Unknown Unknown Nomor 23 Tahun 2014 tentang PUSAT KOMUNIKASI, INFORMASI, ANALISIS DAN EVALUASI STABILITAS DAERABKABUPATEN MUSI BANYUASIN. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a. Bahwa sesuai Pasal 65 ayat (1)Huruf b Undang-undang
- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tugas Kepala Daerah adalah memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- b. Bahwa sesuai Pasal 65 ayat (2)Huruf d, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah ·berwenangmengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah danl atau Masyarakat;
- c. Bahwa sesuai Pasal 67 Huruf a dan c, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah berkewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. Bahwa didalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c diatas, dibutuhkan data dan informasi yang cepat, tepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, c dan d perlu menetapkan Peraturani Bupati Musi Banyuasin tentang Pusat Komunikasi,InformasiAnalisis dan Evaluasi Stabilitas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
I:
!
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Se1atan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3789);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4269);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5246);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5315);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5430);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2014, Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
9. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam NegeriNomor: 9 Tahun 2006 dan Nomor: 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
i
I
r
10. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 1!2Tahun 2006 Tentang Kewaspadaan DiniMasyarakat di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 49 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asingdi Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 50 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 16 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelijen Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor ~9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasidan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila;
16. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politikdi Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Mindonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan WawasanKebangsaan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor42 tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan KonflikSosial;
19. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor8 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Tentang Pusat Komunikasi,
- Informasi, Analisis dan Evaluasi Stabilitas Daerah Kabupaten MusiBanyuasin.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasall
DalamPeraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah;
I
I
3. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disingkat Kominda adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan daerah di Kabupaten Musi Banyuasin;
4. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial merupakan kesatuan tim yang melaksanakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
5. Forum Pembauran Kebangsaan yang selanjutnya disingkat FPK adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi dan ketjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
6. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
8. Pusat pendidikan wawasan kebangsaan yang selanjutnya disingkat PPWK adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
9. Tim Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Politik yang selanjutnya disingkat Tim Monep Politik adalah kesatuan tim yang me1aksanakan serangkaian pemantauan situasi politik diwilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
10. Tim Pemantauan Orang Asing yang selanjutnya disingkat TIMPORA adalah kesatuan tim yang melaksanakan kegiatan untuk mengetahui secara dini keberadaan orang asing, organisasi masyarakat asing dan tenaga kerja asing di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
11. Pemerintah Kecamatan adalah Camat dan perangkat kecamatan sebagai unsur penye1enggara pemerintahan kecamatan;
12. Pemerintah Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa/Kelurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desaj'kelurahan;
13. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah/ daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur;
14. Stabilitas adalah suatu keadaan dinamis yang memenuhi unsur-unsur ketentraman, ketertiban clan keteraturan;
15. Politis adalah seni/cara untuk mencapai suatu tujuan;
16. Stabilitas Daerah adalah kondisi dinamis kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara yang memenuhi unsur ketentraman, ketertiban dan keteraturan didaerah;
17. Ketahanan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya merupakan kondisi dinamis yang berisi keuletan, ketangguhan dan kekuatan dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap tatanan Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya di Daerah berlandaskan keyakinan kebenaran Ideologi Pancasila yang memiliki kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional;
18. Kewaspadaan Nasional adalah kondisi kepekaan, kesiagaan danantisipasi dalam menghadapi potensi ancaman/ gangguan stabilitas nasional di daerah;
I
I
I
I
I
I
19. Ancaman adalah salah satu bentuk usaha yang bersifat untuk mengubah atau merombak tatananj'kebijakan yang dilakukan secara konsepsionalmelalui segala tindak bersifat kriminal dan politis;
20. Gangguan merupakan hal atau usaha yang muncul dati luar yang memiliki sifat atau bertujuan untuk melemahkanatau menghalangisecara tidak terarah;
21. Tantangan adalah suatu hal atau bentuk usaha yang memilikitujuan untuk menggugahkemampuan;
22. Hambatan adalah usaha yang ada dan benasaldati dalam diri sendiri yang memiliki sifat atau tujuan untuk melemahkandan menghalangisecara tidak konsepsional;
23. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan atau berita dimaksud dapat dipahami;
24. Informasiadalah penerangan, pemberitahuan kabar atau berita tentang sesuatu peristiwa bersifat keseluruhan makna yang menunjang amanat yang terlihat dalam bagian-bagianamanat itu;
25. Analisis adalah rangkaian penyelidikan mendalam terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya;
26. Evaluasi adalah rangkaian penilaian terhadap dampakdampak yang mungkin ditimbulkan dari suatu peristiwa;
27. Pengumpulan bahan keterangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang untuk mencari keterangan/ informasi lanjutan terhadap suatu objek/ temuan hasil pemantauan dari/atau laporan;
28. Pemantauan adalah kegiatan untuk mengamati/observasi kondisi stabilitas di daerah;
29. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian data dan informasidari suatu peristiwa;
30. Laporan umum adalah laporan pemantauan stabilitas daerah diterbitkan setiap 3 (tigabulan sekali];
31. Laporan harian adalah laporan hasil pemantauan stabilitas daerah yang diterbitkan setiap hari;
32. Laporan khusus adalah laporan perlu penanganan segera, yang bersifat mengancam J mengganggu stabilitas daerah dan disampaikan paling lambat 1x 24 Jam ;
33. Laporan Tahapan PemiluJPilkadaJ Pilkades adalah laporan situasi politik yang diterbitkan pada setiap tahapan PemiluJPilkadaJPilkades;
34. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam .penyelenggaran pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
35. Pusat Komunikasi, Informasi, Analisis dan Evaluasi Stabilitas Daerah yang selanjutnya disebut Puskomin Stabilitas Daerah merupakan suatu wadah komunikasi, konsolidasi dan pengendalian sistem informasi Stabilitas Daerah;
36. Tim Analisis dan Evaluasi Stabilitas Daerah yang selanjutnya disingkat Tim ANEV Stabilitas Daerah dibentuk dalam rangka memetakan, mengamati, mengobservasi, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan kondisi stabilitas daerah di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
BABII TUJUAN,SASARAN DANPRINSIP
Pasal2
Tujuan Puskomin Anev Stabilitas Daerah:
1. Mendapatkan Laporan Stabilitas Daerah yang valid dan komprehensif guna deteksi dini potensi gangguanJ ancaman Stabilitas Daerah dalam rangka cipta kondisi yang aman dan kondusif di Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Membangun komunikasi dua arah antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi di Kabupaten Musi Banyuasin;
3. Mengoptimalkan urusan wajib pelayanan dasar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin;
Pasal3
Sasaran Puskomin AnevStabilitas Daerah :
1. Mewujudkan Ketahanan Ideologi,Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya di wilayahKabupaten Musi Banyuasin;
2. Meningkatkan Kewaspadaan Nasional di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
Pasal4
Prinsip Puskomin AnevStabilitas Daerah:
1. Cepat, Tepat, Akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Terkoordinasi dan berkesinambungan;
BABIII
RUANG LINGKUP KOMUNlKASI, INFORMASI, ANALISISDAN EVALUASI STABILITAS·DAERAH
Pasal5
1. Ruang lingkup komunikasi, informasi, analisis dan evaluasi dilakukan terhadap Laporan Stabilitas Daerah;
2. Laporan Stabilitas Daerah sebagaimana dimaksud ayat
- (1) Pasal ini, memuat hal-hal yang mengancam/ mengganggu stabilitas daerah, antara lain :
- 1) Penyebaran paham/Ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Gejala gerakan separatis yang mengancam keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3) Penistaan/penodaan lambang dan simbol negara;
- 4) Penyalahgunaan nama dan atribut Instansi Pemerintah, TNI/POLRI/BIN untuk mengambil keuntungan pribadi dan meresahkan masyarakat;
- 5) Penyalahgunaan atributj simbol negara lain, gerakan separatisjterorisme serta organisasi terlarang;
- 6) Fanatisme sempit yang menyebabkan ketidakharmonisan hubungan sosial diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis;
- 7) Kenakalan remaja yang merusak mental generasi muda seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, geng motor, balapan liar dll;
I
I
I
- 8) Perbuatanj tindakan melanggar tatanan norma dan nilai yang berlaku umum dimasyarakat, baik yang di1akukanperorangan maupun kelompok/Iembaga;
- 9) Penyebaran pamflet, baliho, spanduk, selebaran yang dapat memecahbelahpersatuan di masyarakat;
- 10) Situasi politik pada setiap Tahapan Pelaksanaan PemilihanUmum(PILPRESjPILEGjPILKADA);
- 11) Situasi politikpada setiap tahapan PemilihanKades;
- 12) Ketidakpuasan masyarakat terhadap Kebijakan PemerintahjPemerintah DaerahjPemerintah Desa;
- 13) Ketidakpuasan masyarakat terhadap impelementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 14) PenyampaianAspirasijUnjuk Rasa;
- 15) AktivitasPartai Politikdan/ atau lembagapolitik;
- 16) Disharmonisasiantar instansi/Iembaga;
- 17) Penyebaran paham menyimpang/aliran sesat yang meresahkan masyarakat;
- 18) Aktivitas Ormas/LSM/Ke1ompokmasyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- 19) Ketidakharmonisan hubungan sosial inter j antar umat beragama;
- 20) Permasalahan pendirian rumah ibadah;
- 21) Pendirian tempat usaha meresahkan masyarakat;
- 22) Terganggunya jalur transportasi (kondisi infrastruktur jalan labil dan/ atau jembatan ambruk);
- 23) Jalur transportasi rawan munculnya tindak kejahatan yang bersifat meresahkan dan menyebabkan terganggunya aktivitas sosial ekonomi masyarakat;
- 24) Kelangkaan dan ketidakstabilan harga sembilan bahan pokok(Sembako);
- 25) Kelangkaan pupuk dan bahan bakar minyak yang dapat mempengaruhiperekonomianmasyarakat;
- 26) Pengrusakan dan penutupan paksa fasilitas umum baik yang dilakukan oleh perorangan, lembaga dan perusahaan j pihak swasta;
- 27) Tidak berfungsinya fasilitas umum seperti Kantor Desa, Balai Desa, Puskesmaa/Puskesmas Pembantu, Polindes, Sekolah, Tempat-tempat Ibadah dan Fasilitas Umum lainnya yang menghatnbat pelayanan sosial kemasyarakatan;
- 28) Potensi, gejala, atau peristiwa bencana, baik bencana perang, bencana alam danj'atau akibat ulah manusia;
- 29) Aktivitaswarga negara asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing yang mencurigakan dan meresahkan masyarakat;
- 30) Aktivitasorang tak dikenal yang mencurigakan;
- 31) Penyebaran paham radikal dan terorisme;
- 32) Munculmya gizi buruk, busung lapar dan wabah penyakit yang merupakan kejadian luar biasa;
- 33) Pengrusakan lingkungan hidup secara sengaja, baik oleh perorangan, lembaga dan perusahanjswasta;
- 34) Potensi konflik sosial, adalah perseteruan danj atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas daerah dan menghambat pembangunan daerah;
- 35) Isu-isu negatif yang meresahkan masyarakat.
BABIV
KELEMBAGAAN PUSATKOMUNIKASI, INFORMASI, ANALISIS DANEV ALUASI STABILITAS DAERAH Pasal6
1. Dalam rangka pelaksanaan komunikasi dan informasi Laporan Stabilitas Daerah dibentuk Puskomin Stabilitas Daerah, Puskomin Stabilitas Wilayah dan Puskomin Stabilitas Lingkungan;
2. Untuk pelaksanaan analisis dan evaluasi Laporan Stabilitas Daerah dibentuk Tim ANEVStabilitas Daerah yang berada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .Kabupaten Musi Banyuasin.
I'
i
Pasal 7
Puskomin Stabilitas Daerah
1. Puskomin Stabilitas Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Banyuasin;
2. Satuan Pelaksana Puskomin Stabilitas Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengelola dan mengendalikan Sistem Informasi Stabilitas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. Melakukan komunikasi, koordinasi dan konsolidasi dengan Camat/Lurah/Kepala Desa, Jaringan dan Objek Laporan Stabilitas Daerah Lainnya;
- c. Mengoordinasikan rapat koordinasi dan evaluasi rutin 3 (tiga) bulan sekali, di setiap Kecamatan;
- d. Menerbitkan laporan harlan stabilitas daerah,
3. Satuan Pelaksana Puskomin Stabilitas Daerah berada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin.
Pasal8
Puskomin Stabilitas Wilayah
1. Puskomin Stabilitas Wilayah berada ditingkat Kecamatan, dibentuk dan dilaksanakan oleh Camat sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya ;
2. Satuan PelaksanaPuskomin Stabilitas Wilayah . tu bazai b iku .mempunyru .gas se agru ..en.. .t :
- a. Melakukan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi kinerja Lurah/Kepala Desa didalam penyampaian Laporan Stabilitas Lingkungan;
- b. Memfasilitasi rapat koordinasi dan evaluasi rutin Laporan Stabilitas Daerah tingkat Kecamatan Per 3 (tiga) bulan sekali;
- c. Menyampaikan Laporan Stabilitas Wilayah, kepada Puskomin Stabilitas Daerah.
Pasal9
Puskomin Stabilitas Lingkungan
1. Puskomin Stabilitas Lingkungan berada ditingkat Kelurahari/Desa, dilaksanakan oleh Lurah/Kepala Desa sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya;
2. Satuan Pelaksana Puskomin Stabilitas Lingkungan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pemantauan stabilitas lingkungan dengan berpedoman pada Pasal 5;
- b. Menyampaikan Laporan Stabilitas Lingkungan, kepada Puskomin Stabilitas Wilayah.
Pasall0
Tim ANEVStabilitas Daerah
1. Tim Anev Stabilitas Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Banyuasin;
2.
Tim Anev Stabilitas
Daerah di Ketuai
oleh
Kepala Badan
Kesatuan
Bangsa dan
Politik Kabupaten
Musi Banyuasin;
3. Tim Anev Stabilitas Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan Kajian Strategis terhadap Laporan Stabilitas Daerah;
- b. Mengendalikan Operasi dan Sistem Pelaporan Stabilitas Daerah;
- c. Mengumpulkan Bahan dan Keterangan Lanjutan Laporan Stabilitas Daerah;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka menentukan saran dan rekomendasi penyelesaian permasalahan ancaman/ gangguan stabilitas daerah;
- e. Menyampaikan Laporan Umum, Laporan Khusus, Laporan Tahapan Pemilu/Pilkada/Pilkades serta Laporan hasil analisis dan evaluasi kepada Bupati Musi Banyuasin.
BABV
JARINGANSTABILITAS DAERAH
Pasall1
Untuk mendukung kinerja Laporan Stabilitas Daerah, dibantu oleh jaringan yang terdiri dari :
- (1) Komunitas Intelijen Daerah;
- (2) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
- (3) Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
I
- (4) Forum Pembauran Kebangsaan;
- (5) Forum Kerukunan Umat Beragama;
- (6) Forum KewaspadaanDiniMasyarakat;
- (7) TimMonitoringdan Evaluasi Perkembangan Politik;
- (8) TimPemantauan dan Pengawasan OrangAsing;
- (9) Masyarakat/Media Massa.
BABVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal12
1. Pembinaan terhadap pelaksanaan penyampaian Laporan Stabilitas Daerah, dilakukan melalui :
- a. Sosialisasi tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyampaian Laporan Stabilitas Daerah;
- b. Pemberian bimbingan, supervtsi, konsultasi, monitoring dan evaluasi penyampaian Laporan Stabilitas Daerah secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali;
- c. Penguatan kapasitas dalam hal teknis dan administrasi penyampaian Laporan Stabilitas Daerah;
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyampaian Laporan Stabilitas Daerah meliputi:
- a. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Komunikasi, Informasi, Analisis dan Evaluasi Stabilitas Daerah;
- b. Pengendalian terhadap kesesuaian capaian kinerja Satuan Pelaksana dengan pelaksanaan penyampaian Laporan Stabilitas Daerah.
3. Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan (2)Pasal ini, dilakukan oleh :
- a. Bupati terhadap pelaksanaan penyampaian Laporan Stabilitas Daerah dan Laporan Stabilitas Wilayah;
- b. Camat terhadap pelaksanaan penyampaian Laporan Stabilitas LingkunganKelurahan/Desa,
Pasal 5
- a. Melakukan pemantauan stabilitas lingkungan dengan berpedoman pada Pasal 5;
Pasal 7
Puskomin Stabilitas Daerah
1. Puskomin Stabilitas Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Banyuasin;
2. Satuan Pelaksana Puskomin Stabilitas Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengelola dan mengendalikan Sistem Informasi Stabilitas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. Melakukan komunikasi, koordinasi dan konsolidasi dengan Camat/Lurah/Kepala Desa, Jaringan dan Objek Laporan Stabilitas Daerah Lainnya;
- c. Mengoordinasikan rapat koordinasi dan evaluasi rutin 3 (tiga) bulan sekali, di setiap Kecamatan;
- d. Menerbitkan laporan harlan stabilitas daerah,
3. Satuan Pelaksana Puskomin Stabilitas Daerah berada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin.
Pasal 8
Puskomin Stabilitas Wilayah
1. Puskomin Stabilitas Wilayah berada ditingkat Kecamatan, dibentuk dan dilaksanakan oleh Camat sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya ;
2. Satuan PelaksanaPuskomin Stabilitas Wilayah . tu bazai b iku .mempunyru .gas se agru ..en.. .t :
- a. Melakukan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi kinerja Lurah/Kepala Desa didalam penyampaian Laporan Stabilitas Lingkungan;
- b. Memfasilitasi rapat koordinasi dan evaluasi rutin Laporan Stabilitas Daerah tingkat Kecamatan Per 3 (tiga) bulan sekali;
- c. Menyampaikan Laporan Stabilitas Wilayah, kepada Puskomin Stabilitas Daerah.
Pasal 9
Puskomin Stabilitas Lingkungan
1. Puskomin Stabilitas Lingkungan berada ditingkat Kelurahari/Desa, dilaksanakan oleh Lurah/Kepala Desa sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya;
2. Satuan Pelaksana Puskomin Stabilitas Lingkungan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pemantauan stabilitas lingkungan dengan berpedoman pada Pasal 5;
- b. Menyampaikan Laporan Stabilitas Lingkungan, kepada Puskomin Stabilitas Wilayah.
Pasall0
Tim ANEVStabilitas Daerah
1. Tim Anev Stabilitas Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Banyuasin;
2.
Tim Anev Stabilitas
Daerah di Ketuai
oleh
Kepala Badan
Kesatuan
Bangsa dan
Politik Kabupaten
Musi Banyuasin;
3. Tim Anev Stabilitas Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan Kajian Strategis terhadap Laporan Stabilitas Daerah;
- b. Mengendalikan Operasi dan Sistem Pelaporan Stabilitas Daerah;
- c. Mengumpulkan Bahan dan Keterangan Lanjutan Laporan Stabilitas Daerah;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka menentukan saran dan rekomendasi penyelesaian permasalahan ancaman/ gangguan stabilitas daerah;
- e. Menyampaikan Laporan Umum, Laporan Khusus, Laporan Tahapan Pemilu/Pilkada/Pilkades serta Laporan hasil analisis dan evaluasi kepada Bupati Musi Banyuasin.
BABV
JARINGANSTABILITAS DAERAH
Pasall1
Untuk mendukung kinerja Laporan Stabilitas Daerah, dibantu oleh jaringan yang terdiri dari :
- (1) Komunitas Intelijen Daerah;
- (2) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
- (3) Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
I
- (4) Forum Pembauran Kebangsaan;
- (5) Forum Kerukunan Umat Beragama;
- (6) Forum KewaspadaanDiniMasyarakat;
- (7) TimMonitoringdan Evaluasi Perkembangan Politik;
- (8) TimPemantauan dan Pengawasan OrangAsing;
- (9) Masyarakat/Media Massa.
BABVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12
1. Pembinaan terhadap pelaksanaan penyampaian Laporan Stabilitas Daerah, dilakukan melalui :
- a. Sosialisasi tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyampaian Laporan Stabilitas Daerah;
- b. Pemberian bimbingan, supervtsi, konsultasi, monitoring dan evaluasi penyampaian Laporan Stabilitas Daerah secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali;
- c. Penguatan kapasitas dalam hal teknis dan administrasi penyampaian Laporan Stabilitas Daerah;
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyampaian Laporan Stabilitas Daerah meliputi:
- a. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Komunikasi, Informasi, Analisis dan Evaluasi Stabilitas Daerah;
- b. Pengendalian terhadap kesesuaian capaian kinerja Satuan Pelaksana dengan pelaksanaan penyampaian Laporan Stabilitas Daerah.
3. Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan (2)Pasal ini, dilakukan oleh :
- a. Bupati terhadap pelaksanaan penyampaian Laporan Stabilitas Daerah dan Laporan Stabilitas Wilayah;
- b. Camat terhadap pelaksanaan penyampaian Laporan Stabilitas LingkunganKelurahan/Desa,
SANKSI-SANKSI
BAB VII - SANKSI-SANKSI
Pasal 13
CamatjLurahjKepala Desa dapat dikenakan sanksi apabila tidak mengindahkan danj atau lalai melaksanakan tugas menyampaikan Laporan Stabilitas WilayahjLingkungan;
BAB VII - SANKSI-SANKSI
Pasal 14
Pengenaan Sanksi disamakan dengan sanksi melalai kewajiban sebagai aparatur pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
MEKANISME PELAPORAN, ANALISIS DANEV ALUASI Pasal15
Mekanismepenyampaian Laporan Stabilitas Lingkungan:
1. Laporan Umum, yaitu laporan hasil pemantauan stabilitas lingkungan dibuat per 3 (tiga) bulan sekali, disampaikan secara tertulis ke Puskomin Stabilitas Wilayah;
2. Laporan Khusus, yaitu laporan yang bersifat perlu penanganan segera disampaikan paling lambat 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) Jam ke Puskomin Stabilitas Wilayah,mela1uiaplikasijaringan komunikasi;
3. Laporan situasi politik tahapan Pemilu/Pilkada/ Pilkades, disampaikan pada setiap tahapan Pernilu/Pilkada/ Pilkades ke Puskomin Stabilitas Wilayah.
BAB VIII - MEKANISME PELAPORAN, ANALISIS DANEV ALUASI Pasal15
Pasal 16
Mekanismepenyampaian Laporan Stabilitas Wilayah:
1. Laporan Umum Stabilitas Wilayah disampaikan secara tertulis ke Puskomin Stabilitas Daerah per 3 (tiga)Bulan sekali; .
2. Laporan yang bersifat perlu penanganan segera disampaikan melalui aplikasi jaringan komunikasi, paling lambat 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) Jam ke Puskomin Stabilitas Daerah.
BAB VIII - MEKANISME PELAPORAN, ANALISIS DANEV ALUASI Pasal15
Pasal 17
Mekanisme Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Stabilitas Daerah :
1. Laporan Stabilitas Daerah dianalisis dan dievaluasi Satuan Pelaksana Kajian Strategis;
2. Laporan Stabilitas Daerah diterbitkan padasetiap harinya.
BAB VIII - MEKANISME PELAPORAN, ANALISIS DANEV ALUASI Pasal15
Pasal 18
1. Laporan Umum Stabilitas Daerah disampaikan Per 3 (tiga) bulan sekali Kepada Bupati Musi Banyuasin sedangkan Laporan Tahapan Pemilu/Pilkada/Pilkades pada setiap tahapannya oleh Ketua Tim Anev Stabilitas Daerah;
2. Apabila terjadi ancamanjgangguan stabilitas daerah perlu penanganan segera, maka Ketua Tim ANEV Stabilitas Daerah harus menyampaikan Laporan Khusus paling lambat dalam tempo 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam melalui aplikasi jaringan komunikasi, dan ditindaklanjuti dengan laporan hasil analisis dan evaluasi kepada Bupati Musi Banyuasin.
Pasa119
Mekanisme pemantauan dan pelaporan oleh .Jaringan Stabilitas Daerah :
1. FKDM memantau dan menyampaikan Laporan Stabilitas Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5, ke Puskomin Stabilitas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. TIM MONEP POLITIKmelaporkan hasil pemantauan sesuai dengan bidang tugasnya ke Puskomin Stabilitas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
3. TIMPORA melaporkan hasil pemantauan sesuai dengan bidang tugasnya ke Puskomin Stabilitas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
4. Masyarakat dan awak media dapat berperan serta didalam melaporkan informasi stabilitas daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5, ke Puskomin Stabilitas Daerah.
BAB·lX
PENDANAAN
BAB VIII - MEKANISME PELAPORAN, ANALISIS DANEV ALUASI Pasal15
Pasal 20
Pendanaan yang berkaitan dengan Kegiatan Komunikasi, Informasi, Analisis dan Evaluasi Stabilitas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
BABX
KETENTUANPENUTUP
BAB VIII - MEKANISME PELAPORAN, ANALISIS DANEV ALUASI Pasal15
Pasal 21
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Tim ANEVStabilitas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
Pasa122
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. 2~r

