Azzindani/ID_REG_KG_2510 huggingface dataset:
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 49 Tahun 2003 tentang PENCABUT AN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 1976 TENTANG PEMBANGUNAN PUSAT PENELITIAN, ILMU PENGET AHUAN, DAN TEKNOLOGI DI SERPONG (berlaku 8 Juli 2003)
Pembukaan
Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan kemampuan dan kapasitas penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi, dipandang perlu menata kembali Pusat Penelitian, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi (PUSPIPTEK) ke dalarn tugas dan fungsi Menteri Negara Riset dan Teknologi;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu mencabut Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1976 tentang Pembangunan Pusat Penelitian, IImu Pengetahuan, dan Teknologi di Serpong;
1. Pasal4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Mengingat
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan llmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
3. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan. Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tala Kerja Menteri Negara sebagairnana telah beberapa kali diubah. terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2003;
4. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara sebagaimana Lelahbeberapa kali diubah, terakhir dengan Kepurusan Presiden Nomor 48 Tahun 2003;
MEMUTUSKAN : ________________
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PENCABUTAN 1976 PEMBANGUNANPUSAT PENELITIAN, ILMU
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 'TENTANG PENGETAHUAN,DANTEKNOLOGI DI SERPONG.
Pasal 1
Mencabut Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1976 tentang Pembangunan Pusat Penelitian, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi di Serpong.
Pasal 2
- (1) Sebagai tindak lanjut dicabutnya Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1976 tentang Pembangunan Pusat PeneLitian, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi di Serpong, Merueri Keuangan, Menteri Negara Pendayagunaan Aparamr Negara, Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara melaksanakan penyelesaian di bidang pegawai, pernbiayaan, perlengkapan, dan dokurnen secara terkoordinasi dengan mengikutsertakan Pimpinan instansi terkait sesuai dengan bidang rugasnya masing-rnasing.
- (2) Pelaksanaan penyelesaian di bidang pegawai, pernbiayaan. perlengkapan, dan dokumen sebagairnana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan mernperhatikan ketentuan peratu ran perundang-undangan yang berlaku.
Pasa13 ...
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
,'RESIDEr.J r~FfJUBLlf~ INDONESIA
3
Pasal 3
Keputusan Presiden ini rnulai.berlaku .pada tanggaJ ditetapkan.
\
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2003

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATJ SOEKARNOPUTRI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 12 Tahun 1999 tentang KOMODITI YANG DAPAT DIJADIKAN SUBYEK KONTRAK BERJANGKA (berlaku 27 Januari 1999)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
:
:
:
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Komoditi yang dapat dijadikan Subyek Kontrak Berjangka ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- b. bahwa terdapat kebutuhan yang besar terhadap instrumen lindung nilai dan adanya referensi harga bagi pengusaha komoditi Kopi dan Minyak Kelapa Sawit serta berdasarkan analisis, komoditi tersebut layak diperdagangkan di Bursa Berjangka;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Komoditi tersebut sebagai komoditi yang dapat dijadikan Subyek Kontrak Berjangka dengan Keputusan Presiden;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KOMODITI YANG DAPAT DIJADIKAN SUBYEK KONTRAK BERJANGKA.
Pasal 1
Komoditi yang dapat dijadikan subyek Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka adalah:
- a. Kopi;
- b. Minyak Kelapa Sawit.
Pasal 2
Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 16 Tahun 1996 tentang UANG PAKET BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara, dipandang perlu meninjau kembali dan menetapkan besarnya uang paket bagi Pimpinan dan Aggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1990;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaga Negara Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3182);
MEMUTUSKAN
: ________________
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG UANG PAKET BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
: DAN DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG
Pasal 1
Kepala Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung diberikan uang paket sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupah) setiap bulan.
Pasal 2
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Pasal 3
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1990 tentang Uang Paket Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung, dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 4
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tangal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1995.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Pebruari 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. SOEHARTO
Unknown Unknown Nomor TAHUN2014 Tahun 2012 tentang PENETAPANHARIPEMU!'iGUTAN SUARAPEMILIHANUMUM ANGGOTADEWANPER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 111jKptsjKPUjTAHUN 2012 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013, telah menetapkan
Pasal 4
Dewan ...
.
Mengingat
Menetapkan
PERTAMA
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertirobangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan hari pemungutan suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagai Hari Libur Nasional dengan Keputusan Presiden;
- l. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARAPEMILIHAN UMUMANGGOTADEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWANPERWAKILAN DAERAH,DAN DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH TAHUN 2014 SEBAGAIHARILIBURNASIONAL.
Menetapkan hari Rabu, tanggal 9 April 2014 sebagai hari libur nasional untuk pemungutan suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau hari dan tanggal lain yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk pemilihan umum lanjutan danl atau susulan. L . KEDUA ...
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 April2014 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada ditetapkan tanggal KEDUA

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Politik, Hukum,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 23 Tahun 2000 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 1980 TENTANG BADAN KOORDINASI ENERGI NASIONAL SEBAGAIMANA TELAH TIGA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 1999 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
- bahwa dalam rangka memantapkan koordinasi pelaksanaan kebijaksanaan di bidang energi, dipandang perlu menyempurnakan susunan organisasi dan keanggotaan Badan Koordinasi Energi Nasional sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1999;
:
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1980 tentang Badan Koordinasi Energi Nasional sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1999;
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 1980 TENTANG BADAN KOORDINASI ENERGI NASIONAL SEBAGAIMANA TELAH TIGA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 1999.
Pasal 3
Mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1980 tentang Badan Koordinasi Energi Nasional sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1999, sehingga berbunyi :
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1980 tentang Badan Koordinasi Energi Nasional sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1999;
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 1980 TENTANG BADAN KOORDINASI ENERGI NASIONAL SEBAGAIMANA TELAH TIGA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 1999.
Pasal I
Mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1980 tentang Badan Koordinasi Energi Nasional sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1999, sehingga berbunyi :
"Pasal 3
- (1) Susunan organisasi dan keanggotaan Badan Koordinasi Energi Nasional terdiri dari :
- a. Ketua :
Menteri Pertambangan dan Energi merangkap anggota
- b. Anggota :
1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Menteri Perhubungan;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
5. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional;
- c. Sekretaris :
1. Direktur Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi,
Departemen Pertambangan dan Energi, Sekretaris I;
sebagai
2. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Departemen Pertambangan dan Energi, sebagai Sekretaris II;
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Pebruari 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 2002 tentang PENGESAHAN ASEAN FRAMEWORK ON MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENTS (PERJANJIAN KERANGKA ASEAN TENTANG PENGATURAN SALING PENGAKUAN) (berlaku 16 Desember 1998)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa di Hanoi, Myanmar, pada tanggal 16 Desember 1998 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangements (Perjanjian Kerangka ASEAN tentang Pengaturan Saling Pengakuan);
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;
Mengingat
Menetapkan
: 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN ASEAN FRAMEWORK ON MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENTS (PERJANJIAN KERANGKA ASEAN TENTANG PENGATURAN SALING PENGAKUAN).
Pasal 1
Mengesahkan ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangements (Perjanjian Kerangka ASEAN tentang Pengaturan Saling Pengakuan), yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Hanoi, Vietnam, pada tanggal 16 Desember 1998, sebagai hasil perundingan Negara-negara anggota ASEAN, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Agreement dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.
Pasal 3
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 2002

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 2002

Penandatangan: SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG KESOWO
Unknown Unknown Nomor NOMOR15TAHUN2014 Tahun 2014 tentang PANITlANASIONAL PENYELENGGARAAN PERTEMUAN OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIPTINGKAT REGIONALASIAPASIFIKTAHUN2014 DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHAESA PRESIDENREPUBLIKINDONESIA, - a. bahwa Indonesia adalah Ketua. Utama Open Government Partnership untuk periode Oktober 2013 sampai dengan September 2014; - b. bahwa selama kurun waktu tersebut, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan satu kali Pertemuan Open Government Partnership Tingkat Regional Asia Pasifik di Indonesia dan satu kali Pertemuan Tingkat Tinggi di Amerika Serikat pada bulan September 2014 di sela-sela perhelatan Sidang Umum PBB ke-69; - c. bahwa Pertemuan Open Government Partnership Tingkat Regional Asia Pasifik di Indonesia akan diikuti oleh Ne~ara-negara Anggota Open Government . Partnership dari kawasan Asia Pasifik dan akan mengundang beberapa Kepala "Iegara di Asia Pasifik yang telah bergabung atau memiliki potensi untuk bergabung dalam gerakan multilateral ini; - d. bahwa untuk menyukseskan penyelenggaraan Pertemuan dimaksud, perlu membentuk suatu Panitia Nasional Penyelenggaraan Pertemuan Open Government Partnership Tingkat Regional Asia Pasifik di Indonesia Tahun 2014; 5. tentang Panitia Nasional (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
PRESI~EN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSANPRESIDENREPUBLIKINDONESIA NOMOR15TAHUN2014 TENTANG
PANITlANASIONAL PENYELENGGARAAN PERTEMUAN OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIPTINGKAT REGIONALASIAPASIFIKTAHUN2014
DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHAESA
PRESIDENREPUBLIKINDONESIA,
- a. bahwa Indonesia adalah Ketua. Utama Open Government Partnership untuk periode Oktober 2013 sampai dengan September 2014;
- b. bahwa selama kurun waktu tersebut, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan satu kali Pertemuan Open Government Partnership Tingkat Regional Asia Pasifik di Indonesia dan satu kali Pertemuan Tingkat Tinggi di Amerika Serikat pada bulan September 2014 di sela-sela perhelatan Sidang Umum PBB ke-69;
- c. bahwa Pertemuan Open Government Partnership Tingkat Regional Asia Pasifik di Indonesia akan diikuti oleh Ne~ara-negara Anggota Open Government . Partnership dari kawasan Asia Pasifik dan akan mengundang beberapa Kepala "Iegara di Asia Pasifik yang telah bergabung atau memiliki potensi untuk bergabung dalam gerakan multilateral ini;
- d. bahwa untuk menyukseskan penyelenggaraan Pertemuan dimaksud, perlu membentuk suatu Panitia Nasional Penyelenggaraan Pertemuan Open Government Partnership Tingkat Regional Asia Pasifik di Indonesia Tahun 2014;
5. tentang Panitia Nasional menetapkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11April 2014 PRESIDENREPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. ## DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO \
Unknown Unknown Nomor 44 Tahun 2003 tentang PENUGASAN (berlaku Unknown)
Pasal 3
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Pe.rtAusyawaratan ·~"";'.1· ,"'t~': Rakyat Nomor Vn/MPRl1973 tentang Keadaan Presiden danl atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
Pasal 4
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Pe.rtAusyawaratan ·~"";'.1· ,"'t~': Rakyat Nomor Vn/MPRl1973 tentang Keadaan Presiden danl atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
3. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di lnar Negeri;
MEMUfUSKAN :
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selarna Presiden melaksanakan Kunjungan Kenegaraan te negara Bangladesh, Mongolia, Jep.ulg dan Vietnam yang akan berlangsung mulai tanggal 18 Juni 2003 sampai dengan tanggal 27 Juni 2003 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air,
"
\
,
"
...
-
...
\_.,
----~
\_\_\_ " J
Salinan sesuai dengan aslinya
KEDUA
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di jakarta pada tanggal 16juni 2003 PRESID~N REPUBLlK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan (berlaku 21 Februari 2003)
Pembukaan
Menimbang : bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kunjungan Presiden ke luar negeri mulai tanggal 22 Februari 2003 sampai dengan 26 Februari 2003, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil berlangsungnya
Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama kunjungan tersebut;
Mengingat : 1.
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
3. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN
Pasal 3
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
Pasal 4
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
3. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN :
KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Februari 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 86 Tahun 2001 tentang PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ASEAN FOUNDATION ON THE HEADQUARTERS SEAT OF THE FOUNDATION (PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN YAYASAN ASEAN TENTANG KEDUDUKAN MARKAS BESAR YAYASAN ASEAN) (berlaku 10 Juli 2001)
Pembukaan
Menimbang
:
- a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 28 Januari 1999 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the ASEAN Foundation on the Headquarters Seat of the Foundation (Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Yayasan ASEAN tentang Kedudukan Markas Besar Yayasan ASEAN), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dengan Yayasan ASEAN;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;
3. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
MEMUTUSKAN
Pasal 4
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ASEAN FOUNDATION ON THE HEADQUARTERS SEAT OF THE FOUNDATION (PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN YAYASAN ASEAN TENTANG KEDUDUKAN MARKAS BESAR YAYASAN ASEAN).
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2001 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, MUHAMMAD M. BASYUNI ## Pasal 1

Penandatangan: Mengesahkan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the ASEAN Foundation on the Headquarters Seat of the Foundation (Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Yayasan ASEAN tentang Kedudukan Markas Besar Yayasan ASEAN), yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, pada tanggal 28 Januari 1999, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dengan Yayasan ASEAN, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini. ## Pasal 2

Distribusi: Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Agreement dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris. ## Pasal 3 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd, ABDURRAHMAN WAHID
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 16 Tahun 2007 tentang PERPANJANGAN MASA TUGAS TIM NASIONAL UNTUK EVALUASI KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI (berlaku 3 Agustus 2007)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG
PERPANJANGAN MASA TUGAS
TIM NASIONAL UNTUK EVALUASI KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa untuk lebih mengoptimalkan tugas Tim Nasional untuk Evaluasi Keselamatan dan Keamanan Transportasi guna melakukan penyelidikan dan penelitian serta evaluasi secara menyeluruh atas keselamatan dan keamanan transportasi, termasuk regulasi, standar dan prosedur keamanan transportasi, dan guna perbaikan dalam mewujudkan keselamatan dan keamanan transportasi, dipandang perlu untuk memperpanjang masa tugas Tim Nasional untuk Evaluasi Keselamatan dan Keamanan Transportasi dengan Keputusan Presiden;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tim Nasional untuk Evaluasi Keselamatan dan Keamanan Transportasi;
Menetapkan
- 2 -
MEMUTUSKAN :
: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERPANJANGAN MASA TUGAS TIM NASIONAL UNTUK EVALUASI KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI.
Pasal 1
Masa tugas Tim Nasional untuk Evaluasi Keselamatan dan Keamanan Transportasi yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2007 diperpanjang, terhitung mulai tanggal 11 April 2007 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2007.
Pasal 2
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2007

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Penandatangan: Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, Dr. M. Iman Santoso
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 44 Tahun 2001 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT ALJAZAIR MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL (berlaku 29 Maret 2001)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa di Alger, Aljazair, pada tanggal 21 Maret 2000 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Aljazair mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Aljazair;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
MEMUTUSKAN : ________________
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSE-TUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT ALJAZAIR MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL.
Pasal 1
Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Aljazair mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Alger, Aljazair, pada tanggal 21 Maret 2000, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Aljazair yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Arab dan Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2001 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. DJOHAN EFFENDI

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Hukum, ttd B.P. Silitonga
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan (berlaku 20 Agustus 2001)
Pembukaan
Menimbang : bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kunjungan Presiden ke luar negeri mulai tanggal 21 Agustus 2001, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut;
Mengingat
-
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
3. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN
Pasal 3
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
Pasal 4
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
3. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN:
KEDUA:
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNPUTRI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 18 Tahun 2008 tentang HARI KONSTITUSI (berlaku 10 September 2008)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG HARI KONSTITUSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 telah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa penetapan Konstitusi tersebut merupakan suatu kesatuan dengan Kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan menjadi tonggak sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan tanggal 18 Agustus sebagai Hari Konstitusi dengan Keputusan Presiden;
Pasal 4
Tahun 1945;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARI KONSTITUSI.
PERTAMA :
Tanggal 18 Agustus ditetapkan sebagai Hari Konstitusi.
KEDUA
:
Hari Konstitusi bukan merupakan hari libur.
KETIGA : ________________
Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, ttd.
Dr. M. Iman Santoso
KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 September 2008 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 87 Tahun 2000 tentang PEMBERIAN FASILITAS KREDIT BAGI ANGGOTA DEWAN PER (berlaku 23 Juni 2000)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
Menetapkan :
- a. bahwa untuk membantu kelancaran tugas sehari-hari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dipandang perlu memberikan kemudahan kepada anggota yang dimaksud membeli kendaraan perorangan dalam bentuk subsidi pembelian kendaraan peorangan.
- b. bahwa untuk keperluan tersebut di atas serta memperhatikan perkembangan keadaan pada saat ini, dipandang perlu mengadakan perubahan terhadap pemberian fasilitas kredit kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk pembelian kendaraan perorangan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1998 dengan Keputusan Presiden;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3930);
3. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3931);
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KREDIT BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN.
Pasal 1
Kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bermaksud membeli sebuah kendaraan perorangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas diberikan kemudahan berupa fasilitas kredit pembelian kendaraan perorangan.
Pasal 2
Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa:
- a. Pemberian fasilitas kredit dengan beban bunga ditanggung oleh Pemerintah;
- b. Bunga yang ditanggung oleh Pemerintah tersebut sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh ppuluh juta rupiah) dan akan dibayarkan di muka kepada setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan.
Pasal 4
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1998 tentang Pemberian Fasilitas Kredit kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk Pembelian Kendaraan Perorangan, dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 5
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Juni 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 86 Tahun 2004 tentang PEMBUKAAN KANTOR KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI KUCHING, SARAWAK, MALAYSIA (berlaku 5 Oktober 2004)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa dalam rangka lebih meningkatkan hubungan bilateral dan kerjasama antara Republik Indonesia dan Malaysia khususnya di bidang ekonomi dan konsuler, dipandang perlu membuka Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Sarawak, Malaysia.
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBUKAAN KANTOR KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI KUCHING, SARAWAK, MALAYSIA.
Pasal 1
- (1) Negara Republik Indonesia membuka Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Sarawak, Malaysia.
- (2) Konsulat Jenderal Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Perwakilan Konsuler yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia di Kuala Lumpur.
Pasal 2
Wilayah kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Sarawak, Malaysia meliputi seluruh wilayah Negara Bagian Sarawak.
Pasal 3
Formasi kepegawaian Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Sarawak, Malaysia ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri
Pasal 4
Pembiayaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Sarawak, Malaysia dibebankan pada anggaran Departemen Luar Negeri.
Pasal 5
Perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Sarawak, Malaysia ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Pasal 6
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2004

