PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 40 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PER (berlaku 9 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat :
:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, serta tata kerja Perangkat Daerah antara lain Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakian Rakyat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Tugas danFungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Menetapkan
:
- Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASIDAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disingkat Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II
SEKRETARIAT DAERAH
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi,
Paragraf 1
Kedudukan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas membantu gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Uraian Tugas dan Fungsi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Paragraf 3
Susunan Organisasi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas :
- a. Asisten I Bidang Pemerintahan, membawahi :
1. Biro Tata Pemerintahan; dan
2. Biro Hukum.
- b. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
1. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan; dan
2. Biro Humas dan Protokol.
- c. Asisten IIIBidang Administrasi Umum, membawahi :
1. Biro Organisasi dan Tata laksana; dan
2. Biro Umum dan Perlengkapan.
- (2) Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Asisten I Bidang Pemerintahan

## Bagian Kedua Pasal 5

- (1) Asisten Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu sekretaris daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang tata pemerintahan, hukum serta organisasi perangkat daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Pemerintahan.
- (2) Asisten Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program dibidang pemerintahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program organisasi perangkat daerahsesuai dengan pembidangan tugas Asisten Pemerintahan;
- c. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program organisasi perangkat daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Pemerintahan;
- d. pelaksanaan pembinaan administrasi dibidang pemerintahan, dan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelaksanaantugas lain yang diberikan oleh pimpinan.


## Paragraf 1

## Biro Tata Pemerintahan

## Pasal 6

- (1) Biro Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris daerah menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya dibidang pemerintahan umum, otonomi daerah, kawasan dan agraria.
- (2) Biro Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan umum, otonomi daerah, kawasan dan keagrariaan;
- b. pelaksanaan koordinasi, penyusunan program kegiatan dan petunjuk teknis pelaksanaan dibidang pemerintahan umum, otonomi daerah, kawasan dan keagrariaan;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraanpemerintahan dan pembangunan dibidang pemerintahan umum, otonomi daerah, kawasan dan keagrariaan;
- d. pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur dibidang pemerintahan umum, otonomi daerah, kawasan dan keagrariaan;
- e. pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan monitoring tugas kegiatan serta kebijakan dibidang pemerintahan umum, otonomi daerah dan bagian kawasan dan agraria;
- f. pelaksanaan analisis dan evaluasi penyelenggaraan tugas program kegiatan dan kebijakan pada bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, kawasan dan agraria;
- g. pelaksanaan tugas dan pelaporan kegiatan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- h. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan ketatausahaan di lingkup biro tata pemerintahan;
- i. perumusan bahan kebijakan dan program kerjadibidang pemerintahan umum, otonomi daerah, kawasan dan agraria;
- j. pelaksanaan fasilitasi kerja sama antar daerah;
- k. penyiapan bahan pertimbangan dalam rangka pembinaan, pengaturan dan penyelesaian perselisihan antar daerah;
- l. pengoordinasian perumusan kebijakan, pembinaan pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan dibidangpemerintahan umum, otonomi daerah, penataan kawasan dan agraria;
- m. pengoordinasian dan pengelolaan administrasi pemilihan, pengangkatan, pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- n. pelaksanaan proses administrasi pengangkatan, pemberhentian dan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota serta pengisian anggota DPRD daerah otonom baru;
- o. pelaksanaan administrasi pemekaran, pembentukan, penggabungan dan penghapusan daerah otonom;
- p. fasilitasi penataan batas antar provinsi dan antar kabupaten/kota;
- q. pelaksanaan administrasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan memfasilitasi persiapan pengadaan tanah yang pembiayaannya bersumber di luar APBDProvinsi;
- r. pelaksanaan administrasi pensertipikatan tanah hasil pengadaan tanah yang bersumber dari APBDProvinsi;
- s. fasilitasi penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi;
- t. penyelenggaraan perumusan bahan renstra, LKjIP, LPPD, LKPJ biro dan pemerintah Provinsi;
- u. penyelenggaraan ketatausahaan biro;
- v. penyelenggaraan koordinasi unit kerja terkait; dan
- w. pelaksanaantugas lain yang diberikan oleh pimpinan.


## Pasal 7

Biro Tata Pemerintahan, terdiri atas :

- a. Bagian Pemerintahan Umum;
- b. Bagian Otonomi Daerah; dan
- c. Bagian Kawasan dan Agraria.

