PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG Nomor 3 Tahun 2010 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2005- 2025 (berlaku 4 Mei 2010)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakibatkan terjadinya perubahan dalam pengelolaan pembangunan, yaitu dengan tidak diterbitkannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional;
- b. bahwa Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf ' a dan b ' diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2005 - 2025.
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten didalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
:
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
I
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123);
- H. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12).
I
Menetapkan
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
dan
BUPATI DELI SERDANG
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2005 -2025 .
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan
- (1) Kepala Daerah adalah Bupati Deli Serdang.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Deli
- (3) Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- (4) DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang.
- (5) SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.
- (6) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
- (7) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk perioda 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah.
- (8) Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang.
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB II - PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 2
- (1) Program Pembangunan Daerah periode 2005 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah.
- (2) Program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sebagaimana tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Daerah ini.

## Pasal 3

SKPD Kabupaten Deli Serdang melaksanakan program dalam RPJPD Kabupaten Deli Serdang yang dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.

## BAB III

## SISTEMATIKA

## Pasal 4

BABII KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM KABUPATEN

BAB III VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN KABUPATEN DELI SERDANG

Sistematika RPJP Daerah terdiri dari : BAB I PENDAHULUAN DELI SERDANG BAB IV PENUTUP

## Pasal 5

- (1) RPJP Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.

## BAB IV

## PENGENDALIAN DAN EVALUASI

## Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pengendalian terhadap :
- a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
5. ( 3 ) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi evaluasi terhadap :
- a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- c. hasil rencana pembangunan daerah.

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 7

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah pada masa transisi, seperti peralihan periode kepemimpinan maka RPJMD lama diacu oleh pemerintahan kepala daerah baru terpilih selama belum ada RPJMD baru.
2. ( 2) RPJMD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam

Pada tanggal 24 Mei 2010

BUPATI DELI SERDANG, dto,

Drs. H. AMRI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam

Pada tanggal 24 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 3 TAHUN 2010