KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 118 Tahun 2000 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2000 TENTANG BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN TERTENTU BAGI PENANAMAN MODAL (berlaku 16 Agustus 2000)
Pembukaan
Menimbang :
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 118 TAHUN 2000
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2000 TENTANG
BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG YANG TERBUKA DENGAN
PERSYARATAN TERTENTU BAGI PENANAMAN MODAL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa dalam rangka menghadapi perkembangan ekonomi global dan untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang kokoh, perlu diberikan kesempatan yang lebih luas kepada dunia usaha untuk melakukan penanaman modal di Indonesia;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3552);
6. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 171 Tahun 1999;
7. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999.
8. Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal.
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
Menetapkan :
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2000 TENTANG BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN TERTENTU BAGI PENANAMAN MODAL.
Pasal 4
Menetapkan :
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2000 TENTANG BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN TERTENTU BAGI PENANAMAN MODAL.
Pasal I
Mengubah
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal, sebagai berikut:

1. Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP UNTUK PENANAMAN MODAL YANG DALAM MODAL PERUSAHAAN ADA KEPEMILIKAN WARGA NEGARA ASING DAN ATAU BADAN HUKUM ASING

-----------------------------------------------------------------------------------

## SEKTOR KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

-----------------------------------------------------------------------------------

1. Pembenihan plasma nutfah
2. Hak Pengusahaan Hutan Alam
3. Kontraktor di bidang pembalakan hutan

-----------------------------------------------------------------------------------

## SEKTOR PERHUBUNGAN

-----------------------------------------------------------------------------------

4. Angkutan Taksi/Bis
5. Pelayaran Rakyat

-----------------------------------------------------------------------------------

## SEKTOR PERDAGANGAN

-----------------------------------------------------------------------------------

6. Jasa Perdagangan dan Jasa Penunjang Perdagangan.

kecuali:

Perdagangan eceran skala besar (mall, supermarket, departement store, besar pusat pertokoan/perbelanjaan), perdagangan (distributor/wholesaler, perdagangan ekspor dan impor), Jasa Pameran/Konvensi, Jasa Sertifikasi Mutu, Jasa Penelitian Pasar, Kasa Pergurangan di luar Lini I dan Pelabuhan, dan Jasa Pelayanan Purna Jual.

------------------------------------------------------------------------------------

## SEKTOR PENERANGAN

------------------------------------------------------------------------------------

7. Jasa Penyiaran Radio dan Televisi, Jasa Siaran Radio dan Televisi. Berlangganan, dan Media Cetak.
8. Usaha perfilman (Usaha Pembuatan Film, Usaha Jasa Teknik Film, Usaha Ekspor Film, Usaha Impor Film, Usaha Pengedaran Film, dan Usaha Pertunjukan dan/atau Penayangan Film)."

-------------------------------------------------------------------------------------

2. Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:


## PERSYARATAN PATUNGAN ANTARA MODAL ASING DAN MODAL DALAM NEGERI

-------------------------------------------------------------------------------------

1. Pembangunan dan pengusahaan pelabuhan.
2. Produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik.
3. Pelayaran.
4. Pengolahan dan penyediaan air bersih untuk umum.
5. Kereta api umum.
6. Pembangkit tenaga atom.
7. Jasa pelayanan medis, meliputi pendirian dan penyelenggaraan rumah sakit, medical check-up, laboratorium klinik, pelayanan rehabilitasi mental, jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat, penyewaan peralatan medis, jasa asistensi dalam pertolongan kesehatan dan evekuasi pasien dalam keadaan darurat, jasa manajemen rumah sakit dan jasa pengetesan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan medis.
8. Telekomunikasi.
9. Angkutan udara niaga berjadwal/tidak berjadwal.

------------------------------------------------------------------------------------

## Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2000 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd.

DJOHAN EFFENDI