Unknown Unknown Nomor TUHANYANGMAHAESA Tahun 2009 tentang TAHUN2012 NOMOR RETRIBUSIPENJUALAN PRODUKSIUSAHADAERAHSEKTORPERTANIAN DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHAESA BUPATITABALONG, bahwa untuk melaksanakan ketentuan (berlaku 2 Desember 2012)
Pembukaan
Menimbang
- Mengingat
PERATURAN DAERAHKABUPATEN TABALONG
TENTANG
07
TAHUN2012
NOMOR
RETRIBUSIPENJUALAN PRODUKSIUSAHADAERAHSEKTORPERTANIAN
DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHAESA
BUPATITABALONG,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf k, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah ten tang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Sektor Pertanian;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
1
I
f
t·
&amp;..
c;
.,
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peaturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Be rita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor694);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 02 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor09 Tahun 1991 Seri C Nomor Seri 1)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENTABALONG
dan
BUPATITABALONG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSIUSAHADAERAHSEKTORPERTANIAN.
BABI
KETENTUANUMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerin tah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, antara lain, bibit /benih tanaman, dan bibit /benih ikan, tidak termasuk penjualan produksi usaha Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
7. Retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah pembayaran atas jasa penjualan hasil produksi usaha daerah.
8. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerin tah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi danjatau sanksi administrasi berupa bunga danjatau denda.
13. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
14. Kas Daerah adalah Kas milik Pemerintah Daerah.
NAMA, OBJEKDANSUBJEKRETRIBUSI
BAB II - NAMA, OBJEKDANSUBJEKRETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut retribusi atas penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.
Pasa13
- (1) Objek Retribusi adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang meliputi :
- a. benih/bibit tanaman;
- b. bibitj
4. induk ikan.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN,BUMD,dan pihak swasta.
Pasa14
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh produksi usaha daerah.
BABIII
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB II - NAMA, OBJEKDANSUBJEKRETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
BABIV CARAMENGUKURTINGKATPENGGUNAANJASA
BAB II - NAMA, OBJEKDANSUBJEKRETRIBUSI
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa penjualan produksi usaha daerah diukur
BAB II - NAMA, OBJEKDANSUBJEKRETRIBUSI
Pasal 12
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BABX PENAGIHAN
BAB II - NAMA, OBJEKDANSUBJEKRETRIBUSI
Pasal 13
- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguranyperingatany surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 15 (lima belas) hari sejak tanggaljatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat tegurarr/peringatanysurat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran zperingatany surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.
BABXI
KEDALUW ARSA
BAB II - NAMA, OBJEKDANSUBJEKRETRIBUSI
Pasal 14
- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga] tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tertangguh apabila : a. diterbitkan surat teguran, atau ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik
- b. langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.
BAB II - NAMA, OBJEKDANSUBJEKRETRIBUSI
Pasal 15
- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BABXII
PENYIDlKAN
BAB II - NAMA, OBJEKDANSUBJEKRETRIBUSI
Pasal 16
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. (2)Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, meneari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, meneari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan eatatan atau dokumen -dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, peneatatan dan dokumendokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/ atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-UndangHukum AearaPidana.
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 17
- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dianeam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga)kali jumlah retribusi terutang atau kurang di bayar.
2. (2)Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran \_
9
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
BAB XIV - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 18
- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundangundangan.
BABXV
KETENTUAN PENUTUP
BAB XIV - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 19
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2006 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2006 Nomor 05) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XIV - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 20
memerintahkan penempatanya tanggal pada Peraturan Daerah ini mulai berlaku diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Daerah ini dengan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Penandatangan: SEKRETARISDAERAH KABUPATEN TABALONG,

Penetapan: Diundangkan di Tanjung padatanggal 12 Desember 2012

Penetapan: Ditetapkan di Tanjung padatanggal 2 Desember 2012

Penandatangan: BUPATI TABALONG, H RACHMAN RAMSYI LEMBARANDAERAHKABUPATEN TABALONGTAHUN2012 NOMOR..07 - (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara. ## BABXIV

Distribusi: ## INSENTIF PEMUNGUTAN ## Pasal 18

Distribusi: - (1) Instansi yang melaksanakan pemungu tan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

Distribusi: - (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 3. (1)

Distribusi: - (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundangundangan. ## BABXV ## KETENTUANPENUTUP ## Pasal19 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2006 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2006 Nomor 05) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ## Pasal 20 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong. H. RACHMAN RAMSYI

Penetapan: Ditetapkan di Tanjung padatan 12 Desember 2012 MBUPATVTABALONG,

Penetapan: Diundangkan di Tanjung pada tanggal 12 Desember 2012

Penandatangan: SEKRETARISDAERAHKABUPATEN TABALONG, H. ASDELFADILLAH LEMBARAN DAERAHKABUPATEN TABALONG TAHUN2012 NOMOR.0'] ----~,~----- -~~-