PERATURAN DAERAH KOTA RI Nomor 23 Tahun 2016 tentang GARA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR i TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BIMA, - a. bahwa anak merupakan amanah Allah SWT yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kesempatan seluasluasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan · berkembang secara wajar; - b. bahwa masih banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran di Daerah; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak; 1. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- Mengingat
WALIKOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR i TAHUN 2016
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BIMA,
- a. bahwa anak merupakan amanah Allah SWT yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kesempatan seluasluasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan · berkembang secara wajar;
- b. bahwa masih banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ten tang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 ten tang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten /Kota Layak Anak;
20. 1 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima tahun 2014 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 131);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA dan WALIKOTA BIMA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Prinsip-prinsip dasar Perlindungan anak meliputi :
- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi anak;
- c. keadilan dan kesetaraan hak-hak anak;
- d. perlindungan korban;
- e. kelangsungan hidup anak;
- f. tumbuh kembang anak;
- g. penghargaan terhadap pendapat anak;
- h. keterbukaan;
- i. keterpaduan;
- J. inklusif;
- k. tidak menyalahkan korban; dan
1. kerahasiaan korban.
Bagian Kedua Tujuan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Tujuan perlindungan anak adalah:
- a. mencegah dan melindungi anak dari segala bentuk potensi perlakuan salah dan kekerasan kepada anak, yang terjadi di lingkup rumah tangga, lingkungan pendidikan dan/atau masyarakat;
- b. memberikan perlindungan hukum kepada anak;
v
- c. mengupayakan pemulihan dan reintegrasi sosial kepada anak yang menjadi korban kekerasan; dan
- d. memberikan rasa aman kepada anak.
Bagian Ketiga Ruang Lingkup
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Ruang lingkup perlindungan anak dalam Peraturan Daerah 1n1 meliputi:
- a. pencegahan pelanggaran hak-hak anak, perlakuan salah dan kekerasan kepada anak;
- b. penanganan anak yang menjadi korban perlakuan salah dan kekerasan; dan
- c. pemulihan dan reintegrasi sosial bagi anak korban perlakuan salah dan kekerasan.
BAB III - HAK-HAK ANAK
Pasal 5
Dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Daerah, anak berhak untuk:
- a. hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya sejak dalam kandungan;
- b. mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara;
- c. diberikan nama dan status kewarganegaraan;
- d. mendapatkan kejelasan mengenai siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. dibesarkan, diasuh, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan orang tua angkat atau wall ## BAB IV
HAK-HAK ANAK YANG MENJADI KORBAN PERLAKUAN SALAH DAN KEKERASAN
BAB III - HAK-HAK ANAK
Pasal 6
- (1) Setiap anak yang menjadi korban perlakuan salah dan kekerasan berhak untuk:
- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan keterangan yang akan, sedang, atau telah diberikan;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. mendapatkan informasi mengenai tahapan hukum acara dalam penanganan perkara pada pengadilan;
- d. mendapatkan pelayanan terpadu yang cepat, tepat, aman, nyaman, dan sesuai kebutuhan;
- e. mendapatkan upaya pemulihan dan reintegrasi sosial;
- f. mendapatkan pendampingan hukum, psikologis, bimbingan rohani, ekonomi, sosial dan penterjemah;
- g. mendapatkan penanganan khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; dan
- h. mendapatkan informasi tentang peraturan perundangundangan yang melindungi korban.
- (2) Hak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BABV KEWENANGAN , TANGGUNG JAWAB DAN TUGAS PEMERINTAH DAERAH, MASYARAKAT, KELUARGA DAN ORANG TUA
Bagian Kesatu Kewenangan
BAB III - HAK-HAK ANAK
Pasal 7
Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang perlindungan anak meliputi:
- a. Pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha.
- b. Pencegahan kekerasan terhadap anak; dan
3. penyedia layanan yang memerlukan perlindungan. lembaga c. Penyediaan layanan dan penguatan/pengembangan
Bagian Kedua Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
BAB III - HAK-HAK ANAK
Pasal 8
- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam Penyelenggaraan Perlindungan anak di Daerah.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. menetapkan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak dari tindak kekerasan;
- c. melaksanakan kebijakan perlindungan anak yang diwujudkan melalui membangun kota layak anak;
- d. memberikan dukungan sarana, prasarana dan ketersedian sumber daya manusia dalam menyelenggarakan pelindungan anak;
- e. menyediakn dana penyelenggaraan perlindungan anak yang bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan mengikat sesuai peraturan perundangan yang berlaku; dan
- f. Dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap Perlindungan anak pemerintah Daerah membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) atau lembaga lain yang sejenis.
- (3) Dalam rangka melakanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemerintah daerah menetapkan program dan kegiatan aksi dalam bentuk Rencana Aksi Daerah sebagai dasar SKPD dan UKPD dalam melaksanakan perlindungan anak dari tindak kekerasan;
- (4) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah ditetapkan dengan Peraturan W alikota.
Bagian Ketiga Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua
BAB III - HAK-HAK ANAK
Pasal 9
- (1) Tanggung jawab keluarga dan orang tua dalam perlindungan anak meliputi:
A-/
- a. mengasuh, memelihara, mendidik, memberi rasa aman, dan tidak melakukan perlakuan salah serta kekerasan kepada anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal orang tua kandung tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya, maka tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kesatu Kegiatan Perlindungan Anak Paragraf 1 Upaya Pencegahan
BAB VI - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 10
Upaya pencegahan pelanggaran hak-hak anak, perlakuan salah dan kekerasan kepada anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi kegiatan:
- a. penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi tentang hakhak anak, perlakuan salah, dan kekerasan kepada anak;
- b. menetapkan materi muatan tentang hak-hak anak, perlakuan salah dan kekerasan kepada anak sebagai bagian kurikulum pendidikan non formal, formal dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan tingkat pendidikan menengah;
- c. sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak anak, perlakuan salah, dan kekerasan kepada anak; dan
- d. deteksi dan intervensi dini terhadap potensi pelanggaran hak-hak anak dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran dan diskriminasi.
Paragraf 2 Penanganan Korban
BAB VI - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 11
Penanganan anak yang menjadi korban perlakuan salah dan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi layanan:
- a. penerimaan pengaduan atau laporan;
- b. bantuan hukum;
- c. kesehatan;
- d. psikologis;
- e. perlindungan keamanan; dan
- f. pemenuhan hak atas pendidikan.
Paragraf 3 Upaya Pemulihan dan Reintegrasi Sosial
BAB VI - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 12
Upaya pemulihan dan reintegrasi sosial bagi anak korban perlakuan salah dan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
- a. memberikan pemulihan fisik di lembaga pelayanan kesehatan;
- b. memberikan pelayanan medicolegal;
- c. membantu pemulangan korban;
- d. melakukan rehabilitasi sosial bagi korban;
- e. memberikan pemulihan dan pendampingan psikososial;
- f. memberikan pelayanan bimbingan rohani;
- g. melakukan penyiapan keluarga dan masyarakat, pemberdayaan ekonomi dan pengembalian ke sekolah dan/ atau lembaga pendidikan lainnya; dan
- h. memberikan perlindungan hukum secara khusus bagi korban kekerasan dapat dilakukan dengan penunjukan perwalian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 13
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencegahan, penanganan, pemulihan dan reintegrasi sosial korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kedua Prinsip Pelayanan
BAB VI - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 14
Prinsip pelayanan dalam penyelenggaraan perlindungan anak terdiri atas:
- a. preventif;
- b. cepat;
- c. a.man;
- d. empati;
- e. non diskriminasi;
- f. mudah dijangkau;
- g. rahasia;
terpadu; dan
- i. tidak dipungut biaya.
Bagian Ketiga Kelembagaan Paragraf 1 P2TP2A
BAB VI - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 15
- ( 1) Dalam penyelenggaraan perlindungan anak, Pemerintah Daerah dibantu oleh P2TP2A;
- (2) P2TP2A adalah Unit Konsultasi bertugas untuk memberikan konsultasi kepada anak, orang tua/ wali anak yang mengalami permasalahan tentang tumbuh kembang anak;
- (3) P2TP2A berada di bawah koordinasi SKPD yang menangani perlindungan anak;
- (4) P2TP2A tidak memilki kewenangan dalam hal perumusan kebijakan terkait dengan perlindungan anak; dan
- (5) Pembentukan, struktur orgamsast dan tata kerja P2TP2A ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Paragraf 2 Lembaga Perlindungan Anak
BAB VI - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 16
- ( 1) Dalam meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak, Pemerintah Daerah membentuk LPA atau lembaga lain yang sejenis;
- (2) LPA bersifat independen; dan
- (3) Pembentukan, struktur organisasi dan tata kerja LPA ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 17
LPA menyelenggarakan perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak serta menyediakan layanan seluas-luasnya bagi anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi sehingga tercipta kesejahteraan anak yang berkeadilan dan mandiri.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 18
Tujuan LPA adalah
- dasar anak; a. Memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap hak-hak
- b. Mencegah terjadinya tindak kekerasan dan segala bentuk eksploitasi terhadap anak; dan
- c. Aktif dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah agar berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 19
Tugas LPA adalah
- a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perlindungan anak;
- b. Memberikan layanan perlindungan anak dari berbagai tindakan kekerasan, perdagangan anak, eksploitasi dan diskriminasi;
- c. Mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan perlindungan anak;
- d. Menerima pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan anak;
- e. Memberikan bantuan konsultasi kesejahteraan anak; dan
- f. Mediasi dan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
BAB VII - PARTISIPASI ANAK
Pasal 20
- ( 1) Dalam rangka mewadahi partisipasi anak dibentuk Forum Anak.
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyalurkan aspirasi, keinginan dan kebutuhannya atau hakhaknya yang belum terpenuhi.
- (3) Pembentukan, struktur organisasi, dan tata kerja Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB VIII - PERAN MASYARAKAT
Pasal 21
- berperan dalam perlindungan anak; (1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perorangan, LPA, LSM, Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan, Dunia Usaha dan Media masa;
- (3) Peran masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
BAB IX - KOORDINASI DAN KERJASAMA
Pasal 22
Koordinasi dan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak meliputi:
- (1) koordinasi dan konsultasi serta kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, atau dengan lembaga terkait lainnya;
- (2) koordinasi dengan pelayanan terpadu antar kabupaten/kota;
- (3) koordinasi dalam penanganan kasus perlakuan salah dan kekerasan terhadap anak dengan instansi vertikal dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait; dan
- (4) koordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga penyedia layanan bagi korban perlakuan salah dan kekerasan terhadap anak.
BABX MONITORING DAN PELAPORAN
BAB IX - KOORDINASI DAN KERJASAMA
Pasal 23
- (1) Monitoring meliputi pengawasan dalam upaya preventif, rehabilitatif dan kuratif terkait dengan perkembangan kasus kekerasan, pendokumentasian dan evaluasi kasus-kasus kekerasan terhadap anak.
- (2) Pelaporan dilakukan secara terpadu yang meliputi data kasus kekerasan terhadap anak.
- (3) Ketentuan mengenai monitoring dan pelaporan diatur lebih lanjut dengan Peraturan W alikota.
BAB XI - PEMBIAYAAN
Pasal 24
- ( 1) Biaya kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta penerimaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. V
- (2) Belanja kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah ## BAB XII PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB XI - PEMBIAYAAN
Pasal 25
- ( 1) Pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan oleh Walikota.
- (2) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehari-hari dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan anak.
BAB XIII - KETENTUAN SANKSI
Pasal 26
- (1) Apabila Pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan perlindungan tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lembaga pengelola yang melaksanakan tugas pelayanan dan perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan, melanggar prinsip-prinsip pelayanan dapat dikenakan sanksi sesuai mekanisme internal lembaga.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan anak dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
v
BAB XV - KETENTUANPENUTUP
Pasal 28
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima. -1 M. QURAIS H. ABIDIN •

Penetapan: Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal 20 tv1t1ret 2016

Penandatangan: 1WALIKOTA BIMA,fr-

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

Penetapan: Diundangkan di Kota Bima pada tanggal V3 \V1 ore c 2016 MUHAMAD RUM LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2016 NOMOR Jl~ .. NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BIMA PROVINS! NUSA TENGGARA BARAT: (23/2016)
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR :1 TAHUN 2016 TENTANG
## PERLINDUNGAN ANAK
## I. UMUM
Perlakuan salah dan kekerasan kepada anak dapat terjadi di ranah publik maupun rumah tangga dan dapat terjadi pada situasi damai maupun konflik. Perlakuan salah dan kekerasan kepada anak merupakan tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan, dan mengabaikan hak anak.
Perlunya penyelenggaraan perlindungan anak dilandasi pemikiran bahwa masa anak adalah masa pembelajaran dan pembentukan menuju kematangan atau pencapaian status dewasa, dan bahwa setiap pengalaman dan perlakuan yang terjadi akan mempengaruhi proses tersebut. Oleh karena itu, untuk melindungi kualitas proses tersebut, maka empat prinsip pemandu sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi Hak Anak harus menjadi bagian dari setiap upaya Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan perlu dituangkan secara jelas arti tiap prinsip dan kaitan antara tiap prinsip dengan isu hak anak lainnya sesuai logika konvensi. Adapun keempat prinsip tersebut adalah sebagai berikut:
## 1. Prinsip Kepentingan terbaik untuk anak.
Bahwa di dalam setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan yang ditujukan terhadap anak maka pertimbangan utamanya adalah demi kepentingan terbaik untuk anak. Ini berlaku dalam pembuatan kebijakan pemerintah (langkah-langkah legislasi, administratif atau program), dan perlu mendapat perhatian khusus dalam setiap keputusan yang berdampak pada pemisahan anak dari pengasuhan orang tua/keluarga, ketika pemerintah menjalankan kewajiban membantu keluarga yang tidak mampu dalam mengasuh/melindungi anak, pelaksanaan adopsi, pelaksanaan peradilan anak, atau dalam penanganan pengungsi anak.
2. Prinsip Pemenuhan Hak Hidup, Tumbuh-kembang, dan Kelangsungan Hidup Anak.
Bahwa di dalam setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan yang ditujukan terhadap anak merupakan bagian
V
dari atau melibatkan juga upaya sungguh-sungguh untuk semaksimal mungkin menjamin kelangsungan hidup dan tumbuhkembang anak secara penuh, baik aspek fisik, mental, sosial, dan moral. Dan bahwa hal yang diputuskan atau dilakukan tersebut tidak mengakibatkan terganggunya a tau terhalanginya perkembangan seluruh aspek atau salah satu aspek tumbuhkembang anak.
## 3. Prinsip Non-diskriminatif.
Bahwa setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan yang ditujukan kepada anak ditetapkan atau dijalankan tanpa adanya pertimbangan diskriminatif karena latar belakang jenis kelamin anak; kecacatan atau perbedaan kondisi fisik dan mental anak; agama, etnisitas, kebangsaan, kemampuan ekonomi, kelas sosial, a tau pandangan politis anak dan orang tua/ pengasuh anak; termasuk juga perlakuan diskriminatif akibat pandangan salah dan stigmatisasi yang berkembang di masyarakat untuk anak-anak yang berada dalam situasi khusus seperti korban kekerasan, eksploitasi seksual, berkonflik dengan hukum, terinfeksi HIV/ AIDS, dan lain-lain. Bahwa upaya khusus perlu dilakukan untuk memastikan anak-anak yang rentan mengalami perlakuan diskriminatif karena menjadi korban masalah perlindungan anak di atas tetap memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pemenuhan hak-haknya.
## 4. Prinsip Menghargai Pendapat Anak.
Bahwa di dalam setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan yang ditujukan terhadap anak, sedapat mungkin disertai dengan pertimbangan atas pandangan atau pendapat yang disampaikan oleh anak sesuai dengan tingkat kematangan usianya. Anak adalah aktor penting dalam penyelenggaraan perlindungan anak, sehingga perlu dikembangkan upaya untuk membangun faktor pelindung pada diri anak, sehingga mampu mencegah atau menghindarkannya dari situasi pelanggaran terhadap hak-haknya. Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mengambil kebijakan secara hukum, politik, ekonomi maupun sosial untuk mencegah, menekan, mengurangi dan menghapuskan segala bentuk Kekerasan kepada anak. Untuk mewujudkan pencapaian penegakan dan pemenuhan hak-hak manusia, Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan dan rasaaman. V
Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mengambil kebijakan secara hukum, politik, ekonomi maupun sosial untuk mencegah, menekan, mengurangi dan menghapuskan segala bentuk Kekerasan kepada anak. Untuk mewujudkan pencapaian penegakan dan pemenuhan hak-hak manusia, Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan dan rasa aman kepada anak melalui kebijakan ditingkat Daerah.
Penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan untuk menjamin terselenggaranya upaya-upaya yang efektif secara sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan yang dibutuhkan untuk membangun kemampuan lembaga-lembaga Pemerintah dan masyarakat kabupaten Kebumen dalam:
- a. perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran terhadap anak;
- b. mengenali situasi berisiko dan melakukan intervensi dini terhadap kemunculan berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran terhadap anak; dan
- c. merespon secara tepat dan cepat terhadap masalah perlindungan anak yang muncul, termasuk dalam penyelenggaraan layanan pemulihan fisik dan psikologis serta reintegrasi sosial di dalam lingkungan yang mendukung kesehatan anak serta menjaga harga diri dan martabat anak.
Upaya penyelenggaraan perlindungan anak di Daerah meliputi hal-hal yang bersifat pencegahan, deteksi dan intervensi dini, dan tindakan penanggulangan untuk memenuhi hak anak atas perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran, dan diskriminasi, termasuk di dalamnya mencegah atau menindak pihak-pihak yang mengganggu atau menghalangi anak dalam mendapatkan atau menikmati hak-hak asasinya yang lain.
## II. PASAL DEMI PASAL
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Hurufa Yang dimaksud dengan "non diskriminasi" adalah perlindungan anak diberikan kepada semua anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum dan kondisi fisik maupun mental. Hurufb Yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi anak" adalah semua tindakan yang menyangkut korban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, V masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Yang dimaksud dengan "keadilan dan kesetaraan Huruf c hak-hak anak" adalah perlakuan adil yang diberikan kepada anak perempuan maupun laki-laki. - Yang dimaksud "perlindungan korban" adalah Hurufd memberikan rasa aman pada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik secara sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Huruf Yang dimaksud dengan "kelangsungan hidup anak" adalah sebagaimana tercantum dalam prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak, meliputi hak