PERATURAN WALIKOTA CILEGON Nomor 1 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA CILEGON (berlaku 13 Januari 2017)
Pembukaan
Mengingat
BERITA DAERAH KOTA CILEGON
TAHUN : 2017
PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA CILEGON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA CILEGON,
Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Cilegon telah menetapkan Peraturan
Walikota Cilegon Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Jabatan di Lingkungan Pemerintahan Kota Cilegon;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri agar dapat berjalan dengan tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab, maka perlu meninjau kembali ketentuan dalam Peraturan Walikota Cilegon Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Jabatan di Lingkungan Pemerintahan Kota Cilegon khususnya untuk uang harian dan uang representasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Cilegon Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Jabatan di Lingkungan Pemerintahan Kota Cilegon;
3. : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 113/ PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 65/ PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
20. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon sebagaimana telah beberapa kali diubah oleh Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon;
21. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Nomor 5);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA CILEGON.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran huruf C angka 1 dalam Peraturan Walikota Cilegon Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Jabatan di Lingkungan Pemerintahan Kota Cilegon diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon pada tanggal 13 Januari 2017 WALIKOTA CILEGON, ttd

Tb. IMAN ARIYADI

Diundangkan di Cilegon pada tanggal 13 Januari 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,


SARI SURYATI

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2017 NOMOR 1

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA CILEGON

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERJALANAN

DINAS JABATAN DI

LINGKUNGAN

PEMERINTAHAN KOTA

CILEGON

## UANG HARIAN DAN UANG REPRESENTASI

## 1. Uang Harian dan Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

JUMLAH

| NO | URAIAN | URAIAN | UANG HARIAN (Rp.) | UANG REPRESENTASI (Rp.) | JUMLAH (Rp.) |
|------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| I. | DALAM DAERAH KOTA CILEGON | DALAM DAERAH KOTA CILEGON | DALAM DAERAH KOTA CILEGON | DALAM DAERAH KOTA CILEGON | DALAM DAERAH KOTA CILEGON |
| | 1. | Walikota, Wakil Walikota | - | 220.000 | 220.000 |
| | 2. | Sekretaris Daerah | - | 125.000 | 125.000 |
| | 3. | Pimpinan DPRD | - | 125.000 | 125.000 |
| | 4. | Anggota DPRD | - | 125.000 | 125.000 |
| | 5. | Eselon II B | - | 100.000 | 100.000 |
| II. | KABUPATEN/KOTA SERANG | KABUPATEN/KOTA SERANG | KABUPATEN/KOTA SERANG | KABUPATEN/KOTA SERANG | KABUPATEN/KOTA SERANG |
| | 1. | Walikota, Wakil Walikota | 350.000 | 350.000 | 700.000 |
| | 2. | Sekretaris Daerah | 325.000 | 300.000 | 625.000 |
| | 3. | Pimpinan DPRD | 325.000 | 300.000 | 625.000 |
| | 4. | Anggota DPRD | 225.000 | 250.000 | 475.000 |
| | 5. | Eselon IIB | 150.000 | 150.000 | 300.000 |
| | 6. | Eselon III | 125.000 | - | 125.000 |
| | 7. | Eselon IV | 100.000 | - | 100.000 |
| | 8. | Eselon V | 75.000 | - | 75.000 |
| | 9. | Staf PNS Gol. I, II, III dan IV | 50.000 | - | 50.000 |
| | 10. | Staf Non PNS | 25.000 | - | 25.000 |
| III. | KABUPATEN PANDEGLANG DAN KABUPATEN LEBAK | KABUPATEN PANDEGLANG DAN KABUPATEN LEBAK | KABUPATEN PANDEGLANG DAN KABUPATEN LEBAK | KABUPATEN PANDEGLANG DAN KABUPATEN LEBAK | KABUPATEN PANDEGLANG DAN KABUPATEN LEBAK |
| | 1. | Walikota, Wakil Walikota | 700.000 | 400.000 | 1.100.000 |
| | 2. | Sekretaris Daerah | 650.000 | 350.000 | 1.000.000 |
| | 3. | Pimpinan DPRD | 650.000 | 350.000 | 1.000.000 |
| | 4. | Anggota DPRD | 575.000 | 300.000 | 875.000 |
| | 5. | Eselon IIB | 400.000 | 150.000 | 550.000 |
| | 6. | Eselon III | 375.000 | - | 375.000 |
| | 7. | Eselon IV | 300.000 | - | 300.000 |
| | 8. | Eselon V | 225.000 | - | 225.000 |
| | 9. | Staf PNS Gol. I, II, III dan IV | 200.000 | - | 200.000 |
| | 10. | Staf Non PNS | 150.000 | - | 150.000 |

JUMLAH

| NO | URAIAN | UANG HARIAN (Rp.) | UANG REPRESENTASI (Rp.) | JUMLAH (Rp.) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IV. | DKI JAKARTA, KAB/KOTA BOGOR, KOTA DEPOK, KAB/KOTA TANGERANG, KOTA TANGERANG SELATAN, DAN KAB/KOTA BEKASI | DKI JAKARTA, KAB/KOTA BOGOR, KOTA DEPOK, KAB/KOTA TANGERANG, KOTA TANGERANG SELATAN, DAN KAB/KOTA BEKASI | DKI JAKARTA, KAB/KOTA BOGOR, KOTA DEPOK, KAB/KOTA TANGERANG, KOTA TANGERANG SELATAN, DAN KAB/KOTA BEKASI | DKI JAKARTA, KAB/KOTA BOGOR, KOTA DEPOK, KAB/KOTA TANGERANG, KOTA TANGERANG SELATAN, DAN KAB/KOTA BEKASI |
| | 1. Walikota, Wakil Walikota | 1.875.000 | 550.000 | 2.425.000 |
| | 2. Sekretaris Daerah | 1.725.000 | 400.000 | 2.125.000 |
| | 3. Pimpinan DPRD | 1.725.000 | 400.000 | 2.125.000 |
| | 4. Anggota DPRD | 1.650.000 | 350.000 | 2.000.000 |
| | 5. Eselon IIB | 1.000.000 | 150.000 | 1.150.000 |
| | 6. Eselon III | 800.000 | - | 800.000 |
| | 7. Eselon IV | 650.000 | - | 650.000 |
| | 8. Eselon V | 600.000 | - | 600.000 |
| | 9. Staf PNS Gol. I, II, III dan IV | 550.000 | - | 550.000 |
| | 10. Staf Non PNS | 450.000 | - | 450.000 |
| V. | PROPINSI JAWA BARAT (KECUALI KAB/KOTA BOGOR, KOTA DEPOK DAN KAB/KOTA BEKASI) | PROPINSI JAWA BARAT (KECUALI KAB/KOTA BOGOR, KOTA DEPOK DAN KAB/KOTA BEKASI) | PROPINSI JAWA BARAT (KECUALI KAB/KOTA BOGOR, KOTA DEPOK DAN KAB/KOTA BEKASI) | PROPINSI JAWA BARAT (KECUALI KAB/KOTA BOGOR, KOTA DEPOK DAN KAB/KOTA BEKASI) |
| | 1. Walikota, Wakil Walikota | 2.000.000 | 550.000 | 2.550.000 |
| | 2. Sekretaris Daerah | 1.975.000 | 400.000 | 2.375.000 |
| | 3. Pimpinan DPRD | 1.975.000 | 400.000 | 2.375.000 |
| | 4. Anggota DPRD | 1.900.000 | 350.000 | 2.250.000 |
| | 5. Eselon IIB | 1.000.000 | 150.000 | 1.150.000 |
| | 6. Eselon III | 800.000 | - | 800.000 |
| | 7. Eselon IV | 650.000 | - | 650.000 |
| | 8. Eselon V | 600.000 | - | 600.000 |
| | 9. Staf PNS Gol. I, II, III dan IV | 550.000 | - | 550.000 |
| | 10. Staf Non PNS | 450.000 | - | 450.000 |
| VI. | LUAR DAERAH PROVINSI BANTEN, DKI JAKARTA DAN JAWA BARAT | LUAR DAERAH PROVINSI BANTEN, DKI JAKARTA DAN JAWA BARAT | LUAR DAERAH PROVINSI BANTEN, DKI JAKARTA DAN JAWA BARAT | LUAR DAERAH PROVINSI BANTEN, DKI JAKARTA DAN JAWA BARAT |
| | 1. Walikota, Wakil Walikota | 2.000.000 | 550.000 | 2.550.000 |
| | 2. Sekretaris Daerah | 1.975.000 | 400.000 | 2.375.000 |
| | 3. Pimpinan DPRD | 1.975.000 | 400.000 | 2.375.000 |
| | 4. Anggota DPRD | 1.900.000 | 350.000 | 2.250.000 |
| | 5. Eselon IIB | 1.000.000 | 150.000 | 1.150.000 |
| | 6. Eselon III | 800.000 | - | 800.000 |
| | 7. Eselon IV | 650.000 | - | 650.000 |
| | 8. Eselon V | 600.000 | - | 600.000 |
| | 9. Staf PNS Gol. I, II, III dan IV | 550.000 | - | 550.000 |
| | 10. Staf Non PNS | 450.000 | - | 450.000 |

## Keterangan:

- a. Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh :
- 1) Pejabat Fungsional Gol IV, uang hariannya disetarakan dengan Pejabat Eselon III;
- 2) Pejabat Fungsional Gol III uang hariannya disetarakan dengan Pejabat Eselon IV;
- 3) Pejabat Fungsional Gol II uang hariannya disetarakan dengan Staf PNS;

- b. Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka Diklat/Bintek/ Workshop/Sosialisasi/Seminar/dan kegiatan lain sejenisnya, diberikan uang harian maksimal 4 (empat) hari.
- c. Pelaksana SPD dalam rangka Bintek/Workshop, Rapat Koordinasi dan Rapat Gabungan Pemerintah Kota Cilegon dan DPRD Kota Cilegon yang akomodasinya telah ditanggung oleh Panitia Penyelenggara, diberikan uang harian maksimal 4 (empat) hari.

## 2. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

| NO | NEGARA | SATUAN | BESARAN (dalam US $) | BESARAN (dalam US $) | BESARAN (dalam US $) | BESARAN (dalam US $) |
|------|----------------------|----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | GOL. A | GOL. B | GOL. C | GOL. D |
| | AMERIKA UTARA | | | | | |
| 1 | Amerika Serikat | OH | 578 | 513 | 440 | 382 |
| 2 | Kanada | OH | 447 | 404 | 368 | 307 |
| | AMERIKA SELATAN | | | | | |
| 3 | Argentina | OH | 534 | 402 | 351 | 349 |
| 4 | Venezuela | OH | 557 | 388 | 344 | 343 |
| 5 | Brazil | OH | 436 | 341 | 291 | 241 |
| 6 | Chile | OH | 415 | 316 | 270 | 222 |
| 7 | Columbia | OH | 436 | 323 | 276 | 254 |
| 8 | Peru | OH | 459 | 347 | 320 | 276 |
| 9 | Suriname | OH | 398 | 295 | 252 | 207 |
| 10 | Ekuador | OH | 385 | 273 | 242 | 241 |
| | AMERIKA TENGAH | | | | | |
| 11 | Mexico | OH | 493 | 366 | 324 | 323 |
| 12 | Kuba | OH | 406 | 305 | 261 | 221 |
| 13 | Panama | OH | 414 | 342 | 306 | 271 |
| | EROPA BARAT | | | | | |
| 14 | Austria | OH | 504 | 453 | 318 | 317 |
| 15 | Belgia | OH | 466 | 419 | 282 | 281 |
| 16 | Perancis | OH | 512 | 464 | 382 | 381 |
| 17 | Rep. Federasi Jerman | OH | 447 | 415 | 285 | 285 |
| 18 | Belanda | OH | 463 | 416 | 272 | 271 |
| 19 | Swiss | OH | 636 | 570 | 403 | 401 |
| | EROPA UTARA | | | | | |
| 20 | Denmark | OH | 567 | 491 | 343 | 301 |
| 21 | Finlandia | OH | 453 | 409 | 354 | 313 |
| 22 | Norwegia | OH | 621 | 559 | 389 | 386 |
| 23 | Swedia | OH | 466 | 436 | 342 | 341 |
| 24 | Kerajaan Ingggris | OH | 792 | 774 | 583 | 582 |
| | EROPA SELATAN | | | | | |
| 25 | Bosnia Herzegovina | OH | 456 | 420 | 334 | 333 |
| 26 | Kroasia | OH | 555 | 506 | 406 | 405 |
| 27 | Spanyol | OH | 457 | 413 | 287 | 286 |
| 28 | Yunani | OH | 422 | 379 | 242 | 241 |
| 29 | Italia | OH | 702 | 637 | 446 | 427 |
| 30 | Portugal | OH | 425 | 382 | 242 | 241 |
| 31 | Serbia | OH | 417 | 375 | 326 | 288 |

