PERATURAN DAERAH BUPATI Nomor 2 Tahun 2017 tentang PERIZINAN SARANA DAN TENAGA KESEHATAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI BATU BARA PROVINS! SUMATERA UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATE BATU BARA NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PERIZINAN SARANA DAN TENAGA KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATU BARA,
a. bahwa dalam rangka pengendalian dan pengaturan pelayanan di bidang kesehatan, perlu pengaturan perizinan di bidang kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan Sarana dan Tenaga Kesehatan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Mengingat
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 \_ Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
--
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi .Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063};
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 5607);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Tenaga Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147 Tahun 2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 ten tang Perizinan Klinik;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1332 Tahun 2002 tentang Perizinan Apotik;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464 Tahun 2010 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktek Bidan;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889 Tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktek Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Dan Pelaksanaan Prak:tek Kedokteran;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Izin dan Penyelenggaraan Prak:tek Perawat.
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktek Tenaga Gizi;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.
Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA
DAN
BUPATI BATU BARA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN SARANA DAN TENAGA KESEHATAN.
BAB!
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimak:sud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Batu Bara.
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara.
9. Direktur adalah Direktur Rumah Sak:it Umum Daerah Kabupaten Batu Bara.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Batu Bara.
11. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara.
12. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Batu Bara.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang rneliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainya Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiunan, Persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainya, lembaga dan bentuk badan lainnya, terrnasuk kontrak: investasi kolektif bentuk usaha tetap.
14. Rekomendasi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada badan usaha atau perseorangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan layak untuk menyelenggarakan pelayanan dibidang kesehatan.
15. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan adalah Unit Pelaksanan Teknis Dinas Kabupaten Batu Bara yang terdiri dari pusat Kesehatan Masyarakat dan Gudang Farmasi.
16. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Puskesmas Non Rawat Inap, Puskesmas Rawat Inap, Puskemas Pembantu, Puskesmas Keliling, Puskesmas Keliling Air, Poskesdes yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
17. kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia. menunjang/ melaksanakan dilakukan sesuai dengan professional yang berfungsi kegiatan rumah sakit yang 1 7. Rumah Sakit adalah pelayanan kesehatan yang dilengkapi dengan fasilitas gedung dan peralatan serta sejumlah tenaga
18. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
19. Rumah Sakit Khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis peyakit tertentu ## BAB II
PERIZINAN SARANA DAN TENAGA KESEHATAN
Bagian Kesatu Maksud Dan Tujuan
Pasal 2
Pemberian izin sarana dan tenaga kesehatan dimak:sudkan untuk pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaran sarana dan tenaga kesehatan.
Pasal 3
Izin Sarana dan Tenaga Kesehatan bertujuan untuk pengaturan, pengendalian terhadap kegiatan sarana dan tenaga kesehatan guna meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan.
Bagian Kedua
Nama, Objek, Subjek Perizinan
Pasal 4
Dengan nama Perizinan Sarana dan Tenaga Kesehatan diterbitkan izin oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 5
- (1) Objek Perizinan terdiri dari:
- a. Praktek Dokter / dokter gigi;
- b. Prak:tek Dokter Spesialis;
- c. Klinik;
- d. Rumah Sak:it;
- e. Laboratorium Klinik;
- f. Apotek;
- g. Toko Obat;
- h. Optikal;
- i. Salon Kecantikan;
- j. Sertifikasi Laik Sehat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (IRT);
- k. Surat Keterangan Laik Sehat;
1. Surat Keterangan Pemeriksaan Kwalitas Air Minum;
- m. Surat Keterangan Pemeriksaan Sarang Burung Walet;
- n. Pengobatan Tradisional (Kesehatan Batra);
- o. Dokter / dokter gigi;
- p. Dokter spesialis;
- q. Dokter Intership;
- r. Perawat/ Perawat Gigi;
- s. Bidan;
I
-
,.--.
- t. Apoteker;
- u. Asisten Apoteker;
- v. Refraksionis Optisien;
- w. Fisioterafis;
- x. Analis;
- y. Penata/Perawat Anastesi;
- z. Penata Rontgen;
8. aa, Tukang Gigi;
9. bb. Tenaga Pengobatan Tradisional;
- (2) Subjek Perizinan terdiri dari:
11. memiliki izin dari Pemerintah Kabupaten Batu Bara; badan hukum yang tenaga kesehatan wajib a. setiap orang pribadi atau menyelenggarakan sarana dan
- b. setiap orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau mengelola tempat pengolahan makanan atau minuman, industri rumah tangga.
Bagian Ketiga
Tata Cara Memperoleh Izin
Pasal 6
- (1) Dalam memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan persyaratan dan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut meliputi persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan tata cara memperoleh izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keempat
Masa Berlaku Izin
Pasal 7
- ( 1) Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan diberikan :
- a. izin operasional berlaku selama 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang, yaitu pada objek perizinan:
1. Praktek Dokter /Dokter Gigi;
2. Praktek Dokter Spesialis;
3. Klinik;
4. Rumah Sakit.
- b. Izin Pendirian yaitu pada objek perizinan:
1. rumah sakit, izin pendirian berlaku selama 2 ( dua) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun;
- a). khusus bagi rumah sakit, pembangunan fisik bisa dimulai setelah mendapatkan izin mendirikan rumah sakit;
- b). bagi rumah sakit yang merubah atau beralih status dari rumah sakit khusus menjadi rumah sakit umum, wajib memenuhi persyaratan teknis rumah sakit umum sebelum diberikan izin operasional.
2. klinik dan klinik dialisis diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan apabila belum dapat memenuhi persyaratan, apabila batas waktu habis dan pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan, maka pemohon harus mengajukan permohonan izin mendirikan yang baru;
3. perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, harus diajukan selambatlambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku izin yang dimiliki habis.
4. izin yang diterbitkan dalam bentuk rekomendasi berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Izin fasilitas penunjang pelayanan kesehatan dan fasilitas umum lainnya :
- a. izin berlaku selama 5 (lima) tahun, yaitu pada objek perizinan:
1. Apotek;
2. Toko Obat;
3. Optikal;
4. Salon Kecantikan;
5. Pengobatan Tradisional (Kesehatan Batra);
6. Sertifikasi Laik Sehat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (IRT);
7. Surat Keterangan Laik Sehat;
8. Surat Keterangan Pemeriksaan Kwalitas Air Minum;
9. Surat Keterangan Pemeriksaan Sarang Burung Walet.
- b. perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin yang dimiliki habis.
- (3) lzin Tenaga Kesehatan berlaku sesuai masa berakhirnya STR, paling lama 5 (lima) tahun dan tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin serta dapat diperpanj ang, kecuali :
,..---
- a. ST-TPKA clan SIK-TPKA berlaku 1 (satu) tahun clan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. izin dokter Internship berlaku 1 (satu) tahun, atau sesuai peraturan yang berlaku.
- c. perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat · (3) harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin yang dimiliki habis.
- (4) Izin tenaga non kesehatan dan pengobat tradisional yaitu pada o bjek perizinan :
1. izin tukang gigi berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
2. surat terdaftar Pengobat dan Pengobatan Tradisional (STPT) berlaku selama 5 Tahun dan dapat diperpanjang.
3. surat izin pengobat dan pengobatan tradisional (SPPT) berlaku selama 3 (tiga) Tahun.
4. perpanjangan tanda daftar dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), ayat (2) dan ayat (3) harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin yang dimiliki habis.
- (5) Dinas Kesehatan adalah instansi yang berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan atas izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (6) Pemilik izin berkewajiban menjalankan usaha menurut jenis usaha dan konpetensi sesuai peraturan perundangan dan mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, apabila bertentangan dengan ha! tersebut diberi peringatan dan pembinaan sampai dengan sanksi pencabutan izin.
- (7) Apabila pemilik izin melakukan perubahan status kepemilikan, jenis usaha, alamat atau melakukan kesalahan setelah melalui pembinaan dan peringatan - peringatan, maka izin dicabut.
BAB III - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8
Orang atau Badan yang memiliki izin sarana dan tenaga kesehatan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku clan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
,,...
BAB IV - KETENTUANPENUTUP
Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lernbaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Penetapan: Ditetapkan di Lima Puluh pada tanggal 3 ,J\.I\.\ ;lo,1

Penetapan: Diundangkan di Lima Puluh pada tanggal t.1 J L/ t.-i C) o , 1-

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA, SAKTI ALAM SIREGAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2017 NOMOR '1 NOREG KABUPATEN BATU BARA, PROVINS! SUMATERA UTARA: (2/61/2017). ,- ## BAB IV ## KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 9

Penetapan: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. : Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Penetapan: Ditetapkan di Lima Puluh pada tanggal 3 J'-'\., :2 D\ 1'

Penandatangan: BUPATI BATU BARA,

Penetapan: Diundangkan di Lima Puluh pada tanggal LI Jyli &lt;J.0 If

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA, t-b+.·4~ SAKTI ALAM SIREGAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2017 NOMOR 2. NOREG KABUPATEN BATU BARA, PROVINS! SUMATERA UTARA: (2/61/2017). ## BAB IV KETENTUANPENUTUP ## Pasal 9

Penetapan: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Penetapan: Ditetapkan di Lima Puluh pada tanggal s Oo\, 20\"\

Penandatangan: BUPATI BATU BARA,

Penetapan: Diundangkan di Lima Puluh pada tanggal

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA, SAK.TI ALAM SIREGAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2017 NOMOR NOREG KABUPATEN BATU BARA, PROVINS! SUMATERA UTARA: (2/61/2017). -·· Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
## NOMOR ~ TAHUN 2017
## TENTANG
## PERIZINAN SARANA DAN TENAGA KESEHATAN
## I. UMUM
merata, terjangkau dan dapat diterirna oleh masyarakat, maka perlu dilakukan pembinaan, pengaturan serta pengawasan dan pengendalian di Bidang Perizinan Sarana dan Tenaga Kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Batu Bara. dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan agar dapat terlaksana secara Dalam rangka untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat
Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten Batu Bara memandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan Sarana dan Tenaga Kesehatan.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas, Cukup jelas, Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas,