PERATURAN BUPATI KOLAKA Nomor I Tahun 2014 tentang GARA PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR I .2. TAHUN 2014 TEN TANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN , PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EV ALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATIKOLAKA
PROVINSISULAWESITENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR I .2. TAHUN 2014
TEN TANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN , PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EV ALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA,
a.
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat ( 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dcngan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, dan terwujudnya tertib administrasi, akuntabilitas dan transfaransi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial, perlu disusun Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah clan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka;
1. Mengingat
Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (LN RI Tahun 1959 Nomor 74, TLN RI Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan (LN RI Tahun 1985 Nomor 44, TLN RI Nomor 3298);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (LN RI Tahun 2003 Nomor 47,TLN RI Nomor 4286);
..
...
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (LN RI Tahun 2004 Nomor 5, TLN RI Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (LN RI Tahun 2004 Nomor 66, TLN RI Nomor 4400);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pernerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2001 ten tang Pernerintah Daerah (LN RI Tahun 2008 Nomor 59, TLN RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 126, TLN RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (LN RI Tahun 2004 Nomor 150, TLN RI Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana (LN RI Tahun 2009 Nomor 66, TLN RI Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial (LN RI Tahun 2009 Nomor 12, TLN RI Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN RI Tahun 2012 Nomor 82, TLN RI Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tcntang Pengelolaan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (LN RI Tahun 2000 Nomor 202, TLN RI Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistcm Informasi Keuangan Daerah (LN RI Tahun 2005 Nomor I 38, TLN RI Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tcntang Pengelolaan Keuangan Daerah (LN RI Tahun 2005 Nomor 140. TLN RI Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pclaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LN RI Tahun 2006 Nomor 25, TLN RI Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pcmbagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LN RI Tahun 2007 Nomor 82, TLN RI Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (LN RI Tahun 2007 Nomor 89, TLN RI Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan (LN RI Tahun 2010 Nomor 123, TLN RI Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (LN RI Tahun 2011 Nomor 23, TLN RI Nomor 5202);
17. Peraturan Pemcrintah Nomor 2 Tahun 2012 ten tang Hi bah Daerah (LN RI Tahun 2012 Nomor 5, TLN RI Nomor 5272);
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang/ J asa Pemerin tah;
19. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pcrubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang/ J asa Pemerin tah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2000 tcntang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedu a alas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tcntang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tcntang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Dae rah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20 I I ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bcr su mbcr dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita Negara RI Tahun 2011 Nomor 450);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hi bah dan Bantu an Sosial yang bersurnber dari Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tcntang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 32);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009, tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2010, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2011, tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah dan Perangkat Daerah Kabupalen Kolaka sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau scbu tan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kolaka sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kolaka.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka.
6. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Administrasi Umum pada Sckretarial Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka.
8. BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka.
9. Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkal SKPKD adalah perangkat daerah pada pernerintah daerah selaku PPKD pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, menerima, dan yang mengeluarkan;
10. 10.Kepala Bagian Tata Usaha adalah Kepala Bagian Tata Usaha pada Sekrctariat Daerah.
11. Keuangan Daerah adalah sernu a hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya scgala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
12. 12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mernpunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran / barang.
16. 16.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kcpala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pcjabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
17. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Asel Daerah Kabupaten Kolaka selaku Bendahara Umum Daerah.
)
18. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RK.A-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
2. 19.Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka selaku Bendahara Umum Daerah.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
21. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pernerintah daerah kepada pernerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, rnasyarakat dan organisasi kernasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak rnengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pernerintah daerah.
5. 22.Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelornpok dan/atau rnasyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kernungkinan terjadinya resiko sosial.
23. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat rnenimbulkan poten si terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompnk dan/ atau rnasyarakat sebagai darnpak krisis sosial, krisis ekonorni, krisis politik , fenornena alam dan bencana alarn yang jika tidak diberikan belanja ban tu an sosial akan sernakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalarn kondisi wajar.
24. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oeh alarn, seperti gernpa burni, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
25. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa a.tau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manu sia yang rneliputi konflik sosial, antara kelornpok atau antara kornunitas masyarakat dan teror.
26. Kebakaran adalah kebakaran yang tidak terkendali yang rnengancam kesclamatan jiwa, kerugian harta benda dan/atau asset sumber daya daerah, keru sakan lingkungan, kesehatan masyarakat dan hilangnya rnata pencaharian.
27. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah antara pernerintah daerah dengan penerima hibah.
28. Organisasi kernasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota rnasyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesarnaan kegiatan, profesi, fungsi, agarna, dan kepercayaan terhadap Tu han Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalarn pembangunan dalarn rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ## BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pernberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.
Pasal 3
- ( 1) Hi bah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, a tau jasa.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat beru pa uang at au barang.
BAB III - HIBAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 4
- ( 1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan kcuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setclah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Kolaka dengan
BAB III - HIBAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 5
Hibah dapat diberikan kepada:
- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah daerah lainnya;
- c. Perusahaan daerah;
- d. Masyarakat; dan/atau
- c. Organisasi kemasyarakatan.
BAB III - HIBAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 6
- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dibcrikan kepada satuan kerja dari kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di daerah Kabupaten Kolaka .
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal S huruf b diberikan kepada daerah otonomi baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Sadan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah Kabupaten Kolaka dari Pemerintah sesuai dengan kctentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional,
- (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk
BAB III - HIBAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 7
- ( 1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
- b. berkedudukan dalam wilayah adrninistrasi pemerintah daerah Kabupaten Kolaka dan wilayah otonomi baru, hasil pemekaran Kabupaten Kolaka sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan selama daerah tersebut belum devinitif.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. telah terdaftar pada pemerintah daerah melalui Sadan Kesbangpol Kabupaten Kolaka sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. hibah hanya diberikan kepada organisasi kemasyarakatan cabang di tingkat kabupaten, tidak diberikan kepada organisasi kemasyarakatan induk di tingkat Propinsi maupun Pusat;
- c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pernerintah daerah Kabupaten Kolaka .dan wilayah otonomi baru, hasil pemekaran daerah Ka bu paten Kolaka sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan selama daerah otonom baru tersebut belum devinitif; dan
- d. memiliki sekretariat tetap.
Bagian Kedua Pengajuan Usulan
BAB III - HIBAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 8
- (1) Pernerintah, pemerintah' daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat mengajukan permohonan/ usulan hibah sccar a tertulis kepada Supati melalui SKPD terkait.
- (2) Permohonan/ usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit
- dilengkapi dokumen proposal, yang paling sedikit memuat latar belakang, maksud dan tujuan, rincian rencana kegiatan, jadwal kegiatan dan rencana penggunaan belanja hibah.
- (3) Dalam hal permohonan diajukan oleh organisasi kemasyarakatan, selain dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melampirkan persyaratan administrasi dan untuk tujuan penggunaan bangunan/ fisik dilengkapi dengan dokumen teknis.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) rneliputi :
- a. Akta notaris tentang pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;
- b. NPWP;
- c. Surat keterangan domisili lembaga dari pemerin tah Desa/Kelurahan dan kecamatan setempat;
- d. Izin operasional/ tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang;
- e. Bukti kontrak sewa gedung/ bangunan, bagi lembaga yang kantornya menyewa;
- f. Salinan photo copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lain; dan
- g. Salinan rekening bank yang aktif atas nama lembaga dan/ atau pengurus belanja hibah.
- (5) Dokumen tekhnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi gambar rencana dan konstruksi bangunan atau dokurnen lain yang sejenis.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (4) huruf a, c, e dan f untuk Belanja Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dengan tempat peribadatan, pondok pesantren, dan kelompok swadaya masyarakat yang bersifat non formal dan pengelolaannya berupa partisipasi swadaya masyarakat.
BAB III - HIBAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 9
Surat permohonan/ proposal dan persyaratan administrasi sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 8 pada ayat (2) disampaikan dan diadministrasikan/dicatat melalui Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah untuk disampaikan kepada Bu pati dan proposal yang diterima oleh Bupati selanjutnya di disposisi kepada Sekda atau Asisten III dan Sekda atau Asisten III selanjutnya di disposisi kepada Kepala BPKAD untuk di evaluasi sesuai dengan petunjuk tekhnis yang telah ditetapkan.
Bagian Ketiga Evaluasi Usulan
BAB III - HIBAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 10
- ( 1) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usu Ian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 pada ayat ( 1).
- (2) Kepala SKPD sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) melakukan evaluasi dcngan cara penelitian administrasi dan peninjauan lapangan terhadap kelcngkapan , keabsahan dan kelayakan usulan belanja hibah secara tertulis clan dokumcn terkait lainnya serta untuk menghindari dan mencegah adanya duplikasi usulan.
- (3) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala SKPD membentuk Tim Evaluasi.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di kantor SKPD terkait dan peninjauan lapangan dilakukan di lokasi pengusul belanja hibah terkait oleh Tim Evaluasi.
- (5) Hasil evaluasi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh Tim evaluasi dan pengusul belanja hibah serta diketahui oleh Kepala SKPD.
- (6) Format berita acara penelitian administrasi dan peninjauan lapangan oleh Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I. Peraturan Bupati ini.

