KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1997 tentang PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN EKSPOR (berlaku 14 Oktober 1997)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengamanan dan kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional, diperlukan langkah-langkah untuk lebih mendorong, meningkatkan dan lebih memperlancar pelaksanaan ekspor yang penting artinya bagi penerimaan devisa sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu membentuk Tim Peningkatan Ekspor;
Mengingat
: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN
Pasal 4
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERTAMA
:
:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN EKSPOR.
Membentuk Tim Peningkatan Ekspor, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Ekspor, untuk membantu Menteri Perindustrian dan Perdagangan dalam upaya mendorong, meningkatkan dan lebih memperlancar pelaksanaan ekspor berbagai produk baik barang maupun jasa.
KEDUA
: ________________
KEDUA : Tim Ekspor bertugas:
1. Mengindentifikasi masalah-masalah yang melingkupi dan menimbulkan hambatan terhadap kelancaran pelaksanaan dan peningkatan ekspor, merumuskan kebijaksanaan dalam rangka meningkatkan dan memperlancar pelaksanaan ekspor, termasuk penetapan strategi ekspor bagi produk-produk unggulan, serta langkah-langkah yang diperlukan bagi pengamanannya;
2. Mengambil langkah-langkah untuk meniadakan hambatan atau hal-hal yang dapat memberi pengaruh pada berkurangnya daya saing produk ekspor, atau terhadap kelancaran proses produksi dan pelaksanaan ekspor pada umumnya;
3. Mewujudkan kerjasama yang erat antara Pemerintah dan dunia usaha dalam meningkatkan volume, daya saing, dan kelancaran ekspor.
4. KETIGA : Tindak lanjut yang bersifat teknis operasional dilakukan oleh Departemen/instansi terkait yang bersangkutan yang diwakili oleh pejabat sebagai anggota Tim Ekspor atau yang diundang dalam pertemuan Tim Ekspor.
5. KEEMPAT : Kebijaksanaan yang perlu dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden, dibahas dalam Tim Ekspor untuk selanjutnya diajukan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan selaku Ketua Tim Ekspor kepada Presiden untuk penetapannya.
6. KELIMA : Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim Ekspor, Menteri Perindustrian dan Perdagangan selaku Ketua Tim Ekspor dapat:
- a. mengundang pejabat Pemerintah/Lembaga Pemerintah atau pimpinan dunia usaha yang terkait untuk hadir dalam pertemuan Tim Ekspor.
KEENAM :
- b. menunjuk pejabat-pejabat sesuai kebutuhan untuk membantu Sekretaris Tim Ekspor.
Tim Ekspor terdiri dari:
Ketua
merangkap Anggota
:
Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Wakil Ketua
merangkap Anggota
:
Asisten III Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan;
Sekretaris
merangkap Anggota
:
Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
Anggota
:
1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
4. Direktur Bank Indonesia;
5. Sekretaris Jenderal Dalam Negeri;
Departemen
6. Sekretaris Jenderal
Departemen
Perhubungan;
7. Sekretaris Jenderal
Departemen
Tenaga Kerja;
8. Sekretaris Jenderal Kamar Dagang dan Industri.
KETUJUH : Menteri Perindustrian dan Perdagangan selaku Ketua Tim Ekspor secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden untuk memperoleh petunjuk dan keputusan.
KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Ekspor dibebankan kepada Anggaran Belanja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
KESEMBILAN: ________________
KESEMBILAN:
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta

Penandatangan: pada tanggal 14 Oktober 1997 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO