Unknown Unknown Nomor 36 Tahun 2016 tentang GAl&lt;A PERATURAN BUl'ATI BUTON NOMOR &amp;4 TAHUN 2016 TENTANO PERUBAHAN ATA3 PERAT JR11.N RUPATT NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGST SERTA TATA KER.:A DJN,\S KOMUNIKASI JNFORMATIKA DAN PERSANDJAN KABUPATEN BUTON DENGAN RAf-:MATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATT BUTON, Mc:iirnbang . bahwa bcrdasarkan pcrt1mbtu1gtu1 kcm&lt;tmpuan kcua.ngan daerah seria untuk efektivitas dan efisiens, pclaksanaan tugas dan Iungsi Dinas Komumkaai lnformatika dan Persandian Kabupaten Bulon. perlu (berlaku 19 Desember 2016)
Pembukaan
bahwa bcrdasarkan pcrt1mbtu1gtu1 kcm&lt;tmpuan kcua.ngan daerah seria untuk efektivitas dan efisiens, pclaksanaan tugas dan Iungsi Dinas Komumkaai lnformatika dan Persandian Kabupaten Bulon. perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton tentang Perubahan Alas Peraturan Bupati Buton Nomor 36 Tahun 20lb -cntang Kcdudukan, Struktur Orgarusaar, Tugab dun Fungsr serta Tata Kerja Dinas Kcmunikasi lnformatika dan Pcrsandmn Kabupaten Buton
- Mc:igingat I. Pasal 18 Ayat (61 Lndang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945;
- '.2. Undang-Undang Norr.or 29 Tahun 1959 ten tang Pcmbentukan Daerah-dac-ah Tingkat II di Sulawesr (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tamh!Jhan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 182:2);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ientangperimbangan Keuangan Antara Pemcnntah Pusat dan Pemertrntahan Uacrah (Lcmbaran Negara Republik Jndonesia Tahun 2004 Nomor 126, TiH11l.o&lt;1h"" Lcmual1U1 Nq;:aia Rcpublik lndone:,.,a Nomor 4438.),
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ternang Ap"r&lt;1Lur s,µil Nq;a.ia (L&lt;:mutl.1«11 Ncga,a Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 , Tombnhon LC'mburan Negara Repubh.k Indonesia Nomor 54Q4 ):
5. Undang-Undttng Norr.or 23 Tnhun 20H tentang Pemcrinmh= Daerah {Lembaran Negara Republik lndonPsrn T;ihnn 2014
)..lenew.plmn
Nomor 244, T.c,mbnhnn U'mOOrun Negc,ru Republik lndonc31a Nomor '&gt;S87) sebagaimana telal". beberapa kali diubah terukh,r dengcUJ Undang-Undang Ncnnor 9 Tchun 2015 tcntang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah [Lembaran Negara Reoubhk l-idnnesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nornor 5679),
6. Peraturan Pcmerintah Nomor 18 Tahun 2016 tcntang Perangkat Daerah rl.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 20US Nomor 114);
7. Peraturan Presadcn Nomor 7 Tahun 2015 tcntang Organisasi Kcmenterian Negara [Lembaran Negara Rcpubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
8. ?eraturan Kepala Lcmbaga Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2016 tcntang Hast! Pcmctaan Urusan Pemenntatan Daerah bidang Persandian ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201G Non.or 1214),
9. Peraturan Dacrah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 -cntang Urusan Pemerintahan yang menjeru Kcwenangan Pemelintah Kabupaten Buton Sebagai Dac1ah Otonom (Le:nburun Daernh Ko.bupnten Buton To.hun 2016 !\",m1or 112);
10. Peraturan Daemh Kabupaten tcntang Pembcntukan dan Kabupatcn Buton; Buton Nomor 6 Tahun 2016 Susunan Pcrargkat Dacrah
MEMUTUSKA/'i:
PERUBAHAN ATAS PERA1URAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2016 TE:"&lt;TANG KEDUDUKAN, SL'SUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN l&lt;UNGSI SERT!\. TATA KERJA DlNAS KOMUNIKASI !NFORMATIKA DAN PERSANDJAN KABUPATEN BVTON.
Pasal 3
- l. Ke(enluan dahm Pasal 3, ay"t (4), '"'Y"'t (5) , &lt;&gt;y.tt j6) dan
Pasal 18
- '.2. Undang-Undang Norr.or 29 Tahun 1959 ten tang Pcmbentukan Daerah-dac-ah Tingkat II di Sulawesr (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tamh!Jhan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 182:2);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ientangperimbangan Keuangan Antara Pemcnntah Pusat dan Pemertrntahan Uacrah (Lcmbaran Negara Republik Jndonesia Tahun 2004 Nomor 126, TiH11l.o&lt;1h"" Lcmual1U1 Nq;:aia Rcpublik lndone:,.,a Nomor 4438.),
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ternang Ap"r&lt;1Lur s,µil Nq;a.ia (L&lt;:mutl.1«11 Ncga,a Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 , Tombnhon LC'mburan Negara Repubh.k Indonesia Nomor 54Q4 ):
5. Undang-Undttng Norr.or 23 Tnhun 20H tentang Pemcrinmh= Daerah {Lembaran Negara Republik lndonPsrn T;ihnn 2014
)..lenew.plmn
Nomor 244, T.c,mbnhnn U'mOOrun Negc,ru Republik lndonc31a Nomor '&gt;S87) sebagaimana telal". beberapa kali diubah terukh,r dengcUJ Undang-Undang Ncnnor 9 Tchun 2015 tcntang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah [Lembaran Negara Reoubhk l-idnnesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nornor 5679),
6. Peraturan Pcmerintah Nomor 18 Tahun 2016 tcntang Perangkat Daerah rl.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 20US Nomor 114);
7. Peraturan Presadcn Nomor 7 Tahun 2015 tcntang Organisasi Kcmenterian Negara [Lembaran Negara Rcpubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
8. ?eraturan Kepala Lcmbaga Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2016 tcntang Hast! Pcmctaan Urusan Pemenntatan Daerah bidang Persandian ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201G Non.or 1214),
9. Peraturan Dacrah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 -cntang Urusan Pemerintahan yang menjeru Kcwenangan Pemelintah Kabupaten Buton Sebagai Dac1ah Otonom (Le:nburun Daernh Ko.bupnten Buton To.hun 2016 !\",m1or 112);
10. Peraturan Daemh Kabupaten tcntang Pembcntukan dan Kabupatcn Buton; Buton Nomor 6 Tahun 2016 Susunan Pcrargkat Dacrah
MEMUTUSKA/'i:
PERUBAHAN ATAS PERA1URAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2016 TE:"&lt;TANG KEDUDUKAN, SL'SUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN l&lt;UNGSI SERT!\. TATA KERJA DlNAS KOMUNIKASI !NFORMATIKA DAN PERSANDJAN KABUPATEN BVTON.
Pasal I
Hcbarapa ketenluan dalam Peraturan uupan uuton Nomor 3b Tahun 2016 tcntang Kcdudukan, Suaunan Organiaa:&gt;i, Tuga � dun F'lmgs,, Se-rta Tat a Kcrja Dinas Komunikasi lnformtika dan Persaadian (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 128), diubah sebagai benkut:
- l. Ke(enluan dahm Pasal 3, ay"t (4), '"'Y"'t (5) , &lt;&gt;y.tt j6) dan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran ayat (7) diubah sehingga pasal 3 berbunyi scbagai benkut:

