PERATURAN GUBERNUR MA Nomor 46 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN BERBASIS GUGUS PULAU PROVINSI MALUKU UTARA (berlaku 3 Januari 2014)
Pembukaan
Menimbang
GUBERNUR MALUKU UTARA
PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA NOMOR : 4 TAHUN 2014 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN BERBASIS GUGUS PULAU PROVINSI MALUKU UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR MALUKU UTARA,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat perlu melakukan penataan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berjenjang dan berkesinambungan melalui mekanisme alur rujukan yang efektif dan efisien serta berpedoman kepada sistem pelayanan kesehatan rujukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Berbasis Gugus Pulau Provinsi Maluku Utara.
- Mengingat : 1.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana
- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 5256;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 193);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2013, Nomor 29);
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
17. Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor 001 Tahun 2012 tentang Rujukan Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat
Terpencil, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak diminati;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN BERBASIS GUGUS PULAU PROVINSI MALUKU UTARA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
1. Provinsi adalah Provinsi Maluku Utara;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara;
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Maluku Utara;
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara;
6. Dinas Kesehatan Provinsi selanjutnya disingkat Dinkes Provinsi adalah Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kesehatan;
7. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat Dinkes Kabupaten/ Kota adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kesehatan;
8. Rujukan adalah pelimpahan wewenangdan tanggung jawab atas masalah kesehatan dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik, vertikal, horizontal maupun struktural dan fungsional terhadap kasus penyakit, masalah penyakit, atau permasalahan kesehatan;
9. Sistem Rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan palimpahan tanggung jawab, timbal balik terhadap suatu
kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal dan horizontal dalam arti dari unit yang kemampuannya kurang ke unit yang lebih mampu;
10. Rujukan kesehatan perorangan adalah rujukan kasus yang berkaitan dengan diagnosis, terapi, tindakan medik berupa pengiriman pasien, rujukan bahan pemeriksaan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium dan rujukan ilmu pengetahuan tentang penyakit;
11. Rujukan kesehatan masyarakat adalah rujukan sarana dan logistik, rujukan tenaga dan rujukan operasional dalam upaya kesehatan masyarakat;
12. Rujukan spesimen atau penunjang diagnostik lainnya adalah rujukan pemeriksanaan bahan yang berasal dan/atau diambil dari tubuh manusia untuk tujuan diagnostik, penelitian, pengembangan pendidikan dan/atau analisis lainnya;
13. Rujukan balik adalah rujukan atas kasus yang dirujuk, fasilitas penerima rujukan akan merujuk balik pasien setelah memberikan pelayanan dengan kebutuannya sehingga rujukan berjalan menurut alur yang ditetapkan;
14. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuh kebutuhan dasr kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah;
15. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna menyelamatkan nyawa dan pencehagan kecacatan lebih lanjut;
16. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat;
17. Pelayanan Kesehatan tingkat pertama merupakan pelayanan kesehata dasar yang diberikan oleh praktik bidan, praktik dokter umum, praktik dokter, puskesmas besarta jaringannya dan klinik pratama;
18. Pelayanan kesehatan tingkat kedua merupakan pelayanan kesehatan spesialistik yang dilakukan oleh praktik dokter spesialis, praktek dokter gigi spesialism klinik utama, laboratorium klinis/kesehatan Kabupaten/Kota, laboratorium Klinis/kesehatan swasta, rumah sakit kelas C dan rumah sakit kelas D;
19. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga merupakan pelayanan sub spesialistik yang dilakukan oleh dokter sub speliastik atau dokter gigi sub spesialis yang menggunakan pengetahun dan teknologi kesehatan sub spesialistik yang dilakukan oleh rumah sakit kelas B dan rumah sakit kelas A;
20. Rujukan lintas batas adalah pelayanan kesehatan rujukan yang dilakukan dari wilyah tertentu yang berbatasan dengan wilayah terdekat, baik lintas Kabupaten/Kota maupun lintas Provinsi;
21. Pembiayaan Rujukan adalah pembiayaan yang dikeluarkan olehh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi;
22. Gugus Pulau adalah sekumpulan pulau-pulau yang secara geografis berdekatan dan ada keterkaitan erat dan memiliki ketergantungan/interaksi antar kondisi ekonomi dan sosial budaya baik secara induvidu maupun kelompok;
23. Pusat Gugus Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah pengaturan wilayah ## BAB II KEGIATAN UJUKAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Kegiatan rujukan meliputi:
- a. Rujukan pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lengkap dan terdekat;
- b. Rujukan spesimen atau penunjang diagnostik lainnya;
- c. Rujukan bahan pemeriksaan laboratorium; dan/atau
- d. Rujukan pengetahuan dan keterampilan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pemberi pelayanan kesehatan/petugas kesehatan wajib terlebih dahulu memeriksa pasien yang akan dirujuk.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Pelaksanaan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi prosedur standar :
- a. Merujuk pasien;
- b. Menerima rujukan pasien;
- c. Memberikan rujukan balik pasien;
- d. Menerima rujukan balik pasien;
- e. Rujukan lintas batas;
- f. Pengelolaan pasien di ambulans; dan
- g. Rujukan maternal perinatal.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Rujukan terhadap pasien dilakukan dalam hal :
- a. Fasilitas pelayanan kesehatan memastikan tidak mampu memberikan pelayanan yang dibutuhkan pasien
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menerima rujukan harus merujuk kembali pasien ke fasilitas kesehatan asal rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 setelah memberi pelayanan kesehatan bagi pasien rujukan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Pemberi Pelayanan Kesehatan/Petugas Kesehatan wajib mengirimkan rujukan berupa spesimen atau penunjang diagnostik lainnya jika memerlukan pemeriksaan laboratorium, peralatan medik/teknik, dan/atau penunjang diagnostik yang lebih tepat, mampu dan lengkap;
- (2) Spesimen atau penunjang diagnostik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikirim dan diperiksa dengan atau tanpa disertai pasien yang bersangkutan;
- (3) Jika sebagia spesimen telah diperiksa di laboratorium pelayanan kesehatan asal, labolatorium rujukan dapat memeriksa ulang dan memberikan validasi hasil pemeriksanaan pertama;
- (4) Fasilitas pelayanan kesehatan yang menerima rujukan spesimen atau penunjang diagnostik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib mengirimkan laporan hasil pemeriksaan atas spesimen atau penunjang diagnostik lainnya yang telah dperiksa ke fasilitas pelayanan kesehatan asal.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat mengajukan permintaan rujukan pengetahuan dan ketrampilan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi;
- (2) Rujukan pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian :
- a. Bimbingan klinis;
- b. Bimbingan teknis/alih keterampilan; dan/atau
- c. Bimbingan kesehatan masyarakat.
- (3) Rujukan pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan dengan cara :
- a. Dokter spesialis yang berada di RSUD dr. H. Chasan Besoirie sebagai pusat rujukan tingkat provinsi dapat melakukan bimbingan secara berkala apabila dibutuhkan ke rumah sakit tipe C dan D di Kabupaten/ Kota dan bahkan sampai ke puskesmas;
- b. Magang atau pelatihan di Rumah Sakit Umum Provinsi atau Kabupaten/ Kota bagi dokter umum, bidan atau perawat dan tenaga kesehatan lainnya bila diperlukan;
- (4) Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota memfasilitasi kerja sama tentang rujukan pengetahuan dan tenaga ahli/ dokter spesialis antar fasilitas pelayanan kesehatan.
JENJANG RUJUKAN
BAB III - JENJANG RUJUKAN
Pasal 9
Pelayanan Kesehatan harus dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis dan kondisi fasilitas kesehatan, dimulai dari pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama.
BAB III - JENJANG RUJUKAN
Pasal 10
Pengiriman rujukan harus dilakukan secara berjenjang dengan ketentuan :
- a. Rujukan dari pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama harus dikirim ke pemberi pelayanan kesehatan yang setara atau tingkat kedua; dan
- b. Rujukan dari pemberi pelayanan kesehatan tingkat kedua harus dikirim ke pemberi pelayanan kesehatan yang setara atau tingkat ketiga.
BAB III - JENJANG RUJUKAN
Pasal 11
Pengirim rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus diutamakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jenjang rujukan.
BAB III - JENJANG RUJUKAN
Pasal 12
Pemberi pelayanan kesehatan, pasien peserta jaminan, dan penjamin pembiayaan kesehatan wajib mengikuti jenjang rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 kecuali di dalam keadaan darurat, bencana dan kekhususan permasalahan kesehatan pasien.
