PERATURAN BUPATI MENETAPKAN: PERUBAHAN LAMPIRAN Nomor /G Tahun 2017 tentang AH PROVINSI MALUKU PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR /G TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017 DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MALUKU TENGAH, - a. bahwa dalam rangka menjamin efektifitas dan konsistensi pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan Lampiran Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Standar Biaya Masukan; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu (berlaku Unknown)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- a. bahwa dalam rangka menjamin efektifitas dan konsistensi pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan Lampiran Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Standar Biaya Masukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
3. 1 . Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 1 11 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Bum dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lem�egara Nomor 3961);


·

j

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara {Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4356);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 661, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014AparaturSipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, D e w an Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568);
9. 1 1 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Leibaran Negara Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tam.bahan Lembaran Negara Nomor 3137);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedud7 �f tokoler dan Keuangan Pimpinan dan


Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417) sebagaimana telah beberapa kali iubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Norn.or 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Tahun 206 Nomor 341);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2008 Nomor 45);
19. Peraturan Daerah Kabupaten. Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2012 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Nomor 107);
21. PeraturanDaerah Kabupaten Malukl!l Tengah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupakn Maluku Tengah Tahun 2013 - 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah T-;tr.;-13 Nomor 159);


22. Peratu.ran Bupati Maluku Tengah Nomor 07 Tahun 2009 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Maluku Tergah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 07);
23. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011 Nomor 08); ·
24. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 09 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011 Nomor 09).

## MEMUTUSKAN :

## Menetapkan: PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2016 TENT ANG STAND AR BIA YA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017

## BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
2. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA -- SKPD adalah .dokumen rencana keuangan tahunan Satuan,Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah. 3.
4. Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan. 4.
5. Harga satuan biaya masukan adalah nilai suatu. barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan. 5.
6. Tarif biaya masukan adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu. untu.k penghitungan biaya komponen masukan kegiatan. 6.
7. Indeks biaya masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/ias},masukan untuk penghitungan biaya komponen amain «sat"· 4 {(r 7.


## BAB II

## STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017 Pasal 2

- ( 1 ) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 berfungsi sebagai acuan bagi SKPD untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam RKA SKPD berbasis kinerjaTahun Anggaran 2017.
- Fungsi Standar Bia ya Masukan Tahun Anggaran 2017sebagai acuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) merupakan batas tertinggi yang besaran biayanya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2017. (2)
- (3) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Masukan Tahun
- Anggaran 2017 berfungsi sebagai : a. Batas tertinggi; atau b. Estimasi.
- (4) Fungsi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
- (5) Fungsi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efektifi.tas, dan efesiensi, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 3

- ( 1 ) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini merupakan bagian,yang tidak terpisahkan. {tr?
- (2) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana tercantum dalam. Lampiran II Peraturan Bupati in i merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## Pasal 4

Selain Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati dapat menetapkan Standar Biaya Masukan lainnya dengan mempertimbangkan hal - hal sebagai berikut: ________________

- a. Kekhususan standar biaya yang dimiliki oleh SKPD;
- b. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik tertentu; dan atau
- c. Daerah terpencil / daerah perbatasan.

## Pasal 5


Perubahan Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini meliputi: Honor, Tambahan/:!��silan,Uang Duka, Uang Refresentase, Biaya Media Cetak dan Media Online. {(f

•

## BAB III KETENTUAN PERALIHAN Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka lampiran Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 yang tidak mengalami perubahan dinyatakan tetap berlaku.

## Pasal 7

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 dinyatakan masih tetap berlaku.

## BAB IV

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

1 , �

f