Unknown PEMERINTAH Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Pcrangkat Dacrah, Pcraturan Bupati Buton Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pel!mpahan Kewenangan Pcmun � utan Pcndapatan Asli Dacrah Kepada Unit-Unit KerJa Lingkup Pemermtah Kabupaten Buton, tJ.dak sesuru lagi dengan tugas pokok dan fungsi SKPO sehingga perlu diganti, - c bahwa berdasarkan pertunbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
PERATURAN BUPAT! BUTON NOMOR .! TAHUN 2017
TENT ANG
PELIMPAIIAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN PENDAPATA ASLI DAERAII KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON,
- . a bahwa untuk efektifnya proses penerimann sumber-sumber Pendapatan Ash Daerah (PAD) Kabupaten Buton, perlu melimpahkan kewenangan pemungutan F\'.ndapatan Ash Dr.erah kepada KepalA S,nuan Kerj,i Peningkat Danah lingkup Pemenntah Kabupaten Duton sesuai dengan tugas pokok dan fung,,nnya;
- b bahwa dengan drretapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pcrangkat Dacrah, Pcraturan Bupati Buton Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pel!mpahan Kewenangan Pcmun � utan Pcndapatan Asli Dacrah Kepada Unit-Unit KerJa Lingkup Pemermtah Kabupaten Buton, tJ.dak sesuru lagi dengan tugas pokok dan fungsi SKPO sehingga perlu diganti,
- c bahwa berdasarkan pertunbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupatt tentang Pelimpahan Kewcnangan Pcmungutan Pendapatan Asli Daerah k&lt;.,pada Kcpa!a Saruan Kc11a Pcrangkat Daerah lmgkup Pemerintah Kabupaten Buton;
- Mcngmgat I Pasal 18 ayat !bl Undang-Undang Dasar Negara Repubhk
- Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 ten tang Pembcntukan Daerah-Daerah Trngkat II d, Sulawesi (Lembaran Negara Republik [ndoncsia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republ1k Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kcuangan Negara (Lembaran Negar&lt;l Republik lndones!a Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pu.sat dan Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Rcpubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 12b, Tambahan Lembaran Negara Rt-publik lndont&gt;.\.ia Nomor 4438),
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Rctribusr Daerah (Lcmbaran Negara Rcpubhk lndoni;,s;1a Ta.hun 2009 Nomor 130, TamOOhan Lembanm Negara Repubhk Indonesia Nomor 5049);
- 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 teutang Aparatur Srprl Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lemharan Negara Repubhk Indonesia Nomor 5494),
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang P&lt;-merintahan Daerah (LcmOOni.n Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2014 Nvmvr 244, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5587), sebagrumana Lelah diubah beberapa kali terakhir dengan dcngan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kc&lt;lua Ata:, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Lentang Pemermtahan Daerah (Lcmb.inin Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nvmor 58, Tambahan Lembaran Negara Republ.tk Jndone,!:&gt;ia Nornor 5679);
8. Peraturan Pemerint.ah Nomor 58 Tahun 2005 tcntang Pengdolaan Kcuangan Dacrah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4578);
9. Pcraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 r.entang Organisas1 Pcrangkat Dacrah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesm Tahun 2016 Nvmor 114);
10. Peraturan Oaerah Kabupatcn Buton Nomor 2 Tahun2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Datert1h Kabupatcn Buton TahW1 2010 Nomor 2),
- 11 Peraturan Dacrah Kabupaten Euton Nomor 3 Tahun 2010 tenl,mg Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tuhun 2010 Nomor :l);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Rckla.mc (Lcmbaran Daerah Kabupatcn EuLOn Tahun 2010 Nomor 4);
- 13.Pcraluran Daerah Kabupat.en Buton Nomor 5 Tahun 2010 tentang PaJak Hiburan(Lembaran Daerah Kabupatcn Euton Tahun 2010 Nomor S);
14. PcraturanDaerah Kabupaten Euton Nomor 6 Tahun 20 1 Otentang Retribusi Pclayanan Persampahan/Kcbersihan(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2010 Nomor 6),
- l S. Perarura.n Daerah Kabupatcn Bu ton Nomor 7 Tahun 201 O tcntang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2010 Nomor 7);
- 16 PeraturanDaerah Kabupatcn Buton Nomor 8 Tahun 2010 tcntang Rctribu,:ii lzin Mcnd1rikan Bangunantl.embaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2010 Nomor 8);
17. Peraturan Dacrah l&lt;abupaten Buton Nnmor 9 Tahun 2010 tcntang Retribusi Jzin Gangguan (Lembarnn Daerah Kabupatcn Euton Tahun .!010 Nomor 9), sebaga,mana telah drubah dengan Peraturan Da,;r.,ih l&lt;abupatcn Buton 10 Tahun 20 l6 tcntang Perubahan Arns Pcraturan Daerah Kabupatcn Buton Nomor g Tahun 2010 tentang Retnbusi lzin Gangguan [Lembaran Dacrah Kabupaten Euton Tahun 2016 Nomor J l6);
18. Peraturan Daerah Kabupatcn Buton Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tunah dan Eangunan(Lembaran Daerah Kabupaten Bulan Tahun 2011 Nomor 6);
- 19 Peraturan Daerah Kabupatcn Buton Nomor 7 Tahun 2011 tcntang Retr-busr Pe\ayanan Kesehatan (Lcmbaran Daerah Kabupaten Euton Tahun 2011 Nomor 7);
20. Peraturan Dacrah Kabupatcn Buton Nomor I Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Eukan Lllgam dan Batuan (Lcmbara.n Daerah Kabupatcn Buton Tahun 20l2 Nomor 48);
21. Peraturan Daerah Kabupatcn Euton Nomor 2 Ta.hun 2012 tcntang Pajak Air Tanah(Lcmharan Daerah Kabupaten Euton Tahun 2012 Nomor 49),
22. Pcruturan Daerah Kabupaten Euton Nomor 3 Tahun 2012 tcntang Retnbusi Pemukaian Kckayaan Daerah (Lembaran Daen,h Kabupatcn Euton Tahun 2012 Nomor 501;
23. Pcraturan Daerah Kabupatcn Buton Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pcncnmaun Sumbangan Plhak Keuga Kcpada Daerah (U:mbaran Daerah Kabupaten BuLon Tahun 2012 Nomur 52);
24. Peraruran Daerah Kabupaten Buton Nomur 1 Tahun 2013 tenUi.ng PaJak Parkir (Lembaran Dacrah Kabupaten Buton Tahun 2013 Nomor 57);
25. Pt;raturan Daerah Kabup,ncn Buton Nomor 2 Tahun 2013 tentBng pajak Pcncrangen ,Jalan (Lembaran Oacrah Kabupaten Butun Tahun 2013 Nomur 58);
26. Pcraturnn Daerah Kabupatcn Buton Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bum1 dan Bangunan Pedcsaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013 Nomor 59);
27. Pt.:raturan Daerah Kabupatcn Buton Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Buron Tahun 2013 Nomor 60);
28. Peraturan Daerah Kabupatcn Buton Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rte1ribusi Pelayanan Parkir Tcpi Jalan Umum (Lcmbaran Daerah Kabupalcn Buton Tahun 2013 Nomor 61 );
29. Peratumn Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2013 tcntang Rctnbus1 pengujran Kendaraan Bcrmotor(Lembaran Dae rah Kabupaten Butnn Tahun 2013 Nomur 62),
- 30 Pen1tunm Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retnbusi Pcmenksaan Alai Pcmadam Kebakaran (Lembaran Daerah [)at-rah Kabupaten Butun Tahun 2013 Nomor 63).
31. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 8 Tahun 2013 tcntang Retribus1 Pengendalian Mcnara Telekomunilrnsi (Lembaran Daerah Kubupaten Buton Tahun 2013 Nomor 64), scbagaimana telah drubah dcngan Pernluran Dacrah KabupaLen Buton Nomor 1 'ranun 2016 tentang Perubahan Alas Peraturan Dacrah Kabupatcn Buton Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retnbus1 Pengendaban Mcnara Telekomuntkasi (Lembnran D,1erah Kabupaten Butun Tahun 2016 Nomor 111),
32. Peraturan Daerah KabupaLcn Buton Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rctnbus1 Tempat Peldangan lkan (Lembaran Daerah Ka bu paten Buton Tahun 2013 Nomor 65),
- 33 Peraruran Daerah Kabupaten Bulon Nomor 10 Tahun 2013 lcntang Retr1bus1 Tcrminal(L.embaran Dacrah Kabupaten Buton Tahun 2013 Nomor 66).
34. Pemruran Daerah Kabupatcn Buton Nomor 11 Tahun 2013 tcntang Retribusi Tcmpat Khuaus Parkir (Lembanm Dacrah Kabupatcn Buton Tahun 2013 Nomor 671;
McncLapkan
- 35 Pe-raturan Dacrah Kabupatcn Buton Nomor 12 Tahun 2013 tentang Retribusi Pclayanan Kcpelabuhan (Lembaran Dacrah Kabupatcn Buton Tahun 2013 Nomor 68);
- 36 Peraturan Daerah Kabupalen Buton Nomor 13 Tahun 2013 tcntang Rctnbusi Tcmpat Rekreasi dan Olahraga (Lemba.ran Daerah Ka bu paten Buton Tahun 2013 Nomor 69);
37. Peraturan Dacrah Kabupaten Buton Nomor 14 Tahun 2013 tcntang Retnbusi rs-m Tempal Penjualan Minuman Bcralkohol(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013 Nomor 70).
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bulon Nomor 15 Tahun 2013 tcntang Rclribusi !:r.in Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013 Nomor 71);
39. Peraturan Dacrah Kabupalen Buton Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Kcuang&lt;U1 Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor 107);
40. Pcraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 lcnt.ang Pcmbcntuk,m cl.in Susunun Perangkat Dacrah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116);
41. Peraturan Dacrah Kabupatcn Buton Nomor 9 Tahun 2016 tcnt.ang Rctnbus1 Tera/Tera Ulang (Lcmbanm Da .. rah Kabupulen Buton Tuhun 2016 Nomor 119),
MEMUTUSKAN·
PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN PENDAPATAN ASL! DAERAH KEPADA KEPAl..A SATUAN KER.JA PERANGKAT DAERA/1 L!NGKUP P � MERINTAH KABUPATEN BUTON.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Semua jcms Pendapaum Ash Dacrah yang diakui ,icbagai penambah nil.ii kckayaan bersih bcrdasarkan peraturan peru.ndang-undangan, pemungutannyadihmpahkan kepada Kt.:pa!a SKPD Lingkup Pcmcrintah Kabupaten Buton scsuat dcngan tugas pokok dan fungsinya
- (2) Pelimpahan kewenangan pcmungutanPcndapat.,m Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l), d,benkan kcpadw
- a. Kepala Bndan Pengelola Pajak dan Retnbus1 (BP2RD) Kabupaten Buton, untuk melaksanakan pemungukln :
- l. Pajak Holel,
5. 2 Pajak Restoran;
3. Pajak Reklame;
7. 4 Pajak Pcncrangan Jalan (PPJ);
8. 5 Pajak Hrburan:
6. Pajak Mineral Bukan Logarn dan Batuan;
7. Pajak Ai.r Tanah,
8. Pajak Parkir,
9. Bea Pero\ehan Hak Ala" Tanah dan Bangunan (BPHTB);
13. 10 Pajak Bumi dan Bangunan Perdcsaan dan Perkotaan (PBB r-a
11. Pcncrimaan Sumbangan Plhak Kcliga Kepada Daer.ih, dan
12. Lain-lain Pendapatan Ash Dacrah yang sah.
- b. Kepala Dinas Peru.mahan dan Kawasan Pcmukiman Kahupaten Buton, untuk melaksanakan pemungutan:
17. Retribusi Pelayan.m Pemakaman dan Pcngabuan mayat; 1 -
2. Pcncrimaan Sumbangan Pihak Kcliga; dan
19. 3 Lain-lain Pendapatan Ash Dacrah yang sah.
