KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN KONFERENSI KELAUTAN DUNIA ( WORLD OCEAN CONFERENCE ) TAHUN 2009 (berlaku 28 Agustus 2008)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
:
:
:
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG
PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN KONFERENSI KELAUTAN DUNIA ( WORLD OCEAN CONFERENCE ) TAHUN 2009
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Konferensi Kelautan Dunia ( World Ocean Conference ) Tahun 2009, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Konferensi Kelautan Dunia ( World Ocean Conference ) Tahun 2009;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Konferensi Kelautan Dunia ( World Ocean Conference ) Tahun 2009;
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN KONFERENSI KELAUTAN DUNIA ( WORLD OCEAN CONFERENCE ) TAHUN 2009.
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Konferensi Kelautan Dunia ( World Ocean Conference ) Tahun 2009;
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN KONFERENSI KELAUTAN DUNIA ( WORLD OCEAN CONFERENCE ) TAHUN 2009.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Konferensi Kelautan Dunia ( World Ocean Conference ) Tahun 2009 diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
'Pasal 4
Susunan keanggotaan Panitia Nasional WOC '09 adalah sebagai
berikut :
- a. Ketua :
Menteri Kelautan dan Perikanan;
- b. Wakil Ketua
-
Gubernur Sulawesi Utara;
- c. Sekretaris
-
Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- d. Wakil Sekretaris :
Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan;
Bidang Substansi :
Ketua :
Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan;
Wakil Ketua
:
Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Departemen Luar Negeri;
Bidang Acara dan Persidangan :
Ketua
:
Direktur Jenderal Multilateral, Departemen Luar Negeri;
Wakil Ketua
:
Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan;
Bidang Media dan Humas :
Ketua :
Sekretaris Jenderal Departemen Kebudayaan dan Pariwisata;
Wakil Ketua
:
Direktur Jenderal Informasi, Diplomasi Publik dan Perjanjian Internasional, Departemen Luar Negeri;
Bidang Pengamanan :
Ketua
:
Deputi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Bidang Operasi;
Wakil Ketua
:
Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia;
Bidang Protokol dan Konsuler :
Ketua :
Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Departemen Luar Negeri;
Wakil Ketua
:
Sekretaris Menteri Sekretaris Negara;
- j. Bidang Akomodasi dan Dukungan Logistik :
- k. Bidang Administrasi dan Keuangan :
Pasal 7
Ketua :
Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan;
Wakil Ketua
:
Direktur Jenderal Pengembangan Daerah, Departemen Dalam Negeri;
Ketua
:
Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
Wakil Ketua
:
Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan.'
'Pasal 7
Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Panitia Nasional WOC '09 untuk kegiatan persiapan dan penyelenggaraan kegiatan Konferensi Kelautan Dunia ( World Ocean Conference ) Tahun 2009 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2007, 2008, 2009, serta dana dari Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan pihak-pihak lain yang tidak mengikat, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.'
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2008

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, ttd Dr. M. Iman Santoso