PERATURAN BUPATI PAMEKASAN Nomor 10 Tahun 2017 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA (berlaku 20 Maret 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,
- a. bahwa dalam hal terdapat Kepala Desa yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka perlu menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
- b. bahwa mengingat Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa tidak mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, maka perlu segera disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang› Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Menetapkan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 Nomor 12);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.
BABI
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
2. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang selanjutnya disebut Forkopimka adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, diketuai oleh Camat dan beranggotakan pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan dusun dan ditetapkan secara demokratis.
8. Perangkat Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD, khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
11. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga masyarakat Desa setempat yang mendaftarkan diri pada Pemilihan Kepala Desa.
12. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
13. Calon Kepala Desa Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
14. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak, dan wewenang, serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
15. Hak Suara adalah hak yang dimiliki seseorang untuk menentukan sikap pilihannya.
16. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon.
17. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Calon.
18. Harl adalah hari kerja.
BABII KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN
Bagian Kesatu Panitia Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak
Pasal 2
- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri atas unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat Desa.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berjumlah ganjil yang terdiri atas:
- a. ketua merangkap anggota;
- b. sekretaris merangkap anggota;
- c. bendahara merangkap anggota; dan
- d. anggota.
- (3) Jumlah keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak 7 (tujuh) orang ditambah 2 (dua) orang dikalikanjumlah Dusun.
- (4) Pembentukan Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
Bagian Kedua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Pasal 3
- (1) Dalam hal Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, BPD membentuk Panitia Pemilihan paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Jumlah keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 5 (lima) orang ditambah Kepala Dusun.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibentuk berdasarkan musyawarah BPD yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, unsur masyarakat, dan Penjabat Kepala Desa.
Bagian Ketiga
Pemberhentian Panitia Pemilihan
Pasal 4
- (1) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan berhenti, maka diganti dari unsur yang sama dan dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), karena:
- a. meninggal dunia;
- b. atas pemintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
- b. berstatus tersangka dalam tindak pidana;
- c. melanggar tugas dan kewajiban sebagai Panitia Pemilihan; dan/ atau
- d. mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon.
l.
Pasal 2
- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri atas unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat Desa.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berjumlah ganjil yang terdiri atas:
- a. ketua merangkap anggota;
- b. sekretaris merangkap anggota;
- c. bendahara merangkap anggota; dan
- d. anggota.
- (3) Jumlah keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak 7 (tujuh) orang ditambah 2 (dua) orang dikalikanjumlah Dusun.
- (4) Pembentukan Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
Pasal 3
- (1) Dalam hal Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, BPD membentuk Panitia Pemilihan paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Jumlah keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 5 (lima) orang ditambah Kepala Dusun.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibentuk
Pasal 4
- (1) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan berhenti, maka diganti dari unsur yang sama dan dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), karena:
- a. meninggal dunia;
- b. atas pemintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
- b. berstatus tersangka dalam tindak pidana;
- c. melanggar tugas dan kewajiban sebagai Panitia Pemilihan; dan/ atau
- d. mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon.
TUGAS DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
BAB III - TUGAS DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
Pasal 5
Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagai berikut:
- a. menyusun dan menetapkan rencana kegiatan serta jadwal pemilihan;
- b. menyusun dan mengajukan biaya pemilihan dengan beban APBDesa kepada Penjabat Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan terbentuk;
- c. membuat pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon;
- d. melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
- e. menetapkan Calon paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa; dan
- f. melaporkan hasil pemilihan Calon kepada Musyawarah Desa.
BAB III - TUGAS DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
Pasal 6
- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu berkewajiban:
- a. bersifat mandiri dan tidak memihak;
- b. mempertanggungjawabkan penggunaan biaya pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa dengan tembusan Camat.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepadaBPD.
BABIV
KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKALCALON
BAB III - TUGAS DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
Pasal 7
- ( 1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (2) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas:
- a. surat keterangan sebagai warga negara Indonesia, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
- d. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir, yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan pengganti ijazah/S'ITB dari pejabat yang berwenang;
- e. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
- g. kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/ rukun warga dan Kepala Desa setempat;
- h. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara
BAB III - TUGAS DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
Pasal 8
- (1) Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d adalah ijazah sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan/ atau sekolah menengah atas, atau pendidikan lain yang sederajat, serta perguruan tinggi.
- (2) Pendidikan lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
BAB III - TUGAS DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
Pasal 9
ljazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf d dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. fotokopi ijazah/S'ITB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/ sekolah .yang mengeluarkan ijazah/ S'ITB yang bersangkutan, dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota;
- b. dalam hal satuan pendidikan/sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, maka pengesahan fotokopi ijazah/ STIB atau surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STIB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat satuan pendidikan/ sekolah dimaksud pernah berdiri;
- c. dalam hal ijazah/ STIB Bakal Calon tidak ditemukan atau hilang/ musnah, maka pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/ STIB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/ sekolah yang mengeluarkan ijazah/ STIB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- d. dalam hal ijazah/STIB Bakal Calon tidak ditemukan atau hilang/musnah, sedangkan satuan pendidikan/ sekolah tidak beroperasi lagi, berganti nama, atau telah bergabung dengan satuan pendidikan/ sekolah lain dengan nama yang baru, maka Bakal Calon wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
- e. pengesahan fotokopi ijazah/ STIB yang diperoleh dari sekolah Indonesia di luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangk.utan dan/ atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- f. pengesahan fotokopi ijazah/STIB yang diperoleh dari pendidikan/ sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/ atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- g. pengesahan fotokopi dokumen penyetaraan atas ijazah/ sertifikat/ diploma yang diperoleh dari pendidikan/ sekolah dari negara lain dilakukan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
BAB III - TUGAS DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
Pasal 10
- (1) Bakal Calon yang mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah menengah pertama atau sederajat, wajib menyertakan:
- a. fotocopy ijazah sekolah menengah atas yang telah dilegalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ketentuan dalam Pasal 9 huruf a;
- b. fotocopy ijazah perguruan tinggi yang telah dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (2) Apabila perguruan tinggi swasta tempat Bakal Calon berkuliah tidak beroperasi lagi, maka legalisasi dilakukan oleh Pimpinan Kopertis di wilayah perguruan tinggi swasta berada.
BAB III - TUGAS DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
Pasal 11
- (1) Berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dibuat rangkap 2 (dua).
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus telah dilampirkan selama masa pendaftaran.
- (3) Panitia Pemilihan memberikan tanda terima berkas dari Bakal Calon yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk Bakal Calon dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip Panitia Pemilihan.
BABV PENJARINGAN BA.KAL CALON KEPALA DESA ANTARWAKTU
BAB III - TUGAS DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
Pasal 12
- ( 1) Dalam hal Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, Panitia Pemilihan melaksanakan penjaringan dan pendaftaran Bakal Calon melalui pengumuman dan pendaftaran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan selama 15 (lima belas) hari.
- (2) Jika pengumuman dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditutup dan temyata pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD untuk membuka pengumuman dan pendaftaran kembali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (3) Apabila dalam masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai batas waktu yang ditetapkan dan Panitia Pemilihan dinyatakan bubar.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terlaksana, maka Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (5) Hasil penjaringan dituangkan dalam Berita Acara yang disampaikan kepada BPD, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
PENYARINGAN BAKAL CALON
BAB VI - PENYARINGAN BAKAL CALON
Pasal 13
- (1) Dalam hal Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (2) Apabila Panitia Pemilihan akan melakukan klarifikasi administrasi berkas persyaratan Bakal Calon, maka Panitia Pemilihan mengeluarkan surat kepada lembaga berwenang yang dituju, untuk mendapatkan keterangan secara tertulis.
- (3) Apabila
BAB VI - PENYARINGAN BAKAL CALON
Pasal 14
- (1) Apabila
BAB VI - PENYARINGAN BAKAL CALON
Pasal 15
- (1) Apabila
BAB VI - PENYARINGAN BAKAL CALON
Pasal 16
- (1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administratif lebih dari 5 (lima) orang, maka Panitia Pemilihan melakukan penyaringan berupa seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan usia.
- (2) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu yang memenuhi persyaratan administratif lebih dari 3 (tiga) orang, maka Panitia Pemilihan melakukan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal setelah dilakukan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat nilai terendah yang sama, maka dilakukan uji kompetensi/tes tertulis oleh lembaga yang berkompeten dan independen.
- (4) Skoring kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

