Unknown PEMERINTAH Nomor 5 Tahun 2016 tentang / Judul Naskah Dinas Kota Bima, 2016 | NO. | JABATAN | PARAF | TANGGAL | |-------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------| | 1 | (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BIMA PROVINS! NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR '~ TAHUN 2016
TENT ANG
TATA CARA PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA BIMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BIMA,
- a. bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 31 dan Pasal 54 Peraturan Daerah Kota Bima Nornor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu dibentuk Peraturan Walikota yang rnengatur tentang Tata Cara Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Pernerintah Kota Birna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu rnenetapkan Peraturan Walikota Tentang Tata Cara Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Pernerintah Kota Birna;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pernbentukan Kota Birna di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nornor 26, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perirnbangan Keuangan antara Pernerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tanggal 24 Juli 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor161);
12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2013 Nomor 138);
r=&gt;;
'-
13. Peraturan Walikota Bima Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penatausahaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kata Bima Tahun 2014 Nomor 184);
MEMUTUSKAN :
PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA BIMA. CARA TATA TENT ANG WALIKOTA PERATURAN
Menetapkan
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal l
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bima. 2.
3. W alikota adalah Walikota Bima. 3.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima. 4.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah KotaBima. 5.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah. 6.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yangselanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima. 7.
8. Barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagianbagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya. 8.
9. Pemegang Kekuasaan Pengelola Barang Milik Daerah adalah W alikota yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Barang Milik Daerah.
10. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah yang karena jabatannya berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan Pengelola Barang Milik Daerah.
11. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang karena jabatannya bertanggung jawab mengkoordinasikan penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
12. Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengguna Barang adalah Kepala SKPD selaku pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
13. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut kuasa Pengguna Barang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Kepala SKPD untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.
14. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.
15. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
16. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola barang.
5. 1 7. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangkawaktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
18. Bangun serah guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
19. Penghapusan barang milik daerah adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang dan/ atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
20. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah.
BAB II - PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Pasal 2
- ( 1) W alikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
- a. menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan;
- c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
- d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
-...
- e. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;
- g. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/ a tau bangunan dan selain tanah dan/ atau bangunan; dan
- h. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
- (2) Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
- a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;
- b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah;
- c. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan W alikota;
- d. mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- e. mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh W alikota atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
- g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (3) Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
- a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- b. mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
- c. melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- d. menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- f. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan;
- g. menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya dan sedang
21. tidak dimanfaatkan Pihak Lain, kepada Walikota melalui Pengelola Barang;
- h. mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; dan
- J. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.
- (4) Pengguna Barang dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna barang.
- (5) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (4) ## BAB III PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
BAB II - PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Pasal 3
- ( 1) Penggunaan Barang Milik Daerah oleh Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dibatasi hanya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (;2) Tarrah dan/ atau bangunan yang tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang wajib . diserahkan kepada Walikota melalui Pengelola Barang.
- (3) Semua penerimaan yang berasal dari pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah merupakan penerimaan Daerah bukan pajak yang harus disetor ke rekening kas umum Daerah.
BAB II - PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Pasal 4
Penggunaan Barang Milik Daerah untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan ## BAB IV
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
BAB II - PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Pasal 5
- (1) Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraaan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- (2) Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) tidak mengubah status kepemilikan Barang Milik Daerah.
- (4) Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan; dan
- d. bangun guna serah atau bangun serah guna.
BAB II - PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Pasal 6
- ( 1) Pelaksanaan pemanfaatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 ayat ( 1) dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
- a. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang;
- b. Pelaksanaan pemanfaatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b,huruf c, dan huruf d dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Penguasa Barang.
- (2) Pelaksanaan pemanfaatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b, huruf c, danhuruf d dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Walikota.
BABV INVENTARISASI DAN SERTIFIKASI
BAB II - PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Pasal 7
- (1) Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunanyang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Walikotaini wajib diinventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya menjadi atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan inventarisasi dan penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pembantu Pengelola dengan berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan Inventarisasi dan Sertifikasi yang ditetapkan oleh Pengelola Barang setelah berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.
BAB II - PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Pasal 8
Tata Cara dan Tahapan Pelaksanaan Penggunaan danPemanfaatan Barang Milik Daerah tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Penetapan: Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal ti3 MC\dt 2016 f.

Penandatangan: WALIKOTA BIMA, fa C"7 ...

Penetapan: Diundangkan di Kota Bima pada tanggal ~ M0rr{t 2016 SEKRETARIS DAERAHKOTA BIMA, - BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2016 NOMOR :J."TI

Penandatangan: LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BIMA NO MOR ,3 TAHUN 2016 TENT ANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA BIMA ## TATA CARA PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH ## I. PRINSIP UMUM. Status penggunaan barang ditetapkan oleh oleh W alikota. ## II. KETENTUAN UMUM.

Penandatangan: 1. Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan yang harus ditetapkan status penggunaannya oleh Walikota, yaitu: - a. barang-barang yang mempunyai bukti kepemilikan, seperti sepeda motor, mobil, kapal, pesawat terbang; - b. barang-barang dengan nilai perolehan diatas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per unit/ satuan. 2. Pencatatan Barang Milik Daerah diatur sebagai berikut: - a. pencatatan oleh Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang dilakukan dalam Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang untuk seluruh Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan pengguna/Kuasa Pengguna Barang; - b. pencatatan oleh Pengelola Barang dilakukan dalam Daftar Barang Milik Daerah untuk tanah dan/atau bangunan, dan barang lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas.

Penandatangan: 3. Barang Milik Daerah yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk penyertaan modal pemerintah daerah atau dihibahkan harus ditetapkan status penggunaannya oleh Walikota dengan terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawas fungsional.

Penandatangan: 4. Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang, dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status penggunaan Barang Milik Daerah tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Walikota melalui Pengelola Barang.

Penandatangan: 5. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang wajib menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang Daerah. 6. Dalam rangka optimalisasi Barang Milik Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pengguna Barang, Pengelola Barang dapat mengalihkan status penggunaan Barang Milik Daerah dari suatu Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya. 7. Dalam hal Barang Milik Daerah berupa bangunan dibangun di atas tanah pihak lain, usulan penetapan status penggunaan bangunan tersebut harus disertai perjanjian antara Pengguna Barang dengan pihak lain tersebut yang memuatjangka waktu, dan kewajiban para pihak. f,~v ## III. PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BMD. 1. Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan cara sebagai berikut: ## a. Tahap persiapan - 1) Pengguna Barang a tau Kuasa Pengguna Barang harus menyelesaikan dokumen kepemilikan (antara lain sertifikat tanah, IMB, dll.) atas Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang pengadaannya atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah, untuk dijadikan dasar pengajuan permintaan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang. - 2) Penyelesaian dokumen kepemilikan atas tanah, berupa sertifikat atas nama Pemerintah Kota Bima sebagaimana dimaksud pada butir 1), diajukan kepada Kantor Pertanahan setempat. - 3) Penyelesaian dokumen perizinan atas bangunan sebagaimana dimaksud pada butir 1), dilakukan sebelum proses pembangunan dimulai. ## b. Tahap pengajuan usulan - 1) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengajukan permintaan penetapan status penggunaan kepada Pengelola Barang Daerah disertai dengan asli dokumen kepemilikan clan dokumen pendukung lainnya atas tanah dan/ a tau bangunan yang bersangkutan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya dokumen kepemilikan. - 2) Pengelola Barang Daerah mengajukan usulan penetapan status penggunaan kepada W alikota dengan disertai asli dokumen kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya paling lama 1 ( satu) bulan sejak diterimanya usulan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Penandatangan: - c. Tahap penetapan status penggunaan, Walikota menetapkan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dengan keputusan. - d. Tahap pendaftaran, pencatatan, dan penyimpanan dokumen kepemilikan:

Distribusi: - 1) Pengelola Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan atas tanah dan/atau bangunan ke dalam Daftar Barang Milik Daerah, dan menyimpan dokumen kepemilikan asli dan dokumen pendukung lainnya menyatu dengan salinan keputusan penetapan status penggunaannya.

Distribusi: - 2) Pengguna Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan tanah dan/ atau bangunan ke dalam Daftar Barang Pengguna dan menyimpan foto copy dokumen kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya menyatu dengan asli keputusarr penetapan status penggunaannya.

Distribusi: 7. penetapan status penggunaannya. 3) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan ke dalam Daftar Barang Pengguna Barang/Kuasa Pengguna atas tanah dan/atau bangunan dan menyimpan fotocopy dokumen kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya menyatu dengan salinan keputusan 2. Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan - a. Tahap persiapan 10. Kuasa Pengguna Barang harus menyelesaikan dokumen/ bukti kepemilikan atau berita acara serah terima barang dari pihak lain atas perolehan Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan. ## b. Tahap pengajuan usulan

Distribusi: - 1) Kuasa Pengguna Barang mengajukan usul penetapan status penggunaan kepada Pengguna Barang disertai dengan fotocopy dokumen/bukti kepemilikan atau berita acara serah terima dan dokumen pendukung lainnya paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya dokumen/bukti kepemilikan atau berita acara serah terima.

Distribusi: - 2) Pengguna Barang mengajukan usul penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang dengan disertai fotocopy dokumen kepemilikan atau berita acara serah terima barang, paling lama l(satu) bulan sejak diterimanya usulan dari Kuasa Pengguna Barang. - c. Tahap penetapan status penggunaan - 1) Pengelola Barang menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan setelah diterimanya permintaan beserta dokumen pendukung secara lengkap dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. - 2) Status penggunaan barang ditetapkan dengan keputusan Pengelola Barang dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang. - d. Tahap pendaftaran, pencatatan, dan penyimpanan dokumen kepemilikan:

Distribusi: - 1) Pengguna Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah selain tanah dan/ a tau bangunan ke dalam Daftar Barang Pengguna dan menyimpan fotocopy dokumen kepemilikan menyatu dengan asli keputusan penetapan status penggunaan.

Distribusi: - 2) Kuasa Pengguna Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan ke dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna dan menyimpan asli dokumen kepemilikan menyatu dengan salinan keputusan penetapan status penggunaan.

