PERATURAN DAERAH KOTA MA Nomor 2/C Tahun 2011 tentang RETRIBUSI JASA USAHA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
28. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
29. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Terminal (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2001 Nomor 13 Seri C);
30. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang 57);
31. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
32. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG dan
WALIKOTA MALANG
MEMUTUSKAN :
- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Malang.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Jasa Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Kota Malang.
7. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disebut NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
8. Kekayaan Daerah adalah barang yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
8. Tanah adalah tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
9. Jalan Daerah adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
10. Gedung adalah gedung yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
11. Laboratorium adalah laboratorium yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
12. Alat-alat Berat adalah alat-alat berat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
13. Kendaraan Dinas adalah kendaraan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
14. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
15. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
16. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
17. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut biaya.
18. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus) kilogram.
19. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk termasuk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
20. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus) kilogram.
21. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor bersifat sementara.
22. Fasilitas lainnya di lingkungan terminal adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk kepentingan konsumen yang dikelola oleh terminal.
23. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan/atau gedung parkir dan sejenisnya.
24. Tempat Parkir Insidentil adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri.
25. Petak Parkir adalah bagian-bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan yang ditandai dengan marka jalan.
26. Petugas Parkir adalah petugas yang diberi tugas mengatur penempatan kendaraan yang diparkir.
27. Rambu Parkir adalah tanda-tanda yang menunjukan tempat-tempat parkir yang telah ditunjuk.
28. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
29. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
30. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
31. Tempat Olahraga adalah sarana dan prasarana olahraga yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh pihak lain untuk kegiatan kantor usaha, kegiatan sosial dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam waktu-waktu tertentu.
32. Fasilitas Tempat Olahraga adalah sarana yang ada dalam kawasan tempat olahraga yang digunakan oleh pihak lain untuk kegiatan kantor, usaha dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam waktu tertentu.
33. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
34. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
35. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
36. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
37. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
38. Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman serta akomodasi.
39. Taman Satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memelihara berbagai jenis satwa dan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
40. Usaha Sarana dan Fasilitas Olah Raga adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk olah raga atau ketangkasan baik di darat, air dan udara yang dikelola secara komersial.
41. Kolam Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
42. Lapangan Tenis adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga tenis sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
43. Lapangan Bulu Tangkis adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga bulu tangkis sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
44. Gedung Tenis Meja adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga tenis meja sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman.
45. Gedung Footsal adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga footsal sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman.
46. Gelanggang Olah Raga Tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan bermain (anak) olah raga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum dan dalam area tertutup.
47. Gelanggang Olah Raga Terbuka adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan bermain (anak) olah raga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum di tempat terbuka.
48. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
49. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
50. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
51. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.
52. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
53. Obyek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :
- a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal;
- b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
54. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
55. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
56. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
57. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.
58. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
59. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional ## BAB II
JENIS RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 2
Jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Terminal;
- c. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir.
Pasal 3
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi
BAB III - RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Pasal 4
Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa penggunaan/pemakaian kekayaan daerah.
BAB III - RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Pasal 5
- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yaitu pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Barang milik daerah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang menjadi obyek retribusi, meliputi :
- a. Tanah;
- b. Rumah Dinas;
- c. Rumah Susun;
- d. Gedung Sekolah Negeri;
- e. Gedung Pertemuan;
- f. Laboratorium;
- g. Alat-alat Berat;
- h. Kendaraan Dinas;
- i. Sentra Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan.
- (3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
BAB III - RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa obyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), diukur
BAB III - RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Pasal 7
Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan atas jasa penggunaan/pemakaian kekayaan daerah.
Bagian Kedua Prinsip Penetapan Tarif
BAB III - RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Pasal 8
Prinsip penetapan tarif Retribusi kekayaan daerah
BAB III - RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Pasal 9
- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi dikelompokkan/ditetapkan
BAB III - RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Pasal 10
Masa Retribusi terutang adalah jangka waktu yang lamanya dihitung ## BAB IV RETRIBUSI TERMINAL
Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi
BAB III - RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Pasal 11
Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa penggunaan/pemakaian fasilitas terminal.
BAB III - RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Pasal 12
- (1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, yaitu pelayanan penyediaan fasilitas terminal meliputi :
- a. tempat menaikkan dan/atau menurunkan penumpang bagi mobil penumpang umum dan mobil bus umum;
- b. penyediaan tempat parkir mobil penumpang umum dan mobil bus umum;
- c. kios/stan;
- d. sarana kebersihan umum;
- e. tempat pemasangan reklame.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Terminal yaitu terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
BAB III - RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Pasal 13
Subjek Retribusi Terminal yaitu orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan atas jasa penggunaan/pemakaian fasilitas terminal.
Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa
BAB III - RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Pasal 14
Tingkat penggunaan jasa diukur
BAB III - RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Pasal 15
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh ketentuan yang layak sebagaimana keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengguna swasta sejenis dan untuk penggantian biaya yang meliputi biaya investasi, perawatan/pemeliharaan, pinjaman, asuransi, penyusutan, angsuran bunga pinjaman, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa dan biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa.
Bagian Keempat Stuktur dan Besarnya Tarif
BAB III - RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Pasal 16
- (1) Struktur besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan, sebagai berikut :
- a. Retribusi menaikkan/menurunkan penumpang di terminal :
- 1) Bus Umum Non Ekonomi antar kota antar Provinsi Rp. 3.000,00/masuk;
- 2) Bus Umum Non Ekonomi antar kota dalam Provinsi Rp. 2.000,00/masuk;
- 3) Bus Umum Ekonomi antar kota antar Provinsi Rp. 2.000,00/masuk;
- 4) Bus Umum Ekonomi antar kota dalam Provinsi Rp. 1.500,00/masuk;
- b. Retribusi tempat parkir kendaraan penumpang dan kendaraan pribadi :
- e. Pemakaian Fasilitas Lainnya
- (2) Untuk terminal Tipe B Retribusi tempat berjualan setara dengan Kios kelas B, Kios kelas C, loket khusus dan pedagang asongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c.
- (3) Klasifikasi kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2), sebagai berikut :
- a. Kios kelas A, letaknya strategis berdekatan dengan tempat menaikkan dan menurunkan penumpang dan/atau tingkat mobilitas orang tinggi;
- b. Kios kelas B, nilai strategisnya diantara klasifikasi Kios kelas A dan Kios kelas C;
- c. Kios kelas C, letaknya lebih jauh dari tempat menaikkan dan menurunkan penumpang dan/atau tingkat mobilitas orang rendah.
- (4) Terhadap pemakaian fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi dengan nilai kontribusi setelah mendapatkan persetujuan Kepala Daerah.
| 1) Bus Umum | Rp. 2.000,00/masuk |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2) Mobil Penumpang Non Bus | Rp. 1.500,00/masuk |
| 3) Taksi | Rp. 1.500,00/masuk |
| 4) Angkutan Kota | Rp. 1.000,00/masuk |
| 5) Mobil/kendaraan pribadi | Rp. 2.000,00/masuk |
| 6) Sepeda Motor | Rp. 1.000,00/masuk |
| c. Tempat berjualan Terminal Tipe A | c. Tempat berjualan Terminal Tipe A |
| 1) Kios kelas A | Rp. 300,00/m 2 /hari |
| 2) Kios kelas B | Rp. 200,00/m 2 /hari |
| 3) Kios kelas C | Rp. 150,00/m 2 /hari |
| 4) Pemakaian untuk bengkel | Rp. 200,00/m 2 /hari |
| 5) Loket Khusus | Rp. 2.000,00/m 2 /hari |
| 6) Pedagang Asongan | Rp. 500,00/hari |
| d. Untuk pemasangan papan reklame | panggung reklame sebesar |
| 1) | Mandi/cuci | Rp. 1.000,00/orang |
|------|--------------|----------------------|
| 2) | Kencing | Rp. 500,00/orang |
Bagian Kelima
Masa Retribusi
BAB III - RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Pasal 17
Masa Retribusi Terminal adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi
BAB V - RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
Pasal 18
Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa penggunaan/pemakaian Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
BAB V - RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
Pasal 19
- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yaitu pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yaitu pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
BAB V - RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
Pasal 20
Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yaitu orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan atas jasa penggunaan/pemakaian Tempat Rekreasi dan Olahraga.
Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB V - RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
Pasal 21
Tingkat pengunaan jasa diukur
BAB V - RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
Pasal 22
- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan
BAB V - RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
Pasal 23
- (1) Pemakaian fasilitas di lingkungan tempat-tempat olahraga yang berupa ruang untuk keperluan kios, kantor sosial/sejenisnya dikenakan retribusi setiap hari
BAB V - RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
Pasal 24
Masa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ## BAB VI
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi
BAB V - RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
Pasal 25
Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
BAB V - RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
Pasal 26
- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, yaitu pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir meliputi :
- a. pelataran/lingkungan parkir yang merupakan halaman kantor instansi Pemerintah Daerah;
- b. Taman Parkir;
- c. Gedung Parkir;
- d. Lahan milik Pemerintah Daerah yang difungsikan sebagai tempat khusus parkir.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Khusus Parkir yaitu pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
BAB V - RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
