PERATURAN DAERAH KOTA MA Nomor 5 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung. PROVINSI BANTEN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG BANGUNAN GEDUNG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a. telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun bahwapenyelenggaraan Bangunan Gedung 2013 tentang Bangunan Gedung;
- b. bahwa dalam menyelenggarakan bangunan gedungberlandaskan pada Rencana Tata Ruang Wilayah perlu dilakukan secara tertib, sesuai dengan fungsinya, memenuhi persyaratan administratif dan teknis, serta memperhatikan keamanan dan kualitas dari bangunan tersebut agar dapat menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya;
- c. bahwa penyelenggaraan bangunan gedung di Kota Tangerang Selatan dalam perkembangannya seiring dengan dinamika yang terjadi dalam implementasi penyelenggaraan bangunan gedung dan memperjelas ketentuan teknis mengenai bangunan gedung;
- d. bahwa dalam meningkatkan fungsi bangunan gedung perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung;
l
i
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang BangunanGedung;
2. Mengingat 1.
3. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4935);
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
- 1 1 . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5103);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 42);
MEMUTUSKAN:
- Menetapkan PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG BANGUNAN
RANCANGAN PERATURANDAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TENTANGPERUBAHAN ATAS GEDUNG.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 42) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 1 . Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah, angka 12 diubah, angka 19 diubah, angka 24 diubah, angka 25 diubah, angka 34 diubah, angka 35 diubah, angka 36 diubah, angka 39 diubah, angka 43 diubah, angka 50 diubah, dan angka 58 diubah dan ditambah 12 (dua belas) angka, yakni angka 64 sampai dengan 75, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
DalamPeraturanDaerahini,yangdimaksuddengan:
- 1 . Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota.
m
i
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang membidangi urusan bangunan dan/ atau perizinan.
6. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
7. Bangunan Gedung Tertentu adalah Bangunan Gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/ atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.
8. Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Umum adalah Bangunan Gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
9. Bangunan Gedung Fungsi Khusus adalah Bangunan Gedung yang fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/ atau mempunyai resiko bahaya tinggi.
10. Lingkungan Bangunan Gedung adalah lingkungan di sekitar Bangunan Gedung yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan bangunan gedung baik dari segi sosial, budaya, maupun dari segi ekosistem.
- 1 1 . Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran Bangunan Gedung.
12. Prasarana Bangunan Gedung adalah konstruksi bangunan yang merupakan pelengkap yang menjadi satu kesatuan dengan Bangunan Gedung atau kelompok Bangunan Gedung pada satu tapak kavling/persil yang sama untuk menunjang kinerja Bangunan Gedung sesuai dengan fungsinya seperti menara reservoir air, gardu listrik, instalasi pengolahan limbah.
13. Prasarana Bangunan Gedung yang Berdiri Sendiri adalah konstruksi bangunan yang berdiri sendiri dan tidak merupakan pelengkap yang menjadi satu kesatuan dengan Bangunan Gedung atau kelompok Bangunan Gedung pada satu tapak kavling/persil, seperti menara telekomunikasi, menara saluran utama tegangan ekstra tinggi, monumen/tugu dan gerbang Kota.
14. Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi dari fungsi Bangunan Gedung
Pasal 5
Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diklasifikasikan BAB III Bagian Kedua ditambah 1 (satu) paragraf yakni Paragraf 3 dan diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 9 (sembilan) Pasal, yakni Pasal 13A sampai dengan Pasal 131, sehingga berbunyi:
Pasal 8
Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diklasifikasikan BAB III Bagian Kedua ditambah 1 (satu) paragraf yakni Paragraf 3 dan diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 9 (sembilan) Pasal, yakni Pasal 13A sampai dengan Pasal 131, sehingga berbunyi:
Paragraf 3
1MB
Pasal 13
Setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan dan/ atau merehabilitasi atau merenovasi bangunan dan/ atau prasarana bangunan harus terlebih dahulu mendapat 1MB dari Pemerintah Daerah.
- ( 1 ) Setiap bangunan harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diatur dalam Peraturan Walikota.
- ( 1 ) Untuk memperoleh IMB, pemohon wajib mengajukan permohonan penerbitan 1MB secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Permohonan izin dapat ditangguhkan atau ditunda apabila:
- a. Pemerintah Daerah masih memerlukan waktu tambahan untuk pemeriksaan khusus persyaratan konstruksi, instalasi atau kelengkapan bangunan yang direncanakan dalam permohonan;
- b. Pemerintah Daerah sedang merencanakan revisi rencana induk kota;
- c. persyaratan belum lengkap dan diberikan kesempatan tambahan kepada pemohon untuk melengkapi permohonan yang diajukan; dan
- d. setiap orang pribadi atau badan yang membangun Bangunan Gedung melakukan pemasaran dan/atau penjualan Bangunan Gedung sebelum gambar rencana tapak disetujui oleh TABG.
- (3) Penangguhan atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat(2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan menyebutkan alasan penangguhan atau penundaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan, penangguhan dan penundaan 1MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.
- ( 1 ) Untuk bangunan tertentu yang masuk dalam kategori perlu dibahas oleh TABG, dapat diberikan IPsetelah pemohon memiliki rencana tapak yang telah disahkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan IP sebagaimana dimaksud pada ayat (1),diatur dalam Peraturan Walikota.
Pelaksanaan mendirikan bangunan yang tidak memerlukan 1MB meliputi:
- a. jalan umum beserta bangunan pelengkapnya;
- b. bangunan pengairan dan irigasi;
- c. bangunan penunjang yang bersifat sementara;
- d. bangunan gapura dan/ atau batas wilayah; dan
- e. Pagar batas pengaman kepemilikan lahan yang berada di tanah yang akan dibangunmemiliki ketinggian paling tinggi 1 ½m (satu setengah meter).
- ( 1 ) 1MB berlaku selama bangunan tersebut berdiri dan tidak ada perubahan bentuk dan fungsi bangunan.