Distribusi: - 3) Pengelola Barang melakukan pencatatan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan berupa barang yang mempunyai bukti kepemilikan dan barang dengan nilai perolehan di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per unit/satuan ke dalam Daftar Barang Milik Daerah, serta rnenyimpan salinan keputusan penetapan status penggunaannya. - 4) Pengelola Barang rnenghimpun laporan Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan. 3. Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah yang dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD. ## a. Tahap persiapan - Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menyelesaikan dokumen kepemilikan atas perolehan Barang Milik Daerah yang pengadaannya atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah, sebagaimana diatur pada angka Romawi II angka 1 dan angka 2 diatas. ## b. Tahap pengajuan usulan Pengguna Barang mengajukan permintaan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah, yang akan dioperasikan oleh pihak lain, kepada Pengelola Barang disertai dengan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 9

Pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah mendapatkan persetujuan Walikota sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

Ketentuan teknis pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, sepanjang belum diatur lebih lanjut dan tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini masih tetap dapat dilaksanakan.

## Pasal 11

Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal ti3 MC\dt 2016

f.

WALIKOTA BIMA, fa


C"7

...


Diundangkan di Kota Bima pada tanggal ~ M0rr{t 2016 SEKRETARIS DAERAHKOTA BIMA,


-

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2016 NOMOR :J."TI


LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BIMA NO MOR ,3 TAHUN 2016 TENT ANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA BIMA

## TATA CARA PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH

## I. PRINSIP UMUM.

Status penggunaan barang ditetapkan oleh oleh W alikota.

## II. KETENTUAN UMUM.

1. Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan yang harus ditetapkan status penggunaannya oleh Walikota, yaitu:
- a. barang-barang yang mempunyai bukti kepemilikan, seperti sepeda motor, mobil, kapal, pesawat terbang;
- b. barang-barang dengan nilai perolehan diatas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per unit/ satuan.
2. Pencatatan Barang Milik Daerah diatur sebagai berikut:
- a. pencatatan oleh Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang dilakukan dalam Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang untuk seluruh Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan pengguna/Kuasa Pengguna Barang;
- b. pencatatan oleh Pengelola Barang dilakukan dalam Daftar Barang Milik Daerah untuk tanah dan/atau bangunan, dan barang lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas.
3. Barang Milik Daerah yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk penyertaan modal pemerintah daerah atau dihibahkan harus ditetapkan status penggunaannya oleh Walikota dengan terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawas fungsional.
4. Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang, dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status penggunaan Barang Milik Daerah tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Walikota melalui Pengelola Barang.
5. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang wajib menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang Daerah.
6. Dalam rangka optimalisasi Barang Milik Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pengguna Barang, Pengelola Barang dapat mengalihkan status penggunaan Barang Milik Daerah dari suatu Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya.
7. Dalam hal Barang Milik Daerah berupa bangunan dibangun di atas tanah pihak lain, usulan penetapan status penggunaan bangunan tersebut harus disertai perjanjian antara Pengguna Barang dengan pihak lain tersebut yang memuatjangka waktu, dan kewajiban para pihak.


f,~v

## III. PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BMD.

1. Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

## a. Tahap persiapan

- 1) Pengguna Barang a tau Kuasa Pengguna Barang harus menyelesaikan dokumen kepemilikan (antara lain sertifikat tanah, IMB, dll.) atas Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang pengadaannya atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah, untuk dijadikan dasar pengajuan permintaan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang.
- 2) Penyelesaian dokumen kepemilikan atas tanah, berupa sertifikat atas nama Pemerintah Kota Bima sebagaimana dimaksud pada butir 1), diajukan kepada Kantor Pertanahan setempat.
- 3) Penyelesaian dokumen perizinan atas bangunan sebagaimana dimaksud pada butir 1), dilakukan sebelum proses pembangunan dimulai.

## b. Tahap pengajuan usulan

- 1) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengajukan permintaan penetapan status penggunaan kepada Pengelola Barang Daerah disertai dengan asli dokumen kepemilikan clan dokumen pendukung lainnya atas tanah dan/ a tau bangunan yang bersangkutan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya dokumen kepemilikan.
- 2) Pengelola Barang Daerah mengajukan usulan penetapan status penggunaan kepada W alikota dengan disertai asli dokumen kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya paling lama 1 ( satu) bulan sejak diterimanya usulan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- c. Tahap penetapan status penggunaan, Walikota menetapkan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dengan keputusan.
- d. Tahap pendaftaran, pencatatan, dan penyimpanan dokumen kepemilikan:
- 1) Pengelola Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan atas tanah dan/atau bangunan ke dalam Daftar Barang Milik Daerah, dan menyimpan dokumen kepemilikan asli dan dokumen pendukung lainnya menyatu dengan salinan keputusan penetapan status penggunaannya.
- 2) Pengguna Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan tanah dan/ atau bangunan ke dalam Daftar Barang Pengguna dan menyimpan foto copy dokumen kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya menyatu dengan asli keputusarr penetapan status penggunaannya.
7. penetapan status penggunaannya. 3) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan ke dalam Daftar Barang Pengguna Barang/Kuasa Pengguna atas tanah dan/atau bangunan dan menyimpan fotocopy dokumen kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya menyatu dengan salinan keputusan
2. Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan
- a. Tahap persiapan
10. Kuasa Pengguna Barang harus menyelesaikan dokumen/ bukti kepemilikan atau berita acara serah terima barang dari pihak lain atas perolehan Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan.


