PERATURAN BUPATI MA Nomor 18 Tahun 2016 tentang INTEGRASI PROGRAM KERJA BERBASIS DESA/KELURAHAN MELALUI SMART KAMPUNG (berlaku 25 Mei 2016)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG
INTEGRASI PROGRAM KERJA BERBASIS DESA/KELURAHAN MELALUI SMART KAMPUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUWANGI,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, perlu diambil langkah-langkah untuk mensinergikan dan mengintegrasikan program kerja dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi secara terpadu;
- b. bahwa setiap program kerja dan kegiatan dirumuskan secara komprehensif dan integral agar dapat meningkatkan fungsi pemerintah dalam bidang pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, budaya, dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, sehingga mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat;
- c. bahwa rumusan program kerja dan kegiatan harus mampu mengakomodasi semua kepentingan lapisan masyarakat terutama di tingkat desa/kelurahan, sehingga perlu melibatkan peran serta pemerintah desa dan masyarakat di desa/ kelurahan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Integrasi Program Kerja Berbasis Desa/ Kelurahan Melalui Smart Kampung.
4. : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
1
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D);
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INTEGRASI PROGRAM KERJA BERBASIS DESA/KELURAHAN MELALUI SMART KAMPUNG.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Peraturan Bupati ini di susun dengan tujuan sebagai berikut:
1. Sebagai pedoman dalam memadukan penyusunan rencana program kerja pemerintah kabupaten yang terpadu.
2. Mensinergikan program kerja setiap SKPD agar dapat dilaksanakan sacara efektif, efisien dan tepat sasaran.
3. Meningkatkan fungsi pemerintah desa dalam mendukung pelaksanaan program kerja pemerintah kabupaten.
4. Meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat agar dapat langsung dinikmati oleh lapisan masyarakat paling bawah.
5. Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program kerja pemerintah kabupaten.
6. Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan secara terpadu.
RUANG LINGKUP
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3
- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi semua program kerja pemerintah kabupaten yang dilaksanakan oleh SKPD.
- (2) Program kerja pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lingkungan kantor atau balai desa/kelurahan.
- (3) Ruang lingkup Program kerja pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan dalam bidang :
- a. pelayanan publik;
- b. pemberdayaan ekonomi;
- c. kesehatan;
- d. kemiskinan;
- e. informasi hukum;
- f. pendidikan, seni dan budaya; dan
- g. peningkatan kapasitas SDM.
- (4) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan sehingga tidak membatasi pelaksanaan program kerja pemerintah kabupaten melalui smart kampung.
- (5) Pelaksanaan program kerja pemerintah kabupaten yang dilaksanakan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar operasional prosedur sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

- (1) Selain program kerja pemerintah kabupaten yang telah diatur dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3), pemerintah desa/kelurahan dapat membuat program kegiatan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat.
- (2) Program kegiatan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat desa/ kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain di bidang:
- a. olahraga;
- b. adat istiadat;
- c. keagamaan; dan
- d. kegiatan lainnya.

## BAB IV

## SASARAN

## Pasal 5

- (1) Smart kampung dilaksanakan di semua desa dan kelurahan di Kabupaten Banyuwangi secara bertahap.
- (2) Pelaksanaan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada desa dan kelurahan yang telah memenuhi kualifikasi.
- (3) Kualifikasi yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
- a. sarana;
- b. prasarana; dan
- c. sumberdaya manusia.
- (4) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, antara lain:
- a. balai atau ruangan yang memadai;
- b. mebeler (meja, kursi, almari, dan lain-lain)
- c. sound system;

- d. LCD projector;
- e. papan pengumuman/informasi;
- f. sarana bermain dan belajar untuk anak-anak; dan
- g. sarana lain yang mendukung pelaksanaan program SKPD.
- (5) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, antara lain:
- a. listrik;
- b. air bersih dan sanitasi;
- c. toilet bersih;
- d. tempat sampah;
- e. media cetak (koran, majalah, dan lain-lain);
- f. penghijauan (pohon, bunga, dan lain-lain);
- g. perpustakaan desa;
- h. jaringan/koneksi teknologi informasi (internet); dan
- i. prasarana lain yang dianggap perlu.
- (6) Sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri dari pejabat/pegawai/staf/petugas di desa/ kelurahan yang diberi pelatihan/pendampingan dan pembinaan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

## BAB V

## PEMBINAAN, PENDAMPINGAN DAN PENGAWASAN Pasal 6

- (1) Desa dan kelurahan diberikan pembinaan dan pendampingan agar dapat memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3).
- (2) Pembinaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing SKPD yang memiliki program kerja terintegrasi dengan program Smart Kampung.
- (3) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi.
- (4) Camat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program Smart Kampung di desa/kelurahan setempat.
- (5) Kepala SKPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja SKPD yang terintegrasi dengan program Smart Kampung.
- (6) Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa melakukan evaluasi pelaksanaan program Smart Kampung.

Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 25 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI


Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016 NOMOR 18

## BAB VI

## PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan atas pelaksanaan program Smart Kampung dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

## BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 25 Mei 2016

BUPATI BANYUWANGI,


H. ABDULLAH AZWAR ANAS

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR

18 Tahun 2016

TANGGAL

a5 Mei

## PEDOMAN

## INTEGRASI PROGRAM KERJA BERBASIS DESA/KELURAHAN MELALUI SMART KAMPUNG

## 1. Pendahuluan

Dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengambil langkah-langkah untuk mensinergikan dan mengintegrasikan program kerja dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar dapat dilaksanakan secara terpadu;

Setiap program kerja dan kegiatan dirumuskan secara komprehensif dan integral agar dapat meningkatkan fungsi pemerintah dalam bidang pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat; pendidikan, kesehatan, kemiskinan, budaya, dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia sehingga mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat;

Rumusan program kerja dan kegiatan harus mampu mengakomodasi semua kepentingan lapisan masyarakat terutama di tingkat desa / kelurahan; sehingga perlu melibatkan peran serta kecamatan, desa /kelurahan dan masyarakat di desa /kelurahan.

## 2 . Ruang Lingkup

- pelayanan publik;

Program kerja pemerintah kabupaten yang terintegrasi dalam program smart kampung, terdiri dari dan tidak terbatas di bidang:

- b pemberdayaan ekonomi;
- C: kesehatan;
- d. kemiskinan;
- e. informasi hukum;
- g. peningkatan kapasitas SDM:
- f. pendidikan, seni dan budaya; dan
- A. Program kerja pemerintah kabupaten di bidang pelayanan publik, terdiri dari dan tidak terbatas pada:
- 1) Surat keterangan, antara lain:
- ghoib;
- b. satu orang;
- dispensasi nikah;
- d. pindah nikah;
- e. status (kawin /tidak kawin, dll);

- f asal usul;
- g. orang tua;
- h. wali hakim;
- i. nikah; wali
- kelahiran;
- k. lahir mati;
- 1 persetujuan mempelai;
- kematian;
- n. domisili usaha;
- 0 . waris;
- p. miskin;
9. pindah WNI.
- 2) hasil hutan /kebun;
- 3) surat pengantar;
- 4) legalisasi dokumen;
- 5) surat pernyataan;
- 6) rekomendasi;
- 7) Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
- B Program kerja pemerintah kabupaten di bidang pemberdayaan ekonomi, terdiri dari dan tidak terbatas pada fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah, pelatihan kewirausahaan.
- C. Program kerja pemerintah kabupaten di bidang kesehatan; terdiri dari dan tidak terbatas pada penyuluhan dan pemantapan informasi kesehatan.
- D. Program kerja pemerintah kabupaten di bidang kemiskinan, terdiri dari dan tidak terbatas pada program pemberdayaan dan pelayanan khusus kepada masyarakat miskin.
- E Program kerja pemerintah kabupaten di bidang informasi hukum, terdiri dari dan tidak terbatas pada penyediaan sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum secara online.
- F Program kerja pemerintah kabupaten di bidang pendidikan, seni dan budaya.
- G. Program kerja pemerintah kabupaten di bidang peningkatan kapasitas SDM, terdiri dari dan tidak terbatas pada pelaksanaan kegiatan dalam bentuk pendidikan, pelatihan; kursus; dan lain-lain.

