PERATURAN DAERAH I(ABUPATEN SITUBONDO . Nomor 20 Tahun 2006 tentang PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI DENGAN RATIMAT TUHAN YANG MATIA ESA BUPATI SITUBONDO, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 85 Ayat (71 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, dalam rangka mencapai keberlanjutan sistem irigasi serta untuk mewujudkan peningkatan keberhasilan dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi di Kabupaten Situbondo.
1.
Undang-Undang Nomor L2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor L9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27301;
- Undang-Undang Nomor L2 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3a7$; 2.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang ' Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3.
\
-
d
-
rl'r
n
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO4 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Tahun 2OO4 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor a377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 48441;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun L972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2OO1 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor aL6\;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor a62al;
8. 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737);
9. L2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Nomor a858);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor a859);
!i'''-..
n
t'.
n
3
- L4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2OLL tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OIl Nomor 6eal;
15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2OO9 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2OO9 Nomor 2 seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2l..
Dengan Persetujuan Bersama
DEUIAN PERUIAKILAN RAKYAT DAERATI KABUPATEN SITUBONDO
Dan
BUPATI SITUBONDO
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAII TENTANG PENGEMBANGAN DAN
MenetapKan : PENGELOLAAN IRIGASI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Situbondo.
3. Dinas Bina Marga dan Pengairan adalah Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Situbondo.
4. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan adalah Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Situbondo.
5. Bupati adalah Bupati Situbondo.
6. Lembaga Pengelola Irigasi, adalah Dinas Bina Marga dan Pengairan, atau pihak lain yang kegiatannya berkaitan langsung dengan pengelolaan irigasi.
I Id
3
!i't-.
!r
4
7. Masyarakat petani adalah sekelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian baik yang telah tergabung dalam organisasi Himpunan Petani Pemakai Air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi Himpunan Petani Pemakai Air.
8. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dxrlatau buatan yang terdapat pada, di atas ataupun yang berada di permukaan tanah.
9. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
10. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan air irigasi dan sumber daya manusia.
5. 1 1. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian dan penggunaan air irigasi.
12. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu, yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
13. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangun4n bagi dalam jaringan primer danlatau jaringan sekunder.
14. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
15. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari Petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
10. t6. Pembuangan air irigasi yang selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
17. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
18. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, air baku untuk irigasi serta pembuangan air irigasi.
19. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran pembuangannya, induk/primer, dan saluran
Ud
a
A
bangunan bagi, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
20. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
2. 2L. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangan, bangunan bagi, bagunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
22. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan intalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan didalamnya.
23. Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau Pemerintah Desa.
24. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak terseir yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter, serta saluran pembu&amp;rg, boks tersier, boks kuarter, dan bangunan pelengkapnya.
25. Saluran Irigasi air tanah adalah bagian dari jaringan irigasi air tanah yang di mulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi.
26. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
27. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
28. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pengusahaan pertanian.
29. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
30. Pembangunan Jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi diwilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
31. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada Jaringan Irigasi (JI) yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
n
A
6
32. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
33. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka, menutup pintu bangunan irigasi, men5rusun rencana tata tanam, men)rusun sistem golongan, men)nrsun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
34. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
35. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
36. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan seefisien mungkin.
37. Kemandirian adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri ## BAB II TUJUAN DAN FUNGSI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu, dan benvawasan lingkungar, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.
2. (21 Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan Nasional dan kesejahteraan masyarakat khususnya petani yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.
- (3) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
4. (41 Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditentukan oleh keandalan air untuk irigasi, kedalam prasarana irigasi dan peningkatan pendapatan masyarakat petani dari usaha tani.
n
A-
PRINSIP - PRINSIP
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI
BAB III - PRINSIP - PRINSIP
Pasal 3
- (1) Pengembangan dan pengelolaan irigasi bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian, diselenggarakan secara partisipatif dan pelaksanaannya dilakukan dengan berbasis pada peran serta masyarakat petani.
2. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. (2)
3. Pengembangan dan pengelolaan sitem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di seluruh daerah irigasi. (3)
BAB III - PRINSIP - PRINSIP
Pasal 4
- Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani. (1)
- Pemerintah Daerah bertanggungiawab dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi kurang dari 1.000 ha. (2t
- Peran serta masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui HIPPA sesuai dengan kemampuannya dan ditingkatkan secara bertahap. (3)
- HIPPA mempunyai hak dan tanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier. (41
- Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha, badan sosial atau perseorangan diselenggarakan dengan
BAB III - PRINSIP - PRINSIP
Pasal 5
- (1) Untuk mewujudkan pengembangan danlatau pengelolaan sistem irigasi partisipatif yang efisien dan efektif serta dapat memberikan manfaat yang sebesarbesarnya kepada petani, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
2. Pengembangan d,anlatau pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan
BAB III - PRINSIP - PRINSIP
Pasal 6
- (1) Untuk mendukung pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat dilaksanakan dengan :
- a. membangun waduk dan atau waduk lapangan, bendung dan pompa;
- b. mengendalikan kualitas dan kuantitas air;
- c. mengupayakan jaringan drainase yang layak;
- d. memanfaatkan kembali air saluran pembuanganf drainase;
- e. mentaati pola dan jadual tanam yang telah ditetapkan.
