PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA Nomor 3 Tahun 2016 tentang GARA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR: 3 TAHUN 2016. TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
BUPATI SABU RAIJUA PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR: 3 TAHUN 2016.
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SABU RAIJUA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran ~egara Republik Indonesia Nomor 5679);
Menetapkan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA dan BUPATI SABU RAIJUA
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sahu Raijua.
3. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sahu Raijua;
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 2
- (1) Pemilihan Kepala Desa meliputi:
- a. Pemilihan Kepala Desa serentak; dan
- b. Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan:
- a. satu kali; atau
- b. secara bergelombang.
- (3) Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah daerah;
- (4) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan paling tinggi 3 (tiga) kali dengan selang waktu paling lama 2 (dua) tahun dengan mempertimbangkan:
- a. pengelompokan waktu berakhimya masa jabatan Kepala Desa di wilayah kabupaten;
- b. kemampuan keuangan daerah; dan/ atau
- c. ketersediaan PNS yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (5) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sebagai berikut:
- a. Gelombang pertama dilaksanakan pada tahun 2016 untuk desa-desa yang masajabatanya berakhir tahun 2015 dan tahun 2016.
- b. Gelombang kedua dilaksanakan pada tahun 2018 untuk desa-desa yang masajabatanya berakhir tahun 2017 dan tahun 2018
- c. Gelombang ketiga dilaksanakan pada tahun 2020 untuk desa-desa yang masajabatanya berakhir pada tahun 2019 dan tahun 2020
- (6) Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.
TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
Bagian Kesatu Umum
BAB III - TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 3
Pemilihan kepala desa secara serentak dilaksanakan melalui tahapan :
- a. persiapan;
- b. pencalonan; 'i pemungutan suara; dan \ penetapan.
''
Bagian kedua Persia pan
BAB III - TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 4
Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas kegiatan :
- a. pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- c. penyampaian laporan akhir masajabatan Kepala Desa;
- d. perencanaan biaya pemilihan;
- e. persetujuan biaya pemilihan; dan
- f. pendaftaran dan penetapan pemilih.
Paragraf 1
Pemberitahuan Akhir Masa JabatanKepala Desa
BAB III - TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 5
- ( 1) BPD wajib memberitahukan secara tertulis akhir masa jabatan Kepala Desa paling lambat 6 (enam) bulan sebelum akhir masajabatan.
- (2) Dalam hal BPD tidak memberitahukan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat berwenang memberitahukan akhir masa jabatan Kepala Desa.
BAB III - TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 6
- (1) BPD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) dikenakan sanksi administratif beru pa:
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; atau
- c. pemberhentian sebagai anggota BPD.
- (2) Dalam hal BPD dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Bupati dapat mengangkat pengganti anggota BPD.
- (3) Ketentuan mengenai penggantian BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang BPD.
- (4) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 2 Pembentukan Panitia Pemilihan
BAB III - TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 7
- (1) Bupati berwenang membentuk panitia pemilihan kabupaten untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa; (t
2. ~anitia pernilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan \_\dengan keputusan Bupati.
BAB III - TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 8
- (1) Panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- (2) Panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA);
- b. SKPD yang membidangi Pemerintaan Desa;
- c. Unsur Kecamatan;
- d. Tokoh Masyarakat; dan
- e. Tokoh Agama.
BAB III - TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 9
Tugas Panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1) melipu ti:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desatingkat kabupaten;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
BAB III - TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 10
- (1) BPD berwenang membentuk panitia pemilihan dengan Keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan oleh BPD kepada Kepala Desa.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
- b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
- c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
- d. 1 (satu) orang bendahara merangkap anggota; dan
- e. 5 (tiga) orang anggota.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:
- a. perangkat desa 1 orang;
- b. lembaga kemasyarakatan desa 2 orang;
- c. tokoh masyarakat 2 orang;
- d. tokoh agama 1 orang;
- e. tokoh adat 1 orang;
15. ~-tokoh pemuda 1 orang; dan
16. tokoh perempuan 1 orang.
BAB III - TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 11
- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus memenuhi persyaratan meliputi:
- a. Tidak mempunyai hubungan keluarga derajat pertama dengan Calon dan / atau isteri/ suami Calon;
- b. Mempunyai hak pilih untuk memilih calon Kepala Desa;
- c. Berusia minimal 25 tahun;
- d. Berpendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat,;
- e. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang l(satu) tahun sebelum menjadi panitia;
- f. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- g. berbadan sehat;
- (2) Dalam hal anggota panitia pemilihan mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, panitia pemilihan yang bersangkutan harus mengundurkan diri dan diproses penggantian anggota panitia pemilihan.
BAB III - TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 12
Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
1. melalrukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
BAB III - TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 13
- (1) Dalam hal terdapat anggota Panitia Pemilihan yang ditetapkan sebagai bakal Calon Kepala Desa atau berhalangan, keanggotaannya digantikan oleh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).
- (2) Perubahan susunan Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ~itetapkan dengan Keputusan BPD.
BAB III - TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 14
Dalam hal Ketua BPD mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa, Penandatanganan Keputusan BPD dilakukan oleh wakil ketua/salah satu anggota BPD.
BAB III - TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 15
Ketentuan mengenai mekanisme pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat ( 1), dan pelaksanaan tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 3
Laporan Akhir Masa Jabatan
BAB III - TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 16
- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah pemberitahuan akhir masajabatan.
- (2) Laporan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
- a. Ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
- b. Rencana penyelenggaraan pemerintahan desa dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sisa masajabatan;
- c. Hasil yang dicapai dan belum dicapai;
- d. Hal-hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (3) Ketentuan mengenai teknik penyusunan laporan akhir masa jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Paragraf 4
Perencanaan Biaya Pemilihan
BAB III - TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 17
- (1) Panitia Pemilihan mengajukan perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat.
- (2) Pengajuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
BAB III - TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 18
- (1) Perencanaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) memuat biaya:
- a. Pengadaan surat suara;
- b. Pengadaan kotak suara ;
- c. Kelengkapan peralatan lainnya;
- d. Honorarium panitia;
- e. Biaya pelantikan
- f. Honorarium dan operasional panitia pengawas.
8. Ketentuan mengenai teknik penyusunan perencanaan biaya Pemilihan (2)
9. Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 19
- (1) Panitia Pemilihan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; atau
- c. pemberhentian sebagai Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal Panitia Pemilihan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, BPD mengangkat panitia pengganti.
- (3) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 5
Persetujuan Biaya Pemilihan
BAB III - TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 20
- (1) Bupati wajib menyampaikan persetujuan biaya pemilihan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengajuan perencanaan biaya pemilihan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Persetujuan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Biaya pemilihan kepala desa yang bersumber dari Angaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dapat digunakan untuk kebutuhan pada saat pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Panitia Pemilihan dilarang membebankan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada calon Kepala Desa.
Paragraf 6 Pendaftaran dan Penetapan Pemilih
BAB III - TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 21
- (1) Panitia Pemilihan berwenang melaksanakan pendaftaran pemilih.
- (2) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
- a. pendaftaran pemilih;
- b. pemutakhiran dan validasi daftar pemilih;
- c. penetapan DPS;
- d. pengumuman DPS;
- e. perbaikan DPS;
- f. pencatatan daftar pemilih tambahan; dan
- g. pengumuman daftar pemilih tambahan.
- (3) Untuk terdaftar sebagai pemilih, penduduk Desa harus memenuhi persyaratan:
- a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pemah menikah \t ditetapkan sebagai pemilih;
12. . \" tidak sedang terganggu jiwa dan/ atau ingatannya;
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya
BAB III - TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 22
- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) Panitia Pemilihan melakukan pendaftaran pemilih dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (2) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam daftar pemilih dan diberikan tanda bukti pendaftaran yang ditandatangani oleh petugas pendaftar.
- (3) Paling lambat 2 (dua) hari setelah selesai jangka waktu pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan melakukan pemutakhiran dan validasi daftar pemilih sesuai data penduduk Desa dalam jangka waktu 4 (empat) hari.
- (4) Selain
BAB III - TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 23
- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan DPS dalamjangka waktu 3 (tiga) hari pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilih atau anggota keluarga dapat:
- a. mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya; dan/atau
- b. memberikan informasi meliputi:
1. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
2. pemilih berpindah domisili;
3. pemilih yang telah menikah dibawah umur 17 tahun; dan/ atau
8. pemilih yang terdaftar tetapi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
'
BAB III - TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 24
- (1) Panitia Pemilihan melakukan verifikasi kebenaran usul perbaikan dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
- (2) Dalam hal basil verifikasi menunjukan kebenaran usul perbaikan dan/atau informasi, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.
BAB III - TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 25
- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga.
- (2) Panitia Pemiliban melakukan verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal basil verifikasi menunjukan kebenaran laporan, Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (4) Pencatatan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari, terhitung sejak tanggal pengumuman DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (5) Ketentuan mengenai daftar pemilib tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 26
- (1) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) ditetapkan melalui berita acara daftar pemilih tambahan.
- (2) Panitia Pemilihan mengumumkan daftar pemilih tambahan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pencatatan daftar pemilih tambahan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diletakan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai daftar pemilih tambahan dan berita acara daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 27
- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT.
- (2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.
- (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah, kecuali dalam hal ada pemilih yang meninggal dunia.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan membubuhkan catatan keterangan meninggal dunia dalam DPT pada kolom keterangan.
BAB III - TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 28
- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) ditetapkan dalam berita acara DPT.
- (2) Ketentuan mengenai DPT dan berita acara DPT tetap sebagaimana dimaksud
3. ~ada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 29
Penduduk Desa yang telah ditetapkan dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) berhak menggunakan hak pilih.
BAB III - TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 30
- (1) Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.
- (2) Salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
Bagian ketiga
Pencalonan
Paragraf 1 Persyaratan Calon
BAB III - TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 31
Calon Kepala Desa harus memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara
BAB III - TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 32
- (1) Panitia Pemilihan wajib melaksanakan pendaftaran calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari setelah penetapan DPT.
- (2) Pengumuman pendaftaran calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (3) Pendaftaran calon dilakukan di kantor Desa sekaligus sebagai sekretariat Panitia Pemilihan selamajam kerja.
BAB III - TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 33
- (1) Pendaftaran calon dilakukan dengan melampirkan dokumen administratif meliputi:
- a. pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. pernyataan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Republik Indonesia;
- c. pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- d. pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- e. pernyataan tidak sedang dicabut hak pilih;
- f. pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masajabatan;
- g. surat keterangan catatan kepolisian;
- h. foto copy ijazah terakhir;
- i. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas; dan
- j. foto copy KPT.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa yang sementara menjabat atau diberhentikan karena telah berakhir masa jabatan dan masih memenuhi syarat untuk mencalonkan diri wajib memenuhi syarat sebagai beriku t:
- a. telah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masajabatan kepada Bupati; dan
- b. menyampaikan surat keterangan bebas temuan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan huruf j, diserahkan dengan menunjukan dokumen asli.
BAB III - TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 34
- (1) Panitia Pemilihan menetapkan calon yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa melalui berita acara penetapan bakal calon Kepala Desa, paling lambat 1 (satu) hari setelah jangka waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).
- (2) Panitia Pemilihan mengumumkan penetapan sebagaimana dimaksud pada
3. \ ayat ( 1) pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
Paragraf 3 Penetapan dan Pengumuman Calon
BAB III - TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 35
- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan calon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah jangka waktu penetapan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang dan dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang,
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan basil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah selesai jangka waktu penelitian calon sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).
BAB III - TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 36
- (1) Masyarakat dapat memberikan masukan mengenai hasil penelitian selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), selama 3 (tiga) hari.
- (2) Panitia pemilihan wajib memproses dan menindaklanjuti setiap masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
BAB III - TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 37
- (1) Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran calon selama 20 (dua puluh) hari, dalam hal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang;
- (2) Dalam hal setelah perpanjangan waktu pendaftaran calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian melalui keputusan Bupati.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah daerah.
BAB III - TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 38
- (1) Panitia Pemilihan berwenang melakukan seleksi tambahan, dalam hal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 lebih dari 5 (lima) orang;
- (2) Persyaratan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
- b. pengalaman bekerja di lembaga kemasyarakatan Desa;
- c. tingkat pendidikan; dan
- d. usia.
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari dengan cara menetapkan skala dan pembobotan \ari setiap kriteria dan dituangkan dalam peringkat.
'•
- (4) Panitia Pemilihan berwenang menetapkan calon Kepala Desa yang menduduki peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 5 (lima) sebagai calon Kepala Desa;
- (5) Ketentuan mengenai Skala dan pembobotan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB III - TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 39
- ( 1) Panitia Pemilihan berwenang menetapkan calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 baik yang berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang;
- (2) Penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka.
- (3) Penentuan nomor urut calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dihadiri oleh calon Kepala Desa.
- (4) Nomor urut dan nama calon Kepala Desa yang telah
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa. ## Pasal 40

Penandatangan: - (1) Panitia Pemilihan mengumumkan Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) kepada masyarakat melalui media massa dan/atau papan pengumuman paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan calon Kepala Desa. - (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat. ## Paragraf 4 Kampanye ## Pasal 41

Penandatangan: - (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa berdasarkan prinsip: - a. jujur; - b. terbuka; - c. dialogis; dan - d. bertanggungjawab.

Penandatangan: - (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak penetapan calon Kepala Desa sebelum dimulainya masa tenang. - (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui: - a. pertemuan terbatas; - b. tatap muka - c. dialog; - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum; - e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan 13. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. ## Pasal 42

Penandatangan: - (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 memuat visi dan misi calon Kepala Desa bila terpilih sebagai Kepala Desa.

Penandatangan: - (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalamjangka waktu masajabatan Kepala Desa. - (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi. ## Pasal 43 - (1) Pelaksana Kampanye dilarang: - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Repu blik Indonesia; - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/ atau Calon yang lain; - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat; - e. mengganggu ketertiban umum; - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau penggunaan kekerasan seseorang, sekelompok masyarakat, dan/atau calon lain; - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon; - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kam pan ye. - (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikut sertakan:

Penandatangan: - a. Kepala Desa; - b. perangkat Desa; dan - c. anggota BPD. ## Pasal 44 - (1) Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dikenai sanksi administratif berupa: - a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Penandatangan: - (2) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. ## Pasal 45 - pada ayat ( 1) ditetapkan pemungutan suara; t :enetapan masa tenang sebagaimana dimaksud (1) Masa tenang ditetapkan selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal

Penandatangan: - ·\engan keputusan bupati. \ ## Bagian Ketempat Pemungutan suara ## Pasal 46 Panitia Pemilihan Kabupaten berwenang: - a. menyediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih; - b. menentukan jumlah, bahan, bentuk, ukuran dan warna kotak suara. ## Pasal 47

Penandatangan: - (1) Panitia Pemilihan Kabupaten berwenang mengadakan dan mendistribusikan surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

Penandatangan: - (2) Pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan : - a. secara cepat, tepat dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. - b. Pengadaan surat suara dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas.

Penandatangan: - (2) Ketentuan mengenai pengadaan surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. ## Pasal 48 - (1) Panitia Pemilihan Kabupaten wajib menjaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan surat suara selama proses pencetakan surat suara berlangsung.

Distribusi: - (2) Panitia Pemilihan Kabupaten dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara selama . proses pencetakan berlangsung, penyimpanan dan pendistribusian ke tempat tujuan.

Verifikasi: - (3) Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh pihak percetakan dan Panitia Pemilihan Kabupaten.

Distribusi: - (4) Tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan, penyimpanan, pengepakan dan pendistribusian surat suara ke tempat tujuan ditetapkan dengan keputusan PanitiaPemilihan Kabupaten. ## Pasal 49

Distribusi: - (1) Panitia Pemilihan kabupaten berwenang menetapkan jumlah surat suara yang akan didistribusikan.

Distribusi: - (2) Pendistribusian surat suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten. - (3) Surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan harus sudah diterima Panitia Pemilihan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.

Distribusi: - (4) Tata cara dan teknis pendistribusian surat suara sampai di Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten dengan memperhatikan kecepatan dan ketepatan waktu serta keamanan ~enyampaian surat suara. \ ## Pasal 50 - (1) Jumlah surat suara pemilihan calon dicetak sama dengan jumlah pemilih dalam DPT dan ditambah paling banyak 2,5% (dua koma lima perseratus) darijumlah pemilih dalam DPT. - (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai cadangan disetiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak. - (3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara. ## Pasal 51 - (1) Panitia Pemilihan dengan berkoodinasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten berwenang: - a. menentukan jumlah pemilih di TPS; - b. menentukan lokasi, bentuk, dan tata letak TPS; - (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. ## Pasal 52 - (1) Panitia Pemilihan dengan dibantu oleh ketua RT dan ketua RW berwenang mendatangi tempat kediaman pemilih, untuk menyerahkan surat undangan. - (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara. - (3) Penyerahan surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. ## Pasal 53 - (1) Pemilih yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilih dengan memberikan suara dengan cara mencoblos salah satu calon dalam surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon; - (2) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 08.00 dan berakhir pukul 13.00 waktu setempat.

Penandatangan: - (3) Pemilih yang telah selesai mencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda khusus, yang diatur dengan Peraturan Bupati. ## Pasal 54 - (1) Panitia Pemilihan berwenang melaksanakan pemungutan suara dengan kegiatan sebagai beriku t : - a. pembukaan kotak suara; - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara; 4. c pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan 5. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan. d. - (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh: - a. saksi dari calon; - b. BPD; - c. Pengawas; dan/ atau - d. warga masyarakat.

Verifikasi: - (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon. ## Pasal 55 - (1) Panitia Pemilihan memberikan
PENJELASAN
Pembukaan
mengenai tata cara pemungutan suara setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
PENJELASAN
Pasal 54
- (2) Pemilih yang menggunakan hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kesempatan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih; - (3) Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk satu kali, apabila: - a. menerima surat suara yang temyata rusak; - b. terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara.
PENJELASAN
Pasal 56
- (I) Panitia Pemilihan atau orang lain