Unknown BUPATI MUSI RAWAS UTARA PROVJNSI SUMATERA SELATAJI Nomor MOR Tahun 2017 tentang SADAN USAHA MILIK DAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- Mengingat
- a. bahwa Sadan Usaha Milil&lt; Daerah memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya dan penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik:
- b. bahwa pendirian dan pengelolaan Sadan Usaha Milik Daerah yang baik mendukung upaya pengembangan perekonom.ian dan kemanfaatan umum dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Musi Rawas Utara;
- c. bahwa agar Kabupaten Musi Rawas Utara memperoleh manfaat Sadan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu pedoman pendirian dan pengelolaan Sadan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagai penjabaran dari Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas ' perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah.
- Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik lndones~ Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Menetapkan :
Penanarnan Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lemba.ran Negara RepubWc Indonesia Nomor 4724J:
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lernbaran Negara Repubu.k Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana teJah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKII.AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA dan BUPATI MUSI RAWAS UTARA MEMtrrUSKAN
PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MIUK DAERAH.
SABI KETENTUAK UIIUII Pua) 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan :
1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wa.kil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Kabupaten adalah Kabupatcn Musi Rawas Utara.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
5. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara, yang merupakan Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pcmerintahan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara yang memimpin pelaksanaan urusan pernerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lernbaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pcmerintahan dacrah Kabupaten Musi Rawas Utara.
7. Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Musi Rawas Utara.
8.
Peraturan
Daerah yang sclanjutnya
disingkat
Peraruran
Daerah adalah
Peraturan
Daerah Kabupaten
Musi Rawas Utara.
9. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Musi Rawas Utara.
10. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Musi Rawas Utara.
11. Badan Usaha Mililc Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara mclalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
13. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebagian kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dipisahkan untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD atau perseroan terbatas lainnya.
14. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.
15. Perusahaan Perscroan Daerah yang selanjutnya disebut Persero Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya a tau paling sedikit 51 o/o (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah.
16. Perseroan Terbatas (PT) yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Pelaksanaannya.
17. Perusahaan Perseroan Daerah Terbuka adalah Persero Daerah yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero Daerah yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
18. Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal adalah Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara yang bertindak selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal pada Perumda dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
19. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD, serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pcngadilan.
20. Dewan Pengawas adalah Organ Perumda yang bertanggung jawab melakukan tugas pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perurnda.
21. Rapat Umum Pemegang Saham yang sclanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perscro Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero Daerah dan mernegang eegala wcwenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
22. Komisaris adalah organ Persero Daerah yang bertugas me laJcukan pcngawasan dan memberikan naschat kepada Direksi dalam menjalankan kcgiatan pcngurusan Persero Daerah.
23. Pcmegang Saham adalah orang atau badan hukum yang menyertakan sahamnya dalam Persero Daerah.
24. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar BUMD.
25. Pihak Ketiga adalah Instansi dan/atau badan usaha dan/atau perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemcrintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, BUMN, BUMD Milik Daerah Lain, usaha koperasi, usaha swasta nasional, dan/ a tau usaha swasta asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
26. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka pcnyehatan BUMD yang merupakan sa1ah satu langkah strategis untuk mernperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai pcrusahaan.
27. Privatisasi adalah penjualan saham Persero Daerah, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai pcrusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
28. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu BUMD atau lebih untuk menggabungkan diri dengan BUMD lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari BUMD yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada BUMD yang mencrima panggabungan dan selanjutnya status badan hukum BUMD Daerah yang menggabungkan diri berakhir ka.rena hukum.
29. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua BUMD atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu BUMD baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari BUMD yang mcleburkan diri dan status badan hukum yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
30. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham BUMD yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas BUMD tersebut.
31. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh BUMD untuk memisahkan usaha yang menga.kibatkan seluruh aktiva dan pasiva BUMD beralih karena hukwn kepada 2 (dua) BUMD atau lebih atau scbagian Aktiva dan Pasiva BUMD baralih karena hukum kepada I (satu) BUMD atau lebih.
32. Pelayan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagj setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/ a tau pelayanan adrninistratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
BABU PEllDIRlAK Paa&amp;l 2
- (I) Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda,
- (:2) BUMU sebagaimana dimaksud pada ayat (l) t.en1iri at.as Penunda dan Perusahaan Pcrscroan Daerah.
- (3) Pcndirian BUM D sebagairnana dimaksud pada ayat ( l) didasarkan pada:
- a. kebutuhan Daerah;
- b. kclayakan bidang usaha BUMD yang akan didirikan,
TEIIPAT KEDUDUKAJI DAR KAJIITOR PUSAT
BABW Paaa13
- (1) BUMD sebagaimana dimaksud da)am Pasal 2 adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang berdiri seridiri dan bertempat kedudukan cti Kabupatcn.
- (2) BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkantor pusat di Kabupaten.
- (3) Di.kecualikan dari kctentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUMD dapat berkantor pusat di Juar Kabupaten apabila:
- a. dalam proses perpindahan kantor pusat da.ri Kabupaten ke luar Kabupaten akibat penggabungan, peleburan, pengambilalihan perusahaan;
- b. berdasarkan ketentuan peraturan penmdang-undangan yang lebih tinggi;
- c. untuk kelangsungan usaha tidak dimungkinkan berkantor pusat di Kabupaten atas persetujuan Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal untuk BUMD berbentuk hukum Perumda atau persetujuan RUPS untuk BUMD berbentuk hukum Persero Daerah.
- (4) Dalarn rangka pengembangan usaha BUMD dapat mendirikan anak perusahaan dan/atau cabang/perwakilan di daerah lain dalam wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri yang disetujui oleh Bupati sela.ku wak:il Daerah sebagai pemilik modal untuk BUMD berbentuk hukum Perumda atau persetujuan RUPS untuk BUMD berbentuk hukum Persero Daerah sesuai ketentuan Peraturan PerundangUndangan.
BABIV IIAKSUD DAii TUJUAJI Pua14
Maksud pendirian BUMD adalah untuk meningkatkan Pelayanan Publik, mcmpercepa.t proses pembangunan perek.onomian Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten.
PualS
- (1) Tujuan pendirian BlJMD adaJah:
- a. memberikan manfaat bagi perkembangan pcrekonomian Daerah;
- b. rnenyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang berrnutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat seauai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola BUMD yang baik; dan
- c. mernperoleh laba dan/ a tau kcuntungan, yang diharapkan dapat rnemberikan kontribusi yang maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiaya.a.n pembangunan Daerah;
- (2) Selain tujuan sebagairnana dimaksud pada ayat (1), pendirian BUMD bertujuan untuk melindungi industri, pcrdagangan ekonomi kerakyatan, dan ckonomi kreatif di Kabupaten.
BABY JEKIS USAHA DAK/ATAU BIDAKG USAHA
Pual6
.Jenis usaha dan/atau bidang usaha yang dijalankan oleh BUMD antara lain adalah:
- a. air minum;
- b. pasar;
- c. agrobisnis;
- d. konstruksi;
- e. properti;
- f. perdagangan dan jasa;
- g. telekomunikasi;
- h. perhubungan transportasi darat;
1. perhubungan transportasi sungai;
10. J· perhubungan transportasi udara;
- k. energi dan sumber daya mineral serta migas;
1. perikanan;
- m. pariwisata;
- n. perhotelan
- o. perbankan;
- p. investasi;
- q. asuransi.
- r. kesehatan;
- s. pendidikan.
BABVI MITRA KERJA Pua1 '1
Dalam melakukan usahanya BUMD dapat bckerja sama dengan mitra k · . . Ct)Q seperti Pemenntah Pusat, Pemerintah Daerah lain, BUMN, BUMD milik daerah lain, badan usaha koperasi, badan usaha mihk swasta naasona], badan usaha m.ilik swasta asing, yayasan dan/atau perorangan yang udak bcrtentangan dengan prinsip perekonomian naeional yang diatur da\am Undang-Undang Dasar Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1945 dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 8
- (2) Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pendirian BUMD clan penambahan modal BUMD.
- (3) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah.
- (4) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai sesuai dengan nilai rill pada saat barang milik Daerah akan dijadikan pcnyertaan modal.
- (5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dcngan mela.kukan penafsiran harga barang milik Daerah scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pual 10
Perolehan modal BUMD yang berasal dari sumber modal BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1) huruf b, huruf c, dan huruf d dengan pcrsetujuan DPRD.
Pual 11
- (1) Semua saham yang telah dan akan dikeluarkan oleh BUMO adalah saham atas nama yang dimiliki oleh Pemcrintah Kabupaten serta publi.k lainnya,
- (2) Setiap Pernegang Saham menurut hukum haru tunduk k&lt;"1-.:1d4 Anggaran Dasar dan semua keputusan yang diarnbil M'C'ArA f'flh ll..-1.iJtn RUPS eerta ~roasarkan peraturan perundan.g pcrun\.\_1a,,~t,n.
Ba&amp;l&amp;n Keaatu PendlrlaD daD Btatua Bad&amp;.n Hukum Pual 12
- (1) Pcrumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Kobupat&lt;'n dan tidak terbagi atas saham yang pendiriannya ditetepkon cknji!Hll Perda.
- (2) Perumda yang didirilcan sebagaimana dimaksud pada aynt ( 1) mernperoleh status badan hukum sejak diundangkannyn Perda tentnng pcndiriannya.
Bapaa Kedua
Pembentulran Anak Perueahaan Pual 13
- (1) Perumda dapat membentu.k anak perusahaan dan/atau memihki saham pada pcrusahaan lain.
- (2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), didasarkan atas analisa kelayakan invcstasi oleh analis invcstasi yang profcsional dan indcpcnden.
- (3) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dirnakaud pada ayat ( 1) dilakukan sesuai dcngan peraturan pcrundang-undangan.
Bapan Ketlp.
Angaran Daaar Paaa.114
- (1) Anggaran Dasar Perumda ditetapkan dalam Perda tentang pcndiriannya.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar Perumda ditetapkan dengan Perda.