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 32 Tahun 2014 tentang PENGUKUHAN BADAN PERFILMAN INDONESIA (berlaku 25 Agustus 2014)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam perfilman sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, perlu membentuk Badan Perfilman Indonesia;
- b. bahwa pembentukan Badan Perfilman Indonesia dilakukan oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh Presiden;
- c. bahwa berdasarkan Musyawarah Besar Perfilman pada tanggal 15-17 Januari 2014 di Jakarta telah dibentuk Badan Perfilman Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pengukuhan Badan Perfilman Indonesia;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
5. Mengingat : Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGUKUHAN BADAN PERFILMAN INDONESIA.
Pasal 1
Mengukuhkan Badan Perfilman Indonesia yang telah dibentuk dalam musyawarah besar perfilman pada tanggal 15 - 17 Januari 2014 di Jakarta.
Pasal 2
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendukung Badan Perfilman Indonesia dalam rangka pengembangan perfilman.
Pasal 3
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memberikan bantuan dana kepada Badan Perfilman Indonesia yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah yang bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 4
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 20146 Desember 2013

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttdtd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Verifikasi: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat, ttd. Surat Indrijarso
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2009 tentang PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN (berlaku 3 Juli 2009)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 45 Tahun 2009, telah menetapkan
Pasal 3
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan hari pemungutan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 Sebagai Hari Libur Nasional dengan Keputusan Presiden;
Mengingat : ________________
Pasal 4
- Republik
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL.
PERTAMA : Menetapkan hari Rabu, tanggal 8 Juli 2009 sebagai hari libur nasional untuk pemungutan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, atau hari dan tanggal lain yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk pemilihan umum lanjutan dan/atau susulan.
KEDUA : ________________
KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II, ttd Bistok Simbolon
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 61 Tahun 1999 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH RUMANIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL (berlaku 24 Juni 1999)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa di Bukares, Rumania, pada tanggal 26 Juni 1997 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Rumania mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Rumania;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;
Mengingat :
Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJU-AN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH RUMANIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL.
Pasal 1
Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Rumania mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Bukares, Rumania, pada tanggal 26 Juni 1997 sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Rumania yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Rumania dan Inggeris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Pasal 4
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJU-AN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH RUMANIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL.
Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Rumania mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Bukares, Rumania, pada tanggal 26 Juni 1997 sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Rumania yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Rumania dan Inggeris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 1999 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA M U L A D I
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 93 Tahun 2003 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
- a. bahwa di Montego Bay, Jamaica, pada tanggal 8 Pebruari 1999 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;
Mengingat:
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETU-JUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL.
Pasal 1
Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Montego Bay, Jamaica, pada tanggal 8 Pebruari 1999, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Hindi dan Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Nopember 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ## ttd. ## MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Nopember 2003 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, BAMBANG KESOWO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan (berlaku 4 November 2001)
Pembukaan
Menimbang
: bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kunjungan Presiden ke luar negeri mulai tanggal 4 November 2001, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
3. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN
Pasal 3
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
Pasal 4
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
3. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN :
KEDUA
:
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 November 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI KEDUA : ________________
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 69 Tahun 1998 tentang HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI (berlaku 4 Mei 1998)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan melanjutkan laju pembangunan perlu diambil langkah yang tepat;
- b. bahwa untuk itu perlu diadakan penetapan kembali harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri.
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3045).
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN:
Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1993 tentang Harga Jual Eceran Dalam Negeri Bahan Bakar Minyak Bumi.
Menetapkan
: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI.
Pasal 1
Terhitung mulai tanggal 5 Mei 1998 pukul 00.00 WIB harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri untuk setiap liter, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (sepuluh persen), ditetapkan sebagai berikut:
- a. Avgas
: Rp. 600,00 (enam ratus rupiah);
Avtur : Rp. 600,00 (enam ratus rupiah);
- c. Premium : Rp. 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah);
- d.
- Minyak tanah :
Rp.
350,00 (tiga ratus lima puluh rupiah);
- e. Minyak solar
: Rp. 600,00 (enam ratus rupiah);
- f.
- Minyak diesel : Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
- g.
- Minyak bakar : Rp. 350,00 (tiga ratus lima puluh rupiah).
Pasal 2
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Pertambangan dan Energi.
Pasal 3
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO