PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT Nomor 6 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASIDAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT (berlaku 9 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Pada Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (7) dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, kedudukan, tugas danfungsi, susunan organisasidantata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan kedudukan, tugas danfungsi, susunan organisasidantata kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi,dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
SALINAN
- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79);
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 45);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 46);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASIDAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dizingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya dizingkat Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi.
10. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah adalah unsur pelaksana teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah adalah unsur pelaksana teknis Badanuntuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:
1. UPTD Badan Pengembangan Teknologi Komunikasi Pendidikan (BPTKP);
2. UPTD Museum; dan
3. UPTD Taman Budaya.
- b. Dinas Kesehatan :
1. UPTD Balai Layanan Kesehatan;
2. UPTD Instalasi Farmasi;
3. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan;
4. UPTD Transfusi Darah; dan
5. UPTD Rumah Sakit.
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :
1. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
2. UPTD Pengujian dan Standarisasi; dan
3. UPTD Wilayah Sungai.
- d. Dinas Sosial :
1. UPTD Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- e. Dinas Tenaga Kerja:
1. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I;
2. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II; dan
3. UPTD Balai Latihan Kerja.
- f. Dinas Transmigrasi terdiri atas :
1. UPTD Balai Latihan Transmigrasi
- g. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :
1. UPTD Pusat Pelayanan TerPADu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
- h. Dinas Ketahanan Pangan :
1. UPTD Balai Sertifikasi dan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (BSP-PSAT)
- i. Dinas Lingkungan Hidup :
1. UPTD Laboratorium Lingkungan.
- j. Dinas Perhubungan :
1. UPTD Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara;
2. UPTD Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah;
3. UPTD Perhubungan Kabupaten Majene;
4. UPTD Perhubungan Kabupaten Polman; dan
5. UPTD Perhubungan Kabupaten Mamasa.
- k. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik :
1. UPTD Radio Siaran Banua Malaqbi;
2. UPTD Layanan Pengadaan Secara Elektrik (LPSE);
3. UPTDLayanan Penyiaran; dan
4. UPTDLayanan Informasi.
- l. Dinas Kepemudaan dan Olahraga :
1. UPTD Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP).
- m. Dinas Kelautan dan Perikanan :
1. UPTD Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palipi;
2. UPTD Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Poniang; dan
3. UPTD Balai Benih Budidaya Air Tawar (B3AT) Tamallantik.
- n. Dinas Pariwisata terdiri atas :
1. UPTD Taman Wisata Gentungan; dan
2. UPTD Anjungan Sulawesi Barat di TMII Jakarta.
- o. Dinas Pertanian terdiri atas :
1. UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
2. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
3. UPTD Balai Pengawasan, Sertifikasi dan Pengujian Mutu Benih Perkebunan;
4. UPTD Proteksi Perbenihan dan Teknologi Perkebunan;
5. UPTD Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
6. UPTD Laboratorium Diagnostik Keswan dan Kesmavet;
7. UPTD Balai Mekanisasi Pertanian dan Pengembangan Agribisnis;
8. UPTD Perbibitan dan Hijauan Makanan Ternak;
9. UPTD Inseminasi Buatan;
10. UPTD Balai Benih Tanaman Pangan; dan
11. UPTD Balai Benih Induk Hortikultura.
- p. Dinas Kehutanan :
1. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lariang;
2. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Sarudu;
3. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Pasangkayu;
4. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Budong-budong;
5. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Karossa;
6. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Karama;
7. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bonehau Kalumpang;
8. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Malunda;
9. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mapilli;
10. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mamasa Tengah;
11. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mamasa Timur; dan
12. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mamasa Barat.
- q. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral :
1. UPTD Laboratorium;
2. UPTD Wilayah I (Kabupaten Mamuju Utara dan Mamuju Tengah);
3. UPTD Wilayah II (Kabupaten Mamuju dan Mamasa); dan
4. UPTD Wilayah III (Kabupaten Polewali Mandar dan Majene).
- r. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM:
1. UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB).
- s. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah :
1. UPTB Samsat Kabupaten Mamuju;
2. UPTB Samsat Kabupaten Mamuju Utara;
3. UPTB Samsat Kabupaten Mamasa;
4. UPTB Samsat Kabupaten Polewali Mandar; dan
5. UPTB Samsat Kabupaten Majene.
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu
UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Paragraf 1
UPTD Badan Pengembangan Teknologi Komunikasi Pendidikan (BPTKP)
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu
Pasal 3
- (1) UPTD Badan Pengembangan Teknologi Komunikasi Pendidikan (BPTKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1,merupakanUPTD Dinas Pendidikan dan Pariwisata, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) UPTD Badan Pengembangan Teknologi Komunikasi Pendidikan (BPTKP) sebagaimana dimaksud Pada ayat (1),mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan dibidang pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi pendidikan.
- (3) UPTD Badan Pengembangan Teknologi Komunikasi Pendidikan (BPTKP) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi pendidikan;
- b. pelaksanaan pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi pendidikan;
- c. pemantauan dan evaluasi pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi pendidikan; dan
- d. pelaksanaan ketatausahaan Balai.
- (4) Susunan Organisasi UPTD Badan Pengembangan Teknologi Komunikasi Pendidikan (BPTKP), terdiri atas :
- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pemanfaatan;
- c. Seksi Evaluasi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, kerjasama, hubungan masyarakat, barang milik daerah, persuratan, kearsipan dan kerumahtanggaan UPT.
- (6) Seksi Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan.
- (7) Seksi Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi pendidikan.
- (8) Struktur Organisasi UPTD Badan Pengembangan Teknologi Komunikasi Pendidikan (BPTKP)sebagaimana tercantum dalam LampiranI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Paragraf 2
UPTD Museum
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu
Pasal 4
- (1) UPTDMuseum merupakanUPTD Dinas Pendidikan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawabkepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) UPTD Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan museum.
- (3) UPTD Museum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. penelitian, pengumpulan dan pengelolaan, perawatan, pengawetan dan penyajian koleksi Museum;
- b. fasilitasi bimbingan informasi koleksi Museum untuk pelajar, mahasiswa dan masyarakat; dan
- c. kerjasama dengan dunia usaha dan instansi terkait dalam penyebarluasan Informasi, promosi jasa dan pemanfaatan fasilitas.
- (4) Susunan Organisasi UPTD Museum, terdiri atas :
- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pengkajian dan Perawatan;
- c. Seksi Penyajian dan Layanan Edukasi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud padaayat (4) huruf a, mempunyai tugas melaksanakanurusan perencanaan,keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, kerjasama, hubungan masyarakat, barang milik daerah, persuratan, kearsipan dan kerumahtanggaan UPT.
- (6) Seksi Pengkajian dan Perawatan sebagaimana dimaksud padaayat (4) huruf b, mempunyai tugas melakukan penelitian, pengumpulan dan pengelolaan, perawatan, pengawetan dan penyajian koleksi Museum.
- (7) Seksi Penyajian dan Layanan Edukasi sebagaimana dimaksud padaayat (4) huruf c, mempunyai tugas :
- a. melakukan fasilitasi bimbingan informasi koleksi museum untuk pelajar, mahasiswa dan masyarakat; dan
- b. kerjasama dengan dunia usaha dan instansi terkait dalam penyebarluasan informasi, promosi jasa dan pemanfaatan fasilitas.
- (8) StrukturOrganisasi UPTD Museum sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.


## Paragraf 3

## UPTD Taman Budaya

Pasal 5

- (1) UPTDMuseum merupakan UPTD Dinas Pendidikan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 3, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawabkepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) UPTD Taman Budaya sebagaimana dimaksud Pada ayat (1),mempunyai tugas melaksanakan pelestarian seni budaya daerah.
- (3) UPTD Taman Budaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. pengelolaan seni budaya daerah;
- b. pengembangan seni budaya daerah; dan
- c. pemanfaatan seni budaya daerah.
- (4) Susunan OrganisasiUPTD Taman Budaya, terdiri atas :
- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pelestarian Seni Budaya;
- c. Seksi Penyelenggaraan Seni Budaya; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud padaayat (4) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, kerjasama, hubungan masyarakat, barang milik daerah, persuratan, kearsipan dan kerumahtanggaan UPT.
- (6) Seksi Pelestarian Seni Budaya sebagaimana dimaksud dalam padaayat (4) huruf b, mempunyai tugas melakukan tugas pengelolaan, pengembangan, pemanfaatan seni budaya daerah.
- (7) Seksi Penyelenggaraan Seni Budaya sebagaimana dimaksud padaayat (4) huruf c, mempunyai tugas menyelenggarakan seni budaya daerah
- (8) Struktur Organisasi UPTD Taman Budaya sebagaimana yang termuat dalam Lampiran III, yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.


## Bagian Kedua

## UPT DINAS KESEHATAN

## Paragraf 1

## UPTD Balai Layanan Kesehatan

Pasal 6

- (1) UPTDBalai Layanan Kesehatan merupakan UPTD Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawabkepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) UPTDBalai Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas menyusun membina, mengkoordinir, mengawasi pelaksanaan tugas poliklinik sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi unit pelaksana teknis dinas.
- (3) UPTD Balai Layanan Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar dan pemeriksaan laboratorium sederhana kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan keluarganya serta masyarakat di lingkungan Kantor Gubernur Sulawesi Barat;
- b. pelaksanaan perencanaan, penyediaan obat-obatan, alat dan bahan pemeriksaan kesehatan;
- c. pelaksanaan pelaporan ke Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat.
- d. pelaksanaan pelayanan dibidang kesehatan yaitu pelayanan kesehatan dasar berupa :
- 1) konsultasi, penyuluhan, pemeriksaan medis dan pengobatan;
- 2) pemeriksaan, pengobatan, termasuk pencabutan dan tambal gigi;
- 3) tindakan medis kecil/sederhana;
- 4) pemeriksaan penunjang diagnostik sederhana;
- 5) pengobatan efek samping kontrasepsi;
- 6) pemberian obat pelayanan dasar dan bahan kesehatan habis pakai;
- 7) pemeriksaan kehamilan dan persalinan; dan
- 8) pelayanan imunisasi dasar.
- e. perencanaan dan penyediaan kebutuhan obat pelayanan kesehatan dasar dan pemeriksaan laboratorium;
- f. pelaksanaan pelaporan pelayanan kesehatan dasar;
- g. pelaksanaan ketatausahaan;
- h. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan pelayanan unit pelaksana teknis dinas;
- i. pelaksanaan pengolahan data program pelayanan unit pelaksana teknis dinas di sarana pelayanan kesehatan dasar;
- j. pelaksanaan penyusunan bahan pengembangan akses dan kualitas pelayanan unit pelaksana teknis dinas, meliputi Sub Bagian Tata Usaha;
- k. pelaksanaan fasilitasi penerapan kebijakan pelayanan unit pelaksana teknis dinas;
- l. pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan unit pelaksana teknis dinas disarana pelayanan kesehatan dasar;
- m. pelaksanaan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- n. pelaksanaan monitoring dan hasil evaluasi unit pelaksana teknis dinas; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) UPTD Balai Layanan Kesehatan, terdiri atas :
- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan UPTD;
- b. menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan UPTD.
- c. menyiapkan bahan rencana kegiatan UPTD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana di lingkup UPTD;
- e. menyiapkan bahan urusan administrasi umum dan rumah tangga;
- f. menyiapkan bahan urusan penyusunan laporan organisasiPadaUPTD;
- g. menyiapkan bahan penatausahaan keuangan PadaUPTD;
- h. menyiapkan bahan urusan perkantoran PadaUPTD;
- i. menyiapkan bahan penyusunan laporan perkembangan kinerja UPTD;
- j. menyiapkan bahan koodinasi lintas sektor dan program upaya pelayanan ketatausahaan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (6) Struktur Organisasi UPTD Balai Layanan Kesehatan sebagaimana yang termuat dalam Lampiran IV, yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.


## Paragraf 2

## UPTD Instalasi Farmasi

Pasal 7

- (1) UPTD Instalasi Farmasi merupakan UPTD Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawabkepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) UPTD Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan teknis pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan dan monitoring, evaluasi ketersediaan obat di sarana pelayanan kesehatan utamanya Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK).
- (3) UPTD Instalasi Farmasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan dan pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan;
- b. perumusan dan pelaksanaan teknis Dinas Instalasi Farmasi Provinsi;
- c. perumusan dan pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Farmasi;
- d. perumusan dan pelaksanaan monev ketersediaan obat dan sarana pelayanan kesehatan;
- e. penyusunan rencana kegiatan Instalasi Farmasi Provinsi Sulawesi Barat;
- f. pendegelasian tugas-tugas tertentu, dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- g. pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- h. pengelolaan obat/perbekalan kesehatan (APBD, APBN, Program, Poliklinik) yakni merencanakan, mengadakan, menerima, menyimpan dan mendistribusikannya keseluruh kabupaten Provinsi Sulawesi Barat, serta mencatat dan melaporkan, mengevaluasi, mengendalikan dan memusnahkan obat yang rusak dan kadaluarsa;
- i. pelayanan permintaan obat dari masyarakat (Baksos, pengobatan Gratis, Kejadian Luar Biasa/KLB, Bencana Alam) dan permintaan dari daerah/provinsi lain yang membutuhkannya;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, ketersediaan obat/perbekes serta penggunaannya di sarana pelayanan kesehatan utamanya instalasi farmasi kabupaten Provinsi Sulawesi Barat;
- k. pelaksanaan monitoring evaluasi penggunaan obat/perbekkes tepat sasaran, baik di puskesmas maupun di sub-sub unit yang ada dibawahnya;
- l. fasilitasi pelayanan distribusi obat/perbekkes keseluruh kabupaten dan pelayanan kesehatan dasar lainnya;
- m. pengoordinasian perencanaan kegiatan dan program serta kualifikasi tenaga yang dibutuhkan dilingkup UPTD;
- n. pelaksana ketatausahaan UPTD Instalasi Farmasi provinsi;
- o. pengoordinasian penyusunan standar operasional kegiatan, peralatan dan ketenagaan;
- p. penyusun laporan hasil pelaksanaan tugas UPTD Instalasi Farmasi dan memberikan saran pertimbangan kepadapimpinan untuk penentuan kebijakan dan pengembangan UPTD kedepan; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) UPTD Instalasi Farmasi, terdiri atas :
- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a,mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
- b. menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha.
- c. menyiapkan bahan penyusunan, pengelolaan dan mengoordinasikan program, evaluasi dan pelaporan.
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan sub bagian tata usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- e. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan urusan rumah tangga UPTD;
- f. menyiapkan bahan pengaturan administrasi naskah dinas masuk dan keluar PadaUPTD;
- g. menyiapkan bahan pengklarifikasian dan pendistribusian naskah dinas sesuai petunjuk/disposisi pimpinankepada seksi;
- h. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian antara lain meliputi penyusunan DUK, bezetting dan data pegawai dan usul mutasi pegawai;
- i. menyiapkan bahan pengurusan administrasi pengelolaan inventarisasi barang dan alat tulis kantor;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan monitoring, evaluasi dan pelaporan penggunaan obat dan perbekkes di Instalasi Farmasi Kabupaten;
- l. menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan obat bufferstock dan obat PKD (pelayanan kesehatan dasar) serta perbekalan kesehatan dan membuat program kegiatan yang berasal dari dana anggaran APBN dan APBD;
- m. menyiapkan bahan pencatatan, pengevaluasian, dan perangkuman semua pemakaian obat dan perbekkes yang telah didistribusikan;
- n. menyiapkan bahan pencatatan, pengevaluasian, dan perangkum semua laporan pemakaian obat dan perbekkes dari instalasi farmasi kabupaten;
- o. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian tata usaha; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (6) Struktur Organisasi UPTD Instalasi Farmasi sebagaimana yang termuat dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



## Paragraf 3

## UPTD Balai Laboratorium Kesehatan

## Pasal 8

- (1) UPTD Balai Laboratorium Kesehatan (Labkes) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 3 merupakan UPTD Dinas Kesehatan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawabkepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) UPTD Balai Laboratorium Kesehatan (Labkes) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas Pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan laboratorium kesehatan, pelayanan laboratorium kesehatan.
- (3) UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program kerja balai laboratorium kesehatan ;
- b. pengkajian bahan petunjuk teknis laboratorium kesehatan;
- c. pelaksanaan pelayanan laboratorium kesehatan;
- d. koordinasi teknis pelayanan laboratorium kesehatan;
- e. penyelenggaraan fasilitasi pelayanan laboratorium kesehatan;
- f. pelaksanaan ketatausahaan balai laboratorium kesehatan;
- g. penyelenggaraan telaahan staf sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. koordinasi dengan instansi terkait;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, terdiri atas :
- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pada ayat (4) huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program, pengendalian dan pelaporan;
- b. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi, kepegawaian dan umum;
- c. menyiapkan bahan pengelolaan urusan keuangan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan program kerja balai laboratorium kesehatan dan sub bagian tata usaha;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan;
- i. menyiapkan bahan penyusunan bahan telaahan staf sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- d. Struktur Organisasi UPTD Balai Laboratorium Kesehatan sebagaimana yang termuat dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.


## Paragraf 4

## UPTD Transfusi Darah

Pasal 9

- (1) UPTD Unit Transfusi Darah (UTD) merupakan UPTD Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 4, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawabkepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) UPTD Unit Transfusi Darah (UTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok unit transfusi darah, menetapkan


kebijakan teknis dan rencana kerja UTD, menentukan pola dan tata cara kerja, memimpin pelaksanaan kegiatan teknis UTD, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan UTD, melakukan koordinasi teknis dengan lintas sektor.

- (3) UPTD Transfusi Darah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan perencanaan kebutuhan darah;
- b. pengerahan dan pelestarian pendonor darah;
- c. penyediaan darah dan komponen darah;
- d. pendistribusian darah;
- e. pelacakan penyebab reaksi transfusi atau kejadian ikutan akibat transfusi darah;
- f. pemusnahan darah yang tidak layak pakai;
- g. penyediaan darah pendonor;
- h. pembinaan teknis dan pemantauan kualitas pelayanan darah tingkat kabupaten/kota;
- i. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- j. pusat rujukan tingkat provinsi untuk pelayanan transfusi darah yang melayani rujukan pemeriksaan, rujukan pengetahuan, rujukan informasi dan data;
- k. pusat penelitian dan pengembangan dalam penapisan teknologi transfusi darah untuk penerapan yang sesuai dengan kebutuhan setempat;
- l. koordinator sistem jejaring penyediaan darah Pada provinsi atau wilayah binaan.
- m. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait;
- n. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) UPTD Transfusi Darah, terdiri atas :
- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan teknis administrasi;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan fungsi koordinasi;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi administrasi; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (6) Struktur Organisasi UPTD Transfusi Darah sebagaimana yang termuat dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 5

UPTD Rumah Sakit Daerah


## Pasal 10

Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja UPTD Rumah Sakit Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 hurufb angka 5, akan diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

## UPT DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Paragraf 1

UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

## Pasal 11

- (1) UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 1,merupakan UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawabkepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), mempunyai tugasmelaksanakan pengumpulan bahan kebijakan teknis dalam rangka pembinaan dan fasilitasi UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- (3) UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program kegiatan UPTD pemeliharaan jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan dan pengendalian pemeliharaan jalan dan jembatan nasional dan provinsi;
- c. pelaksanaan koordinasi peralatan serta bahan jalan dan jembatan;
- d. menyusun program pemeliharaan/rehabilitasi peningkatan pembangunan jalan dan jembatan;
- e. pelaksanaan pengaturan dan pemeliharaan peralatan;
- f. pelaksanaan laporan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala dan tahunan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.
- (4) UPTD Pemeliharaan jalan dan Jembatan, terdiri atas :
- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional
- (5) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan dan mendistribusikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana di lingkup UPTD;
- c. melaksanakan urusan administrasi umum dan rumah tangga;
- d. melaksanakan urusan penyusunan laporan organisasi PadaUPTD;
- e. melaksanakan penatausahaan keuangan PadaUPTD;
- f. melaksanakan urusan perkantoran PadaUPTD;
- g. menyusun laporan perkembangan kinerja PadaUPTD; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (6) Struktur Organisasi UPTD Pemeliharaan jalan dan Jembatan sebagaimana yang termuat dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.


## Paragraf 2

## UPTD Pengujian dan Standarisasi

Pasal 12

- (1) UPTD Pengujian dan Standarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 2 merupakan UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawabkepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) UPTD Pengujian dan Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugasmelaksanakan pengumpulan bahan kebijakan teknis dalam rangka pembinaan dan fasilitasi UPTDPengujian dan Standarisasi.
- (3) UPTD Pengujian dan Standarisasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. melaksanakan pengaturan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, dan penyusunan laporan;
- b. pelaksanaan koordinasi peralatan dan bahan jalan dan jembatan;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan penentuan kelas dan kualitas bahan bangunan, jalan, jembatan maupun produk industri;
- d. pengujian kualitas bahan bangunan, jalan, jembatan dan hasil industri non lokal dan pemeliharaan peralatan;
- e. penyusunan materi penyuluhan dan diseminasi bahan bangunan pemberi rekomendasi serta pengolahan bahan khusus pengembangan dan pengujian bahan jalan dan jembatan;
- f. pelaksanaan laporan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala dan tahunan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.
- (4) UPTD Pengujian dan Standarisasi, terdiri atas :
- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pada ayat (4) huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan dan mendistribusikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana di lingkup UPTD;
- c. melaksanakan urusan administrasi umum dan rumah tangga;
- d. melaksanakan urusan penyusunan laporan organisasi PadaUPTD;
- e. melaksanakan penatausahaan keuangan PadaUPTD;
- f. melaksanakan urusan perkantoran PadaUPTD;
- g. menyusun laporan perkembangan kinerja PadaUPTD; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (6) Struktur Organisasi UPTD Pengujian dan Standarisasi sebagaimana yang termuat dalam Lampiran IX,merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.


## Paragraf 3

## UPTD Wilayah Sungai

Pasal 13

- (1) UPTD Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 3 merupakan UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dipimpin oleh seorangKepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawabkepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) UPTD Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugasmempunyai tugas pokok asas desentralisasi, dekonsentralisasi, dan tugas pembantuan serta kewenangan yang belum dapat dilaksanakan Kabupaten/Kota di bidang teknis Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (3) UPTD Wilayah Sungai dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. melaksanakan pengelolaan sumber air Pada wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota;
- b. pemberian rekomendasi teknis terhadap izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air permukaan Pada wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota;
- c. pemberian rekomendasi teknis terhadap izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah Pada cekungan air tanah Pada wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota;
- d. pelaksanaan operasi konservasi/pelestarian air dan sumber air, pengendalian banjir, pencemaran air dan penanggulangan kekeringan;
- e. pengawasan efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota;
- f. perlindungan Pantai, Muara dan Delta;
- g. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan keuangan, kepegawaian dan perlengkapan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) UPTD Wilayah Sungai, terdiri atas :
- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan UPTD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana di lingkup UPTD;
- c. melaksanakan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga;
- d. melaksanakan urusan penyusunan laporan organisasi padaUPTD;
- e. melaksanakan penatausahaan keuangan padaUPTD;
- f. menyusun laporan perkembangan kinerja padaUPTD; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (6) Struktur Organisasi UPTD Wilayah Sungai sebagaimana yang termuat dalam Lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.


## Bagian Keempat UPT DINAS SOSIAL

Paragraf 1

## UPTD Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Pasal 14

- (1) UPTD Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 1 merupakan UPTD Dinas Sosial, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawabkepadaKepala Dinas Sosial.
- (2) UPTD Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelayanan, koordinasi, pembinaan dan pengembangan bidang penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) berdasarkan azas otonomi daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- (3) UPTD Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. peningkatan aksesbilitas pelayanan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- b. pengembangan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS;
- c. pengembangan fungsi sosial PMKS melalui pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- d. pengembangan kapasitas kelembagaan sosial, partisipasi sosial, masyarakat dan dunia usaha; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) UPTD Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), terdiri atas :
- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Program dan Advokasi Sosial;
- c. SeksiRehabilitasi Sosial; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, mempunyai tugas penyusunan rencana kegiatan, pengadministrasian dan penatausahaan, koordinasi dan pengendalian, monitoring dan evaluasi kinerja lingkup UPTD.
- (6) Seksi Program dan Advokasi Sosialsebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, mempunyai tugas :
- a. melakukan penjangkauan awal dan penerimaan klien yang meliputi identifikasi awal, observasi awal;
- b. menyusun program rehabilitasi sosial;
- c. memberikan informasi dan sosialisasi pelayanan;
- d. memberikan bantuan perlindungan sosial dan advokasi sosial;
- e. melakukan penyaluran/resosialisasi setelah rehabilitasi;
- f. melakukan kerjasama Pada instansi terkait;
- g. melakukan pengkajian dan penyiapan bahan standarisasi pengembangan program pelayanan rehabilitasi;
- h. melakukan pemantauan,evaluasi pelaporan program rehabilitasi dan perlindungan sosial; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (7) Seksi Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, mempunyai tugas :
- a. melakukan registrasi dan menyimpan file klien;
- b. melakukan assesmen;
- c. melakukan observasi lanjutan;
- d. melakukan pemeliharaan jasmani yang meliputi sandang, pangan, alat bantu dan kesehatan klien;
- e. melakukan penetapan diagnosa klien;
- f. memberikan pengasuhan dan perawatan;
- g. memberikan bimbingan pengetahuan dasar dan keterampilan kerja serta kewirausahaan;
- h. memberikan bimbingan mental, sosial dan fisik;
- i. mengadakan praktek belajar kerja;
- j. memberikan bimbingan lanjutan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (8) Struktur Organisasi UPTD Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagaimana yang termuat dalam Lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.


## Bagian Kelima

## UPT DINAS TENAGA KERJA

Paragraf 1

## UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I

Pasal 15

- (1) UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 1, merupakan UPTD Dinas Tenaga Kerja, dipimpin oleh seorangKepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawabkepada Kepala Dinas Tenaga Kerja.
- (2) UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), mempunyai tugas pelaksanaan teknis lapanganpengawasan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja, melakukan pengawasan norma kerja perempuan dan anak serta, memberikan bimbingan tentang persyaratan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja di Wilayah I yakni Majene, Polman dan Mamasa.
- (3) UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. pengoordiniran pengumpulan, pengolahan dananalisis data pengawasan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja di Wilayah I;
- b. penyusunan petunjuk teknis pengawasan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja di wilayah i;
- c. pembinaan pengawasan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja di Wilayah I;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I, terdiri atas :
- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan UPTD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana di lingkup UPTD;
- c. melaksanakan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga;
- d. melaksanakan urusan penyusunan laporan organisasi padaUPTD;
- e. melaksanakan penatausahaan keuangan padaUPTD;
- f. menyusun laporan perkembangan kinerja padaUPTD; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (6) Struktur Organisasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I sebagaimana yang termuat dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.


## Paragraf 2

## UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II

## Pasal 16

- (1) UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 2,merupakan UPTD Dinas Tenaga Kerja, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawabkepada Kepala Dinas Tenaga Kerja.
- (2) UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pelaksanaan teknis lapanganpengawasan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja, melakukan pengawasan norma kerja perempuan dan anak serta, memberikan bimbingan tentang persyaratan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja di Wilayah II yakni Mamuju, Mamuju Tengah dan Mamuju Utara.
- (3) UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. pengoordiniran pengumpulan, pengolahan, dananalisis data pengawasan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja di wilayah II;
- b. penyusunan petunjuk teknis pengawasan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja di wilayah II;
- c. pembinaan pengawasan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja di wilayah II;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II, terdiri atas :
- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan UPTD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana di lingkup UPTD;
- c. melaksanakan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga;
- d. melaksanakan urusan penyusunan laporan organisasi padaUPTD;
- e. melaksanakan penatausahaan keuangan padaUPTD;
- f. menyusun laporan perkembangan kinerja padaUPTD; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (6) Struktur Organisasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II sebagaimana yang termuat dalam Lampiran XIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.


## Paragraf 3

## UPTD Balai Latihan Kerja

## Pasal 17

- (1) UPTD Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 3 merupakan UPTD Dinas Tenaga Kerja, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawabkepada Kepala Dinas Tenaga Kerja.
- (2) UPTD Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusankebijakan, pelaksanaankebijakan, penyusunan pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi dan kerja sama kelembagaan dibidang pelatihan kerja.
- (3) UPTD Balai Latihan Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana, program dan anggaran dibidang pelatihan kerja;
- b. pengkoordiniran pelatihan dan uji kompetensi dibidang pelatihan kerja;
- c. pelayanan konsultasi, promosi dan pemasaran serta kerja sama kelembagaan dibidang pelatihan kerja;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan dibidang pelatihan kerja;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan dan rumah tangga balai;
- f. penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan;
- g. pelaksanaan pelatihan tenaga kerja;
- h. pelaksanaan uji kompetensi tenaga kerja;
- i. pelaksanaan evaluasi program pelatihan kerja, pemasaran, uji kompetensi, kerja sama kelembagaan dan penyusunan laporan;
- j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) UPTD Balai Latihan Kerja, terdiri atas :
- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, pengelolaan rumah tangga balai, pemeliharaan, kebersihan dan ketertiban kantor, serta pelayanan teknis administrasi perkantoran;
- b. melaksanakan administrasi kepegawaian, penyusunan DUK kepangkatan pegawai, program pembinaan dan kesejahteraan pegawai;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan balai, pembukuan keuangan, pertanggungjawaban keuangan, penyusunan rencana anggaran rutin;
- d. melaksanakan inventarisasi dan registrasi peralatan kantor, penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan;
- e. melaksanakan administrasi pergudangan dan pengurusan kekayaan Milik Negara; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (6) Struktur Organisasi UPTD Balai Latihan Kerja sebagaimana yang termuat dalam Lampiran XIV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.


## Bagian Keenam

UPT Dinas Transmigrasi Paragraf 1 UPTD Balai Pelatihan Transmigrasi

## Pasal 18

- (1) UPTD Balai Pelatihan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f angka 1, merupakan UPT Dinas Transmi