PERATURAN DAERAH KOTA BI Nomor 2 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah, perlu diupayakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan sehingga mencapai fungsinya dengan baik dan utuh dengan didukung oleh kepastian hukum, tertib administrasi dan kejelasan tata cara pemungutannya;
- bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan ketentuan mengenai Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
- C. bahwa dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha terdapat beberapa rumusan yang harus disesuaikan sehingga dilakukan perubahan; perlu
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf C, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
Menetapkan
3. Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
3. 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 58,
6. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 87);
5. 7 Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2014 Nomor 2);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG
dan
WALIKOTA BITUNG
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.
Pasal 15
- 1 Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Struktur dan besaran tarif Retribusi Terminal berbunyi sebagaimana tercantum dalam
Pasal 18
- Mengingat 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pasal 156
- C. bahwa dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha terdapat beberapa rumusan yang harus disesuaikan sehingga dilakukan perubahan; perlu
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf C, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
Menetapkan
3. Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
3. 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 58,
6. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 87);
5. 7 Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2014 Nomor 2);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG
dan
WALIKOTA BITUNG
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.
Pasal [
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 109) diubah sebagai berikut
- 1 Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Struktur dan besaran tarif Retribusi Terminal berbunyi sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 2 Ketentuan besaran tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung:

Ditetapkan di Bitung Pada tanggal MEI 2016

L

0 WALIKOTA BITUNG,

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN


Diundangkan di Bitung Pada tanggal 23 MEI 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA,


LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2016 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

SETDA KOTA BITUNG,

KEPALA BAGIAN HUKUM

NIP

18741118 2001121 003

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG, (8/2015

PROVINSI SULAWESI UTARA

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG

NOMOR

2 TAHUN 2016 23 MEI 2016

TANGGAL

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

## Struktur dan besaran tarif Retribusi Terminal antara lain

## a. penyediaan tempat parkir kendaraan umum-:



1. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)

- a) kapasitas 0 s/d 12 tempat duduk

2.500,-/ sekali masuk;

- b) kapasitas 13 27 tempat duduk s/d

5.000,-/ sekali masuk; dan

- c) kapasitas 28 tempat duduk ke atas

- Rp 6.000/ sekali masuk.

2. Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP)

- a) kapasitas s/d 27 tempat duduk

Rp

20.000,-/ sekali masuk; dan

- b) kapasitas 28 tempat duduk ke atas angkutan kota

25.000,- / sekali masuk.

- 3

- 25.000,- /bulan; Rp

- 4.kendaraan di Terminal / kendaraan bermalam

- a) roda 2 (dua)

Rp

5.000,-/malam;

- b) roda 3 (tiga)

6.000,-/malam;

- c) roda 4 (empat)

7.000,-/malam; dan

- d) roda 6 (enam) atau lebih

- Rp 10.000,-/malam-

5. kendaraan pribadi

- a) roda 2 (dua)

- 2.000,- / sekali masuk; Rp

- b) roda 3 (tiga)

Rp

3.000,- / sekali masuk;

- c) roda 4 (empat)

4.000,-/ sekali masuk; dan

- d) roda 6 (enam) atau lebih

- Rp

5.000,-/ sekali masuk.

## b. pemakaian fasilitas Terminal yang terdiri dari

- 1 pemakaian tempat istirahat

- 5.000,-/orang; Rp

2. pemakaian tempat usaha

- a) kios (3x4m) dan (4x6m)

500,- /hari/ m?; dan

- b) los

- 500,-/hari/ Rp

- c pemakaian fasilitas lainnya

- 1 mandi

- 5.000,-/orang;

2. buang air besar

- Rp 2. 000,-/orang;

3. buang air kecil

Rp

2.000,-/orang; dan

4. penitipan barang

- Rp 1000,-/kglhari.

4

WALIKOTA BITUNG,

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Salinan sesual dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KOTA BITUNG,

WEENAS CH NOBEL, SHMH

NIP 19741118 200112 1 003

Rp

Rp

Rp

Rp

RP

Rp

m?.

Rp

## LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG

NOMOR

2 TAHUN

2016

TANGGAL

23 MEI

2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir per sekali pungut antara lain

- a. kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebesar

1000,-/2 jam pertama;

250,-/jam berikutnya;

- b. kendaraan bermotor roda 3 (tiga) sebesar

1500,-/2 jam pertama;

500,-/jam berikutnya;

- kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebesar

2.000,-/2 jam pertama; Rp.

500,-/jam berikutnya; Rp

- d. kendaraan bermotor roda 6 (enam) sebesar

2.500,-/2 jam pertama; 750,-/jam berikutnya; Rp.

- e. untuk kendaraan bermotor beroda lebih dari 6 (enam) sebesar

3.000,-/2 jam pertama; dan 1.000,-/jam berikutnya. Rp. Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA BITUNG,



NIP

19741118 200112 1 003