PERATURAN DAERAH PROVINSIJAWATENGAH TENTANG PENGELOLAANBARANGMILIKDAERAH DENGA Nomor TAHUN Tahun 2017 tentang PERATURAN DAERAH PROVINSIJAWATENGAH NOMOR...5... TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAANBARANGMILIKDAERAH DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA, GUBERNURJAWATENGAH, bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga barang milik daerah perlu dikelola secara tertib, efektif dan efisien serta akuntabel, sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan barang milik daerah yang optimal; - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat
GUBERNURJAWATENGAH
PERATURAN DAERAH PROVINSIJAWATENGAH
NOMOR...5... TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAANBARANGMILIKDAERAH
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA,
GUBERNURJAWATENGAH,
a.
bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga barang milik daerah perlu dikelola secara tertib, efektif dan efisien serta akuntabel, sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan barang milik daerah yang optimal;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah , maka pengelolaan barang milik daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
2
- c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah: b
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10, Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan PeraturanPeraturan Negara Halaman 86-92);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ten tang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 5
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. tentang Republik Lembaran 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna UsahajHak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
12. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan Dan Pengalihan Barang MilikjKekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
13. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);
14. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5165);
15. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
17. 15.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan BarangjJasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan BarangjJasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
18. 16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 82);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH PROVINSIJAWATENGAH
dan
GUBERNURJAWATENGAH
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: TENTANG PENGELOLAANBARANG
PERATURAN DAERAH MILIKDAERAH.
BABI
KETENTUANUMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut as as otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalamsistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Gubernur.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku pengelola barang milik daerah.
8. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah .
10. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala OPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
11. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah .
12. UnitKerja adalah bagian OPDyangmelaksanakan satu atau beberapaprogram.
13. PeraturanDaerah yang selanjutnyadisebutPernaadalah PernaProvinsi Jawa Tengah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkatAPBD ada1ah rencana keuangan tahunan daerah yangditetapkandengan Perda.
15. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APSD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
16. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
17. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabatyang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.
18. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat darr/ atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus barang.
19. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
20. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
21. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.
22. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
23. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pad a Kuasa Pengguna Barang,
24. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen
Pasal 2
Prinsip-prinsip pengelolaan barang milik daerah , yaitu:
- a. kepastian hukum;
r
1
- b. transparansi;
- c. efisien; C
- d. efektif;
- e. akuntabel; e
- f. tanggung jawab. f.
Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3
Pengelolaan barang milik daerah bertujuan:
- a. memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan barang milik daerah
- b. mewujudkan keterbukaan dalam pengelolaan barang milik daerah
- c. mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang efisien dan efektif C
- d. menginventarisasi dan mendokumentasikan barang milik daerah yang akuntabel d
- e. mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang dapat dipertanggungjawabkan. e
Bagian Ketiga Ruang Lingkup
Pasal 4
Ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah ini adalah:
- a. barang milik daerah
;
- b. pejabat pengelola barang milik daerah
;
- c. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; C
- d. pengadaan;
- e. penggunaan; e
- f. pemanfaatan; f.
- g. pengamanan dan pemeliharaan; g
- h. penilaian; h
1. pemindahtanganan; i.
- J. pemusnahan; j.
- k. penghapusan; k.
1. penatausahaan; 1.
- m. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- n. pengelolaan barang milik daerah pada GPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah : n
- o. gan ti rugi dan sanksi.
BABIII
BARANG MILlK DAERAH
Pasal 5
- (1) Barang milik daerah meliputi:
- a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD;dan
- b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b meliputi:
- a. barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau yang sejenis;
- b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- d. barang yang diperoleh
Pasal 7
Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian /kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berasal dari:
- a. kontrak karya;
- b. kontrak bagi hasil;
- c. kontrak kerjasama;
- d. perjanjian dengan negara lairr/Iembaga internasional dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. kerja sarna Pemerintah Daerah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.
Pasal 8
- (1) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilarang digadaikan / dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman atau diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Daerah .
- (2) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dapat disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 9
- (1) Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dilengkapi dokumen pengadaan.
- (2) Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dileng!&lt;-api dokumen perolehan. :.~
3. Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat berwujud maupun tidak berwujud. (3)
Pasal 10
- (1) Rumah negara merupakan barang milik daerah yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan serta menunjang pelaksanaan dan Pejabat Daerah dari/ atau Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Gubemur menetapkan status penggunaan golongan rumah negara.
Pasal 11
Barang milik daerah berupa rumah negara dapat dilakukan alih status penggunaanya.
Pasal 12
- (1) Penatausahaan barang milik daerah berupa rumah negara meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.
- (2) Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang melakukan penatausahaan barang milik daerah berupa rumah negara.
Pasal 13
Pelaksanaan pengelolaan dan alih status rumah negara sesuai kentuan peraturan perundang-undangan.
BABIV
PEJABAT PENGELOLABARANG MILIKDAERAH
Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pasal 14
- (1) Gubernur merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah .
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab:
- a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah
;
- b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan;
- c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah ;
- e. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
- f. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah ;
- g. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/ atau bangunan dan selain tanah dan/ atau bangunan; dan
- h. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dibantu:
- a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang;
- b. Kepala OPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang;
- c. Kepala OPD selaku Pengguna Barang, yang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang;
- d. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang; dan
- e. Pengurus barang milik daerah, yang terdiri dari:
- 1) Pengurus Barang Pengelola;
- 2) Pengurus Barang Pengguna;
- 3) PengurusBarang Pembantu.
Bagian Kedua
Pengelola Barang Milik Daerah
Pasal 15
Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, berwenang dan bertanggungjawab:
- a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang rnilik daerah ;
- b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaarr/perawatan barang milik daerah ;
- c. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur;
- d. mengatur pe1aksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah ;
- e. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Gubernur atau DPRD;
- f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi barang milik daerah ; dan
- g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
Bagian Ketiga Pejabat Penatausahaan Barang
Pasal 16
- (1) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1L mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
- a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang; a
- b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaari/ perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
- c. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur;
- d. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah ;
- e. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Gubernur atau DPRD;
- f. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah ; f.
- g. melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPDdan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Gubernur melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;
- h. mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g;
1. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah ; dan 1
- J. menyusun laporan barang milik daerah
.
Bagian Keempat
Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang
Pasal 17
- (1) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) hU~{F ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pengguna barang milik daerah selaku Pengguna Barang sebagairnana dimaksud pada ayat (l),berwenang dan bertanggung jawab:
- a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi OPD yang dipimpinnya;
- b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- c. melakukan pencatatan dan Inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPDyang dipimpinnya;
- e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRDdan barang milik daerah selain tanah dan 'atau bangunan;
- g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPDyang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain,kepada Gubernur melalui PengelolaBarang;
- h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah
1. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; dan
- J. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada PengelolaBarang.
Pasal 18
1
- (1) Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur atas usul Pengguna Barang.
- (3) Penetapan Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal 19
- (1) PenggunaBarang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
- (2) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan oleh Gubernur atas usul Pengguna Barang.
- (3) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)berwenang dan bertanggung jawab:
- a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang;
- b. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBDdan perolehan lainnya yang sah;
- c. meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/ atau Pengurus Barang Pembantu;
- d. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah danJ atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah darr/atau bangunan;
- e. mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah danJatau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
- f. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- g. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang danJatau Pengurus Barang Pembantu;
- h. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB)dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan;
1. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap semester dan setiap tahun;
- J. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah ; dan
- k. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna danJatau Pengurus Barang Pembantu.
\_.
I
Bagian Keenam
Pengurus Barang Pengelola
":'I
~ -,.,
Pasal 20
- (1) Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf e angka 1 ditetapkan oleh Gubernur atas usul Pejabat Penatausahaan Barang.
- (2) Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)\_ad?-lah pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
- (3) Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggungjawab:
- a. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
- b. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaanJ perawatan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
- c. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan "dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur;
- d. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah ;
- e. menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah berupa tanah danj atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Gubernur melalui Pengelola Barang;
- f. menyimpan dokumen ash kepemilikan barang milik daerah
;
- g. menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Penggunaj Kuasa Pengguna Barang;
- h. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah ; dan
1. merekapitulasi dan menghimpun laporan Barang Pengguna semesteran dan tahunan serta laporan Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan laporan barang milik daerah .
- (4) Pengurus Barang Pengelola secara administratif dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
- (5) Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengelola dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengelola yang ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang.
- (6) Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatanjpekerjaanjpenjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.
Bagian Ketujuh
Pengurus Barang Pengguna
Pasal 21
- (1) Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf e angka 2 ditetapkan oleh Gubernur atas usul Pengguna Barang.
- (2) Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggungjawab:
- a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah ;
- b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah
;
- d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
- e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah danjatau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah danj atau bangunan;
- f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah danjatau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
- g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah ;
- h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
1. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB)
Pasal 23
- (1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan
Pasal 27
- (1) Pengguna Barang menghimpun usulan RKBMDyang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di lingkungan OPD yang dipimpinnya.
- (2) Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PengelolaBarang.
- (3) Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)bersama Pengguna Barang dengan
Pasal 29
- (1) RKBMDpemeliharaan barang milik daerah tidak dapat diusulkan oleh Pengguna Barang dan / atau Kuasa Pengguna Barang terhadap:
- a. barang milik daerah yang berada dalam kondisi rusak berat;
- b. barang milik daerah yang sedang dalam status penggunaan sementara;
- c. barang milik daerah yang sedang dalam status untuk dioperasikan oleh pihak lain; dan/ atau
- d. barang milik daerah yang sedang menjadi objek pemanfaatan.
- (2) RKBMDpemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diusulkan oleh Pengguna Barang yang menggunakan semen tara barang milik daerah .
- (3) RKBMDpemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak termasuk pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai dengan jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan.
Bagian Kedua
Lingkup Perencanaan Kebutuhan
Pasal 30
- (1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah meliputi:
- a. perencanaan pengadaan barang milik daerah
;
- b. perencanaan pemeliharaan barang milik daerah
;
- c. perencanaan pemanfaatan barang milik daerah ;
- d. perencanaan pemindahtanganan barang milik daerah ; dan
- e. perencanaan penghapusan barang milik daerah
.
- (2) Perencanaan pengadaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam dokumen RKBMDPengadaan.
- (3) Perencanaan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam dokumen RKBMDPemeliharaan.
- (4) Perencanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam dokumen RKBMDPemanfaatan.
- (5) Perencanaan pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemindahtanganan.
- (6) Perencanaan penghapusan barangmilik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dituangkan dalam dokumen RKBMDPenghapusan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan kebutuhan barang milik daerah pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dengan Peraturan Gubernur.
BagianKetiga RKBMD
Penyusunan Perubahan
Pasal 31
- (1) Pengguna Barang dapat melakukan perubahan RKBMD.
- (2) Perubahan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyusunan Perubahan APBD.
- (3) Penyusunan RKBMD sebagaimana dimaksud dalamPasal 27 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan perubahan RKBMD.
Bagian Keempat
Penyusunan RKBMDUntuk Kondisi Darurat
Pasal 32
- (1) Dalam hal setelah batas akhir penyampaian RKBMD terdapat kondisi darurat, pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru dan penyediaan anggaran angka dasar dalam rangka rencana pengadaan danf atau rencana pemeliharaan barang milik daerah dilakukan
Pasal 33
Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dibiayai dengan APBD dalam proses sistem perencanaan dan penganggaran terpadu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BABVI
-
,
.t"
I
PENGADAAN
.ic
.
Pasa134
- (1) Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan
Pasal 38
Penetapan status penggunaan tidak dilakukan terhadap:
- a. barang persediaan;
- b. konstruksi dalam pengerjaan;
- c. barang yang dari awalpengadaannya direncanakan untuk dihibahkan; atau
- d. Aset Tetap Renovasi (ATR).
- (1) Penetapan status penggunaan barang milik daerah berupa tanah danl atau bangunan dilakukan apabila diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/ atau Kuasa PenggunaBarang yang bersangkutan.
- (2) Pengguna Barang wajib menyerahkan barang milik daerah berupa tanah danZatau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang kepada Gubemur melalui PengelolaBarang.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila tanah dan/ atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah direncanakan untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)tidak diserahkan kepada Gubernur, Pengguna Barang dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan atas barang milikdaerah berkenaan.
- (5) Gubernur mencabut status penggunaan atas barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi kepada Pengguna Barang yang tidak menyerahkan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4),diatur dengan Peraturan Gubernur.
Pasa140
- (1) Gubernur menetapkan barang milik daerah yang harus diserahkan oleh Pengguna Barang karena tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang darr/atau Kuasa PenggunaBarang dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.
- (2) Dalam menetapkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur
Pasal 52
Bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
- a. Sewa;
- b. Pinjam Pakai;
- c. KSP; C
- d. BGSatau BSG; atau
- e. KSPI. e
Pasa153
Cara pemanfaatan barang milik daerah berupa:
- a. tender;
- b. seleksi langsung;
- c. penunjukan langsung.
Pasa154
- (1) Tender dilakukan untuk mengalokasikan hak pemanfaatan barang milik daerah kepada mitra yang tepat dalam rangka mewujudkan pemanfaatan barang milik daerah yang efisien, efektif, dan optimal.
- (2) Tahapan tender meliputi:
- a. pengumuman;
- a. pengambilan dokumen pemilihan;
- b. pemasukan dokumen penawaran;
- c. pembukaan dokumen penawaran;
- d. penelitian kualifikasi;
- e. pemanggilan peserta calon mitra; e
- f. pelaksanaan tender; dan f.
- g. pengusulan calon mitra.
- (3) Tahapan tender dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Pengelola Barang/Pengguna Barang menetapkan pemenang tender sebagai mitra pemanfaatan
- (1) Panitia pemilihan menyatakan tender ulang apabila:
2. a tender dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal55;atau
- b. peserta calon mitra yang mengikuti tender kurang dari 3 (tiga) peserta.
- (2) Terhadap tender yang dinyatakan panitia pemilihan sebagai tender ulang, panitia pemilihan segera melakukan pengumuman ulang di media massa nasional dan website Pemerintah Daerah .
- (3) Dalam hal tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat paling sedikit 3 (tiga) orang peserta calon mitra, proses dilanjutkan dengan mekanisme tender.
Pasal57
- (1) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), peserta calon mitra yang mengikuti tender ulang terdiri atas 2 (dua) peserta, maka panitia pemilihan menyatakan tender ulang gagal dan selanjutnya melakukan seleksi langsung.
- (2) Seleksi langsung dilakukan dengan 2 (dua) calon mitra yang mengikuti tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tahapan seleksi langsung terdiri atas:
- a. pembukaan dokumen penawaran;
- b. negosiasi;dan
- c. pengusulan calon mitra kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang.
Pasal 54
- (4) Proses dalam tahapan seleksi langsung dilakukan seperti halnya proses tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
Pasal 56
- (1) Panitia pemilihan menyatakan tender ulang apabila:
2. a tender dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal55;atau
- b. peserta calon mitra yang mengikuti tender kurang dari 3 (tiga) peserta.
- (2) Terhadap tender yang dinyatakan panitia pemilihan sebagai tender ulang, panitia pemilihan segera melakukan pengumuman ulang di media massa nasional dan website Pemerintah Daerah .
- (3) Dalam hal tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat paling sedikit 3 (tiga) orang peserta calon mitra, proses dilanjutkan dengan mekanisme tender.
Pasal 57
- (1) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), peserta calon mitra yang mengikuti tender ulang terdiri atas 2 (dua) peserta, maka panitia pemilihan menyatakan tender ulang gagal dan selanjutnya melakukan seleksi langsung.
- (2) Seleksi langsung dilakukan dengan 2 (dua) calon mitra yang mengikuti tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tahapan seleksi langsung terdiri atas:
- a. pembukaan dokumen penawaran;
- b. negosiasi;dan
- c. pengusulan calon mitra kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang.
- (4) Proses dalam tahapan seleksi langsung dilakukan seperti halnya proses tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
Pasal 58
- (1) Negosiasi dilakukan terhadap teknis pelaksanaan pemanfaatan dan konsep materi perjanjian.
- (2) Selain hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pemanfaatan BGS/BSG, negosiasi juga dilakukan terhadap porsi bagian Pemerintah Daerah dari objek BGS/BSG yang dilakukan pemanfaatan.
- (3) Ketentuan umum pelaksanaan KSP atau BGS/BSG, termasuk perubahan yang mengakibatkan penurunan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan untuk pemanfaatan KSP atau kontribusi tahunan untuk pemanfaatan BGS/BSG dilarang untuk dinegosiasikan.
- (4) Segala sesuatu yang dibicarakan dalam forum negosiasi dan hasil negosiasi dituangkan dalam berita acara negosiasi yang ditandatangani oleh panitia pemilihan dan peserta calon mitra.
Pasal 59
- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap berita acara negosiasi melalui cara perbandingan antara hasil negosiasi masing-rnasing peserta calon mitra.
- (2) Panitia pemilihan menyampaikan usulan peserta calon mitra dengan hasil negosiasi terbaik kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang untuk dapat ditetapkan sebagai mitra.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dasar pertimbangan dan melampirkan dokumen pemilihan.
Pasal 60
- (1) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), peserta calon mitra yang mengajukan penawaran hanya terdiri atas 1 (satu) peserta, maka panitia pemilihan menyatakan tender ulang gagal dan selanjutnya melakukan penunjukan langsung. 1
- (2) Penunjukan langsung dilakukan terhadap 1 (satu) calon mitra yang mengikuti tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 1
- (3) Proses tahapan seleksi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 berlaku mutatis mutandis terhadap proses dalam tahapan penunjukan langsung.
Pasal 61
l . Tahapan penunjukkan langsung dan proses dalam tahapan penunjukkan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3), berlaku mutatis mutandis terhadap penunjukkan langsung pada KSP atas barang milik daerah yang bersifat khusus.
...,--
..
.\_
..
.'
I
Bagian Keempat Sewa
Paragraf 1 Prinsip Umum
Pasal 62
- (1) Penyewaan barang milik daerah dilakukan dengan tujuan:
- a. mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belumZtidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
- b. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan/ atau
.
r
- c. mencegah penggunaan barang milik daerah oleh pihak lain secara tidak sah.
- (2) Penyewaan barang milik daerah dilakukan sepanjang tidak merugikan pemerin tah daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah .
Pasal 63
- (1) Sewa barang milik daerah dilaksanakan berupa:
- a. tanah darr/ atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Gubernur;
- b. sebagian tanah dan/ atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau
- c. selain tanah dan I atau bangunan.
- (2) Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (3) Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.
- (4) Pihak lain yang dapat menyewa barang milik daerah , meliputi:
- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah ;
- c. Swasta; dan
- d. Badan hukum lainnya.
- (5) Swastasebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, antara lain:
- a. perorangan;
- b. persekutuan perdata;
- c. persekutuan firma;
- d. persekutuan komanditer;
- e. perseroan terbatas;
- f. lembagay organisasi internasional/ asing;
- g. yayasan; atau
- h. koperasi.
Paragraf 2
Jangka Waku Sewa
Pasal 64
- (1) Jangka waktu sewa barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Jangka waktu sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:
- a. kerja sarna infrastruktur;
- b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau
- c. ditentukan lain dalam Undang-Undang.
- (3) Besaran sewa atas barang rnilik daerah untuk kerja sarna infrastruktur sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) huruf a atau untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat rnernpertimbangkan nilai keekonomian dari rnasing-masing jenis infrastruktur.
- (4) Sewa Barang Milik Daerah dilaksanakan
Pasal 65
- (1) Formula tarif/besaran sewa barang milikdaerah berupa tanah danZatau bangunan ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Formula tarif/besaran sewa barang rnilik daerah selain tanah dan/ atau bangunan ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedornan pada ke.bijakan pengelolaan barang milik daerah .
Pasa166
- (1) Formula tarif sewa barang rnilikdaerah merupakan hasil perkalian dari: a. tarif pokok sewa; dan b. faktor penyesuai sewa.
- (2) Tarif pokok sewa dan faktor penyesuai sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Gubemur.
