Unknown Unknown Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas peratriran Daerah Nomor 10 Tahun 2oor Tentang peruiiaan Daerah BpR Bank Daerah Ttrlungagung, maka perlu menyusun pedoman pelaksanaan kredit modal kery'a paoa usaha mikro, kecil, d;;;"rrengah yang ditetapkan dengan peraturan BupaU; - 2' undang-Undang Nomor 23 Tahun lggg rentang Bank Indonesia (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun lggg Nomor 66, Tambahan Gmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah aiuuarr d"og"r, undang\_ Undang Nomor 3 Tahun 2oo4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor T, Tambatran 'embaran Negara RepubLk Indonesia Nomor a3STl; (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 10 ayat (6) peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas peratriran Daerah Nomor 10 Tahun 2oor Tentang peruiiaan Daerah BpR Bank Daerah Ttrlungagung, maka perlu menyusun pedoman pelaksanaan kredit modal kery'a paoa usaha mikro, kecil, d;;;"rrengah yang ditetapkan dengan peraturan BupaU;
- 2' undang-Undang Nomor 23 Tahun lggg rentang Bank Indonesia (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun lggg Nomor 66, Tambahan Gmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah aiuuarr d"og"r, undang\_ Undang Nomor 3 Tahun 2oo4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor T, Tambatran 'embaran Negara RepubLk Indonesia Nomor a3STl;
- Mengingat : 1' undang-undang Nomor 7 Tahun lgg2 tentang perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Lgg2 Nomor 31' Tamb*T *mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubatr d"rrg.r, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1g9g (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor lg2, Tambahan kLUaran Negara Republik Indonesia Nomor 3T9O);
- 3' Undang-undang Nomor 20 Tahun 200g tentang usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (rembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 200g Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ag66);
4. undang-undang Nomor 2r rahun 2oLL tentang otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20rr Nomor I 1 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaiirn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55gZ) sebagaimana tetah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 TJun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5g Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank perkreditan Rakyat Millik Daerah;
8. Pereturan pemerintah Nomor 5g Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor t+0, fambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457g);
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 20 / rcJK. 0 3 / 2 0 I 4 tentang Bank perkreditan Rakyat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten fuf*ogug.,rr;*o\_o" 10 Tahun 2007 tentang perusahaan Daerah ganlf&lt; pirt reaitan Rakyat Bank Daerah T\rlungagung (Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2oo7 lvorno, oii"iif , sebagaimana telah diubah beber4p6 kali terakhir O"ng^r, peraturan Daerah Nomor O fa}rr,1 ZOf S ( frmbaran p."""*, Kabupaten T\rlungagung Tahun 2015 Nomor s i";f , -'
MEIIUIUSKAN:
MCNETAPKAN : PERATURAI{ BUPATI TENTANG PEDOUAIT PELAI{SAITAAI' fiffiril.ffi.r* rER.rA PADA usArra mrxno, rilir,, oeu
**iffintuMuM
Paral I
Dalam peraturan Bupati yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah p"rrr'".i",.*, Kabupaten T\rlungagung.
- l. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung. -
3. : Bupatiadalah BupatiTulungagung.
5. Perusahaan Daerah Bank perkreditan Ralcyat yang selanjutnya disebut pD BpR g."k-;*.uh T\rlungagung adalah Badan Usaha. Milik DaerJr""*""r"*h modatnya dimilikj oleh pemerint"t o..r"r, *"i;;i ;;r"r""aan secara
4. Penyertaan Ivlodal pemerintah Oaerah adalah pengalihan I:f *:0"" barang .milik . daerJ r*-.* "?i,",. meru pakan Kexayaan yang tidak dipisahkan \_.ijuai kekayaan yang dipisahkan untuk .dipe;ir."gt "-'""'il"g., modal/saham daerah pada Badan Usaha Mitik-Dl;;*"'
4.t
o
3
langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi moda\_l yang tangguh dan mandiri.
7. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui Bank, Koperasi dan Lembaga Keuangan bukan Bank unruk mengembangkan dan memperkuat permodrtah usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
8. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah, pemerini:ah daerah, dunia usaha dan masyaral&lt;at melalui Bank, Koperasi dan r.embaga Keuangan bukan gank untuk mengembangkan dan memperkuat permodatan usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
9. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriterra usaha mikro dan memiliki kekayaan bJrsih matsimal Rp. 50.000.000,- (Lima puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp. 300.000.000 lfiga natus Juta Rupiah).
10. Usaha kecil adalah-usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badar usaha yang bukan merupatan anJ perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, d-ikuasai atau menjadi bagran baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang ,n"\_arruhi kriteria usaha kecil dengan kekayaan bersih maksimat ip. s00.000.000,(Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan hasil pen3ualan tahunan maksimal Rp 2.500.000.000,- (Dua Milyar uma Ratus Juta Rupiah).
11. Usaha menengah adalah usahs 6herromi produkif yang berdiri sendiri yang dilalukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasar atau menjadi faSr\_an baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlj kekayaan bersi;r maksimal Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah) dan hasil penjualan pertahun maksimat np.'S0.000.000.000 ' (Lima puluh l\{ilyar Rupiah}.
I.&lt;
lrAr(snD, ru.ffi,tf* sasARAf,
Paaal 2
- (1) Kegiatan pemberian kredit modar ke4'a bagi usaha mikro, kecil dan menengah dimaksudkl sebagai upaya peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam pengembangan u sahanya.
- (2) Kegiatan pemberian kredit modal kerja bagi usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksuA pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang, berkembang dan berkeadiian;
- b. menumbuhkembangkan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah menjadi usaha yang,*"U*n dan mandiri;
- c. meningkatkan peran usaha mikro, kJt aan menengah dalam pembangunan daerah, prr,"ipt"*, lapangan keg.a, pemerataa-n pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.
Paral 3
Sasaran kegiatan ini adalah usaha mikro, kecil dan menengah di l:1T: -t i: r :T. I&lt;ecil, perdagane"", p"-i"r,iul*, "perke b u nan d an Kenutanan, \_perikanan, peternakan, Oun t *rportasi di Daerah yang memerlukan modal keria.
KErENruAry rEurii: Itl*"r* KRrDrr
Pagal 4
ff:ffi*t pemberian kredit modal keq.a ditetapkan sebagai
1. Perkuatan modat dilakukan melalui pemberian kredit kepada usaha mikro, kecil dan meneng"f, y""g 1a"f, memenuhi persyaratan sebagai calon penerima kreditl
2. 2' Besamya kredit yang diberikan maksimal Rp.25.000.000,\_ (Dua puluh Lima Juta Rupiah) Uad usJa mikro, kecii dan menengah;
3. Jangka rvaktu kredit\_maksimal 3 (Tiga) tahun dan dikenakan suku bunga sebesar 6 Zo pertahun nit, -*'
4. o 5t{" agunan/jaminan yang ditetapkan oieh pD BpR Bank Daerah TUlungagung.
\.'
l.
O
pERSvARATAN ilirTrnrouA KREDTT
Pasal 5
"
Syarat bagi pengusaha mikro, kecil, dan menengah calon penerima kredit adalah :
2. Usia ditambah waktu pinjam,"j"ir;;O.tihurr;
1. Berdomisili di Ihbupaten Tulungagung yang dibuktikan dengan Kartu Tanda penduduk tXtpt y"ig iertat&lt;u;
3. I Y:To""rai usaha yang tayak;
4. 'f. rroar&lt; memiliki pinjaman/tunggakan kredit dari lembaga keuangan lainnya;
5. Bersedia memberikan agunT kredit sebagai jaminan kredit; 5.
6. Sanggup mengembalikai bulanan atau sesuai ?-T-u of bunga oinjaman secara ditentukan. ;ems usahanya pada waktu yang 6.
MEI(AIYIsME PEITEfIfi ,J PEII ERIMA KREDIT
Pasl 6
Penetapan penerima kredit dilaksanakan dengan mekanisme:
1. Calon penerima kredit, mengajukan p"ilofrorr"r, dengan dilengkapi persyaratan d"" di;;;;Li"iloro" Direksi pD BPR Bank Daerah Tuiungagung;
2. Direksi pD BpR B: I::llr,, u"*";u'"o;flf",iiH#H';Tff #:ffi Iil ;:"HT kredit yang dapat diberikan r."pJ.= ".ron penerima
3. Direksi pD BpR Bank Daerah T\rlungagung menginformasikan terkait ketetapan besaran kreait varL i.pii i,t .il..n kepada calon penerima kredit, dan ;rild; "o"rrr"., proses pencairan kredit.
KmEr{ffilln**
Pasal 7
Pada saat peraturan Bupati ini berlaku, maka :
- a. Peraturan Bupati Tuiu\_ngagung Nomor 2 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis perkuaL -M.dal J"In. Bergulir Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi Ot X"U"p",* Tulungagung; b'Peraturan Bupati Tulungagung tto-or 70 Tahun 2011 tentang perubahan Atas- plraLr;-;;p; T\rlungagung Nomor 2 Tahun 2009\_Tentanfil;;ffinrs perkuatan Modal Usaha Bergulir Bagi U\_;.;il.;'Olil O.r, Koperasi di Kabupaten TUlungagung; dan
t:
- c. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Bupati Tulungagung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang pedoman Teknis Perkuatan Modal Usaha Bergulir Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi di Kabupaten Ttrlungagung, dicabut dan din5,a1aL"tt tidak berlaku.
Paral 8
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Bupa.ti ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Penetapan: Ditetapkan di T\.rlungagung pada tanggal rf 5 lr,l4p

Penetapan: Diundangkan di 15 Maret 2016 Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 11