Unknown Unknown Nomor MOR Tahun 2016 tentang GARA BARAT PERA TURAN W ALIKOTA BIMA NO MOR t;~ TAHUN 2016 TENT ANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN (berlaku 10 Agustus 2016)
Pembukaan
Menimbang
Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5274);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Pertanian 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
...:
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN. Menetapkan
Pasal 1
Dalarn Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. W alikota adalah W alikota Bima.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok masing-masing ## BAB II KEDUDUKAN
Pasal 2
- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
Dalarn Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. W alikota adalah W alikota Bima.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok masing-masing ## BAB II KEDUDUKAN
- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
SUSUNAN ORGANISASI
- ( 1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri dari:
1. Seksi Lahan dan Irigasi;
2. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian; dan
3. Seksi Pembiayaan dan Investasi.
- d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari:
1. Seksi Produksi;
2. Seksi Perbenihan dan Perlindungan; dan
3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
- e. Bidang Perkebunan, terdiri dari:
1. Seksi Produksi Perkebunan;
2. Seksi Perbenihan Perlindungan Perkebunan; dan
3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
- f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari:
1. Seksi Benih/Bibit dan Produksi;
2. Seksi Kesehatan Hewan; dan
3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Peternakan.
- g. Bidang Penyuluhan, terdiri dari:
1. Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian;
2. Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian; dan
3. Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian.
- h. Unit Pelaksana Teknis.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.


:

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

## Pasal 4

- ( 1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu W alikota mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
- b. penyusunan programa penyuluhan pertanian;
- c. pengembangan prasarana pertanian;
- d. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- e. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- f. pembinaan produksi di bidang pertanian;
- g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- h. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- i. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- J. pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- k. pemberian rekomendasi izin usaha teknis pertanian;
1. pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
- m. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh W alikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua Sekretariat

## Pasal 5

- ( 1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
- b. pengelolaan urusan keuangan;
- c. pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara di lingkungan dinas;
- d. pengelolaan urusan ASN; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat, membawahi:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.


Paragraf 1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

## Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik daerah / negara.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- e. pelaksanaan penataan administrasi barang milik daerah/ negara;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- g. penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

## Pasal 7

- ( 1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran dan keuangan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program di bidang pertanian;
- d. penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang pertanian;
- e. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang pertanian;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pertanian;
- g. penyusunan laporan di bidang perencanaan dan keuangan;
- h. pelaksanaan administrasi di bidang keuangan seperti urusan akuntansi, verifikasi keuangan, gaji perbendahaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- i. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.


## Bagian Ketiga

## Bidang Prasarana dan Sarana

## Pasal 8

- ( 1) Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian;
- b. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- c. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi. pertanian;
- d. penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- e. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- f. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- g. pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Prasarana dan Sarana, membawahi:
- a. Seksi Lahan dan Irigasi;
- b. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin; dan
- c. Seksi Pembiayaan dan Investasi.


## Paragraf 1 Seksi Lahan dan Irigasi

## Pasal 9

- ( 1) Seksi Lahan dan Irigasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengelolaan lahan dan irigasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Lahan dan Irigasi mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Lahan dan Irigasi;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang pengembangan lahan dan irigasi pertanian;
- c. penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;
- d. penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, otimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
- e. penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- f. penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
- g. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Lahan dan Irigasi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Pupuk, Pestisida, Alat

Paragraf 2 dan Mesin Pertanian

## Pasal 10

- (1) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- c. penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- d. pegawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- e. penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- f. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah sesuai tugas dan fungsinya.


## Paragraf 3 Seksi Pembiayaan dan Investasi

## Pasal 11

- ( 1) Seksi Pembiayaan dan Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembiayaan dan investasi pertanian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Pembiayaan dan Investasi mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pembiayaan dan Investasi;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis di bidang pembiayaan pertanian;
- c. pendampingan dan supervisi di bidang pembiayaan pertanian;
- d. pelaksanaan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
- e. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pembiayaan dan Investasi; dan
- f. penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

## Pasal 12

- ( 1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- penyakit, perubahan e. pengendalian dan penanggulangan hama penanggulangan bencana alam, dan dampak iklimdi bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- g. Pemberian rekomendasi izin usaha teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- h. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan; dan
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi:
- a. Seksi Produksi;
- b. Seksi Perbenihan dan Perlindungan; dan
- c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.


## Paragraf 1 Seksi Produksi

## Pasal 13

- ( 1) Seksi Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi tanaman pangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Produksi mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Tanaman Pangan dan hortikultura;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pemberian bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- e. pemberian bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Tanaman Pangan dan hortikultura; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.


## Paragraf 2

## Seksi Perbenihan dan Perlindungan

## Pasal 14

- (1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- c. penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d. penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- e. penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendaliaan sumber benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- g. penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- h. penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- i. penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- J. penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- k. menyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
1. pengelolaan data OPT di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- m. penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- n. penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- o. penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- p. penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- q. penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- r. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan hortikultura; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.


## Paragraf 3 Seksi Pengolahan dan Pemasaran

## Pasal 15

- ( 1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran basil tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangandan hortikultura;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan basil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- c. penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan basil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d. penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- e. enyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
- g. fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- h. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran basil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- j. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan hortikultura; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.


## Bagian Kelima Bidang Perkebunan

## Pasal 16

- (1) Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perkebunan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
- c. pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang perkebunan;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- f. penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
- g. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- h. pemberian rekomendasi izm usaha teknis di bidang perkebunan;
- i. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan
- J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Perkebunan, membawahi:
- a. Seksi Produksi Perkebunan;
- b. Seksi Perbenihan Perlindungan Perkebunan; dan
- c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

## Paragraf 1 Seksi Produksi Perkebunan

## Pasal 17

- (1) Seksi Produksi Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang produksi perkebunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produksi Perkebunan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Perkebunan;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan produksi di bidang perkebunan;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi tanaman di bidang perkebunan;
- d. pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi tanaman di bidang perkebunan;
- e. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya tanaman di bidang perkebunan;
- f. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Perkebunan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.


## Paragraf 2

## Seksi Perbenihan Perlindungan Perkebunan

## Pasal 18

- (1) Seksi Perbenihan Perlindungan Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perbenihan perlindungan perkebunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perbenihan Perlindungan Perkebunan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan Perlindungan Perkebunan;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, perbenihan dan perlindungan di bidang perkebunan;
- c. penyediaan dan pengawasan peredaran/penggunaan benih tanaman di bidang perkebunan;
- d. pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman di bidang perkebunan;
- e. sertifikasi benih dan pengendaliaan sumber benih tanaman di bidang perkebunan;
- f. penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
- g. penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
- h. penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;
1. penyiapan bahan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- J. penyiapan bahan pengamatan OPT;
- k. penyiapan bahan pengedalian dan pemantauan OPT, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT;
1. pengelolaan data OPT;
15. m.penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT;
- n. penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
- o. penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;


v~V

- p. penyiapan bahan penanggulangan bencana alam;
- q. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang perkebunan;
- r. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan Perlindungan Perkebunan; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

## Pasal 19

- ( 1) Seksi Pengolahan dan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil di bidang perkebunan;
- c. penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang perkebunan;
- d. penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang perkebunan;
- e. penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang perkebunan;
- f. pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
- g. fasilitasi promosi produk di bidang perkebunan;
- h. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perke bunan;
- i. pematauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- j. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.


## Bagian Kelima

## Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

## Pasal 20

- ( 1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan rnernpunyai tugas rnelaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pernberian birnbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan dan Kesehatan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kebijakan benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pernasaran hasil di bidang perternakan;
- b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- c. pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- e. pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
- f. pengawasan obat hewan;
- g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- h. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik Veteriner;
1. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- J. pemberian rekomendasi izm di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- k. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
1. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi:
- a. Seksi Benih/Bibit dan Produksi;
- b. Seksi Kesehatan Hewan; dan
- c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.


## Paragraf 1 Seksi Benih/Bibit dan Produksi

## Pasal 21

- (1) Seksi Benih/Bibit dan Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi benih/bibit, pakan, dan produksi di bidang peternakan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Benih/Bibit dan Produksi mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Benih/Bibit dyan Produksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan benih/bibit, pakan, dan produksi di bidang peternakan;
- c. penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;
- d. penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran hijauan pakan ternak (HPT);
- e. penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT;
- f. penyiapan bahan pengujian binih/bibit HPT;
- g. penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melal ui jaminan kemurnian dan kelestarian;
- h. pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak;
- i. penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
- j. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Benih/Bibit, Pakan, dan Produksi di Bidang Peternakan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2 Seksi Kesehatan Hewan

## Pasal 22

- (1) Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan;
- c. penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
6. pemberantasan penyakit hewan; dan pencegahan pengamatan, bah an d. penyiapan
- e. penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
- f. fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
- g. penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- h. penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
- i. penyiapan bahan penerbitan rekomendasi izm usaha distributor obat hewan; 1
- j. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Hewan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.


## Paragraf 3 Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan

dan Pemasaran Hasil Peternakan

## Pasal 23

- ( 1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1), Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Peternakan;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- c. penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
- d. pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
- e. penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/ atau pemasukan produk hewan;
- f. analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan; f.
- g. penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
- h. penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
- i. penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban; 1
- J. penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- k. penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang petemakan dan kesehatan hewan;
1. penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- m. pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang petemakan dan kesehatan hewan;
- n. fasilitasi promosi produk di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- o. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang petemakan;
- pelaksanaan kegiatan kesehatan pemasaran hasil di bidang p. pemantauan dan evaluasi hewan, pengolahan dan petemakan;
- q. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Petemakan;
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.


## Bagian Keenam Bidang Penyuluhan

## Pasal 24

- mempunyai tu gas melaksanakan program dan pelaksanaan penyuluhan ( 1) Bidang Penyuluhan penyusunan kebijakan, pertanian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kebijakan dan program penyuluhan pertanian;
- b. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian;
- c. pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
- e. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;
- g. pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Penyuluhan, membawahi:
- a. Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian;
- b. Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian; dan
- c. Seksi Metode dan Informasi.


## Paragraf 1 Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian

## Pasal 25

- ( 1) Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
- c. penyiapan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
- d. penyiapan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
- e. penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
- f. penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
- g. penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan kepada kelembagaan penyuluh pertanian;
- h. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

## Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian

## Pasal 26

- ( 1) Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;
- c. penyusunan dan pengelolaan database di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;
- d. penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja penyuluh pertanian;
- e. penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan penyuluhan pertanian;
- g. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.


## Paragraf 3 Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian

## Pasal 27

- ( 1) Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang metode dan informasi penyuluhan pertanian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Metode, dan Informasi Penyuluhan Pertanian;
- b. penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian;
- c. penyusunan materi dan pengembangan metodologi di bidang penyuluhan pertanian;
- d. penyiapan bahan materi dan pengembangan metodologi di bidang penyuluhan pertanian;
- e. penyiapan bahan informasi dan media di bidang penyuluhan pertanian;
- f. penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi di bidang penyuluhan pertanian;
- g. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis

## Pasal 28


UPT adalah Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas. ~x:v

## Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 29

- ii) Kelompok Jabatan Fungsionai rnempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan k