PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor 28 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan pertimbangan sehapirrnma dimabud dalarn huruf a koosidenm ini, maka perlu menetapbn Peratunm Daemh tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
1.
- Undan:g-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah K.abupaten dalem Lingkangan Propinsi Jawa Timw (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn.or 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembanm Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Uodang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari K.orupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembanw Negam Rcpubtik fndnocsia Tamm 1999 Nomor 75, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ten.tang Pembentukan Peraturan Perundang·undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); ·
4. Unclang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) rbagaimana teJab. diubah dengan Uodang-Uodang Nomor 12 Tahun 2008 teotang Perubahao Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tamm 2004 tcntang Pemerintaban Danh (Lembanm Negara Rcpubtik Indonesia Talnm 2008 Nomor 59t Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 teotang Petemakan dan Kesebatau Hewan (Lembanm Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84t Tambahan Lembaran Negara Republik lndonema Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 2:5 Taboo 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor t 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahtm 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahm1 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubaban Nama dan Pemindaha.n Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembanm Negara Republik. Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
9. Peraturan Pemerintab Nomor 22 Tahun 1983 tentang. Kesebatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lemharan Negara Nomor 3258);
10. Penturan Pemerintah Nomor 15 Tamm 1997 1entang Peoolakan, Pembe:rantasan dan Pencegahan Penyakit Hewan (Lembaran Negma Republik Indonesia Talnm l'J97 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253) ;
6. l 1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten.tang Pengelolaan J{ euangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daemh (Lembmm Negara Republik lndoocsia Tahon 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonema Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahon 2007 ten1aDg Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah. Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara R.epublik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian clan Prma:ofaatan Insentif Pemungutan Pajak Daenh dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tamm 2010 Nomor l 19~ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02) ;
16. Pemturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2008 tentang S@man Orpnisasi Dan Tata Kerja Dinas Dacrah Kabupaten Situboodo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 03) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo TablDl 2008 Nomor 13).
Denpn Penetajun Bern.ma
DEWAN PERW AK1LAN RAKYAT DAERAH .KABUPATEN SJTUBONDO Dan BUPATI SITUBONDO
MEMUTUSKAN :
PERAnJRAN DAERAH TENTANG RETRIBUSJ RVMAH POTONG
Menetapku: HEWAN.
Pasal 5
Retribusi Rumah Potong Hewan termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.
BABIV
CARA MENGUIWR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pual.6
Tingkat penggunaanjasa diukur berdasaikan jenis pelayamm dan jenis hewan.
BABV
PRINSIP DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasa17
- (1) Prinsip penctapan tarif retribusi nunah potong hewan didaarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimaoa dimaksud pada ayat (1) adalah kemmmgan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
BABVI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pual8
Struktur dan besaran Retribusi Rumah Potong Hemm ditentukan sebagai berikut:
| No | JENISTERNAK | BF.SARANRETRIBUSI (Rp.) |
|------|---------------|---------------------------|
| l | 2 | 3 |
| A | TemakBesar | |
| | 1. Sani | 28.500,00 |
| | 2. Kerbeu | 28.500;00 |
| | • 3. Kuda | 28.500,00. |
| B | TemakKecil | |
| | l.Kambing | 4.000,00 |
| | 2.Domba | 4.000,00 |
BABVD
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pual9
Retribusi-tmmmg dipungut di wilayah daerah.
BABVUI
MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERVTANG PuallO
Masa Retribusi terutang adalah selarna 1 (satu) kali pelay\_anan pada mmah potong hewan yang dinHanati oleh Wajib Retribusi.
Pual 11
Saat Retribmi terutang terjadi pada saat ditetapkannya S.KRD atau dokumen lain yang dipersamalcan.
BABIX
KETENTIJAN PEMOTONGAN
Pual 12
Pedoman pcnyelenggaraan pemotongan hewan· dan pemeriksaan bewan· dan/atau unggas sebelum atau sesudah dipotong ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
PEMVNGIJTAN RETRIBUSI
Bagian Kaatu
Tata Cara Pem .. gatan
Pual13
- (l) R.etribusidipungut denga,■ mengguoakan ~KR:D atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagairoana. dimaks1ul pada ayat (1) berupa brcis.
- (3) Dalam bal Wajib Retribusi tidak membayar tepat peda waktunya atau kurang membayar dibaikan sanksi adminiscrasi berupa bunga ,ebesar. 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribmi yang terutang yang tidak atau tunmg dibayar dan ditagih deogan menggunakan STRD.
- (4) Pe11agiban Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (5) Tata cara p:lalsan88i· pea1uq9dan rettibusi ditdapb.n dengan l&gt;t:tatw:IW Bupati.
BapinKedlla
Tata Can Pembayaran
BAB X - PEMVNGIJTAN RETRIBUSI
Pasal 14
- (1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilakukan sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diteibitkannya SKRD atau dokmnen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran dilakuk.an di tempat pelayanan diberikan.
4. ( 4) Setiap pembayanm retribusi diberikan tanda bukti pembayaran Retribusi dan dicatat da1am buku penerimaan Retribusi Daerah.
'
,
7
- (S) DaJmn bal pembayaran dilak.ukan di tempat pelayanan, maka seJuruh basil peneriman Retribusi harm disetor di Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak saat diterima pembayaran· Retribusi.
Bagiaa:Kedga
Tm Can Pm•gih••
Pual 15
- (I) Dalam hal 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran Wajib Retribusi belwn membayar retribusi terotangnya, dapat diterbitkan surat tegunm.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tangga1 diterbitkannya surat teguran, Wajib Retribusi masih belum memenuhi kewajibannya, dilakubn penagihao dengan STRD.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud da1am ayat ( 1) dikeluadam oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
BABXI
INST ANSI PEMUNGIJT
Puall6
Menunjuk Dinas Petemakan sebagai .instansi yang berwemmg memungut Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Situhondo.
PEMANFAATAN
Puall7
Pcmanfaatan dari pencrimaan Rdribusi Rumah Potong Hewan dipmmtukkan untuk mendanai kegiatan yang berhubungan dengan pelayamm penyediaan fasilitas pada rumah potong bewan dan pemeriksaan kesehatan hewan.
BABXIIl
KEBERATAN
PuallB
- (I) Wajib. Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk. am S.KRD atau dokumen lain yang dipemmakan.
- (2) Kcbetatan diajukan secara tertulis dalain bahasa Indonesia dengan disertai alas an-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SK.RD diterbi~ kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan '1i luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadMD yang terjadi di luar kehendak atau ke)masaao Wajib Retribusi.
- (S) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksaoaan penagiban Rdribu.si.
8
Fasal 19
- (l) Bupati dalmn jangle· waktu paling Jama 6 (emm) bulan sejak tallegal Surat Keberatan diterima hams meQlberi keputusan atas ~eberatan. ysng diajukan dengao menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima selmuhnya atau sebagiao, meoolak, atau menambah besamya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (I) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu kep~ keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulbn.
Pual20
- (I) Jlka pengajuan keberatan dilcabulkan sebagian atau selunlhnya, kelebiban pembayaran Rettibusi dikembalikan dengan diwnbah imbalan bunga sebesar r/4 (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan peluna.w, sampai dengao diterbitkanoya SKRDLB.
BABXIV
PENGURANGAN,KERINGANANDAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Paalll
- (1) Bupati dapat memberibn pen~ keringanan atau pembcbasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanao SP.bagaimaoa dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melihat keinampuan Wajib Retribusi.
3. (3). Panbcbmn-R.cuibusi sebagaimana-dimaksud pada ayat (l) diberikan dengan melihat ftmgsi objck. retribus:i.
4. ( 4) Tata cara pemberian penaunmgan, kerioganan au pembebasan rctribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BABXV
PENGEMBALIAN KELEBIBAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal22
- (1) Am kekbibam pembayaran Raribmi. Wajib Retri.bmi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalmn jaogka waktu paling lama 6 ( enam) bulan, sejak diterimanya·pennohonan pengembalian: kelebihan pembayanm Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabi1a dalam jangka waktu sebagaimaoa dimaksud pada ayat (2) telah di1ampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohooan pengembalian pembayaran Retribusi diBI1ggSp dikabulkan dan SKRDLB haru, diterbitkan dalam jangka waktti paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainoya, kelebiban pembayaran Retribusi ,cbegaimana dimabud pada ayat (1) langsung dipemitangkan untnl mehmasi terlebih dalmla utang Rembusi tersebut.
9
- (5) Pengembalian ketebihan. pembayaran Retribusi sebagaimana di.maksud pada ayat (I) dilalrukan dalam jangka waktu paling lama 2 ( dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLR
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar '.l°/4 (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tma ~ pengemtNman kelebihan pembGlyaran Retri~i ~~ ditnaksud pada ayat (1) diatur den~ P ~ Bupati
BABXVI
KEDAWWARSA PENAGIHAN
Pasal23
- ( l) Hak untulc me1akukan penagiban Retribusi-menjadikedaluwarsa.5et.elah. melampui waktu 3 (tiga) tahun terbitung sejak saat terotangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Reuibusi melakukan tindak pidana di bidang RetribusL
- (2) apabila:
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik maupun tidak lanpmg.
- Kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh a. diterbitkan surat teguran ; atau langsung
- (3) Dalam hal diterl&gt;itkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ~ kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- ( 4) Pengakwm utang retnl,usi secata lailgsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya meDyatakao masib mempunyai utang Retribusi-dan belummehmasinya:
- (5) Pengakuan Retribusi secara tidak langsung sehagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan pennohonan angsurao atau penundaan pembayaran dan pennohonan keberatao oleh Wajib Retribusi.
Pasal24
- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak. untuk: melalrukan penagibao sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah-kedaluwarsa.sebagaimanadimak.sud,pada.ayat (I).
- (3) Tata cara penghapusan pi:utang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BABXVIIl
INSENTIF PEMIJNGIJTAN
Pasal25
BAB XII - PEMANFAATAN
Pasal 16
- {l} Bupati dapat memherikan insentif kepada. instansi yang melaksanakan pemungutan Retnln:isi Rumah Potong Hewatt S¢hagairoaoa dimaksud dalmn Pasal 16 atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
BAB XII - PEMANFAATAN
Pasal 22
- (1) Am kekbibam pembayaran Raribmi. Wajib Retri.bmi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalmn jaogka waktu paling lama 6 ( enam) bulan, sejak diterimanya·pennohonan pengembalian: kelebihan pembayanm Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabi1a dalam jangka waktu sebagaimaoa dimaksud pada ayat (2) telah di1ampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohooan pengembalian pembayaran Retribusi diBI1ggSp dikabulkan dan SKRDLB haru, diterbitkan dalam jangka waktti paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainoya, kelebiban pembayaran Retribusi ,cbegaimana dimabud pada ayat (1) langsung dipemitangkan untnl mehmasi terlebih dalmla utang Rembusi tersebut.
9
- (5) Pengembalian ketebihan. pembayaran Retribusi sebagaimana di.maksud pada ayat (I) dilalrukan dalam jangka waktu paling lama 2 ( dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLR
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar '.l°/4 (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tma ~ pengemtNman kelebihan pembGlyaran Retri~i ~~ ditnaksud pada ayat (1) diatur den~ P ~ Bupati
BABXVI
KEDAWWARSA PENAGIHAN
BAB XII - PEMANFAATAN
Pasal 23
- ( l) Hak untulc me1akukan penagiban Retribusi-menjadikedaluwarsa.5et.elah. melampui waktu 3 (tiga) tahun terbitung sejak saat terotangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Reuibusi melakukan tindak pidana di bidang RetribusL
- (2) apabila:
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik maupun tidak lanpmg.
- Kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh a. diterbitkan surat teguran ; atau langsung
- (3) Dalam hal diterl&gt;itkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ~ kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- ( 4) Pengakwm utang retnl,usi secata lailgsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya meDyatakao masib mempunyai utang Retribusi-dan belummehmasinya:
- (5) Pengakuan Retribusi secara tidak langsung sehagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan pennohonan angsurao atau penundaan pembayaran dan pennohonan keberatao oleh Wajib Retribusi.
BAB XII - PEMANFAATAN
Pasal 24
- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak. untuk: melalrukan penagibao sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah-kedaluwarsa.sebagaimanadimak.sud,pada.ayat (I).
- (3) Tata cara penghapusan pi:utang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BABXVIIl
INSENTIF PEMIJNGIJTAN
BAB XII - PEMANFAATAN
Pasal 25
- {l} Bupati dapat memherikan insentif kepada. instansi yang melaksanakan pemungutan Retnln:isi Rumah Potong Hewatt S¢hagairoaoa dimaksud dalmn Pasal 16 atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif scl&gt;agaimaoa dimaksud- pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
PENYIDIKAN
BAB XIX - PENYIDIKAN
Pasal 26
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di linglnmgan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakubn penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud · pada ayat ( 1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang dhmgbt oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan penmdang-tmdangan
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. m~ mencari,. mengumpulkan dan rneneliti ketenmgan. atau. laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. mene~ mencari, dim mengumpulkan ketenmgan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungaz, dcngan tindak pidana Retribusi;
6. mcminta k...\_ .. ,\_ dan bah8D bukti dari ibadi at.au Badan C. ..,\_,.--e,uu onmg pn --sehubungan dengan tindak pidana bidang Retribusi;
7. cl memeriba ~ calala11, dan dokumen lain· bcrkcnaan· dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- e. meJak:nkao penggeledahan untuk meodapadcan bahan bukti pembukuan, · pencahrtao, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. maninu. bantuan tcmaga abli daJmn rangka pelak:88Daantogas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti at.au melarang seseorang menioggga)kan maogao atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriba identitas &lt;&gt;ran&amp; benda, dao./atau dokumen yang dibawa;
- h. memouet ·iaeOlal'.J&amp; yang babitaD denpo tindak pidaoa Rdlibusi;
- i. memanggil orang uotuk c'lidengar keteraogannya dan diperiksa sebagai tersangka alau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk. kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi. sesuai kefentnan peramran perundang-undangan,
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikao basil penyidibmnya k.epada Penuntut Ummn melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik ~ sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BABXX
KETENTUAN PIDANA
BAB XIX - PENYIDIKAN
Pasal 27
- (I) Wajib Retribusi yang tidak melaksanabn kewajibannya sehingga merugik.an Jreoangao Daerah diancam pidana kunmgan paling lama 3 (tiga) bulan 81ml pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
Pual28
Ilendaa seJ,agaunana dimaksud dalmn Pasal.27. ayat.(l) merupakan penerimaan negara.
BABXXI
KETENTUAN PENUTUP
BAB XIX - PENYIDIKAN
Pasal 29
Dengan berlakunya Peratunm Dacrah ~ Peratunm Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 54 Tahon 2001 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dicabut dan dinyataksn tidak berlalru.
Pual38
Peraturan Thlerah ini mulai berleku pada tanggal diundan&amp;)can
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembanm Daerah Kabupaten Sittlbondo. .. •' LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TABIJN 2011 NOMOR 1.3