- (2) 1MB dinyatakan tidak berlaku apabilaselama jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkan 1MB tidak dilaksanakan pembangunan.
- (3) Apabila selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada kegiatan pembangunan, pemohon dapat mengajukan perpanjangan 1MB.
- (4) Perpanjangan 1MB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku satu kali untukjangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Pengajuan perpanjangan 1MB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan sebelum jangka waktu berakhir.
- (6) Apabila selama jangka waktu perpanjanganlMB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum ada kegiatan pembangunan, pemohon harus mengajukan permohonan baru.
1MB dinyatakan tidak berlaku dan/ atau batal demi hukum apabila:
- a. lokasi izin terkena perencanaan kota;
- b. terdapat pemalsuan data/informasi;
- c. tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan baik fungsi maupun luasan bangunan; dan/atau
- d. terdapat sebab lain yang dianggap bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- ( 1 ) Setiap bangunan yang sudah berdiri dan tidak memiliki 1MB namun memenuhi persyaratan teknis dan administrasi, dapat diterbitkan 1MB.
- (2) Dalam hal bangunan sudah berdiri dan memenuhi persyaratan administrasi namun tidak memenuhi persyaratan teknis dapat diterbitkan 1MB dengan dikenakan disinsentif atas bagian bangunan yang melanggar persyaratan teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan administrasi 1MB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diatur dalam Peraturan W alikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.
Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung dilaksanakan oleh SKPD.
Pasal 14
4. Pasal 14 dihapus.
Pasal 15
5. Pasal 15 dihapus.
Pasal 16
6. Pasal 16 dihapus.
Pasal 18
- ( 1) BangunanGedungyangakandibangunharusmemenuhipersyaratan intensitasBangunanGedungyangterdiridari:
- a. dihapus;
- b. perhitungan dan penetapan KDB, KLB, KDH, KTB dan jumlah lantai;
- c. dihapus;
- d. garissempadanBangunanGedung(muka,samping, belakang);dan
- e. jarak bebasBangunanGedung.
- f. dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (4a) KDB, KLB, KDH, KTB, jumlah lantai ditentukan
Pasal 19
- ( 1) SetiapBangunanGedungyangdibangunharusmemenuhipersyaratan kepadatan bangunanyangdiaturdalamKDBuntuklokasiyang bersangkutan.
- (2) KD Bse bagaimanadimaksudpadaayat( 1 )di ten tukanatasdasar kepentinganpelestarianlingkungan/resapanairpermukaantanahdan pencegahan terhadapbahayake bakaran ,kepen tinganekonomi,fungsi perun tukan,fungsi bangunan,keselamatandankenyamananbangunan.
- (3) Ke ten tuan besamyaKD Bse bagaimanadimaksud padaayat(2)dilaksana kan sesuai denganketen tuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perhitungan KDB ditentukan sebagai berikut:
- a. luas lantai dasar Bangunan Gedungdihitung
Pasal 21
- ( 1) KD Hditen tukanatasdasarkepen tingan pelestarianlingkungan / resapa n airpermukaan.
- (2) Dihapus.
- (3) KDH dihitung
Pasal 23
- ( 1 ) Ketentuan jarak bebas Bangunan Gedung ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.
- (2) Penetapan jarak bebas Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung yang dibangun di bawah permukaan tanah
Pasal 24
- ( 1 ) Ketentuan GSB terhadap jalan hanya berlaku untuk bangunan sampai dengan 4 (empat) lantai.
- (2) Ketentuan GSP dan GSB pada persil yang berlokasi di persimpangan dua jalan meliputi:
- a. pada bangunan yang berorientasi 2 (dua) muka, GSB dan GSP ditetapkan mengikuti aturan lebar Rumija di hadapannya.
- b. pada bangunan yang berorientasi 1 (satu) muka dengan lebar Rumija di sampingnya sama dan/atau lebih dari 6m (enam meter), hanya berlaku ketentuan GSBS terhadap jalan yang sesuai orientasi bangunan.
- (3) Ketentuan GSB terhadap jalan yang sejajar dengan sungai atau situ, maka garis sempadan yang digunakan adalah sempadan yang terjauh.
- (4) Ketentuan GSBB dan GSBS terhadap jalan untuk bangunan rumah tinggal, toko, ruko dengan jenisbangunan tunggal dan deret meliputi:
- a. bidang sempadan pada bagian belakang bangunan dapat dimanfaatkan bangunan dengan ketentuan paling banyak setengah lebar kaveling bagian belakang atau seluas paling banyak dua pertiga dari luas bidang GSBB; dan
- b. bidang sempadan pada bagian samping pada rumah tunggal dapat dimanfaatkan bangunan dengan ketentuan hanya pada salah satu sisi samping bagian rumah atau seluas maksimal sama dengan luas satu sisi bidang GSBS.
- (5) Ketentuan GSB pada jalan yang sejajar jalan tol, mengikuti dengan ketentuan GSB sesuai lebar Rumija jalan yang sejajar dengan jalan tol.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai GSP, GSB, GSBS, dan GSBB terhadap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5)diaturdalamPeraturan Walikota.
14. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 5 (lima) Pasal, yakni Pasal 24A sampai dengan Pasal 24E,sehingga berbunyi sebagai berikut:
- ( 1 ) GSB terhadap sungai di dalam kawasan perkotaan terdiri atas:
- a. GSB terhadap sungai bertanggul; dan
- b. GSB sungai tidak bertanggul.
- (2) GSB pada anak sungai dan saluran pembuang di dalam kawasan perkotaan ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai GSB terhadap sungai di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
- ( 1 ) GSB terhadap rel kereta api diatur dengan mempertimbangkan posisi rel kereta api yaitu:
- a. pada permukaan tanah;
- b. di atas permukaan tanah;
- c. di bawah permukaan tanah;
- d. di jembatan yang melintas sungai dengan bentang lebih dari 10m (sepuluh meter); dan
- e. di belokan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan GSB terhadap rel kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturdalam Peraturan Walikota.