## b. Tahap pengajuan usulan

- 1) Kuasa Pengguna Barang mengajukan usul penetapan status penggunaan kepada Pengguna Barang disertai dengan fotocopy dokumen/bukti kepemilikan atau berita acara serah terima dan dokumen pendukung lainnya paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya dokumen/bukti kepemilikan atau berita acara serah terima.
- 2) Pengguna Barang mengajukan usul penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang dengan disertai fotocopy dokumen kepemilikan atau berita acara serah terima barang, paling lama l(satu) bulan sejak diterimanya usulan dari Kuasa Pengguna Barang.
- c. Tahap penetapan status penggunaan
- 1) Pengelola Barang menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan setelah diterimanya permintaan beserta dokumen pendukung secara lengkap dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- 2) Status penggunaan barang ditetapkan dengan keputusan Pengelola Barang dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.
- d. Tahap pendaftaran, pencatatan, dan penyimpanan dokumen kepemilikan:
- 1) Pengguna Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah selain tanah dan/ a tau bangunan ke dalam Daftar Barang Pengguna dan menyimpan fotocopy dokumen kepemilikan menyatu dengan asli keputusan penetapan status penggunaan.
- 2) Kuasa Pengguna Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan ke dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna dan menyimpan asli dokumen kepemilikan menyatu dengan salinan keputusan penetapan status penggunaan.
- 3) Pengelola Barang melakukan pencatatan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan berupa barang yang mempunyai bukti kepemilikan dan barang dengan nilai perolehan di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per unit/satuan ke dalam Daftar Barang Milik Daerah, serta rnenyimpan salinan keputusan penetapan status penggunaannya.
- 4) Pengelola Barang rnenghimpun laporan Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan.
3. Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah yang dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.


## a. Tahap persiapan

- Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menyelesaikan dokumen kepemilikan atas perolehan Barang Milik Daerah yang pengadaannya atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah, sebagaimana diatur pada angka Romawi II angka 1 dan angka 2 diatas.

## b. Tahap pengajuan usulan

Pengguna Barang mengajukan permintaan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah, yang akan dioperasikan oleh pihak lain, kepada Pengelola Barang disertai dengan penjelasan dan pertimbangan, dengan melampirkan asli dokumen kepemilikan/ berita acara serah terima barang.

- c. Tahap penetapan status penggunaan
- 1) Pengelola Barang mengusulkan kepada Walikota untuk ditetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah yang akan dioperasikan oleh pihak lain dengan keputusan setelah diterimanya usulan secara lengkap dari Pengguna Barang.
- 2) Pengguna Barang menindaklanjuti keputusan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah dengan membuat:
- a) keputusan penunjukan pengoperasian; dan
- b) berita acara serah terima pengoperasian Barang Milik Daerah.
- 3) Dalam hal Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya untuk dioperasikan oleh pihak lain akan dialihoperasikan kepada pihak lainnya lagi, maka pelaksanaan pengalih-operasian tersebut harus dilaporkan kepada Pengelola Barang.
- 4) Dalam hal Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya untuk dioperasikan oleh pihak lain, kemudian akan digunakan kembali olehPengguna Barang, maka harus dimintakan persetujuan kembali untuk penetapan status penggunaan kepada W alikota melalui Pengelola Barang.
- 5) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat dioperasikan kembali oleh pihak lain setelah mendapat persetujuan Walikota melalui Pengelola Barang.
- d. Tahap pendaftaran, pencatatan, dan penyimpanan dokumen kepemilikan:
- 1) Pengelola Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang dioperasikan oleh pihak lain ke dalam Daftar Barang Milik Daerah dan menyimpan asli dokumen kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya menyatu dengan salinan keputusan penetapan status penggunaannya.
- 2) Pengelola Barang menghimpun data Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan yang dioperasikan oleh pihak lain dan menyimpan fotocopy dokumen kepemilikan menyatu dengan salinan keputusan penetapan status penggunaannya.


+·IVV

- 3) Pengguna Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah kedalam Daftar Barang Pengguna dan menyimpan asli/fotocopy dokumen kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya menyatu dengan asli keputusan penetapan status penggunaannya.
4. Tata cara penetapan kembali status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ a tau bangunan yang tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang:

## a. Tahap persiapan

- 1) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya kepada Pengelola Barang, disertai penjelasan mengenai lokasi dan kondisi tanah dan/ atau bangunan.
- 2) Pengelola Barang melakukan penelitian atas laporan yang disampaikan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- 3) Dalam hal terdapat permasalahan terkait dengan tanah dan/atau bangunan yang akan diserahkan, maka permasalahan tersebut terlebih dahulu harus diselesaikan oleh Pengguna Barang dan/ atau bersama Pengelola Barang sesuai batas kewenangannya dan dapat melibatkan instansi yang terkait.

## b. Tahap penetapan penyerahan

- 1) Berdasarkan laporan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Walikota menetapkan keputusan mengenai penyerahan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang kepada Pengelola Barang.
- 2) Dalam hal Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang tidak menyampaikanlaporan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a poin 1, Walikota menetapkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan, berdasarkan:
- i. hasil inventarisasi tanah dan/atau bangunan;
- ii. hasil audit atas penggunaan tanah dan/ a tau bangunan; a tau
5. in. Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT).