## Pasal 8

- (1) Bagian Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan bidang toponimi dan batas daerah, dekonsentrasi, tugas pembantuan dan kerja sama serta tata usaha biro.
- (2) Bagian Pemerintahan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan dan pengawasan penamaan rupa bumi dan data wilayah, serta penetapan perbatasan antar daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dibidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, fasilitasi pembinaan kerja sama daerah, fasilitasi dekonsentrasi dan tugas pembantuan, fasilitasi penyelesaian perselisihan antar daerah, fasilitasi pelayanan umum dan fasilitasi pembinaan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan kebijakan dibidang koordinasi dan pembinaan umum pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, fasilitasi dekonsentrasi dan tugas pembantuan, fasilitasi pembinaan kerja sama daerah, fasilitasi penyelesaian perselisihan antar daerah, fasilitasi pelayanan umum dan fasilitasi pembinaan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan umum pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, fasilitasi dekonsentrasi dan tugas pembantuan, fasilitasi pembinaan kerja sama daerah, fasilitasi penyelesaian perselisihan antar daerah, fasilitasi pelayanan umum dan fasilitasi pembinaan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi, analisis, pelaporan, perumusan dan pelaksanaan program kegiatan serta kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidangPemerintahan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengoordinasian penyusunan program dan anggaran lingkup biro tata pemerintahan;
- g. pelaksanaan pengolahan data serta penyajian informasi termasuk penyusunan laporan kinerja pemerintahan daerah;
- h. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan program kerja sama antar daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di provinsi dan kabupaten/kota;
- i. perumusan kebijakan pengembangan, penyelenggaraan program kerja sama, dekonsentrasi dan tugas pembantuan (DKTP) yang diberikan/ditugaskan pada provinsi;
- j. koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan program toponomi;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyelenggaraan kerja sama antar daerah provinsi maupun kabupaten/kota, dekonsentrasi dan tugas pembantuan (DKTP);
- l. penataan dan penyelesaian masalah perbatasan baik antar daerah provinsi maupun antar kabupaten/kota;
- m. pelayanan administrasi dan teknis kepada semua unsur di lingkup biro tata pemerintahan; dan
- n. pelaksanaantugas lain yang diberikan oleh pimpinan.


## Pasal 9

Bagian Pemerintahan Umum, terdiri atas :

- a. Subbagian Toponimi dan Batas Daerah;
- b. Subbagian Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja sama; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