Penetapan: Ditetapkan di Sekayu pada jggal;;Z~ AbU~tut /

Penandatangan: BUPATIMUSI BANYUASIN, \ ~ H. DODI REZA ALEX NOERDIN 2017

Penetapan: Diundangkan di Sekayu Pada tanggal.2~ Mourru~ 2017

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN H APRIYADI BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR 'i2.. I
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran 1

Peraturan Bupati Musi Banyuasin

Nomor

:

:Liz /KPrS-BKBP/2017

Tanggal

:,;J.~ AbUs.'{1J~

2017

Tentang

Petunjuk Pe1aksanaan Komunikasi, Informasi, Analisis dan Evaluasi Stabilitas Daerah.

## A. F'ELAKSANAAN ANALISIS DAN EVALUASI STABILITAS DAERAH.

1. Pelaksanaaan Analisis dan Evaluasi Stabilitas Daerah dilaksanakan Tim ANEVStabilitas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Struktur Tim ANEV Stabilitas Daerah terdiri atas :
- (1) Satuan Pelaksana Kajian Strategis;
4. -Kepala Satuan Pelaksana;
5. -Wakil Kepala Satuan Pelaksana I;
6. -Wakil Kepala Satuan Pelaksana II ;
7. -Wakil Kepala Satuan Pelaksana III ;
- Tenaga Ahli Tentatif (disesuaikan dengan kebutuhan kajian) dapat berasal dari unsur Birokrat, TNI/POLRI, Akademisi, Tokoh Masyarakat/ Agama / Pemuda/ Perempuan.

- Bupati Musi Banyuasin

: Wakil Bupati Musi Banyuasin

: Sekretaris Daerah Kab. Muba;

: Asisten I

- Kepala Badan Kesbangpol Kab. Muba;

- Daerah, dibantu oleh satuan-satuan pelaksana 6) Tim ANEV Stabilitas yang terdiri dari :

- 1) Pembina

- 2) Wakil Pembina

- 3) Pengarah

- 4) Wakil Pengarah

- 5)

- Ketua Pelaksana

## (2) Satuan Pelaksana Pengumpul Bahan dan Keterangan;

- -Kepala Satuan Pelaksana;
- -Wakil Kepala Satuan Pelaksana;
- -Petugas Pulbaket.

## (3) Satuan Pelaksana Perencanaan, Operasional dan Pelaporan;

- -Kepala Satuan Pelaksana;
- -Wakil Bidang Pengendali Operasi;
- -Wakil Bidang Pelaporan;
- -Pengelola Kegiatan;
- -Operator Komputer;
- -Arsiparis.

## B. PELAKSANAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI STABILITAS DAERAH

1. Pelaksanaan Komunikasi dan Informasi Stabilitas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dilaksanakan Satuan Pelaksana Pusat Komunikasi dan Informasi Stabilitas Daerah dengan struktur organisasi sebagai berikut :
- 1) KepalaPuskomin Stabilitas Daerah : Sekretaris Badan Kesbangpol;
- 2) Koordinator Wilayah Kecamatan Sekayu dan Kecamatan Lawang Wetan;
- 3) Koordinator Wilayah Kecamatan Babat Toman dan Kecamatan Sanga Desa;
- 4) Koordinator Wilayah Kecamatan Sungai Keruh dan Kecamatan Plakat Tinggi;
- 5) Koordinator Wilayah Kecamatan Batang Hari Leko dan Kecamatan Keluang;
- 6) KoordinatorWilayahKecamatan Lais dan Kecamatan Babat Supat;
- 7) KoordinatorWilayahKecamatan Sungai Lilindan Kecamatan Lalan;
- 8) KoordinatorWilayahKecamatan Tungkal Jaya dan Kecamatan Bayung Lencir;
- 9) Operator Sistem Informasi.
2. Pelaksana Komunikasi dan Informasi Stabilitas Wilayah Kecamatan adalah Satuan Pelaksana Puskomin Stabilitas Wilayahyang terdiri dari :
- 1) KepalaPuskomin Stabilitas Wilayah: Camat;
- 2) PengawasWilayah;
- 3) Operator.
3. Pelaksana Komunikasi dan Informasi Stabilitas Lingkungan Kelurahan adalah Satuan Pelaksana Puskomin Stabilitas Lingkungan yang terdiri dari :
16. 1)
17. KepalaPuskomin Stabilitas Lingkungan : Lurah
- 2) Anggota

: Ketua-Ketua RT

4. Pelaksana Komunikasi dan Informasi Stabilitas Lingkungan Desa adalah Satuan Pelaksana Puskomin Stabilitas Lingkunganyang terdiri dari :
- 1) KepalaPuskomin Stabilitas Lingkungan

: Kepala Desa

- 2) Anggota

: Kepala-KepalaDusun

I

## c. 'fUGAS, TANGGUNGJAWAB, WEWENANG DAN KODE ETIK SATUAN PELAKSANA KOMUNIKASI, INFORMASI, ANALISIS DAN EVALUASI STABILITAS DAERAH

## A. Tugas dan Tanggungjawab

- 1) Satuan Pelaksana Pusat Komunikasidan Informasi (Satlak Puskomin):
- (1) Mengeloladan mengendalikan Puskomin Stabilitas Daerah;
- (2) Mengeloladan mengendalikan Puskomin Stabilitas Wilayah;
- (3) Mengeloladan mengendalikan Puskomin Stabilitas Lingkungan;
- 2) Satuan Pelaksana KajianStrategis (Satlak Kastra):
- (1) Menelaahlaporanj informasiyang masuk;
- (2) Melakukan kajian terhadap dampak sosial politik yang ditimbulkan terhadap gangguan/ ancaman stabilitas daerah;
- (3) Menyimpulkan, menentukan saran dan rekomendasi terhadap penyelesaian permasalahan gangguan/ ancaman stabilitas daerah.
- 3) Satuan Pelaksana Perencanaan, Operasional dan Pelaporan (Satlak Ran-OP:
- (1) Menyusun rencana teknisdan rencana kerja kegiatan;
- (2) Menyusun laporan capaian kinerja pengendalian dan pengelolaan sistem infromasi stabilitas daerah;
- (3) Menyiapkan peralatan dan perlengkapan rapat-rapat koordinasi serta kebutuhan tugas lapangan;
- (4) Mengakomodir rapat-rapat kerja analisis dan evaluasi baik yang bersifat insidentil (sewaktu-waktu) maupun berkala (3 bulan sekali);
- (5) Menilai,mengevaluasi dan memberikan pertimbangan atas kinerja Satuan Pelaksana dan Jaringan Stabilitas Daerah;
- (6) Memverikasi jenis Iaporan/informasi, meneliti, memeriksa dan menentukan sifat/ derajat laporan stabilitas daerah;
- (7) Menyusun dan membentuk jadwal piket kesiapsiagaan pada saat momen Pemilu/Pilkada/Pilkades Serentak dan/ atau munculnya gangguarr/ancaman stabilitas daerah yang bersifat serius dan berdampak luas;
- (8) Menyampaikan laporan stabilitas daerah hasil analisis dan evaluasi kepada Ketua TimANEV Stabilitas Daerah;
- (9) Mengagendakandan mengarsipkan dokumen pelaporan;
- (10) Pelaksanaan Tugas Lainnya sesuai petunjuk Ketua Tim ANEV Stabilitas Daerah.

I

I

I

- 4) Satuan Pelaksana Pengumpul Bahan dan Keterangan (Satlak Pulbaket):
- (1) Mengamati, mengobservasi, meneliti dan mengumpulkan bahan dan keterangan awal serta lanjutan terhadap suatu peristiwa;
- (2) Mengoordinasikan laporan hasil analisis lapangan kepada Satlak Kajian Strategis;
- (3) Dalam hal terjadi gangguanj ancaman terhadap stabilitas daerah perlu penanganan segera, Satlak Pulbaket berkewajiban turun kelapangan kapanpun dan untuk waktu yang tidak ditentukan sesuai petunjuk Ketua Tim ANEVStabilitas Daerah.

## B. Wewenang.

Satuan Pelaksana Komunikasi, Informasi, Analisis dan Evaluasi Stabilitas Daerah adalah mengamati, mengobservasi, mengumpulkan bahan keterangan, menganalisis, mengevaluasi, menyimpulkan, me1akukan koordinasi dan komunikasi serta menyampaikan Laporan Stabilitas Daerah diwilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

## C. Kode Etik.

## a. Pendahuluan

- 1) Kode Etik adalah nilai-nilai yang digali berdasarkan pada kesadaran akan tanggung jawab bagi terbentuknya kesatuan tim yang memiliki kecerdasan berpikir, ketulusan hati dan kearifan bertindak didalam menjaga kesatuan bangsa dan kerukunan masyarakat;
- 2) Merupakan prinsip moral yang bila dilanggar tidak hanya berakibat terganggunya tatanan komunikasi, informasi, analisis dan evaluasi stabilitas daerah tapi juga berdampak pada kinerja dan profesi satuan-satuan pelaksana.

## b. Kewajiban

- 1) Setia dan taat kepada NKRI dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- 2) Memegang teguh rahasia tugas sebagai rahasia negara dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang ditetapkan;
- 3) Menjaga Etika, Netralitas dan Kewibawaan serta memiliki Integritas sebagai Abdi Negara;
- 4) Mengutamakan Kesatuan Bangsa, Kerukunan dan Kearifan Lokal Masyarakat didalam menjalankan tugas;
- 5) Loyal kepada pimpinan dan bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan.

## 1. LAMBANG DAN PIN



## 2. KARTU TANDA ANGGOTA


## 3. SERAGAM/UNIFORM



- a. Perisai Pertahanan,menggambarkan bahwa Puskomin Anev Stada merupakan tameng bagi Ketahanan Ideologi Negara, Politik Dalam Negeri,Ekonomi-Sosial-Budayadan KewaspadaanNasionaldi Daerah;
- b. Lambang Negara Garuda Pancasila, menggambarkan Tujuan utama dibentuknya Puskomin AnevStada sebagai wadah bagi revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila didalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara;
- c. Empat Sudut Perisai, menggambarkan Empat Konsensus Dasar Berbangsa dan Bemegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka TunggalIka dan NKRI;
- d. SelendangPerisai Berwarna Emas, menggambarkan tekad dan karakter bangsa menyongsongIndonesia di masa kejayaan;
- e. Wama Hitam pada Dasar Perisai, menggambarkan persatuan dan kesatuan tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan antar golongan;
- f. Wama Merah Pada Tulisan Puskomin, mengambarkan keberanian dan kepekaan didalam menghadapi ancaman/ gangguan stabilitas daerah;
- g. Wama Putih pada Tulisan Anev Stabilitas Daerah, menggambarkan ketulusan hati dan kecerdasan berpikir didalam menganalis dan mengevaluasistabilitas daerah;

I

## E. STRUKTUR PUSAT KOMUNIKASI, INFORMASI, ANALISIS DAN EVALUASI STABILITAS DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN


f


Lampiran 2

Peraturan Bupati Musi Banyuasin

Nomor

:.l.I2-

/KPI'S-lUrnp/2017

Tanggal

.;&gt; ~

A-6 u.~'fUr 2017

Tentang

Petunjuk Teknis Penyampaian Laporan Stabiltas Daerah.

Format 1 : Laporan Analisis clan Evaluasi

## LAPORAN ANALISIS DANEVALUASI STABILITAS DAERAH

Kepada

: Yth. Bupati Musi Banyuasin

Dari

: Ketua Tim Analisis dan Evaluasi Stabilitas Daerah

## I. LATAR BELAKANG

*(berisi unsur-unsur yang mempengaruhi stabilitas daerah sebagaimana dimaksud lampiran 2, keputusan ini serta sumber informasi).

## II. FAKTA-FATA

*(berisi fakta kejadian yang memenuhi unsur 5W + IH)

## m. DAMPAK-DAMPAK YANG DITIMBULKAN

*(berisi hasil kajian terhadap dampak sosial politik yang ditimbulkan dari suatu peristiwa)

## IV. SARAN DAN REKOMENDASI

*(berisi saran dan rekomendasi didalam upaya penyelesaian permasalahan)

## v. BASIL DOKlJMENTASI LAPANGAN

*(dokumentasi yang diambillangsung dari tempat kejadian)

Sekayu

.

Ketua

Tim Anev Stabilitas Daerah

dto

•...•...•...•••••.•.•..••••••...•.•

## Format 2 : Laporan Khusus/lnsidenW

## LAPORAN KHUSUS

Kepada

: Yth

.

Dari

.

.

...••..•..•..•...•..•..•...•...•...••...•...

- I. FAKTA-FATA

(Berisi Waktu, LokasiJTempat KejadianJPermasalahan)

## II. DAMPAK-DAMPAK YANG DITIMBULKAN

(Berisi Perkiraan Dampak yang ditimbulkan dari suatu Kejadian /Permasalahan)

## III. BASIL DOKUMENTASILAPANGAN

(dokumentasi yang diambillangsung dari tempat kejadian)

- *) Laporan Khusus disampaikan melalui Apllkasi Jaringan Komunikasi, paling lambat 1 x 24 Jlun

Sekayu

.

Pelapor

dto

FOlmat 2 : Laporan Sltuasi Politik Tabapan Pemllu/PUkacla/Pilkades

## LAPORAN

## TAHAPAN PEMILUIPILKADA/PILKADES

Kepada Dari

: Yth . .

.

...•..•...•..•..••.•..••.•..•...••.•..•...•••••••...••••.•••

- I. PELAKSAlfAAN TAHAPAN

.

(berisijenis tahapan yang dilaporkan)

- II. FAKTA-FAKTA (berisi gambaran singkat proses pelaksanaan tahapan yang dilaporkan)

- III. PERMASALAHAN YANG TERJADI

(berisi uraian singkat penyebab kejadianjpermasalahan)

## IV. DAMPAK YANG DITIMBULKAN DARI PERMASALAHAN

[berisi perkiraan akibat yang ditimbulkan dari suatu peristiwa)

- v. HASIL DOKUMENTASI LAPANGAN

(dokumentasi yang diambil langsung dati tempat kejadian)

- *) LapoJ'aJl disam.paika.D. pada setiap tahapanPemUu/PllkadalPUkades.

Sekayu

.

Pelapor

dto

...•...

## Format 3 : Laporan HasU Pemantauan StabUitas Lingkungan Kelurahan/Desa

## LAPORAN UMUM STABILITAS LINGKUNGAN

KELURAHAN/DESA:

.

| No. Kode | Jem. Laporan | Fakta-hkta | Fakta-hkta |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| No. Kode | Jem. Laporan | Hari/Tanggal/ Lokasi | Gambaran Singkat Permasalahan/Keiadian |
| 1 | Penyebaran Paham/Ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undan-.&-undang Dasar 1945; | | |
| 2 | Gejala gerakan separatis yang mengancam Keutuhan Bangsa/NKRI; | | |
| 3 | Penistaanj'penodaan terhadap lambang dan simbol-simbol negara | | |
| 4 | Penyalahgunaan atribut Negara Lain, Gerakan Separatia/Teroriame dan Organisasi terlarang; | | |
| 5 | Penyalahgunaan nama dan atribut Instansi Pemerintah, TNI/Polri/BIN untuk mengambil keuntungan pribadi dan meresahkan masvarakat. | | |
| 6 | Fanatisme Sempit yang menyebabkan ketidakharmonisan hubungan sosial diantara anzzota masyarakat dari berbagai ras suku, dan etnis: | | |
| 7 | Kenakalan remaja yang merusak mental generasi muda Indonesia seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, geng motor. balapan liar dll; | | |
| 8 | Perbuatan/tindakan melanggar tatanan norma yang berlaku umum dimasyarakat, baik yang dilakukan perorangan maupun kelomJ2.0k/lembaga· | | |
| 9 | Penyebaran pamflet, baliho, spanduk, selebaran yang dapat memecahbelah persatuan di masyarakat; | | |
| 10 | Situasi Politik pada setiap Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum jPILPRES PILEGdan PILKADA)' | | |
| | 1. Tahapan Penetapan DPSdan DPT .. , ... --~ .. - .. - ... | | |
| | 2. Tahapan Kampanye | | |
| | 3. Tahapan Distribusi dan Pengembalian Logistik | | |
| | 4. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara | | |
| | 5. Tingkat Kehadiran Pemilih | | |

| | Jenis Laporan | Fakta-Fakta | Fakta-Fakta |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| | Jenis Laporan | HarijTanggal/ LokasiKejadian | Gambaran Singkat Kejadian/Kegiatan |
| 11 | Situasi Politikpada setiap Tahapan Pemilihan KepalaDesa; | | |
| | 1. Tahapan Penetapan DJ'Sdan DPT | | |
| | 2. Tahapan Penetapan Calon dan KampanyePemilihan Kepala Desa | | |
| | 3. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara | | |
| | 4. Tingkat Kehadiran Pemilih | | |
| 12 | Ketidakpuasan masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintahj Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa; | | |
| 13 | Ketidakpuasan masyarakat terhadap Impelementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku; | | |
| 14 | Penyampaian Aspirasi/Unjuk Rasa; | | |
| 15 | Aktivitas Partai Politik danj atau LembagaPolitiklainnya; | | |
| 16 | Disharmonisasi antar instansij lembaga; | | |
| 17 | Aktivitas OrmasjLSM yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat· | | |
| 18 | Penyebaran paham menyimpangj aliran sesat yang meresahkan masvarakat: | | |
| 19 | Ketidakharmonisan hubungan sosial antara umat beragama; | | |
| 20 | Permasahan Pendirian Rumah Ibadat; | | |
| 21 | Pendirian tempat usaha yang meresahkan masyarakat; | | |
| 22 | Terputusnya Jalur Transportasi (kondisi infrastruktur jalan labil danj atau jembatan ambrukl; | | |
| 23 | Jalur transportasi, rawan rnunculnya tindak kejahatan; | | |
| 24 | Tidak berfungsinya fasilitas umum seperti Kantor Desa, Balai Desa, Puskesmas/Puskeemas Pembantu, Polindes, Sekolah, Tempat-tempat Ibadah dan Fasilitas Umum lainnya yang menghambat pelayanan sosia! kema~arakatan~ | | |
| 25 | Kelangkaan dan Ketidakstabilan Harga Sembilan Bahan Pokok (Sembakolyang dapat mempengaruhi situasi sosial kemasyarakatan: | | |


••••

•••••

| | Jenis Laporan | Fakta-Fakta | Fakta-Fakta |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | Jenis Laporan | HarijTanggalJ LokasiKejadian | Gambaran Singkat KeiadianlKe-.&atan |
| 26 | Kelangkaan pupuk dan bahan bakar minyak yang mempengaruhi penunjangan ekonomi~oduktif ma~arakat | | |
| 27 | Potensi kerawanan bencana, baik bencana perang, bencana alarn dan/ atau akibat ulah manusia | | |
| 28 | Potensi konflik sosial; | | |
| 29 | Aktivitas warga negara asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing yang mencurigakan dan meresahkan m.a~arakat; | | |
| 30 | Aktivitas orang talc dikenal yang mencurigakan; | | |
| 31 | Penyebaran paham radikal dan terorisme; | | |
| 32 | Munculnya gizi buruk, busung lapar dan wabah penyakit yang merupakan kejadian luar biasa; | | |
| 33 | Pengrusakan lingkungan hidup (faktor kesengajaan) baik yang dilakukan oleh perorangan, lembaga maupun perusahan J pihak swasta· | | |
| 34 | Pengrusakan dan penutupan paksa fasilitas umum book yang dilakukan oleh perorangan lembaga dan~rusahaan swasta; | | |
| 35 | Isu-Isu Negatifyang:meresahkan masyarakat | | |

Catatan : Apabila tidak ada kejadianjpermasalahan dibuat nihil

... ,

LURAH/KEPALA DESA

dto

...

~

...

~

...•...••••.•••.••.•

.

## Format 4 : Laporan Hasll Pemantauan Stabllitas Wllayah Kecamatan

## LAPORAN UMU1\I STABILITAS W1LAYAH

------

---------KECAMATAN :

| No. Kode | Jema Laporan | Fakta-Fakta | Fakta-Fakta |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| No. Kode | Jema Laporan | Hari/Tanggal/ Lokasi | Gambaran Singkat . Permasalahan/Kejadian |
| 1 | Penyebaran paham/Ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang·undan~ Dasar 1945; | | |
| 2 | Gejala gerakan separatis yang mengancam Keutuhan Bangsa/NKRI; | | |
| 3 | Penistaanypenodaan terhadap lambang dan simbol-simbolnegara | | |
| 4 | Penyalahgunaan atribut Negara Lain, Gerakan Separatia/Terorisme dan Organisasi Ter1ar~ | | |
| 5 | Penyalahgunaan nama dan atribut Instansi Pemerintah, TNI/Polri/BIN untuk mengambil keuntun~ ~ribadi dan meresahkan masyarakat. | | |
| 6 | Fanatisme sempit yang menyebabkan ketidakharrnonisan hubungan sosial diantara anggota masyarakat dati berb~i ra~ suku, dan etnis; | | |
| 7 | Kenakalan remaja yang merusak mental generasi muda Indonesia sepertl tawuran, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, geng motor, balapan liar dll; | | |
| 8 | Perbuatarr/findakan melanggar tatanan norma yang berlaku umum dimaeyarakat, baik yang dilakukan perorangan maupun kelompok/lemb~~ | | |
| 9 | Penyebaran pamflet, baliho, spanduk, selebaran yang dapat memecahbelah~rsatuan di masyaraka!; | | |
| 10 | Situasi Politlk pada setiap Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum (PILPRESPILEGden PILKADA); | | |
| | 1.Tahapan Penetapan DPSdan DPf | | |
| | 2. Tahapan Kampanye | | |
| | 3. Tahapan Distribusi dan PengembalianLogistlk | | |
| | 4. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara | | |
| | 5. Tingkat Kehadiran Pemilih | | |

\_.\_.

~

..

..••.

| | .Jenis Laporan | Fakta-Fakta | Fakta-Fakta |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | .Jenis Laporan | Hari/Tanggalj LokasiKejadian | Gambaran Singkat Kejadian /Kegiatan |
| 11 | Situasi Politik pada setiap Tahapan Pemilihan KepalaDesa; | | |
| | 1. Tahapan Penetapan DPSdan DPI' | | |
| | 2. Tahapan Penetapan Calon dan Kampanye Pemilihan Kepala Desa | | |
| | 3. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara | | |
| | 4. Tingkat Kehadiran Pemilih | | |
| 12 | Ketidakpuasan masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah/ Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa; | | |
| 13 | Ketidakpuasan masyarakat terhadap impelementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku: | | |
| 14 | Penyampaian aapirasi/unjuk rasa; | | |
| 15 | Aktivitas Partai Politik dan/ atau Lembaga Politik lainnya; | | |
| 16 | Disharmonisasi antar instansi/ lembaga; | | |
| 17 | Aktivitas Ormas/LSM yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat· | | |
| 18 | Penyebaran paham menyimpang/ aliran sesat yang meresahkan masvarakat; | | |
| 19 | Ketidakharmonisan hubungan sosial antarj'antara umat beragama; | | |
| 20 | Pennasahan pendirian rumah ibadat; | | |
| 21 | Pendirian tempat usaha yang meresahkan masyarakat; | | |
| 22 | Terputusnya jalur transportasi (kondisi infrastruktur jalan labil dan /atau jembatan ambruk); | | |
| 23 | Jalur transportasi, rawan munculnya tindak kejahatan; | | |
| 24 | Tidak berfungsinya fasilitas umum seperti Kantor Desa, Balai Desa, Puskesmaa/Puskesmas Pembantu, Polindes, Sekolah, Tempat-tempat lbadah dan Fasilitas Umum lainnya yang menghambat pelayanan sosial kemasyarakatan; | | |
| 25 | Kelangkaan dan Ketidakstabilan Harga Sembilan Bahan Pokok (Sembako)yang dapat mempengaruhi situasi sosial kemasyarakatan; | | |

~l~"'~~~··~.

""

| | Jenis Laporan | Fakta-Fakta | Fakta-Fakta |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| | Jenis Laporan | HarijTanggalj Lokasi Kejadian | Gambaran Singkat Kejadian/Kegi!ltan |
| 26 | Kelangkaan pupuk dan bahan bakar minyak yang mempengaruhi penunjan...&anekonomi Qroduktif masyarakat | | |
| 27 | Potensi kerawanan bencana, baik bencana perang, bencana alam danJ.atau akibat ulah manusia | | |
| 28 | Potensi konflik sosial; | | |
| 29 | Aktivitas warga negara asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing yang mencuri..Eakan dan meresahkan masyarakat; | | |
| 30 | Aktivitas orang tak dikenal yang mencurigakan; | | |
| 31 | Penyebaran paham radikal dan terorisme; | | |
| 32 | Munculnya gizi buruk, busung lapar dan wabah penyakit yang merupakan kejadian luar bias~ | | |
| 33 | Pengrusakan lingkungan hidup (faktor kesengajaan) balk yang dilakukan oleh perorangan, lembaga maupun perusahanj pihak swasta; | | |
| 34 | Pengrusakan dan penutupan paksa fasilitas umum baik yang dilakukan oleh~roran.Kan-.!.lemb~a dan ...2.erusahaan swasta; | | |
| 35 | Isu-Isu Negatifyang meresahkan masyarakat | | |

Catatan : Apabila tidak ada kejadianjpermasalahan dibuat nihil

... ,

CAMAT

...

dto

.

"

## Format Laporan Harian Stabllitas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

## LAPORAN HARlAN

## STABILITAS DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Hari/Tanggal/Bularr/Tahun

| No. Kode | JeDi. Laporan | Fakta-Fakta | Fakta-Fakta | Dampakyang ditimbulkan | Saran/ Rekomendasi |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| No. Kode | JeDi. Laporan | Hari/Tanggal/ Lokasi | Gambaran Singkat PennasalahanlKeiadian | Dampakyang ditimbulkan | Saran/ Rekomendasi |
| 1 | Penyebaran Pahamjldeologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945' | | | | |
| 2 | Gejala gerakan separatis yang mengancam Keutuhan Bangsa/NKRI; | | | | |
| 3 | Penistaanj penodaan terhadap lambang dan simbol-simbolnegara | | | | |
| 4 | Penyalahgunaan atribut Negara Lain, Gerakan Separatie/Teroriame dan Organisasi Terlarang; | | | | |
| 5 | Penyalabgunaan nama dan atribut Instansi Pemerintah, TNI/Polri/BIN untuk menAambilkeuntun~an pribadi dan meresahkan masvarakat. | | | | |
| 6 | Fanatisme Sempit yang menyebabkan ketidakharmonisan hubungan sosial diantara an~ota masyarakat dari berbagai ras, suku dan etnis: | | | | |
| 7 | Kenakalan remaja yang merusak mental generasi muda Indonesia seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, geng motor. balaj)an liar dll; | | | | |
| 8 | Perbuatan/tindakan melanggar tatanan norma yang berlaku umum dimasyarakat, baik yang dilakukan perorangan maupun kelompok/lembaga; | | | | |
| 9 | Penyebaran pamfiet, baliho, spanduk, selebaran yang dapat memecahbelah persatuan di masyarakat; | | | | |
| 10 | Situasi Politik pada setiap Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum (PILPRESPILEGdan PILKADA); | | | | |
| | 1.Tahapan Penetapan OPSdan OPT | | | | |
| | 2. Tahapan Kampanye | | | | |
| | 3. Tahapan Distribusi dan Pengembalian Logistik | | | | |
| | 4. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara | | | | |
| | 5. Tingkat Kehadiran Pemilih | | | | |

I

I

| | Jenis | Fakta-Fakta | Fakta-Fakta | Saranj Rekomendasi |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| | Laporan | HarijTanggalj LokasiKejadian | Gambaran Singkat Kejadian I Kegiatan | Saranj Rekomendasi |
| 11 | Situasi Politikpada setiap Tahapan PemilihanKepala Desa; | | | |
| | 1. Tahapan Penetapan DPSdan DPT | | | |
| | 2. Tahapan Penetapan Calon dan KampanyePemilihan KepalaDesa | | | |
| | 3. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara | | | |
| | 4. Tingkat Kehadiran Pemilih | | | |
| 12 | Ketidakpuasan masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintahj Pemerintah DaerahlPemerintah De~ | | | |
| 13 | Ketidakpuasan masyarakat terhadap Impelementasi peraturan perundang-undaI!&an~anK berlakui | | | |
| 14 | Penyampaian AspirasijUnjuk Rasa; | | | |
| 15 | Aktivitas Partai Politikdanjatau LembagaPolitiklainnya; | | | |
| 16 | Disharmonisasi antar instansij lembaga; | | | |
| 17 | Aktivitas OrmasjLSM yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat· | | | |
| 18 | Penyebaran paham menyimpangjaliran sesat yang meresahkan masyarakatj | | | |
| 19 | Ketidakharmonisan hubungan sosial antara umat beragama; | | | |
| 20 | Permasahan Pendirian Rumah Ibadat; | | | |
| 21 | Pendirian tempat usaha yang meresahkan masyarakat; | | | |
| 22 | Terputusnya Jalur Transportasi (kondisi infrastruktur jalan labil danjatau jembatan ambrukli | | | |
| 23 | Jalur transportasi, rawan munculnya tindak kejahatan; | | | |
| 24 | Tidak berfungsinya fasilitas umum seperti Kantor Desa, Balai Desa, PuskesmasjPuskesmas Pembantu, Polindes, Sekolah, Tempat-tempat Ibadah dan Fasilitas Umum lainnya yang menghambat pelayanan sosial kemasyarakatan· | | | .. |
| 25 | Kelangkaan dan Ketidakstabilan Harga Sembilan Bahan Pokok (Sembako)yang dapat mem~aruhi situasi sosial kemasyarakatan; | | | |

| | Jenis Laporan | Fakta -Fakta | Fakta -Fakta | Saran/ Rekomendasi |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| | Jenis Laporan | Hari/Tanggal/ Lokasi Kejadian | Gambaran Singkat Ke.i adian I Kegiatan | Saran/ Rekomendasi |
| 26 | Kelangkaan pupuk dan bahan bakar minyak yang mempengaruhi penunjangan ekonomi produktif masyarakat | | | |
| 27 | Potensi kerawanan bencana, baik bencana perang, bencana alam danlatau akibat ulah manusia | | | |
| 28 | Potensi konflik sosial; | | | |
| 29 | Aktivitas warga negara asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing yang mencurigakan dan meresahkan masyarakat; | | | |
| 30 | Aktivitas orang tak dikenal yang mencurigakan; | | | |
| 31 | Penyebaran paham radikal dan terorisme; | | | |
| 32 | Munculnya gizi buruk, busung lapar dan wabah penyakit yang merupakan kejadian luar biasa; | | | |
| 33 | Pengrusakan lingkungan hidup (faktor kesengajaan) baik yang dilakukan oleh perorangan, Iembaga maupun perusaharr/ pihak swasta· | | | |
| 34 | Pengrusakan dan penutupan paksa fasilitas umum book yang dilakukan oleh perorangan lembaga dan perusahaan swasta; | | | |
| 35 | Isu-rsu negatif yang meresahkan masyarakat | '---------- | | |

Catatan : Apabila tidak: ada kejadianj permasalahan dibuat nihil

... ,

KEPALA PUSKOMIN STABILITAS DAERAH

dto

.

"MENGETAHUI" KETUA TIM ANEV STABILITAS DAERAH

dto

## ALUR ANALISIS DAN EVALUASI STABILITAS DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN


1. Garis Pelaporan
2. Garis Koordinaai
3. Garis Pemantauan

•

4. Garis Perintah
5. Garis AnaUsisLapangan


f

,,,,,\_.-..