Unknown BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 2008 tentang PENGGUNAAN PEMERIKSA DAN/ATAU TENAGA AHLI DARI LUAR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2008
TENTANG
PENGGUNAAN PEMERIKSA DAN/ATAU TENAGA AHLI DARI LUAR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli Dari Luar Badan Pemeriksa Keuangan.
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654).
MEMUTUSKAN : ________________
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG PENGGUNAAN PEMERIKSA DAN/ATAU TENAGA AHLI DARI LUAR
Pasal 1
Dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini yang dimaksud dengan :
1. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional ## BAB II
PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA
Bagian Pertama
Kewenangan Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara
Pasal 2
- (1) Pemeriksaan keuangan negara yang meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilaksanakan oleh BPK.
- (2) Keuangan negara yang diperiksa oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- (3) Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diperiksa oleh BPK meliputi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
Pasal 3
- (1) Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 , BPK dapat menggunakan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK.
- (2) Pengunaan pemeriksa dan/atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BPK.
- (3) Selain ditetapkan oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penggunaan pemeriksa dapat ditetapkan oleh pihak selain BPK apabila diatur dalam ketentuan undang-undang.
Bagian kedua Pemeriksa Dan/Atau Tenaga Ahli Dari Luar BPK
Pasal 4
- (1) Pemeriksa dan/atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi pemeriksa dari lingkungan aparat pengawasan intern pemerintah, akuntan publik pada kantor akuntan publik, dan/atau tenaga ahli.
- (2) Pemeriksa yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) adalah akuntan publik.
Bagian ketiga
Jenis Pemeriksaan
Pasal 5
- (1) Jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK ditetapkan oleh BPK .
- (2) Jenis pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- (3) Jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh pihak selain BPK adalah pemeriksaan keuangan.
Bagian keempat Syarat Pemeriksa Dan/Atau Tenaga Ahli Dari Luar BPK
Pasal 6
- (1) Pemeriksa dan/atau tenaga ahli yang dapat melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Pemeriksa dari lingkungan aparat pengawasan intern pemerintah yang memperoleh ijin atau persetujuan tertulis dari pimpinan instansi yang bersangkutan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan BPK;
- b. Akuntan publik yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan terdaftar di BPK;
- c. Tenaga ahli yang memiliki keahlian dan persyaratan yang ditetapkan oleh BPK.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan bagi pemeriksa dan/atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan BPK.
HAK DAN KEWAJIBAN
PEMERIKSA DAN/ATAU TENAGA AHLI DARI LUAR BPK
Bagian Pertama
Kewajiban Pemeriksa Dan/Atau Tenaga Ahli dari Luar BPK
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7
- (1) Pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara wajib:
- a. melakukan pemeriksaan sesuai dengan Standar Pemeriksaan;
- b. mematuhi kode etik; dan
- c. mematuhi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penugasannya.
- (2) Pemeriksa dan/atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib menyampaikan seluruh hasil pemeriksaannya kepada BPK untuk direviu dan sepenuhnya menjadi hak milik BPK.
- (3) Akuntan publik yang ditunjuk
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 8
- (1) Pemeriksa/dan atau tenaga ahli dari luar BPK yang melakukan pemeriksaan keuangan negara berhak memperoleh imbalan dan/atau penghargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pada anggaran belanja BPK dan/atau entitas yang diperiksa.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh BPK dan/atau Presiden atas usul BPK yang ditetapkan dengan Keputusan BPK.
EVALUASI PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA
BAB IV - EVALUASI PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA
Pasal 9
- (1) Dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), BPK berwenang untuk meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh akuntan publik dan/atau pejabat entitas yang diperiksa atau badan/lembaga lain yang mengelola keuangan negara.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPK sebagai :
- a. dokumen perencanaan pemeriksaan BPK;
- b. pertimbangan untuk menentukan entitas yang akan diperiksa oleh BPK; dan/atau
- c. laporan hasil pemeriksaan keuangan negara yang disampaikan kepada lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Hasil evaluasi dan hasil laporan pemeriksaan akuntan publik diserahkan oleh BPK kepada Lembaga Perwakilan dan dipublikasikan.
- (4) Ketentuan mengenai tatacara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan BPK.
SANKSI
BAB V - SANKSI
Pasal 10
Pada tanggal 6 Maret 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Andi Mattalatta
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11
Instansi/entitas yang telah menunjuk Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan perundangundangan sebelum peraturan ini berlaku, paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan ini berlaku wajib melakukan penyesuaian sesuai Peraturan BPK ini.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
KETENTUAN PENUTUP
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 6 Maret 2008 Anwar Nasution