Unknown Unknown Nomor 19 Tahun 2011 tentang TATA CARA PENYALURAN DANA TANGGAP DARURAT/ P~NANGGULANGAN BENCANA DI KOTA TOMOHON WALIKOTA TOMOHON, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
. Mengingat
- a. bahwa letak geografis Kota Tomohon memiliki gunung berapi seperti gunung Lokon dan gunung Mahawu yang sewaktu-waktu terjadi bencana alam letusan gunung dan kondisi tanah longsor dan bencana lainnya yang berpotensi terjadi musibah bencana alam;
- b. bahwa untuk mengantisipasi terjadi musibah sebagaimana dimaksud di atas maka diperlukan dana tanggap darurat I penanggulangan bencana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon dalam Pos Belanja Tidak T erduga untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana;
- c. bahwa berdasarakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara ( Lembaran Negara Repub/ik Indonesia 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273); ·
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Menetapkan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyeleriggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4953);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
8. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2011 Nomor 1);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA CARA PENYALURAN DANA TANGGAP DARURAT/ PENANGGULANGAN BENCANA DI KOTA TOMOHON.
BABI KETENTUAN UMUM Pasal1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
- 1 Oaerah adalah Kesatuan Masyarakat hukum Kota Tomohon yang mempunyai batasbatas wilayah dan berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasar1&lt;an aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tomohon, dan perangkat daerah sebagai unsur perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tomohon, yang selanjutnya disebut Walikota.
4. Sekretaris Oaerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tomohon, selanjutnya disebut Sekretaris Daerah;
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Oaerah, selanjutnya disebut DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
6. Kepa/a Satuan Kerja Pengelo/a Keuangan Daerah selanjutnya disebut Kepala SKPKD menjalankan fungsi Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD;
7. Sadan Penangulangan Sencana Oaerah, selanjutnya disebut SPSD ada/ah Sadan Penangulangan Bencana Daerah Kota Tomohon;
8. Anggaran Selanja tidak terduga adalah belanja yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah Kota Tomohon, untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup yang ditetapkan dengan keputusan Walikota Tomohon;
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
10. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pertindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana;
11. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana;
12. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana;
13. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi Sencana;
9. ·14. Status/tingkat bencana skala kota, adalah tingkatan bencana yang ditetapkan oleh Walikota. setelah mendapatkan usulan dari Kepala BPBD Kota Tomohon;
8 A 8 II
DASAR, PRINSIP DAN TANGGUNG JAWAB PENYALURAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA TANGGAP DARURAT/ PENANGGULANGAN BENCANA/BENCANA ALAM DAN ATAU BENCANA SOSIAL
Pasal2
- (1) Dasar untuk pengeluaran belanja untuk tanggap darurat, penanggulangan bencana, bencana alam dan/atau bencana sosial yang tertata dalam APBD Kota Tomohon, dilakukan hanya setelah ada keputusan pemerintah yang berwenang untuk menyatakan ha/ itu.
- (2) Oasar untuk menyatakan status keadaan darurat bencana skala kota ditetapkan oleh Walikota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Pasal3
- (1) Prinsip pengeluaran belanja untuk jenis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini harus berdasarkan kebutuhan yang nyata, dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari 'adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
Pasal4
- (1) Tanggung jawab jenis dan jumlah pengeluaran, serta penyediaan bukt.i pendukung yang lengkap dan sah dari usulan belanja sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Peraturan ini berada pada pihak pengusul dan pihak yang memberikan pengesahan dan menyampaikan kepada OPPKAO Kota Tomohon.
- (2) Tanggung jawab kebenaran perhilungan aritmatika terhadap usulan yang dimasukkan oleh pihak pengusul, serta ketersediaan alokasi dana dalam APBD, serta besar pengeluaran untuk tidak melebihi pagu dana belanja tersebut berada pada pihak DPPKAD Kota Tomohon
BAB Ill - TATA CARA PENYALURAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA
Pasal 3
- (1) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat, penanggulangan bencana, bencana alam dan/atau bencana sosial dengan prinsip pengeluaran berdasarkan prinsip pada Pasal 3 yang diusulkan oleh Kepala BPBD. dan wajib disampaikan kepada Sekretaris Kola Tomohon sebagai pejabat yang memberikan pengesahan, dengan Format pengesahan sebagaimana tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I Peraturan ini.
- (2) Format usulan biaya yang telah disetujui oleh Sekretaris Daerah, disampaikan oleh Kepala BPBD kepada Kepala Dinas PP KAO untuk di proses SPP, SPM dan SP20 sesegera mungkin, sehingga pencairan dana dapat dilakukan pada hari penyampaian, dan pencairan dana dapat segera disampaikan kepada Kepala BPBD pada hari yang bersangkutan.
- (3) Proses internal di DPPKAD dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara yang ditunjuk oleh Kepala DPPKAD khusus untuk hal tersebut.
- (4) Apabila dalam keadaan sangat mendesak, maka Dinas PPKAD Kota Tomohon, setelah mendapat instruksi lisan Sekretans Kota, dapat mengabaikan prinsip First in First Out,

Last ini - Last Out. (FIFO - ULO), yang berlaku di OPPKAO dan mengenyampingkan berkas-berkas permohonon SP20 instansi lain yang telah bemomor urut antrian, untuk memprioritaskan tagihan ini sesegera mungkin dicairkan.

## Pasal6

- (1) Kepala BPBD dapat mengusulkan permintaan pembayaran sebesar maksimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), atau kelipatannya sesuai 'dengan keadaan yang terjadi di lapangan, berdasarkan persetujuan Sekretaris Oaerah.
2. (2} Pemasukan pertanggung jawaban pelaksanaan SPJ kegiaten dapat dilakukan kemudian, dan wajib dimasukkan pada pelaksanaan pencairan berikutnya.
- (3) Apabila kebutuhan lapangan mencapai lebih dari kelipatan satu dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), maka pengesahan harus dilakukan atas perintah lisan Walikota dan disahkan secara tertulis oleh Sekretaris Oaerah dengan penjelasan secara tertulis oleh BPBD.

## Pasal 7

- (1) Pertanggung jawaban sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dilakukan dalam tempo selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender setelah pengambilan dana yang pertama oleh Kepala BPBD yang wajib memasukkan pertanggungan jawab (SPJ) beserta bukti otentik pembayaran yang sah kepada Kepa\a Dinas PPKAD sebelum pencairan dana yang kedua dilanjutkan.
- (2) Setiap pengambilan yang akan dilakukan, wajib dimasukkan Pertanggung Jawaban SPJ pengambilan dana sebelumnya.
- (3) Apabila terdapat sisa dana pada pengambilan sebelumnya, maka setiap sisa dana yang terjadi pada pengambilan dana sebelumnya wajib disetorkan oleh Kepala BPBD ke dalam rekening kas daerah Pemerintah Kota.

## BABIV

PENCAIRAN, PERTANGGUNG JAWABAN LAPORAN DAN PERGESERAN

## Pasal8

Pencairan belanja tidak terduga dilaksanakan sebagai berikut :

- (1) PPKD melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi pencairan belanja tak terduga.
- (2) Penggunaan dan peruntukan belanja tidak terduga serta besarannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota
- (3) Pengeluaran belanja tidak terduga melalui beban LS.

SKPD penerima belanja tidak terduga bertangung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan belanja tidak terduga dan wajib menyampaikan petangung jawaban pelaksanaan belanja tidak terduga kepada Walikota Tomohon melalui PPKD.

