PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 8 Tahun 2006 tentang RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (berlaku 10 Mei 2006)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 36 Tahun 2002 tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
3. : 1. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik n donesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang - undang Gangguan (UUG/HO) bagi perusahaan - perusahaan yang berlokasi diluar kawasan industri;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang - undang Gangguan bagi perusahaan industri;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
dan
BUPATI MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : TENTANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB).
BAB II - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Pasal 2
Pasal 2
- (1). Orang atau badan/lembaga sebelum membangun, dalam Kabupaten Muaro Jambi, diharuskan memiliki IMB dari Bupati;
- (2). Orang atau Badan/lembaga sebelum merubah bangunan dalam Kabupaten Muaro Jambi, diharuskan memiliki izin mendirikan merubah bangunan dari Bupati;
- (3). Orang atau Badan/lembaga yang belum memiliki IMB wajib memiliki IMB Kabupaten Muaro Jambi.
Bagian Kesatu
Arahan Perencanaan, Perencanaan Bangunan, Persyaratan Arsitektur
Paragraf 1
Arahan Perencanaan
BAB II - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Pasal 2
Pasal 3
Sebelum mengajukan permohonan IMB, pemohon harus minta keterangan tentang arahan perencanaan kepada Bupati melalui instansi teknis tentang rencana mendirikan bangunan/mengubah bangunan yang meliputi:
- a. Jenis/peruntukan bangunan;
- b. Luas lantai bangunan diatas/dibawah permukaan tanah yang diizinkan;
- c. Garis Sempadan yang berlaku;
- d. Koefisien dasar bangunan (KDB) yang diizinkan;
- e. Persyaratan-persyaratan bangunan;
- f. Persyaratan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan bangunan;
- g. Hal-hal yang dipandang perlu.
Paragraf 2 Perencanaan Bangunan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1). Perencanaan bangunan rumah tinggal satu lantai dengan luas kurang dari 50 M2 dapat dilakukan oleh orang yang ahli/berpengalaman;
- (2). Perencanaan bangunan sampai dengan dua lantai dapat dilakukan oleh orang yang ahli dan telah mendapat surat izin bekerja dari Bupati atau menurut aturan yang berlaku;
- (3). Perencanaan bangunan lebih dari dua lantai atau bangunan umum atau bangunan spesifik harus dilakukan oleh badan hukum yang telah mendapat kualifikasi sesuai dengan bidang dan nilai bangunan;
- (4). Perencana bertanggung jawab bahwa bangunan yang direncanakan telah memenuhi persyaratan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5). Ketentuan ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini tidak berlaku bagi perencanaan:
- a. Bangunan yang bersifat sementara dengan syarat bahwa luas dan tingginya tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan instansi tehnis;
- b. Pekerjaan pemeliharaan/perbaikan bangunan antara lain adalah sebagai berikut :
- -Memperbaiki bangunan dengan tidak mengubah kontruksi dan luas lantai bangunan;
- -Pekerjaan memplester, memperbaiki letak bangunan dan memperbaiki lapis lantai bangunan;
- -Memperbaiki penutup atap tanpa mengubah kontruksinya;
- -memperbaiki lubang cahaya/udara lebih dari 1M2;
- -Membuat pemisah halaman tanpa kontruksi;
- -Memperbaiki langit-langit tanpa mengubah jaringan lain.
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Pasal 2
- (1). Orang atau badan/lembaga sebelum membangun, dalam Kabupaten Muaro Jambi, diharuskan memiliki IMB dari Bupati;
- (2). Orang atau Badan/lembaga sebelum merubah bangunan dalam Kabupaten Muaro Jambi, diharuskan memiliki izin mendirikan merubah bangunan dari Bupati;
- (3). Orang atau Badan/lembaga yang belum memiliki IMB wajib memiliki IMB Kabupaten Muaro Jambi.
Bagian Kesatu
Arahan Perencanaan, Perencanaan Bangunan, Persyaratan Arsitektur
Paragraf 1
Arahan Perencanaan
Sebelum mengajukan permohonan IMB, pemohon harus minta keterangan tentang arahan perencanaan kepada Bupati melalui instansi teknis tentang rencana mendirikan bangunan/mengubah bangunan yang meliputi:
- a. Jenis/peruntukan bangunan;
- b. Luas lantai bangunan diatas/dibawah permukaan tanah yang diizinkan;
- c. Garis Sempadan yang berlaku;
- d. Koefisien dasar bangunan (KDB) yang diizinkan;
- e. Persyaratan-persyaratan bangunan;
- f. Persyaratan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan bangunan;
- g. Hal-hal yang dipandang perlu.
Paragraf 2 Perencanaan Bangunan
BAB II - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Pasal 2
Pasal 6
- (1). Permohonan Mendirikan Bangunan dilengkapi dengan persyaratan gambar situasi bangunan yang telah disetujui instansi teknis.
- (2). Gambar situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat
PENJELASAN
Pembukaan
tentang:
- a. Bentuk kapling/pekarangan;
- b. Nama jalan menuju kapling;
- c. Peruntukan bangunan sekeliling kapling;
- d. Letak bangunan diatas kapling;
- e. Garis sempadan bangunan;
- f. Skala gambar.
## Bagian Kedua
## Garis Sempadan, Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisienan Ketinggian Bangunan Paragraf I
## Garis Sempadan
##
PENJELASAN
Pasal 7
- (1). Garis sempadan pondasi bangunan terluar sejajar dengan as jalan (rencana jalan)/tepi sungai di sekeliling ditentukan berdasarkan lebar jalan/rencana jalan/lebar sungai, fungsi jalan dan peruntukan kapling/kawasan; - (2). Letak garis sempadan lokasi bangunan terluar tersebut pada ayat (1) Pasal ini, bilamana tidak ditentukan lain adalah separuh lebar daerah milik jalan (jamida) dihitung dari as jalan; - (3). Untuk lebar jalan/sungai yang kurang dari 5 M, letak garis sempadan adalah 2 M dihitung dari tepi jalan/sungai; - (4). Letak garis sempadan podasi bangunan terluar pada bagian samping yang berb