PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU Nomor 1Y Tahun 2014 tentang RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2015 BUPATI:KEPULAUAN ARU bahwa untuk melaksanakan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 29 ayat (2) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Aru tehtang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2014,... sx
- A. Pasa! 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4286), 3.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350): | | 2
4. Undang-Undang Nomor .25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan : Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 4, Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421):
5. Undang-Undang Nomor:32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang5.
1
|
!
|
'1
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), : 6.
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah Fata MLembaranNegara Republik Indonesia Tahun2008' "Nomor Undang 8 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4R44):
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 7.
- | Undang-Undang. Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), ' 8
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700),
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578): 9
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor |
11. 4737), Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741):
13. "Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara ' Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan , Rencana. Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 'Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817),
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815):
|
-- «
1
Menetapkan
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nbmor 13 Tahun 2006 stentang: ________________Pedoman. Pengelolaan .: Keuangan: 'Daerah sebagaimana . telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 422): 16
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517), P
17. Peraturan Dasrah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 01 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 20052025,
19. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2011-2015,
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru-Nomor 55-Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru,
20. Peraturan Dderah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan .Aru Tahun 2012-2032: | 1
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2913 Tentariy Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2014.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2015.
Pasal 1
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan
-
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun'202015Sebagaimanatercantimdalamlampiranzyang. merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini:
Pasal 2
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru :
- b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
2. Tahun 2015 menjadi a. Dasar bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dalam menyusun Kebujakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2015:
3. Daerah Tahun' 2015, c. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahun 2015.
Pasal 29
- A. Pasa! 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4286), 3.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350): | | 2
4. Undang-Undang Nomor .25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan : Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 4, Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421):
5. Undang-Undang Nomor:32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang5.
1
|
!
|
'1
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), : 6.
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah Fata MLembaranNegara Republik Indonesia Tahun2008' "Nomor Undang 8 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4R44):
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 7.
- | Undang-Undang. Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), ' 8
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700),
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578): 9
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor |
11. 4737), Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741):
13. "Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara ' Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan , Rencana. Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 'Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817),
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815):
|
-- «
1
Menetapkan
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nbmor 13 Tahun 2006 stentang: ________________Pedoman. Pengelolaan .: Keuangan: 'Daerah sebagaimana . telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 422): 16
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517), P
17. Peraturan Dasrah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 01 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 20052025,
19. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2011-2015,
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru-Nomor 55-Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru,
20. Peraturan Dderah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan .Aru Tahun 2012-2032: | 1
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2913 Tentariy Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2014.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2015.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan
-
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun'202015Sebagaimanatercantimdalamlampiranzyang. merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini:
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru :
- b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
2. Tahun 2015 menjadi a. Dasar bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dalam menyusun Kebujakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2015:
3. Daerah Tahun' 2015, c. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru. ma 1.

Penetapan: Ditetapkan di Dobo pada tanggal 19 Tur 2014

Penandatangan: ApENJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU,

Penetapan: Diundangkan di Dobo reda tanggal (3 yess 2014

Penandatangan: Pi. SEKRETARIS DAERAH #ABUPATEN KEPULAUAN ARU : | J!RENS UNIPLAITA BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 201# NOMOR .(4.. R N N H-- Ie