PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 37 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Umum Dalam Rangka Penyusunan APED Tahun Anggaran ~tns Pe-merintah Kata rranido; - 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 19.59 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 1 ingkat II Di Sulawesi; - 2... llndang:-llndgpg NQmQr 2.$ Tahun l999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih' · Da"1 Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme 3. Undang-Undang Nomor 17 Tal1uff·201J3 teitang Keuangan . I Negara; · 4. Undang-Undang Nomor 'i Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 15 "Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 6. Undang-Undang Nomor 3~ Tahun · 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagair ,~a:· telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undar .g-Und 1:1··~ Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ten tang Sistem Informasi Keuangan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang · Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja lnstansi Pemerintah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 ten tang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah; 19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ J asa Pemerin tah se bagaimana telah (berlaku 5 Januari 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA MANAOO·
PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 37 TAHUN 2014
TENT ANG
STANDAR BIAYA UMUM DALAM RANGKA PENYUSUNAN Af\J.G.GARAN PENDAPATAN DAN BELl .. NJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KOTA MANADO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MANADO,
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemeriritahar», pembangunan dan peleyanan kepada masyarakat serta mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel, maka dipandang jerlu dibuat suatu Standar Biaya Umum untuk penyusur\_an · APBD Tahun Anggaran 2015 di Pemerintah Kata Manado;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Standar Biaya Umum Dalam Rangka Penyusunan APED Tahun Anggaran ~tns Pe-merintah Kata rranido;
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 19.59 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 1 ingkat II Di Sulawesi;
- 2... llndang:-llndgpg NQmQr 2.$ Tahun l999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih' · Da"1 Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme
3. Undang-Undang Nomor 17 Tal1uff·201J3 teitang Keuangan . I Negara; ·
4. Undang-Undang Nomor 'i Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 "Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 3~ Tahun · 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagair ,~a:· telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undar .g-Und 1:1··~ Nomor 12 Tahun
.
c
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ten tang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang · Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja lnstansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 ten tang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ J asa Pemerin tah se bagaimana telah
c
\
Menetapkan beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ J asa Pemerin tah;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
22. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DALAM RANGKA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KOTA MANADO.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Manado.
2. Walikota adalah Walikota Manado
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
4. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara serta Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan Pemerin tah Kota.
6. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat atau ditugaskan untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis professional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dan tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.
7. Pejabat yang berwenang adalah Walikota, Wakil Walikota, Kepala Dinas/Badan/Kantor/Unit Kerja/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran serta Pejabat lain yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kota.
8. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang di pim pinnya.
C.
9. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan se bagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan se bagian tugas dan fungsi SKPD.
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPKSKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
11. Pengurus barang adalah Pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja.