- (3) Pcrubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) rnulai berlaku sejak tanggal diundangkannya Perda tentang perubahan Anggaran Dasar Perumda.
Bapn Keempat Orp.n Paaal 15
- (1) Organ Pcrumda terdiri atas Bupati sclaku wakil Daerah sebagai pernilik modal, Direksi, dan Dewan Pengawas.
- (2) Bupati eelaku wakil Daerah sebagai pemi\ik modal ~bagaima.na dima.ksud pada ayat ( 1) adalah Bupati.
- (3) Direksi scbagaimana dima.ksud pada ayat ( 1) bcrtanggung jawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Pcrumda baik di dalam maupun di luar pcngadilan sesuai dengan ketentuan anggaran
,\~~:\1 r,~, \\l\h\A
- l-4\ l&gt;&lt;-w~n ''°''NrtW'411 ""'""~""''""" ,111-\,Ak '"' pndR "-""' ( I) ltt'tlll,&amp;·l-" \\\t"\"k\\""" \~\~R~ ~~{\ ,\(.\\\ \\\\\\\\\ ~, \\\sU\ ''""l'ht\\ "(' l\A' \~ \)h dt·~ , '"'~"' u\t"t\t~lcln\..c\1\ '-.~~';:l'"'' ,\_.,~"' '"""' l\·t, ""' IA,
- l't\) l~r."'~"''t" \\u'&lt;""ll' '-1"" l \c-w~,, ''°""~""'"" d,l,u ,tnl,l t11('11~1111'l11I kt"\\nt\n~:u\ ,,ut"'"' he-''" lt",·ar.t,u,~"'H\tl tuAupun 1h.li1k '""~"''"I( chu-t k&lt;"g\c.Uc\l\ P~·, \lm,t" M"l,"I\ pc·,~h{\l!l\lctl\ ''"ti:. CVlh.
- \,,) l~lcun mda'-.~nct'-.rtn "~"''"'' .- · .-"~,,,. I &gt;lt'C"""' d,u, tkw~n ltr11w1wu" hclr\\ll U'\\'"{\\dt\lh, At\.~clf~\\ ""'"" '"""'''"'" tle&amp;fl JlC"'l',-hH At'\ llf"f\11\tli:ltt,C un,\ct, ~"·' \ kl t&amp;l w ~,t, mc"li:1 ~""' """"" ,,, ,, ulip pt h udp p,, ,re-"'' 'ltui lt111 II('. t"\\~\\"I\~. \r-~l\l\\~fl\\\·\. "t"\\\,U\,'\\\ \-'\\, "\\ \ \\\h\\\\\\\{'-', \ '('I \-'llllJt.\ \\\,rJRWA\ ~n. ~net """'~'"'""
- ( I] An~"'t" l)uy":\i ,1,u, lX"'wiu, t't-nt,t,"'''"' hditk bc:'r'Wt"11nnt,t ll\C'WHk1li f\4 n l(\"\\'1,\. ~ J"' h\ '":
- a, tt·f)-di J'('rk,.u d, ct('p,,n pc:·n,t..-,1,l,.-n ~nt~rA 1\-t wt'lda tfan m,~olll {)\f'("'kl\i ~\t.~\, lkw.-.n \~,~,,'I&gt;-·"· v,u~ \'(",~\\ttk.u\""· 11tQ\\
- f2) Datam A['AArtn\n n,..~,r d1t("tc\pk,m yt,ntt llc;"rhak n,~w11k1ti Pcrumda t\l'c\N'4l t~\'\1il\~\\ \t('-l,,1~1-\\\ M"\'-'\lt''""'""" '"""'""'k~\\d pn\1Q U.V&amp;l ( \ ).
- b, at~"\.,ta l&gt;uTk9.i atAu ll&lt;-wiUl t\"n,tnw,111 yA1\,t tw-nuu,,tkutan m&lt;"m}:'Ut\\'ni k'('rc"'ntinJ,tnn ,u~ llC't1C'nta1~~1, dC'tlJl·'" kcv&lt;"ntin~~n ~n,mct.t.
- (,\) Daldm hAJ An~'l\_,m.n l&gt;.i'«U h'1'-'k mc-nC"l.-pkt\n ketenruan 8C'l'\a~l:lunon.dm'\clksud t~ctA i\\~c\t (l), t-l\lf"l(i !l&lt;'li\k\l Wilk.ii l&gt;flt"t'\\h "&lt;'bc~oi J')('tn11ik moo~ m&lt;"n~'l'\~k,u l (~lhO (,r,u'\)t c\t4'U lthih dc-n~,rn jutnldh ~·U\JiJ untuk mt"wnk,h 1Tn1m"1.:1.
Bqiall K·Uma
x ... nanpn Bupetl Nlah Wakil 0.·rala Nbaeal r.mlllk llodal ... 17
- ( l) ~&lt;"b')·k~n p('l\g('mb.l,~,n uMhll ~nu\\,11i1 y,,~ d,U .. \\\k\ln o\t-h D,rt'k .. i harus ffl('fldl\pett pt"'~lltJU-'n Bllpclti M'ht\l,tm wnkil l&gt;t1t"mh M""hH,&lt;11i p("m1hk m,~1.t.l.
