PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG Nomor TAHUN Tahun 2010 tentang PAJAK DAERAH (berlaku 30 November 2010)
Pembukaan
Mengingat
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR11 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,
Menimbang : a.
- bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- b. bahwa kebijakan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- c. bahwa sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ketentuan mengenai pajak daerah perlu diatur sendiri dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
- 1.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5179);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional Yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
10. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG dan WALIKOTA SINGKAWANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah atau Badan Legislatif sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kota Singkawang dengan persetujuan bersama Walikota.
7. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Singkawang.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa ## BAB II JENIS PAJAK
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Jenis pajak terdiri atas :
- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet; dan
- j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Bagian Kesatu Pajak Hotel
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut Pajak atas Pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
- (2) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (4) Tidak termasuk Objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi pemberian potongan harga atau voucher/kupon menginap gratis bagi pengunjung hotel.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 8 % (delapan persen).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pajak Hotel yang terutang dipungut terhadap Hotel yang berlokasi di Kota Singkawang.
Bagian Kedua Pajak Restoran
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (3) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain, termasuk katering dan jasa boga.
- (4) Tidak termasuk Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
- (1) Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.
- (2) Jumlah yang seharusnya diterima restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi pemberian potongan harga atau voucher/kupon membeli makanan dan/atau minuman gratis bagi pengunjung restoran.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 8% (delapan persen).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
- (1) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Pajak Restoran yang terutang dipungut terhadap restoran yang berlokasi di Kota Singkawang.
Bagian Ketiga Pajak Hiburan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan Hiburan.
- (2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. tontonan film;
- b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
- d. pameran;
- e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
- f. sirkus, akrobat, dan sulap;
- g. permainan bilyar, golf, dan bolling;
- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center);dan
- j. pertandingan olahraga.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14
- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 15
- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 16
Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :
- a. untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tanda masuk;
- b. penyelenggaraan hiburan kesenian berupa kesenian tradisional seperti drama, puisi, dan sejenisnya yang bertujuan untuk melestarikan budaya nasional ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari harga tanda masuk;
- c. penyelenggaraan hiburan kesenian berupa show, pergelaran musik, pergelaran busana, kontes kecantikan, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali pergelaran musik artis nasional ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari harga tanda masuk;
- d. pasar seni dan pameran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tanda masuk;
- e. permainan video games atau mesin keping, ketangkasan elektronik dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari pendapatan kotor;
- f. penyelenggaraan klub malam, diskotik, karaoke, lounge, cafe, bar, pab dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah yang dibayar konsumen;
- g. permainan bilyar dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pendapatan kotor;
- h. untuk padang golf dipungut pajak setiap pemain dan/atau perorang ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari green fee, cady fee, buggy dan member fee;
- i. bungi jump, sepeda air (jet sky), gokard, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tanda masuk atau harga jual;
- j. penyelenggaraan permainan bolling ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari pendapatan kotor;
- k. penyelenggaraan hiburan berupa panti pijat ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pendapatan kotor;
- l. mandi uap (stembath) mandi sauna dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pendapatan kotor;
- m. pertunjukan dan keterampilan umum yang menggunakan elektronik ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- n. panggung terbuka ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tanda masuk;
- o. panggung tertutup ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga tanda masuk; dan
- p. penyelenggaraan pertandingan olah raga ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tanda masuk.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 17
- (1) Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Pajak Hiburan yang terutang dipungut terhadap penyelenggaraan hiburan yang berlokasi di Kota Singkawang.
Bagian Keempat Pajak Reklame
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 18
- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (3) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
- b. Reklame kain;
- c. Reklame melekat, stiker;
- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame apung;
- h. Reklame suara;
- i. Reklame film/slide; dan
- j. Reklame peragaan.
- (4) Tidak termasuk sebagai Objek Pajak Reklame adalah :
- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; dan
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 19
- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, Wajib Pajak adalah pihak ketiga tersebut.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 20
- (1) Setiap penyelenggaraan reklame, baik permohonan baru atau perpanjangan harus memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame yang dikeluarkan oleh SKPD yang membidangi perizinan.
- (2) Izin Penyelenggaraan Reklame dapat diterbitkan apabila telah memenuhi persyaratan peyelenggaraan reklame atau membayar pajak reklame terhutang, jaminan asuransi dan jaminan bongkar serta mendapat rekomendasi dinas terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin penyelenggaraan reklame ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 21
- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 22
- (1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Reklame untuk jenis rokok dan minuman keras dalam bentuk reklame billboard dan bukan billboard ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 23
- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut terhadap reklame yang diselenggarakan di Kota Singkawang.
Bagian Kelima Pajak Penerangan Jalan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 24
- (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan, dipungut Pajak atas penggunaan tenaga listrik.
- (2) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (3) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (4) Tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. pengunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik; dan
- c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 25
- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 26
- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah nilai jual tenaga listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
- a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik; dan
- b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasakan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di Kota Singkawang.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 27
- (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen).
- (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 2 % (dua persen).