12. Atasan Langsung Pengurus Barang adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk melaksanakan koordinasi pengurusan barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja.
13. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
14. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
15. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.
16. Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa adalah Panitia yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
17. Vakasi merupakan uang imbalan bagi penguji atau pemeriksa kertas ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Pada pendidikan tingkat dasar dan menengah, vakasi tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal. Sedangkan untuk pendidikan tingkat tinggi, vakasi dapat diberikan untuk ujian masuk, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan ujian akhir.
18. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
BAB II - HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN
Pasal 2
Honorarium yang diberikan kepada Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan /Bendahara Pengeluaran Pembantu, Honorarium Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan ## BAB III
HONORARIUM PENGADAAN BARANG /JASA
BAB II - HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN
Pasal 3
- (1) Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang/ J asa un tuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung /pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Honorarium Panitia Pengadaan Barang/ Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja ULP untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Dalam hal anggota Kelompok Kerja pada ULP yang telah menerima tunjangan profesi, maka anggota Kelompok Kerja tersebut tidak lagi diberikan honorarium.
- (3) Dalam hal Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja ULP telah ditetapkan sebagai jabatan fungsional dan telah diberikan tunjangan jabatan fungsionalnya, maka pemberian honorarium untuk Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja ULP dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Pengguna Anggaran diberikan honorarium dalam hal:
- a. melakukan penetapan pemenang atas pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang konstruksi/jasa lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
- b. menetapkan pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukkan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
c
(
BAB IV - HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN
Pasal 4
- (1) Honorarium diberikan kepada panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas untuk memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
- (2) Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per bulan, sedangkan honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diberikan per paket pekerjaan.
BABV
HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK DAERAH
BAB IV - HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN
Pasal 5
- (1) Honorarium pengurus/penyimpan barang milik daerah diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan pengguna barang dan kuasa pengguna barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan barang ## BAB VI HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/PANITIA
BAB IV - HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN
Pasal 6
- (1) Honorarium Narasumber/Pembahas diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memberikan informasr/ pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/ masyarakat dalam kegiatan Seminar /Rapat Koordinasi /Sosialisasi/ Bimbingan Teknis / Workshop / RapatKerja / Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/ Kegiatan sejenis lainnya tidak termasuk kegiatan diklat/ pelatihan.
- (2) Honorarium narasumber/pembahasan diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan ketentuan:
- a. berasal dari luar lingkup unit eselon II penyelenggara; dan
- b. berasal dari lingkup unit eselon II penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon II penyelenggara masyarakat.
c
(\_1
- (1) Honorarium Moderator diberikan kepada pegawai Pegawai Aparatur Sipil Negara /Pegawai Tidak Tetap Pemerintah yang melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan Seminar/ Ra pat Koordinasi / Sosialisasi/ Bimbingan Teknis / Workshop / RapatKerja / Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/Kegiatan sejenis lainnya.
- (2) Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan Seminar/ Rapat Koordinasi /Sosialisasi/ Bimbingan Teknis / Workshop / RapatKerja / Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/ kegiatan sejenis setara dengan Jam pelajaran, paling kurang 60 (enam puluh) menit.
