Unknown WALIKOTA TANGERANG SELATAN PERATURAN WALIKOTATANGERANG SELATAN PERUBAHAN ATAS PARAF HIERARKI PARAF KOORDINASI Nomor 18 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 62 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
WALIKOTA TANGERANG SELATAN
PERATURAN WALIKOTATANGERANG SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 62 TAHUN 2010 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG SELATAN,
- a. bahwa perpanjangan penetapan lokasi telah diatur dalam Pasal 15 ayat (2) sampai dengan ayat (4) Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pem bangunan;
- b. bahwa Pemerintah Daerah sedang melaksanakan beberapa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan selain untuk kepentingan umum yang diperkirakan belum dapat selesai sampai dengan berakhirnya perpanjangan penetapan lokasi;
- c. bahwa sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Kepala Sadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, menyatakan bahwa proses pengadaan tanah yang sedang dilaksanakan, diselesaikan paling lama sampai dengan 31 Desember 2014;
PARAF HIERARKI
•
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESRA
(
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
.II
PARAF HIERARKI
WAKIL WALIKOTA
SEKRETARIS DAERAH
PARAF KOORDINASI
KEPALA BAGIAN BINA PERTANAHAN SETDA
Mengingat
- d. bahwa jika pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan selain untuk kepentingan umum belum selesai, berimplikasi terhadap tidak dapat dilaksanakannya rencana pembangunan dan akan berdampak kepada masyarakat, sehingga pengaturan perpanjangan pen eta pan lokasi dimaksud huruf a perlu disempurnakan; sebagaimana
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESRA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
BPARAF'HIERARKI
W AKIL WALIKOTA
SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN BINA PERTANAHAN SETDA
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESRA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
PARAF HERARKI
KEPALA BAGIAN BINA PERTANAHAN SETDA
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Kepala Sadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
3. 1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1120);
12. Peraturan Daerah Kata Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kata Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kata Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kata Tangerang Selatan Nomor 0610);
5. 1 3 . Peraturan Daerah Kata Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kata Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kata Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kata Tangerang Selatan Nomor 0811);
14. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan (Berita Daerah Kata Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 62);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 62 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN.
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESRA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
PARAF HERARKI
PARAF HIE]'
WAKIL WALIKOTA
SEKRETARIS DAERAH
EC JPARAF KOORDINASI
KEPALA BAGIAN BINA PERTANAHAN SETDA
Pasal I
Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), dan ayat (3) diubah dalam Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan (Berita Daerah Kata Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 62), sehingga Pasal 15 berbunyi se bagai berikut:
Pasal 14
- ( 1 ) Keputusan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diberikan untukjangka waktu:
Pasal 15
- ( 1 ) Keputusan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diberikan untukjangka waktu:
- a. satu tahun, bagi pengadaan tanah yang memerlukan tanah seluas sampai dengan 25 (dua puluh lima) hektar;
- b. dua tahun, bagi pengadaan tanah yang memerlukan tanah seluas lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar sampai dengan 50 (lima puluh) hektar;
- c. tiga tahun, bagi pengadaan tanah yang memerlukan tanah seluas lebih dari 50 (lima puluh) hektar.
- (2) Apabila dalam jangka waktu penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) proses pengadaan tanah sudah dimulai namun perolehan tanah belum selesai, Walikota dapat menerbitkan perpanjangan penetapan lokasi untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2a) Apabila dalam jangka waktu penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perolehan tanah belum selesai dan/ atau sedang dalam proses penyelesaian/pelaksanaan tahapan, Walikota dapat menerbitkan perpanjangan penetapan lokasi untuk jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2014.
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESRA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
PARAF HIERARKI
WAKIL WALIKOTA
SEKRETARIS DAERAH
PARAF HIERARKI
KEPALA BAGIAN BINA PERTANAHAN SETDA
PARAFKOORDINASI
- (3) Permohonan perpanjangan keputusan penetapan lokasi harus diajukan oleh lnstansi Pemerintah yang memerlukan tanah paling lambat sebelum jangka waktu penetapan lokasi berakhir beserta alasan perpanjangannya kepada Walikota melalui Bagian Bina Pertanahan.
- (4) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota menerbitkan keputusan perpanjangan penetapan lokasi sebelum berakhirnya jangka waktu penetapan lokasi.
Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap pengundangan orang mengetahuinya, Peraturan Walikota memerintahkan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kata Tangerang Selatan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Tangerang Selatan. pada tanggal 1 1 Ok to be r 2 O 1 3 (/ wAu«oT» TANGERANG SELATAN, " / {eM / AIRIN RACHMI DIANY �

Penetapan: Diundangkan di Tangerang Selatan. pada tanggal 1 1 o kt o b e r 2 O 1 3 SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, BERITA DAERAH KOTA ANGERANG SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 18