Unknown Unknown Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara; - b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah; - c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek Retribusi daerah dan pemberiandlskresl dalam penetapan tarif; . - d. bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; - e. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai mengenai pajak daerah dan retribusi daerah perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum; 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209) ; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 - Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran · Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431 ); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 10. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5063); 11. Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 13. Peraturan Pemerintah Nemer 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nemer 59, Tambahan Lembaran Negara Nemer 3527); 14. Peraturan Pemerintati Nemer 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528 ); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nemer 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten.Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4737); 18. Peraturari Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentlt Pemungutan Pajak Oaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161 ); 19. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistern dan Prosedur · Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PER (berlaku 8 Februari 2011)
Pembukaan
Menimbang
- Mengingat
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 2 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPAT EN SERDANG BEDAGAI NOMOR 2 TAHUN 2011
TENT ANG
RETRIBUSI JASA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERDANG BEDAGAI,
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
- b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek Retribusi daerah dan pemberiandlskresl dalam penetapan tarif; .
- d. bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- e. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai mengenai pajak daerah dan retribusi daerah perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209) ;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
- Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran · Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431 );
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5063);
11. Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nemer 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nemer 59, Tambahan Lembaran Negara Nemer 3527);
14. Peraturan Pemerintati Nemer 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528 );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nemer 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
·
·
Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten.Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4737);
18. Peraturari Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentlt Pemungutan Pajak Oaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161 );
19. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistern dan Prosedur · Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
dan
BUPATI SERDANG BEDAGAI
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. Menetapkan
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang rnerneqanq kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai. 2.
3. Pemerlntahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah . . daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah rnenurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip · Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. · u .
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya dlsinqkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. 6 .. · Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
·
.
.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai.
8. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai;
9. Rumah sakit umuni daerah yang selanjutnya akan disingkat dengan RSUD adalah Rumah sakit urnurn Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai.
10. Direktur Ru mah sakit umum adalah Direktur Ru mah sakit urn um Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai.
11. Dinas Tata Ruang Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Tata Ruang Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Serdang Bedagai.
12. Kepala Dinas Tata Ruang Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan adalah Kepala Dinas Tata Ruang Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Serdang Bedagai.
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
14. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai.
15. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Serdang Bedagai.
16. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubunqan Kabupaten Serdang Bedagai.
17. . Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Serdang Bedagai.
18. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdaqanqan dan Pasar Kabupaten Serdang Bedagai.
19. Kas daerah adalah kas daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
20. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dengan persetujuan bersama Bupati Serdang Bedagai.
21. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serdang Bedagai.
22. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau · pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan .
23. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
24. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
25. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan rumah sakit, puskesmas dan jaringannya.
26. Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan adalah pelayanan persampahan dan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah.
27. Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional I sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
28. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan kartu tanda penduduk, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas ker]a, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, Kartu Keluarga, akta catatan sipil yang meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.
29. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
y·
·
30. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor.
31. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan pemadam kebakaran dan alat . penyelamat jiwa oleh Pemerintah Daerah.
32. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah retribusi yang dipungut atas jasa dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
33. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
34. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah · retribusi yang telah ditetapkan.
36. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
8. 3.7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
39. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
40. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai yang terdiri dari pusat kesehatan masyarakat dan gudang farmasi.
41. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat puskesmas, adalah puskesmas nonrawat inap, puskesmas derigan rawat inap, puskesmas pariwisata, puskesmas pembantu, puskesmas keliling yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
42. Puskesmas keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat atau roda dua dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari puskesmas dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia.
43. Gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
44. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
45. Pelayanan kesehatan rumah sakit adalah kegiatan pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap dan pelayanan gawat darurat y~ng mencakup pelayanan medik dan penunjang medik.
46. Pendapatan daerah adalah seluruh penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain.
47. Penerimaan Lain-lain adalah seluruh Pendapatan Daerah di luar Pajak Daerah dan retribusi daerah.
·
·
.
.
48. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
49. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, obat-obatan, bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
- · 50. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelayanan kesehatan rumah sakit dan puskesmas atas pelayanan dan jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
51. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya dan atau memperoleh pelayanan keehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di rumah sakit dan puskesmas.
52. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas kasus penyakit atau masalah kesehatan yang diselenggarakan secara timbal balik, baik secara vertikal maupun horizontal kepada yang lebih kompeten, terjangkau dan rasional.
- 53. Rujukan Kasus adalah rujukan yang menyangkut masalah pelayanan medik perorangan untuk keperluan diagnostik, pengobatan, tindakan operasi dan lain-lain.
54. Rujukan Bahan (Specimen) adalah rujukan yang menyangkut masalah pelayanan medik perorangan untuk pemeriksaan laboratorium klinik yang lebih lengkap.
55. Bahan dan Alat kesehatan abis pakai adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
56. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.
57. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan atau implan yang tidak rnenqandunq obat · yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur serta memperbaiki fungsi tubuh.
58. Persyaratan peralatan medis dan non medis harus memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan serta layak pakai.
59.
.
- Tenaga kesehatan rumah sakit dan puskesmas adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam · bidang kesehatan (semua tenaga kesehatan dan non kesehatan). Serta memiliki · pengesahan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk urusan tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan .
60.
- Pelayanan Rawat Jalan di Puskesmas yang selanjutnya disebut Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) adalah pelayanan di poliklinik kepada pasien untuk observasi, preventif, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap yang diberikan oleh dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lain.
61. Pelayanan Rawat lnap di Puskesmas yang selanjutnya disebut Pelayanan Rawat lnap Tingkat Pertama (RITP) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya.
62. Jasa pelayanan kesehatan di luar gedung adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan puskesmas untuk meningkatkan jangkauan dan cakupan pelayanan kesehatan dasar.
63. Pelayanan kesehatan paripurna tingkat kedua adalah upaya kesehatan perorangan tingkat lanjut dengan mendayagunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialistik.
64. Pelayanan kesehatan paripurna tingkat ketiga adalah upaya kesehatan perorangan tingkat lanjut dengan mendayagunakan pengetahuan dan teknologi sub spesialistik.
65. Pelayanan persalinan adalah tindakan kebidanan bagi wanita yang melahirkan oleh dokter, dokter spesialis dan bidan.
66. Pelayanan neonatus adalah pelayanan kesehatan bagi bayi yang baru lahir oleh dokter, dokter spesialis, bidan dan perawat.
·
67. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan untuk menunjang dalam penegakan diagnosa dan terapi (radiologi dan atau laboratorium).
2. 68 .. · Pelayanan konsultasi adalah konsultasi dokter, dokter spesialis dan konsultasi medis lainnya urituk keperluan terapi.
69. Pelayanan konseling adalah pelayanan konseling medis dan paramedis lainnya untuk mendukung proses kesernbuhan.
70. Pelayanan mediko-legal (visum et revertum) adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan · dengan kepentingan hukum.
71. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kesehatan di poliklinik rumah sakit umum tanpa rawat inap.
72. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kesehatan yang menggunakan fasilitas kesehatan dengan menempati tempat tidur dan hari rawatan di Rumah sakit dan Puskesmas 1 hari rawatan atau lebih.
73. · · Pelayanan rawat khusus adalah pelayanan pasien yang memerlukan perawatan intensif dengan menggunakan alat bantu tertentu yang dilakukan di ruang ICU, neonatus, dan perinatologi.
- 74. Pelayanan Medik adalah pelayanan dasar dan pelayanan medik spesialis terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh petugas medis.
75. Pelayanan medik, terapi adalah , pembedahan, persalinan, pengobatan menggunakan sediaan alat kesehatan dan farmasi.
76. Pelayanan medik spesialis adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam rnasyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis atau kelompok dokter spesialis.
77. Pelayanan medik penunjang adalah upaya kesehatan yang diberikan oleh laboratorium medis, laboratorium kesehatan, apotik, toko obat, laboratorium gigi.
78. Tindakan medik adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostik terapi dan rehabilitatif pasien, preventif (pencegahan) serta peningkatan kesehatan dengan atau tanpa menggunakan alat kesehatan atau bahan, yang dilakukan oleh tenaga medis yang·· berkompetensi keahlian dan wew\_enang meliputi:
13. . a. ## BAB II RETRIBUSI JASA UMUM
Pasal 2
· Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:
Pasal 3
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2. Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan .
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
-
.
·
·
.
4. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
5. Retribusi Pelayanan Pasar.
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
7. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
8. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
Bagian Kesatu Retribusi Pelayanan Kesehatan
Paragraf 1
Nama, Subyek, Obyek Dan Golongan Retribusi
Pasal 4
Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut retribusi terhadap pelayanan kesehatan di daerah. ·
Pasal 5
Subjek retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Sadan yang menggunakan I menikmati pelayanan di bidang kesehatan;
Pasal 6
- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas dan · tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek retrlbusl pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
Pasal 7
Retrlbusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.
Pasal 8
- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau mengelola tempat usaha umum, tempat pengolahan makanan dan atau minuman, industri dan rumah sakit diwajibkan:
- a. melaksanakan upaya kesehatan lingkungan pada tempat usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang dinyatakan pada Kartu Laik Sehat;
- b. mempekerjakan tenaga kerja yang berbadan sehat dan memeriksakan kesehatan secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali, dan dinyatakan sehat oleh dokter pada dinas kesehatan atau yang dihunjuk; .
- c. mengikut-sertakan seluruh tenaga kerja pada Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPKM) yang dilaksanakan · oleh dinas kesehatan atau badan lain yang berkompetensi untuk melaksanakan program jaminan pemeliharaan kesehatan;
- d. menyelenggarakan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan diaudit oleh ahli keselamatan dan kesehatan kerja;
- e. menyediakan pakaian kerja dan alat pelindung diri bagi tenaga kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku; ·
- f. menyediakan fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. memeriksakari air yang dipakai dalam proses produksi makanan dan atau minuman, dan yang dtperqunakan oleh tenaga kerja minimal 1 (satu) kali dalam setahun;
9. h: memeriksakan hasil produksi makanan dan atau minuman minimal 1 (satu) kali dalam setahun ke Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan;
- i. memeriksakan limbah yang dihasilkannya minimal 1 (satu) kali dalam setahun ke Balai Tekhnik Kesehatan Lingkungan atau ke Laboratorium yang dihunjuk .
- (2) Perus\_ahaan Daerah Air Minum (PDAM), Pengelola Kolam Renang dan Pengelola Air untuk kegiatan ekonomi harus menggunakan air yang memenuhi syarat kesehatan, dan wajib memeriksakan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
·
·
- (3) Memberikan kemudahan kepada petugas yang sedang melakukan pemeriksaan.
Pasal 9
Jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi :.
- a. Retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit
2. b .. Retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas
- c. Retribusi pelayanan kesehatan umum
Paragraf 2 Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit
Pasal 10
- (1) Rumah sakit um um memberikan pelayanan dan perawatan kepada pasien melipLiti rawat jalan rujukan, rawat inap lanjutan serta penunjang diagnostik lainnya.
- (2) Pelayanan dan perawatan inap, ditentukan sebagai berikut :
- a. pasien masuk rawat inap di rumah sakit umum wajib menunjukkan surat pengantar dari dokter yang memeriksa dan menyatakan sanggup memenuhi persyaratan yang ditentukan serta menunjukkan tanda bukti pembayaran berupa karcis.
- b. pasien rawat inap di rumah sakit umum ditetapkan pada kelas sesuai kehendak pasien atau keluarganya atau penjaminnya.
- (3) Pelayanan dan perawatan inap peserta ASKES :
- a. pasien sebagai peserta dari PT. ASKES atau keluarga yang masih menjadi tanggungannya masuk atau rawat inap di Rumah sakit umum ditetapkan pada kelas
Pasal 11
- (1) Pelayanan kesehatan di puskesmas dilaksanakan oleh tenaga medis, tenaga paramedis dan non rnedls sesuai kompetensinya yaitu ;
- a. rawat jalan tingkat pertama dilaksanakan oleh dokter umum atau dokter gigi yang bertempat di poli umum dan poli gigi di puskesmas; .
- b. rawat jalan tingkat lanjutan dilaksanakan oleh dokter speslafls yang bertempat di poli spesialis;
.
