Unknown Unknown Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 8. 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah; 12. Peraturan Presiden RI Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 2); 10. 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/Tahun 2015 tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1263); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Nomor 2036); (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan PHD antara Menteri KeuanganRepublik Indonesia dengan Bupati Maluku Tengah Nomor.2.. tahun 2016.
- (2) Hibah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
Pasal 2
- (1) Hibah sebagaimana dim.aksud dalam Pasal 2 dilaksanakan
Pasal 3
- (1) Hibah sebagaimana dim.aksud dalam Pasal 2 dilaksanakan
Pasal 4
- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan penerimaan Hibah pada Lain-Lain Pendapatan dalamAPBD.
- (2) Pemerintah Daerah menganggarkan penggunaan hibah sebagai belanja dalam APBD
Pasal 5
- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan RKA pada dana hibah ini yang disebabkan: a. Perubahan lingkungan dan/ atau lokasi kegiatan; dan/ atau
- b. Luncuran dari sisa dana kegiatan tahun sebelumnya.
- (2) Perubahan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.
- (3) Perubahan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada BNPB.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung dalam APBD dan dituangkan dalamDPA.
- (5) Dalam hal SPPH diterima setelah APBD ditetapkan, penggunaan dana hibah dapat dilaksanakan setelah Bupati melakukan perubahan atas Peraturan Bupat;i tentang Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
Pasal 6
Pelaksanaan belanja Hibah dalam rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi kepada Pemerintah Daerah mulai berlaku sejak Peraturan Bupati ini ditandatangani sampai dengan bulan November tahun 2017.
Pasal 7
- (1) Dana Hibah sebagaimana dim.aksud dalam Pasal 2 diperuntukan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (2) Dana Hibah sebagaimana dim.aksud pada ayat (1) ditransfer oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah disaat telah dilakukan penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, sehingga perlu dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2016.
- (3) Mekanisme pengelolaan dan pertanggugjawaban Hibah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini agar mengacu pada Peraturan Menteri Keuagan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.07 /2015 tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah. Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

## €9Z: IONON 9IOZ NHVL HVONHL QITVN NILVHHVI HVHVGI VLIHH


9 0z 1qrsa 9 Te8Bue ped guosew Ip ueBuepun



I

910 1·qu10so( £ [e88Bue eped uosew Ip ueydea

·ueua], n[pew uoednqey ueroe@ erog uerep ueedrouod ueuop tu gedng uemera ueBuepunBuod uerueurourom "eunueouot ue.Io degas re8y

·ueuepump peue re[os neoq rem pu gedn ue.me.nod

G

d

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR

TAHUN 2016

TANGGAL

DESEMBER 2016

TENTANG

HIBAH PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH DALAM RANGKA BANTUAN PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA TAHUN ANGGARAN 2016

## SEBEL UM PERUBAHAN

## SETELAH PERUBAHAN

}

| Kode Rekening | U R A I A N | Jumlah (Rp) | Kode Rekening | URAIA N | Jumlah (Rp) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. 13. I. 13. 02. 22. 07. Penanggulangan Daerah 1 . 13. I. 13. 02. 22. 07. 5. 2. I. 01. 01. I. 13. I. 13. 02. 22. 07. 5. 2. I. 01. 04. I. 13. I. 13. 02. 22. 07. 5. 2. 2. 01. 01. I. 13. I. 13. 02. 22. 07. 5. 2. 2. 06.01. I. 13. I. 13. 02. 22 07. 5. 2. 2. 06. 02. I. 13. I. I 3. 02. 22. 07. 5. 2. 2. 15. 01. I. 13. I. 13. 02. 22. 07. 5. 2. 2. 15.02. I. 13. I . 13. 02. 22 07. 5. 2. 2. 21. 02. I. 13. I . 13. 02. 22. 07 5. 2. 2. 21. 03. I. 13. 1 . 13. 02. 22. 07. 5. 2. 3. 49. 10. I. 13. I. 13. 02. 22. 07. 5. 2. 3. 59. 04. I. 13. I. 13. 02. 22 07. 5 . 2 . 3 . 64.05. | Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai | | I. 1 3. 1 . 13.02.22. 07. I. 13.1. 13.02.22. 07. 5. 2. I. 01. 01. I. 1 3. 1 . 13.02.22. 07. 5. 2 I. 01. 04. . I. 1 3. 1 . 13.02.22. 07. 5. 2. 2. 01. 01. - I. 1 3.1 . 13.02.22. 07. 5. 2. 2. 06. 01. - I. 13.1. 13.02.22. 07. 5. 2. 2. 06. 02. - I. 13. 1. 13.02.22. 07. 5 . 2 . 2 15. 01. - I. 13.1.13.02.22. 07. 5 . 2 2. 15. 02. - I. 1 3. 1 . 13.02.22. 07. 5 . 2 2. 21. 02. - I. 1 3. 1 . 13.02.22. 07. 5. 2. 2. 21. 03. I. 1 3. 1 . 13.02.22. 07. 5. 2. 3. 49. 10. - 1 . 1 3. 1 . 13.02.22. 07. 5 . 2 . 3 59. 04. - I. 1 3. 1 . 13.02.22. 07. 5. 2. 3. 64. 05. - | Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai | 7.000.000.000 60.540.000 5.040.000 2.500.000 7.312.000 3.500.000 34.200.000 81.548.000 168.480.800 232.479.000 693.000.000 2.750.000.000 2.961.400.200 |