PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU Nomor 5 Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA BAUBAU (berlaku 5 November 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
WALIKOTA BAUBAU PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA BAUBAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BAUBAU,
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU dan WALIKOTA BAUBAU
MEMUTUSKAN:
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA BAUBAU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Baubau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau;
3. Walikota adalah Walikota Baubau;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau;
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Baubau;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Baubau;
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau;
8. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Baubau
9. Dinas adalah Dinas Daerah Kota Baubau;
10. Badan adalah Badan Daerah Kota Baubau;
11. Kecamatan adalah Bagian Wilayah dari daerah Kota Baubau yang dipimpin oleh Camat;
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
13. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Urusan Pemerintahan adalah Kekuasaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan rakyat;
15. Fungsi penunjang adalah fungsi yang mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pasal 2
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perangkat daerah dengan susunan sebagai berikut:
- a. Sekretariat Daerah Kota Baubau merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD Kota Baubau merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah Kota Baubau merupakan Inspektorat Tipe B;
- d. Dinas Daerah terdiri dari:
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub satuan polisi pamong praja;
6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub bidang kebakaran;
7. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
8. Dinas Tenaga Kerja Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
10. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan;
11. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
12. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
14. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
15. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan statistik;
16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga;
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
20. Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan kelautan;
21. Dinas Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang parawisata dan Ekonomi kreatif;
22. Dinas Pertanian Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
23. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan;
2. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe C melaksanakan Fungsi Penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan;
3. Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta Pengembangan sumber daya manusia;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penanggulangan bencana.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pasal 2
Pasal 3
- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah;
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Kecamatan Wolio Tipe A;
- b. Kecamatan Betoambari Tipe A;
- c. Kecamatan Bungi Tipe B;
- d. Kecamatan Sorawolio Tipe B;
- e. Kecamatan Murhum Tipe B;
- f. Kecamatan Kokalukuna Tipe A;
- g. Kecamatan Lea-Lea Tipe B;
- h. Kecamatan Batupoaro Tipe B.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pasal 2
Pasal 4
Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pasal 2
Pasal 5
Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, dengan ## BAB III
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pasal 2
Pasal 6
- (1) Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- (2) Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya;
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota Baubau setelah dikonsultasikan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai wakil pemerintah pusat.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pasal 2
Pasal 7
- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kota Baubau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah Kota Baubau di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah Kota Baubau;
- (2) Satuan pendidikan Daerah Kota Baubau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pasal 2
Pasal 8
- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah Kota Baubau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah Kota Baubau di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kota Baubau sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah sakit Daerah Kota Baubau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pasal 2
Pasal 9
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota tentang pembentukan UPT yang baru.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pasal 2
Pasal 10
- (1) Walikota Baubau dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh staf ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil
BAB V - KEPEGAWAIAN
Pasal 11
Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 12
Pasal 12
Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 12
Pasal 13
- (1) Pejabat pada perangkat Daerah yang ada pada saat ini tetap melaksanakan tugas, kegiatan dan anggaran tahun 2016 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2016;
- (2) Pengisian Jabatan pada perangkat daerah
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 12
Pasal 14
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai Tahun 2017.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 15
Pasal 15
- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Walikota sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Staf Ahli Walikota;
- b. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bau-Bau sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Baubau;
- c. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bau-Bau sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata kerja Lembaga
Teknis Daerah Kota Baubau terkecuali ketentuan yang berkaitan dengan RSUD dalam Pasal 6 huruf J sampai ditetapkannya, ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja RSUD Kota Baubau yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden;
- d. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bau-Bau.
2. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 15
Pasal 16
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Penetapan: Ditetapkan di Baubau pada tanggal, 5 November 2016 WALIKOTA BAUBAU, ttd A.S. TAMRIN

Penetapan: Diundangkan di Baubau pada tanggal, 5 November 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU, ttd MUHAMAD DJUDUL LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2016 NOMOR 5 NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU, PROVINSI SULAWESI TENGGARA : ( 5/ 134/ 2016 )
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURTAN DAERAH KOTA BAUBAU NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG
## PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA BAUBAU
## I. PENJELASAN UMUM
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap Pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan Organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.
Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas urusan Pemerintahan Wajib dan urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahan yang ditangani.
Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan produktivitas penyelenggaran Pemerintah Daerah.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
- Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan pengertian dalam Bab, Pasal atau Ayat yang tertuang dalam Peraturan Daerah ini.
PENJELASAN
Pasal 2
s/d Pasal 3 : cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
: cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
: huruf a Yang dimaksud dengan asas efisiensi adalah pembentukan perangkat daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. ## Huruf b Yang dimaksud dengan asas efektifitas adalah pembentukan perangkat daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
PENJELASAN
Pasal 6
Ayat (2) Cukup jelas. ## Huruf c Yang dimaksud dengan asas pembagian habis tugas adalah pembentukan perangkat daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada perangkat daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu perangkat daerah. ## Huruf d Yang dimaksud dengan asas rentang kendali adalah penentuan jumlah perangkat daerah dan jumlah unit kerja pada perangkat daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan. ## Huruf e Yang dimaksud dengan asas tata kerja yang jelas adalah pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas baik vertikal maupun horizontal. ## Huruf f Yang dimaksud dengan asas fleksibilitas adalah penentuan tugas dan fungsi perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah peraturan pemerintah ini ditetapkan. : cukup jelas : yang dimaksud dengan kegiatan teknis operasional adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Yang dimaksud dengan kegiatan teknis penunjang tertentu adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
PENJELASAN
Pasal 7
: cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8
: cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9
: cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10
: cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11
: cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12
s/d Pasal 16 : cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2016 NOMOR 5