PERATURAN BUPATI MA Nomor 66 Tahun 2017 tentang PENATAAN DAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN TANAH LAUT (berlaku 31 Mei 2017)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat:
S A L I N A N
B U P A T I T A N A H L A U T
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 66 TAHUN 2017
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN TANAH LAUT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,
- a. bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi semakin meningkat, sehingga memicu terjadinya peningkatan pembangunan menara telekomunikasi dan bangunan penunjang lainnya;
- b. bahwa dalam rangka menguraikan teknis pelaksanaan pembangunan dan untuk menertibkan pelaksanaan pembangunan serta mensinergikan antara Rencana Tata Ruang Wilayah dan ketersediaan lahan dengan kebutuhan menara telekomunikasi yang diperlukan;
- c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum 06/ SE/ Dr/ 2011 Tentang Petunjuk Teknis Kriteria Lokasi Menara Telekomunikasi dan untuk menindaklanjuti surat Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 050.13/491/DPUPRP Tanggal 30 Maret 2017 perihal Usulan Pembuatan Peraturan Bupati tentang Pembangunan Menara Telekomunikasi ( Base Transceiver Stasion / BTS ) maka perlu membuat regulasi teknis yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Tanah Laut;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara
- Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelengaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 Tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
- 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penyusunan Menara Bersama Telekomunikasi;
13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kominfo dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 23);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25 );
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 26):
18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 77);
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : DAN DI
PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI KABUPATEN TANAH LAUT
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanah Laut.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.
6. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang selanjutnya disebut DPUPRP adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau Penerimaan setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
9. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi .
10. Menara telekomunikasi , selanjutnya disebut Menara adalah Bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
11. Menara bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
12. Menara green field adalah menara telekomunikasi yang didirikan diatas tanah.
13. Menara Kamuflase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
14. Menara Mandiri ( self supporting tower ) adalah menara telekomunikasi yang memiliki pola batang yang disusun dan disambung sehingga membentuk rangka yang berdiri sendiri tanpa adanya sokongan lainnya.
15. Menara Roof Top adalah menara telekomunikasi yang didirikan di atas bangunan.
16. Menara Teregang ( guyed tower ) adalah menara telekomunikasi yang berdiri dengan diperkuat kabel-kabel yang diangkurkan pada landasan tanah dan disusun atas pola batang yang memiliki dimensi batang lebih kecil dari menara telekomunikasi mandiri.
17. Menara Tunggal ( monopole tower ) adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
18. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
19. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang memilliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama penyelenggara telekomunikasi.
20. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
21. Base Transceiver Station , selanjutnya disebut BTS , adalah perangkat stasiun pemancar dan penerima telepon selular untuk melayani suatu wilayah cakupan ( cell coverage ).
22. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
23. Jaringan Utama atau transmisi adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai central trunk , Mobile Switching Center (MSC), dan Base Station Controller ( BSC), atau jaringan primer telekomunikasi yang menghubungkan satu sentral telekomunikasi utama ke sentral telekomunikasi utama yang lain.
24. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMBM adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
25. Lokasi Menara adalah tempat berdirinya menara meliputi area minimal daya dukung menara dan ruang yang berpotensi terkena dampak oleh keberadaan menara.
26. Koefisien Dasar Bangunan , selanjutnya disebut KDB , adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung yang dapat dibangun dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.
27. Sempadan adalah garis batas kawasan yang dialokasikan untuk memberikan perlindungan kawasan dari kegiatan yang menggangu.
28. Garis Sempadan Bangunan , selanjutnya disebut GSB , adalah garis yang ditarik dari garis sempadan pagar sampai dengan batas bangunan sebagai pengaman bangunan.
29. Amplop bangunan adalah batas maksimum ruang yang diizinkan untuk dibangun pada suatu tapak atau persil, dibatasi oleh garis sempadan bangunan muka, samping, belakang, dan bukaan langit ( sky eksposure ).
30. Selubung bangunan adalah bidang maya batas terluar bangunan secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum massa bangunan menara yang diizinkan.
31. Ruang jarak bebas menara adalah dimaksudkan untuk menjamin keamanan aktivitas masyarakat sekitar dari kecelakaan menara yang meliputi radius keselamatan menara dan jarak bebas menara terhadap bangunan terdekat dan jarak bebas menara terhadap jaringan jalan.
32. Standar Nasional Indonesia , selanjutnya disebut SNI , adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan berlaku secara nasional.
33. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
34. Zona Bebas Menara adalah zona tidak diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi.
35. Zona Menara adalah zona yang diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi sesuai kriteria teknis yang ditetapkan, termasuk menara yang disyaratkan untuk bebas visual.
36. Sub Zona Menara Bebas Visual adalah merupakan zona menara yang diperbolehkan terdapat menara dengan persyaratan teknis dan desain tertentu sehingga menara tidak terlihat seperti menara.
37. Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan ## BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Maksud dari Pembentukan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Tujuan dari ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
- a. untuk mewujudkan lokasi pembangunan menara telekomunikasi yang memenuhi kriteria ruangdalam mendukung ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kualitas layanan telekomunikasi; dan
memberikan kepastian ketentuan teknis kepada masyarakat dalam penyelenggaraan menara.
- (3) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
- a. penataan dan pembangunan menara;
- b. perizinan bangunan menara;
- c. asuransi dan Partisipasi Pembangunan;
- d. pengawasan dan Pengendalian;
- e. sanksi Administrasi;
- f. ketentuan Peralihan; dan
- g. ketentuan Penutup.
PENATAAN DAN PEMBANGUNAN MENARA
Bagian Kesatu
Jenis Menara
BAB III - PENATAAN DAN PEMBANGUNAN MENARA
Pasal 3
- (1) Berdasarkan tempat berdirinya, menara diklasifikasikan kedalam :
- a. menara yang dibangun di atas tanah ( green field ); dan
- b. menara yang dibangun di atas bangunan ( roof top ).
- (2) Berdasarkan operasionalisasi penggunaannya, menara diklasifikasikan kedalam :
- a. menara telekomunikasi seluler;
- b. menara penyiaran ( broadcasting ); dan
- c. menara telekomunikasi khusus.
- (3) Berdasarkan struktur bangunannya, menara diklasifikan kedalam :
- a. menara mandiri (( self supporting tower );
- b. menara teregang ( guyed tower ); dan
- c. menara tunggal ( monopole tower ).
- (4) Gambar struktur bangunan sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Penyedia Menara

## Pasal 4

- (1) Menara disediakan oleh penyedia menara.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
- a. penyelenggara telekomunikasi; atau
- b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Penyediaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.

## Pasal 5

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertanggungjawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan menara dan/atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian menara.
- (2) Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan pedoman/petunjuk teknis tata cara pemeriksaan keandalan bangunan menara.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati secara berkala setiap tahun sekali melalui Dinas Komunikasi dan Informatika.

## Bagian Ketiga Penempatan Lokasi Menara

## Pasal 6

- (1) Penempatan lokasi menara didasarkan kepada prinsip-prinsip :
- a. keselarasan fungsi ruang akibat keberadaan menara dan prinsip optimalisasi fungsi menara dalam mendukung kualitas layanan jaringan telekomunikasi untuk mewujudkan tertib tata ruang;
- b. lokasi menara tidak membahayakan keamanan, keselamatan dan kesehatan penduduk sekitar;
- c. lokasi menara tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, baik disebabkan oleh keberadaan fisik menara maupun prasarana pendukungnya; dan
- d. lokasi menara tidak menimbulkan dampak penurunan kualitas visual ruang pada lokasi menara dan kawasan di sekitarnya.
- (2) Penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat dengan memperhatikan kriteria :
- a. kesesuaian dengan fungsi kawasan;
- b. kebutuhan akan kualitas visual ruang; dan
- c. kebutuhan menara.
- (3) Penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan kedalam zona dan kawasan pembangunan menara sebagaimana tercantum pada Lampiran I, dan penjelasan tentang pengertiannya tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keempat

## Kriteria Pendirian Menara

## Pasal 7

Pembangunan menara harus memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan menara, peruntukan/fungsi lahan dan karakter lingkungan di

sekitarnya, aksesibilitas pemeliharaan menara, dan sesuai dengan kriteria pendirian menara, yang terdiri dari :

- a. kriteria dasar; dan
- b. kriteria teknis.

## Pasal 8

Kriteria dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi :

- a. diperuntukkan bagi menara bersama, kecuali pada menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama, dan/atau menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis;
- b. sedapat mungkin memanfaatkan struktur menara yang sudah ada dan memenuhi kriteria keamanan serta keselamatan bangunan menara;
- c. jika tidak terdapat menara yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka dapat memanfaatkan struktur bangunan yang ada dan memenuhi kriteria keamanan dan keselamatan bangunan, dengan ketentuan tinggi menara roof top tidak melebihi selubung bangunan yang diizinkan;
- d. mempunyai luas lahan minimal yang cukup untuk mendukung pendirian menara dan akses pelayanan/pemeliharaan menara sesuai peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup;
- e. jarak minimal antar menara disesuaikan dengan kemampuan teknologi telekomunikasi yang digunakan oleh tiap penyelenggara telekomunikasi dan kondisi fisiografis dengan memperhatikan zona menara yang telah ditetapkan;
- f. ketinggian menara yang didirikan tidak melebihi amplop bangunan, memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait dan memperhatikan kearifan masyarakat setempat;
- g. radius keselamatan ruang di sekitar menara dihitung 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tinggi menara, yang diukur dari permukaan tanah atau air tempat berdirinya menara, untuk menjamin keselamatan akibat kecelakaan menara, radius keselamatan ruang sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- h. radius keselamatan ruang di sekitar menara sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik menara terkait.

## Pasal 9

Kriteria keamanan dan keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi :

- a. konstruksi menara dirancang dengan kekuatan untuk digunakan sebagai menara bersama dan harus memenuhi standar kelayakan menara untuk menjadi keamanan dan keselamatan, memperhatikan kestabilan tanah dasar pondasi serta memenuhi SNI yang terkait dengan bangunan gedung dan perumahan;

- b. lansekap kaki menara didesain agar lahan dapat digunakan sebagai taman atau Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan menetapkan jenis tanaman yang sesuai sehingga menciptakan keseimbangan dan keserasian dengan lingkungan sekitar;
- c. desain menara yang ditempatkan pada Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) harus merepresentasikan karakter kawasan di sekitarnya;
- d. pembangunan pagar di sekeliling menara berfungsi untuk keamanan dengan tetap memperhatikan aspek kualitas visual ruang dan menghindari akses bebas, dengan desain tinggi pagar 2,4 (dua koma empat) meter sampai dengan 3 (tiga) meter, jenis bahan pagar yang digunakan harus mampu mengamankan area menara dan dirancang tembus pandang untuk memudahkan pengawasan;
- e. lokasi menara harus dilengkapi dengan informasi fungsi, spesifikasi teknis, penyelenggara menara, dan lampu keselamatan operasi penerbangan, serta tidak diperkenankan adanya reklame, billboard , dan elemen sejenis dalam ruang menara;
- f. untuk zona yang ditetapkan sebagai sub zona menara bebas visual disyaratkan menara dengan kamuflase, yang bertujuan untuk menjaga kualitas estetika ruang. Desain menara kamuflase harus menyatu dengan karakter lingkungan di sekitarnya yang dapat dilakukan dengan pemilihan warna yang sesuai sehingga menyamarkan keberadaannya dan pendirian bangunan menara didesain agar tidak berwujud seperti fisik menarasebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- g. menara disyaratkan agar dilengkapi dengan fasilitas pendukung menara yang meliputi :
- a) pentanahan ( grounding);
- b) penangkalan petir ( prounding );
- c) catu daya;
- d) lampu halangan penerbangan ( aviation obstruction lght);
- e) marka halangan penerbangan ( aviation obstruction marking );
- f) pagar pengaman; dan
- g) akses menuju lokasi menara yang disesuaikan dengan ketersediaan ruang yang ada.
- h. menara yang didirikan agar dilengkapi dengan identitas hukum yang meliputi :
- a) nama pemilik menara;
- b) lokasi dan koordinat menara;
- c) tinggi menara;
- d) tahun pembuatan / pemasangan menara;
- e) penyedian jasa konstruksi;
- f) beban maksimum menara; dan
- g) jumlah nama operator telekominikasi pengisi menara (untuk menara bersama).
- i. menara yang didirikan di atas bangunan harus mengikuti peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung;
- j. menara yang didirikan di atas lahan ( green field ) harus memenuhi persyaratan daya dukung lahan.

## Pasal 10

Persyaratan daya dukung lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j adalah :

- a. KDB minimal pendirian menara adalah 30% (tiga puluh persen);
- b. kaveling menara yang berlokasi pada sisi jaringan jalan harus berada di luar ruang pengawasan jalan (ruwasja);
- c. ketentuan jarak bebas bangunan menara terhadap jaringan jalan menggunakan kriteria jarak terjauh yang diukur berdasarkan ketentuan GSB yang berlaku dan tinggi menara; dan
- d. ketentuan jarak bebas menara terhadap bangunan terdekat diukur berdasarkan ketentuan KDB dan jenis serta tinggi menara.

## Pasal 11

- (1) Ukuran jarak bebas bangunan menara terhadap jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c adalah :
- a. tinggi menara di atas 60 (enam puluh) meter, maka jarak bebas bangunan menara terhadap jaringan jalan adalah selebar kaki menara atau pondasi; dan
- b. tinggi menara di bawah 60 (enam puluh) meter, maka jarak bebas bangunan menara terhadap jaringan jalan adalah selebar setengah kaki menara atau pondasi.
- c. jarak bebas menarasebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ukuran jarak bebas menara terhadap bangunan terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d adalah :
- a. menara mandiri dengan ketinggian menara di atas 60 (enam puluh) meter, maka jarak bebas bangunan menara terhadap bangunan terdekat di sekitarnya adalah 2 (dua) kali lebar kaki menara atau pondasi;
- b. menara mandiri dengan ketinggian menara di bawah 60 (enam puluh) meter, maka jarak bebas bangunan menara terhadap bangunan terdekat di sekitarnya adalah selebar kaki menara atau pondasi;
- c. menara teregang, jarak bebas minimal dari ujung angkur kawat terhadap pagar keliling adalah 2,5 (dua koma lima) meter;
- d. menara tunggal dengan ketinggian di atas 50 (lima) meter, maka jarak bangunan menara terhadap bangunan terdekat di sekitarnya adalah 5 (lima) meter; dan
- (3) Gambar jarak bebas menara sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 12

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan infrastruktur lain untuk menempatkan antena dengan tetap memperhatikan estetika arsitektur dan keserasian dengan lingkungan sekitar.

- (2) Pada atap bangunan gedung yang berupa plat beton/ roof top dapat didirikan menara roof top/pole , setelah melalui kajian teknis dinyatakan kuat dan kuat dengan penguatan struktur, serta melampirkan hasil perhitungan teknis mengenai perkuatan struktur.
- (3) Penempatan lokasi menara green field , pada lahan yang sudah terbangun dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diperkenankan selama masih memenuhi KDB yang telah ditentukan.

## Pasal 13

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan :
- a. antena diatas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau
- b. antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
- (2) Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak memerlukan izin.
- (3) Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan rencana tata ruang wilayah, keselamatan bangunan dan estetika.

## Pasal 14

Penyedia menara atau pengelola menara bertanggungjawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan menara dan/atau kerugian yang timbul akibat runtuh seluruhnya dan/atau sebagian menara.

## BAB IV

## PERIZINAN BANGUNAN MENARA

## Pasal 15

Setiap pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi wajib memiliki izin dari Bupati yang meliputi :

- a. Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMB Menara); dan
- b. Izin Gangguan (HO).

## Pasal 16

- (1) Permohonan IMB Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a melampirkan persyaratan :
- a. persyaratan administratif; dan
- b. persyaratan teknis.

- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. surat tanda bukti kepemilikan atau penguasaan tanah dan bangunan;
- b. surat Keterangan tentang Tata Ruang;
- c. rekomendasi dari instansi terkait;
- d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon dan pemilik tanah;
- e. persetujuan warga sekitar dalam radius minimum setinggi menara ;
- f. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
- g. izin gangguan (HO);
- h. surat Pernyataan Jaminan bertanggung jawab atas keamanan menara dengan mengadakan program asuransi bagi warga sekitar dalam radius 125% (seratus dua puluh lima persen) dari ketinggian menara;
- i. surat pernyataan kesediaan untuk menjadi menara bersama;
- j. surat persetujuan kelayakan konstruksi yang disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut;
- k. dokumen lingkungan berupa SPPL;
- l. surat pernyataan kesanggupan membongkar menara yang sudah tidak laik atau tidak diperpanjang izin gangguannya (HO); dan
- m. surat pernyataan kesanggupan membayar pajak retribusi menara setiap tahun.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,mengacu pada SNI atau standar baku yang berlaku secara international serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis yang mendapatkan rekomendasi dari dinas teknis,yaitu sebagai berikut :
- a. Gambar rencana teknis pembangunan menara meliputi : situasi, denah, rencana pondasi dalam skala 1:100, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
- b. Spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi dan termasuk geoteknik tanah; dan
- c. Spesifikasi teknik struktur atas menara,meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan) beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir.

## Pasal 17

Rekomendasi dari instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c adalah berkaitan dengan penyelenggaraan menara telekomunikasi diterbitkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

## Pasal 18

Persetujuan dari warga sekitar dalam radius minimum setinggi menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e diketahui oleh kepala desa atau lurah dan camat setempat.

## Pasal 19

Surat pernyataan kesediaan untuk menjadi menara bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf i merupakan surat pernyataan yang menguraikan tentang rencana penggunaan menara secara bersama-sama.

## Pasal 20

- (1) Proses penelitian dan pemeriksaan dokumen administratif dan dokumen teknis paling lama diselesaikan 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administratif dan dokumen teknis diterima serta dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal dokumen administratif dan dokumen teknis yang diterima belum lengkap, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan informasi kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.
- (3) Izin Mendirikan Bangunan Menara diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen administrasi dan/atau dokumen teknis disetujui.
- (4) Kelaikan fungsi bangunan menara yang berdiri diatas tanah dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, kecuali terjadi kondisi darurat, dan Dinas Komunikasi dan informatika melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara kepada Bupati secara berkala setiap tahun.
- (5) Kelaikan fungsi bangunan menara yang menjadi satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan bangunan gedung.
- (6) Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi menara.

## BAB V ASURANSI DAN PARTISIPASI PEMBANGUNAN

## Pasal 21

Setiap penyedia menara wajib memiliki asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau meninggal atau cacatnya seseorang yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atas keberadaan menara dan utilitas pelengkapnya.

## BAB VI

## PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

## Pasal 22

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pendirian pembangunan menara telekomunikasi dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan dapat bekerjasama dengan lembaga dan dinas terkait.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. rencana pembangunan menara sesuai kriteria lokasi menara, yang mencakup arahan blok peruntukan, ruang pada jarak bebas, desain lansekap ruang kaki menara, dan desain kamuflase;
- b. pengecekan terhadap kesesuaian pembangunan menara (zona dan kawasan pembangunan) dengan peraturan zonasi yang berlaku serta peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup; dan
- c. operasional pemanfaatan ruang di sekitar menara, kondisi lingkungan lansekap kaki menara, dan perubahan penggunaan ruang dan potensi dampak keselamatan yang kemungkinan ditimbulkan.

## BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 23

- (1) Setiap pemilik, Penyedia, pengelola dan/atau pengguna menara yang melanggar ketentuan dalam Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 dan Pasal 15 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. denda administratif; dan / atau
- i. sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenai sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (4) Apabila sanksi administratif sebagai mana dimaksud dalam ayat (3) tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan tetap izin.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 24

- (1) Penyedia menara yang telah memiliki IMB Menara dan telah selesai atau sedang membangun menaranya sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lama 6 (enam) bulan terhitung pada tanggal Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Menara telekomunikasi yang akan dibangun setelah Peraturan Bupati ini diundangkan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

## BAB IX

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 25

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 31 Mei 2017

BUPATI TANAH LAUT,


H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 31 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,


## H. SYAHRIAN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT 2017 NOMOR 66