PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT Nomor 5 Tahun 2014 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku 20 Oktober 2014)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 179 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan kebijakan umum APBD, serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka telah disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2015;
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Irian Barat dan Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lelmabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor : 129);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor ... Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT dan
BUPATI RAJA AMPAT
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah
Rp. 992.163.237.000,-
2. Belanja Daerah
Rp. 982.163.237.000,-
Surplus/(Defisit)
Rp.
10.000.000.000,-
3. Pembiayaan Daerah:
- a. Penerimaan
Rp. 0
- b. Pengeluaran
Rp. 10.000.000.000,-
Pembiayaan Netto
Rp. (10.000.000.000,-)
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan
Anggaran
Rp.
( 0,-)
Pasal 2
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 23.900.000.000,-
- b. Dana perimbangan sejumlah Rp. 859.122.624.000,-
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 109.140.613.000,-
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 1.208.500.000,-
- b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 11.000.260.000,-
- c. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah Rp.11.691.240.000,-
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp.117.195.221.000,-
- b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 604.040.198.000,-
- c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 110.393.080.000,-
- d. Dana Desa Rp.15.531.498.000,-
- e. Tunjangan Profesi Guru PNSD Rp.10.840.627.000,-
- f. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Rp. 1.122.000.000,-
- (4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan
- a. Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi sejumlah Rp. 5.000.000.000,-
- b. Dana Otonomi Khusus sejumlah Rp. 104.140.613.000,-
Pasal 3
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 429.881.229.145,-
- b. Belanja Belanja Langsung sejumlah Rp. 552.282.007.855
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 330.503.243.145,-
- b. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 2.000.000.000,-
- c. Belanja Hibah sejumlah Rp. 26.500.000.900,-
- d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 40.656.038.000,-
- e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Rp. 28.221.948.000,-
- f. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 2.000.000.000,-
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 28.560.604.600,-
- b. Belanja Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 207.157.467.090,-
- c. Belanja Modal sejumlah Rp. 316.563.396.165,-
Pasal 4
- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah Rp. 0,-
- b. Pengeluaran sejumlah Rp. 10.000.000.000,-
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- 1.

- Lampiran I Ringkasan APBD;

2. Lampiran II organisasi SKPD;

Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan

3. Lampiran IIa

Ringkasan APBD menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan

4. Lampiran III SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi

5. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program, dan kegiatan;

6. Lampiran IVa Rekapitulasi Penggunaan Sumber Dana Menurut Jenis Penerimaan terhadap Jenis Belanja dan Jenis Pengeluaran

dan

7. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

8. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per golongan dan per jabatan;

9. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

10. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;

- 11.

- Lampiran IX Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap

- 12.

- Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;

- 13.

- Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

14. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah ;dan

15. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.

## Pasal 6

Bupati Raja Ampat menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Diundangkan di Waisai pada tanggal, 20 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT, CAP/TTD Drs.FERDINAND DIMARA,M.Si NIP. 19571212 198303 1 031

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT NOMOR 105 TAHUN 2014 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT : 13/2014

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM

MOHLIYAT MAYALIBIT,SH PENATA Tk.I (III/b) NIP. 19791020 200312 1 007

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat.

Ditetapkan di Waisai pada tanggal, 20 Oktober 2014

BUPATI RAJA AMPAT CAP/TTD MARCUS WANMA