- (3) Honorarium Pembawa Acara diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan Seminar/ Rapat Koordinasi /Sosialisasi/ Bimbingan Teknis / Workshop / RapatKerja / Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/ kegiatan sejenis.
BAB IV - HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN
Pasal 8
- (1) Honorarium dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai panitia untuk melaksanakan kegiatan Seminar/ Rapat Koordinasi /Sosialisasi/ Bimbingan Teknis / Workshop / RapatKerja / Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/ kegiatan sejenis.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan Seminar/ Ra pat Koordinasi / Sosialisasi/ Bimbingan Teknis / Workshop / RapatKerja / Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/ kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non Pegawai Aparatur Sipil Negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.
- (3) Jumlah panitia seminar/ rakor / sosialisasi/ diseminasi/ focus group discussion/kegiatan sejenis maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta.
BAB VII - HONORARIUM PENYULUH PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJ~AN KERJA
Pasal 9
Honorarium diberikan kepada Pegawai Tidak Tetap Pemerintah yang ditunjuk untuk melakukan penyuluhan ## BAB VIII SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH
BAB VII - HONORARIUM PENYULUH PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJ~AN KERJA
Pasal 10
Biaya Operasional Penyuluh (BOP) adalah satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan transportasi bagi para Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai penyuluh.
BAB IX - HONORARIUM ROHANIAWAN
Pasal 11
- c Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara atau Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai rohaniawan pada saat pengambilan sumpah jabatan. Honorarium sudah termasuk uang transpor bagi rohaniawan.
BABX
HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN
BAB IX - HONORARIUM ROHANIAWAN
Pasal 12
- (1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan ## BAB XI HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL
BAB IX - HONORARIUM ROHANIAWAN
Pasal 13
Honorarium tim penyusunan jurnal dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal . ## BAB XII HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE
BAB IX - HONORARIUM ROHANIAWAN
Pasal 14
Honorarium tim pengelola website dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk mengelola website, ## BAB XIII HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA SKPD YANG MENGELOLA PENDAPATAN DAN BELANJA
BAB IX - HONORARIUM ROHANIAWAN
Pasal 15
Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada satuan kerja yang khusus mengelola pendapatan dan belanja dapat diberikan kepada pegawai negeri yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja, pada SKPD sesuai surat keputusan pejabat yang berwenang.
c
\_\_
(
BAB XIV - HONORARIUM PENGAJAR DIKLAT
Pasal 16
Honorarium pengajar diklat dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memberikan informasi/ pengetahuan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya/ masyarakat pada kegiatan pendidikan dan pelatihan
BAB XV - HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN
Pasal 17
- (1) Honorarium Penyelenggara Ujian diberikan dalam bentuk imbalan uang bagi penyusun naskah dari pengawas ujian pada pendidikan tingkat dasar dan menengah.
- (2) Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transpor.
SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN BIAYA MAKAN-MINUM KEGIATAN
BAB XVI - SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN BIAYA MAKAN-MINUM KEGIATAN
Pasal 18
- (1) Uang makan harian diberikan kepada PNS dan non PNS yang tidak mendapat tambahan penghasilan pegawai, dihitung ## BAB XVII
SATUAN BIAYA UANG LEMBUR BIASA, LEMBUR KHUSUS DAN UANG MAKAN LEMBUR
BAB XVI - SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN BIAYA MAKAN-MINUM KEGIATAN
Pasal 19
Kerja lembur adalah bekerja diluar jam kerja/waktu kerja normal yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi/kantor pemerintah yang diberikan kompensasi berupa uang lembur dengan syarat sebagai berikut:
- (1) Uang lembur biasa merupakan kompensasi bagi pegawai negeri yang melakukan kerja lembur pada hari kerja dan diberikan maksimal 3 (tiga) jam per hari ## BAB XVIII SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT DI DALAM KANTOR
BAB XVI - SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN BIAYA MAKAN-MINUM KEGIATAN
Pasal 20
- (1) Uang saku rapat di dalam kantor merupakan kompensasi bagi pegawai negeri/ non pegawai negeri yang melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan di dalam kantor sebagai pengganti atas pelaksanaan sebagian kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor fullboard, fullday, dan half day).
- (2) Uang saku rapat di dalam kantor dapat dibayarkan sepanjang:
- a. dihadiri peserta dari eselon II lainnya/ masyarakat;
- b. dilaksanakan minimal 3 jam di luar jam kerja pada hari kerja;
- c. tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur;
- d. dilengkapi dengan surat undangan yang ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon II /kepala satuan kerja perangkat daerah;
- e. satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor belum termasuk konsumsi rapat.
c
HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI
BAB XIX - HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI
Pasal 21
- (1) Honorarium diperuntukkan bagi non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan' kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, ## BAB XX
SATUAN BIAYA RAPAT/ PERTEMUAN DI LUAR KOTA, DALAM KOTA DAN DILUAR KANTOR
BAB XIX - HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI
Pasal 22
- ( 1) Satuan biaya uang harian paket fullboard di luar kota, paket fullboard dan fullday/ half day didalam kota merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian · paket fullboard di luar kota, paket fullboard dan fullday/ half day didalam kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/ pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam satuan biaya paket kegiatan rapat/ pertemuan paket fullboard di luar kota serta kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor.
- (2) Satuan Bia ya paket kegiatan rapat/ pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/ pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara insentif.
- (3) Satuan biaya paket kegiatan rapat/ pertemuan diluar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 {tiga) jenis :
Paket Fullboard
Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan diluar kantor sehari pen uh dan bermalam / menginap
Paket
Fullday Satuan biaya paket fullday disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan diluar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap
('·
(
Paket Halfday
- Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan diluar kantor selama setengah hari minimal 5 (lima) jam
- (4) Kegiatan rapat/pertemuan luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan indeks satuan biaya tersebut diatas
- (5) Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran agar melaksanakan rapat/pertemuan diluar kantor (fullboard, fullday dan halfday) secara selektif dan apabila memungkinkan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan didalam kantor.
BAB XXI - SATUAN BIAYA UANG TRANSPORT KEGIATAN DALAM KOTA
Pasal 23
- ( 1) Satuan biaya uang transport kegiatan dalam kota merupakan satua biaya untuk perencanaan kebutuhan transportasi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi yang bersifat insidentil dengan ketentuan masih dalam batas wilayah kota (pergi pulang).
- (2) Uang transport kegiatan dalam kota tidak dapat diberikan apabila perjalanannya menggunakan kendaraan dinas dan/atau untuk perjalanan yang bersifat rutin.
- (3) Uang transport kegiatan dalam kota tidak dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara atau non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan rapat dalam komplek perkantoran yang sama.
- (4) Untuk kegiatan dalam kota yang mengharuskan menggunakan moda transportasi udara dan/ atau air maupun memerlukan biaya yang melebihi satuan biaya yang ditetapkan dapat diberikan secara at cost.
- (5) Biaya transportasi dalam kota untuk kegiatan rapat dan kegiatan lainnya yang sejenis dapat dibebankan pada anggaran unit penyelenggara kegiatan.
BAB XXII - SATUAN BIAYA DIKLAT KEPEMIMPINAN/STRUKTURAL
Pasal 24
- (1) Satuan biaya diklat pimpinan/struktural merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu.
- (2) Satuan biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya observasi lapangan, belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.
c
BAB XX:111
SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN
BAB XXII - SATUAN BIAYA DIKLAT KEPEMIMPINAN/STRUKTURAL
Pasal 25
- (1) Satuan biaya latihan prajabatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya latihan prajabatan bagi calon pegawai negeri sebagai syarat untuk diangkat sebagai pegawai negeri.
- (2) Satuan biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.
BAB XXIV - SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR
Pasal 26
- (1) Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), Personal Computer/ Notebook, Printer, AC Split, dan Genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik).
- (2) Biaya pemeliharaan Genset belum termasuk min yak. kebutuhan bahan bakar
BABXXV
SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/NON GELAR DALAM NEGERI
BAB XXIV - SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR
Pasal 27
- (1) Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar/non gelar dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar / non gelar dalam negeri bagi pegawai negeri yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1 (satu), dan pendidikan Pasca Sarjana (Strata 2 (dua) atau Strata 3 (tiga)) yang terdiri dari biaya hidup dan biaya operasional, uang buku dan referensi per tahun.
- (2) Biaya untuk pendidikan ditanggung oleh Pemerintah Kota secara at cost sedangkan untuk biaya riset program dapat dialokasikan bantuan biaya riset sesuai kemampuan keuangan daerah, yang dalam pengusulannya dilampiri dengan Terms of Reference (TOR), Rincian Anggaran Biaya (RAB), dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
HONORARIUM NARASUMBER (PAKAR/PRAKTISI/PEMBICARA KHUSUS) UNTUK KEGIATAN SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/DISEMINASI/ FOCUS GROUP DISCUSSION/KEGIATAN SEJENIS
BAB XXVI - HONORARIUM NARASUMBER (PAKAR/PRAKTISI/PEMBICARA KHUSUS) UNTUK KEGIATAN SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/DISEMINASI/ FOCUS GROUP DISCUSSION/KEGIATAN SEJENIS
Pasal 28
Honorarium narasumber (pakar/praktisi/pembicara khusus) untuk kegiatan seminar/ rakor / sosialisasi/ diseminasi/ focus group discussion/ kegiatan sejenis merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya honorarium narasumber non pegawai negeri yang mempunyai keahlian/pengalaman tertentu dalam ilmu/bidang tertentu.
BAB XXVII - SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT
Pasal 29
- (1) Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan konsumsi makanan termasuk minuman dan kudapan untuk rapat/pertemuan baik untuk rapat koordinasi tingkat eselon II, III, IV/ setara maupun untuk rapat biasa yang diselenggarakan dikan tor.
- (2) Rapat koordinasi tingkat eselon II/ setara adalah rapat koordinasi yang pesertanya adalah eselon II,III,IV dan/pejabat yang setara.
SATUAN BIAYA PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN
c INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU
BAB XXVIII - SATUAN BIAYA PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN
Pasal 30
- (1) Satuan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penggantian inventaris lama dan/ atau pembelian inventaris bagi pegawai baru.
- (2) Penggantian inveritaris lama digunakan untuk penggantian meja dan kursi pegawai, pengalokasiannya maksimal 10% ( sepuluh persen) dari jumlah pegawai dan minimal untuk 1 (satu) pegawai, sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.
SATUAN BIAYA KUOTA BAHAN BAKAR MINYAK DAN GAS DAN PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS
BAB XXIX - SATUAN BIAYA KUOTA BAHAN BAKAR MINYAK DAN GAS DAN PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS
Pasal 31
- (1) Kuota Bahan Bakar Minyak dan Gas dapat diberikan untuk Pemegang Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Pemerintah Kota.
- (2) Bahan bakar minyak dan gas dimaksud adalah;
- a. Pertamax
- b. Premium
- c. Solar
- d. Gas
- (3) Kuota Bahan Bakar Minyak dan Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- (4) Harga satuan bahan bakar minyak mengikuti standar biaya berikut:
- a. Kendaraan roda empat menggunakan pertamax (BBM nonsubsidi) b. Kendaraan roda dua menggunakan BBM bersubsidi
- (5) Bahan bakar minyak dan gas dapat diberikan melebihi kuota apabila kendaraan din as digunakan un tuk pelaksanaan tugas dalam keadaan luar biasa/ keadaan darurat.
- (6) Keadaan Luar Biasa/Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah:
- a. Tugas Penanggulangan Bencana Alam
- b. Tugas Penanggulangan Bencana Sosial
- c. Penyelenggaraan Acara Kenegaraan
- d. Penyelenggaraan Acara-acara berskala Nasional dan Internasional
- (7) Kuota Bahan bakar minyak dan gas untuk pemegang kendaraan dinas jabatan maupun kendaraan dinas operasional diberikan setiap hari kerja.
- (8) Kuota bahan bakar minyak dan gas untuk pemegang kendaraan dinas operasional diberikan dalam rangka perawatan mesin kendaraan pada hari kerja sebesar masing-masing 5 (lima) liter (hanya untuk perawatan mesin).
- (9) Di samping Kuota tersebut pada ayat (7), Bahan Bakar Minyak dan Gas untuk pemegang kendaraan dinas operasional diberikan sesuai kebutuhan (dalam pelaksanaan tugas pada hari kerja maupun hari libur), dengan ## BAB XXXI SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN
BAB XXIX - SATUAN BIAYA KUOTA BAHAN BAKAR MINYAK DAN GAS DAN PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS
Pasal 34
Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis.
c
(
\_\_
BAB XXXII - SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN
Pasal 35
- (1) Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam) bus sedang, dan roda 6 (enam) besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus menerus) dan dilakukan secara selektif serta efisien.
- a. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi pejabat negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri ditempat tujuan, dan
- b. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas, dan dilakukan secara selektif dan efisien.
4. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.
- (2) Satuan biaya sewa kendaraan Pejabat/ Operasional Kantor Dan/ Atau Lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian. Untuk itu atas kendaraan yang dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan
- (3) Untuk sewa kendaraan selain kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar, termasuk untuk moda transportasi antar pulau di wilayah Indonesia (misalnya: perahu dan speed boat) dapat menggunakan biaya sewa sesuai harga pasar dan dilakukan secara selektif serta efisien.
- (4) Untuk sewa kendaraan operasional untuk jangka waktu yang lama, baik dalam satuan bulanan atau tahunan, satuan biayanya menggunakan harga pasar.
- (5) Kebijakan penerapan sewa kendaraan operasional mi merupakan alternatif dalam penyediaan kebutuhan kendaraan cperasional dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas.
- (6) Bagi daerah terpencil dapat menggunakan sewa kendaraan roda dua dan atau perahu sebagai kendaraan operasional.
BAB XXXIII - SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS
Pasal 36
Satuan biaya pengadaan kendaraan operasional merupakan, satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan roda operasional bagi pejabat, operasional kantor dan/ a tau lapangan serta bus melalui pembelian gguna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
c
,,---
~ .,
Dalam hal kebutuhan kendaraan operasional telah dipenuhi melalui mekanisme sewa kendaraan, maka pengadaan melalui pembelian tidak diperkenankan lagi.
BAB XXXIV - SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL BUS
Pasal 37
- (1) Satuan biaya pengadaan kendaraan operasianal bus merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional dan/ a tau angkutan an tar jemput pegawai.
- (2) Sepanjang diperlukan, dapat diberikan ongkos kirim untuk pengadaan kendaraan operasional bus, yang besarannya disesuaikan dengan harga pasar.
BABXXXV
SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN RODA 2 (DUA) OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN
BAB XXXIV - SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL BUS
Pasal 38
- (1) Satuan biaya pengadaan kendaraan operasional roda 2 (dua) operasional kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan roda 2 (dua) jenis bebek.
- (2) Satuan biaya pengadaan kendaraan operasional roda 2 (dua) lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan roda 2 (dua) jenis sport/trail yang digunakan untuk operasional kantor dan/ a tau lapangan guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
BAB XXXVI - SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS
Pasal 39
- (1) Satuan biaya pengadaan pakaian dinas (stel) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit dan atributnya yang meliputi:
- a. Pakaian Upacara Walikota dan Wakil Walikota
- b. Pakaian Dinas Walikota dan Wakil Walikota
- c. Pakaian Pimpinan dan Anggota DPRD
- d. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
- e. Pakaian Sipil Resmi (PSR)
- f. Pakaian Sipil Harian (PSH)
(~
- g. Pakaian Dinas Harian(PDH)
- h. Pakaian Paskibraka
1. Pakaian Palisi Pamong Praja
- J. Pakaian Batik dan Kaeng Manado
- k. Pakaian Olah Raga
1. Pakaian Seragam Mahasiswa/Taruna
- m. Satuan Biaya Pakaian kerja Sopir/Pesuruh
- n. Pakaian Kerja Satpam
- (2) Satuan biaya pakaian Upacara Walikota dan Wakil Walikota dapat diberikan 2 (dua) stel pakaian per tahun.
- (3) Satuan biaya pakaian dinas Walikota dan Wakil Walikota dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Satuan biaya pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD dapat diberikan 2 (dua) stel pakaian per tahun.
- (5) Satuan biaya pakaian sipil diperuntukkan bagi pejabat eselon II dan III yang penyediaannya secara selektif, dan diberikan 1 (satu) stel pakaian per tahun sesuai dengan ketentuan.
- (6) Satuan biaya pakaian dinas harian (PDH) diperuntukkan bagi PNS dan non PNS yang penyediaannya secara selektif, dan diberikan 1 ( satu) stel pakaian per tahun sesuai dengan ketentuan.
- (7) Satuan biaya pakaian Paskibraka diperuntukkan bagi siswa paskibraka yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang penyediaannya dilakukan sekali setahun.
- (8) Satuan biaya pakaian polisi pamong praja diberikan sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos, dan atribut lainnya) dan dapat diberikan 1 (satu) stel per tahun.
- (9) Satuan biaya pakaian batik/ kaeng Manado diberikan pada PNS dan Non PNS sebanyak 1 (satu) stel per tahun.
- (10) Satuan biaya pakaian seragam mahasiswa/taruna diperuntukkanbagi mahasiswa/taruna pada pendidikan kedinasan di bawah kementerian dalam negeri yang penyediaannya dilakukan secara selektif, se ban yak 1 (satu) stel per tahun.
- (11) Satuan biaya pakaian olah raga diperuntukkan bagi PNS dan non PNS dilingkungan SKPD masing-masing,
- (12) Satuan biaya pakaian kerja sopir/pesuruh diperuntukkan bagi sopir/pesuruh yang diangkat ## BAB XXX:VII
SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
BAB XXXVI - SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS
Pasal 40
- (1) Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif.
- (2) Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dapat dilaksanakan sepanjang pelaksanaan rapat yang membutuhkan koordinasi dengan unit/ instansi lainnya sekurang-kurangnya dihadiri peserta dari eselon II dan III lainnya / masyaraka t.
- (3) Satuan biaya paket kegiatan rapat/ pertemuan di luar kantor menurut peserta kegiatan terbagi dalam 2 (dua) jenis:
- a. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon II yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) pejabat eselon II;
- b. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon III yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) pejabat eselon III.
- (4) Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis:
- a. Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/ menginap. Komponen paket mencakup minuman selamat datang, akomodasi 1 malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya (termasuk screen projector, podium, flip chart, white board, standard sound system, mikrophon, alat tulis, air mineral, dan permen).
- b. Satuan biaya paket fullday disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup minuman selamat datang, makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan (termasuk screen projector, podium, flip chart, white board, standard sound system, mikrophon, alat tulis, air mineral, dan permen).
- c. Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat/ pertemuan yang dilakukan di luar kantor selama setengah sehari minimal 5 (lima) jam. Komponen biaya mencakup minuman selamat datang, makan 1 (satu) kali (siang), rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan (termasuk screen projector, podium, flip chart, white board, standard sound system, mikrophon, alat tulis, air mineral, dan permen).
c
- d. Dalam hal rapat /pertemuan di luar kantor dilakukan secara bersama-sama, hotel untuk seluruh pejabat negara/pegawai dapat menggunakan hotel yang sama disesuaikan dengan kelas kamar hotel yang telah ditetapkan untuk setiap pejabat negara. / pegawai negeri.
- e. Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:
- 1) Pejabat eselon II ke atas = 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang
- 2) Pejabat eselon III ke bawah= 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang
- 3) Kegiatan yang diselenggarakan secara fullboard dapat dilaksanakan, baik di dalam kota maupun di luar kota. Kegiatan yang diselenggarakan di luar kota, alokasi pada DPA-SKPD terdiri atas: biaya transportasi yang diberikan secara at cost, indeks paket pertemuan fullboard, dan uang harian paket fullboard di luar kota. Pada kegiatan yang diselenggarakan di dalam kota, alokasi pada DPASKPD terdiri atas: indeks paket pertemuan (fullboard/ fullday / half day), uang saku dan biaya transportasi dalam kota.
- 4) Besaran uang saku untuk kegiatan rapat pertemuan di luar kantor, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- 5) Kegiatan rapat/pertemuan luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan indeks satuan biaya.

## BAB XXXVIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 41

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Manado nomor 44 tanggal 26 September 2013 tentang Standar Biaya Masukan Dalam Rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

..

'

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kata Manado.

.

.~" I

.


Ditetapkan di Manado pada tanggal ll Juni 2014

WALIKOTA MANADO, . ~~r,~

l

G. S. VI&lt;:&gt;KY LUMENTUT

·I

t!

,,

;

·.

&lt;'

Diundangkan padatanggal

di Manado 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

M. H. F SENDOH

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2014 NOMOR

;

'

''

•

f

,

·,

!

•}

.