PERATURAN DAERAH KOTA MA Nomor 5 Tahun 2016 tentang GARA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA BIMA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
2. Indonesia Tahun 1945; Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Menetapkan
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA
Dan
WALIKOTA BIMA
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA BIMA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Bima.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima.
/
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bima.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima.
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bima.
12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Bima dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima.
13. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Bima.
14. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SATPOL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima.
15. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bima.
16. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
17. Tipe A adalah ukuran atas intensitas atau be ban tugas utama pada setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk beban kerja besar.
18. Tipe B adalah ukuran atas intensitas atau beban tugas utama pada setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk beban kerja sedang.
19. Tipe C adalah ukuran atas intensitas atau be ban tugas utama pada setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk beban kerja kecil.
20. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
21. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
22. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di Pemerintah Kota Bima.
23. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang ## BAB II DAERAH
PEMBENTUKAN PERANGKAT
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah yang terdiri dari:
- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas;
- e. Badan;dan
- f. Kecamatan.
BAB III - SUSUNANPERANGKATDAERAH
Pasal 3
Perangkat Deeresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan susunan sebagai berikut:
- a. Sekretariat Daerah Kota Bima merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD Kota Bima merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah Kota Bima merupakan Inspektorat Tipe C;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran;
- e. Dinas Daerah Kota Bima, terdiri dari:
1. Dmas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan.
2. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
5. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
6. Dinas Tenaga Kerja Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
8. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
9. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
11. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
12. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
13. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian;
14. Dinas Statistik Daerah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik;
15. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
22. Tipe A bidang 17. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan perpustakaan dan bidang kearsipan;
18. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
&lt;
19. Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olah raga;
20. Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan penunjang penelitian dan pengembangan;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- f. Kecamatan, terdiri dari:
1. Kecamatan Asakota dengan Tipe A;
2. Kecamatan RasanaE Barat dengan Tipe A;
3. Kecamatan RasanaE Timur dengan Tipe A;
4. Kecamatan Mpunda dengan Tipe A; dan
5. Kecamatan Raba dengan Tipe A.
BAB III - SUSUNANPERANGKATDAERAH
Pasal 4
Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB III - SUSUNANPERANGKATDAERAH
Pasal 5
Dalam menetapkan besaran dan susunan orgarusasi Perangkat Daerah, Walikota harus ## BAB IV PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
BAB III - SUSUNANPERANGKATDAERAH
Pasal 6
- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UP'I').
- (2) UPf sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
BAB III - SUSUNANPERANGKATDAERAH
Pasal 7
- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan Pendidikan Daerah.
- (2) Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
BAB III - SUSUNANPERANGKATDAERAH
Pasal 8
- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
BABV STAF AHLI
BAB III - SUSUNANPERANGKATDAERAH
Pasal 9
- ( 1) W alikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli.
- (4) Staf Ahli bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada W alikota sesuai keahliannya.
BAB VI - PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 10
Pengisian Jabatan pada Perangkat Daerah untuk pertama kalinya dilaksanakan paling lambat tanggal 19 Desember 2016.
KEPEGAWAIAN
BAB VII - KEPEGAWAIAN
Pasal 11
Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12
Terhadap Perangkat Daerah yang terkena perampingan, penghapusan, maupun penggabungan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13
- ( 1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan Pemerintahan Umum diundangkan.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14
Perangkat daerah yang melaksanakan Sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada sampai dengan terbitnya Peraturan Perundang-undang di bidang Sub Urusan Bencana.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15
Penyesuaian status kelembagaan dan pengisian Jabatan pada Pusat Kesehatan masyarakat di wilayah Kota Bima sebagai Jabatan Fungsional, dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan Pemerintah tentang Perangkat daerah diundangkan.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPI' yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota tentang Pembentukan UPT yang baru.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai struktur organisasi, personil, sarana prasarana, pembiayaan, tugas dan fungsi perangkat daerah tetap dilaksanakan ## BAB XI KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18
- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
- a. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima Serta Staf Ahli Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima Serta Staf Ahli W alikota;
- b. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Bima sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Bima;
- c. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima;
- d. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima. A M. QURAIS H. ABIDIN

Penetapan: Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal Uo f\lOvernber 2016 f·

Penandatangan: WALIKOTA BIMA, ~

Penetapan: Diundangkan di Kota Bima pada tanggal \(o l'lovirn\?ef 2016

Penandatangan: Plt .: SEKRETARIS MUKHTAR LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2016 NOMOR (83 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BIMA, PROVINS! NUSA TENGGARA BARAT: (88/2016)
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 5 TAHUN 2016
## TENTANG
## PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTABIMA
## I. UMUM
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.
Untuk menunjang pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang merupakan petunjuk bagi Pemerintah Kota Bima dalam melakukan penataan organisasi di lingkungannya.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah ditetapkan dalam 3 (tiga) tipe, yaitu sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe A; sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe B; dan sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe C; dinas tipe A, dinas tipe B, dan dinas tipe C; badan tipe A, badan tipe B, dan badan tipe C; serta kecamatan dalam 2 (dua) tipe, yaitu kecamatan tipe A dan kecamatan tipe B.
Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu).
Berpedoman pada ketentuan pada pasal
PENJELASAN
Pasal 3
## II. PASAL DEMI PASAL | Pasal 1 | Cukup jelas. | |----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Pasal 2 | Cukup jelas. | | Pasal 3 | | | Huruf a | Sekretariat Daerah berdasarkan hasil skoring Pemetaan Kelembagaan melalui aplikasi Kementerian Dalam Negeri. | | Hurufb | Sekretariat DPRD berdasarkan hasil skoring Pemetaan Kelembagaan melalui aplikasi Kementerian Dalam Negeri. | | Huruf c | skoring Pemetaan Kementerian Dalam Inspektorat berdasarkan hasil Kelembagaan melalui aplikasi Negeri. | | Huruf d | skoring Pemetaan Kementerian Dalam Satpol PP berdasarkan hasil Kelembagaan melalui aplikasi Negeri. | | Huruf e | skoring Pemetaan Kementerian Dalam Dinas Berdasarkan hasil Kelembagaan melalui aplikasi Negeri. | | Huruf g Huruff | skoring Pemetaan Kementerian Dalam Kelembagaan melalui aplikasi Negeri. hasil berdasarkan Badan | | | skoring Pemetaan Kementerian Dalam Kecamatan berdasarkan hasil Kelembagaan melalui aplikasi | | Pasal 4 | Cukup jelas. | | Pasal 5 | | | Huruf a | Yang dimaksud dengan asas "intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah" adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan. | | Hurufb | Yang dimaksud dengan asas "efisiensi" adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. | | Huruf c | Yang dimaksud dengan asas "efektivitas" adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. | llV | Huruf d | Yang dimaksud dengan asas "pembagian habis tugas" adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah. | |-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Huruf e | Yang dimaksud dengan asas "rentang kendali" adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan. | | Huruf f | Yang dimaksud dengan asas "tata kerja yang jelas" adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal. | | Huruf g | Yang dimaksud dengan asas "fleksibilitas" adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan. | | Pasal 6 | Cukup jelas. | | Pasal 7 | Cukup jelas. | | Pasal 8 | Cukup jelas. | | Pasal 9 | Cukup jelas. | | Pasal 10 | Cukup jelas. | | Pasal 11 | Cukup jelas. | | Pasal 12 | Cukup jelas. | | Pasal 13 | Cukup jelas. | | Pasal 14 | Cukup jelas. | | Pasal 15 | Cukup jelas. | | Pasal 16 | Cukup jelas. | | Pasal 17 | Cukup jelas. | | Pasal 18 | Cukup jelas. | | Pasal 19 | Cukup jelas. | TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 88