l.


## BAB VIII

## PENETAPAN CALON KEPALA DESA ANTARWAKTU

Pasal 17

- ( 1) Penetapan Calon Kepala Desa Antarwaktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Penetapan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan dalam musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.
- (3) Dalam hal terdapat Calon Tetap meninggal dunia dan yang tersisa tidak lebih dari 1 (satu) orang, maka musyawarah desa ditunda dan dilakukan kembali pendaftaran Bakal Calon.
- (4) Calon Tetap yang tersisa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak perlu melakukan pendaftaran kembali dan dianggap sebagai Calon Tetap.

## BABIX

## MUSYAWARAH DESA

## Bagian Kesatu Peserta Musyawarah Desa

Pasal 18

- (1) Musyawarah Desa diikuti oleh anggota BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka untuk umum.
- (3) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus mempunyai hak suara.
- (4) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Musyawarah Desa dilaksanakan.

## Pasal 19

- (1) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berasal dari tiap Dusun yang ditetapkan oleh Kepala Dusun.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas Tim Penggerak PKK, Pengurus RW, Pengurus RT, Pengurus LPMD, Pengurus Karang Taruna, Pengurus Kelompok Tani, Pengurus HIPPA/ HIPPAM, Pengurus Kelompok Nelayan, Pengurus Yayasan/Organisasi Pendidikan, dan/atau Pengurus Yayasan/ Organisasi Keagamaan.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang.
- (4) Jumlah peserta musyawarah dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap Dusun ditetapkan sebagai berikut:


l.

- a. jumlah hak pilih sampai dengan 1.000 (seribu) orang, paling banyak 5 (lima) orang;
- b. jumlah hak pilih lebih dari 1.000 (seribu) orang, paling banyak 7 (tujuh) orang.

## Pasal 20

- (1) Peserta Musyawarah Desa hadir dengan membawa surat undangan dan mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Jika surat undangan hilang, maka yang bersangkutan dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya yang sah dan terdaftar sebagai peserta musyawarah.
- (3) Peserta musyawarah tidak dapat diwakilkan.

## Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh KetuaBPD.
- (2) Dalam hal Ketua BPD berhalangan hadir, maka Musyawarah Desa dipimpin oleh Wakil Ketua atau anggota BPD lainnya.
- (3) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk memilih Kepala Desa Antarwaktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan Calon oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan cara Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara.
- (5) Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Musyawarah Desa diselenggarakan di Balai Desa atau tempat lain yang ditentukan Panitia Pemilihan atas persetujuan Camat.

## Bagian Kedua

## Mekanisme Pengambilan Keputusan

## Musyawarah Mufakat

## Paragrafl Pasal 22

- (1) Mekanisme Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dengan menentukan 1 (satu) dari para Calon sebagai Kepala Desa terpilih secara aklamasi dan disetujui oleh seluruh peserta Musyawarah Desa.
- (2) Setelah musyawarah mufakat menghasilkan seorang Calon Terpilih, maka Panitia Pemilihan membuat Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta Musyawarah Desa.


l

## Paragraf 2 Pemungutan Suara

Pasal 23

- (1) Mekanisme Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dilakukan dengan cara tertutup yang bersifat langsung, bebas, dan rahasia.
- (2) Jika jumlah Calon yang memperoleh suara terbanyak sama lebih dari 1 (satu) orang, maka dilakukan pemungutan suara ulang sebanyak 1 (satu) kali bagi Calon dengan perolehan suara terbanyak yang sama.
- (3) Jika dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata masih terjadi perolehan suara terbanyak yang sama, maka Panitia Pemilihan melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Jika terjadi hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu tidak bisa dilanjutkan dan diikutkan dalam Pemilihan Kepala Desa serentak.

## Bagian Ketiga

## Penetapan Caton Terpilih

Pasal 24

- (5) Calon Terpilih hasil Musyawarah Desa dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (6) Panitia Pemilihan melaporkan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPD dengan tembusan Camat dan dilampiri Berita Acara Hasil Musyawarah Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa.
- (7) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD menyampaikan dan mengusulkan pengesahan Calon Terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:
- a. asli dan fotocopy Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Terpilih;
- b. asli dan fotocopy Berita Acara Hasil Musyawarah Desa; dan
- c. asli dan fotocopy berkas Calon Terpilih.

## Pasal 25

- ( 1) Apabila Panitia Pemilihan tidak melaporkan hasil Musyawarah Desa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), maka BPD menetapkan Calon Terpilih setelah berkoordinasi dengan Forkopimka berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah Desa.


- (2) Apabila BPD tidak menyampaikan laporan Panitia Pemilihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), maka Camat melaporkan hasil Musyawarah Desa berdasarkan kondisi di lapangan kepada Bupati.

## Pasal 26

Kepala Desa yang terpilih melalui Musyawarah Desa melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

## BABX PEMBUBARAN PANITIA

Pasal 27

- ( 1) Panitia Pemilihan dibubarkan oleh BPD setelah Bupati mengesahkan Calon Terpilih.
- (2) Pembubaran Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

## BABXI BIAVA

Pasal 28

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dibebankan pada APBDesa.
- (2) Pemberian persetujuan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) oleh Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Antarwaktu.

## BABXII

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Camat membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan tingkat Kecamatan dengan anggota terdiri atas unsur Kecamatan, Komandan Koramil, dan Kepolisian Sektor.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

## BABXIII

## KETENTUAN PENUTUP Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


l.

## Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlak.u pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati 1n1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.


Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 20 Maret 2017

ACHMAD SYAFII

BUPATI PAMEKASAN ,

Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 20 Maret 201 7

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN,


~

ASYHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2017 NOMOR 10

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

## SKORING KRITERIA SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA

## A. Pengalarnan Bekerja di Lembaga Pemerintahan

1. Lembaga Pemerintahan Desa
- a. kurang dari 5 (lima} tahun, memperoleh skoring 1;
- b. 5 (lima} tahun sarnpai dengan 10 (sepuluh} tahun, memperoleh skoring 2;
- c. lebih dari 10 (sepuluh} tahun, memperoleh skoring 3.
2. Lembaga Pemerintahan Non Pemerintahan Desa
- a. kurang dari 10 (sepuluh} tahun, memperoleh skoring 1;
- b. 10 (sepuluh} tahun sarnpai dengan 20 (dua puluh) tahun, memperoleh skoring 2;
- c. lebih dari 20 (dua puluh} tahun, memperoleh skoring 3.

## B. Tingkat Pendidikan

1. SMP dan sederajat, memperoleh skoring 1;
2. SMA dan sederajat, memperoleh skoring 2;
3. Diploma dan Strata, memperoleh skoring 3.

## C. Usia

1. 25 (dua puluh lima} tahun sarnpai dengan kurang dari 40 (empat puluh} tahun, memperoleh skoring 1;
2. 40 (empat puluh) tahun sarnpai dengan 50 (lima puluh} tahun, memperoleh skoring 3;
3. lebih dari 50 (lima puluh} tahun, memperoleh skoring 2.

BUPATI PAMEKASAN,