PERATURAN GUBERNUR BI Nomor 15 Tahun 2016 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENGOLAHAN, PEMASARAN DAN PENGAWASAN BAHAN OLAH KARET BERSIH YANG DIPERDAGANGKAN DI PROVINSI JAMBI (berlaku 2 Agustus 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGOLAHAN, PEMASARAN DAN PENGAWASAN BAHAN OLAH KARET BERSIH YANG DIPERDAGANGKAN DI PROVINSI JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI,
- a. bahwa komoditas Karet merupakan salah satu komoditi unggulan perkebunan yang mampu menghasilkan devisa bagi negara, menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat dan membantu pelestarian fungsi lingkungan;
- b. bahwa untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, meningkatkan daya saing pekebun, serta menjamin perlindungan konsumen dan masyarakat, maka perlu diatur Bahan Olah Karet (BOKAR) bersih yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Bahan Olah Karet (BOKAR) yang diperdagangkan di Provinsi Jambi;
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi , dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesias Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2008 tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olahan Karet (BOKAR);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/MDAG/PER/10/2009 tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor Standard Indonesian Rubber yang diperdagangkan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14), Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014 Nomor 6);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGOLAHAN, PEMASARAN DAN PENGAWASAN BAHAN OLAH KARET BERSIH YANG DIPERDAGANGKAN DI PROVINSI JAMBI.
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jambi.
2. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Jambi.
3. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
4. Kabupaten/kota adalah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi.
5. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
6. Pekebun adalah pekebun karet perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala usaha tertentu.
7. Kelompok Pekebun adalah organisasi non formal para pekebun yang menyelenggarakan usahatani sejenis dan merupakan tempat musyawarah bersama dalam rangka lebih mengembangkan usahataninya.
8. Gabungan Kelompok Pekebun selanjutnya disebut GAPOKBUN adalah wadah kerjasama dua atau lebih kelompok pekebun yang bertujuan mengorganisasikan kegiatan secara efisien dan efektif guna memperoleh hasil kegiatan yang lebih berdaya saing.
9. APKARINDO adalah Asosiasi Petani Karet Indonesia.
10. Lateks adalah getah segar berbentuk cair dan berwarna putih susu yang merupakan hasil keluar dari sadapan pohon karet ( Hevea brasiliensis ).
11. Bahan olah karet yang selanjutnya disebut BOKAR adalah lateks dan atau gumpalan yang dihasilkan petani kemudian diolah lebih lanjut secara sederhana sehingga menjadi bentuk lain yang bersifat lebih tahan untuk disimpan serta tidak tercampur dengan kontaminan.
12. Kontaminan adalah bahan lain bukan karet yang tercampur dalam proses pengolahan BOKAR dan berpengaruh menurunkan mutu.
13. Bahan pengumpal adalah larutan asam semut/atau bahan lain yang direkomendasikan oleh lembaga penelitian karet yang kredibel.
14. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dibidang perdagangan BOKAR baik disengaja maupun tidak sengaja.
15. Pedagang informal adalah perorangan yang tidak memiliki izin usaha yang melakukan kegiatan perdagangan BOKAR dalam skala kecil yang dijalankan sendiri ## BAB II
MAKSUD, TUJUAN, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
- (1). Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi semua pemangku kepentingan ( stakeholders ) dalam kegiatan Pelaksanaan Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Bahan Olah Karet Bersih yang diperdagangkan di Provinsi Jambi.
- (2). Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk :
- a. pekebun mengolah dan menghasilkan bahan olah karet agar sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. para pelaku usaha dan pedagang informal harus mempunyai Surat Tanda Pendaftaran Pedagang (STPP) BOKOR SIR;
- c. meningkatkan posisi tawar pekebun menjadi lebih baik sehingga pendapatan pekebun meningkat;
- d. menjamin terciptanya kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan, saling memperkuat saling membutuhkan antara pekebun, pedagang, dengan perusahaan pengolah BOKAR.
Pasal 3
- (1). Peraturan Gubernur ini berfungsi untuk mengatur kegiatan Pengolahan dan Pemasaran BOKAR secara khusus yang diberlakukan untuk pengolahan lateks menjadi BOKAR yang sesuai baku mutu dan kegiatan pemasaran dari di tingkat usaha tani sampai ke pihak pabrik pengolahan BOKAR dengan tujuan mendapatkan harga yang proporsional bagi petani.
- (2). Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :
- a. pengolahan;
- b. kelembagaan;
- c. pemasaran;
- d. pengelolaan industri crumb rubber ;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. penutup.
Pasal 4
- (1). Dalam proses penyadapan karet, pekebun wajib melakukan teknik yang benar, dilakukan oleh tenaga penyadap yang terampil dan didukung peralatan yang baik sesuai dengan baku teknis yang ditetapkan.
- (2). Pekebun diberi kebebasan menentukan jenis BOKAR yang dihasilkan sesuai permintaan pasar setempat.
- (3). Jenis BOKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
- a. lateks kebun;
- b. sit angin;
- c. sit asap/skimming;
- d. slab; dan
- e. lump.
Pasal 5
- (1). Dalam mengolah BOKAR pekebun wajib menggunakan pembeku lateks/bahan penggumpal yang wajib direkomendasi oleh lembaga penelitian yaitu : deorub, asam formiat dan bahan lain yang tidak mencemari lingkungan.
- (2). Pekebun tidak diperbolehkan menggunakan pembeku lateks berupa :
- a. pupuk TSP;
- b. tawas;
- c. gadung;
- d. nanas dan atau
- e. air aki.
- (3). Pengolahan BOKAR diwajibkan untuk mengacu pada persyaratan kualitatif sesuai dengan SNI BOKAR.
