PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah, perlu penataan kelembagaan Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Tebo; - b. bahwa penataan kelembagaan Pemerintah Kecamatan dimaksud perlu didasarkan pada kebutuhan clan kewenangan yang ada dengan memperhatikan aspek personil, perlengkapan clan pembiayaan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas serta rasional; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaskud pada huruf a clan b diatas, perlu rnembcntuk Peraturan Daerah tentang Organisasi Pernerintah Kecamatan Kabupaten Tebo; 1. Undang-undang Nornor 54 Tahun 1999 tentang Pernbentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jam.bi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903); (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
2. ketentuan dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu penataan kelembagaan Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Tebo;
- b. bahwa penataan kelembagaan Pemerintah Kecamatan dimaksud perlu didasarkan pada kebutuhan clan kewenangan yang ada dengan memperhatikan aspek personil, perlengkapan clan pembiayaan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas serta rasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaskud pada huruf a clan b diatas, perlu rnembcntuk Peraturan Daerah tentang Organisasi Pernerintah Kecamatan Kabupaten Tebo;
1. Undang-undang Nornor 54 Tahun 1999 tentang Pernbentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jam.bi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903); Mengingat
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lernbaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tarnbahan Lembaran Negara Nornor 3041), Juncto Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nornor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lernbaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tarnbahan Lernbaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nornor 22 Tahun 1999 tentang Pernerintah Daerah (Lernbaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pcrirnbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daeran Otonom (Lernbaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tarnbahan Lem.baran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pernerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
Menetapkan
7. Keputusan Presiden Nornor 44. Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah clan Rancangan Keputusan Presiden (Lernbaran Negara Tahun 1999 Nornor 70);
Dengan persetujuan
Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo .
...
MEMUfUSKAN :
··-····-··-· PERATIJRAN DAERAH TENT ANG PE:MERINT AH KECAMA TAN-DALAM KABUP ATEN IB,BO
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :.
- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonorn yang lain sebagai Badan Eksekutit' Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Tebo;
- d. Walcil Bupati adalah Walcil Bupati Tebo;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah . DPRD Kabupaten Tebo;
- f. Desentralisasi adalah Penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonorn dalarn Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Kecarnatan adalah Pernerintah Kecamatan di Daerah Kabupaten Tebo;
- h. Camat adalah Kepala Pernerintah Kecamatan di Daerah Kabupaten Tebo;
BABU
BAGIAN PERTAMA
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN
Pasal 2
Organisasi Pernerintah Kecamatan terdiri dari :
- a. Carnat;
- b. Sekretariat.
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Pembangunan.
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial.
6. f Seksi Pelayanan Urnurn.
- g. Kelornpok Jabatan Fungsional.
I
I
l
I
BAGIAN KEDUA
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3
Camat
·.. Carnat adalah Kepala Pemerintah Kecamatan yang berada dibawah clan bertanggung jawab kepada Bupati, melalui Sekret.aris Daerah .
Pasal 4
Camat mempunyai tugas memimpin penyelengaraan pemerint.ahan, pembangunan clan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamat.an.
Pasal 5
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal (4) Peraturan Daerah ini Camat mempunyai fungsi :
- a. Penyelenggaraan tugas-tugas pemcrintahan umum clan pembinaan keagrariaan · clan Pembinaan Politik Dalam Negeri;
- b. Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- c. Pembinaan ketentraman clan ketertiban wilayah;
- d. Pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi clan distribusi serta pembinaan sosial;
- e. Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan clan rumah tangga,
Pasal 6
Sekretariat
- (1) Sekretariat Kecamatan adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang sekret.aris yang berada dibawah clan bertanggung jaw ab kepada Camat.
- (2) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan.
Pasal 7
Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan .Organisasi Pemerintah Kecamatan.
Pasal 8
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal (7) Peraturan daerah ini, Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana, pengendalian clan mengevaluasi pelaksanaanya;
- b. Urusan administrasi keuangan;
- c. Urusan t.ata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan clan rumah tangga,
Pasal 9
Seksi Pemerintahan
Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan clibidang penyelenggaraan Pemerintahan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada clibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
Pasal 10
Seksi Pemerintahan mempunyai tugas rnelakukan urusan Pemerintahan Umum clan Pemerintahan Desa/Kelurahan serta ketentraman dan Ketertiban,
Pasal 11
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal (10) Peraturan daerah ini, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
- a. Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembinaan Pemerintahan Desa!Kelurahan;
- b. Pengadministrasian kependudukan clan catatan sipil;
- c. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah.
Pasal 12
Seksl Pembanguan
Seksi Pembangunan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang pembangunan Desa/Kelurahan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada clibawah dan be:rtanggung jawab kepada Camat.
Pasal 13
Seksi Pembangunan mernpunyai tugas melakukan perencanaan clan pelaksanaan pembangunan fisik, pelayanan umum, perekonomian, produksi clan distribusi serta kesejahteraan sosial.
Pasal 14
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal (13) Peraturan Daerah ini, Seksi Pembangunan rnempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program clan pembinaan pcmbangunan sarana dan prasarana serta pembinaan pelayanan umum;
- b. Penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian, produksi dan clistnbusi; ·
- c. Penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan sosial.
Pasal 15
Seksi Kesejahteraan Sosial
Seksi Kesejahteraan Sosial adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan clibidang pembinaan kesejahteraan masyarakat, yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada clibawah dan bertang,gungjawab kepada Camat.
Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial.
Pasal 17
...
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal (16) Peraturan Daerah ini, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program pembinaan pelayanan clan bantuan sosial, pernbinaan kepemudaan, peranan wanita dan olahraga;
- b. Penyusunan program pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat
Pasal 18
Seksl Pelayanan Umum
Seksi Pelayanan Umum adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecarnatan dibidang pembinaan pelayanan urnum, yang dipirnpin oleh seorang Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
Pasal 19
Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan urnurn yang meliputi kekayaan dan inventarisasi Desa/Kelurahan, kebersihan serta sarana dan prasarana urnurn.
Pasal 20
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal (19) Peraturan Daerah ini, Seksi Pelayanan Umurn mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program clan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi Desa/Kelurahan;
- b. Penyusunan program clan penyelenggaraan pernbinaan pel.ayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- c. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan urnurn.
Pasal 21
Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional sebagairnana dimaksud pada Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang masing-masing sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan organisasi,
Pasal 22
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga dalarn jenjang jabatan Fungsional yang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana terse but pada pasal (21) Peraturan Daerah ini dipirnpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah clan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebutuhan beban kerja dan kahliannya;
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku;
Pasal 23
Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan
- (1) Camat diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi Jyarat;
- (2) Bagi Pejabat Eselon IV perangkat Kecamatan Kabupaten dapat diangkat clan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati;
TATAKERJA
BAB III - TATAKERJA
Pasal 24
- (1) Camat, Sekretaris, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional wajib mengikuti, mematuhi perunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (2) Cam.at dalam melaksanakan tugasnya rnelakukan koordinasi vertikal dan horisontal dengan bagian terkait;
- (3) Setiap laporan diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah clan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
BABIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB III - TATAKERJA
Pasal 25
Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Pemerintah Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BABV
PENUTUP
BAB III - TATAKERJA
Pasal 26
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan segala ketentuan-ketentuan lain yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB III - TATAKERJA
Pasal 27
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur Iebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB III - TATAKERJA
Pasal 28
Peraturan Daerah ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinva, mcmerintahkan pcngundangan l 'cr.uuran I ):1n:1h ini dengan penernpatannya dalarn Lcrnbaran Dacrah Kabupatcn Tebo . •.. 7 Juli 2001

Penetapan: Diundangkan di Muara Tebo Pada Tanggal 9 Juli 200 l LE1vlJL\l{.:\\ DAERAll K:\BliJ&gt;.,\TE:\ TEBO TAHUN 2001 NOi\101~ 6