- c. pelayanan kesehatan bagi pasien rawat jalan ditentukan sebagai berikut :
- 1) · Dalam keadaan biasa dilaksanakan sesuai jam kerja ;
- 2) Dalam keadaan darurat setiap saat dilaksanakan diruang lnstalasi Gawat Darurat untuk di puskesmas ..
4. (2):Upaya kesehatan di puskesmas meliputi;
- a. upaya promosi (penyuluhan);
·
- b. upaya preventif (pencegahan);
- c. upaya kuratif (pengobatan);
- d. upaya rehabilitatif (pemulihan).
- (3) lnstalasi-instalasi kesehatan di puskesmas meliputi
.
·.
- a. instalasi rawat inap ;
- b. instalasi rawat jalan ;
- c. instalasi gawat darurat ;
- d. instalasi radiologi ;
- e. instalasi farmasi ;
- f. instalasi laboratorium ;
- g. instalasi pemeliharaan sarana .
- (4) Pelayanan kesehatan di puskesmas meliputi :
- a. pelayanan kesehatan rawat jalan;
- b. pelayanan kesehatan gawat darurat;
- c. pelayanan kesehatan rawat inap;
- d. pelayanan kesehatan persalinan normal dan penyulit (PON ED);
13. . e. pelayanan kesehatan penunjanq.
Pasal 12
- (1) Pasien yang dirawat di puskesmas yang menempati rawat inap selama lebih dari 6 (enam) jam dan atau sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam dikenakan tarif rawat inap 1 (satu) hari. ·
- (2) Apabila lebih dari 4 (empat ) hari di rawat di puskesmas, pasien wajib dirujuk ke tempat pelayanan yang lebih tinggi.
- (3) Apabila pasien pulang, lari, dikeluarkan atau meninggal dunia maka dibuatkan perhitungan semua biaya pelayanan kesehatan yang harus dibayar.
Pasal 13
- (1) Dengan persetujuan direktur/kepala puskesmas untuk pasien yang dirawat dapat membayar biaya pelayanan kesehatan dikemudian hari.
- (2) Bila dipandanq perlu direktur/kepala puskesmas dapat meminta surat pernyataan kesanggupan membayar sebaqaimana dimaksud ayat (1) kepada pasien, atau kepada keluarga/penanggungnya.
- (3) Surat pernyataan kesanggupan membayar sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas harus diketahui oleh kepala desa atau lurah dimana pasien bertempat tinggal atau badan hukum .. yang menanggungnya.
Paragraf 4 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 14
Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur
Pasal 15
Prihsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi adalah untuk menutupi biaya · penyediaan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
Pasal 16
- (1) Pengenaan retribusi bagi pasien rawat inap ibu bersalin di rumah sakit umum selain dikenakan retribusi untuk perawatan ibu juga dikenakan retribusi untuk bayinya sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya ibu.
- (2) Perawatan bayi di ruang bayi yang terpisab dengan ibunya dikenakan biaya sebesar biaya perawatan kelas yang ditempati.
- (3) Pelayanan perawatan pasien rawat jalan di unit gawat darurat (UGO) yang memerlukan · observasi/pemeriksaan dan tindakan medis dikenakan retribusi yang besarnya sama dengan pemeriksaan dan tindakan medis sejenis pasien rawat inap kelas II.
- (4) Untuk menetapkan hasil visum meninggal yang memerlukan pemeriksaan di luar rumah sakit umum, biaya pemeriksaan merupakan biaya yang terpisah dari retribusi bedah mayat dan sebab kematian yang harus ditanggung oleh penjamin/ keluarganya.
- (5) Penerimaan retribusi yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) disetor ke kas daerah.
Pasal 17
- (1) Pasien masuk (rawat jalan atau rawat inap) di rumah sakit umum atau keluarganya dilarang membawa barang-barang yang dapat membahayakan atau mengganggu rumah sakit umum.
- (2) Pasien dan keluarganya wajib mengikuti peraturan dan ketentuan di rumah sakit.
- (3) Pasien atau keluarganya bertanggung jawab atas keamanan barang-barang miliknya.