- (3) Ketentuan rnengenai formula tarif sewa barang milik daerah diatur lebih lanjut dalarn Peraturan Gubernur.
Paragraf 4 Pengakhiran Sewa
Pasal 67
Sewa berakhir apabila:
- a. berakhirnya jangka waktu sewa;
- b. berlakunya syarat batal sesuai perjanjian yang ditindaklanjuti dengan pencabutan persetujuan sewa oleh Gubernur atau Pengelola Barang;
- c. Gubernuratau Pengelola Barang mencabut persetujuan sewa dalam rangka pengawasan dan pengendalian; dan
- d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
Pasal 68
- (1) Penyewa wajib menyerahkan barang milik daerah pada saat berakhirnya sewa dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya.
- (2) Penyerahan barang milikdaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (3) Pengelola Barang/ Pengguna Barang harus melakukan pengecekan barang milik daerah yang disewakan sebelum ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima (BAST)guna memastikan kelayakan kondisi barang milik daerah bersangkutan.
- (4) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah semua kewajiban Penyewa dipenuhi.
Pasal 69
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sewa oleh Pengelola Barang dan Pengguna Barang diatur dengan Peraturan Gubernur.
Pasal 70
Pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak ketiga tanpa izm, dikenakan sanksi.
Bagian Kelima Pinjam Pakai
Paragraf 1 Prinsip Umum
Pasal 71
- (1) Pinjam pakai dilaksanakan dengan pertimbangan:
- a. mengoptimalkan barang milik daerah yang belum atau tidak dilakukan penggunaan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan
- b. menunjang pelaksanaan penyelenggaraanpemerintahan daerah .
- (2) Peminjam pakai dilarang untuk melakukan pemanfaatan atas objek pinjam pakai.
Paragraf 2 Pihak Pelaksana Pinjam Pakai
Pasa172
- (1) Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah dilakukan oleh:
- a. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;dan
- b. Pengguna Barang, untuk barang. milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.
- (3) Pelaksanaan Pinjam Pakai oleh Pengelola BarangjPengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur.
Paragraf 3 Objek Pinjam Pakai
Pasal 73
- (1) Objek pinjam pakai meliputi barang milik daerah berupa tanah danjatau bangunan dan selain tanah danjatau bangunan yang berada pada Pengelola Barangj Pengguna Barang.
- (2) Objek pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah danj atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya.
Paragraf 4
Jangka Waktu Pinjam Pakai
Pasal 74
- (1) Jangka waktu pmjam pakai barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan:
3. a.optimalisasi barang milik daerah yang belum atau tidak dilakukan penggunaan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan
- b. menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
.
- (3) Apabila jangka waktu pinjam pakai akan diperpanjang, permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai disampaikan kepada Pengelola BarangjPengguna Barang paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir.
- (4) Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai disampaikan kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), proses pinjam pakai dilakukan dengan mengikuti tata cara permohonan pinjam pakai baru.
Paragraf 5 Perubahan Bentuk Barang Milik Daerah
Pasal 75
- (1) Selama jangka waktu pinjam pakai, peminjam pakai dapat mengubah bentuk barang milik daerah, sepanjang tidak mengakibatkan perubahan fungsi dan/ atau penurunan nilai barang milik daerah .
- (2) Perubahan bentuk barang milik daerah sebagaimanactimaksud pada ayat(1):
- a. tanpa disertai dengan perubahan bentuk dari/ atau konstruksi dasar barang milik daerah ; atau
- b. disertai dengan perubahan bentuk dan / atau konstruksi dasar barang milik daerah .
- (3) Usulan perubahan bentuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mengajukan permohonan perubahan bentuk oleh peminjam pakai kepada:
- a. Gubernur, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan
- b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.
- (4) Perubahan bentuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan setelah mendapat persetujuan Gubernur.
Paragraf 6 Perjanjian Pinjam Pakai
Pasal 76
- (1) Pelaksanaan pmjam pakai dituangkan dalam perjanj ian serta ditandatangani oleh:
- a. Peminjam pakai dan Gubernur, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan
- b. Peminjam pakai dan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.
4. Perjanjiari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: (2)
- a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. dasar perjanjian;
.
'
- c. identitas para pihak yang terkait dalam perjanjian;
- d. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
- e. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
- f. hak dan kewajiban para pihak; dan
- g. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (3) Salinan perjanjian pinjam pakai disampaikan kepada Pengguna Barang ..
Pasal 77
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang diatur dengan Peraturan Gubernur.
Bagian Kelima
KSP
Paragraf 1 Umum
Pasal 78
KSPbarang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah; darr/atau
- b. meningkatkan penerimaan pendapatan Daerah .
Paragraf 2 Obyek KSP
Pasal 79
- (1) KSPbarang milik daerah dilaksanakan terhadap:
- a. tanah dan Zatau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Gubernur;
- b. sebagian tanah danjatau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau
- c. selain tanah danj atau bangunan.
- (2) KSPatas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (3) KSPatas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.
Paragraf 3
Ketentuan KSP
Pasal 80
- (1) KSPatas barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, danj atau perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik daerah tersebut;
- b. mitra KSP ditetapkan melalui tender, kecuali untuk barang milik daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;
- c. penunjukan langsung mitra KSP atas barang milik daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh Pengguna Barang terhadap SUMO yang memiliki bidang danj atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. mitra KSP harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil KSPke rekening Kas Umum Daerah ;
- e. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil KSPditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk~leh: :
1. Gubernur, berupa tanah dan/ atau bangunan; atau
.
,:+~
2. Pengelola Barang, selain tanah danj atau bangunan.
l'
- f. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil KSPharus mendapat persetujuan Pengelola Barang;
- g. dalam KSP barang milik daerah berupa tanah danjatau bangunan, sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan perencanaan tetapi tidak termasuk sebagai objek KSP;
- h. besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada huruf g paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama masa KSP;
1. bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan barang milik daerah ;
- J. selama jangka waktu pengoperasian, mitra KSP dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik daerah yang menjadi objek KSP; dan
- k. jangka waktu KSP paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang
Pasal 81
- (1) Hasil KSP dapat berupa tanah, gedung, bangunan, serta sarana dan fasilitas yang diadakan oleh mitra KSP.
- (2) Sarana dan fasilitas hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. peralatan dan mesin;
- b. jalan, irigasi, dan jaringan;
- c. aset tetap lainnya; dan
- d. aset lainnya.
- (3) Hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari pelaksanaan KSP.
- (4) Hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi barang milik daerah sejak diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian. - -r ~~
Pasal 82
- (1) Hasil KSPbarang milik daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas:
- a. penerimaan daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu KSPbarang milik daerah ; dan
- b. infrastruktur beserta fasilitasnya hasil KSPbarang milikdaerah .
- (2) Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a terdiri atas:
- a. kontribusi tetap; dan
- b. pembagian keuntungan.
Pasal 83
- (1) Dalam pelaksanaan KSP, mitra KSP dapat melakukan perubahan darr/utau penambahan hasil KSP.
- (2) Perubahan dan Zatau penambahan hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan cara addendum perjanjian.
- (3) Addendum perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk menghitung kembali besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan.
- (4) Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Tim
Pasal 85
- (1) BGS/BSG barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
- a. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
- b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) BGS/BSG barang milik daerah dilaksanakan dengan bentuk:
- a. BGS/BSG barang milik daerah atas tanah yang berada pada Pengelola Barang; dan
- b. BGS/BSG barang milik daerah atas tanah yang berada pada Pengguna Barang.
7. persetujuan Gubernur. BGS/BSG barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat (3)
8. Barang milik daerah berupa tanah yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang dan telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas (4)
dan fungsi Pengguna Barang yang bersangkutan, dapat dilakukan SGS/BSG setelah terlebih dahulu diserahkan kepada Gubernur.
,I
'
- (5) BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan mengikutsertakan Pengguna Barang sesuai tugas dan fungsinya.
Pasal 86
- (1) Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagai hasil dari pelaksanaan BGS/BSG dilaksanakan oleh Gubernur, dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD terkait.
- (2) Hasil pelaksanaan BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan beserta fasilitas yang telah diserahkan oleh mitra setelah berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan untuk BGS atau setelah selesainya pembangunan untuk BSG.
Paragraf 2
J angka Waktu
Pasal 87
- (1) Jangka waktu BGS/BSG paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (2) Penetapan mitra BGS/SSG guna dilaksanakan melalui tender.
- (3) Mitra BGS/BSG yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian :
- a. wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum Daerah setiap tahun, yang besarannya ditetapkan
Pasal 88
- (1) Pihak yang dapat melakukan BGS/BSG adalah Pengelola Barang.
- (2) Pihak yang dapat menjadi mitra BGS/BSG meliputi:
- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah ;
- c. Swasta kecuali perorangan; dan I atau
- d. Badan Hukum lainnya.
- (3) Dalam hal mitra BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk konsorsium, mitra BGS/BSG harus membentuk badan hukum Indonesia sebagai pihak yang bertindak untuk dan atas nama mitra BGS/BSG dalam perjanjian BGS/BSG.
Paragraf 4 Objek BGS/BSG
Pasal 89
- (1) Objek BGS/BSG meliputi:
- a. barang milik daerah berupa tanah yang berada pada Pengelola Barang; atau
- b. barang milik daerah berupa tanah yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Dalam hal barang milik daerah berupa tanah yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang yang bersangkutan, BGS I BSG dapat dilakukan setelah terlebih dahulu diserahkan kepada Gubernur.
- (3) BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan mengikutsertakan Pengguna Barang sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Keikutsertaan Pengguna Barang dalam pelaksanaan BGS/BSG, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah mulai dari tahap persiapan pembangunan, pelaksanaan pembangunan sampai dengan penyerahan hasil BGS/ BSG.
Pasal 90
BSGbarang milik daerah dilaksanakan dengan tata cara:
- a. mitra BSG wajib menyerahkan objek BSG kepada Gubernur setelah selesainya pembangunan;
- b. hasil BSG yang diserahkan kepada Gubernur ditetapkan sebagai barang milik daerah ;
- c. mitra BSG dapat mendayagunakan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian; dan
- d. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek BSG terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Gubernur.
Pasal 91
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara BGS/BSG diatur lebihlanjut dengan Peraturan Gubernur.
Bagian Ketujuh KSPI
Pasal 92
- (1) KSPIatas barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan:
- a. dalam rangka kepentingan umum dany atau penyediaan infrastruktur guna mendukung tugas dan fungsi pemerintahan;
- b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan infrastruktur; dan
- c. termasuk dalam daftar prioritas program penyediaan infrastruktur yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Jenis Infrastruktur yang termasuk dalam daftar prioritas program penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (l)huruf c sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pasal 93
- (1) KSPIatas barang milik daerah dilaksanakan berupa:
- a. tanah dan/ atau bangunan pada Pengelola Barangj Pengguna Barang;
- b. berupa sebagian tanah dan/ atau ban gunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau
- c. selain tanah dan/ atau bangunan.
- (2) KSPI atas barang milik daerah pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur.
6. KSPI atas barang milik daerah pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang. (3)
Pasal 94
- (1) KSPI atas barang milik daerah dilakukan antara Pemerintah Daerah dan badan usaha.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan usaha yang berbentuk:
- a. Perseroan Terbatas;
- b. Badan Usaha Milik Negara;
- c. BUMD;dan/ atau
- d. Koperasi.
- (3) Jangka waktu KSPI paling lama 50 (lima puluh) tahun ditetapkan oleh Gubernur dan dapat diperpanjang, yang dituangkan dalam perjanjian KSPIatas barang milik daerah;
- (4) Perpanjangan jangka waktu KSPI atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas hanya dapat dilakukan apabila terjadi government force majeure, seperti dampak kebijakan pemerintah yang disebabkan oleh terjadinya krisis ekonomi, politik, sosial, dan keamanan. Permohonan perpanjangan diajukan paling lama 6 (enam) bulan setelah government force majeure terjadi.
- (5) Penetapan mitra KSPI dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kewajiban Mitra KSPI yang telah ditetapkan, selama jangka waktu KSPI adalah:
- a. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan barang milik daerah yang menjadi objek KSPI;
- b. wajib memelihara objek KSPIdan barang hasil kerja sarna penyediaan infrastruktur; dan
- c. dapat dibebankan pernbagian kelebihan keuntungan sepanjang terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (clawback).
- (7) Pernbagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c disetorkan ke rekening Kas Urnum Daerah .
- (8) Mitra KSPI wajib rnenyerahkan objek kerja sarna penyediaan infrastruktur dan barang hasil KSPI kepada Pemerintah Daerah pada saat berakhirnya jangka waktu KSPIsesuai perjanjian.
- (9) Barang hasil KSPImenjadi barang milik daerah sejak diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai perjanjian.
:
i:
- (1) Formula darr/atau besaran pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c ditetapkan oleh Gubernur;
- (2) Penetapan besaran pembagian kelebihan keuntungan (clawback) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil kajian dari Tim KSPI yang dibentuk oleh Gubernur.
- (3) Perhitungan pembagian kelebihan keuntungan (clawback) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
- a. nilai investasi pemerintah daerah ;
- b. nilai investasi mitra KSPI;
- c. risiko yang ditanggung mitra KSPI;dan
- d. karakteristik infrastruktur.
Pasal 96
KSPIatas barang milik daerah berakhir dalam hal:
- a. berakhirnya jangka waktu KSPIatas barang milik daerah ;
- b. pengakhiran perjanjian KSPI atas barang milik daerah secara sepihak oleh Gubernur; atau
- c. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 97
- (1) Gubernur melakukan penelitian administrasi atas permohonan KSPI yang diajukan oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama.
- (2) Apabila
Pasal 99
- (1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dany atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.
- (3) Pengamanan administrasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
- a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara terti b dan aman.
- b. melakukan langkah-Iangkah sebagai berikut:
1. melengkapi bukti kepemilikan dan/ atau menyimpan sertifikat tanah;
2. membuat kartu identitas barang;
3. melaksanakan inventarisasi/ sensus barang milik daerah sekali dalam 5 (lima) tahun serta melaporkan hasilnya; dan
4. mencatat dalam Daftar Barang Pengelola/Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna.
- (4) Pengamanan fisik tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan an tara lain dengan:
- a. memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas;
- b. memasang tanda kepemilikan tanah; dan
- c. melakukan penjagaan.
- (5) Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan kondisi/Jetak tanah yang bersangkutan.
- (6) Pengamanan hukum sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) dilakukan terhadap:
- a. tanah yang belum memiliki sertifikat; dan
- b. tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerin tah daerah .
Pasal 100
- (1) Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) 8arang milik daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan dan ijin mendirikan bangunan atas nama Pemerintah Daerah.
- (3) 8arang milik daerah selain tanah danj atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah .
Pasal 101
- (1) Bukti kepemilikan Barang Milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.
- (2) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh Pengelola 8arang.
Pasal 102
Gubernur dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam rangka pengamanan barang milik daerah tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah .
Paragraf 2 Tata Cara Pengamanan Tanah
Pasal 103
- (1) Pengamanan fisik tanah dilakukan dengan antara lain:
- a. memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas;
- b. memasang tanda kepemilikan tanah; dan
- c. melakukan penjagaan.
- (2) Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan kondisijletak tanah yang bersangkutan.
- (3) Pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan:
- a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan arnan.
- b. melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. melengkapi bukti kepemilikan danj atau menyimpan sertifikat tanah;
2. membuat kartu identitas barang;
3. melaksanakan inventarisasij sensus barang milik daerah sekali dalam 5 (lima) tahun serta melaporkan hasilnya; dan
4. mencatat dalam Daftar Barang Pengelolaj Pengguna Barangj Kuasa Pengguna.
- (4) Pengarnanan hukum dilakukan terhadap:
- a. tanah yang belum memiliki sertifikat; dan
- b. tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama Pemerintah Daerah .
Pasa! 104
Pembangunan pagar batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf abelum dapat dilakukan dikarenakan keterbatasan anggaran, maka pemasangan tanda letak tanah dilakukan melalui pembangunan patok penanda batas tanah.
Pasal 105
Tanda kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf b, dibuat dengan ketentuan antara lain:
- a. berbahan material yang tidak mudah rusak;
- b. diberi tulisan tanda kepemilikan;
- c. gambar lambang Pemerintah Daerah ; dan
- d. informasi lain yang dianggap perlu.
Pasal 106
- (1) Pengamanan hukum terhadap tanah yang belum memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (4) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. apabila barang milik daerah telah didukung oleh dokumen awal kepemilikan, an tara lain berupa Letter C, akta jual beli, akte hibah, atau dokumen setara lainnya, maka Pengelola Barang/ Pengguna Barang darr/ atau Kuasa Pengguna Barang segera mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas nama pemerintah daerah kepada Badan Pertanahan Nasional/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat/Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. apabila barang milik daerah tidak didukung dengan dokumen kepemilikan, Pengelola Barang/Pengguna Barangdarr/ atau Kuasa Pengguna Barang mengupayakan untuk memperoleh dokumen awal kepemilikan seperti riwayat tanah.
- (2) Pengamanan hukum terhadap tanah yang sudah bersertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (4) huruf b dilakukan dengan cara Pengelola Barang/ Pengguna Barangdarr/ atau Kuasa Pengguna Barang segera mengajukan permohonan perubahan nama sertifikat hak atas tanah kepada kantor pertanahan setempat menjadi atas nama Pemerintah Daerah .
Paragraf 3 Tata Cara Pengamanan Gedung Darr/ atau Bangunan
Pasal 107
- (1) Pengamanan fisik gedung dan/ atau bangunan dilakukan dengan, antara lain:
- a. membangun pagar pembatas gedung dan/ atau bangunan;
- b. memasang tanda kepemilikan berupa papan nama;
- c. melakukan tindakan antisipasi untuk mencegah/menanggulangi terjadinya kebakaran;
- d. gedung dan/ atau bangunan yang memilikifungsi strategis atau yang berlokasi tertentu dengan tugas dan fungsi melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat dapat memasang Closed-Circuit Television (CCTV);
- e. menyediakan satuan pengamanan dengan jumlah sesuai fungsi dan peruntukkan gedung dan/atau bangunan sesuai kondisi lokasi gedung dany atau bangunan tersebut.
- (2) Pengamanan fisik terhadap barang milik daerah berupa gedung darr/ atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
Pasal 108
- (1) Kendaraan dinas terdiri dari:
- a. Kendaraan perorangan dinas, yaitu kendaraan bermotor yang digunakan bagi pemangkujabatan:
1. Gubernur;
2. WakilGubernur;
3. Sekretaris Daerah Provinsi.
- b. Kendaraan dinas jabatan, yaitu kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran;
- c. Kendaraan dinas operasional disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum.
- (2) Pengamanan fisik kendaraan dinas dilakukan terhadap:
- a. Kendaraan Perorangan Dinas;
- b. Kendaraan Dinas Jabatan; dan
- c. Kendaraan Dinas Operasional.
Pasal 109
- (1) Pengamanan fisik terhadap kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf a dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST)kendaraan antara Pengguna Barangj Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penatausahaan kendaraan perorangan dinas dengan Pejabat yang menggunakan kendaraan perorangan dinas.
- (2) Berita Acara Serah Terima (BAST)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi klausa antara lain:
- a. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan keterangan, antara lain nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang kendaraan dinas perorangan, dan rincian perlengkapan yang melekat pada kendaraan terse but;
- b. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas tersebut;
- c. pernyataan untuk mengembalikan kendaraan setelah berakhirnya jangka waktu penggunaan atau masa jabatan telah berakhir kepada Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penatausahaan kendaraan perorangan dinas;
- d. pengembalian kendaraan perorangan dinas diserahkan pada saat berakhirnya mas a jabatan sesuai yang tertera dalam berita acara serah terima kendaraan.
- (3) Pengembalian kendaraan perorangan dinas dituangkan dalam berita acara penyerahan.
- (4) Kehilangan Kendaraan Perorangan Dinas menjadi tanggung jawab penanggung jawab kendaraan dengan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
Pasal 110
- (1) Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2)huruf b dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan antara: "
- a. Pengelola Barang dengan Pengguna Barang yang menggunakan kendaraan Dinas Jabatan PenggunaBarang;
- b. Pengguna Barang dengan Kuasa Pengguna Barang yang menggunakan kendaraan jabatan Kuasa Pengguna Barang; dan
l'
.•
•~ I
t
- c. Pengguna BarangjKuasa Pengguna Barang dengan pejabat yang menggunakan kendaraan dinas jabatan.
- (2) Berita Acara Serah Terima (BAST)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi klausa antara lain:
- a. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan keterangan antara lain: nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang, dan rincian perlengkapan yang melekat pada kendaraan tersebut;
- b. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas jabatan tersebut;
- c. pernyataan untuk mengembalikan kendaraan setelah berakhirnya jangka waktu penggunaan atau masa jabatan telah berakhir; dan
- d. pengembaliankendaraan dinas jabatan diserahkan pada saat berakhirnya mas a jabatan sesuai yang tertera dalam berita acara serah terima kendaraan.
- (3) Pengembalian kendaraan dinas jabatan dituangkan dalam berita acara penyerahan kembali.
- (4) Kehilangan Kendaraan Dinas Jabatan menjadi tanggung jawab penanggung jawab kendaraan dengan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 111
- (1) Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2)huruf c dilakukan dengan membuat surat pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas operasional dimaksud dan ditandatangani oleh Pengguna BarangjKuasa Pengguna Barangdengan penanggungjawab kendaraan dinas operasional.
- (2) Surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
- a. nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang, dan perlengkapan kendaraan tersebut;
- b. pernyataan tanggungjawab atas kendaraan dinas operasional dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas tersebut;
- c. pernyataan untuk mengembalikan kendaraan dinas segera setelah jangka waktu penggunaan berakhir;
- d. pengembalian kendaraan dinas operasional dituangkan dalarn berita acara penyerahan kembali;dan .. ~~.
- e. menyimpan kendaraan dinas operasional pada tempat: yang ditentukan.
- (3) Apabilakendaraan dinas yang hilang sebagai akibat dari kesalahan .atau kelalaian atau penyimpangan dari ketentuan, maka Pejabatj penanggung jawab yang menggunakan kendaraan dinas sebagai penanggung jawab kendaraan dinas dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 112
- Pengamanan administrasi kendaraan dinas dilakukan, dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen sebagai berikut: (1)
- a. Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
- b. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- c. Berita Acara Serah Terima (BAST);
- d. kartu pemeliharaan;
- e. data daftar barang;dan
- f. dokumen terkait lainnya yang diperlukan.
- (2) Pengamanan hukum kendaraan dinas dilakukan, antara lain:
- a. melakukan pengurusan semua dokumen kepemilikan kendaraan bermotor, seperti BPKB dan STNK, termasuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
- b. melakukan pemprosesan Tuntutan Ganti Rugi yang dikenakan pada pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan dinas bermotor.
Paragraf 5
Tata Cara Pengamanan Rumah Negara
Pasal 113
- (1) Pengelola Barang/ Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang dilarang menelantarkan rumah negara.
- (2) Pengamanan fisik rumah negara dilakukan, antara lain:
- a. pemasangan patok; dan / atau
- b. pemasangan papan nama.
- (3) Pemasangan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi un sur, antara lain:
- a. logo pemerintah daerah ; dan
- b. nama pemerintah daerah.
Pasal 114
- (1) Setiap rumah negara diberi patok dari bahan material yang tidak mudah rusak, dengan ukuran panjang dan tinggi disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (2) Setiap rumah negara dipasang papan nama kepemilikan pemerintah daerah .
Pasal 115
- (1) Pengamanan fisik terhadap barang milik daerah berupa rumah negara dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST)rumah negara.
- (2) Berita Acara Serah Terima (BAST)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Pengguna Barangj Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penatausahaan rumah negara dengan pejabat negara atau pemegang jabatan tertentu yang menggunakan rumah negara pejabat negara atau pemegang jabatan tertentu;
- b. Pengguna Barangj Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penatausahaan rumah negara dengan Pengelola Barang yang menggunakan rumah negara jabatan Pengelola Barang;
- c. Pengelola Barang dengan Pengguna Barang yang menggunakan rumah negara jabatan Pengguna Barang;
- d. Pengguna Barang dengan Kuasa Pengguna Barang yang menggunakan rumah negara jabatan Kuasa Pengguna Barang; dan
- e. Pengguna Barangj Kuasa Pengguna Barang dengan penanggung jawab rumah negara yang dalam penguasaan Pengguna Barang/ Kuasa PengelolaBarang.
- (3) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain:
- a. pernyataan tanggung jawab atas rumah negara dengan keterangan jenis golongan, luas, kode barang rumah negara, dan kode barang saranajprasarana rumah negara dalam hal rumah negara tersebut dilengkapidengan saranaj prasarana di dalamnya;
- b. pernyataan tanggung jawab atas rumah negara dengan seluruh risiko yang melekat atas rumah negara tersebut;
- c. pernyataan untuk mengembalikan rumah negara setelah berakhirnya jangka waktu Surat Izin Penghunian (SIP)atau masa jabatan telah berakhir kepada Pengguna Barangj Kuasa Pengguna Barang;
- d. Pengembalian rumah negara yang diserahkan kembali pada saat berakhirnya masa jabatan atau berakhirnya Surat Izin Penghunian (SIP)kepada Pengelola Barangj Pengguna Barangj Kuasa Pengguna Barang;
- e. Pengembalian saranaj prasarana apabila rumah negara dilengkapi saranaj prasarana sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST)dan diserahkan kembali pada saat berakhirnya masa jabatan atau berakhirnya Surat Izin Penghunian (SIP) kepada Pengelola BarangjPengguna BarangjKuasa PenggunaBarang;dan ~'f. '-.\_-'\_.:.
- f. Penyerahan kembali dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
-
.
r"
-
Pasal 116
- (1) Kewajibanpenghuni rumah negara, antara lain:
- a. memelihara rumah negara dengan baik dan bertanggung jawab, termasuk melakukan perbaikan nngan atas rumah negara bersangkutan; dan
~
- b. menyerahkan rumah negara dalam kondisi baik kepada pejabat yang berwenang paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan pencabutan 'Surat Izisi Penghunian (SIP). F'r:::~ . 'I; I·
"
.!
..., ..~
t
-
,\_
- (2) Penghuni rumah negara dilarang untuk:
- a. mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang pada OPD yang bersangkutan;
- b. menggunakan rumah negara tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukkannya;
- c. meminjamkan atau menyewakan rumah negara, baik sebagian maupun keseluruhannya, kepada pihak lain;
- d. menyerahkan rumah negara, baik sebagian maupun keseluruhannya, kepada pihak lain;
- e. menjaminkan rumah negara atau menjadikan rumah negara sebagai agunan atau bagian dari pertanggungan utang dalam bentuk apapun; dan
- f. menghuni rumah negara dalam satu daerah yang sama bagi masingmasing suami/tstri yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
Pasal 117
- (1) Penetapan Status Penggunaan barang milik daerah berupa rumah negara ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Hak penghunian rumah negara berlaku sebagaimana ditetapkan dalam Surat Izin Penghunian (SIP), kecuali ditentukan lain dalam keputusan pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP).
- (3) Surat Izin Penghunian (SIP) untuk rumah negara golongan I ditetapkan oleh Pengelola Barang. 1
- (4) Surat Izin Penghunian (SIP) untuk rumah negara golongan II dan golongan III ditetapkan oleh Pengguna Barang.
- (5) Surat Izin Penghunian (SIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sekurang-kurangnya harus mencantumkan:
- a. Nama pegawai/riama pejabat, Nomor Induk Pegawai (NIP), dan jabatan calon penghuni rumah negara;
- b. masa berlaku penghunian;
- c. pernyataan bahwa penghuni bersedia memenuhi kewajiban yang melekat pada rumah negara.
- d. menerbitkan pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP) terhadap penghuni, yang dilakukan:
1. paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak saat meninggal dunia, bagi penghuni yang meninggal dunia;
2. paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan pemberhentian, bagi penghuni yang berhenti atas kemauan sendiri atau yang dikenakan hukuman disiplin pemberhentian;
3. paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak saat terbukti adanya pelanggaran, bagi penghuni yang melanggar larangan penghunian rumah negara yang dihuninya; dan
4. paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal pensiun, bagi penghuni yang memasuki usia pensiun.
. .
.
,
,
Pasal 118
- (1) Penghuni rumah negara golongan I yang tidak lagi menduduki jabatan harus menyerahkan rumah negara.
- (2) Penghuni rumah negara golongan II dan golongan III tidak lagi menghuni atau menempati rumah negara karena:
- a. dipindahtugaskan (mutasi);
- b. izin penghuniannya
Pasal 119
- (1) Suami/istri/anak/ahli waris lainnya dari penghuni rumah negara Golongan II dan rumah negara golongan III yang meninggal dunia wajib menyerahkan rumah negara yang dihuni paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak saat diterimanya keputusan pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP).
- (2) Pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP) rumah negara Golongan I dilakukan oleh Pengelola Barang.
- (3) Pencabutan SIP rumah negara golongan II dan Golongan III dilakukan oleh Pengguna Barangyang menatausahakan rumah negara bersangkutan atas persetujuan Pengelola Barang.
Pasal 120
- (1) Apabila terjadi sengketa terhadap penghunian rumah negara golongan I,rumah negara golongan II dan rumah negara golongan III, maka Pengelola Barang/Pengguna Barang yang bersangkutan melakukan penyelesaian dan melaporkan hasil penyelesaian kepada Gubernur.
- (2) Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dapat meminta bantuan OPD/unit kerja OPDterkait.
Pasal 121
Pengamanan administrasi barang milik daerah berupa rumah negara dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen, antara lain:
- a. sertifikat atau surat keterangan hak atas tanah;
- b. Surat Izin Penghunian (SIP);
- c. keputusan Gubernur mengenai penetapan rumah negara golongan I, golongan II atau golongan III;
- d. gambar / legger bangunan;
.'
- e. data daftar barang; dan
- f. keputusan pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP).
Paragraf 6
Tata Cara Pengamanan Barang Milik Daerah Berupa Barang Persediaan
Pasal 122
- (1) Pengamanan fisik barang persediaan dilakukan, antara lain:
- a. menempatkan barang sesuai dengan frekuensi pengeluaran jenis barang;
- b. menyediakan tabung pemadam kebakaran di dalam gudangjtempat penyimpanan, jika diperlukan;
- c. menyediakan tempat penyimpanan barang;
- d. melindungi gudangjtempat penyimpanan;
- e. menambah prasarana penanganan barang di gudang, jika diperlukan;
- f. menghitung fisik persediaan secara periodik; dan
- g. melakukan pengamanan persediaan.
- (2) Pengamanan administrasi barang persediaan dilakukan, antara lain:
- a. buku persediaan;
- b. kartu barang;
- c. Berita Acara Serah Terima (BAST);
- d. berita acara pemeriksaan fisik barang;
- e. Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB);
- f. laporan persediaan Pengguna Barangj Kuasa Pengguna Barang semesteranj tahunan;
- g. dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan.
- (3) Pengamanan hukum barang persediaan dilakukan, dengan melakukan pemprosesan tuntutan ganti rugi yang dikenakan pada pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kehilangan barang persediaan akibat kelalaian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf7
Tata Cara Pengamanan Barang Milik Daerah Selain Tanah, Gedung Danj Atau Bangunan, Rumah Negara, Dan Barang Persediaan Yang Mempunyai Dokumen Berita Acara Serah Terima
Pasal 123
- (1) Pengamanan fisik barang milik daerah berupa selain tanah, gedung danj atau bangunan, rumah negara, dan barang persediaan yang mempunyai dokumen berita acara serah terima dilakukan dengan menyimpan barang di tempat yang sudah ditentukan di lingkungan kantor.
- (2) Pengamanan administrasi barang milik daerah berupa selain tanah, gedung danj atau bangunan, rumah negara, dan barang persediaan yang mempunyai dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dilakukan, antara lain:
- a. faktur pernbelian;
- b. dokurnen Berita Acara Serah terirna (BAST);
- c. dokurnen pendukung terkait lainnya yang diperlukan.
;
- (3) Pengarnanan hukurn barang rnilik daerah berupa se1ain tanah, gedung dan/ atau bangunan, rurnah negara, dan barang persediaan yang rnempunyai dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dilakukan dengan rnelakukan pernprosesan Tuntutan Ganti Rugi yang dikenakan pada pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kehilangan barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 8
Tata Cara Pengarnanan Barang Milik Daerah Berupa Barang Tak Berwujud
Pasal 124
- (1) Pengamanan fisik barang rnilik daerah berupa barang tak berwujud dilakukan dengan:
- a. rnernbatasi pernberian kode akses hanya kepada pihak-pihak tertentu yang berwenang terhadap pengoperasian suatu aplikasi;
- b. melakukan penarnbahan sistern pengamanan terhadap aplikasi yang dianggap strategis oleh Pernerintah Daerah .
- (2) Pengarnanan administrasi barang rnilik daerah berupa barang tak berwujud sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) rnela1ui:
- a. menghirnpun, rnencatat, rnenyimpan, dan rnenatausahakan secara tertib dan teratur atas dokurnen sebagai berikut:
1. Berita Acara Serah Terima (BAST);
2. lisensi; dan
3. dokurnen pendukung terkait lainnya yang diperlukan.
- b. rnengajukan hak cipta dan lisensi kepada instansi atau pihak' yang rnemiliki kewenangan.
Pasal 125
Ketentuan lebih lanjut rnengenai tata cara pengarnanan barang rnilik daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.
Bagian Kedua Pemeliharaan
Paragraf 1 Umurn
Pasal 126
- (1) Barang yang dipelihara adalah barang rnilik daerah dan Zatau barang milik daerah dalam penguasaan Pengelola Barang/ Pengguna Barang / Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang bertanggungjawab atas perneliharaan barang rnilik daerah yang berada dalarn penguasaannya.
- (3) Tujuan dilakukan pemeliharaan atas barang milik daerah sebagaimana dimakud pada ayat (2) adalah untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (4) Dalam rangka tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah harus memprioritaskan anggaran belanja pemeliharaan dalam jumlah yang cukup.
- (5) Biaya pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)dibebankan pada APBD.
- (6) Dalam hal barang milik daerah dilakukan pemanfaatan dengan pihak lain, biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari mitra pemanfaatan barang milik daerah .
Paragraf 2
Tata Cara Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Pasal 127
- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah .
- (2) Daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan bagian dari daftar kebutuhan barang milik daerah .
Pasal 128
- (1) Kuasa Pengguna Barang wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang berada dalam kewenangannya.
- (2) Kuasa Pengguna Barang melaporkan hasil pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Pengguna Barang untuk dilakukan penelitian secara berkala setiap enam bulan/ per semester.
- (3) Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (4) Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang disusun pengguna barang atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah .
- (5) Penelitian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
- a. anggaran belanja dan realisasi belanja pemeliharaan; dan
- b. target kinerja dan realisasi target kinerja pemeliharaan.
- (6) Pengguna Barang melaporkan/menyampaikan Daftar Hasil Pemeliharaan Barang tersebut kepada Pengelola Barang secara berkala.
.IC
I~
,
Pasal 129
- (1) Dalam rangka tertib pemeliharaan setiap jenis barang milik daerah dilakukan pencatatan kartu pemeliharaarr/ perawatan yang dilakukan oleh pengurus barang/ pengurus barang pembantu.
- (2) Kartu pemeliharaarr/perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. nama barang;
- b. spesifikasinya;
- c. tanggal pemeliharaan;
- d. jenis pekerjaan atau pemeliharaan;
- e. barang atau bahan yang dipergunakan;
- f. biaya pemeliharaan;
- g. pihak yang melaksanakan pemeliharaan; dan
- h. hal lain yang diperlukan.
BABX PENILAIAN
Pasal 130
- (1) Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah , pemanfaatan, atau pemindahtanganan.
- (2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan un tuk:
- a. pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai; dan
- b. pemindahtanganan dalam bentuk hibah.
- (3) Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- (4) Biaya yang diperlukan dalam rangka penilaian barang milik daerah dibebankan pada APBD.
Pasal 131
- (1) Penilaian barang milik daerah berupa tanah darr/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh:
- a. Penilai Pemerintah; atau
- b. PenilaiPublik yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Penilai Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh Pemerintah.
- (3) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Nilaiwajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3)yang diperoleh dari hasil penilaian menjadi tanggung jawab Penilai.
- (1) Penilaian barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkanolehGubemur, dan dapat melibatkan Penilaiyang ditetapkanGubemur.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah panitia penaksir harga yang unsurnya terdiri dari OPD/Unit Kerja terkait.
- (3) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.
- (4) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Pengguna Barang tanpa melibatkan Penilai, maka hasil penilaian barang milik daerah hanya merupakan nilai taksiran. .
- (6) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.
Pasal 133
- (1) Dalam kondisi tertentu, Gubernur dapat melakukan penilaian kembali dalam rangka koreksi atas nilai barang milik daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Daerah .
- (2) Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proses revaluasi dalam rangka pelaporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai standar penilaian.
- (3) Keputusan mengenai penilaian kembali atas nilai barang milik daerah dilaksanakan
Pasal 135
...
'r"
:,
...
-f:
-
,~,\_.
c:
'.
\_,
- Barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraanjtugas Pemerintahan Daerah dapat dipindahtangankan. ..~ (1)
"
- (2) Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan cara:
- a. penjualan;
- b. tukar menukar;
- c. hibah; atau
- d. penyertaan modal Pemerintah Daerah .
Pasal 136
- (1) Dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan penilaian.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pemindahtanganan dalam bentuk hibah.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar.
Bagian Kedua Persetujuan Pemindahtanganan
Pasal 137
- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2)dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRDuntuk:
- a. tanah darr/ atau bangunan; atau
- b. selain tanah dari/ atau bangunan yang bernilai lebih dati Rp.5.000.000.000,(lima miliar rupiah);
- (2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan persetujuan DPRD,apabila:
- a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
- b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
- c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
- d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau
- e. dikuasai pemerintah daerah
Pasal 138
- (1) Tanah danj atau bangunan yang sudah tidak sesuai dengantata ruang wilayahatau penataan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137ayat (2) huruf a, dimaksudkan bahwa lokasi tanah dan/ atau bangunan dimaksud terjadi perubahan peruntukan dan/ atau fungsi kawasan wilayah.
- (2) Tanah dan/ atau bangunan yang tidak sesuai dengan penataan kotasebagairnana dirnaksud pada ayat (1), perlu dilakukan penyesuaian yang berakibat pada perubahan luas tanah danj atau bangunan tersebut.
Pasal 139
Bangunan yang harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokurnen penganggaran sebagairnana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) huruf b, dimaksudkan bahwa yang dihapuskan adalah bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut dirobohkan untuk selanjutnya didirikan bangunan baru di atas tanah yang sarna (rekonstruksi) sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disediakan dalam dokumen penganggaran.
Pasal 140
Tanah danj atau bangunan diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2)huruf c, adalah:
- a. tanah danj atau bangunan yang merupakan kategori rumah negaraj daerah golongan III;
- b. tanah yang merupakan tanah kavling yang rnenurut perencanaan awalnya untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.
Pasal 141
- (1) Tanah danjatau bangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) huruf d, adalah tanah danjatau bangunan yang digunakan untuk kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyakjbersama, danj atau kepentingan pembangunan, termasuk diantaranya kegiatan pemerintah daerah dalam lingkup hubungan persahabatan antara negaraj daerah dengan negara lain atau masyarakatjlembaga internasional.
- (2) Kategori bidang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain sebagai berikut:
- a. jalan urnum termasuk akses jalan sesuai peraturan perundangan, jalan tol, dan rel kereta api;
- b. saluran air minumj air bersih danj atau saluran pernbuangan air;
- c. waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya, termasuk saluran irigasi;
- d. rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat;
- e. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, atau terminal;
- f. tempat ibadah;
- g. sekolah atau lembaga pendidikan non komersial
- h. pasar umum;
1. fasilitas pemakaman urnum;
7",
- J. . r ! · r : : ··r fasilitas keselamatan umurn, antara lain tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana;
- k. saran a dan prasarana pos dan telekomunikasi;
1. sarana dan prasarana olahraga untuk umum;
- m. stasiun penyiaran radio dan televisi beserta sarana pendukungnya untuk lembaga penyiaran publik;
- n. kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan negara asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- o. fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- p. rumah susun sederhana;
- q. tempat pembuangan sampah untuk umum;
- r. eagar alam dan eagar budaya;
- s. promosi budaya nasional;
- t. pertamanan untuk umum;
- u. panti sosial;
- v. lembaga pemasyarakatan; dan
- w. pembangkit, turbin, transmisi, dan distribusi tenaga listrik terrnasuk instalasi pendukungnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.
Pasal 142
Pengusulan pemindahtanganan untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1)diajukan oleh Gubernur.
Pasal 143
Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah danjatau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur.
Pasal 144
- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah danjatau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp.5.000.000.000,(lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (2) Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah danj atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp.5.000.000.000,(lima miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan DPRD..
- (3) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan nilai wajar untuk pemindahtanganan dalam bentuk penjualan, tukar menukar dan penyertaan modal.
- (4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan nilai perolehan untuk pemindahtanganan dalam bentuk hibah.
- (5) Pengusulan pemindahtanganan untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga Penjualan
Paragraf 1 Umum
Pasal 145
- (1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
- a. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau tidak digunakarr/ dimanfaatkan;
- b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Daerah apabila dijual;
- c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan; darr/atau.
- d. sebagai pelaksanaan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Barang milik daerah yang tidak digunakanj dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah barang milik daerah yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.
Paragraf 2 Pelaksanaan Lelang
Pasal 146
- (1) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu.
- (2) Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Barang milik daerah yang bersifat khusussesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau
- b. Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.
- (3) Barang milik daerah yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah barang-barang yang diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain yaitu:
- a. Rumah negara golongan III yang dijual kepada penghuninya ya\_ng sah.
- b. Kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada:
1. Gubernur;
2. Wakil Gubernur;
3. mantan Gubernur;
4. mantan Wakil Gubernur; dan
5. Sekretaris Daerah Provinsi.
'
...
,~.
,.-
-\_,
:~
-~
')
('
- (4) Barang milik daerah lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain yaitu :
- a. tanah dan/ atau bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan umum;
- b. tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya digunakan untuk pembangunan perumahan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- c. selain tanah darr/ atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure);
- d. bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain yang dijual kepada pihak lain pemilik tanah tersebut;
- e. hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali; atau
- f. selain tanah dan I atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi Rpl.OOO.OOO,- (satu juta rupiah) per unit.
- (5) Penentuan nilai dalam rangka penjualan barang milik daerah secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan faktor penyesuaian.
- (6) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batasan terendah yang disampaikan kepada Gubernur, sebagai dasar penetapan nilai limit.
- (7) Penjualan barang milik daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 147
- . t (1) Barang milik daerah berupa selain tanah dan Zatau bangunan yang tidak laku dijual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali.
- Pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penilaian ulang. (2)
- (3) Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak laku dijual, Pengelola Barang menindaklanjuti dengan penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal. . :.. .\_ 'r
- (4) Pengelola Barang dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas barang milik daerah selain tanah dan Zatau bangunan setelah mendapat persetujuan Gubemur untuk rnasing-rna sing kegiatan bersangku tan.
- (5) Dalam hal penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hib~n, \_\_ atau penyertaan modal, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak .dapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan pemusnahan. . \_
Pasa1148
- (1) Hasil penjualan barang milik daerah wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah .
- (2) Dalam hal barang milik daerah berada pada Badan Layanan Umum Daerah maka:
- a. Pendapatan daerah dari penjualan barang milik daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah .
- b. Pendapatan daerah dari penjualan barang milik daerah dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah .
Paragraf 3 Objek Penjualan
Pasal 149
- (1) Objek penjualan adalah barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang I Pengguna Barang, meliputi:
- a. tanah dan/ atau bangunan;
- b. selain tanah dan / atau banguan.
- (2) Penjualan barang milik daerah berupa tanah darr/ atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. memenuhi persyaratan teknis:
- b. memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila barang milik daerah dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh; dan
- c. memenuhi persyaratan yuridis, yakni barang milik daerah tidak terdapat permasalahan hukum.
- (3) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a antara lain:
- a. lokasi tanah dan r atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah;
- b. lokasi dan/ atau luas tanah darr/ atau bangunan tidak dapat digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah ;
- c. tanah kavling yang menurut awal perencanaan pengadaannya diperuntukkan bagi pembangunan perumahan Pegawai Negeri.Sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- d. bangunan berdiri di atas tanah milik pihak lain; atau
- e. barang milik daerah yang menganggur (idle) tidak dapat dilakukan penetapan status penggunaan atau pemanfaatan.
- (4) Penjualan barang milik daerah selain tanah dari/ atau barigunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. memenuhi persyaratan teknis:
- b. memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis lebih menguntungkanbagi pemerintah daerah apabila barang milik daerah dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh; dan
- c. memenuhi persyaratan yuridis, yakni barang milik daerah tidak terdapat permasalahan hukum.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a antara lain:
- a. barang milik daerah secara fisik tidak dapat digunakan karena rusak, dan tidak ekonomis apabila diperbaiki;
- b. barang milik daerah secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;
- c. barang milik daerah tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami perubahan dalam spesifikasi akibat penggunaan, seperti terkikis, hangus, danlain-lain sejenisnya; atau
- d. barang milik daerah tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalamipengurangan dalam timbanganjukuran disebabkan penggunaan atau susutdalam penyimpanan atau pengangkutan.
Pasal 150
Penjualan barang milik daerah berupa tanah kavling yang menurut awal perencanaan pengadaannya diperuntukkan bagi pembangunan perurnahan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal149ayat (3) huruf c dilakukan dengan persyaratan:
- a. pengajuan permohonan penjualan disertai dengan bukti perencanaan awal yang menyatakan bahwa tanah tersebut akan digunakan untuk pembangunan perumahan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
- b. penjualan dilaksanakan langsung kepada masing-masing Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan yang ditetapkan oleh Gubernur.
Pasal 151
- (1) Penjualan barang milik daerah berupa kendaraan bermotor dinas operasional dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan, yakni berusia paling singkat 7 (tujuh) tahun.
- (2) Usia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun perolehannya sesuai dokumen kepemilikan, untuk perolehan dalam kondisi barur atau ..:
- b. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun pembuatannya sesuai dokumen kepemilikan, untuk perolehan tidak dalam kondisi ,baru:'".
- (3) Dalam hal barang milik daerah berupa kendaraan bermotorrusak berat dengan sisa kondisi fisik setinggi-tingginya 30 % (tiga puluh persen), maka penjualan kendaraan bermotor dapat dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) tahun.
- (4) Penjualan kendaraan bermotor dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
Pasal 152
Penjualan barang milik daerah dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur.
Pasal 153
- (1) Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 dilakukan dengan tata cara:
- a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul penjualan barang milik daerah selain tanah darr/ atau bangunan kepada Gubemur disertai pertimbangan aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
- b. Gubernur meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya penjualan barang milik daerah selain tanah dan / atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
- c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Gubernur dapat menyetujui dan menetapkan barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan yang akan dijual; dan
- d. untuk penjualan yang memerlukan persetujuan DPRD, Gubernur mengajukan pengusulan penjualan disertai dengan pertimbangan atas pengusulan tersebut.
- (2) Hasil penjualan barang milik daerah wajib disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan Daerah .
Pasal 154
Dalam hal barang milik daerah berada pada Badan Layanan Umum Daerah , maka:
- a. Pendapatan daerah dari penjualan barang milik daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah .
- b. Pendapatan daerah dari penjualan barang milik daerah dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah . .
Pasal 155
Ketentuan lebih lanjut mengenai penjualan barang milik daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.
Bagian Keempat
Tukar Menukar
Pasal 156
- (1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
- a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
- b. untuk optimalisasi barang milik daerah ; dan
- c. tidak tersedia dana dalam APBD.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh apabila Pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan tanah darr/atau bangunan pengganti.
- (3) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tukar menukar dapat dilakukan:
- a. apabila barang milik daerah berupa tanah danj atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
- b. guna menyatukan barang milik daerah yang lokasinya terpencar;
- c. dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah ;
- d. guna mendapatkan Zmernberikan akses jalan, apabila objek tukar menukar adalah barang milik daerah berupa tanah dan zatau bangunan;danjatau
- e. telah ketinggalan teknologi sesuai kebutuhan, kondisi, atau ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila objek tukar menukar adalah barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan.
- (4) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak:
- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah lainnya;
- c. BUMN,BUMDatau badan hukum lainnya yang dimiliki negara; atau
- d. Pemerintah Desa
- e. Swasta.
- (5) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e adalah pihak swasta, baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan.
Pasal 157
- (1) Tukar menukar dapat berupa:
(.
'i.,
..
- a. tanah danj atau bangunan yang telah diserahkan kepada Gubernur;
- b. tanah dan Zatau bangunan yang berada pada Pengguna Barang}atau
- c. selain tanah danj atau bangunan.
- (2) Penetapan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang akan dipertukarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).huruf .a dilakukan oleh Gubemur. . .
- (3) Tanah dan Zatau bangunan yang berada pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain tanah dany atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang, tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota.
- (4) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Gubemur.
Pasal 158
Tukar menukar dilaksanakan setelah dilakukan kajian
Pasal 161
- (1) Hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan pusat/ pemerintahan daerah .
- (2) Penyelenggaraan pemerintahan pusat/ daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah termasuk hubungan antar negara, hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah , hubungan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat/Iembaga internasional, dan pelaksanaan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah .
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus memenuhi syarat:
- a. bukan merupakan barang rahasia negara;
- b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
- c. tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah .
- (4) Segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan hibah ditanggung sepenuhnya oleh pihak penerima hibah.
Pasal 162
- (1) Hibah dapat berupa:
- a. tanah dan/ atau bangunan yang telah diserahkan kepada Gubernur;
- b. tanah dan Zatau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; atau
- c. selain tanah dan/ atau bangunan.
- (2) Penetapan barang milik daerah berupa tanah danZatau bangunan yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a dilakukan oleh Gubemur.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur.
Pasal 163
- (1) Barang milik daerah yang dihibahkan wajib digunakan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam naskah hibah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang.
Pasal 164
- (1) Pihak yang dapat menerima hibah adalah:
- a. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial
Pasal 165
- (1) Hibah barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162ayat (1)huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
- a. pengguna barang melalui pengelola barang mengajukan usul hibah barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan kepada Gubernur disertai dengan pertimbangan dan kelengkapan data;
- b. Gubernur meneliti dan mengkaji usul hibah barang milik daerah
Pasal 166
Ketentuan mengenai hibah barang milik daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
Bagian Keenam
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Pasal 167
- Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan danyatau meningkatkan kapasitas usaha BUMDatau badan hukum lainnya yang dimilikinegara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (1)
- .I. ,;: .-, ... ,.-Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dilakukan dengan pertimbangan: (2)
- a. Barang milik daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi BUMDatau badan hukum lainnya yang dimilikinegara dalam rangka penugasan pemerintah; atau
- b. Barang milik daerah lebih optimal apabila dikelola oleh BUMDatau badan hukum lainnya yang dimiliki negara, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.
- (3) Penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disertakan dalam penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Negara./Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negaramenjadi kekayaan yang dipisahkan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
1
•
Pasal 168
- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah dapat berupa:
- a. tanah dan/ atau bangunan yang telah diserahkan kepada Gubernur;
- b. tanah dau/ atau bangunan pada Pengguna Barang; atau
- c. selain tanah danj atau bangunan.
- (2) Penetapan barang milik daerah berupa tanah darr/ atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Gubernur.
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur.
Pasal 169
- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah berupa tanah darr/ atau bangunan kepada Gubernur disertai dengan pertimbangan dan kelengkapan data;
- b. Gubernur meneliti dan mengkaji usul penyertaan modal Pemerintah Daerah yang diajukan oleh Pengguna Barang
Pasal 171
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan modal Pernerintah Daerah terhadap diatur dengan Peraturan Gubernur.
~ ..~
BABXII
PEMUSNAHAN
Pasal 172
Pemusnahan barang milik daerah dilakukan dalam hal:
- a. Barang milik daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, danj atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
- b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 173
- setelah mendapat pada Pengguna (1) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang persetujuan Gubernur, untuk barang milik daerah Barang.
- (2) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur, untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat , (1) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Gubernur.
Pasal 174
Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan,
Pasal 175
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.
BABXIII
PENGHAPUSAN
Pasal 176
Penghapusan me1iputi:
- a, penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/ atau Daftar Barang Kuasa Pengguna;
- b. penghapusandari Daftar Barang Pengelola; dan
- c. penghapusan dari Daftar Barang MilikDaerah
.
Pasal 177
- (1) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna Dan/ Atau Daftar Barang Kuasa Penggunasebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 huruf a, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang danj atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 huruf b, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang.
- (3) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 huruf huruf c dilakukan dalam hal terjadi penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) disebabkan karena:
- a. pemindahtanganan atas barang milik daerah
;
- b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
- c. menjalankan ketentuan undang-undang;
- d. pemusnahan; atau
- e. sebab lain.
- (4) Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab penghapusan, seperti, hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure).
- (1) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna danj atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan dari Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (2) Penghapusan dari daftar barang Pengelola Barang untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang, dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Gubernur.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan penghapusan dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang dihapuskan karena:
- a. pengalihan status penggunaan;
- b. pemindahtanganan; atau
- c. pemusnahan.
- (4) Gubernur dapat mendelegasikan persetujuan penghapusan barang milik daerah berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang untuk Daftar Barang Pengguna danj atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.
- (5) Pelaksanaan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilaporkan kepada Gubernur.
Pasal 179
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan barang milik daerah pada Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barangdanjatau pada Pengelola barang milik daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.
BABXIV PENATAUSAHAAN
Bagian Kesatu Pembukuan
Pasal 180
- (1) Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- (2) Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barangj Kuasa Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang Penggunaj Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- (3) Pengelola Barang menghimpun Daftar Barang PenggunajDaftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengelola Barang menyusun daftarbarang milik daerah
Pasal 182
Pengelola Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah berupa tanah darr/ atau ban gunan yang berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tah un.
Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 183
- (1) Kuasa Pengguna Barang harus menyusun laporan barang kuasa pengguna semesteran dan tahunan sebagai bahan untuk menyusun neraca satuan kerja untuk disampaikan kepada Pengguna Barang.
- (2) Pengguna Barang menghimpun laporan barang kuasa pengguna semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan laporan barang pengguna semesteran dan tahunan.
- (3) Laporan barang pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca OPD untuk disampaikan kepada Pengelola Barang.
Pasal 184
- (1) Pengelola Barang wajib menyusun laporan barang pengelola semesteran dan tahunan.
- (2) Pengelola Barang wajib menghimpun laporan barang -peng~na semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal f83-ayit
·c.
,
.
serta laporan barang pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan laporan barang milik daerah .
- (3) Laporan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun Neraca Pemerintah Daerah .
Pasal 185
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.
BABXV
Pasal 186
- (1) Sistem informasi Managemen Aset Daerah merupakan sistem dalam pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- (2) Sistem informasi Managemen Aset Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi secara online.
- (3) Pelaksanaan Sistem Informasi Managemen Aset Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) tertuang dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Gubernur.
BABXVI
PEMBINAAN,PENGENDALIAN DANPENGAW ASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 187
Gubernur melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah dan menetapkan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pengendalian dan Pengawasan
Pasal 188
Pengendalian dan pengawasan barang milik daerah dilakukan oleh:
- a. Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/ atau
- b. Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi.
Pasal 189
- (1) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik daerah yang berada di dalam penguasaannya.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kantory satuan kerja dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang.
- (3) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 190
Pengguna Barang menetapkan indikator kinerja di bidang pengelolaan barang milik daerah pada unit yang membidangi pengelolaan barang milik daerah. .
Pasal 191
- (1) Pengelola Barang melakukan pemantauan dan pengawasan atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtangananbarang milik daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtangananbarang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti oleh Pengelola Barang dengan meminta Aparat PengawasanIntern Pemerintah untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milikdaerah.
- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengelola Barang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BABXVII
BADAN LAYANAN UMUMDAERAH
Pasal 192
- (1) Barang milik daerah yang digunakan oleh Badan Layanan Umum Daerah merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (L) mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali terhadap barang yang dikelola darr/atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
GANTIRUGIDANSANKSI
BAB XVIII - GANTIRUGIDANSANKSI
Pasal 193
- (1) Setiap kerugian Daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan keten tuan peraturan perundang- undangan.
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XIX - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 194
- (1) Pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan penerimaan Daerah dapat diberikan insentif.
- (2) Pejabat atau pegawai selaku pengurus barang dalam melaksanakan tugas rutinnya dapat diberikan tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemberian insentif darr/ atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
BABXX
KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XIX - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 195
- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini. .
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai terjadinya tidak pidana di bidang pengelolaan barang milik daerah ;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenai diri tersangka;
- d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. melakukan penghentian penyidikan;
1. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (I), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BABXXI
KETENTUAN PIDANA
BAB XIX - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 196
- (I) Setiap orang darr/atau korporasi yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (I), Pasal 20 ayat (6), Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (4), Pasal 45 ayat (5), Pasal 80 ayat (1) huruf j, Pasal 87 ayat (3) huruf c, dan Pasal 94 ayat (6) huruf a dan huruf b diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah}.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BABXXII
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIX - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 197
- (I) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
- a. pemanfaatan barang milik daerah yang telah terjadi dan belum mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang, Gubernur dapat menerbitkan persetujuan terhadap kelanjutan pemanfaatan barang milik daerah dengan ketentuan Pengelola Barang menyampaikan permohonan persetujuan untuk sisa waktu pemanfaatan sesuai dengan perjanjian kepada Gubernur, dengan melampirkan:
1. usulan kontribusi dari pemanfaatan barang milik daerah ; dan
2. laporan hasil audit aparat pengawasan intern Pemerintah.
- b. tukar menukar barang milik daerah yang telah dilaksanakan tanpa persetujuan pejabat berwenang dan barang pengganti telah tersedia seluruhnya, dilanjutkan dengan serah terima barang milik daerah dengan aset pengganti antara Pengelola Barang dengan mitra tukar menukar
BAB XIX - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 198
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
- a. seluruh kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah yang telah mendapatkan persetujuan dan/ atau penetapan dari pejabat berwenang, dinyatakan tetap berlaku dan proses penyelesaiannya dilaksanakan
BAB XIX - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 202
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah. I ,I'It/alan ~ \'-.'C'Hlub .&lt;...\_-

Penetapan: Ditetapkan di Semarang pada tanggal 2 JW'\1 ~ " ~ --+r.r-I~v. !.\_~ I ... 1

Penetapan: Diundangkan di Semarang pada tanggal 2 JW\1 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWATENGAH, ttd SRI PURYONO KARTO SOEDARMO LEMBARA DAERAH PROVINSIJAWATENGAHTAHUN 2017 NOMOR .5. NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH : 5/73/2017 2017

Penandatangan: GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd GANJAR PRANOWO
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## RANCANGANPERATURANDAERAHPROVINSIJAWATENGAH
5 NOMOR... TAHUN2017
## TENTANG
## PENGELOLAANBARANGMILIKDAERAH
## I. UMUM
## 1. Dasar Pemikiran
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien sangat membutuhkan tersedianya prasarana dan sarana yang memadai yang terkelola dengan baik dan efisien. Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah yang berdasarkan ketentuan
PENJELASAN
Pasal 66
Barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar.Dalam pelaksanaannya, pengelolaan Barang Milik Daerah semakin berkembang dan kompleks, belum dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya beberapa permasalahan yang muncul serta adanya praktik pengelolaan yang penanganannya belum dapat dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut di