PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1993 tentang PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 1985 TENTANG PENYESUAIAN PENSIUN POKOK BEKAS PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA DAN JANDA/DUDANYA (berlaku 10 Juni 1993)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa berhubung dengan adanya perbaikan gaji pokok Pejabat Negara yang mulai berlaku terhitung mulai sejak 1 April 1992 yang kemudian diperbaiki lagi dan berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 1993, maka terdapat perbedaan pensiun pokok antara Pejabat Negara yang dipensiunkan sejak 1 April 1992 dan yang dipensiunkan sebelumnya dengan Pejabat Negara yang dipensiunkan sejak 1 Januari 1993 dan yang dipensiunkan sebelumnya;
- b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu menetapkan kembali pensiun pokok bagi bekas Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan janda/dudanya;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3182);
Menetapkan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1980 tentang Pensiun Bagi Bekas Ketua Dan Bekas Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 15);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1985 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 16) jis Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 94) dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1993(Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 25);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1985 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Bekas Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 25);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 1985 TENTANG PENYESUAIAN PENSIUN POKOK BEKAS PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
: SEMENTARA DAN JANDA/DUDANYA.
Pasal 1
Mengubah ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1985 sehingga dibaca sebagai berikut :
Pasal 5
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3182);
Menetapkan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1980 tentang Pensiun Bagi Bekas Ketua Dan Bekas Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 15);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1985 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 16) jis Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 94) dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1993(Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 25);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1985 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Bekas Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 25);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 1985 TENTANG PENYESUAIAN PENSIUN POKOK BEKAS PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
: SEMENTARA DAN JANDA/DUDANYA.
Pasal I
Mengubah ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1985 sehingga dibaca sebagai berikut :
"Pasal 1
- (1) Terhitung mulai tanggal 1 April 1992 :
- a. Dasar pensiun bagi bekas Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, adalah gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1992.
- b. Dasar pensiun bagi bekas Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, adalah gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1992.
- (2) Terhitung mulai tanggal 1 Januari 1993 :
- a. Dasar pensiun bagi bekas Ketua Majelis Permusyawaratan Perwakilan Rakyat Sementara, adalah gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1993;
- b. Dasar pensiun bagi Bekas Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, adalah gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1993."
Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
"Pasal 1...
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. SOEHARTO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 1993 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. MOERDIONO