PERATURAN BUPATI BANTUL Nomor 70 Tahun 2013 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL (berlaku 12 December 2013)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BANTUL
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 70 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL,
- a. bahwa dalam rangka pengamanan, pemanfaatan dan optimalisasi pengelolaan barang milik daerah, khususnya barang persediaan perlu diatur pedoman pengelolaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
-
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Menetapkan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Nomor 55);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi dan Verifikasi Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 26);
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN DILINGKUNGAN
: PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
6. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna Barang Milik Daerah.
8. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD tertentu selaku kuasa pengguna barang.
9. Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
10. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna adalah Kepala unit kerja atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.
11. 11.
12. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
12. Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja.
13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada SKPD.
14. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah.
15. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, terdiri dari Barang Pakai Habis dan Barang Tidak Pakai Habis.
17. Barang Pakai Habis adalah barang yang merupakan bagian dari kekayaan daerah yang menurut sifatnya dipakai habis untuk keperluan dinas dan/atau jangka waktu pemakaiannya kurang dari satu tahun.
18. Barang Tidak Pakai Habis adalah barang yang merupakan bagian dari kekayaan daerah yang menurut sifatnya dipakai tidak habis, berupa barang dalam proses produksi, yang akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
19. Gudang/tempat penyimpanan adalah suatu ruangan atau tempat penyimpanan baik yang tertutup maupun yang terbuka yang dipakai untuk tempat penyimpanan barang persediaan dan tempat tersebut tidak untuk umum.
20. Inventarisasi Barang Persediaan adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, penghitungan dan penilaian barang persediaan dalam gudang/tempat penyimpanan pada saat tertentu.
21. Penilaian Barang Persediaan adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu obyek penilaian pada saat tertentu dalam rangka pengelolaan Barang Persediaan.
22. Penyimpan Barang Persediaan milik daerah adalah Pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang persediaan milik daerah;
23. Laporan Barang Persediaan Semesteran adalah laporan yang memuat jumlah, nilai dan kondisi barang persediaan dalam jangka waktu enam bulan.
24. Berita Acara Pemeriksaan Barang adalah dokumen yang berisi pernyataan pemeriksaan barang antara pihak yang menyerahkan dengan Panitia Pemeriksa Barang.
25. Berita Acara Serah Terima Barang adalah dokumen yang berisi pernyataan serah terima barang antara pihak yang menyerahkan dengan Penyimpan barang persediaan setelah barang tersebut diperiksa oleh pejabat penerima atau panitia pemeriksa barang.
26. Panitia Pemeriksa Barang adalah panitia yang bertugas menguji, meneliti dan mencocokkan barang yang diserahkan oleh pihak yang menyerahkan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam SPK (Surat Perintah Kerja) dan/atau Kontrak dan/atau dokumen sumber perolehan lainnya serta membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Maksud disusunnya pedoman pengelolaan barang persediaan adalah untuk memberikan petunjuk kepada SKPD dalam pelaksanaan penatausahaan barang persediaan SKPD.
- (2) Tujuan disusunnya pedoman pengelolaan barang persediaan agar terwujud laporan keuangan yang akuntabel dalam pelaksanaan penatausahaan barang persediaan SKPD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah penatausahaan barang persediaan pada SKPD, unit kerja dan/atau UPT.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Barang persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi persediaan barang pakai habis dan persediaan barang tidak pakai habis.
PERSEDIAAN
BAB II - PERSEDIAAN
Pasal 5
- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan barang persediaan berupa aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintahan, dan barang-barang untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset berwujud yang dikelompokkan dalam :
- a. barang atau perlengkapan ( supplies ) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- b. bahan atau perlengkapan ( supplies ) yang digunakan dalam proses produksi;
- c. barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- d. barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
- (3) Barang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Alat Tulis Kantor :
1. Kertas HVS;
2. Tinta;
3. Barang cetakan;
4. Dan lain-lain yang sejenis.
- b. Alat listrik :
1. Lampu Bolam;
2. Kabel;
3. Lampu TL;
4. Dan lain-lain yang sejenis.
- c. bahan/ Material:
1. Aspal;
2. Suku cadang UPT;
3. Suku cadang motor wols;
4. Dan lain-lain yang sejenis.
- d. Obat-obatan :
1. Perban;
2. Macam-macam obat;
3. Kapas kasa;
4. Dan lain-lain yang sejenis.
- e. Benda Pos dan Surat berharga :
1. Meterai;
2. Kupon BBM;
3. Karcis retribusi;
4. Dan lain-lain yang sejenis.
- f. Lain-lain Persediaan :
1. Alat dan bahan kebersihan;
2. Bibit Tanaman/ternak/ikan yang akan diserahkan pada masyarakat atau dijual;
3. Barang pecah belah;
4. Dan lain-lain yang sejenis.
- (4) Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus diketahui oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan Penyimpan barang persediaan.
BAB II - PERSEDIAAN
Pasal 6
Pengelolaan barang persediaan milik daerah dilaksanakan terpisah dari pengelolaan Barang Inventaris.
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN
BAB III - PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 7
- (1) Perencanaan kebutuhan barang persediaan disusun dalam rencana kerja dan anggaran SKPD setelah ## BAB IV
PENATAUSAHAAN BARANG PERSEDIAAN
BAB III - PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 8
Penatausahaan persediaan merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan barang persediaan milik Pemerintah Daerah.
BAB III - PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 9
- (1) Pengelolaan barang persediaan milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah.
- (2) Pada akhir periode pelaporan, barang persediaan dicatat ## BAB V
PEJABAT PENGELOLA BARANG PERSEDIAAN
BAB III - PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 10
- (1) Bupati selaku pemegang kekuasaan barang milik daerah berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang persediaan milik daerah.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh :
- a. Sekretaris Daerah selaku pengelola;
- b. Kepala DPPKAD sebagai pembantu pengelola;
- c. Kepala SKPD selaku pengguna;
- d. Kepala Unit Kerja yang ditunjuk selaku kuasa pengguna;dan
- e. Penyimpan barang persediaan
- (3) Sekretaris Daerah selaku pengelola barang, berwenang dan bertanggungjawab :
- a. menetapkan pejabat yang menyimpan dan mengurus barang persediaan;
- b. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang persediaan;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang persediaan;dan
- d. memberikan persetujuan penghapusan barang persediaan yang hilang, rusak atau tidak dapat digunakan.
- (4) Kepala DPPKAD selaku pembantu pengelola barang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraaan pengelolaan barang persediaan yang ada pada masing-masing SKPD/Unit Kerja.
- (5) Kepala SKPD selaku pengguna barang dan Kepala Unit Kerja selaku kuasa pengguna barang bertugas dan bertanggungjawab :
- a. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang persediaan yang berada dalam penguasaannya;
- b. menggunakan barang persediaan yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
- c. mengamankan dan memelihara barang persediaan yang berada dalam penguasaannya;
- d. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang persediaan yang ada dalam penguasaannya;
- e. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Persediaan Semesteran kepada pengelola barang;dan
- f. melaksanakan penghapusan barang persediaan yang hilang, rusak atau tidak dapat digunakan lagi atas persetujuan Pengelola.
- (6) Penyimpan barang bertugas dan bertanggungjawab :
- a. menerima, menyimpan dan menyalurkan barang persediaan;
- b. mencatat barang persediaan yang diterima kedalam kartu / buku barang persediaan;
- c. mencatat secara tertib dan teratur penerimaan barang, pengeluaran barang dan keadaan (jumlah dan kualitas) barang persediaan ke dalam kartu / buku barang persediaan menurut jenisnya;
- d. membuat laporan dan menghimpun seluruh tanda bukti penerimaan, pengeluaran dan penyaluran barang persediaan secara tertib dan teratur;
- e. membuat laporan setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya mengenai barang persediaan bab lain;
- g. melakukan perhitungan barang ( stock opname ) setiap 6 (enam) bulan sekali;dan
- h. menyiapkan usulan penghapusan barang persediaan yang hilang, rusak atau yang tidak dapat dipergunakan lagi.
BAB III - PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 11
Penyimpan barang persediaan ditunjuk oleh Sekretaris Daerah selaku pengelola barang atas usul Kepala SKPD atau Kepala Unit kerja yang bersangkutan dengan syarat :
- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Paling rendah berpangkat Pengatur Muda Tk. I, golongan II/b;
- c. diutamakan yang mempunyai pengalaman dalam penyimpanan barang;dan
- d. diutamakan yang telah mengikuti kursus pengelolaan barang milik daerah.
BAB III - PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 12
Kepala SKPD dan Kepala Unit Kerja dapat menunjuk pembantu Penyimpan barang persediaan di bidang/bagian yang bertugas membantu pengelolaan dan penyimpanan barang persediaan di masing-masing bidang/bagian.
INVENTARISASI
BAB VIII - INVENTARISASI
Pasal 13
- (1) Inventarisasi Barang Persediaan wajib dilaksanakan oleh Kepala SKPD selaku pengguna dan Kepala Unit Kerja selaku kuasa pengguna pada akhir bulan, semesteran dan tahunan untuk mengetahui jumlah, nilai dan kondisi barang persediaan serta untuk mempermudah pembukuan barang persediaan.
- (2) Hasil Inventarisasi Barang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan rekonsiliasi dengan pembuat neraca di SKPD yang bersangkutan setiap akhir bulan.
BAB VIII - INVENTARISASI
Pasal 14
- (1) Dokumen/format yang digunakan untuk penerimaan, penyimpanan, penyaluran dan inventarisasi barang persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berupa :
- a. Berita Acara Pemeriksaan Barang;
- b. Berita Acara Penerimaan Barang;
- c. Daftar Pengadaan Barang;
- d. Buku Penerimaan Barang;
- e. Kartu Barang;
- f. Buku Barang ;
- g. Daftar Hasil Perhitungan Fisik atas Persediaan;
- h. Surat Perintah Pengeluaran/Penyaluran Barang;
- i. Bukti Pengambilan Barang dari Gudang;
- j. Buku Pengeluaran Barang;
- k. Kartu Persediaan Barang;
- l. Laporan Bulanan Mutasi Barang Persediaan; dan
- m. Laporan Semesteran/Tahunan Mutasi Barang Persediaan.
- (2) Penggunaan dokumen/format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Berita Acara Pemeriksaan Barang digunakan untuk bukti telah dilaksanakan pemeriksaan barang persediaan;
- b. Berita Acara Penerimaan Barang digunakan untuk bukti penerimaan barang persediaan;
- c. Daftar Pengadaan Barang digunakan untuk mencatat pengadang barang persediaan;
- d. Buku Penerimaan Barang digunakan untuk mencatat penerimaan barang persediaan;
- e. Kartu Barang digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran per jenis barang persediaan;
- f. Buku Barang digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran semua jenis barang persediaan;
- g. Daftar Hasil Perhitungan Fisik Barang digunakan untuk mencatat hasil Perhitungan fisik barang persediaan setiap akhir semester (stock Opname)
- h. Surat Perintah Pengeluaran/Penyaluran Barang digunakan untuk memerintahkan pengeluaran/penyaluran barang persediaan oleh Pengguna/Kuasa pengguna barang kepada Penyimpan Barang;
- i. Bukti pengambilan barang dari gudang digunakan untuk bukti barang persediaan yang telah dikeluarkan dari gudang;
- j. Buku Pengeluaran Barang digunakan untuk mencatat pengeluaran barang persediaan;
- k. Kartu Persediaan Barang digunakan untuk mencatat daftar sisa barang persediaan;
- l. Laporan Bulanan Mutasi Barang Persediaan digunakan untuk mencatat mutasi barang persediaan dan dilaporkan kepada Pengguna; dan
- m. Laporan Semesteran/Tahunan Mutasi Barang Persediaan digunakan oleh pengguna untuk melaporkan mutasi barang persediaan Semesteran/Tahunan kepada Pengelola.
PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN
BAB IX - PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN
Pasal 15
- (1) Setiap barang persediaan hasil pengadaan maupun penerimaan lainnya yang sah yang akan diserahkan kepada petugas Penyimpan barang wajib dilakukan pemeriksaan dari segi jumlah, mutu, spesifikasi, dan kondisi barang oleh petugas Penyimpan barang atau Panitia Pemeriksa Barang Persediaan.
- (2) Pemeriksaan barang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas persyaratan yang tercantum dalam Surat Pengantar Barang (SPB) dan/atau SPK (Surat Perintah Kerja) dan/atau Kontrak dan/atau dokumen sumber perolehan yang sah lainnya.
- (3) Dalam hal penerimaan barang dengan nilai di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pemeriksaan barang dilakukan oleh Pejabat Penerima/Pemeriksa dan/atau Panitia Pemeriksa/Penerima Barang dengan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan Berita Acara Penerimaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal penerimaan barang persediaan sampai dengan nilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), pemeriksaan barang persediaan dilakukan Penyimpan barang berdasarkan dokumen pengadaan (kwitansi pembelian).
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Apabila barang yang diperiksa tidak sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Surat Pengantar Barang dan/atau SPK (Surat Perintah Kerja) dan/atau Kontrak dan/atau dokumen sumber perolehan yang sah lainnya, maka petugas Penyimpan barang atau Panitia Pemeriksa Barang menolak barang yang bersangkutan.