## 3 Standar Operasional Prosedur.

- a) Lahir Procot Pulang Bawa Akte:
2. Dalam rangka memudahkan dan tertib administrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diperlukan Standar Operasional Prosedur yang sekurang-kurangnya mengatur mekanisme sebagai berikut:
- 1) data bayi baru lahir di dalam Kartu Keluarga orang tua; entry
- 3) dilengkapi fotokopi surat nikah orang tua;
- 2) data bayi baru lahir masuk dalam data base, terbit NIK dan masuk Kartu Keluarga orang tua;
- 4) data dan berkas lengkap di kirim ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 5) cetak Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran.

## b) Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI):

1. surat pengantar dari RT dan RW setempat;
- 1) SKPWNI antar desa /kelurahan dalam 1 (satu) kecamatan:
3. ii Kepala Desa / Lurah menandatangani SKPWNI antar desa /kelurahan.

## 2) SKPWNI antar kecamatan:

- ii. Kepala Desa / Lurah menandatangani surat pengantar SKPWNI;
1. surat pengantar dari RT dan RW setempat;
- iii. Camat menandatangani SKPWNI.

## 3) SKPWNI antar kabupaten / propinsi:

- ii. Kepala Desa /Lurah menandatangani surat pengantar SKPWNI;
2. surat pengantar dari RT dan RW setempat;
3. Camat menandatangani surat pengantar SKPWNI;
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangani SKPWNI . iv .
- c) Penduduk yang tidak tercatat dalam database kependudukan (data blank):
6. surat pengantar dari RT dan RW setempat;
7. ii mengisi form Fl-01;
8. warga / pemohon yang berusia lebih dari 17 (tujuh belas) tahun harus hadir ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi. iv .
- iii. surat pernyataan Ketua RT diketahui Kepala Desa / Lurah;
- d) Pembetulan Data Penduduk (Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Ijazah):
- ii. verifikasi data pemohon dengan data base SIAK di desa /kelurahan;
- i. surat pengantar dari RT dan RW setempat;
- iii. data yang telah sesuai digunakan sebagai data pembetulan dokumen kependudukan.

- e) Surat Pernyataan Miskin (SPM) On Line:
- ii. pemerintah desa /kelurahan melakukan verifikasi data pemohon pada data base Jamkesmas dan Jamkesda;
3. pemohon /warga masyarakat miskin datang ke kantor desa /kelurahan;
- iii. pemerintah desa /kelurahan upload data / rujukan pasien ke sistem;
5. Dinas Kesehatan memberikan rekomendasi persetujuan melalui sistem apabila permohonan telah memenuhi syarat;
6. 1V . Dinas Kesehatan melakukan verifikasi rujukan yang diupload oleh desa /kelurahan, data /rujukan pasien ke sistem, dan melakukan verifikasi data pemohon pada data base Jamkesmas dan Jamkesda; upload
- vi. Dinas Kesehatan memberikan konfirmasi kekurangan melalui sistem apabila permohonan tidak memenuhi syarat;
- viii. verifikasi kepesertaan pasien ke data Jamkesmas dan Jamkesda, serta kesesuaian data identitas (KTP dan KK)
- vii. Satgas Pemburu Kemiskinan melakukan tinjau lapang dengan output Surat Keterangan Miskin yang dilampiri Form 18 kriteria indikator kemiskinan, surat pernyataan miskin yang ditandatangani pemohon, surat keterangan numpang/ sewa rumah (bila diperlukan);
10. ix . Kecamatan melakukan verifikasi data persyaratan berupa:
11. Kartu Keluarga;
12. Surat Keterangan Miskin (SKM);
13. KTP pasien;
14. KTP suami/istri/orang tua;
15. Surat Pernyataan Miskin yang ditandatangani pemohon;
16. Form 18 kriteria indikator kemiskinan yang ditandatangani Petugas yang membidangi kesejahteraan rakyat; Kepala Desa / Lurah.
17. apabila berkas permohonan sudah memenuhi syarat, maka:
18. Kecamatan mencetak dokumen yang di desa /kelurahan; upload
19. Desa / kelurahan menyediakan format SKM untuk ditandatangani Camat;
20. setelah ditandatangani Camat, di ke sistem. upload
21. Xi. tidak memenuhi syarat, maka kecamatan mengkonfirmasi kekurangannya sistem agar desa /kelurahan segera melengkapi.
22. verifikasi kepesertaan pasien ke data base Jamkesda dan Jamkesmas;
- xii. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Banyuwangi melakukan hal-hal sebagai berikut:
24. verifikasi kesesuaian data hasil upload dari desa /kelurahan;
25. jika telah memenuhi syarat, mencetak SPM untuk ditandatangani pejabat yang berwenang;
26. setelah ditandatangani pejabat yang berwenang segera di upload ke sistem;
27. jika tidak memenuhi syarat segera konfirmasi kekurangannya melalui sistem agar desa /kelurahan segera melengkapi.