- fl) Kt"b\Jttlran J.l("~mbttn,t,tn uAAha M"h,.\t,tHimllncl d1mAksud poda a.vat ( l] di\lS\llkNn oleh 01r«"ksi k("pUdll Bup,"i s~l,,ku w14k1l Daernh 8&lt;'bu~oi ~m,hk modal M'\f'll.\h n"'"""·'P·'\ pt"f~t\\)\\~" rl~1·, \1t"w,,n P\!'l\~1\Wl-'t~.
- (J) ~t-htJakan st"~imana dimt:1k8ud pctda I\.Vllt ( 1) d,t&lt;'t8pk91l ~suaj dt'n~n m&amp;lk~ud d.in tllJU "I¥n1mdt1.
Paul 18
Bu~ti !IC'"lilkll wnkil 011t-rah tK'bn,tr11 J)("tnihk mt~ial tic1-'k ~rtAn~u~ j Wl\b ata!I M'Rftla akibfu pt"rbuat&amp;n hukum ynng d1bui1t Ol('h l~ntmda d&amp;.n t,dak ~nanm.mR J.twab at.a~ kf"n1aietn t"'rumc1a mt"l("bihi nil·i t&lt;t-kl\vn11an l&gt;At"rah Y·ntt te-'-h d·pisahkan kei dalam ~n&gt;mdA., k~u.ali "P"hiw Oup,iti ~l.aku wakil Daerah sebagai pemilik modal:
- a. baJ.k langsung maupun tidak langsung derigan itikad buru.k mernanfaatkan ~rumda scmata-mata untu.k ~~ntingan pnoodi~
- b. terhbat dalarn perbuatan melawan hukum yang cWakukan oleh ~rumda; a tau
- c. langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perumda,
Pual 19
Ketenruan mengenai tata cara pemmdahtanganan, pemb(-ba.nan atas a.ktiva Perurnda, serta penerimaan jangka menengab /panjang dan pemt)('rian pinjaman dalam benruk dan cara apa pun, serta tida.k menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang dan per-sediaari barang ole h Perumda diatur dengan Kepurusan Bupati selaku wa.kil Daerah sebagai pernilik modal Perumda.
Baci,aD Keea.am Direbl Paaal~
Pengangkatan dan pernberhentian Direksi ditetapkan oleh Bupati selaku wakil Daerah sebagai pernilik Modal sesuai dengan mekanisme dan peraturan penrndang-undangan.
Pual ~1
- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang mampu metaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau rnenjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Perigawaa yang dinyatakan ber-salah menyebabkan suatu BUMN, BUMD. atau badan usaha milik swasta dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihulrum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/ a tau daerah.
- (2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) anggota Direksi diangkat berdaserkan pcrtimbe.ngan keahhan, integritas, kepernimpinan, pengalarnan, jujur, perilaku yang baik, dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengcmbangkan Pcrurnda.
- (3) Pcngangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan keparutan,
- (4) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim Seleksi Direksi Pcrumda yang terdiri atas:
- a. unsur Pernerintah Kabupaten;
- b. unsur DPRD; dan
- c. unsur perguruan tinggi.
- (5) Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajernen dan pakta integritas sebelum pe-ngangkatannya sebagai anggota Direksi.
- (6) Sebelurn anggota Direksi melaksanakan tugasnya, terhadap yang
bersangkutan terlebih dahulu dllakukan pelantikan dan pcngambilan sumpah oleh Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pual 22
- (1) Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kernbali untuk l (satu) kali masa jabatan.
- (2) Anggota Direk~ yang diangkat kembali ~ba.gaimana dimaksud pe.da ayat (1) setelah
Direksi wajib memelihara risaJah rapat dan menyelenggarakan pembukuan Persero Dae rah.
Bagian Keenam
Komlaaria
- (I) Pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dilakukan oleh RUPS.
- (2) DaJarn haJ Bupati bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian Komisaris ditetapkan oleh Bupati.
Paaal 61
- ( 1) Yang dapat diangkat menjadi Komisaris adaJah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN, BUMD, atau badan usa.ha milik swasta ctinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukurn karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau daerah.
- (2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Komisaris diangkat ## BAB XJl KEWAJIBAJf PELAYAJfAlf PUBLIK Paaa183
- ( 1) Pernerintah Kabupaten dapat memberikan penugasan khusus dalam rangka Pelayanan Publik kepada BUMD untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap ## BAB XIII PEIIBllfAAJI DAii PEIIGAWASAlf
Paaal 84
- (I) Bupati melimpahkan wewenang kepada Organisasi Perangkat Daerah terkait yang akan mewakili Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap BUMO.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring, evaluasi, pendampingan dan pengendalian.
- (3) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan laporan secara rutin setiap semester mengenai pengelolaan BUMD tcnnasuk pelaksanaan rencana kerja anggaran perusahaan sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk penilaian kinerja BUMD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan BUMD diatur dengan Peraturan Bupati.
- (1) Semua karyawan perusahaan BUMD, termasuk Direksi yang diberi tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga, barang-barang pcrsediaan, yang karena melawan hukum atau melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian dari perusahaan diwajibkan mcngganti kerugian terse but.
- (2) Surat-surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk kategori tata buku dan administrasi BUMD disimpan di ternpat BUMD atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Direksi kecuali jika untuk sernentara dipindahkan ke Dewan Pengawas atau Komisaris, dalarn hal dianggapnya perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
PENOOABUNGAl'f,PELEBURAN PENGAII.BlLALIHAIC, DAii PEKIBAHAM Paaal 86
- (1) BUMD dapat melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.
- (2) Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan BUMD scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), ditctapkan dcngan Perda.
- (3) DaJam melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepentingan BUMD, pemegang saham/pemilik modal, pihak ketiga, dan karyawan BUMD harus tetap mendapat perhatian.
BABXVI KETENTUAN LAIN-LAIN Paaa187
- ( 1) Karyawan BUMD merupakan pekerja BUMD yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hale dan kewajibannya ditetapkan
BAB XV - PENOOABUNGAl'f,PELEBURAN PENGAII.BlLALIHAIC, DAii PEKIBAHAM Paaal 86
Pasal 9
Cukupjelas
Cukupjelas
Cukupjelas
Cukupjelas
Cukupjelas
Cukupjelas
Cukupjelas
Cukupjelas
Cukupjelas
Huruf a
Kebutuhan Daerah dikaji melalui studi yang mencakup aspek pelayanan umum dan kebutuhan rnasyarakat di antaranya air minum, pasar, transportasi.
Hurufb
Kelayakan bidang usaha BUMD dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pcmasaran dan analisis kelayakan kcuangan serta analisis aspek lainnya.
Cukupjelas
BAB XV - PENOOABUNGAl'f,PELEBURAN PENGAII.BlLALIHAIC, DAii PEKIBAHAM Paaal 86
Pasal 12
Pendirian Perumda haru&amp; memenuhi kriteria antara lain:
- a. bidang usaha atau kegiatannya berkaitan dengan kepentingan orang banyak;
- b. didirikan tidak sernata-rnata untuk mengejar keuntungan (cost effectivenessrcost recovery);
- c. bcrdasarkan pengkajian memenuh! persyaratan ekonomis yang diperlukan bagi berd.irinya suatu badan usaha (mandiri).
Pendirian Perurnda dapat dilakukan atas inisiatif Bupati, atau atas inisiatif Organisasi Perangkat Daerah yang diusulkan kepada Bupati scpanjang memenuhi kriteria tersebut di atas.
Perda ini memuat antara lain:
- a. penetapan pendirian Pcrumda;
- b. penetapan bcsarnya Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- c. Anggaran Dasar;
- d. pcnunjukan Bupati selaku wakil Daerah sebagai pcmilik modal.
BAB XV - PENOOABUNGAl'f,PELEBURAN PENGAII.BlLALIHAIC, DAii PEKIBAHAM Paaal 86
Pasal 13
Yang dimaksud dengan membentuk anak perusahaan adalah Pcrumda sebagai badan hukum dapat mcndirikan perusahaan bailc berbadan hukum (misalnya Perseroan Terbatas) maupun yang tidak berbadan hukum {misalnya persekutuan perdata, persekutuan Iirrna, dan pcrsekutuan komanditer).
Yang dimaksud memiliki saham adalah Perumda sebagai badan hukum dapat melakukan penyertaan modal langsung dalam kepemilikan saham pada perusahaan yang bcrbcntuk hukum Perseroan Terbatas, baik yang sudah berdiri maupun yang akan didirikan, dan/ a tau pcmbelian saham perusahaan publik di pasar modal.
Cukupjelas Ayat (3) Cukupjelas
BAB XV - PENOOABUNGAl'f,PELEBURAN PENGAII.BlLALIHAIC, DAii PEKIBAHAM Paaal 86
Pasal 14
Ayat ( 1)
Perda tentang pendirian Perumda, selain menetapkan pendirian Perumda, juga sekaligus menet.apkan keputusan untuk melakukan pcnyertaan modal negara kc dalam Perumda dan Anggaran Dasar Perumda yang bersangkutan.
AnAAaran Dasar Pcrumda mernuat antara lam:
- a. nama dan ternpat keduduka.n Perurnda;
- b. makaud de.n tujuan berdirinya Perumda;
- c. jangka waktu berdirinya Perumda;
- d. susunan dan jurnlah anggota Direksi dan jumlah anggot.a Dewan Pengawas; dan
- c. penetapan t.ata cara penyelenggaraan rapa.t Direksi, rapat Dewan Pengawae, rapal Direksi dan/ atau Dewan Pengawaa dengan Kepala Daerah sclalcu wakil Daerah sebagai pemilik modal.
Karena Perda tentang pendirian Perumda sekaligus memuat Anggaran Dasar Pen.unda, setiap perube.han Anggaran Dasar Perumda ditetapkan dengan Perda.
Cukupjelas
Pasa.l 15
Cukupjelas
Kewenangan Bupati selaku wakil Daerah sebagai pernilik modal adalah sebagai organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalaro Perumda yang mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Pengawas dalam batas yang ditentukan dalam Perda ini dan/atau Perda tentang pendiriannya.
BAB XV - PENOOABUNGAl'f,PELEBURAN PENGAII.BlLALIHAIC, DAii PEKIBAHAM Paaal 86
Pasal 16
Maksud dari ketentuan ini adalah untuk menghindari benturan kepentingan antara anggota Direksi atau Dewan Pengawas dan Perumda yang diurus/diawasi.
CukupJelas
CukupJelas
BAB XV - PENOOABUNGAl'f,PELEBURAN PENGAII.BlLALIHAIC, DAii PEKIBAHAM Paaal 86
Pasal 17
Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal Perumda menet.apkan kebijakan pengembangan Perumda yang bertujuan menetapkan arah dan mencapai tujuan perusahaan baik menyangkut kebijakan investasi, pembiayaan usaha, sumber pembiayaannya, penggunaan hasil usaha perusahaan, dan kebijakan pengembangan lainnya.
BAB XV - PENOOABUNGAl'f,PELEBURAN PENGAII.BlLALIHAIC, DAii PEKIBAHAM Paaal 86
Pasal 18
Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal Perumda menet.apkan kebijakan pengembangan Perumda yang bertujuan menetapkan arah dan mencapai tujuan perusahaan baik menyangkut kebijakan investasi, pembiayaan usaha, sumber pembiayaannya, penggunaan hasil usaha perusahaan, dan kebijakan pengembangan lainnya.
BAB XV - PENOOABUNGAl'f,PELEBURAN PENGAII.BlLALIHAIC, DAii PEKIBAHAM Paaal 86
Pasal 19
Keputusan Bupati selaku wakil Oaerah sebaga.i perruhk modaJ mengatur, antara lain, tindakan-tindakan Direksi yang perlu mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan/ at.au perlu mendapat persetujuan Bupati selaku wak.il Oaerah sebagai pernihk modal, yang meliputi:
- a. penarikan pinjaman;
- b. pemberian pinjarnan;
3. c, peJepasan aktiva;
- d. penghapusa.n piutang macet dan persediaan barang.
Pasa.J 20
Cukupjelas
Pasa.J 21
Cukupjclas
Cukupjelas
BAB XV - PENOOABUNGAl'f,PELEBURAN PENGAII.BlLALIHAIC, DAii PEKIBAHAM Paaal 86
Pasal 23
Cukup Jcla.a
PasaJ 24
Culru p j,cLu
Pua] 25
Cukup jcla5
BAB XV - PENOOABUNGAl'f,PELEBURAN PENGAII.BlLALIHAIC, DAii PEKIBAHAM Paaal 86
Pasal 26
)
Ra.ncangan rnteana ja.ngka penja.ng memuat., antara w:n..:
- a evaluasi pelaksanaan rencana )8.Ilgka panjang sieberumnya;
- b. posi si perusahaan saat uu;
- c. asumsi-asumsi yang drpakai dalam ~yusunan rnicana jangka panjang;
- cl penetapan misi, sasaran, strategi, ~eb,jakao, dan pn~am k.crja rencana jangka panjang,
Ayat {2\
Dewan Pengawa.s sebelum meoandataogani rancangan reocana ja.ngka panjang yang dlsam:paikan oseh Drrcksi, W3.)=ib membahas secara bersama-sama dengan Direksi, Dengan drtandatangani bersama, semua a.nggota Direbi dan Dewan Ptta-.gawas ~ jawab ataa i&amp; rancangan ~ jangka p&amp;.n.)S.Dg yang dimaksud.
PaM.127
Ayat ( I)
Ra.ncangan ttncana kelja dan anggpran perusahaan mcmuat antara lain:
- a, mi\_a1 Perumda, sasaran usaha, strategi usaha, krbijalcan perusahaan, dan program kerja/ kegsa tan;
- b. anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kctja/ keg)atan~
- e. proyekai luuangan Perumda dan analc perusahaannya;
- d. Hal-hal lain yang memerlukan kepurusan Bupati Slelaku wakil Daerah sebegai pem.ilik modaJ.
BAB VIII - PERUBAHAAII UMUII DAERAH
Pasal 59
Direksi wajib memelihara risaJah rapat dan menyelenggarakan pembukuan Persero Dae rah.
Bagian Keenam
Komlaaria
BAB VIII - PERUBAHAAII UMUII DAERAH
Pasal 60
- (I) Pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dilakukan oleh RUPS.
- (2) DaJarn haJ Bupati bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian Komisaris ditetapkan oleh Bupati.
Paaal 61
- ( 1) Yang dapat diangkat menjadi Komisaris adaJah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN, BUMD, atau badan usa.ha milik swasta ctinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukurn karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau daerah.
- (2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Komisaris diangkat ## BAB XJl KEWAJIBAJf PELAYAJfAlf PUBLIK Paaa183
- ( 1) Pernerintah Kabupaten dapat memberikan penugasan khusus dalam rangka Pelayanan Publik kepada BUMD untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap ## BAB XIII PEIIBllfAAJI DAii PEIIGAWASAlf
Paaal 84
- (I) Bupati melimpahkan wewenang kepada Organisasi Perangkat Daerah terkait yang akan mewakili Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap BUMO.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring, evaluasi, pendampingan dan pengendalian.
- (3) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan laporan secara rutin setiap semester mengenai pengelolaan BUMD tcnnasuk pelaksanaan rencana kerja anggaran perusahaan sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk penilaian kinerja BUMD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan BUMD diatur dengan Peraturan Bupati.
- (1) Semua karyawan perusahaan BUMD, termasuk Direksi yang diberi tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga, barang-barang pcrsediaan, yang karena melawan hukum atau melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian dari perusahaan diwajibkan mcngganti kerugian terse but.
- (2) Surat-surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk kategori tata buku dan administrasi BUMD disimpan di ternpat BUMD atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Direksi kecuali jika untuk sernentara dipindahkan ke Dewan Pengawas atau Komisaris, dalarn hal dianggapnya perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
PENOOABUNGAl'f,PELEBURAN PENGAII.BlLALIHAIC, DAii PEKIBAHAM Paaal 86
- (1) BUMD dapat melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.
- (2) Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan BUMD scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), ditctapkan dcngan Perda.
- (3) DaJam melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepentingan BUMD, pemegang saham/pemilik modal, pihak ketiga, dan karyawan BUMD harus tetap mendapat perhatian.
BABXVI KETENTUAN LAIN-LAIN Paaa187
- ( 1) Karyawan BUMD merupakan pekerja BUMD yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hale dan kewajibannya ditetapkan
Cukupjelas
Cukupjelas
Cukupjelas
Cukupjelas
Cukupjelas
Cukupjelas
Cukupjelas
Cukupjelas
Cukupjelas
Huruf a
Kebutuhan Daerah dikaji melalui studi yang mencakup aspek pelayanan umum dan kebutuhan rnasyarakat di antaranya air minum, pasar, transportasi.
Hurufb
Kelayakan bidang usaha BUMD dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pcmasaran dan analisis kelayakan kcuangan serta analisis aspek lainnya.
Cukupjelas
Pendirian Perumda haru&amp; memenuhi kriteria antara lain:
- a. bidang usaha atau kegiatannya berkaitan dengan kepentingan orang banyak;
- b. didirikan tidak sernata-rnata untuk mengejar keuntungan (cost effectivenessrcost recovery);
- c. bcrdasarkan pengkajian memenuh! persyaratan ekonomis yang diperlukan bagi berd.irinya suatu badan usaha (mandiri).
Pendirian Perurnda dapat dilakukan atas inisiatif Bupati, atau atas inisiatif Organisasi Perangkat Daerah yang diusulkan kepada Bupati scpanjang memenuhi kriteria tersebut di atas.
Perda ini memuat antara lain:
- a. penetapan pendirian Pcrumda;
- b. penetapan bcsarnya Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- c. Anggaran Dasar;
- d. pcnunjukan Bupati selaku wakil Daerah sebagai pcmilik modal.
Yang dimaksud dengan membentuk anak perusahaan adalah Pcrumda sebagai badan hukum dapat mcndirikan perusahaan bailc berbadan hukum (misalnya Perseroan Terbatas) maupun yang tidak berbadan hukum {misalnya persekutuan perdata, persekutuan Iirrna, dan pcrsekutuan komanditer).
Yang dimaksud memiliki saham adalah Perumda sebagai badan hukum dapat melakukan penyertaan modal langsung dalam kepemilikan saham pada perusahaan yang bcrbcntuk hukum Perseroan Terbatas, baik yang sudah berdiri maupun yang akan didirikan, dan/ a tau pcmbelian saham perusahaan publik di pasar modal.
Cukupjelas Ayat (3) Cukupjelas
Ayat ( 1)
Perda tentang pendirian Perumda, selain menetapkan pendirian Perumda, juga sekaligus menet.apkan keputusan untuk melakukan pcnyertaan modal negara kc dalam Perumda dan Anggaran Dasar Perumda yang bersangkutan.
AnAAaran Dasar Pcrumda mernuat antara lam:
- a. nama dan ternpat keduduka.n Perurnda;
- b. makaud de.n tujuan berdirinya Perumda;
- c. jangka waktu berdirinya Perumda;
- d. susunan dan jurnlah anggota Direksi dan jumlah anggot.a Dewan Pengawas; dan
- c. penetapan t.ata cara penyelenggaraan rapa.t Direksi, rapat Dewan Pengawae, rapal Direksi dan/ atau Dewan Pengawaa dengan Kepala Daerah sclalcu wakil Daerah sebagai pemilik modal.
Karena Perda tentang pendirian Perumda sekaligus memuat Anggaran Dasar Pen.unda, setiap perube.han Anggaran Dasar Perumda ditetapkan dengan Perda.
Cukupjelas
Pasa.l 15
Cukupjelas
Kewenangan Bupati selaku wakil Daerah sebagai pernilik modal adalah sebagai organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalaro Perumda yang mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Pengawas dalam batas yang ditentukan dalam Perda ini dan/atau Perda tentang pendiriannya.
