PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1997 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN 1996 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENCABUTAN IZIN USAHA, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BANK (berlaku 31 Oktober 1997)
Pembukaan
Menimbang
:
a. bahwa bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat mempunyai peranan penting dalam kehidupan perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat, dan karenanya langkah-langkah pembinaan dan pengawasan bank sangat penting dalam rangka mempertahankan dan menyelamatkannya sebagai lembaga kepercayaan masyarakat;
- b. bahwa upaya-upaya pembinaan dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank ternyata belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan untuk mengambil langkah penyehatan atau penyelamatan secara optimal, khususnya dalam keadaan tertentu yang membutuhkan penanganan dengan cepat;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengadakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi bank;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
Mengingat
- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
Menetapkan
:
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3659).
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN 1996 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENCABUTAN IZIN USAHA, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BANK.
Pasal I
Mengubah ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank dengan menambah ketentuan baru yang dijadikan Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
Apabila karena sebab-sebab tertentu Rapat Umum Pemegang Saham yang disyaratkan untuk tindakan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan tidak dapat diselenggarakan, atau syarat-syarat yang ditetapkan untuk sahnya atau diambilnya keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat dipenuhi, sedangkan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 4) dan angka 5), dan huruf b sangat diperlukan dalam rangka penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Bank Indonesia setelah memberitahu Menteri Keuangan meminta Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan yang memberi kewenangan kepada Bank Indonesia untuk melaksanakan segala kewenangan pemegang saham, dalam mengambil langkah-langkah bagi penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan bank tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham."
Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 1997

Penandatangan: ## MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. MOERDIONO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR.87

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 1997 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR40 TAHUN 1997 TENTANG
## PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN 1996 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENCABUTAN IZIN USAHA, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BANK
## UMUM
Dalam
PENJELASAN
Pasal 2
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, ditetapkan langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas bank, sebagai tindakan penyehatan atau penyelamatan bagi bank yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan atau membahayakan sistem perbankan. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 4) dan angka 5) dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 tersebut, salah satu tindakan penyehatan atau penyelamatan yang dapat ditempuh oleh Bank Indonesia adalah mendorong agar bank yang bersangkutan melakukan penggabungan (merger) atau peleburan (konsolidasi) atau mengalihkan kepemilikan bank yang mengalami kesulitan tersebut kepada bank lainnya. Tindakan penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi), atau pengambilalihan (akuisisi) tersebut berdasarkan Pasal 102 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terb