## Pasal 11

- (1 Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam pas al 10 pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi Belanja Hibah berupa rekomendasi kepada Bupati melalui Ketua TAPD.
- (2) Ketua TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi scbagaimana dimaksu d pada ayat ( 1) sesuai dengan prioritas dan kernampu an kcuangnn Daerah, yang dituangkan dalam Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah (DNC-PBH).
- (3) Hasil pertimbangan Ketua TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) discrt ai DNC-PBH untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati.
- (4) Bupati menetapkan persetujuan atau penolakan DNC-PBH berdasarkan hasil evaluasi SKPD dan pertimbangan TAPD.
- (5) Persetujuan Bupati terhadap DNC-PBH dituangkan dalam bentuk Lcrnbar Persetujuan Bupati dan menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bclanja Hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (6 Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mcliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/ atau jasa.
- (71 Format surat rekomendasi dan daftar nama calon penerima Belanja Hibah hasil evaluasi SKPD dan pertimbangan TAPD serta persetujuan Bupati tercanturn dalam Lampi ran II, 11.1, 11.2, 11.3 Peraturan Bupati ini.

## Pasal 12

Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5), tidak dapat diberikan, apabila kegiatan yang akan dibiayai dengan dana hibah sudah menjadi program dan kegiatan SKPD yang akan dilaksanakan.

## Bagian Keempat Pengangga ra n

## Pasal 13

- (11 Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) rnenjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan pcrundangundangan.

## Pasal 14

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah. dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pemerin tah;
- b. Pemerintah daerah lainnya;
- c. Perusahaan daerah;
- d. Masyarakat; dan
- e. Organisasi kemasyarakatan.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak keti.ga/masyarakat pada SKPD.

## Pasal 15

- (1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan bcsaran hibah dalam lampiran Peraturan Bupati tertang Penjabaran APBD.
- (2) Format lampiran daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercanturn dalam Lampiran III. Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

## Bagian Kelima Pelaksanaan dan Perratausahaan

## Pasal 16

- ' (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA SKPD.

## Pasal 17

- ( 1) Setiap pemberian hi bah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.
- (2) SKPKD selaku PPKD menyiapkan konsep NPHD.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
- b. pemberi dan penerima hibah;
- c. tujuan pemberian hibah;
- d. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
- e. hak dan kewajiban;
- f. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
- g. tata cara pelaporan hibah.
- (4) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
- (5) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalarn Lampiran

- IV. Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

## Pasal 18

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jcnis barang/ jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati Kolaka berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kolaka tentang APBD dan peraturan Bupati Kolaka tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Format Keputusan Bupati yang menjadi dasar penyaluran/ penyerahan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V. dan Lampiran V.l Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

## Pasal 19

- ( 1) Pencairan/penyaluran hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (2) Pencairan/penyaluran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penerima hibah mengajukan permohonan pencairan hibah kepada Bupati melalui Kepala BPKAD selaku PPKD, dengan dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi:
- a. surat permohonan pencairan yang dilengkapi rincian rencana penggunaan belanja hibah sesuai yang tercantum dalam DPA, sebagaimana format surat permohonan pencairan hibah tercantum dalam Lampiran VI. dan VI.! Peraturan Bupati ini;
- b. keputusan Bupati, tentang penetapan penerima hibah;
- c. NPHD yang di tandatangani oleh kedua belah pihak:
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD sebagaimana format pakta integritas tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini;
- e. susunan pengurus apabila penerima hibah dari masyarakat dan organisasi kemasyarakatan;
- f. surat keterangan domisili dari pejabat setempat apabila penerirna hibah dari masyarakat dan organisasi kernasyarakatan;
- g. salinan/photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pimpinan inst ansi atau Kepala Daerah, direksi atau sebutan lain perusahaan dacrah atau perseroan, Ketua kelompok masyarakat, pimpinan/ pengurus lcmbaga/ organisasi yang bertanggungjawab sebagai Penerima Belanja Hibah; dan
- h. Salinan/photo copy rekening bank yang masih aktif atas nama instansi, perusahaan daerah atau perseroan dan/ atau rekening Kas Um urn Dae rah Lainnya.
- (3) Format pakta integritas dari penerima hubah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran VII. Peraturan Bupati ini.

## Pasal 20

- (1) Pencairan/penyaluran hibah dalam bentuk uang dapat dicairkan sekaligus dan/atau bertahap yang ditentukan dalam NPHD.
- (2) Dalam hal penyerahan hibah dalam bentuk barang dilakukan dengan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 21

Penerima Belanja Hibah berupa uang bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal l 7 pada ayat (2).

## Bagian Keenam Pelaporan dan Pertanggungjawaban

## Pasal 22

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kcpada Bupati melalui PPKD.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan Japoran periggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.
- (3) Dalam hal pencairan dan/ atau penyaluran belanja hibah yang dilaksanakan secara bertahap, maka penerima belanja hibah berkewajiban rnenyarnpaikan laporan penggunaan hibah setiap tahapan paling lambat sebelum pelaksunaan pencairan/penyaluran tahap berikutnya.
- (4) Bagi organisasi/lembaga struktural yang dibentuk berdasarkan kcterituan peraturan perundang-undangan yang dapat diberikan/dialokasikan mclalu i pemberian hibah berupa uang setiap tahun anggaran, maka penerima hibah berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan hibah pada tahun sebclumnya untuk pelaksanaan pencairan/penyaluran hibah pada tahun berkenaan.
- (5) Dalam hal belanja hibah ditujukan kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dengan tempat peribadatan, pondok pcsantren , dan kelompok swadaya masyarakat yang bersifat non formal serta pengelolaannya berupa partisipasi swadaya masyarakat, maka laporan penggunaan belanja hibah disusun dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh ketua, sekretaris dan bendahara.

## Pasal 23

- ( 1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hi bah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

## Pasal 24

Pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten Kolaka atas pemberian hibah meliputi:

1. usulan atau proposal dari calon penerima hibah kepada Bupati.
2. keputusan Bupati, tentang penetapan daftar penerima hibah.
3. NPHD.

•

4. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan N'PHD.
5. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terirna barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

## Pasal 25

Terhadap penerima hibah yang masih terdapat sisa anggaran yang bclum terselesaikan atau sesuai dengan naskah NPHD maka wajib membuat laporan pada tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya serta membuat laporan paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan dimaksud selesai.

