PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK Nomor 3 Tahun 2017 tentang BADAN USAHA MILIK DESA (berlaku 7 Juni 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GRESIK,
- a. bahwa kesejahteraan masyarakat di desa perlu ditingkatkan melalui pengelolaan potensi ekonomi yang dimiliki oleh desa secara tepat, sehingga semakin terbuka lapangan pekerjaan dan terjadi peningkatan ekonomi dan sosial;
- b. bahwa potensi ekonomi desa di wilayah Kabupaten Gresik meliputi potensi pertanian, pertambangan, dan kelautan memiliki peluang yang sangat besar untuk dikembangkan dan dikelola secara efektif, efisien, dan transparan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK dan BUPATI GRESIK
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK
DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Desa adalah desa di wilayah Kabupaten Gresik.
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yangdipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawartan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa ## BAB II PENDIRIAN BUMDESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pendirian BUMDesa dimaksudkan :
- a. mewadahi seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa.
- b. mewujudkan kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di desa yang diselenggarakan secara efektif, efisien, dan menghasilkan keuntungan ekonomi dan sosial.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pendirian BUMDesa bertujuan:
- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. mendorong usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau denganpihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung dan menyediakan segala jenis kebutuhan warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayananumum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Desa dapat mendirikan BUMDesa dengan mempertimbangkan:
- a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
- b. potensi usaha ekonomi Desa;
- c. sumber daya alam di Desa;
- d. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDesa; dan
- e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDesa.
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam hal pendirian BUMDesa disampaikan secara terbuka melalui Musyawarah Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Pendirian BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pendirian BUMDesa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
- b. organisasi pengelola BUMDesa;
- c. modal usaha BUMDesa; dan
- d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa.
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUMDesa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pendirian BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antarDesa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa yang terdiri dari:
- a. Pemerintah Desa;
- b. anggota BPD;
- c. lembaga kemasyarakatan desa;
- d. lembaga desa lainnya; dan
- e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUMDesa bersama.
- (4) BUMDesa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUMDesa bersama.
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMDESA
Bagian Kesatu
Bentuk Organisasi BUMDesa
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMDESA
Pasal 7
- (1) BUMDesa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDesa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUMDesa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMDesa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMDESA
Pasal 8
BUMDesa dapat membentuk unit usaha meliputi :
- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMDESA
Pasal 9
Organisasi pengelola BUMDesa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMDESA
Pasal 10
- (1) Susunan kepengurusan oganisasi pengelola BUMDesa terdiri dari :
- a. Penasihat;
- b. Pelaksana Operasional; dan
- c. Pengawas.
- (2) Penamaan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (3) Susunan Kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Masa bakti Pelaksana Operasional dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa.
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMDESA
Pasal 11
- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
- a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa;
- b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDesa; dan
- c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDesa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. meminta
PENJELASAN
Pembukaan
dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
- b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDesa.
##
PENJELASAN
Pasal 12
- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. - (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban: - a. melaksanakan dan mengembangkan BUMDesa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa; - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan - c. melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya. - (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDesa setiapbulan; - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan; - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDesa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
PENJELASAN
Pasal 13
- (1) Dalam hal melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha. - (2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggungjawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.
PENJELASAN
Pasal 14
- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi : - a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha; - b. berdomisili dan menetap di Desa sekurangkurangnya 2 (dua) tahun; - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian