PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA Nomor 5 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN PEKAN OLAH RAGA NASIONAL KE-XX TAHUN 2020 DI PROVINSI PAPUA (berlaku 22 Januari 2016)
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Penetapan: Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 22 Januari 2016

Penandatangan: GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Penetapan: Diundangkan di Jayapura pada tanggal 25 Januari 2016 Sekretaris Daerah Provinsi Papua CAP/TTD T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2016 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 2 TAHUN 2016

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH NIP. 19661202 198603 1 002
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran

:

1 (satu).

## GUBERNUR PAPUA,

Menimbang :

- a. bahwa Provinsi Papua mempunyai sejarah panjang di bidang keolahragaan Nasional dengan turut serta mencetak atletatlet Nasional berbakat dan berprestasi di berbagai ivent nasional, regional dan internasional;
- b. bahwa selain mempunyai kemampuan dan keberhasilan baik dalam membentuk atlet-atlet berbakat dan berprestasi, Provinsi Papua juga mempunyai kemampuan untuk menyelenggarakan ivent yang bertaraf nasional maupun regional;
- c. bahwa pelaksanaan penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional XX Tahun 2020 Papua harus dapat mewujudkan Catur Sukses : sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses pemberdayaan ekonomi masyarakat Papua dan sukses administrasi;
- d. bahwa untuk mewujudkan Catur Sukses sebagaimana dimaksud pada huruf d, diperlukan komitmen yang kuat, perencanaan yang matang, dengan dukungan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, pengorganisasian, dan tenaga volunteer yang cukup dan profesional, penyediaan pedoman dan petunjuk penyelenggaraan yang baik;
5. e bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional Ke-XX Tahun 2020 di Provinsi Papua;
6. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
7. Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan KabupatenKabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);


3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olah Raga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
10. Keputusan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor 0110 Tahun 2014 tentang Penetapan Papua sebagai Tuan Rumah Pelaksana Pekan Olah Raga Nasional XX Tahun 2020;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan .../3

Menetapkan

:

## Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

## GUBERNUR PAPUA

## MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG PENYELENGGARAAN PEKAN OLAH RAGA NASIONAL KE-XX TAHUN 2020 DI PROVINSI PAPUA.

## BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Provinsi ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua.
4. Gubernur ialah Gubernur Papua.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah Pemerintah Provinsi Papua yang bertanggungjawab menyelenggarakan sebagian tugas dalam rangka pelaksanaan Pekan Olah Raga Nasional (PON) XX Tahun 2020 sesuai bidang tugas masing-masing.
6. Pekan Olah Raga Nasional, yang selanjutnya disingkat PON adalah Pekan Olah Raga Nasional XX Tahun 2020 di Provinsi Papua.
7. Venues Resmi adalah arena, gelanggang, dan stadion olah raga sebagai tempat pelaksanaan pertandingan/perlombaan cabang olah raga dalam PON XX Tahun 2020 di Provinsi Papua.
8. Logo dan Maskot PON XX Tahun 2020 adalah simbol atau lambang yang digunakan secara resmi pada PON XX Tahun 2020 di Provinsi Papua.
9. Naskah Dinas adalah naskah berupa kop surat, stempel, dan sampul naskah dinas yang dipergunakan untuk penyelenggaraan administrasi surat menyurat dalam pelaksanaan PON XX Tahun 2020 di Provinsi Papua.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua.
12. Bantuan Keuangan adalah bantuan yang diberikan secara khusus yang peruntukan dan penggunaannya diarahkan atau ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi kepada Penerima bantuan Keuangan.
13. Penerima Bantuan Keuangan adalah Kabupaten/Kota yang menerima bantuan keuangan dalam rangka mendukung penyelenggaraan PON XX Tahun 2020 di Provinsi Papua.


14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Provinsi kepada penerima hibah, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
15. Penerima Hibah adalah Instansi Militer dan Kepolisian, Perguruan Tinggi, Panitia Besar dan Komite Olah Raga Nasional Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya guna mendukung penyelenggaraan PON XX Tahun 2020 di Provinsi Papua.
16. Prasarana adalah fasilitas olah raga berupa bangunan gedung dan bukan gedung yang sesuai dengan ketentuan dan standar Keolahragaannasional.
17. Sarana adalah fasilitas olah raga berupa peralatan dan kelengkapan yang dipergunakan untuk kegiatan olah raga.
18. Panitia Inti dan Panitia Besar PON XX Tahun 2020, yang selanjutnya disebut PB PON XX adalah panitia yang dibentuk oleh Komite Olah Raga Nasional Indonesia Pusat untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan PON XX TAHUN 2020 di Provinsi Papua.

## BAB II TUJUAN UMUM DAN TUJUAN KHUSUS Pasal 2

- (1) Tujuan umum penyelenggaraan PON XX Tahun 2020 Papua :
- a. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan nasional;
- c. menjaring bibit atlet potensial;
- d. meningkatkan prestasi olah raga nasional; dan
- e. sebagai tolok ukur pembangunan dan pembinaan keolahragaan nasional.
- (2) Tujuan Khusus penyelenggaraan PON XX Tahun 2020 Papua :
- a. memperkuat solidaritas dalam kerangka NKRI;
- b. meningkatkan prestasi olah raga daerah;
- c. mempercepat pengembangan wilayah dan pemerataan pembangunan;
- d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi; dan
- e. meningkatkan ekonomi lokal dan pariwisata.

## BAB III PENGORGANISASIAN Pasal 3

Pengorganisasian PON XX Tahun 2020, terdiri dari :

- a. PB/Panitia inti; dan
- b. Panitia daerah/Sub PB.


## Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PON XX Tahun 2020 dilakukan oleh PB PON XX yang dibentuk oleh KONI.
- (2) PB PON XX sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. menetapkan pedoman umum dan kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan PON;
- b. membantu Panitia Daerah dan Panitia Kabupaten/Kota untuk mendukung penyelenggaraan PON;
- c. menetapkan standar biaya belanja untuk penyelenggaraan PON;
- d. menetapkan venue yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan PON;
- e. melakukan kerjasama yang berkaitan dengan penyelenggaraan PON;
- f. mencari sponsor untuk penyelenggaraan PON;
- g. menetapkan project management office dan marketing communication;
- h. melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan PON sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyelenggaraan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan PON mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- j. melaksanakan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan PON.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Besar bertanggungjawab kepada KONI.

## Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas PB PON XX dibantu oleh Panitia Daerah/Sub PB.
- (2) Pembentukan, tugas dan fungsi Panitia Daerah/Sub PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Ketua Umum PB PON XX.

## Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Panitia Besar, dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat Panitia Besar ditetapkan oleh Ketua Umum PB PON XX.

## BAB IV PERENCANAAN PENYELENGGARAAN Pasal 7

- (1) PB PON XX menyusun perencanaan penyelenggaraan PON, meliputi :
- a. penyediaan infrastruktur pendukung yang memadai;
- b. penetapan dan pengembangan venue, stadion, arena;
- c. penetapan tempat/kota penyelenggaraan;
- d. penyediaan transportasi yang memadai dan massal;
- e. penyediaan tempat tinggal, perkampungan atlet dan official;
- f. penyediaan sumber pembiayaan yang cukup;
- g. penetapan jadwal pelaksanaan pertandingan dan perlombaan;
- h. pengelolaan keamanan yang terpadu;
- i. penyediaan sarana kesehatan, tenaga dokter profesional dan paramedis; dan
- j. penyediaan konsumsi dan sumber bahan pangan yang memenuhi syarat kecukupan gizi.


## BAB V TAHAPAN PERSIAPAN PON XX TAHUN 2020 Pasal 8

- (1) Tahapan penyelenggaan PON XX Tahun 2020 disusun per tahun sebagai berikut :
- a. Tahun 2014, meliputi kegiatan :
- 1) Penyusunan cetak biru PON XX Tahun 2020;
- 2) Pembentukan Panitia Besar PON XX;
- 3) Perencanaan Awal Fasilitas Fisik;
- 4) Perencanaan Logo dan Maskot;
- 5) Sosialisasi Program PON XX Tahun 2020;
- 6) Penyediaan Anggaran APBD dan APBN 2015.
- b. Tahun 2015, meliputi kegiatan :
- 1) Perencanaan (lanjutan);
- 2) Pembangunan fasilitas fisik;
- 3) Konsolidasi para pemangku kepentingan;
- 4) Sosialisasi Logo, Maskot dan Program PON XX Tahun 2020;
- 5) Penyediaan Anggaran APBD dan APBN 2016.
- c. Tahun 2016, meliputi kegiatan :
- 1) Sosialisasi pelaksanaan PON XX Tahun 2020 pada PON XIX Tahun 2016 di Jawa Barat;
- 2) Pembangunan fasilitas fisik (lanjutan);
- 3) Usulan penyediaan APBD dan APBN 2017.
- d. Tahun 2017, meliputi kegiatan :
- 1) Pelatihan dan Pendidikan SDM;
- 2) Pembangunan fasilitas fisik (lanjutan);
- 3) Pengadaan peralatan pendukung;
- 4) Usulan penyediaan APBN 2018.
- e. Tahun 2018, meliputi kegiatan :
- 1) Pendidikan dan Pelatihan SDM (lanjutan);
- 2) Pengadaan dan Pelatihan SDM Pengelola Venue;
- 3) Pembangunan fasilitas fisik (menuju penyelesaian akhir);
- 4) Pengadaan peralatan pendukung;
- 5) Penyusunan SOP, operasi dan pemeliharaan;
- 6) Usulan penyediaan APBN 2019;
- 7) Perancangan acara pembukaan dan penutupan.
- f. Tahun 2019, meliputi kegiatan :
- 1) Persiapan pelaksanaan;
- 2) Penyelesaian stadion utama dan venue lainnya;
- 3) Pengadaan peralatan pendukung;
- 4) Ujicoba venue;
- 5) Persiapan acara pembukaan dan penutupan;
- 6) Usulan penyediaan APBN 2020.
- g. Tahun 2020, meliputi kegiatan :
- 1) Ujicoba venue (lanjutan);
- 2) Pengadaan peralatan pendukung;
- 3) Pelaksanaan PON XX Tahun 2020.


- (2) Perubahan tahapan persiapan PON XX Tahun 2020 ditetapkan oleh PB PON XX berdasarkan hasil konsultasi dengan Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang olah raga dan pemuda dan KONI.

## Pasal 9

Rencana Induk Penyelenggaraan PON XX Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VI PENETAPAN KOTA PENYELENGGARA Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan PON XX Tahun 2020 berlangsung di ibu kota 6 (enam) Kabupaten/Kota, yaitu :
1. Jayapura;
2. Sentani;
3. Biak;
4. Timika;
5. Merauke; dan
6. Wamena.
- (2) Perubahan kota penyelenggara PON XX Tahun 2020 ditetapkan oleh PB PON XX setelah berkonsultasi dengan Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dibidang olah raga dan pemuda, Gubernur dan KONI.

## Pasal 11

- (1) KONI menetapkan jenis cabang olah raga yang dipertandingkan/ diperlombakan dalam PON XX Tahun 2020 Papua.
- (2) PB PON XX Tahun 2020 setelah berkoordinasi dengan KONI dan Kementerian yang membidangi penyelenggaraan pemerintahan bidang olah raga dan pemuda menetapkan jenis cabang olah raga pada masing-masing kota penyelenggaraan.

## BAB VII PENYELENGGARAAN Pasal 12

- (1) PON XX Tahun 2020 diselenggarakan berdasarkan konsep :
- a. radial (terpusat);
- b. cluster (tersebar); dan
- c. split (terpisah).
- (2) Penyelenggaraan dengan konsep radial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam suatu kawasan terpadu dengan beragam fasilitas olah raga di kawasan Jayapura, Sentani dan Timika.
- (3) Penyelenggaraan dengan konsep cluster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara terpisah pada 6 (enam) kota pengembangan dan disesuaikan dengan ketersediaan fasilitas olah raga, aksesibilitas, akomodasi, serta fasilitas pendukung lainnya.
- (4) Penyelenggaraan dengan konsep split sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan secara terpisah di dua wilayah yaitu Papua dan Papua Barat.


## Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan PON XX Tahun 2020 diselenggarakan pada 6 (enam) Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) yang tersebar pada beberapa arena berdasarkan wilayah dan cabang olah raga.
- (2) Gubernur menetapkan venue, arena pertandingan/perlombaan pada 6 (enam) kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) setelah berkoordinasi dengan PB PON XX.
- (3) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tempat penyelenggaraan pertandingan/perlombaan secara bersama-sama melakukan renovasi dan pengembangan sarana/venue.

## BAB VIII PENGANGGARAN DAN TATAKELOLA KEUANGAN PON XX TAHUN 2020 Pasal 14

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan PON dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS);
- e. partisipasi masyarakat;
- f. partisipasi dunia usaha; dan
- g. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## Pasal 15

- (1) Anggaran belanja untuk kegiatan penyelenggaraan PON dialokasikan dalam belanja Bantuan Hibah kepada Panitia Besar.
- (2) Anggaran belanja untuk belanja modal dalam rangka penyelenggaran PON dialokasikan dalam Dokumen Perencanaan Anggaran pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua

## Pasal 16

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan PON, Pemerintah Provinsi memberikan Dana Hibah kepada PB PON XX.
- (2) Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan dan akuntabel.
- (3) Tata cara penggunaan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Ketua Umum PB PON XX.
- (4) Ketua Umum PB PON XX menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah PON kepada Gubernur.


## Pasal 17

- (1) Dalam rangka tercapainya sukses penyelenggaaraan khususnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan PON XX Tahun 2020 Papua, PB PON XX dapat meminta pendampingan/asistensi, supervisi dan evaluasi pengelolaan keuangan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk melakukan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
- (2) Pendampingan/asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Kesepakatan Bersama.

## BAB IX LOGO DAN MASKOT Pasal 18

- (1) Logo dan Maskot PON XX Tahun 2020 Papua ditetapkan melalui lomba/ sayembara desain Logo dan Maskot yang diikuti oleh masyarakat luas.
- (2) PB PON XX mengumumkan secara terbuka melalui media cetak dan elektronik lomba/sayembara desain Logo dan Maskot.
- (3) PB PON XX melakukan penilaian atas desain Logo dan Maskot yang dilombakan/disayembarakan.
- (4) Logo dan Maskot PON XX Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur.

## Pasal 19

PB PON XX wajib mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual atas Logo dan Maskot PON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X NASKAH DINAS Pasal 20

- (1) Gubernur menetapkan pedoman tata naskah dinas untuk dipergunakan dalam semua tatakelola surat-menyurat resmi dalam penyelenggaraan PON XX Tahun 2020.
- (2) Tata naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk :
- a. kop surat;
- b. kertas surat;
- c. stempel; dan
- d. sampul naskah dinas.
- (3) Tata naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ukuran kertas, ukuran logo, jenis dan ukuran huruf serta spasi.

## BAB XI CABANG DAN VENUES OLAH RAGA Pasal 21

Cabang Olah Raga yang dipertandingkan/diperlombakan dalam PON XX Tahun 2020 ditetapkan oleh KONI atas usul PB PON XX Tahun 2020.


## Pasal 22

- (1) Venues yang dipergunakan untuk penyelenggaraan PON XX Tahun 2020, meliputi venues yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh :
- a. Pemerintah Provinsi;
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. lembaga pendidikan;
- d. instansi militer;
- e. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- f. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS); dan
- g. perseorangan.
- (2) Penetapan venues sebagai tempat diselenggarakannya kegiatan cabang olah raga PON XX Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi dengan pihak pemilik atau yang menguasai venues yang bersangkutan.
- (3) Gubernur menetapkan penggunaan venues berdasarkan kesepakatan dengan pihak pemilik atau yang menguasai.

BAB XII SARANA DAN PRASARANA Bagian Kesatu Sarana Pasal 23

- (1) Sarana penyelenggaraan PON XX Tahun 2020, meliputi :
- a. sarana dan perlengkapan pertandingan/perlombaan PON;
- b. sarana kesekretariatan PB PON XX; dan
- c. sarana pendukung lainnya.
- (2) Penyusunan perencanaan pengadaan sarana dan perlengkapan pertandingan/ perlombaan PON XX Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada KONI.

Bagian Kedua Prasarana Paragraf 1 Umum Pasal 24

- (1) Prasarana penyelenggaraan PON Tahun 2020 meliputi, prasarana :
- a. pertandingan PON;
- b. akomodasi;
- c. kesekretariatan PB PON XX;
- d. teknologi informasi dan komunikasi; dan
- e. pendukung lainnya.
- (2) Prasarana pertandingan PON Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. lapangan, arena, dan ruang pertandingan;
- b. pendukung lapangan, arena, dan ruang pertandingan/persiapan;


- c. ruang pendukung penyelenggaraan pertandingan, meliputi ruang sekretariat, ruang panitia, ruang wasit, ruang kesehatan, ruang kesehatan, ruang keamanan, ruang konferensi pers, ruang ganti pakian, kamar mandi/toilet;
- d. ruang simpan peralatan pertandingan/gudang;
- e. perlengkapan utilitas lapangan, arena/ruang pertandingan, meliputi elektrikal, mekanikal, dan air bersih;
- f. ruang penonton/tribun;
- g. fasilitasi lingkungan lapangan/ arena pertandingan dan fasilitas parkir; dan
- h. aksesilibitas ke lokasi pertandingan/perlombaan dan eksibisi.
- (3) Penyusunan perencanaan pengadaan prasarana pertandingan PON XX Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikonsultasikan kepada KONI atau lembaga yang dibentuk oleh KONI sesuai kewenangannya.

## Paragraf 2 Pengadaan dan Penyiapan Pasal 25

Pengadaan dan penyiapan prasarana pertandingan, upacara pembukaan dan penutupan PON XX Tahun 2020 dapat dilaksanakan melalui cara :

- a. pembangunan baru, yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan pembinaan keolahragaan di daerah guna meningkatkan prestasi atlit Papua ditingkat nasional dan internasional;
- b. renovasi, yang dilaksanakan terhadap venue yang telah memenuhi syarat teknis cabang olah raga, tetapi masih memerlukan penambahan sarana prasana pendukung;
- c. rehabilitasi, yang dilaksanakan terhadap venue yang telah memenuhi syarat teknis sesuai dengan ketentuan dan standart teknis cabang olah raga yang dipertandingkan dan dieksebisikan guna meningkatkan kwalitas venue yang tersedia; dan
- d. sewa, untuk menggunakan venue milik/dikuasai/dikelola oleh Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) atau perorangan.

## Paragraf 3 Tahapan Pengadaan dan Penyiapan Pasal 26

- (1) Dalam hal prasarana pertandingan venues yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan PON XX Tahun 2020 harus dibangun baru, direnovasi, dilaksanakan melalui sistem kontrak tahun tunggal dan kontrak tahun jamak dengan tahapan sesuai masterplan prasarana PON XX Tahun 2020.
- (2) Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kontrak tahun jamak dilakukan dengan kontrak terintegrasi perencanaan dan pelaksanaan atau kontrak rancang bangun.
- (3) Sebelum pelaksanaan kontrak fisik harus didahului dengan tahapan penyusunan Basic Design/Detail Einggeenering Design (DED) dan kajian lingkungan (AMDAL/UKL-UPL).


## Paragraf 4 Pendanaan Pasal 27

- (1) Pendanaan pengadaan prasarana penyelenggaraan PON XX Tahun 2020 dibebankan kepada APBD.
- (2) Pendanaan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme :
- a. Bantuan Keuangan, untuk pembangunan, renovasi, dan rehabilitasi venue milik/dikuasai Pemerintah Kabupaten/ Kota;
- b. Hibah, untuk pembangunan, renovasi, dan rehabilitasi venue milik/ dikuasai/dikelola oleh Perguruan Tinggi dan Instansi Militer;
- c. Kerjasama, untuk penggunaan venue milik/dikuasai/dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- d. Sewa, untuk penggunaan venue milik/dikuasai/dikelola oleh Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) atau perorangan; dan
- e. Hutang jangka panjang (Avalibillity Payment) untuk pendanaan pihak swasta yang pembayarannya dicicil oleh Pemerintah dalam jangka waktu tertentu.

## Paragraf 5 Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Pasal 28

- (1) PB PON XX bekerjasama dengan SKPD terkait untuk menyiapkan usaha kecil dan menengah serta kelompok masyarakat di Papua mempersiapkan usaha ekonomi kreatif penunjang pelaksanaan PON XX Tahun 2020.
- (2) PB PON XX menyediakan lokasi untuk usaha ekonomi kreatif ditempat penyelenggaraan pertandingan dan pusat kegiatan PON XX Tahun 2020.
- (3) PB PON XX membantu menyebarluaskan informasi pariwisata Papua selama penyelenggaraan PON XX Tahun 2020.

## Paragraf 6 Penyiapan Sumber Daya Manusia Pasal 29

- (1) Penyediaan sumber daya manusia untuk penyelenggaraan PON XX Tahun 2020 diprioritaskan kepada tenaga kerja lokal di Provinsi Papua.
- (2) Penyiapan kapasitas dan keahlian tenaga kerja lokal dilakukan oleh PB PON XX bekerjasama dengan SKPD terkait melalui pelatihan dan magang.

## BAB XIII SOSIALISASI Pasal 30

- (1) PB PON XX melaksanakan sosialisai penyelenggaraan PON XX Tahun 2020, melalui media cetak, elektronik, gathering, count down event , dan media lainnya.
- (2) Sosialisasi penyelenggaraan PON XX Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga.


## BAB XIV

## KEAMANAN PENYELENGGARAAN Pasal 31

- (1) Pengelolaan keamanan pada PON XX Tahun 2020 diarahkan pada penciptaan suasana aman dan nyaman bagi atlet, officials, pengunjung, serta masyarakat luas.
- (2) Pengelolaan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain :
- a. penjagaan/pengamanan pada fasilitas umum kota, seperti bandara, pusat perbelanjaan, dan kawasan pusat kota;
- b. penjagaan/pengamanan pada akses utama ke fasilitas akomodasi dan venues; dan
- c. pemeriksaan identitas secukupnya dan penggunaan CCTV pada kawasan dan akses ke sarana tertentu.
- (3) Pengelolaan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi antara PB PON XX, Kepolisian, TNI dan Masyarakat.

## BAB XV PELAYANAN INFORMASI Pasal 32

PB PON XX Tahun 2020 wajib menyediakan dan memberikan pelayanan informasi yang akurat, cepat, dan murah bagi pers, pemerintah, dan masyarakat luas.

## Pasal 33

- (1) PB PON XX Tahun 2020 membentuk media center dengan pelayanan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Media center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dukungan akses internet kecepatan tinggi melalui kabel serat optic yang disediakan PT. TELKOM melalui fasilitas Papua Cable System.

## BAB XVI Pasal 34 PELAPORAN

Ketua Umum PB PON XX melaporkan penyelenggaraan PON XX Tahun 2020 kepada Menteri yang membidangi penyelenggaraan pemerintahan bidang olah raga dan pemuda, Gubernur dan Ketua Umum KONI.


## BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 35

- (1) PB PON XX menyusun ketentuan penyelenggaraan PON XX Tahun 2020 Papua sebagai pedoman untuk mengarahkan seluruh kegiatan agar dipatuhi dan ditaati.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan dengan Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan bidang olah raga dan pemuda, KONI dan Gubernur.

## Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 22 Januari 2016

GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura pada tanggal 25 Januari 2016 Sekretaris Daerah Provinsi Papua CAP/TTD T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2016 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 2 TAHUN 2016

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH NIP. 19661202 198603 1 002

## PENJELASAN

## ATAS

## RANCANGAN

## PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

## NOMOR 5 TAHUN 2016

## TENTANG

## PENYELENGGARAAN PEKAN OLAH RAGA NASIONAL KE-XX TAHUN 2020 DI PROVINSI PAPUA

## I. UMUM

Provinsi Papua juga mempunyai kemampuan untuk menyelenggarakan ivent yang bertaraf nasional maupun regional, selain itu juga mempunyai kemampuan dan keberhasilan baik dalam membentuk atlet-atlet berbakat dan berprestasi.

Pelaksanaan penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional XX Tahun 2020 Papua harus dapat mewujudkan Tri Sukses sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, dan sukses pemberdayaan ekonomi masyarakat Papua.

Untuk mewujudkan Tri Sukses, diperlukan komitmen yang kuat, perencanaan yang matang, dengan dukungan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, pengorganisasian, dan tenaga volunteer yang cukup dan profesional, penyediaan pedoman dan petunjuk penyelenggaraan yang baik.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas

Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15 Cukup jelas

Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17 Cukup jelas

Pasal 18 Cukup jelas

Pasal 19 Cukup jelas

Pasal 20 Cukup jelas

Pasal 21 Cukup jelas

Pasal 22 Cukup jelas

Pasal 23 Cukup jelas

Pasal 24 Cukup jelas

Pasal 25 Cukup jelas

Pasal 26 Cukup jelas

Pasal 27 Cukup jelas

Pasal 28 Cukup jelas

Pasal 29 Cukup jelas

Pasal 30 Cukup jelas

Pasal 31 Cukup jelas

Pasal 32 Cukup jelas

Pasal 33 Cukup jelas

Pasal 34 Cukup jelas

Pasal 35 Cukup jelas

Pasal 36 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 7