PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 16 Tahun 2002 tentang Petunjuk teknis pengadaan barang / jasa Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / jasa Instansi Pemerintah, perlu dilengkapi dengan dokumen pengadaan barang / jasa ; - b. bahwa untuk mendapatkan dokumen pengadaan barang / jasa, rekanan yang akan mengikuti penunjukan langsung, pemilihan langsung dan pelelangan diwajibkan membayar biaya retribusi sebagai jasa penyediaan dokumen ; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Dokumen Pengadaan Barang / Jasa. - 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 50); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara nomor 3209 ) ; 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan lembaran Negara Nomor 4048) ; 4. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833) ; 5. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3935) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ; 13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 700; 14. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15) ; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2001 Nomor 10). Dengan persetujuan DEWAN PER (berlaku 2 Mei 2000)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 16 TAHUN 2002 T E N T A N G
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA DOKUMEN PENGADAAN BARANG / JASA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI ,
- S-42/A/2000 S-2262/D.2/05/2000 : a. bahwa untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang dilakukan melalui penunjukan langsung, pemilihan langsung dan pelelangan sebagaimana yang diatur dalam surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor tentang Petunjuk teknis pengadaan barang / jasa Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / jasa Instansi Pemerintah, perlu dilengkapi dengan dokumen pengadaan barang / jasa ;
- b. bahwa untuk mendapatkan dokumen pengadaan barang / jasa, rekanan yang akan mengikuti penunjukan langsung, pemilihan langsung dan pelelangan diwajibkan membayar biaya retribusi sebagai jasa penyediaan dokumen ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Dokumen Pengadaan Barang / Jasa.
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 50);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara nomor 3209 ) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833) ;
5. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3935) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 700;
14. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2001 Nomor 10).
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
M E M U T U S K A N :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA DOKUMEN PENGADAAN BARANG / JASA.
B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Batang Hari.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Hari.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah kabupaten Batang Hari.
6. Dokumen ....
7. Dokumen pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh panitia pengadaan sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh calon penyedia barang/jasa serta evaluasi penawaran oleh panitia pengadaan.
8. Pemborongan adalah pekerjaan yang bergerak dibidang pembangunan/konstruksi, konsultan, pengadaan barang dan jasa yang bersifat mencari keuntungan yang dilakukan oleh suatu Badan Usaha yang berbadan Hukum.
9. Pemborong adalah setiap Badan Usaha yang berbadan Hukum yang bergerak dibidang kegiatan pelaksanaan borongan pembangunan/konstruksi, konsultan, pengadaan barang dan jasa yang bersifat mencari keuntungan.
10. Pengadaan barang/jasa adalah usaha atau kegiatan pengadaan barang/jasa yang diperlukan oleh Instansi Pemerintah yang meliputi : Pengadaan Barang, jasa Konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya.
11. Barang Daerah adalah semua barang milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana bersumber seluruhnya atau sebagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau berasal dari perolehan lain yang sah.
12. Panitia Pengadaan adalah panitia pelelangan, Panitia pemilihan langsung dan Panitia penunjukan langsung yang ditugaskan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa oleh Kepala Kantor/satuan kerja/Pemimpin proyek/Bagian proyek/Pejabat yang disamakan/ ditunjuk.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, Dana Pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
14. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
15. Retribusi Penggantian biaya dokumen pengadaan barang/jasa adalah pembayaran atas penggantian biaya pengadaan dokumen barang/jasa yang memuat ; undangan pengadaan barang/jasa, pedoman prakuilifikasi, instruksi kepada penawar, syarat - syarat umum kontrak, syarat - syarat khusus kontrak, daftar kuantitas dan harga, spesifikasi teknis dan gambar gambar, bentuk surat penawaran, bentuk surat jaminan pelaksanaan dan bentuk surat jaminan uang muka yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundangundangan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
Nama Retribusi adalah Retribusi Penggantian Biaya Dokumen pengadaan barang / jasa .
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 3
Nama Retribusi adalah Retribusi Penggantian Biaya Dokumen pengadaan barang / jasa .
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 4
Subjek retribusi adalah setiap orang yang bertindak atas nama perusahaan yang mendapat pelayanan dokumen pengadaan barang / jasa.
B A B III
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Penggantian Biaya Dokumen pengadaan barang/jasa termasuk retribusi jasa umum.
B A B IV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 6
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyediaan dokumen pengadaan barang/jasa.
B A B V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 7
Tingkat penggunaan jasa dihitung
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 8
- (1) Setiap Perusahaan / rekanan yang akan mengikuti penunjukan langsung, pemilihan langsung dan pelelangan harus memiliki dokumen pengadaan barang/jasa.
- (2) Untuk Pembuatan dokumen lelang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pengaturannya sebagai berikut :
- a. Gambar dan bestek dibuat oleh Instansi teknis yang bersangkutan..
- b. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan keterangan lainnya dibuat oleh panitia pengadaan barang / jasa.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 9
- (1) Setiap pengadaan barang/jasa melalui penunjukan langsung, pemilihan langsung dan pelelang proyek Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten yang diserahkan pada rekanan/pelaksana pekerjaan dipungut retribusi ;
- (2) Besarnya tarif retribusi dokumen pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
- a. Sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dipungut biaya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)/Dokumen.
- b. Diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) s/d Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dipungut biaya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/Dokumen.
- c. Diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) s/d Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dipungut biaya sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)/Dokumen.
- d. Diatas Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) s/d Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dipungut biaya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/Dokumen.
- e. Diatas Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) s/d Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dipungut biaya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/Dokumen.
- f. Diatas Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) s/d Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dipungut biaya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/Dokumen.
- g. Diatas Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) s/d Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dipungut biaya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)/Dokumen.
- h. Diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) s/d Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dipungut biaya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/Dokumen.
- i. Diatas Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) s/d Rp. 3.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dipungut biaya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)/Dokumen.
- j. Diatas Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) s/d Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dipungut biaya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)/Dokumen.
- k. Diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) s/d Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dipungut biaya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/Dokumen.
- l. Diatas Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dipungut biaya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/Dokumen.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 10
- (1) Retribusi dokumen pengadaan barang/jasa sebagaimana ditetapkan ayat (2) pasal 9 Peraturan Daerah ini dibayar secara tunai oleh rekanan yang mengikuti penunjukan langsung, pemilihan langsung dan pelelangan ke kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Hari ;
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan sebelum pengambilan dokumen pengadaan barang/jasa yang selanjutnya rekanan menyampaikan bukti pembayaran tersebut kepada Instansi teknis yang bersangkutan dan kepada panitia pengadaan untuk mendapatkan dokumen pengadaan barang dan jasa.
B A B VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 11
Retribusi yang terutang dipungut diwilayah hukum Kabupaten Batang Hari.
B A B VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 12
- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan dan atau oleh pihak ketiga ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
KETENTUAN PIDANA
BAB IX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 13
- (1) Penyalagunaan dokumen pengadaan barang / jasa dikenakan sanksi Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
P E N Y I D I K A N
BAB X - P E N Y I D I K A N
Pasal 14
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut dalam hal tindak pidana Retribusi Daerah.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dalam hal tindak pidana Retribusi Daerah.
- j. Menghentikan penyidikan dalam hal tindak pidana Retribusi Daerah.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
B A B XI
KETENTUAN PENUTUP
BAB X - P E N Y I D I K A N
Pasal 15
Hal -hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB X - P E N Y I D I K A N
Pasal 16
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Penetapan: Disahkan di Muara Bulian. Pada tangga 14 Maret 2002

