PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 14 Tahun 2017 tentang POLA TARIF JASA PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRATAMA TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
: a.
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Tapan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Tapan;
- b. bahwa untuk beroperasionalnya Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Tapan, perlu adanya penetapan penggunaan pola tarif jasa pelayanan kesehatan;
- c. bahwa sambil menunggu ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan Peraturan Daerah tentang Pola Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Tapan perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Pola Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Tapan;
Mengingat
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Pola Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Pratama Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;
2. : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt.Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah.
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54f Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama ;
16. Peraturan Menteri Kementerian Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit ;
Menetapkan
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No.30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Tata Kerja, Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 3 Tentang Retribusi Jasa Umum;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 2 Tahun 2017 tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Tapan.
MEMUTUSKAN :
:
PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TARIF PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRATAMA TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsure pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Kesehatan,
10. Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Tapan yang selanjutnya disingkat RSUD Pratama Tapan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Tapan.
11. Direktur adalah Direktur RSUD Pratama Tapan,
12. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas untuk menyusun tarif pelayanan kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan,
13. Pasien adalah seorang yang membutuhkan pelayanan kesehatan,
14. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka pemeriksaan fisik, diagnostik, pengobatan (terapi), perawatan, observasi dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap,
15. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kepada pasien untuk diagnosis, pengobatan, observasi dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap yang dilaksanakan di poliklinik umum,
16. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap yang dilaksanakan di poloklinik spesialistik,
17. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan menanggulangi resiko kematian atau cacat,
18. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya untuk menempati tempat tidur di ruang perawatan,
19. Tindakan Keperawatan adalah tindakan medis yang didelegasikan kepada Tenaga Perawat,
20. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien untuk memperoleh obat dan/atau kesehatan dari apotik rumah sakit, maupun di luar rumah sakit yang sudah kerja sama,
21. Pelayanan mobil ambulans adalah pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit dengan menggunakan kendaraan ambulans untuk mengantar pasien,
22. Pembakaran Limbah Medis adalah segala kegiatan yang menyangkut limbah medis untuk diolah ditempat pengolahan limbah sehingga tidak mengganggu pencemaran lingkungan,
23. Rujukan adalah rujukan pasien / rujukan informasi medis yang dilakukan antar bagian pelayanan medis di dalam rumah sakit maupun dengan pelayanan kesehatan lainnya.
24. Rujukan medik yaitu pertukaran informasi keilmuan dalam bidang kedokteran yang diberikan oleh dokter ahli/spesialis kepada dokter umum maupun paramedik, terutama tenaga medik/paramedik di sarana pelayanan kesehatan dasar;
25. Rujukan kasus yaitu upaya tindak lanjut lanjut pelayanan kesehatan dari pemberi pelayanan dasar kepada pelayanan kesehatan yang lebih tinggi atau sebaliknya, maupun antar spesialis.
26. Barang Farmasi adalah obat dan alat kesehatan yang diperlukan untuk kelanjutan pengobatan, tindakan medis dan terapi serta tindakan medis lainnya,
27. Jasa Pelayanan adalah jasa untuk pelayanan dan/atau tindakan yang diberikan oleh tenaga medis, para medis dan tenaga non medis dan terapi serta tindakan medis lainnya,
28. Jasa Sarana Rumah Sakit adalah jasa/imbalan yang diterima rumah sakit untuk atas pemakaian sarana dan fasilitas rumah sakit,
29. Jasa Pelayanan Farmasi adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada pasien untuk memperoleh obat dan/atau alat kesehatan dari apotik rumah sakit dengan resep dokter,
30. Komite Medik adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari angoota staf medis fungsional rumah sakit,
31. Unit Cost adalah sasaran biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan rumah sakit yang dihitung ## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penetapan Pola Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD Pratama Tapan,
- (2) Tujuan Pola Tarif Pelayanan Kesehatan adalah untuk menutupi seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan pada Pelayanan Kesehatan RSUD Pratama Tapan.
PELAYANAN KESEHATAN
Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan Kesehatan Yang Dikenakan Tarif
BAB III - PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 3
- (1) Jenis Pelayanan kesehatan yang dikenakan Tarif dikelompokkan sebagai berikut :
- a. Rawat jalan;
- b. Instalasi gawat darurat;
- c. Rawat inap;
- d. Pemeriksaan penunjang diagnostik;
- e. Rehabilitasi Medik;
- f. Rujukan;
- g. Farmasi;
- h. Pengujian Kesehatan;
- i. Ambulans; dan
- j. Tindakan Medik dan Terapi.
- (2) Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tingkat lanjutan.
- (3) Pelayanan Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan yang dilakukan 24 jam oleh Instalasi Gawat Darurat,
- (4) Rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pelayanan kelas III.
- (5) Pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Laboratorium Patologi Klinik; dan
- b. Radio Diagnostik.
- (6) Pelayanan Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. dari dokter umum ke dokter spesialis; dan
- b. dari dokter spesialis ke dokter spesialis lainnya.
- (7) Pelayanan Tindakan Medis dan Terapi sebagaimana dimaksud pada
22. ayat (1) huruf k terdiri atas :
- a. Operatif; dan
- b. Non operatif.
- (8) Tindakan medis terapi operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
26. huruf a meliputi :
- a. Operatif elektif (terencana); dan
- b. Operatif cito.
- (9) Tindakan Medis terapi Non Operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi :
- a. Medis;
- b. Medis dengan elektromedik; dan
- c. Radio terapi.
BAB III - PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 4
Jenis pelayanan kesehatan yang dikenakan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), menggunakan fasilitas pelayanan dan ruang perawatan yang ada serta berlaku tarif jasa pelayanan dan biaya sarana sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1

Rawat Jalan

Pasal 5

- (1) Pelayanan Rawat Jalan tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), meliputi:
- a. Pemeriksaan rawat jalan dokter umum;
- b. Pemeriksaan rawat jalan dokter spesialis;
- c. Farmasi;
- d. Tindakan medis dan terapi;
- e. Pemeriksaan penunjang diagnostik;
- f. Pemakaian barang farmasi; dan
- g. Konsultasi gizi dan konsultasi KB.
- (2) Pemeriksaan rawat jalan dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Poliklinik Anak;
- b. Poliklinik Bedah;
- c. Poliklinik Penyakit Dalam;
- d. Poliklinik Mata;
- e. Poliklinik Telinga Hidung dan Tenggorokan; dan
- f. Poliklinik Kebidanan dan Kandungan.
- (3) Tindakan medis dan terapi, pemeriksaan penunjang diagnostik, pelayanan rehabilitasi medik, pemakaian barang farmasi dan tarif konsultasi gizi dan konsultasi KB diperhitungkan sesuai dengan jenis pelayanan/tindakan yang diberikan.

## Paragraf 2 Instalasi Gawat Darurat Pasal 6

Pelayanan Instalasi Gawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. Pemeriksaan;
- b. Tindakan medis dan terapi;
- c. Pemeriksaan penunjang medis;
- d. Pelayanan rehabilitasi medis;
- e. Tindakan elektromedik dan radio terapi;
- f. Rawat observasi pasien IGD;
- g. Pemakaian barang farmasi; dan
- h. Asuhan keperawatan.

Paragraf 3

Rawat Inap

Pasal 7

- (1) Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Ruang perawatan;
- b. Tindakan medis dan terapi;
- c. Pemeriksaan penunjang diagnostik;
- d. Upaya rehabilitasi medis;
- e. Tindakan elektromedik;
- f. Konsultasi/pelayanan gizi;
- g. Visite dokter;
- h. Pemakaian barang farmasi; dan
- i. Asuhan keperawatan.
- (2) Besarnya tarif rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tindakan medis dan terapi, tindakan paramedis, pemeriksaan penunjang diagnostik, pelayanan rehabilitasi medis, tindakan elektromedik dan radioterapi, konsultasi gizi, pelayanan ambulans.
- (3) Perhitungan hari rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 1 (satu) hari rawat diperhitungkan sejak saat masuk rumah

sakit sampai dengan jam 12.00 (dua belas kosong-kosong) wib hari berikutnya, apabila perawatan kurang dari 24 (dua puluh empat) jam dikarenakan alas an tertentu, Tarif rawat inap diperhitungkan sebesar Tarif rawat inap satu hari.

- (4) Jumlah hari rawat dihitung mulai hari/tanggal pertama pasien masuk ke rumah sakit untuk dirawat inap sampai hari/tanggal pasien keluar dari rumah sakit, baik dinyatakan sembuh, pulang paksa, meninggal maupun dirujuk/dipindahkan ke rumah sakit lain.
- (5) Rawat inap bayi baru lahir sakit, diperhitungkan sesuai dengan Tarif kelas perawatannya.

## Paragraf 4

## Pemeriksaan Penunjang Diagnostik

Pasal 8

- (1) Jenis Pemeriksaan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. Pemeriksaan laboratorium patologi klinik/patologi anatomi; dan
- b. Pemeriksaan radio diagnostik dan pemeriksaan diagnostik elektromedik.
- (2) Besarnya jasa pelayanan dan jasa rumah sakit untuk pemeriksaan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), per kategori kelas perawatan disesuaikan dengan tarif pelayanan/tindakan yang diberikan.
- (3) Besarnya bahan dan alat dari semua jenis pemeriksaan penunjang diagnostik, per kategori kelas perawatan akan disesuaikan dengan harga bahan obat maupun alat kesehatan yang berlaku di pasaran.
- (4) Pemeriksaan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi pasien rawat jalan ditetapkan sebesar pemeriksaan sejenis bagi pasien rawat inap kelas III.

## Paragraf 5 Rehabilitasi Medik Pasal 9

- (1) Jenis Pelayanan Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e berupa pelayanan yang dilakukan pada instalasi fisioterapi.
- (2) Pelayanan rehabilitasi medis, bagi pasien rawat jalan ditetapkan sebesar pemeriksaan sejenis bagi pasien rawat inap kelas III.
- (1) Pelayanan Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f terdiri atas :
- a. Rujukan medik; dan
- b. Rujukan kasus.
- (2) Rujukan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Rujukan intern/dalam yaitu rujukan semua jenis pelayanan antar spesialis atau bagian yang ada didalam lingkungan rumah sakit sendiri;
- (3) Rujukan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
- a. Rujukan yang dikirim oleh sarana pelayanan kesehatan Pemerintah, misalnya Puskesmas, BP (Balai Pengobatan)/Rb (Rumah Bersalin) dan Rs (Rumah Sakit) Pemerintah Non Kementrian Kesehatan;
- (4) Tarif pelayanan perawatan rujukan meliputi :
- a. Rujukan intern/dalam antar bagian dikenakan tariff sesuai yang tercantum Lampiran pada tanggal kunjungan yang sama, tidak termasuk tariff tindakan medis dan pemeriksaan penunjang;
- b. Penunjang diagnostik, pelayanan rehabilitasi medis, pelayanan farmasi ataupun pelayanan ambulans;
- c. rujukan intern/dalam untuk pasien rawat inap dikenakan tarif konsultasi medik yang besarnya sama dengan tarif kunjungan dokter (visite) sesuai dengan kelas perawatannya;

Paragraf 6

Rujukan

Pasal 10

## Paragraf 7

Farmasi

Pasal 11

- (1) Jenis - jenis pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf g meliputi :
- a. Pelayanan pasien rawat jalan;
- b. Pelayanan pasien rawat inap;
- c. Pelayanan pasien gawat darurat.
- (2) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk jasa farmasi

## Pasal 12

Pada pelayanan transfusi darah, penggunaan labu darah diperhitungkan sesuai dengan pelayanan farmasi.

## Paragraf 8

## Pemulasaran Jenazah

Pelayanan pemulasaran jenazah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1)

- a. Perawatan jenazah
- b. Perawatan jenazah dengan formalin
- c. Penyimpanan mayat sementara
- d. Konservasi jenazah
- e. Konservasi jenazah khusus ( AIDS, Flu Burung, dan Penyakit menular berbahaya lainnya)

Paragraf 9

Tindakan medik dan Terapi Pasal 13

- (1) Pelayanan tindakan medik dan terapi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf k terdiri atas:
- a. Tindakan medik dan terapi operatif: dan
- b. Tindakan medik dan terapi non operatif.
- (2) Tindakan medik dan terapi operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi;
- a. Terencana (elektif); dan
- b. Segera
- (3) Tindakan medik dan terapi non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Tindakan medik
- b. Tindakan medik dengan elektro-medik;
- c. Radioterapi.
- (4) Tindakan medik dan terapi operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Jasa sarana; dan
- b. Jasa pelayanan.
- (5) Tindakan medik dan terapi non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
- a. Jasa sarana; dan
- b. Jasa pelayanan.

## Pasal 14

- (1) Tindakan keperawatan terdiri dari komponen :
- a. Jasa sarana; dan
- b. Jasa pelayanan.
- (2) Bahan dan alat untuk semua jenis tindakan medik dan terapi bagi pasien rawat jalan, instalasi gawat darurat maupun rawat inap akan disesuaikan dengan harga barang, obat maupun alat kesehatan yang berlaku di pasar saat itu.
- (3) Jasa pelayanan, jasa pelayanan anestesi, jasa perawatan dan jasa rumah sakit pada tindakan medik dan terapi operatif maupun jasa pelayanan dan jasa rumah sakit pada tindakan dan terapi non narkose ditetapkan dengan keputusan direktur RSUD pratama tapan.
- (4) Tindakan medik dan tarif operatif bagi pasien rawat jalan ditetapkan sebesar tarif pemeriksaan sejenis bagi pasien rawat inap kelas III.
- (5) Jasa pelayanan pertolongan persalinan normal dibedakan berdasarkan jenjang pendidikan pemberi jasa, yaitu :
- a. Pertolongan persalinan oleh bidan;
- b. Pertolongan persalinan oleh dokter umum; dan
- c. Pertolongan persalinan oleh dokter ahli/spesialis
- (6) Besarnya tarif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan menurut kategori pendidikan, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Buapati ini.
- (7) Dalam hal tindakan kegawatdaruratan neonates pada persalinan patologis dikenakan tarif jasa pelayanan tambahan yang besarnya sesuai dengan tarif tindakan pada kelasnya.

## BAB IV

## CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

## Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jumlah, jenis pemakaian alat, dan jenis pelayanan kesehatan.

## BAB V

## POLA TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Prinsip dan Sarana dalam penetapan struktur dan besarnya tarif

## Pasal 16

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapanstruktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan dimaksud untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan kesehataan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan aspek pelayanan publik.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk biaya saran dan prasarana, biaya operasional, dan biaya pemeliharaan.

Bagian kedua Struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan Pasal 17

Struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati.

## BAB VI

## PEMUNGUTAN RETRIBUSI

## Bagian Kesatu

Instansi Pemungutan

Pasal 18

Pemungutan retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Tapan dilakukan oleh Rumah Sakit Umun Daerah Pratama Tapan.

## Bagian Kedua

Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan

## Pasal 19

- (1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan dilakukan oleh bendahara Pembantu Penerima Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Tapan.
- (2) Pemungutan dilakukan berdasarkan karcis dan nota perhitungan retribusi yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan.

## Bagian Ketiga

Tempat Pembayaran, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pengembalian Jasa Pelayanan

Pasal 20

- (1) Pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan dilakukan diloket pembayaran Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Tapan.
- (2) Setiap Pembayaran harus disertai dengan bukti pembayaran yang sah berupa karcis dan/atau nota perhitungan.
- (3) Pembayaran retribusi pelayanan kesehatan sudah termasuk jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Bendahara pembantu penerima diloket pembayaran menyetorkan hasil pengutan retribusi pelayanan kesehatan termasuk jasa sarana dan jasa pelayanan ke bendahara penerima Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Tapan setiap hari.
- (5) Hasil pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk jasa sarana dan jasa pelayanan disetorkan oleh bendahara penerima rumah sakit umum daerah Pratama Tapan ke kas daerah secara bruto.
- (6) Jasa Pelayanan setelah disetorkan ke kas daerah dikembalikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Paratama Tapan dan Pembagiannya diatur dengan peraturan Bupati.
- (7) Pengembalian jasa pelayanan yang dimaksud pada ayat (6) dapat diajukan setiap bulannya.

## BAB VII

## TANDA BUKTI PEMBAYARAN

## Pasal 21

Tanda bukti pembayaran berupa kwitansi atau alat bukti tarif yang disamakan

## Pasal 22

Penyelenggaraan pengelolaan keuangan operasional RSUD dilaksanakan oleh RSUD Pratama Tapan sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

## BAB VIII

## Ketentuan lain -lain

## Pasal 23

- (1) Ketentuan tarif pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan dan asuransi tenaga kerja, institusi lainnya disesuaikan dengan ketentuan dan aturan yang berlaku dan berdasarkan tarif kesepakatan
- (2) Tarif pemanfaatan sarana dan prasarana RSUD lainnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 2017 BUPATI PESISIR SELATAN dto HENDRAJONI

Diundangkan di Painan

Pada tanggal

## SEKRETARIS DAERAH

## KABUPATEN PESISIR SELATAN

dto ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 14