## Pasal 26

- ( 1) Penerima hi bah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggu naan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
- a. laporan penggunaan hibah sebagaimana format yang tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini;
- b. surat pemyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hi bah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundangundangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa; dan
- d. dokumentasi atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari belanja hibah.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disampaikan kepada Bupati melalui BPKAD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan kegiatan dan khusus untuk bulan desember tahun berkenaan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditcntukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja Hibah sebagaimana dimaksucl pada ayat (2) huruf a dibuat dengan sistematika paling sedikit meliputi:
- a. surat pengantar ditujukan kepada Bupati;
- b. laporan kegiatan terdiri atas :
1. latar belakang;
2. maksud dan tujuan;
3. ruang lingkup kegiatan;
4. realisasi pelaksanaan kegiatan;
5. daftar personalia pelaksana kegiatan; dan
6. penutup.
- c. laporan keuangan, meliputi:
1. realisasi penerimaan belanja hibah;
2. realisasi penggunaan;
3. lampiran kuitansi, nota dan bukti lain yang sah atas belanja yang dilakukan oleh penerima hibah.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bermaterai cukup dan ditandatangani, serta dibubuhi cap oleh ketua/ kepala/ pimpinan inst ansi Pemerintah, Bupati, Direktur atau sebutan lain, atau ketua/pimpinan organisasi masyarakat.

•

- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan.
- (7) Format minimal laporan penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), tercantum dalam Lamplran VIII. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 27

- ( 1) Realisasi hi bah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

## Pasal 28

- ( 1) Realisasi hi bah berupa barang dan/ atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pernerintah Kabupaten Kolaka.
- (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/ atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran IX. Peraturan Bupati ini.

## BAB IV BANTUAN SOSIAL

## Bagian Kesatu Um um

## Pasal 29

- (1) Pemerintah Kabupaten Kolaka dapat memberikan belanja Bantuan Sosial kepada anggota/ kelompok masyarakat sesuai kernampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaku kan sctelah mernprioritaskan pernenuhan belanja urusan wajib dengan mernperhatiknn asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dibcrikan kepada daerah otonomi baru hasil pemekaran daerah induk sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan selama daerah tersebut belum devinitif.

## Pasal 30

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 pada ayat ( 1) meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, a tau f enomena a lam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;

- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi inclividu, kelompok, dan/ atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

## Pasal 31

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/ atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantu an sosial yang direncanakan sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan rnenimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/ atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya scbagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## Pasal 32

Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 pada ayat (I) memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. selektif;
- b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
- d. sesuai dengan tujuan penggunaannya.

## Pasal 33

- (1) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (2) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf b meliputi:
- a. memiliki identitas yang jelas; dan
- b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan Kabupaten Kolaka.
- (3) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (4) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (5) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. perlindungan sosial;
- c. pemberdayaan sosial;
- d. jaminan sosial;
- e. penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penanggulangan bencana.

## Pasal 34

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 pada ayat (5) huruf a, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pernberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, dituju kan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat mcmenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c , merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 pada ayat (5) huruf f, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

## Bagian Kedua Bentuk Resiko Sosial

## Pasal 35

Bentuk resiko sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 pada ayat (1), meliputi:

- a. resiko yang terkait dengan siklus hidup, seperti kelaparan, penyakit kekurangan gizi, cacat fisik dan/atau mental, usia lanjut, masyarakat terlantar, anak-anak yatim piatu, orang lanjut usia/jompo, orang sakit;
- b. resiko yang terkait dengan kondisi ekonomi, seperti fakir miskin , pelajar /mahasiswa dari keluarga tidak mampu, tuna wisma;
- c. resiko yang terkait dengan lingkungan, seperti kekeringan, banjir, gempa bumi, tanah longsor, kebakaran yang tidak terkendali yang mengancam keselamaran jiwa, kerugian harta benda dan/atau asset sumber daya daerah, keru sakan lingkungan, kesehatan masyarakat dan hilangnya mata pencaharian clan keterisolasian / masyarakat tertinggal.

## Bagian Ketiga Jenis Kegiatan

## Pasal 36

- (1) Jenis kegiatan rehabilitasi sosial yang dapat diberikan Belanja Bantuan Sosial, meliputi:
- a. pembinaan kewirausahaan;
- b. bimbingan mental spiritual;
- c. birnbingan fisik;
- d. pelayanan aksesibilitas;
- e. birnbingan sosial dan konseling;
- f. ban tu an dan asistensi sosial; dan/ atau
- g. bimbingan resosialisasi.
- (2) Jenis kegiatan perlindungan sosial yang dapat diberikan Belanja Bantuan Sosial, meliputi:
- a. bantuan langsung;
- b. penyediaan kelembagaan;
- c. penguatan kelernbagaan;
- d. advokasi sosial; dan/ atau
- e. bantuan hukum.
- (3) Jenis kegiatan pemberdayaan sosial yang dapat diberikan Belanja Bantuan Sosinl, meliputi:
- a. peningkatan kemauan dan kernampuan;
- b. pelatihan komputer;
- c. pernberian stimulan modal usaha;
- d. penataan lingkungan;
- e. penguatan keserasian sosial; dan
- f. pendampingan.
- (4) Jenis kegiatan jaminan sosial yang dapat diberikan Belanja Bantuan Sosial, meliputi tunjangan berkelanjutan dan bantuan iuran asuransi kesejahteraan sosial.
- (5) Jenis kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dapat diberikan Bclanja Bantu an Sosial, meliputi:
- a. penyuluhan dan bimbingan sosial;
- b. pelayanan sosial;
- c. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
- d. penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;
- e. penyediaan akses pelayanan perurnahan dan pernukiman;
- f. penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pernasaran hasil usaha.
- (6) Jenis kegiatan penanggulangan bencana yang dapat diberikan Belanja Bantu an Sosial, meliputi:
- a. penyediaan dan penyiapan pasokan pemenuhan kebutuhan dasar, bcru pa air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, kesehatan, dan penampungan;
- b. pemulihan darurat prasarana dan sarana;
- c. bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. santunan duka cita; dan
- e. santuan kecacatan.
- (7) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan fisik dan/ a tau non fisik.

## Pasal 37

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uung atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti:
- a. beasiswa bagi anak miskin;
- b. kelompok usaha masyarakat;
- c. yayasan pengelola yatim piatu;
- d. yayasan pengelola sekolah swasta;
- e. nelayan miskin;
- f. masyarakat lanjut usia;
- g. masyarakat terlantar;
- h. masyarakat yang cacat berat;
- i. santunan korban kebakaran bagi masyarakat Kabupaten Kolaka; dan/atau
- j. tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti:
- a. bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu;
- b. bantuan perahu untuk nelayan miskin;
- c. bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna social; dan/ a tau
- d. bantuan ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- (4) Bantuan Sosial tidak dapat diberikan atas usulan yang sudah menjadi program dan kegiatan SKPD yang akan dilaksanakan.

## Pasal 38

Dalam hal bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 pada ayat (2) huruf a hanya dapat diberikan pada tingkat :

- a. SMU atau sederajat yang akan melanjutkan sekolahnya ke jenjang akaderni dan/ atau diploma serta perguruan tinggi negeri maupun swasta;
- b. Diploma. III (D.3) yang sedang melaksanakan aktivitas kuliah dan/atau menyelesaikan studi di akademi negeri maupun swasta;
- c. Strata I. (S. l) yang sedang melaksanakan aktivitas kuliah dan/ a tau menyclesaikan studi di perguruan tinggi negeri maupun swasta;

## Bagian Keempat

## Pengajuan Usulan dan Pcrsyaratan Usulan

## Pasal 39

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis Belanja Bantuan Sosial kepada Bupati melalui SKPD terkait.
- (2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi lembaga non pemerintahan, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan
- (3) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi individu, kelu arga, dan/ atau masyarakat, ditandatangani oleh pemohon dan wajib diketahui oleh Lurah/Desa dan Camat dimana kelompok masyarakat tersebut berdomisili.

