Unknown Unknown Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Ketentuan Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Sosial untuk Santunan Kematian bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 - 1. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755 ); 2. Undang-Undang... (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat dalam meringankan beban masyarakat miskin di Kabupaten Batang Hari, terutama bagi anggota keluarganya yang meninggal dunia, Pemerintah Daerah memandang perlu memberikan bantuan berupa santunan kematian bagi masyarakat miskin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria dan Ketentuan Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Sosial untuk Santunan Kematian bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Batang Hari Tahun 2017
- 1. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755 );
2. Undang-Undang...
SALINAN
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketentuan -ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039 ) ;
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ;
4. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ;
5. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
7. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5234);
9. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
10. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
11.Peraturan. . . . . . . .
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ) ;
Menetapkan :
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5 ) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11) ;
17. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 35 tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 35);
M E M U T U S K A N :
PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA DAN KETENTUAN PELAKSANAAN PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2017
B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari
4. Masyarakat Miskin adalah setiap orang/warga yang bertempat tinggal didalam wilayah daerah yang telah memenuhi ketentuan perundangundangan dan yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk
5. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga
7. Akta kelahiran adalah akta yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang membidangi Pencatatan Sipil yang merupakan alat bukti Autentik mengenai kelahiran anak
8. Ahli Waris adalah orang-orang yang mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari harta orang-orang yang telah meninggal yang sudah dibuktikan dengan surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang
9. Santunan Kematian adalah pemberian bantuan kepada masyarakat miskin di Kabupaten Batang Hari yang telah meninggal dunia.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Maksud diberikannya santunan kematian bagi Masyarakat Miskin di daerah adalah sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah untuk membantu masyarakat miskin yang telah meninggal dunia.
- (2) Tujuan diberikannya Santunan Kematian bagi Masyarakat Miskin di daerah adalah untuk :
- a. meringankan beban Masyarakat Miskin bagi anggota keluarganya yang meninggal dunia; dan
- b. tertib administrasi data kematian Daerah.
BAB IIII. . . . . . . .
SANTUNAN KEMATIAN
BAB III - SANTUNAN KEMATIAN
Pasal 3
- (1) Setiap Masyarakat Miskin di Daerah yang terdaftar sebagai penduduk secara sah, apabila meninggal dunia diberikan Santunan Kematian kepada Ahli Warisnya.
- (2) Santunan Kematian diberikan kepada Ahli Waris dengan mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Masyarakat Miskin yang berhak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Ahli Waris yang berhak.
- (4) Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk biaya pemakaman dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk kepentingan warga yang meninggal.
PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN
BAB IV - PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN
Pasal 4
- (1) Masyarakat Miskin yang mendapatkan Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah;
- a. Orang dewasa yang memiliki KTP daerah, KK dan Akta Kelahiran, Kartu Batang Hari Sejahtera ( KBS) ,Kartu Perlindungan Sosial ( KPS), Kartu Indonesia Pintar ( KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan dll..
- b. Orang dewasa yang belum memiliki KTP Daerah karena sesuatu hal tertentu tetapi terdaftar dalam KK; dan/atau
- c. Orang yang belum dewasa yang orang tua/walinya mempunyai KTP Daerah dan yang bersangkutan terdaftar dalam KK, dan Akta Kelahiran .
- (2) Masyarakat Miskin yang mendapatkan santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya telah tinggal dan menetap di Daerah selama 6 (enam) bulan;
BAB V - BESARAN SANTUNAN KEMATIAN
Pasal 5
- (1) Santunan Kematian diberikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perorang yang meninggal dunia;
- (2) Besar Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan setiap tahun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada rekening Bantuan Sosial Kematian bagi Masyarakat Miskin.
BAB VI - PROSEDUR DAN TATA CARA
Pasal 6
- (1) Permohonan Santunan Kematian diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Sosial diproses sesuai prosedur ke Badan Keuangan Daerah dengan membawa dokumen lengkap sebagai berikut;
- a. Surat permohonan (blangko telah disiapkan dari desa);
- b. Akta Kematian dari Duk Capil
- c. Melampirkan fotocopy KTP warga yang meninggal dunia;
- d. Melampirkan fotocopy KK,KBS,KIP, KIS, dll
- e. Melampirkan fotocopy KTP Ahli Waris;
- f. Melampirkan surat keterangan kematian dari desa/kelurahan;
- g. Melampirkan surat Kuasa Ahli Waris; dan
- h. Surat keterangan kelahiran atau Akta Kelahiran bagi yang belum memiliki KTP.
- (2) Berkas permohonan santunan kematian diurus oleh Ahli Waris dan dibantu oleh petugas di desa.
- (3) Permohonan Santunan Kematian dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sejak warga meninggal dunia;
- (4) Petugas dari Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kabupaten Batang Hari bekerja sama dengan Dinas Sosial melakukan survey dan kunjungan langsung ke lokasi/tempat kediaman warga yang meninggal dunia dan meneliti kelengkapan dokumen berkas pengajuan tersebut;
- (5) Kelengkapan dokumen/berkas yang telah lengkap akan diproses sesuai aturan yang berlaku.
BAB VII - PENYERAHAN SANTUNAN
Pasal 7
- (1) Santunan Kematian diserahkan kepada Ahli Waris dan disaksikan oleh Kepala Desa setempat.
- (2) Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Sebagai bukti tanda terima, Ahli Waris menandatangani Berita Acara Pembayaran Santunan Kematian :
KRITERIA YANG TIDAK MENDAPAT BANTUAN
BAB VIII - KRITERIA YANG TIDAK MENDAPAT BANTUAN
Pasal 8
Pemberian Santunan Kematian tidak diberikan kepada warga yang meninggal dunia dengan sebab; a. Bunuh diri;
Melakukan. . . . . . . . . .
- b. Melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama;
- c. Hukuman mati sebagai akibat putusan pengadilan;
- d. Melakukan kejahatan atau perbuatan pidana; dan
- e. Menggunakan obat-obat terlarang berupa narkotika,psikotropika dan zat adiktif lainnya.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Peraturan Bupati ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 03 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang yang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Penetapan: Ditetapkan di : Muara Bulian Pada Tanggal :12 April 2017

Penandatangan: BUPATI BATANG HARI SYAHIRSAH SY

Penetapan: Diundangkan di : Muara Bulian Pada tanggal : 12 April 2017

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI ## BAKHTIAR BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2017 NOMOR : 29