PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH Nomor 7 Tahun 2012 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BANK JAMBI (berlaku 1 Mei 2012)
Pembukaan
Menimbang
:
- a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan Bank Jambi serta untuk mendorong pertumbuhan dan perekonomian serta peningkatan pendapatan daerah, Pemerintah Kota Sungai Penuh perlu melakukan penambahan penyertaan modal daerah pada Bank Jambi;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Bank Jambi;
Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Jambi (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Bank Jambi (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 Nomor 16).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH dan WALIKOTA SUNGAI PENUH
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BANK JAMBI.
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah WaliKota Sungai Penuh;
4. Bank Jambi adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jambi;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh;
6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik berbentuk uang maupun barang yang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang antara lain tanah, bangunan, mesinmesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya;
7. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dalam hal ini Bank Jambi dengan hasil usaha atas modal yang telah disertakan;
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Bank Jambi;
9. Komisaris Bank Jambi yang selanjutnya disebut Komisaris adalah yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan.
10. Direksi Bank Jambi yang selanjutnya disebut Direksi adalah Direksi Bank Jambi.
Pasal 2
- (1) Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh melakukan penambahan penyertaan modal Daerah ke dalam modal Bank Jambi berupa uang tunai.
- (2) Modal yang disertakan pada Bank Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan saham Pemerintah Daerah pada Bank Jambi.
Pasal 3
- (1) Nilai penambahan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebesar Rp 35.000.000.000,00 (Tiga puluh lima milyar rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap mulai Tahun 2012 sebanyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan untuk penganggaran tahun berikutnya sampai Tahun 2014 dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Dengan adanya penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka nilai keseluruhan penyertaan modal daerah pada Bank Jambi sampai Tahun 2014 sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
- (4) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk laba atas penyertaan modal Pemerintah Kota Sungai Penuh pada Bank Jambi.
- (5) Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetor ke Kas Daerah yang merupakan Pendapatan Daerah Kota Sungai Penuh.
Pasal 4
Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sungai Penuh pada Bank Jambi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh.
Pasal 5
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Penetapan: Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 1 Mei 2012

Penandatangan: WALIKOTA SUNGAI PENUH, ttd ASAFRI JAYA BAKRI

Penetapan: Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 1 Mei 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, CANDRA PURNAMA LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 7 TAHUN 2012 ## Pasal 4 Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sungai Penuh pada Bank Jambi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh. Pasal 5 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Penetapan: Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 1 Mei 2012

Penandatangan: WALIKOTA SUNGAI PENUH, ttd ## ASAFRI JAYA BAKRI

Penetapan: Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 1 Mei 2012 KOTA SUNGAI PENUH,

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH ## CANDRA PURNAMA ## LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 7 TAHUN 2012

Distribusi: Salinan Sesuai dengan aslinya Kabag. Hukum dan Organisasi Setda Kota Sungai Penuh, JONI ZEBER, SH. MH Pembina Tingkat I NIP. 19730923 200003 1 004 ## PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH ## PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR TAHUN 2012 ## TENTANG ## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BANK JAMBI ## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Penandatangan: ## WALIKOTA SUNGAI PENUH, Menimbang - a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan Bank Jambi serta untuk mendorong pertumbuhan dan perekonomian serta peningkatan pendapatan daerah, Pemerintah Kota Sungai Penuh, maka Peraturan Daerah Kota Sungai penuh Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank Jambi perlu ditinjau dan disempurnakan; - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan ## Mengingat Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sungai penuh Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penambahan penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Jambi. - 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran,Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

Penandatangan: 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Jambi. ## Dengan Persetujuan Bersama

Penandatangan: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH dan WALIKOTA SUNGAI PENUH ## MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 16 TAHUN ## 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BANK JAMBI. ## Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sungai penuh Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank Jambi (lembaran Daerah Kota Sungai penuh Tahun 2011 Nomor 16) diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut : ## Pasal 3 - (6) Nilai penambahan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebesar Rp 35.000.000.000,-, (tiga puluh lima milyar rupiah). - (7) Dengan adanya penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka nilai keseluruhan penyertaan modal daerah pada Bank Jambi sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ## Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Penetapan: Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 2012

Penandatangan: WALIKOTA SUNGAI PENUH, H. ASAFRI JAYA BAKRI