## Pasal 10

- (1) Subbagian Toponimi dan Batas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengembangan dan penyelenggaraandibidang pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan dan pengawasan penamaan rupa bumi dan
3. data wilayah, serta penetapan perbatasan antar daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program kewilayahan dibidang pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan dan pengawasan penamaan rupa bumi dan data wilayah, serta penetapan perbatasan antar daerah;
- c. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan fasilitas penyelenggaraan bina kewilayahan dibidang pemerintahan, toponimi dan batas daerah Provinsi Kabupaten/Kota;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dibidangpembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan dan pengawasan penamaan rupa bumi dan data wilayah, serta penetapan dan penataan perbatasan antar provinsi dan Kabupaten/kota;
- e. menginventarisasi dan menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka fasilitasi penanganan penyelesaian masalah perbatasan baik batas wilayah provinsi, antar daerah provinsi, batas wilayah kabupaten dalam provinsi maupun antar kabupaten/kota;
- f. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisidibidang pembinaan umum penamaan rupa bumi dan data wilayah, penegasan batas antar daerah, penetapan kawasan perkotaan, kerja sama antar daerah dan fasilitasi pembinaan kabupaten/kota;
- g. menyiapkan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan umum penamaan rupa bumi dan data wilayah, serta penegasan batas antar provinsi dan kabupaten/kota;
- h. menyiapkan bahan pengendalian pengawasan program bina kewilayahan toponimi dan batas daerah di tingkat provinsi kabupaten/kota dan kecamatan;
- i. menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka penataan penyelesaian dan perselisihan batas antar daerah;
- j. memfasilitasi penyelesaian perselisihanbatas antar provinsi dan kabupaten/kota;dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
- (2) Subbagian Dekonsentrasi,Tugas Pembantuan dan Kerja samasebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, fasilitasi pembinaan kerja sama daerah, fasilitasi dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. melaksanakan kebijakan dibidang koordinasi pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, fasilitasi dekonsentrasi dan tugas pembantuan, fasilitasi pembinaan kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, fasilitasi dekonsentrasi dan tugas pembantuan, fasilitasi pembinaan kerja sama daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, fasilitasi dekonsentrasi dan tugas pembantuan, fasilitasi pembinaan kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan, penyelenggaraan program kerja sama, dekonsentrasi dan tugas pembantuan (DKTP) yang diberikan/ditugaskan pada provinsi;
- f. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program kerja sama antar daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di provinsi dan kabupaten/kota;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, penyelenggaraan kerja sama antar daerah provinsi maupun kabupaten/kota, dekonsentrasi dan tugas pembantuan (DKTP);
- h. menyusun rencana kegiatan subbagian kerja sama dekonsentrasi dan tugas pembantuan berdasarkan langkah-langkah operasional bagian dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- i. mengatur pelaksanaan tugas, pengumpulan dan pengolahan data kerja sama dengan pihak ketiga dan kerja sama antar daerah sehingga terhimpun data yang diperlukan dalam penyusunan program lebih lanjut;
- j. menyusun konsep pedoman, standar, kriteria pembinaan dan petunjuk teknis kerja sama dengan pihak ketiga dan kerja sama antar daerah untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas;
- k. memfasilitasi penyelenggaraan kerja samabaik antardaerah, pemerintah daerah dengan pemerintah pusat maupun dengan pihak ketiga berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. menyiapkan format tabel, rekapitulasi data, inventarisasi dan identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kerja sama daerah berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- m. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang didekonsentrasikan dan ditugas pembantuankan oleh pemerintah kepada daerah provinsi serta urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan kepada daerah kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- n. menyiapkanbahan sosialisasi serta pelatihan-pelatihan teknis untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur tentang pelaksanaan urusan pemerintahan yang didekonsentrasikan dan ditugas pembantuan;
- o. menyiapkanbahan koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan urusan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di provinsi dan di kabupaten/kota agar pelaksanaan program kerja tersinkronisasi dengan baik;
- p. menyiapkan bahan pembinaan urusan dekonsentrasi dan tugas pembantuan melalui ceramah, sosialisasi, pelatihan-pelatihan teknis untuk meningkatkan pemahaman danketerampilan aparatur tentang pelaksanaan urusan pemerintahan yang didekonsentrasikan dan tugas pembantuan;
- q. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan oleh pemerintah ke daerah berdasarkan data agar diketahui keberhasilan dan kegagalan serta menyusun bahan alternatif pemecahan masalah guna mencapai hasil yang optimal;
- r. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan instansi vertikal yang ada di daerah sebagai bahan kebijakan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat; dan
- s. melaksanakantugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja program dan anggaran;
- b. menyiapkan bahan koordinasi, evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan perjanjian kinerja, renja, renstra serta laporan kinerja tahunan;
- d. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan perumusan kebijakan dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- e. menerima dan mengelola surat masuk, surat keluar serta menyiapkan bahan rapat kepala biro;
- f. memelihara dan mengoordinasikan arsip/laporan data lain pada biro;




menyusun rencana kebutuhan dan mengurus permintaan alat-alat tulis kantor serta memelihara perlengkapan biro;

- g. menyelesaikan administrasi kepegawaian di lingkungan biro yang meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;
- h. menyelesaikan administrasi keuangan di lingkungan biro yang meliputi gaji pegawai, keuangan, perjalanan dinas serta hak-hak keuangan lainnya;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsi;
- k. menyusun telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
- l. melaksanakantugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Pasal 11

- (1) Bagian Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b,mempunyai tugas menyiapkan koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan dibidang penataan otonomi daerah, fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah, fasilitasi administrasi kepala daerah, wakil kepala daerah dan anggota DPRD, serta pengembangan kapasitas dan evaluasi kinerja daerah .
- (2) Bagian Otonomi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi serta pembinaan umum dibidang penataan daerah, administrasi kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota dewan perwakilan rakyat daerahdan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. koordinasi, monitoring dan evaluasi, analisis, pelaporan, perumusan dan pelaksanaan program kegiatan serta kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang otonomi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang penataan daerah, administrasi kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota dewan perwakilan rakyat daerahdan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang penataan daerah, administrasi kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota dewan perwakilan rakyat daerahdan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. penyiapan bahan kajian dan analisis persiapan pembentukan daerah otonomi baru serta penataan dan pembinaan daerah otonomi baru yang sudah terbentuk;
- f. fasilitasi, monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah dan pengembangan kapasitas daerah;
- g. fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serta fasilitasi administrasi penggantian kepala daerah dan pergantian antar waktu anggota DPRD;
- h. pelaksanaan penyusunan petunjuk pelaksanaan dibidang administrasi kepala daerah/wakil kepala daerah dan anggota legislatif;
- i. pelaksanaan penyusunan konsep keputusan gubernur tentang peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan anggota/pimpinan DPRD Kabupaten/Kota hasil pemilihan umum serta peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan pengganti antar waktu anggota/pimpinan DPRD Kabupaten/Kota;
- j. pelaksanaan usulan peresmian pemberhentian dan pengangkatan keanggotaan/pimpinan DPRD Provinsi hasil pemilihan umum;
- k. pelaksanaan usulan pemberhentian dan peresmian pengangkatan pengganti antar waktu anggota/pimpinan DPRD Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri;
- l. pelaksanaan penyusunan konsep surat rekomendasi izin kunjungan ke luar negeri bagi kepala daerah dan anggota legislatif provinsi dan kabupaten/kota;
- m. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan evaluasi dibidang administrasi kepala daerah dan wakil kepala daerah, anggota legislatif serta administrasi pemerintahan kepala daerah;
- n. pelaksanaan pengumpulan bahan sosialisasi, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi program otonomi daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- o. pelaksanaan kegiatan otonomi daerah provinsi dan kabupaten/kota; dan
- p. pelaksanaantugas lain yang diberikan oleh pimpinan.



## Pasal 12

Bagian Otonomi Daerah, terdiri atas :

- a. Subbagian Penataan Daerah Otonom;
- b. Subbagian Evaluasi kinerja dan peningkatan kapasitas daerah; dan
- c. Subbagian Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD.

## Pasal 13

- (1) Subbagian Penataan Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang penataan daerah dan pembinaan daerah persiapan otonom baru;
- b. menyiapkan bahan kebijakan dan koordinasi dibidang penataan daerah dan pembinaan daerah persiapan otonom baru;
- c. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan peningkatan status daerah persiapan menjadi daerah otonom;
- d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang penataan daerah dan pembinaan daerah persiapan otonom baru serta penyelenggaraan otonomi daerah;
- e. melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah lain serta melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah;
- f. menyiapkan bahan penyusunan kriteria pembinaan dan petunjuk teknis penataan daerah;
- g. menyiapkan bahan fasilitasi penataan wilayah administrasi pemerintahan;
- h. memfasilitasi anggota dewan pertimbangan otonomi daerah; dan
- i. melaksanakantugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Subbagian Evaluasi kinerja dan peningkatan kapasitas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b,mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi dalam penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, evaluasi kinerja dan peningkatan kapasitas daerah;
- b. menyiapkan bahan pembinaan umum dalam penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, evaluasi kinerja dan peningkatan kapasitas daerah;
- c. menyiapkan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dalam penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, evaluasi kinerja dan peningkatan kapasitas daerah;
- d. menyiapkan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dalam penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, evaluasi kinerja dan peningkatan kapasitas daerah;
- e. melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan/data dalam rangka penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) pada semua Organisasi Perangkat Daerah di lingkup pemerintah provinsi Sulawesi Barat;
- f. menyusun rencana teknis pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Barat;
- g. melakukan koodinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah lain serta melaksanakan monitoring evaluasi kinerja peningkatan kapasitas daerah; dan
- h. melaksanakantugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Subbagian Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c,mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta koordinasi dibidang pembinaan Bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota;
- b. menyiapkan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pembinaan Bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota;
- c. menyiapkan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pembinaan Bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota;
- d. menyiapkan pengelolaan administrasi pengangkatan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala daerah dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi izin dan cuti kepala daerah, pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah ke luar negeri;
- f. menyiapkan bahan pengoordinasian pembinaan dan peningkatan kapasitas Bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota;
- g. menyiapkan bahan penyusunan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan fasilitasi pejabat daerah dan kepala daerah;
- h. mempersiapkan kelengkapan administrasi persyaratan peresmian Anggota DPRD Provinsi dan fasilitasi penggantian antar waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi;
- i. menyiapkan rancangan keputusan gubernur tentang peresmian pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten/kota hasil pemilu Legislatif dan penggantian antar waktu (PAW) Anggota DPRD kabupaten/ Kota;
- j. melakukan koordinasi instansi/unit kerja terkait dalam rangka fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala daerah;
- k. melakukan proses kelengkapan administrasi persyaratan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRDProvinsi dan anggota DPRD Kabupaten dan penggantian Kepala daerah;
- l. melakukan evaluasi dan monitoring tentang persiapan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan pemilihan Umum Legislatif;
- m. melakukan evaluasi pelaksanaan Pemilukada dan Pemilihan Umum Legislatif ; dan
- n. melaksanakantugas lain yang diberikan oleh pimpinan.


## Pasal 14

- (1) Bagian Kawasan dan Agraria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, mempunyai tugas penyelenggaraanUrusan Pemerintahan Daerah,


Administrasi Pengadaan Tanahdan Pensertifikatan, PenangananKonflik dan Sengketa Pertanahan, serta Penataan Kawasan.

- (2) Bagian Kawasan dan Agraria dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan kegiatan perencanaan, persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah pemerintah dan pensertifikatan tanah, penanganan dan penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan serta penataan kawasan;
- b. pelaksanaan kebijakan dan koordinasi perencanaan, persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah pemerintah dan pensertipikatan tanah, penanganan dan penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan serta penataan kawasan;
- c. pembinaan umum dibidang perencanaan, persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah pemerintah dan pensertipikatan tanah, penanganan dan penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan serta penataan kawasan;
- d. pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi, analisis, pelaporan, serta perumusan dan pelaksanaan program kegiatan serta kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidangkawasan dan agraria sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan; dan
- e. pelaksanaantugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Pasal 15

Bagian Kawasan dan Agraria, terdiri atas :

- a. Subbagian Administrasi Pengadaan Tanah dan Pensertifikatan;
- b. Subbagian Penanganan Konflik dan Sengketa Pertanahan; dan
- c. Subbagian Penataan Kawasan.

## Pasal 16

- (1) Subbagian Administrasi Pengadaan Tanah dan Pensertifikatansebagaimana dimaksud dalan Pasal 15 huruf a,mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan bahan penyiapan perumusan kebijakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dalam pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan, persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah pemerintah serta pensertipikatan tanah;
- b. mengumpulkan bahan dalam pembinaan umum dibidang perencanaan, persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah pemerintah dan administrasi pensertipikatan tanah;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pengadaan tanah pemerintah dan administrasi pensertipikatan tanah;
- d. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi, analisis, pelaporan, serta perumusan dan pelaksanaan program kegiatan perencanaan, persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah pemerintah dan administrasi pensertipikatan tanah;
- e. melaksanakan kebijakan dalam pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan


perencanaan, persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah pemerintah daerah serta pensertipikatan tanah;

- f. menyiapkan dan menghimpun dokumen perencanaan pengadaan tanah;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan persiapan pengadaan tanah;
- h. menghimpun dokumen perumusan kebijakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah
- i. memfasilitasi persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam kategori skala besar;
- j. mengumpulkan data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah;
- k. mengadministrasikan pelaksanaan tahapan pengadaan tanah;
- l. melaksanakan pengadaan tanah yang sifatnya skala kecil;
- m. menyiapkan bahan pembinaan dan sosialisasi peraturan pengadaan tanah;
- n. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengadaan tanah;
- o. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan pendelegasian kewenangan pengadaan tanah kepada bupati/walikota;
- p. menyiapkan bahan pertimbangan dalam kebijakan penetapan lokasi pengadaan tanah;
- q. melaksanakan publikasi rencana pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
- r. menyiapkan dokumentasi pelaksanaan tahapan pengadaan tanah;
- s. melaksanakan pengumpulan bahan administrasi persertifikatan tanah;
- t. mengoordinasikan pelaksanaan pensertifikatan tanah dengan unit kerja teknis berwenang;
- u. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan persertifikatan tanah;
- v. melaksanakan pembinaan, koordinasi administrasi penataan dan pelaporan pelaksanaan persertifikatan tanah; dan
- w. melaksanakantugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Subbagian Penanganan Konflik dan Sengketa Pertanahansebagaimana dimaksud dalan Pasal 15 huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan pengumpulan bahan penyiapan perumusan kebijakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dalam pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penanganan konflik dan sengketa pertanahan;
- b. menyiapkan pengumpulan bahan dalam pembinaan umum kegiatan penanganan konflik dan sengketa pertanahan;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penanganan konflik dan sengketa pertanahan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi, analisis, pelaporan, serta perumusan dan pelaksanaan program kegiatan penanganan konflik dan sengketa pertanahan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dalam pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penanganan konflik dan sengketa pertanahan;
- f. mengumpulkan bahan koordinasi data penanganan konflik;
- g. menghimpun laporan dan/atau dari Pemerintah Daerah lainnya, Badan Hukum, Kelompok Masyarakat, Individu terkait konflik dan sengketa tanah;
- h. menginventarisasi data konflik dan sengketa pertanahan;
- i. melaksanakan pembinaan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan permasalahan tanah;
- j. melaksanakan kebijakan yang berhubungan dengan pelaksanaan sengketa tanah;
- k. melaksanakan fasilitasi dan penyelesaian konflik serta sengketa tanah;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi dan penyelesaian konflik serta sengketa tanah dengan unit kerja teknis terkait;
- m. mendokumentasikan pelaksanaan fasilitasi dan penyelesaian konflik dan sengketa tanah;
- n. melakukan pembinaan, koordinasi administrasi penanganan dan penyelesaian konflik dan sengketa tanah; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
- (3) Subbagian Penataan Kawasansebagaimana dimaksud dalan Pasal 15 huruf c,mempunyai tugas :
- a. menyiapkan pengumpulan bahan penyiapan perumusan kebijakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dalam pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penataan dan pengembangan kawasan;
- b. menyiapkan pengumpulan bahan dalam pembinaan umum kegiatan penataan dan pengembangan kawasan;
- c. menyiapkan dan melaksanakan program dibidang penataan dan pengembangan kawasan;
- d. menyiapkan instrumen dan pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan dan pengembangan kawasan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dalam pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penataan dan pengembangan kawasan;
- f. menyiapkan pengelolaan data dan informasi penataan dan pengembangan kawasan;
- g. menyiapkan perencanaan pengembangan dan pengelolaan kawasan tertentu sesuai kewenangan;
- h. mengumpulkan bahan koordinasi data penataan dan pengembangan kawasan tertentu;
- i. menghimpun bahan dalam rangka penyusunan program penataan kawasan tertentu;
- j. melakukan koordinasi dengan lembaga teknis terkait dalam rangka penataan dan pengembangan kawasan;
- k. melaksanakan kebijakan yang berhubungan dengan pelaksanaan penataan dan pengembangan kawasan tertentu;
- l. melaksanakan pengendalian dan pengawasan penataan kawasan;
- m. mengoordinasikan data penggunaan/pemanfaatan tanah dengan unit kerja teknis terkait di Provinsi Sulawesi Barat;
- n. menyusun rencana pengembangan dan pengelolaan kawasan khusus tertentu;
- o. melakukan pembinaan, koordinasi penataan dan pengembangan kawasan khusus tertentu;
- p. melaksanakantugas lain yang diberikan oleh pimpinan.



## Pasal 17

Struktur organisasi Biro Tata Pemerintahan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2

## Biro Hukum

## Pasal 18

- (1) Biro Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris daerah dalam perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya dibidangdokumentasi hukum dan tata usaha biro, penyusunan peraturan perundang-undangan serta bantuan hukum dan HAM.
- (2) Biro Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan perumusan kebijakan produk hukum dan telaahan hukum;
- b. pelaksanaan perumusan dan penetapan program kerja Biro Hukum;
- c. pelaksanaan perumusan bahan kebijakan umum dibidangdokumentasi dan tata usaha, penyusunan peraturan perundang-undangan serta bantuan hukum dan HAM;
- d. pelaksanaan perumusan bahan koordinasi dan fasilitasi dibidang dokumentasi dan tata usaha biro, penyusunan peraturan perundangundangan, bantuan hukum dan HAM;
- e. pelaksanaan penomoran produk hukum daerah;
- f. pelaksanaan perumusan penyusunan produk hukum provin