- ( 1 ) GSB terhadap jaringan listrik tegangan tinggi terbagi menurut besaran tegangan yaitu:
- a. SUTT 66KV (Saluran Udara TeganganTinggi Enam Puluh Enam Kilo Volt);
- b. SUTT 150KV (Saluran Udara TeganganTinggi Seratus Lima Puluh Kilo Volt);
- c. SUTET S00KV (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi Lima Ratus Kilo Volt) Sirkit Tunggal;
- d. SUTET S00KV (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi Lima Ratus Kilo Volt) Sirkit Ganda;dan
- e. Gardu induk.
- (2) Sepanjang jaringan listrik hanya dapat digunakan untuk taman, jalan, areal parkir, bangunan gardu listrik dan bangunan lainnya yang sesuai dengan rencana tata ruang dan tidak membahayakan
- ( 1 ) Ketentuan GSB pada kawasan pusat bisnis sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (7) huruf a ditetapkan bersama antara Pemerintah Daerah dan Pengembang.
- (2) Ketentuan GSB pada kawasan tertentu hanya diberlakukan untuk bangunan kurang dari 5 (lima) lantai.
- (3) GSB pada kawasan dengan keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (7) huruf b dapat ditetapkan Pemerintah Daerah karena memiliki kondisi tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai GSB pada pusat bisnis kota dan kawasan tertentu sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.
Pada kawasan khusus sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (3) huruf e terdapat bangunan dengan fungsi utama yang memerlukan tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional dan/ atau yang mempunyai tingkat risiko bahaya yang tinggi, diatur lokasi Bangunan Gedung terletak di luar lingkungan perumahan atau jarak bebas paling sedikit 50m (lima puluh meter) dari jalan umum, jalan kereta api, dan bangunan gedung lain di sekitarnya.
Pasal 25
- ( 1 ) Setiap bangunan gedung untuk kepentingan umum harus menyediakan fasilitas/sarana ibadah berupa musholla.
- (2) Dalam penyediaan sarana ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Lokasi penempatan pada daerah yang mudah dilihat masyarakat pengguna dan tidak diperbolehkan berada pada lantai besmen, serta pada daerah utama dilengkapi informasi lokasi penempatan sarana ibadah tersebut.
- b. Memenuhi kaidah yang disyaratkan sebagai tempat ibadah, (bersih/suci, ada pemisahan antara pria dan wanita dan se bagainya); dan
- c. Memenuhi syarat teknis baik dari segi sirkulasi udara, penghawaan pencahayaan yang berlaku serta luasan yang memadai.
16. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:
Pasal27
Pasal 26
- ( 1 ) Persyaratan penampilan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disesuaikan dengan arsitektur yang bercirikan khas daerah.
Pasal 27
Pasal27
- ( 1 ) Persyaratan penampilan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disesuaikan dengan arsitektur yang bercirikan khas daerah.
- (2) Penampilan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
Pasal 29
Persyaratan tata ruang dalam Bangunan Gedung meliputi:
- a. lantai besmen;
- b. lantai dasar;
- c. lantai atas; dan
- d. rongga atap atau lantai atap.
- ( 1 ) Tata ruang besmen dapat digunakan untuk ruang kegiatan selain hunian dengan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, sirkulasi udara dan penerangan, serta kenyamanan.
- (2) Untuk mencegah banjir ke dalam besmen perlu dibuat penahan dan saluran pembuangan air, serta sistem pompa air.
- (3) Besmen harus dilengkapi dengan sistem proteksi kebakaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata ruang besmen sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dalam Peraturan W alikota.
- ( 1 ) Pada lantai dasar harus disediakan pintu keluar darurat yang langsung ke ruang luar Bangunan Gedung.
- (2) Lantai dasar Bangunan Gedung selain fungsi rumah tinggal harus menyediakan:
- a. pintu keluar darurat dari tangga eksit ke pintu keluar tangga yang melalui lobi;
- b. ruang kontrol kebakaran (pusat pengendali kebakaran); dan
- c. aksesibilitas dan fasilitas untuk penyandang cacat, orang lanjut usia, dan ibu menyusui.
- (3) Aksesibilitas dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain berupa:
- a. kamar mandi;
- b. ram;
- c. jalur pemandu pada lantai sebagai penunjuk arah;
- d. lif harus bisa diakses oleh penyandang cacat dan/ atau lif tangga; dan
- e. ruang laktasi.
- ( 1 ) Setiap lantai bangunan yang berada di atas lantai dasar dinyatakan sebagai lantai atas termasuk mezanin dan rongga atap.
- (2) Lantai mezanin dapat berada diantara lantai dasar dan/ atau lantai atas dengan lantai di atasnya kecuali rongga atap.
- (3) Mezanin harus bersifat terbuka, atau bila berdinding tinggi dinding paling tinggi 1,2m (satu koma dua meter).
- (4) Dalam hal terdapat bukaan jendela pada mezanin, tampak muka bangunan harus berkesan tetap sesuai dengan ketentuan batasan ketinggian bangunan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mezanin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.
- ( 1 ) Ketinggian ruang pada lantai dasar disesuaikan dengan fungsi ruang dan arsitektur Bangunan Gedungnya.
- (2) Ketinggian lantai pada lantai dasar bangunan diatur
- ( 1 ) Ruang utilitas umum di atas atap (penthouse) pada Bangunan Gedung, hanya dapat dibangun apabila digunakan sebagai ruangan untuk melindungi alat-alat, mekanikal, elektrikal, tangki air, cerobong (shaft) dan fungsi lain sebagai ruang pelengkap bangunan.
l
•
- (2) Pada bagian atap Bangunan Gedung diperkenankan untuk menyediakan landasan helikopter (helipad) sesuai keperluan.
