PERATURAN BUPATI MA Nomor 40 Tahun 2016 tentang RENCANA AKSI PENGEMBANGAN KAWASAN BAWANG MERAH DAN CABE KABUPATEN MAJENE TAHUN 2016-2020 (berlaku 24 Oktober 2016)
Pembukaan
Mengingat:
~ 1 ~
BUPATI MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 40 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA AKSI PENGEMBANGAN KAWASAN BAWANG MERAH DAN CABE KABUPATEN MAJENE TAHUN 2016-2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJENE,
- Menimbang: a. bahwa pertanian komoditas unggulan nasional khususnya cabai dan bawang merah, berskala ekonomi harus dilakukan pengembangan
- dalam rangka peningkatan produksi kawasan melalui rencana aksi (Action Plan);
- b. bahwa untuk mencapai pengembangan kawasan pertanian khususnya bawang merah dan cabe berskala ekonomi yang berdasarkan rencana aksi (Action Plan) sebagaimana pada huruf a, diperlukan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Bawang Merah dan Cabe Kabupaten Majene Tahun 2016-2020 di Kabupaten Majene;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5106);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENGEMBANGAN KAWASAN BAWANG MERAH DAN CABE KABUPATEN MAJENE TAHUN 2016-2020.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Peraturan Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Bawang Merah dan Cabe Kabupaten Majene seperti pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran 1

## Pasal 2

Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan bagi perencanaan dan pengambilan keputusan dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi pengembangan kawasan pertanian.

## Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten Majene memfasilitasi kawasan pertanian bagi pengembangan 2 komoditas unggulan nasional di Kabupaten/Kota dengan mengembangkan potensi yang ada, melanjutkan dari kondisi saat ini, pengutuhan kegiatan, menyediakan sarana dan prasarana, kemudian perijinan, pemanfaatan lahan, penyediaan data dan informasi, promosi, penganggaran, membangun keterpaduan secara multi-years, sehingga menjadi satu kesatuan sistem pertanian industrial.
- (2) Pemerintah Kabupaten Majene mensinergikan kegiatan untuk mendukung pengembangan kawasan pertanian melalui dana APBD maupun sumber pembiayaan lainnya.
- (3) Propinsi di Kabupaten/Kota yang tidak termasuk dalam lokasi kawasan komoditas unggulan nasional, dapat mengalokasikan APBD dalam rangka mendukung pencapaian swasembada pangan.

## Pasal 4

- (1) Kawasan pertanian dibedakan menjadi kawasan pertanian nasional, kawasan pertanian propinsi dan kawasan pertanian Kabupaten/Kota.
- (2) Kawasan pertanian nasional ditetapkan oleh Menteri, kawasan pertanian propinsi ditetapkan oleh Gubernur, kawasan pertanian Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

## Pasal 5

Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Bawang Merah dan Cabe harus memperhatikan rencana tata ruang wilayah, menjamin kelestarian sumber daya alam, fungsi lingkungan, keselamatan masyarakat dan selaras dengan Rencana Strategis Pembangunan Daerah.

## Pasal 6

Dalam Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Holtikultura, dapat dikembangkan komoditas lain dengan pola polikultur, tumpang sari, rotasi tanam, pola tanam, dan atau pola integrasi antar komoditas.

## Pasal 7

Pemerintah Kabupaten Majene melakukan kegiatan yang fokus dan terpadu untuk mendukung kawasan pertanian pada lokasi Kabupaten/Kota dimaksud sesuai dengan hasil identifikasi potensi dan kebutuhan pembangunan.

## Pasal 8

Pemerintah Kabupaten Majene mendorong Pemerintah/Lembaga yang terkait untuk mendukung pengembangan kawasan pertanian sesuai dengan tupoksinya.

## Pasal 9

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Majene bersama dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mendorong minat investor (BUMN, BUMD, PMA, PMDN, Koperasi dan lainnya) untuk mengembangkan kawasan pertanian.

## Pasal 10

Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang antara lain meliputi aspek perbenihan, penyuluhan, infrastruktur serta pengendalian organisme pengganggu tanaman dan penyakit hewan serta perkarantinaan harus tersedia disetiap wilayah kecamatan.

## Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majene pada tanggal 24 Oktober 2016

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA