PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 14 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH (berlaku 18 Agustus 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATIBALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
Dan
BUPATIBALANGAN
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Menetapkan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaiman dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai un sur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai un sur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ## BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasa12
Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan ## BAB III PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasa17
- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dari/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pasa18
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (2) Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
Pasa19
- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masysrakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tat a kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
Pasall0
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru.
BABIV STAF AHLI
Pasalll
- (1) Bupati melaksanakan tugasnya dibantu oleh staf ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga)staf ahli.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai nomenklatur staf ahli, tugas dan tata kerja staf ahli akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BABV KEPEGAWAIAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
8
BABVI
KETENTUAN PERALIHAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundangundangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14
Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tat a kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 15
Organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Daerah yang terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Daerah yang baru.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 16
Penyesuaian pengisian jabatan Direktur Rumah Sakit Daerah dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 17
Penyusunan dan penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 serta pelaksanaannya, tetap dilaksanakan berdasar kan :
1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor2 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun
2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor23);
sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2016.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 18
Pengisian Jabatan pada perangkat Daerah ## BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 19
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2014 Nomor 2);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor23);
dieabut dan dinyatakan tidak berlaku.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Paringin pada tanggal 14 September 2016

Penandatangan: - - SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN, ttd H. RUSKARIADI 10 ## Pasa120 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Penetapan: Ditetapkan di Paringin pada tanggal 18 Agustus 2016

Penandatangan: BUPATI BALANGAN, ttd H. ANSHARUDDIN

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARlAT DAERAH KABUPATENBALANGAN .' H. M.!WAN SETIADY, SH NIP. 197809292005011 009 LEMBARANDAERAHKABUPATENBALANGANTAHUN2016 NOMOR 14 NOREG PERATURANDAERAHKABUPATENBALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN(128/2016)
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 14 TAHUN 2016
## TENTANG
## PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
## I. UMUM.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari un sur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam Dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat. Selain itu dibentuk Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.
Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah adalah adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor keuangan, jumlah penduduk , kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.
Peraturan Daerah ini mengatur mengenai pembentukan dan susunan perangkat Daerah. Selain itu juga mengatur tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Daerah, Staf Ahli dan Kelompok Jabatan Fungsional pada perangkat Daerah.
Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah. Fungsi sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD,inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat kepada Bupati.
Demikian Peraturan Daerah ini disusun sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Balangan dalam menata perangkat daerah secara efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan profesionalitas aparatur sesuai tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan, optimalisasi perencanaan dan penganggaran serta yang paling utama adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Balangan.
## II. PASAL DEMI PASAL
Pasal9
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
Pasal8
Ayat (1)
Cukupjelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang.
Yang dimaksud dengan "kegiatan teknis penunjang tertentu" adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
Pasal7
Ayat (1)
Cukupjelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "kegiatan teknis operasional" adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
Cukup jelas
Pasal6
Cukupjelas
Pasal5
Cukupjelas
Pasal4
Cukupjelas
Pasal3
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 1
Yang dimaksud dengan "unit organisasi bersifat fungsional" adalah unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat fungsional. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 12
Cukupjelas Pasal13 Cukup jelas Pasal14 Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 16
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 17
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 18
Cukupjelas Pasal19 Cukupjelas Pasa120 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARANDAERAHKABUPATEN BALANGAN NOMOR123