- xiii. apabila pengajuan SPM disetujui dan sudah di upload ke sistem oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Banyuwangi, desa / kelurahan mencetak SPM.
2. SPM yang sudah dicetak segera diserahkan kepada pemohon.
- 1) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH):
- ii. petugas pengelola JDIH pada Bagian Hukum memberikan softcopy file produk hukum daerah kepada petugas JDIH pada Bagian Hukum;
5. 1 petugas pengelola JDIH pada Bagian Hukum menyiapkan softcopy file produk hukum daerah;
- iii. petugas JDIH pada Bagian Hukum menkonversi file produk hukum daerah ke format pdf, dokumen asli produk hukum daerah di scan dan disimpan dalam bentuk format pdf;
7. petugas JDIH pada Bagian Hukum menyebarluaskan produk hukum daerah melalui internet;
8. petugas pengelola JDIH pada kantor desa yang ditunjuk oleh kepala desa menyiapkan softcopy file produk hukum desa yang meliputi peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa;
- vii. petugas JDIH pada kantor desa menyebarluaskan produk hukum desa melalui internet;
- vi. petugas JDIH pada kantor desa menkonversi file produk hukum desa ke format pdf, dokumen asli produk hukum desa di scan dan disimpan dalam bentuk format pdf;
- viii. produk hukum daerah /desa diterima oleh pemohon / pengguna/ masyarakat.
- g) Penyuluhan dan Pemantapan Informasi Kesehatan
- ii. sasaran kegiatan penyuluhan adalah masyarakat;
1. Puskesmas membuat undangan yang ditujukan kepada sasaran kegiatan;
- iii. sasaran kegiatan pemantapan informasi adalah kader, tokoh masyarakat, karang taruna;
16. Puskesmas membuat pemberitahuan pelaksanaan kegiatan kepada desa;
17. Puskesmas menyiapkan materi, bahan; alat dan media yang digunakan / dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan;
- vi. Puskesmas melaksanakan kegiatan yang dihadiri oleh sasaran kegiatan;
- vii. Puskesmas membuat satuan acara kegiatan dan dokumentasi;
- viii. Puskesmas melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

## 4 Penutup

Pedoman ini disusun sebagai acuan standar minimal dalam pelaksanaan integrasi program kerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berbasis desa / kelurahan melalui program Smart Kampung. Pedoman ini dapat disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan agar setiap program kerja dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku . Penyesuaian pedoman ini dapat dilakukan dengan menerbitkan pedoman tersendiri yang ditandatangani oleh Kepala SKPD terkait.