## Pasal10

Prosedur penganggaran belanja tidak terduga dilaksanakan sebagai berikut :

- (1) Untuk penyaluran belanja tanggap darurat bersumber pada belanja tidak terduga yang dianggarkan pada APBD T.A. 2011 sebesar Rp. 500.000.000,(Lima Ratus Juta Rupiah).
- (2) Penganggaran belanja tidak terduga dalam APBD dicantumkan pada kode tekening kelompok belanja tidak langsung dan dialokasikan pada belanja SKPKD.
- (3) Apabila terjadi pergeseran belanja tidak terduga sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Oaerah Tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (4) Apabila terjadi pergeseran belanja tidak terduga setelah perubahan APBD ditetapkan, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD T ahun Anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan untuk kemudian disampaikan dalam LRA (Laporan Realisasi Anggaran).

## BABV KOORDINASI PENGAJUAN DANA TANGGAP OARURAT Pasal11

Sistem pencairan dana tanggap darurat/bencana alam/ yang diusulkan oleh setiap SKPD, keasistenan, SUMO, Komando, pos komando, instansi non pemerintah kota dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- (1) Permohonan pembayaran disampaikan oleh setiap instansi yang ditujukan kepada Kepala BPBD dan sebelumnya disahkan oleh Sekretaris Kota Tomohon untuk diajukan kepada Kepala OPPKAD Kota Tomohon.
- (2) Dalam keadaan genting/mendesak, pengajuan permohonan dapat dilakukan tanpa tulisan print I komputer, tetapi hanya tulisan tangan, asalkan dibubuhi tanda tangan basah dan stempel SKPD yang bersangkutan dan ditujukan kepada Kepala BPBD Kota Tomohon.
- (3) Kepala BPBD melakukan pertimbangan pengabulan usulan SKPO, dengan mempertimbangkan besaran dana tak terduga yang ada dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dalam Pasal 3 Peraturan Walikota ini dan membuat persetujuan usulan dari SKPD tersebut untuk dilampirkan dalam tagihan kepada OPPKAD.
- (4) Kepala BPBD menugaskan staf untuk menyampaikan format tersebut kepada Kepala DPPKAD.

- (5) Kepala DPPKAD, selanjutnya melakukan proses pembayaran kepada Kepala BPBD melalui pengurusan administrasi keuangan yang dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran BPBD.
- (6) Kepala BPBD dapat menyalurkan dana dimaksud kepada SKPD yang melakukan permintaan, dengan tanggung jawab distribusi/penggunaan dana berada pada SKPD yang melakukan permintaan.

## Pasal12

- (1) Pengajuan dana tak terduga khusus akibat bencana/bencana alam dilakukan melalui satu saluran khusus, yaitu melalui BPBD.
- (2) Setiap SKPD. Keasistenan, BUMD. komando, pos komando, lnstansi non Pemerintah Kata Tomohon tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran langsung kepada pihak DPPKAD Kota Tomohon.
- (3) Tanggung jawab kebenaran materil penggunaan dana beserta dukungan bukti yang lengkap dan sah berada di SKPD yang mengusulkan.
- (4) Kepala BPBD dapat menghentikan permohonan tagihan dana berikutnya, apabila SKPD atau lembaga lainnya sebagaimana tersebut dalam ayat (2) · tidak dapat memberikan bukti yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud ayat (3).
- (5) Apabila di kemudian hari ternyata tagihan yang telah dilakukan oleh SKPD atau lembaga lainnya sebagaimana dalam ayat (2) di atas tidak dilakukan atau dilakukan namun tidak sesuai dengan usulan tagihan, maka tanggung jawab sepenuhnya berada bukan pada Kepala BPBD, tetapi pada instansr pengusul kepada BPBD.

## Pasal 13

- (1) Untuk pengajuan dana dan instansi pemerintah non pemerintah kota Tomohon, dilaksanakan oleh BPBD setelah diinstruksikan oleh Walikota, yang disampaikan melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (4) dan (5) diberlakukan juga bagi instansi pemerintah non Pemerintah Kota Tomohon.

