PERATURAN BUPATI MA Nomor 67 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DIKABUPATENTABALONG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat 1.
4. Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756};
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Atas Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 6 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita tentang Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Negara
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 7 Peraturan 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN , SUSUNAN Menetapkan ORGANISASI , TUGAS DAN FUNGSI , SERTA TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KABUPATEN TABALONG.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- 1 Daerah adalah Kabupaten Tabalong:
- 3 Bupati adalah Bupati Tabalong:
- 5 Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten
- 4 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong:
- 6 Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenanganpemerintahan dari bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- 8 Sekretariat adalah Sekretariat Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tabalong. pada
- Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
- 9 Sekretaris adalah Sekretaris Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tabalong pada
| | 3 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. 1l. | Subbagian adalah Subbagian Kecamatan Kabupaten Tabalong: Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian Kecamatan Kabupaten pada pada |
| 12 | Sebalongalah Seksi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tabalong: Seksi dan Kelurahan pada |
| 13 | Seksi adalah Kepala Seksi Kecamatan Kepala berisi fungsi dan pada |
| 14. | Jabatan Fungsional tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang BAB II KEDUDUKAN |
| | Bagian Kesatu |
| | Kecamatan |
Pasal 2
| 1) | Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu |
| (2) | Kecamatan dipimpin oleh oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah. |
| | Bagian Kedua Kelurahan |
Pasal 3
| I) | Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat. disebut lurah selaku |
| (2) | Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat: |
| | BAB III |
| | SUSUNAN ORGANISASI |
| | Bagian Kesatu |
| | Kecamatan |
Pasal 4
| | Pasal 4 |
Pasal 18
- b. bahwa ## BAB I KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- 1 Daerah adalah Kabupaten Tabalong:
- 3 Bupati adalah Bupati Tabalong:
- 5 Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten
- 4 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong:
- 6 Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenanganpemerintahan dari bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- 8 Sekretariat adalah Sekretariat Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tabalong. pada
- Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
- 9 Sekretaris adalah Sekretaris Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tabalong pada
| | 3 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. 1l. | Subbagian adalah Subbagian Kecamatan Kabupaten Tabalong: Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian Kecamatan Kabupaten pada pada |
| 12 | Sebalongalah Seksi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tabalong: Seksi dan Kelurahan pada |
| 13 | Seksi adalah Kepala Seksi Kecamatan Kepala berisi fungsi dan pada |
| 14. | Jabatan Fungsional tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang BAB II KEDUDUKAN |
| | Bagian Kesatu |
| | Kecamatan |
| | Pasal 2 |
| 1) | Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu |
| (2) | Kecamatan dipimpin oleh oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah. |
| | Bagian Kedua Kelurahan |
| | Pasal 3 |
| I) | Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat. disebut lurah selaku |
| (2) | Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat: |
| | BAB III |
| | SUSUNAN ORGANISASI |
| | Bagian Kesatu |
| | Kecamatan |
| | Pasal 4 |
| (1) | Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri atas: |
| | Sekretariat, terdiri atas: 1 Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan 2 Subbagian Umum dan Kepegawaian; |
| | b Seksi Pemerintahan; |
| | Seksi Ketentraman dan Ketertiban; |
| | d Seksi Pembangunan; |
| | e Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan |
| (2) | f Jabatan Fungsional. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini |

Bagian Kedua Kelurahan Pasal 5

- 1) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri atas:
2. b Seksi Pemerintahan;
3. Sekretariat;
4. C Seksi Pembangunan;
5. e Jabatan Fungsional.
- d. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
7. Struktur Organisasi Kelurahan adalah sebagaimana tercantum (2) Bagan II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal 6

Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Tabalong, terdiri dari: 1 Kecamatan Tanjung, terdiri atas Kelurahan: pada

- 2) Kelurahan Jangkung;
- 1) Kelurahan Tanjung;
- 3) Kelurahan Agung; dan
4. 2 Kecamatan Murung Pudak, terdiri atas Kelurahan:
- 4) Kelurahan Hikun;
- 1) Kelurahan Belimbing;
- 3) Kelurahan Pembataan;
- 2) Kelurahan Belimbing Raya;
- 4) Kelurahan Mabuun; dan
10. 3 Kecamatan Tanta;
- 5) Kelurahan Sulingan;
12. 4 . Kecamatan Kelua, terdiri atas Kelurahan:
- 1) Kelurahan Pulau;
5. Kecamatan Banua Lawas;
15. 6 Kecamatan Muara Harus;
16. 7 Kecamatan Pugaan;
17. 8 Kecamatan Haruai;
18. 9 Kecamatan Muara Uya;
19. 10 Kecamatan Jaro;
20. 11 Kecamatan Upau; dan
12. Kecamatan Bintang Ara.

## BAB IV

## TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Camat

Pasal 7

## Camat mempunyai tugas:

- b mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- a menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;

- ketenteraman dan ketertiban C. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan umum;
- d.
- penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan g lain dan/ atau kelurahan;
- e mengoordinasikan kegiatan pemerintahan yang f mengoordinasikan penyelenggaraan dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang yang ada di kecamatan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan j. fungsinya.
- 1 melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan

## Bagian Kedua

## Lurah

## Pasal 8

Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam:

- b melakukan pemberdayaan masyarakat;
8. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- C. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- e memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- d memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- f melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
- g melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

## BAB V

## JABATAN FUNGSIONAL Pasal 9

Pada Kecamatan dan Kelurahan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI TATA KERJA

## Bagian Kesatu Kecamatan

## Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan Kecamatan maupun antar satuan organisasi di luar lingkungan Kecamatan

## Pasal 11

Camat harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah untuk mekanisme akuntabilitas melalui mewujudkan dan pelaporan kinerja yang penyusunan perencanaan, terintegrasi. publik

## Pasal 12

unit organisasi di lingkungan Kecamatan wajib mengikutasag Setiap pimpinan serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing mematuhi petunjuk kinerja secara berkala tepat waktunya. dan menyampaikan laporan pada

## Pasal 13

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan; memberikan pembinaan pengarahan serta petunjuk bagi mengawasi, bawahan masing-masing sesuai dengan ketentuan pelaksanaan tugas peraturan perundang-undangan.

## Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Kelurahan

## Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya Lurah dan Sekretaris Kelurahan wajib menerapkan prinsip koordinasi; integrasi; dan sinkronisasi baik d Jingauagan Kelurahanan maupun antar satuan organisasi di luar lingkungan Kelurahan

## Pasal 16

Lurah harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

## Pasal 17

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Kelurahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat waktunya. pada

## Pasal 18

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, memberikan pembinaan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

## Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII JABATAN DAN ESELON Pasal 20

- jabatan struktural eselon atau jabatan (1) Camat merupakan administrator .
- (3) Lurah dan Kepala Seksi Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas pada
- Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau (2) Sekretaris jabatan administrator. pada
- (4) Kepala Sub Bagian Sekretariat Kecamatan dan Sekretaris Kelurahan serta Kepala Seksi Kelurahan merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas. pada pada

## BAB VIII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku; maka pejabat yang ada sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukannya penggantian dengan pejabat yang baru berdasarkan peraturan Bupati ini.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan pada

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong:

Ditetapkan di Tanjung tanggal pada

2016

BUPATI TABALONG,


H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung tanggal pada

2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,


H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016 NOMOR


9


- (1) Camat merupakan jabatan struktural eselon IIla atau jabatan administrator.
- (3) Lurah dan Kepala Seksi Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas. pada
- (2) Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator. pada
- (4) Kepala Sub Bagian Sekretariat Kecamatan dan Sekretaris Kelurahan serta Kepala Seksi Kelurahan merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas. pada pada

## BAB VIII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pejabat yang ada sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukannya penggantian dengan pejabat yang baru berdasarkan peraturan Bupati ini. tetap

## BAB IX

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan pada

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong:


Ditetapkan di Tanjung tanggal pada

2016

BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung tanggal pada

2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,


H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016 NOMOR