Maksud dari ketentuan ini adalah untuk menghindari benturan kepentingan antara anggota Direksi atau Dewan Pengawas dan Perumda yang diurus/diawasi.
CukupJelas
CukupJelas
Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal Perumda menet.apkan kebijakan pengembangan Perumda yang bertujuan menetapkan arah dan mencapai tujuan perusahaan baik menyangkut kebijakan investasi, pembiayaan usaha, sumber pembiayaannya, penggunaan hasil usaha perusahaan, dan kebijakan pengembangan lainnya.
Keputusan Bupati selaku wakil Oaerah sebaga.i perruhk modaJ mengatur, antara lain, tindakan-tindakan Direksi yang perlu mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan/ at.au perlu mendapat persetujuan Bupati selaku wak.il Oaerah sebagai pernihk modal, yang meliputi:
- a. penarikan pinjaman;
- b. pemberian pinjarnan;
3. c, peJepasan aktiva;
- d. penghapusa.n piutang macet dan persediaan barang.
Pasa.J 20
Cukupjelas
Pasa.J 21
Cukupjclas
Cukupjelas
Cukup Jcla.a
PasaJ 24
Culru p j,cLu
Pua] 25
Cukup jcla5
)
Ra.ncangan rnteana ja.ngka penja.ng memuat., antara w:n..:
- a evaluasi pelaksanaan rencana )8.Ilgka panjang sieberumnya;
- b. posi si perusahaan saat uu;
- c. asumsi-asumsi yang drpakai dalam ~yusunan rnicana jangka panjang;
- cl penetapan misi, sasaran, strategi, ~eb,jakao, dan pn~am k.crja rencana jangka panjang,
Ayat {2\
Dewan Pengawa.s sebelum meoandataogani rancangan reocana ja.ngka panjang yang dlsam:paikan oseh Drrcksi, W3.)=ib membahas secara bersama-sama dengan Direksi, Dengan drtandatangani bersama, semua a.nggota Direbi dan Dewan Ptta-.gawas ~ jawab ataa i&amp; rancangan ~ jangka p&amp;.n.)S.Dg yang dimaksud.
PaM.127
Ayat ( I)
Ra.ncangan ttncana kelja dan anggpran perusahaan mcmuat antara lain:
- a, mi\_a1 Perumda, sasaran usaha, strategi usaha, krbijalcan perusahaan, dan program kerja/ kegsa tan;
- b. anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kctja/ keg)atan~
- e. proyekai luuangan Perumda dan analc perusahaannya;
- d. Hal-hal lain yang memerlukan kepurusan Bupati Slelaku wakil Daerah sebegai pem.ilik modaJ.
Laporan tahunan memuat antara lain:
- a. perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dam perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta
PENJELASAN
Pembukaan
atas dokumen tersebut;
- b. neraca gabungan dari Perumda yang tergabung dalam satu group, di samping neraca dari masing-masing Perumda terse but;
- c. laporan mengenai keadaan dan jalannya Perumda, serta hasil yang telah dicapai;
- d. kegiatan utama Perumda dan perubahan selama tahun buku;
- e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perumda;
- f. nama anggota Direksi dan Dewan Pengawas; dan
- g. gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan honorarium serta tunjangan lain bagi anggota Dewan Pengawas.
## Ayat (2)
Dewan Pengawas sebelum menandatangani laporan tahunan yang disampaikan oleh Direksi, wajib membahas secara bersama-sama dengan Direksi. Dengan ditandatangani bersama, semua anggota Direksi clan Dewan Pengawas bertanggung jawab atas laporan tahunan dimaksud.
## Ayat (3)
Alasan anggota Direksi tidak menandatangani perlu dijelaskan secara tertulis kepada Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal agar Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal dapat menggunakannnya sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam memberikan penilaian terhadap laporan terse but.
## PasaJ 29
Selain mengatur rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran Perumda, laporan tahunan dan perhitungan tahunan,
dalam Keputusan Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemrhk modal tersebut, diatur antara lain rnengenai tingkat kesehatan persero.
PENJELASAN
Pasal 30
Larangan perangkapan jabatan tersebut dimaksudkan agar anggota pikirannva direksi benar-benar rnencurahkan segala tenaga dan dan/ a tau perhatian secara pen uh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perurnda serta menghindari timbulnya benturan kepen tingan.
PENJELASAN
Pasal 31
Yang dimaksud dengan risalah rapat adalah risalah rapat Direksi, Dewan Pengawas, dan risalah rapat Bupati sclaku wakil Dacrah sebagai pemilik modal. Direksi perlu memelihara risalah rapat tersebut karena merupakan dokumen resmi yang memuat hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat, serta merupakan bukti yang melatarbelakangi diambilnya suatu tindakan, baik oleh Direksi maupun Dewan Pengawas dalam pengelolaan perusa.haan. Pembukuan perumda dibuat sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ber)aku. Setiap perubahan baik yang dila.kukan oleh transaksi maupun oJeh kejadian dalam Perumda yang mempengaruhi aktiva, utang, modal, biaya, dan pendapatan harus dibukukan