PERATURAN BUPATI MA Nomor 21 Tahun 2017 tentang PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. Bahwa memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat di Kabupaten Bima perlu adanya penyesuaian besaran Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, tariff retribusi pengujian kendaraan bermotor dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten BimaTahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten BimaNomor 29);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 43 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 76).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bima;.
3. Bupati adalah Bupati Bima;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah BPPKAD Kabupaten Bima.
6. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bima.
7. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
8. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan daerah sebagai jasa pelayanan yang disediakan dan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha yang melakukan pengujian kendaraan bermotor.
BAB II - OBYEK DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 2
- (1) Obyek Retribusi adalah Kendaraan Bermotor yang terdiri dari :
- b. Mobil Bus;
- a. Mobil PenumpangUmum;
- c. Mobil Barang;
- e. KeretaTempelan.
- d. Kereta Gandengan dan
- (2) ## BAB III KETENTUAN PERALIHAN
BAB II - OBYEK DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 3
Dengan ditetapkanya Peraturan Bupati Bima tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, maka besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada pasal 43 (ayat 1) poin a,b,c dan d, pasal 44 (ayat 1 dan 2), pasal 45 poin a dan b Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB II - OBYEK DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 43
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Penetapan: Ditetapkan di : Bima pada tanggal : 11 April 2017

Penandatangan: BUPATI BIMA, Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Penetapan: Diundangkan di : Bima pada tanggal 11 April 2017

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA, ## Drs. H.M.TAUFIK HAK, M.Si Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19631231 198702 1 049 BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2017 NOMOR : 394