Unknown Unknown Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Per (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas yang dalam untuk
dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang kepentingan Negara atau Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pembiayaan yang efektif dan efisien serta harus sesuai dengan kebutuhan nyata, memenuhi kaedah-kaedah pengelolaan keuangan daerah serta sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung;
3. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan
4. Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421 );
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
·
�
-
I
!'
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
7. Undang-Undarig Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 · Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578}.;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tarnbahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5104);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
(·--
Menetapkan
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung;
17. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 12);
18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung;
19. Peraturan Walikota Bitung Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 7 {Berita Daerah Kota Bi tung Tahun 2016, Nomor 26);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bitung.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung.
5. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bi tung.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung.
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kata Bi tung.
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bi tung.
I
I
,,
t
'
�
J
9. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan keluar tempat kedudukan di dalam wilayah Kota Bitung untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
10. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan keluar tempat kedudukan/kantor diluar wilayah Kota Bitung tetapi masih dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas perintah Pejabat yang berwenang.
11. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD serta Anggota DPRD dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.
12. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah Tugas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bitung untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
13. Surat Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPD, adalah Dokumen Perjalanan Dinas yang diterbitkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
14. Pejabat yang berwenang adalah Sekretaris DPRD/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Lain yang diberi Kuasa oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung.
15. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung.
16. Biaya Rill adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
9. 1 7. Daftar Pengeluaran Riil adalah daftar pertanggungjawaban terhadap penggunaan uang saku, uang makan, transport lokal, transport dari tempat kedudukan ke terminal bis/bandara/pelabuhan ke tempat tujuan pergipulang.
18. Perhitungan Rampung (kalkulasi biaya) adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai dengan kebutuhan riil setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas ## BAB II JENIS, PELAKSANA DAN TUJUAN
Pasal 2
Jenis Perjalanan Dinas, meliputi:
- a. perjalanan dinas dalam daerah;
- b. perjalanan dinas luar daerah; dan
- c. perjalanan dinas luar negeri.
Pasal 3
Pelaksana Perjalanan Dinas, meliputi:
- a. pimpinan DPRD; dan
- b. anggota DPRD.
Pasal 4
Tujuan Perjalanan Dinas adalah untuk melakukan kepentingan Negara dan/atau Daerah yang dapat membawa manfaat bagi Negara/Daerah dan dilaksanakan secara selektif, efisien dan bertanggungjawab atas perintah Pimpinan DPRD.
Pasal 5
- (1) Perjalanan Dinas jabatan merupakan Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- a. detasering di luar tempat kedudukan;
- (2) Perjalanan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
- b. kegiatan reses;
- d. harus memperoleh pengobatan diluar tempat kedudukan
Pasal 6
Perjalanan Dinas yang merupakan Kegiatan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun per anggota.
Pasal 7
Perjalanan Dinas hanya dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan yang sangat perlu/mendesak bagi kepentingan daerah, apabila tidak dapat menggunakan sarana komunikasi lain yang tersedia serta dilaksanakan dalam waktu yang singkat dengan hasil yang maksimal serta biaya sehemat mungkin.
Pasal 8
Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan melakukan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/surat perintah tugas dari Pimpinan DPRD.
Bagian Kesatu Penandatanganan SPI' dan SPD
BAB III - PENANDATANGANAN DAN PEMBIAYAAN
Pasal 9
- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, SPT ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, SPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.
Bagian Kedua Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
Paragraf 1 Jenis Biaya
BAB III - PENANDATANGANAN DAN PEMBIAYAAN
Pasal 10
Jenis biaya perjalanan dinas, terdiri atas:
- a. uang harian;
- c. biaya transportasi; dan
- b. uang representasi
- d. biaya penginapan.
I
I
J
I
Ill
Paragraf 2 Uang Harian
BAB III - PENANDATANGANAN DAN PEMBIAYAAN
Pasal 11
- (1) Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (2) Besaran uang harian sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Paragraf 3 Uang Representasi

## Pasal 12

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum.
- (3) Besaran uang representasi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Paragraf 4 Biaya Transportasi

## Pasal 13

- (1) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri dari:
- a. biaya tiket/karcis;
- b. airport tax;
- c. biaya pass masuk lainnya;
- d. biaya angkutan pergi-pulang diatas jarak 5 (lima) kilometer dari batas kota tempat kedudukan; dan
- e. biaya transportasi (taksi) dari tempat kedudukan ke tempat tujuan, terdiri dari:
1. tempat kedudukan ke terminal bis/bandara/pelabuhan;
2. terminal bis/bandara/pelabuhan ke tempat tujuan; dan
3. tempat tujuan ke tempat tujuan lainnya;
10. dan berlaku pula sebaliknya.
11. (3). Biaya Angkutan pergi-pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibayarkan secara riil (ad-cost) dan tidak melebihi satuan biaya tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Biaya Tiket/Karcis (Pesawat Udara, Kapal Laut antar pulau, Bis antar Provinsi dan Kereta Api) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Airport Tax sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan Biaya Pass masuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibayarkan secara riil (ad-cost) sesuai dengan harga yang tercantum dalam tiket/karcis.
- (4) Dalam hal menggunakan kendaraan dinas, pertanggungjawaban biaya angkutan pergi-pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Nota Bahan Bakar Minyak (BBM).

I

ii

f

- (5) Biaya Transportasi (Taksi) dari tempat kedudukan ke tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibayarkan secara riil (ad-cost) dan tidak melebihi dari satuan tertinggi biaya Transportasi (Taksi) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (6) Biaya Transportasi pergi-pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 1, tidak diberikan bagi Pimpinan DPRD yang memiliki kendaraan dinas.
- (7) Pelaksana perjalanan dinas Luar Daerah Luar Provinsi khususnya Provinsi Gorontalo bagi yang menggunakan kendaraan dinas, pertanggungjawaban biaya transportasi berupa Nota Bahan Bakar Minyak (BBM).
- (8) Fasilitas transportasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Paragraf 5 Biaya Penginapan

## Pasal 14

- (1) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap : a. di hotel; atau
- b. di tempat menginap lainnya.
- (2) Biaya Penginapan (biaya kamar) dibayarkan seluruhnya sesuai bukti pembayaran (print out) yang dikeluarkan pihak hotel tempat menginap atau sejumlah nilai tanggungan berupa voucher dan kuitansi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa perhotelan di bandara.
- (3) Biaya Penginapan dibayar sesuai tingkatan perjalanan dinas dan tidak melebihi dari standar tertinggi biaya penginapan sesuai tingkatan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara riil ( ad-cost) .
6. ( 5) Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan biaya penginapan sebesar 30°/o (tiga puluh persen) dari tarif hotel sebagaimana tercantum · dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini dan dibayarkan secara lumpsum.

Bagian Ketiga

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

## Pasal 15

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dibayarkan secara riil (ad-cost) dengan tidak melebihi satuan tertinggi biaya transportasi dalam Kota Bitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Bagian Keempat Biaya Pemetian dan Angkutan Jenasah

## Pasal 16

- (1) Pelaksana perjalanan dinas yang meninggal dunia dalam melaksanakan perjalanan dinas/jenazah diberikan biaya pemetian dan angkutan jenazah sesuai tingkatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (2) Dalam hal perjalanan dinas menjemput dan mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke tempat pemakaman diberikan biaya sesuai dengan tingkatan perjalanan dinas.
- (3) Keluarga dari jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan biaya perjalanan dinas menjemput dan mengantarkan jenazah ke tempat pemakaman paling banyak 3 (tiga) orang.

## Bagian Kelima

Tata Cara Perjalanan Dinas

## Pasal 17

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan seluruhnya berupa biaya tiket pesawat/bus/kereta api/kapal laut dan uang harian atau sebagian berupa panjar biaya penginapan, sebelum perjalanan dinas dilaksanakan dengan menggunakan Uang Persediaan yang ada di Sekretariat DPRD Kota Bitung.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.
- (3) Tidak dibenarkan melakukan pembayaran rangkap untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama dan/atau tempat tujuan yang sama.

## Pasal 18

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas temyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPD, maka Pimpinan dan Anggota DPRD wajib menyetor kembali uang harian dan biaya penginapan yang diterimanya.
- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas temyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPD, maka Pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan memberi tambahan uang harian dan biaya penginapan, sepanjang kelebihan jumlah hari bukan disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana perjalanan dinas yang bersangkutan.

## Pasal 19

- (1) Perjalanan Dinas hanya dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu, untuk hari minggu dan hari libur nasional tidak diberikan biaya perjalalanan dinas.
- (2) Perjalanan Dinas yang sifatnya untuk koordinasi dan/atau konsultasi, dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kecuali ada pertimbangan lain atau perintah tertulis dari Pimpinan DPRD berupa SPT.
- (3) Perjalanan Dinas yang sifatnya untuk koordinasi dan/atau konsultasi, dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) orang kecuali ada pertimbangan lain atau perintah tertulis dari Pimpinan DPRD dalam bentuk SPT.
- (5) Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri rapat, sosialisasi, rekonsiliasi, seminar, workshop, kursus, pendidikan dan pelatihan, dilaksanakan sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPD oleh Pejabat yang berwenang dengan mengacu pada surat/undangan/pemberitahuan dari lembaga/instansi penyelenggara dan kepada pelaksana perjalanan dinas diberikan uang harian sesuai jumlah hari yang tercantum dalam SPr dan SPD.
5. (4). Perjalanan Dinas dalam rangka studi banding dan/atau kunjungan kerja, dilaksanakan sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPD oleh Pejabat yang berwenang.
- (6) Apabila perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat biaya kontribusi yang harus disetor oleh pelaksana perjalanan dinas, maka

biaya kontribusi tersebut tidak dapat dimasukkan dalam komponen biaya perjalanan dinas tetapi dianggarkan tersendiri dalam APBD.

- (7) Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis/workshop, yang waktu pelaksanaannya lebih dari 6 (enam) hari, kepada pelaksana perjalanan dinas diberikan uang harian sebesar 25°/o (dua puluh lima persen) sesuai tingkatan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini dan dibayarkan secara lumpsum.
- (8) Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan pada hari minggu dan/atau hari libur nasional apabila untuk menghadiri rapat/ sosialisasi yang sifatnya resmi/penting yang diselenggarakan oleh Kementerian/Departemen/ Lembaga Pemerintah lainnya dimana waktu pelaksanaannya sesuai surat/ undangan dimulai pada hari senin atau hari kerja sesudah hari libur nasional.

## Bagian Keenam Perjalanan Dinas Luar Negeri

## Pasal 20

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka :
- a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
- b. seminar /lokakarya/konferensi;
- c. promosi potensi daerah;
- d. kunjungan persahabatan/kebudayaan;
- e. pertemuan intemasional; dan/atau
- f. penandatanganan perjanjian intemasional.
- (3) Perjalanan dinas ke luar negeri dapat dilakukan apabila pelaksanaan tugas di daerah tidak ada yang mendesak.
- (4) Hasil-hasil dari perjalanan dinas ke luar negeri secara kongkrit dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja dan kepentingan daerah.
- (5) Perjalanan dinas ke luar negeri mengacu pada pedoman sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembiayaan perjalanan dinas ke luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 21

Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung.

## BAB IV DOKUMEN PERTANGGUJAWABAN PERJALANAN DINAS

## Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan perjalanan dinas, pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memiliki dokumen perjalanan dinas.
- (3) Format SPT dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Dokumen perjalanan dinas terdiri dari SPT dan SPD yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.

## Pasal 23

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah selesai melaksanakan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban secara administrasi dan biaya.
- (2) Dokumen Pertanggungjawaban Administrasi Perjalanan Dinas Luar Daerah terdiri dari SPT, SPD rampung, surat/undangan/pemberitahuan dari Kementerian / Departemen / Lembaga Pemerin tah lainnya/ Instansi Penyelenggara dan laporan perjalanan dinas.
- (3) Dokumen Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah terdiri dari Kalkulasi Biaya, Kuitansi Tanda Terima Biaya Perjalanan Dinas, Daftar Pengeluaran Riil, Surat Pemyataan Tanggungjawab, tiket/karcis (pesawat udara, kapal lau t, bis dan kereta api), bukti naik pesawat ( boarding pass), Bukti Biaya Jasa Pelayanan Penumpang Pesawat (airport tax) atau Pass masuk lainnya, Nota Bahan Bakar Minyak (BBM), kuitansi atau bukti pembayaran lainnya dan bukti biaya penginapan/Hotel.
- (5) Dokumen Pertanggungjawaban Administrasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah terdiri dari SPT dan SPD Rampung.
- (4) Jika biaya penginapan/hotel menggunakan jasa pelayanan perhotelan seperti PT. KAHA dan sejenisnya, maka pertanggungjawabannya berupa invoice/kuitansi dan voucher duplication, apabila salah satu bukti tidak dipenuhi maka biaya penginapan/hotel tidak dibayarkan.
- (6) Dokumen Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah terdiri dari Kalkulasi Biaya, Kuitansi/Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas, Daftar Pengeluaran Riil, Surat Pemyataan Tanggungjawab dan Laporan Perjalanan Dinas.
- (8) Pimpinan dan Anggota DPRD wajib menyampaikan Laporan Hasil Perjalanan Dinas secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sesudah kembali ke tempat kedudukan.
- (7) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi untuk Biaya Angkutan pergipulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, Biaya Transportasi (Taksi) dari tempat kedudukan ke tempat tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e dan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 15 tidak diperoleh, maka pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat diuraikan dalam Daftar Pengeluaran Rill sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 24

Bentuk SPT, SPD, Surat Pemyataan Pertanggungjawaban (SPPJ), Daftar Pengeluaran Riil, Kalkulasi Biaya Perjalanan Dinas dan Laporan Perjalanan Dinas adalah sebagaimana tercantum dalarn Larnpiran VIII, Lampiran IX, Larnpiran X, Lampiran XI, Lampiran XII dan Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BABV KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 25

Pada saat Peraturan Walikota'ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bitung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan W alikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bi tung.

2017 Ditetapkan di Bitung Pada tanggal 5 Januari


Diundangkan di Bitung Pada tanggal 5 Januari 201 7


BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2017 NOMOR

2


## LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BITUNG

NOMOR

2 TAHUN 2017

TANGGAL

5 JANUARI 2017

TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG

## SATUAN BIAVA UANG HARIAN DAN UANG REPRESENTASI

## A. SATUAN BIAYA UANG HARIAN LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

| NO. | IAN | SATUAN | UANG HARIAN | UANG HARIAN |
|-------|---------------|----------|---------------|---------------|
| | URA | | LUAR PROVINS! | DIKLAT DLL |
| 1 | PIMPINAN DPRD | OH | 2.250.000 | 1.000.000 |
| 2 | ANGGOTA DPRD | OH | 1.750.000 | 750.000 |

## B. SATUAN BIAYA UANG HARIAN LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

| | | | UANG HARIAN | UANG HARIAN |
|-----|----------------|--------|---------------|---------------|
| NO. | KABUPATEN/KOTA | SATUAN | LUAR BITUNG | DIKLAT DLL |
| 1 | PIMPINAN DPRD | OH | 1.250.000 | 600.000 |
| 2 | ANGGOTA DPRD | OH | 1.000.000 | 500.000 |

## C. UANG REPRESENTASI

.. -r

'

-

--


| NO. | | SATUAN | UANG REPRESENTASI | UANG REPRESENTASI |
|-------|---------------------------|----------|---------------------|---------------------|
| | URAIAN | | LUAR PROVINS! | LUAR BITUNG |
| 1 | PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD | OH | � .&_(1_000 | 150.000 |

Salinan sesuai dengi·:\1 aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA BITUNG,

�

WEENAS CH.NOBEL, SH,MH

PEMBINA TINGKAT I

NIP: 19741118 2001121 003

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BITUNG

NOMOR

2 TAHUN 2017

TANGGAL

5 JANUARI 2017

TENT ANG

PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG

## FASILITAS TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

| | | MODA TRANSPORTASI | MODA TRANSPORTASI | MODA TRANSPORTASI | MODA TRANSPORTASI |
|-----|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| NO. | URAIAN | PESAWAT UDARA | KAPAL LAUT | KERETA API / BUS | LAINNYA |
| 1. | PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD | Ekonomi | Eksekutif Kelas IB | Eksekutif | Sesuai Kenyataan |


Salman scsual cLngi.?1 aslinya � &lt;EPALA BAGIA J HC!'U.:!I SETD � TUNG, WEENAS CH.NOBEL, SH, � i PEMBINA TINGKAT I t IP: 19741118 2001n 1 0"'3

LAMPIRAN III: PERATURAN WALIKOTA BITUNG

NOMOR

2 TAHUN 2017

TANGGAL

TENT ANG

5 JANUARI 2017

PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG

## SATUAN TERTINGGI BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS

## DIATAS JARAK 5 KILO METER DARI BATAS KOTA TEMPAT KEDUDUKAN

| NO. | KABUPATEN/KOTA | MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS | TRANSPORTASI LAINNYA KETERANGAN |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | KOTA MANADO KOTA TOMOHON KABUPATEN MINAHASA KABUPATEN MINAHASA UTARA KABUPATEN MINAHASA SELATAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA KOTA KOTAMOBAGU KAB. BOLAANG MONGONDOW KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA KAB.BOLAANG MONGONDOW TIMUR KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN | 15 LITER 20 LITER 20 LITER lOLITER 30 LITER 30 LITER 35 LITER 35 LITER 40 LITER 40 LITER 40 LITER | 100,000.00 MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS DIBERIKAN BAHAN 125,000.00 BAKAR MINYAK (BBM) SESUAI HARGA PASAR 125,000.00 YANG BERLAKU SAAT ITU. 60,000.00 175,000.00 MENGGUNAKAN TRANSPORTASI LAINNYA, BERUPA 200,000.00 KENDARAAN UMUM SEPERTI MIKROLET DAN BUS 200,000.00 200,000.00 250,000.00 UNTUK KENDARAAN DINAS JENIS DIESEL, MENGGUNAKAN 250,000.00 BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) NON SUBSIDI SESUAI HARGA 250,000.00 PASAR YANG BERLAKU SAAT ITU |

Salinan sesuai dengi..21

aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KOTA BITUNG,


WEENAS CH.NOBEL, SH,MH


PEMBINA TINGKAT I

NIP: 19741113 200112 1 003

LAMPIRAN IV

: PERATURAN WALIKOTA BITUNG

NOMOR

2 TAHUN 2017

TANGGAL

5 JANUARI 2017

TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG

## SATUAN TERTINGGI BIAYA TRANSPORTASI DALAM KOTA BITUNG

| NO. | URAIAN | PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD (Rp.) | KETERANGAN |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | KECAMATAN LEMBEH UTARA DAN KECAMATAN LEMBEH SELATAN (BIAYA KAPAL/PERAHUl | 750,000 | SELAIN KECAMATAN LEMBEH UTARA DAN LEMBEH SELATAN, BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD YANG MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS, TIDAK DIBERIKAN BIAYA TRANSPORTASI. BIAYA TRANSPORTASI DIPERHITUNGKAN DENGAN BBM HARIAN/BULANAN |
| 2 | KECAMATAN RANOWULU 1. KELURAHAN BATU PUTIH ATAS 2. KELURAHAN BATU PUTIH BAWAH 3. KELURAHAN KARONDORAN 4. KELURAHAN KUMERSOT 5. KELURAHAN PINASUNGKULAN KECAMATAN AERTEMBAGA 1. KELURAHAN KASUARI 2. KELURAHAN PINANGUNIAN 3. KELURAHAN MAKAWIDEY | 150,000 | SELAIN KECAMATAN LEMBEH UTARA DAN LEMBEH SELATAN, BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD YANG MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS, TIDAK DIBERIKAN BIAYA TRANSPORTASI. BIAYA TRANSPORTASI DIPERHITUNGKAN DENGAN BBM HARIAN/BULANAN |
| 3 | PERJALANAN DINAS KE KECAMATAN DAN/ATAU KELURAHAN SELAIN SEBAGAIMANA DI MAKSUD PADA NOMOR 1 | 100,000 | SELAIN KECAMATAN LEMBEH UTARA DAN LEMBEH SELATAN, BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD YANG MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS, TIDAK DIBERIKAN BIAYA TRANSPORTASI. BIAYA TRANSPORTASI DIPERHITUNGKAN DENGAN BBM HARIAN/BULANAN |

Salinan sesuai dengi./1 aslinya KEPALA BAGIAN HUKl!M SETz.aTUNG, WEENAS CH.NOBEL, SH,MH PEMBINA TINGKAT I NIP: 19741118 2001121 003


## LAMPIRAN V: PERATURAN WALIKOTA BITUNG

NOMOR

2 TAHUN 2017

TANGGAL

TENT ANG

5 JANUARI 2017

PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG

## SATUAN TERTINGGI BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

| NO. | PROVINSI | SATUAN | TARIF HOTEL | TARIF HOTEL |
|-------|---------------------|----------|---------------|---------------|
| 1 | ACEH | OH | | 1.800.000 |
| 2 | SUMATERA UTARA | OH | | 1.714.000 |
| 3 | RIA U | OH | | 1.700.000 |
| 4 | KEPULAUAN RIAU | OH | | 1.800.000 |
| 5 | J AMBI | OH | | 1.700.000 |
| 6 | SUMATERA BARAT | OH | | 1.660.000 |
| 7 | SUMATERA SELATAN | OH | | 1.750.000 |
| 8 | LAMPUNG | OH | | 1.800.000 |
| 9 | BENGKULU | OH | | 1.290.000 |
| 10 | BANGKA BELITUNG | OH | | 1.850.000 |
| 11 | BANTEN | OH | | 1.930.000 |
| 12 | JAWABARAT | OH | | 2,000,000 |
| 13 | D.K.I. JAKARTA | OH | | 2,500,000 |
| 14 | JAWATENGAH | OH | | 1.980.000 |
| 15 | n.r. JOGYAKARTA | OH | | 1.850.000 |
| 16 | JAWATIMUR | OH | | 1.870.000 |
| 17 | BALI | OH | | 2,750,000 |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | OH | | 2,000,000 |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | OH | | 1.550.000 |
| 20 | KALIMANTAN BARAT | OH | | 1.730.000 |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH | OH | | 2,000,000 |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN | OH | | 2,000,000 |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR | OH | | 2,000,000 |
| 24 | KALIMANTAN UTARA | OH | | 2,000,000 |
| 25 | SULAWESI UTARA | OH | | 2,000,000 |
| 26 | GORONTALO | OH | | 1.650.000 |
| 27 | SULAWESI BARAT | OH | | 1.530.000 |
| 28 | SULAWESISELATAN | OH | | 2,000,000 |
| 29 | SULAWESI TENGAH | OH | | 1.800.000 |
| 30 | SULAWESI TENGGARA | OH | | 1.600.000 |
| 31 | MALUKU | OH | | 1.530.000 |
| 32 | MALUKU UTARA | OH | | 2,000,000 |
| 33 | PAPUA | OH | | 2,000,000 |
| 34 | PAPUABARAT | OH | A �� - � | 1.990.000 |

Salinan sesuai C(; � .:.i'a i:iztinya l{EPALA BAGIA, � HW{U, n SETDA KOTA ITUNG, Ut:\_


WEENAS CH.NOBEL, SH,MH


PEMBINA TINGKAT I

NIP: 19741118 200112 1

003

LAMPIRAN VI:

PERATURAN WALIKOTA BITUNG

NO MOR

2 T AHUN 201 7

TANGGAL

TENT ANG

5 JANUARI 2017

PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG

## SATUAN TERTINGGI BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

| NO. | URAIAN | BIAYA TAKSI (SEK.ALI JALAN) |
|-------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | BIAYA TRANSPORTASI (TAXI) DAR[ TEMPAT KEDUDUKAN KE TEMPAT TUJUAN | 250 |



Salinan sesuai ..'.:1 a Iinya KEPALA DAGIA, L "&lt;U.JI SETmlTUNG, NEENAS CH.NOBEL, SH,MH PEMBINA TINGKAT I NIP: 19741118 200"112 1 003

LAMPIRAN VII:

