PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 24 Tahun 2016 tentang PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH DARI BUPATI KEPADA CAMAT (berlaku 27 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat:
:
BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA
PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN NOMOR 24 TAHUN 2016
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH DARI BUPATI KEPADA CAMAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MA H A ESA
BUPATI HALMAHERA SELATA N,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 225 ayat (1) dan Pasal 226 ayat (1), (2) dan (3) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu adanya rincian pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat;
- b. bahwa sehubungan dengan Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintah Daerah Oleh Bupati Kepada Camat, sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi perkembangan pelayanan lingkup pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan, maka ketentuan dimaksud perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Daerah Dari Bupati Kepada Camat ;
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4826);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 82, Tamabahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pembentukan 55 Desa pada 7 Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan(Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2007 Nomor 55);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemekaran 21 Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan Selatan(Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2007 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Nomor 2);
12. eraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH DARI BUPATI KEPADA CAMAT
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten
9. Pelimpahan Urusan Pemerintahan adalah pendegelasian atau penyerahan urusan dari Bupati kepada Camat untuk memberikan rekemondasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, penyelengaraan, pengawasan, penetapan serta pengumpulan data dan informasi, serta kewenangan lain yang dilimpahkan dalam rangka penyelengaaraan pemerintahan.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG
Pasal 2
- 1) Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat
- 3) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG
Pasal 3
Camat menyelenggarakan tugas pemerintahan meliputi :
- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- g. membina dan mengawasi kegiatan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan ;
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG
Pasal 4
Tugas Camat dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, meliputi :
- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman Pancasila, pelaksanaan Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa ;
- d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan pemasalahan yang timbul dengan
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG
Pasal 5
Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya peyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi :
- a. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati
3. b.melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG
Pasal 6
Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi :
- a.melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundangundangan;
- c.melaporkah pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.
- b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG
Pasal 7
Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi:
- b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG
Pasal 8
Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi:
- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG
Pasal 9
Tugas Camat dalam membina dan mengawasi kegiatan desa dan/atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, meliputi:
- b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
- e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
- f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG
Pasal 10
- 1) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Camat melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- 3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, penyelenggaraan, pengawasan, penetapan serta pengumpulan data dan informasi, dan Kewenangan lain yang dilimpahkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
- 2) Pelimpahan Sebagian urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.
- 4) Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- 5) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat yang dilakukan didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG
Pasal 11
- 1) Sebagian urusan wajib yang dilimpahkan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) meliputi bidang-bidang :
- a. bidang pendidikan;
- c. bidang lingkungan hidup;
- b. bidang kesehatan;
- d. bidang pekerjaan umum;
- f. bidang perencanaan pembangunan;
- e. bidang penataan ruang;
- g. bidang perumahan;
- i. bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- h. bidang kepemudaan dan olahraga;
- j. bidang kependudukan dan catatan sipil;
- l. bidang ketahanan pangan;
- k. bidang ketenagakerjaan;
- m. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- o. bidang perhubungan;
- n. bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- p. bidang komunikasi dan informasi;
- r. bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- q. bidang pertanahan;
- s. bidang otonomi daerah, pemerintahan umum administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
- u. bidang sosial;
- t. bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. bidang kebudayaan ;
- x. bidang kearsipan;
- w. bidang statistik;
- y. bidang perpustakaan.
- 2) Sebagian urusan pilihan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) meliputi bidangbidang :
- b. bidang pertanian dan peternakan;
- a. bidang perikanan;
- c. bidang pariwisata;
- e. bidang perdagangan.
- d. bidang industri;
- 3) Rincian urusan wajib dan urusan pilihan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- 4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini disertai dengan pembiayaan sebanding dengan besarnya urusan pemerintahan yang dilimpahkan.
- 5) Pelaksanaan pelimpahan urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan tata cara yang berlaku pada masing-masing bidang serta menyesuaikan dengan potensi dan kondisi di masing-masing kecamatan.

## Pasal 12

Dalam hal-hal tertentu dan atau Camat dianggap tidak mampu melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Bupati dapat menarik kembali urusan pemerintahan dimaksud serta menyesuaikan dengan potensi dan kondisi di masing masing kecamatan.

## BAB III PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

## Pasal 13

- 1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sosialiasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan teknis tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria masing-masing bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- 2) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dapat menunjuk Sekretaris Daerah sebagai Ketua Pelaksana yang anggotanya terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.
- 4) Pengendalian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dilaksanakan secara fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 14

- 1) Setiap tahun Pemerintah Kabupaten melakukan evaluasi terhadap kinerja kecamatan yang mencakup :
- b. penyelenggaraan tugas pemerintahan umum; dan
- a. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan dari Bupati kepada Camat;
- c. penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada Camat.
- 2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- 3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

## BAB IV PENDANAAN

## Pasal 15

Pendanaan tugas Camat dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dibebankan pada APBN, sedangkan tugas camat dalm penyelengaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b sampai dengan h serta pasal 10 ayat 1 dibebankan pada APBD dan tugas camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf I dibebankan kepada yang menugasi.

## Pasal 16

1. Kecamatan sebagai satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Rencana kerja kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan rencana strategis kecamatan.
2. Rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja kecamatan.

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17

Segala kebijakan teknis operasional yang telah dilaksanakan oleh para Camat sesuai dengan kewenangannya, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintah Daerah Oleh Bupati Kepada Camat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Labuha pada tanggal 27 Desember 2016

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

BAHRAIN KASUBA

Diundangkan di Labuha pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

HELMI SURYA BOTUTIHE, SE, M.M NIP. 19650621 198603 1001

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 24

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


Nip. 19690307 200212 1 008

ILHAM ABUBAKAR, SH