PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 09 Tahun 2009 tentang RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN/PERSAMPAHAN (berlaku 18 Mei 2009)
Pembukaan
Mengingat
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR : 09
TAHUN 2009
TLD NO : 08
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 09 TAHUN 2009 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN
KEBERSIHAN/PERSAMPAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
Menimbang : a.
- bahwa dalam rangka meningkatkan pemberian pelayanan kebersihan dan persampahan secara baik kepada masyarakat, pemerintah menyediakan fasilitas jasa pengangkutan dan pembuangan sampah sampai tempat pembuangan akhir;
- b. bahwa pelayanan kebersihan dan persampahan yang diterima masyarakat, pembiayaannya dibebankan kepada masyarakat melalui retribusi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah;
- c. bahwa pengaturan retribusi kebersihan dan persampahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001, tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Kebersihan dan Persampahan;
- 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang -Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414);
5. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI dan
BUPATI MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN/PERSAMPAHAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Muaro Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang - undangan Daerah yang berlaku.
5. Tempat Penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan Desa/Kelurahan sebelum diangkut ke TPA.
6. Tempat Penampungan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah.
7. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang atau badan yang terdiri dari bahan organik, logam dan non logam yang dapat dibakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan sampah berbahaya.
8. Badan atau suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
9. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintahan Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintahan Daerah untuk kepentingan orang atau badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang - undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
12. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan;
13. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi Daerah.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah adalah lebih Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang disajikan oleh Wajib Retribusi.
19. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tingkatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut sebagai Penyelidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi ## BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas setiap Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Objek Retribusi adalah Pelayanan Persampahan/Kebersihan atas setiap persil yang ada di Daerah/Kabupaten Muaro Jambi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan Persampahan/Kebersihan.
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa dihitung ## BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESAR TARIF
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Retribusi dimaksud untuk menutup biaya antara lain biaya pengumpulan sampah, biaya pengangkutan sampah, biaya penampungan sampah, biaya Pemusnahan/pengolahan sampah, biaya penyediaan lokasi pembuangan akhir dan biaya operasional dan pemeliharaan.
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8
Struktur tarif digolongkan
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 9
Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut :
a. PERUMAHAN
1. Perumahan A/Kelas I Jalan Protokol ... Rp. 2.000
2. 2.
3. Perumahan B/Kelas II dan III Jalan Protokol ...
Rp. 1.000
- 3.
- Perumahan C/Kelas IV Jalan Penghubung ...
Rp. 1.000
b. PERDAGANGAN
1. Pedagang Lesehan/PK-5 ... Rp. 1.000
2. 2.
3. Toko Kecil/dagang manisan/kelontong ...
Rp. 5.000
- 3.
- Toko Sandang, bahan bangunan dan saprodi ... Rp. 5.000
- 4.
- Toko Besar, Grosir dan biro perjalanan ...
Rp. 7.500
5. Toko Swalayan, Toko Emas Perunit
...
- 6.
Koperasi ...
- 7.
- Penjualan spare parts sepeda, motor dan mobil ...
8. Apotik/depot obat ...
Rp. 7.500
Rp. 5.000
Rp. 5.000
Rp. 5.000
- 9.
- Nursery/pedagang bunga ... Rp. 5.000
c. HOTEL/LOSMEN
- 1.
Hotel ...
2. Losmen
...
d. RUMAH MAKAN, RESTORAN/WARUNG
1. Rumah Makan/Restoran ...
2. 2.
Warung ...
Rp. 10.000
Rp. 5.000
Rp. 8.000
Rp. 4.000
e. PERUSAHAAN/PABRIK/INDUSTRI
| 1. Usaha Ternak Ayam ... | Rp. 5.000 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2. Pertukangan Kayu/Meubel ... | Rp. 5.000 |
| 3. Stasiun SPBU ... | Rp. 15.000 |
| 4. Penimbun Getah ... | Rp. 5.000 |
| 5. Penyalur Minyak Tanah/Kios Minyak ... | Rp. 3.000 |
| 6. Perseroan Terbatas (PT) ... | Rp. 10.000 |
| 7. CV (Commanditer Vennotschap) ... | Rp. 10.000 |
| 8. Wartel/Kios Tel ... | Rp. 4.000 |
| 9. Perusahaan Otomotif ... | Rp. 10.000 |
| 10.Bangsal Batu Bata ... | Rp. 3.000 |
| 11.Bangsal Kayu ... | Rp. 3.000 |
| 12.Usaha Fhoto Copy, Penjualan Alat Tulis Kantor ... | Rp. 3.000 |
| 13.Bengkel Mobil ... | Rp. 10.500 |
| 14.Bengkel Motor ... | Rp. 5.000 |
| 15.Dealer (show room) ... | Rp. 10.000 |
| 16.Gudang ... | Rp. 7.500 |
| 17.Penggilingan Padi ... | Rp. 5.000 |
| 18.Rental Komputer ... | Rp. 3.000 |
| 19.Service Radio, Tipe, TV dan Kulkas ... | Rp. 3.000 |
| 20.Tukang Jahit ... | Rp. 3.000 |
| f. USAHA TONTONAN, HIBURAN, REKREASI DAN TEMPAT UMUM | - TEMPAT |
| 1. Bioskop ... | Rp. 10.000 |
| 2. Salon Kecantikan/Tukang Gunting ... | Rp. 3.000 |
| 3. Tempat Rekreasi ... | Rp. 10.000 |
| 4. Rental VCD, Play Station ... | Rp. 3.000 |
| 5. Studio Fhoto ... | Rp. 3.000 |
| g. PERKANTORAN | |
| 1. Pemerintah ... | Rp. 10.000 |
| 2. Swasta ... | Rp. 15.000 |
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 10
Bupati mengusahakan atau menampung peran serta masyarakat untuk mengadakan sarana dan prasarana kebersihan berupa :
- a. tempat Sampah di tempat-tempat umum dan di jalan-jalan umum yang dipandang perlu;
- b. TPS, Transfer depo dan tong-tong sampah sesuai dengan kebutuhan;
- c. saluran-saluran untuk membuang air kotor, tempat-tempat mandi, cuci dan jamban lainnya pada tempat-tempat yang dianggap perlu;
- d. angkutan sampah dari lingkungan perumahan atau tempat usaha ke TPS, Transfer depo atau TPA.
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 11
- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan dengan koordinasi Ketua RT/RW di wilayah masing-masing.
- (2) Dalam mengoordinasikan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua RT/RW harus mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB VII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 12
Retribusi yang terutang dipungut dalam Kabupaten tempat pelayanan diberikan.
MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
BAB VIII - MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 13
Surat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
SURAT PENDAFTARAN
BAB IX - SURAT PENDAFTARAN
Pasal 14
- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap, serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau Kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan perundang - undangan yang berlaku.
PENETAPAN RETRIBUSI
BAB X - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 15
- (1) ## BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
BAB X - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 16
- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
TATA CARA PEMBAYARAN
BAB XII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 17
- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk masa 1 (satu) bulan.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
TATA CARA PENAGIHAN
BAB XIII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 18
- (1) Pengeluaran surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/ peringatan/ syarat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
KEBERATAN
BAB XIV - KEBERATAN
Pasal 19
- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi, harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRDKBT dan menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dalam pasal ini tidak dianggap sebagai syarat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan Pelaksanaan penagihan Retribusi.
BAB XIV - KEBERATAN
Pasal 20
- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
BAB XV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 21
- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (4) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (5) Apabila pengambilan kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
BAB XV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 22
- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Kabupaten dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
- b. Masa Retribusi;
- c. Besarnya kelebihan pembayaran;
- d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau memilih pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.
BAB XV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 23
- (1) Pengambilan kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (2) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau Bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB XVI - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 24
- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ## BAB XVII
DALUARSA
BAB XVI - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 25
- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, daluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana dibidang Retribusi.
- (2) Daluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkan Surat Teguran atau;
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung;
- c. diterbitkan SKRDKB atau SKRDKBT.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2001 Nomor 12 Seri B Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 18 Mei 2009

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI, Dto. H. BURHANUDDIN MAHIR

Penetapan: Diundangkan di Sengeti pada tanggal 18 Mei 2009

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, Dto. ## H. SYAIFUDDIN ANANG LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2009 NOMOR 09
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 09 TAHUN 2009 TENTANG
## RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN/PERSAMPAHAN
## I. PENJELASAN UMUM.
Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan dalam Kabupaten Muaro Jambi, penetapan peraturan ini sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi .
Penetapan Peraturan Daerah ini agar dapat menjamin terlaksananya usaha Pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dengan kemampuan Keuangan yang semakin meningkat akan memberi manfaat besar bagi pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) dalam menunjang otonomi daerah yang memiliki peran penting didalam pembiayaan Daerah adalah melalui pungutan atas Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan, sehingga diharapkan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan Retribusi Daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup Jelas. ```
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup Jelas. Pasal 7 Cukup Jelas. Pasal 8 Cukup Jelas. Pasal 9 Cukup Jelas. Pasal 10 Cukup Jelas. Pasal 11 Cukup Jelas. Pasal 12 Cukup Jelas. Pasal 13 Cukup Jelas. Pasal 14 Cukup Jelas. Pasal 15 Cukup Jelas. Pasal 16 Cukup Jelas. Pasal 17 Cukup Jelas. Pasal 18 Cukup Jelas. Pasal 19 Cukup Jelas. Pasal 20 Cukup Jelas. ```
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 25
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 26
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 27
Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 08