Unknown Unknown Nomor 03 Tahun 2012 tentang GARA PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR: 03 TAHUN 2012 TENT ANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 1 · 1 1 1 1 DENGAN �AHMA i TU HAN YAN? M�HA ESA BUPATI MINAHASA TENGGARA, · �. - a. bah�a dalam upaya peningkatan kinerja dan disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di l i ngkungan Pemerintah 1 Kabupaten Minahasa Tenggara; - b. bahwa unt1� maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan tata cara pbmb�rian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di l i n gkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dengan Peraturan Bupati. - 1 . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); - I I 2. Undang-undang Nomo,r r 1 Q .Tahur 2004 tentanq Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran · Negera Republik Indonesia · Nomor 53, Tambahan Lembaran 'Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-undang Nomor 1 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawsb Keuangan Negara (Lembaran ti ; I I I I ··� · . N 66 T b h Negarta Rep\.Jbl1r;.· · Indonesia Tahun 2004' omor , am a an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); .-,·· , ' ' 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negera Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan telah diubah dengan (1 1 1 Undang-uhdahg ''Nombr · 1°2 'Tah4n 12008 (Lernbaran Negara I f ' J Republik Indonesia Tahun 2008' Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4844) 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambaha� Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. I I 6. Undang-UT 1 dang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaterl 1 · Mi�ahasa T enggara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negar� Nomor 4685); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 1 Tahun 1977, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik I ndonesia Nomor 50 Tahun 1980, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia No�fr �\76); , . 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Oaerah dan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MINAHASA TENGGARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR: 03 TAHUN 2012
TENT ANG
TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
I
1 · 1 1 1 1 DENGAN �AHMA i TU HAN YAN? M�HA ESA
BUPATI MINAHASA TENGGARA,
· �.
- a. bah�a dalam upaya peningkatan kinerja dan disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di l i ngkungan Pemerintah 1 Kabupaten Minahasa Tenggara;
- b. bahwa unt1� maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan tata cara pbmb�rian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di l i n gkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dengan Peraturan Bupati.
- 1 . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- I I 2. Undang-undang Nomo,r r 1 Q .Tahur 2004 tentanq Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran · Negera Republik Indonesia · Nomor 53, Tambahan Lembaran 'Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 1 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawsb Keuangan Negara (Lembaran ti ; I I I I ··� · . N 66 T b h Negarta Rep\.Jbl1r;.· · Indonesia Tahun 2004' omor , am a an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
.
.-,··
.
,
, ' '
.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negera Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan telah diubah dengan (1 1 1 Undang-uhdahg ''Nombr · 1°2 'Tah4n 12008 (Lernbaran Negara I f ' J Republik Indonesia Tahun 2008' Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4844)
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambaha� Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. I I 6. Undang-UT 1 dang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaterl 1 · Mi�ahasa T enggara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negar� Nomor 4685);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 1 Tahun 1977, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik I ndonesia Nomor 50 Tahun 1980, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia No�fr �\76); , .
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Oaerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 210 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. 1 O. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 terTtang Pengelolaan 0 KeW17Qan 1 9�ercJ 1� (Lembaran Negara Re 1 publik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. 1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah.
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
: PERATU�N BUPAT,I TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASll!AN . PE�AWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
I
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi . tugas negara lalnnya dan digaji BAB II
MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI �IPIL , I I I
'
'
I
'
I
I
Bagian Pertam, 1
Kriteria Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sampai pa� tahun 2011 yang melaksa�akan tugas sehart-hari sesuai dengan !. Surat Keputusan d1 lmgkungan Pemenr· Kabupaten M.inaHasa Tenggara BAB III
B I A V A
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI
BAB IV - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI
Pasal 7
Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan Pemberian Tambahan Penqhasllan Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
BAB IV - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI
Pasal 8
Pelaksanaan pemberian 'Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dinilai, dimonitor dan dievaluasi oleh Tim Penilai dan Evaluasi Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Minahasa Tenggara.
I
I
1 1
I
I
BABV
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI
Pasal 9
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor
1 Tahun 2011 1 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri\'.�ipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dicab�t.da� dinyatakan tidak berlaku . . .
PasallO
Penilaian Komponen Disiplin serta Contoh Pengisian Penentuan Besaran TPP sebagaimana terdapat dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran 1 dan lampiran 2 dan merupakan bagian yang tak terpisahl&lt;an dari Peraturan Bupati ini.

.

.

r

.

.

## Pasalll

Peraturan Bupati ini �ulai berlaku pada f?nggal diundangkan. Agar setiap 1 orahg rnenqetahulnva, mernermtahkan penqundanqan I I ' : Peraturan Bupati ini dengan oenemoatannva dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

| NO | P E N GO L A H | P A R AF | KET. |
|------|--------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| 1. | B U P A T I | | Mohon Den;an Hormat Untuk Ditandatanganl |
| 2. | SEKRETARIS DAl!RAH'/KABUPATEN | 'i� I | I |
| 3. | ASISTl:N ADMINISTRASI | 1!!' 1 )1 | I I |
| 4. | KEPALA DINAS PPKAD | J I | 11 |
| s, | KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN | '. v:: ________________ | |
| 6. | KEPALA BAGIAN ORGANISASI | ' v | |
| ,. | Kl!PALA SUBBAGIAN TATA LAKSANA | " l ljk | |

Ditetapkan di Ratahan Pada Tanggal : 12. Januari 2012






I

Diundangkan di Ratahan

Pada tanggal :

Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

.

.

r

.

.

.

Ors. FREDDY F. LENDO PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 195411281980021 003

SERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2012 NOMOR 1, ·· 1 �E'1 � ... 1 I I 1 1 .


j

••

•

,.

.

.

.

,

1

1,

·Pasal' 11

1

I

I

I

1

'

1

1

1

1

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang rnengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di Ratahan Pada Tanggal : 1'2. Januari 2012


Diundangkan di Ratahan

Pada tanggal :

Januari 2012

SEKRETARIS D RAH KABUPATEN MINAH ATENGGARA,

.

.

r

.

.

Ors. FREDDY F. LENDO PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19541�28 19,f.)�� 1 po�

1 1 •

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2012 NOMOR ... SERI ...

1

1