- c. Kepala Dines Pt.:rhubungan Kabupaten Buton, unluk mclaksanakan pemungutan:
21. 1 Rc:tribust Tennmal;
2. Relrillus1 [zm Trayek;
3. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
4. RcLribusi Penguji,m Kendaraan Bermotor,
5. Rctribust Pelayanan Parkrr di 'repr Jalan Umum;
6. Retrtbust Tempat Khusus Parkir,
7. Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga; dan
8. Lain-lam Pendapatan Asli Daerah yang sah.
29. d Kcpala Dinas Kelaut.an dan Penkanan Kabupaten Buton, untuk melaksanakan pemungutan:
1. Retribusi Tempat Pelelangan Uran;
2. Relribusi 1,.,n Usaha Perikanan;
3. Retrrbuai Pemakruan Kekayaan Daerah (Sewa/Kontrak Cold Storage);
4. Pencrimaa.n Swnbangan Pihak Kct.tga; dan
5. Lain-lain Pcndapat.an Ash Dacrah yang sah.
- e. Kepala Dmas Pertansan Kabupatcn Buton, untuk mclaksanakan pemungutan :
1. Retribusi Pemakaian Kckayaan Dacrah ( Penyewaan Balm Benih Pcrtanian, Pemakaian Produker/Induatri Pertanian); Alat-alat
2. Penerimaan Sumbangan 1-'ihak K.-,t,ga, dan
3. Lam-lam Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- f. Kepala Dmas Kesehatan Kal&gt;upatcn BuLOn, untuk mclaksanakan pemungutan :
- l. Rctnbus, Pelayanan Kcschatan;
2. Pcncrimaan Sumbangan Pthak Ketiga; dan
3. Lam-lam Pendapatan Ash Dacrah yang sah.
43. g Drrektur Rumah Sak:it Umum Daerah (RSUO) Kabupaten Buwn, untuk mclaksanakan pemungutan .
- l. Rctribusi Pelayamm KesehBt.an;
2. Penenmaan Sumbungan Pihak Ketiga dan
3. Lam-1.iin Pcndapat.an Ash Daerah yang sah
- h. Kepalfl Dmm, Pt.rdagangan Kabupatcn Buton, untuk melaks.anakan pemungutan :
- l. Retnbus1 PeW.yanan Tera/ Tera Ulang;
49. 2 Rctnbusi Pelayanan Paear;
3. Sumbangan Pihak Kctiga, dun
4. Lain-lain Pcndapatan Asli Daerah yang sah.
1. Kepala Dmas PekerJaan Umum dan P,;,nalaan Ruang Kabupalcn Buwn. untuk melaksanakan pemungutan
- I. Retrrbusi Pemakamn Kckayaan Daerah (Sewa Alat Berat, Pemakaian Laboratonum Infrastruktur);
2. Retrtbust Pengganuan B,aya C&lt;;tak Peta,
3. Pcncrimaan Sumbangan Pihak Ketiga, dan
4. Lain-lam Pendap,iu,n Ash Daerah yang sah.
57. J· Kepala Dmas Panv.isata Kabupaten Buton, untuk melaksanakan pemungutan .
1. Rclribu'&lt;i Tempat Rckreasi dan Olah Raga;
2. Retrtbusr Tcmpat Penginl!pan / Pesanggrahan / v.ua,
3. Penerimaan Sumbangan Pthak Ketiga, dan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah y;mg ..ah
- k. Kcpala Dinas Komumkasr, Jnformatik.a dan Persandian Kabupaten Buton, untuk meluk«anakan pemungutan:
1. Retnbus1 Pengcndalian Menara Telckomumkas1;
2. Penerimaan Sumbangan Pihak Kctiga; dan
65. 3 Lain-lain Pcndapatan Ash Daerah yang sah.
66. Kepala Dmas Ketahanan Pangan Kabupatcn Buton, melaksanakan pemungutan:
1. Retnbusi Pemakaran Kcknyaan Dacrah (Sewa Balai Penyuluhan Pertanian]:
68. 2 Pcncrimaan Sumbangan Pihak Kctiga; dan
3. Lain-lain Pendapatan Ash Daerah yang sah.
70. rn Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Buton, untuk melak,;.anakan pemungutan:
- I. Hasil Pengelolaan Kckayaan Daerah yang D1p1sahkan [Bagran Laba Penyertaan Modal pada BUMD;
2. Retnbusi Pemakaian Kekayaan Dacrah (Sewa Gedung Pancaeila, Waode Wau, Galampa Wakaaka, Scwa Rumah Dinas., Mess Warmgin, Mess Bulon, dan Scwa Tanah),
3. Penerirnaan Sumbangan Plhak Keriga
74. 4 Hasu Kerjasama Pem,:mfaatan Barang Milik Daerah;
5. Lain-lain Pendapnlan Asli Daerah yang i,ah.
- n. Kcpala Dmas Lmgkungan Hrdup Kabupaten Buton, untuk rnelaksanakan pemungutan:
1. Retnbusi Pdayanan Pcrsampahan/Kebersihan;
78. 2 Penerimaan Sumbangan Pihak KctJga; dan
79. 3 Lam-lam Pendapatan As!i Dacrah yang sah
80. o Kepala Dmas Tenaga Kcrja Kabupaten Iluton, untuk melaks.anakan pcmungutan:
- I. Retrrbusi Perpanjangan l7in Mrmpekerjakan Tenaga Kerj" Asing jlMTA);
2. Penerirnaan Sumbangan Pihak Kctiga, dan
83. 3 Lain-loin Pendapatan Asli Daerah yang sah
- p. Kepala Dmas Pc-madam Kcbakaran Kabupaten Buton, untuk mc!aksanakan pemungutan.
- l. Rctribusi Pf&gt;mcriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
86. 2 Penenmaan Sumbangan Pihak Kel1ga; dan
3. Lam-lain Pendapatan Ash Daerah yang sah.
- q. Kepala Dmas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buton, untuk melakeanaken pemungutan :
89. I Retnbust lzm Gangguan (HO);
2. Rctnbusi Surat lzm Tempat Pcnjualan Mmuman Beralkohol;
3. Retribuei Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
4. Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga; dan
93. 5 Lam-lam Pendapatan Ash Dacrah yang sah
94. r Kepala Dinas Kepcmudaan dan olah Raga, untuk melaksaanakun pcmungutan·
95. 1 Retribusi Ternpat Rckrcasi dan Olah Raga;
2. Pencrimaan Sumbangan Plhdk KctJga; dan
3. Lain-lam Pendapatan Asli Daerah yeng sah.
98. (3] Badan Pcngelola pajak dan Retribu sr Oacrah (BP2RD) Kabupalcn Buton disampmg melaksanakan pernungutan Pajak Dacrah schaga.imana drmaksud pada eyel (2) huruf a, juga. berfungsi sebagar koord.malor pt;mungutan pajak daerah dan retnbusi daeruh.
- (4) Badan Pengdola Pajak Daerah clan Rctnbusi Daerah dalam melakeanakan fungsi koordinasi scbagaimana drmakeud pada ayat (3), me!alrukan koordinas1 dan konsultas, pada instansi yang lebrh tinggi dalam rctngka pcmngkatan penerima;.m hasn pejak daerah dan retnbusr daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Semua hasil penenmaan Pendapatan Asli Dacrah berupa uang atau eek sebagmmana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus drnet.or -sccara bruto ke Rckenmg Kas Umum Daerah paling lambat l kah 24 jam.
- (2) Khusua pcnenmaan Pcndapatan Ash Daerah yang bersumbcr dan pajak daerah dan rctnbusr dHer&lt;1h, bukt.J setoran disampmkan kcpada Kepa]a Bad.an Pengelola PaJak Daerah dan Retnbusi Daerah mdalu1 Kepala Bidang Pembukuan dan Pclapor.m Badan Pengeloia Pajak dan relribu,ii (BP2RDI Kabupatcn Buton sccara berkala.
- (3) Pcnyetorn.n secarn bruto ke Rekemng Kas Umum Oaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan o!ch Bendahara Pencnmaan pada Saluan Kerja Perangkul Daerah Kabupa.ten Buton
Paeal 4
- (I) Kepala SKPD yang mcndapatkan pehmpahen kewenangan pemungutan Pcndapatan A"'h Daetah, melaksakan kegmtan pcmungut.an mular dan \_penghimpunan data objck dan subJek penda!)l!Wn asli daerah, penentuan bcsamya pendapatan ash daerah, kegiatan penagihan pendapatan ash dacrah,dan pcngawasan pcnyctoranny&lt;1.
- [21 SKPD yang mdaksanakan pcmungutan Pajak Daerah dan Rel.nbu,,i Dacrah dapat drbert insenuf atas dasar pencapaian kmerja tertentu
- (31 Tata cara pclaksanaan kcgiatan pcmungutan sebagatmana drmaksud pada ayat (1) dan pembenan dan pemanfaatan insent.if sebagaim,ma dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
P.i.sal 6
Pada saat Peraturan Bupatl ini mulai berlaku:
- a. Segala Kepulusan 8upat1 yang berkaitan dcngan pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Dacrah, dinyat.akan tetap berlaku eepanjang bdak bertentangan dengan Peraturan Bupati inl;
- b. Peraturan Bupati Buton Nomor 13 Tahun 2013 tcntang Pelimpahan Kcwenangan Pemungutan Pendapatan Ash Daerah Kepada Un.it-Un.it Kerja Lmgkup PemerintHh Kabupalen Buton, dicahut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraruran in.i mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Ag,ir seuap orang mengt-tHhumya, memt-nntahkan pengundangan Peraturan Bupati in.i dengan penempatannya daiam Berita Daerah Kabupaten Buron.
Drtetapkan dr Paswwajo pada tanggal,1" "°"''"'v.o«, 2017
PEJABAT
PAlllF
.P ,1,. Sf. "- IV'
"'-' (
�
-re..i
�
J1V. G fl 2 ,\_\_ I)
...
\_Ir-A
��
\{U\'-U\111
li'
•
BAB ill - PENUTUP
Pasal 7
Peraruran in.i mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Ag,ir seuap orang mengt-tHhumya, memt-nntahkan pengundangan Peraturan Bupati in.i dengan penempatannya daiam Berita Daerah Kabupaten Buron.
Drtetapkan dr Paswwajo pada tanggal,1" "°"''"'v.o«, 2017
PEJABAT
PAlllF
.P ,1,. Sf. "- IV'
"'-' (
�
-re..i
�
J1V. G fl 2 ,\_\_ I)
...
\_Ir-A
��
\{U\'-U\111
li'
•
Pada saat Pcraturan Bupati ,n1 mulai berlaku·
- pcmungutan Pendapatan yang berka,tan dengan pclaksanaan Asli Daerah, dmyatakan tetap berlaku a. Segala Keputusan Bupati sepanjang tidak bertentnngan dengan Peratunm Bupati ini;
- b Pcraturan Bupati Butun Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pehmpahan Kcwenangan Pemungutan Pendapatan As!J Dacrah Kepada Unit-Unit xerja Lmgkup Pemerintah Kabupaten Bulan, drcabut dan dlnyatakan tidak berlaku.
Peraturan mi mula1 berlaku pada Umggal diundungkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahumya, memenntahkan pengundangan Pcraturan Bupati mi dengan penemputannya dalam Serita Daerah Kabupaten Euton. Drtetapkan di Paeerwa]o pada l..d.nggal 2017 BUTON, (. - A BAKRY