n
n
- (21 Untuk menjamin keandalan prasarana irigasi, dilakukan kegiatan peningkatan, dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan,dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
- Untuk meningkatkan pendapatan petani dari usaha tani yang dilalrukan melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang terpadu dengan kegiatan diversilikasi dan modernisasi usaha tani. (3)
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang berlaku. (41
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI
BAB IV - KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI
Pasal 7
- (1) Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi diupayakan keterpaduan dan keserasian hubungan dan tindakan diantara lembaga pengelola irigasi.
- (2) Lembaga pengelola irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Dinas Bina Marga dan Pengairan, HIPPA, Komisi Irigasi, Pemerintah Desa atau pihak lain yang kegiatannya terkait dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
BAB IV - KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI
Pasal 8
- HIPPA wajib dibentuk oleh dari dan untuk petani pemakai air secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa. (1)
- HIPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Gabungan HIPPA pada daerah layanan/wilayah sekunder sebagai gabungan dari beberapa blok tersier, sekunder, dalam atau satu daerah irigasi. (2t
- Gabungan HIPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapat membentuk induk HIPPA pada daerah layanan/wilayah primer, sebagai gabungan dari beberapa wilayah sekunder dalam satu daerah irigasi. (3)
- Calon Ketua Blok/Kasub Blok diusulkan oleh petani di wilayah kerjanya dan diseleksi oleh Ketua HIPPA serta tidak boleh diintervensi oleh siapapun dan pihak manapun. (41
t'
,i 'r
n
n
,i'r t'
a
- (s) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HIPPA disusun oleh pengurus melalui rapat anggota.
- (6) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HIPPA ditandatangani oleh Ketua HIPPA diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat, disahkan oleh Bupati dan wajib didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri untuk mendapatkan status hukum.
- Susunan Pengurus HIPPA terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, pembantu umum, ketua blok, kasublok dan kelompok turap. (71
BAB IV - KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI
Pasal 9
- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi partisipatif Bupati membentuk Komisi Irigasi Kabupaten.
- (2) Komisi Irigasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan wakil dari HIPPA pada daerah irigasi Kabupaten, wakil pemerintah dan wakil kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya dengan keanggotaan proporsional dan keterwakilan.
- (3) Pemerintah Daerah bersama dengan Pemerintah Daerah lainnya dapat bekerjasama untuk membentuk Komisi Irigasi Antar Kabupaten dalam upaya mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi lintas daerah.
4. (41 Dalam sistem irigasi yang multiguna, dapat diselenggarakan forum koordinasi daerah irigasi.
- (5) Susunan organisasi, tata kerja, dan keanggotaan Komisi irigasi antar Kabupaten sebagai dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bersama antar Bupati yang bersangkutan.
BAB IV - KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI
Pasal 10
Ketentuan mengenai tata cara pembentukan HIPPA dan Komisi Irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.
WEUIENANG DAN TANGGUNG JAUTAB
Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi :
ti ''
?
n
I
- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayahnya
BAB V - WEUIENANG DAN TANGGUNG JAUTAB
Pasal 12
Wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa atau yang disebut nama lain, adalah :
- a. melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang di bangun oleh pemerintah desa;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan peningkatan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa;
n
n
- c. menjaga efektivitas, efesiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa.
BAB V - WEUIENANG DAN TANGGUNG JAUTAB
Pasal 13
Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi :
- a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, danlatau pembongkaran bangunan danlatau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier
BAB V - WEUIENANG DAN TANGGUNG JAUTAB
Pasal 14
- Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 11 huruf b dan huruf c, Pemerintah Daerah dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada Pemerintah Provinsi/ Pusat sesuai peraturan perundang-undangan. (1)
- Wewenang yang dapat diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya meliputi pelaksanaan pembangunan, peningkatan, atau rehabilitasi sistem irigasi. (2t
- Pelaksanaan penyerahan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ## BAB VI
PARTISIPASI MASYARAI{AT PETANI DALAM PEI{YELENGGARAAN SISTEM IRIGASI
BAB V - WEUIENANG DAN TANGGUNG JAUTAB
Pasal 15
- (1) Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, d-",
u
n
n
pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi.
- (21 Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana.
- (3) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perseorangan atau melalui HIPPA di wilayah kerjanya.
- (41 Partisipasi masyarakat petani sebagai dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.
BAB V - WEUIENANG DAN TANGGUNG JAUTAB
Pasal 16
Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi.
PEMBERDAYAAN
BAB VII - PEMBERDAYAAN
Pasal 17
- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pemberdayaan mempunyai kegiatan meliputi, antara lain :
- a. memberikan bantuan teknis kepada HIPPA dalam pemberdayaan dibidang irigasi, serta dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi ## BAB VIII
PEMBINAAN
BAB VII - PEMBERDAYAAN
Pasal 18
Pembinaan umum dilakukan oleh Bupati, Camat dan Kepala Desa/ Lurah dengan tugas sebagai berikut :
- a. Bupati bertanggungf awab atas pembentukan, pembin aart, dan pengembangan HIPPA;
- b. Camat melaksanakan koordinasi dan pengawasan atas pembentukan, pembinaan, dan pengembangan HIPPA;
- c. Kepala Desa/ Lurah memberikan motivasi terhadap pembentukan, dan pengembangan sesuai dengan tanggungjawab dan wewenangnya.
PENGELOLAAN AIR IRIGASI
Bagian Kesatu
Pengakuan atas Hak UlaYat
BAB IX - PENGELOLAAN AIR IRIGASI
Pasal 19
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumberdaya air mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu yang berkaitan penggunaan air dan sumber air untuk irigasi sebatas kebutuhannya sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Peraturanundangan yang berlaku.
Bagian Kedua
Hak Guna Air untuk Irigasi
BAB IX - PENGELOLAAN AIR IRIGASI
Pasal 20
- (1) Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi. alr
\
n-
i
n
- (21 Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan untuk pertanian ralryat.
- (3) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk keperluan pengusahaan dibidang pertanian.
BAB IX - PENGELOLAAN AIR IRIGASI
Pasal 21
- PengembanglPihak Ketiga yang akan melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru, atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada wajib mengaji-rkan permohonan ijin prinsip alokasi air kepada Bupati. (1)
- Bupati dapat menyetujui atau menolak permohonan rjin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengembanglpihak ketiga
BAB IX - PENGELOLAAN AIR IRIGASI
Pasal 23
- (1) Hak guna air untuk irigasi bagi badan usaha, badan sosial, atau perseorangan diberikan
BAB IX - PENGELOLAAN AIR IRIGASI
Pasal 24
Hak guna pakai air atau hak guna usaha air untuk irigasi dapat ditinjau kembali oleh Bupati apabila persyaratan yang dijadikan dasar penetapan hak guna air untuk irigasi mengalami perubahan yang sangat berarti.
BAB IX - PENGELOLAAN AIR IRIGASI
Pasal 25
Ketentuan mengenai tata cara pemberian tjin untuk memperoleh hak guna air untuk irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Penyediaan air irigasi
BAB IX - PENGELOLAAN AIR IRIGASI
Pasal 26
- (1) Penyediaan air irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan air di atas semua kebutuhan lainnya.
- (2) Penetapan prioritas utama penyediaan air untuk irigasi pertanian ralryat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan hak guna pakai air untuk irigasi bagi HIPPA.
BAB IX - PENGELOLAAN AIR IRIGASI
Pasal 27
- (1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal dengan tetap
BAB IX - PENGELOLAAN AIR IRIGASI
Pasal 28
- (1) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan
BAB IX - PENGELOLAAN AIR IRIGASI
Pasal 29
- (1) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi.
2. (21 Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi yang menjadi kewenangan Daerah disusun oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan
- (1) Penyusunan rencana tahunan penyediaan air irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Bupati
BAB IX - PENGELOLAAN AIR IRIGASI
Pasal 31
- (1) Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan kekurangan air irigasi pada lahan pertanian sehingga diperlukan substitusi air irigasi, untuk upaya kekurangan air irigasi agar sesuai dengan rencana tahunan penyediaan air irigasi yang telah ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengupayakan penyediaan tambahan air irigasi dari berbagai sumber dengan
BAB IX - PENGELOLAAN AIR IRIGASI
Pasal 32
- (1) Pelaksanaan pengaturan air irigasi didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.
2. (21 Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan
BAB IX - PENGELOLAAN AIR IRIGASI
Pasal 33
- (1) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer danlatau jaringan' sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi sadap dan bangunan sadap yang telah ditentukan.
- (2) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap yang telah ditentukan dalam rencana teknis sesuai kesepakatan dengan HIPPA.
- (3) Untuk pengalokasian dan pencatatan pembagian dan pemberian air, bangunan bagi dan bangunan bagi sadap wajib dilengkapi dengan alat pengukur debit dan papan operasi.
BAB IX - PENGELOLAAN AIR IRIGASI
Pasal 34
- Pengelolaan air dan jaringan irigasi di tingkat tersier menjadi t:rakl wewenang dan tanggung jawab HIPPA, yakni dengan jarak 50 (lima puluh) meter dari pintu pengambilan. (1)
- Penggunaan air irigasi hanya dapat dilakukan dari saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh HIPPA. (21
- Penggunaan air di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (21, dilakukan dengan rjin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. (3)
- Dalam hal debit air irigasi tidak mencukupi secara bersamaan dan merata, penggunaan air diatur secara bergilir oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan sesuai dengan cakupan tugasnya. (4)
!'.
n-
1r
Bagian Keempat
Drainase
BAB IX - PENGELOLAAN AIR IRIGASI
Pasal 35
- (1) Setiap pembangunan jaringan dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
2. (2t Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
- (3) Kelebihan air irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase harus dijaga kualitasnya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persayaratan kualitas
BAB IX - PENGELOLAAN AIR IRIGASI
Pasal 36
- (1) Setiap pemakai air yang menggunakan air untuk irigasi diluar daerah irigasi yang telah ditetapkan dan mengambil langsung dari sumber air permukaan harus mendapat ijin dari Bupati.
2. (2t Setiap pemakai air yang menggunakan air untuk irigasi dari cekungan air tanah lintas Daerah harus mendapat ijin dari Pemerintah Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.
PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI
Bagian Kesatu
Pembangunan Jaringan lrigasi
BAB X - PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI
Pasal 37
- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan
BAB X - PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI
Pasal 38
- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder yang utuh berada didalam wilayah Daerah.
2. (21 Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh HIPPA atau pihak lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya
BAB X - PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI
Pasal 39
- (1) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan
- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kewenangannya.
2. (21 Peningkatan jaringan primer dan sekunder dapat dilakukan oleh HIPPA atau pihak lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya
BAB X - PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI
Pasal 41
- Pengubahan dmlatau pembongkaran jaringan irigasi primer dan selnrnder yang mengakibatkan pembahan bentuk dan/atau fungsi jaringan irigasi primer dan sektrnder dalam rangka peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan ayat (6) harus mendapat ijin dari Bupati (1)
- Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harls mendapat persetujuan dari HIPPA yang bersanglmtan. (2)
- Perubahan dan /atau pembongkaran sumur pompa dan bangunan fasilitas irigasi air tanah hams mendapatkan ijin dari Bupati. (3)
BAB X - PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI
Pasal 42
- Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi dilalmkan bersamaa.n dengan kegiatan pengembangan latran pertanian beririgasi sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan mempertimbangkan kesiapan petani setempat. (1)
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan lahan pertanian beririgasi diatur dengan peraturan Bupati. (2t
PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI
Bagian Kesatu
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
BAB XI - PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI
Pasal 43
- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
li't
!'.
n
!'
r\
-..
- (21 HIPPA dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak tanggung jawab HIPPA yang bersangkutan.
- (4) HIPPA dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (5) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara Pemerintah Daerah dan pengguna jaringan irigasi di setiap daerah irigasi.
- (6) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan secara partisipatif dan sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual yang berlalm.
- (71 Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan usaha, badan sosial dan perseorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.
- (8) Tata laksana operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI
Pasal 44
- (1) Dalam hal HIPPA tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan darrlatau dukungan fasilitas yang diperlukan.
2. (21 Bantuan dan dukungan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
BAB XI - PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI
Pasal 45
- (1) Dinas Bina Marga dan Pengairan menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan setelah berkonsultasi dengan HIPPA dan pengguna air irigasi lainnya
2. (21 Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk keperluan pemeriksaan atau pemeliharaan jaringan irigasi.
n
n
f-
- (3) Waktu pengeringan bagian jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 2 (dua) minggu dan diberitahukan kepada pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan pengeringan.
2. (41 Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi harus dijadualkan dalam rencana tata tanam.
- (5) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang telah direncanakan rehabilitasi akibat keadaan darurat, atau peningkatan jaringan irigasi dengan waktu pengeringan total maksimal 2 (dua) minggu secara berselang.
- (6) Jadual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan.
BAB XI - PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI
Pasal 46
- (1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan pengamanan jaringan irigasi yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi.
2. (21 Pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, HIPPA, dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
BAB XI - PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI
Pasal 47
Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, lembaga pengelola irigasi, pemakai air irigasi, pengguna jaringan irigasi dan masyarakat berperan serta dan bertanggung jawab melakukan pengamanan jaringan irigasi untuk menjamin kelangsungan fungsinya.
BAB XI - PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI
Pasal 48
- Sebagai usaha pengamanan jaringan irigasi beserta bangunan-bangunannya ditetapkan garis sempadan pada jaringan irigasi untuk pendirian bangunan dan untuk pembuatan pagar. (1)
- Garis sempadan pada jaringan irigasi untuk mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur dari tepi atas saluran untuk yang (2)
n
n
I
tidak bertanggul atau kaki tangkis saluran/bangunan/jalan inspeksi bagian luar dengan jarak :
- a. 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 4 m'ldetik atau lebih;
- b. 3 .(tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 m" ldetik sampai 4 ms ldetik;
- c. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembu€rngan dengan kemampuan kurang dari 1 m" ldetik.
- (3) Garis sempadan pada jaringan irigasi untuk membuat pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dari tepi atas saluran yang tidak bertanggul atau dari kaki tangkis saluran/bangunanl jalan inspeksi bagian luar dengan jarak :
- a. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan dengan kemampuan 4 m3/detik atau lebih;
6. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 m" ldetik sampai 4 m'ldetik; b.
7. 1 (satu) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1 m" ldetik. c.
Bagian Kedua
Rehabilitasi Jaringan Irigasi
BAB XI - PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI
Pasal 49
- Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan
- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.
2. (21 HIPPA dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai kebutuhan dan kemampuannya ## BAB XII PENGELOLAAN ASET IRIGASI
Bagian Kesatu
Inventarisasi Aset Irigasi
BAB XI - PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI
Pasal 51
- Inventarisasi aset irigasi mendapatkan data kondisi dan irigasi pada setiap daerah irigasi. bertujuan untuk fungsi seluruh aset (1)
t"
n
n
- (21 Inventarisasi aset irigasi meliputi inventarisasi jaringan irigasi dan aset irigasi lainnya yang terdiri dari fasilitas pendukung pengelolaan irigasi, lembaga pengelola irigasi, dan sumberdaya manusia.
- (3) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 meliputi jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi jaringan irigasi, ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan.
- (41 Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan inventarisasi aset irigasi.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, Pemerintah Desa dan HIPPA membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan inventarisasi aset irigasi yang menjadi tanggung j awabnya secara berkelanjutan.
- (71 Perubahan kepemilikan aset sehubungan dengan adanya pengaturan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI
Pasal 52
- (1) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilaksanakan setahun sekali pada setiap daerah irigasi.
2. (21 Inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (21 dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (3) Hasil inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) menjadi bagian dari sistem informasi irigasi.
- (4) Sistem informasi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan subsistem informasi sumberdaya air.
Bagian Kedua
Perencanaan Pengelolaan Aset lrigasi
BAB XI - PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI
Pasal 53
- (1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi.
$d
I
a
n
- (2t Pemerintah Daerah menJrusun dan menetapkan rencana.pengelolaan aset irigasi 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilaksanakan secara demokratis, transparan dan akuntabel dengan melibatkan semr-la pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi.
- Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau HIPPA merencanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung j awabnya secara berkelanjutan. (41
Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pengelolaan Aset lrigasi
BAB XI - PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI
Pasal 54
- Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan
BAB XI - PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI
Pasal 55
Jaringan irigasi yang telah diserahkan sementara aset dan latau pengelolaannya kepada HIPPA, diatur dengan peraturan Bupati.
Bagian KeemPat Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Aset lrigasi
BAB XI - PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI
Pasal 56
- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi setiap tahun.
2. (21 Badan usaha, badan sosial, perseorangan, Pemerintah Desa atau HIPPA membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.
ll'r
a
n
!i'
' -.
-..
Bagian Kelima Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset lrigasi
BAB XI - PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI
Pasal 57
Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
Bagian Keenam Tata Cara Pengelolaan Aset lrigasi
BAB XI - PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI
Pasal 58
- Tata cara pengelolaan aset irigasi meliputi inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, dan evaluasi pengelolaan aset irigasi, serta pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi. (1)
- Tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (21
Bagian Kesatu
Pembiayaan Pengembangan Jaringan lrigasi
BAB XIII - PEMBIAYAAN
Pasal 59
- Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya. (1)
- Pembiayaan pengembangan bangUnan sadap, saluran, boks tersier, dan bangunan pelengkap tersier lainnya yang terdapat didalam saluran sepanjang 50 meter dari bangunan sadap menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. (21
- Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tangggung jawab HIPPA. (3)
- Da1am hal HIPPA tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah sesuai dengan (4)
!i\-
,
r
,r'''
n
ti"'
-
- kewenangannya dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan yang bersangkutan
- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
2. (2t Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilalmkan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya bersama dengan HIPPA
BAB XIII - PEMBIAYAAN
Pasal 60
- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 merupakan dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
BAB XIII - PEMBIAYAAN
Pasal 61
- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 merupakan dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
^,
- (21 Penggunaan dana pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Ketentuan mengenai dana pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - PEMBIAYAAN
Pasal 62
- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tangggung jawab HIPPA.
2. Dalam hal HIPPA tidak mampu membiayai pengelolaan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang bersangkutan
BAB XIII - PEMBIAYAAN
Pasal 63
- Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi diatas 3000 ha, lintas daerah atau daerah irigasi strategis nasional tetapi belum menjadi prioritas nasional, Pemerintah dapat saling bekerja sama dalam pembiayaa.n dengan Pemerintah Provinsi danlatau Pemerintah Daerah. (1)
- Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk rehabilitasi jaringan irigasi 1000 ha sampai dengan 3OOO ha lintas Kabupaten, tetapi belum menjadi prioritas Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dapat saling bekerja sama dalam pembiayaan dengan Pemerintah Daerah lainnYa. (2)
!r
a
n
,l'"'
r
BAB XIII - PEMBIAYAAN
Pasal 64
Pembiayaan operasional Komisi Irigasi Kabupaten menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
Bagian Ketiga
Keterpaduan Pembiayaan Pengelolaan lrigasi
BAB XIII - PEMBIAYAAN
Pasal 65
- (1) Perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah yang berada dalam satu wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dikoordinasikan dan dipadukan oleh Komisi Irigasi Kabupaten.
