PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU Nomor 6 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (berlaku 22 Agustus 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,
- a. bahwa untuk optimalisasi pemberian pelayanan dan pemenuhan jasa kepada masyarakat, mengembangkan bisnis usaha yang lebih kompetitif dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka PD Uncak Kapuas perlu melakukan penambahan usaha;
- b. bahwa untuk melaksanakan penambahan lapangan usaha pada PD Uncak Kapuas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
Menetapkan
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU dan
BUPATI KAPUAS HULU
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH.
Pasal I
Ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf g dan huruf h, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
Lapangan Usaha adalah mengusahakan pemenuhan dan pelayanan jasa bagi masyarakat di bidang:
- a. bidang air minum;
- b. bidang kebersihan;
- c. bidang pengelolaan limbah/sanitasi;
- d. bidang transportasi masal;
- e. bidang penyeberangan;
- f. bidang rumah potong hewan;
- g. bidang perhotelan; dan
- h. bidang perdagangan umum dan farmasi.
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah KabupatenKapuas Hulu.

Penetapan: Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 22 Agustus 2014

Penandatangan: BUPATI KAPUAS HULU, A.M. NASIR

Penetapan: Diundangkan di Putussibau pada tanggal 1 Oktober 2014

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, ## MUHAMMAD SUKRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (6)/(2014)
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 6 TAHUN 2014
## TENTANG
## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
## I. UMUM
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan pemerintah daerah untuk menyertakan modal (investasi) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Dalam rangka menghadapi perekonomian global dewasa ini salah satu langkah yang ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah dengan meningkatkan pembangunan bidang ekonomi, diantaranya dengan meningkatkan daya saing BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui kebijakan yang dapat lebih memberdayaan BUMD sehingga dapat berperan serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersama masyarakat dan pelaku usaha swasta.
Sehubungan dengan hal tersebut, dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan sekaligus memupuk laba sebagai sumber pendapatan asli daerah, maka perlu menyesuaikan bidang usaha Perusahaan Daerah dengan mempertimbangkan kondisi daerah dan secara bisnis mampu bertahan dan dapat dikembangkan dimasa mendatang.
Berdasarkan pengamatan di lapangan bahwa bidang usaha Hotel dan Apotek yang dijalankan oleh Perusahaan Daerah Uncak Kapuas masih berpotensi untuk dikembangkan. Selama dua tahun berturut-turut dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013 omzet bidang usaha Hotel menunjukkan adanya perkembangan yang cukup baik walaupun dengan jumlah kamar yang terbatas. Sedangkan bidang usaha Apotek walaupun pada masa dua tahun berjalan belum menunjukkan kemampuan perolehan omzet yang berarti, namun pada awal tahun 2013 telah dilakukan upaya serius dari managemen untuk melakukan kerjasama dengan pihak RSUD dr. Ahmad Diponegoro Putussibau sehingga Apotek Perusahaan Daerah
Uncak Kapuas telah menjadi salah satu apotek yang memberikan fasilitas pelayanan obat BPJS dengan omzet yang prospektif dan sekaligus memenuhi misi Perusahaan Daerah, yaitu pelayanan terhadap masyarakat.
Alasan inilah yang mendasari untuk memasukkan kedua bidang usaha tersebut di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah.
## II. PASAL DEMI PASAL
```
Pasal I
PENJELASAN
Pasal 4
Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h ``` Yang dimaksud dengan Bidang Usaha Perdagangan Umum adalah bidang usaha yang meliputi berbagai jenis usaha perdagangan yang dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 9