PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 488/ Tahun 2008 tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT (berlaku 25 September 2015)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik, maka setiap Badan Publik termasukdidalamnya Pemerintah Daerah perlu menyediakan,memberikan dan atau menerbitkan informasi publik;
b.
c.
Mengingat : 1.
bahwa dalam upaya penyediaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam penyediaan dan pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentangStandar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2.
3.
4.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor152, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5071);
6.
7.
8.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
Menetapkan
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan
Informatika;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASIPEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.
BAB I - KETENTUAN UMUM:
Pasal 1
1. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
2. Badan Publik adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Akses Informasi adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang atau masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan.
4. Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban setiap Badan Publik untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.
5. 5.StandarOperasionalProseduryangselnjutnyadisingkat SOP adalah Serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
6. Dokumen adalah data, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk apapun yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.
7. Dokumentasi adalah kegiatan penyimpanan data, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non-elektronik.
9. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
10. Klasifikasi adalah pengelompokan informasi dan dokumentasi secara sistematis ## BAB II
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BAB I - KETENTUAN UMUM:
Pasal 2
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan InformasiPejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan pedoman dalam pengelolaan informasi bagi satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam penyediaan, pengumpulan, pendokumentasian dan pelayanan informasi.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Kuala Tungkal pada tanggal, 25 September 2015

Penandatangan: ## Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT FIRDAUS KHATAB BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 30 ## Pasal 3 Rincian Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I, lampiran II, lampiran III, lampiran IV, lampiran V, dan lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal Pada tanggal, 25 September 2015

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, ttd

USMAN ERMULAN

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR : 30 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

## I.PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pemberlakuan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik. Dimana, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat, waktu, biaya ringan dan dengan cara sederhana.

SesuaiketentuandalamPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 35 Tahun 2010TentangPedomanPengelolaanPelayananInformasidanDokumentasi di LingkunganKementerianDalamNegeridanPemerintahan Daerah di manasalahsatutugasPejabatPengelolaInformasidanDokumentasi (PPID) adalahmenyediakaninformasidandokumentasiuntukdiaksesolehmasyarakat. Terkaitdengantugastersebut, PemerintahKabupatenTanjung Jabung BaratmenetapkanStandar Operasional ProsedurPelayananInformasiPublikPejabatPengelolaInformasidanDokumentas i (PPID) di LingkunganPemerintahKabupatenTanjung Jabung Barat.DenganadanyaStandar Operasional Prosedurpelayananinformasiini, diharapkanmempermudahbagiPejabatPengelolaInformasidanDokumentasi (PPID) LingkupPemerintahKabupatenTanjung Jabung Baratdalamrangkapelaksanaanpengelolaandanpelayananinformasidandokum entasisebagaiimplementasiUndangUndangKeterbukaanInformasiPublikdapatberjalanefektifdanhak- hakpublikterhadapinformasisecaranyatadapatterpenuhi.

## B.MAKSUD DAN TUJUAN

## 1. Maksud:

SOP ini dimaksudkan sebagai alur proses pelaksanaan pelayanan informasi dan acuan tentang ruang lingkup, tanggungjawab dan wewenang PPID Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyediakan informasi tertentu melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik;

## 2. Tujuan:

- a. Mewujudkan implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik secara efektif dan efisien.
- b. Memudahkan masyarakat memperoleh informasi.
- c. Memberikan standar bagi PPID dalam melaksanakan pelayanan informasi publik.
- d. Menjadi sarana dalam melakukan evaluasi kinerja aparatur.

## C.ASAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

## a. Transparansi

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

## b. Akuntabilitas

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## c. Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tepat berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.

## d. Partisipatif

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

## e. Kesamaan hak

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.

- f. Keseimbangan hak dan kewajiban artinya pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

## D.STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Setiap penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan masing-masing tugas dan fungsinya harus memiliki standar pelayanan yang berkaitan dengan prosedur dan waktu sebagai ukuran baku untuk penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan informasi.

Adapun Standar Pelayanan Informasi Publik, sebagai berikut:

## 1. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Untuk melaksanakan pelayanan informasi perlu didukung oleh Front Office dan Back Office yang baik:

- a. Front Office meliputi:
1. Desk layanan langsung
2. Desk layanan via media digital/elektronik

## b. Back Office meliputi:

1. Bidang pelayanan dan dokumentasi informasi
2. Bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi
3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

## 2. DESK INFORMASI PUBLIK

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui desk layanan informasi publik melakukan layanan langsung dan layanan melalui media antara lain menggunakan telepon, email dan website.

## 3. WAKTU PELAYANAN INFORMASI

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, PPID menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi publik. Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat.

Senin - Kamis

: 08.00 - 14.00 WIB

Istirahat

: 12.00 - 13.00 WIB

Jumat

: 08.00 - 11.00 WIB

## 4. MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

- (1) Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon informasi publik, PPID melalui desk layanan informasi publik, memberikan layanan langsung dan layanan melalui media cetak dan elektronik.
- (2) Layanan informasi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu layanan informasi publik yang dikategorikan wajib tersedia setiap saat, dengan mekanisme pelayanan sebagai berikut:
- a. Pemohon informasi datang ke tempat layanan informasi mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan foto copy KTP pemohon dan pengguna informasi;
- b. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik;
- c. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon;
- d. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- e. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada Pengguna Informasi Publik.
- (3) Layanan informasi melalui media baik online maupun cetak sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu informasi publik yang tersedia dan diumumkan secara berkala dilayani melalui website Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (www.tanjabbarkab.go.id) dan media cetak yang tersedia.

## 5. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

- (1) Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhipersyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permintaan. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) wajib menanggapi permintaan informasi melalui pemberitahuan tertulis. Pemberitahuan ini meliputi permintaan informasi diterima, atau informasi ditolak.
- (3) Jika PPID membutuhkan perpanjangan waktu dikarenakan informasi yang diminta belum dikuasai, maka PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan pertama diberikan. Untuk hal tersebut, PPID harus memberitahukan secara tertulis apakah permintaan informasi dapat dipenuhi atau tidak.
- (4) Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik dapat di lakukan secara langsung, melalui email, fax atau jasa pos.
- (5) Jika permohonan informasi diterima maka pada surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, serta biaya apabila diperlukan untuk keperluar penggandaan atau perekaman. Bila permintaan infomasi ditolak maka dalam surat Pemberitahuan dicantumkan surat penolakan berdasarkan UU KIP.

## E.PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI

Dalam proses pengklasifikasian, informasi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu informasi yang bersifat publik dan informasi yang dikecualikan.

## 1. Informasi yang bersifat publik

Dikelompokkan berdasarkan subyek informasi sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kegiatan setiap satuan kerja, meliputi:

- a. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala, yaitu informasi yang terbuka untuk publik yang disediakan dan diumumkan secara berkala, setiap satu bulan, tiga bulan dan enam bulan sekali, meliputi:
- 1) Profil yang meliputi seperti sejarah singkat, struktur organisasi, tujuan, kedudukan, tugas dan fungsi, program kerja dan sebagainya;
- 2) Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP), Laporan Kerja dan Pertanggungjawaban (LKPj), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan sebagainya;
- 3) Informasi mengenai laporan keuangan, seperti laporan realisasi anggaran, laporan pendapatan daerah, laporan pertanggungjawaban keuangan dan sebagainya;
- 4) Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangan.
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, yaitu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban

umum, meliputi:

- 1) Informasi tentang bencana alam seperti potensi tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah dan kejadian luar biasa;
- 2) Informasi mengenai limbah berbahaya, seperti: laporan hasil pemeriksaan limbah bahan kimia yang berada di sungai, laut atau daerah pemukiman;
- 3) Informasi mengenai penggusuran lahan, seperti pengggusuran lahan untuk kepentingan umum;
- 4) Hal lain yang mengancam hajad hidup orang banyak.

## c. Informasipublik yang wajibtersediasetiapsaat, meliputi:

- a. Daftar seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaan PPID;
- b. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan pemerintah daerah;
- c. Rencana kerja program/kegiatan, termasuk perkiraan anggarannya;
- d. Perjanjian pemerintah daerah dengan pihak ketiga;
- e. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; dan
- f. Prosedur kerja pegawai pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.

## 2. Informasi yang Dikecualikan

- (1) Informasi yang dikecualikan tidak dapat diberikan kepada pemohon informasi publik.
- (2) Informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada poin satu (1), adalah:
- a. Informasi yang dapat membahayakan negara;
- b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
- d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
- e. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasipublik dapat menghambat proses penegakan hukum;
- f. Informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan; dan/atau
- g. Memorandum atau surat-surat yang dibuat dan/atau diterima oleh pemerintah daerah yang menurut sifatnya dirahasiakan.
- (3) PPID dalam hal mengklasifikasikan informasi terlebih dahulumelakukan pengujian konsekuensi sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagai informasi yang dikecualikan.
- (4) Penetapan pengklasifikasian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Bupati.
- (5) Alasan informasi yang dikecualikan harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonan informasi publik.

## F. BIAYA/TARIF

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri di sekitar gedung Badan publik (PPID) setempat atau biaya penggandaan ditanggung oleh Pemohon Informasi.

## H. PENDOKUMENTASIAN INFORMASI

- (1) Pendokumentasian Informasi adalah kegiatan penyimpanan data dan informasi, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah guna membantu PPID dalam melayani permintaan informasi.
- (2) Pendokumentasian informasi dilaksanakan sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan bidang kearsipan dan peraturan di bidang tata persuratan yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Tahapan dalam pendokumentasian informasi meliputi:
- a. Deskripsi Informasi, yaitu setiap SKPD membuatn ringkasan untuk masing-masing jenis informasi;
- b. Verifikasi Informasi, yaitu Setiap Informasi diverifikasi sesuai dengan jenis kegiatannya;
- c. Otentifikasi Informasi dilakukan untuk menjamin keaslian Informasi melalui validasi informasi oleh setiap Satuan Kerja;
- d. Kodefikasi Informasi, yaitu untuk mempermudah pencairan informasi yang dibutuhkan.
- e. Metode pengkodean sebagaimana dimaksud huruf d, ditentukan oleh masing-masing SKPD, dan
- f. Penataan dan penyimpanan informasi.

## I. KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secaratertulis kepada Atasan PPID setelah diterimanya jawaban ataspermohonannya yang pertama.
- (2) Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukanoleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30(tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
- (3) PPID akan menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan,dengan prosedursebagai berikut:
- a. PPID mempersiapkan daftar pemohon dan/atau pengguna informasiyang akan ditolak;
- b. PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan PPID Pembantu yang terkait paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID;
- c. Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;
- d. Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik.
- (4) PPID akan memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan pemohon informasi publik secara tertulis:
- a. PPID mempersiapkan daftar keberatan yang disampaikan pemohon dan/atau pengguna informasi;
- b. PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan SKPD yang terkait paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID;
- c. Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;
- d. Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik.
- (5) Mekanisme Penyelesaian sengketa informasi
- a. PPID menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi;
- b. Tim Pertimbangan PPID menyusun kajian dan pertimbangan hukum untuk disampaikan kepada Atasan PPID;
- c. Pada saat sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi, PTUN, dan MA, maka PPID melakukan pendampingan hukum untuk penyelesaian sengketa informasi.

## J. PELAPORAN

Setiap tahun PPID wajib menyampaikan laporan yang meliputi:

- a. Jumlah informasi yang diterima:
- b. Waktu yang diperlukan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam memenuhi permintaan informasi; dan
- c. Jumlah Pemberian dan penolakan permintaan informasi, dan/atau alasan penolakan permintaan informasi.

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, ttd

USMAN ERMULAN


LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR : 30 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PPID KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT Jl. Jend. Sudirman No 182 Kuala Tungkal

## FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

No. Pendaftaran (diisipetugas)*:

...

Nama

: ________________

Alamat

: ________________

Pekerjaan

: ________________

Nomor Telepon/Email

: ________________

Rincian Informasi yang dibutuhkan

: ________________

(tambahkan kertas bila perlu)

Tujuan Penggunaan Informasi

: ________________

...

...

Cara Memperoleh Informasi**

Melihat/membaca/mendengarkan/ Mencatat***

Mendapat salinan (hardocpy/softcopy)***

informasi

Cara Mendapatkan Salinan Informasi**

Mengambil langsung

Kurir

Pos

Faksimili

E-mail

...(tempat), ...(tanggal/bulan/tahun)

## Petugas Pelayanan Informasi

## Pemohon Informasi

(Penerima Permohonan Informasi)

(

...

)

(...)

Nama dan Tandatangan

Nama dan Tandatangan

Keterangan:

* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik

- ** Pilih salah satu dengan memberi tanda (  )

- ***Coret yang tidak perlu

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, ttd

USMAN ERMULAN


LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 30 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN TANJUNG

JABUNG BARAT

PPID KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT Jl. Jend. Sudirman No 182 Kuala Tungkal

## PEMBERITAHUAN TERTULIS*

..., ... 20

Berdasarkan Permohonan Informasi pada tanggal ... bulan ... tahun ... dengan nomor pendaftaran **..., kami menyampaikan kepada saudara/i:

Nama

:

...

Alamat

: ________________

...

Nomor Telepon/e-mail

: ________________

Pemberitahuan sebagai berikut

: ________________

- No Hal-hal yang terkait informasi publik

Keterangan

1. Penguasaan Informasi Publik***

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Badan Publik Lainnya ...

2. Informasi yang dibutuhkan:

a.

...

b.

...

c.

...

3. Bentuk fisik yang tersedia***

Softcopy/salinan elektronik

Hardcopy/salinan tertulis

4. Biaya yang dibutuhkan****

Penyalinan Rp ... x ... (jumlah lembaran)

Pengiriman Rp ...

5. Waktu penyediaan*****

... hari

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

( ... )

## Keterangan:

* Dibuat rangkap dua, lembar satu untuk pemohon, lembar dua untuk PPI

- ** Sesuai dengan nomor pendaftaran pada formulir permohonan informasi

- *** Pillih salah satu dengan memberi tanda 

- **** Biaya penyalinan (fotocopy) dan/atau biaya pengiriman (khusus kurir dan pos) sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan

- ***** Waktu penyediaan 10 hari, dan dapat diperpanjang 7 hari kerja

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, ttd

USMAN ERMULAN

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR : 30 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

## FORMULIR PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK*

Nama

: ________________

Alamat

: ________________

Nomor Telepon/Email Informasi yang dibutuhkan

: ________________

: ________________

...

...

Informasi Publik ini dikecualikan dengan mempertimbangkan bahwa:

Alasan

: ________________

(diisi dengan Pasal dan Undang- Undang Yang Mengecualikan)

...

...

Dengan mempertimbangkan berbagai konsekuensi berdasarkan alasan pengecualian di atas, memutuskan bahwa:PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK. Pemberian informasi hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan Komisi Informasi dan/atau pengadilan.

..., ...20

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama (PPID Utama)

( ... )

Keterangan:

* Dibuat rangkap dua, lembar satu untuk pemohon, lembar dua untuk PPID

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, ttd

USMAN ERMULAN

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR : 30 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

## FORMULIR KEBERATAN ATAS PEMBERIAN INFORMASI *

- A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN

Nomor Registrasi Keberatan

: ________________

(diisi petugas)*

Nomor Pendaftaran Permohonan Informasi

:

...

Tujuan Penggunaan Informasi

: ________________

Identitas Pemohon

Nama

: ________________

Alamat

: ________________

Pekerjaan

: ________________

Nomor Telepon

:

...

Identitas Kuasa Pemohon)**

Nama

: ________________

Alamat

: ________________

...

Nomor Telp

: ________________

- B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN)***

- a. Permohonan Informasi ditolak

- b. Informasi berkala tidak disediakan

- c. Permintaan informasi tidak ditanggapi

- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta

- e. Permintaan informasi tidak dipenuhi

- f. Biaya yang dikenakan tidak wajar

- g. Informasi yang disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

- C. KASUS POSISI (Tambahkan kertas bila perlu)

...