2. (21 Perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi lintas Daerah dikoordinasikan dan dipadukan oleh Komisi Irigasi Antar KabuPaten.
- (3) Koordinasi dan keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai usulan prioritas alokasi dana pembiyaan pengelolaan jaringan irigasi yang direkomendasikan oleh Komisi Irigasi Kabupaten secara proporsional dan transparan.
BAB XIII - PEMBIAYAAN
Pasal 66
- (1) HIPPA mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab mengumpulkan, mengelola, dan memallfaatkan iuran pengelolaan irigasi dari para anggotanya.
- (2) Besaran dan bentuk iuran ditetapkan ## BAB XIV
ALIH FUNGSI LATIAN BERIRIGASI
BAB XIII - PEMBIAYAAN
Pasal 67
- (1) Untuk inenjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi Bupati sesuai dengan kewenangannya mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan f atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi.
2. (21 Dalam rangka menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Bina Marga dan, Pengairan Serta instansi terkait lainnya berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan non pertanian.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya secara terpadu menetapkan wilayah potensial irigasi dalam rangka mendukung perwilayahan komoditi pertanian yang menjadi salah satu unsur dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah.
- (4) Alih fungsi lahan beririgasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam suatu daerah irigasi harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah daerah yang telah ditetapkan dan memperoleh rjin dari Pemerintah Daerah.
BAB XIII - PEMBIAYAAN
Pasal 68
- Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan, kecuali terdapat : (1)
- a. pembahan rencana tata ruang wilayah ; atau
- b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perr.rbahan rencana tata ruang wilayah. (2t
- Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal : (3)
- a. sebagian atau seluruh jaringan irigasi beralih fungsi ; atau
- b. sebagian atau seluruh lahan irigasi beralih fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.
^''
,i"''-
- (41 Badan usaha, badan sosial, atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hunrf d, wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.
BAB }rlT
KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI
BAB XIII - PEMBIAYAAN
Pasal 69
- Untuk menjamin terselenggaranya fungsi dan manfaat sistem irigasi diperlukan koordinasi pengelolaan sistem irigasi antar daerah irigasi danlatau antar sektor terkait. (1)
- Koordinasi pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui antar daerah irigasi dan antar Komisi Irigasi Kabupaten dan/atau forum koordinasi daerah irigasi. (21
- Hubungan kerja antar komisi irigasi dan hubungan kerja antara komisi irigasi dan dewan sumber daya air bersifat konsultatif dan koordinatif. (3)
- Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Daerah dan daerah irigasi diatas 3000 ha yang sudah ditugasperbantukan oleh Pemerintah danlatau daerah irigasi 1000 ha sampai dengan 3000 ha Yang sudah ditugasperbantukan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui Komisi Irigasi Kabupaten. (4)
- Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan, daerah irigasi strategis nasional, dan daerah irigasi diatas 3000 ha yang sudah ditugasperbantukan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Komisi Irigasi Kabupaten. (s)
- Komisi Irigasi Provinsi melakukan koordinasi pengelolaan sistem irigasi dengan seluruh Komisi Irigasi Kabupaten dan Komisi Irigasi Antar Kabupaten. (6)
- Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi lintas daerah danlatau strategis nasional dilaksanakan melalui forum koordinasi antar komisi irigasi Kabupaten atau yang disebut dengan nama lain, yang ditetapkan dengan Peraturan Bersama Bupati. (71
!i'r
-
!i'.
-.
A
- (8) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada satu daerah irigasi dapat dilaksanakan melalui forum koordinasi daerah irigasi.
2. (e) Tata cara mengenai pembentukan forum koordinasi antar komisi, dan forum koordinasi daerah irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB trrTII
PENGENDALIAN DAN PTNGAUIASAN
- (1) Untuk mengupayakan tercapainya tujuan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, diselenggarakan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh proses pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi kegiatan :
- a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma,standar, pedoman, dan manual ;
- b. pelaporan ;
- c. pemberian rekomindasi ; dan
- d. penertiban.
- (4) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan dengan menyampaikan laporan danlatau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (5) Dalam rangka pengendalian alih fungsi lahan beririgasi Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap kesesuaian rjin alih fungsi lahan dengan rencana tata ruang kota yang telah ditetapkan.
- (6) HIPPA melakukan pengawasan sosial terhadap pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang diwujudkan dalam bentuk laporan dan pengaduan kepada iemerintah Daerah.
11. (71 Ketentuan mengenai pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.
!""'-.
,i'r-
BAB XIII - PEMBIAYAAN
Pasal 70
- (1) Untuk mewujudkan terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan informasi tentang proses dan hasil pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dapat diakses oleh masyarakat.
BAB XIII - PEMBIAYAAN
Pasal 71
- (1) Untuk mewujudkan terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan informasi tentang proses dan hasil pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dapat diakses oleh masyarakat.