## Pasal 3

- fl) Dinas Komunikasi lnformatika dan Persandian adalah Dinas Daerah Tlpc B.
- ('.2) Dmas Kom\_mika � i lnfonnahka Pcrsand,an sebaga,mana dunaksud pada ayat {I) tcrdin ata ... ·
- a. Kcpa.la Dinas;
- b. Sekrctanat;
- u. Bidang Pengelc'aan Opini, Asprrasr dan Layanan Hubungan Media;
- d. Thdang Bidang lnfrastruktur dan lnformasr Pelayanan Pubhk;
- t:. Bit.h.111 � PCT»crndidll,
- L UPTD; dan
- g. Kelompok Jabat:rn Fungs10nal.
- /3) Sekretariat sebeeejmene drmaksud pada pada Ayat /2) Huruf b tcrdin atas
- a. Subbagian pcrcncanaan, Kcuangan dan Evapor; dan b Subbagran Umum dan Kcpcgawaian
- (4) Bidang Pengdolaan Opini. Aspirasi dan Lavanan Hubungan Media scbagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf c tcrdir! alas:
- a. Seksi Penycdiaan Konten dan Layanan Hubungan Media; b. Scksi Pcnguatan Sumbcr daya Komunikasi Publik
- (5) Bldang lnfrastruktur dan Infurrnasr Pelayanan Pub.rk sebegarroana drmaks.ud pada Ayat [2) Huruf d tcrdiri atas:
- a. Scksi Layanan lnfrastruktur Dasar dan TTK;
- b Seksi Layanan manajemen data lnfromasi Pubhk dan Layanan Domain
- (6) Rorfanp; Pn-san&lt;lmn aebagaimana dtmaksud pac.a A.yat 12) Huruf c tcrdiri alas :
- a. Seksr Tata Kdola dan Operasmnal Pcngrunanan Sandi;
- b. Seksi Pengawasan dan Evaluasr Pcnyclcnggaraan Persandian
- (7) Struktur Orzamsasi Dir.as Kcmurukasi lnformatika dan Persandian tcrcantun daLun lamprran Peraturan Bu:mti ini
2. Ketentuan Pasal 11 drubah, sehmgga Pasal 11 berbunyt sebagar berikut:

## Pasal 11

Kepala Seksr Penycdiaan l\.onten dan Layanan Hubungan Media sebagaimana dunaksud, mcmpunyra tuga» :