- (4) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimak sud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Format rekomendasi SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran X. dan Lampiran X.l Peraturan Bupati ini.

## Pasal 40

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 pada ayat (6) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mcliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/ a tau barang.

## Pasal 41

- (1) Permohonan tertulis bagi lembaga non pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 pada ayat (2), dilengkapi proposal yang paling sedikit mcmual informasi ten tang :
- a. latar belakang;
- b. maksud dan tujuan;
- c. hasil yang diharapkan;
- d. lokasi pelaksanaan;
- e. waktu pelaksanaan;
- f. data umum organisasi/lembaga;
- g. alamat lengkap;
- h. daftar personalia pelaksana dan susunan kepengurusan lembaga;
- i. rencana anggaran biaya;
- j. nomor rekening bank yang masih berlaku;
- k. NPWP lembaga; dan
1. penutup.
- (2) Selain proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Belanja Bantuan Sosial bagi lembaga non pemerintahan, wajib melampirkan persyaratan administrasi, meliputi:
- a. Akta Notaris mengenai pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;
- b. Surat pernyataan tanggungjawab;
- c. Susunan pengurus;
- d. Surat keterangan domisili lembaga dari Desa/Kelurahan setempat;
- e. 1zin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang;
- f. Bukti kontrak sewa gedung/bangunan, bagi lembaga yang kantornya menyewa;
- g. Salinan/ photo copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan
- h. Salinan rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga.

## Pasal 42

Permohonan tertulis bagi individu, keluarga/ masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 pada ayat (3), dilengkapi proposal yang paling sedikit memuat informasi tentang:

- a. Maksud dan tujuan penggunaan;
- b. Jumlah dan rincian Belanja Bantuan Sosial vang dimohonkan;
- c. Identitas lengkap Penerima Belanja Bantuan Sosial, terdiri atas:
1. nama lengkap;
2. tempat/tanggal lahir;
3. ala.mat lengkap;
4. pekerjaan/ aktivitas;
5. status perkawinan;
6. salinan/ photo copy KTP; dan
7. salinan/ photo copy nomor rekening Bank atas nama penerima Belanja Bantuan Sosial.

## Pasal 43

Oalam hal Belanja Bantuan Sosial berupa uang yang dapat direncanakan dan yang tidak dapat di rencanakan, Surat permohonan/ proposal dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan pasal 42 disampaikan dan diadministrasikan/ dicatat melalui Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah untuk disampaikan kepada Bupati yang akan mendisposisi kepada Sekda atau Asisten lII dan Sekda atau Asisten III mendisposisi kepada Kepala BPKAD untuk di evaluasi sesuai dengan petunjuk tekhnis yang telah ditetapkan.

## Pasal 44

- (1) Bantuan sosial berupa uang yang tidak dapat di rencanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 pada ayat (3) akan di evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala BPKAD.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) melakukan evaluasi tcrhadap kelengkapan, keabsahan, kelayakan usulan dan dokumen terkait lainnya scrta mempertimbangkan jumlah dan/atau besaran bantuan sosial serta untuk menghindari dan mencegah adanya duplikasi usulan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan cara pcnclitian administrasi dan peninjauan lapangan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalarn berita acara yang ditandatangani oleh Tim evaluasi dan pemohon bantuan sosial clan diketahui oleh Kepala BPKAD.
- (5) Format berita acara penelitian dan hasil pertimbangan Tim evaluasi sebagairnana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalarn Lampiran XI. Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kelima Penganggaran

## Pasal 45

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2)

menjadi dasar penganggaran Bantuan Sosial dalam APBD.

