KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 104 Tahun 1998 tentang KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT NEGARA (berlaku 23 Juli 1998)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi dan dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara secara terpadu dan efektif, diperlukan peningkatan dukungan administrasi dan staf kepada Presiden dan Wakil Presiden;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk mengatur kembali kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi Sekretariat Negara yang selama ini diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1998;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT NEGARA.
Pasal 1
Sekretariat Negara adalah lembaga Pemerintah yang bertugas memberi dukungan staf dan pelayanan administrasi sehari-hari kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara dan kepada Wakil Presiden.
Pasal 2
- (1) Sekretariat Negara dipimpin oleh Sekretaris Negara yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Apabila Sekretaris Negara diberi kedudukan Menteri Negara, maka sebutannya adalah Menteri Sekretaris Negara.
- (3) Sekretaris Negara adalah Sekretaris Kabinet.
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Sekretaris Negara menyelenggarakan fungsi:
1. Pemberian dukungan Staf dan pelayanan administrasi sehari-hari kepada Presiden dalam pelaksanaan tugasnya menyelenggarakan kekuasaan Negara dan Pemerintahan termasuk pelaksanaan pembangunan nasional, dan kepada Wakil Presiden.
2. Pemberian dukungan administrasi dan keuangan terhadap Kantor Menteri Negara yang tidak memimpin Departemen, lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen, dan lembaga lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 4
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut Pasal 3, Sekretaris Negara dibantu oleh Wakil Sekretaris Negara.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5
Sekretariat Negara terdiri dari:
1. Sekretariat Kabinet;
2. Sekretariat Militer;
3. Sekretariat Pengendalian Operasional Pembangunan;
4. Rumah Tangga Kepresidenan;
5. Sekretariat Wakil Presiden;
6. Sekretariat Sekretaris Negara;
7. Asisten;
8. Staf Ahli.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6
- (1) Sekretariat Kabinet dipimpin oleh Sekretaris Kabinet dan bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Negara dalam memberikan dukungan staf dan administrasi sehari-hari kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan Pemerintahan Negara, terutama di bidang peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Sekretaris Kabinet dibantu oleh Wakil Sekretariat Kabinet.
- (3) Sekretariat Kabinet terdiri dari:
1. Biro Hukum;
2. Biro Peraturan Perundang-undangan I;
3. Biro Peraturan Perundang-undangan II;
4. Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri;
5. Biro Personil;
6. Biro Persidangan.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 7
- (1) Sekretariat Militer dipimpin oleh Sekretaris Militer dan bertugas membantu Sekretaris Negara dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Negara dalam:
1. memberikan dukungan staf dan administrasi sehari-hari kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
2. mengkoordinasikan penyelenggaraan pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga.
- (2) Sekretariat Militer terdiri dari:
1. Biro Administrasi Militer;
2. Biro Tanda-Tanda Jasa/Kehormatan;
3. Biro Pengamanan.
- (3) Sekretaris Militer dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Negara.
- (4) Sekretaris Militer karena jabatannya merangkap tugas sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 8
- (1) Sekretariat Pengendalian Operasional Pembangunan dipimpin oleh Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan dan bertugas membantu Sekretaris Negara dalam memberikan dukungan staf dan administrasi sehari-hari kepada Presiden dalam menyelenggarakan pengendalian operasional pembangunan.
- (2) Sekretariat Pengendalian Operasional Pembangunan terdiri dari:
1. Biro Pengumpulan dan Pengolahan Data;
2. Biro Proyek-proyek Bantuan Presiden;
3. Biro Umum.
- (3) Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Negara.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 9
- (1) Rumah Tangga Kepresidenan dipimpin oleh Kepala Rumah Tangga Kepresidenan dan bertugas membantu Sekretaris Negara dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Negara dalam memberikan pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Rumah Tangga Kepresidenan terdiri dari:
1. Biro Protokol;
2. Biro Dokumentasi Audio Visual dan Kewartawanan;
3. Biro Umum;
4. Biro Administrasi Istana-istana.
- (3) Kepala Rumah Tangga Kepresidenan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Negara.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 10
- (1) Sekretariat Wakil Presiden dipimpin oleh Sekretaris Wakil Presiden dan bertugas membantu Sekretaris Negara dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Negara dalam menyelenggarakan dukungan staf dan pelayanan
- 7 - kerumahtanggaan dan keprotokolan sehari-hari kepada Wakil Presiden.
<!-- formula-not-decoded -->
- (2) Sekretaris Wakil Presiden dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wakil Presiden dan
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 11
- (1) Sekretariat Sekretaris Negara dipimpin oleh Sekretaris dan bertugas memberikan dukungan administrasi bagi kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari Sekretaris Negara dan seluruh satuan tugas di lingkungan Sekretariat Negara.
- (2) Sekretariat Sekretaris Negara terdiri dari:
1. Biro Umum;
2. Biro Anggaran;
3. Biro Tata Usaha;
4. Biro Komunikasi Elektronik, Dokumentasi Umum dan Perpustakaan;
5. Sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Pembantu Sekretaris;
6. Unit Kesehatan.
- (3) Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Negara.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 12
- (1) Asisten bertugas membantu Sekretaris Negara dalam melaksanakan kegiatan tertentu dalam lingkup tugas dan fungsi Sekretariat Negara.
