PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 29 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 (berlaku 23 Agustus 2013)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih Tahun Anggaran, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-uundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolah Keungan Daerah sebagaimana telah diubah dengann Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 17 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
29. Peraturan Bupati Maros Nomor 68 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
SALINAN
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS dan BUPATI MAROS
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.
Pasal 1
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp.930.312.357.200,00 Bertambah/berkurang sejumlah Rp. (1.166.185.244,00),sehingga menjadi Rp.929.146.171.956,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan
- a. Semula
Rp. 931.492.367.900,00
- b.
- Bertambah/(berkurang)
Rp. (11.371.121.986,00)
Jumlah Pendapatan setelah perubahan
Rp. 920.121.245.914,00
2. Belanja
- a. Semula
Rp. 930.312.357.200,00
- b.
- Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja setelah perubahan
Rp. (1.166.185.244,00)
Rp.
929.146.171.956,00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan
Rp. (9.024.926.042,00)
3. Pembiayaan
- a. Penerimaan
- 1) Semula
Rp. 46.034.201.500,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp
490.724.542,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan
Rp.
46.524.926.042,00
- b. Pengeluaran
- 1) Semula
Rp. 47.214.212.200,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. 37.500.000.000,00
- 3) Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Sisa Lebih Pembiayaan Setelah Perubahan
Rp. 9.024.926.042,00
Rp.
0,00
Rp.
0,00
Pasal 2
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
- 1) Semula
Rp. 102.470.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
262.500.000,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan
Rp. 102.732.500.000,00
- b. Dana Perimbangan
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- 1) Semula
Rp. 50.159.819.900,00
Rp. 262.500.000,00
Rp.
Rp. 187.273.716.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. (8.836.753.496,00)
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan
Rp. 192.783.840.560,00
Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan
- b. Retribusi Daerah
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. 46.399.000.000,00
Rp.
0,00
Rp. 46.399.000.000,00
Rp. 27.751.000.000,00
Rp.
0,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- 1) Semula
Rp. 4.500.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
0,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan
Rp. 4.500.000.000,00
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- 1) Semula
Rp. 23.820.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
262.500.000,00
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan
Rp. 24.082.500.000,00
Rp. 27.751.000.000,00
24.082.500.000,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil
- 1) Semula
Rp. 50.159.819.900.00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. (17.143.746.546,00)
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan
Rp. 33.016.073.354,00
- b. Dana Alokasi Umum
- 1) Semula
Rp. 540.383.322.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
0,00
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan
Rp. 540.383.322.000,00
- c. Dana Alokasi Khusus
- 1) Semula
Rp. 51.205.510.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. 0,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan
Rp. 51.205.510.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis
- pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah
- 1) Semula
Rp. 15.000.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. (3.000.000.000,00)
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan
Rp.
12.000.000.000,00
- b. Dana Bagi Hasil Pajak
- 1) Semula
Rp. 29.630.600.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
0,00
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan
Rp. 29.630.600.000,00
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- 1) Semula
Rp. 122.643.116.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. 6.458.806.000,00
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setalah Perubahan Rp. 129.101.922.000,00
- d. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya
- 1) Semula
Rp. 20.000.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. 2.051.318.560,00
- 3) Jumlah dana Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah
daerah lainnya setelah perubahan
Rp. 22.051.318.560,00
Pasal 3
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- b. Belanja Langsung
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :
- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Barang dan Jasa
- c. Belanja Modal
- 1) Semula
Rp. 481.129.773.751,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. (17.077.462.853,00)
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan
Rp. 465.052.310.898,00
- 1) Semula
Rp. 448.182.583.449,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. 15.911.277.609,00
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan
Rp. 464.093.861.058,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :
- a. Belanja Pegawai
- 1) Semula
Rp. 451.629.773.751,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. (7.752.462.853,00)
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan
Rp. 443.877.310.898,00
- b. Belanja Bunga
- 1) Semula
Rp.
500.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
0,00
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan
Rp.
500.000.000,00
- c. Belanja Hibah
- 1) Semula
Rp. 8.000.000.000.00
- 2)
- Bertambah/(berkurang)
Rp. (6.350.000.000,00)
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan
Rp.
1.650.000.000,00
- d. Belanja Bantuan Sosial
- 1) Semula
Rp. 4.500.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. (1.975.000.000,00)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan
Rp.
2.525.000.000,00
- e. Belanja Bantuan Keuangan Prov./Kab./Kota dan Pemerintahan Desa
- 1) Semula
Rp. 15.000.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
0,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan
Rp.
15.000.000.000,00
- f. Belanja Tidak Terduga
- 1) Semula
Rp. 2.500.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. (1.000.000.000,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan
Rp.
1.500.000.000,00
- 1) Semula
Rp. 29.444.150.500,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. 1.391.932.000,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan
Rp.
30.836.082.500,00
- 1) Semula
Rp. 149.718.888.573,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. 3.270.271.170,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan
Rp. 152.989.159.743,00
- 1) Semula
Rp. 269.019.544.376,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. 11.249.074.439,00
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan
Rp. 280.268.618.815,00
Pasal 4
- (1) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Penerimaan :
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :
- a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya
- 1) Semula
Rp. 16.034.201.500,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. 4.005.399.126,37
Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan
Rp.
20.039.600.626,37
- b. Penerimaan Pinjaman Daerah.
- 1) Semula
Rp. 30.000.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. (3.514.674.584,37)
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan
Rp.
26.485.325.415,63
- c. Penerimaan Piutang Daerah
- 1) Semula
Rp.
0,00
- 2)
- Bertambah/(berkurang)
Rp.
0,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan
Rp.
0,00
- a. Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah
- 1) Semula
Rp. 12.000.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. (2.500.000.000,00)
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan
Rp. 9.500.000.000,00
- b. Pembayaran Pokok Utang
- 1) Semula
Rp. 35.214.212.200,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
(7.214.212.200,00)
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan
Rp. 28.000.000.000,00
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1.
- Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuaangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diiselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Maros

Pada tanggal 23 Agustus 2013

BUPATI MAROS


H. M. HATTA RAHMAN

Diundangkan di Maros Pada tanggal 23 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH


## H. BAHARUDDIN


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM &amp; PERUNDANG-UNDANGAN

## AGUSTAM,S.IP,M.Si

Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)

Nip

: 19730820 199202 1 001

2013 , NOMOR 07