PERATURAN WALIKOTA BITUNG

NOMOR

TANGGAL

TENT ANG

2 TAHUN 2017

5 JANUARI 2017

PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG

## STANDAR TERTINGGI BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

| NO. | URAIAN | PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD | PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD |
|-------|----------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Biaya Pemetian | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 2 | Biaya Angkutan | Menurut Tarif Yang Berlaku dan Alat Yang Digunakan | Angkutan |


... alinan sesual c!.., ·· ..,:::1 aslinya l'EPALA OAGIArJ H 1' rU,\11 SETO,. uo .". '... i UNG,


LAMPIRAN VIII

: PERATURAN WALIKOTA BITUNG

NOMOR

2 TAHUN 2017

TANGGAL

5 JANUARI 201 7

TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG

## FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS (SPT)

## KOP DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR .

## MEMERINTAHKAN

Ke pad a

Untuk

Laman ya

- 1. Nama

Pangkat/ Gol

NIP

Jabatan

2. Nama

Pangkat/ Gol NIP

Jabatan

: 1

.

2

.

:

(

) Hari

Tanggal

s / d Tanggal

.

Ditetapkan di Pada Tanggal

Pejabat Yang Berwenang,

(

)

NIP



I

T,

LAMPIRAN IX

: PERATURAN WALIKOTA BITUNG

NOMOR

2 TAHUN 2017

TANGGAL

5 JANUARI 2017

TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG

## KOP SEKRETARIAT DPRD

Lembar ke

Nomor

## SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

| 1. | PEJABAT YANG BERWENANG MEMBER! PERINTAH | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 2 | NAMA/NIP PEGAWAI YANG DIPERINTAHKAN | |
| 3 | a. PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG GAJI b. JABATAN/INSTANSI c. TINGKAT MENURUT PERJALANAN DINAS | a. b. c. |
| 4 | MAKSUD PERJALANAN DINAS | |
| 5 | ALAT ANGKUTAN YANG DIGUNAKAN | |
| 6 | a. TEMPAT BERANGKAT b. TEMPAT TUJUAN | a. b. |
| 7 | a. LAMA PERJANAN DINAS b. LAMA BERANGKAT c. TANGGAL KEMBALI | a... ( ... ) HARI b... 2017 c... 2017 |
| 8 | PENGIKUT | NAMA / JABATAN 1. 2. |
| 9 | PEMBEBANAN ANGGARAN a. INSTANSI b. KODE REKENING/MATA ANGGARAN | a. b. |

Dikeluarkan di : BITUNG

Pada Tanggal

:

2017

PEJABAT YANG BERWENANG

(NAMA JELAS DAN GELAR) NIP/PANGKAT

| I. | Berangkat dari Kata Bitung (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal Ke PA/KPA, ( ················································) NIP. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. Tiba di Pada tanggal Kepala ( | Berangkat dari : Pada tanggal Kepala ( ) NIP. |
| NIP. III. Tiba di Pada tanggal Kepala ( | Berangkat dari : Pada tanggal Kepala ( ) NIP. |
| NIP. N. Tiba di Pada tanggal Kepala | Berangkat dari : Pada tanggal Kepala ( : ) |
| ( ) NIP. v. | NIP. Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintah dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya |
| VI. Catatan Lain-lain : VII.Perhatian: Pejabat yang berwenang menerbitkan perjalanan dinas, para pejabat terlibat dalam penerbitan | ( ) NIP. SPD, Pimpinan dan Anggata DPRD yang melakukan mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta pihak yang bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan |



.

,,

LAMPIRAN X

: PERATURAN WALIKOTA BITUNG

NOMOR

2 TAHUN 2017

TANGGAL

5 JANUARI 2017

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG

## FORMATSURATPERNYATAANPERTANGGUNGJAWABAN

## SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Pelaksanaan Perjalanan Dinas sesuai dengan :

SPT Nomor

SPD Nomor

Jumlah Dana

Rp

.

tanggal

tanggal

Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku untuk keperluan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bitung,

.

Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas,

Materni Rp. 6.000,-

( NAMA JELAS DAN GELAR)


Salinan sesual cl ...

asli ya

KEPALA BAGIAN HU!(U.

c

i:·1

SETDA 'OTA BITUNG,

n


�

EENAS CH.NOBEL, SH,MH

PEMBINA TINGKAT I

NIP: 19741118 2001121 003

LAMPIRAN XI

PERATURAN WALIKOTA BITUNG

NOMOR

2 TAHUN 2017

TANGGAL

5 JANUARI 2017

TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG

## FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL

## DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

Jabatan

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor:

tanggal

... dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya uang saku, uang makan, biaya transportasi lokal dan transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bis/bandara/pelabuhan, dari tempat tujuan ke tempat tujuan lainnya dan biaya transit dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:
2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk mengembalikan/menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah Pemerintah Kota Bitung.

| No. | Uraian | Jumlah |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. | Transportasi angkutan pergi-pulang diatas jarak 5 (lima) kilometer dari batas kota tempat kedudukan (PP) | Rp . |
| 2. | Transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bus/bandara/pelabuhan (PP) ... *) | Rp . |
| 3. | Transportasi dari terminal bus/bandara/ pelabuhan ke tempat tujuan (PP) | Rp . |
| 4. | Transportasi dari tempat tujuan ke tempat tujuan lainnya (PP) | Rp . |
| 5. | Transportasi dalam Kota Bitung (PP) | Rp . |
| | Jumlah | |

Demikian Daftar Pengeluaran Riil ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan menurut perlunya.

Bitung,

.

Mengetahui/Menyetujui: PA/KPA

( NAMA JELAS DAN GELAR)

NIP

.

- *) Khusus Pimpinan DPRD tidak diberikan

s..::·a


Pimpinan atau Anggota DPRD yang Melaksanakan Perjalanan Dinas,

( NAMA JELAS DAN GELAR)

NIP

.


,

\

LAMPIRAN XII

PERATURAN WALIKOTA BITUNG

NOMOR

2 TAHUN 2017

TANGGAL

5 JANUARI 201 7

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG

## FORMAT KALKULASI BIAVA PERJALANAN DINAS

KOP SEKRETARIAT DPRD

## KALKULASI BIAYA PERJALANAN DINAS

Nama

Tujuan

Lamanya

. . . . .

(

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ) Hari

1. Tiket Pesawat

2. Tiket Kapal Laut

3. Tiket Bus/ Kereta Api

4. Iuran Wajib / Kontribusi

- Manado - Tempat Tujuan Airport Tax Manado - Tempat Tujuan Tempat Tujuan - Manado Airport Tax Tempat Tujuan - Manado

... " . " . "

" . "

" . " . . . pp

... X Rp

.

... X Rp

PP

Rp

.

Rp

.

Rp

.

Rp

.

Rp

.

Rp

.

Rp

.

5. Uang Harian Uang Representasi

- 6.

- Biaya Hotel

7. Biaya Transit

8. Biaya Transportasi

- Bi tung - Bandara (PP)

- Bandara - Tujuan

... X Rp

.

... X Rp

.

JUMLAH

Dibulatkan

Rp

.

Rp. .

.

Rp. .

.

Rp

.

Rp

.

Rp

.

Rp

.

Rp. .

.

Rp. ..

.

Untuk Orang selama Hari

..

X Rp

.

.. X Rp

.

... X Rp

.

.. X Rp

.

PEJABAT YANG BERWENANG,

( NAMA JELAS DAN GELAR)

:[If IP.

.

.

Bi tung,

.

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN,

( NAMA JELAS DAN GELAR)

NIP

.

��



I,

I

•

LAMPIRAN XIII

: PERATURAN WALIKOTA BITUNG

NOMOR

2 T AHUN 201 7

TANGGAL

5 JANUARI 201 7

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG

## FORMAT LAPORAN PERJALANAN DINAS

## LAPORAN PERJALANAN DINAS

## A. DASAR SURAT

1. Surat Perintah Tugas Nomor

:

Tanggal

.

2. Surat Perjalanan Dinas N omor

:

Tanggal

.

3. Surat/Kawat/Undangan Nomor :

Tanggal

.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

## C. KESIMPULAN / HASIL

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Bitung,

.

Pimpinan atau Anggota DPRD Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas,

( NAMA JELAS DAN GELAR) JABATAN

.