PERATURAN BUPATI MA Nomor PERIZINAN Tahun 2017 tentang PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN, NON PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL DARI BUPATI KEPADA KEPALA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG API -API KABUPATEN BANYUASIN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
1.
Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2002 tentang Pernbentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembatan Negara Republik Indonesia Tahtiii 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pernbangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
/
.
.
0
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pem. erintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tan1bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 ten tang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu.Ii 2014 Noiiiot 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa ka1i terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang› Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daetali (Lembatan Negara Republik Indonesia Tahon 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Peng.angkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ten tang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturr
3
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 ten tang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 ten tang Penyelenggara.an Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5550);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1'8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2012;
16. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 75, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 001); l,
Menetapkan
4
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 76, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 002}, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 17 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 45 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasirt Ta.hurt 2012 Nomor 020);
21. Peratutan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 4 Ta.bun 2012 tentang Pengelolaan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 5, Ta.111bahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 007);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2012 ten tang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nornor 008);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 032);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nornor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 77, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 003), sebagaimana telah diubah dengan Peratutart Daetah Kabupaten Banyuasin Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 033).
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PEM13ERIAN PERIZINAN, NON PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL DARI BVPATI BANYVASIN KEPADA KEPALA ADMINISTRATOR KAWASAN ~KONOMI KHUSUS TANJUNG API› API KABUPATEN BANYUASIN.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- 1. Daerah adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Bupati adalah Bupati Banyuasin . .
3. Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api, yang selanjutnya disebut KEK Tanjung Api-Api, adalah Kawasan seluas 2.030 ha (Dua tibu tiga puluh hektar) yang tetletak d~am wilayah Desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
4. dibentuk di tingkat Nasional dalam Dewan Kawasan adalah dewan yang Provinsi untuk membantu Dewan penyelenggaraan KEK.
5. Administrator adalah bagian dati Dewan Kawasan yang dibentuk untuk setiap KEK guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK.
6. Kepala Administrator adalah Kepala Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyua~in yang berbentuk Administrator.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, balk oleh Penanam Modal Dru.am Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
8. Penanam Modal adalah Perseorangan atau badan usaha yang melakukan penar.aman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
9. Pelaku Usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum, tidak: berbadan hukum, a.tau usaha orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha di KEK.
10. Pelayanan Terpadu Sa.tu Pintu yang selanjutnya disingkat PfSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan rnelalui satu pintu.
11. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizifian, termasuk pen@datangan.an atas nama penerima wewenang.
C
0
6
12. Izin Usaha adalah izin dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/ operasi yang menghasilkan barang a tau jasa, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang› undangan sektoral.
13. Izin Prinsip adalah izm Pemerintah Kabupaten/Kota rangka memulai usaha. dari Pemerintah Provinsi, yang wajib dimiliki dalam
PENYELENGGARAAN PTSP DI KEK
BAB II - PENYELENGGARAAN PTSP DI KEK
Pasal 2
Kawas.an Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api terdiri dari :
- a. Zona Pengolahan Ekspor;
- b. Zona Logistik;
- c. Zon~. lU&lt;l'J.~tri...; d~u
- d. Zona Energi;
Pasa13
Kepala A&lt;l:mmi~tratof ~mp\l:n,yai tug~s memQan,t\l Bupa;ta, dal~ melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah dalam Pelayanan PI'SP di KEK Tanjung Api-Api.
BAB II - PENYELENGGARAAN PTSP DI KEK
Pasal 4
Pelaku usaha yan:g mend.irikan, menjalankan, dan mengembangkan kegiatan usaha di KEK Tanjung Api-Api wajib mendapat izin dari Administrator.
BAB II - PENYELENGGARAAN PTSP DI KEK
Pasal 5
Bupati menetapkan jenis-jenis perizinan\_ dan non perizinan dan penanaman modal untuk bidang usaha yang berlokasi di KEK Tanjung Api-Api yang penerbitannya dilimpahkan kepada Kepala Administrator.
PELIMPAHAN WEWENANG PERIZINAN
BAB Ill - PELIMPAHAN WEWENANG PERIZINAN
Pasal 6
- (1) Wewenang pelimpahan yang diberikan kepada Kepala Administrator merupakan seluruh jenis bidang perizinan tertentu untuk pelaku usaha di KEK Tanjung Api-Api.
Kepala ...
0
7
- (2) Kepala Administrator diberi wewenang dalam memproses pelayanan administrasi perizinan, penandatanganan dan penerbitart setelah terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari tim teknis yang be.rwenang menerbitkan rekomendasi.
- (3) Pelimpahan wewenang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l)
BAB Ill - PELIMPAHAN WEWENANG PERIZINAN
Pasal 7
Jenis-jenis Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal yang merupakan pelimpahan wewenang dari Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Gubernur Sumatera Selatan selaku Ketua Dewan Kawasan, dan juga Organisasi Perangkat Daerah lainnya yang terkait untuk usaha di KEK Tanjung Api-Api merupakan bagian yang tidak tetpisahkan dari Petatutan Bupati ini.
KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN
BAB IV - KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN
Pasal 8
Administrator melakukan tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a . wajib mematuhi ketentuan norma, standar, prosedur dan kriteria tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan;
- b. melakukan keIJasama sesuai ciengan biciang perizinan / non penzman dengan masing-masing tim teknis yang pembinaannya merupakan urusan Satuan Kerja Perangkat Daerah tim teknis~
- c. menerapkan mekanisme penzman sejak disampaikan permohonan sampai dengan penyerahan perizinan kepada pemohon yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur.
..
C
8
31/i t&gt;n,
'
H;• ~tt
-Am-~
~.;o. rrw. w,
BAB IV - KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN
Pasal 9
Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini yang telah memiliki perizinan sebelum diberlakuka.nnya Peraturan Bupati ini, perizinannya dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.
BAB IV - KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN
Pasal 10
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Administrator.
BABV KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN
Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangga1 diundangkan.
Agar setiap otatig mengetahuinya,memerirttahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Pangkalan Balai pad.a tatiggal s ::xit' 201 7 l-

Penetapan: Diundangkan di Pangkalan Balai Pada tanggal C Jl.ti 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN, BERJTA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2017 H.LSYAH NOMOR f1(