- (3) Perencanaan dan pemanfaatan landasan helikopter (helipad) harus mendapat persetujuan dari SKPD yang membidangi bangunan
Pasal 30
- ( 1 ) Persyaratan keseimbangan, keserasian dan keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 harus mempertimbangkan terciptanya ruang luar dan ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya yang diwujudkan dalam pemenuhan persyaratan daerah resapan, akses penyelamatan, sirkulasi kendaraan dan manusia serta terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana luar Bangunan Gedung.
- (2) Persyaratan keseimbangan, keserasian dan keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:
- a. persyaratan ruang terbuka hijau pekarangan;
- b. persyaratan ruang sempadan Bangunan Gedung;
- c. persyaratan tapak besmen terhadap lingkungan;
- d. ketinggian pekarangan dan lantai dasar bangunan;
- e. daerah hijau pada bangunan;
- f. tata tanaman;
- g. sirkulasi dan fasilitas parkir;
- h. pertandaan( signage);
- i. pencahayaan ruangluar bangunan gedung; dan
- j. Persyaratan Bangunan Gedung Hijau.
Pasal 33
- ( 1 ) Persyaratan tapak besmen terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c berupa kebutuhan besmen dan besaran KTB ditetapkan
Pasal 34
- ( 1 ) Daerah hijau pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e dapatberupa taman atap dan/ atau taman pada sisi Bangunan Gedung.
- (2) Ketentuan teknis daerah hijau pada bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 36
- ( 1 ) Setiap bangunan bukan rumah tinggal wajib menyediakan fasilitas parkir kendaraan yang proporsional dengan jumlah luas lantai bangunan sesuai standar teknis yang ditetapkan.
- (2) Sirkulasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) huruf g haru ssaling mendukung antara sirkulasi eksternal dan sirkulasi internal Bangunan Gedung serta antara individu pemakai bangunan dengan sarana transportasinya.
- (3) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf g tidak boleh mengurangi daerah hijau yang telah ditetapkan dan harus berorientasi pada pejalan kaki, memudahkan aksesibilitas dan tidak terganggu oleh sirkulasi kendaraan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sirkulasi dan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan W alikota.
Pasal 38
- ( 1 ) Setiap pendirian Bangunan Gedung baru dengan ketinggian lebih dari 4 (empat) lantai wajib memenuhi persyaratan Bangunan Gedung Hijau.
- (2) Terhadap daerah perencanaan yang terdiri dari Bangunan Gedung dengan fungsi yang berbeda maka perencanaan teknis Bangunan Gedung Hijauharus mengacu pada fungsi dari setiap Bangunan Gedung.
- (3) Ketentuan teknis mengenai Bangunan Gedung Hijau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 44
- ( 1 ) Persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya kebakaran meliputi:
- a. sistem proteksiaktif;
- b. sistem proteksipasif;
- c. persyaratan jalan ke luar dan aksesibilitas untuk pemadaman kebakaran;
- d. persyaratan pencahayaan darurat;
- e. tanda arah keluar dan sistem peringatan bahaya;
- f. persyaratan komunikasi dalam Bangunan Gedung;
- g. persyaratan instalasi bahan bakar gas; dan
- h. manajemen penanggulangan kebakaran.
- (2) Setiap Bangunan Gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan sistem proteksi aktif yang meliputi:
- a. sistem pemadam kebakaran;
- b. sistem diteksi dan alarm kebakaran;
- c. sistem pengendali asap kebakaran; dan
- d. pusat pengendali kebakaran.
- (3) Setiap Bangunan Gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan Sistem Proteksi Pasif dengan mengikuti standar nasional tatacara perencanaan Sistem Proteksi Pasif untuk pencegahan bahaya kebakaran pada Bangunan Gedung, dan tata cara perencanaan dan pemasangan sarana jalan keluar untuk penyelamatan terhadap bahaya kebakaran pada Bangunan Gedung.
2. (3a)Setiap Bangunan Gedung bertingkat untuk fungsi hunian dan non­ hunian harus memiliki tempat berlindung sementara untuk kondisi darurat di dalam bangunan.
- (4) Persyaratan jalan keluar dan aksesibilitas untuk pemadaman kebakaran meliputi:
- a. perencanaan akses bangunan dan lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran; dan
- b. perencanaan dan pemasangan jalan keluar untuk penyelamatan sesuai dengan standar nasional tata cara perencanaan bangunan dan lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan rumah dan gedung dan standar nasional tata cara perencanaan sistem proteksi pasif untuk pencegahan bahaya kebakaran pada Bangunan Gedung.
- (5) Persyaratan pencahayaan darurat, tanda arah keluar dan sistem peringatan bahaya dimaksudkan untuk memberikan arahanbagi pengguna gedung dalam keadaaan darurat untuk menyelamatkan diri sesuai dengan standar nasional tata cara perancangan pencahayaan darurat, tanda arah dan sistem peringatan bahaya pada Bangunan Gedung.
- (6) Persyaratan komunikasi dalam Bangunan Gedung sebagai penyediaan sistem komunikasi untuk keperluan internal maupun untuk hubungan keluar pada saat terjadi kebakaran atau kondisi lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Persyaratan instalasi bahan bakar gas meliputi jenis bahan bakar gas dan instalasi gas yang dipergunakan baik dalam jaringan gas kota maupun gas tabung mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (8) Setiap Bangunan Gedung dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai dan/atau jumlah penghuni tertentu harus mempunyai unit manajemen Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat berlindung sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) diatur dalam Peraturan Walikota.
24. Pasal 52 ayat (5) dihapus sehingga Pasal 52 berbunyi:
Pasal 46
- ( 1 ) Sistem air hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan ketinggian permukaan air tanah, permeabilitas tanah dan ketersediaan jaringan drainase lingkungan/kota.
Pasal 52
- ( 1 ) Sistem air hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan ketinggian permukaan air tanah, permeabilitas tanah dan ketersediaan jaringan drainase lingkungan/kota.
- (2) Setiap bangunan gedung dan pekarangannya harus dilengkapi dengan sistem penyaluran air hujan baik dengan sistem peresapan air ke dalam tanah pekarangan dan/ atau dialirkan ke dalam sumur resapan sebelum dialirkan ke jaringan drainase lingkungan.
- (3) Sistem penyaluran air hujan harus dipelihara untuk mencegah terjadinya endapan dan penyumbatan pada saluran.
- (4) Persyaratan penyaluran air hujan harus mengikuti ketentuan standar nasional Sistem plambing 2000, standar nasional Tata cara perencanaan sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan, standar nasional Spesifikasi sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan, dan standar tentang tata cara perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan sistem penyaluran air hujan pada bangunan gedung atau standar baku dan/ atau pedoman terkait.
- (5) Dihapus.
25. Diantara ayat (1) dan ayat 2 (dua) Pasal 61 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat {la), dan ditambah 2 (dua)ayat, yakni ayat (7), dan ayat (8) sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 60
- ( 1 ) Kemudahan hubungan ke, dari dan di dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman dan nyaman termasuk penyandang cacat dan lanjut usia.
Pasal 61
- ( 1 ) Kemudahan hubungan ke, dari dan di dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman dan nyaman termasuk penyandang cacat dan lanjut usia.
- (la) Persyaratan teknis fasilitas dan prasarana aksesibilitas pada Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pintu;
- b. ram;
- c. tangga;
- d. lif;
- e. lif tangga;
- f. toilet;
- g. jalur pemandu; dan
- h. tempat parkir.
- (2) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) harus mempertimbangkan tersedianya hubungan horizontal dan vertikal antar ruang dalam Bangunan Gedung, akses evakuasi termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia.
- (3) Bangunan Gedung umum yang fungsinya untuk kepentingan publik, harus menyediakan fasilitas dan kelengkapan sarana hubungan vertikal bagi semua orang termasuk manusia berkebutuhan khusus.
- (4) Setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan kemudahan hubungan horizontal berupa tersedianya pintu dan/atau koridor yang memadai dalam jumlah, ukuran dan jenis pintu, arah bukaan pintu yang dipertimbangkan
Pasal 62
- ( 1 ) Setiap bangunan bertingkat harus menyediakan sarana hubungan vertikal antar lantai yang memadai untuk terselenggaranya fungsi bangunan gedung berupa tangga, ram, lif, tangga berjalan atau lantai berjalan.
- (2) Jumlah, ukuran dan konstruksi sarana hubungan vertikal harus
- ( 1 ) Setiap bangunan harus menyediakan jaringan instalasi bahan bakar gas.
- (2) Jenis, jumlah,ukuran dan konstruksi jaringan instalasi bahan bakar gas harus berdasarkan fungsi Bangunan Gedung, luas bangunan dan jumlah pengguna ruang serta keselamatan pengguna Bangunan Gedung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaringan instalasi bahan bakar gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
Pasal 78
28. Ketentuan Pasal 78 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6) sehingga Pasal 78 berbunyi:
Pasal 131
Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung dilaksanakan oleh SKPD.
4. Pasal 14 dihapus.
5. Pasal 15 dihapus.
6. Pasal 16 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a dihapus, huruf b diubah, huruf c dihapus dan huruf f dihapus, ayat (2) dihapus, ayat (3) dihapus, dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:
- ( 1) BangunanGedungyangakandibangunharusmemenuhipersyaratan intensitasBangunanGedungyangterdiridari:
- a. dihapus;
- b. perhitungan dan penetapan KDB, KLB, KDH, KTB dan jumlah lantai;
- c. dihapus;
- d. garissempadanBangunanGedung(muka,samping, belakang);dan
- e. jarak bebasBangunanGedung.
- f. dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (4a) KDB, KLB, KDH, KTB, jumlah lantai ditentukan
- ( 1) SetiapBangunanGedungyangdibangunharusmemenuhipersyaratan kepadatan bangunanyangdiaturdalamKDBuntuklokasiyang bersangkutan.
- (2) KD Bse bagaimanadimaksudpadaayat( 1 )di ten tukanatasdasar kepentinganpelestarianlingkungan/resapanairpermukaantanahdan pencegahan terhadapbahayake bakaran ,kepen tinganekonomi,fungsi perun tukan,fungsi bangunan,keselamatandankenyamananbangunan.
- (3) Ke ten tuan besamyaKD Bse bagaimanadimaksud padaayat(2)dilaksana kan sesuai denganketen tuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perhitungan KDB ditentukan sebagai berikut:
- a. luas lantai dasar Bangunan Gedungdihitung
- ( 1) KD Hditen tukanatasdasarkepen tingan pelestarianlingkungan / resapa n airpermukaan.
- (2) Dihapus.
- (3) KDH dihitung
- ( 1 ) Ketentuan jarak bebas Bangunan Gedung ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.
- (2) Penetapan jarak bebas Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung yang dibangun di bawah permukaan tanah
- ( 1 ) Ketentuan GSB terhadap jalan hanya berlaku untuk bangunan sampai dengan 4 (empat) lantai.
- (2) Ketentuan GSP dan GSB pada persil yang berlokasi di persimpangan dua jalan meliputi:
- a. pada bangunan yang berorientasi 2 (dua) muka, GSB dan GSP ditetapkan mengikuti aturan lebar Rumija di hadapannya.
- b. pada bangunan yang berorientasi 1 (satu) muka dengan lebar Rumija di sampingnya sama dan/atau lebih dari 6m (enam meter), hanya berlaku ketentuan GSBS terhadap jalan yang sesuai orientasi bangunan.
- (3) Ketentuan GSB terhadap jalan yang sejajar dengan sungai atau situ, maka garis sempadan yang digunakan adalah sempadan yang terjauh.
