PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR Nomor 15 Tahun 2017 tentang PELIMPAHAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR (berlaku 17 Maret 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
GUBERNUR JAWA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG
PELIMPAHAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TIMUR,
- a. bahwa dengan adanya perubahan perangkat daerah, perlu menciptakan tertib administrasi dan kelancaran penatausahaan keuangan Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur;
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 18 tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);Undang-undang ...
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELIMPAHAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
Pasal 1
Dengan Peraturan Gubernur ini, sebagian atau seluruh kekuasaan Gubernur Jawa Timur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilimpahkan kepada:
- a. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
- b. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) bidang keuangan dan aset;
- c. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur selaku PPKD bidang pajak daerah;
- d. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (PA/PB).
Pasal 2
- (1) Koordinator Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a membantu Gubernur Jawa Timur dalam rangka menyusun kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.
- (2) PPKD bidang keuangan dan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta bertindak sebagai bendahara umum daerah.
- (3) PPKD bidang pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c melaksanakan pemungutan pajak daerah.
Pejabat
- (4) Pejabat PA/PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d memiliki kewenangan penggunaan anggaran/penggunaan barang milik daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya.
Pasal 3
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku PPKD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Dinas/Badan/Biro/Bidang selaku Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (KPPKD).
Pasal 4
KPPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki tugas melakukan pengelolaan Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan Pengeluaran Pembiayaan.
Pasal 5
- (1) PPKD bidang keuangan dan aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dibantu oleh Pejabat di lingkungan BPKAD Provinsi Jawa Timur.
- (2) PPKD sebagimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan fungsi selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dibantu oleh Kepala Bidang Perbendaharaan pada BPKAD Provinsi Jawa Timur selaku Kuasa BUD.
- (3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pembayaran
Pasal 6
Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/102/KPTS/013/2011 tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 7
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 3\_Januari\_2017.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Penetapan: Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 17 Maret 2017

Penandatangan: GUBERNUR JAWA TIMUR Dr. H. SOEKARWO

Penetapan: Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 17 Maret 2017 an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Kepala Biro Hukum ttd ## Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH Pembina Utama Muda NIP. 19640319 198903 1 001 BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 15 SERI E.