Pasal 27
Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir yaitu orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan atas jasa penggunaan/pemakaian fasilitas parkir.
Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB V - RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
Pasal 28
Tingkat penggunaan jasa diukur
BAB V - RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
Pasal 29
Prinsip dan sasaran dalam penetapan serta besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif
BAB V - RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
Pasal 30
- (1) Tarif Retribusi digolongkan
BAB V - RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
Pasal 31
Masa Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu lamanya pemakaian Tempat Khusus Parkir.
WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB VII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 32
Retribusi Jasa Usaha di pungut di wilayah Daerah.
RETRIBUSI TERUTANG
BAB VIII - RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 33
Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD.
TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI
BAB IX - TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI
Pasal 34
Besarnya Retribusi terutang dihitung ## BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI
BAB IX - TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI
Pasal 35
- (1) Penetapan retribusi dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal retribusi tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB IX - TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI
Pasal 36
Apabila ## BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
BAB IX - TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI
Pasal 37
- (1) Pemungutan Retribusi dilarang diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa karcis.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), didahului dengan Surat Teguran.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB XII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 38
- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah.
BAB XII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 39
- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
BAB XII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 40
- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku-buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
TATA CARA PENAGIHAN
BAB XIII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 41
- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
BAB XIII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 42
Bentuk-bentuk Surat Teguran/peringatan/surat lain yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB XIV - PENGURANGAN, KERINGANAN
Pasal 43
- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI DAN PEMBATALAN
BAB XV - TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI DAN PEMBATALAN
Pasal 44
- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan, ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan menyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi dan pembatalan dianggap dikabulkan.
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN
BAB XVI - TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN
Pasal 45
- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasanalasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya .
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
BAB XVI - TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN
Pasal 46
- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan Retribusi diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dalam bentuk Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.
BAB XVI - TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN
Pasal 47
- (1) Jika Pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
BAB XVII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 48
- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
BAB XVII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 49
- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
- b. masa Retribusi;
- c. besarnya kelebihan pembayaran;
- d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.
BAB XVII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 50
- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
KEDALUWARSA PENAGIHAN
BAB XVIII - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 51
- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguhkan apabila :
- a. diterbitkan surat teguran; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimnya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan Utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB XVIII - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 52
- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB XIX - PENYIDIKAN
Pasal 53
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Pejabat Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PIDANA
BAB XX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 54
- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Pidana Kurungan atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan penghapusan atau pengurangan retribusi terutang beserta sanksi administratif besarnya bunga sebesar 2% (dua persen) tiap bulannya yang belum dibayar oleh Wajib Retribusi.
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 55
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Ijin Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun 1997 Nomor 4 Seri B) masih tetap berlaku kecuali mengenai retribusinya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;
2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun 1999 Nomor 3 Seri A) beserta perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;
3. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2007 Nomor 7 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 47) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;
4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pemakaian Tempat-tempat Olahraga dan Perijinan Pemakaian Fasilitas Tempat Olah Raga (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 69) masih tetap berlaku kecuali mengenai retribusinya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56
Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 57
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Malang pada tanggal 9 Pebruari 2011

Penandatangan: WALIKOTA MALANG, ttd. Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Penetapan: Diundangkan di Malang pada tanggal 11 Pebruari 2011

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH,

Verifikasi: ttd. Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19580415 198403 1 012 ## LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2010 NOMOR 2 SERI C

Penandatangan: Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

Verifikasi: ttd. DWI RAHAYU, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19710407 199603 2 003