Unknown Unknown Nomor - Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Rep,\_iblik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 5. 3 Undang - undang Nomor 32 T ahun 2004 ten tang Pemennt,han Daerah (lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 N � mor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41137) sebagaimana tetah diubah beberapa kati terakfur dengan Undang undang Nomor 12 Tahun 2008 tenlang Perubahan Kedua � las Undang - undang Nomor 32 T ahun 2004 tcn\ang Pemerin � han Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 N9"1or 59. Tambahan Lernbaran Negara Repub!tk Indonesia nomor 4841); 4. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimba19an Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Datrah 5. Undang - unclang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provmsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691): 6. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849), 7. Peraturan Pemerintah Repubhk Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan provmsr sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2000 NOl'OOf 54. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135. Tambahan Lembaran Negara Republlk lndonesla Nomor 5053): 5. g Peraluran Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108: 6. 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Prociuk Hukum Oaerah : 7. 11 Peraturan Oaerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagufandang Biaro Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama alas Peraturan Oaerah Kabupaten Kepufauan Srev Tagulandang Biaro Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Ketja Oinas Oaerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Lembaran Oaerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2010 Nomor6). 12. Peraturan Oaerah Kabupaten Kepulauan Stau Tagulandang Biaro Nomor 11 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Qaerah Kabupaten Kepulauan Srau Tagulandang ararc Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Oaerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2010 Nomor 11). 13. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang aiarc Nomor 22 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Kabupaten Kepulauan Srau Tagulandang Bmro Tahun Anggaran 2011 (Senta Oaerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 22 Tahun 2010): 10. 14 Peraluran Bupab Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Alas Peraturan Bupati Keputauan Srau Tagulandang Biaro Nomor 13 Tahun 2009 tentang Kedudukan. Susunan, Uraian Tugas dan Fungsi Orgarnsasi dan Tata Ketja Perusahaan Pe!ayaran Oaerah (Serita Daerah Kabupaten Kepulauan Srau Tagulandang Biaro Tahun 2010 Nomor 6) Memperhabkan: Kepvtusan Menteri Perhubungan tentang Nomor 52 Tahun 200&lt;1 Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
- a. bahwa dalam rangka mendukung penqoperastan angkutan penyeberangan agar dapat benalan secara efektif serta mewuJudkan pelayanan yang optimal terhadap pengguna jasa angkutan penyeberangan d1 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Beare, perlu mene(apkan tarif kc!as VIP, ekonomi. kendaraan dan barang pada penyeberangan pennUs nntas Ssau - Tagu!andang,
- b. bahwa berdasafkan perumbanqan sebagaimana dimaksud pada huruf a di alas. perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Srau Tagulandang Biaro
3. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 teritang Penyelenggaraan Negara Yang Bers1h dan Bebas dan Kceupsr, Kolusi, dan Nepotlsme (lernbaran Negara Republ1k lndones,a Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 3851);
4. 2 Undang - undang Nomo1 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Rep,\_iblik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. 3 Undang - undang Nomor 32 T ahun 2004 ten tang Pemennt,han Daerah (lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 N � mor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41137) sebagaimana tetah diubah beberapa kati terakfur dengan Undang undang Nomor 12 Tahun 2008 tenlang Perubahan Kedua � las Undang - undang Nomor 32 T ahun 2004 tcn\ang Pemerin � han Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 N9"1or 59. Tambahan Lernbaran Negara Repub!tk Indonesia nomor 4841);
4. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimba19an Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Datrah
-,
•
5. Undang - unclang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provmsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691):
6. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849),
7. Peraturan Pemerintah Repubhk Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan provmsr sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2000 NOl'OOf 54. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135. Tambahan Lembaran Negara Republlk lndonesla Nomor 5053):
5. g Peraluran Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108:
6. 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Prociuk Hukum Oaerah :
7. 11 Peraturan Oaerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagufandang Biaro Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama alas Peraturan Oaerah Kabupaten Kepufauan Srev Tagulandang Biaro Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Ketja Oinas Oaerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Lembaran Oaerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2010 Nomor6).
12. Peraturan Oaerah Kabupaten Kepulauan Stau Tagulandang Biaro Nomor 11 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Qaerah Kabupaten Kepulauan Srau Tagulandang ararc Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Oaerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2010 Nomor 11).
13. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang aiarc Nomor 22 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Kabupaten Kepulauan Srau Tagulandang Bmro Tahun Anggaran 2011 (Senta Oaerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 22 Tahun 2010):
10. 14 Peraluran Bupab Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Alas Peraturan Bupati Keputauan Srau Tagulandang Biaro Nomor 13 Tahun 2009 tentang Kedudukan. Susunan, Uraian Tugas dan Fungsi Orgarnsasi dan Tata Ketja Perusahaan Pe!ayaran Oaerah (Serita Daerah Kabupaten Kepulauan Srau Tagulandang Biaro Tahun 2010 Nomor 6)
Memperhabkan: Kepvtusan Menteri Perhubungan tentang
Nomor 52 Tahun 200&lt;1 Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGUlANDANG BlARO TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTlS SIAU- TAGULANOANG
BAB!
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Oa1am Peraturan Bupati mi yang dimaksud dengan :
- 1 Oaerah adalah Kabupaten Kepulauan s.au Tagulandang Biaro,
- 2 Pemermtah Oaerah adalah Bupati dan Perangkat Oaerah sebagai unsur penyelenggc1rac1n Pemenntahan Daerah;
3. Kepala Oaerah adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- 4 Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan legislatif Oaerah:
- 5 Sadan adalah suatu bentuk Sadan Usaha Milik Oaerah yaitu Perusahaan Oaerah Kabupaten Kepulauan S1au T agulandang Biaro:
6. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang 81aro;
7. Pelabuhan adalah Tempat yang terdiri dan daratan danlatau perairan dengan batas-batas tertentu sebaga1 !empat kegiatan pemerintahan dan kegialan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik tun.in penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat beliabuh kapal yang di!engkapi dengan fasihtas keselamalan dan keamanan Pefayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpil'ldahan intra dan antarmoda transportasi
- 8 Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayam kegiatan angkutan laut dalam negen dan mtemasional, ahh muatan angkutan laut dalam negeri dan intemasmnal da!am jumlah besar. dan sebagai tempat asal lujuan penumpang dan /atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayaran an\ar provinsi
- 9 Angkutan Penyeberangan adalah Angkutan yang berfungs1 sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan Jaringan jalan atau jaringan jalur kereta yang terputus karena adanya peralran. untuk mengangkut penumpang, kendaraan beserta muatannya dengan menggunakan kapal type Roll on - roll off
BABU
MAKSUO DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Menetapkan Tarif Angkutan Penyeberangan Ke1as VIP, Ekonomi, Kendarc1an dan Barang Untas Siau--Tagulandang di Kabupalen Kepulauan Siau Tagulandang Biaro:
- (2) MewuJudkan Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat.
..
.,
'
BABlll TAR IF
Pasal 3
- (1) Tanf Aogkutan Penyeberangan Kelas VIP. Ekonomi. Kendaraan dan Barang Untas S\au - Tagulandang ada\ah sebagaimana lercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Keputusan mi,
- (2) Angkutan Penyeberangan untuk Kendaraan dibedakan dalam B (delapan) Golongan yaitu.

Sepeda Motor dibawah 500 cc dan gerobak Dorong.

Sepeda Motor Besar ('!: 500 cc dan kendaraan roda 3).

Kendaraan bermotor berupa Mobil Jeep, Sedan. Minicab. Minibus. Mrkrolet. Pick up. Staton Wagon dengan pan1ang sempar 5 meter dan setemsnya

Kendaraan bermotor berupa Mobil Bus. Mobil Barang (Truck) I Tangk1 ukuran sedang. dengan panjang sampar dengan 7 meter dan sejerusnva.

Kendaraan bermotor berupa Mob11 Bus. Mobil Barang (Truck) I Tangki dengan ukuran panJang lebih dan 7 meter samoer dengan 10 meter dan sejerusoya. dan kereta penank tanpa gandengan

- Kendaraan bermotor berupa Mobd Barang (Truck Tronton) I tangk1. kereta penank beriktit gandengan serta kendaraan ala! berat dengan parqanq leb1h dan 10 meter sampar dengan 12 meter dan sejenisnva

Kendaraan bermotor berupa Mobil Barang (Truck/Tronton) / tangk1, kendaraan alat berat dan kereta penarik gandengan dengan panjang lebrh 12 meter dan sejemsnya

Golongan VII

Golonganvm

Golongan VI

Golongan V

Golongan IV

Golongan II

Golongan m

Golongan I

Sepeda

## Pasal4

Untuk pengangkutan ala\ - ala\ beral alau besar dengan beral dr alas 12 (dua belas) ton. harus terlebrh dahulu mendapa\ persetujcan dari Dinas Perhubungan Komunikas1 dan lnformahka Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Braro dan penetapan tar1f ketebman berat dr alas 12 ton ditenfukan berdasarkan tarif bidang

## Pasal5

Pengemud1. Kondektur Kendaraan denaksud pada pasal 3 ayat 2 Mak dtkenakan tanf penumpang dengan ke\en\uan unluk kendaraan Golongan Ill adalah 1 (satu) orang, Golongan IV, V, VI. VII dan VIII maksenal 2 (dua) orang dan untuk pengemudi kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan sepeda dikenakan tarif penumpang

Tanf Angkutan Penyeberangan sebagaimana dunaksud pada pasat 2 ayal (1) belum termasuk luran Wa)lb Dana Pertanggungan Kecelakaan Penumpang dari PT. (Persero) Asuransi Kerug1an Jase Raharja.

## Pasal 7

Kepada Pelaksana Angkutan Penyeberangan (Operator) diw.:ipbkan untuk menjaga, rremejoara keselamatan angkutan penyeberang.:in dan kelangsungan serta peningkatan pelayanan angkutan penyeberangan di Kabupaten Keputau.:in Siau Taguland.:ing Biaro.

## Pasal8

Sel\ap pungutan yang berkanan dengan tarif .:ingkutan penyeberangan harus terleb1h dahulu mendapatkaf! perselujuan dari Dmas Perhubungan Komunikasi dan lnformatika Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Btaro.

## Pasal 9

nmas Perhubungan Komumkasi dan lnformalika Kabupaten Kepulauan Siau Tagulanclang Biaro melakukan Pengawasan dan Pengendahan terhadap pel.:iksanaan Per.:ituran mi

## 8ABIV

## KETENTUAN PENUTUP

## P.:isa! 10

Peraturnn Bupali m1 mula1 berlaku pad.:i t.:inggal diundangkan Agar sellap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati tm dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Kepulau.:in Siau Tagulandang 61.:iro.

Ditetapkan d1 Ondong Siau pada t.:i a � 4 Februe.rt2011

IJl"C',!-� EP\l\_ � ,, � AN SIAU TAGULANDANG 81AR0,



SERITA OAERAH KA8llPATEN KEPUlAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2011 NOMOR 1 8

.,

'

'

TANGGAL

;,4 PEBRUARI 2011

1 8

TAHUN 2011

NOMOR

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN

SIAU TAGULANDANG BIARO

## PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN KELAS VIP. EKONONU.

KENDARAAN DAN BARANG LINTAS SIAU TAGULANDANG (PP)

| NO | JENIS MUATAN | SATUAN | TARIF TERPAOU I RP\ |
|------|--------------------------------------------|----------|-----------------------|
| A | P£NUMPANG VIP: | | |
| | - KAMAR | Orang | 48.000 |
| | - KURSI | Orang | 30.200 |
| | EKONOMI: | | |
| | - or,,,.sA | Orang | 20.000 |
| | - ANAK-ANAK | Orang | 15.000 |
| B | KENDARAAN | | |
| | - GOLONGAN I (Sepeda) | Unit | 25.000 |
| | - GOLONGAN II ( Sepeda Motor < 500 cc | Unit | 50.000 |
| | - GOLONGAN II[ (Sepeda Motor > 500 cc ) | Unit | - |
| | - GOLONGAN IV (Sedan - l 300 Pnp - kosoog) | Unit | 205.000 |
| | - GOLONGAN IV (Pick Up - L 300 Brg Kosong) | Unit | 206.000 |
| | • GOlONGAN V {Bus JO Kursi - Kosong) | Unit | 328.000 |
| | - GOLONGAN V ( Truck Roda 4 Kosong) | Umt | 330.000 |
| | - GOLONGAN VI (Bus Kota 60 kursi kosoog) | Unit | 525.000 |
| | - GOLONGAN VI (Truck Roda 6) | Unit | 527.000 |
| | • GOLONGAN VI! ( Truck Roda 10) | Unit | 675.000 |
| | - GOLONGAN VIII ( Alat Berat Roda Bes, ) | Unit | 5.000.000 |
| c | BARANG | | |
| | • DIATAS KENDARAAN | M' | 22.000 |
| | · CURAH PACKING (rxetas Patet) | M' | 36 500 |

� UPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BlARO,

;:z

Jt

c::s.\_\_\_

TONI SUP1T


'""

Menimbang:

Mengingat

.


## BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARD

pERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BIARO

� OMOR1 9 TAHUN 2011

## TENT ANG

PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA WARIS, HIBAH WASIAT DAN PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN

## OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BtAfiO,

a.

- bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang aerc Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, d1pandang perlu menetapkan Peraturan Bupa\1 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Alas Tanah dan Bangunan pada Wans, Hibah wasnt dan Pemberian Hak Pengelolaan;
- b. bahwa berdasanlan pert1mbangan !.ebaga1mana dimaksud pada huruf a diatas. maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupat, Keputauan Siau Tagulandang B,aro.
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendanataan Negara {Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Repubnk Indonesia Nomor 4355):
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4437), sebaqatmana telah d1ubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Alas Undang.undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemennlahan Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-ondang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Per,mbangan Keuangan Antara Pemermtah Pusat dan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndooes1a Nomor 4438);
4. Undang·undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Keputauan Siau TagulandallQ Brarc di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republ1k Indonesia Tahun 2007 Nornor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomOf 4691);