PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD Nomor 07 Tahun 2004 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Per (berlaku 30 Desember 2011)
Pembukaan
Menimbang
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 07 T AHUN 2011 TENT ANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TA HUN ANGGARAN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN TALAUD,
- a. bahwa memenuhi ketentuan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Kepulauan Talaud telah menyempumakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012, sesuai dengan Kcputusan Gubemur Sulawesi Utara Nomor 273 Tahun 2011 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Talaud tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa penyempumuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan agar Peraturan Daerah tcntang APBD Tahun Anggaran 2012 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Pcraturan Perundang­ Undnngan yang Jebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, pcrlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2012.
4. Mengingal I . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bwni dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tcntang Bea Pcrolehan Hak Alas Tanah dun Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauun Talaud di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 21, Tambnhan Lembaran Negara Nomor 2 t 83);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tcnt.ang Kcuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembamn Negara Nomor 4900);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Si stem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lcrnbdran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421 );
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); scbagaimana telah bcberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nemer 12 Tahun 2008 tcntang Perubahan Ke Dua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pcmcrintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lcmbaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. I 0. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Relribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
14. 1 1 . Peraturan Pemcrinrah Nomor I 09 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Dacrah dan Wakil Kcpala Dacrah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor l 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Peraturan Pcmcrintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lcmbaran Negara Tahun 2005 hlornor 137, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Si stem lnfonnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
21. Pcraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tcntang Tata Cara Pernberian dan Pcmanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Rctribusi Daerah (Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 5161);
22. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahon 2006 tentang Pedoma.n Pengelolaan Keuangan Doerah, scbagaimana telah bebcrapa kali diubah terakhir dcngan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah;
23. Peraruran Mentcri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pcnyusunan Anggaran Pendapatan' dan Belanja Oaerah Tahun Anggaran 2012;
Menetapkan
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri ,Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 12 Tahun 2006 tcntang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 06 Seri E).
Dcngan Pcrsetujuan Bcrsama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD
MEMUTUSKAN,
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAl-1 TAHUN ANGGARAN 2012.
PasalJ
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut:
- l. Pendaparan
2. Belanja
Defisit
Rp. 43 I .851.859.359,09,­
Rp. 467.440.962.487,09,-
Rp. (35.589.103.128,-)
Rp. 35.589.103.128,­
Rp. 0,-
Rp. 35.839.103.128,­
Rp. 250.000.000,-
- b. Pengeluaran
JumlahJ&gt;cmbiayaan Netto
Sisa Lcbih Pembiayaan Tahun Berkenaan
3. Pembiayaan Dae rah
- a. Penerimaan
I Pasal 2
- {I) Pcndapatan Daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal I terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 6.168.158.000,-
- b. Dana Perimbangan scjuntlah Rp. 420.320.243.639,-
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 5.363.457.720,09,-
- (2) Pendapatan Asli Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa terdiri darijenis pcndapa1an:
- a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 2.059.190.378,-
- b. Rctribusi Daerah sejwnlah Rp. 2.626.932.800,-
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di()isahkan sejumlah Rp. 0,-
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sab sejumlah Rp. 1.482.034.822,-
- (3) Dana Perimbangan scbagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b terdiri dari jenis pcndapatan:
- a. Dana bagi basil pajak I bagi basil bukan pajak sejumlah Rp. 16.830.169.639,-
- b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 349.375.894.000,-
- c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 54.114.180.000,-
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) hwuf c terdiri dari jenis pcndapatan:
- a. J-libah sejumlah Rp. 0,-
- b. Dana darurat sejumlah Rp. 0,-
- c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerinlah Daerah Lainnya Rp. 5.363.457.720,09-
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 0,-
P1tsal 3
- (I) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal l terdiri dari:
- b. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 251.918.911.324,09,-
- c. Belanja Langsung sejumlah Rp. 215.522.051.163,-
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayal (I) buruf a terdiri dari jenis bclanja:
- a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 209.632.411.692,65,-
- b. Belanja bunga scjumlah Rp. 0,-
- c. Belanja subsidi sejwnlah Rp.0,-
- d. Belanja bibah sejumlah Rp. 20.434.900.000,-
- e. Bclanja bantuan sosial scjumlah Rp. 2.035.573.500,40,-
- f . Belanja bagi hasil scjumlah Rp. 325.237.368,-
- g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 12.983.117.203,04,­
- b. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 6.507.671.560,-
- (3) Belanja langsung scbagaimana dimaksud pada ayat (I) buruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 12.413.519.075.-
- b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 80.155.925.807,-
- c. Belanja modal sejumlah Rp. 122.952.606.281,-
Pasal 1
- (I) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
Pasal 4
- (I) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
- a. Penerimaan scjumlah Rp. 35.839.103.128,-
- b. Pcngeluaran scjumlah Rp. 250.000.000,-
- (2) Pcnerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 35.839.103.128,-
- b. Pcncairan dana cadangan scjumlah Rp. 0,-
Pasal 5
- (I) Pengcluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,-
- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 250.000.000,-
- c. Pembayaran kepada pihak ketiga yang belum diselesaikan Rp. 0,-
Pasal 6
Uraian lebih lanjul Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal I. tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupak.an bagian yang tidak. terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- I. Larnpiran I Ringkasan Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah;

2. Larnpiran 11 Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan

3. Larnpiran Ill Rincian APBD Menurut Urusan Pcmcrintahan Daerah, Organisasi, Pcndapatan, Belanja dan Pcmbiayaan;

4. J ..ampiran JV Rekapitulasi Belanjn mcnurut pemerintahan daerah, organisasi SK.PD, Program, dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rckapitulasi Belanja Oaerah untuk kcselarasan dan keterpaduan urusan pcmcrintahnn daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan negara;

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

8. Lampiran VIII Daftar Pcnycrtaan Modal (lnvcstasi) Daerah;

9. Larnpiran IX Dafiar perkiraan penambahan dan pcngurangan eset tetap daerah;

10. Lampiran X Daft.ar Pcrkiraan Penarnbahan dan Pengurangan Asct Lain-lain;

- 1 1 .

- Lampiran XI Daftar Kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebclumnya yang belum diselcsaikan dan dianggarkan kembali dalaru tahun anggaran ini;

- pemerintahan daerah dan orgaqisasi;

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Oaerah; dan

13. Lampi ran XIII Daftar Pinjaman Dacrah dan Obligasi Daerah.

## Pasal 7

Bupari Kepulauan Talaud menctapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pcndapatan dan Belanja Oaerah scbagai landasan operasional pclaksanaan APBO . .

## Pusel 8

Peraturan Daerah ini ruulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mcngetahuinya, memerintahkan pcngundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kcpulauan Talaud.

Ditetapkan di Melonguane pada tanggal, 30 Desember 2011

Pit. BUPATI KEPULAUAN TALAUD WAKIL BUPATI,


COSTANTINE GANGGALI