| NO | | SATUAN | BESARAN (dalam US $) | BESARAN (dalam US $) | BESARAN (dalam US $) | BESARAN (dalam US $) |
|------|------------------|----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | NEGARA | | GOL. A | GOL. B | GOL. C | GOL. D |
| | EROPA TIMUR | | | | | |
| 32 | Bulgaria | OH | 406 | 367 | 320 | 284 |
| 33 | Czech | OH | 618 | 526 | 447 | 367 |
| 34 | Hongaria | OH | 485 | 438 | 390 | 345 |
| 35 | Polandia | OH | 461 | 415 | 360 | 319 |
| 36 | Rumania | OH | 416 | 381 | 313 | 277 |
| 37 | Rusia | OH | 556 | 512 | 407 | 406 |
| 38 | Slovakia | OH | 437 | 394 | 341 | 303 |
| 39 | Ukraina | OH | 485 | 436 | 375 | 331 |
| | AFRIKA BARAT | | | | | |
| 40 | Nigeria | OH | 361 | 313 | 292 | 291 |
| 41 | Sinegal | OH | 384 | 317 | 237 | 231 |
| | AFRIKA TIMUR | | | | | |
| 42 | Ethiopia | OH | 358 | 295 | 221 | 193 |
| 43 | Kenya | OH | 384 | 317 | 237 | 225 |
| 44 | Madagaskar | OH | 296 | 244 | 182 | 181 |
| 45 | Tanzania | OH | 350 | 290 | 244 | 218 |
| 46 | Zimbabwe | OH | 328 | 281 | 248 | 247 |
| 47 | Mozambique | OH | 399 | 329 | 265 | 264 |
| | AFRIKA SELATAN | | | | | |
| 48 | Namibia | OH | 405 | 334 | 268 | 233 |
| 49 | Afrika Selatan | OH | 380 | 313 | 253 | 251 |
| | AFRIKA UTARA | | | | | |
| 50 | Aljazair | OH | 342 | 308 | 287 | 286 |
| 51 | Mesir | OH | 409 | 303 | 235 | 211 |
| 52 | Maroko | OH | 304 | 251 | 192 | 191 |
| 53 | Tunisia | OH | 293 | 241 | 187 | 186 |
| 54 | Sudan | OH | 342 | 282 | 210 | 184 |
| 55 | Libya | OH | 308 | 254 | 189 | 165 |
| | ASIA BARAT | | | | | |
| 56 | Azebaijan | OH | 498 | 459 | 365 | 364 |
| 57 | Bahrain | OH | 416 | 294 | 228 | 214 |
| 58 | Irak | OH | 447 | 325 | 253 | 231 |
| 59 | Yordania | OH | 406 | 292 | 236 | 225 |
| 60 | Kuwait | OH | 456 | 325 | 296 | 294 |
| 61 | Libanon | OH | 357 | 267 | 207 | 186 |
| 62 | Qatar | OH | 386 | 276 | 215 | 196 |
| 63 | Arab Suriah | OH | 358 | 257 | 200 | 196 |
| 64 | Turki | OH | 456 | 364 | 283 | 253 |
| 65 | Pst. Arab Emirat | OH | 459 | 323 | 302 | 301 |
| 66 | Yaman | OH | 353 | 241 | 197 | 196 |
| 67 | Saudi Arabia | OH | 450 | 331 | 269 | 251 |
| 68 | Kesultanan Oman | OH | 413 | 292 | 247 | 249 |
| | ASIA TIMUR | | | | | |
| 69 | Rep. Rakyat Cina | OH | 378 | 238 | 207 | 206 |
| 70 | Hongkong | OH | 472 | 320 | 287 | 286 |
| 71 | Jepang | OH | 519 | 303 | 262 | 261 |
| 72 | Korea Selatan | OH | 421 | 326 | 297 | 296 |
| 73 | Korea utara | OH | 494 | 321 | 300 | 278 |

| NO | NEGARA | SATUAN | BESARAN (dalam US $) | BESARAN (dalam US $) | BESARAN (dalam US $) | BESARAN (dalam US $) |
|------|-------------------|----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| NO | NEGARA | SATUAN | GOL. A | GOL. B | GOL. C | GOL. D |
| | ASIA SELATAN | | | | | |
| 74 | Afganistan | OH | 385 | 226 | 173 | 172 |
| 75 | Bangladesh | OH | 339 | 196 | 167 | 166 |
| 76 | India | OH | 422 | 329 | 327 | 325 |
| 77 | Pakistan | OH | 343 | 203 | 182 | 181 |
| 78 | Srilanka | OH | 380 | 242 | 209 | 199 |
| 79 | Iran | OH | 421 | 312 | 243 | 217 |
| | ASIA TENGAH | | | | | |
| 80 | Uzbekistan | OH | 392 | 352 | 287 | 254 |
| 81 | Kazakhstan | OH | 456 | 420 | 334 | 333 |
| | ASIA TENGGARA | | | | | |
| 82 | Philipna | OH | 412 | 278 | 222 | 221 |
| 83 | Singapura | OH | 530 | 363 | 279 | 276 |
| 84 | Malaysia | OH | 394 | 262 | 219 | 218 |
| 85 | Thailand | OH | 392 | 275 | 211 | 201 |
| 86 | Myanmar | OH | 368 | 250 | 197 | 196 |
| 87 | Laos | OH | 380 | 262 | 202 | 196 |
| 88 | Vietnam | OH | 383 | 265 | 204 | 196 |
| 89 | Brunei Darussalam | OH | 374 | 256 | 197 | 196 |
| 90 | Kamboja | OH | 296 | 223 | 197 | 196 |
| 91 | Timor Leste | OH | 392 | 354 | 229 | 196 |
| | ASIA PASIFIK | | | | | |
| 92 | Australia | OH | 636 | 585 | 394 | 393 |
| 93 | Selandia Baru | OH | 451 | 308 | 278 | 276 |
| 94 | Kaledonia Baru | OH | 425 | 387 | 276 | 224 |
| 95 | Papua Nugini | OH | 520 | 476 | 319 | 259 |
| 96 | Fiji | OH | 363 | 329 | 221 | 179 |

## Keterangan :

Besaran Uang Harian bagi Negara yang tidak termasuk dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, merujuk pada besaran uang harian Negara dimana Perwakilan RI bersangkutan berkedudukan.

Contoh : Uang Harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarannya merujuk pada uang harian Negara Kenya.