## BAB VI PROSEDUR PENGAJUAN DANA PADA KEADAAN GENTING/

## SANGAT MENOESAK

## Pasal 14

Dalam keadaan genting, usul pengeluaran uang dana tidak terduga dalam APBD. dapat dilakukan tanpa harus ketik dengan printer/ computer. cukup dengan tulisan tangan, namun tetap harus mengikuti format baku sebagai nampak pada Lampiran Keputusan ini, ditanda tangani oleh Kepala BPBD, dibubuhr stempel instansi BPBD dan disahkan oleh Sekretaris Dae rah.

## Pasal15

Dalam keadaan genting/sangat mendesak, untuk menyelamatkan nyawa korban bencana/pengungsi, atau pertimbangan lainnya atau apabila dibutuhkan dana mendadak oleh BPBD. dan bertepatan dengan lokasi Sekretaris Kola berada terpisah dengan lokasi tempat Kepala BPBD, sehingga keduanya tidak dapat menanda tangani format permintaan pengajuan dana dalam waktu bersamaan, padahal dana yang dibutuhkan sudah sangat mendesak, maka ditempuh cara sebagai berikut :

- (1) Pengesahan secara lisan dapat dilakukan Sekretaris Kota melalui telepon atau telepon genggam. atau berita sms (short message service) kepada Kepala DPPKAD.
- (2) Pengesahan secara lisan hanya bersifat sementara untuk ditindak lanjuti dengan pengesahan secara tertulis berupa tanda tangan dari Sekretaris Kota di atas format sebagaimana dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Selambat-lambatnya dua kali 24 jam sejak pengesahan secara lisan, Sekretaris Kola wajib membubuhi tanda tangan pengesahan permintaan pembayaran sebagaimana nampak pada format yang terlampir dalam Peraturan Walikota ini.
- (4) Kepala DPPKAD segera memerintahkan pencairan dana di Kuasa BUD untuk segera dicairkan selambat-lambatnya 3 (tiga) jam sejak permohonan pencairan tersebut berlangsung.
- (5) Kuasa BUD wajib mengenyampingkan semua pengurusan SP2D lainnya untuk memprioritaskan Pencairan SP2D tersebut, agar pencairan dapat dilakukan secepatnya.

## BAB VII

## PENDAMPINGAN AKUNTABILITAS PELAPORAN PENGGUNAAN KEUANGAN

## Pasal16

- (1) Dana tak terduga wajib meojarnin akuntabilitas .. sebagai dasar pertanggung jawaban penggunaan berdasarkan prinsip-prinsip dalam Pasal 3 Peraturan Walikota ini.
- (2) Pertanggung jawaban dilaksanakan oleh setiap pengelola dana di tingkat SKPD atau pejabat di Pemerintah Kota. instansi non pemerintah kota, yang menggunakan dana yang masuk dalam ruang lingkup APBD Kota, dan dipertanggung jawabkan kepada BPBD.

## Pasal 17

- (1) Untuk menjamin akuntabilitas sebagaimana pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Walikota ini, Walikota dapat meminta instansi Pemerintah di luar Pemerintah Kota Tomohon yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pembinaan akuntabilitas keuangan untuk melakukan pendampingan.
- (2) Pendampingan dimaksud dHakukan selama kegiatan, dan bertujuan agara setelah bencana terjadi, penggunaan keuangan daerah dalam pos dana tak terduga dilaksanakan secara benar dan tepat dan bersifat akuntabilitas.
- (3) Kepala BPBD dan instansi terkait lainnya wajib bekerja sama dengan instansi pendamping yang ditunjuk Walikota. untuk mencapai maksud tersebut pada ayat 2.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal18


Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan menempatkannya dalam Serita Daerah Kata Tomohon

pehgundangan

dengan

Ditetapkan di Tornohon

pada tanggal 24 111ci

2011

OTATOMOHON

JIMMY FEIDIE EMAN

Diundangkan di Tomohon pada tanggal 26 Ml!?i ;,011

SEKRETARIS DAERAH,


Ors. ARNOLD POLI, SH., MAP PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19630815 198803 1 019

SERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2011 NOMOR: 19