PERATURAN BUPATI BOMBANA Nomor TAHUN Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana; 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Kabupaten B mbana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Rep blik lnd nesia Nomor 4339); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2C 11 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind nesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentai gi paratur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik: Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repu lik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten· 1g Perubahan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR~~ TAHUN 2016
TENT ANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DA FUNC,SI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATJ\A F'. ANG KABUPATEN BOMBANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pa 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun '.20 l6 te tang Pembentukan dan susunan Perangkat Daeral Kabupaten Bombana, perlu menetapkan Peraturan Bu ati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Kabupaten B mbana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Rep blik lnd nesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2C 11 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind nesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentai gi paratur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik: Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repu lik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten· 1g Perubahan
Menetapkan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahu rt '&gt;O] 4 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rep blik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Norn r 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangk:at Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3 );
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKi N SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA ATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANt, KABUPATEN BOMBANA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah dalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupat n Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.
6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan P nataan Ruang Kabupaten Bombana.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanj tnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Di..J. as yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
8. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional dilingku gan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pe erintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang elaksanaa nya dilakukan oleh kementerian negara dan pen e]enggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyar akat.
10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urus Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah .
11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan P rr.erintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesa.tu
Bentuk Perangkat Daerah
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 2
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diwadahi dalam bentuk dinas.
Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 3
Nomenklatur perangkat daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Pekerjaar. L'mum dan Penataan Ruang.
Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 4
- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A.
- (2) Penentuan tipe Dinas Pekerjaan Umum dan · enataan R ang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ## BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesa.tu Kedudukan Organisasi
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 5
- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Y' ng; menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh kepala Dinasyang berkedudukan di bawah an bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Dae ah.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 6
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mem unyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemeri tahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pemba:ntuan di bi ang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimak mi dalarn asal 6, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan R ang menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang Pekerjaar L Umurn dan Penataan Ruang;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dai t pelay nan umum bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Pek · rjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 1 upati terkait dengan tugas dan fungsi dinas.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 8
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagairnana dims ks d dalam Pasal 7, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki kewenangan sebagai berikut:
- a. pemberian izin pembangunan jalanjem oatan, dan bangunan;
- b. pelaksanaan standar pengelolaan sum er daya air permukaan lintas kabupaten;
- c. penyediaan dan dukungan/bantuan kerja sama dalam pengembangan prasarana dan sarana wilayah yang terdiri atas pengairan, bendungan/dam, jembatan d i jalan;
- d. penyediaan dukungan/bantuan untukpengelolaan sumber daya air permukaan, pelaksanaan e ploi :asi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan dram· St: beserta bangunan-bangunan dan perlengkapannya;
- e. erizman untuk mengadakan perubah a.an tau pembongkaran bangunan-bangunan dan salui ar:. jaringan, prasarana dan sarana pekerjaan umum;
- f. perizinan untuk mendirikan,mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lam me upun yang melintasi saluran irigasi;
- g. pelaksanaan pembangunan dan perbaikan jarmgan utama irigasi beserta pembangunan perlengkapannya;
- h. penyusunan rencana penyediaan air irigasi.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 9
- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umurn ar. Penataan Ruang Kabupaten Bombana, terdiri atas:
- a. kepala Dinas;
- b. sekretariat;
- c. bidang Bina Marga;
- e. bidang Cipta Karya;
- d. bidang Pengairan;
- f. bidang Penataan Ruang;
- g. bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- h. unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Lrnum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 10

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan :nemimpin, mengkoordinasikan, pelaksanaan kegiatan di bid' ng Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta tugas lain yang r iberikan oleh Bupati.

## Bagian Kedua Sekretaria t

## Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat lingkup inas meliputi urusan perlengkapan, keuangan, kepega waian dan penyusunan program ;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekret.aris yang be ad.a di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dina .

## Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimak ud dalarn Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- b. menyusun rencana program kegiatan dan pengel laan administrasi keuangan;
- a. melaksanakan pelayanan administrasi penata sahaan dan ketatalaksanaan serta perlengkapan kantor ;
- c. melaksanakan administrasi pengelolaan barang inventaris kelengkapan kantor;
- d. menginventarisir, menyusun dan mengkoordin sikan bahan dan data dalam rangka penatausahaan, penanganan, dan pengaduan;
- f. melaksanakan koordinasikan dan kon ultasi kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya;
- e. pengurusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 13

- ( 1) Sekretariat terdiri atas :
- a. sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. sub Bagian Perencanaan;
- c. sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekreta is.

## Pasal 14

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mern unyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan adrninistrasi umum dan kepegawaian meliputi hubungan masyarakat pengel laan administrasi agendaris, surat-rnenyurat, pengarsipan, ketatausahaan, ketatalaksanaan, pengumpulan data-data untuk pengumpulan informasi, keprotokolan, dan administrasi kepegawaian meliputi pem binaar peningkatan

kinerja, urusan absensi, disiplin, kesejahter aan egawai, mutasi pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiunan, cuti, tugas belajar, kediklatan, dan Jain-lain sesuai dengan peraturan perundang-un angan yang berlaku.

- (2) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan Penyiapan bahan rencana kegiatan dinas serta melaksanakan penyusunan RKA-SKPD, Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi perencanaan dan keuangan dinas, melaksanakan perencanaan program dan anggaran, monitoring, dan analisis dan pelaporan kegiatan dan anggaran dinas.
- (3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mernp nyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan meliputi penerimaan, penerimaan, perhitungan dan evaluasi perbendaharaan, daftra dan pembayaran aji, pembinaan bendahara penerimaan, pengeluaran, dan pendataan dan pemeliharaan inventaris kantor serta urusan rumah tangga dinas.

## Bagian Ketiga Bidang Bina Marga

## Pasal 15

- (1) Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, bidang bina marga melipu ti perencanaan, pem ban gunan dan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dan ses ai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepal Dinas.

## Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas se bagaimana climak sud dalam Pasal 15, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana teknis di bidangjalan dan jembatan;
- b. pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pengembangan jalan dan jembatan;
- c. pengumpulan dan pengelolaan data serta peny ~ian laporan pengelolaan jaringan jalan dan jembatan;
- d. melakukan pembangunan rehabilitasi, pei ingkatan, pengembangan dan pemeliharaan jaringan jalan serta pengamanan jaringan jalan akibat bencana alai ;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh ke ala inas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. penyusunan norma dan standar kebijakan teknis pengembangan jaringan jalan dan jembatan;

## Pasal 17

- (1) Bidang Bina Marga terdiri atas:
- a. seksi Pembangunan Jalan;
- b. seksi Pembangunan Jembatan;
- c. seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh K pala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.

## Pasal 18

- (1) Seksi Pembangunan Jalan mempunyai tugas nielaksanakan penyusunan perencanaan, dan peningkatan kualitas pembangunan jalan, melaksanaan survei &lt;Ian tudi kelayakan dalam rangka perencanaan pem angnnan jalan, Pengelolaan data perencanaan teknis bangu ns n konstruksi jalan, menyusun dan mengestimasi biaya pelaksanaan pembangunan jalan serta melakukan pengkajian dokumen teknis pembangunan dan peningkatan jalan;
- (2) Seksi Pembanguan Jembatan rnempu yai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, clan peningkatan kualitas pembangunan jembatan, melaksan , n survei dan studi kelayakan dalam rangka perencanaan pem bangunan jembatan, Pengelolaan data perencanaan teknis bangunan konstruksi jembatan, menyusun dan menge ·timasi biaya pelaksanaan pembangunan jembatan serts melakukan pengkajian dokumen teknis pembangunan dan peningkatan jembatan.
- (3) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan me punyai tugas melaksanakan perencanaan, pem binaan, menyusun rencana kerja, pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan serta pemanfaatan jaringan jalan dan jembatan.

## Bagian Keempat Bidang Pengairan

## Pasal 19

- (1) Bidang Pengairan mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koo dinasi alam bidang pengairan meliputi survey, pengukurar, pernotretan, penyusunan laporan pelaksanaan pengukuran lapa gan, rehabilitasi, pengembangan dan pemeliharaan, serta pelaksanaan sebagian tugas di bidang pengairan dan pengelolaan sumber daya air.
- (2) Bidang Pengairan dipimpin oleh Kepala Bidan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimak ud dalam Pasal 19, Bidang Pengairan menyelenggarakan fungsi :

- b. pembinaan dan bimbingan teknis dalam bidang pengairan dan pengelolaan sumber daya air;
- a. menyusun rencana teknis di bidang pengairan dan pengelolaan sumber daya air;
- c. pelaksanaan pembangunan secara sarana dan prasarana rehabilitasi, peningkatan dan perneliharaan jarin.gan irigasi dan sumber daya air; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 21

- ( 1) Bidang Pengairan terdiri atas :
- a. seksi Bangunan dan Bina Manfaat;
- b. seksi Operasi dan Pemeliharaan;
- c. seksi Penanganan Sungai, Pantai, dan Rawa.
- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpir oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengairan.

## Pasal 22

- (1) Seksi Bangunan dan Bina Manfaat mernpui yai tugas melaksanakan survey, pengukuran dan pemotretan, menyusun rencana anggaran pembanguna, peningkatan di bidang pengairan dan pengelolaan sumber-sumber air.
- (2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas menyusun program pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan, penyediaan air baku, penatagunaan satuan wilayah sungai, pengamanan dan pengelolaan sumber daya arr.
- (3) Seksi Penanganan Sungai, Pantai, dan Rawa memp nyai tugas menyusun rencana teknis perigelolaan sungai,pantai dan rawa, melakukan pemutakhiran data s ngai, pantai, dan rawa, pembinaan pengeloaan sungai, pantai, dan rawa, serta melaksanakan pengelolaan sungai, pan ai can rawa.

## Bagian Kelima

## Bidang Cipta Karya

## Pasal 23

- (1) Bidang Cipta Karya mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi di bidang cipta karya meliputi perencanaan di bidang program p ngembangan wilayah permukimn dan penataan pembangunan.

- (2) Bidang Cipta Karya dipimpin oleh Kepala Bidangyang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepal Dinas.

## Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksu d alarn asal 23, Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun kebijakan teknis dan penyelenggar aan rencana dan program pengembangan wilayah pemuki ai , meliputi pemukimansarana pelayanan masyarakat;
- b. penyiapan perumusan kebijakan di bidan ::,embinaan pemukiman serta bangunan dan gedung-gedung;
- c. penyusunan rencana standar teknis perumahan dan pemukiman di kawasan tertentu terhadap pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan pemeliharaan, pengembangan dan penataan perumahan dan pemukiman;
- d. penyusunan rencana penyehatan lingkungan bangunan perumahan dan pemukiman;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan ol h kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 25

- ( 1) Bidang Cipta Karya terdiri atas :
- b. seksi Permukiman dan Penyehatan Lingkungs
- a. seksi Air Minum/Bersih.;
- c. seksi Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungan.
- (2) Seksi sebagaimana tersebut di atas dipirnpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya.

## Pasal 26

- (1) Seksi Air Minum/Bersih mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petu u11k teknis di bidang air bersih, menyiapkan bahan pelaksanaan encana program dan petunjuk teknis di bidang aii bersih, dan menyiapkab bahan pembinaan teknis dan p nyuluh n di bidang air bersih.
- (2) Seksi Permukiman dan Penyehatan Lingkungan memp nyai tugas melaksanaan pengumpulan data, survey dan pemetaan, serta pengolahan data dalam rangka penyusunan program dan penyusunan dokumen perencanaan bidang pemukiman yang memuat identifikasi an encana penanganan kawasan kumuh serta Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pemukiman, dan

- penyehatan lingkungan serta pengendalian dan penceg han pencemaran lingkungan hidup sesuai dokumen perenca aan dan aspirasi masyarakat yang berkembang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Seksi Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanaan ngumpulan data, survey dan pemetaan, serta pengolahai 1 data dalam rangka penyusunan program dan penyusunan dokumen perencanaan bangunan gedung dan penataan bangunan, pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana bangunan gedung sesuai dengan fungsi dan kegunaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Keenam

## Bidang Penataan Ruang Pasal 27

- ( 1) Bidang Penataan Ruang mempunyai tuga melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang penataan ruang, dan pengembangan penataan bangunan.
- (2) Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab k pada Kepala Dinas.

## Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud clalam Pasal 27, Bidang Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaran program penataan ruang;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penataan bangunan; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 29

- (1) Bidang Penataan Ruang terdiri atas:
- a. seksi Perencanaan Ruang;
- b. seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang; dan
- c. seksi Penataan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan.
- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung ja vab kepada Kepala Bidang Penataan Ruang

## Pasal 30

- (1) Seksi Perencanaan Ruang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, menyusun rencana penataan ang wilayah, koordinasi kemitraan penataan ruang dar lingkungan,

pengembangan transporta.si, sumber daya air perkotaan dan pendesaan.

- (2) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang mempunyai tugas Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan rencana program dan pe nj uk teknis Pemanfaatan dan Pengendalian Penata. Ruang, serta. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerja ama dengan lembaga dan instansi serta. menyiapkan bahan e zaluasi dan pelaporan lain di bidang Pemanfaatan dan Perigendalian Penata.an Ruang.
- (3) Seksi Penata.an Kawasan Perkotaan da 1 Perdesaan mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana kebijakan serta. melakukan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan dan menyusun rencana pengembangan perkota.an.

## Bagian Ketujuh

Bidang Pengawasan dan Pengendalian

## Pasal 31

- (1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian mernpu yai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan U mum dan Penata.an Ruang dibidang pengawasan dan pengendalian dan Laboratorium.
- (2) Bidang Pengawasan clan Pengendalian dipim pm , leh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung ja 11ab kepada Kepala Dinas

## Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Pengawasan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengeridalian dan laboratorium di bidang bina marga, cipta karya, pengairan,dan Penataan Ruang;
- b. pengawasanan teknis dan pengenalia, eva uasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- c. pelaksanaan pengujian terhadap tanah dan bahan yang dipergunakan dalam kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalanjembatan dan jaringan irigasi;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta penertiban asset Pemerintah Daerah di Dinas Pekerjaan Urnum dan Penata.an Ruang;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 33

- (1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian terdiri atas. :
- a. Seksi Monitoring, Evaluasi Data dan Pelapo aJJ;
- b. Seksi Jasa Konstruksi; dan
- c. Seksi Uji Mutu.
- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh K pala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung awab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendali

## Pasal 34

- (1) Seksi Monitoring, Evaluasi Data dan Pelaporan memp nyai tugas melaksanakan program monitoring dan evaluasi semua data kegiatan sebagai bahan perumu ar .. kebi akan dinas dan sistem pelaporan kegiatan serta ielaksanakan konsultansi dengan instansi dan lembaga lain terkait monitoring dan evaluasi.
- (2) Seksi Jasa Konstruksi mempunyai tugas Men) elenggarakan pengumpulan data, informasi, peraturan J erundangundangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan data, dokumentasi dan sistem pelaporan kegiatan, melakukan koordinasi pengembangan system pengum ulan data dan manajemen pelaporan.
- (3) Seksi Uji Mutu mempunyai tugas Menyusun encana Kerja Seksi Uji Mutu serta melaksanakan uji mutu te-rhadap tanah dan bahan yang digunakan dalam kegiatan ja1an, jembatan, irigasi, dan bangunan.

## Bagian Kedelapan

## UPTD

## Pasal 35

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala UPTD berada di bawah dan bertangg ng jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab epada Kepala UPTD.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gu e ur Sulawesi Tenggara sebagai wakil Pemerintah Pusat.

## Pasal 36

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, UPT-J yang terbentuk dengan Peraturan Bupati tentang susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraruran upati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Togas dan Fungsi UPTD yang baru diundangkan.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 37

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

## Pasal 38

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagairnana dimaksud dalam Pasal 37 terdiri dari sejumlah Aparatu Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi alam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannj a.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksana ar tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan da beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pad ayat { 1) diatur sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

## BABV

## TATA KERJA

## Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinai unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib rnenen pkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun an tar atuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masingmasing.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-ma ·ing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan J&gt;emenntah Kabupatenwajib melaksanakan pengawasan m le kat.

## Pasal 40

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar me gambil langkah-Iangkah yang diperlukan sesuai ketentuan perun angundangan yang berlaku.

## Pasal 41

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordina si bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

## Pasal 42

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian, Kepala eksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan be anggugjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

## Pasal 43

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberi an petunjuk teknis kepada bawahannya.

## Pasal 44

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara i: ngsional mempunyai hubungan kerja.

## Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam r gka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

## Pasal 46

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundangundangan yang berlaku;

- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yan · membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepals Dinas.

## Pasal 47

Atas dasar pertimbangan daya guna dan ha sil guna masingmasing pejabat dalam lingkungan Pemerintah K.abupatendapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan e en tu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VI

## KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESEU)NlSASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATA

## Pasal 48

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberl entian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas Pekerjs ai Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Born bana, ber ei oman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan P nataan Ruang Kabupaten Bombana merupakanjabatan eselon III a.
- (3) Kepala Dinas Pekerjaan Urnurn dan Pe ataan Ruang Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon II .
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas Pekerjaan Umui clan Penataan Ruang Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon III b.
- (7) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan inas Pe erjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas us ul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lin.gkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabu aten Bombana merupakanjabatan eselon !Va.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten diteta.pkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

•'

'.

## BAB VII PE NUT UP

Pasal 49

Dengan berlakunya peraturan ini, maka perat ran Bupati Bombana Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tugas. Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten B mbana dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan "ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dmndangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.



Diundangkan di Rumbia pada tanggal i,.1, \)t,~t"\llt(l.. 2016

Pj.BUPATI BOMBANA,

.iz.

Ditetapkan di Rumbia pada tanggal i,1-- D~~t:M'be'1-- 2016

SEKRETARIS DAERAH,


H.BURHANUDDIN A.HS NOY

~----.,

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2016 NOMOR ;"

## 1 4 &amp; š