PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG Nomor 31 Tahun 2016 tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI KOTA SINGKAWANG (berlaku 3 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan, maka perlu menyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Dan Transmigrasi Kota Singkawang;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Menetapkan
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 I Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan S usunan Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
10. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2009 tentang Togas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Dan Transmigrasi Kota Singkawang (Serita Daerah Kata Singkawang Tahun 2009 Nomor 5);
11. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 45);
7. PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI KOTA SINGKAWANG.
Pasal 1
Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mernimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. W alikota adalah W alikota Singkawang.
4. Dinas adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Dan Transmigrasi Kota Singkawang, yang selanjutnya disingkat DISOSNAKERTRANS.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada di Lingkungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Dan Transmigrasi Kota Singkawang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Dan Transmigrasi.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Dan Transmigrasi Kota Singkawang.
8. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya di singkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
9. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya di singkat SOP AP adalah standar operasional prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 2
Tujuan penyusunan SOP AP adalah untuk memberikan pedoman bagi PNS di lingkungan DISOSNAKERTRANS dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masingmasing pegawai.
Pasal 3
Manfaat SOP AP adalah :
- a. sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
- b. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai atau pelaksana dalam melaksanakan tugas;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual pegawai dan organisasi secara keseluruhan;
- d. meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
- e. menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan aparatur cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan;
- f. menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu, dan prosedur; :
- g. memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya;
- h. menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas;
- I. sebagai instrumen yang dapat melindungi aparatur dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan;
- j. membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan; dan
- k. membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan.
BAB III - STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Pasal 4
Pasal 4
- (1) SOP AP DISOSNAKERTRANS sebanyak 152 SOP AP yang mencakup SOP AP Sekretariat, SOP AP Bidang Sosial, dan SOP AP Bidang Tenaga Kerja,.
- (2) SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan se bagai beriku t :
- a. Sekretariat sebanyak 89 SOP AP yaitu :
- b. Bidang Sosial sebanyak 37 SOP AP yaitu :
- c. Bidang Tenaga Kerja sebanyak 26 SOP AP yaitu ;
- (3) SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang meru pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.

<!-- formula-not-decoded -->

- ( 1) Pelaksanaan SOP didistribusikan ke DISOSNAKERTRANS. AP harus seluruh disosialisasikan dan PNS di lingkungan
- (2) SOP AP harus diintegrasikan dengan peraturan lainnya.

BABV MONITORING DAN EVALUASI Pasal 6

- (1) Kepala Dinas harus melaksanakan monitoring dan evaluasi guna memantau pelaksanaan SOP AP dapat berjalan dengan baik dan penyempurnaan terhadap SOP AP sesuai dengan kebutuhan DISOSNAKERTRANS.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara reguler setiap 6 (enam) bulan sekali dan harus mengarahkan untuk membandingkan dan memastikan kinerja pelaksana/PNS sesuai dengan maksud dan tujuan.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara reguler dalarn kurun waktu 1 (satu) tahun dan secara insidentil disesuaikan dengan kebutuhan DISOSNAKERTRANS.

BAB VI PENGAWASAN PELAKSANAAN Pasal 7

Kepala Dinas bertanggung jawab baik secara langsung maupun berjenjang dalarn pelaksanaan SOP AP.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 8

- ( 1) SOP AP pada UPTD yang belum tercantum dalarn Peraturan ini akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Format dan bagan alur SOP AP DISOSNAKERTRANS akan ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

## Pasal9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalarn Serita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 3 Oktober 2016 WALIKOTA SINGKAWANG, ttd AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang pada tanggal 13 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG ttd SYECH BANDAR

SERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2016 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya


KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR

: 31 TAHUN 2016

TANGGAL

: 3 OKTOBER 2016

TENTANG

STAND AR

OPERASIONAL

PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.

