PERATURAN GUBERNUR PAPUA Nomor 7 Tahun 2016 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERSYARAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku 18 Januari 2016)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran

:

9 (sembilan).

## GUBERNUR PAPUA,

Menimbang :

Mengingat

:

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. bahwa pemberian tambahan penghasilan bersyarat bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua untuk peningkatan kesejahteraan pegawai, kedisiplinan dan kinerja pegawai, serta peningkatan layanan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bersyarat Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupatenkabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);


3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3089) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempatbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);


11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503 );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

18. Peraturan .../4

Menetapkan

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 24);
22. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 1);
23. Peraturan Gubernur Papua Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 1);

## MEMUTUSKAN :

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERSYARAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2016.

## BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Tambahan Penghasilan Bersyarat, yang selanjutnya disingkat TPB adalah penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua berdasarkan perhitungan atas kedisiplinan dan pencapaian kinerja.
2. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dan/atau Pegawai Negeri Sipil Pusat dengan status dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dengan status dipekerjakan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Papua.


4. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
6. Pejabat Eselon II adalah Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris Majelis Rakyat Papua, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Biro dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua.
7. Pejabat Eselon III adalah Kepala Kantor, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Sekretaris pada Dinas, Badan, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Inspektur Pembantu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua.
8. Pejabat Eselon IV adalah Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Lembaga Perangkat Lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
10. Pejabat Penanggungjawab adalah Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan atau Kuasa Pengguna Anggaran.
11. Pejabat Penilai adalah atasan langsung yang memberikan penilaian kinerja terhadap bawahannya.
12. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
13. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah kepala unit kerja pada SKPD yang diberi kuasa oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
14. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
15. Jabatan Fungsional Tertentu adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya dalam suatu organisasi dimana dalam pelaksanaan tugas didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu di lingkungan Pemerintah Pemerintah Provinsi Papua.
16. Jabatan Fungsional Umum adalah staf pegawai yang tidak memiliki jabatan secara tegas dalam struktur organisasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
17. Tenaga Medis adalah tenaga fungsional tertentu di bidang kesehatan yang meliputi dokter sub spesialis, dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi dan apoteker.
18. Paramedis adalah tenaga fungsional tertentu di bidang kesehatan yang meliputi penata anastesi, perawat dan bidan.
19. Penunjang Medis adalah tenaga fungsional tertentu di bidang kesehatan yang meliputi asisten apoteker, pranata laboratorium kesehatan/analis, epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, sanitarian, administrator kesehatan, penyuluh kesehatan masyarakat, nutrisionis, radiografer, perekam medis, dan teknisi elektromedis.
20. Masa Kinerja adalah kurun waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal akhir bulan tersebut dari kegiatan yang dinilai untuk diberikan tunjangan kinerja.


21. Hari Kerja adalah kurun waktu dalam satu hari yang berisi jam pelayanan efektif untuk melaksanakan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur.
22. Disiplin adalah komponen perhitungan TPB yang terdiri atas indikator kehadiran dan kepatuhan.
23. Pencapaian Kinerja adalah komponen perhitungan TPB yang terdiri atas indikator prestasi, inovasi dan kreativitas, kemampuan teknis, dan kemampuan interpersonal.

## BAB II TUJUAN Pasal 2

Pemberian TPB bertujuan :

- a. peningkatan kesejahteraan pegawai;
- b. peningkatan kedisiplinan dan motivasi kerja pegawai; dan
- c. peningkatan layanan kepada masyarakat.

## BAB III PEGAWAI YANG BERHAK DAN TIDAK BERHAK MENERIMA TPB Pasal 3

- (1) Pegawai yang berhak menerima TPB adalah :
- a. PNS dan CPNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan telah memiliki uraian tugas secara tertulis oleh Kepala SKPD;
- b. PNS tenaga fungsional umum dan PNS pejabat struktural yang tidak merangkap sebagai tenaga medis, paramedis dan penunjang medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, Rumah Sakit Umum Daerah Abepura, dan Rumah Sakit Jiwa Abepura;
- c. PNS Pusat yang bekerja di SKPD dengan status dipekerjakan atau diperbantukan pada Pemerintah Provinsi Papua dan tidak menerima penghasilan dan atau penggantian penghasilan lain yang sejenis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (2) Pegawai yang tidak berhak menerima TPB adalah :
- a. PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Tertentu yang telah menerima insentif tunjangan jabatan berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- b. PNS yang berstatus penitipan pada setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
- c. PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang dipekerjakan atau diperbantukan ke Pemerintah Daerah lain;
- d. PNS yang berstatus tugas belajar;


- e. PNS yang mendapat hukuman disiplin sedang dan berat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- f. PNS tenaga medis, paramedis dan penunjang medis di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, Rumah Sakit Umum Daerah Abepura, dan Rumah Sakit Jiwa Abepura.
- (3) Penilaian Tambahan Penghasilan untuk PNS di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, Rumah Sakit Umum Daerah Abepura, dan Rumah Sakit Jiwa Abepura sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf f akan diatur tersendiri.

## BAB IV BESARAN PENERIMAAN Pasal 4

Besaran maksimal TPB bagi Jabatan Struktural, Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB V PENILAIAN DISIPLIN DAN PENCAPAIAN KINERJA Pasal 5

- (1) Penerima TPB dalam Jabatan Struktural, Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum ditentukan atas penilaian disiplin dan pencapaian kinerja.
- (2) Penilaian terhadap Pejabat Struktural ditetapkan sebagai berikut :
- a. SEKDA, ditentukan secara tertulis berdasarkan penilaian disiplin dan pencapaian kinerja oleh Gubernur;
- b. Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekretaris Daerah, ditetapkan secara tertulis berdasarkan penilaian disiplin dan pencapaian kinerja oleh SEKDA;
- c. Sekretaris Majelis Rakyat Papua, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Kepala SKPD pada Dinas, Badan, Biro, Kantor, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja serta Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ditetapkan secara tertulis berdasarkan penilaian disiplin dan pencapaian kinerja oleh Asisten SEKDA yang membidangi;
- d. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah, ditetapkan secara tertulis berdasarkan disiplin dan pencapaian kinerja oleh Kepala SKPD;
- e. Kepala Bagian pada Sekretaris Daerah, Sekretariat Majelis Rakyat Papua, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Inspektur Pembantu, ditetapkan berdasarkan disiplin dan pencapaian kinerja oleh atasan langsungnya;
- f. Kepala Sub Bidang, Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Majelis Rakyat Papua, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ditetapkan berdasarkan disiplin dan pencapaian kinerja oleh atasan langsungnya.


- (3) Penilaian terhadap PNS Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum, ditetapkan berdasarkan disiplin dan pencapaian kinerja selama masa kinerja oleh pejabat penilai sebagai atasan langsungnya.

## BAB VI FORMULIR TARGET KERJA DAN PENILAIAN Pasal 6

- (1) Setiap PNS dan Eselon IV dan Pejabat Fungsional diwajibkan menyusun Formulir Target Kerja Triwulanan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang dibimbing dan disetujui oleh Atasan Langsung serta mengetahui Kepala SKPD.
- (2) Formulir Target Kerja Triwulan yang telah disusun diserahkan kepada Kepala SKPD paling lama 2 (dua) hari sebelum triwulan berjalan.
- (3) Formulir Target Kerja Triwulanan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir TPB 01 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 7

- (1) Formulir penilaian untuk Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e menggunakan jenis formulir TPB 02 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Formulir penilaian untuk Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menggunakan jenis formulir TPB 03 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Formulir penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang telah diisi oleh Pejabat Penilai/Atasan Langsung diserahkan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan atau petugas yang ditunjuk di setiap SKPD paling lama tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya untuk direkapitulasi.

## BAB VII PERHITUNGAN DAN PENGESAHAN Pasal 8

Pelaksanaan perhitungan dan pengesahan TPB dilakukan sebagai berikut :

- a. Pejabat Penatausahaan Keuangan atau petugas yang ditunjuk di masingmasing SKPD membuat perhitungan berdasarkan besaran TPB Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional;
- b. Formulir daftar perhitungan TPB untuk Jabatan Struktural sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e menggunakan jenis formulir TPB 04 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;


- c. Formulir untuk Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menggunakan jenis formulir TPB 05 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- d. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengesahkan TPB yang diusulkan pejabat penilai; dan
- e. Daftar yang telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran direkapitulasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan atau petugas yang ditunjuk di masing-masing SKPD digunakan sebagai dasar dalam pemberian TPB.

## BAB VIII INDIKATOR DAN BOBOT PENILAIAN KOMPONEN DISIPLIN DAN PENCAPAIAN KINERJA Bagian Kesatu Indikator Penilaian Komponen Disiplin Pasal 9

- (1) Indikator penilaian komponen disiplin terdiri dari :
- a. kehadiran; dan
- b. kepatuhan.
- (2) Indikator penilaian kehadiran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari sub indikator :
- a. Tidak Hadir (TH);
- b. Terlambat Datang (TD); dan
- c. Cepat Pulang (CP).
- (3) Indikator penilaian kepatuhan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari sub indikator :
- a. Patuh (P);
- b. Kurang Patuh (KP); dan
- c. Tidak Patuh (TP).

## Bagian Kedua

## Indikator Penilaian Komponen Pencapaian Kinerja Pasal 10

- (1) Indikator penilaian komponen pencapaian kinerja terdiri dari :
- a. prestasi;
- b. inovasi dan kreativitas;
- c. kemampuan teknis; dan
- d. kemampuan interpersonal.


- (2) Indikator penilaian prestasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari sub indikator :
- a. tugas selesai tepat waktu;
- b. produk bermanfaat bagi pihak internal dan eksternal lembaga;
- c. kuantitas produk sesuai rencana kerja atau standar;
- d. kualitas produk sesuai dengan rencana kerja atau standar; dan
- e. tugas sesuai dengan petunjuk atau pedoman atau instruksi.
- (3) Indikator penilaian inovasi dan kreativitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari sub indikator :
- a. memiliki ide atau gagasan konstruktif;
- b. terbuka terhadap ide atau gagasan baru; dan
- c. tanggap terhadap perubahan.
- (4) Indikator penilaian kemampuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diukur dari tingkat kemahiran dalam mengoperasikan alat kerja yang mendukung pekerjaannya.
- (5) Indikator penilaian kemampuan interpersonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari sub indikator :
- a. mampu bekerjasama dalam kelompok kerja atau tim; dan
- b. mampu berkomunikasi dengan baik.

## Bagian Ketiga Bobot Penilaian Pasal 11

Bobot penilaian untuk komponen disiplin sebesar 30% (tiga puluh perseratus). sedangkan bobot komponen pencapaian kinerja sebesar 70% (tujuh puluh perseratus).

## Pasal 12

- (1) Masing-masing sub indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 10 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) memiliki bobot dan nilai dasar alokasi.
- (2) Besarnya perhitungan bobot dan nilai dasar alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB IX MASA KINERJA DAN HARI KERJA Pasal 13

Masa kinerja dimulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal akhir pada bulan yang bersangkutan.


## Pasal 14

- (1) Penghitungan hari kerja dalam pemberian TPB adalah jumlah kehadiran pada hari kerja setiap bulan masa kinerja.
- (2) Termasuk dalam pengertian kehadiran adalah :
- a. melaksanakan perjalanan dinas dengan surat tugas dari pejabat yang berwenang;
- b. sakit dengan surat keterangan dokter maksimum 10 (sepuluh) hari kerja dalam masa kinerja;
- c. mengikuti pendidikan dan pelatihan kurang dari 16 (enam belas) hari kerja dalam masa kinerja; dan
- d. cuti tahunan paling lama 12 (dua belas) hari kerja dalam masa kinerja.

## BAB X

## MEKANISME PEMBAYARAN Pasal 15

- (1) Pembayaran TPB dilakukan setiap triwulan.
- (2) Pejabat penanggungjawab mengajukan Surat Permintaan Pembayaran TPB melalui Bendahara Pengeluaran dari masing-masing SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran TPB dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD.
- (4) Formulir Rekapitulasi Penerimaan Pembayaran TPB sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Gubernur ini.
- (5) Pengajuan pembayaran TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala SKPD yang bersangkutan.

## Pasal 16

- (1) TPB yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dari jumlah yang diterima.
- (2) Bagi PNS Golongan I dan II dikenakan PPh Pasal 21 sebesar 0% (nol perseratus), sedangkan PNS Golongan III dikenakan potongan PPh Pasal 21 sebesar 5% (lima perseratus) dan Golongan IV dikenakan sebesar 15% (lima belas perseratus).


## BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 17

Pembayaran TPB Tahun Anggaran 2016 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2016.

## Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 18 Januari 2016

GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura pada tanggal 19 Januari 2016 Sekretaris Daerah Provinsi Papua CAP/TTD T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2016 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

MARTHIN ST. TUHULERUW, SH., M.Si NIP. 19630307 199203 1 016