- (4) Ketentuan GSBB dan GSBS terhadap jalan untuk bangunan rumah tinggal, toko, ruko dengan jenisbangunan tunggal dan deret meliputi:
- a. bidang sempadan pada bagian belakang bangunan dapat dimanfaatkan bangunan dengan ketentuan paling banyak setengah lebar kaveling bagian belakang atau seluas paling banyak dua pertiga dari luas bidang GSBB; dan
- b. bidang sempadan pada bagian samping pada rumah tunggal dapat dimanfaatkan bangunan dengan ketentuan hanya pada salah satu sisi samping bagian rumah atau seluas maksimal sama dengan luas satu sisi bidang GSBS.
- (5) Ketentuan GSB pada jalan yang sejajar jalan tol, mengikuti dengan ketentuan GSB sesuai lebar Rumija jalan yang sejajar dengan jalan tol.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai GSP, GSB, GSBS, dan GSBB terhadap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5)diaturdalamPeraturan Walikota.
14. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 5 (lima) Pasal, yakni Pasal 24A sampai dengan Pasal 24E,sehingga berbunyi sebagai berikut:
- ( 1 ) GSB terhadap sungai di dalam kawasan perkotaan terdiri atas:
- a. GSB terhadap sungai bertanggul; dan
- b. GSB sungai tidak bertanggul.
- (2) GSB pada anak sungai dan saluran pembuang di dalam kawasan perkotaan ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai GSB terhadap sungai di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
- ( 1 ) GSB terhadap rel kereta api diatur dengan mempertimbangkan posisi rel kereta api yaitu:
- a. pada permukaan tanah;
- b. di atas permukaan tanah;
- c. di bawah permukaan tanah;
- d. di jembatan yang melintas sungai dengan bentang lebih dari 10m (sepuluh meter); dan
- e. di belokan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan GSB terhadap rel kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturdalam Peraturan Walikota.
- ( 1 ) GSB terhadap jaringan listrik tegangan tinggi terbagi menurut besaran tegangan yaitu:
- a. SUTT 66KV (Saluran Udara TeganganTinggi Enam Puluh Enam Kilo Volt);
- b. SUTT 150KV (Saluran Udara TeganganTinggi Seratus Lima Puluh Kilo Volt);
- c. SUTET S00KV (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi Lima Ratus Kilo Volt) Sirkit Tunggal;
- d. SUTET S00KV (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi Lima Ratus Kilo Volt) Sirkit Ganda;dan
- e. Gardu induk.
- (2) Sepanjang jaringan listrik hanya dapat digunakan untuk taman, jalan, areal parkir, bangunan gardu listrik dan bangunan lainnya yang sesuai dengan rencana tata ruang dan tidak membahayakan
- ( 1 ) Ketentuan GSB pada kawasan pusat bisnis sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (7) huruf a ditetapkan bersama antara Pemerintah Daerah dan Pengembang.
- (2) Ketentuan GSB pada kawasan tertentu hanya diberlakukan untuk bangunan kurang dari 5 (lima) lantai.
- (3) GSB pada kawasan dengan keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (7) huruf b dapat ditetapkan Pemerintah Daerah karena memiliki kondisi tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai GSB pada pusat bisnis kota dan kawasan tertentu sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.
Pada kawasan khusus sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (3) huruf e terdapat bangunan dengan fungsi utama yang memerlukan tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional dan/ atau yang mempunyai tingkat risiko bahaya yang tinggi, diatur lokasi Bangunan Gedung terletak di luar lingkungan perumahan atau jarak bebas paling sedikit 50m (lima puluh meter) dari jalan umum, jalan kereta api, dan bangunan gedung lain di sekitarnya.
15. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:
- ( 1 ) Setiap bangunan gedung untuk kepentingan umum harus menyediakan fasilitas/sarana ibadah berupa musholla.
- (2) Dalam penyediaan sarana ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Lokasi penempatan pada daerah yang mudah dilihat masyarakat pengguna dan tidak diperbolehkan berada pada lantai besmen, serta pada daerah utama dilengkapi informasi lokasi penempatan sarana ibadah tersebut.
- b. Memenuhi kaidah yang disyaratkan sebagai tempat ibadah, (bersih/suci, ada pemisahan antara pria dan wanita dan se bagainya); dan
- c. Memenuhi syarat teknis baik dari segi sirkulasi udara, penghawaan pencahayaan yang berlaku serta luasan yang memadai.
16. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:
Pasal27
- ( 1 ) Persyaratan penampilan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disesuaikan dengan arsitektur yang bercirikan khas daerah.
- (2) Penampilan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
Persyaratan tata ruang dalam Bangunan Gedung meliputi:
- a. lantai besmen;
- b. lantai dasar;
- c. lantai atas; dan
- d. rongga atap atau lantai atap.
- ( 1 ) Tata ruang besmen dapat digunakan untuk ruang kegiatan selain hunian dengan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, sirkulasi udara dan penerangan, serta kenyamanan.
- (2) Untuk mencegah banjir ke dalam besmen perlu dibuat penahan dan saluran pembuangan air, serta sistem pompa air.
- (3) Besmen harus dilengkapi dengan sistem proteksi kebakaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata ruang besmen sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dalam Peraturan W alikota.
- ( 1 ) Pada lantai dasar harus disediakan pintu keluar darurat yang langsung ke ruang luar Bangunan Gedung.
- (2) Lantai dasar Bangunan Gedung selain fungsi rumah tinggal harus menyediakan:
- a. pintu keluar darurat dari tangga eksit ke pintu keluar tangga yang melalui lobi;
- b. ruang kontrol kebakaran (pusat pengendali kebakaran); dan
- c. aksesibilitas dan fasilitas untuk penyandang cacat, orang lanjut usia, dan ibu menyusui.
- (3) Aksesibilitas dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain berupa:
- a. kamar mandi;
- b. ram;
- c. jalur pemandu pada lantai sebagai penunjuk arah;
- d. lif harus bisa diakses oleh penyandang cacat dan/ atau lif tangga; dan
- e. ruang laktasi.
