Unknown PEMERINTAH Nomor 66 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH (berlaku 25 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11);
Menetapkan
MEMUTUSKAN
- PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom
3. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batang Hari.
7. Perangkat Daerah adalah Perangat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang dibentuk ## BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Sekretariat Daerah merupakan jenis perangkat daerah unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Pemerintah Kabupaten; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5
- (1) Sekretariat Daerah terdiri atas :
- a. asisten Sekretaris Daerah;
- b. bagian pada Sekretariat Daerah; dan
- c. kelompok Jabatan Fungsional.
Asisten . . .
- (2) Asisten Sekretaris Daerah terdiri atas :
- a. asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan; dan
- c. asisten Administrasi Umum.
- (3) Bagian pada Sekretariat Daerah terdiri atas :
- a. bagian Pemerintahan;
- b. bagian Kesejahteraan Sosial;
- c. bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- d. bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);
- e. bagian Insfrastruktur Daerah;
- f. bagian Ekonomi dan Pembangunan;
- g. bagian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;
- h. bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
- i. bagian Hukum;
- j. bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi;
- k. bagian Keprotokolan dan Rumah Tangga; dan
- l. bagian Umum.
- (4) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

## BAB IV

## ASISTEN SEKRETARIS DAERAH

## Bagian Kesatu

Asisten Pemerintahan dan Kesejateraan Rakyat

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

## Pasal 6

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

## Pasal 7

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi terkait pemerintahan umum dan kesejahteraan rakyat, serta perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan penunjang pemerintahan sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

## Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan, peraturan perundang-undangan, program dibidang pemerintahan, kesejahteraan sosial, pengelolaan aset daerah / barang milik daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi tugas bagian-bagian Sekretariat Daerah meliputi bagian Pemerintahan, bagian Kesejahteraan Sosial, bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia dan bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program perangkat daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- d. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program perangkat daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- e. pelaksanaan pembinaan administrasi dibidang pemerintahan, kesejahteraan sosial, pengembangan sumber daya manusia dan pengelolaan aset daerah / barang milik daerah;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah

## Paragraf 2

Susunan Organisasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

## Pasal 9

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi bagian pada Sekretariat Daerah, sebagai berikut :

- a. bagian Pemerintahan;
- b. bagian Kesejahteraan Sosial;
- c. bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- d. bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

## Bagian Kedua

Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

## Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

## Pasal 10

Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

## Pasal 11

Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mempunyai tugas membantu sekretaris daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang infrastruktur, perekonomian, sumber daya alam serta pembinaan dan pengendalian administrasi pembangunan dan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah, serta perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan penunjang pemerintahan sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan, peraturan perundang-undangan dan program dibidang perekonomian, infra struktur dan sumber daya serta administrasi pembangunan dan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi tugas bagian-bagian Sekretariat Daerah, meliputi bagian Insfrastruktur Daerah, bagian Ekonomi dan Pembangunan, bagian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, dan bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;

- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program perangkat daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
- d. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program perangkat daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
- e. pelaksanaan pembinaan administrasi dibidang administrasi perekonomian, administrasi infrastruktur dan sumber daya serta pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah

## Paragraf 2

Susunan Organisasi Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

## Pasal 12

Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi bagian pada sekretariat daerah, sebagai berikut :

- a. bagian Insfrastruktur Daerah;
- b. bagian Ekonomi dan Pembangunan;
- c. bagian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam; dan
- d. bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.

## Bagian Ketiga

Asisten Administrasi Umum

## Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Asisten Administrasi Umum

## Pasal 13

Asisten Administrasi Umum berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

## Pasal 14

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan pembinaan kelembagaan perangkat daerah, keprotokolan, kerjasama serta dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Sekretariat Daerah


## Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Asisten Administrasi Umum, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan, peraturan perundang-undangan dan program dibidang hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, organisasi dan tatalaksana, pelayanan publik, reformasi birokrasi, kepegawaian sekretariat daerah, perencanaan dan keuangan sekretariat daerah, administrasi aset sekretariat daerah, bidang umum;
- b. pelaksanaan koordinasi tugas Bagian-bagian Sekretariat Daerah, meliputi bagian hukum, Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi, Bagian Keprotokolan dan Rumah Tangga, dan Bagian umum;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program perangkat daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Administrasi Umum;
- d. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program perangkat daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Administrasi Umum;
- e. pelaksanaan pembinaan administrasi dibidang hubungan masyarakat, protokol, organisasi, kepegawaian, keuangan, administrasi aset sekretariat daerah dan bidang administrasi umum; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah

## Paragraf 2

Susunan Organisasi Asisten Administrasi Umum

## Pasal 16

Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi bagian pada Sekretariat Daerah, sebagai berikut :

- a. bagian Hukum;
- b. bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi;
- c. bagian Keprotokolan dan Rumah Tangga; dan
- d. bagian Umum.

## BAB V

## BAGIAN PEMERINTAHAN

## Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Bagian Pemerintahan

## Pasal 17

- (1) Bagian Pemerintahan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui asisten Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Bagian Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bagian.

## Pasal 18

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya dibidang ketertiban dan perlindungan masyarakat, kependudukan, persandian, administrasi perangkat kecamatan dan batas wilayah, pengawasan pemerintahan, penyelenggaraan otonomi daerah, fasilitasi Forkopimda, kerjasama pemerintahan dan Pemilu, serta pemerintahan umum.

## Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian Pemerintahan dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dibidang ketertiban dan perlindungan masyarakat, kependudukan, persandian, administrasi perangkat kecamatan dan batas wilayah, pengawasan pemerintahan, penyelenggaraan otonomi daerah, fasilitasi Forkopimda, kerjasama pemerintahan dan Pemilu, serta pemerintahan umum;
- b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan dibidang ketertiban dan perlindungan masyarakat, kependudukan, persandian, administrasi perangkat kecamatan dan batas wilayah, pengawasan pemerintahan, penyelenggaraan otonomi daerah, fasilitasi Forkopimda, kerjasama pemerintahan dan Pemilu, serta pemerintahan umum;


- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dibidang ketertiban dan perlindungan masyarakat, kependudukan, persandian, administrasi perangkat kecamatan dan batas wilayah, pengawasan pemerintahan, penyelenggaraan otonomi daerah, fasilitasi Forkopimda, kerjasama pemerintahan dan Pemilu, serta pemerintahan umum;
- d. pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur dibidang ketertiban dan perlindungan masyarakat, kependudukan, persandian, administrasi perangkat kecamatan dan batas wilayah, pengawasan pemerintahan, penyelenggaraan otonomi daerah, fasilitasi Forkopimda, kerjasama pemerintahan dan Pemilu, serta pemerintahan umum; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten dan/atau Sekretaris Daerah.

## Bagian Kedua

## Susunan Organisasi Bagian Pemerintahan

## Pasal 20

Bagian Pemerintahan, terdiri atas :

- a. subbagian Pemerintahan Umum;
- b. subbagian Ketertiban dan Perlindungan Masyrakat; dan
- c. Subbagian Kependudukan

## Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas Subbagian Pemerintahan Umum

## Pasal 21

- (1) Subbagian Pemerintahan Umum berada dibawah Bagian Pemerintahan.
- (2) Subbagian Pemerintahan Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pemerintahan.
- (3) Subbagian Pemerintahan Umum melaksanakan tugas menyiapkan data, bahan perumusan kebijakan, bahan pertimbangan, koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait, bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan, bahan monitoring evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan bidang Pengawasan Pemerintahan, Administrasi Perangkat Kecamatan dan Batas Wilayah, Fasilitasi Forkopimda, Kerjasama Pemerintahan dan Pemilu, Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan.

## Paragraf 2

Kedudukan dan Tugas Subbagian Ketertiban dan Perlindungan Masyrakat

Pasal 22

- (1) Subbagian Ketertiban dan Perlindungan Masyrakat berada dibawah Bagian Pemerintahan.
- (2) Subbagian Ketertiban dan Perlindungan Masyrakat dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pemerintahan.
- (3) Subbagian Ketertiban dan Perlindungan Masyrakat melaksanakan tugas menyiapkan data, bahan perumusan kebijakan, bahan pertimbangan, koordinasi dengan perangkat daerah / instansi terkait, bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan, bahan monitoring evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Persandian.

Kedudukan dan Tugas Subbagian Kependudukan

## Paragraf 3 Pasal 23

- (1) Subbagian Kependudukan berada dibawah Bagian Pemerintahan.
- (2) Subbagian Kependudukan dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pemerintahan.
- (3) Subbagian Kependudukan melaksanakan tugas menyiapkan data, bahan perumusan kebijakan, bahan pertimbangan, koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait, bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan, bahan monitoring evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Transmigrasi.

## BAB VI

## BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

## Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Bagian Kesejahteraan Sosial

Pasal 24

- (1) Bagian Kesejahteraan Sosial berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.


- (2) Bagian Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Bagian.

## Pasal 25

Bagian Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya dibidang Sosial, Kesehatan, Kebudayaan, Bina Kehidupan Beragama, Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

## Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bagian Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dibidang Sosial, Kesehatan, Kebudayaan, Bina Kehidupan Beragama, Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan dibidang Sosial, Kesehatan, Kebudayaan, Bina Kehidupan Beragama, Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dibidang Sosial, Kesehatan, Kebudayaan, Bina Kehidupan Beragama, Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya dibidang Sosial, Kesehatan, Kebudayaan, Bina Kehidupan Beragama, Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten dan atau Sekretaris Daerah.

## Bagian Kedua

Susunan Organisasi Bagian Kesejahteraan Sosial

Pasal 27

Bagian Kesejahteraan Sosial, terdiri atas :

- a. subbagian Sosial dan Kesehatan;
- b. subbagian Bina Kehidupan Beragama; dan
- c. subbagian Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan.

## Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas Subbagian Sosial dan Kesehatan

## Pasal 28

- (1) Subbagian Sosial dan Kesehatan berada dibawah Bagian Kesejahteraan Sosial.
- (2) Subbagian Sosial dan Kesehatan dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial.
- (3) Subbagian Sosial dan Kesehatan melaksanakan tugas menyiapkan data, bahan perumusan kebijakan, bahan pertimbangan, koordinasi dengan perangkat daerah / instansi terkait, bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan, bahan monitoring evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan bidang Sosial dan Kesehatan.

## Paragraf 2

Kedudukan dan Tugas Subbagian Bina Kehidupan Beragama

## Pasal 29

- (1) Subbagian Bina Kehidupan Beragama berada dibawah Bagian Kesejahteraan Sosial.
- (2) Subbagian Bina Kehidupan Beragam dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial.
- (3) Subbagian Bina Kehidupan Beragama melaksanakan tugas menyiapkan data, bahan perumusan kebijakan, bahan pertimbangan, koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait, bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan, bahan monitoring evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan bidang pembinaan hidup beragama.

## Paragraf 3

## Kedudukan dan Tugas

Subbagian Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan

## Pasal 30

- (1) Subbagian Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan berada dibawah Bagian Kesejahteraan Sosial.


- (2) Subbagian Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial.
- (3) Subbagian Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan melaksanakan tugas menyiapkan data, bahan perumusan kebijakan, bahan pertimbangan, koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait, bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan, bahan monitoring evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

## BAB VII

## BAGIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia

## Pasal 31

- (1) Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Bagian.

## Pasal 32

Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya dibidang Pendidikan, Perpustakaan, Kearsipan, litbang, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Tenaga Kerja, Pemuda dan Olahraga.

## Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dibidang Pendidikan, Perpustakaan, Kearsipan, litbang, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Tenaga Kerja, Pemuda dan Olahraga;


- b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan dibidang Pendidikan, Perpustakaan, Kearsipan, litbang, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Tenaga Kerja, Pemuda dan Olahraga;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dibidang Pendidikan, Perpustakaan, Kearsipan, litbang, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Tenaga Kerja, Pemuda dan Olahraga;
- d. pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya dibidang Pendidikan, Perpustakaan, Kearsipan, litbang, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Tenaga Kerja, Pemuda dan Olahraga; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten dan/atau Sekretaris Daerah.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia

## Pasal 34

Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri atas :

- a. subbagian Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan;
- b. subbagian SDM Aparatur dan Tenaga Kerja; dan
- c. subbagian Kepemudaan dan Olahraga.

## Paragraf 1 Kedudukan dan Tugas

Subbagian Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan

## Pasal 35

- (1) Subbagian Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan berada dibawah Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Subbagian Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia.


- (3) Subbagian Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan melaksanakan tugas menyiapkan data, bahan perumusan kebijakan, bahan pertimbangan, koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait, bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan, bahan monitoring evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan bidang pendidikan, perpustakaan, kearsipan, penelitian dan pengembangan daerah.

## Paragraf 2 Kedudukan dan Tugas Subbagian SDM Aparatur dan Tenaga Kerja

## Pasal 36

- (1) Subbagian SDM Aparatur dan Tenaga Kerja berada dibawah Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Subbagian SDM Aparatur dan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (3) Subbagian SDM Aparatur dan Tenaga Kerja melaksanakan tugas menyiapkan data, bahan perumusan kebijakan, bahan pertimbangan, koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait, bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan, bahan monitoring evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah, serta tenaga kerja.

## Paragraf 3 Kedudukan dan Tugas Subbagian Kepemudaan dan Olahraga

## Pasal 37

- (1) Subbagian Kepemudaan dan Olahraga berada dibawah Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Subbagian Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia.


- (3) Subbagian Kepemudaan dan Olahraga melaksanakan tugas menyiapkan data, bahan perumusan kebijakan, bahan pertimbangan, koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait, bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan, bahan monitoring evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan bidang kepemudaan dan olahraga.

## BAB VIII BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)

## Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

## Pasal 38

- (1) Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- (2) Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dipimpin oleh Kepala Bagian.

## Pasal 39

Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya dibidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

## Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dibidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan dibidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- d. pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengelolaan Barang Milik Daerah; dan


- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten dan/atau Sekretaris Daerah.

## Bagian Kedua

## Susunan Organisasi

Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

## Pasal 41

Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), terdiri atas :

- a. subbagian Perencanaan dan Penatausahaan BMD;
- b. subbagian Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD; dan
- c. subbagian Pengamanan dan Pendayagunaan BMD.

## Paragraf 1

## Kedudukan dan Tugas

Subbagian Perencanaan dan Penatausahaan BMD

Pasal 42

- (1) Subbagian Perencanaan dan Penatausahaan BMD berada dibawah Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
- (2) Subbagian Perencanaan dan Penatausahaan BMD dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
- (3) Subbagian Perencanaan dan Penatausahaan BMD melaksanakan tugas menyiapkan data, bahan perumusan kebijakan, bahan pertimbangan, koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait, bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan, bahan monitoring evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah.

## Paragraf 2

Kedudukan dan Tugas

Subbagian Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD

Pasal 43

- (1) Subbagian Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD berada dibawah Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).


- (2) Subbagian Pemindah tanganan dan Penghapusan BMD dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
- (3) Subbagian Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD melaksanakan tugas menyiapkan data, bahan perumusan kebijakan, bahan pertimbangan, koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait, bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan, bahan monitoring evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan Pemindah tanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

## Paragraf 3

## Kedudukan dan Tugas

Subbagian Pengamanan dan Pendayagunaan BMD

Pasal 44

- (1) Subbagian Pengamanan dan Pendayagunaan BMD berada dibawah Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
- (2) Subbagian Pengamanan dan Pendayagunaan BMD dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
- (3) Subbagian Pengamanan dan Pendayagunaan BMD melaksanakan tugas menyiapkan data, bahan perumusan kebijakan, bahan pertimbangan, koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait, bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan, bahan monitoring evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan kegiatan yang berhubungan terkait dengan Pengamanan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah.

## BAB IX

## BAGIAN INSFRASTRUKTUR DAERAH

## Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Bagian Insfrastruktur Daerah

## Pasal 45

- (1) Bagian Insfrastruktur Daerah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.
- (2) Bagian Insfrastruktur Daerah dipimpin oleh Kepala Bagian.

## Pasal 46

Bagian Insfrastruktur Daerah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya dibidang, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

## Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Bagian Insfrastruktur Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan dibidangPekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- d. pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten dan/atau Sekretaris Daerah.

## Bagian Kedua

Susunan Organisasi Bagian Insfrastruktur Daerah

## Pasal 48

Bagian Insfrastruktur Daerah, terdiri atas :

- a. subbagian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. subbagian Perumahan, Permukiman dan Pertanahan; dan
- c. subbagian Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

## Paragraf 1

## Kedudukan dan Tugas Subbagian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

## Pasal 49

- (1) Subbagian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berada dibawah Bagian Insfrastruktur Daerah.
- (2) Subbagian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Insfrastruktur Daerah
- (3) Subbagian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan tugas menyiapkan data, bahan perumusan kebijakan, bahan pertimbangan, koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait, bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan, bahan monitoring evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

## Paragraf 2

## Kedudukan dan Tugas

Subbagian Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

## Pasal 50

- (1) Subbagian Perumahan, Permukiman dan Pertanahan berada dibawah Bagian Insfrastruktur Daerah.
- (2) Subbagian Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Insfrastruktur Daerah.
- (3) Subbagian Perumahan, Permukiman dan Pertanahan melaksanakan tugas menyiapkan data, bahan perumusan kebijakan, bahan pertimbangan, koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait, bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan, bahan monitoring evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.


## Paragraf 3 Kedudukan dan Tugas

## Subbagian Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

## Pasal 51

- (1) Subbagian Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berada dibawah Bagian Insfrastruktur Daerah.
- (2) Subbagian Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Insfrastruktur Daerah.
- (3) Subbagian Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melaksanakan tugas menyiapkan data, bahan perumusan kebijakan, bahan pertimbangan, koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait, bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan, bahan monitoring evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

## BAB X

## BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

## Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Bagian Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 52

- (1) Bagian Ekonomi dan Pembangunan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.
- (2) Bagian Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bagian.

## Pasal 53

Bagian Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Keuangan Daerah dan Statistik Daerah, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Penanaman Modal dan Pariwisata.

## Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Bagian Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Keuangan Daerah dan Statistik Daerah, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Penanaman Modal dan Pariwisata;
- b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Keuangan Daerah dan Statistik Daerah, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Penanaman Modal dan Pariwisata;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Keuangan Daerah dan Statistik Daerah, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Penanaman Modal dan Pariwisata;
- d. pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Keuangan Daerah dan Statistik Daerah, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Penanaman Modal dan Pariwisata; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten dan/atau Sekretaris Daerah.

<!-- formula-not-decoded -->

Susunan Organisasi Bagian Ekonomi dan Pemabangunan

## Pasal 55

Bagian Ekonomi dan Pemabangunan, terdiri atas :

- a. subbagian Evaluasi Pembangunan;
- b. subbagian Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan; dan
- c. subbagian BUMD, Penanaman Modal dan Pariwisata Daerah.

## Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas Subbagian Evaluasi Pembangunan

## Pasal 56

- (1) Subbagian Evaluasi Pembangunan berada dibawah Bagian Ekonomi dan Pemabangunan.


- (2) Subbagian Evaluasi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan.
- (3) Subbagian Evaluasi Pembangunan melaksanakan tugas menyiapkan data, bahan perumusan kebijakan, bahan pertimbangan, koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait, bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan, bahan monitoring evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Keuangan Daerah dan Statistik Daerah.

## Paragraf 2

## Kedudukan dan Tugas

Subbagian Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

## Pasal 57

- (1) Subbagian Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan berada dibawah Bagian Ekonomi dan Pembangunan.
- (2) Subbagian Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan.
- (3) Subbagian Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan tugas menyiapkan data, bahan perumusan kebijakan, bahan pertimbangan, koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait, bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan, bahan monitoring evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

## Paragraf 3

## Kedudukan dan Tugas

Subbagian BUMD, Penanaman Modal dan Pariwisata Daerah

Pasal 58

- (1) Subbagian BUMD, Penanaman Modal dan Pariwisata Daerah berada dibawah Bagian Ekonomi dan Pembangunan.
- (2) Subbagian BUMD, Penanaman Modal dan Pariwisata Daerah dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan diba