## 3. Uang Saku/Harian Diklat

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) dan atau sejenisnya berdasarkan radiogram, surat undangan dan lain-lain yang didalamnya terdapat biaya kontribusi dari peserta kepada panitia penyelenggara, dengan ketentuan sebagai berikut

- a. untuk hari pertama diberikan uang harian, uang representasi, dan biaya transportasi lainnya/biaya BBM terhadap kendaraan dinas jabatan dan untuk hari berikutnya hanya diberikan uang saku/harian diklat dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Wilayah Cilegon dan Serang diberikan uang saku/harian diklat sebesar Rp.50.000,-/ hari;
- 2) Luar wilayah Kota Cilegon dan Serang diberikan uang saku/harian diklat sebagai berikut:
- a) Pejabat Eselon II sebesar Rp. 300.000,- /hari;
- b) Pejabat Eselon III dan Fungsional Gol. IV sebesar Rp. 250.000,-/ hari;
- c) Pejabat Eselon IV dan Fungsional Gol. III sebesar Rp. 200.000,-/ hari;
- d) Pelaksana/Staff PNS/Non PNS dan Fungsional Gol. II sebesar Rp. 150.000,-/hari;
- b. Pemberian uang saku/harian diklat sebagaimana dimaksud huruf a, dengan ketentuan :
- 1) penyelenggaraan Diklat/Bintek/Workshop dan sejenisnya yang dilaksanakan 1 (satu) hari sampai dengan 10 (sepuluh) hari diberikan uang saku/harian Diklat sesuai ketentuan pada huruf a;
- 2) penyelenggaraan Diklat/Bintek/Workshop dan sejenisnya yang dilaksanakan 11 (sebelas) hari sampai dengan 15 (lima belas) hari diberikan uang saku/harian Diklat paling banyak sebesar 19 (sembilan belas) hari;
- 3) penyelenggaraan Diklat/Bintek/Workshop dan sejenisnya yang dilaksanakan 16 (enam belas) hari sampai dengan 20 (dua puluh) hari diberikan uang saku/harian Diklat paling banyak sebesar 14 (empat belas) hari;
- 4) penyelenggaraan Diklat/Bintek/Workshop dan sejenisnya yang dilaksanakan lebih dari 20 (dua puluh) hari sampai dengan 1 (satu) bulan diberikan uang saku/harian Diklat paling banyak sebesar 19 (sembilan belas) hari;

- 5) penyelenggaraan Diklat/Bintek/Workshop dan sejenisnya yang dilaksanakan lebih lebih dari 1 (satu) bulan diberikan uang saku/ harian diklat untuk bulan pertama sebesar 19 (sembilan belas) hari dan untuk bulan selanjutnya diberikan paling banyak sebesar Rp. 1.500.000,-/bulan.
- c. Bantuan uang saku/harian diklat dan bantuan pendidikan dan pelatihan (kontribusi) dibayarkan dengan ketentuan melampirkan kelengkapan sebagai berikut :
3. -Surat Perintah untuk mengikuti Diklat/Bintek/Workshop dan sejenisnya dari pejabat kepegawaian.
4. -Surat Permohonan bantuan uang saku/harian Diklat dan surat permohonan bantuan biaya kontribusi dari Perangkat Daerah dan persetujuan proses dari Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Cilegon yang telah ditanda tangani pejabat berwenang.
5. -kwitansi pembayaran biaya diklat mencakup biaya kontribusi yang dikeluarkan oleh penyelenggara diklat dan atau kwitansi yang dikeluarkan oleh tempat/hotel yang menyediakan akomodasi dan konsumsi bagi penyelenggaraan diklat tersebut.
6. -Laporan hasil kegiatan diklat/seminar/bintek/workshop dan lain-lain.
7. -foto copy Sertifikat Kelulusan/Surat Keterangan Telah Mengikuti Pelatihan/sejenisnya.
- d. Khusus untuk Diklat Kepemimpinan/Struktural dan Prajabatan CPNS diberikan uang saku/harian diklat dengan ketentuan sebagai berikut :
9. -uang saku/harian diklat sudah termasuk seluruh biaya keperluan pendidikan dan pelatihan, meliputi bahan alat tulis, pembelian literatur, fotokopi, penyusunan proyek perubahan, aktualisasi, dan lainlain.
10. -Besaran Uang Saku/Harian Diklat Kepemimpinan/Struktural dan Prajabatan CPNS, dengan rincian sebagai berikut :

| NO | JENIS DIKLAT / URAIAN | SATUAN | BESARAN UANG SAKU/UANG HARIAN DIKLAT (Rp) |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|
| 1 | Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II (Diklatpim Tk. II) | Per Org/ Keg. | 10.000.000,- s/d 20.000.000,- |

| NO | JENIS DIKLAT / URAIAN | SATUAN | BESARAN UANG SAKU/UANG HARIAN DIKLAT (Rp) |
|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|
| 2 | Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III (Diklatpim Tk. III) | Per Org/ Keg. | 4.000.000,- s/d 8.000.000,- |
| 3 | Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklatpim Tk. IV) | Per Org/ Keg. | 4.000.000,- s/d 6.000.000,- |
| 4 | Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS | Per Org/ Keg. | 500.000,- s/d 2.000.000,- |

- e. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) dan atau sejenisnya selain diberikan uang harian dan uang saku/harian diklat, dapat diberikan bantuan biaya Observasi Lapangan (OL)/ benchmarking , pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut :
2. -diklat dilaksanakan minimal 5 (lima) hari kerja.
3. -melampirkan surat/radiogram dari penyelenggara.
4. -melampirkan jadwal kegiatan Diklat.
5. -bantuan Observasi Lapangan (OL)/ benchmarking , pendidikan dan pelatihan dengan rincian sebagai berikut :
- f. Khusus untuk Perjalanan dinas dalam rangka Diklat/Bintek/ Workshop/Seminar dan sejenisnya yang dilaksanakan di Luar Negeri, dengan ketentuan :
- 1) diberikan uang saku/harian diklat dengan rincian:
- a) Pejabat Negara (Walikota dan Wakil Walikota) dan Pimpinan DPRD sebesar Rp. 1.500.000,-/hari;

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN MAKSIMAL |
|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| 1 | Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II (Diklatpim Tk. II) | Per Org/ Keg. | Rp. 5.000.000,- |
| 2 | Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III (Diklatpim Tk. III) | Per Org/ Keg. | Rp. 4.000.000,- |
| 3 | Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklatpim Tk. IV) | Per Org/ Keg. | Rp. 3.000.000,- |
| 4 | Diklat Teknis dan Fungsional | Per Org/ Keg. | Rp. 1.500.000,- |

- b) Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD sebesar Rp. 1.000.000,-/ hari;
- c) Pejabat Eselon III sebesar Rp. 500.000,-/hari;
- d) Pejabat Eselon IV sebesar Rp. 400.000,-/hari;
- e) Pelaksana/Staf PNS/Non PNS sebesar Rp. 350.000,-/hari.
- 2) Pemberian uang saku/harian diklat yang dilaksanakan di luar negeri dengan ketentuan:
- a) yang diselenggarakan sampai dengan 20 (dua puluh) hari diberikan uang saku/harian diklat berdasarkan hari pelaksanaan;
- b) yang diselenggarakan lebih dari 20 (dua puluh) hari sampai dengan 1 (satu) bulan diberikan uang saku/harian diklat paling banyak sebesar 20 (dua puluh) hari;
- c) yang diselenggarakan lebih dari 1 (satu) bulan diberikan uang saku/harian diklat untuk bulan pertama sebesar 20 (dua puluh) hari dan bulan selanjutnya diberikan:
- i. maksimal sebesar Rp. 5.000.000,-/bulan untuk Pejabat Eselon II;
- ii. maksimal sebesar Rp.3.000.000,-/bulan untuk Pejabat Eselon III;
- iii. maksimal sebesar Rp. 2.000.000,-/bulan untuk Pejabat Eselon IV;
- iv. maksimal sebesar sebesar Rp. 1.500.000,-/bulan untuk Pelaksana/Staf PNS/Non PNS.

WALIKOTA CILEGON,


Tb. IMAN ARIYADI