...

...

- D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN: (tanggal), (bulan), (tahun), (diisi oleh petugas)***

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya saya ucapkan terimakasih.

... (tempat), ...(tanggal, (bulan), (tahun)****

Mengetahui, ****** Petugas Layanan Informasi

Pengaju Keberatan


( ... )

Nama dan Tanda Tangan

Nama dan Tanda Tangan

Keterangan:

Dibuat rangkap dua, lembar satu untuk pemohon, lembar dua untuk PPI.

- ** Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan keberatan.

- *** Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan Surat Kuasa.

- **** Sesuai dengan Pasal 35 UU KIP, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang diajukan.

- ***** Waktu penyediaan 10 hari, dan dapat diperpanjang 7 hari kerja.

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, ttd

USMAN ERMULAN

## LAMPIRAN VI

## PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR

: 30 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGANPEMERINTAHAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

## 1. SOP LAYANAN INFORMASI YANG SUDAH TERSEDIA DI PPID UTAMA


Nomor Stándar Operasional Prosedur

01 /

/

PEMERINTAH

Tanggal Pembuatan

2015

Tanggal Revisi

-

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Tanggal Efektif

2015

Disahkan oleh

BupatiTanjung Jabung Barat

PPID KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Nama Standar Operasional Prosedur:

Layanan informasi yang sudah tersedia di PPID utama

## Dasar Hukum:

1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

- 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 200 9 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

- 3.Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);

- 4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang P elaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;

- 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pe layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

- 7.Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

9. Peraturan Bupati Nomor. 37 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupat en Bekasi berikut lampirannya.

## Kualifikasi Pelaksana:

1. Kepala Daerah (Bupati) selaku Atasan PPID

2. Kepala Kepala Dinas Kominfo selaku Ketua PPID Utama

3. Kepala Bidang Humas selaku Sekretaris Utama

PPID

4. Kepala Bidang Pengolahan Data (Lahta )

5. Pranata Arsiparis

6. Pranata Komputer

7. Pranata Humas

10.Keputusan Bupati nomor 060/Kep.87 - Org/2012, tentang Tim Pertimbangan dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

## Keterkaitan:

-

Standar Operasional Prosedur Layanan Surat masuk / keluar OPD

- Standar Operasional Prosedur Layanan PPID Pembantupenyerahan data

## Peringatan:

Informasi yang diminta pemohon agar segera diberikan apabila data tersedia di PPID dengan ijin tertulis dari ketua PPID

## Peralatan/Perlengkapan:

- Komputer

- ATK

- Website berbasis pemrograman HTML/PHP+MySQL

- Form isian permohonan informasi

- Kendaraan Dinas Operasional

## Pencatatan dan Pendataan:

- Daftar Informasi Publik

- Buku Register Permohonan Informasi Publik

- Buku Register Keberatan

- Format Formulir Keberatan

- Format Pemberitahuan Tertulis

- Surat Keputusan PPID Tentang penolakan permohonan informasi

- Rekapitulasi jumlah pemohon dan permintaan informasi

-

## 1. SOP LAYANAN INFORMASI YANG SUDAH TERSEDIA DI PPID UTAMA

| | | PELAKSANA | PELAKSANA | PELAKSANA | PELAKSANA | PELAKSANA | MUTU BAKU | MUTU BAKU | MUTU BAKU | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| NO | Uraian Kegiatan | Pemohon | Penata Arsip | Pranata Humas/Pranata Komputer | Sekretaris PPID | Ketua PPID | Persyaratan/Kelengkapan Waktu | Out Put | Ket | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Mengirim permohonan informasi (melalui digital non digital ) | dan | | | | |  Surat permohonan  Mengisi formulir  Fotocopy identitas/KTP | Tanda terima surat Formulir terisi Syarat identitas terpenuhi | | |
| 2 | Menerima, mencatat dan meneliti kebenaran surat dan kelengkapannya Memberikan nomor surat, membukukan dan mengarsipkan surat masuk | | | | | |  Surat permohonan  Formulir terisi  Fotocopy identitas/KTP 1 jam | Dicatat dan berkas lengkap Surat permohonan/hasil print digital tersedia | surat via | |
| 3 | Memeriksa kelengkapan dan persyaratan, apabila tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon | | T | Y | | | Permohonan dan kelengkapannya Hasil print permohonan 1 jam | Hasil analisis/data/bahan yang Kertas disposisi tersedia | diminta | |
| 4 | Menganalisis isi surat permohonan | | | | | | Hasil analisis/data/bahan yang diminta Kertas disposisi tersedia 2 jam | Membuat catatan jenis data yang pemohon informasi | diminta | |
| 5 | Memberikan arahan atas permohonan surat Membuat nota dinas untuk meminta siapkan data yang diminta oleh pemohon kepada bidang lahta | | | | | | Tersedianya catatan jenis data yang diminta pemohon informasi 1 jam | Nota dinas/Disposisi/arahan/ ketua PPID | analisis dari | |
| 6 | Menyiapkan data dan memberikan atas jawaban informasi yang diminta | | | | | | Nota dinas/Disposisi/arahan/analisis dari ketua PPID 3 hari | Informasi/data yang diminta tersedia di PPID utama | sudah | |
| 7 | Menganalisis data yang akan diberikan serta menugaskan Sekdin untuk membuat surat/jawaban atas permohonan yang diminta | | | | | | Informasi/data yang diinta sudah tersedia di PPID utama 1 jam | Nota dinas penugasan membuat surat jawaban bahwa data/informasi tersedia | draft | |
| | | | | | | A | | | | |

| | | PELAKSANA | PELAKSANA | PELAKSANA | PELAKSANA | PELAKSANA | PELAKSANA | PELAKSANA | MUTU BAKU | MUTU BAKU | MUTU BAKU |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| NO | Uraian Kegiatan | Pemohon | Penata Arsip | Pranata Humas/Pranata Komputer | Sekretaris PPID | Ketua PPID | Bidang Lahta | Persyaratan/Kelengkapan | Waktu | Out Put | Ket |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | A | | | | | |
| 8 |  Membuat surat jawaban untuk pemohon dan konfirmasi kepada ketua PPID  Mendisposisikan kepada pranata komputer untuk memproses/ menyerahkan data | | | | T Y | | | Nota dinas dari ketua PPID penugasan membuat draft surat jawaban bahwa data/info tersedia | 2 jam | Data yang diminta tersedia Surat jawaban untuk pemohon ditandatangani oleh ketua PPID | SOP surat keluar PPID |
| 9 | Memproses penyerahan data melalui digital dan non - digital | | | | | | | Data yang diminta tersedia Surat jawaban untuk pemohon ditandatangani oleh ketua PPID | 2 jam | Data via digital terkirim Data via non - digital tersedia | SOP penyerahan data |
| 10 | Menjelaskan/klarifikasi, menyampaikan dan menyimpan data/salinan informasi yang diberikan kepada pemohon | telah | | | | | | Data via digital terkirim Data via non - digital tersedia | 2 jam | Surat dan data/jawaban yang oleh pemohondiarsipkan | diminta |
| 11  | Menerima jawaban atas informasi yang diminta (apabila pemohon tidak puas, maka pemohon dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID) | | | | | | | Surat dan data/jawaban yang diminta oleh pemohon | | Pemohon menerima data/jawaban yang berupa : 1. Informasi diberikan 2. Permintaan ditolak | |

## 2. SOP LAYANAN INFORMASI YANG BELUM TERSEDIA DI PPID UTAMA


## PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Nomor Stándar Operasional Prosedur

02 /

/

Tanggal Pembuatan

2015

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

2015

Disahkan oleh

BupatiTanjung Jabung Barat

PPID KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Nama Standar Operasional Prosedur:

Layanan informasi yang belum tersedia di PPID utama

| Dasar Hukum: | Kualifikasi Pelaksana: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, TambahanLembaran Negara Nomor 5038); 3. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri; 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 8.