<!-- formula-not-decoded -->
- (1). Upaya perbaikan mutu BOKAR dimulai dari semangat kebersamaan pekebun dalam suatu kelembagaan kelompok pekebun yang beranggotakan paling kurang 25 pekebun.
- (2). Untuk memperoleh BOKAR yang sesuai dengan baku mutu, kegiatan pengolahan BOKAR dipusatkan pada UPPB sebagai unit kerja yang dibentuk oleh 2 - 3 kelompok pekebun.
- (3). UPPB dimaksud berfungsi memberikan pelayanan teknis pengolahan maupun pengembangan usaha pemasaran BOKAR milik anggota kelompok.
- (4). UPPB dilengkapi dengan peralatan dan bahan yang diperlukan dalam proses pengolahan BOKAR serta didampingi oleh seorang tenaga teknis dan administrasi yang berasal dari salah satu anggota pekebun yang sudah terlatih.
Pasal 7
- (1). Bupati/Walikota berkewajiban mendaftar UPPB yang berada diwilayah binaannya.
- (2). Pendaftaran UPPB dan penerbitan STR-UPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi Perkebunan.
- (3). UPPB yang telah didaftar sebagaiman dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Tanda Registrasi Unit Pengolahan dan Pemasaran BOKAR (STR-UPPB).
Pasal 8
Guna mendukung permodalan, pekebun dapat membentuk kelembagaan yang berbadan hukum seperti koperasi.
Pasal 9
- (1). Pelaku usaha dan pedagang informal dalam melakukan perdagangan BOKAR harus mendaftarkan usahanya kepada Bupati/Walikota.
- (2). Bupati/Walikota yang telah menerima pendaftaraan STPP-BOKAR menerbitkan surat tanda pendaftaran pedagang BOKAR.
- (3). Bupati/Walikota dapat melimpahkan kewenangannya kepada pejabat yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.
PEMASARAN
BAB V - Pasal 10
Pasal 10
BOKAR yang diperdagangkan dan disimpan oleh UPPB, pelaku usaha dan industri crumb rubber wajib memenuhi persyaratan sebagaimana berikut :
- a. tidak mengandung kontaminan vulkanisat karet;
- b. tidak mengandung kontaminan berat;
- c. mengandung kontaminan ringan maksimum 5%; dan
- d. pengumpalan secara alami atau menggunakan bahan pengumpal yang direkomendasi oleh lembaga penelitian.
BAB V - Pasal 10
Pasal 11
- (1). Pemasaran BOKAR milik petani diselenggarakan secara bersama dalam koordinasi UPPB.
- (2). Kegiatan pemasaran yang dikoordinir UPPB dapat diselenggarakan dengan cara kontrak kerjasama pemasaran maupun transaksi langsung dan atau lelang dengan pihak pabrik dan pedagang pengumpul yang memiliki STPPBOKOR SIR.
- (3). Guna menghindari manipulasi mutu BOKAR dalam pengangkutan, UPPB menerbitkan Surat Keterangan Asal BOKAR (SKA-B).
- (4). Perdagangan BOKAR tanpa dokumen SKA-B harus ditolak oleh pihak pabrik pengolahan BOKAR.
- (5). Harga BOKAR yang diperdagangkan berpedoman pada harga Indikasi yang dibuat oleh GAPKINDO Cabang Jambi yang diterbitkan setiap hari.
BAB V - Pasal 10
Pasal 12
- (5). Harga BOKAR yang diperdagangkan berpedoman pada harga Indikasi yang dibuat oleh GAPKINDO Cabang Jambi yang diterbitkan setiap hari.
BAB V - Pasal 10
Pasal 13
- (1). Industri Crumb Rubber wajib mendukung gerakan BOKAR Bersih.
- (2). Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku Industri Crumb Rubber wajib membina Kelompok Pekebun Karet sebagai kelompok binaan/mitra.
- (3). Industri Crumb Rubber wajib melakukan kemitraan dengan UPPB dan atau dengan kelompok pekebun yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.
- (4). Industri Crumb Rubber wajib membeli bokar bersih yang berasal dari UPPB, pelaku usaha dan/atau pedagang informal yang sudah terdaftar.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 14
Pasal 14
- (1). Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pembinaan terhadap pekebun untuk memperoleh nilai BOKAR yang layak dan bermutu sesuai pedoman teknis secara terjadwal melalui kegiatan UPPB.
- (2). Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyuluhan, pelatihan, evaluasi, pendampingan, fasilitasi peralatan maupun bahan.
- (3). Pembinaan dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota bersama Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (GAPKINDO) serta APKARINDO dan lembaga lainnya.
- (4). Gubernur atau Bupati/Walikota dapat memberikan penghargaan kepada pekebun dan/atau pemilik Industri Crumb Rubber yang memiliki kinerja baik dalam pembinaan pekebun karet.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 14
Pasal 15
- (1). Pengawasan perdagangan dan peredaran BOKAR dilakukan secara berkala dan/atau pada saat adanya laporan dari masyarakat oleh Tim Koordinasi dan Pengawas Mutu Bokar.
- (2). Pelaksanaan Pengawasan dilakukan pada :
- a. kinerja UPPB;
- b. perdagangan dan peredaran BOKAR;
- c. Industri Crumb Rubber .
- (3). Tim Koordinasi dan Pengawasan Mutu BOKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 14
Pasal 16
Dalam kegiatan pembinaan dan/atau pengawasan dilapangan dapat mengikutsertakan aparat Pemerintah di daerah sampai pada tingkat Kepala Desa atau Lurah.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 14
Pasal 17
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Jambi pada tanggal 2- 8- 2016

Penandatangan: GUBERNUR JAMBI, H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Penetapan: Diundangkan di Jambi pada tanggal 2-8-2016

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, ## H. RIDHAM PRISKAP BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2016 NOMOR 15