- (2) Asisten terdiri dari:
1. Asisten Urusan Khusus;
2. Asisten Urusan Luar Negeri;
3. Asisten Urusan Umum;
4. Asisten Urusan Hubungan Kelembagaan;
5. Asisten Urusan Pengawasan dan Keterpaduan Kebijakan;
6. Asisten Urusan Persatuan dan Kesatuan Bangsa;
7. Asisten Urusan Pemerintahan dan Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- (3) Setiap Asisten mempunyai sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Pembantu Asisten sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Asisten dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Negara.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 13
- (1) Staf Ahli bertugas membantu Sekretaris Negara dalam pemikiran dan saran dalam bidang-bidang tertentu
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 14
Penjabaran lebih lanjut organisasi satuan kerja dalam susunan organisasi Sekretariat Negara, uraian tugas, kewenangan dan tata kerja yang lebih rinci, ditetapkan Sekretaris Negara setelah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
TATA KERJA
BAB III - TATA KERJA
Pasal 15
- (1) Semua satuan kerja berikut unsur-unsurnya dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya wajib saling berkoordinasi dan menerapkan prinsip sinkronisasi dan integrasi dalam setiap dan antar satuan kerja.
- (2) Koordinasi tersebut meliputi kebijakan, strategi, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
- 10 -
- (3) Untuk mendukung kelancaran koordinasi kegiatan tersebut dikembangkan sistem komunikasi yang terbuka, baik secara formal maupun secara informal.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 16
- (1) Pengendalian seluruh kegiatan satuan kerja di lingkungan Sekretariat Negara dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh Wakil Sekretaris Negara.
- (2) Wakil Sekretaris Negara membantu Menteri Sekretaris Negara dalam mengkoordinasikan kegiatan seluruh satuan kerja di lingkungan Sekretariat Negara.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 17
Wakil Sekretariat Negara, Wakil Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan, Kepala Rumah Tangga Kepresidenan, Sekretaris Wakil Presiden, Sekretaris Sekretariat Negara, para Asisten dan Staf Ahli melapor kepada Sekretaris Negara berkenaan dengan petunjuk atau penugasan yang diterima langsung dari Presiden atau Wakil Presiden.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 18
- (1) Penyampaian petunjuk dari Sekretaris Negara, pengajuan hasil pelaksanaan tugas, dan penyampaian laporan kepada Sekretaris Negara, dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkat
- 11 -
jabatan dalam susunan organisasi Sekretariat Negara.
- (2) Dalam keadaan tertentu karena sifat pekerjaan yang memerlukan kecepatan atau memerlukan kerahasiaan, Sekretaris Negara dapat langsung menugaskan pejabat di lingkungan Sekretariat Negara untuk membantunya dalam menyelesaikan suatu tugas.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas, pejabat yang ditugaskan Sekretaris Negara tetap wajib melaporkan pelaksanaan tugas tersebut kepada pejabat Eselon I yang menjadi atasan dalam satuan kerjanya.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 19
- (1) Pengajuan laporan Sekretaris Negara kepada Presiden dilaksanakan dengan membubuhi paraf pejabat Eselon I yang mengajukan laporan yang bersangkutan.
- (2) Pengajuan laporan memorandum, telaahan dan rancangan kepada Sekretaris Negara oleh setiap pimpinan satuan kerja di lingkungan Sekretariat Negara, dilakukan dengan memberi tembusan kepada Wakil Sekretaris Negara.
- (3) Sekretaris Negara membubuhkan paraf pada lembar kedua setiap dokumen yang perlu ditandatangani Presiden.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 20
Dalam rangka penyelenggaraan layanan administrasi, Sekretaris Sekretariat Negara:
1. membangun dan mengembangkan sistem kendali persuratan yang
- 12 - efektif dan efisien, baik secara manual maupun secara elektronik.
2. memantau pelaksanaan disposisi Presiden, Wakil Presiden, Sekretaris Negara serta Wakil Sekretaris Negara oleh pejabat yang bersangkutan dan melaporkannya kepada Menteri Sekretaris Negara dengan tembusan kepada Wakil Sekretaris Negara.
3. secara teratur dan berkala meneliti ketersediaan dan pemenuhan dukungan yang dibutuhkan seluruh satuan kerja di lingkungan Sekretariat Negara, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Kantor-Kantor Menteri Negara.
BAB IV - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 21
- (1) Wakil Sekretaris Negara, Wakil Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan, Kepala Rumah Tangga Kepresidenan, Sekretaris Wakil Presiden, Sekretaris Sekretariat Negara, para Asisten, Staf Ahli, Kepala Biro dan pejabat lain yang berkedudukan setingkat dengan Kepala Biro, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Kepala Bagian dan pejabat lain yang berkedudukan setingkat dengan Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan pejabat lain yang berkedudukan setingkat dengan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Negara.
BAB IV - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 22
Jabatan-jabatan di lingkungan Sekretariat Negara ditetapkan
- 13 - dalam Eselon IA, IB, IIA, IIIA, dan IVA.
- (2) Wakil Sekretaris Negara, Wakil Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan, Kepala Rumah Tangga Kepresidenan, Sekretaris Wakil Presiden, Sekretaris Sekretariat Negara dan para Asisten, adalah jabatan Eselon IA.
- (3) Staf Ahli adalah jabatan Eselon IB.
- (4) Kepala Biro dan pejabat lain yang berkedudukan setingkat dengan Kepala Biro adalah jabatan Eselon IIA.
- (5) Kepala Bagian dan pejabat lain yang berkedudukan setingkat dengan Kepala Bagian adalah jabatan Eselon IIIA.
- (6) Kepala Sub Bagian dan pejabat lain yang berkedudukan setingkat dengan Kepala Sub Bagian adalah jabatan Eselon IVA.
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23
Pada saat mulai berlakunya Keputusan Presiden ini seluruh ketentuan yang telah dikeluarkan dan jabatan yang telah ada beserta pejabat yang memangku jabatan tersebut, tetap berlaku dan melaksanakan tugas masing-masing sampai dengan dikeluarkannya ketetapan yang baru BAB VI
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Sekretariat Negara dinyatakan tidak berlaku.
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 1998

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE