PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH Nomor 10 Tahun 2012 tentang ilillllii lillilmllillill \_\_ 1i .. m&amp;1llilii PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI !ZIN GANGGUAN (berlaku 17 September 2012)
Pembukaan
Menimbang: a.
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 141 huruf c UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Ret:ribusi Daerah, maka Peraturan Daerah I tentang Ret:ribusi Izin Gangguan, merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pernerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalarn huruf a, perlu rnernbentuk Peraturan Daerah tentang Ret:ribusi Izin Gangguan.
2. Mengingat: ·l. Undang-Undang Nornor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pernbentukan Daerah Otonorn Kabupaten-Kabupaten Dalarn Lingkungan Provinsi Surnatera Utara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (1..embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 1..embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
imili .. \_\_
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua At.as Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusa.t dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. ' 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Li.ngkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembinaan dan Peran Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pernbinaan dan Pengawasa.n Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 20Q7 ten tang Pembagian Urusa.n Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemaanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah I dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang lzin Mendirikan Bangunan dan lzin Undang-Undang Gangguan Bagi.Perusahaan Industri;
13. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABtJPATEN TAPANULI TENGAH d.an
BUPATI TAPANULI TENGAH
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dirnaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelengaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut aza.s otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya da1am sistem dan prinsip Negara Kesa.tuan Republik Indonesia sebagairnana dirnaksud da1am Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai .
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tapanuli Tengah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesa.tuan, baik yang melakukan usaha maupun yang ti.dak melakukan usaha yang rneliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya tennasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap,
6. 10.Penerimaan Daerah adalah Seluruh Hasil Penempatan Dana Pemerintah Daer ah.
11. Tempat Usaha adalah tempat-ternpat usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang tertentu dengan maksud mencari keuntungan.
8. 12.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pemba.yaran atas jasa. atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. 13.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, atas pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan un;mm dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. 14.Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.
15. Retribusi Izin Gangguan adalah pembayaran atas pemberian izin tern pat usaha tertentu yang diberikan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang diperkirakan dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
...
- 16.Izin Gangguan adalah Surat Izin Tempat Usaha yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang bergerak dibidang pelaksanaan usaha secara komersil.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari ?emerintah Daerah yang bersangkutan.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran at.au penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan rnenggunakan formulir at.au telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang dihunjuk oleh Bupati.
- 19.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya jumlah pokok retribusi yang teru tang.
- 20.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang at.au seharusnya tidak terutang.
- 21.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/ at.au sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 22.Surat Keputusan Keberatan adalah, Surat Keputusan at.as Keberatan atas terhadap SKRD at.au dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang d.iajukan oleh wajib Retribusi.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiata.n menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ata.u bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional ## BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang pribadi dan badan hukum pada lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan serta menimbulkan dampak bagi lingkungan sekitar tempat usaha dimaksud.
Pasal 3
- ( 1) Obyek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah pemberian izin tempat usaha kegiatan kepada orang pribadi atau bad an yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/ a tau gangguan, terrnasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norrna keselamatan dan kesehatan kerja.
- Daerah. (2) Tidak Termasuk Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah
Pasal 4
Subyek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan/ a tau memiliki tern pat usaha.
Pasal 5
Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah ors yang menurut peraturan perundang-unda melakukan pembayaran retribusi, terrnas· Retribusi Izin Gangguan.
-
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 6
I
Retribusi lzin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
PERIZINAN
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 7
- ( 1) Setiap orang pribadi a tau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan atau memiliki tempat usaha wajib memiliki Izin Gangguan dari Bupati.
- (2) lzin gangguan terdiri dari :
- industri ; a. izin gangguan perusahaan Industri yaitu Izin tempat usaha yang diberikan kepada orang pribadi atau badan di lokasi yang dapat menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan bagi perusahaan
- b. izin gangguan bukan perusahaan Indusri yaitu izin tempat usaha yang diberikan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu bagi usaha bukan perusahaan industri.
- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), si pernohon mengaj ukan permohonan secara tertulis dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- I (4) Izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (}), dapat diberikan setelah jumlah retribusi yang ditetapkan untuk itu telah dilunasi.
- (5) Apabila dianggap perlu permohonan izin sebagaimana pada ayat (3), dapat disertai dengan perjanjian yang berhubungan dengan keindahan, kesopanan, ketertiban umum, keamanan, keagamaan dan kesehatan.
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 8
- ( 1) lzin gangguan diberikan atas nama pemohon.
- (2) Dalam surat izin dapat dimuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh Pemegang Izin.
- (3) Izin gangguan tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Bupati atau Pejabat yang dihunjuk.
2. t-tJ h .. eten uau iebih lanjut mengenai syarat-syarat dan pengalihan izin gangguan,
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 9
T,,in n0nrrn11 0n ~ehnn'"'lirmin8 r1im8k~url dalam Pasal 7 avat (l), dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, apabila :
- ci , mernpcroreh lzin lra.ngguan secara tidak sah;
- b. adanya pemindahan letak lokasi tempat usaha;
- c. pemega.ng Izin tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan
&lt;··, .: 1 ,,.; engw·, .,,.kf'mh,:ingan penataan kota. ... ,
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 10
Terhadap pencabutan izin ga.ngguan sebagaima.na dimaksud pada Pasal 9, pemegang izin tidak dapat mengajuka.n pengembalian retribusi yang tela.h
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 11
tahunnya. Ja.ngka waktu berla.kunya Izin Gangguan ditetapkan dan untuk seterusnya . ··.·e ·1-.:,.,;·, \18:-,i~ d:d8f~,1: 1.1 .1ng setiap
BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 12
- ( 1) Tingkat penggunaan jasa izin gangguan diukur ## BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNY A T ARIF RETRIBUSI
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 13
- ( 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya. sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan, pengecekan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.
I
STRUKTUR DAN BESARNYATARIF RE'rRIBUSI
BAB VIII - STRUKTUR DAN BESARNYATARIF RE'rRIBUSI
Pasal 14
- ( 1) Tarif digolongkan ## BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
BAB VIII - STRUKTUR DAN BESARNYATARIF RE'rRIBUSI
Pasal 15
- ( 1) Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada Pihak Ketiga / di borongkan.
- (2) Retribusi dipungu t dengan menggunakan SKRD a tau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Doku.men yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), dapat berupa Karcis, Kupon dan Kartu Langganan. I
- (4) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, disetor secara bru to ke Kas Daerah melalui BKP pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengan.
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
BAB X - WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 16
Retribusi Izin Gangguan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
BAB XI - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 17
- ( 1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun, kecuah cntetapkan lain oleh Bupati.
- (2) Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI
BAB XII - PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI
Pasal 18
- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ## BAB XIII
SANKS! ADMINISTRASI
BAB XII - PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI
Pasal 19
Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya a tau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
TATA CARA PEMBAYARAN
BAB XIV - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 20
- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pemba.yaran retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) d.idahului dengan Surat Teguran.
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
BAB XV - TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 21
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pasa122
- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi d.iutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
2. 1·,-...c'-...&gt;L'-'.c.U· iuengeuai aiokasi pemanfaatan penenrnaan Retribusi I sebazairnana dimaksud pada avat (1) diaturdengan Peraturan Daerah.
BAB XVII - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 23
- cu persamakan. (1) Wajib Retribusi 'tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati "ang
- r, l r, "'..., ,, ..., l q ' ... " van(! . (' 1...," ... , . c, .. \_, ,LLi ... lL .Ji.J.ha:.,u indonesia derigan disertai · . ·...\_Lt.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD d.iterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- Retribusi. (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib I
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
Pa.sal 24
- (1) Bupati dalam jangka waktu pa.ling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal dan Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XVII - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 25
- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) lmbalan bunga sebagaimana dirnaksud pad.a ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB XVIII - TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 26
- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besamya retribusi.
