PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor H Tahun 2017 tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATE PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dam Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara:
Mengingat
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
- 1. Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
'C.
;
J
*
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
3. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
Menetapkan :
Dengan Persetuiuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA
DAN
BUPATI BATU BARA
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Batu Bara.
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara. \
:
:
'
8. Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Batu Bara yang terdiri dari Pimpinan Dewan, Badan Musyawarah, Komisi-Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan Alat Kelengkapan Lainnya.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara.
3. 10.Sekretaris DPRD adalah pejabat perangkat daerah yang memimpin sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara.
11. Belanja Penunjang Kegiatan adalah belanja penunjang yang disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kabupaten Batu Bara.
12. Belanja ' Sekretariat DPRD adalah belanja sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara.
13. Fraksi merupakan Pengelompokan Anggota DPRD ## BAB II
PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Kesatu
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD
Pasal 2
- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada :
2. a.
3. APBD, meliputi :
1. uang representasi;
2. tunjangan keluarga;
3. tunjangan beras;
4. uang paket;
5. tunjangan jabatan;
6. tunjangan alat kelengkapan; dan
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
7. tunjangan alat kelengkapan lain.
1. Tunjangan komunikasi; dan
2. Tunjangan reses.
- (2) Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
Pasal 3
- ( 1 ) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi diberikan setiap bulan.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Uang Representasi Wakil ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
Pasal 4
- ( 1 ) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Tunjangan keluarga dan tunjangan beras setiap bulan.
- (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besamya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan
Pasal 5
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket setiap bulan.
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.
Pasal 6
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan setiap bulan.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.
Pasal 7
- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD diberikan Tunjangan alat kelengkapan setiap bulan yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan DPRD atau tunjangan alat kelengkapan lain, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Ketua sebesar 7.5% (tujuh koma lima persen):
- b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima persen);
- c. Sekretaris sebesar 4% (empat persen);
- d. Anggota sebesar 3% (tiga persen).
6. Dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
- (2) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
Pasal 8
- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kineija kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan Komunikasi intensif diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemberian tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah :
- a. Tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
- b. Sedang, paling banyak 5 (lima) kali;
- c. Rendah, paling banyak 3 (tiga) kali;
Dari uang representasi ketua DPRD
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 9
- ( 1 ) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara
- (2) Tunjangan Reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemberian tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah :
- a. Tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
- Sedang, paling banyak 5 (lima) kali;
- b.
- c. Rendah, paling banyak 3 (tiga) kali;
- Dari uang representasi ketua DPRD
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Besaran Tunjangan reses diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 10
- (1) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (4) ditentukan
Pasal 11
- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD yang dibebankan pada APBD terdiri atas:
- a. Jaminan kesehatan;
- b. Jaminan kecelakaan keija;
- c. Jaminan kematian; dan
- d. Pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
- a. Kumah negara dan periengkapannya;
- b. Kendaraan dinas jabatan; dan
- c. Belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . . Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
- a. Rumah negara dan periengkapannya; dan
- b. Tunjangan transportasi.
Pasal 12
- (1) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada avat (1), Pimpinan dan anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan, yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksahakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak.
Pasal 13
- (1) Jaminan Kecelakaan Keija dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang -undangan yang berlaku.
Pasal 14
- (1) Pakaian Dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d terdiri atas :
- a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
- d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- e. Pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pakaian ainas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan.
- (3) Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dalam Peraturan Bupati.
Pasal 15
- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing - masing rumah negara dan perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b, sesuai standard
Pasal 16
- ( 1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, sesuai standard ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Anggota DPRD berhenti atau berakhir masa bakti. rumah negara dan perlengkaannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada pemerintah daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berakhimya masa bakti.
Pasal 17
- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan pasal 16 tidak dapat disewa belikan, diguna usahakan atau dipindah tangankan atau diubah status hukumnya.
- (2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas sesuai Peraturan ketentuan yang berlaku.
Pasal 18
- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah / janji.
- (4) Pemberian Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Pasal 19
- (1) Bagi suami dan / atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan / atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai kepala daerah / wakil kepala daerah pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Bagi Pimpinan dan / atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (4) Rumah Negara dan perlengkapannya serta kenderaan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 serta tunjangan perumahan dan tunjangan tranportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.
Bagian Ketiga
:
Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD
Pasal 20
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
2. ( 2 ) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan :
- a. Masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi.
- b. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi.
- c. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi.
- d. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi.
- e. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli waris.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
BAB III - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 21
- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa :
- a. Program, yang terdiri atas :
1. penyelenggaraan rapat;
2. kunjungan keija;
3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan perda;
:
4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD'
5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
- b. dana operasional Pimpinan DPRD;
- c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
- d. penvediaan tenaga ahli fraksi: dan
- e. belanja seketariat fraksi.
- (2) Selain belanja penuniang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD disediakan dana Operasional Pimpinan DPRD setiap bulan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penganggaran dana operasional sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh seketaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah :
1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali;
3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali; dari uang representasi Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok keuangan daerah :
1. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;
2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali;
17. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali;
3. dari uang representasi wakil ketua DPRD.
- (4) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan :
- a. 80% (delapan puluh persen ) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau dise ' but lumpsum; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional iainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dana operasional diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 22
- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atau usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (5) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur dalam Peraturan Bupati dengan
BAB III - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 23
- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan
BAB III - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 24
- (1) Belania sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e dibiayai dari anggaran seketariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penvediaan sarana dan anggaran.
- (3) Penvediaan sarana meliputi ruang keija pada seketariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dana tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor seketariat DPRD dengan ## BAB IV
PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
BAB III - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 25
- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana keija dan anggaran satuan keija perangkat daerah seketariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (4) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disamakan dengan belanja satuan keija perangkat daerah lainnya.
BAB V - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 26
- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket,
2. tuniangan keluarga. tuniangan beras. jaminan kesehatan. dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati yang berkaitan dengan atau mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara, sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara. Diudangkan di Lima Puluh pada tanggal 9 orv * ; C -&lt; nb&lt;rr S.ol ' )

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA, SAKTI ALAM SIREGAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2017 NOMOR ' q NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA : (3 / 133 / 2017) Diudangkan di Lima Puluh pada tanggal 19 September 2. oq .

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA, ## SAKTI ALAM SIREGAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2017 NOMOR M NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA : (3 / 133 / 2017)

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya ## Pasal 29 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Penetapan: Ditetapkan di Lima Puluh pada tanggal 19 ' Sey -tawbov -2 . or} .

Penandatangan: Pit. BUPATI BATU BARA RM. HARRY KUGROHO Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Penetapan: Ditetapkan di Lima Puluh pada tanggal ' Septofaberr -aor} .

Penandatangan: Pit. BUPATI BATU BARA RM. HARRY NUGROHO Diudangkan di Lima Puluh pada tanggal 201 ^ . 15 Sæpcember

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA, ## SAKTI ALAM SIREGAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2017 NOMOR ^ NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA : (3 / 133 / 2017)

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya 4 ^ Diudangkan di Lima Puluh pada tanggal l 1 ? September 2x&gt;\ ^ ## SBKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA, ## SAKTI ALAM SIREGAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2017 NOMOR M NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA : (3 / 133 / 2017)

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinva ## Pasal 29 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Penetapan: Ditetapkan di Lima Puluh pada tanggal Scytowborr

Penandatangan: Pit. BUPATI BATU BARA RM. HARRY NUGROHO I 1 -- - * Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Penetapan: Ditetapkan di Lima Puluh pada tanggal S ^ - toonborr -20 Q. Pit. BUPATX BATU BARA RM. HARRY NUGROHO Diudangkan di Lima Puluh pada tanggal 19 September ioq .

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA, SAKTI ALAM SIREGAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2017 NOMOR M NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA : (3 / 133 / 2017)

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya RAHMAD SIRMT, SH NIP. 196607071986021001