Unknown Unknown Nomor 31 Tahun 2017 tentang PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARANPENDAPATANDANBELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN2017 DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA WALIKOTALUBUKLINGGAU, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a.
bahwa sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Lubuklinggau tentar:-g Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat 1.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Daerah Kota Lubuklinggau (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004" ten tang Perimbangan Keuangan an tara Pemerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);' 5.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerar; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 ten tang Pembinaan dan Pengawasan. atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun' 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pernerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Perneriritah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) .
13. Peraturan Pernerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Undanq. -undanq ...
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Q,07 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 201.0 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5219);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2' Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
21. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengetolaan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2013 -2017 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2013 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 8 Tahun 2017 ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2017 Nomor 8);
24. Peraturan ...
Menetapkan
24. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan walikota Lubuklinggau Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2017 Nornor 14);
2. 25,. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 66 Tahun 20.16 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 10 Tahun 2017);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUNANGGARAN2017.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp.764.384.472.397,38 bertambah sejumlah ~p.~03.257.041.1 05,11 sehingga menjadi Rp.967.641.513.502,49 dengan rmcian sebagai beriku t :
1. Pendapatan Daerah
- a. Semula
Rp.809.034.472.397,38
- b. Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Pendapatan setelah Peru bahan
Rp.193.496.4 71.015,17
Rp.1.002.530.943.412,55
2. Belanja Daerah
- a. Semula
- b. Bertambah / (Berkurang)
- Jumlah Belanja setelah Perubahan Surplus/ (Defisit) setelah Peru bahan
3. Pembiayaan
- a. Penerimaan
1. Semula
2. Bertambah/
- (Berkurang) Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
Rp.764.384.472.397,38
Rp. 203.257.041.105,11
Rp. 967.641.513.502.49
(Rp. 9.760.570.089,94)
Rp. 0,00
Rp. 2.760.570.089,94
Rp. 2.760.570.089,94
pengeluaran ...
,:,
..
Pengeluaran
1. Semula
Rp. 44.650.000.000,00
2. Bertam bah / (Berkurang) Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan
(Rp. 7.000.000.000,00)
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan
Rp.
9.760.570.089,94
Sisa Lebih Pernbiayaan Anggaran setelah Perubahan
Rp.
0,00
Rp.
37.650.000.000,00
Rp.
9.760.570.089,94
Rp.
0,00
Pasa12
Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## Pasa13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Lubuklinggau ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Lubuklinggau. tanggal 2017 pada


Diundangkan di Lubuklinggau Pada Tanggal


BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2017 NOMOR 31