PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 4 Tahun 2012 tentang PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL SECARA TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL SECARA TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA BARAT,
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau pengrusakan laut, mengamanatkan bahwa lingkungan laut Indonesia umumnya dan pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Halmahera Barat khususnya adalah merupakan salah satu bagian lingkungan laut yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, berfungsi sebagai sarana mata pencaharian kehidupan masyarakat kawasan pesisir yang perlu dikelola secara terpadu dan berkesinambungan.
- b. bahwa pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dan berkelanjutan beserta sumber daya alamnya bertujuan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dan kelangsungan hidup mahluk hidup baik masa sekarang maupun masa yang akan datang.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Secara Terintegrasi dan Berkelanjutan di Kabupaten Halmahera Barat;
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Paraturan Dasar Pokokpokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2294);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3260);
4. Undang-undang Nomor A. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3419);
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3647);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Nomor 3699);
8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Pelayaran (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
9. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169);
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264) ;
11. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
12. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
13. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
14. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739 ).
15. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
16. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833)
17. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959);
18. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 25 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5011.);
19. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Nomor 140) Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059 );
20. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073)
21. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4523.)
23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara 3910);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4153)
27. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kwalitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 36. Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4209);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 421 Lembar 1);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titiktitik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4211);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota.(Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737)
32. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4779);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4858)
34. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);
35. Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Lindung melalui Kegiatan Identifikasi, Konservasi, dan Eksploitasi Terkendali untuk Melindungi Sumberdaya Alam, Keanekaragaman Hayati, Ekosistem Langka, Sejarah dan Budaya.
36. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
37. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
Dan
BUPATI HALMAHERA BARAT
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL SECARA TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
5. Badan adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat.
6. Bagan adalah alat penangkap ikan berbentuk bangunan, baik yang menetap atau bagan tancap maupun yang tidak menetap atau bagan apung, yang menggunakan jaring dan operasional selalu pada malam hari dengan menggunakan alat bantu lampu.
7. Badan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (BP3K) adalah Badan Non Struktural yang dibentuk dengan Keputusan Bupati;
8. Budidaya laut ( marine culture ) adalah cara pemeliharaan hewan dan tumbuhan laut seperti berbagai jenis ikan laut, udang-udangan, kerang-kerangan dan berbagai jenis rumput laut, di suatu tempat dan dengan menggunakan metode tertentu.
9. Daerah perlindungan laut adalah daerah pesisir dan laut yang meliputi terumbu karang, hutan mangrove, lamun, atau habitat lainnya secara sendiri atau bersama-sama yang dipilih dan ditetapkan untuk ditutup secara permanen dari kegiatan perikanan dan pengambilan biota laut yang dikelola oleh masyarakat setempat serta ditetapkan dalam Peraturan Desa/Ketentuan Kelurahan.
10. Daerah Aliran Sungai adalah suatu kawasan yang dibatasi oleh dua punggung gunung di mana curah hujan yang jatuh ke daerah tersebut mengalir melalui satu saluran tertentu, yaitu sungai atau aliran air lainnya.
11. Degradasi adalah : keadaan dimana terjadinya penurunan daya dukung / kualitas lingkungan akibat aktifitas / kegiatan manusia yang melebihi Ambang batas daya dukung lingkungan ( Carring Capaciti ).
12. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik (interaksi dan interalasi) antara organisme dengan lingkungan;
13. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, dan organisme lainnya serta proses yang menghubungkan mereka dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas;
14. Estuari adalah daerah litoral yang agak tertutup (teluk) di pantai, tempat sungai bermuara dan air tawar dari sungai bercampur dengan air asin dari laut, biasanya berkaitan dengan pertemuan perairan sungai dengan perairan laut.
15. Garis pantai adalah garis yang dibentuk oleh perpotongan garis air rendah dengan daratan pantai yang dipakai untuk menetapkan titik terluar di pantai wilayah laut;
16. Garis sempadan pantai adalah garis batas yang diukur dari air laut pasang tertinggi ke arah daratan mengikuti lekukan pantai dan/atau disesuaikan dengan topografi setempat;
17. Keramba Jaring Apung adalah suatu sarana pemeliharaan ikan atau biota air yang kerangkanya terbuat dari bambu, kayu, pipa paralon atau besi berbentuk persegi yang diberi jaring dan diberi pelampung (misalnya drum plastik atau stereoform) dan menggunakan jaring, agar wadah tersebut tetap terapung di dalam air. Kerangka dan pelampung berfungsi untuk menahan jaring agar tetap terbuka di permukaan air dan jaring yang tertutup di bagian bawahnya digunakan untuk memelihara ikan selama beberapa bulan;
18. Konservasi laut adalah pengelolaan sumberdaya alam hayati laut yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keaneka ragaman dan nilainya, serta merehabilitasi sumberdaya alam laut yang rusak;
19. Lamun adalah sejenis tumbuhan laut berbunga yang tumbuh di dasar laut berpasir atau bersubstrat halus yang tidak begitu dalam, dan sinar matahari masih dapat menembus ke dasar sehingga memungkinkan tumbuhan tersebut berfotosintesis;
20. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan ## BAB II RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Peraturan Daerah ini berlaku untuk pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam lingkungan Wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
- (2) Ruang lingkup Pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut, kearah laut sejauh 4 (empat) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut.
