PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu diatur petunjuk teknis pelaksanaannya dengan (berlaku 1 Januari 2014)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat
BUPATI TOBA SAMOSIR
PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR
NOMOR 33 TAHUN 2013
TENT ANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOT AAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBA SAMOSIR,
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu diatur petunjuk teknis pelaksanaannya dengan menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajal&lt;an (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684 );
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Oaerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Oaerah (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Oaerah Provinsi dan Pemerintahan Oaerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Oaerah dan Retribusi Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161 );
18. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Oaerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Oaerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Oaerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2008 seri D Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Oaerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Oaerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2013 Nomor 1 );
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. t1enetapkan
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
4. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
5. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Pajak Daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Pajak Daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Toba Samosir.
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
10. Badan adalah sekurnpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firrna, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pajak Bumi dan Bangur.an Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan I atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
12. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan ped-alaman serta laut wilayah kabupaten.
13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
14. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
15. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
..
17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
18. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat , dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah lampiran surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan lampiran tidak terpisahkan dari bagian SPOP.
5. 21 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
23. Surat Tanda Terima Setoran, yang selanjutnya disingkat SITS adalah bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan.
24. Tanda Terima Sementara, yang selanjutnya disingkat TTS adalah tanda terima sementara pembayaran SPPT PBB yang diberikan oleh petugas pemungut kepada wajib pajak, sampai adanya STIS dari Bank atau tempat pembayaran yang ditunjuk.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
27. Surat Keputusan Pembetuian adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nlhil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.

28.

- Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nlhil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak .
29. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

30. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, · penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetoran.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
33. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian yang dilakukan oleh Penyidik untuk rnencari serta · mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
34. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

## BABII

## NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK

## Pasal2

Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak · atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

## Pasal 3

- (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,dikuasai,dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,perhutanan dan pertambangan.
- (2) Termasuk dalarn pengertian Bangunan adalah :
- a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, · yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
- b. jalan tol;
- c. kolam renang;
- d. pagar mewah;
- e. tempat olahraga;
- f. galangan kapal, dermaga;
- g. taman mewah;
- h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
1. menara.

- (3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang digunakan untuk :
- a. Pemerintah dan Pernerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b. melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- d. hutan lindung, hutan suaka alarn, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- f. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap VVajib Pajak.

## Pasai4

- (1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas burni, dan/atau merniliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas burni, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- (3) Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Bupati dapat menetapkan subjek pajak sebgaimana dimaksud pada ayat ( 1) sebagai wajib pajak.
4. ( 4) Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Bupati bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak dimaksud.
- (5) Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disetujui, maka Bupati membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud.
- (6) Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Bupati mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya.
- (7) Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4 ), Bupati tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui.

## BAB Ill DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA MENGHITUNG PAJAK

## Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

## Pasal 6

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk NJOP sampai dengan Rp.500.000.000,00 ((lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0, 101 % (nol koma satu nol satu persen) per tahun.
- b. Untuk NJOP di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1 .000.000.000,00 (satu milyar) ditetapkan sebesar 0, 125 % (nol koma satu dua lima persen) per tahun.
- c. Untuk NJOP di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0.215 % (nol koma dua satu lima persen) per tahun.

## Pasal7

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, dan huruf c dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).

## BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

## Pasal8

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

## BABV MA.SA PAJAK

## Pasal 9

- (1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari setiap tahunnya.

## BABVI

## PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK

## Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran

## Pasal 10

Pendaftaran objek PBB baru, dilakukan oleh subjek pajak atau wajib pajak dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas;
- b. mengisi SPOP, termasuk LS POP, dengan jelas, benar dan lengkap;
- c. formulir SPOP disediakan dan dapat diperoleh dengan cuma-cuma di Pemerintah Ka bu paten;
- d. wajib pajak yang memiliki NPWP mencantumkan NPWP dalam kolom yang tersedia dalam SPOP; ·
- e. surat permohonan dan SPOP termasuk LSPOP, sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, ditandatangani oleh subjek pajak atau wajib pajak dan dalam hal ditandatanqani oleh bukan subjek pajak atau wajib pajak, harus dilampiri dengan surat kuasa;
- f. surat permohonan dan SPOP termasuk LSPOP disampaikan kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya SPOP oleh subjek pajak atau kuasanya, dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut :
- a. fotocopy KTP atau identitas diri iainnya;
- b. fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah;
- c. fotocopy lzin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi yang memiliki bangunan;
- d. fotocopy SSB/SSPD BPHTB;
- e. surat keterangan Tanah dari Lurah yang diketahui oleh Camat setempat.

Bagian Kedua Tata Cara Pedataan dan Penilaian

## Pasal 11

- (1) Pendataan objek dan subjek pajak PBB dilal&lt;ukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menuangkan hasilnya dalam bentuk formulir SPOP.
- (2) Pendataan objek dan subjek PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
- a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;
- b. identifikasi objek pajak;
- c. verifikasi data objek pajak;
- d. pengukuran bidang objek pajak.

## Pasal 12

- (1) Penilaian Objek PBB dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten baik secara massal maupun secara individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan.
- (2) Hasil peniaian objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

## Pasal 13

Penilaian massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat berupa :

- a. penilaian massal tanah;
- b. penilaian massal bangunan dengan menyusun Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) objek pajak standar;
- c. penilaian massal bangunan dengan menyusun Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) objek pajak non standar.

## Pasal 14

Penilaian secara individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat berupa :

- a. penilaian individual untuk objek pajak berupa bumi dengan pendekatan data pasar;
- b. penilaian individual baik untuk tanah maupun bangunan dengan pendekatan biaya;
3. c penilaian individual untuk objek pajak bangunan dengan pendekatan kapitalisasi pendapatan.

## Bagian Ketiga

Tata Cara Penerbitan SPPT , SKPD, Salinan SPPT dan Salinan SKPD

## Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPOP sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 10, Bupati menerbitkan SPPT.
- (2) Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut ;
- a. apabila SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
- b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jurnlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

## Pasal 16

- (1) SPPT I SKPD PBB ditetapkan, diterbitkan dan ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, khususnya yang terkait dengan penandatanganan SPPT PBB, maka penandatanganan SPPT PBB dapat dilakukan dengan :
- a. Cap dan Tanda tangan basah untuk Ketetapan Pajak lebih besar atau sama dengan Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- b. Cap dan Cetakan tanda tangan untuk Ketetapan Pajak dibawah Rp 500.000,(lima ratus ribu rupiah).
- (3) SPPT PBB dapat diterbitkan melalui :
- a. pencetakan massal ; atau
- b. pencetakan dalam rangka :
1. pembuatan salinan SPPT PBB;
2. penerbitan SPPT PBB sebagai tindak lanjut suatu keputusan, yaitu keputusan keberatan, keputusan penquranqan ketetapan, atau keputusan pembetulan;

3. tindak lanjut pendaftaran objek pajak baru;
4. mutasi objek dan/atau subjek pajak.
- (4) Penandatanganan SPPT PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b butir 3 dan butir 4 harus dilakukan dengan tanda tangan basah.
- (5) Penandatanganan SKPD PBB harus dilakukan dengan tanda tangan basah.

## Pasal 17

- ( 1) Atas dasar be I urn diterimanya SPPT atau sebab lain, wajib pajak dapat mengajukan permohonan penerbitan salinan SPPT, SKPD PBB secara perorangan ataupun secara kolektif ke Dinas.
- (2) Kelengkapan persyaratan pengajuan penerbitan salinan SPPT/SKPD PBB antara lain :
- a. surat permohonan penerbitan salinan SPPT /SKPD PBB;
- b. surat pengantar dari Kepala Oesa/Lurah;
- c. STTS lunas PBB tahun sebelumnya atau tahun berjalan;
- d. kartu tanda identitas pemohon (KTP/Slrvl);
- e. surat Kuasa apabila dikuasakan.

## Pasal 18

- (1) Atas dasar pengalihan objek PBB, wajib pajak dapat mengajukan permohonan mutasi sebagian/seluruhnya objek dan subjek PBB.
- (2) Kelengkapan permohonan mutasi objek dan subjek PBB, meliputi :
- a. surat permohonan mutasi;
- b. bukti perolehan/pengalihan objek pajak;
- c. bukti lunas PBB tahun sebelumnya;
- d. mengisi SPOP dan LSPOP;
- e. fotocopy SSB/SSPD BPHTB;
- f. fotocopy identitas kepemilikan KTP/SIM;
- g. fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah (sertifikat/AJB/Girik/dokumen lain yang sejenis);
- h. surat Pengantar dari Lurah;
- i. surat Kuasa (apabila dikuasakan).
- (3) Penyelesaian mutasi sebagian/seluruh objek dan subjek PBB melalui penelitian kantor/lapangan dan penuangan dalam Berita Acara melalui proses pemutakhiran data Geografis/Bidang.

## BAB VII

## TATA CARA PEMUNGUTAN PA,JAK

## Pasal 19

- (1) Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak terutang berdasarkan SPPT atau SKPD.

## Bagian Kesatu Tata Cara Penyampaian SPPT, SKPD

## Pasal20

SPPT disampaikan kepada wajib pajak atau kuasanya.

## Pasal21

- (1) Sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah menerima SPPT, maka struk SPPT harus ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dengan mencantumkan secara jelas nama dan tanggal diterimanya SPPT dimaksud.
- (2) Struk SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada bagian bawah SPPT, disampaikan oleh Lurah/Kepala Desa kepada Camat untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas disertai dengan rekapitulasi penyampaian SPPT.

## Pasal22

SKPD disampaikan kepada Wajib Pajak oleh petugas dari Dinas.

## Pasal23

- (1) Bentuk dan isi formulir SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Bentuk dan isi formulir SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat ( 1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Bentuk dan isi formulir SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ill Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

## Pasal24

- ( 1) Bupati menentukan Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
- (2) Pajak terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- ('3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bung a sebesar 2% ( dua persen) sebulan.
- (4) Pajak yang terutang dibayar ke Kas Umum Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.

## Pasal25

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya enam bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
- (2) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD oleh wajib pajak.
- (3) Pajak yang terutang dapat dibayar melalui bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, atau melalui petugas pemungut.

## Pasal26

- (1) Pembayaran Pajak terutang melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (3) dapat dilakukan secara langsung ke tempat pembayaran yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam SPPT/SKPD/STPD.
- (2) Pembayaran dengan eek I bilyet giro, baru dianggap sah apabila telah dilakukan kl iring.
- (3) Wajib Pajak menerima STTS sebagai bukti telah melunasi pembayaran PBB dari Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

## Pasal27

Pembayaran melalui petugas pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Petugas pemungut menerima pembayaran PBB dari Wajib Pajak dengan menggunakan TTS. Selanjutnya petugas pemungut yang menerima setoran pembayaran PBB dari wajib pajak, menyetorkan pembayaran PBB ke bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati pada hari yang sama;
- b. Wajib pajak menerima STTS PBB sebagai bukti pembayaran PBB yang sah dari tempat pembayaran melalui petugas pemungut.
- c. Bentuk dan isi formulir TIS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

## Pasal28

- (1) Atas dasar keterlambatan diterimanya SPPT PBB tahun berjalan wajib pajak dapat mengajukan permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo.
- (2) Permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo diajukan dengan dilengkapi persyaratan sebaqai berikut :
- a. SPPT PBB yang sudah diterima yang dilengkapi dengan tanggal bukti penerimaan ;
- b. Surat kuasa (apabila dikuasakan);
- c. Fotocopy identitas wajib pajak atau fotocopy identitas kuasa wajib pajak dalam hal dikuasakan.

## Pasal29

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:
- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
- b. dari hasil penelitian SPOP terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% ( dua persen) sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 ( dua puluh empat) bulan.

## Pasal 30

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 31

- (1) STPD-PBB, SKPD-PBB, SKPDT-PBB sebagai dasar penagihan PBS.
- (2) Bupati menunjuk Dinas untuk penagihan PBB.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menerbitkan:
- a. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
- b. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
- c. Surat Paksa;
- d. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
- e. Surat Perintah Penyanderaan;
- f. Surat Pencabutan Sita;
- g. Pengumuman Lelang;
- h. Surat Penentuan Harga Limit;
- i. Pembatalan Lelang; dan
- j. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak;
- (4) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

## Pasal32

- (1) Surat Paksa berkepala kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Surat Paksa diterbitkan apabila :
- a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
- b. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
- c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

## Bagian Ketiga Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan

## Pasal33

- ( 1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
- a. SPPT;
- b. SKPD;
- c. SKPDLB dan
- d. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalarn jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pernotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi kerena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda penqirirnan Surat Keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.

## Pasal34

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

## Pasal 35

- (1) Keberatan dapat diajukan dalam hal :
- a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/atau bangunan atau nilai jual objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
- b. terdapat perbedaan penafsiran ketentuan peraturan PBB.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat diajukan secara :
- a. Perorangan atau kolektif untuk SPPT PBB; atau
- b. Perorangan untuk SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB dan SKPDN PBB.

## Pasal36

- (1) Pengajuan Keberatan secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) harus diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. satu surat Keberatan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD PBB;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- c. diajukan kepada Bupati ;
- d. dilampiri asli SPPT atau SKPD PBB yang diajukan Keberatan;
- e. perhitungan jumlah PBB yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya;
- f. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD PBB, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; dan
- g. surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat Keberatan ditandatangani oleh bukan V../ajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (2) Pengajuan keberatan untuk SPPT PBB secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dilakukan untuk setiap SPPT PBB paling banyak Rp 200.000,(dua ratus ribu rupiah), dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. melampirkan asli SPPT PBB yang diajukan keberatan;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- c. diajukan kepada Bupati;
- d. perhitungan jumlah PBB yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan K.eberatannya;
- e. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya melalui Lurah/Kepala Desa setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Tanggal penerimaan surat Keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat Keberatan adalah :
- a. tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh wajib pajak atau kuasanya kepada dinas; dan
- b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pegiriman surat.
18. ( 4) Untuk memperkuat alasan pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pengajuan Keberatan disertai dengan :
- a. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
- b. fotokopi bukti kepemilikan tanah;
- c. fotokopi ljin Mendirikan Bangunan (IMB); dan/atau
- d. fotokopi bukti pendukung lainnya.

## Pasal 37

- (1) Pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 36 dianggap bukan sebagai surat Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

- (2) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), Bupati melalui Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada :
- a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan keberatan secara perseorangan; atau
- b. Kepala Desa I
4. Lurah setempat dalam hal keberatan diajukan secara kolektif.
- (3) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), Wajib Pajak masih dapat mengajukan Keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat ( 1) huruf f dan Pasal 36 ayat (2) huruf e.

## Pasal38

- (1) Untuk keperluan pengajuan keberatan, wajib pajak dapat meminta keterangan secara tertulis mengenai dasar pengenaan dan/atau penghitungan PBB yang terutang kepada Dinas.
- (2) Dinas harus memberi keterangan yang diminta oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan wajib pajak diterima.
- (3) Jangka waktu pemberian keterangan oleh dinas atas permintaan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf f dan Pasal 36 ayat (2) huruf e.

## Pasal39

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB yang terutang dan pelaksanaan penagihannya.

## Pasal40

Keputusan atas pengajuan keberatan SPPT PBB, SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBS atau SKPDN PBB diberikan oleh Bupati.

## Pasal41

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di dinas dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian lapangan, Dinas harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada wajib pajak.

## Pasal42

- (1) Dalam hal keputusan keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT PBB, SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB baru berdasarkan keputusan keberatan tanpa mengubah jatuh tempo pembayaran.

- (2) SPPT PBB, SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa diajukan keberatan.

## Pasal43

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, cilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

## Pasal44

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) lmbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

## Bagian Keempat

## Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan

## Pasal45

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
- (2) Bupati dapat :
- a. mengurangkan atau rnenghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundangundangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

- b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- c. mengurangkan atau membatalkan STPD;
- d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
- e. mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
- f. mengurangk.an ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

## Pasal46

- (1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a dapat dilakukan terhadap sanksi administratif yang tercantum dalam :
- a. STPD PBB;
- b. SKPD PBB;
- c. SKPDKB PBB;
- d. SKPDKBT PBB.
- (2) Pengurangan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dalam hal :
- a. terdapat ketidakbenaran atas :
1. Luas objek pajak bumi dan/atau bangunan ;
2. Nilai jual objek pajak bumi dan I atau bangunan ;
3.