepada :

1. Kolam

Rp. 2.000,-/btg

Rp. 1.000,-/btg

- a. Kolam renang mewah GLYPH&lt;9&gt;Rp. 7.000,-/m3

- b. Kolam renang biasa

GLYPH&lt;9&gt; Rp. 5.000,-/m3

- c. Kolam renang sederhana

GLYPH&lt;9&gt; Rp. 4.000,-/m3

2. Pemasangan Tower BTS/ Tiang Listrik/ Telepon/ Antena

- a. Pemasangan Tower GLYPH&lt;9&gt;

Rp.100.000,-/m 3

- b. Pemasangan Tiang Listrik

GLYPH&lt;9&gt; Rp. 3.000,-/btg

- c. Pemasangan Tiang Telepon

GLYPH&lt;9&gt;

- d. Pemasangan Tiang Antena

- Komersil

Rp. 5.000,-/m 2

- Non Komersil

Rp. 1.000,-/m 2

- e. Pemasangan Tiang TV Kabel

3. Pemasangan Kabel

- a. Kabel listrik bawah tanah

GLYPH&lt;9&gt; Rp. 6.000,-/m 2

- b. Kabel listrik di atas tanah

GLYPH&lt;9&gt; Rp. 3.500,-/m 2

- c. Kabel telepon bawah tanah

GLYPH&lt;9&gt;

Rp. 6.000,-/m 2

- d. Kabel telepon di atas tanah

GLYPH&lt;9&gt;

Rp. 3.500,-/m 2

4. Pemasangan Landasan Mesin

- a. Beton bertulang

GLYPH&lt;9&gt;

Rp. 15.000,-/m 2

- b. Beton tidak bertulang

GLYPH&lt;9&gt; Rp. 8.000,-/m 2

5. Gorong-gorong Jembatan

- a. Gorong-gorong tunggal dibawah 70 cm

GLYPH&lt;9&gt; Rp. 1.500,-/m 2

- b. Gorong-gorong tunggal diatas 70 cm

GLYPH&lt;9&gt; Rp. 2.500,-/m 2

- c. Gorong-gorong plat beton tinggi dibawah I m

- Rp. 3.000,-/m 2

- d. Gorong-gorong plat beton tinggi lebih 1 m

GLYPH&lt;9&gt; Rp. 3.500,-/m 2

- e. Jembatan plat lantai beton

GLYPH&lt;9&gt;

Rp. 4.000,-/m 2

- F. Jembatan konstruksi baja

Rp. 3.500,-/m 2

- g. Jembatan gelagar besi

Rp. 3.000,-/m 2

## E. Biaya yang diperlukan

A. Bangunan Komersial

## A.1. Permanen

- a. Bangunan GLYPH&lt;9&gt;

Rp.15.000,-/m 2

- b. Pagar GLYPH&lt;9&gt;

Rp.11.500,-/m 2

- c. Jembatan GLYPH&lt;9&gt;

Rp.11.000,-/m 2

- d. Turap siring

GLYPH&lt;9&gt;

Rp. 9.000,-/m 2

- e. Rabet / selasar

GLYPH&lt;9&gt;

Rp. 5.000,-/m 2

- A.2. Semi Permanen

- a. Bangunan GLYPH&lt;9&gt;

Rp.11.000,-/m 2

- b. Pagar GLYPH&lt;9&gt;

Rp. 5.000,-/m 2

- c. Jembatan GLYPH&lt;9&gt;

Rp. 9.000,-/m 2

- d. Turap Siring

GLYPH&lt;9&gt;

Rp. 5.000,-/m 2

- e. Rabet / selasar

GLYPH&lt;9&gt;

Rp. 4.000,-/m 2

## A.3. Tidak Permanen

- a. Bangunan GLYPH&lt;9&gt;

Rp. 5.000,-/m 2

- b. Pagar GLYPH&lt;9&gt;

Rp. 2.500,-/m 2

- c. Jembatan GLYPH&lt;9&gt;

Rp. 5.000,-/m 2

- cl. Turap Siring

Rp. 2.500,-/m 2

- e. Rabet/ selasar

Rp. 2.500,-/m 2

- B. Bangunan Non Komersial

## B.1. Permanen

- a. Bangunan

- b. Pagar

- c. Jembatan

- d. Turap siring

- e. Rabet / selasar

## B.2. Semi Permanen

- a. Bangunan

- b. Pagar

- c. Jembatan

- d. Turap Siring

- e. Rabet / selasar

Rp. 5.000,-/m 2

Rp. 3.000,-/m 2

Rp. 3.500,-/m 2

Rp. 3.000,-/m 2

Rp. 1.500,-/m 2

Rp. 3.500,-/m 2

Rp. 1.500,-/m 2

Rp. 3.000,-/m 2

Rp. 1.500,-/m 2

Rp. 1.000,-/m 2

6. Tangki Air

Rp. 10.000,-/bh

Rp. 15.000,-/bh

- a. Volume 1 s/d 3 m 3

- b. Volume 3 m 3 ke atas

7. Tempat Tangki Minyak Terpendam

- a. Diameter 0 s/d 1 meter

- b. Diameter 1 s/d 2 meter

- c. Diameter 2 meter ke atas

8. Billboard (Bangunan reklame)

Rp. 20.000,-/m

Rp. 25.000,-/m

Rp. 50.000,-/m

Rp. 50.000,-/m

## 2). IZIN REKLAME

## A. Dasar Hukum

1. Perda Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Rekiame
2. Perth Kota Banjarbaru No. 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemasangan Rekiame.
3. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 34 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelakcanaan Perth Kota Banjarbaru Nomor 03 Tabun 2000 tentang Pajak Rekiame.

## B. Persyaratan :

## Ijin Baru

1. Menyampaikan surat pennohonan pemasangan reklame kepada Walikota yang ditandatangani oleh pemohon di atas materai 6.000 (enam ribu);
2. Melampirkan surat kuasa apabila pengurus perijinan dikuasakan kepada orang lain ;
3. Melampirkan fotocopy KTP pemohon;
4. Melampirkan fotocopy akte pendirian dan NPWP bagi perusahaan yang berbadan hukum;
5. Melampirkan surat pernyataan kesediaan menanggung resiko dan khusus reklame berukuran besar diwajibkan mengasuransikan bangunan reklame;

a.Perjanjian sewa menyewa b.perjanjian pinjam pakai

- c.perjanjian dalam bentuk lain
6. Menyampaikan akte otentik yang menerangkan hubungan hukum antara pemohon dengan objek tanah dalam hal pemohon bukan pemilik tanah, dalam bentuk:
7. Melampirkan denah lokasi, design dan perhitungan konstruksi. Untuk reklame besar perhitungan konstruksi dari tenaga ahli yang memiliki Surat Ijin Bekerja Perencana;
8. Menyerahkan jaminan bongkar berupa deposito (besamya 10% dari nilai konstruksi);
9. Melampirkan Company Profile (data perusahaan) khusus untuk reklame berukuran besar

## Ijin Perpanjangan

1. Menyampaikan surat permohonan perpanjangan ijin pemasangan reklame kepada Walikota yang ditandatangani oleh pemohon di atas materai 6.000 (enam ribu);
2. Melampirkan surat kuasa apabila pengurus perijinan dikuasakan kepada orang lain ;
3. Melampirkan fotocopy KTP pemohon;
4. Melampirkan fotocopy akte pendirian dan NPWP bagi perusahaan yang berbadan hukum;
5. Melampirkan surat pemyataan kesediaan menanggung resiko dan khusus reklame berukuran besar diwajibkan mengasuransikan bangun bangunan reklame;
- a. Perjanjian sewa menyewa
- b. perjanjian pinjam pakai
- c. perianjian dalam bentuk lain
6. Melampirkan fotocopy ijin terdahulu dan bukti setor surat pemberitahuan pembayaran;
7. Melampirkan berita acara atau bukti lain telah melakukan pemeriksaan berkala yang dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali;

## C. Mekanisme

1. Pengajuan permohonan kepada Walikota melalui BP2T dengan dilampiri semua persyaratan;
2. Pemeriksaan kelengkapan permohonan;
3. Peninjauan Lapangan oleh tim teknis BP2T;
4. Peninjauan lapangan oleh Tim Teknis wakil dari Dims PU dan Perumahan dan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Tata Ruang Kota Banjarbaru ;
5. Rekomendasi Dinas PU dan Perumahan Kota Banjarbaru;
6. Penetapan dan perintah bayar retribusi;
7. Pembuatan SK Izin Reklame;
8. Penyerahan SK Izin.

## D. Jangka Waktu Penyelesaian) hari kerja

1 (satu) hari kerja terhitung setelah persyaratan lengkap, namun untuk reklame yang perlu rekomendasi dari Dinas PU &amp; Perumahan waktu penyelesaiannya 7 (tujuh) hari kerja.

## E. Biaya yang diperlukan

Perhitungan Biaya Reklame

## (PxL)xRp ... /tahun x sisi x buah

1. Papan Nama,

Han

Rp. 350,-

Bulan

Rp. 4.500,-

Tahun

Rp. 40.000,-

2. Neon Box, Baliho, Mini Billboard dan Billboard Hari

Rp. 500,-

Bulan

Rp. 6.500,-

Tahun

Rp. 55.000,-

3. Reklame Kendaraan / Mobil Box Rp.45.000,-/m 2

4. Reklame bervvujud / Balon Udara

Hari

Bulan

Tahun

## 3.) IZIN GANGGUAN (HO)

## A. Dasar Hukum

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 33 Tambahan Lampiran Daerah 25)

## 13. Persyaratan :

## Ijin Baru

1. Mengisi blanko permohonan yang swlah disMiakan, diketahui oleh Ketua RT, Kepala Kelurahan &amp; disetujui tetangga kiri-kanan &amp; muka-belakang;
2. Fotocopy KTP pemohon yg masih berlaku;
3. Fotocopy tanda Tunas PBB tahun akhir;
4. Fotocopy 1MB Rumah atau bangunan;
5. Fotocopy Sertifricat Tanah / SKT, Segel;
6. Fotocopy akta Notaris bagi yang berbadan hukum (1 lembar);
7. Surat Rekomendasi Camat dan bagi yang membuat Izin HO harus melampiri Surat Pengumuman Camat (1 lembar);
8. Mengisi blanko surat pengelolaan lingkungan (SPPL) 2 lembar;
9. Pas photo/gambar ukuran 3x4 cm.

## Ijin Perpanjangan :

1. Membuat surat pemyataan apabila sebelah menyebelah tidak ada perubahan dan luas ucaha tidak ada perubahan diatas materai Rp.6.000,-
2. Fotocopy KTP yang masih berlaku
3. Fotocopy Akta Notaris (bagi yang berbadan hokum)
4. gambar/ Denah/ Peta Lokasi Perusahaan/ Tempat Usaha
5. Pas Photo/Gambar ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga)lembar
6. SK HO terdahulu (asli)

## C. Mekanisme

1. Pengajuan permohonan kepada Walikota melalui BP2T dengan dilampiri semua persyaratan;
2. Pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan izin;
3. Peninjauan Lapangan;
4. Rekomendasi Kantor LH;
5. Penetapan dan perintah bayar retribusi ;
6. Pembuatan SK Izin;
7. Penyerahan Izin.

## D. Jangka Waktu Penyelesaian

2 (dua) hari kerja terhitung setelah persyaratan lengkap

Rp. 10.000,-

Rp. 65.000,-

Rp. 450.000,-

## E. Biaya yang diperlukan

- Perhitungan tarif retribusi

RIG = TL x IL x TG x JU

## Keterangan

RIG = Retribusi Izin Gangguan

- TL = Tarif lingkungan adalah besarnya pungutan per m2 dari luas ruang usaha meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai kondisi lingkungan

- IL = Indeks Lokasi adalah indeks yang didasarkan pada klasifilcasi jalan Dengan parameter :

- Jalan utama dengan nilai = 3

- Jalan Sekunder dengan nilai = 2

- Jalan lingkungan dengan nilai = 1

- IG = Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dengan parameter

- Gangguan besar dengan nilai

= 5

- Gangguan menengah dengan nilai = 4

- Gangguan kecil dengan nilai

= 3

- Gangguan kecil tidak penting dengan nilai =

2

- Gangguan Insidentil dengan nilai

=1

- JU = Jasa usaha merupakan pengelompokan usaha yang meliputi jenis dengan parameter sesuai luas ruang usaha