2. (21 Pemerintah desa, HIPPA, badan usaha, badan sosial, perseorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Pemerintah Daerah dalam menyediakan informasi pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.
BAB )rlIII LARANGAN
BAB XIII - PEMBIAYAAN
Pasal 72
Dalam rangka menjaga kelestarian air dan jaringan irigasi, setiap orang, badan hukum/badan usaha, dilarang :
- a. menyadap air dari sungai dan saluran pembawa, selain pada tempat yang sudah ditentukan;
- b. membuang benda-benda padat dengan atau tanpa alat-alat mekanis yang dapat berakibat menghambat aliran, mengubah sifat air serta merusak jaringan irigasi;
- c. membuat galian atau membuat selokan sepanjang saluran dan bangunan-bangunannya pada jarak tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran dan bangunan-bangunannya;
- d. menggembalakan, menambatkan atau menahan hewan/ternak di dalam daerah sempadan saluran;
- e. merusak danlatau mencabut rumput atau tanaman yang ditanam pada tangkis-tangkis saluran dan bangunan yang berguna untuk konservasi;
- f. membudidayakan tanaman pada tangkis-tangkis saluran, berem dan alur-alur saluran;
- g. menghalangi atau merintangi kelancaran jalannya air dengan cara apapun;
\l
L-.
n
!i"'
-.
4L
- h. mendirikan bangunan di dalam daerah sempadan saluran kecuali bangunan yang mendukung peningkatan irigasi;
- i. membuang limbah padat, gas dan lainnya pada saluran secara langsung atau tidak langsung dapat menurunkan kualitas air; dan
- j. menambah, merubah fungsi pada bangunan fasilitas sumur pompa.
BAB XIII - PEMBIAYAAN
Pasal 73
- (1) Tanpa rjin Bupati, setiap orang atau badan hukum/badan usaha dilarang :
- a. mengadakan perubahan danlatau pembongkaran bangunan- bangunan dalam jaringan irigasi maupun bangunan pelengkapnya;
- b. mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain daripada yang tersebut pada huruf a, yang berada didalam, diatas maupun melintasi saluran irigasi;
4. ffiH-ilasi,'.ilff; rffi"H;,'TL-1'l#I aliran air dan merusak lingkungan dan bangunan irigasi;
- d. mendirikan, membangun bendung pada saluran drainase yang mengganggu fungsi drainase;
- e. membuang air limbah yang dapat mengubah kualitas air di jaringan irigasi;
- f. mengambil bahan-bahan galian golongan C berupa pasir, kerikil, batu atau hasil alam yang serupa dari jaringan irigasi ;dan
- g. membudidayakan tanaman pada daerah sempadan saluran.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB X1IIII
SANKSI ADMINISTRASI
BAB XIII - PEMBIAYAAN
Pasal 74
- (1) Setiap badan usaha/badan hukum yang melanggar ketentuan pada Pasal 72 dan Pasal 73 dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan ijin usahanya.
t
,i"'
-'
,i'r
-.
a
A
- (2t Terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan pada Pasal 72 huruf c, huruf h dan huruf j serta Pasal 73 huruf b, huruf c dan huruf d, selain dikenakan sanksi pencabutan ijin juga dikenakan sanksi pembongkaran bangunan.
BAB XIX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 75
- Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan Pasal 73 dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (1)
- Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (21
- Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan saluran irigasi beserta bangunannya danlatau jaringan irigasi serta pencemaran dan kerusakan lingkungan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3)
- Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda ditambah sepertiga denda yang dijatuhkan. (4)
KEIENTUAN PEIITYIDIKAN
BAB XX - KEIENTUAN PEIITYIDIKAN
Pasal 76
- Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. (1)
- Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah : (2)
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
A
,.l'r - i:.,
ri'.-
- a. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- b. melakukan penyitaan benda dan latau surat;
- c. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- e. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubu. ngannya dengan pemeriksaan perkara;
- f. menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahu hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga; dan
- g. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hulmm Acara Pidana.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XXI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 77
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
- a. Ijin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.
- b. Bagi jaringan irigasi yang telah diserahkan pengelolaannya kepada HIPPA dilakr-rkan evaluasi kinerja pengelolaan irigasi, dengan ketentuan :
1. apabila
BAB XXI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 78
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Himpunan Petani Pemakai
1\
Air (HIPPA) (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 1998 Seri C Nomor 9 /Cl dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XXI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 79
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Penetapan: Ditetapkan di Situbondo Padatanggal 31 D[t 2il13

Penandatangan: BUPATI SITUBONDO,

Penetapan: Diundangkan di Situbondo pada tanggal 0 g , .lr. 11r -r'' SEKREIARIS DAERAII I(ABUPATEN SITUBONDO, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN STTUBONDO TATTUN ilOILNOMOR t* n A ti".. -
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERATI I{ABUPATEN SITUBONDO NOMOR ,9 TAHUN zOLg
## TENTANG
## PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI
## I. UMUM
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO4 tentang Sumber Daya Air mengamanatkan bahwa penguasaan sumber daya air oleh Negara diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan latau Pemerintah KabupatenfKota sesuai dengan kewenangan masing-masing dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran ralryat. Dalam menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan air untuk semua kebutuhan dengan memberikan prioritas utama kepada kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian ralryat dalam sistem irigasi yang sudah ada diatas semua kebutuhan.
Irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian mempunyai peran yang sangat penting. Adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi. Untuk swasembada beras menjadi melestarikan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan kesempatan kerja di perdesaan dan perbaikan gizi keluarga, serta sejalan dengan semangat demokrasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tanaman kehidupan bermasyarakat perlu menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani dalan keseluruhan proses dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, dilakukan pemberdayaan HIPPA dan dinas atau instansi kabupaten/kota atau Provinsi yang terkait di bidang irigasi secara berkesinambungan. Selanjutnya, untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif serta untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat petani, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi
,i'r
-
n
-.
1i'''"
a
,i'r
-
dilaksanakan dengan pendayagunaan Sumber Daya Air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersebut dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras. Fengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan oleh kelembagaa,n pengelolaan irigasi yang meliputi Instansi Pemerintah Daerah HIPPA, dan Komisi irigasi atau pihak lain yang kegiatannya terkait.
Dalam rangka menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan. dan pengelolaan, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan secara partisipatif yang didukung dengan pengaturan kembali tugas, wewenoog, dan tangung jawab kelembagaan pengelolaan irigasi, pemberdayaan HIPPA, penyempurnaan sistem pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk mewujudkan keberlanjutan sistem irigasi. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif dilaksanakan dalam keseluruhan proses pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dimulai dari pemikirian awal, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan, pada tahap perencanaan, pembangunan, p€oingkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi. Pemerintah Daerah dengan kewenangannya memfasilitasi dan memberikan bantuan sesuai dengan permintaan HIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
Mengingat irigasi menyangkut berbagai pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi serta wilayahnya melintasi batas wilayah administrasi Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah ini menetapkan perlunya dibentuk lembaga Koordinasi dan komunikasi yang disebut komisi irigasi. Komisi irigasi Kabupaten dibentuk oleh Bupati, komisi irigasi Kabupaten dibentuk oleh Bupati, Komisi irigasi antar Kabupaten dapat dibentuk oleh para Bupati yang bersangkutan untuk mewujudkan Koordinasi pengelolaan sistem irigasi tersebut dapat pula diselenggarakan forum koordinasi daerah irigasi yang difasilitasi oleh Bupati ;
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewengannya melaksanakan pengawasan terhadap pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Dalam rangka pengawasan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum.
Masyarakat berperan dalam pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan cara menyampaikan laporan dan latau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
n
l'.''
-..
## I,I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas. '
PENJELASAN
Pasal 2
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup je1as. Ayat (21 Ayat (3) Cukup jelas. Culmp jelas. Ayat (a)
PENJELASAN
Pasal 3
Ayat (1) Cukup jelas. Aydt (21 Yang dimaksud dengan "partisipatif' adalah pengembangan dan pengelolaan sistern irigasi yang berbasis peran serta masyarakat petani. Yang dimaksud dengan $ terpadu" adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan dengan mengintegrasikan kepentingan antar sektor terkait. Yang dimaksud dengan "berwawasan lingkungan hidup" adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi memperhatikan keseimbangan ekositem dan daya dukung lingkungan. Yang dimaksud dengan "transparan dan akuntabel" adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan ,secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan ; Yang dimaksud dengan "berkeadilan" adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara proposional sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakai air irigasi dari bagian hulu sampai hilir; ## Ayat (3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif yang dilaksanakan di seluruh daerah irigasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab, dan kemampuan HIPPA dalam rangka meningkatkan efesien efektivitas, dan keberlanjutan sistem irigasi. ' , t . . n 4- r \ . . , . Dalam hal pembangunan baru, sistem irigasi dilaksanakan pada wilayah yang berpotensi untuk ditetapkan sebagai daerah irigasi. Bentuk partisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi antara lain berupa pemikiran, gagasan, sumbangan waktu, tenaga, material, dan dana.
PENJELASAN
Pasal 4
Ayqt (1) Yang dimaksud dengan "pihak yang berkepentingan" adalah antara lain masyarakat petani, penerimaan manfaat air irigasi, atau pengguna jaringan irigasi. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Culmp jelas. Ayat (a) Ayat (5) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
## AYat (1) Termasuk air permukaan yang diutamakan pendayagunaEurnya adalahairhujanyangjatuhpadapermukaantanah. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "prinsip satu sistem irigasi satu ,kesatuan pengembangan dan pengelolaan" adalah bahwa dalam satu daerah irigasi yang mendapat pelayanan irigasi dari satu sistem irigasi yang terdiri