## Pasal 46

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis, obyek, dan rincian obyek belanja Bantuan Sosial PPKD.
- (2) Obyek dan rincian obyek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) meliputi :
- a. individu dan/ atau keluarga;
- b. masyarakat; dan
- c. lembaga non pemerintahan.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (.2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jas.r, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja bantuan sosial baning yang akan diserahkan pihak ketiga/ masyarakat berkenaan pad a SKPD.

## Pasal 47

- ( 1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan bcsaran bantuan sosial dalam lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/ atau keluarga yang tidak cl a pat direncanakan sebelumnya.
- (2) Format lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran XII. Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

## Bagian Keenam Pelaksanaan dan Penatausaha an

## Pasal 48

- (1) Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial berupa barang berdasarkan at as DPASKPD.

## Pasal 49

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka tcntang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran dan penyerahan bantuan sosial berupa uang dan/ atau barang dan jasa didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Format Keputusan Bupati tentang penetapan daftar dan besaran penerima belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercatum dalam Lampiran XIII. dan Lampiran XIll.1 Peraturan Bupati ini.
- (4) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dan jasa

kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebclurnnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/ atau keluarga yang bersangkutan dan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang telah di evaluasi oleh SKPD terkait serta meridapat persetujuan Bupati atau Sekda dan Asisten III bidang administrasi umum.

- (5) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pcrnbuyarun langsung (LS).
- (6) Penerima Belanja Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial kepada Bupati melalui Kepala BPKAD selaku PPKD, dengan dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi:
- a. Bantuan sosial kepada individu, keluarga, dan/ atau masyarakat ;
1. surat permohonan pencairan dilengkapi rincian rencana penggunaan bantuan sosial sesuai yang tercantum dalam DPA;
2. surat keterangan domisili dari pejabat setempat;
3. photo copy KTP atas nama individu, keluarga, dan/ a tau masyar akat penerima bantuan sosial;
4. pakta integritas dari penerima batuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima akan digunakan sesuai dengan peruntukkannya;
5. photo copy rekening Bank atas nama individu, kelu arga, dan/atau masyarakat penerima bantuan sosial; dan
6. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial.
- b. Bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan bidang pendidikan , keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu , kelompok, dan/ atau masyarakat, terdiri dari :
1. surat permohonan pencairan dilengkapi rincian rencana penggunaan bantuan sosial sesuai yang tercantum dalam DPA;
2. susunan pengurus;
3. surat keterangan domisili dari pejabat setempat;
4. photo copy KTP atas nama, ketua, sekretaris, bendahara lembaga/ organisasi penerima bantuan sosial;
5. pakta integritas dari penerima batuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima akan digunakan sesuai dengan peruntukkannya;
6. photo copy rekening Bank atas nama lembaga/ organisasi penerima bantuan sosial; dan
7. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial.
- (7) Format minimal surat permohonan pencairan dan rincian serta pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan b tercantum dalam Lampiram XIV, XIV.l, XIV.2 dan Lampiran XV, XV.l, XV.2 Peraturan Bupati ini;

## Pasal 50

- (1) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisrne tambah uang (TU).
- (2) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagairnana dimaksud dalam pasal 49 pada ayat (5) dilengkapi dengan kuitansi atau bukti penerimaan uang yang sah atas belanja bantuan bantuan sosial.

- (3) Penerima Belanja Bantuan Sosial berupa uang bertanggungjawab sepenu hnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dirnaksud dalam pasal 49 pada ayat (6).

## Pasal 51

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## Pasal 52

- (1) Penerima Belanja Bantuan Sosial wajib menggunakan uang dan/atau barang yang diterima sesuai dengan peruntukan yang dicantumkan dalam proposal permohonan yang diajukan dan sesuai dengan yang clitetapkan dalam DPA.
- (2) Penerima Belanja Bantuan Sosial dilarang mengalihkan uang dan/atau barang yang diterima kepada pihak lain.

## Bagian Ketujuh

## Pelaporan dan Pertanggungjawaban

## Pasal 53

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKP