KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 21 Tahun 1945 tentang NOMOR 21 TAHUN2015 SATUANTUGAS PERCEPATAN RELOKASI KORBANTERDAMPAK BENCANA ERUPSI GUNUNG SINABUNG DI KABUPATENKARO, PROVINSI SUMATERAUTARA DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA (berlaku 21 September 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG NOMOR 21 TAHUN2015
SATUANTUGAS PERCEPATAN RELOKASI KORBANTERDAMPAK BENCANA ERUPSI GUNUNG SINABUNG DI KABUPATENKARO, PROVINSI SUMATERAUTARA
DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa beberapa wilayah terdampak bencana erupsi Gunung Sinabung sudah tidak am an dan layak untuk dihuni;
- b. bahwa dalam rangka pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat korban terdampak bencana erupsi Gunung Sinabung, perlu melakukan relokasi ke wilayah yang aman dan layak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Pasal 4
2. Undang-Undang ...
Menetapkan
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Perneriritah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
MEMUTUSKAN:
KABUPATENKARO,PROVINSISUMATERAUTARA. DI SINABUNG GUNUNG ERUPSI BENCANA : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG SATUAN TUGAS PERCEPATAN RELOKASI KORBAN TERDAMPAK
PERTAMA
KEDUA
KETIGA
- Membentuk Satuan Tugas Percepatan Relokasi Korban Terdampak Bencana Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Satgas Percepatan.
- Satgas Percepatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- Satgas Percepatan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMAmempunyai tugas:
- a. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan relokasi korban terdampak bencana erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara.
- b. Mempercepat pembangunan hunian sementara bagi pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung.
- c. Mempercepat pembangunan hunian tetap di area relokasi.
- d. Mempercepat pembangunan saran a dan prasarana di area relokasi, yang terdiri dari:
- 1)sarana ibadah;
- 2) sarana pendidikan;
- 3) sarana kesehatan;
- 4) sarana pemerintahan;
- 5) sarana ekonomi;
- 6) sarana jalan dan transportasi; dan
- 7) sarana lain yang diperlukan.
- e. Menyediakan lahan pertanian.
KEEMPAT
: Susunan keanggotaan Satgas Percepatan terdiri atas:
1. Eselon II, Kernenterian Pekerjaan Urnurn dan Perurnahan Rakyat;
Anggota
Sekretaris Daerah Kabupaten Karo.
Sekretaris
Bupati Karo.
Wakil Ketua
Kepala Staf Kornando Daerah Militer I Bukit Barisan.
Ketua
Gubernur Surnatera Utara.
Pengarah
II
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukurn, dan Kearnanan.
Pengarah
I
2. Eselon II, Kernenterian Energi dan Surnber Daya Mineral;
3. Eselon II, Kernenterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Eselon II, Kernenterian Agraria dan Tata RuangjBadan Pertanahan Nasional;
5. Eselon II, Kernenterian
Keuangan;
6. Eselon II, Kernenterian Sosial;
9. Eselon II...
Pertanian;
Kernenterian
II,
8. Eselon
Kesehatan;
Kernenterian
II,
7. Eselon
Kabupaten Karo.
Pemerintah
II,
13. Eselon
12. Eselon II, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; dan
- Provinsi dan Keuangan Pengawasan Pembangunan Sumatera Utara; Badan Perwakilan 11. Kepala
- Penanggulangan Bencana; 10. Eselon II, Badan Nasional
- Perhubungan; Kementerian II,
9. Eselon
: Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas Percepatan wajib melibatkan masyarakat. KELIMA
KEENAM
KETUJUH
: Satgas Percepatan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan anggaran secara berkala danl atau sewaktuwaktu apabila diperlukan kepada Presiden.
Satgas tugas pelaksanaan mengoordinasikan Percepatan. : Ketua Satgas Percepatan bertugas merrumpm dan
KEDELAPAN
KESEMBILAN
KESEPULUH
: Sekretaris Satgas Percepatan bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi yang diperlukan oleh Satgas Percepatan.
: Anggota Satgas Percepatan bertugas melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya masingmasing di bawah koordinasi Ketua Satgas Percepatan.
pelaksanaan tugas Satgas Percepatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan ketentuan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jumlahnya lebih besar dari anggaran yang bersum ber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. rangka dalam diperlukan biaya yang : Segala
KESEBELAS
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan anggaran kepada Presiden dan dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat sesuai prinsip transparansi paling lambat sebelum masa kerja Satgas Percepatan berakhir. laporan membuat wajib Percepatan : Satgas
KEDUABELAS : Masa kerja Satgas Percepatan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden im sarnpai dengan tanggal 31 Desember 2015.
KETIGABELAS
: Keputusan Presiden mi mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 September 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya ## SEKRETARIAT KABINETRI Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,