Unknown Unknown Nomor 57 Tahun 1995 tentang PENGATURAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR YANG BEROPRASI DALAM WILAYAH KOTA MADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG (berlaku 9 Maret 1999)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan lalu lintas dan angkutan jalan yang tertib dan lancar, sejalan dengan upaya pencapaian program TEDUH BERSINAR (Tekad dan Disiplin untuk Hidup Bersih, Sehat, Indah, Aman dan Rapi), dipandang perlu adanya pengendalian jumlah dan pengaturan pengoperasian kendaraan tidak bermotor yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang sekaligus dapat menjadi Sumber Pendapatan asli Daerah;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu ditetapkan peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang tentang Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor yang Beroprasi dalam Wilayah Kotamadya Derah Tingkat II Ujung Pandang;
Mengingat
- 1. Undang-undang No. 12 Darurat Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1971 Perubahan Batas-batas Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pankajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65;
3. Undang-undang Nomor 57 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
5. Peraturan Pemerin tah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahiun 1975 Nomor %);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Nregara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 2 Tahun 1988 Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madya Daerah tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun 1988 Seri Dnomor 9);
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 8 Tahun 1988 tentang uang leges (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 1989 Seri B Nomor 1)
Dengan Persetujuan :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG TENTANG PENGATURAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR YANG BEROPRASI DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG
B A B I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah tingkat II Ujung Pandang;
- c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
- d. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
- e. Kendaraan Tidak Bermotor adalah kendaraan angkutan orang atau barang yang dijalanka/digerakkan dengan tenaga manusia berupa becak dan gerobak;
- f. Pengusaha Kendaraan Tidak Bermotor adalah badan atau perorangan yang memperjualbelikan dan atau penyewaan becak/gerobak maupun bagian-bagiannya;
- g. STNKTB adalah Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor yang diberikan Kepala Daerah sebagai bukti pendaftaran kendaraan tidak bermotor;
- h. Pengemudi becak adalah orang yang menjalankan/menggerakkan becak dengan tenaga sendiri, dengan maksud untuk memperoleh imbalan ataupun tidak;
- i. SKIMB adalah Surat Keterangan Izin Mengemudi Becak yang diberika oleh Kepala Daerah sebagai tanda seseorang berhak menjalankan/menggerakkan kendaraan tidak bermotor (becak) di jalan umum.
B A B II OBYEK DAN SUBYEK
Pasal 2
- (1) Obyek Retribusi adalah setiap Kendaraan Tidak Bermotor (Becak/gerobak)yang beroprasi dalam Daerah:
- (2) Subyek Retribusi adalah setiap pengusaha Kendaraan Tidak bermotor dalam Daerah.
B A B III P E R I Z I N A N
Pasal 3
- (1) Setiap Pengusaha Kendaraan Tidak Bermotordalam daerah wajib memiliki Izin Perusahaan kendaraan Tidak Bermotor dari Kepala Daerah;
- (2) Surat Izin Perusahaan Kendaraan Tidak bermotorberlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali;
- (3) Surat Izin perusahaan Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak dapat dialihkan dan dipindahtangankan tanpa Izin Kepala Daerah.
Pasal 4
- (1) Untuk mendapatkan Izin dimaksud pasal 3, Pengusaha Kendaraan Tidak bermotor mengisi formulir yang disediakan Kepala Daerah melaui Kantor Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan dilengkapi syarat-syarat yang ditentukan;
- (2) Tata cara pengurusan Izin dan syarat-syarat lengkap dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.
Pasal 5
Pengusaha Kendaraan Tidak Bermotor dalam daerah wajib melapor kendaraan yang dibuat/dirakitnya dan atau jumlah kendaraan yang dipersewakan.
B A B IV PENDAFTARAN DAN PENGOPRASIAN KENDARAAN TIDAK BERMORTOR
Pasal 6
- (1) Setiap Kendaraan Tidak Bermotor yang beroprasi dalam daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 wajib didaftarkan oleh pemiliknya kepada Kepala Daerah melalui Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- (2) Kendaraan Tidak Bermotor yang telah terdaftar dan telah memenuhi syaratsyarat yang ditentukan, diberikan STNKTB yang masa berlakunya Tahun Takwin;
- (3) Tata cara pembayaran tersebut ayat (1) dan syarat-syarat dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan Kepala Daerah;
- (4) Apabila terjadi perubahan/mutasi pemiklikan atas Kendaraan Tidak Bermotor yang telah terdaftar, wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Dinas lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Pasal 7
- (1) Kendaraan Tidak Bermotor yang telah memiliki STNKTB, harus diuji (Keuring) setiap tahun yang dilakukan pada saat pemberian/perpanjangan STNKTB;
- (2) Kendaraan Tidak Bermotor yang telah diuji (Keuring) diberi locis/penning yang bentuk dan ukurannya ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (3) Keuring sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berupa;
- a. Pemeriksaan rangka;
- b. Pemeriksaan bodi/tenda;
- c. Pemeriksaan ban;
- d. Pemeriksaan pelg;
- e. Pemeriksaan rem;
- f. Pemeriksaan lampu/dynamo lampu;
- g. Pemeriksaan skof-ligh kiri/kanan bagian depan dan belakang;
- h. Pemeriksaan gir, pedal, rantai dan as pelg.
Pasal 8
- (1) Setiap Kendaraan Tidak Bermotor sebelum dioperasikan wajib dilengkapi dengan Surat Izin Pengoperasian Kendaraan Tidak Bermotor dari Kepala Daerah;
- (2) Tatacara memperoleh izin dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.
Pasal 9
Kendaraan Becak yang beroprasi dalam Daerah harus dijalankan oleh pengemudi yang memiliki SKIMB yang berlaku 3 (tiga) tahun.
Pasal 10
- (1) Pemilik SKIMB sebagaimana dimaksud pasal 9 serta tata cara Pengurusan SKIMB dan syarat-syarat kelengkapannya ditetapkan Kepala Daerah;
- (2) Syarat pemberian SKIMB sebagaimana dimaksudayat (1) pasal ini sebagai berikut:
- a. KTP;
- b. Mengisi formulir
- c. Pas foto;
- d. Keterangan dokter;
- e. Lulus ujian.
Pasal 11
Pengaturan pengoperasian Kendaraan Tidak Bermotor jenis Becak dan Gerobak serta jumlah yang diperkenankan beroperasi dalam Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB V - RETRIBUSI
Pasal 12
Pelayanan atas ketentuan Peraturan Daerah ini dipungut Retribusi :
- (1) Biaya formulir untuk memperoleh STNKTB serta SKIMB, sesuai ketentuan Peraturan Daerh yang mengatur leges;
- (2) Biaya pendaftaran kendaraan tidak bermotor sebesar Rp 1.000.000 (seratus ribu rupiah)
- (3) Biaya akta Surat izin Perusahaan Kendaraan Tidak Bermotor sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- (4) Biaya STNKB sebesar Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) perbuah dan untuk perpanjangan STNKB dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah);
- (5) Biaya tanda uji (keuring) kendaraan tidak bermotor sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
- (6) Biaya locis/penning sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
- (7) Biaya pembuatan plat nomor sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- (8) Surat Keterangan Izin Mengemudi Becak (SKIMB) dikenakan biaya sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan untuk perpanjangan SKIMB dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)
BAB VI - PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
Pasal 13
- (1) Pembayaran Retribusi dimaksud pasal 12 Peraturan daerah ini menggunakan media penyetoran sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Pemungutan/penyetoran pembayaran dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan melalui Bendaharawan Khusus Penerimaan pada Dinas Lalu Lintas dan angkutan jalan atau petugas lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
BAB VI - PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
Pasal 14
Hasil pungutan retribusi seluruhnya disetorkan ke Kas daerah selambatlambatnya 1 (satu) hari kerja sesudah penerimaan dilakukan.
BAB VII - PENGAWASAN
Pasal 15
- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan aparat Dinas Lau Lintas dan Angkutan Jalan atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- (2) Petugas yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini sewaktu-waktu dapat melaksanakan razia atas kendaraan Tidak Bermotor yang beroperasai di jalan dalam Daerah;
- (3) Bagi Kendaraan Tidak Bermotor yang tidak memiliki surat kelengkapan yang disyaratkan Peraturan Daerah ini, dapat diamankan oleh petugas dan untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- (4) Kendaraan Tidak Bermmotor sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini yang telah diproses peradilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrach) ternyata pemiliknya tidak dapat melengkapi suratsuratnyaselama jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal Penetapan Pengadilan, dapat diamankan dan atau karena kondisinya sudah tidak layak untuk dioperasikan dapat disita untuk dimusnahkan sesuai Ketentuan Peraturan yang berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 16
Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan daerah inin diancam kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
BAB IX - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 17
Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidik atas tindak pidana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
BAB IX - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 18
- (1) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik sebagaiman dimaksud pada pasal 17 d iatas berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindak pertama pada saat tu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda kenal diri tersangk;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangka saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau p[eristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- (2) Dalam melakukan tugasnya, Penyidik Pegawai negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan;
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. Pemeriksaan Perkara;
- b. Penyitaan benda;
- c. Pemasukan Rumah;
- d. Pemeriksaan Surat;
- e. Pemeriksaan Saksi;
- f. Pemeriksaan di tempat kejadian.
Mengirimkan hasil penyidikan tersebut pada ayat (30 ini ke Kejaksaan Negeri melalui Penyidik POLRI.
B A B X KETENTUAN PENUTUP
BAB IX - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 19
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai plaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
BAB IX - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 20
- (1) Denganerlakumya Pertauran daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan, Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Izin yang ada dengan maksud dan tujuan yang sama dengan yang diatur dalam Peraturan daerah ini tetap berlaku, dengan ketentuan harus disesuaikan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan telah berlakunya secara efektif Peraturan Daerah ini.
BAB IX - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 21
Peraturan Daerah ini mulai berlaku, sejak tanggal diundangkannya.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dalam Lembaga Pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaga Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

Penetapan: Ditetapkan di Ujung Pandang Pada tanggal 9 Maret 1999

Penandatangan: Dewan Perwakilan Rakyat Walikotamadya Kepala Daerah Kotamadya Daerah Daerah Tingkat II Tingkat II Ujung Pandang Ujung Pandang KETUA

Verifikasi: CAP/TTD

Verifikasi: CAP/TTD H. M. YAHYA PATU H. A. MALIK B. MAS

Penandatangan: Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Surat Keputusan Nomor SK: 403/VI1995 tanggal 5 Mei 1995. Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Ujung Pandang Nomor 7 Tahun 1995 Seri B Nomor 1 pada tanggal 8 Mei 1995.

Penandatangan: Sekretaris Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, H. SYAMSUL RIDJAL, SH NIP. 010 055 499
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG
## NOMOR : 3 TAHUN 1995
## TENTANG
## PENGATURAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR YANG BEROPRASI DALAM WILAYAH KOTA MADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG
## I. PENJELASAN UMUM
Bahwa Kendaraan Tidak bermotor (becak dan gerobak) sebagai salah satu alat angkutan orang dan barang dalam daerah, merupakan potensi Pendapatan asli Daerah namun dapat menimbulkan ketidaktertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bila tidak dilakukan pengaturan dengan baik.
Untuk menciptakan kondisi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tertib, lancar dan aman sejalan dengan pelaksanaan program Pemerintah Daerah TEDUH BERSINAR (Tekad dan Disiplin untuk Hidup Bersihn Sehat, Indah, Aman dan Rapi), perlu dilakukan pengendalian jumlah Kendaraan Tidak Bermotor dalam Daerah dan juga perlu diadakan pengaturan pengoperasian Kendaraan Tidak Bermotor dengan mendahulukan kepentingan pengendalian/pengaturan daripada kepentingan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan daerah.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
s/d 3 : Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3
: Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. - Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Izin Perusaan Kendaraan Tidak Bermotor antara lain : - Bukti diri sebagai wargaKotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang; - Memiliki Kendaraan Tidak Bermotor sesuai jumlah yang ditetapkan Kepala Daerah; - Dan lain-lain syarat yang akan ditetapkan Kepala Daerah sesuai kebutuhan
PENJELASAN
Pasal 4
: - Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5
: Untuk mengetahui secara pasti Kendaraan Tidak Bermotor yang beroperasi dalam daerah, setiap Pengusaha Kendaraan tidak bermotor wajib membuat laporan secara berkala sesuai petunjuk Kepala Daerah.
PENJELASAN
Pasal 6
s/d 10 : Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 11
: Pengaturan Pengoperasian Kendaraan Tidak Bermotor dimaksud pasal ini antara lain penetapan warna Kendaraan Tidak antara lain penetapan warna Kendaraan Tidak Bermotor yang diperkenankan beroperasi sesuai waktu kegiatan (siang atau malam hari0 dan pengaturan- pengaturan lainnya disesuaikan dengan pengembangan, termasuk pengaturan jumlah Kendaraan Tidak bermotor yang diizinkan untuk beroprasi dalam Daerah.
PENJELASAN
Pasal 12
s/d 21 : Cukup Jelas