PERATURAN BUPATI PAMEKASAN Nomor 13 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG NILAI SEWA REKLAME VIDEOTRON (berlaku 6 April 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah yang
- bersumber dari pengenaan hasil sewa reklame videotron, perlu dilakukan secara efektif dan transparan;
- b. bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, diperlukan penyesuaian terhadap nomenklatur Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi berkaitan dengan penyelen ggar aan reklame videotron;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2O16 tentang Nilai Sewa Reklame Videotron;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 273O1;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20lt tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlI Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a59a);
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2OI2 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor 278, Tarrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380); 6.
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor L2 Tahun 20tl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 7.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 8.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5a7\ 9.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 20ll tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OlI Nomor 1 Seri B); 10.
- Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 18 Tahun 20tl tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2A11 Nomor 15 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 16 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 15); 11.
- Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Nilai Sewa Reklame Videotron (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OL6 Nomor 281, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 33 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun2016 Nomor 32); 12.
MEMUTUSKAN:
MeNetAPKaN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG NII"AI SEWA REKI"AME VIDEOTRON.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2Ot6 tentang Nilai Sewa Reklame Videotron (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2O16 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 32), untuk kedua kalinya diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan
Pasal 1
Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pamekasan.
6. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan.
8. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
BAB I - KETENTUAIT UMUM
Pasal 5
- (1) Penyelenggara Reklame Videotron wajib memiliki lzin Penyelenggaraan Reklame Videotron dari Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. (21 lzin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan setelah adanya pertimbangan dari Tim Reklame dengan
Khusus penyelenggaraan videotron di Are' Lancor ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut:
- a. tayangan reklame sebesar 6o0/o (enam puluh perseratus); dan
- b. tayangan non reklame sebesar 4Oo/o (empat puluh perseratus).
BAB I - KETENTUAIT UMUM
Pasal 7
BAB TV
PELAKSANAAN TUGAS
Dalam rangka efektifitas dan sinergitas koordinasi penghitungan dan penetapan besarnya nilai sewa reklame videotron, ditetapkan pembagian tugas antara Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Badan Keuangan Daerah sebagai berikut:
- a. Dinas Komunikasi dan Informatika bertugas:
1. melaksanakan pendataan, registrasi, dan penghitungan nilai sewa, serta menerbitkan rekomendasi;
3. melakukan pemeliharaan videotron; dan
2. melakukan monitoring dan evaluasi dengan Instansi terkait;
4. melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan penyelen ggar aan reklame videotron ;
- b. Badan Keuangan Daerah bertugas:
1. melaksanakan verifikasi dan menerbitkan NPWPD;
2. menerima laporan yang disampaikan oleh Wajib Pajak;
9. melakukan penghitungan terhadap besaran pajak atas laporan Wajib Pajak secara terkoordinasi dengan Instansi terkait; dan 3.
10. menerima hasil pemungutan pajak, untuk selanjutnya disetorkan ke kas daerah. 4.
BAB I - KETENTUAIT UMUM
Pasal 8
- (1) Pengawasan reklame videotron dilakukan oleh Inspektorat dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Pemeliharaan dan operasional penayangan videotron dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Dalam pelaksanaan pemeliharaan dan operasional penayangan videotron sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk pihak ketiga.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengund.angan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Penetapan: Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 6 April 2017

Penandatangan: BUPATI PAMEKASAN,

Penetapan: Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 6 April 2OI7

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN, ASYHAR BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2OI7 NOMOR 13