Unknown Unknown Nomor 14 Tahun 2002 tentang PEMBENTUKANRUKUNTETANGGADANRUKUN WARGA DI DESAI KELURAHAN [pl:§lMJ~~aOOlf&amp;n{] ~illJ[p&amp;Lfffl~ lf[§OO@ lf&amp;G=al!JJOO ~~ Menglngat PEMERINTAH KABUPATEN TEBO P!RATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTIJKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI DESA / KEWRAHAN DENGAN RAHMAT TUMAN YANG MAHA !SA BUPATI T!BO, - a. bahwa berflubung dengan telah dtcabutnya Penrtunm Menterl Oalam Menlmbang 2. Negerl Nomor. 7 Tahun 1983 Tentang Pembentukan Rukun·Tetangga dan Rukun Warga dalam rangka pelaksanaan Otonoml Daerah aesual dengan Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemer1ntahan Daerah, maka perlu diatur tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Wnrge di Kabupaten Tebo; - b. bahwa Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga bertujuan untuk memeflhara dan melestarfkan ntfal-nflaJ kehldupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotong royongan dan kek.eluargnnn dnlam rangk.n mentngkatkan kesejahteraon sert.a terciptaanya k.etentraman dan ketertlban dalam masyarakat ; 4. c, bahwo berdaserbn pertlmbangan sebagalmarns dlmaksud pada huruf a dan b dlatas, perfu membentuk Peraturan Oaerah Kabupaten Tebo tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga Desa I Kelurahan; 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tent.ang Pembentukan Kabupaten Salorangun, Kobupaten Tebo, Kobupaten Muaro Jambl clan Kabupaten TanJung Jabung llmur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903 ) ; 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemetlntahan Oaerah {lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Nomor 3839) ; 3. Undang-undr.mg Nomor 25 Tahun 1999 tentnng Perlmbongan Keuangan Antara Pemerlntah Pusat dan Oaerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ; 4. Peraturan Pemerlnt.ah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organbasl Penmgkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165); 5. KeputlJsan ...•••...••..•..• 5. Keputusan Preslden Nomor 44 Tahun 1999 tent:ang Tehnlk Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undangundang, R.ancangan Peraturan Pemerlntah dan R.ancangan Keputusan Presiden ( Lemberan Negara Tahun 1999 Nomor 70 ) ; Dengan persetuJuan DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan swadaya, kegotong royongan dan kek.eluargnnn dnlam rangk.n mentngkatkan kesejahteraon sert.a terciptaanya k.etentraman dan ketertlban dalam masyarakat ;
4. c, bahwo berdaserbn pertlmbangan sebagalmarns dlmaksud pada huruf a dan b dlatas, perfu membentuk Peraturan Oaerah Kabupaten Tebo tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga Desa I Kelurahan;
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tent.ang Pembentukan Kabupaten Salorangun, Kobupaten Tebo, Kobupaten Muaro Jambl clan Kabupaten TanJung Jabung llmur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903 ) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemetlntahan Oaerah {lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undr.mg Nomor 25 Tahun 1999 tentnng Perlmbongan Keuangan Antara Pemerlntah Pusat dan Oaerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Peraturan Pemerlnt.ah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organbasl Penmgkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
5. KeputlJsan ...•••...••..•..•
5. Keputusan Preslden Nomor 44 Tahun 1999 tent:ang Tehnlk Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undangundang, R.ancangan Peraturan Pemerlntah dan R.ancangan Keputusan Presiden ( Lemberan Negara Tahun 1999 Nomor 70 ) ;
Dengan persetuJuan
DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KA.BUPATEN TEBO TENTANG PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI DESA / KELURAHAN Menetapkan
BAB III - MAKSUD, TU.JUAN DAN PEMBENTUKAN
Pasal 4
- (1) setlap Rukun Tetangga terdlrt dart sebanyak-banyaknya 50 (llmapuluh) Kepala Keluarga.
- (2) Setiap Rukun Warga terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) Rukun Tetangga.
3. (3} Setfap Desa/Kefurahan sekurang-kurangnya dlbentuk 3 (tfga) Rukun Warga
Pa•l5
- {1) Pembentukan Rukun Tetangga di musyawarahkan oleh Kepala Dusun/ llngkungan dengan kepalo keluarga.
- (2) Pembentukan rukun warga di musyawarahkan oleh Kepala Desa/ Lurah dengan pengurus rukun tetangga setempat atau oleh peJabat yang dltunjuk oleh Kepala Desa /lurah .
- (3) HasH musyawamh sebogal di maksud ayat (1} dan ayat (2) dfkukuhlam dengan Keputusan Kepala Oesa/Lurah.
- ( 4) Keputusan Kepala Desa/ Lurah sebagal mana di maksud ayat (3) di sampalk.an tembusannya kepada Bupati.
KEANGGOTAAN, TUGAS POKOK, HAK DAN Kl!WAJIBAN
P•Al6
- (1) Anggota Rukun Tetangga adalah penduduk setempat yang terdaftar pada kartu kefuarga yang di waklli oleh Kepala k.eluarga.
- (2) Anggota Rukun Warga adalah Rukun Tetangga Rukun Tetangga yang dlwakJII oleh Pengurus Rukun Tetangga.
PaNl7
Tugas Pokok Rukun Tet.angga dan Rukun Warga adalah:
- a. Membantu teiwujudnya kehidupan Masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Menggerakan
.
.
BAB IV - KEANGGOTAAN, TUGAS POKOK, HAK DAN Kl!WAJIBAN
Pasal 9
- (2) Pengurus Rukun Tetangga dan Pengurus Rukun Warga sebagalmana dfmaksud pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dapat dltambah dengan beberapa orang pembantu apablfa dlperlukan sesual kebutuhan.
PaNl 10
- (2) Pengurus Rukun Warga terdlrl atas sekurang -kurangnya seorang Ketua, seorang wakll ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara, clan beberapa seksi NSuai dengan kebutuhan dan Perkembangan Masyarakat.
- (1) Pengurus Rukun Tetangga t.erdiri at.as sekurang-kurangnya seorang Ketua, seorang wakil ketua, seorang sekret.arlS, seorang bendahara, dan beberapa seksl sesual dengan kebutuhan dan Perkembangan Masyarakat.
Peul 9
KEPl:NGURUSAN
- (2) Anggota Rukun Tet.angga dan Rukun Warga mempunyal KewaJlban sebagai berlkut:
- a. Turut serta secara aktlf melaksanakan hal-hal yang menJadl tugas pokok Lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- b. Turut serta secara ak:tlf melaksanakan Keputusan Musyawarah Rukun Tet.angga dan Rukun Warga.
- b. Memlllh dan dlplflh sebagal Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga, kecuall yang berstatus Warga Negara Asing.
- a. Megajukan usul dan pendapat dalam Musvawarah RukiJn Tetangga dan Rukun Warga.
- (1) Anggota Rukun Tetangga dan Rukun Warga mempunyai hak sebagai berikut :
- g. Berperan aktlf dalam membantu tugas Pembinaan Wllayah den Pemberdayaan Masyaraknt dafam rangka menciptakan kelestarian Hngkungan hldup.
PaNl8
- e. Menjembatanl hubungan ant.ar sesama anggota Masyarakat,dan ant.ara anggota Masyarakat dengnn Pemerint:nh Daereh.
- f. Membantu penyelenggaraan tugas pelayanan kapada masyarakat yang menjadl tanggung jawab Pernerintahan Oaerah.
- d. Membantu meyebarluaskan dan mengamankan setlap Program Pemertntahan Daerah.
- b. Menggerakkan gotong royong, swadaya dan partlslpasl masyarakat.
- c. Membantu terclptanya lc.etentraman dan k.etertlban dalam rangka menunjang stabllltas Daerah dan Nasional.
PaNl11
Dalam hal pengurus sebagalmana dlmaksud pasal 9 belum dlbentuk, Kepala Desa J Lurah dapat menunjuk pengurus sement.arn paling lama 6 ( enarn ) bulan den segern dllnksanakzm Pemlllhan Pengurus.
Pasal12
BAB V - PaNl8
Pasal 10
- (1} Ynng dnpat dlplllh menjndl pengurus Rukun Tetnnggn dnn Rukun Wnrgn sebngntmnnn dlmaksud pasal 10 adalah penduduk setempat warga Negara Indonesia yang menJadl anggota Rukun T:etangga dan Rukun Warga yang memenuhl syarat sebagaJ berlkut:
BAB IV - KEANGGOTAAN, TUGAS POKOK, HAK DAN Kl!WAJIBAN
Pasal 11
.
- ( 1) Pengurus R.ukun Tetangga dan Pengurus R.ukun Warga sebagaimana dlmalcsud pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dlpiffh dart den oleh anggot.a dalam Musynwamh anggot.a.
- (2) Pengurus Rukun Tetangga dan Pengurus Rukun Warga sebagalmana dfmaksud pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dapat dltambah dengan beberapa orang pembantu apablfa dlperlukan sesual kebutuhan.
PaNl 10
- (2) Pengurus Rukun Warga terdlrl atas sekurang -kurangnya seorang Ketua, seorang wakll ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara, clan beberapa seksi NSuai dengan kebutuhan dan Perkembangan Masyarakat.
- (1) Pengurus Rukun Tetangga t.erdiri at.as sekurang-kurangnya seorang Ketua, seorang wakil ketua, seorang sekret.arlS, seorang bendahara, dan beberapa seksl sesual dengan kebutuhan dan Perkembangan Masyarakat.
Peul 9
KEPl:NGURUSAN
- (2) Anggota Rukun Tet.angga dan Rukun Warga mempunyal KewaJlban sebagai berlkut:
- a. Turut serta secara aktlf melaksanakan hal-hal yang menJadl tugas pokok Lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- b. Turut serta secara ak:tlf melaksanakan Keputusan Musyawarah Rukun Tet.angga dan Rukun Warga.
- b. Memlllh dan dlplflh sebagal Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga, kecuall yang berstatus Warga Negara Asing.
- a. Megajukan usul dan pendapat dalam Musvawarah RukiJn Tetangga dan Rukun Warga.
- (1) Anggota Rukun Tetangga dan Rukun Warga mempunyai hak sebagai berikut :
- g. Berperan aktlf dalam membantu tugas Pembinaan Wllayah den Pemberdayaan Masyaraknt dafam rangka menciptakan kelestarian Hngkungan hldup.
PaNl8
- e. Menjembatanl hubungan ant.ar sesama anggota Masyarakat,dan ant.ara anggota Masyarakat dengnn Pemerint:nh Daereh.
- f. Membantu penyelenggaraan tugas pelayanan kapada masyarakat yang menjadl tanggung jawab Pernerintahan Oaerah.
- d. Membantu meyebarluaskan dan mengamankan setlap Program Pemertntahan Daerah.
- b. Menggerakkan gotong royong, swadaya dan partlslpasl masyarakat.
- c. Membantu terclptanya lc.etentraman dan k.etertlban dalam rangka menunjang stabllltas Daerah dan Nasional.
PaNl11
Dalam hal pengurus sebagalmana dlmaksud pasal 9 belum dlbentuk, Kepala Desa J Lurah dapat menunjuk pengurus sement.arn paling lama 6 ( enarn ) bulan den segern dllnksanakzm Pemlllhan Pengurus.
BAB V - PaNl8
Pasal 12
- (1} Ynng dnpat dlplllh menjndl pengurus Rukun Tetnnggn dnn Rukun Wnrgn sebngntmnnn dlmaksud pasal 10 adalah penduduk setempat warga Negara Indonesia yang menJadl anggota Rukun T:etangga dan Rukun Warga yang memenuhl syarat sebagaJ berlkut:
- a. Bertak.wa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. seua dan t.aat kepada Negara dan Pemertnt.ah.
- b. Setia den tnat kepada Pancnslla dan Undang -undang Dasar 1945.
- d. Berkelakuan balk, JuJur, adll, cerdas dan berwlbawa.
- f. T1dak dlcabut hak plllhnya bab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma-nonna kehidupan masyarakat.
Pasal17
- (1) Setlap berakhtmya masa baktl Pengurus Rukun Tetangga atau pemberhentlan /penggantlan sebelum habis masa baktinya, Kepala Desa I Kelurahan berkewajlban memberltahu kepada anggot.a tent.ang pernberhentlan/pengganti Pengurus dan melaporkan kepada camat.
- (2) Setlap berakhlmya masa baktl Pengurus Rukun Warga atau pemberhentlan /penggantlan sebelum habis masa baktlnya, Kepala Desa I Kelurahan berkewajiban memberltahu kepada anggota tentang pemberhentian/pengganti Pengurus dan melaporkan Kepada Camat.
BAB VJ
MUSYAWARAHANGGOTA
PaAl18
- ( 1) Musyawarah Rukun tet.angga dan Rukun warga merupakan wadah permusyawarahan dan permufak.atan anggota dalam ffngkungan Rukun Tet.angga dan Rukun warga. (Z) Musyawarah ..
- (3) Dalam rangka menjalin kerjasama antara Rukun Tetangga dan Rukun Warga serta sebaqat wahana penyalur aspirasi lembaga kepada Pemerintah Daerah dapat dibentuk Asosiassi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- ( 4) Pembentukan Asoslassl dimaksud pasal lnl ayat (3) dimusyawarahkan oleh Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang bersangkutan, balk tlngkat Desa /Kelurahan, Kecamatan maupun tingkat Kabupaten.
Dalam
..
- ( 1) camat clan atau Kepata Desai Lurah serta kepala Dusun Hngkungan melakukan pemblnaan terhadap Lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga agar tercapal maksud dan tuJuan dlbentuknya ~mbaga t.ersebut.
- (2) Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga memberlkan bantuan sarana dan dana untuk kelancaran pelaksanaan tugas operaslonal tembaga.
PIIAI 21
P!MBINAAN DAN K!RJASAMA
Kekayaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga diadmlnlstraslkan secara tertlb dan teratur serta dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Cesa I Lurah
Pasal20
KEKAYAAN
- (1) Sumber Keuangan Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah furan anggota yang besomya dlputuskan dalam musyawarah anggota.
- (2) Rukun Tetangga dan Rukun Warga dapat menerima sumbangan yang tidak mengikat dan melakukan usaha-usaha fain yang syah.
BAB VIII - Pa18119
Pasal 14
- (3) Pengelolaan Keuangan yang diperoleh dari sumber sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) den dladmlnlstraslknn secera tertlb dan teratur serta membuat leporan tertulls sebagalmana dlmaksud pasal 14 ayat (1) hurup d.
BAB V - PaNl8
Pasal 17
- (1) Setlap berakhtmya masa baktl Pengurus Rukun Tetangga atau pemberhentlan /penggantlan sebelum habis masa baktinya, Kepala Desa I Kelurahan berkewajlban memberltahu kepada anggot.a tent.ang pernberhentlan/pengganti Pengurus dan melaporkan kepada camat.
- (2) Setlap berakhlmya masa baktl Pengurus Rukun Warga atau pemberhentlan /penggantlan sebelum habis masa baktlnya, Kepala Desa I Kelurahan berkewajiban memberltahu kepada anggota tentang pemberhentian/pengganti Pengurus dan melaporkan Kepada Camat.