## Pasal 16

- (1) Pengadaan dan Penerimaan Barang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dicatat dalam format : a. daftar Pengadaan Barang;

- b. buku penerimaan barang;
- c. kartu barang; dan
- d. buku barang.
- (2) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 17

- (1) Setiap barang persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) harus disimpan di gudang/tempat penyimpanan oleh Penyimpan barang.
- (2) Gudang/tempat untuk menyimpan barang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terkunci, terlindung dari pengaruh hujan, sinar matahari, banjir, kebakaran, dan terhindar dari bahaya lainnya.
- (3) Dalam hal barang persediaan karena sifat dan volumenya memerlukan penanganan khusus disimpan dalam gudang/tempat penyimpanan khusus.
- (4) Penyimpan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pengamanan dan pemeliharaan barang persediaan secara rutin dengan:
- a. menyimpan, mengatur, merawat dan menjaga keutuhan barang persediaan; b. menyelenggarakan administrasi penyimpanan semua barang persediaan yang ada ;
- c. melakukan stock opname secara berkala agar persediaan dapat memenuhi kebutuhan; dan
- d. membuat laporan berkala atas barang persediaan.
- (5) Stock Opname sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf c dituangkan dalam Daftar Hasil Perhitungan Fisik atas Persediaan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pemeliharaan barang persediaan dapat dilakukan oleh pihak ketiga sesuai sifat, jenis dan keadaan barang maupun keadaan gudang/tempat penyimpanan.

## Pasal 18

- (1) Penyaluran Barang persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) oleh Penyimpan barang dilakukan atas dasar permintaan unit kerja dan Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Pengguna/kuasa pengguna barang dapat memberikan kuasa penandatanganan Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) kepada pejabat dibawahnya.
- (3) Format surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Barang yang dikeluarkan dicatat ke dalam :
- a. bukti Pengeluaran Barang;
- b. buku pengeluaran barang;
- c. kartu barang;
- d. buku barang; dan
- e. kartu persediaan barang.
- (5) Format bukti pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Format Buku pengeluaran barang sebagimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Format Kartu persediaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB X

## PERTANGGUNGJAWABAN

## Pasal 19

- (1) Kuasa Pengguna Barang/Penyimpan Barang melaporkan barang persediaan setiap akhir bulan kepada Pengguna.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengguna Barang menyusun laporan pertanggungjawaban barang persediaan kepada Pengelola Barang Daerah melalui Kepala DPPKAD selaku pembantu pengelola.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa laporan semesteran yang paling lambat dikirimkan tanggal 5 Juli tahun berjalan dan laporan tahunan paling lambat dikirimkan pada tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam format Laporan semesteran/tahunan Mutasi Barang Persediaan.
- (6) Format Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB XI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pasal 20

- (1) Alur pengelolaan barang persediaan dituangkan dengan gambar dalam bentuk flowchart.

- (2) Flowchart sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV, Lampiran XV dan Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) SKPD dan Unit Kerja agar segera membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan Barang Persediaan dengan mengacu Alur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

## BAB XI

## PENILAIAN BARANG PERSEDIAAN

## Pasal 21

- (1) Pengguna/kuasa pengguna harus melakukan penilaian barang persediaan.
- (2) Cara penetapan nilai barang persediaan menggunakan metode FIFO ( First In First Out /masuk pertama keluar pertama), sebagai berikut:
- a. barang yang diperoleh dengan pembelian, meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan, nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh;
- b. barang memproduksi sendiri meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran, nilai yang digunakan adalah biaya standar, biaya standar yang dimaksudkan adalah biaya yang ditetapkan setiap tahun oleh Bupati; dan
- c. barang yang biayanya didasarkan pada dokumen yang menyertainya, nilai yang digunakan adalah Nilai wajar, antara lain :
1. donasi/rampasan;
2. persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan; dan
3. tukar menukar yaitu nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

## BAB XII PENGHAPUSAN BARANG PERSEDIAAN

## Pasal 22

- (1) Barang persediaan yang rusak, hilang dan tidak dapat digunakan lagi dapat dihapus dari daftar barang persediaan.
- (2) Pengguna Barang mengajukan permohonan ijin penghapusan barang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengelola melalui DPPKAD berdasarkan usul Penyimpan barang persediaan/Kuasa Pengguna Barang.
- (3) Permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri Berita Acara Pemeriksaan oleh Panitia Penghapusan yang ditunjuk oleh Pengguna.
- (4) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 23

- (1) Pengelola dapat menolak/mengeluarkan ijin penghapusan barang persediaan.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pengelola
- (3) Pengguna Barang setelah mendapat ijin dari Pengelola melaksanakan penghapusan barang persediaan.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Barang.

## Pasal 24

- (1) Tindak lanjut penghapusan barang persediaan berupa pemusnahan atau pemindahtanganan.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap barang persediaan yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis dan dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan oleh Panitia Penghapusan dengan dilampiri foto dan dokumen lainnya yang terkait apabila ada.
- (3) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 25

- (1) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilakukan terhadap barang persediaan yang masih memiliki nilai ekonomis.
- (2) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penjualan atau hibah.
- (3) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara lelang umum atau lelang terbatas.
- (4) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke Kas Daerah.
- (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan umum, sosial, Agama dan pendidikan.

## BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 26

Pembinaan terhadap tertib administrasi pelaksanaan penatausahaan barang persediaan dilaksanakan oleh DPPKAD .

## Pasal 27

- (1) Pengawasan terhadap penatausahaan barang persediaan dilakukan oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang.

- (2) Pengawasan Fungsional terhadap penatausahaan barang persediaan dilakukan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIV

## PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

## Pasal 28

Dalam hal terjadi kerugian daerah karena kekurangan persediaan yang disebabkan perbuatan melanggar hukum dan/atau tidak melakukan kewajiban pengelolaan persediaan, maka diselesaikan dengan cara Tuntuntan Ganti Rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

## BAB XV KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 57) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 12 DECEMBER 2013

BUPATI BANTUL, TTD

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul pada Tanggal 12 DECEMBER 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, TTD

## RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 NOMOR 70

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANTUL PERATUR BUPATI BANTUL NOMOR 70 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN TENT G PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN BARANG PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

## BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG/JASA

Pada hari ini ...Tanggal...Bulan.....Tahun...

bertempat di....berdasarkan Keputusan

Bupati/Kepala ....Nomor.....Tanggal...Bulan....

Nama

: ________________Jabatan

Ketua

Nama

: ________________ Jabatan

Sekreatris

Nama

: ________________Jabatan

Anggota

Nama

: ________________Jabatan

Anggota

Nama

: ________________Jabatan

Anggota

Masing-masing karena jabatannya, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya telah melaksanakan pemeriksaan terhadap penyerahan

barang/jasa.....yang dipesan dari :

Nama Perusahaan : ________________

Alamat Perusahaan: ________________

Sebagai realisasi Surat Pesanan /SPK/Kontrak No...

Tanggal.....Tahun....., dengan jumlah/jenis barang:

1.

.....

2.

.....

3.

.....

- 4.

dst ....

hasil pemeriksaan menyatakan :

a).Baik

b).Kurang/tidak baik

Yang selanjutnya akan diserahkan oleh penyedia barang / jasa pada penyimpan barang dan /atau pengurus barang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap....(...) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENYEDIA BARANG/JASA

PANITIA PEMERIKSA BARANG/JASA

1. Nama

: ________________

Tanda Tangan (.....)

(....)

2. Nama

: ________________

Tanda Tangan ( .....)

3. Nama

: ________________

Tanda Tangan ( .....)

4. Nama

: ________________

Tanda Tangan (......)

NOMOR : ________________


Catatan:

Apabila barang tidak sesuai spesifikasi /kualitas yang dipesan /kurang/tidak baik dinyatakan dalam Berita Acara tidak baik dan diserahkan kembali ke penyedia barang.

BUPATI BANTUL, TTD

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 70 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

## BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG NOMOR: ________________

Pada hari ini .....Tanggal...Bulan...Tahun ....,kami yang

bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: ________________

Jabatan

: Penyimpan Barang pada SKPD/Unit Kerja ....

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : ________________Tanggal ....

Bulan...Tahun ....., Telah menerima barang yang diserahkan

oleh penyedia barang ...sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang

tanggal.....Bulan .....Tahun....,sebagaimana

daftar terlampir.

Daftar barang yang diterima sebagai berikut :

1. ...

2. .....

3. .....

4. .....

5. dst

Demikian Berita Acara Penerimaan Barang ini dibuat dalam rangkap .....(....) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul,....

Yang menyerahkan, Penyedia Barang

Yang menerima

Penyimpan Barang


(.....)


NIP.: ________________

BUPATI BANTUL, TTD

SRI SURYA WIDATI

KABUPATEN :

SKPD/UNIT KERJA :

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 70 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

## DAFTAR PENGADAAN BARANG PERSEDIAAN

DARI TANGGAL 1 JANUARI S/D 30 JUNI TAHUN ...(SEMESTER I ) DAN DARI TANGGAL 1 JULI S/D 31 DESEMBER TAHUN....( SEMESTER II)

| NO | JENIS/NAMA BARANG YANG DIBELI | SPK/PERJANJIAN | SPK/PERJANJIAN | DPA/SPM/ | DPA/SPM/ | JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH | DIPERGUNAKAN PADA UNIT | KETERANGAN |
|------|---------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| NO | JENIS/NAMA BARANG YANG DIBELI | KONTRAK | KONTRAK | KUITANSI | KUITANSI | BANYAKNYA BARANG | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp) | DIPERGUNAKAN PADA UNIT | KETERANGAN |
| NO | JENIS/NAMA BARANG YANG DIBELI | TANGGAL | NOMOR | TANGGAL | NOMOR | BANYAKNYA BARANG | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp) | DIPERGUNAKAN PADA UNIT | KETERANGAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | ATK | | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | | |
| | Sub Jumlah ATK | | | | | | | | | |
| 2. | Alat Listrik | | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | | |
| | Sub Jumlah Alat Listrik | | | | | | | | | |
| 3. | Material/Bahan | | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | | |
| | Sub Jumlah Material/Bahan | | | | | | | | | |

| NO | JENIS/NAMA BARANG YANG DIBELI | SPK/PERJANJIAN | SPK/PERJANJIAN | DPA/SPM/ | DPA/SPM/ | JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH | DIPERGUNAKAN PADA UNIT | KETERANGAN |
|------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| NO | JENIS/NAMA BARANG YANG DIBELI | KONTRAK | KONTRAK | KUITANSI | KUITANSI | BANYAKNYA BARANG | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp) | DIPERGUNAKAN PADA UNIT | KETERANGAN |
| NO | JENIS/NAMA BARANG YANG DIBELI | TANGGAL | NOMOR | TANGGAL | NOMOR | BANYAKNYA BARANG | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp) | DIPERGUNAKAN PADA UNIT | KETERANGAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4. | Obat-Obatan | | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | | |
| | Sub Jumlah Obat-obatan | | | | | | | | | |
| 5. | Benda Pos dan Surat Berharga | | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | | |
| | Sub Jumlah Benda Pos& Surat berharga | Sub Jumlah Benda Pos& Surat berharga | | | | | | | | |
| 6. | Lain-lain Persediaan | | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | | |
| | Sub Lain-lain Persediaan | | | | | | | | | |
| | | JUMLAH TOTAL | JUMLAH TOTAL | | | | | | | |

Bantul,....

Kepala SKPD/Unit Kerja

( ....)

NIP.

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR HASIL PENGADAAN BARANG PERSEDIAAN

Penyimpan Barang

(...)

NIP.

## DARI TANGGAL 1 JANUARI S/D 30 JUNI ( SEMESTER I ) DAN TANGGAL 1 JULI S/D 31 DESEMBER ( SEMESTER II )

## TAHUN....

- a. Formulir Daftar Hasil Pengadaan Barang dibuat tiap semester oleh Pengguna/Kuasa Pengguna (Kepala SKPD/Unit Kerja ).

Formulir tersebut diisi oleh masing - masing SKPD, yang meliputi data secara keseluruhan atas hasil pengadaan Barang Pakai Habis ( Barang Persediaan ) selama satu tahun anggaran/semester I dan semester II yang dilakukan oleh masing-masing SKPD/Unit Kerja.

- b. Pembantu Pengelola ( DPPKAD ) membuat Rekap Daftar Hasil Pengadaan Barang Persediaan dari seluruh SKPD/Unit Kerja.
- c. Cara pengisian.

Disudut kiri atas diisi :

- a). Nama SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan.
- b). Nama Kabupaten yaitu Kabupaten Bantul.

Lajur 1 : diisi nomor urut pencatatan

Lajur 2 : diisi nama barang yang dibeli dan dikelompokan menurut macam/kelompok/ jenis barang yaitu : kelompok ATK, Alat Listrik, Material/bahan, dan seterusnya.

Lajur 3 &amp; 4 : diisi tanggal dan nomor surat transaksi dan Surat Perintah Kerja (SPK)

Lajur 5 &amp; 6 : diisi tanggal dan nomor surat tanda pembayaran

Lajur 7 : diisi dengan banyaknya barang

Lajur 8 : diisi harga satuan

Lajur 9 : diisi jumlah harga (banyaknya barang dikali harga satuan)

Lajur 10 : diisi nama SKPD/Unit Kerja pengguna.

Lajur 11 : diisi dengan keterangan lain yang diperlukan untuk menjelaskan barang tersebut.

Pada bagian bawah setelah Daftar Hasil Pengadaan Barang dibuat, dibubuhi tanggal pencatatan, kemudian ditandatangani oleh Kepala SKPD/Unit Kerja dan Penyimpan Barang.

Setelah daftar ini diterima oleh Pembantu Pengelola ( DPPKAD ) maka dikompilasi dan dibuat rekapitulasi untuk lampiran perhitungan/realisasi APBD.

BUPATI BANTUL, TTD

SRI SURYA WIDATI

## BUKU PENERIMAAN BARANG PERSEDIAAN

SKPD/Unit Kerja : ________________

Periode Bulan : ________________

Kabuapten : Bantul

| NO | TANGGAL TERIMA | DARI | DOKUMEN FAKTUR | DOKUMEN FAKTUR | | BANYAKNYA | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HAGA (Rp) | BUKTI PENERIMAAN | BUKTI PENERIMAAN | KETERANGAN |
|------|-------------------------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| NO | TANGGAL TERIMA | DARI | NOMOR | TANGGAL | NAMA | BANYAKNYA | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HAGA (Rp) | B.A PENERIMAAN | B.A PENERIMAAN | KETERANGAN |
| NO | TANGGAL TERIMA | DARI | NOMOR | TANGGAL | BARANG | BANYAKNYA | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HAGA (Rp) | NOMOR | TANGGAL | KETERANGAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = ( 7 X 8 ) | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ATK | | | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | | | |
| | Sub Jumlah ATK | | | | | | | | | | |
| 2 | Alat Listrik | | | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | | | |
| | Sub Jumlah Alat Listrik | | | | | | | | | | |
| 3 | Material/Bahan | | | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | | | |

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 70 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

| NO | TANGGAL TERIMA | DARI | DOKUMEN FAKTUR | DOKUMEN FAKTUR | NAMA BARANG | BANYAKNYA | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HAGA (Rp) | BUKTI PENERIMAAN | BUKTI PENERIMAAN | KETERANGAN |
|------|------------------------------------------|--------|------------------|------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| NO | TANGGAL TERIMA | DARI | NOMOR | TANGGAL | NAMA BARANG | BANYAKNYA | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HAGA (Rp) | B.A PENERIMAAN | B.A PENERIMAAN | KETERANGAN |
| NO | TANGGAL TERIMA | DARI | NOMOR | TANGGAL | NAMA BARANG | BANYAKNYA | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HAGA (Rp) | NOMOR | TANGGAL | KETERANGAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = ( 7 X 8 ) | 10 | 11 | 12 |
| | Sub Jumlah Material/Bahan | | | | | | | | | | |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | | | |
| | Sub Jumlah Obat-obatan | | | | | | | | | | |
| 5 | Benda Pos dan Surat Berharga | | | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | | | |
| | Sub Jumlah Benda Pos dan Surat berharga. | | | | | | | | | | |
| 6 | Lain-lain Persediaan | | | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | | | |
| | Sub Lain-lain Persediaan | | | | | | | | | | |
| | JUMLAH TOTAL | | | | | | | | | | |

Bantul,....

Kepala SKPD/Unit Kerja

Penyimpan Barang

( ....)

NIP.

( ........)

NIP.

## PETUNJUK PENGISIAN BUKU PENERIMAAN BARANG

Semua Barang Persediaan yang diterima Penyimpan Barang, harus dicatat dengan tertib dalam Buku Penerimaan Barang.

Setiap akhir bulan, ditutup dan ditandatangani oleh Kepala SKPD/Unit Kerja dan Penyimpan Barang.

Disudut kiri atas diisi :

- a). Nama SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan.
- b). Periode bulan berkenaan penerimaan barang.
- c). Kabupaten Bantul.

Pengisian Buku Penerimaan Barang sebagai berikut :

Lajur 1 : diisi nomor urut pencatatan

Lajur 2 : diisi tanggal terima barang.

Lajur 3 : diisi nama unit/instansi/pejabat/rekanan/toko penyedia barang yang mengirim barang tersebut.

Lajur 4 : diisi nomor faktur pengiriman barang.

Lajur 5 : diisi tanggal faktur pengiriman barang.

Lajur 6 : diisi nama barang.

Lajur 7 : diisi jumlah barang yang diterima.

Lajur 8 : diisi harga satuan barang berdasarkan faktur/kuitansi pembelian, ditambah biaya lain-lain dalam rangka pembelian tersebut ( jika ada ) misalnya : biaya administrasi, honorarium, biaya kirim dan lain-lain. Biaya lain-lain tersebut dibebankan/ditambahkan secara proporsional ke masing-masing barang.

Lajur 9 : diisi jumlah harga barang berdasarkan jumlah satuan barang dikalikan harga satuan barang.

Lajur 10 : diisi nomor Berita Acara Surat Peneriman.

Lajur 11 : diisi tanggal Berita Acara Surat Peneriman.

Lajur 12 : diisi keterangan yang diperlukan.

BUPATI BANTUL, TTD

SRI SURYA WIDATI

SKPD/ UNIT KERJA : ________________

KABUPATEN : BANTUL

NAMA BARANG : ________________

SATUAN : ________________

## KARTU BARANG PERSEDIAAN

NOMOR KARTU : ________________

SPESIFIKASI : ________________

| NO | TANGGAL | MASUK | KELUAR | SISA | KETERANGAN |
|------|-----------|---------|----------|--------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Bantul,....

Kepala SKPD/Unit Kerja

( ....)

NIP.

Penyimpan Barang

( .....)

NIP.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 70 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

## PETUNJUK PENGISIAN KARTU BARANG ( BARANG PAKAI HABIS/BARANG PERSEDIAAN )

Untuk setiap jenis barang harus disediakan Kartu Barang yang disimpan oleh petugas

Gudang/Penyimpan Barang/Pengurus Barang . Dalam Kartu Barang dicatat jumlah setiap jenis barang yang diterima dan jumlah setiap jenis barang yang dikeluarkan, maupun yang sisa/saldo sebagai Barang Persediaan.

Kartu ini diperbarui jika sudah penuh.

Pengisian Kartu Barang tersebut sebagai berikut :

Disudut kiri atas diisi :

- a). Nama SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan.
- b). Kabupaten Bantul.
- c). Nama Barang yang dicatat pada format ini.
- d). Satuan barang yang dicatat pada format ini, misalnya : unit/buah/set, dan lain-lain.

Disudut kanan atas diisi :

- a). Nomor urut Kartu Barang ini.
- b). Spesifikasi jenis barang yang dicatat pada kartu ini.
- Lajur 1 : diisi nomor urut pencatatan .
- Lajur 2 : diisi tanggal penerimaan barang atau tanggal pengeluaran barang.
- Lajur 3 : diisi jumlah barang yang diterima untuk setiap jenis barang
- Lajur 4 : diisi jumlah barang yang keluar untuk setiap jenis barang
- Lajur 5 : diisi jumlah sisa (saldo ) setiap jenis barang sebagai Barang Persediaan.
- Lajur 6 : diisi paraf petugas gudang/Penyimpan Barang/Pengurus Barang untuk setiap kali penerimaan/pengeluaran barang dan keterangan yang diperlukan.

BUPATI BANTUL, TTD

SRI SURYA WIDATI

## BUKU BARANG PERSEDIAAN

SKPD/Unit Kerja : ________________

Kabuapten : Bantul

| | PENERIMAAN | PENERIMAAN | PENERIMAAN | PENERIMAAN | PENERIMAAN | PENERIMAAN | PENERIMAAN | PENERIMAAN | PENGELUARAN | PENGELUARAN | PENGELUARAN | PENGELUARAN | PENGELUARAN |
|----|------------------|---------------------------|---------------|-----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| NO | TANGGAL DITERIMA | JENIS/ NAMA BARANG | MEREK/ UKURAN | TAHUN PEMBUATAN | JUMLAH SATUAN/ | TGL/NO KONTRAK/SP/ SPK/HARGA | BERITA ACARA PEMERIKSAAN | BERITA ACARA PEMERIKSAAN | TANGGAL DIKELUARKAN | DISERAHKAN KEPADA | JUMLAH SATUAN/ BARANG | TGL/NO SURAT | KETERANGAN |
| | | | | | BARANG | SATUAN | TANGGAL | NOMOR | | | | PENYERAHAN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | | ATK | | | | | | | | | | | |
| | | - | | | | | | | | | | | |
| | | Sub Jumlah ATK | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Alat Listrik | | | | | | | | | | | |
| | | - | | | | | | | | | | | |
| | | Sub Jumlah Alat Listrik | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Material/Bahan | | | | | | | | | | | |
| | | - | | | | | | | | | | | |
| | | Sub Jumlah Material/Bahan | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | |
| | | - | | | | | | | | | | | |
| | | Sub Jumlah Obat-obatan | | | | | | | | | | | |

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 70 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

| PENERIMAAN | PENERIMAAN | PENERIMAAN | PENERIMAAN | PENERIMAAN | PENERIMAAN | PENERIMAAN | PENERIMAAN | PENERIMAAN | PENGELUARAN | PENGELUARAN | PENGELUARAN | PENGELUARAN | PENGELUARAN |
|--------------|------------------|------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| NO | TANGGAL DITERIMA | JENIS/ NAMA BARANG | MEREK/ UKURAN | TAHUN PEMBUATAN | JUMLAH SATUAN/ BARANG | TGL/NO KONTRAK/SP/ SPK/HARGA SATUAN | BERITA ACARA PEMERIKSAAN | BERITA ACARA PEMERIKSAAN | TANGGAL DIKELUARKAN | DISERAHKAN KEPADA | JUMLAH SATUAN/ BARANG | TGL/NO SURAT PENYERAHAN | KETERANGAN |
| NO | TANGGAL DITERIMA | JENIS/ NAMA BARANG | MEREK/ UKURAN | TAHUN PEMBUATAN | JUMLAH SATUAN/ BARANG | TGL/NO KONTRAK/SP/ SPK/HARGA SATUAN | TANGGAL | NOMOR | TANGGAL DIKELUARKAN | DISERAHKAN KEPADA | JUMLAH SATUAN/ BARANG | TGL/NO SURAT PENYERAHAN | KETERANGAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5 | | Benda Pos dan Surat Berharga | | | | | | | | | | | |
| | | - | | | | | | | | | | | |
| | | Sub Jumlah Benda Pos dan Surat berharga. | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Lain-lain Persediaan | | | | | | | | | | | |
| | | - | | | | | | | | | | | |
| | | Sub Jumlah Lain-lain Persediaan | | | | | | | | | | | |
| JUMLAH TOTAL | JUMLAH TOTAL | JUMLAH TOTAL | | | | | | | | | | | |

Bantul,....

Kepala SKPD/Unit Kerja

Penyimpan Barang

( ....)

NIP.

( .....)

NIP.

## PETUNJUK PENGISIAN BUKU BARANG PAKAI HABIS

Disudut kiri atas diisi :

a). Nama SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan.

b). Kabupaten Bantul.

Semua barang yang diterima dan dikeluarkan Penyimpan Barang , yang berupa Barang Pakai Habis harus dicatat dengan tertib dalam Buku Barang Pakai Habis. Setiap akhir bulan ditandatangani kepala SKPD/Unit Kerja dan Penyimpan Barang.

