PERATURAN DAERAH KOTA MA Nomor 4 Tahun 2011 tentang PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN (berlaku 1 Januari 2013)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa pajak daerah m eru pakan salah satu su m ber pendapatan daerah yang penting dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah;
- b. bahwa kebijakan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan prin sip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta m asyarakat dan aku n tabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- c. bahwa dengan berlaku n ya Undang-Undang Nomor 28 Tahu n 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribu si Daerah , ditegaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak kabupaten/kota;
- d. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di wilayah Kota Malang serta sebagai pelaksan aan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 t en t a n g Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peratu ran Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peratu ran Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 t en t a n g Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lin gku n ga n Propinsi J a wa -Tim u r, J a wa -Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Is t im ewa Yogyakarta s ebagaimana telah diu bah den gan Un dan g-Undang Nomor 13 Tahu n 1954 (Lem baran Negara Repu blik In don esia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 t en t a n g Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 t en t a n g Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tah u n 1997 Nom or 42, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 3686) s ebagaimana t ela h diu bah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tah u n 2000 Nom or 129, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 t en t a n g Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahu n 2002 Nomor 4199);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 t en t a n g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4437) s ebagaimana t ela h diu bah kedua kalin ya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tah u n 2008 Nom or 59, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 t en t a n g Pajak Daerah dan Retribu si Daerah (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tah u n 2009 Nom or 130, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 t en t a n g Pembentukan Peratu ran Peru n dan g-undangan (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tah u n 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peratu ran Pemerintah 15 Tahun 1987 t en t a ng Peru bahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tin gkat II Ma la n g da n Ka bu pa ten Da era h Tin gka t II Malang (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
10. Peratu ran Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 t en t a n g Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tah u n 2000 Nom or 247, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 4049);
11. Peratu ran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 t en t a n g Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tah u n 2005 Nom or 140, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 4578);
12. Peratu ran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 t en t a n g Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 4593);
13. Peratu ran Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 t en t a n g Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan In s en tif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribu si Daerah (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peratu ran Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang J en is Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lem baran Negara Republik In don esia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 5179);
15. Peratu ran Presiden Nomor 1 Tahu n 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarlu asan Peraturan Perundang-undangan;
13
16. Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2006 t en t a n g Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diu bah kedua kalinya dengan Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6
17. Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor Tahun 2008 t en t a n g Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D, Tam bah an Lem baran Daerah Kota Malang Nomor 59);
18. Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62);
5
19. Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kota Malang Tahu n 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 73);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG dan
WALIKOTA MALANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi t u ga s t er t en t u di bidang perpajakan daerah sesu ai den gan ketentuan peratu ran peru n dan gundangan.
6. Pajak Daerah yang s ela n ju tn ya disebu t Pajak adalah kontribu si wajib kepada daerah yang teru tan g oleh oran g pribadi atau badan yang bersifat m em aksa ## BAB II
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK
Pasal 2
Setiap Bumi dan/ atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan u n tu k perkotaan kecu ali kawasan yang digunakan u n tu k kegiatan u s a h a perkebunan, perhutanan dan pertambangan dipungut pajak dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
Pasal 3
- (1) Objek Pajak Bu m i dan Ban gu n an Perkotaan adalah Bu m i dan / atau Bangunan yang dimiliki, diku asai dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan u n tu k perkotaan , kecu ali kawasan yang digu n a ka n u n tu k kegiatan u s aha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah :
- a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangun an s eperti h otel, pa brik da n em pla s em en n ya ya n g m eru pa ka n s u a tu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
- b. jalan tol;
- c. kolam renang;
- d. pagar mewah;
- e. tempat olahraga;
- f. taman mewah;
- g. tempat penampungan minyak, air dan gas, pipa minyak; dan h. menara.
- (3) Objek Pajak yang t id a k dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang :
- a. digunakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b. digu n a ka n s em a ta -m a ta u n tu k melayani kepentingan u mu m di bidang ibadah, sosial, keseh atan , pen didikan dan kebudayaan nasional, yang t id a k dimaksudkan u n tu k memperoleh keuntungan;
- c. digu n a ka n u n tu k kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- d. merupakan hutan lin d u n g, hutan s u a k a alam, hutan wisata, t a m a n nasional dan t a n a h negara yang belu m dibebani su atu hak.
- (4) Besarnya NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan s ebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
Pasal 4
Subjek Pajak Bu m i dan Ban gu n an Perkotaan adalah oran g pribadi atau Badan yang secara nyata m empu nyai su atu h ak atas Bu m i dan / atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/ atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
Pasal 5
- (1) Wajib Pajak Bu m i dan Ban gu n an Perkotaan adalah oran g pribadi atau Badan yang secara nyata mempu nyai su atu hak atas Bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Dalam hal atas Objek Pajak belu m jelas diketah u i Wajib Pajakn ya, Walikota dapat menetapkan Subjek Pajak sebagai Wajib Pajak.
- (3) Subjek Pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat memberikan keterangan s eca ra t er t u lis kepada Walikota bahwa ia bukan Wajib Pajak terhadap Objek Pajak dimaksud.
- (4) Bila keterangan yang diaju kan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetu ju i, maka Walikota membatalkan penetapan s ebagai Wajib Pajak s ebagaimana dimaksud pada ayat (2), d a la m ja n gk a wa k tu 1 (s a tu ) b u la n s eja k d iterim a n ya surat keterangan dimaksud.
- (5) Bila keteran gan yan g diaju kan itu t id a k disetu ju i, m a ka Walikota mengeluarkan keputusan penolakan dengan disertai alasanalasannya.
- (6) Apabila s etela h ja n gka waktu 1 (s a t u ) bulan s eja k t a n gga l diterimanya keterangan s ebagaim ana dimaksud pada ayat (3), Walikota t id a k memberikan keputusan, maka keterangan yang diaju kan itu dian ggap disetu ju i dan Walikota segera m em batalkan penetapan s ebagai Wajib Pajak s ebagaimana dimaksud pada ayat (2).
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA MENGHITUNG PAJAK Pasal 6
Pasal 6
- (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJ OP sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), ditetapkan s etia p 3 (t iga ) t a h u n , kecu ali u n tuk Objek Pajak t er t en t u dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA MENGHITUNG PAJAK Pasal 6
Pasal 7
- (1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut :
- a. untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar ru piah ) ditetapkan sebesar 0,1 % (n ol koma satu persen) per tahun;
- b. u n tu k NJ OP diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar r u p ia h ) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) per tahun.
- (2) Dalam hal pemanfaatan bumi dan/ atau bangunan ramah lin gku n ga n da n / a ta u merupakan bangunan atau lingku ngan cagar budaya, maka dapat diberikan pengurangan sebesar 50 % (lima pulu h persen) dari t a r if Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga menjadi sebagai berikut :
- a. untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,05 % (nol koma nol lima persen) per tahun;
- b. u n tu k NJ OP diatas Rp.1.000.000.000,00 (s a t u milyar ru piah ) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) per tahun.
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA MENGHITUNG PAJAK Pasal 6
Pasal 8
Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang dih itu n g dengan cara mengalikan tarif sebagaiman a dim aksu d dalam Pasal 7, den gan dasar pengenaan pajak sebagaim an a dim aksu d dalam Pasal 6 ayat (1), setelah diku ran gi NJOP Tidak Ken a Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).
BAB IV - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan terutang dipungut di wilayah daerah.
MASA PAJAK
BAB V - MASA PAJAK
Pasal 10
- (1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.
- (3) Masa pajak dimulai t anggal 1 J a n u a r i dan berakhir 31 Desember pada tahun berkenaan.
PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK
BAB VI - PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 11
- (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), haru s diis i d engan jela s , benar dan len gkap s erta ditan datan gan i dan disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yan g ditu n ju k, selam bat-lambatnya 30 (tiga pulu h ) h a ri k erja s etela h t a n gga l diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pendataan dan pelaporan Objek Pajak s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB VI - PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 12
- (1) ## BAB VII
PEMUNGUTAN PAJAK
Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan
BAB VI - PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 13
- (1) Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak teru tang
BAB VI - PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 14
- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) t a h u n s es u d a h s a a t t er u t a n gn ya pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan :
- a. SKPDKB jika
BAB VI - PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 15
- (1) Tata cara penerbitan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) s erta Pasal 14 ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPOP, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDN s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kedua Surat Tagihan Pajak
BAB VI - PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 16
- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD jika : a. pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- b. dari hasil penelitian SPOP terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) J u m la h k ek u ra n ga n p a ja k ya n g teru ta n g d a la m STPD s eb a ga im a n a dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan s a n k s i a d m in is t r a t if b er u p a bunga sebesar 2% (du a persen ) setiap bulan u n tu k paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang t id a k atau kurang dibayar s etela h ja t u h t em po pembayaran dikenakan s a n k s i administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan ditagih melalui STPD.
Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
BAB VI - PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 17
- (1) Pajak yang t er u t a n g
BAB VI - PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 18
- (1) Pajak yang teru tan g
BAB VI - PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 19
- (1) Wajib Pajak dapat m en gaju kan keberatan h an ya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu : a. SPPT;
- b. SKPD;
- c. SKPDKB;
- d. SKPDLB; dan
- e. SKPDN.
- (2) Keberatan diajukan secara tertu lis dalam Bahasa In don esia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan haru s diajukan dalam jan gka waktu palin g lam a 3 (tiga) bulan s eja k t a n gga l s u r a t s ebagaimana dimaksu d pada ayat (1), kecu ali jika Wajib Pajak dapat m enunju kkan bah wa jan gka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diaju kan apabila Wajib Pajak t ela h membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan Su rat Keberatan yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yan g ditu n ju k a ta u ta n da pen girim a n Su ra t Kebera ta n melalu i su rat pos t er ca t a t s ebagai tan da bukti pen erim aan Surat Keberatan.
BAB VI - PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 20
- (1) Walikota atau Pejabat yan g ditu n ju k dalam jangka waktu paling la m a 12 (du a bela s ) bu la n s eja k ta n gga l Su ra t Keb era ta n d iterim a , harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atau Pejabat yang ditu n ju k atas keberatan dapat beru pa menerima selu ru h n ya atau s ebagian , m en ola k atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jan gka waktu sebagaim an a dim aksu d pada ayat (1), telah lewat dan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB VI - PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 21
Ketentu an m en gen ai tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB VI - PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 22
- (1) Wajib Pajak dapat m en gaju kan perm oh on an ban din g h an ya kepada Pengadilan Pajak terh adap kepu tu san m en gen ai keberatan n ya yan g ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan banding s ebagaim an a dimaksud pada ayat (1), diaju kan s eca ra t er t u lis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam ja n gka waktu 3 (t iga ) bulan s eja k keputusan diterim a, dilampiri s a lin a n dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengaju an permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak s a m p a i dengan 1 (s a t u ) bulan s eja k t a n gga l penerbitan Putusan Banding.
BAB VI - PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 23
- (1) J ik a pengaju an keberatan atau permohonan banding dikabu lkan s ebagian atau s elu ru h n ya , kelebih an pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bu nga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat bulan).
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak diken ai san ksi adm in istratif beru pa den da sebesar 50% (lim a pulu h persen) dari ju m la h pajak
BAB VI - PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 24
- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Walikota atau Pejabat yang ditu n ju k dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya
t er d a p a t kesalahan t u lis dan/ atau kesalahan hitu n g dan/ atau kekeliru an penerapan ketentu an t er t en t u dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat :
- a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif beru pa bunga, denda dan kenaikan pajak yang t er u t a n g menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal s a n k s i t er s eb u t dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- c. mengurangkan atau membatalkan STPD;
- d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
- e. mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak t er u t a n g dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
- f. mengurangkan ketetapan pajak t er u t a n g ## BAB VIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
BAB VI - PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 25
- (1) Atas kelebih an pem bayaran Pajak, Wajib Pajak dapat m en gaju kan permohonan pengembalian kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Walikota atau Pejabat yan g ditu n ju k dalam jangka waktu palin g la m a 12 (du a belas) bulan, s eja k diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaim ana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Walikota atau Pejabat yang ditu n ju k tidak memberikan s u a t u keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabu lkan dan SKPDLB haru s diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), lan gsu n g diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pem bayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (du a ) bulan, Walikota atau Pejabat yang ditu n ju k memberikan imbalan bu nga sebesar 2% (du a persen ) setiap bu lan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanju t m en gen ai tata cara pen gem balian kelebihan pembayaran pajak s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
KEDALUWARSA PENAGIHAN
BAB IX - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 26
- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedalu warsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat t er u t a n gn ya pajak, kecu ali apabila Wajib Pajak m elaku kan tin dak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila : a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau la n gs u n g
- b. ada pengakuan u ta n g pajak dari Wajib Pajak, baik maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Su rat Tegu ran dan Su rat Paksa sebagaim an a dimaksud pada ayat (2) h u ru f a, kedalu warsa pen agih an dih itu n g sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara la n gs u n g s ebagaim ana dimaksud pada ayat (2) h u ru f b, a da la h Wajib Pajak den gan kesadarannya menyatakan masih mempunyai u t a n g Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan u ta n g s eca ra t id a k la n gs u n g s ebagaim an a dimaksud pada ayat (2) h u ru f b, da pa t diketa h u i da ri pen ga ju a n perm oh on a n angsuran atau penu n daan pem bayaran dan perm ohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
BAB IX - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 27
- (1) Piu ta n g Pa ja k yang tidak m u n gkin ditagih lagi karen a h ak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditu n ju k menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang s u d a h kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentu an lebih la n ju t mengenai tata cara penghapu san piutang Pajak yang su dah kedaluwarsa, akan diatur lebih la n ju t dengan Peraturan Walikota.
PEMERIKSAAN
BAB X - PEMERIKSAAN
Pasal 28
- (1) Walikota atau Pejabat yang ditu n ju k berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhu bu n gan dengan Objek Pajak yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dian ggap perlu dan m em berikan ban tu an gu n a kelan caran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Apabila pada saat pem eriksaan , Wajib Pajak tidak m elaksan akan kewajiban s ebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pajak terutang ditetapkan secara jabatan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan Pajak, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB XI - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 29
- (1) In s t a n s i yang melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian in s en tif s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentu an m en gen ai tata cara pem berian dan pem an faatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih la n ju t dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETENTUAN KHUSUS
BAB XII - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 30
- (1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala s es u a tu yang diketahu i atau diberitah u kan kepadan ya oleh Wajib Pajak dalam ran gka jabatan atau pekerjaan n ya u n tu k menjalankan ketentuan peraturan perundang-u ndangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ju ga t er h a d a p t en a ga a h li ya n g d it u n ju k oleh Walikota untu k m em b a n tu dalam pelaksanaan ketentu an peratu ran peru n dang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), adalah :
4. pada
- a. Pejabat dan ten aga ah li yan g bertin dak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
- b. Pejabat dan/ atau t en a ga ahli yang ditetapkan oleh Walikota untuk memberikan keterangan kepada Pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Walikota berwenang memberi izin t er t u lis kepada Pejabat sebagaim ana dim aksu d pada ayat (1), dan t en a ga a h li s eb a ga im a n a d im a k s u d p a d a a ya t (2 ), a ga r m em b erik a n keterangan, memperlihatkan bukti tertu lis dari atau ten tan g Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas perm in taan h akim sesu ai den gan Hu ku m Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Walikota dapat memberi izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan t en a ga ahli s ebagaim an a dimaksud pada ayat (2), u n tu k memberikan dan memperlihatkan bukti t er t u lis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim s ebagaiman a dimaksud pada ayat (5), haru s menyebutkan nama t er s a n gk a atau nama tergu gat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.
KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XIII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 31
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil terten tu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus s ebagai Penyidik u n tu k melakukan penyidikan tindak pidana di bidan g perpajakan daerah s ebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesu ai dengan ketentu an peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), terdiri dari :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau la p ora n berkenaan dengan t in d a k pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau la p ora n t er s eb u t menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan t en t a n g kebenaran perbuatan yang dilakukan s eh u b u n ga n dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehu bu ngan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- e. melakukan penggeledahan u n tu k mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantu an tenaga ahli dalam ran gka pelaksan aan tu gas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang m eninggalkan ru a n ga n a t au tem pa t pa da s a a t p em erik s a a n s ed a n g b erla n gsung dan memeriksa identitas oran g, ben da, dan / atau doku m en yan g dibawa;
- h. memotret s es eora n g yang berkaitan dengan t in d a k pidana perpajakan Daerah;
- i. memanggil orang u ntu k diden gar keteran gan n ya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan yang perlu u ntu k kelan caraan pen yidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah s es u a i dengan ketentuan peraturan perundang-u ndangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), m em beritah u kan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalu i Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Repu blik In don esia, sesu ai den gan ketentu an yan g diatu r dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PIDANA
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 32
- (1) Wajib Pajak yan g karen a kealpaan n ya tidak m en yampaikan SPOP atau mengisi dengan t id a k benar atau t id a k len gkap atau melampirkan keterangan yang t id a k benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidan a denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yan g den gan sen gaja tidak m en yam paikan SPOP atau mengisi dengan tidak ben ar atau tidak len gkap atau m elam pirkan keterangan yang tidak ben ar seh in gga m eru gikan keu an gan Daerah dapat dipidan a den gan pidan a ku ru n gan palin g lam a 2 (du a) tah u n atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 33
Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah t id a k dituntu t s etela h melampaui jangka waktu 5 (lim a) tah u n sejak saat teru tan gn ya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 34
- (1) Pejabat atau ten aga ah li yan g ditu n ju k oleh Walikota yang karena kealpaanya t id a k memenuhi kewajiban merahasiakan hal s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana ku ru n gan palin g lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditu n ju k oleh Walikota yang dengan sengaja tidak m em en u h i kewajiban n ya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), dipidan a den gan pidana kurungan palin g la m a 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) da n a ya t (2 ), h a n ya d ila k u k a n atas pen gadu an oran g yan g kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) dan ayat (2), s es u a i dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi s es eora n g atau Badan s ela k u Wajib Pajak, karena it u dijadikan tindak pidana pengaduan.
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 35
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), merupakan penerimaan negara.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36
Hal-hal yang belu m cu ku p diatu r dalam Peratu ran Daerah in i, s epan ja n g m en gen a i pela ks a n a a n n ya akan diatu r lebih la n ju t dengan Peraturan Walikota.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.
Agar s etia p orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratu ran Daerah in i den gan pen em patan n ya dalam Lem baran Daerah Kota Malang.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Malang pada tanggal 30 Nopember 2011

Penandatangan: WALIKOTA MALANG, ttd. Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Penetapan: Diundangkan di Malang

Penandatangan: pada tanggal 7 Desember 2011 SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, ttd. Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19580415 198403 1 012 ## LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2011 NOMOR 5

Penandatangan: Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. DWI RAHAYU, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19710407 199603 2 003 ## Pasal 2 ## Pasal 3 Ayat (2) Huruf b
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG
## PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN
## I. UMUM
28
Bahwa dengan berlaku n ya Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribu si Daerah maka jenis Pajak Bu mi dan Bangunan Perkotaan ditetapkan menjadi jenis Pajak Kota.
Pajak Bu m i dan Ban gu n an Perkotaan pada dasarn ya merupakan beban wajib pajak seh in gga kegiatan pem u n gu tan n ya h aru s dijaga agar memberikan beban yang adil dan untuk efektifitas pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas. Yang dimaksu d dengan kawasan adalah semu a tan ah dan bangunan yang digu n a ka n peru sah aan perkebunan, perhutanan dan pertambangan di t a n a h yang diberi h ak gu n a u s a h a p erk eb u n a n , ta n a h ya n g d ib eri h a k p en gu a s a a n hutan dan t a n a h yang menjadi wilayah u s a h a pertambangan. Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Huruf a Cukup jelas. Yang dimaksud dengan t id a k d im a k s u d k a n u n tu k memperoleh keuntungan adalah bahwa objek pajak itu diu s a h a k a n u n tu k Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. melayani kepentingan u m u m dan nyatanyata t id a k ditu ju ka n u n tu k mencari keuntungan. Hal ini dapat diketah u i an tara la in dari anggaran dasar dan anggaran ru m ah t a n gga dari yayasan/ badan yang bergerak dalam bidang ibadah, s os ial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional tersebu t. Term asu k pen gertian in i adalah hutan wisata milik Negara s es u a i dengan ketetu an peratu ran peru n dan gundangan. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Cukup jelas. Yang dimaksud dengan Nilai J u al Objek Pajak Tidak Kena Pajak adalah besaran ju m la h s ebagai pengurang dari Nilai J u a l Bumi dan Bangunan untuk mendapatkan Nilai Jual Kena Pajak. Contoh : 1. Nilai Jual Bumi dan Bangunan : Rp 10.000.000,00 B