- (3) Pulau-pulau di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat dalam ruang lingkup berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (4) Pengelolaan Pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya dilakukan secara menyeluruh
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat mempunyai hak meminta informasi dan mengawasi usaha dan/atau kegiatan di luar Wilayah Halmahera Barat yang dapat memiliki dampak yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
ASAS, TUJUAN, MANFAAT DAN PRIORITAS
BAB III - ASAS, TUJUAN, MANFAAT DAN PRIORITAS
Pasal 4
Asas-asas dalam pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil secara terintegrasi dan berkelanjutan di Kabupaten Halmahera Barat adalah :
- a. Asas berkelanjutan, yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.
- b. Asas keterpaduan, yaitu :
1. Keterpaduan perencanaan sektor secara horizontal; dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan dari sektor dan instansi terkait;
2. Keterpaduan perencanaan sektor secara vertikal dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan dari level pemerintahan yang berbeda, seperti pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
3. Keterpaduan antara ekosistem darat dan ekosistem laut;
4. Keterpaduan antar pemangku kepentingan dari berbagai lapisan masyarkat;
5. Keterpaduan antar ilmu pengetahuan dan manejemen dengan mengembangkan masukan dari pendekatan spesifik untuk membantu proses-proses menajemen;
6. Keterpaduan perencanaan tata ruang dilakukan secara partisipatif dan transparan, yang mengakomodir kepentingan arus bawah;
7. Keterpaduan antara pertimbangan ekonomi dengan pertimbangan ekologi;
8. Keterpaduan antar Negara di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang bertetangga.
- c. Asas berbasis masyarakat, yaitu proses pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil melalui desentralisasi pengelolaan sumberdaya yang menjadi penopang masyarakat setempat dan melalui pemberian suara yang efektif pada masyarakat itu mengenai penggunaan sumberdaya tersebut, dengan prinsip-prinsip: Sukarela bukan persyaratan atau keharusan; insentif bukan sanksi; penguatan bukan birokrasi; proses, bukan substansi; dan, penunjuk arah, bukan jalan spesifik;
- d. Asas wilayah dan ekosistem, yaitu wilayah dan ekosistem merupakan dua pokok yang menyatu ( convergent ), di mana secara yuridis berlakunya Peraturan Daerah ini terbatas pada wilayah Kabupaten Halmahera Barat tetapi karena pencemaran dan perusakan di suatu tempat akan langsung memiliki dampak terhadap lokasi yang berdekatan maka sekalipun bukan merupakan hak pengelolaan namun daerah memiliki hak untuk setidaknya mengetahui dan mengawasi kegiatan di lokasi yang kemungkinan besar akan berdampak pada Daerah;
- e. Asas keseimbangan dan berkelanjutan, yaitu tiap kegiatan yang dijalankan harus
BAB III - ASAS, TUJUAN, MANFAAT DAN PRIORITAS
Pasal 5
Tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu berbasis masyarakat adalah :
- a. Menyusun dan menetapkan kerangka kerja dan prioritas pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil secara terpadu berbasis masyarakat.
- b. Mengurangi dan menghentikan, menanggulangi, mengawasi, dan mengendalikan tindakan dari kegiatan-kegiatan merusak terhadap habitat dan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- c. Menjamin dan melindungi kondisi lingkungan dan sumberdaya wilayah pesisir dalam rangka pembangunan di wilayah pesisir yang
BAB III - ASAS, TUJUAN, MANFAAT DAN PRIORITAS
Pasal 6
Manfaat pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu berbasis masyarakat adalah:
- a. Terwujudnya rencana, penetapan dan koordinasi prioritas-prioritas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam rangka memanfaatkan secara effisien dan konsisten kapasitas dan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. Terlindunginya wilayah pesisir dari degradasi akibat pemanfaatan yang berlebihan, dengan perusakan habitat.
- c. Berkembangnya sumberdaya di wilayah pesisir bagi pemanfaatan ekonomi yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui cara-cara keilmuan yang benar dan adil secara ekonomis;
- d. Terwujudnya tanggung gugat (akuntabilitas) dan kepemimpinan dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil.
BAB III - ASAS, TUJUAN, MANFAAT DAN PRIORITAS
Pasal 7
Prioritas pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu berbasis masyarakat adalah:
- a. Meningkatkan koordinasi pengambilan keputusan melalui proses antar sektor dalam membuat dan meninjau keputusan-keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan wilayah pesisir.
- b. Melindungi habitat pesisir melalui penetapan dan pelaksanaan Perlindungan Laut atau Taman Laut Kabupaten Halmahera Barat.
- c. Meningkatkan keadilan dan partisipasi melalui pengakuan hak masyarakat tradisional;
- d. Meningkatkan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan dan pelayanan kepada masyarakat;
- e. Memajukan dan mempertahankan sumberdaya perikanan pesisir melalui pencegahan, pelarangan dan penghapusan kegiatan penangkapan yang merusak;
- f. Menyesuaikan perencanaan tata ruang dengan mengacu pada pola pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
BAB IV - PROSES PENGELOLAAN
Pasal 8
Proses pengelolaan pesisir meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan serta pengendalian terhadap pemanfaatan wilayah pesisir dan sumberdayanya.
BAB IV - PROSES PENGELOLAAN
Pasal 9
Proses pengelolaan pesisir sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dilaksanakan melalui kegiatan antar pemangku kepentingan.
Bagian Kesatu Kewenangan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
BAB V - KEWENANGAN
Pasal 10
Kewenangan dalam pengelolaan pesisir dan Pulau-pulau kecil di Kabupaten Halmahera Barat untuk bidang-bidang tertentu mencakup:
- a. Untuk seluruh wilayah pesisir :
1. Menata dan mengelola perairan di wilayah laut sesuai kewenangan;
2. Penetapan baku mutu lingkungan hidup
BAB V - KEWENANGAN
Pasal 11
Kebijakan Regulasi terdiri dari:
- a. Kebijakan Penjabaran Regulasi tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ## BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT LOKAL
BAB V - KEWENANGAN
Pasal 12
- (1) Masyarakat lokal memiliki hak-hak sebagai berikut :
- a. Hak memperoleh nilai ekonomi pada obyek ekonomi tertentu atas sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. Hak melindungi dan mempertahankan nilai ekologis atas sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. Hak memperoleh dan memberikan informasi tentang pengelolaan sumberdaya wilayah peisisr dan pulau-pulau kecil;
- d. Hak untuk mengetahui dan memberi persetujuan atas setiap usaha atau kegiatan yang akan dilakukan pihak lain di wilayah pesisir Desa/Kelurahan sebelum pemberian izin oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- (2) Masyarakat memiliki hak-hak sebagai berikut :
- a. Hak ekonomi tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 butir a didaftarkan menurut ketentuan pada pasal 14 atau pasal 15 Peraturan Daerah ini.
- b. Hak memperoleh Informasi tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- c. Hak memperoleh Pendidikan dan Pelatihan untuk Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil.
- (3) Masyarakat memiliki kewajiban sebagai berikut :
- a. Menjaga dan mempertahankan obyek-obyek bernilai ekonomi dan bernilai ekologis dari lingkungan hidup sumberdaya wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil;
- b. Memberikan informasi yang diperlukan dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal;
- c. Terlibat aktif secara partisipatif dan demokratis dalam musyawarah masyarakat lokal dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- d. Melaporkan kegiatan yang memiliki dampak merusak dan merugikan.
BAB V - KEWENANGAN
Pasal 13
- (1) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 diatur sesuai ketentuan Perundangundangan.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat melalui instansi terkait sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini menyelenggarakan pendaftaran hak-hak ekonomi tertentu dari masyarakat lokal untuk pengelolaan sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan daerah.
- (3) Pendaftaran sebagaimana pada ayat (3) pasal ini dilaksanakan dengan proses :
BAB V - KEWENANGAN
Pasal 14
- b. Pemerintah Daerah Halmahera Barat melalui instansi terkait sebagimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf (c) poin (2) melakukan peninjauan atas bukti ini untuk menyusun rancangan keputusan;
- c. Bupati menetapkan keputusan, setelah melalui proses partisipasi masyarakat atas rancangan keputusan dimaksud di atas.
- (1) Pendaftaran hak-hak ekonomi tertentu dari masyarakat lokal untuk pengelolaan sumberdaya alam di wilayah pesisir diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- (2) Proses pendaftaran sebagimana dimaksud (1) pasal ini ditetapkan dengan ## BAB VII PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAN ORGANISASI NON PEMERINTAH
BAB V - KEWENANGAN
Pasal 15
Yang dimaksud dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Non Pemerintah dalam Peraturan Daerah ini adalah yang bergerak dan beraktivitas di bidang lingkungan hidup.
Lembaga swadaya masyarakat dan organisasi Non Pemerintah berperan untuk:
- a. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan, dan peran serta masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut secara bertanggungjawab;
- b. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan;
- c. Menumbuhkan sikap inisiatif masyarakat lokal untuk melakukan pengawasan dan kontrol sosial terhadap pelaksanaan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. Memberikan saran pendapat dan masukan;
- e. Menyampaikan informasi dan/atau laporan;
PERAN PERGURUAN TINGGI
BAB VIII - PERAN PERGURUAN TINGGI
Pasal 16
Perguruan Tinggi berperan dan ikut serta dalam:
- a. Mengembangkan bantuan teknis dan teknologi dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. Mempersiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas dalam hal pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. Melakukan Kajian dan pengembangan Pengelolaan Pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu berbasis masyarakat.
- d. Membantu Pemerintah dalam melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan mengenai lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- e. Pelaksanaan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat;
- f. Memberikan saran, pendapat dan masukan diminta atau tidak diminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten mengenai pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
KOORDINASI PENGELOLAAN
Bagian Kesatu Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
BAB IX - KOORDINASI PENGELOLAAN
Pasal 17
- (1) Dalam rangka pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Halmahera Barat membentuk suatu Badan Pengelola Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (BP3K) yang non struktural setelah mendapat persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Halmahera Barat.
- (2) Keanggotaan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri atas perwakilan dari dinas dan instansi terkait, Badan pengelola pesisir dan pulau-pulau kecil di kabupaten Halmahera Barat, Lembaga swadaya Masyarakat, Organisasi Non Pemerintah, Swasta dan Perguruan Tinggi.
BAB IX - KOORDINASI PENGELOLAAN
Pasal 18
Koordinasi pengelolaan pesisir dan Pulau-pulau kecil mencakup:
- (1) Mengkoordinasikan setiap kebijakan Program dan pelaksanaan yang berhubungan dengan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil kepada Masyarakat.
- (2) Menjabarkan dan Menyebarluaskan setiap Kebijakan dan Program serta pelaksanaannya berkenan dengan pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil kepada Masyarakat.
- (3) Mengidentifikasikan, mengklarifikasikan, memverifikasi serta mencari solusi atas masalah yang berhubungan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- (4) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas setiap kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan Pulaupulau Kecil yang dilakukan oleh pihak-pihak manapun
- (5) Menjalankan kegiatan pusat informasi pesisir dan Pulau-pulai Kecil.
Bagian kedua Koordinasi Regulasi
BAB IX - KOORDINASI PENGELOLAAN
Pasal 19
Koordinasi pengelolaan wilayah pesisir diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
PERENCANAAN DAN PROGRAM WILAYAH PESISIR
Bagian Kesatu Umum
BAB X - PERENCANAAN DAN PROGRAM WILAYAH PESISIR
Pasal 20
- (1) Perencanaan dan Program Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau kecil berasal dari prakarsa pemerintah, Non pemerintah, Perguruan Tinggi, Swasta dan masyarakat;.
2. (2). Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri atas:
- a. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil (RSWP-PPK) untuk masa 10 sampai 20 tahun;
- b. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-PPK) untuk masa 5 sampai 10 tahun;
- c. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil (RPWP-PPK) untuk masa 3 sampai 5 tahun
- d. Rencana Aksi, untuk masa 1 sampai 2 tahun.
7. (3). Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara Hierarkis sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah diakui dan diatur hak-hak tertentu di bidang ekonomi dan badan lingkungan hidup Kabupaten Halmahera Barat.
Bagian Kedua
Rencana strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP PPK)
BAB X - PERENCANAAN DAN PROGRAM WILAYAH PESISIR
Pasal 21
- (1). RSWP-PPK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana Pembangunan jangka Panjang Kabupaten Halmahera Barat.
- (2). Jangka waktu RSWP-PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 20 ( dua puluh ) tahun dan dapat ditinjau sekurang-kurangnya 5 ( lima ) Tahun sekali.
- (3). RSWP-PPK berisi
PENJELASAN
Pembukaan
Umum tentang sumberdaya Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta Potensinya, Visi dan Misi Pengelolaan Pesisir, tujuan dan sasaran, strategi dan arahan Program pengelolaan, dan makanisme pemantauan dan evaluasi.
## Bagian Ketiga Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-PPK)
##
PENJELASAN
Pasal 22
- (1). RZWP-PPK merupakan arahan pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan rencana tata ruang Wilayah Kabupaten. - (2). Jangka waktu berlakunya RZWP-PPK selama 15 (lima belas) Tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 ( lima ) Tahun. - (3). RZWP-PPK terdiri dari: - a. Pengalokasian Ruang dalam pemanfaatan laut, Kawasan Konservasi laut, kawasan tertentu dan alur laut. - b. Penetapan pemanfaatan Ruang Laut. - c. Penetapan prioritas kawasan laut untuk tujuan konservasi, sosial budaya, dan ekonomi. - (4). RZWP-PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. ## Bagian Keempat Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP-PPK)
PENJELASAN
Pasal 23
- (1). RPWP-PPK Merupakan arahan yang lebih rinci tentang pemanfaatan sumberdaya diwilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil. - (2). Rencana Pengelolaan Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri dari: - a. Kebijakan pengaturan mencakup pemanfaatan sumberdaya yang diizinkan dan yang dilarang. - b. Skala prioritas pemanfaatan sumberdaya sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. - c. Mekanisme pelaporan yang teratur dan sistimatis untuk menjamin tersedianya data dan informasi yang akurat dan dapat diakses. - (3). Jangka waktu berlakunya RPWP-PPK selama 5 (lima) Tahun dan dapat dievaluasi kembali sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun. ## Bagian Kelima Rencana Tahunan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RTWP-PPK)
PENJELASAN
Pasal 24
- (1) RTWP-PPK dilakukan dengan mengarahkan Rencana Pengelolaan dan Rencana Zonasi sebagai upaya mewujudkan rencana strategis. - (2) RTWP-PPK berlaku 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun ## BAB XI PERENCANAAN DAN PROGRAM
PENJELASAN
Pasal 25
- (1) Pemerintah Daerah diharuskan memiliki rencana dan program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. - (2) Rencana dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekaligus mencakup pengelolaan di bidang ekonomi dan lingkungan hidup.
PENJELASAN
Pasal 26
- (1) Dalam rencana dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 antara lain: - a. Diakui dan diatur hak-hak tertentu dibidang Ekonomi dan lingkungan hidup dari masyarakat lokal: - b. Didukung regulasi daerah tentang perlindungan laut diwilayah laut. - c. Pembentukan taman laut apabila dimungkinkan oleh suatu studi kelayakan - (2) Perencanaan dan Program pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dapat berasal dari Prakarsa Pemerintah, non Pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal atau perorangan. ## BAB XII ## PENATAAN RUANG PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL ## Bagian Kesatu Tata Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
PENJELASAN
Pasal 27
- (1) Penataan Ruang Laut dilakukan dalam bentuk rencana Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan memperhatikan rencana tata ruang Daerah. - (2) Penataan ruang pesisir dilakukan dalam bentuk rencana Zonasi dengan memperhatikan rencana tata ruang Daerah. ## Bagian Kedua Reklamasi
PENJELASAN
Pasal 28
- (1) Reklamasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah wilayah pesisir dan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil. - (2) Reklamasi sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib melaksanakan: - a. Menjaga keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat pesisir. - b. Manjaga keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir - c. Memperhatikan persyaratan teknis pengambilan, Pengurukan dan Penimbunan material. - (3) Perencanaan dan pelaksanaan reklamasi berpedoman pada Rencana Zonasi Wilayah. ## BAB XIII PERJANJIAN DAN JAMINAN LINGKUNGAN
PENJELASAN
Pasal 29
- (1) Setiap orang dan/atau badan Hukum yang hendak melakukan usaha diwilayah pesisir dan Pulaupulau Kecil wajib: - a. Memperhatikan aspirasi masyarakat pesisir. - b. Membuat rencana rehabilitasi lingkungan. - c. Membuat rencana pemberdayaan masyarakat. - (2) Pemerintah Daerah memberikan hak pengusahaan diwilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil setelah dipenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
PENJELASAN
Pasal 30
- (1) Pelaksanan rencana Rehabilitasi dan Pemberdayaan masyarakat Pesisir sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan dengan ketentuan Perundang-undangan ini. - (2) Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada orang dan/atau badan hukum yang melakukan pengusahaan di wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil tersebut. ## BAB XIV BENCANA
PENJELASAN
Pasal 31
- (1) Pemerintah Daerah harus mempunyai perencanaan dan prosedur pelaksanaan pengendalian kerusakan akibat Alam dan/atau Bencana Alam maupun antisipasi