## c. Tahap penghapusan

- Pelaksanaan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Kuasa Pengguna berpedoman pada tata cara penghapusan Barang Milik Daerah.

## d. Tahap penyerahan

- 1) Setelah dilakukan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/ atau Daftar Barang Kuasa Pengguna, Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan kepada Pengelola Barang disertai fotocopy dokumen kepemilikan, keputusan penetapan status penggunaan asli, paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan penghapusan.
- 2) Penyerahan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dituangkan dalam berita acara serah terima.


## e. Tahap pencatatan

- Berdasarkan berita acara serah terima barang, Pengelola Barang menyesuaikan catatan pada daftar Barang Milik Daerah.

## f. Tindak lanjut penyerahan

Atas penyerahan tanah dan/atau bangunan sebagaimana tersebut di atas, Pengelola Barang melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

- 1) Mengusulkan kepada Walikota untuk menetapkan status penggunaan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD lainnya;
- 2) memanfaatkan dalam rangka optimalisasi Barang Milik Daerah;
- 3) mengajukan permohonan memindahtangankan kepada Walikota.
5. Pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah antar Pengguna Barang
- a. Tahap pengajuan usulan
- 1) Pengguna Barang mengajukan Permohonan pengalihan status penggunaan kepada Pengelola Barang Daerah, disertai dengan, penjelasan, pertimbangannya, dan dokumen pendukung, serta dokumen kepemilikan yang wajib disimpannya.
- 2) Pengelola Barang Daerah meneliti usulan pengalihan status penggunaan.
- 3) Pengelola Barang Daerah mengajukan usulan tersebut kepada W alikota, dengan disertai penjelasan dan pertimbangan, keputusan penetapan status penggunaan, serta surat pemyataan kesediaan menerima pengalihan Barang Milik Daerah dari calon Pengguna Barang baru.

## b. Tahap persetujuan

- 1) W alikota berdasarkan usulan Pengelola Barang Daerah setelah diterimanya usulan secara lengkap, tennasuk melakukan peninjauan lapangan dalam hal diperlukan.
- 2) Berdasarkan hasil penelitian di atas, Walikota menerbitkan surat persetujuan pengalihan status penggunaan yang disampaikan kepada Pengelola Barang Daerah dan disampaikan kepada Pengguna Barang lama dan baru.
- 3) Surat persetujuan tersebut sekurang-kurangnya memuat:
1. kewajiban Pengguna Barang lama untuk menghapus barang tersebut dari Daftar Barang Pengguna dengan keputusan Pengguna Barang; dan
2. pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah tersebut dituangkan dalam berita acara serah terima antara Pengguna Barang lama dan Pengguna Barang baru.

## c. Tahap penghapusan

- Pelaksanaan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna berpedoman pada tata cara penghapusan Barang Milik Daerah.
- ,.~v d. Tahap penetapan status penggunaan Berdasarkan laporan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna Barang lama, Pengelola Barang Daerah menerbitkan keputusan


penetapan status penggunaan kepada Pengguna Barang baru berdasarkan surat Persetujuan Walikota.

## e. Tahap serah terima

- Pengguna Barang lama melakukan serah terima kepada Pengguna Barang baru, yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang, paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan penghapusan dimaksud cliterbitkan dan dilaporkan kepada Pengelola Barang.

## f. Tahap pencatatan

- 1) Berdasarkan keputusan penetapan status penggunaan dari Pengelola Barang, Pengguna Barang baru mencatat ke dalam Daftar Barang Pengguna atas penyerahan barang tersebut untuk dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsinya dan menyimpan asli/fotocopy dokumen kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya menyatu dengan asli keputusan penetapan status penggunaannya.
- 2) Berdasarkan berita acara serah terima barang, Pengelola Barang menyesuaikan catatan dalam Daftar Barang Milik Daerah.

## IV. Ke ten tuan Peralihan

1. Terhadap Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, wajib dilakukan penetapan status penggunaan oleh Pengelola Barang. Dalam hal tanah dan/atau bangunan tersebut belum dilengkapi dengan dokumen kepemilikan (antara lain sertifikat, IMB, dll.) Pengguna Barang wajib menyelesaikannya terlebih dahulu sebelum diajukan usulan penetapan status penggunaannya kepada Pengelola Barang.
2. Pelaksanaan penetapan status penggunaan dimaksud di atas dilaksanakan dengan berpedoman pada prosedur sebagaimana dimaksud pada Peraturan Walikota ini.

## A. Contoh Surat Permintaan Penetapan Status Penggunaan BMD

## ... Kop Surat Satuan Kerja .

Permintaan Penetapan

Status Penggunaan BMD

Nomor

Sifat

Lampiran

Perihal

Raba - Bima

Kepada

Yth. Kepala Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Bima di-

Raba - Biina

Menunjuk Peraturan Walikota Bima Nomor ... tentang Tata Cara Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Kota Bima, bersama ini kami usulkan penetapan status penggunaan BMD pada ... Nama Satker ... , dan sebagai bahan pertiinbangan bersama ini dilampirkan :

1. Daftar Barang Milik Negara yang diusulkan penetapan status penggunaannya.
2. Sertifikat, Ijin Mendirikan Bangunan, Kartu Identitas Barang (KIB) atas Tanah dan/ atau Bangunan.
3. Foto copy STNK, BPKB, Kartu Identitas Barang (KIB) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) atas BMN selain Tanah dan/atau Bangunan.
4. Foto Barang Milik Negara yang diusulkan status penggunaannya.

