PERATURAN BUPATI TRENGGALEK Nomor 55 Tahun 2015 tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH (berlaku 11 November 2015)
Pembukaan
Menimbang :a.
bahwa dalam rangka membentuk produk hukum daerah yang mampu memberikan kepastian hukum, mewujudkan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat serta tidak menimbulkan permasalahan dalam implementasinya, perlu disusun produk hukum daerah yang sistematis, terkoordinasi dan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2013 tentang Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2013 tentang Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.
7. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek.
8. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek.
10. Pemrakarsa adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengajukan usul rancangan produk hukum daerah.
11. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dengan persetujuan bersama Bupati Trenggalek.
12. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Trenggalek.
13. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Trenggalek.
14. Program Pembentukan Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Program Pembentukan Perda, adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
15. Badan Pembentukan Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Badan Pembentukan Perda, adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek yang khusus menangani bidang pembentukan Peraturan Daerah.
16. Produk Hukum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati dan berbentuk keputusan yakni Keputusan Bupati.
17. Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah pembuatan peraturan perundangundangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
18. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam
suatu rancangan peraturan daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
19. Daftar Kumulatif Terbuka adalah daftar rancangan peraturan daerah yang masih dimungkinkan untuk masuk dalam Program Legislasi Daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
21. Pengundangan adalah penempatan peraturan perundangundangan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
22. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
23. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
24. Bertentangan dengan Kepentingan Umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
25. Hari adalah hari kerja.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
- a. memberikan kepastian hukum dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. mewujudkan Produk Hukum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah yang sistematis dan terkoordinasi.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. Produk Hukum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan;
- c. penyusunan Produk Hukum Daerah bersifat pengaturan;
- d. penyusunan Produk Hukum Daerah bersifat penetapan;
- e. penetapan, penomoran, pengundangan dan autentifikasi;
- f. evaluasi dan klarifikasi Perda;
- g. nomor register;
- h. penyebarluasan; dan
- i. partisipasi masyarakat.
BAB IV - PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 4
Pasal 4
Produk Hukum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
- a. Produk Hukum Daerah bersifat pengaturan; dan
- b. Produk Hukum Daerah bersifat penetapan.
BAB IV - PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 4
Pasal 5
Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berbentuk:
- a. Perda;
- b. Peraturan Bupati; dan
- c. Peraturan Bersama Bupati.
BAB IV - PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 4
Pasal 6
Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berbentuk Keputusan Bupati.
BAB IV - PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 4
Pasal 7
- (1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan Pengundangan.
- (3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.
- (4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.
BAB V - PERENCANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 8
Pasal 8
- (1) Untuk menyelenggarakan otonomi Daerah dan tugas pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
- a. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - PERENCANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 8
Pasal 9
- (1) Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam Program Pembentukan Perda.
- (2) Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPRD dan Bupati untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
BAB V - PERENCANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 8
Pasal 11
- (1) Penyusunan Program Pembentukan Perda Di Lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penyusunan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikutsertakan apabila sesuai dengan:
- a. kewenangan;
- b. materi muatan; atau
- c. kebutuhan dalam pengaturan.
- (4) Hasil penyusunan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB V - PERENCANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 8
Pasal 12
Bupati menyampaikan hasil penyusunan Program Pembentukan Perda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Badan Pembentukan Perda melalui Pimpinan DPRD.
Program Pembentukan Perda
BAB V - PERENCANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 8
Pasal 13
Kumulatif Terbuka
- (1) Dalam Program Pembentukan Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat dimuat Daftar Kumulatif Terbuka yang terdiri atas:
- a. akibat putusan Mahkamah Agung;
- b. APBD;
- c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri atau Gubernur;
- d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Program Pembentukan Perda ditetapkan.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Program
Pembentukan Perda dapat memuat Daftar Komulatif Terbuka mengenai:
- a. pembentukan, pemekaran dan penggabungan kecamatan; dan/atau
- b. pembentukan, pemekaran dan penggabungan desa.
- (3) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda di luar Program Pembentukan Perda:
- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
- c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Badan Pembentukan Perda dan Bagian Hukum.
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERSIFAT PENGATURAN Bagian Kesatu
Umum
BAB VI - PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERSIFAT PENGATURAN Bagian Kesatu
Pasal 14
- (1) Penyusunan rancangan Perda dilakukan
BAB VI - PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERSIFAT PENGATURAN Bagian Kesatu
Pasal 15
Penyusunan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan
BAB VI - PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERSIFAT PENGATURAN Bagian Kesatu
Pasal 16
Bupati memerintahkan kepada Pimpinan SKPD menyusun rancangan Perda
BAB VI - PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERSIFAT PENGATURAN Bagian Kesatu
Pasal 17
- (1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disertai dengan
PENJELASAN
Pembukaan
atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bagian Hukum.
##
PENJELASAN
Pasal 18
Dalam hal rancangan Perda mengenai: - a. APBD; - b. pencabutan Perda; atau - c. perubahan Perda yang hanya terb
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Rancangan Perda.

1. BAB I

: Pendahuluan

- 2.

- BAB II

: Kajian teoritis dan praktik empiris

- 3.

BAB III : Evaluasi dan analis peraturan perundang- undangan terkait

- 4.

BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis

- 5.

BAB V : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang Lingkup materi muatan Peraturan Daerah

6. BAB VI : Penutup

## Pasal 20

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati dikoordinasikan oleh Bagian Hukum untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari Kementerian Hukum dan HAM.

## Pasal 21

- (1) Bupati membentuk tim penyusunan rancangan Perda.
- (2) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a.

- Penanggungjawab : Bupati , Wakil Bupati

- b.

Pembina : Sekretaris Daerah, Asisten yang membidangi

- c.

Ketua : Kepala SKPD pemrakarsa

- d.

- Sekretaris : Kepala

Bagian Sekretaris/Kabid/Kabag/ Kasubbag SKPD pemrakarsa

Hukum,

- e.

Anggota : SKPD terkait sesuai kebutuhan

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 22

Ketua Tim melaporkan perkembangan rancangan Perda dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah.

## Pasal 23

- (1) Rancangan Perda yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi dari kepala Bagian Hukum dan Pimpinan SKPD terkait.
- (2) Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk, mengajukan rancangan Perda yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 24

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Pimpinan SKPD Pemrakarsa.
- (3) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Pembahas yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari:
- a. Penanggungjawab : Bupati, Wakil Bupati

- b. Pembina : Sekretaris Daerah

- c. Ketua :

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

d. Wakil Ketua : Asisten yang membidangi, Kepala SKPD Pemrakarsa

- e. Sekretaris :

Kepala Bagian Hukum, Kasubbag Produk Hukum Daerah

- f. Anggota :

SKPD terkait sesuai kebutuhan.

- (4) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum serta Pimpinan SKPD terkait.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.
- (6) Setiap rancangan Perda yang sudah merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan kepada Bupati.

## Pasal 25

Bupati menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

## Pasal 26

- (1) Bupati membentuk tim asistensi pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

## Pasal 27

Apabila dalam satu masa sidang Bupati dan DPRD menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama,

maka yang dibahas rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

## Paragraf 2 Pembahasan Rancangan Perda

## Pasal 28

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

## Pasal 29

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) meliputi:

- a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan:
1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
2. pemandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi;
- b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Pembentukan Perda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
- c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau

panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

## Pasal 30

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. pendapat akhir Bupati.

## Pasal 31

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

## Pasal 32

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.

## Pasal 33

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

## Pasal 34

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

## Pasal 35

- (1) Bupati menetapkan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati tidak menandatangani rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: 'Peraturan Daerah ini dinyatakan sah'.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir

Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam Lembaran Daerah.

- (5) Perda yang berkaitan dengan APBD, pajak Daerah, retribusi Daerah, dan tata ruang Daerah sebelum diundangkan dalam Lembaran Daerah harus dievaluasi oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati Paragraf 1 Peraturan Bupati Pasal 36

Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, Bupati menetapkan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c.
- (2) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh Bagian Hukum untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait.

## Pasal 38

- (1) Bupati membentuk Tim Penyusun Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
3. c.

- a.

- Ketua

: Pimpinan SKPD pemrakarsa

- b. Sekretaris

:

Kepala Bagian Hukum, Sekretaris/Kabid/Kabag/Kasubbag

SKPD Pemrakarsa

- Anggota : unsur SKPD Pemrakarsa , SKPD terkait

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Bupati dan rancangan Peraturan Bersama Bupati.

Pasal 39

- (1) Rancangan Peraturan Bupati dan rancangan Peraturan Bersama Bupati yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan Pimpinan SKPD terkait.
- (2) Pimpinan SKPD Pemrakarsa mengajukan rancangan Peraturan Bupati dan rancangan Peraturan Bersama Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 40

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Bupati dan rancangan Peraturan Bersama Bupati yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Pimpinan SKPD Pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan Pimpinan SKPD terkait.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati untuk ditandatangani.

## BAB VII

## PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERSIFAT PENETAPAN Pasal 41

Penyusunan Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan berbentuk Keputusan Bupati.

## Pasal 42

- (1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum.
- (3) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Keputusan Bupati kepada Bupati untuk mendapat penetapan.

## BAB VIII

PENETAPAN, PENOMORAN,

## PENGUNDANGAN DAN AUTENTIFIKASI

Bagian Kesatu

Penetapan

Pasal 43

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari Pimpinan DPRD untuk mendapatkan nomor register Perda.

- (4) Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (5) Dalam hal Bupati tidak menandatangani rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (6) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, 'Peraturan Daerah ini dinyatakan sah'.
- (7) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam Lembaran Daerah.

## Pasal 44

Rancangan Perda yang belum mendapatkan nomor register, belum dapat ditetapkan Bupati dan belum dapat diundangkan dalam Lembaran Daerah.

## Pasal 45

- (1) Penandatangan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatangan dilakukan oleh penjabat Bupati.

## Pasal 46

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Perda dibuat dalam rangkap 4

(empat).

- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
- a. DPRD;
- b. Sekretaris Daerah;
- c. Bagian Hukum; dan
- d. SKPD Pemrakarsa.

## Pasal 47

- (1) Penandatangan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Peraturan Bupati dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
- a. Sekretariat Daerah;
- b. Bagian Hukum berupa minute; dan
- c. SKPD Pemrakarsa.

Pasal 48

- (1) Penandatangan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Peraturan Bersama Bupati dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Dalam hal penandatanganan Peraturan Bersama Bupati melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, Peraturan Bersama Bupati dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (3) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh:
- a. Sekretariat Daerah masing-masing daerah;
- b. Bagian Hukum berupa minute; dan
- c. SKPD masing-masing pemrakarsa.

## Pasal 49

- (1) Penandatangan Produk Hukum Daerah yang bersifat

penetapan dalam bentuk Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Bupati.

- (2) Penandatangan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada:
- a. wakil Bupati;
- b. Sekretaris Daerah; dan/atau
- c. kepala SKPD.

## Pasal 50

- (1) Penandatangan Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
- a. Sekretariat Daerah;
- b. Bagian Hukum berupa minute; dan
- c. SKPD Pemrakarsa.

## Bagian Kedua

Penomoran

Pasal 51

- (1) Penomoran Produk Hukum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah terhadap Perda, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati dan Keputusan Bupati dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (2) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

## Bagian Ketiga

## Pengundangan

Paragraf 1

Perda

Pasal 52

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
- (4) Perda yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

## Pasal 53

- (1) Tambahan Lembaran Daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

Paragraf 2 Peraturan Bupati Pasal 54

- (1) Peraturan Bupati diundangkan dalam Berita Daerah.

- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Bupati yang bersangkutan.

## Pasal 55

- (1) Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundangundangan yang bersangkutan.
- (3) Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan klarifikasi.

## Pasal 56

Sekretaris Daerah mengundangkan Perda, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati dan Peraturan DPRD.

Pasal 57

Perda, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati dan Peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

## Bagian Keempat

Autentifikasi Pasal 58

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

oleh Kepala Bagian Hukum.

Pasal 59

Penggandaan, pendistribusian dan sosialisasi Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh SKPD Pemrakarsa.

