PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor 13 Tahun 2006 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
- a. bahwa untuk menyesuaikan ketentuan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dengan perkembangan masyarakat maka Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (LNRI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan LNRI Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (LNRI Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan LNRI Nomor 4251) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD (LNRI Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan LNRI Nomor 4477);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang -Undangan (LNRI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan LNRI Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LNRI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (LNRI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan LNRI Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LNRI Nomor 4438);
7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU)
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (LNRI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan LNRI Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan (LNRI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan LNRI Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (LNRI Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan LNRI Nomor 4513);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 86);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2004 Nomor 121);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2005;
Menetapkan
:
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
dan
BUPATI JENEPONTO
MEMUTUSKAN :
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.
Pasal I
Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik diubah sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2
- (1) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk setiap kursi ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap Tahun Anggaran ;
Pasal 4
- (1) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk setiap kursi ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap Tahun Anggaran ;
- (2) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Penetapan: Ditetapkan di : JENEPONTO Pada Tanggal : 20 JUNI 2006

Penandatangan: BUPATI JENEPONTO H. R A D J A M I L O

Penetapan: Diundangkan di : JENEPONTO Pada Tanggal : 20 JUNI 2006

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO ## Drs. H. IKSAN ISKANDAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2006 NOMOR 159