Penandatangan: BUPATI BATANG HARI ABDUL FATTAH

Penetapan: Diundangkan di Muara Bulian. Pada tanggal 14 Maret 2002

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI ## S A L I M J U F R I LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2002 NOMOR 16
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
## NOMOR TAHUN 2002
## T E N T A N G
## RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA DOKUMEN PENGADAAN BARANG / JASA
## I. PENJELASAN UMUM.
Dalam rangka mengupayakan tata terbit pemborongan dalam Kabupaten Batang Hari, baik berupa Pemborongan Pembangunan / Konstruksi, Konsultan, Pengadaan barang dan jasa, perlu diambil langkah-langkah kebijaksanaan pengaturannya yang disesuaikan dengan situasi perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan di daerah dewasa ini sehingga disamping terlaksana upaya peningkatan tata tertib dibidang pemborongan dan sebagai upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam Kabupaten Batang Hari. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk kegiatan pemborongan adalah dokumen pengadaan barang / jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi, luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang merupakan prasyarat dalam sistim Pemerintahan Daerah.
Sumber pendanaan menggali sumber keuangan sendiri bagi Pemerintah Daerah antara lain adalah pungutan atas Retribusi biaya penggantian dokumen pengadaan barang / jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari. Penetapan Perturan Daerah agar dapat menjamin terlaksananya usaha Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dengan kemampuan keuangan sendiri yang semakin meningkat akan memberi manfaat besar bagi pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 9
cukup jelas Pasal 10 cukup jelas Pasal 11 cukup jelas Pasal 12 cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15
cukup jelas Pasal 16 cukup jelas