- (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1% (satu persen).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 28
- (1) Besaran Pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di Kota Singkawang.
- (3) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan melalui mekanisme anggaran yang berlaku.
Bagian Keenam Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 29
- (1) Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- (2) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :
- a. asbes;
- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. feldspar;
- j. garam batu ( halite );
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. opsidien;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. phospat;
29. aa. talk;
30. bb. tanah serap ( fullers earth );
- cc. tanah diatome;
- dd. tanah liat;
33. ee. tawas ( alum );
34. ff. tras;
35. gg. yarosif;
36. hh. zeolit;
- ii. basal;
38. jj. trakkit; dan
39. kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tidak termasuk sebagai Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; dan
- b. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 30
- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 31
- (1) Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masingmasing jenis mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah Kota Singkawang.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (5) Nilai pasar atau standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Bantuan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 32
Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 33
- (1) Besaran Pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut di Kota Singkawang.
Bagian Ketujuh Pajak Parkir
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 34
- (1) Dengan nama Pajak Parkir, dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan.
- (2) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (3) Tidak termasuk sebagai Objek Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
- c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 35
- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 36
- (1) Dasar Pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 37
Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 38
- (1) Besaran Pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Pajak Parkir yang terutang dipungut di Kota Singkawang.
Bagian Kedelapan Pajak Air Tanah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 39
- (1) Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Tidak termasuk sebagai Objek Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan
- b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan publik.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 40
- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 41
- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah nilai perolehan air tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
- a. jenis sumber air;
- b. lokasi sumber air;
- c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e. kualitas air; dan
- f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 42
Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 43
- (1) Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di Kota Singkawang.
Bagian Kesembilan Pajak Sarang Burung Walet
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 44
- (1) Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut Pajak atas pengambilan Sarang Burung Walet.
- (2) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Tidak termasuk sebagai Objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 45
- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 46
- (1) Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang burung walet.
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 47
Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 48
- (1) Besaran Pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di Kota Singkawang pada tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
Bagian Kesepuluh
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 49
- (1) Dengan nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dipungut Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (2) Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (3) Perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pemindahan hak karena :
- 1) jual beli;
- 2) tukar menukar;
- 3) hibah;
- 4) hibah wasiat;
- 5) waris;
- 6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
- 7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
- 8) penunjukan pembeli dalam lelang;
- 9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 10) penggabungan usaha;
- 11) peleburan usaha;
- 12) pemekaran usaha; atau
- 13) hadiah.
- b. pemberian hak baru karena :
- 1) kelanjutan pelepasan hak; dan
- 2) di luar pelepasan hak.
- (4) Hak atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. hak milik;
- b. hak guna usaha;
- c. hak guna bangunan;
- d. hak pakai;
- e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
- f. hak pengelolaan.
- (5) Objek Pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh :
- a. perwakilan diplomatik dan konsulat
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 50
- (1) Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 51
- (1) Dasar Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal :
- a. jual beli adalah harga transaksi;
- b. tukar menukar adalah nilai pasar;
- c. hibah adalah nilai pasar;
- d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
- e. waris adalah nilai pasar;
- f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain adalah nilai pasar;
- g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
- h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
- i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
- j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
- k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
- l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
- m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
- n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
- o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
- (3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, maka Nilai Perolehan Objek Pajak yang digunakan merupakan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
- (4) Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
- (5) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bersifat sementara.
- (6) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperoleh di instansi yang berwenang.
- (7) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,(Enam Puluh Juta Rupiah) untuk setiap wajib pajak (setiap terjadinya transaksi).
- (8) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 52
Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 53
- (1) Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (7) dan/atau ayat (8).
- (2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dipungut di wilayah Kota Singkawang tempat Tanah dan/atau Bangunan berada.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 54
- (1) Saat terutangnya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan untuk :
- a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- b. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;
- e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan;
- f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
- j. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
- k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
14. m.pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan
- o. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang.
- (2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 55
- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (2) Kepala Kantor yang membidangi pelelangan negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (3) Kepala Kantor yang membidangi pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 56
- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan kepada Walikota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 57
- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
- (3) Kepala Kantor yang membidangi Pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK
Pasal 58
Pajak dikenakan untuk masa pajak 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung,menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
BAB III - MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK
Pasal 59
Saat Pajak Terutang adalah pada saat berlangsungnya kegiatan yang dapat dikenakan pajak dan/atau pada saat ditetapkannya surat ketetapan pajak.
BAB IV - SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 60
- (1) Setiap Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD yang dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (4) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan
BAB VI - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 61
- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang
BAB VI - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 62
- (1) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan wajib membayar pajak yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya surat ketetapan pajak.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (3) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga merupakan SPTPD.
- (4) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk setelah adanya pelunasan pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, ukuran, tata cara pembayaran dan penyampaian SSPD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
BAB VI - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 63
- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) dan Pasal 62 Walikota dapat menerbitkan :
- a. SKPDKB dalam hal :
- 1) jika
BAB VI - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 64
- (1) Jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang besar pajak terutangnya ditetapkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) meliputi Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah.
- (2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang besar pajak terutangnya ditetapkan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) meliputi :
- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Penerangan Jalan;
- e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Sarang Burung Walet; dan
- h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
BAB VI - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 65
- (1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kedua Surat Tagihan Pajak
BAB VI - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 66
- (1) Walikota dapat menerbitkan STPD jika :
- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
BAB VI - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 67
- (1) Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Keputusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Walikota atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB VI - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 68
- (1 ) Pajak yang terutang
BAB VI - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 69
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:
- a. SPPT;
- b. SKPD;
- c. SKPDKB;
- d. SKPDKBT;
- e. SKPDLB;
- f. SKPDN;dan
- g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
BAB VI - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 70
- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB VI - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 71
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
BAB VI - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 72
- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah pajak
BAB VI - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 73
- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Walikota dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
Walikota dapat:
- a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan menaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- c. mengurangkan atau membatalkan STPD;
- d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- e. mengurangkan ketetapan pajak terutang ## BAB VI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
BAB VI - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 74
- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB VII - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 75
- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; dan
- b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
BAB VII - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 76
- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB VIII - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 77
- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,(tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib rnenyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (3) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB VIII - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 78
- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata Cara Pemeriksaan Pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BABIX
INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB VIII - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 79
- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
KETENTUAN KHUSUS
BAB X - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 80
- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
- a. Pejabat dari tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan
- b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Walikota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan daerah, Walikota berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Walikota dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.
BAB XI - PENYIDIKAN
Pasal 81
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 82
- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 83
Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 84
- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 85
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.
BAB XIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 86
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pajak yang masih terutang ## BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
BAB XIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 87
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
1. Peraturan Daerah Kota Singkawang yang mengatur tentang Pajak Daerah diberlakukan sebagai dasar hukum pemungutan pajak daerah di Kota Singkawang dinyatakan tidak berlaku lagi sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.
BAB XIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 88
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Penetapan: Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 30 November 2010

Penandatangan: WALIKOTA SINGKAWANG, HASAN KARMAN

Penetapan: Diundangkan di Singkawang pada tanggal 14 Maret 2011

Penandatangan: Plt.Sekretaris Daerah Kota Singkawang L I B E R T U S Pembina Utama Muda NIP. 19620910 198402 1 001
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR11 TAHUN 2010 TENTANG
## PAJAK DAERAH
## I. UMUM
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kota Singkawang mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Peraturan Daerah.
Hasil penerimaan pajak diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat dalam banyak hal , dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluran daerah. Oleh karena itu, dukungan masyarakat melalui pajak daerah masih harus terus digalakkan, dengan tetap menjaga kestabilan iklim investasi dan menghindari adanya tumpang tindih dengan pungutan pusat, serta tidak merintangi arus barang dan jasa antar daerah.
Dengan adanya perluasan basis pajak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah mengatur banyak hal mengenai perluasan cakupan dalam pajak daerah, seperti Pajak Hotel diperluas hingga mencakup seluruh persewaan di Hotel, Pajak Restoran diperluas hingga mencakup pelayanan katering. Ada 4 (empat) jenis Pajak baru untuk Kabupaten/Kota, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Sarang Burung Walet, serta Pajak Air Tanah yang semula merupakan pajak provinsi.
Dengan perluasan basis pajak yang disertai dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif tersebut, Pemerintah Kota Singkawang dalam Peraturan Daerah ini telah menetapkan tarif masing-masing jenis pajak yang disesuaikan dengan kondisi riil masyarakat agar tidak memberatkan dan tidak mengganggu kestabilan iklim investasi, agar masing-masing sektor saling bersinergi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Singkawang.
## II. Pasal demi Pasal
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 25
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 26
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 27
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 28
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 29
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 30
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 31
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 32
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 33
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 34
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 35
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 36
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Sewa/tarif parkir sebagai dasar pengenaan Pajak Parkir yang dikelola secara monopoli dapat diatur dengan Peraturan Walikota.
PENJELASAN
Pasal 37
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 38
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 39
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 40
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 41
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 42
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 43
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 44
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 45
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 46
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 47
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 48
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 49
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 50
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 51
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 52
Contoh : Wajib Pajak "A" membeli tanah dan bangunan dengan Nilai Perolehan Objek Pajak = Rp. 65.000.000,- Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp. 60.000.000.- (-) Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak = Rp. 5.000.000,- Pajak yang terutang = 5 % x Rp. 5.000.000,- = Rp. 250.000,-
PENJELASAN
Pasal 53
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 54
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 55
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 56
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 57
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 58
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 59
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 60
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 61
Ayat(l) Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Ketentuan ini mengatur tata cara pengenaan pajak, yaitu ditetapkan oleh Walikota atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Cara pertama, pajak dibayar oleh Wajib Pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Walikota melalui SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. Cara kedua, menggunakan sistem Self Assesment yaitu dengan memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Jika wajib pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, dapat diterbitkan SKPDKB dan/atau SKPDKBT yang menjadi sarana penagihan.
PENJELASAN
Pasal 62
Ketentuan ini mengatur penerbitan surat ketetapan pajak