PERATURAN BUPATI ROTE NDAO Nomor 19 Tahun 2017 tentang GARA TIMUR PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 19 TAHUN 2017 TENT ANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2017 BUPATI ROTE NDAO, - a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 7 yang disebabkan adanya penyesuaian terhadap perubahan Peraturan Perundang -undangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sehingga terdapat Penambahan dan pergeseran an Lara program/kegialan, jenis belanja, obyck belanja sorta rincian obyek belanja, penycsuaian terhadap rincian rnaupun uraian belanja pacla Dokumen Pclaksanaan Anggar.in Pcrangkat Daernh Tah un Anggaran 2017; - b. bahwa adanya keadaan yang bersifat stratcgis, mendesnk dan prioritas yang berkaitan derigan pclayanan keburuhan dasar masyarakat, maka pcrlu dilakukannya Pcnambahan Anggaran pada Anggaran Pendapatan clan .1:3clanja Daerah Kabupatcn Rote Ndao Tahun Anggarun 2017; - c. bahwa untuk mernbrayai program/ Kegiatan, serta penycsuaian uraian belanja sebagaimana dirnaksud dalam huruf b yang mcnyebabkan pcnambahan Anggaran pada program/Kegiatan, Jenis Bclanja sert» Rincian Belanju, maka perlu dilakukannya penarnbahan Anggaran yang bersumber dari sisa lebih Pcrnbiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2016 (Silpa Unaudited); - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 61 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Peridapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2017; 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
BUPATI ROTE NDAO PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 19 TAHUN 2017
TENT ANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2017
BUPATI ROTE NDAO,
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 7 yang disebabkan adanya penyesuaian terhadap perubahan Peraturan Perundang -undangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sehingga terdapat Penambahan dan pergeseran an Lara program/kegialan, jenis belanja, obyck belanja sorta rincian obyek belanja, penycsuaian terhadap rincian rnaupun uraian belanja pacla Dokumen Pclaksanaan Anggar.in Pcrangkat Daernh Tah un Anggaran 2017;
- b. bahwa adanya keadaan yang bersifat stratcgis, mendesnk dan prioritas yang berkaitan derigan pclayanan keburuhan dasar masyarakat, maka pcrlu dilakukannya Pcnambahan Anggaran pada Anggaran Pendapatan clan .1:3clanja Daerah Kabupatcn Rote Ndao Tahun Anggarun 2017;
- c. bahwa untuk mernbrayai program/ Kegiatan, serta penycsuaian uraian belanja sebagaimana dirnaksud dalam huruf b yang mcnyebabkan pcnambahan Anggaran pada program/Kegiatan, Jenis Bclanja sert» Rincian Belanju, maka perlu dilakukannya penarnbahan Anggaran yang bersumber dari sisa lebih Pcrnbiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2016 (Silpa Unaudited);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 61 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Peridapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2017;
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Mengingat
6. Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kcuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tarnbahan Lembaran Negara Rcpublik lndonesia Nomor 4375);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 201'1 tentang Adrninistrasi Pcmerintahan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5601 );Peraluran Pemerin Lah Nomor 58 Tahun 2005 ten Lang Pengelolaan Kcuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tenlang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lernbaran Negara Repubik lndonesia Tahun 2016 Nomor 364);
8. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor lJ Tahun 2006 ten tang Pcdoman Pengelolaan Keuangan Dae rah sebagaimana telah diubah kali, terakhir dengan Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pcrubahan Kedua Alas Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
J
Mcnetapkan :
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pemberitukar; Produk Hukurn Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 31 Tahun 2016 tentang Pedornan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor 874);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nornor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuanaan Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lernbaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2011 Nornor 009, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nornor 101);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 058);
13. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2015 tenlang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Yang Bersumber Dari Sisa Lcbih Pcrhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya (Berita Daerah Kabupaten Role Ndao Tahun 2015 Nomor 0332);
14. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 61 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nornor 0419);
15. Peraturan Bupati Rote Ndao Nornor 9 Tahun 2017 te ntang Perubahan atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 61 tentang Penjabaran Anggaran Pendapalan dan Bclanja Daerah Kabupaten Role Ndao Tahun Anggaran 2017 (Berita Dacrah Kabupaten Role Ndao Tahun 2017 Nomor 0428);
16. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 18 Tahun 20] 7 tcntang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 61 tentong Pcnjabaran Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah Kabupatcn Rote Ndao Tahun Anggaran 2017 (l3erita Dacrah Kabupaten Pote Ndao Tahun 2017 Nomor 0437);
MEMUTUSKAN :
ct§
PERATURAN BUPATI ROTE NDAO TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2017
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 61 Tahun 2016 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahuri Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 0419) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 18 Tahun 2017 tcntang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 6J tahun 2016 tenlang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Ka bu paten Rote Ndao Tahun 2017 Nomor 0437) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 7 sebagai berikut semula berjumlah Rp. 726.883. 735. 750,00 bertambah sejumlah Rp. 676.530.000,00 sehingga menjadi Rp. 727 .560.265.750,00 dengan rincian sebagai berikut :
l . Pendapatan Daerah :
Rp.
720.275.502.554,00
Rp.
0,00
Rp. 720.275.502.554,00
- a. Semula
Bertambah / (BerkuraB-g)
Jumlah Pendapat.an sctclah Pcrubahan
2. Belanja
7 .284.763.196,00)
: (Rp.
Surplus/ (Dcfisit) setelah pcrubahan
Rp. 726.883.735.750,00
Rp. 676.530.000,00
Rp. 727.560.265.750,00
Sernula
Beriambah/ ~B-F-l•8c:H~
,Jumlah Belanja set.elah Pcrubahan
3. Pcrnbiayaan Daerah:
- a. Penerimaan
Pasal 2
Bertambab / Berkurang
Rp
,.Jumlah Pcngeluaran setelah Per uba.ha n : Rp.
5.500.000.000,00
o,ooJI'
5.500.000.000,00
&lt;in
Rp.
Semula
Semula
Rp. 12.108.233.196,00
Bertambah/ (Berkurang)
.: ________________:Rct;:P..: ________________·
\_\_
\_\_,::6: ________________:.7--"6'...!...5:::c..3:::c..O.:c..: ________________:::.O: ________________::O: ________________::O: ________________z.,O.:::: ________________O=
.Jurnlah Penerimaan sctelah Perubahan
: Rp.
12.784.763.196,00
- b. Pengeluaran
| Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan | : Rp. | 7.284.763.196,00 |
|--------------------------------------------------|---------|--------------------|
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan | : Rp. | 0,00 |
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

- Ringkasan Perubahan Pcnjabaran Anggaran Peridapatan clan Belanja Daerah Tahun Anggarun 2017; 1 . Lampiran I
- Perubahan Pcnjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah menu rut Ur usan Pcmerintahan Dacrah dan Organisasi Saluan Kerja Perangkal Daerah; 2. Larnpiran II
3. Larnpirari ru

Daftar Nama Penerima, Alamat, Dan Besaran Alokusi I Iibah Yang Ditcrirna;

- Daftar Nama Perierima, Alamat, Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Yang Ditcrima; 4. Lampiran IV
4. Kctcntuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 4

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumcn Pclaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-uridangan.


## Pasal fl

Peraturan Bupati ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang rnerigetahuinya, memerintahkan pengundangan Pera turan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.


2017

Diundangkan pada tanggal

di Baa

20 MB,

2017

AERAH KABUPATEN l~OTE NDAO

SETDA

\_ "i \ &amp;ATHEOS SELLY

--,,,;:::.-"·

ERITA DAERAH KJ\.BUPATl:&lt;:N ROTE ND/\0 TAHUN 2017 NOMOR 0~~3

;t-1