Pengisian Buku Barang Pakai Habis sebagai berikut :

Lajur 13 : diisi tanggal dan nomor surat penyerahan barang sebagaimana tertera dalam dokumen Bukti Pengambilan Barang dari Gudang (tempat penyimpanan ) yang formatnya tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

Lajur 1

: diisi nomor urut pencatatan

Lajur 2

: diisi tanggal terima barang

Lajur 3

: diisi nama / jenis barang

Lajur 4

: diisi merk/ukuran barang yang diterima

Lajur 5

: diisi tahun pembuatan

Lajur 6

: diisi jumlah / satuan barang yang diterima

Lajur 7

: diisi tanggal dan nomor Surat Kontrak /SPP/SPK , harga satuan

Lajur 8

: diisi tanggal Berita Acara Pemeriksaan Barang

Lajur 9

: diisi nomor Berita Acara Pemeriksaan

Lajur 10 : diisi tanggal pengeluaran barang

Lajur 11 : diisi nama unit yang menerima / memakai barang tersebut

Lajur 12 : diisi jumlah barang yang dikeluarkan

Lajur 14 : diisi keterangan yang diperlukan

BUPATI BANTUL, TTD

SRI SURYA WIDATI

## DAFTAR HASIL PERHITUNGAN FISIK ATAS BARANG PERSEDIAAN/STOCK OPNAME DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

SKPD

:

PER TANGGAL :

KAB.

:

| | | JUMLAH PERSEDIAAN PERTANGGAL PERHITUNGAN | JUMLAH PERSEDIAAN PERTANGGAL PERHITUNGAN | JUMLAH PERSEDIAAN PERTANGGAL PERHITUNGAN | JUMLAH PERSEDIAAN PERTANGGAL PERHITUNGAN | JUMLAH PERSEDIAAN PERTANGGAL PERHITUNGAN | JUMLAH PERSEDIAAN PERTANGGAL PERHITUNGAN | JUMLAH PERSEDIAAN PERTANGGAL PERHITUNGAN | JUMLAH PERSEDIAAN PERTANGGAL PERHITUNGAN | |
|----|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| NO | NAMA BARANG | MENURUT ADMINISTRASI | MENURUT ADMINISTRASI | MENURUT ADMINISTRASI | MENURUT ADMINISTRASI | MENURUT OPNAME | MENURUT OPNAME | MENURUT OPNAME | MENURUT OPNAME | KETERANGAN |
| | | BARANG | BARANG | HARGA | HARGA | BARANG | BARANG | HARGA | HARGA | |
| | | JUMLAH | SATUAN | SATUAN (Rp) | JUMLAH (Rp) | JUMLAH | SATUAN | SATUAN (Rp) | JUMLAH (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ( 3 X 5 ) | 7 | 8 | 9 | 10 ( 7 X 9 ) | 11 |
| 1. | ATK | | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | | |
| | Sub Jumlah ATK | | | | | | | | | |
| 2. | Alat Listrik | | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | | |
| | Sub Jumlah Alat Listrik | | | | | | | | | |
| 3. | Material/Bahan | | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | | |
| | Sub Jumlah Material/Bahan | | | | | | | | | |

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 70 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

| | | JUMLAH PERSEDIAAN PERTANGGAL PERHITUNGAN | JUMLAH PERSEDIAAN PERTANGGAL PERHITUNGAN | JUMLAH PERSEDIAAN PERTANGGAL PERHITUNGAN | JUMLAH PERSEDIAAN PERTANGGAL PERHITUNGAN | JUMLAH PERSEDIAAN PERTANGGAL PERHITUNGAN | JUMLAH PERSEDIAAN PERTANGGAL PERHITUNGAN | JUMLAH PERSEDIAAN PERTANGGAL PERHITUNGAN | JUMLAH PERSEDIAAN PERTANGGAL PERHITUNGAN | |
|----|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| NO | NAMA | MENURUT ADMINISTRASI | MENURUT ADMINISTRASI | MENURUT ADMINISTRASI | MENURUT ADMINISTRASI | MENURUT OPNAME | MENURUT OPNAME | MENURUT OPNAME | MENURUT OPNAME | KETERANGAN |
| | BARANG | BARANG | BARANG | HARGA | HARGA | BARANG | BARANG | HARGA | HARGA | |
| | | JUMLAH | SATUAN | SATUAN (Rp) | JUMLAH (Rp) | JUMLAH | SATUAN | SATUAN (Rp) | JUMLAH (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ( 3 X 5 ) | 7 | 8 | 9 | 10 ( 7 X 9 ) | 11 |
| 4. | Obat-Obatan | | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | | |
| | Sub Jumlah Obat-obatan | | | | | | | | | |
| 5. | Benda Pos dan Surat Berharga | | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | | |
| | Sub Jumlah Benda Pos& Surat berharga | | | | | | | | | |
| 6. | Lain-lain Persediaan | | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | | |
| | Sub Lain-lain Persediaan | | | | | | | | | |
| | JUMLAH TOTAL | | | | | | | | | |

Bantul,....

Kepala SKPD/Unit Kerja

( ....)

NIP.

Penyimpan Barang/Pengurus Barang

( .....)

NIP.

## PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR HASIL PERHITUNGAN FISIK ATAS BARANG PERSEDIAAN /STOCK OPNAME

Saldo Barang Persediaan wajib dilakukan perhitungan fisik/Stock Opname pada akhir semester I dan akhir semester II/tahunan.

Pengisian Daftar Hasil Perhitungan Fisik atas Barang Persediaan sebagai berikut :

## Disudut kiri atas :

- a). Nama SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan.
- b). Tanggal berkenaan pada periode perhitungan/Stock Opname, yaitu semester I (Tanggal 30 Juni ) atau semester II/tahunan (Tanggal 31 Desember ).
- c). Kabupaten Bantul.

- Lajur 1

:

diisi nomor urut pencatatan

- Lajur 2

:

diisi nama/jenis barang

- Lajur 3

:

- diisi jumlah barang yang ada pada tanggal perhitungan per unit menurut administrasi pencatatan

- Lajur 4 :

diisi satuan barang (un