PERATURAN BUPATI MA Nomor 18 Tahun 2017 tentang PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN ATAS PENERBITAN DAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH LAUT (berlaku 1 Februari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
S A L I N A N
B U P A T I T A N A H L A U T
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 18 TAHUN 2017
T E N T A N G
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN ATAS PENERBITAN DAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH LAUT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,
: a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Publik dan memberikan akses yang luas kepada masyarakat serta mendorong pertumbuhan Ekonomi dan Investasi dibidang Penanaman Modal dengan melihat dinamika perubahan peraturan perundang-undangan, perlu penyesuaian Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Atas Penerbitan dan Kewenangan Penandatanganan Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Atas Penerbitan dan Kewenangan Penandatanganan Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut;
- 1. Undang Undang nomor 8 tahun 1665 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. 9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Menetapkan
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
6. 16.Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan atas Penerbitan dan Kewenangan Penandatanganan Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 8);
M E M U T U S K A N :
: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN ATAS PENERBITAN DAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH LAUT.
Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan atas Penerbitan dan Kewenangan Penandatanganan Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut, diubah sebagai berikut :
Pasal 2
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang semula berbunyi sebagai berikut :
1. Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
2. Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
3. Izin Usaha Industri (IUI).
4. Izin Tanda Daftar Industri (TDI).
5. Izin Gangguan (HO).
6. Izin Mendirikan/Membongkar Bangunan (IMB).
7. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).
8. Izin Usaha Perkebunan.
9. Izin Usaha Hiburan Umum.
10. Izin Usaha Perhotelan/Penginapan.
11. Izin Usaha Rumah Makan.
12. Izin Reklame.
13. Izin Pemanfaatan/Pemungutan Sarang Burung Walet.
14. Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
15. Izin Usaha Peternakan.
16. Izin Pendaftaran Peternakan Rakyat.
17. Izin Penggilingan Padi.
18. Izin Usaha Perbengkelan.
19. Izin Penumpukan Bahan Bakar Minyak (BBM).
20. Izin Praktek Dokter Hewan.
21. Izin Penyelenggaraan Kursus.
22. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi.
23. Izin Usaha Kepariwisataan.
24. Izin Rumah Sakit dan Rumah Sakit Bersalin Swasta.
25. Izin Klinik Swasta.
26. Izin Klinik Perusahaan.
27. Izin Apotek.
28. Izin Toko Obat.
29. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T).
30. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan.
31. Izin Usaha Toko Modern (IUTM).
32. Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
Diubah sehingga Pasal 2 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :
1. Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
2. Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
3. Izin Usaha Industri (IUI).
4. Izin Tanda Daftar Industri (TDI).
5. Izin Gangguan (HO).
6. Izin Mendirikan/Membongkar Bangunan (IMB).
7. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).
8. Izin Usaha Perkebunan.
9. Izin Usaha Hiburan Umum.
10. Izin Usaha Perhotelan/Penginapan.
11. Izin Usaha Rumah Makan.
12. Izin Reklame.
13. Izin Pemanfaatan/Pemungutan Sarang Burung Walet.
14. Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
15. Izin Usaha Peternakan.
16. Izin Pendaftaran Peternakan Rakyat.
17. Izin Penggilingan Padi.
18. Izin Usaha Perbengkelan.
19. Izin Penumpukan Bahan Bakar Minyak (BBM).
20. Izin Praktek Dokter Hewan.
21. Izin Penyelenggaraan Kursus.
22. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi.
23. Izin Usaha Kepariwisataan.
24. Izin Rumah Sakit dan Rumah Sakit Bersalin Swasta.
25. Izin Klinik Swasta.
26. Izin Klinik Perusahaan.
27. Izin Apotek.
28. Izin Toko Obat.
29. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T).
30. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan.
31. Izin Usaha Toko Modern (IUTM).
32. Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
33. Izin Prinsip Penanaman Modal.
34. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
35. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal.
36. Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal (Merger) .
37. Izin Usaha Penanaman Modal.
38. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal.
39. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal.
40. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal (Merger) .
41. Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang lokasi kerjanya dalam satu wilayah kabupaten Tanah Laut.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Penetapan: Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 1 Februari 2017 BUPATI TANAH LAUT, ## H. BAMBANG ALAMSYAH

Penetapan: Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 1 Februari 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT, ## H. SYAHRIAN NURDIN