PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1993 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1985 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN 1984 (berlaku 10 Juni 1993)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk lebih memberikan kepastian bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan atas penghasilan berupa bunga obligasi dan dividen dari sekuritas yang diperdagangkan di Pasar Modal, dipandang perlu untuk mengatur kembali perlakuan perpajakannya;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengubah ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 1984;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3459);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3309);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1985 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
Menetapkan : PAJAK PENGHASILAN 1984.
Pasal 13
"Pasal 13
Pasal 23
- (2) Batas jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sama dengan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk diri Wajib Pajak yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- (3) Bunga obligasi dan dividen dari sekuritas yang diperdagangkan melalui Pasar Modal yang diterima atau diperoleh Subyek Pajak dalam negeri perseorangan yang jumlahnya melampaui jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.
- (4) Dalam hal penerima penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Wajib Pajak dalam negeri perseorangan yang berkewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh, maka penghasilan dimaksud harus digabungkan dengan penghasilan lainnya dan dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh."
Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta

Penandatangan: pada tanggal 10 Juni 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. SOEHARTO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 1993 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. MOERDIONO

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 1993
## TENTANG
## PERUBAHAN ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1985
## TENTANG PELAKSANAAN
## UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN 1984
## UMUM
Dalam ketentuan
PENJELASAN
Pasal 13
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1945 telah diatur b