PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor TAHUN Tahun 2017 tentang TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKS! ADMINISTRASI PAJAK DAERAH TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN A. Deskripsi : Prosedur ini menguraikan tata cara penyelesaian atas permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Daerah yang diajukan Wajib Pajak B. Pihak Terkait : 1. Kepala Badan Keuangan 2. Kepala Bidang Pajak Daerah 3. Kepala Sub Bidang Penyelesaian Keberatan dan Pelaporan 4. Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penagihan 5. Tim Verifikasi 6. Staf Pelaksana 7. Wajib Pajak/Kepala Desa/Lurah - C. Dokumen digunakan: Surat Permohonan Wajib Pajak. - D. Dokumen yang dihasilkan : 1. Uraian Penelitian; 2. Surat Keputusan Pembetulan/ Pembatalan/ Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Daerah E. Prosedur Kerja : 1. Wajib Pajak/Kepala Desa/Lurah mengajukan permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Pajak Daerah secara tertulis. (berlaku Unknown)
BAB III - KETENTUANPENUTUP
Pasal 22
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan nomor 37 Tahun 2014 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
BAB III - KETENTUANPENUTUP
Pasal 23
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Bolaang Uki pada tanggal Januari 2017

Penandatangan: 'BUPATI BOLAANG MON ONDOW SELJ\TANj- BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2017 NOMOR - c. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ;

Distribusi: - d. mengemukakan besarnya persentase penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi yang diminta disertai alasan yangjelas ;

Verifikasi: - e. melampirkan surat kuasa dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan Wajib Pajak ; - f. melunasi pokok pajak yang dimintakan penghapusan atau pengurangan sangsi administrasi ; - g. tidak memiliki tunggakan tahun-tahun sebelumnya dan belum kadaluwarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku; dan - h. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pelunasan pokok pajak yang dimintakan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi. ## Pasal 19 SPPDT/SKPDT/DHKP/STPD yang telah diajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi tidak dapat diajukan kembali. ## Pasal 20 - ( 1 ) Keputusan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak. - (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian. ## Pasal 21 Tata cara penyelesaian permohonan tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Tidak diajukan keberatan atas SPPDT, SKPDT atau DHKP yang dimohonkan pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan surat keputusan keberatan dan atas surat keputusan keberatan dimaksud tidak diajukan banding.

Bagian Kelirna Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi

## Pasal 16

- ( 1 ) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat ( 1 ) huruf c, berupa denda atau sanksi administrasi sebesar 2o/o (dua perseratus) per bulan setelah tanggal jatuh tempo, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf a, Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Kepada Wajib Pajak.
- (2) Pemberian penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan atau Wajib Pajak Badan yang mengalami kesulitan likuiditas.

## Pasal 17

Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diajukan secara perseorangan.

## Pasal 18

Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. satu permohonan diajukan untuk satu STPD
- b. diajukan kepada Bupati ;
- d. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa.
- (2) Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) poin b, harus memenuhi persyaratan dan dokumen pendukung sebagai berikut:
- a. diajukan untuk SPPDT tahun Pajak yang sama dengan Pajak yang terutang ;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yangjelas ;
- c. ditujukan kepada Kepala Sadan Keuangan ; dan
- d. diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat.


## Pasal 15

- ( 1 ) Pengurangan harus diajukan dalamjangka waktu:
- a. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal SPPDT/SKPDT/DHKP;
- b. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; dan/atau
- c. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (2) Tidak memiliki tunggakan Pajak tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangannya, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
2. dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/ wabah hama tanaman.

## Pasal 12

Pengurangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 1 diberikan kepada wajib pajak atas Pajak yang terutang yang tercantum dalam SPPDT/SKPDT/DHKP.

## Pasal 13

- ( 1 ) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Pengurang pajak terutang wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
- a. perseorangan, untuk Pajak yang terutang yang tercantum dalam DHKP/SKPDT/SPPDT; atau
- b. kolektif untuk Pajak yang tercantum dalam DHKP/SPPDT;

## Pasal 14

- ( 1 ) Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) poin a, harus memenuhi persyaratan dan dokumen pendukung sebagai berikut:
- a. satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) STPD, surat keputusan keberatan ;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yangjelas ;
- c. diajukan kepada Kepala Badan Keuangan ; dan
- d) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan pengurangan pengurangan sebesar 50%, (Lima puluh perseratus) ; atau
- e) objek pajak berupa lahan pertanian/ perikanan/ petemakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah diberikan pengurangan sebesar 50% (Lima puluh perseratus);
- f) hal-hal lainnya yang menyangkut kondisi objek pajak dan /atau wajib pajak yang dapat dipertimbangkan.
2. Objek Pajak yang Wajib pajaknya adalah Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin diberikan pengurangan sebesar 30°/o (Tiga Puluh perseratus).
- b. Karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak itu sendiri diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 100% (seratus perseratus), meliputi :
- 1 . dalam hal objek pajak terkena bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana lainnya ; dan/atau
- b. ketetapan Pajak terhutang dalam hal objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang Juar biasa ; dan/atau
- c. ketetapan pajak yang seharusnya tidak terhutang atau objek Pajak yang tidak ada.

## Bagian Keempat Pengurangan Pajak Daerah

## Pasal 1 1

Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat diberikan kepada Wajib Pajak:

- a. Karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya
2. dengan subjek pajak atau karena sebab-sebab tertentu lainnya :
3. 1 . Wajib Pajak Pribadi, meliputi :
- a) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya diberikan sebesar 75o/o (tujuh puluh lima perseratus) dari Pajak Daerah yang terhutang ;
- b) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban membayar Pajak Daerah sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) ;
- c) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban membayar Pajak Daerah sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) ;
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Pejabat harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

## Pasal 7

Kepala Badan Keuangan secara jabatan dapat menerbitkan Keputusan pembetulan dalam hal terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Pajak Daerah, tanpa permohonan Wajib Pajak.

## Bagian Ketiga Pembatalan Pajak Daerah

## Pasal 8

Pembatalan SPPDT/SKPDT/DHKP/STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) huruf b, dapat dilakukan apabila SPPDT/SKPDT/DHKP/STPD diterbitkan. tersebut seharusnya tidak

## Pasal 9

Permohonan Pembatalan diajukan secara Perseorangan atau Kolektif kepada Kepala Badan Keuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melalui Kepala Desa/Lurah setempat.

## Pasal 10

Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam hal :

- a. basil pemeriksaan atau ketetapan yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan ;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yangjelas ;
- c. diajukan kepada Kepala Badan Keuangan ; dan
- d. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam ha! surat perrnohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa.
- (2) Perrnohonan pembetulan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. diajukan untuk SPPDT tahun Pajak yang sama dengan Pajak yang terutang ;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yangjelas ;
- c. ditujukan kepada Kepala Badan Keuangan ; dan
- d. diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat.
- (3) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat perrnohonan adalah :
- a. tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam ha! disampaikan secara langsung oleh wajib pajak ; dan
- b. tanggal stempel pos, dalam ha! surat perrnohonan disampaikan melalui pos.


## Pasal 6

- ( 1 ) Surat perrnohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dianggap bukan sebagai surat perrnohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Kepala Sadan Keuangan atas nama Bupati atas pennohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan SPPDT/SKPDT/DHKP/ STPD.

## Bagian Kedua Pembetulan Pajak Daerah

## Pasal 3

Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang tidak mengandung persengketaan antara lain, yaitu :

- a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan NOP/NPWPD, narna, alamat, luas tanah dan/atau bangunan;
- b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian ; dan/atau
- c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan, antara l ain kekeliruan dalam penerapan tarif, NJOPTKP, dan sanksi administrasi.

## Pasal 4

- ( 1 ) Pennohonan pembetulan atas SPPDT dapat diajukan secara perorangan atau kolektif.
- (2) Pennohonan pembetulan atas SKPDT diajukan secara perorangan.

## Pasal 5

- ( 1 ) Pennohonan pembetulan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. satu pennohonan diajukan untuk 1 (satu) SPPDT/SKPDT, surat keputusan keberatan ;
8. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
9. Surat Tanda Terima Setoran, yang selanjutnya disingkat STTS, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah melakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati Bolaang Mongondow Selatan.

## BAB II

PEMBETULAN,PEMBATALAN,PENGURANGAN KETETAPAN,DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKS! ADMINISTRASI PAJAK DAERAH

Bagian kesatu Kewenangan Kepala Badan Keuangan

## Pasal 2

- ( 1 ) Kepala Badan Keuangan atas nama Bupati karenajabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
- a. membetulkan SPPDT/SKPDT/ DHKP/ STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/ atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang - undangan perpajakan daerah; b. membatalkan SPPDT/SKPDT/ DHKP/ STPD, yang tidak benar; dan
- c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi PBB berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKS! ADMINISTRASI PAJAK DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan mi yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
4. Badan Keuangan adalah Badan Keuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
5. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang, yang selanjutnya disingkat SPPDT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terhutang kepada Wajib Pajak.
6. Surat Ketetapan Pajak Daerah Terhutang, yang selanjutnya disingkat SKPDT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak.
7. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak, yang selanjutnya disingkat DHKP, adalah Daftar ketetapan pajak yang didalamnya tercantum besarnyajumlah pokok pajak yang terhutang.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 22 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah ;
13. 1 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ;

'

'

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;

•


## BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINS! SULAWESI UTARA

## PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2017

## TENT ANG

## TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKS! ADMINISTRASI PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Kepada Wajib Pajak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Daerah

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Daerah ;