- (4) a. Pasien yang meninggal dunia harus dibawa pulang oleh keluarga atau penjaminnya 2 (dua) jam setelah pemberitahuan dari Direktur diterima pihak keluarga atau penjamin dan selambat-lambatnya 2 x 24 jam.
- b. Guna kepentingan pemeriksaan, Direktur dapat menentukan lain dari yang dimaksud huruf a ayat (4).
- c. Apa bi la keluarga atau penjamin tidak
Pasal 19
Semua perhitungan pembayaran harus dibayar tunai pada akhir perawatan.
Pasal 20
Apabila seorang pasien akan keluar dari perawatan atau meninggal dunia dibuat · perhitungan penutup, kekurangan atau kelebihan pembayaran diperhitungkan kemudian.
Pasal 21
- (1) Hari penerimaan pasien dihitung pen uh
- (2) Hari keluar dari perawatan setelah pukul 12.00 WIB dihitung penuh
- (3) Jasa dokter dlhitunq
Pasal 38
Tingkat pengunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta · Pencatatan Sipil diukur
Pasal 51
- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Subjek retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan sarana dan fasilitas Pasar milik pemerintah daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Retribusi Pelayanan Pasar termasuk golongan retribusi jasa umum
Paragraf
2
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif
Pasal 52
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat. Penggunaan Jasa
Pasal 53
Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan pasar diukur berdasarkan jenis dan luas bangunan.
Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 54
Struktur besarnya tarif retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagai berikut :
- ·1. Penyewa yang menempati kios/stand/loods wajib mempunyai kartu hak sewa/pakai dikenakan biaya sebesar :
- a. kios pasar harian/mingguan
Rp 50.000,-/unit/tahun
- b. stand pasar mingguan/harian
Rp 40.000,-/unit/tahun
- c. loods pasar mingguan/harian
Rp 25.000,-/unit/tahun
- d. Kartu Hak Sewa berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
2. Bangunan pasar yang baru dibangun oleh Pemerintah bagi penyewa harus mengajukan permohonan bermaterai cukup dan di kenakan biaya administrasi sebesar:
- a. kios pasar mingguan/harian
4. Rp 500.000,-/unit.
- b. stand pasar mingguan/harian
- c. loods pasar mingguan/harian
3. Besarnya retribusi Pasar adalah sebagai berikut :
- a. loods pasar luas s 4 m 2
- b. loads pasar luas &gt; 4 m 2
- c. stand pasar luas s 6 m 2
- d. stand pasar luas &gt; 6 m 2
- e. kios pasar luas s 9 m 2
Rp 300.000,-/unit.
Rp 200.000,-/unit.
1.500,-/hari Rp
2.000,-/hari Rp
2.750,-/hari Rp
2.500,-/hari Rp
3.000,-/hari Rp
.
- f. kios pasar luas &gt; 9 M 2
Rp 3.500,-/hari
- g. loads ikan, daging luas s 4 m 2
Rp 2.000,-/hari
- h. loods ikan, daging luas &gt; 4 m 2
Rp 3.000,-/hari
- i. lesehan/latar luas s 3 m 2
Rp 1.000,-/hari
- j. lesehan/latar luas &gt; 3 m 2
Rp
1.500,-/hari
4. Pemakaian fasilitas kamar mandi I We dalam lokasi pasar sebagai berikut :
- a. man di . . . ... . . . . . . . . . . . . ..
.. . .. .. . . . .. . . . . .. .. .
. .
- b. buang air besar
- c. buang air kecil
5. · Setiap pengusaha atau perorangan atau badan hukum yang hendak mendirikan pembangun pasar harus mendapat izin lebih dahulu dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.
6. Pasar yang dibanqun dan dikelola oleh pihak ketiga I developer diatas tanah milik Pemerintah . daerah ketentuan bagi hasil diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.
7. Tata cara perhitungan retribusi Pelayanan Pasar adalah berdasarkari tarif sebagaimana · dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (6) .
8. Masa retribusi Pelayanan Pasar adalah jangka waktu yang lamanya atas pemanfaatan/tempat pasar milik pemerintah daerah.
Rp 1.500,-
Rp 1.000,-
Rp 500,-
Bagian Keenam Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Golongan Retribusi
Pasal 55
- (1) Dengan nama retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran · atas pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor.
- (2) Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan · bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan . perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (3) Subjek Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menqqunakan/menlkmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (4) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor termasuk golongan retribusi jasa umum.
Paragraf 2 Pelayanan Pemeriksaan/Penelitian dan Penetapan Laik Jalan
Pasal 56
Dalam rangka meningkatkan kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan · angkutan jalan, daerah melakukan pelayanan pemeriksaan, dan penelitian terhadap persyaratan teknis dan administratif serta menetapkan laik jalan kendaraan bermotor sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
.
Pasal 57
- (1) Set1ap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang beroperasi di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Jenis-jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas akan diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 58
- (1) Persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud Pasal 55 peraturan daerah ini, harus sesuai dengan rancang bangun yang telah ditetapkan.
.
- (2) Selama masa operasi di jalan, kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus wajib :
- a. dilakukan pengujian berkala dan penilaian teknis;
- b. ditunjang dengan sistem pemeliharaan/ perawatan;
- c. dilakukan pengawasan operasional.
Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Pengunaan Jasa .
Pasal 59
Tingkat p'engunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diuji.
Paragraf 4
Pengujian Berkala, Penllaian Teknls, Pemeliharaan/Perawatan, Pengawasan Operasional
Pasal 60
- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan, wajib melaksanakan uji berkala .
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1 ), merupakan kendaraan wajib uji tidak termasuk kendaraan milik TNI/Polri. ·
- (3) Kewajiban untuk melaksanakan uji berkala selama-lamanya 6 (enam) bulan setelah diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang pertama kali.
Pasal 61
- (1) Untuk setiap kendaraan wajib uji selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterbikan Surat Tanda Nomor Kendaraan wajib didaftarkan untuk mendapatkan penetapan pelaksanaan pengujian berkala.
- (2) Sebagai tanda bukti pendaftaran diberikan Surat Keterangan Penetapan Pelaksanaan Pengujian (SKPPP) Berkala dan Tanda Samping.
- (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterbitkan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
- a. berat kosong kendaraan;
- b. jumlah berat yang diperbolehkan dan jumlah berat yang diizinkan untuk kendaraan bermotor tunggal;
- c. jumlah berat yang diperbolehkan, jumlah kombinasi yang diperbolehkan, jumlah berat yang diizinkan dan berat kombinasi yang diizinkan untuk kendaraan bermotor yang dirangkaikan dengan kereta gandengan atau kereta tempelan; ·
- d. daya angkut orang dan barang;
- e. kelas jalan terendah yang boleh dilalui.
Pasal 62
- (1) Uji Berkala kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dilaksanakan oleh dinas.
- (2) Pelaksanaan uji berkala sebaqairnana dimaksud ayat (1) dilaksanakan di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor. ·
- (3) Unit Pengujian Kendaraan Bermotor dapat berupa Unit Pengujian Statis atau Unit Pengujian Keliling.
·
Masa Uji Berkala kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus .. berlaku untuk masa 6 (enam) bulan.
Pasal64
- (1) Sebagai bukti telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda berupa Buku Uji dan Tanda Uji Berkala (plat uji).
- (2) Bukti Pengujian kendaraan bermotor, kereta ganden.gan, kereta tempelan dan kendaraan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1 ), dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut apabila: .
- a. sudah ha bis masa berlakunya dan tidak melaksanakan pengujian kembali;
- b. melakukan perubahan atau rnenqqanf sebagian atau seluruhnya atas buku uji dan tanda uji sehingga tidak sesuai derigan ketentuan yang berlaku;
- c. kendaraan bermotor menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan lagi, baik disebabkan karena dilakukan perubahan teknis, kecelakaan maupun hal-hal lain yang secara obyektif menyebabkan kendaraan tidak sesuai denqan syarat-syarat, teknis yang ditentukan.
Pasal65
- (1) Permohonan pengujian berkala diajukan ke dinas dan wajib melampirkan persyaratan lengkap yang terdiri dari :
- a. surat keterangan penetapan pelaksanaan pengujian (SKPPP);
- b. surat tanda nomor kendaraan (STNK);
- c. tanda jati diri pemilik;
- d. bukti pelunasan biaya uji.
- (2) Pendaftaran untuk melaksanakan pengujian berkala selanjutnya diajukan ke dinas selambatlambatnya 14 (empat belas) hari sebelum masa uji berakhir.
Pasal66
- (1) Pengujian berkala harus dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis sesuai · ketentuan perundanq-undanqan yang berlaku, dengan menggunakan fasilitas dan peralatan pengujian, serta dapat dilaksanakan secara manual.
- (2) Fasilltas dan peralatan pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa fasilitas dan peralatan pengujian, pada lokasi yang bersifat tetap dan atau pada lokasi yang bersifat tidak tetap. ·
- (3) Dinas berkewajiban mengadakan tenaga penguji, fasilitas dan peralatan pengujian sesuai peningkatan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal67
- (1) Apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan kepada · pemilik kendaraan sekurang-kurangnya meliputi :
- a. perbaikan yang harus dilakukan;
- b. waktu dan tempat pelaksanaan uji ulang.
- (2) Dalam hal perbaikan yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (1 ), kepada pemilik/pemegang diberikan tempo selama-lamanya 14 (empat belas) hari tidak diperlakukan sebagai pemohon baru serta tidak dipungut biaya uji ulang.
- (3) Apabila setelah dilakukan uji ulang ternyata kendaraan masih dinyatakan tidak lulus maka untuk uji ulang selanjutnya dikenakan biaya uji.
Pasal68
Pasal 63
- (1) Apabila pemilik/pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan penguji sebaqairnana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1) dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji yang bersangkutan.
Pasal 64
- (1) Sebagai bukti telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda berupa Buku Uji dan Tanda Uji Berkala (plat uji).
- (2) Bukti Pengujian kendaraan bermotor, kereta ganden.gan, kereta tempelan dan kendaraan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1 ), dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut apabila: .
- a. sudah ha bis masa berlakunya dan tidak melaksanakan pengujian kembali;
- b. melakukan perubahan atau rnenqqanf sebagian atau seluruhnya atas buku uji dan tanda uji sehingga tidak sesuai derigan ketentuan yang berlaku;
- c. kendaraan bermotor menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan lagi, baik disebabkan karena dilakukan perubahan teknis, kecelakaan maupun hal-hal lain yang secara obyektif menyebabkan kendaraan tidak sesuai denqan syarat-syarat, teknis yang ditentukan.
Pasal 65
- (1) Permohonan pengujian berkala diajukan ke dinas dan wajib melampirkan persyaratan lengkap yang terdiri dari :
- a. surat keterangan penetapan pelaksanaan pengujian (SKPPP);
- b. surat tanda nomor kendaraan (STNK);
- c. tanda jati diri pemilik;
- d. bukti pelunasan biaya uji.
- (2) Pendaftaran untuk melaksanakan pengujian berkala selanjutnya diajukan ke dinas selambatlambatnya 14 (empat belas) hari sebelum masa uji berakhir.
Pasal 66
- (1) Pengujian berkala harus dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis sesuai · ketentuan perundanq-undanqan yang berlaku, dengan menggunakan fasilitas dan peralatan pengujian, serta dapat dilaksanakan secara manual.
- (2) Fasilltas dan peralatan pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa fasilitas dan peralatan pengujian, pada lokasi yang bersifat tetap dan atau pada lokasi yang bersifat tidak tetap. ·
- (3) Dinas berkewajiban mengadakan tenaga penguji, fasilitas dan peralatan pengujian sesuai peningkatan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 67
- (1) Apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan kepada · pemilik kendaraan sekurang-kurangnya meliputi :
- a. perbaikan yang harus dilakukan;
- b. waktu dan tempat pelaksanaan uji ulang.
- (2) Dalam hal perbaikan yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (1 ), kepada pemilik/pemegang diberikan tempo selama-lamanya 14 (empat belas) hari tidak diperlakukan sebagai pemohon baru serta tidak dipungut biaya uji ulang.
- (3) Apabila setelah dilakukan uji ulang ternyata kendaraan masih dinyatakan tidak lulus maka untuk uji ulang selanjutnya dikenakan biaya uji.
Pasal 68
- (1) Apabila pemilik/pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan penguji sebaqairnana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1) dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji yang bersangkutan.
.
.
- (2) Pimpinan petugas penguji dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari harus meniberikan jawaban diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1 ), setelah mendengar
PENJELASAN
Pembukaan
dari penguji yang bersangkutan.
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima harus dilakukan uji ulang.
- (4) Apabila permohonan keberatan ditolak dari/ atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) . ternyata tetap dinyatakan tidak lulus uji maka pemilik/ pemegang tidak dapat mengajukan lagi permohonan keberatan.
## Pasal69
- (1) Pemilik kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus : dapat memindahkan pengujian kendaraarinya ke tempat kendaraan dirnana kendaraan itu berdomisili.
- (2) Pemindahan pengujian berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
## Pasal70
Tata cara pengujian berkala diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
## Pasal71
- (1) Setiap kendaraan bermotor dapat dilakukan penilaian teknis untuk menentukan nilai fisik (komponen-komponen) kendaraan bermotor dalam satuan prosentase setelah melalui pengujian.
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh penguji.
- (3) Sebagai bukti hasil penilaian teknis diberikan Surat Keterangan Hasil Penilaian Teknis.
## Pasal72
Tata Cara Penilaian Teknis sebagaimana dimaksud
PENJELASAN
Pasal 71
akan diatur dengan Peraturan Bupati. ## Pasal73 - (1) Untuk pemeliharaan dan menjaga kondisi kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan harus dilakukan pemeliharaan perawatan; - (2) Pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan oleh bengkel umum yang telah memiliki izin dan ditunjuk oleh dinas. ## Pasal74 - (1) Untuk menjamin kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus agar tetap memenuhl persyaratan teknis dan laik jalan, dinas mengadakan pengawasan operasional; - (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan di jalan, terminal, jembatan timbang, pool kendaraan dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu; - (3) Dalam hal ditemukannya ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, maka penguji: . - a. mencabut tanda lulus uji; - b. memerintahkan secara tertulis kepada pemilik/ pemegang untuk dilakukan uji ulangan. ## Pasal75 · Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan operasional akan diatur dengan Peraturan Bupati. ·. ## Paragraf 5 Struktur dan Besarnya Retribusi ## Pasal76 Besarnya retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan sebaqai berikut: - a. Kendaraan bermotor roda empat atau lebih: | 1. Jasa Pengujian Mobil Barang, Mobil Bis, Kereta Penarik | Rp | 15.000,- | |----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------| | 2. Jasa Pengujian kereta tempelan, kereta gandengan, mobil penumpang, kendaraan khusus | Rp | 15.000,- | | 3. Buku Uji (per unit) | Rp | 10.000,- | | 4. Tanda Uji (per pasang) | Rp | 5.000,- | | 5. Pembuatan dan pemasangan tanda samping | Rp | 5.000,- | | 6. Penggantian tanda uji yang rusak atau hilang (per unit) | Rp | 20.000,- | | 7. Penggantian buku uji yang rusak atau hilang (per unit) | Rp | 20.000,- | | Kendaraan Bermotor Roda Tiga : | | | | 1. Jasa Pengujian | Rp | 10.000,- | | 2. Buku Uji (per unit) | Rp | 10.000,- | | 3. Tanda Uji (per pasang) | Rp | 5.000.- | | 4. Pembuatan dan Pemasangan Tanda samping | Rp | 5.000,- | | Penilaian Kondisi Teknis : | | | | 1. Mobil barang | Rp | 50.000,- | | 2. Kereta tempelan, kereta gandengan | Rp | 30.000,- | | 3. Mobil Penumpang, roda 4 dan/atau roda 3 | Rp | 20.000,- | | 3. Sepeda Motor | Rp | 10.000,- | ## Pasal77 Setiap keterlambatan pengujian berikutnya bagi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (3) dan pasal 63 peraturan daerah ini dikenakan denda sebesar Rp. 15.000 setiap bulan keterlambatan ## Paragraf 6 Prinsif dan Sasaran Penggunaan Tarif ## Pasal78 Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian