PERATURAN BUPATI MA Nomor 32 Tahun 2017 tentang RUMAH SINGGAH PENGELOLAAN KEUANGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) KABUPATEN MAJENE (berlaku 19 Juli 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa sebagai upaya memperkuat peran dan kapasitas OPD dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan serta untuk lebih kualitas memperkuat peran dan kapasitas OPD secara terorganisir dan untuk meningkatkan penyelenggaraan pengelolaan keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rumah Singgah Pengelolaan Keuangan OPD.
Mengingat: 1.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahKabupaten Majene(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten MajeneTahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG RUMAH SINGGAH PENGELOLAAN KEUANGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD, adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran;
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya dsingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah;
6. Anggaran kas adalah merupakan gambaran atas rencana penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran yang umumnya berlaku selama satu tahun;
7. Surat Penyediaan Dana atau SPD adalah dokumen yang menytakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran
8. Surat Permintaan Pembayaran atau SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan bendahara pengeluaran untuk mengajukamn permimntaan pembayaran
9. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) OPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah
10. Regulasi adalah peraturan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah
11. Anggaran adalah pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah daerah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur
dalam satuan rupiah yang tersusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematik untuk satu periode
12. Periode adalah periode waktu yang digunakan dalam penyelenggaraan akuntansi pemerintahan daerah
13. Pemateri adalah Pembimbing/fasilitator baik berupa perseorangan ataupun tim yang berperan memberikan pembimbingan/pendampingan di dalam proses penyelenggaran rumah singgah
14. Sistem adalah serangkaian prosedur manual ataupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah
15. Prosedur adalah urutan kegiatan secara berurut dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan pemerintah daerah
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS
Bagian Kesatu Pembentukan
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Rumah Singgah Pengelolaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Bagian Kedua
Kedudukan
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS
Pasal 3
- (1) Rumah Singgah merupakan wadah di dalam menyelesaikan masalah yang terkait dengan pengelolaan keuangan OPD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Majene;
- (2) Rumah Singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang Koordinator yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah
dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene.
Bagian Ketiga Tugas
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS
Pasal 4
Rumah Singgah memiliki fungsi :
- a. Melaksanakan pembelajaran, pembimbingan dan pengkaderan pengelolaan keuangan OPD
- b. Melaksanakan penyamaan persepsi terkait perubahan regulasi pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah
- c. Melaksanakan layanan konsultasi teknis kepada seluruh OPD dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan OPD
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah.
PENYELENGGARAAN RUMAH SINGGAH
Bagian Kesatu
Pelaksanaan Rumah Singgah
BAB III - PENYELENGGARAAN RUMAH SINGGAH
Pasal 5
Rumah Singgah adalah wadah yang dibentuk di dalam menyelesaikan masalah yang terkait dengan pengelolaan keuangan OPD sekaligus sebagai media layanan konsultasi teknis pengelolaan keuangan OPD.
BAB III - PENYELENGGARAAN RUMAH SINGGAH
Pasal 6
Materi Rumah Singgah difokuskan kepada:
1. Pengelolaan Anggaran Kas dan Penerbitan SPD (Surat Penyediaan Dana);
2. Penatausahaan Keuangan;
3. Penatausahaan Aset;
4. Pertanggungjawaban;
Serta materi lain terkait perubahan regulasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
BAB III - PENYELENGGARAAN RUMAH SINGGAH
Pasal 7
Waktu Pelaksanaan Rumah Singgah disesuaikan atas periode satu tahun anggaran sampai dengan pertanggungjawan anggaran dalam periode tersebut
Bagian Kedua
Rumah Singgah
BAB III - PENYELENGGARAAN RUMAH SINGGAH
Pasal 8
Rumah Singgah merupakan kegiatan pembelajaran dan pengkaderan staf organisasi perangkat daerah (OPD) yang disesuaikan dengan kebijakan serta sistem dan prosedur akuntansi yang ada.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.
PEMBIAYAAN
BAB V - PEMBIAYAAN
Pasal 15
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene.
BAB VI - PENUTUP
Pasal 16
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Penetapan: Ditetapkan di Majene pada tanggal 19 Juli 2017

Penandatangan: BUPATI MAJENE,

Verifikasi: CAP/TTD H. FAHMI MASSIARA

Penetapan: Diundangkan di Majene pada tanggal 19 Juli 2017

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE

Verifikasi: CAP/TTD ## H. BURHANUDDIN BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2017 NOMOR 32.