PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Nomor 02 Tahun 1945 tentang PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PELAKU UTAMA KEGIATAN PERIKANAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 02 TAHUN
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PELAKU UTAMA KEGIATAN PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG TIMUR
- a. bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama;
- b. bahwa pelaku utama kegiatan. perikanan adalah nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemasar hasil perikanan, dan masyarakat yang melakukan usaha di bidang perikanan beserta keluarga intinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Utama Kegiatan Perikanan.
1.
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2690);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur Dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor N^rnor 4^ h Lembaran Ne§ara Republik Indonesia Nomor 4443) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republfk Nepa'68^ 2004 Nomor' 154&gt; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem enyu uhan Pertaman, Perikanan, dan Kehutanan 92 ^aml^^ *epubHk lndonesia Tahun 2006 Nomor 4660)1 an aran Negara RePublik Indonesia Nomor
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik ndonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. tentang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 t~ ' engelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Keciï (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undana Tahun ^ubl.Mndnn^ 2, Tambahan Lembaran Negara
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 2007atNS Negara RePublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); ^pupiiK
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang tZ 20091 N°Sial o Negara RePubllk Indonesia lahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); g
12. Undang-Undang Nomor 32Tahun 2009 tentang Perlmdungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Umbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor Nomor 5059)^ Negara RePublik Indonesia 140 Lembaran
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran egdra Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republic N-al^RelS N°m°r 244' Tambahan Lembaran telfh diubah 5587)' seba§a™ana telah diubah beberapa kali . terakhir dengan Undana Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Ne|ara Repubhk "donesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 14/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
dan
BUPATI LAMPUNG TIMUR,
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PELAKU UTAMA KEGIATAN PERIKANAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kcpala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Lampung Timur.
5. Perlindungan adalah setiap upaya yang dilaksanakan pemerintah daerah secara sistematis, terstruktur dan massif dalam rangka mcnciptakan iklim usaha yang kondusif bagi masyarakat nelayan dan Pembudidaya ikan.
6. Pemberdayaan adalah setiap upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha tehadap sektor kelautan dan perikanan sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha tangguh dan mandiri bagi kesejahteraannya sendiri serta dapat berpartisipasi secara aktif dalam keseluruhan proses pembangunan.
7. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Perlindungan dan pemberdayaan pelaku utama kegiatan perikanan dilaksanakan
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3
Perlindungan dan pemberdayaan pelaku utama kegiatan perikanan bertujuan :
- a. menciptakan kepastian dan keadilan bagi pelaku utama kegiatan perikanan dalam berwirausaha;
- b. peningkatan kesejahteraan pelaku utama kegiatan perikanan;
- c. memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan dan pemberdayaan pelaku utama kegiatan perikanan;
- d. melaksanakan tanggungjawab pemerintah daerah dalam melindungi dan mensejahterakan pelaku utama kegiatan perikanan.
TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG
BAB III - TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG
Pasal 4
Pemerintah daerah menjadi penanggungjawab penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan pelaku utama kegiatan perikanan.
BAB III - TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG
Pasal 5
Tanggungjawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan pelaku utama kegiatan perikanan meliputi :
- a. pengawasan dan penegakkan hukum di wilayah pelaksanaan kegiatan pelaku utama kegiatan perikanan;
- b. mitigasi terhadap kemungkinan timbulnya bencana yang dapat berdampak luas ataupun sektoral bagi pelaku utama kegiatan perikanan;
- c. peningkatan kesadaran pelaku utama kegiatan perikanan dalam pemanfaatan sumber daya laut dan perikanan secara selaras dan bcrkelanjutan.
BAB III - TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG
Pasal 6
Wewenang pemerintah daerah. dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayan pelaku utama kegiatan perikanan meliputi :
- a. menentukan wilayah yang dapat menjadi pemukiman pelaku utama kegiatan perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. pemetaan sarana dan prasana produksi pelaku utama kegiatan perikanan;
- c. relokasi pelaku utama kegiatan perikanan dari daerah rawan bencana;
- d. melaksanakan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumber daya ikan;
- e. melaksanakan kebijakan dalam rangka pcmberdayaan pelaku utama kegiatan perikanan;
- f. menetapkan dan melaksanakan kebijakan pungutan perikanan kapal nelayan di atas 5 gross ton;
- g. membentuk dan membina kelompok pelaku utama kegiatan perikanan sesuai wilayah pemukiman dan jenis usaha perikanan;
- h. identifikasi dan pemberian identitas pelaku utama kegiatan perikanan;
- i. mengumpulkan dan menyalurkan dana yang bersumber dari dana tanggungjawab sosial perusahaan dan lingkungan.
TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN LINGKUNGAN
BAB IV - TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN LINGKUNGAN
Pasal 7
- (1) Setiap perusahaan yang berada di lingkungan pelaku utama kegiatan perikanan dan/ atau usaha pokoknya berkait langsung dengan pelaku utama kegiatan perikanan, bertanggungjawab menyisihkan sebagian dari laba usahanya untuk perlindungan dan pcmberdayaan pelaku utama kegiatan perikanan yang diselenggarakan pemerintah daerah.
- (2) Dana yang bersumber dana tanggungjawab sosial perusahaan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan perusahaan kepada lembaga yang dibentuk pemerintah daerah.
BAB IV - TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN LINGKUNGAN
Pasal 8
Dana tanggungjawab sosial perusahaan dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dialokasikan bagi pelaku utama kegiatan perikanan yang digunakan untuk :
1. pembangunan sarana prasarana fasilitas umum dan sosial;
2. kegiatan sosial, agama dan kemasyarakatan;
3. modal usaha bagi pelaku utama kegiatan perikanan yang tidak mampu;
4. beasiswa bagi anak pelaku utama kegiatan perikanan;
5. membiayai keadaan darurat sosial dan bencana alam; dan
6. membiayai pendampingan bagi pelaku utama kegiatan perikanan yang bermasalah dengan hukum. ·
PELAKU UTAMA KEGIATAN PERIKANAN
BAB V - PELAKU UTAMA KEGIATAN PERIKANAN
Pasal 9
- ## BAB VI
PERLINDUNGAN
Bagian Kesatu Perlindungan Hukum
BAB V - PELAKU UTAMA KEGIATAN PERIKANAN
Pasal 10
- (1) Pemerintah daerah melakukan perlindungan hukum secara preventif dan represif.
- (2) Perindungan hukum secara preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka peningkatan kesadaran pelaku utama kegiatan perikanan untuk menjalankan usaha perikanan sesuai peraturan perundangundangan.
- (3) Perindungan hukum secara repressif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dalam rangka pembelaan hak-hak hukum pelaku utama kegiatan perikanan yang berhadapan dengan hukum, baik melalui pendampingan di muka peradilan dan/ atau bentuk bantuan hukum lainnya di luar pengadilan.
Bagian Kedua Perlindungan Non Hukum
BAB V - PELAKU UTAMA KEGIATAN PERIKANAN
Pasal 11
- (1) Pemerintah daerah melakukan mitigasi bencana alam, non alam dan bencana sosial yang patut diduga berdampak pada rendahnya pendapatan pelaku utama kegiatan perikanan.
- (2) Pemerintah daerah membebaskan biaya pengobatan dan perawatan pelaku utama kegiatan perikanan korban bencana alam dan/ atau bencana sosial.
- (3) Pemerintah daerah dapat merelokasi pelaku utama kegiatan perikanan korban bencana alam dan sosial dengan mcnyediakan lahan dan/atau penataan kembali pemukiman yang sesuai dengan karakteristik pelaku utama kegiatan perikanan.
BAB V - PELAKU UTAMA KEGIATAN PERIKANAN
Pasal 12
- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi dan memberi kemudahan pelaku utama kegiatan perikanan untuk mendapatkan bantuan non tunai, termasuk bantuan dari pihak ketiga.
- (2) Bantuan non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bantuan fisik berupa sarana dan prasaran yang terkait dengan üsaha perikanan antara lain, tetapi tidak terbatas pada sarana apung atau kapal, alat tangkap ikan dan perlengkapannya serta sarana produksi perikanan yang dapat menunjang usaha budi daya perikanan.
BAB V - PELAKU UTAMA KEGIATAN PERIKANAN
Pasal 13
Perlindungan hukum dan non hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
BAB V - PELAKU UTAMA KEGIATAN PERIKANAN
Pasal 14
Pemerintah daerah menetapkan rencana tata ruang' dan wilayah sesuai zonasi yang aman dan nyaman untuk pemukiman nelayan dan pembudidaya ikan yang didukung dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum.
PEMBERDAYAAN
BAB VII - PEMBERDAYAAN
Pasal 15
- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan kegiatan berbasis pada peningkatan kesejahteraan, kemandirian pelaku utama kegiatan perikanan serta tepat sasaran.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pelatihan dan/atau penyuluhan pelaku utama kegiatan perikanan;
- b. pelatihan pelaku utama kegiatan perikanan terampil meningkatkan nilai jual basil perikanan;
- c. pendampingan oleh penyuluh lapangan dan/atau sarjana pendamping;
- d. pemerintah daerah sebagai penjamin dalam pemberian kredit usaha perikanan bagi pelaku utama kegiatan perikanan;
- e. pembinaan usaha dari hulu ke hilir, dari penangkapan proses dan pemasaran.
- (3) Kredit usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk tunai yang peruntukkan dialokasikan pembelian modal usaha antara lain sarana dan prasarana penangkapan ikan.
BAB VII - PEMBERDAYAAN
Pasal 16
- (1) Pelaku utama kegiatan perikanan dapat memperoleh manfaat dari dana bergulir yang disediakan pemerintah daerah.
- (2) Dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pinjaman tanpa bunga yang digunakan untuk ongkos produksi.
- (3) Jaminan yang digunakan dalam pemberian dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sarana perikanan yang dimiliki kelompok pelaku utama kegiatan perikanan.
