Unknown Unknown Nomor 6 Tahun 1945 tentang PERI'BAIIAI| ATAS PERATT'RAN DATRAII IIOilOR 3 TAIII'I| 2O11 TEI{TAITG REf,RIBUSI PEMAKAHI{ IIEI(AYAAN DAERAII DEITGAN RAIIMAT TT'HAIT YAITG MAIIA ESA BI'PATI TT'LI'NGAGT'ITG, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan upaya penertiban, pembinaan dan penjaminan kepastian hukum dalam pemanfaatan kekayaan daerah maka perlu adanya penyempurnaan terhadap peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 201I tentang Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah;
Mengingat :
- l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun lg50 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan peraturan perundang\_undangan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1l Nomor g2. Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
I
I
'i
'l
I
a
.il
I
4
1
{
l
I
I
a
{
I
I
- Undang-Undang Nomor 2J Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ar4 Nomor 244, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55g7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 201S (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 r 5 Nomor 5g Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56T9l; 5.
- Peraturan pemerintah Nomor 5g Tahun 20os tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (rembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a57g); 6.
- Peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Cara Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pqiak Daerah dan Retribusi Daerah; 7. tentang Tata Pemungutan
- Peraturan pemerintah 2T Tahun 2or4 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2or4 Nomor 92, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 8.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2r rahun 2orr; 9.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor rz Tahun 2ooz tentang pedoman Telcris pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 11' Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 3 Tahun 2ol1 tentang Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2or 1 Nomor 03 Seri C);
Dengan persetuJuan Bersama DIqTAil PTRWAISI,AN RAIffAT DATRAII IIABT'PATEN TT'LT'NGAGUNG
dan
BT'PATI TULT'NGAGT,IYG
MEMUTUSI(AII :
Menetapkan : pERATURAIT DAERATT TEIvTANG pERrrBArrArt arAs PERATURAIT DAIRAH NOMOR 3 TAHUN zOL! TENTAITG RE.RIBUSI PEMAI$IAIY ITTKAYAAIT DATRAH.
Pasal I
Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuulungagung Tahun 2011 Nomor 03 Seri cl diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9
- (l) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling rama 3 (tiga) tahun sekari.
- (21 Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( r ) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) ditetapkan dengan peraturan Bupati.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
- (l) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling rama 3 (tiga) tahun sekari.
Pasal 6
Besarnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasar g.
Pasal 9
- (l) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling rama 3 (tiga) tahun sekari.
- (21 Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( r ) dilakukan dengan
Besarnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasar g.
- Ketentuan
PENJELASAN
Pembukaan
ayat (2) huruf a
PENJELASAN
Pasal 3
diubah, sehingga penjelasan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut : 3.
PENJELASAN
Pasal 3
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. huruf a Cukup jelas. huruf b Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum. - 4' Ketentuan l"ampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam L"ampiran ya.g merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini. ## Pacel II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 3l Maret 2016. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Tulungagung. Peraturan Kabupaten l.embaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2016 Nomor 2 Seri C NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 836 / 2016 I I I I j ## PENJELASAN ##