PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG Nomor TENTANG Tahun 2011 tentang 3 TAHUN 2011 RETRIBUSI JASA UMUM (berlaku 15 Juli 2011)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Jasa Umum merupakan salah satu sumber pendapatan membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah; asli daerah yang penting guna
- b. bahwa kebijakan Retribusi Jasa Umum dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi da erah;
- c. bahwa sebagai implementasi Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ketentuan mengenai Retribusi Jasa Umum perlu diatur sendiri dengan Peraturan Daerah; -Undang
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dim membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum; aksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Republik Indonesia Tahun 1945; -Undang Dasar Negara
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22.
- Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
25. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 18);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG dan
WALIKOTA SINGKAWANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA
UMUM.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah atau badan legislatif sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota.
7. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Singkawang.
8. Retribusi Jasa Umum, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional ## BAB II
JENIS RETRIBUSI JASA UMUM
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri atas :
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; dan
- h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedot Kakus.
Bagian Kesatu
Retribusi Pelayanan Kesehatan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas perawatan, puskesmas kelurahan, pos kesehatan kelurahan, puskesmas keliling, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan.
- (3) Dikecualikan dari subjek retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta jamkesmas, jamkesda, jampersal dan peserta asuransi kesehatan lainnya, mengacu pada ketentuan yang berlaku.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditetapkan sebesar yang tercantum pada
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Penetapan: Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 15 Juli 2011

Penandatangan: WALIKOTA SINGKAWANG, ttd. ## HASAN KARMAN

Penetapan: Diundangkan di Singkawang pada tanggal 4 November 2011

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG, ttd. ## SYECH BANDAR LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2011 NOMOR 9
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap peserta Jamkesmas, Jamkesda, Jampersal dan Asuransi Kesehatan lainnya mengacu pada ketentuan lain yang berlaku.

## Bagian edua

## Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

## Pasal 7

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke tempat pembuangan sampah sementara;
- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau tempat pembuangan sampah sementara ke lokasi pembuangan/pengelolaan akhir sampah; dan
- c. penyediaan lokasi pembuangan/pengelolaan akhir sampah.

- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

## Pasal 8

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Persampahan/ Kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

## Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan frekuensi penggunaan, jenis pelayanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan.

## Pasal 10

Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Ketiga

## Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil

## Pasal 11

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta pencatatan sipil.

- (2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah pelayanan :
- a. Kartu Tanda Penduduk;
- b. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal;
- c. Kartu Identitas Kerja;
- d. Kartu Penduduk Sementara;
- e. Kartu Identitas Penduduk Musiman;
- f. Kartu Keluarga;
- g. Akta pencatatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak dan akta kematian; dan
- h. Salinan akta / kutipan kedua dan mutasi data / catatan pinggir.

## Pasal 12

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Penggantian dan/atau Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum Pelayanan Penggantian dan/atau Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil.

## Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk diukur berdasarkan frekuensi pencetakan, jenis bahan dan kualitas pencetakan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

## Pasal 14

Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Keempat

## Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

## Pasal 15

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 16

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

## Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyediaan dan penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

## Pasal 18

Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kelima

## Retribusi Pelayanan Pasar

## Pasal 19

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

## Pasal 20

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas Pasar.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pasar.

## Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi penggunaan fasilitas pasar, jenis pelayanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan pasar.

## Pasal 22

Tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Keenam

## Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

## Pasal 23

- (1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

## Pasal 24

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan bermotor wajib uji.
- (2) Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

## Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan frekuensi pengujian, jenis pelayanan, jenis kendaraan wajib uji, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

## Pasal 26

Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Ketujuh

## Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

## Pasal 27

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan peta.
- (2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 28

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Cetak Peta.
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum Pelayanan Cetak Peta.

## Pasal 29

Tingkat penggunaan jasa penggantian biaya cetak peta diukur berdasarkan frekuensi pencetakan, jenis dan bahan pencetakan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.

## Pasal 30

Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedelapan

## Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

## Pasal 31

- (1) Dengan nama retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

- (2) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

## Pasal 32

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyedotan kakus.
- (2) Wajib Retribusi Penyedia dan/atau Penyedot Kakus adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum Pelayanan Penyedotan Kakus.

## Pasal 33

Tingkat penggunaan jasa penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur berdasarkan frekuensi penyedotan kakus, jenis pelayanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian pelayanan penyedotan kakus.

## Pasal 34

Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB III

## PENINJAUAN TARIF

## Pasal 35

- (1) Tarif masing-masing jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Perubahan tarif Retribusi sebagai tindak lanjut dari peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## BAB IV

## PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN

## STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

## Pasal 36

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif untuk masing-masing retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Terhadap Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memperhitungkan biaya pengadministrasian dan pencetakan saja.

## BAB V

## WILAYAH PEMUNGUTAN

## Pasal 37

Masing-masing jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipungut di daerah.

## BAB VI

## PEMUNGUTAN RETRIBUSI

## Bagian Kesatu Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan

## Penundaan Pembayaran

## Pasal 38

- (1) Penentuan pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tempat pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan secara tertentu dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah Retribusi yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bungan 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah Retribusi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), diatur dengan Peraturan Walikota.

## Bagian Kedua

## Tata Cara Pemungutan dan Penagihan

## Pasal 39

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan atau bukti pembayaran lain yang sah.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 40

- (1) Penagihan Retribusi terhutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terhutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

## Bagian Ketiga

## Pemanfaatan

## Pasal 41

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## Bagian Keempat

## Keberatan

## Pasal 42

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

## Pasal 43

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## Pasal 44

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## BAB VII

## PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

## Pasal 45

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan, pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB VIII

## KEDALUWARSA PENAGIHAN

## Pasal 46

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## Pasal 47

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB IX

## PEMERIKSAAN

## Pasal 48

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB X

## INSENTIF PEMUNGUTAN

## Pasal 49

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB XI

## PENYIDIKAN

## Pasal 50

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana.

## BAB XII

## KETENTUAN PIDANA

## Pasal 51

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), Pasal 12 ayat (2) Pasal 16 ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), Pasal 28 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

## Pasal 52

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, merupakan penerimaan negara.

## BAB XIII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku sebelumnya mengenai jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.

## BAB XIV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 54

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini sepanjang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 55

Peraturan Walikota yang mengatur pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

## Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 15 Juli 2011

WALIKOTA SINGKAWANG, ttd.

## HASAN KARMAN

Diundangkan di Singkawang pada tanggal 4 November 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG, ttd.

## SYECH BANDAR

LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2011 NOMOR 9

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG

## RETRIBUSI JASA UMUM

## I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kota Singkawang mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti Retribusi dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Mengingat Kota Singkawang merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang, maka selama ini pungutan daerah berupa retribusi jasa umum didasarkan atas beberapa Peraturan Daerah yakni Peraturan Daerah Kabupaten Sambas, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang, serta Peraturan Daerah Kota Singkawang sendiri.

Hasil penerimaan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, dukungan masyarakat melalui Retribusi Daerah masih harus terus digalakkan, dengan tetap menjaga kestabilan iklim investasi dan menghindari

adanya tumpang tindih dengan pungutan pusat, serta tidak merintangi arus barang dan jasa antar daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Kota Singkawang diharapkan akan semakin mampu membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, disisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'pelayanan kesehatan' adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, perorangan atau badan yang meliputi upaya yang bersifat promotif, pencegahan penyakit (preventif), pengobatan (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan 'puskesmas' adalah merupakan unit pelayanan teknis dinas kesehatan yang menjadi pusat pengembangan kesehatan masyarakat, membina peran serta masyarakat, serta memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah kerjanya, dengan fasilitas pelayanan poliklinik rawat jalan.

Yang dimaksud dengan 'puskesmas perawatan' adalah merupakan unit pelayanan teknis dinas kesehatan yang menjadi pusat pengembangan kesehatan masyarakat, membina peran serta masyarakat serta memberikan

pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah kerjanya, dengan fasilitas pelayanan poliklinik rawat jalan dan rawat inap.

Yang dimaksud dengan 'puskesmas kelurahan' adalah unit pelayanan kesehatan yang menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah kelurahan.

Yang dimaksud dengan 'pos kesehatan kelurahan' adalah unit pelayanan kesehatan yang lebih sederhana yang ditempatkan di tempat-tempat tertentu guna mendukung percepatan kesehatan masyarakat dalam wilayah kelurahan.

## Ayat (3)

Yang dimaksud dengan 'pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah' adalah pelayanan kesehatan yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan, misalnya Rumah Sakit Umum Pusat Cipto Mangunkusumo, Rumah Sakit Jantung Harapan Kita.

Yang dimaksud dengan 'pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi' adalah pelayanan kesehatan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi, misalnya Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sudarso Pontianak.

## Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan 'jamkesmas' adalah jaminan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin yang memiliki kartu jamkesmas (sesuai dengan data BPS).

Yang dimaksud dengan 'jamkesda' adalah jaminan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin yang belum memiliki kartu jamkesmas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya sampai dengan RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang.

Yang dimaksud dengan 'jampersal' adalah jaminan pelayanan persalinan yang belum memiliki jaminan kesehatan.

Yang dimaksud dengan 'asuransi kesehatan lainnya' adalah jaminan pelayanan kesehatan yang dikelola oleh badan usaha milik negara atau swasta, contoh: PT. ASKES, PT. PRODYA, PT. Asuransi CIGNA.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan 'sampah' adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Yang dimaksud dengan 'tempat pembuangan sampah sementara' adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengelolaan dan/atau tempat pengelolaan akhir sampah.

Yang dimaksud dengan 'lokasi pembuangan/pengelolaan akhir sampah' adalah tempat dilakukannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemprosesan akhir sampah.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan 'tempat umum lainnya' adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan 'Kartu Tanda Penduduk' adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah NKRI.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

## Huruf f

Yang dimaksud dengan 'Kartu Keluarga' adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

## Huruf g

Yang dimaksud dengan 'Akta Pencatatan Sipil' adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan pengakuan anak.

## Huruf h

Yang dimaksud dengan 'Kutipan Kedua' adalah kutipan akta pencatatan sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil karena kutipan yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan yang berwajib.

Yang dimaksud dengan 'salinan akta' adalah salinan lengkap isi akta pencatatan sipil yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Yang dimaksud dengan 'catatan pinggir' adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh pejabat pencatatan sipil.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'parkir' adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Yang dimaksud dengan 'pelayanan parkir di tepi jalan umum' adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup