PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 12 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PEI"AI{TIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPAI,A DESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang: a. dan Pemberhentian Kepala;
- bahwa berdasarkan hrtusan Mahkamah Konstitusi Nomor L2S|PUV-KII/2015 yang membatalkan Pasal 33 huruf g dan Pasal 5O ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa, maka ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf g Peraturan Daeratr Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa tidak memiliki daya berlalm dan kekuatan hukum mengikat, sehingga perlu dihapus; b.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hurlf b, perlu menetapkan Peratrrran Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. c.
Pasal f8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Mengrngat : l.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Sae5);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679l;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor L23, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 20 15 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OL4 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 57r71;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2OL4 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 2092l;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4); 7.
- peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2O16 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 89); 8.
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2OLS tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 Nomor 12). 9.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKII.,AN RAIffAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
dan
BUPATI MUSI RAWAS
MEMUTUSKAN:
MenetaPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR L2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 Nomor 12), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 25 ayat (21 hurrf g dihapus dan ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf x, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 25
- (1) Dalam hal untuk mendaftarkan diri menjadi calon kepala desa, wajib memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal lka;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- g. dihapus;
- h. tidak sedang meqialani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara
Pasal 26
- (1) Dafam hal melakukan penjaringan bakal calon, panitia pemilihan kepala desa melaksanakan tahapan sebagai berilmt:
- a. mengumumkan waktu penjaringan pendaftaran bakal calon kepala desa yang dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari kalender; dan
- b. pemenuh€rn persyaratan bakal calon 7 (tujuh) hari, verifikasi dan penelitian berkas hasil penjaringan 7 (tujuh) hari, pemenuhan kekurangan/perbaikan kelengkapan berkas hasil verifikasi dan penelitian berkas 3 (tiga) hari, serta penetapan bakal calon yang memenuhi persyaratan 3 (tiga) hari.
- (2) Dalam rangka penjaringan, bakal calon kepala desa mengajukan surat permohonan secara terbulis ditujukan kepada ketua panitia pemilihan, yang ditulis dengan tangan sendiri menggunakan tinta hitam dan bermeterai cukup yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 disampaikan kepada ketua panitia pemilihan dengan melampirkan:
- a. surat pernyataan bertaqwa kepada T\rhan Yang Maha Esa;
- b. surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. foto copy ijaa:ah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. foto copy karhr tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- e. foto copy akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas narkotika, obatobat terlarang dan zataditif lainnya dari dokter pemerintah;
- g. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
- h. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. daftar riwayat hidup dan riwayat pekerjaan;
- j. surat izin dari pejabat yang berwenang bag Pegawai Negeri Sipil, TNI, dan Polri, pegawai BUMN/BUMD;
- k. surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat kabupaten bagi Pegawai Negeri Sipil, kepala desa, perangkat desa, dan anggota BPD;
1. surat izin dari Bupati bagi kepala desa dan anggota BPD;
- m. surat izrn dari kepala desa dari aparat desa;
- n. foto copy KTP disertai dukungan tanda tanganlcap jempol pemilih, minimal 15 pemilih dari setiap dusun pada desa bersangkutan;
- o. pas foto terbam yang jumlah dan ulnrrannya ditentukan oleh panitia pemilihan;
- p. dihapus;
- q. surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih;
- r. surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan atau anggota partai politik;
- s. dalam hal bakal calon kepala desa pernah menjadi pengurus dan atau anggota partai politik, harus melampirkan surat pernyataan pengundur€rn diri dari pengurus dan anggota partai politik, dengan dibuktikan surat pemberhentian sebagai pengurus dan atau anggota partai politik dari pengurus partai politik yang benx'enang;
- t. naskah tertulis visi dan misi serta program kerja; dan
- u. surat pernyataan mengundurkan diri bagt anggota BPD yang ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
- (4) Surat permohonan dan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh panitia pemilihan kepada BPD.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perahrran Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau pada tanggal a7 ,qnF lrcr 2Ot7

Diundangkan di Lubuklinggau pada tanggal e? gq+crrbcf 2Ol7

DAERAH MUSI RAWAS,



DAERAH UPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2OL7 NOMOR rl

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN ( tr lMURAl2otTl