BAB VJ
MUSYAWARAHANGGOTA
PaAl18
- ( 1) Musyawarah Rukun tet.angga dan Rukun warga merupakan wadah permusyawarahan dan permufak.atan anggota dalam ffngkungan Rukun Tet.angga dan Rukun warga. (Z) Musyawarah ..
- (3) Dalam rangka menjalin kerjasama antara Rukun Tetangga dan Rukun Warga serta sebaqat wahana penyalur aspirasi lembaga kepada Pemerintah Daerah dapat dibentuk Asosiassi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- ( 4) Pembentukan Asoslassl dimaksud pasal lnl ayat (3) dimusyawarahkan oleh Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang bersangkutan, balk tlngkat Desa /Kelurahan, Kecamatan maupun tingkat Kabupaten.
Dalam
..
- ( 1) camat clan atau Kepata Desai Lurah serta kepala Dusun Hngkungan melakukan pemblnaan terhadap Lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga agar tercapal maksud dan tuJuan dlbentuknya ~mbaga t.ersebut.
- (2) Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga memberlkan bantuan sarana dan dana untuk kelancaran pelaksanaan tugas operaslonal tembaga.
PIIAI 21
P!MBINAAN DAN K!RJASAMA
Kekayaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga diadmlnlstraslkan secara tertlb dan teratur serta dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Cesa I Lurah
BAB IX - P!MBINAAN DAN K!RJASAMA
Pasal 20
KEKAYAAN
- (1) Sumber Keuangan Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah furan anggota yang besomya dlputuskan dalam musyawarah anggota.
- (2) Rukun Tetangga dan Rukun Warga dapat menerima sumbangan yang tidak mengikat dan melakukan usaha-usaha fain yang syah.
- (3) Pengelolaan Keuangan yang diperoleh dari sumber sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) den dladmlnlstraslknn secera tertlb dan teratur serta membuat leporan tertulls sebagalmana dlmaksud pasal 14 ayat (1) hurup d.
Pa18119
SUMBER KEUANGAN
BABVII
- ( 4) Musynwarnh Rukun Tet.angga den Rukun Warga untuk menentuknn dan merumusknn program kerja dladakan selcurang-kurangnya satu kall dalam 1 ( satu ) tahun.
- (5) Dalam Musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagatrnana dlmaksud ayat (3) apabtla tldak dlhadlrl minima! setengah dart Jumlah kepala keluarga seJama dua kaU berturut- turut, maka musyawarah berik.utnya dlanggap syah dan dapat menet.apkan suatu k.eputusan setelah mendengar pertimbangan Kepala Desa/Lurah.
- (6) Apablla tidak tercapel jumlah ttnggota sebagaimana di maksud ayat (4) selama due knll berturut- turut, maka musyawarah berikutnya dlanggap syah dan dapat menetapkan suatu keputusan setelah mendengar pertimbangan Kepala Desai Lurah.
- ( 6} Keputusan musyawarah sebagalmana dlmaksud ayat ( 1} dltetapkan
BAB VIII - Pa18119
Pasal 22
Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Deereh ini, dlnyataken sebagdi Rukun Tela11yyct den Rukun Warga ruenurut Peraturan Daerah ini.
"---· "'~ I .. ~I .. ..\_
Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugasnya, kecuali ditentukan lain
BAB VIII - Pa18119
Pasal 24
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan ketentuan- ketentuan lain yang bertentangan denqan Peraturan Daerah inl dlnyatakan tldak berlaku.
BAB VIII - Pa18119
Pasal 25
Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah 1m sepanjang mengenai tehnis pelaksanaannya akan diatur leblh tanjut dengan keputusan Bupati.
Pasaf26
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undanqkan,
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannva dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo. H.A.MADJID MUAZ

Penetapan: Tebo ber 2002 UPATEN TEBO, Diundangkan di pada tanggal 21

Penandatangan: SEKRETARIS DAERA ## H. DARKUTNI