PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG Nomor 18 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN NOMENKLATUR JABATAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (berlaku 18 September 2012)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA SINGKAWANG
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN NOMENKLATUR JABATAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,
: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang, maka terdapat perubahan salah satu fungsi dalam struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang untuk perubahan nomenklatur jabatan pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat telah mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRD Kota Singkawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Pasal 80
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan Pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat;
3. : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Menetapkan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723 );
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
10. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5 );
11. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14 );
12. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2012, Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 30);
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR JABATAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Singkawang pada tanggal 18 September 2012 Sekretaris Daerah Kota Singkawang SYECH BANDAR BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2012 NOMOR 18

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan, YASMALIZAR, SH Pembina NIP.19681016 199803 1 004 ## Pasal I Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran XVII (Tujuh Belas) Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Sub Bidang Kesiagaan dan Penanggulangan Bencana pada Bidang Perlindungan Masyarakat diubah sehingga berbunyi Sub Bidang Kesiagaan dan Pengerahan Perlindungan Masyarakat.

## Pasal II

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan nomenklatur jabatan pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal III

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 18 September 2012

WALIKOTA SINGKAWANG, TTD HASAN KARMAN