PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN Nomor 5 Tahun 2007 tentang PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a.
bahwa setelah dilakukan evaluasi dari aspek efektifitas dan efisiensi serta kebutuhan Daerah terhadap Organisasi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah yang ada, dan dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan,
b
Mengingat 1
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 Jo UndangUndang Nomor 58 Tahun 1958 :
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perobahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Kepegawaian:
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47): 3
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 4.
- Nomor 5).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
- Negara Nomor 4389): 5
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66):
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) :
8
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126) :
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentann Knardinas: kodiatan Instanei Martikal di Daerah . 9
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah
- Otonom:
11. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah:
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah:
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593),
15. Keputusan Bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri No.01/SKB/M.PAN/4/2003, No. 17 Tahun
2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun .2003:
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DAN BUPATI PESISIR SELATAN MEMUTUSKAN
enetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BAB. I KETENTUAN UMUM Pasal 1
- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : n
- Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. 2
- Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara 3. Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
79
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5
- Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, 6
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
- Bendaharawan Umum Daerah adalah Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 8
- Unit Pelaksana Teknis Selanjutnya disebut UPT adalah Unsur Pelaksana teknis Kabupaten Pesisir Selatan. 9.
10. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) di atas, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD :
- b. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD :
- c. Pelaksanaan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah :
- d. Pelaksanaan fungsi Bendaharawan Umum Daerah : dan
- e. Penyusunan Laporan Keuangan yang merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5
Pasal 5
- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan:
- b. Bagian Tata Usaha terdiri dari,
Sub Bagian Program dan Keuangan : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
dan
- c. Bidang Pendapatan :
2. Sub Bidang Pajak dan Retribusi: dan
3. Sub Bidang Pendapatan Lain - lain.
- d. Bidang Pembiayaan:
1. Sub Bidang Anggaran : dan
2. Sub Bidang Perbendaharaan.
- e. Bidang Akuntansi dan Verifikasi:
1. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan : dan
2. Sub Bidang Verifikasi.
- f. Bidang Kekayaan Daerah :
1. Sub Bidang Inventarisasi , Perencanaan dan Evaluasi : dan
2. Sub Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan dan Penghapusan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
Bagian Kesatu Kepala Badan Pasai 6
Kepala Badan mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi urusan pemerintahan daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Bagian Kedua
Bagian Tata Usaha
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5
Pasal 7
- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dibidang program umum dan kepegawaian .
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan rencana kegiatan Tahunan BPKD dengan satuan organisasi dilingkungan BPKD :
- b. Pengelola program administrasi umum dan kepegawaian , dan
- c. Pengelola program keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5
Pasal 8
- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
- a. Sub Bagian Program dan Keuangan : dan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Masing -masing Sub Bagian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5
Pasal 9
- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, dan menyusun program, pedoman, dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi Pengelolaan Keuangan.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menyusun program, pedoman, dan petunjuk teknis serta menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian.
Bagian Ketiga
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5
Pasal 10
- (1) Bidang Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Bidang Pendapatan mempunyai tugas menyiapkan bahan Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas yang dimaksud pada ayat (2) , Bidang Pendapatan mempunyai fungsi :
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah:
- b. Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Daerah:
- c. Pelaksanaan perencanaan pengembangan Pendapatan Daerah: dan
- d. Pelaksanaan pengendalian Pendapatan daerah.
Pasai 11
- Bidang Pendapatan, terdiri dari : (1
- a. Sub Bidang Pajak dan Retribusi : dan
- b. Sub Bidang Pendapatan lain - lain.
- (2) Masing -masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) , dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendapatan.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5
Pasal 12
- (1) Sub Bidang Pajak dan Retribusi mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menyusun program, pedoman, dan petunjuk teknis serta penyelenggaraan bidang Pajak dan Retribusi.
- (2) Sub Bidang Pendapatan Lain -lain mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis serta penyelenggaraan bidang Pendapatan Lain -lain.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5
Pasal 13
- (1) Bidang Pembiayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Bidang Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan pemerintah daerah tentang pengelolaan dan pelaksanaan APBD, menyusun standar - standar biaya
dalam pengelolaan keuangan daerah, pembiayaan, dan kebijakan lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), bidang Pembiayaan mempunyai fungsi :
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan perencanaan dan pembiayaan:
3. Pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah: b
4. Penyusunan nota keuangan:
5. Penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan: dan d
6. Pembinaan kebendaharawanan. e.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5
Pasal 14
- (1) Bidang Pembiayaan, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Anggaran : dan
- b. Sub Bidang Perbendaharaan.
4. -
- (2) Masing masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1), Ups Ursil SeUlany nepad DUD bidang yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembiayaan.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5
Pasal 15
- (1) Sub Bidang Anggaran mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis, mengkoordinasikan serta penyelenggaraan dibidang anggaran.
- (2) Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis, mengkoordinasikan serta penyelenggaraan bidang perbendaharaan.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5
Pasal 16
- (1) Bidang Akuntansi dan Verifikasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Bidang Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan Akuntansi dan verifikasi.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas, bidang Akuntansi dan Verifikasi mempunyai fungsi :
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembukuan dan verifikasi:
- b. Pelaksanaan pembukuan:
- c. Pelaksanaan Verifikasi: dan
- d. Penyusunan Pelaporan.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5
Pasal 17
- (1) Bidang Akuntansi dan Verifikasi, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan: dan
- b. Sub Bidang Verifikasi.
- (2) Masing -masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Verifikasi.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5
Pasal 18
- (1 Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis, mengkoordinasikan, serta penyelenggaraan bidang akuntansi dan pelaporan.
- (2) Sub Bagian Verifikasi mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menyusun program, pedoman dan petunjuk Teknis, mengkoordinasikan serta penyelengaraan bidang verifikasi.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5
Pasal 19
- (1) Bidang Kekayaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala . Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Bidang Kekayaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknis serta pembinaan penyelenggaraan Pengelolaan Kekayaan Daerah.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kekayaan Daerah mempunyai fungsi :
- a. Perumusan dan petunjuk teknis penggunaan dan Pemakaian Kekayaan Daerah, pengaturan, pengadaan, serta penghapusan Kekayaan Daerah:
- b. Mengkoordinasikan Pemakaian Kekayaan Daerah, pengaturan, pemeliharaan, dan Penghapusan Kekayaan UDaeran :
6. Cc. Pengelolaan Administrasi Kekayaan Daerah : dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5
Pasal 20
- (1) Bidang Kekayaan Daerah terdiri dan :
- a. Sub Bidang Inventarisasi, Perencanaan dan Evaluasi : dan
- b. Sub Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan dan Penghapusan.
- (2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kekayaan Daerah.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5
Pasal 21
- (1) Sub Bidang Inventarisasi, Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan petunjuk teknis inventarisasi, perencanaan, pendataan, pengendalian, dan evaluasi kebutuhan perlengkapan.
- (2) Sub Bidang Pengelolaan pemeliharaan dan Penghapusan mempunyai tugas mempersiapkan, menyusun bahan pembinaan, merumuskan petunjuk teknis perawatan dan pemeliharaan perlengkapan dan mengumpulkan bahan
inventarisasi serta administrasi penghapusan perlengkapan dan material.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5
Pasal 22
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam beberapa Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis dalam bidang yang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.
BAB IV - TATA KERJA Pasal 23
Pasal 23
Dalam melaksanakan tugasnya setiap Unit Kerja Organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - TATA KERJA Pasal 23
Pasal 24
Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin, mengawasi, memberikan bimbingan dan petunjuk serta mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dalam pelaksanaan tugas dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengah Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
BAB IV - TATA KERJA Pasal 23
Pasal 25
- (1) Setiap satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi, petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masingmasing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan diproses serta dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB IV - TATA KERJA Pasal 23
Pasal 26
Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh bawahannya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.
BAB V - PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN DAN ESELON Bagian Kesatu Pengangkatan, Pemberhentian dalam Jabatan Pasal 27
Pasal 27
Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dalam jabatan struktural dan fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang -Undangan yang berlaku.
BAB V - PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN DAN ESELON Bagian Kesatu Pengangkatan, Pemberhentian dalam Jabatan Pasal 27
Pasal 28
- (1) Kepala Badan adalah Jabatan Eselon II. b.
- (2) Kepala Tata Usaha dan Kepala Bidang adalah Eselon Ili.a
- (3) Kepala Sub Bagian, Sub Bidang, Kepala UPT adalah Jabatan Eselon IV.a.
BAB VI - PEMBIAYAAN Pasal 29
Pasal 29
Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dilingkungan Pemerintah Daerah di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD ) Kabupaten Pesisir Selatan.
BAB VII - KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 30
Pasal 30
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dalam bentuk rincian/ uraian tugas masing-masing Pejabat Struktural dan Fungsional serta staf sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 31
Pasal 31
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 s/d Nomor 7 dan Nomor 15 s/d Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Kantor Kabupaten Pesisir Selatan dicabut dan tidak berlaku lagi.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP Pasal 32
Pasal 32
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Painan Pada Tanggal: 24 April 2007 BUPATI PESISIR SELATAN dto 2 NASRULABIT -

Penetapan: Diundangkan di Painan Pada tanggal : 23 Juli 2007. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN -dto -Drs. H. ADRIL z NIP. 010087271. Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2007 Nomor : 5 Seri: D4 rx