- (4) Dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam program pemberdayaan masyarakat.
BAB VII - PEMBERDAYAAN
Pasal 17
Pemerintah daerah mengalokasikan dana tanggungjawab sosial perusahaan dan lingkungan bagi pelaku utama kegiatan perikanan dengan peruntukkan:
- a. pembangunan sarana prasarana fasilitas umum dan sosial;
- b. kegiatan sosial, agama dan kemasyarakatan;
- c. modal usaha bagi pelaku utama kegiatan perikanan yang tidak mampu;
- d. beasiswa bagi anak masyarakat pelaku utama kegiatan perikanan;
- e. membiayai keadaan darurat sosial dan bencana alam; dan
- f. membiayai pendampingan bagi masyarakat pelaku utama kegiatan perikanan yang bermasalah dengan hukum.
- (1) Pemerintah daerah melalui dinas terkait melakukan pendataan dan memberikan identitas khusus pelaku utama kegiatan perikanan.
- (2) Identitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai proses identifikasi dalam memberikan perlindungan dan pemberdayan.
PERANSERTA MASYARAKAT DAN SWASTA
BAB VIII - PERANSERTA MASYARAKAT DAN SWASTA
Pasal 19
- (1) Kelompok pelaku utama kegiatan perikanan dalam upaya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan dapat berperan aktif mencari dan menemukan peluang usaha perikanan.
- (2) Kelompok pelaku utama kegiatan perikanan memberikan bantuan kepada pemerintah daerah baik diminta atau tidak dalam melaksanakan perlindungan terhadap area konservasi untuk melestarikan, dan memanfaatkan plasma nutfah sebagai sumber daya ikan.
- (3) Pelaku utama kegiatan perikanan kelompok · atau secara persorangan menginfomasikan kepada pemerintah daerah dan/ atau penegak hukum terjadinya penangkapan dan/atau pembudidayaan perikanan yang bertentangan dengan hukum.
- (4) Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat bersama pemerintah daerah.
BAB VIII - PERANSERTA MASYARAKAT DAN SWASTA
Pasal 20
Kelompok pelaku utama kegiatan perikanan penerima mandaat dari dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menyampaikan laporan dan perkembangan usaha perikanan.
PEMBIAYAAN
BAB VIII - PEMBIAYAAN
Pasal 21
Pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan pelaku utama kegiatan perikanan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
LARANGAN
BAB IX - LARANGAN
Pasal 22
- (1) Setiap pelaku utama kegiatan perikanan dilarang menggunakan fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukkannya dan/atau menyalahgunakan bantuan kemudahan fasilitas yang disediakan pemerintah daerah.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil manfaat dan./atau keuntungan lainnya secara melawan hukum dalam perlindungan dan pembcrdayaan nelayan .
- (3) Aparatur pemerintah daerah yang ditunjuk dalam pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan nelayan dilarang menerima, dan/atau memungut biaya kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
SANKSI
BAB X - SANKSI
Pasal 23
- (1) Pelaku utama kegiatan perikanan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diberikan sanksi teguran lisan dan/atau tertulis.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dilakukan lebih dari 2 (dua) kali dan telah mendapatkan pendampingan dapat diancam dengan penarikan bantuan bergulir, dan/ atau penahanan sarana produksi perikanan untuk waktu selama-lamanya 7 (tujuh) hari.
- (3) Pemusnahan dan/atau penyitaan sarana produksi perikanan oleh pemerintah daerah dapat dikenakan kepada pelaku yang berulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang korupsi.
- (5) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila dilakukan oleh perusahaan dikenakan sanksi setinggi-tingginya pencabutan izin usaha.
- (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditiadakan dengan mengembalikan keuntungan yang diperoleh kepada pelaku utama kegiatan perikanan melalui pemerintah daerah.
- (7) Setiap aparatur pemerintah daerah yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dikenakan sanksi teguran lisan dan/atau tertulis.
- (8) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) apabila dilakukan lebih dari 2 (dua) kali diancam dengan sanksi penundaaan pangkat selama satu periode dan/atau diberhentikan dengan tidak hormat.
PENYIDIKAN DAN PENYELIDIKAN
BAB XI - PENYIDIKAN DAN PENYELIDIKAN
Pasal 24
- (1) Pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan (3), PPNS berwenang melakukan penyidikan dan penyelidikan.
- (2) Pelanggaran pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) merupakan wewenang aparatur penegak hukum, kecuali dengan i'tikad baik mengembalikan keuntungan yang diperolehnya kepada pemerintah daerah.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Sukadana pada tanggal £olb

Penandatangan: Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, IWAN NURDAYA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2o\b NOMOR OZ NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG: 12 / LTM /2015 ## BAB XII ## KETENTUAN PERALIHAN Pasal 25 Semua Peraturan Daerah dan petunjuk pelaksanannya masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. ## BAB XIII ## KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Penetapan: Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 4 Jebrv&amp;ri Jofb

Penandatangan: Pj. BUPATI LAMPUNG TIMUR, TAUHIDI