Unknown PRESIDEN Nomor NOMOR81TAHUN1998 Tahun 1998 tentang PERUBAHANATASKEPUTUSANPRESIDENNOMOR17TAHUN1998TENTANG DEWANPEMANTAPANKETAHANANEKONOMIDANKEUANGAN, SEBAGAIMANA TELAHDIUBAHDENGANKEPUTUSANPRESIDENNOMOR47TAHUN1998 PRESIDENREPUBLIKINDONESIA, (berlaku 28 Mei 1998)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa dengan telah dibentuknya Kabinet Reformasi Pembangunan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998, dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 tentang Dewan Pemantapan Ekonomi dan Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1998;
Mengingat
:
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 1998 TENTANG DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 1998.
Pasal I
Mengubah Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1998 sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 1998 TENTANG DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 1998.
Pasal I
Mengubah Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1998 sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
Membentuk Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, yang susunannya terdiri dari:
Ketua :
Presiden Republik Indonesia;
Wakil Ketua
:
Penasehat Ekonomi, Sdr. Prof. Dr. Widjojo
Nitisastro;
Anggota :
1. Menteri Negara Koordinator Bidang, Ekonomi, Keuangan dan Industri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Negara Sekretaris Negara;
4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
5. Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara;
6. Menteri Luar Negeri;
7. Gubernur Bank Indonesia;
8. Ketua Tim Penanggulangan Masalah Hutang-hutang Perusahaan Swasta Indonesia;
9. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri;
Sekretaris
Jenderal merangkap
anggota
:
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas."
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, dibentuk Pelaksanaan Harian Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari Dewan.
- (2) Pelaksana Harian terdiri dari:
Ketua :
- Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri.
Anggota :
1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
3. Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara;
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
5. Gubernur Bank Indonesia.
- (3) Pelaksana Harian melaporkan kegiatannya kepada Ketua Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan."
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Mei 1998

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE