PERATURAN WALIKOTA BI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Per (berlaku 3 Februari 2015)
Pembukaan
Menimbang
- b. bahwa Peraturan Walikota Bitung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung terdapat beberapa rumusan yang harus disesuaikan sehingga perlu dilakukan perubahan;
PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALlKOTA BITUNG NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
- a. bahwa perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang untuk kepentingan Negara atau Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bitung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Birung:
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/ pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintahan Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Daerah Kota Bi tung Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2014 Nomor 11);
Menetapkan
16. Peraturan Walikota Bitung Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2014 Nomor 167);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN D!NAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA B!TUNG.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bitung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2015 Nomor 4) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 14 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 10
- (1) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
Pasal 14
- (1) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
- b. di tempat menginap lainnya.
- a. di hotel; at.au
- (2) Biaya Penginapan (biaya kamar) dibayarkan seluruhnya sesuai bukti pembayaran (print ouq yang dikeluarkan pihak hotel tempat menginap at.au sejumlah nilai tanggungan berupa voucher dan kuitansi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa perhotelan di bandara.
- (4) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara riil (ad-cosq.
- (3) Biaya Penginapan dibayar sesuai tingkatan perjalanan dinas dan tidak melebihi dari standar tertinggi biaya penginapan sesuai tingkatan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (5) Dalam ha! Pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kola tempat tujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini dan dibayarkan secara lumpsum.

2. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 18

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan seluruhnya berupa biaya tiket pesawat/bus/kereta api/kapal laut dan uang harian atau sebagian berupa panjar biaya penginapan, sebelum perjalanan dinas dilaksanakan dengan menggunakan U ang Persediaan yang ada dimasing-masing SKPD /Unit Kerja.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

## 3. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 20

- (1) Perjalanan Dinas hanya dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu, untuk hari minggu dan hari libur nasional tidak diberikan biaya perjalanan dinas.
- (3) Perjalanan Dinas yang sifatnya untuk koordinasi dan/ a tau konsultasi, dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) orang kecuali ada pertimbangan lain atau perintah tertulis dari Pimpinan DPRD dalam bentuk SPT.
- (2) Perjalanan Dinas yang sifatnya untuk koordinasi dan/ atau konsultasi, dilaksanakan paling lama 3 [tiga] hari kecuali ada pertimbangan lain atau perintah tertulis dari Pimpinan DPRD berupa SPT.
- (4) Perjalanan Dinas dalam rangka studi banding dan/ atau kunjungan kerja, dilaksanakan sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPD oleh Pejabat yang berwenang.
- (6) Apabila perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat biaya kontribusi yang harus disetor oleh pelaksana perjalanan dinas, maka biaya kontribusi tersebut tidak dapat dimasukkan dalam komponen biaya perjalanan dinas tetapi dianggarkan tersendiri dalam APBD.
- (5) Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri rapat, sosialisasi, rekonsiliasi, seminar, workshop, lrursus, pendidikan dan pelatihan, dilaksanakan sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPD oleh Pejabat yang berwenang dengan mengacu pada surat/undangan/pemberitahuan dari lembaga/instansi penyelenggara dan kepada pelaksana perjalanan dinas diberikan uang harian sesuai jumlah hari yang tercantum dalam SPT dan SPD.

- (7) Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan pada hari minggu dan/ atau hari libur nasional apabila untuk menghadiri rapat/sosialisasi yang sifatnya resmi/penting yang diselenggarakan oleh Kementerian/ Departemen/Lembaga Pemerintah lainnya dimana waktu perlaksanaannya sesuai surat/undangan dimulai pada hari senin atau hari kerja sesudah hari libur nasional.
4. Ketentuan Pasal 24 ayat (4) diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 24

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah selesai melaksanakan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban secara Administrasi dan Biaya.
- (2) Dokumen Pertanggungjawaban Administ:rasi Perjalanan Dinas Luar Daerah terdiri dari SPT, SPD Rampung, Surat/Undangan/ Pemberitahuan dari Kementerian/Departemen/Lembaga Pemerintah lainnya/lnstansi Penyelenggara dan Laporan Perjalanan Dinas.
- (3) Dokumen Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah terdiri dari Kalkulasi Biaya, Kuitansi Tanda Terima Biaya Perjalanan Dinas, Daftar Pengeluaran Riil, Surat Pernyataan Tanggungjawab, Tiket/ Karcis (pesawat udara, kapal laut, bis dan kereta api), Bukti Naik Pesawat (boarding pass), Bukti Biaya Jasa Pelayanan Penumpang Pesawat (airport tax) atau Pass masuk lainnya, Nota Bahan Bakar Minyak (BBM), Kuitansi atau bukti pembayaran lainnya dan Bukti Biaya Penginapan/Hotel.
- (4) Jika biaya penginapan/hotel menggunakan jasa pelayanan perhotelan seperti PT. KAHA dan sejenisnya maka perta.nggungjawabannya berupa inuoice/kuitansi dan voucher duplication, apabila salah satu bukti tidak dipenuhi maka biaya penginapan/hotel tidak dibayarkan.
- (5) Dokumen Pertanggungjawaban Administrasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah terdiri dari SPT dan SPD Rampung.
- (6) Dokumen Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah terdiri dari Kalkulasi Biaya, Kuitansi/Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas, Daftar Pengeluaran Riil, Surat Pernyataan Tanggungjawab dan Laporan Perjalanan Dinas.
- (8) Pimpinan dan Anggota DPRD wajib menyampaikan Laporan Hasil Perjalsnan Dinas secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sesudah kembali ke tempat kedudukan.
- (7) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi untuk Biaya Angkutan pergipulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, Biaya Transportasi (Taksi) dari tempat kedudukan ke tempat tujuan sebagaimana dimaksud delern PasaJ 13 ayat (I) huruf f dan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 15 tidak diperoleh, maka pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat diuraikan dalam Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

t

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mcmerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bi tung.

Ditetapkan di Bitung Padatanggal 23 Februari 2015


Diundangkan di Bitung Pa � tanggal 23 Februari 2015

SE �� S D RAH KOTA,

Dra. EDISO HUMIANG, M.Sl PEMJIINA UTAMA MADYA NIP:" 19610804 198603 1 016


BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2015 NOMOR 17