Demikian untuk menjadi maklum.

Tembusan:

Yth. 1. Walikota Bima, di Raba;

2. Sekretaris Daerah Kota Bima, di Raba;

3. Pertinggal.

Kepala Dinas/Badan/Kantor

...

narna

..

...

NIP

..

.


## B. Contoh Lampiran Surat Permintaan Penetapan Status Penggunaan BMD

## ... Kop Surat Satuan Kerja .

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG DIUSULKAN UNTUK DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA PADA NAMA SATKER .

## 1. BMD berupa tanah dan/atau Bangunan

No.

Nama Barang

1

2

3

4

## 2. BMD berupa Peralatan clan Mesin

| No. | Nama Barang | Kode Barang | Merk/Tipe/bukti kepernilikan | Tahun perolehan | Nilai Perolehan | Kondisi/ Ket |
|-------|---------------|---------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |

Kepala Dinas/Badan/Kantor

...

nama

.

...

NIP

..

-.. f· WALIKOTABIMA ,~

M. QURAIS H. ABIDIN

Kode

Barang

No Bukti

Keoemilikan

Tahun perolehan

Nilai

Pero I eh an

Kondisi/

Ket

,,


LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BIMA NO MOR 13 TAHUN 2016 TENT ANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA BIMA

## TATA CARA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

## A. TATA CARA SEWA BARANG MILIK DAERAH

## I. PRINSIP UMUM

1. Barang Milik Daerah dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang menguntungkan Pemerintah Kota dengan ketentuan:
- 1) Untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah;
- 2) Untuk sementara waktu barang milik daerah tersebut belum dimanfaatkan oleh SKPD; dan
- 3) Mencegah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain secara tidak sah.
2. Penyewaan Barang milik daerah sepanjang tidak merugikan daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.

## II. OBYEK SEWA

Obyek barang milik daerah yang dapat disewakan adalah :,

1. Tanah dan/ atau bangunan yang tidak digunakan oleh Pengguna Barang dan sudah diserahkan kepada W alikota;
2. Sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih dalam penggunaan Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang;
3. Selain tanah dan/atau bangunan yang masih dalam penggunaan Pengguna Barang yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000.(lima milyar rupiah ) ;

## III. SUBYEK PELAKSANA SEWA

1. Pihak yang dapat menyewakan Barang milik daerah adalah :
- a. Pengelola Barang untuk tanah dan/ atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang;
- b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang untuk:
- a. Sebagian tanah dan/ atau bangunan yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang;
- b. Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
2. Pihak yang dapat menyewa Barang Milik Daerah adalah:
- a. Badan Usaha Milik Daerah;
- b. Badan Usaha Milik Negara;
- c. Badan Hukum lainnya;
- d. Perorangan.


## IV. SYARAT SEWA

1. Penyewaaan Barang Milik Daerah hanya dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Barang Milik Daerah;
2. Untuk sementara waktu Barang Milik Daerah tersebut belum dimanfaatkan oleh SKPD;
3. Jenis Barang Milik Daerah yang disewakan ditetapkan oleh Walikota;

## V. TARIF SEWA

Besarnya biaya sewa Barang Milik Daerah dihitung dengan formula sebagai berikut:

1. Formula Sewa Tanah Kosong

St = 3,33 o/o x (Lt x Nilai tanah)

Keterangan:

- a. St
2. = Sewa tanah

Lt

= Luas tanah (M2)

Nilai Tanah = Nilai tanah berdasarkan hasil penilaian dengan estimasi terendah menggunakan NJOP (per M2)

- b. Luas tanah dihitung berdasarkan pada gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah dalam meter persegi.

## 2. Sewa Tanah dan Bangunan

Stb = (3,33% x Lt x Nilai tanah) +( 6,64°/o x Lb x Hs x Nsb)

## Keterangan:

- a. Lb = Luas lantai Bangunan (M2)
2. Hs = Harga satuan bangunan standar dalam keadaan baru (Rp/M2)
3. -Penyusutan untuk bangunan permanen = 2 °/o/ tahun
4. Nsb = Nilai sisa bangunan (%)
5. -Penyusutan untuk bangunan semi permanen = 4 °/o/ tahun
6. -Penyusutan untuk bangunan darurat = 10 °/o / tahun
7. -penyusutan maksimal 80 %
- b. Luas bangunan dihitung berdasarkan luas lantai bangunan sesuai gambar dalam meter persegi.
- c. Harga satuan bangunan
- Harga Satuan bangunan per M2 sesuai klasifikasi/tipe dalam keadaan baru berdasarkan keputusan pemerintah daerah kabupaten/kota setempat pada tahun yang bersangkutan.
- Harga satuan tertinggi rata-rata per M2 bangunan bertingkat untuk Bangunan Gedung Daerah.

| Jumlah Lantai Bangunan | Harga satuan per M2tertinggi |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Bangunan 1 lantai | 1,000 standar harga gedung bertingkat |
| Bangunan 2 lantai | 1,090 standar harga gedung bertingkat |
| Bangunan 3 lantai | 1, 120 standar harga gedung bertingkat |
| Bangunan 4 lantai | 1, 135 standar harga gedung bertingkat |



t-e

Bangunan 5 lantai

1,162 standar harga gedung bertingkat

Bangunan 6 lantai

1, 197 standar harga gedung bertingkat

Bangunan 7 lantai

1,236 standar harga gedung bertingkat

- d. Dalam hal sisa bangunan menurut umur tidak sesuai dengan kondisi nyata, maka Nsb ditetapkan berdasarkan kondisi bangunan sebagai berikut:
- baik = 85°/o s.d. 100 o/o siap pakai/ perlu pemeliharaan awal
- rusak ringan = 70°/o s.d. &lt; 85% rusak sebagian non struktur
- rusak berat = 55% s.d. &lt; 70°/o rusak sebagian non struktur / struktur
- rusak berat = 35°/o s.d. &lt; 55°/o rusak sebagian besar non struktur / struktur.

## 3. Sewa Prasarana Bangunan

## Sp= 6,64°/o x Hp x Nsp

- a. Keterangan:
- Sp = sewa prasarana bangunan (Rp/tahun)
- Hp = harga prasarana bangunan dalam keadaan baru (Rp)
- N sp = nilai sisa prasarana bangunan ( 0 /o)
- b. Besar penyusutan / tahun dihitung dengan ketentuan:
- pekerjaan halaman = 5 %
- me sin/ instalasi = 10 °/o
- fumiture/elektronik

= 25 °/o

- penyusutan maksimal = 80 %
4. Penghitungan nilai Barang Milik Daerah dalam rangka penentuan besaran sewa minimum dilakukan sebagai berikut:
- a. penghitungan nilai Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang dilakukan oleh penilai yang ditugaskan oleh Pengelola Barang;
- b. penghitungan nilai Barang Milik Daerah untuk sebagian tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Pengguna Barang dan dapat melibatkan instansi teknis terkait dan/ a tau penilai;
- c. penghitungan nilai Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan, dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Pengguna Barang dan dapat melibatkan instansi teknis terkait dan/ atau penilai.

## 5. Penetapan besaran sewa

- a. Besaran sewa atas Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang ditetapkan oleh Pengelola Barang berdasarkan hasil perhitungan penilai;
- b. Besaran sewa atas Barang Milik Daerah sebagian tanah dan/ atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/ataubangunan, ditetapkan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.
6. Pembayaran uang sewa dilakukan secara sekaligus paling lambat pada saat penandatanganan kontrak.
7. Sela.ma masa sewa, pihak penyewa atas persetujuan Pengelola Barang hanya dapat mengubah bentuk Barang Milik Daerah tanpa mengubah konstruksi dasar bangunan, dengan ketentuan bagian yang ditambahkan pada bangunan tersebut menjadi Barang Milik Daerah.
8. Selurub biaya yang timbul dalam rangka penilaian, dibebankan pada APBD.
9. Ru mah Daerah golongan I dan golongan II yang disewakan kepada pejabat Daerab/pegawai negeri, pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai rumah Daerah.
10. Sewa Selain Tanah dan/atau Bangunan Formula tarif sewa ditetapkan oleh masing-masing pengguna barang
8. berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.


## VI. PERJANJIAN SEWA

1. Perjanjian sewa ditandatangani oleh penyewa; dan
2. Dalam perjanjiaan sewa minimal memuat :
- 1) Para pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa.
- 2) Obyek barang milik daerah yang disewakan
- 3) Jangka waktu sewa.
- 4) Hak dan kewajiban para pihak.

## VII. JANGKA WAKTU SEWA

1. Jangka waktu sewa BMD paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian sewa dan dapat diperpanjang dengan persetujuan pengelola barang.
2. Perpanjangan waktu sewa diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya perjanjian sewa.
3. Dalam hal permohonan perpanjangan dilakukan setelah berakhirnya masa sewa, maka permohonan perpanjangan dilakukan prosedur baru.

## VIII. TATA CARA PELAKSANAAN SEWA.

1. Penyewaan tanah dan/ atau bangunan oleh Pengelola Barang
- a. Pengelola Barang melakukan penelitian mengenai:
- a. kemungkinan penyewaan Barang Milik Daerah yang ada dalam pengelolaannya, yang didasarkan pada kebutuhan Pengelola Barang untuk melakukan penyewaan tanah dan/atau bangunan dimaksud;
- b. kemungkinan kelayakan penyewaan tanah dan/ atau bangunan berdasarkanpermintaan pihak lain yang akan menyewa tanah dan/ atau bangunan dimaksud.
- b. Pengelola Barang menetapkan tanah dan/ atau bangunan yang akan disewakan berdasarkan basil penelitian kelayakan tersebut.
- c. Pengelola Barang membentuk tim yang beranggotakan unsur Pengelola Barang, yang akan melakukan penelitian dalam rangka penyewaan dimaksud terhadap tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan serta menyiapkan hal-hal yang bersifat teknis.
- d. Pengelola Barang menugaskan penilai untuk melakukan penghitungan Barang Milik Daerah dalam rangka penentuan besaran tarif sewa minimum dan melaporkan basil penilaiannya kepada Pengelola Barang melalui Tim. f . ~ o/
- e. Tim menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya disertai laporan penilaian Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang.
- f. Pengelola Barang memutuskan untuk menyetujui atau tidaknya permintaan sewa Barang Milik Daerah dengan mempertimbangkan laporan Tim.
- g. Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui permintaan tersebut, Pengelola Barang memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permintaan sewa, disertai alasannya.
- h. Dalam hal Pengelola Barang menyetujui permintaan tersebut, Pengelola Barang menetapkan surat keputusan penyewaan tanah dan/ atau bangunan, yang sekurang-kurangnya memuat tanah dan/atau bangunan yang disewakan, nilai tanah dan/atau bangunan, besaran sewa atas tanah dan/ atau bangunan, pihak penyewa dan jangka waktu sewa.
- r. Penyewa menyetorkan keseluruhan uang sewa ke rekening kas umum Daerah, paling lambat pada saat surat perjanjian sewa menyewa ditandatangani.
- j. Penyewaan tanah dan/ a tau bangunan dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa yang ditandatangani oleh Pengelola Barang dan pihak penyewa.
- k. Pengelola Barang menatausahakan pelaksanaan sewa tanah dan/ a tau bangunan.
1. Setelah berakhirnya masa sewa, penyewa menyerahkan tanah dan/ atau bangunan yang disewa kepada Pengelola Barang, yang penyerahannya dituangkan dalam berita acara serah terima.
- m. Dalam hal penyewa mengajukan permintaan perpanjangan jangka waktu sewa, maka permintaan tersebut harus disampaikan kepada Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhimya jangka waktu sewa.
- n. Pengelola Barang melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penyewaan Barang Milik Daerah.
2. Penyewaan sebagian tanah dan/atau bangunan oleh Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.
- a. Pengguna Barang mengajukan usulan kepada Pengelola Barang untuk menyewakan sebagian tanah dan/ atau bangunan dengan disertai pertimbangan penyewaan, bukti kepemilikan, gambar lokasi, luas yang akan disewakan, nilai perolehan dan NJOP tanah dan/ atau bangunan, data transaksi sebanding dan sejenis, calon penyewa, nilai sewa, sertajangka waktu penyewaan.
- b. Pengelola Barang melakukan penelitian atas usulan untuk menyewakan Barang Milik Daerah dari Pengguna Barang tersebut.
- c. Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui usulan tersebut, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang, disertai alasannya.
- d. Dalam hal Pengelola Barang menyetujui usulan tersebut, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan penyewaan atas sebagian tanah dan/atau bangunan, yang sekurang-kurangnya memuat tanah dan/atau bangunan yang disewakan, nilai tanah dan/atau bangunan, pihak penyewa, nilai sewa dan jangka waktu sewa. t·~V
- e. Pengguna Barang menetapkan keputusan pelaksanaan penyewaan yang sekurang kurangnya memuat informasi tentang tanah dan/ atau bangunan yang akan disewakan, besaran tarif sewa, calon penyewa dan jangka waktu sewa.
- f. Penyewa menyetorkan keseluruhan uang sewa ke rekening kas umum Daerah, paling lambat pada saat surat perjanjian sewa menyewa ditandatangani.
- g. Penyewaan tanah dan/ atau bangunan dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa yang memuat sekurang-kurangnya hak dan kewajiban para pihak, serta ditandatangani oleh Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang dan pihak penyewa.
- h. Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan sewa menyewa sebagian tanah dan/ atau bangunan kepada Pengelola Barang dengan disertai bukti setor dan perjanjian sewamenyewa.
- i. Dalam hal penyewa mengajukan permintaan perpanjangan jangka waktu sewa, maka permintaan tersebut harus disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.
- j. Dalam hal diperlukan, Pengelola Barang dapat membentuk Tim dan/ atau menugaskan penilai untuk melakukan penelitian dan kajian atas usulan sewa Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/ atau bangunan dari Pengguna Barang guna menentukan besaran tarif sewa dimaksud.
3. Penyewaan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan oleh Pengguna Barang.
- a. Pengguna Barang mengajukan usulan kepada Pengelola Barang disertai dengan basil penelitian mengenai kelayakan kemungkinan penyewaan Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan dimaksud, termasuk pertimbangan mengenai calon penyewa, nilai sewa dan jangka waktu penyewaan.
- b. Pengelola Barang melakukan penelitian atas usulan untuk menyewakan Barang Milik Daerah tersebut.
- c. Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui usulan tersebut, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang, disertai alasannya.
- d. Dalam hal Pengelola Barang menyetujui usulan tersebut, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan, yang sekurang-kurangnya memuat Barang Milik Daerah yang disewakan, calon penyewa, nilai sewa, dan jangka waktu sewa.
- e. Pengguna Barang menetapkan surat keputusan penyewaan yang sekurang-kurangnya memuat jenis, nilai, besaran sewa Barang Milik Daerah, penyewa, danjangka waktu penyewaan.
- f. Penyewa menyetorkan keseluruhan uang sewa ke rekening kas umum Daerah, paling lambat pada saat surat perjanjian ditandatangani.
- g. Penyewaan Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa yang memuat sekurangkuran