PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 5 Tahun 2008 tentang TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI (berlaku 1 Juni 2008)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;
- b. bahwa sehubungan dengan sudah disediakannya rumah Jabatan bagi Ketua DPRD Kabupaten Balangan, maka Tunjangan Perumahan bagi Ketua DPRD Kabupaten Balangan tidak akan diberikan lagi;
- c. bahwa karena Tunjangan Perumahan bagi Ketua DPRD Kabupaten Balangan tidak diberikan lagi, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 06 tahun 2006 tentang Penetapan Tunjangan Perumahan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Balangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tunjangan Perumahan Bagi Ketua DPRD Kabupaten Balangan.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Menetapkan :
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1999 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Nomor 03 Tahun 2005 Seri D Nomor Seri 02);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG PENETAPAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BALANGAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD;
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah / janji ## BAB II
TUNJANGAN PERUMAHAN WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Memberikan tunjangan perumahan bagi Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Balangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati ini sebagai berikut :
Wakil Ketua DPRD
: @ Rp. 3.650.000,-
Anggota DPRD
: @ Rp. 3.400.000,-
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Tunjangan perumahan bagi Wakil Ketua dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati ini diberikan dalam bentuk uang dan dibayar setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah / janji.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati ini dikenakan PPh Pasal 21 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dibebankan kepada setiap Wakil Ketua dan Anggota DPRD yang menerima tunjangan tersebut.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Paringin pada tanggal 2 Juni 2008

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN, ## H. M. RIDUAN DARLAN BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2008 NOMOR 05 ## BAB III KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 6

Penandatangan: Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Balangan Nomor 06 Tahun 2006 tentang Penetapan Tunjangan Perumahan Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Balangan tidak berlaku lagi. ## Pasal 7

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2008.

Penetapan: Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Penetapan: Ditetapkan di Paringin pada tanggal 2 Juni 2008

Penandatangan: BUPATI BALANGAN, H. SEFEK EFFENDIE