PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TENFANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEIANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomoc 1822); sebagairnana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4183); dan Undang-Undang Nomor I 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupatcn Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nornor 17, Tambahan Lernbaran Negara RI Nomor 4691); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 198.S tentang Pajak Bumi clan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nornor 68, Tambahan Lernbaran Negara Rl Nomor 33 J 2) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nornor 62, Tambahan Lcmbaran Negara RI Nomor 3569); (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BUPATIKEPULAUANSANGIHE
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR : 3 TAHUN 2011
TENfANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEIANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,
Menirnbang a. bahwa sehubungan dengan perkernbangan yang tidak sesuai dcngan asumsi kebijakan urnurn APBD, keadaan yanz menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjaian, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomoc 1822); sebagairnana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4183); dan Undang-Undang Nomor I 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupatcn Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nornor 17, Tambahan Lernbaran Negara RI Nomor 4691);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 198.S tentang Pajak Bumi clan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nornor 68, Tambahan Lernbaran Negara Rl Nomor 33 J 2) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nornor 62, Tambahan Lcmbaran Negara RI Nomor 3569);
'
,t
•
.
)
.
.
Pasal 7
Feraturan Daerah ini rnulai berlakupada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang rnengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalarn Lembaran Daerah.

Penetapan: Diundangkan diTahuna LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2011 NOMOR 3 . . ' ; ' ,; • &gt; ' Menimbang Mengingat .. 1

Penandatangan: ## BUPATIKEPULAUANSANGIHE ## PERATIJRAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE NOMOR : 3 TAHUN 2011 ## TENTANG ## PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEi.ANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 ## DENGAN RAHMAT TIJHAN YANG MAHA ESA

Penandatangan: ## BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, - a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dcngan asumsi kebijakan umurn APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran an tar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjaian, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011; - b. bahwa sehubungan dengan hat tersebut pada huruf a, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 3. 1 . Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah­ daerah Tingkat II di Sulawesi (Lernbaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lernbaran Negara RI Nornor 1822); sebagairnana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomoc 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4183); dan Undang-Undang Nomor 1 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor I 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nornor 4691); 2. Undang-Undang Nornor 1 2 Tahun 198S tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lernbaran Negara RI Tahun 1 985 Nornor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 331 2) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 1 2 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang­ Undang Nomor 1 2 Tahun 1 9 8 5 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun I 994 Nornor 62, Tambahan Lcmbaran Negara RI Nomor 3569); ' J . . ' ' . • • • 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak alas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1 9 9 7 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 368f&gt;) sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lernbaran Negara RI Tahun 2000 Nomor I 30, Tambahan Lernbaran Negara RI Nomor 3988); 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lernbaran Negara RI Tahun 1 999 Nornor I 40, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tcntang Pcrubahan atas Undang­ Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pernbcrantasan Tindak Pidana Korupsi (Lernbaran Negara RI Tahun ZOO 1 Nomor 1 3 4 , Tambahan Lernbaran Negara RI Nomor 4150); 5. Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lernbaran Negara RI Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara RI Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 1 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Fengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lernbaran Negara RI Tahun 2004,Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nornor 4400); // 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pernbangunan Nasional (Lernbaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor I 25, Tarnbahan Lernbaran Negara RI Nomor 4437) scbagaimana telah diubah dcngan Undang­ Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Ferubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tarnbahan Lernbaran Negara RI Nomor 4844); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perirnbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); • • • • ) • I ' - 1 1 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tenrang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RJ 'i'ahun 2009 Nomor 1 3 0 , Tambahan Lembaran Negara RI Nornor 5049); - 1 Z. Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 201 I tentang Pembentukan Pera tu ran Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 20 I I Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara RI Nomor 5234):,

Penandatangan: - 1 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lernbaran Negara RI Nomor 44 16) sebazaimana te1ah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Ferubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran �ezara RI Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lernbaran Negara RI Nomo/ 4540); - Peraturan Pemerintah �omor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lernbaran Negara RI Tahun 2005 \ Nomor 48, Tambahan Lernbaran Negara RI Nomor 4502); 1 4 . 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4503); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 136, Tarnbahan Lernbaran Negara RI Nomor 4574); - 1 7 . Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perirnbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2C05 tentang Sistem Inforrnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor I 39, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4577); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 1 40, Tambahan Lernbaran Negara RI Nornor 4578); • • • . . ' 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lernbaran Negara RI Nomor 4593); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lernbaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);

Penandatangan: 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Fengelolaan Keuangan Daerah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah;

Penandatangan: 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 5 Tahun 2006 ten tang Jen is dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

Penandatangan: 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 7 Tahun 2010 ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

Penandatangan: 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lernbaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2004 Nomor 2 Seri A); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nornor 10 Tahun 2005 tentang Ferubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kedudukan Frotokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2005 Nomor 4 Seri E); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5). • I ## Dengan Fersetujuan Bersama

Penandatangan: ## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGlHE dan

Penandatangan: BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, ## MEMUTUSKAN : ## Menetapkan : P'ERATIJRAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011. ## Pasal 1 Anggaran Fendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 terdiri atas - 1 . Pendapatan - a. semula Rp. 433.215. 706.099,00 - b. bertarnbah Rp. 73.433. 7 43.663,00 Jumlah Fendapatan setelah Perubahan Rp. 506.649.449. 762,00 ## 2. Belanja - a. semula - b. bertarnbah Rp. 456.755.463.675,00 Rp. 73.907.139312,00 Jumlah Belanja setelah Perubahan Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan Rp. 530.662.602.987 ,20 Rp.( 24.013. I 53.225,20) 3. Pernbiayaan Daerah - a. Penerirnaan Pernbiayaan Daerah 422.199.050,00 0,00 Rp. Rp. - 1) semula Rp. 23.961.956.,;zG,OO - 2) bertambah \_R,.\_ p . \_\_ 4\_7\_3\_ . 3 � � 9\_5\_. 6 \_ 4 9\_,-2\_0 Jumlah Pcnerimaan setelah Perubahan Rp. 24.435.352.275,20 - b. Pengeluaran Pernbiayaan Daerah - 1) semula - 2) bertambah/ (berkurang) Jumlah Pengeluaraan setelah Perubahan Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Sisa lebih pembiayaan angzaran setelah Perubahan Rp. 422.199.050,00 Rp. 24.013.153.225,20 Rp. 0,00 ## Pasal 2 - ( 1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1 terdiri dari - a. Pendapatan Asli Daerah - I) semula Rp. 23.078.136.64 7 ,00 - Z) bertarnbah Rp. 6.319.155.616,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 29.397.292.263,00 ... • • •• . ) . . "- - b. Dana perimbangan - 1) semula - 2) (berkurang) Rp. 395.208.667.452,00 \_Rp. (297.991.993,00) Jumlah Dana Perimbangan setelah Ferubahan - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 394.910.675.459,00 - 1) scrnula - 2) bertambah Rp. 14.928.902.000,00 Rp. 67.412.580.040,00 Jumlah lain-Iain pendapatan daerah yang sah seteiah Perubahan Rp. 82.34 I .482.040,00 - (2) Pendapatan asli daerah sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : - a. Pajak Daerah - 1) semula - 2) (berkurang) Rp. 3.330.502.000,00 Rp. (23.617.000,00) Jumlah pajak daerah setelah perubahan - b. Hasil Retribusi Daerah - 1) semula - 2) bertambah Rp. 3.306.885.000,00 Rp. 11.745.027.700,00 Rp. 3.928.079.858,00 Jum1ah retribusi daerah seteiah perubahan Rp. I 5.673.107.558,00 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan - 1) semula Rp. 1.096.606.94 7,00 - 2) bertambah Rp. 232.997.554,00 Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan - d. Lain-Iain pendapatan asli daerah yang sah - 1) semula Rp. 6.906.000.000,00 - 2) bertarnbah Rp. 2.181.695.204,00 Jumlah Iain-Iain pendapatan asli daerah yang sah Rp. I .329.604.501,00 setelah perubahan Rp. 9.087.695.204,00 - (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : - a. Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak - 1) semula Rp. 12.428.287.452,00 - 2) (berkurang) Rp. (38.829.993,00) Jumlah dana bagi hasil/bagi hasil bukan pajak setelah perubahan Rp. 12.389.457.459,00 - b. Dana alokasi umum - I) semula - 2) (berkurang) Rp. 322.078.580.000,00 Rp. (223.662.000,00) Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan - c. Dana alokasi khusus Rp. 321.854.91 8.000,00 - 1) semula Rp. 60.701.800.000,00 Rp. (35.500.000,00) . . . ' . ) . . ,t • - (4) Lain-lain pendapatan daerah yanz sah sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pcndapatan : - a. Hibah - Jumlah dana darurat setelah perubahan - 1) semula - 2) bertambah/ (berkurang) Jumlah hibah setelah perubahan - b. Dana Darurat - 1) semula - Z) bertambah/ (berkurang) Rp. Rp. Rp. Rp. 0,00 0,00 Rp. 0,00 0,00 0,00 Rp. 0,00 Rp. 6.360.000.000,00 - c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Frovinsi dan Pernerintah Daerah lainnya - 1) semula Rp. 6.360.000.000,00 - 2) bertambah/(berkuranz) Rp. 0.,00 Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan - d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus - 1) semula Rp. 8.568.902.000,00 2) bertambah Rp. 52.867.084.040,00 Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 61.435.986.040,00 - e. Dana Percepatan Pernbangunan Infrastruktur Daerah - 1) semula Rp. 0,00 - 2) bertambah/ (berkurang) Rp. 14.545.496.000,00 - Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 14.545.496.000,00 - f. Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya - 1) sernula Rp. 0,00 - 2) bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 0,00 ## Pasal 3 - ( 1) Belanja Dae rah sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 1 terdiri dari : - a. Belanja Tidak Langsung - 1) semula Rp. 318.423.610.ZZO,OO - 2) bertambah Rp. 11.729.552.301,20 Jumlah belanja tidak langsung setclah perubahan Rp. 330.153.162.521,20 - b. Belanja Langsung - 1) semula Rp. 138.331.853.455,00 - 2) bcrtambah Rp. 62.177.587.011,00 jumlah belanja langsung setclah perubahan Rp. 200.509.440.466 7 00 - (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat l I) huruf a tcrdiri dari jcnis belanja: - a. Belanja Pegawai Rp. 262.558.457.674,24 Rp. 18.141.512.486,20 - 2) bertambah - 1) semula • ' 1 -'---: � �� n-nu,,:,; &lt;:PtPJah nerubahan Rp. 280.699.970.160,44 . . • • . ' . . ( - b. Belanja bunga - 1) semula - 2) bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00 Rp. 88.743.894,76 Jumlah belanja bunga setelah perubahan - c. Belanja subsidi Rp. 88. 7 43.8 � )4,7G - 1) semula - 2) (berkurang) Rp. � t510.000.000,00 Rp.(3.290.000.00C,OO) Jumlah belanja subsidi setelah perubahan - d. Belanja hibah Rp. 220.000.000,00 - 1) semula - 2) (berkurang) Rp. 28.000.902.000,00 Rp. ( 7.149.399.000,00) Jumlah belanja hibah setelah perubahan - e. Belanja bantuan Sosial - I) semula - Z) bertambah Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp.20.851.503.000,00 Rp. 7.708.G00.000,00 Rp. 4.406.100.000,00 Rp. 3.302.500.QOO,.\_QQ - f. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa - 1) semula Rp. 0,00 - .'2) bertambah/ (berkurang) Rp. O,OQ Jumlah belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota - dan pemerintah desa setelah perubahan Rp. - g. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik - 1) semula Rp. 18.533.912.909,00 - 2) bertambah Rp. 1.164.882.100,00 0,00 Jumlah belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota/ pemerintahan desa dan partai politik setelah perubahan Rp. 19.698.795.009,00 - h. Belanja tidak terduga - I) semula - 2) (berkurang) Rp. 1.325.493. 7 42,00 Rp. (439.943.285 . .00) Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 885.550.457,00 - (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri dari jenis belanja : - a. Belanja pegawai - 1) semula - 2) bertarnbah Rp. 11.405.648.276,00 Rp. 4.979.943.657,0Q Jumlah belanja pegawai setelah perubahan - b. Belanja barang dan jasa - 1) semula Rp. 16.385.591.933,00 Rp. 53.122.975.794,00 - 2) bertambah Rp. 11.814.449.649,00. Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 64.937.42:}.443,00 - c. P.elanja modal - 1) semula - 2) bertambah Rp. 73.803.229.385,00 Rp. 45.383.193. 705,00 - -'- 1 \_".\_,.1,..1,., """'""11h � hirn Rp. 1 l 9.186.423.090,00 . . .. .. . ' , . . ## Pasal 4 ## (1) Pembiayaan Daerah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari - a. Fenerirnaan Pernbiayaan Daerah Rp. 23.961.956.626,00 Rp. 4 73.395.649,20 - 2) bertambah - 1) sernula Rp. 422.199.050,00 Jumlah penerimaan setelah perubahan - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah - 1) semula Rp. 24.435.352.275,20 - 2) bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00 Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 422.199.050,00 ## (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pernbiayaan : - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) - 1) semula Rp. 23.961.956.626,00 - 2) bertambah Rp. 393.395.649,20 Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan - b. Pencairan dana cadangan - l) semula Rp. 0,00 - 2) bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan - 1) semula Rp. 0,00 - 2) bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00 Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan - d. Penerimaan pinjaman daerah - 1) semula Rp. 0,00 - 2) - bertambah/ (berkurang) Rp. Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan - e. Penerimaan kernbali pemberian pinjaman - 1) sernula Rp. 0,00 - 2) bertambah Rp. 80.000.000,00 - Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan - f. Penerimaan piutang daerah - 1) semula Rp. o,oo 0,00 Rp. - Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan 2) bertambah/ (berkurang) Rp. o,oo ## (3) Pengeluaran sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pernbiayaan : - a. Pembentukan dana cadangan - 1) semula Rp. 0,00 - 2) bertambah/ (berkurang) � ----0.,.\_0 � 0 '··-lnl,.. "'"'""'hPt1t11l.M1 dana cadanzan setelah perubahan 0,00 &lt;( • Rp. 24.355.: � 52.275,20 Rp. 0,00 Rp. Rp. Rp. 0,00 0,00 80.000.000,00 Rp. 0,00 . . . } ( ' - b. Penyertaan modal (investasi) pernerintah daerah Rp. 422.199.050,00 - 1) semula Rp. 0,00 - 2) bertambah/Iberkurang) Rp. C,00 Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah dacrah setelah perubahan Rp. 0,00 - c. Pembayaran pokok utang - 1) semula o,oo Rp. o,oo Rp. - o,oo Rp. Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan 2) bertambah/ (berkurang) · - 2) bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00 Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan Rp. 422.199.050,00 - d. Pemberian pinjaman daerah - 1) semula ## Pasal 5 Uraian lebih lanjut Perubahan · Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I

Ringkasan Perubahan APBD

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan

Organisasi;

3. Larnpiran III

4. Lampiran JV

5. Lampiran V

6. Lampiran VI

7. Lampiran VII

8. Lampiran VIII

9. Lampiran IX

10. Lampiran X

11. Lampiran XI

12. Lampiran XII

13. Lampiran XIII

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Fengurangan Aset Lain-Iain;

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

Daftar Dana Cadangan Daerah;

Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah.

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

..

'

•

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlakupada tanggal diundangkan.

Azar setiap orang rnengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalarn Lernbaran Daerah.


Ditetapkan di Tahuna

\.,J � a .tanggal, 24 J � ope:tber 2011 � '

}()/;.--

ifco({

BUPATI KEPULAUAN SANGH-IE, -

�

\

�

(·&lt;

��

� us ROMPAS MAKAGANSA

Diundangkan diTahuna

Pada tan \_ ... 4 Nopernber ZO 11 !\...\_·- ... ,

\'

:;,-:::;--1,\_-..H A H KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE, .,.,·. Plt.

.

1',

.v·

�

/

,

�

-&lt;1uj'

:

� TS BERHANDUS ···--· ,.,,

\_--;..., /

�

. ------=;::::;;;;,;;-.

\_

...

-

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

TAHUN 2011 NOMOR 3

.

.

.

.