## JENIS-JENIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

## A. SEKRETARIAT :

## 1. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAW AIAN

| NO | NAMA SOP | KETERANGAN |
|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Penanganan Surat Masuk | |
| 2 | Pengagendaan Surat | |
| 3 | Penanganan Surat Keluar | |
| 4 | Pengiriman Surat Keluar | |
| 5 | Pengarsipan Surat Dinas | |
| 6 | Penyusunan Formasi dan Bezzeting | |
| 7 | Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) | |
| 8 | Pengusulan Perubahan Status CPNS menjadi PNS | |
| 9 | Pengumpulan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) | |
| 10 | Pembinaan PNS | |
| 11 | Pembayaran Uang Makan dan Minum | |
| 12 | Pengusulan Kenaikan Pangkat Reguler | |
| 13 | Pengamanan Kantor | |
| 14 | Penanganan Rumah Tangga Kantor | |
| 15 | Persiapan Pelaksanaan Rapat | |
| 16 | Pelayanan Usulan Ujian Penyesuaian Ijazah | |
| 17 | Penerbitan SK Kepala SKPD | |
| 18 | Pelayanan Tamu | |
| 19 | Pelayanan Penerbitan Surat Izin Cuti PNS | |
| 20 | Pelayanan Usulan Mutasi Keluar Dari Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang | |
| 21 | Pengusulan Penghargaan Satya Lencana/ PNS Teladan | |

| 22 | Pelayanan Ijin Penelitian Mahasiswa |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 23 | Pengajuan Usulan Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P) |
| 24 | Pencatatan Stok Opname |
| 25 | Tanggapan Atas Keberatan Penilaian SKP |
| 26 | Pengusulan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS |
| 27 | Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS |
| 28 | Pelayanan Legalisir Fotocopy Surat Berharga |
| 29 | Pengusulan Ujian Dinas |
| 30 | Pelayanan Usulan KARIS, KARSU, KARPEG/KPE |
| 31 | Pembuatan Surat Edaran |
| 32 | Pengusulan Kenaikan Pangkat Pilihan |
| 33 | Pengusulan DIKLAT |
| 34 | Pengusulan Izin Belajar dan Tugas Belajar |
| 35 | Pelayanan Usulan Izin Perceraian |
| 36 | Pembuatan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) |
| 37 | Pengusulan Pensiun |
| 38 | Pelayanan Usulan TASPEN |
| 39 | Pelayanan Usulan Uang Duka |
| 40 | Pembinaan PNS |
| 41 | Pengusulan Plt/ Plh |
| 42 | Pengusulan Penghapusan Barang |
| 43 | Pencatatan KIB |
| 44 | Pencatatan KIR |
| 45 | Pengurusan Barang |
| 46 | Penyimpanan Barang |
| 47 | Penerbitan Kenaikan Gaji Berkala |

## 2. SUB BAGIAN PROGRAM EVALUASI DAN PELAPORAN

| NO | NAMASOP | KETERANGAN |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Penyusunan Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) | |
| 2 | Penyusunan Profil | |
| 3 | Pengisian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | |
| 4 | Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penyusunan Perjanjian Kinerja | |
| 5 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja | |
| 6 | Penyusunan Laporan Tugas Pembantuan | |
| 7 | Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) | |
| 8 | Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) | |
| 9 | Pembuatan Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | |
| 10 | Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) | |
| 11 | Penyusunan Petunjuk Teknis (JUKNIS) | |
| 12 | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) | |
| 13 | Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) | |

## 3. SUB BAGIAN KEUANGAN

| NO | NAMA SOP | KETERANGAN |
|------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Pembayaran Gaji | |
| 2 | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD | |
| 3 | Penyusunan Buku Pajak | |
| 4 | Penyusunan SPJ Fungsional | |
| 5 | Penyusunan Anggaran Kas APBD (Murni dan Perubahan) | |
| 6 | Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) | |
| 7 | Pelayanan Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) UP, GU dan LS | |
| 8 | Register Penutupan Kas | |
| 9 | SPJ Administratif | |
| 10 | Penjurnalan | |

| 11 | Penyusunan Buku Besar |
|------|------------------------------------------------|
| 12 | Penyusunan Neraca Saldo |
| 13 | Penyusunan Kertas Kerja (Worksheet) |
| 14 | Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) |
| 15 | Penyusunan Neraca |
| 16 | Penyusunan Prognosis |
| 17 | Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan(CALK) |
| 18 | Penyusunan Buku Kas Umum |
| 19 | Penyusunan Buku Kas Tonai |
| 20 | Penyusunan Buku Simpanan Bank |
| 21 | Penyusunan Buku Panjar |
| 22 | Rekapitulasi Rincian Objek Belanja (ROB) |
| 23 | Verifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) |
| 24 | Pengesahan SPJ |
| 25 | Upload Gaji |
| 26 | Laporan SPT Tahunan |
| 27 | Laporan SPT Masa |
| 28 | Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) |
| 29 | Pencairan Dana |

## B. BIDANG SOSIAL

| NO | NAMA SOP | KETERANGAN |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Pemberian Surat Rekomendasi Untuk Pengajuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) | |
| 2 | Pendirian Karang Taruna | |
| 3 | Pembinaan dan Pemberian Paket Bantuan UEP Bagi KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Fakir Miskin | |
| 4 | Pembinaan dan Pemberian Paket Bantuan UEP Bagi WKSMB (Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat) | |
| 5 | Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | |
| 6 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan | |
| 7 | Pendataan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) | |

| 8 | Pembinaan dan Pemberian Paket Bantuan UEP Bagi Karang Taruna | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| | Pemberian Penganugerahan Gelar, Tanda dan Tanda Kehormatan Pahlawan Daerah | 9 Jasa |
| 10 | Pelayanan Terhadap Pemulangan Orang Terlantar (OT) ke Daerah Asalnya | |
| | Pelayanan Terhadap Orang Terlantar (OT) Meninggal Dunia | 11 |
| 12 | Izin Rekomendasi Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) | |
| 13 | Izin Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah (UGB) | |
| 14 | Pasca Bencana Alam | |
| 15 | Penanggulangan Bencana Alam | |
| 16 | Penanggulangan Bencana Sosial | |
| 17 | Pembinaan/Penguatan Taruna Siaga Bencana (Tagana) | |
| 18 | Penanganan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran | |
| | Pemberdayaan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran | 19 |
| | Forum Keserasian Sosial Berbasis Masyarakat | 20 |
| | Pelayanan Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askessos) | 21 |
| | Usaha Ekonomi Produktif Bagi Lansia Potensial | 22 |
| 23 | Bimbingan Sosial Bagi Eks. Narapidana | |
| 24 | Proses Pengangkatan Anak | |
| 25 | Bimbingan Sosial Bagi Anak Nakal | |
| 26 | Proses Rekomendasi Izin Operasional Panti | |
| 27 | Penerima Program ASLUT | |
| 28 | Penerima Program ASODK Berat | |
| | Usaha Ekonomi Produktif Bagi Orang Dengan HIV/AIDS | 29 |
| 30 | Bimbingan Sosial Bagi Eks. NAPZA | |
| 31 | Usaha Ekonomi Produktif Bagi Penyandang Disabilitas | |
| | Pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) | 32 |

| 33 | Pemetaan dan Analisis Sosial Daerah Rawan Bencana Alam | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 34 | Pemberian Rekomendasi Ijin Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial/Organisasi | Sosial |
| 35 | Pemberian Rekomendasi ljin Perpanjangan Lembaga Kesejahteraan Sosial/Organisasi | Sosial |
| 36 | Pemberdayaan Family Care Unit (FCU) | |
| 37 | Pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | |

## C. BIDANG TENAGA KERJA

| NO | NAMA SOP | KETERANGAN |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Penerbitan Rekomendasi | |
| 2 | Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu | |
| 3 | Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh | |
| 4 | Pemberian Izin Penambahan Program Pelatihan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) | |
| 5 | Pemberian Perpanjangan Perizinan | |
| 6 | Pemberian Izin Lembaga Pelatihan Kerja | |
| 7 | Pendaftaran Pencari Kerja (AKl) | |
| 8 | Legalisir Pencari Kerja | |
| 9 | Pendaftaran Lowongan Pekerjaan | |
| 10 | Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Lokal (AKAL) | |
| 11 | Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) | |
| 12 | Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) | |
| 13 | Verifikasi Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) | |
| 14 | Rekomendasi/ljin Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI)/Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) | |
| 15 | Rekomendasi Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) | |
| 16 | Pelayanan Ijin Bursa Kerja Khusus | |
| 17 | Pengajuan ljin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) | |

•

•

| 18 | Pengesahan Pelayanan Kesehatan |
|------|------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | Pengesahan P2K3 |
| 20 | Wajib Lapor Perusahaan |
| 21 | Pengesahan Pemakaian Peralatan K3 |
| 22 | Pemberian ljin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja/Outsorching |
| 23 | Pencatatan LKS Bipartit |
| 24 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) |
| 25 | Pengesahan Peraturan Perusahaan |
| 26 | Pengesahan Perjanjian Kerja Bersama |

WALIKOTA SINGKAWANG,


AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya KABAG HOKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN