PERATURAN DAERAH MENETAPKAN .  TENTANG BANGUNAN GEDUNG KETENTUAN UMUM Nomor 7 Tahun 2012 tentang BANGUNAN GEDUNG (berlaku 27 Desember 2012)
Pembukaan
Menimbang
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG
BANGUNAN GEDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN,:
- a. bahwa untuk mengendalikan pembangunan agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. bahwa agar keselamatan bangunan gedung dapat menjamin penghuni dan lingkungannya harus diselenggarakan secara tertib, diwujudkan sesuai dengan fungsi, serta dipenuhinya persyaratan administratif dan teknis;
- c. bahwa agar bangunan gedung dapat terselenggara secara tertib dan terwujud ses{iai dengan fungsinyJ, diperlukan peran masyarakat dan upaya pembinaan oleh -i . · Pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan . pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta sebagai pelaksanaan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kahupaten Bangkalan tentang Bangunan Gedung;
5. Mengingat Negara
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar I Raepublik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
..
•
2
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 198 i. Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republi~ Indonesia Nomor 3670);
7. Undang-l)ndang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunail Geduri~ (lkmbarari Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Non:ior 424 7);
9. 1:]ndang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004. Nomor 32, Tambah(lll Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaqan Daerp}l (Lernb~ran . Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik lnd\_ onesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4444);
..
'
3 '
1 '
'
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15. Undang-Undang Nomor ;22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 i2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten tang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
18. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik· Indonesia Nomor 5052);
19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
20. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168); ·
21. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Perumahan dan Kawasan Permukiman {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
22. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
23. Peratur~ Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik · I ndonesia N~~p.r, ~258), sebagaimana telah diubah
4
- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara ·. Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang ~enyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik ,Indope~ia T~un 2900 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
27. Pei:-aturan Pemerintah Nomor · 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembina.an Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957); .
28. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia · Tahun2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan · Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); ,
32. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahari Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); I
33. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 ten tang Sungai {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 ten tang Ijin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
36. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;
37. Peraturan Menteri Pekerjaan Um um Nomor 29 /PRT /M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
38. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 30/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Nomor Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingku~gan;
39. Peratur~11 Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Hijau Kawasan Perkotaan;
40. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan; 1
41. Peraturari M~ nteri' Pekerjaan Umum 24/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Nomor Teknis Iziri Mendirikan Bangunan Gedung;
42. ~eraturan Menteri · Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Sertifikat Laik Fungsi;
43. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan ~edung; · , . · · · ·
44. Peraturan Menteri Pekerjaan 29/PRT/M/2007 Tahun 2007 Umum tentang Nomor Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
45. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT /M/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
46. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 Tahun - 2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung;
6
47. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
49. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 441 /KPTS / 1998 ten tang Teknis Bangunan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2006 Nomor 4/E);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2008 ten.tang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008, Nomor 2/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 16 Tahun· 2011 (Lem bar~ Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Ndmi'or 4/D);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan (Lembaran .' ·Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 1/E);
53. Peraturci? . Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kab"hl.paten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
8. 1 1 · I ' ' · · , , 54. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2010 ten tang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 3/C);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN dan I ' BUPATI BANGKALAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan . PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG
BAB.I
KETENTUAN UMUM
1'
'
'
•
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan.
3. • Kepala Daerah adalah Bupati Bangkalan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bangkalan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bangkalan.
7. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiataannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
8. Bangunan Gedung Terten~ adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/ atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/ atau · memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.
9. Bangunan Gedung Rumah Tinggal Tunggal Sederhana adalah Rumah Tinggal tidak bertingkat dengan total luas lantai maksimal 36 m 2 (tiga puluh enam meter persegi) dan total luas tanah maksimal 72 m 2 (tujuh puluh dua meter persegi).
10. Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung ## BAB II
Pasal 2
Bangunan gedung diselenggarakan berlandaskan asas:
- a. kemanfaatan;
- b. keselamatan;
- C. kenyamanan;
- d. keseimbangan;• dan
- e. keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya.
Pasal 3
.
.
Pengaturan bangunan gedung bertujuan untuk :
- a. mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangurian · dari segi keselamatan, 1 1 ' I ' , , , , kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan; dan
- c. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
BAB III - Bagian Kesatu Umum
Pasal 4
- (1) Fungsi bangunan gedung merupakan ketetapan pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung, baik ditinjau dari segi tata bangunan gedung dan lingkungannya, maupun keandalan bangunannya.
- (2) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. fungsi hunian;
4. b.fungsikeagamaan;
- c. fuqgsi usaha;
- d. fungsi sosial. dan budaya; dan
- e. fungsi khusus.
1
- (3) Bangunan gedung dapat dirancang memiliki lebih dari satu fungsi, dengan tetap memenuhi ketentuan dalam RTRW, RDTRK dan/ atau RTBL.
Penetapan Fungsi Bangunan Gedung
BAB III - Bagian Kesatu Umum
Pasal 5
- (1) Fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia yang meliputi:
- a. rumah tinggal tunggal;
- b. rumah tinggal deret;
- c. rumah tinggal susun; dan
- d. rumah tinggal sementara.
- (2) Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
- (2) huruf b, mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah, yang meliputi:
- a. bangunan masjid termasuk mushola;
- b. bangunan gereja termasuk kapel;
- c. bangunan pura;
- d. bangunan vihara, dan
- e. bangunai) kelenteng.
- (3) Fungsi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha, yang meliputi:
- a. bangunan gedung perkantoran;
- b. bangunan gedung perdagangan ;
- c. bangunan gedung perindustrian;
- d. bangunan gedung perhotelan;.
- e. bangunan gedung wisata dan rekreasi;
- f. bangunan gedung terminal; dan
- g. bangunan gedung tempat penyimpanan;
- (4) Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputi:
- a. bangunan gedung pelayanan pendidikan;
- b. bangunan gedung pelayanan kesehatan;
- c. bangunan gedung kebudayaan;
- d. bangunan gedung laboratorium; dan
- e. bangunan gedung pelayanan umum.
- (5) Fungsi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi penyelenggaraannya dapat tingkat nasional atau yang membahayakan masyarakat disekitamya dan/ atau mempunyai resiko bahaya tinggi, yang meliputi:
- a. bangunari gedung untuk reaktor nuklir;
- b. instalasi pertahanan dan keamanan; dan
- c. bangunan sejenis yang ditetapkan oleh Menteri.
1
P~sal 6
I
'
I
'
Fungsi bangunan gedung sebagaiman~ dimaksud dalam Pasal 5 diklasifikasikan
BAB III - Bagian Kesatu Umum
Pasal 7
- ( 1) Klasifikasi bangunan gedung
BAB III - Bagian Kesatu Umum
Pasal 8
- ( 1) Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW.
- (2) Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung diusulkan oleh pemilik bangunan gedung dalam pengajuan permohonan 1MB.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung sebagaiinana dimaksud pada ayat (2) kecuali bangunan gedung fungsi khusus ditetapkan oleh Pemerintah.
17
· 1 · , , · Ba&amp;ian Keti~a Perubahan Fungsi Bangunan Gedung Pasal9
- (1) Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung dapat diubah melalui permohonan baru 1MB.
- (2) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung diusulkan oleh pemilik dalam bentuk rencana teknis bangunan gedung sesuai dengan peruntu~an lokasi yang diatur dalam RTRW.
I
- (3) Perubahan fun!gsi dan klasifikasi · bangunan gedung harus diikuti dengan pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
- (4) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam 1MB gedung, kecuali bangunan gedung fungsi khusus ditetapkan oleh . Pemerintah.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN OEDUNG Pasal 10
Pasal 10
- ( 1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.
- , (2) Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi: a. status hak atas tanah dan/ atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah; b. status kepemilikan bangunan gedung; dan c. IMB gedung.
- (3) Persyaratan teknis banguna1:1 gedung meliputi:
- a. persyaratan tata bangunan; dan b. persyaratan keandalan bangunan gedung.
- (4) Persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung adat, bangunan gedung semi permanen, . bangunan gedung darurat dan bangunan gedung yang dibangun pada daerah lokasi bencana ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kondisi sosial dan budaya setempat.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN OEDUNG Pasal 10
Pasal 11
- ( 1) Dalam menetapkan persyaratan bangunan gedung adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan peruntukan, kepadatan dan ketinggian, wujud arsitektur tradisional setempat, dampak lingkungan, serta persyaratan keselamatan dan kesehatan pengguna dan lingkungannya.
- (2) Dalam menetapkan persyaratart bangunan gedung sem1permanen dan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi bangunan gedung yang diperbolehkan, keselamatan dan kesehatan pengguna dan lingkungan, serta wak:tu maksimum pemanfaatan bangunan gedung yang bersangkutan.
- (3) Dalam menetapkan persyaratan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi bangunan gedung, keselamatan pengguna dan kesehatan bangunan gedung, dan sifat permanens1 bangunan gedung yang diperkenankan.
BABV
PERSYARATAN ADMINISTRATIF BANGUNAN GEDUNG
Bagian Kesatu
Umum
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN OEDUNG Pasal 10
Pasal 12
- ( 1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif yang meliputi:
- a . status hak atas tanah, dan/ atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
- b. status kepemilikan bangunan gedung; dan
- c. izin mendirikan bangunan gedung;
- d. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan hukum dapat memiliki bangunan gedung atau bagian bangunan gedung.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mendata bangunan gedung untuk keperluan tertib pembangunan dan pemanfaatan.
Bagian kedua
Status Hak atas Tanah
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN OEDUNG Pasal 10
Pasal 13
..
- (1) Setiap bangunan gedung harus didirikan pada tanah yang status kepemilikannya jelas, baik milik sendiri maupun milik pihak lain.
- (2) Status hak atas ta.Itah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat ( 1) huruf a 'adalah penguasaan atas tanah yang diwujudkan dalam bentuk sertifi~at sebagai tanda bukti penguasaan/kepemilikan tanah, seperti hak milik, Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guria ·usaha (HGU), Hak Pengelolaan (HPLf, dan Hak Pakai, a tau status hak: atas tanah lainnya yang berupa girik, pethuk, ak:ta jual beli, dan akta/bukti . . . · , kepemilikannya lainnya sesuai Peraturan Perundangundangan di Bidang Pertanahan.
1 '
'
.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN OEDUNG Pasal 10
Pasal 14
- (1) Izin pemanfaatan dan pemegang hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, pada prinsipnya merupakan persetujuan yang dinyatakan dalam perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung.
- (2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit hak dan kewajiban para pihak, luas, letak dan b~tas-batas tanah, serta fungsi bangunan gedung dan jangka waktu pemanfaatan tanah.
Bagian Ketiga
. Status Kepemilikan Bangunan Gedung
1 '
, , • •
~asal 15 .
- ( 1) Status kepemilikan bangunan gedung dibuktikan dengan surat bukti kepemilika~ bapgunan gedung yang dikeluarkan oleh · Pemerintah Daerah, · kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah,
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN OEDUNG Pasal 10
Pasal 16
- (1) . Kegiatan pendataan untuk bangunan gedung-baru dilakukan bersamaan dengan proses izin mendirikan bangunan gedung untuk keperluan tertib pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung.
- (2) Pemilik bangunan gedung wajib memberikan data yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam melakukan pendataan bangunan gedung.
- (3)
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN OEDUNG Pasal 10
Pasal 17
- ( 1) Setiap orang dalam mengajukan permohonan 1MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) wajib melengkapi dengan:
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN OEDUNG Pasal 10
Pasal 18
- ( 1) Setiap orang dalam mengajukan permohonan 1MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) wajib melengkapi dengan:
- a. tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
- b. data pemilik bangunan gedung;
- c. rencana teknis bangunan gedung; dan
- d. hasil AMDAL bagi bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
- (2) Untuk proses pemberian 1MB bagi bangunan gedung yang menimbulkan\_. dampak penting terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, harus mendapat pertimbangan teknis dari Tim Ahli Bangunan Gedung dan dengan mempertimbangkan pendapat publik.
I
I
I
'
I
11
'
- (3) Permohonan IMB yang telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis disetujui dan disahkan oleh Kepala Daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) · IMB merupakan prasyarat untuk mendapatkan pelayanan utilitas umum.
BAB VI - •
Pasal 19
Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) meliputi :
- a. persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung;
- b. arsitektur bangunan gedung;-dan
- c. persyaratan pengendalian dampak lingkungan.
Paragraf 2
Persyaratan Peruntukan dan Intensitas Bangunan Gedung
BAB VI - •
Pasal 20
- (1) Persyaratan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, merupakan persyaratan peruntukan lokasi yang bersangkutan sesuai dengan RTRW, RDTRK, dan/atau RTBL.
- (2) Persyaratan intensitas bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 · huruf a, meliputi persyaratan kepadatan, ketinggian, dan jarak bebas bangunan gedung yang ditetapkan untuk lokasi yang bersangkutan.
BAB VI - •
Pasal 21
- ( 1) Setiap mendirikan bangunan gedung, fungsinya harus sesuru dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam :
- a. RTRW;
- b. RDTRK; dan
- c. RTBL untµk lokasi dan/ atau kawasan tertentu.
- (2) Peruntukan · lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peruntukan utama sedangkan peruntukan penunjangnya sebagaimana
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan di dalam ketentuan tata 'banguna? a9u, 1 ~erd. ~sarkan .pertimbangan teknis dinas yang menangani bangunan gedung. - (3) Setiap pihak yang memerlukan keterangan tentang peruntukan lokasi atau ketentuan tata bang1;1nan, dapat memperolehnya secara terbuka melalui dinas yang terkait. - (4) Setiap mendirikan bangunan gedung di atas, dan/ atau di bawah tanah, air, dan/atau prasarana dan sarana umum tidak boleh mengganggu keseimbangan lingkungan, fungsi lindung kawasan, dan/atau fungsi prasarana dan sarana umum yang bersangkutan.

Penandatangan: - (5) Untuk pembangunan di atas jalan umum, saluran, atau sarana lain, atau yang melintasi sarana dan prasarana jaringan kota, atau di bawah /di atas air, atau pada daerah hantaran udara (transmisi) tegangan tinggi, harus mendapat persetujuan khusus dari Kepala Daerah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari Tim Ahli Bangunan Gedung dan Pendapat Publik. ## Pasal 22 - (1) Dalam hal terjadi perubahan RTRW, RDTRK dan/atau RTBL yang mengakibatkan perubahan peruntukan lokasi, fungsi bangunan gedung yang tidak sesuai dengan peruntukan yang baru harus disesuaikan. - (2) Terhadap kerugian yang timbul akibat perubahan peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat pemerintah. -daerah memberikan penggantian yang layak kepada pemilik bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. <!-- formula-not-decoded --> , - (1) Bangunan gedung yang didirikan harus memenuhi persyai-atan kepadatan da~ . ketinggian bangunan gedung berdasarkan RTRW, RDTRK dan/ atau RTBL yang ditetapkan. - (2) Persyaratan kepadatan ditetapkan dalam bentuk KDB maksimal. · - (3) Penetapan KDB didasarkan pada luas kavling/persil, peruntukan atau fungsi lah~, dan daya, dukung lingkungan. - (4) Setiap bangunan umi:im. apabila .tidak ditentukan lain, ditentukan KDB maksimum 60 % (enam puluh per seratus). ## Pasal 24 - (1) Setiap bangunan gedung yang didirikan tidak boleh melebihi . ketentuan maksimal kepadatan dan ketinggian yang ditetapkan dalam RTRW, RDTRK dan/atau RTBL. - (2) Persyaratan ketinggian bangunan ditetapkan dalam bentuk KLB dan/ atau jumlah lantai m~simal; - (3) Penetapan KLB dan/ atau jumlah lantai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peruntukan lahan, lokasi lahan, daya dukung lingkungan, keselamatan dan pertimbangan arsitektur kota. ## Pasal 25 - (1) KDH ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan / resapan air permukaan tanah. - (2) KDH ditetapkan ,sesuai dengan peruntukan dalam RTRW yang telah ditetapk'.a : r~. ,. · - (3) Setiap bangunan umum apabilc;t tidak ditentukan lain, ditentukan KDH minimum 30 % (tiga puluh per seratus). ## Pasal 26 - (1) Ketinggian bangunan ditentukan sesuai dengan RTRW.

Penandatangan: - (2) Untuk masing-masing lokasi yang belum dibuat Tata Ruangnya, ‰:~tinggiah maksimum · bangunan ditetapkan I I. '' ' ' oleh Kepala Dinas dengan mempertimbangkan lebar jalan, fungsi bangunan, keselamatan bangunan, serta keserasian dan lingkungannya. - (3) Ketinggian bangunan deret maksimum 4 (empat) lantai dan selebihnya harus berjarak dengan persil tetangga. ## Pasal 27 - ( 1) Setiap bangunan gedung y~g didirikan tidak boleh melanggar ketentuan jarak }?ebas bangunan gedung yang ditetapkan dalam RTRW kabupaten, RDTRK dan/ atau RTBL. - (2) Ketentuan jarak bebas bangunan gedung ditetapkan dalam bentuk: - a. GSB gedung dengan as jalan, tepi sungai, rel kereta api, dan/ atau jaringan tegarigan tinggi; dan - b. jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil, jarak an tar bangunan gedung, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman yang diizinkan pada lokasi yang bersangkutan, yang diberlakukan per kavling, per persil, dan/atau per kawasan. 1 - (3) Penetapan GSB gedung dengan tepi jalan, tepi sungai, rel kereta api, dan/ atau jaringan tegangan tinggi didasarkan pada pertimbangan keselamatan dan kesehatan. - (4) Penetapan jarak antara · bangunan gedung dengan batas› batas persil, dan jarak antara as jalan dan pagar halaman yang diizinkan pada lokasi yang bersangkutan harus didasarkan pada pertimbangan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. - (5) Penetapan jarak bebas bangunan gedung atau bagian bangunan gedung yang · dibangun di bawah permukaan tanah didasarkan · pada jaringan utilitas umum yang ada atau yang akan dibangun. ## Pasal28 - (1) GSB terluar yang sejajar dengan as jalan (rencana jalan)/tepi sungai/tepi rel kereta api ditentukan berdasarkan lebar jalan/rencana jalan/lebar sungai/rel kereta api, fungsi jalan da,n peruntukan kavling/kawasan. - (2) Ketentuan garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terhadap jalan dibedakan berdasarkan fungsi jalan. - (3) Letak garis sempadan pondasi bangunan terluar pada bagian samping yang berbatasan dengan tetangga bilamana tidak ditentukan lain adalah minimal 2 m (dua meter) dari batas kavling, atau atas dasar kesepakatan dengan tetangga yang saling berbatasan. - (4) Garis t~rluar suatu kritk/overstock yang menghadap kearah tetangga, tidak dibenarkan melewati batas pekarangan yang berbatasan dengan tetangga. - (5) Apabila GSB ditetapkan berimpit dengan garis sempadan pagar, cucuran atap suatu tritis/overstock harus diberi talang dan pipa talang harus disalurkan sampai ke tanah. - (6) Dilarang menempatkan lubang angin/ventilasi/jendela pada dinding yang berbatasan langsung dengan tetangga. - (7) Garis sempadan untuk bangunan yang dibangun dibawah permukaan tanah maksimum berimpit dengan garis sempadan pagar, dan tidak diperbolehkan melewati batas pekarangan. ## Pasal 29 - ( 1) Garis sempadan bangunan terhadap sungru bertanggul meliputi: - a . diluar kawasan perkotaan ditetapkan kurangnya 5 m (lima meter) disebelah luar kaki tapggul; dan sekurang› sepanjang - b. dalam ·.- · kawasan perkotaan, ditetapkan kurangnya 3 m (tiga meter) disebelah luar kaki tanggul. sekurang› sepanJang I ,, ' I - (2) Penetapan garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan didasarkan pada kriteria: - a. sungai besar yaitu sungai yang mempu1t'lyai daerah pengairan sungai seluas 500 (lima ratus) kilometer persegi atau lebih, yang ditentukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas Daerah Aliran Sungai (DAS) pada ruas yang bersangkutan, ditetapkan 100 m ( seratus meter) dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan - b. sungai kecil yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai kurang dari 500 (lima ratus) kilometer persegi, ditetapkan sekurang-kurangnya 50 m (lima puluh meter) dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan. - (3) Penetapan garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perk~taan didasarkan pada kriteria: - a. sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 m (tiga meter), sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 m (sepuluh meter) dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan. - b. sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 m (tiga meter) sampai 20 m (dua puluh meter), sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 m (lima belas meter) dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan. - c. sungai.'yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 m (dua puluh · .. meter), sempadan ditetapkan sekurang› kurangnya 30 m (tiga puluh meter) dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan. - d. sung~ tidak bertanggul yang berbatasan dengan jalan, · sempadannya adalah tepi bahu jalan yang bersangkutan . I ,, . ; . . . . dengan ketentuan kontruks1 dan penggunaan Jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai: . - (4) Untuk sungai yang berpengaruh pada pasang surut air laut, garis sempadannya ditetapkan paling sedikit 100 m (seratus meter) dari tepi sungai, dan berfungsi sebagai jalur hijau. - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Garis Sempadan Bangunan diatur dengan P~raturan K~pala Daerah. ## Pasal 30 - (1) Jarak antara masa/blok bangunan satu lantai yang satu dengan yang lainnya dalam suatu kavling atau antara kavling minimum adalah 4 m (empat meter). - (2) Setiap bangunan umum harus mempunya1 jarak masa/blok bangunan dengan bangunan disekitarnya sekurang-kurangnya 6 m (enam meter) dan 3 m (tiga meter) dengan batas kavling. - (3) Untuk bangunan bertingkat, setiap kenaikan satu lantai jarak antara masa/blok bangunanyang satu dengan lainnya ditambah dengan 0,5 m (nol koma lima meter). - (4) Ketentuari lebih rinci tentang jarak antar bangunan gedung mengikuti'.ketentuan dalam standar teknis yang berlaku. ## Paragraf 3 ## Arsitektur Bangunan Gedung 1 ' , , · , ~asal 31 . Persyaratan arsitektur bangunan gedung meliputi persyaratan penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya, serta mempertimbangkan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya lokal kesejarahan pertumbuhan historis daerah, serta pertimbangan terhadap penerapan berbagai, perkemb\_ angan arsitektur dan I · rekayasanya. 1' · ## Pasal 32 - (1) Penampilan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 harus dirancang dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah estetika bentuk, karakteristik arsitektur, dan lingkungan yang ada di seki tarn ya. - (2) Penampilan bangunan gedung di kawasan cagar budaya harus dirancang dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah pelestarian. - (3) Penampilan bangunan yang didirikan berdampingan dengan bangunan gedung yang dilestarikan, dirancang dengan mempertimbangkan keselarasan kaidah stetika bentuk dan karakteristik dari arsitektur dari bangunan gedung yang dilestarikan. - (4) Pemerintah daerah dapat menetapkan kaidah-kaidah arsitektur tertentu pada bangunan gedung untuk suatu kawasan setelah mendapat pertimbangan teknis tim ahli bangunan gedung, dengan mempertimbangkan pendapat publik. I I I I ' 27 ## Pasal33 - (1) Persyaratan Tata ruang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal , 31 harus mempertimbangkan fungsi ruang, arsitektur bangunan 'gedung,· · dan keandalan bangunan gedung. - (2) Pertimbangan fungsi ruang diwujudkan dalam efisiensi dan efektivitas tata ruang dalam. - (3) Pertimbangan arsitektur bangunan gedung diwujudkan dalam pemenuhan tata ruang dalam terhadap kaidah› kaidah arsitektur bangunan gedung secara keseluruhan. - (4) Pertimbangan keandalan bangunan gedung diwujudkan dalam pemenuhan persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan- · tata ruang dalam. ## Pasal 34 - (1) Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 harus, mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan gedung dan RTH yang seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya. - (2) Pertimbangan terhadap terciptanya ruang luar bangunan gedung dan RTH diwujudkan dalam pemenuhan persyaratan daerah . r esapan, akses penyelamatan, I sirkulasi kendaraan dan manusia, serta terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana di luar bangunan gedung. - (3) Setiap . bangunan tidak . diperbolehkan menghalangi pandangan lalu lintas. - (4) Setiap bangunan gedung baik secara langsung atau tidak langsung tidak diperbolehkan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan um um, keseimbangan dan/ atau pelestarian lingkungan dan kesehatan lingkungan. - (5) Setiap bangunan langsung atau tidak langsung tidak diperbolehkan dibangun/ berada diatas sungai/ saluran/ selokan/parit pengairan.

Penandatangan: - (6) Khusus untuk daerah-daerah tertentu, yang mempunyai sungai dengan lebar &gt;50 m (kurang dari lima puluh meter), pembangunan bangunan di atas sungai dimungkinkan dengan struktur bangunan khusus dan harus mendapat persetujuan dari Kepala Daerah setelah mendengar pendapat para ahli dengan tetap mempertimbangkan tidak mengganggu fungsi sungai dan merusak lingkungan. ## Persyaratan Pengendalian Dampak Lingkungan ## Paragraf 4 Pasal 35 - ( 1) Penerapan persyaratan pengendalian dampak lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c hanya berlaku bagi bangunan gedung yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. - (2) Setiap mendirikan bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting, harus didahului dengan menyertakan AMDAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang› undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. - (3) Untuk kawasan industri, perhotelan, perumahan real› estate, pariwisata, gedung bertingkat yang mempunyai ketinggian 60 m (enam puluh meter) atau lebih dengan luas lahan 5 ha (lima hektar) atau lebih dan luas bangunan 10.000 m 2 (sepuluh ribu meter persegi), pelabuhan diwajibkan untuk melengkapi Persyaratan AMDAL. - (4) Pelak~aan dan Pengawasan terhadap Analisa Mengenai Dampak.Lingkungan ditangani oleh Instansi Terkait. - (5) Bagi Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dalam mengajukan PIMB harus disertai Rekomendasi dari Ins~si yang mengenai masalah AMDAL.

Penandatangan: - (6) · Pelanggaran terhF1dap· ketentuan ini dapat dikenakan sanksi hukuin~n s~suai dengan Peraturan Perundang› undangan, dan !MB dapat dicabut oleh Kepala Daerah. ## •Paragraf 5 Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Pasal36 - (1) RTBL merupakan pengaturan persyaratan tata bangunan sebagai 1 tlndak , lanj~t · RTRW . . dan/ atau RDTRK, digunakan dalam pengendalian pemanfaatan ruang suatu kawasan dan sebagai panduan rancangan kawasan untuk mewujudkan kesatuan karakter serta kualitas bangunan gedung dan lingkungan\_ yang berkelanjutan. - (2) RTBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi pokok · ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan. ## Pasal 37 - (1) RTBL disusun oleh Pemerintah Daerah atau berdasarkan kemitraan Pemerintah Daerah, swasta, pengusaha, para ahli dan/atau masyarakat sesuai dengan tingkat permasalahan , pada lingkungan/kawasan yang bersangkutan. - (2) Penyusunan RTBL didasarkan pada pola penataan bangunan gedung dan lingkungan yang meliputi perbaikan, pengembangan, pembangunan baru, dan/ atau pelestarian untuk: - a. kawasan terbangun; - b. kawasan yang dilindungi dan dilestarikan; - c. kawasan baru yang potensial berkembang; dan/ atau - d. kawasan yang bersifat campuran. - (3) Penyus1;1nan RTBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakuk~ dengan mendapat pertimbangan teknis tim ahli bangunan gedung dan dengan mempertimbangkan pendapat publik. ## , , , Bagian Kedua Persyardta'.n: Kefuldalan Bangunan Gedung Paragraf 1 Umum • Pasal 38 Setiap . bangunan gedung harus memenuhi persyaratan keandalan bangunan gedung meliputi: - a. persyaratan keselamatan; - b. persyaratan., kesehatan.; - c. persyaratan kemudahan/ aksesibilitas; dan - d. persyaratan kenyamanan. ## Paragraf 2 Persyaratan Keselamatan ## Pasal 39 Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, meliputi persyaratan ketahanan struktur bangunan gedung serta kemampuari bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir. - (1) Setiap bangunan gedung, strukturnya harus direncanakan kuat/kokoh, dan stabil dalam memikul beban/kombinasi beban dan memenuhi 1 persyaratan kelayanan (serviceability) selama umur layanan yang direncanakan dengan mempertimbangkan fungsi bangunan gedung, lokasi, keawetan, dan kemungkinan pelaksanaan konstruk~iny~ .. - (2) Kemampuan memikul beban diperhitungkan terhadap pengaruh-pengaruh aksi sebagai akibat dari beban-beban yang mungkin bekerja selama umur layanan struktur, baik beban muatan tetap maupun beban muatan sementara yang timbul akibat gempa dan angin. - (3) Dalam perencanaan struktur bangunan gedung terhadap pengaruh gempa, semua unsur struktur bangunan gedung, baik bagian dari sub struktur maupun struktur gedung, harus diperhitungkan memikul pengaruh gempa rencana sesuai dengan zona gempanya. - (4) Struktur bangunan gedung harus direncanakan secara daktail sehingga pada kondisi pembebanan maksimum yang direncanakan, apabila terjadi keruntuhan kondisi strukturnya masih dapat memungkinkan pengguna bangunan gedung menyelamatkan diri. - (5) Dinas mempunyai kewajiban dan wewenang untuk memeri~sa konstruksi bangunan yang dibangun/akan dibangup . baik dalam rancangan bangunannya maupun pada masa pelaksanaan pembangunannya, terutama untuk ketahanan terhadap bahaya gempa. - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenru pembebanan, ].&lt;etahanan terhadap gem pa bumi dan/ atau angin, dan I ' perhitungan 1struktl;lrnya ipengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku. ## Pasal 41 - (1) Setiap bangunan gedung untuk kepentingan umum, seperti ' bangunari peribadatan, bangunan perkantoran, bangunan pasar / pertokoan/ mal, bangunan perhotelan bangunan ~esehatan, bangunan pendidikan, bangunan gedung pJrtemuan, ' bangunah · pela:yanan umum, dan bangunan industri, serta bangunan hunian susun harus mempunyai sistem pengamanan terhadap bahaya kebakaran dengan sistem proteksi pasif dan sistem proteksi aktif. \_ - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - - - (2) Penerapan sistem proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada fungsi/klasifikasi risiko kebakaran, geometri ruang, bahan . bangunan terpasang, dan/ atau jumlah dan kondisi penghuni dalam bangunan gedung. - (3) Penerapan sistem proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada fungsi, klasifikasi, luas, ketinggian, volume bangunan, dan/ atau jumlah dan kondisi penghuni dalam bangunan gedung. - (4) Setiap bangunan gedung dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai, dan/ atau dengan jumlah penghuni tertentu harus memiliki unit manajemen pengamanan kebakaran. - (5) Ketentuan\_ lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan · sistem p~oteksi pasif dan proteksi aktif serta penerapan manajemen pengamanan kebakaran mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku. ## Pasal 42 - (1) Setiap bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum, harus mempunyai kemampuan untuk melakukan pengamanan terhadap bahaya petir melalui sistem penangkal petir. - (2) Pengamanan terhadap bahaya petir melalui sistem penangkal petir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan bangunan gedung untuk melindungi semua bagian bangunan gedung, termasuk manusia didalamnya terhadap bahaya sambaran petir. - (3) Sistem penangkal petir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan instalasi penangkal petir yang harus dipasang pada setiap bangunan gedung. ## Paragraf 3 Persyaratan Kesehatan Pasal 43 sebagaimana Persyaratan kesehatan bangunan gedung dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, meliputi persyaratan: a. penggunaan bahan bangunan; - b . . sistem sanitasi; , I , - ii. ; . c. sistem penghawaan; dan - d. sistem pencahayaan. ## Pasal 44 - ( 1) Penggunaan bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, bangunan diupayakan semaksimal mungkin menggunakan bahan bangunan produksi dalam negeri/ setempat, dengan kandungan local minimal 60% (enam puluh per seratus). - (2) Penggunaan bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus mempertimbangkan keawetan dan kesehatan dalam pemanfaatan bangunannya. - (3) Bahan bangunan yang dipergunakan harus memenuhi syarat·syarat teknik sesuai dengan fungsinya, seperti yang \_ dipersyaratkan dalam SNI tentang spesifikasi bahan · bangunan yang berlaku. - (4) Penggunaan bahan bangunan yang mengandung racun atau bahan kimia yang berbahaya, harus mendapat · rekoinendasi ,dari Dinas terkait dan dilaksanakan oleh ahlinya.· 1 11 · '

Penandatangan: - (5) Pengecualian dari ketentuan ayat (1) harus mendapat rekomendasi dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk. ## Pasal 45 - (1) Untuk memenuhi persyaratan sistem sanitasi sebagaimana dimaksud' dalam Pasal 43 huruf b, setiap I ' . , · . , bangunan gedung harus dilengkapi dengan sistem air bersih, sistem pembuangan air kotor dan/atau air limbah, kotoran dan sampah, serta dan penyaluran air hujan. - (2) Jenis, mutu, sifat bahan, dan peralatan instalasi air bersih harus memenuhi standar dan ketentuan teknis. - (3) Pemilihan sistem dan penempatan instalasi air bersih harus disesuaikan dan aman terhadap sistem lingkungan, bangunan-ba.I).gunan lain, bagian-bagian lain dari bangunan gedung dan instalasi-instalasi lain sehingga tidak saling membahayakan, mengganggu, dan merugikan serta memudahkan pengamatan dan pemeliharaan. - (4) Pengadaan sumber air bersih dapat diperoleh dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan/atau dari sumber air lain yang memenuhi persyaratan kesehatan yang perolehannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - (5) Perencanaan dan instalasi jaringan air bersih harus berdasarl,{an pedoman dan standar teknis yang berlaku. ## Pasal 46 - ( 1) Sis tern penyaluran air hujan harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan ketinggian permukaan air tanah, . permeabilitas tanah dan ketersediaan jaringan drainase lingkungan/kota. - (2) Setiap bangunan gedung dan pekarangannya harus dilengkapi dengan sistem panyaluran air hujan. - (3) Air hujan harus diresapkan kedalam tanah pekarangan dan/ atau dialirkan ke sumur resapan sebelum dialirkan ke jaringan drainase lingkungan/kota. - (4) Apabila jaringan drainase lingkungan/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, maka pembuang~n air· hujan harus dilakukan melalui proses peresapan atau cara-cara lain yang ditentukan Dinas. - (5) Sistem penyaluran air hujan harus dipelihara untuk mencegah terjadinya endapan dan penyumbatan pada saluran. - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem penyaluran air hujan pada bangunan gedung mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku. ## Pasal47 - ( 1 ) \_ Se1J?.ua air kotor yang asalnya dari dapur, kamar mandi, WC, d~ teq\p~t· c1td, pem~uangannya harus melalui pipa-pipa tertutup dan sesuai peraturan. - (2) Pembuangan air kotor se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat diali\_ rk8.!1 ke saluran um um kota.

Penandatangan: - (3) · Jika belum tersedia saluran umum kota atau adanya sebab lain, maka pembuangan air kotor harus dilakukart melalui proses peresapan ataupun cara-cara lain yang ditentukan oleh Kepala Dinas terkait. - (4) Letak sun:iur-sun;iur peresapan .berjarak 10 (sepuluh) meter dati sumber air minum/bersih terdekat dan atau tidak berada di bagian atas kemiringan tanah terhadap letak sumber air minum/bersih, sepanjang tidak ada ketentuan lain yang diisyaratkan/ diakibatkan oleh suatu kondisi tanah. - (5) Perencanaan dan instalasi jaringan air kotor mengikuti ketentuan dalam pedoman dan standar teknis yang berlaku. • ## Pasal 48 - ( 1) Untuk memenuhi persyaratan sistem penghawaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, setiap bangunan gedung harus mempunyai ventilasi alami dan/ atau ventilasi mekanik/buatan, sesuai dengan fungsinya. - (2) Bangunan gedung tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan bangunan pelayanan umum lainnya harus mempunyai bukaan untuk ventilasi alami. - (3) Kebutuhan ventilasi oiperhitungkan untuf memenuhi kebutuhan sirkulasi dan pertukaran udara dalam ruang sesuai dengan fungsi ruang. - (4) Ventilasi alami harus terdiri dari bukaan permanen, jendela, pintu . atau sarana lain yang dapat dibuka sesuai dengan kebutuhan dan standar teknis yang berlaku. - (5) Ventilasi alami pada suatu ruangan dapat berasal dari jendela, bukaan, pintu ventilasi atau sarana lainnya dari ruangan yang bersebelahan. - (6) Luas ventilasi alami diperhitungkan minimal seluas 5% (lima per seratus) dari luas lantai ruangan yang diventilasi. - (7) Sistem ventilasi buatan harus disediakan jika ventilasi alami yang tidak dapat memenuhi syarat. - (8) Penempatan fan sebagai ventilasi buatan harus memungkinkan pelepasan udara secara maksimal dan masuknya udara segar, atau sebaliknya. - (9) Bilamana digunakan ventilasi buatan, system tersebut harus bekerja terus menerus selama ruang tersebut dihuni. - ( 10) Penggunaan ventilasi buatan, harus memperhitungkan besamya pertukaran udara yang disarankan untuk berbag~ fungsi ruang dalam bangunan gedung sesuai pedonian dan standar teknis yang berlaku . ## Pasal 49 I ' - (1) Untuk · merhert~hi ,. · persyaratan sistem pencahayaan sebagaimana dimaksud pada, Pasal 43 huruf d Setiap bangunan gedung harus mempunyai pencahayaan alami dan/ atau buatan sesuai dengan fungsinya. - (2) Bangunan gedung tempat tinggal, pelayanan keseh~tan, pendidikan dan bangunan pelayanan umum lainnya harus mempunyai bukaan untuk pencahayaan alami. ,. I ' - (3) Kebutuhan pencahayaan meliputi kebutuhan pencahayaan untuk ruangan di dalam bangunan, daerah luar bangunan, jalan, taman dan daerah bagian luar lainnya, termasuk daerah di udara terbuka dimana pencahayaan dibutuhkan. - (4) Pemanfaatan pencahayaan alami harus diupayakan secara optimal pada bangunan gedung, disesuaikan dengap. fungsi bangunan gedung dan fungsi masing› masing ruang di dalam bangunan gedung. - (5) Pencahayaan buatan pada bangunan gedung harus dipilih secara fleksibel, efektif dan sesuai dengan tingkat iluminasi yang dipersyaratkan sesuai fungsi ruang dalam bangunan gedung dengan I ' mempertimbangkan. efisiensi dan konservasi energi yang digunakan. - (6) Besarnya kebutuhan pencahayaan alami dan/ atau buatan dalam bangunan gedung dihitung berdasarkan · pedoman dan standar teknis yang berlaku. ## Paragraf 4 ## Persyaratan Kemudahan Pasal 50 I 1 ' . - (1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan kemudahan yang meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam peman:faatan bangunan gedung. - (2) Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi kemudahan hubungan horizontal dan hubungan vertical, tersediariya akses evakuasi, serta fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman bagi penyandang cacat dan lanjut usia. - (3) Kelengkapan prasarana dan sarana sebagimana dimaksud pada ayat (1) pada bangunan gedung untuk kepentingan umum meliputi penyediaan fasilitas yang cukup untuk ruang ibadah, ruang ganti, ruangan bayi, toilet, tempat parker, tempat sampah, serta fasilitas komunikasi dan informasi. ## Pasal 51 - I (1) Kemudahan hubungan horizontal antar ruang dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) merupakan keharusan bangunan gedung - untuk ·menyediakan pintu dan/atau koridor antar ruang. - (2) Penyediaan mengenai jumlah, ukuran dan konstruksi teknis pintu dan koridor disesuaikan dengan fungsi ruang bangunan gedung. - (3) Ketentuan mengenai kemudahan hubungan horizontal antar ruang dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti ketentuan dalam standar teknis yang berlaku. ## Pasal 52 - ( 1) Kemudahan hubungan vertical dalam bangunan gedung, termasuk sarana transportasi vertical sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (2) berupa penyediaan tangga, ram, dan sejenisnya serta lif dan/atau tangga berjalan dalam bangunan gedung. - (2) Bangunan gedung yang bertingkat harus menydiakan tangga yang menghubungkan lantai yang satu dengan yang .'\_ . lainnya dengan mempertimbangkannya kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan pengguna. - (3) Bangunan gedung untuk parker harus menyediakan ram dengan ,kemirihgan tertentu dan/ a tau sarana akses ' verti6al · lru~nya dengan mempertimbangkan kemudahan dan keamanan ' pengguna sesuai standar teknis yang berlaku .. - (4) . Bangunan gedung dengan jumlah lantai di atas 5 (lima) harus dilengkapi dengan sarana transportasi vertical (lif) yang dipasang sesuai dengan kebutuhan dan fungsi bangunan gedung. - (5) Ketentuan mengenai ,kemudahaµ hubungan vertical dalam bangunan· gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) mengikuti ketentuan dalam standar teknis yang berlaku. ## Pasal 53 - (1) Akses evakuasi dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (2) harus disediakan di dalam bangunan gedung meliputi sistem peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi apabila terjadi -bencana kebakaran dan/atau bencana lainnya, kecuali rumah tinggal.

Verifikasi: - (2) Penyediaan akses evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi dengan penunjuk arah yang jelas. - (3) Ketentuan mengenai penyediaan akses evakuasi sebagaimana dirpaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti ketentuan dalam standar teknis yang berlaku. ## Pasal 54 - (1) Penyediaan fasilitas d~ aksesibilitas bagi 1 penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (2) merupakan keharusan bagi semua bangunan gedung, kecuaH rumah tinggal. - (2) Fasilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penyediaan fasilitas aksesibilitas dan fasilitas lainnya dalam bangunan gedung dan lingkungannya. - (3) Ketentuan mengenai penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti ketentuan dalam standar teknis yang berlaku. ## Pasal55 - ( 1) Kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) merupakan keharusan bagi semua bangunan gedung untuk kepentingan umum. - (2) Kelengkapan prasarana dan sarana tersebut harus memadai sesuai dengan fungsi bangunan umum terse hut. - (3) Kelengkapan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: - a. sarana pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran; - b. tempat parkir; I , - c. sarana tran~portasi vertical; - d. saranat ata udara; - e. fasilitas penyandang cacat; . - f. sarana penyelamatan. ## Paragraf 5 Persyaratan Kenyamanan Pasal 56 - 1' ' ' ' ( 1) Setiap bangunan mempertimbangkan pengguna/penghuni sekitar bangunan. yang dibangun harus faktor kenyamanan bagi yang berada di dalam dan di - (2) Dalam merencanakan kenyamanan dalam bangunan gedung harus memperhatikan: - a. kenyamanan ruang gerak; - b. ken:yamanan hubungan antar ruang; - c. kenyamanan kondisi udara; - d. kenyamanan pandangan; dan - e. kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan. 7. (3). Kenyamanan ruang gerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) µieI7.Jpakan ,ti;gkat ~enyamanan yang diperoleh dari dimensi ruang dan tata letak ruang yang memberikan kenyamanan bergerak dalam ruangan. - (4) Kenyamanan hubungan antar ruang sebagaimana ·dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari tata letak ruang dan sirkulasi · an tar ruang dalam bangunan gedung untuk terselenggaranya fungsi bangunan gedung. - (5) Kenyamanfffi kondisi udara dalam ruang sebagaimana dimaksud' · pada · · ayat '('1) · merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari temperatur dan kelembaban di dalam ruang untuk terselenggaranya fungsi bangunan gedung. - (6) Kenyamanan pandangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan kondisi dimana hak pribadi orang dalam melaksanakan kegiatan di dalam bangunan gedungnya tidak terganggu dari bangunan gedung lain di sekitarnya. - (7) Kenyamanan tingkat getaran dan kebisingan sebagaimana dimaksud · pada ayat (1) merupakan tingkat kenyamanan yang ditentukan oleh suatu keadaan yang tidak mengakibatkan pengguna dan fungsi bangunan gedung terganggu oleh getaran dan/ atau kebisingan yang timbul baik dari dalam bangunan gedung maupun lingkungannya. - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan kenyamanan dalam bangunan gedung mengikuti ketentuan dalam pedoman dan standar teknis yang berlaku. BAB VII PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu Urnum Pasal 57 - ( 1) Penyelenggaraan bangunan gedung meliputi kegiatan: a. pembangunan; - b. pemanfaatan; - c. pelestarian; dan - d. pembongkaran. - (2) Dalam penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara berkewajiban memenuhi persyaratan· bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini. - (3) Penyelenggara bangunan gedung terdiri atas pemilik bangunan gedung, penyedia jasa kontruksi, dan pengguna bangunan gedung. - (4) Pemilik bangunan gedung yang belum dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini, tetap harus memenuhi keten~an tersebut secara bertahap. Bagian Kedua Pembangunan Paragraf 1 ,Umum I ' I ' ,. . Pasal 58 - ( 1) Pembangunan bangunan gedung diselenggarakan melalui tahapan perencanaan dan pelaksanaan beserta pengawasannya. - (2) Pernbangunan bangunan. gedung dapat dilakukan baik di tanah milik sendiri maupun di tanah milik pihak lain. - (3) Pembangunan bangunan gedung di atas tanah milik pihak 18iin sebag~;mana qimaks~d pada ayat (2) dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung. - (4) Pembangunan bangunan gedung dapat dilaksanakan setelah rencana teknis bangunan gedung disetuj1:1i oleh pemerintah daerah dalam bentuk Izin mendirikan bangunan kecuali bangunan gedung fungsi khusus. ## Paragraf 2 Perencanaan Teknis Pa~al'59 - (1) Perencanaan bangunan rumah tinggal 1 (satu) lantai dengan luas 50 m 2 (lima puluh meter per segi) dapat dilakukan oleh tenaga ahli atau penyedia jasa perencanaan bangu
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN GEDUNG
## I. UMUM
Kabupaten Bangkalan dengan selesainya Jembatan Suramadu mengalami perkembangan pertumbuhan pembangunan yang ~angat pesat. Meningkatnya kegiatan pembangunan tersebut berakibat meningkatnya permasalahan pembangunan di Kabupaten Bangkalan yang disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan aktifitas masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong laju pembangunan semakin pesat.
Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung ini dimaksudkan sebagai alat kendali sekaligus pedoman dalam suatu proses pembangunan di Kabupaten Bangkalan.
Bangunan merupakan unsur penting dalam pembinaan dan pembentukan karakter fisik lingkungan, sehingga sesuai dengan skalanya tertib bangunan merupakan unsur dari tertib lingkungan serta bagian di dalam mewujudkan terciptanya tertib perkotaan.
Bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktifitas, dan jati diri manusia. Karena itu, penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan bangunan gedung yang andal, berjati diri, serta seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya.
Bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, pengaturan bangunan gedung tetap mengacu pada pengaturan penataan ruang . · sesuai dengan peraturan perundang-umdangan. Untuk menjamin kepastian : q.an ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
Peraturan daerah ini dimaksudkan sebagai pengaturan lebih lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomm; 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Republik iridoriesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
Peraturan . daerah ini bertujua:ri mewujudkan penyelenggaraan bangunan Gedung yang tertib, baik secara administratif maupun secara teknis, agar terwujud bangunan. gedung yang fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan pengguna, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya.
I'
.
Peraturan daerah ini mengatur ketentuan wewenang, tanggung · jawab dan kewajiban, pelaksanaan tentang fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung, dan pembinaan dalam penyelenggaraan bangunan gedung, sitem informasi dan data serta sangsi.
Pengaturan wewenang, tanggung jawab dan kewajiban dalam peraturan daerah ini dimaksudkan agar memperjelas wewenang, tanggung jawab dan kewajiban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan bangunan.
Pengaturan fungsi \_ · . ~angunan gedung dalam peraturan daerah ini dimaksudkan agar bangunan gedung yang didirikan dari awal telah ditetapkan fungsinya sehingga masyarakat yang akan mendirikan bangunan gedung dapat memenuhi persyaratan baik administratif maupun teknis bangunan gedungnya de\_ ngan efektif dan efisien, sehingga {lpabila bermaksud mengubah fungsi yang ditetapkan harus diikuti dengan perubahan persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya. Di sam,ping itu, agar peme~uhan persyaratan teknis setiap fungsi bangunan · gedung lebih efektif dan efisien, fungsi bangunan gedung tersebut diklasifikasikan berdasarkah tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat nsiko kebakaran, zonasi gempa, lokasi, ketinggian, dan/ atau kepemilikan.
Pengaturan persyaratan, administratif bangunan gedung dalam peraturan daerah ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui lebih rinci persyaratan administratif yang dip~rlukan ~~tuk me~di\_ rik~ bangunan gedung, baik dari segi kejelasan status tanahnya, kejelasan status kepemilikan bangunan gedungnya, maupun kepastian hukum bahwa bangunan gedung yang didirikan telah memperoleh persetujuan dari pemerintah daerah dalam bentuk izin mendirikan bangunan gedung.
Kejelasan hak atas tanah adalah persyartan mutlak · dalam mendirikan bangunan gedung, meskipun dalam peraturan daerah ini dimungkinkan adanya bagunan gedung yang didirikan di atas tanah milik orang lain/ pihak lain, dengan perjanjian. Dengan demikian kepemilikan bangunan gedung dapat berbeda dengan kepemi~ikan tanah, sehingga perlu adanya pengaturan yang jelas dengan tetap · mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang kepemilikan tanah.
Bagi pemerintah daerah sendiri, dengan diketahuinya persyaratan administratif bangunan gedung oleh masyarakat luas, khususnya yang akan mendirikan atau memanfaatkan bangunan gedung, menjadi suatu kemudahan dan sekaligus tantangan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik Pelayanan pemrosesan dan pemberian izin mendirikan bangunan gedung yang transparan, adil, tertib hukum, partisipatif, tanggap, akuntabilitas, efisien dan efektif, serata professional, merupakan wujud pelayanan prima yang harus diberikan oleh pemerintah daerah.
Pengaturan persyaratan tekrtis dalarn · peraturan daerah ini mengatur lebih lanjut persyaratan tekrtis tata bangunan dan keandalan bangunan gedung, agar masyarakat dalarn mendirikan bangunan gedung mengetahui secara jelas persyaratan-persyaratan tekrtis yang harus dipenuhi sehingga bangunan gedungnya dapat menJarn1n keselarnatan pengguna dan lingkungannya, dapat ditempati secara aman, sehat, nyaman, dan aksesibel, sehingga secara keseluruhan dapat memberikan jarninan terwujudnya bangunan gedung yang fungsional, layak huni, berjati diri, dan produktif, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya.
Dengan dipenuhinya persyar1tan teknis bangunan gedung sesuai fungsi dan klasifikasinya, maka diharapkan kegagalan konstruksi maupun . kegagalan bangunan gedung dapat dihindari, sehingga pengguna bangunan dapat hidup lebih tenang dan sehat, rohaniah dan jasmaniah yang akhirnya dapat lebih baik dalam berkeluarga, bekerja, bermasyarakat dan bernegara.
Pengaturan bangunan gedung dilandasi oleh asas kemanfaatan, keselarnatan, keseimbangan, dan keserasian bangunan gedung dan lingkungannya bagi masyarakat yang berperikemanusiaan dan berkeadilan. Oleh karena itu, masyarakat diupayakan untuk terlibat dan berperan aktif, positif, konstruktif dan bersir.iergi bukan hanya dalarn rangka pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga dalarn meningkatkan pemenuhan bersyaratan bangunan gedung tertib penyelenggaraan bangunan gedung pada umumnya.
Pelaksanaan per~ masyarakat yang diatur dalarn peraturan daerah ini juga tetap mengacu· pada per. atur1°,·l?ce~.ndang-u~dangan tentang organisasi kemasyarakatan, sedangkan pelaksanaan gugatan perwakilan yang merupakan salah satu bentuk peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung juga mengacu pada perundang-undangan\_.. yang terkait dengan gugatan perwakilan.
Pengaturan peran masyarakat dimaksudkan untuk mendorong tercapainya tujuan penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib, fungsional, andal, dapat menjamin keselarnatan, kesehatan, kenyarnanan, kemudahan bagi pengguna dan masyarakat di sekitarnY,a, serta serasi\_ . dan selaras dengan I lingkungannya. 1 ' ·
Pengaturan penyelenggaraan pembinaan dimaksudkan sebagai ketentuan dasar pelaksanaan pemerintah daerah dalarn melakukan pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung dengan berlandaskan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
Pembinaan dilakukan untuk pemilik bangunan gedung, pengguna bangunan gedu:r:ig, penyedia jasa konstruksi, maupun masyarakat yang berkepentingan dengan tujuan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan dan keandalan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis, serta yang dilaksanakan denan pengua4ID. kapasitas penyelenggara bangunan gedung.
Penyelenggaraan bangunan gedung tidak terlepas dari peran penyedia jascjl konstruksi baik sebagai perencana, pelaksana, pengawas atau manajemen konstruksi maupun jasajasa pengembangannya, termasuk penyedia jasa pengkaji teknis bangunan gedung, dan pelaksanaannya juga berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.
Penegakan hukum menjadi bagian yang terpenting dalam upaya melindungi kepentingan semua pihak agar memperoleh keadilan dalam hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Penbgakan dan penerapan sanksi administratif perlu dimasyarakatkan dan diterapkan secara bertahap agar tidak menimbulkan ekses di lapangan, dengan tahap mempertimbangkan keadilap dan ketentuan . perundang-undangan lain. Mengenai sanksi pidana, tata cara pengenaan sanksi pidana dilaksanakan dengan tetap mengikuti ketentuan kitab Undang-undang hukum acara pidana.
Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan tentang Bangunan Gedung.
## II. PASAL DEMI PASAL.
PENJELASAN
Pasal 1
. Pasal ini memuat pengertian istilali yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Peraturan Daerah ini.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 4
Ayat 1
PENJELASAN
Pasal 5
,, ' Ayat (1) Cukup jelas. Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Cukup Jelas . . Huruf d Rumah tinggal sementara misalnya asrama, motel, hostel/ pondokan. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas: Ayat (3) Cukup jelas. I I I ' Kegiatan usaha termasuk Juga untukpenangkaran/ budidaya. bangunan gedung ## Ayat (4) . Cukup Jelas Ayat (5) Cukup jelas. Penetapan . bangunan gedung ··dengan fungsi khusus oleh menteri dilakukan berdasarkan kriteria bangunan yang mempunyai ting].{at ker.ahasiaan tinggiuntuk kepentingan nasional seperti: 10 istana Kepresidenan," gedung kedutaan besar RI, Lembaga Pemasyarakatan (LP) dan sejenisnya dan/ atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/ atau mempunyai risiko bahaya tinggi.
PENJELASAN
Pasal 6
Klasifikasi bangunan gedung merupakan pengklasifikasian lebih lanjut dari fungsi bangunan gedung, agar dalam pembangunan dan pemanfataan bangunan gedung dapat lebih tajam dalam penetapan persyaratan administratif dan teknisnya yang harus diterapkan. · Dengan ditetapkannya fungsi dan klasifikasi banguhan gedung yang akan dibangun, maka pemenuhan persyaratan administratif dan teknisnya dapat lebih efektif dan efisien.
PENJELASAN
Pasal 7
## Ayat 1 ## Huruf a Klasifikasi bangunan sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana. ## Hurufb Klasifikasi bangunan tidak sederhana adal~ bangunan gedung dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/ atau teknologi tidak sederhana. ## Huruf c Klasifikasi bangunan khusus adalah bangunan gedung yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian/ teknologi khusus. ## Ayat (2) ## Huruf a Klasifikasi bangUnan permanen adalah bangunan gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di