## BAB IX

## EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERDA

## Bagian Kesatu

Evaluasi Rancangan Perda

Pasal 60

- (1) Rancangan Perda yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak Daerah, retribusi Daerah dan tata ruang Daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Hasil evaluasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika disetujui diikuti dengan pemberian nomor register.

## Pasal 61

- (1) Bupati menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Apabila Bupati tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap menetapkan menjadi Perda atau Peraturan Bupati, Gubernur membatalkan Perda dan/atau Peraturan Bupati dengan Peraturan Gubernur.

## Bagian Kedua Klarifikasi Perda Paragraf 1 Klarifikasi Hasil Evaluasi Pasal 62

- (1) Bupati menyampaikan Perda tentang pajak Daerah, retribusi Daerah, tata ruang Daerah, APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan kepada Gubernur.
- (2) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tidak sesuai dengan hasil evaluasi maka Perda dimaksud dibatalkan oleh Gubernur.

## Pasal 63

- (1) Pembatalan Perda tentang pajak Daerah, retribusi Daerah, tata ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pembatalan harus dihentikan pelaksanaannya.
- (2) Pembatalan Perda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) sekaligus dinyatakan berlaku pagu APBD tahun anggaran sebelumnya/APBD tahun anggaran berjalan.

## Klarifikasi Perda dan Peraturan Bupati

## Paragraf 2 Pasal 64

Bupati menyampaikan Perda dan Peraturan Bupati kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi.

## Pasal 65

- (1) Hasil klarifikasi Perda sebagimana dimaksud dalam Pasal 65 dapat berupa:
- a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi; dan
- b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi.
- (2) Hasil krarifikasi Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 yang bertentangan dengan kepentingan umum, Perda dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk dijadikan bahan usulan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk pembatalan.

## Pasal 66

- (1) Bupati wajib menyampaikan Perda dan Peraturan Bupati kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan.
- (2) Apabila Bupati tidak menyampaikan Perda dan Peraturan Bupati kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

## Bagian Ketiga Pembatalan Perda dan Peraturan Bupati

## Pasal 67

- (1) Perda dan Peraturan Bupati dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.
- (2) Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
- b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;

- c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
- e. diskriminasi terhadap suku, agama, dan kepercayaan, ras, antar-golongan dan gender.
- (3) Perda dan Peraturan Bupati yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

## Pasal 68

Paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya peraturan pembatalan, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama Bupati mencabut Perda dimaksud.

Pasal 69

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda, Bupati dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.
- (2) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung menyatakan Peraturan Gubernur menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

## BAB X NOMOR REGISTER Pasal 70

- (1) Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) Hari setelah disetujui bersama dalam rapat paripurna untuk mendapatkan nomor register Perda.
- (2) Gubernur memberikan nomor register rancangan Perda kepada Bupati paling lama 2 (dua) hari sejak rancangan

Perda diterima.

- (3) Pemberian nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Biro Hukum.

## Pasal 71

- (1) Rancangan Perda yang telah diberikan nomor register dikembalikan kepada Bupati untuk dilakukan pengundangan.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diundangkan dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

## PENYEBARLUASAN

Pasal 72

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara bersama-sama sejak penyusunan Program Pembentukan Perda, penyusunan rancangan Perda, pembahasan rancangan Perda, hingga Pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

## Pasal 73

- (1) Penyebarluasan Program Pembentukan Perda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Perda.
- (2) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

## Pasal 74

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyebarluasan Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati dan Keputusan Bupati yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 75

Naskah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

## BAB XII PARTISIPASI MASYARAKAT Pasal 76

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Perda, Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui:
- a. rapat dengar pendapat umum;
- b. kunjungan kerja;
5. c.
6. sosialisasi; dan/atau
- d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan Perda, Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Perda, Peraturan

Bupati dan Peraturan Bersama Bupati harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

## BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 77

- (1) Penulisan Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan huruf 12.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
- b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap Perda, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati dan Keputusan Bupati oleh Bagian Hukum.

## Pasal 78

Nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama dibawah kop lambang negara terhadap Produk Hukum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

## Pasal 79

- (1) Setiap tahapan Pembentukan Perda, Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tahapan Pembentukan

Perda, Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

## Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan Perda, Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati sebelum ditetapkan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian lain sesuai tugas fungsi.

## BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 81

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2013 tentang Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2013 tentang Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 82

Ketentuan mengenai bentuk Produk Hukum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 83

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 11 November 2015

Pj. BUPATI TRENGGALEK, [ ttd JARIANTO

Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 11 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, ttd ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 NOMOR 55


Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

## BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

## I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH


## BUPATI TRENGGALEK

## PROVINSI JAWA TIMUR

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR ... TAHUN ...

## TENTANG

(nama Peraturan Daerah)

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TRENGGALEK,

| Menimbang | : | a. bahwa ...; |
|-------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| | | b. bahwa ...; |
| | | c. dan seterusnya ...; |
| Mengingat | : | 1. ...; |
| | | 2. ...; |
| | | 3. dan seterusnya ...; |

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK dan BUPATI TRENGGALEK

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ...

(nama Peraturan Daerah)

BAB I

## KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

...

Pasal ...

## BAB III

(dan seterusnya)

Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek

pada tanggal ...

BUPATI TRENGGALEK,

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di Trenggalek

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK,

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, PROVINSI JAWA TIMUR : ________________

## II. BENTUK RANCANGAN PERATURAN BUPATI TRENGGALEK


## BUPATI TRENGGALEK

## PROVINSI JAWA TIMUR

## PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR ... TAHUN ...

## TENTANG

(Judul Peraturan Bupati)

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang :

a. bahwa ...;

b. bahwa ...;

- c. dan seterusnya ...;

Mengingat :

1. ...;

2.

...;

3. dan seterusnya ...;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ...

(Judul Peraturan Bupati)

BAB I

## KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Pertama

...

Paragraf 1

Pasal ...

BAB ...

## KETENTUAN PERALIHAN

(Jika diperlukan)

Diundangkan di Trenggalek pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK, tanda tangan

NAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ... NOMOR ...

BAB ...

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal ...

BUPATI TRENGGALEK, tanda tangan

NAMA

## III. BENTUK RANCANGAN PERATURAN BERSAMA BUPATI


## BUPATI TRENGGALEK

## PROVINSI JAWA TIMUR

## PERATURAN BERSAMA BUPATI TRENGGALEK

DAN BUPATI/WALIKOTA ...

(Nama Kabupaten/Kota)


NOMOR ... TAHUN ...

## TENTANG

(Judul Peraturan Bersama)

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK DAN BUPATI/WALIKOTA ...,

(Nama Kabupaten/Kota)

Menimbang :

a. bahwa ...;

b. bahwa ...;

- c. dan seterusnya ...;

Mengingat :

1. ...;

2. ...;

3. dan seterusnya ...;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA BUPATI TRENGGALEK DAN

BUPATI/WALIKOTA ...

(Nama Kabupaten/Kota)

TENTANG...

(Judul Peraturan Bersama)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Pertama

...

## Paragraf 1

Pasal ...

BAB ...

## KETENTUAN PERALIHAN

(Jika diperlukan)

BAB ...

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek dan Berita Daerah Kabupaten/Kota ... (Nama Kabupaten/Kota).

Ditetapkan di Trenggalek

pada tanggal ...

BUPATI/WALIKOTA...,

BUPATI TRENGGALEK,

(Nama Kabupaten/Kota)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)


Diundangkan di Trenggalek


pada tanggal ...

## SEKRETARIS DAERAH

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK,

## KABUPATEN/KOTA...,

(Nama Kabupaten/Kota)

(Nama)

(Nama)

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ... NOMOR

...

BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA... TAHUN ... NOMOR

...

## IV. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK


## PROVINSI JAWA TIMUR

## KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR: 188.45/ /406.004/...

## TENTANG

(Judul Keputusan Bupati)

## BUPATI TRENGGALEK,

| Menimbang | : | a. bahwa ...; |
|-------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| | | b. bahwa ...; |
| | | c. dan seterusnya ...; |
| Mengingat | : | 1. ...; |
| | | 2. ...; |
| | | 3. dan seterusnya ...; |

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA

:

KEEMPAT

:

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal ...

BUPATI TRENGGALEK, tanda tangan (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Pj. BUPATI TRENGGALEK, ttd JARIANTO