PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN Nomor 17 Tahun 2014 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 20 16 (berlaku 20 November 2015)
PENJELASAN
Pembukaan
dokumen pendukungnya Perwakilan Rakyat sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang untuk memperoleh persetujuan ketentuan
PENJELASAN
Pasal 311
ayat 23 Tahun 2014 dengan Undang15, Kepala Daerah dan dokumenkepada Dewan Daerah Kota Pasuruan -undangan bersama; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu me Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; mbentuk 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Republik Indonesia Tahun 1945; -Undang Dasar Negara 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan B
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a.

lampiran I ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

- b.

- lampiran II

ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

- c.

- lampiran III rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah daerah,

menurut urusan pemerintahan organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- d. lampiran IV urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan

rekapitulasi belanja menurut kegiatan;

- e. lampiran V

rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

- f. lampiran VI

daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

- g.

- lampiran VII daftar piutang daerah;

- h.

- lampiran VIII daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

- i.

- lampiran IX daftar perkiraan penambahan dan pengurangan

aset tetap daerah;

- j. lampiran X

daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;

- k. lampiran XI

daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

- l.

- lampiran XII daftar dana cadangan daerah; dan

- m.

- lampiran XIII

daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

## Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

## Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 20 November 2015

Pj. WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

WIBOWO EKOPUTRO

Diundangkan di Pasuruan pada tanggal 20 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2015 NOMOR 13 NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 345-17/2015

SALINAN Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

YUDHI HARNENDRO, SH.M.Si. Pembina Tingkat I NIP. 19681027 199403 1 008