- a Mcnyiapk-m bahan perumuo;an dan pcb.ksanaan keb11akan penyed1aan konten dan Layanan Hubungan Media;
- h M"'"'Y" � "" nnrm:,, s;IHndar. proscdur dan knteria penyediaan konten dan Layanan Hubungan Media,
- ,. MC'l:,ksanakan bimbingan teknis dan � uperv,se ix,nyedwun konten dan Layanan Hubungan Mr-ciin;
- d. Melol,sunulmn pcrr.anlauan, analis,:. dan ev,.luct»I penycdiaan konten dan Layanan Hubungan Media,
- c Mdc1pu1kd.11 pclaksanaan ketnjakan di btdang penyedtaan konten dan Wyanan Hubungw, Mt:&lt;.iid
3. Ketentuan Pasal 12 di hapus, schingga Pasal 12 berbunyi sebaga.i benkut :

## Pa»al 12

## Dihapus

4. Ketentuan Pasal 16 dn.ba.r, schmgga Pasal 16 berbunyt sebagai bcrikut ·

## Pasal 16

Kepdld Seksi layanan Manujemen data Injormasi Publik dan Layanan Domrun mcmpun)ai tuga" :

- a. Melaksanakan perurr.usan keb jakan, kocrdinasi dan sinkronisasi pelayanan manajcmen data mformasi Publik dan Lttyw1c111 duuuuu dltl1 ,,ul, Uuuauu,
- b. Melaksanakan kebijakan, penyusunan norma, stander, prosedur dan kntena pcmbcnan brmbo-gan tekrus dan supervise pelayanan nenejercea data mformas1 Publ1k d"n Layanan domam dan "ub domain;
- c. Memantau, mengenensrs, mengev«!uas, dan pelaporan pclaksanaan kebtjakan di bidang pelayanan manelemen data informa"i Publik dan Leyandll domain dan e.rb domain;
- d. Memoenkan brmbmgan tekms dan supervise di bl.dang pclayanan menalcmcn data mrormasr Publlk dan Layanan doma»- dan s;ub dornmn
- e. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pclayanan manajernen dala 1n1onnas1 l'Ubhk dan Layannn domain dan sub domain
5. Ketentwm Pu,,al 17 di hupus. schzngga Pasa.1 17 berhunyi sebagai berikut :

## Pasal 17

## Dihap«s

6. Ketentuan Pasal 19 d,ubah, schmgga Pasal 19 berbunyt sebagai bcrikut

•

Kepala Seksi Tata Kdo!a dan Operasional PengamanHn Persandian mempunyai tugas ·

- tata Pcrsandian dalam penjammtlil keamanan rororma», a Melaksanakan Kelola
- b Menyiapkan peraruran tekms pengclolaan komunikasi sandr antar perangkat dacrah;
- keamanan kerawanan c. Mengukur trngkat informasi: dan
- d Menyrapkan perangkat lunak dan kerns pcr,ondio.n,
- e. Mernuhhk,rn daia atau system Jlka terjadi ganggt.an operasronal persandian dan keamanan informasi;
7. Ketentuan PasaJ 20 di hapus, se)1jngga Pasal 20 be, buny, sebagai berikut:

Pasal 20

Dihapus

## Pasal 11

Pe1alu1a11 Bupali i111111ukl..L U&lt;'.Ii!iku pt1.&lt;l11 la.ti!!J;!;al drundaugkan

Agar sctrap orang mengetahuinya, memenntahkan pengundangan Peraturan Bupan mi ctengan pcncmpatannya dalam Henta lJaerah Kabupaten Buton.



Ditetapkan di PasarwaJO pada tanggal, 19 Desember 2016

Pit BUPATI OUTON,

EFFENDl � DIN

Drandnngkan pada tanggd,

o Ce � ..,..,.,..\_ 2016

Pit SEKRETA

S DAERAH KAHUPATI'.:. � ,

Pembina Utama Muca, TV /r-


Nip. 195B0101 198903 I 012

i

Kepala Seksi Tata Ke\ola dan Operasional Pcngamanan Persandian mempunyru tugas :

- a. Mdaksanakan KeJola Pcraandian dalam prnJ:,min:,n h·:,manan lnformasi; tata
- b. Mcnyi,.pkan pcran.ran tckn,s ;x:ngdola"-n komun1kas, sandi antar penmgkat daerah;
- c. Mcngukur informasi; tingkal kerawanan dan keamanan
- d. Mcnyiapkan perangkat lunak dan keras persandian;
5. e Memulhkan data atau ,oystcrn jika terjadi gangguan opc1a,:;ional pc1 � 11d,an dan keamanan inro,,na:;,;
6. 7 K.-trnhmn p,.,.,'l] 'JO rfi h:,pn«, .'lf'hmag:, P,i,rn] 'JO tv.rh11nyi &lt;;.Fbfig,ii bcrikut:

Pasal 20

Dihapus

Pasal ll

Peraturan Bupati im mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahumya, :nemenntah.\.an pengundangan Peraturan Bupatl rm dengan pencmpat.annya dalam Bent.a Daerah Kabupaten fluton.

Ditetapkan di p a s a r w a j o pada tanggal, l-9 Desember 2016

Pit BUPATI BUTON

Cap/TIO

EFFENDI KALlMUDDIN

P " Ba r w a J a

,-

l