~
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara. pemberian penguranga.n, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cliatur denga.n Pera.turan Bupa.ti.
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAP.t.N, PENGHAPUSAN ' ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN
BAB XIX - TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAP.t.N, PENGHAPUSAN ' ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN
Pasal 27
- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembatalan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapa.t kesalahan tulis kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa. Bunga dan kenai.kan retribusi yang terutang da1am hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan kekurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang di tunjuk paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal diterima SK.RD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pa.da ayat (2), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang dihunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak swat permohonan di terima.
6. ayat (2) dan ayat (5), Bupati atau Pejabat yang dihunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan tersebut d.ianggap dikabulkan. (6) Apabila sudah lewat 3 (tiga.) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), '
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN
BAB XX - TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN
Pasal 28
- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang dihunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dan 3TRD
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diputuskan oleh Bupati atau Pejabat yang di hunjuk da1am jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak tanggal pernohonan keberatan diterima.
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBlllAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
BAB XXI - TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBlllAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 29
- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan sa.nksi administrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.
BAB XXI - TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBlllAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 30
- ( 1) Dalarn hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 23, diterbitkan
SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya pennohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada wajib retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SJKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sejak · diterbitkannya SK.RDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
BAB XXI - TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBlllAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 31
- I (1) Pengembalian seba.gaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dirnaksud da1am pasal 26 ayat (3) diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.
BAB xxn
KEDALUWARSA PENAGIHAN
BAB XXI - TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBlllAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 32
- . kecuali apabila Wajib Retribusi rnelakukan tindak pidana di bidang Retribusi. (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi,
- (2) Kedaluwarsa penagi.han Retribusi seba.gaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung rnaupun tidak langsung.
- (3) Dalarn hal diterbitkan Surat Teguran seba.gaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagairnana climaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih
'-'
mernpunyai utang Rebibusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung seba.ga.imana dimaksud pada a)'.at (2) huruf b dapat cliketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG . RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasa133
- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa seba.gaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut menenai tata cara penghapusan/piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BABXXIV
INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB XXllI - TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG . RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 34
- (1) lnstansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clitetapkan melalui Anggaran Pendapa.tan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.
BAB XXV - PENYIDIKAN
Pasal 35
- (1) Pejaba.t Pega.wai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah., sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap danjelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Bad.an tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. memeriksa. buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan ba.han bukti pembukuan, pencatatan, clan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada sa.at pemeriksa.an sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;
11. \_Daerah; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi I
1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa. sebagai tersa.ngk.a atau sa.ksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/ atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya I penyidikan dan menyampai.kan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyiclik pejabat Palisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang cliatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (4)
BAB XXV1
KETENTUAN PIDANA
Pa.sal 36
- (1) Wajib retribusi yan tidak melaksanakan kewajibannya sehinga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalarn pada ayat (1), merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Negara.
BABXXVIl
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XXV - PENYIDIKAN
Pasal 37
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang
BAB XXV - PENYIDIKAN
Pasal 38
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan D~erah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan, dicabut dan din ya takan tidak berlaku.
Paaal 39
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksa.naan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.
Paaal 40
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupa.ten Tapa.nuli Daerah ini Tengah.

Penetapan: Ditetapkan di Pandan pada tanggal 17 September 2012

Penandatangan: BUPATI TAPANULI TENGAH, dto RAJA BONARAN SITUMEANG
PENJELASAN
Pembukaan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2012
## TENTANG
## RITRIBUSI IZIN GANGGUAN
## I. PENJELASAN UMUM
Dengan ditetapkannya undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah clan Retribusi Daerah adalah sebagai sa.1ah satu upaya untuk mewujutkan otononomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembagunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud.
## n, PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukupjelas Pasa.l 2 Yang dimaksud dengan " Retribusi Izin Gangguan " adalah retribusi yang diperoleh