BAB III - JENJANG RUJUKAN
Pasal 13
Rujukan lintas batas adalah pelayanan kesehatan rujukan yang dilakukan dari wilayah berbatasan dengan wilayah terdekat baik antar Kabupaten/Kota maupun Provinsi.
BAB IV - SYARAT RUJUKAN
Pasal 14
- (1) Pembuat rujukan harus :
- a. Mempunyai kompetensi dan memiliki wewenang merujuk;
- b. Mempunyai kompetensi dan wewenang sasaran/tujuan rujukan; dan
- c. Mengetahui kondisi serta kebutuhan objek rujukan.
- (2) Surat rujukan harus mencantumkan :
- a. Unit yang mempunyai tanggungjawab dalam rujukan, baik yang merujuk atau yang menerima rujukan;
- b. Alasan tindakan rujukan;
- c. Pelayanan medis dan rujukan medis yang dibutuhkan; dan
- d. Tanda tangan persetujuan pasien atau keluarga.
- (3) Surat rujukan harus dilampiri :
1. Formulir rujukan balik;
2. Kartu jaminan kesehatan; dan
3. Dokumen hasil pemeriksaan penunjang.
- (4) Rujukan pasien/spesimen harus dilakukan jika :
- a. Dari hasil pemeriksaan medis, sudah teridentifikasi bahwa keadaan pasien tidak dapat ditangani;
- b. Pasien memerlukan pelayanan medis spesialis dan atau sub spesialis yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan semula; dan/atau
- c. Pasien memerlukan pelayanan lanjutan penunjang medis lebih lengkap yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan asal.
BAB IV - SYARAT RUJUKAN
Pasal 15
- (1) Pemberian rujukan untuk pasien jaminan kesehatan harus disertai kejelasan tentang pembiayaan rujukan dan pembiayaan di fasilitas kesehatan tujuan rujukan;
- (2) Pasien jaminan kesehatan harus dirujuk ke rumah sakit yang mengadakan kerjasama dengan penyelenggara jaminan kesehatan.
BAB IV - SYARAT RUJUKAN
Pasal 16
Pemberian pelayanan kesehatan/tenaga kesehatan dilarang merujuk, menentukan tujuan rujukan, atau menerima rujukan atas dasar kompensasi/ imbalan dari fasilitas pelayanan kesehatan.
BAB IV - SYARAT RUJUKAN
Pasal 17
- (1) Penerima rujukan dapat merujuk balik atau mengarahkan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan sesuai jenjang pelayanannya jika
BAB IV - SYARAT RUJUKAN
Pasal 18
Dalam hal belum tersediannya fasilitas atau tempat bagi pasien rujukan pelayanan kesehatan yang merujuk wajib tetap memberikan perawatan atau menjaga stabilitas kesehatan pasien hingga memperoleh tempat rujukan.
BAB IV - SYARAT RUJUKAN
Pasal 19
Dalam hal diketahui adanya pemberi pelayanan yang melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
KEWAJIBAN PENGIRIM DAN PENERIMA RUJUKAN
BAB V - KEWAJIBAN PENGIRIM DAN PENERIMA RUJUKAN
Pasal 20
Pengirim rujukan wajib :
- a. Memberikan
PENJELASAN
Pembukaan
atau alasan kepada pasien atau keluarganya atas tindakan rujukan atau keputusan melakukan rujukan;
- b. Meminta konfirmasi dan memastikan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan tujuan rujukan;
- c. Membuat surat rujukan dengan melampirkan hasil diagnosis pasien dan resume catatan medis;
- d. Mencatat pada register dan membuat laporan rujukan;
- e. Menstabilkan keadaan umum pasien dan memastikan stabilitas pasen dipertahankan selama perjalanan menuju tempat rujukan;
- f. Menyerahkan surat rujukan kepada pihak yang berwenang di fasilitas pelayanan kesehatan tempat rujukan melalui tenaga kesehatan yang mendampingi pasien;
- g. Melaksanakan ketentuan yang ada pada jaminan kesehatan dan bahan penjamin kesehatan; dan
- h. Memberi informasi mutakhir mengenai kapasitas sarana yang dimiliki seperti kapasitas kamar atau tempat tidur melalui situs jaringan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- (2) Pengirim rujukan harus memperhatikan kelengkapan perjalanan ke tempat rujukan yang meliputi :
- a. Sarana transportasi yang digunakan wajib dilengkapi alat resusitasi, perlengkapan kegawatdaruratan (Emergency Kit), Oksigen dan dapat menjamin pasien sampai tiba di tempat rujukan tepat waktu;
- b. Pasien di dampingi oleh tenaga kesehatan yang trampil dalam tindakan kegawatdaruratan, mengetahui keadaan umum pasien dan mampu menjaga stabilitas pasien sampai tiba di tempat rujukan; dan
- c. Sarana transportasi/petugas kesehatan pendamping memiliki sarana komunikasi.
- (3) Dalam hal diketahui adanya pengirim rujukan yang melanggar syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota memberikan sanksi administrasi sebagaimaana dimaksud dalam
PENJELASAN
Pasal 18
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara. Ditetapkan di Sofifi Pada tanggal 3 Januari 2014 GUBERNUR MALUKU UTARA, Ttd. ABDUL GANI KASUBA Diundangkan di Sofifi Pada tanggal 3 Januari 2014 ## SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA Ttd. A. MADJID HUSEN (BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014 NOMOR 3)
PENJELASAN
Pasal 21
- (1) Penerima rujukan wajib : - a. Menerima surat rujukan dan membuat tanda terima pasien; - b. Mencatat kasus rujukan dan membuat laporan penerima rujukan; - c. Membuat diagnosis dan melaksanakan tindakan medis yang diperlukan serta melaksanakan perawatan; - d. Melaksanakan catatan medis sesuai ketentuan; - e. Memberikan informasi media komunikasi kepada fasilitas pelayanan kesehatan pengirim rujukan; - f. Membuat rujukan balik ke pengirim rujukan untuk menindaklanjuti perawatan selanjutnya yang tidak memerlukan pelayana medis atau spesialistik atau sub spesialistik setalah kondisi pasien stabil; dan/atau - g. Memberikan informasi mutkhir mengenai kapasitas sarana yang dimiliki melalui situs jaringan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan; - (2) Dalam hal diketahui adanya penerima rujukan yang melanggar syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupate/Kota memberikan sanki administatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. ## BAB VI PEMBIAYAAN RUJUKAN
PENJELASAN
Pasal 22
- (1) Biaya yang ditimbulkan dalam pelayanan kesehatan rujukan khusus bagi pasien miskin dan tidak mampu dari puskesmas ke rumah sakit Kabupaten/ Kota - dan/atau rumah sakit Provinsi di bebankan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota asal pengirim; - (2) Biaya yang ditimbulkan dalam pelayanan kesehatan rujukan khusus bagi pasien miskin dantidak mampu dari rumah sakit Provinsi ke pusat rujukan lintas Provinsi dibebankan kepada Pemerintah Provinsi; - (3) Biaya rujukan yang dimaksu dalam ayat (1) dan (2) adalah termasuk biaya pasien dan 1 (satu) orang pendamping pasien; ## BAB VIII ## SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI RUJUKAN
PENJELASAN
Pasal 23
- (1) Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta institusi yang mempunyai tugas di bidang kesehatan dapat mengembangkan sistem informasi dan komunikasi rujukan yang bersifat dinamis dan dalam jaringan (online) serta tersedia di semua fasilitas pelayanan kesehatan untuk menjamin ketepatan rujukan; - (2) Sistem informasi dan komunikasi rujukan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya antara lain membuat : - a. Jenis dan kemampuan fasilitas pelayana kesehatan; - b. Jenis dan kemampuan tenaga medis yang tersedia pada saat tersebut; dan - c. Keberadaan tempat tidur yang kosong di semua kelas.
PENJELASAN
Pasal 24
Fasilitas pelayanan kesehatan di daerah wajib : - a. Memperbaharui data ketersediaan fasilitas kesehatan terkait dengan rujukan; dan - b. Mengakses sistem informasi dan komunikasi rujukan untuk mengetahui kondisi fasilitas pelayanan kesehatan yang akan dirujuk. ## BAB XI ## PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI
PENJELASAN
Pasal 25
- (1) Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta institusi yang mempunyai tugas di bidang kesehatan dapat mengembangkan sistem informasi dan komunikasi rujukan yang bersifat dinamis dan dalam jaringan (online) serta tersedia di semua fasilitas pelayanan kesehatan untuk menjamin ketepatan rujukan;Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan di lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.