- ( 1 ) Setiap lantai bangunan yang berada di atas lantai dasar dinyatakan sebagai lantai atas termasuk mezanin dan rongga atap.
- (2) Lantai mezanin dapat berada diantara lantai dasar dan/ atau lantai atas dengan lantai di atasnya kecuali rongga atap.
- (3) Mezanin harus bersifat terbuka, atau bila berdinding tinggi dinding paling tinggi 1,2m (satu koma dua meter).
- (4) Dalam hal terdapat bukaan jendela pada mezanin, tampak muka bangunan harus berkesan tetap sesuai dengan ketentuan batasan ketinggian bangunan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mezanin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.
- ( 1 ) Ketinggian ruang pada lantai dasar disesuaikan dengan fungsi ruang dan arsitektur Bangunan Gedungnya.
- (2) Ketinggian lantai pada lantai dasar bangunan diatur
- ( 1 ) Ruang utilitas umum di atas atap (penthouse) pada Bangunan Gedung, hanya dapat dibangun apabila digunakan sebagai ruangan untuk melindungi alat-alat, mekanikal, elektrikal, tangki air, cerobong (shaft) dan fungsi lain sebagai ruang pelengkap bangunan.
l
•
- (2) Pada bagian atap Bangunan Gedung diperkenankan untuk menyediakan landasan helikopter (helipad) sesuai keperluan.
- (3) Perencanaan dan pemanfaatan landasan helikopter (helipad) harus mendapat persetujuan dari SKPD yang membidangi bangunan
- ( 1 ) Persyaratan keseimbangan, keserasian dan keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 harus mempertimbangkan terciptanya ruang luar dan ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya yang diwujudkan dalam pemenuhan persyaratan daerah resapan, akses penyelamatan, sirkulasi kendaraan dan manusia serta terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana luar Bangunan Gedung.
- (2) Persyaratan keseimbangan, keserasian dan keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:
- a. persyaratan ruang terbuka hijau pekarangan;
- b. persyaratan ruang sempadan Bangunan Gedung;
- c. persyaratan tapak besmen terhadap lingkungan;
- d. ketinggian pekarangan dan lantai dasar bangunan;
- e. daerah hijau pada bangunan;
- f. tata tanaman;
- g. sirkulasi dan fasilitas parkir;
- h. pertandaan( signage);
- i. pencahayaan ruangluar bangunan gedung; dan
- j. Persyaratan Bangunan Gedung Hijau.
19. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 33 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (la) dan ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:
- ( 1 ) Persyaratan tapak besmen terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c berupa kebutuhan besmen dan besaran KTB ditetapkan
- ( 1 ) Daerah hijau pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e dapatberupa taman atap dan/ atau taman pada sisi Bangunan Gedung.
- (2) Ketentuan teknis daerah hijau pada bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Ketentuan Pasal 36 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:
- ( 1 ) Setiap bangunan bukan rumah tinggal wajib menyediakan fasilitas parkir kendaraan yang proporsional dengan jumlah luas lantai bangunan sesuai standar teknis yang ditetapkan.
- (2) Sirkulasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) huruf g haru ssaling mendukung antara sirkulasi eksternal dan sirkulasi internal Bangunan Gedung serta antara individu pemakai bangunan dengan sarana transportasinya.
- (3) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf g tidak boleh mengurangi daerah hijau yang telah ditetapkan dan harus berorientasi pada pejalan kaki, memudahkan aksesibilitas dan tidak terganggu oleh sirkulasi kendaraan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sirkulasi dan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan W alikota.
22. Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 38A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- ( 1 ) Setiap pendirian Bangunan Gedung baru dengan ketinggian lebih dari 4 (empat) lantai wajib memenuhi persyaratan Bangunan Gedung Hijau.
- (2) Terhadap daerah perencanaan yang terdiri dari Bangunan Gedung dengan fungsi yang berbeda maka perencanaan teknis Bangunan Gedung Hijauharus mengacu pada fungsi dari setiap Bangunan Gedung.
- (3) Ketentuan teknis mengenai Bangunan Gedung Hijau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Ketentuan Pasal 44 ayat ( 1) diubah, ayat (2) diubah,Di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), ayat (4) diubah, ayat (6) diubah, ayat (8) diubah ayat (9) diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:
- ( 1 ) Persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya kebakaran meliputi:
- a. sistem proteksiaktif;
- b. sistem proteksipasif;
- c. persyaratan jalan ke luar dan aksesibilitas untuk pemadaman kebakaran;
- d. persyaratan pencahayaan darurat;
- e. tanda arah keluar dan sistem peringatan bahaya;
- f. persyaratan komunikasi dalam Bangunan Gedung;
- g. persyaratan instalasi bahan bakar gas; dan
- h. manajemen penanggulangan kebakaran.
- (2) Setiap Bangunan Gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan sistem proteksi aktif yang meliputi:
- a. sistem pemadam kebakaran;
- b. sistem diteksi dan alarm kebakaran;
- c. sistem pengendali asap kebakaran; dan
- d. pusat pengendali kebakaran.
- (3) Setiap Bangunan Gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan Sistem Proteksi Pasif dengan mengikuti standar nasional tatacara perencanaan Sistem Proteksi Pasif untuk pencegahan bahaya kebakaran pada Bangunan Gedung, dan tata cara perencanaan dan pemasangan sarana jalan keluar untuk penyelamatan terhadap bahaya kebakaran pada Bangunan Gedung.
2. (3a)Setiap Bangunan Gedung bertingkat untuk fungsi hunian dan non­ hunian harus memiliki tempat berlindung sementara untuk kondisi darurat di dalam bangunan.
- (4) Persyaratan jalan keluar dan aksesibilitas untuk pemadaman kebakaran meliputi:
- a. perencanaan akses bangunan dan lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran; dan
- b. perencanaan dan pemasangan jalan keluar untuk penyelamatan sesuai dengan standar nasional tata cara perencanaan bangunan dan lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan rumah dan gedung dan standar nasional tata cara perencanaan sistem proteksi pasif untuk pencegahan bahaya kebakaran pada Bangunan Gedung.
- (5) Persyaratan pencahayaan darurat, tanda arah keluar dan sistem peringatan bahaya dimaksudkan untuk memberikan arahanbagi pengguna gedung dalam keadaaan darurat untuk menyelamatkan diri sesuai dengan standar nasional tata cara perancangan pencahayaan darurat, tanda arah dan sistem peringatan bahaya pada Bangunan Gedung.
- (6) Persyaratan komunikasi dalam Bangunan Gedung sebagai penyediaan sistem komunikasi untuk keperluan internal maupun untuk hubungan keluar pada saat terjadi kebakaran atau kondisi lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Persyaratan instalasi bahan bakar gas meliputi jenis bahan bakar gas dan instalasi gas yang dipergunakan baik dalam jaringan gas kota maupun gas tabung mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (8) Setiap Bangunan Gedung dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai dan/atau jumlah penghuni tertentu harus mempunyai unit manajemen Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat berlindung sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) diatur dalam Peraturan Walikota.
24. Pasal 52 ayat (5) dihapus sehingga Pasal 52 berbunyi:
- ( 1 ) Sistem air hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan ketinggian permukaan air tanah, permeabilitas tanah dan ketersediaan jaringan drainase lingkungan/kota.
- (2) Setiap bangunan gedung dan pekarangannya harus dilengkapi dengan sistem penyaluran air hujan baik dengan sistem peresapan air ke dalam tanah pekarangan dan/ atau dialirkan ke dalam sumur resapan sebelum dialirkan ke jaringan drainase lingkungan.
- (3) Sistem penyaluran air hujan harus dipelihara untuk mencegah terjadinya endapan dan penyumbatan pada saluran.
- (4) Persyaratan penyaluran air hujan harus mengikuti ketentuan standar nasional Sistem plambing 2000, standar nasional Tata cara perencanaan sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan, standar nasional Spesifikasi sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan, dan standar tentang tata cara perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan sistem penyaluran air hujan pada bangunan gedung atau standar baku dan/ atau pedoman terkait.
- (5) Dihapus.
25. Diantara ayat (1) dan ayat 2 (dua) Pasal 61 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat {la), dan ditambah 2 (dua)ayat, yakni ayat (7), dan ayat (8) sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:
- ( 1 ) Kemudahan hubungan ke, dari dan di dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman dan nyaman termasuk penyandang cacat dan lanjut usia.
- (la) Persyaratan teknis fasilitas dan prasarana aksesibilitas pada Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pintu;
- b. ram;
- c. tangga;
- d. lif;
- e. lif tangga;
- f. toilet;
- g. jalur pemandu; dan
- h. tempat parkir.
- (2) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) harus mempertimbangkan tersedianya hubungan horizontal dan vertikal antar ruang dalam Bangunan Gedung, akses evakuasi termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia.
- (3) Bangunan Gedung umum yang fungsinya untuk kepentingan publik, harus menyediakan fasilitas dan kelengkapan sarana hubungan vertikal bagi semua orang termasuk manusia berkebutuhan khusus.
- (4) Setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan kemudahan hubungan horizontal berupa tersedianya pintu dan/atau koridor yang memadai dalam jumlah, ukuran dan jenis pintu, arah bukaan pintu yang dipertimbangkan
- ( 1 ) Setiap bangunan bertingkat harus menyediakan sarana hubungan vertikal antar lantai yang memadai untuk terselenggaranya fungsi bangunan gedung berupa tangga, ram, lif, tangga berjalan atau lantai berjalan.
- (2) Jumlah, ukuran dan konstruksi sarana hubungan vertikal harus
- ( 1 ) Setiap bangunan harus menyediakan jaringan instalasi bahan bakar gas.
- (2) Jenis, jumlah,ukuran dan konstruksi jaringan instalasi bahan bakar gas harus berdasarkan fungsi Bangunan Gedung, luas bangunan dan jumlah pengguna ruang serta keselamatan pengguna Bangunan Gedung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaringan instalasi bahan bakar gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
28. Ketentuan Pasal 78 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6) sehingga Pasal 78 berbunyi:
Pasa178
- ( 1 ) Perencanaan teknis Bangunan Gedung dirancang oleh penyedia jasa perencanaan Bangunan Gedung yang mempunyai sertifikasi kompetensi dibidangnya sesuai dengan klasifikasinya dan menguasai ketentuan mengenai penyelenggaraan Bangunan Gedung di Daerah.
- (2) Penyedia jasa perencanaan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. perencana arsitektur;
- b. perencana stuktur;
- c. perencana mekanikal;
- d. perencana elektrikal;
- e. perencana pemipaan (plumber);
- f. perencana proteksi kebakaran; dan
- g. perencana tata lingkungan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menetapkan jenis BangunanGedung yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada
- ayat (1) yang diatur dalam Peraturan Walikota.
- (4) Lingkup layanan jasa perencanaan teknis Bangunan Gedung meliputi:
- a. penyusunan konsep perencanaan;
- b. prarencana;
- c. pengembangan rencana;
- d. rencana detail;
- e. pembuatan dokumen pelaksanaan konstruksi;
- f. pemberian
PENJELASAN
Pembukaan
dan evaluasi pengadaan jasa pelaksanaan;
- g. pengawasan berkala pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung; dan
- h. penyusunan petunjuk pemanfaatan Bangunan Gedung.
- (5) Perencanaan teknis Bangunan Gedung harus disusun dalam suatu dokumen rencana teknis Bangunan Gedung.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi dan penguasaan ketentuan penyelenggaraan Bangunan Gedung di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diatur dalam Peraturan Walikota.
29. Ketentuan
PENJELASAN
Pasal 88
- ( 1 ) Penerbitan SLF Bangunan Gedung dilakukan