## Tarif Lingkungan adalah :

A. Jasa

Bengkel

- Las, dico, dll

Rp. 1.500,-

Service kendaraan bermotor

Rp. 1.500,-

Setrum

Rp. 1.500,-

Pemarut Kelapa Menggunakan Mesin, Service

alat-alat elektronik

Rp. 1.100,-

Percetakan/ Offset / Sablon

Rp. 1.500,-

Bioskop / Bioskop Mini

Rp. 2.000,-

Studio musik

Rp. 1.500,-

Karaoke, Cafe, Pub

Rp. 3.000,-

- Pertunjukan Keramaian/ Permainan ketangkasan (Time zone, playstation)

Rp. 1.500,-

- Billyard, dll

Futsal

Rp. 1.500,-

Hotel Melati, Losmen, Penginapan

Rp. 1.500,-

Hotel berbintang

Rp. 2.500,-

Pemondokan Permanen atau semi permanen

Rp. 1.000,-

Tempat Pengumpul barang, barang bekas/

Rp. 1.500,-

Besi/ Logam dan Plastik

Tempat pencucian mobil

Rp. 1.500,-

Klinik/ Balai Pengobatan/ Poliklinik

Rp. 2.000,-

Tempat parkir dikter swasta/ Perorangan Stock File

Rp. 1.500,-

Rp. 3.000,-

Salon Kecantikan,Refleksi

Rp. 1.500,-

Pergudangan

Rp. 2.000,-

Laundry

Rp. 1.000,-

Pengelolaan aspal (Aspal) mixing planat (AMP) pengelolaan semen (Beaching Plant) Rp. 500,-

## B. Perdagangan

Rp. 1.500,-

Rp. 1.000,-

Rp. 1.500,-

Rp. 1.500,-

Rp. 1.500,-

Rp. 1.500,-

Rp. 1.500,-

Rp. 1.500,-

Rp. 1.500,-

Rp. 1.500,-

Rp. 2.000,-

Rp. 1.500,-

Rp. 2.000,-

Rp. 1.000,-

Rp. 1.000,-

Rp. 1.500,-

Rp. 3.000,-

Rp. 1.500,-

Rp. 1.000,-

Rp. 1.500,-

Rp. 1.500,-

Rp. 1.500,-

Rp. 1.500,-

Rp. 1.500,-

Rp. 1.500,-

Rp. 1.500,-

Rp. 1.500,-

Rp. 1.500,-

Rp. 1.500,-

Rumah Makan/ Restauran/ Depot

Waning Makan dan Minum

Penjual bahan kimia/ Saprodi

Catering/ Pemborongan makanan

Tempat Penumpukan Penjualan/barang

Apotik/ Toko

Industri Kecil /Rumah tangga

Penggilingan Padi

Pembuatan Batako, Bata, Tegel

Sawmill/Wantilian

Sircle/Mesin Ketam/Pemecah batu

Pembuatan Meubel Krosen dll

Industri Besar/ Pabrik

Pendulangan Intan/emas/ Emas/ Semi Mekanis

Panda . ' Besi

Tempat pembuatan Bak dari Mobil

SPBU

Eceran BBM &amp; Daya tampung 50 s/d 5000 liter

Tempat Perjualan Kayu / Rupa-rupa Bahan Bangwaan

## C. Peternakan dan Pertanian

Usaba Ternak Ayam

Usaha &amp; penangkaran lakan di perairan umum Usaha budidaya ikan tambak

Usaha penyamakan kulit

Rumah Usap Karet

Usaha pembibitan

Usaha Petemakan, Penggemukan Sapi, Kambing

Rumah Potong Hewan

Usaha Sarang burung walet

## Kelompok Perdagangan

## 1.) SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

## A. Dasar Hukum

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertains Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2002 tentang Izin Industri dan Perdagangan serta Pendaftaran Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005 Nomor 7 Seri C Nomor Seri 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3).

## B. Persyaratan Utama :

Untuk Ijin baru dan perpanjangan syaratnya sama 1. Surat Permohonan Izin;

2. Fotocopy Akte pendirian Perusahaan (Bagi yang Berbadan Hukum);
3. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
4. Fotocopy Izin tempat Usaha (SITU);
5. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
6. Pas Photo ukuran 4x6 (3 Lembar);
7. Materai Rp 6.000,- (3 Lembar);
8. Neraca akbir Perusahaan;
9. Khusus PT, Laporan Ne