PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 26 Tahun 2012 tentang TATA CARA PENGEMBALIAN UANG JASA PELAYANAN KESEHATAN DILINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BALANGAN (berlaku 2 April 2012)
Pembukaan
Menimbang : a.
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan No 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Balangan perlu diatur mengenai pengembalian dan pemanfaatan uang jasa pelayanan yang dikembalikan kepada RSUD;
- b. bahwa pengembalian uang jasa pelayanan kesehatan kepada RSUD perlu diatur pemanfaatannya, sehingga pelaksanaanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengembalian dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan Kesehatan di Lingkungan RSUD Kabupaten Balangan;
Mengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan kabupaten Balangan di propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265 );
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Tahun 4400);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapakali, terahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
7. Peraturan Pemerintah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03), Sebagaimana telah diubah, terahir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011 Nomor 18);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 82).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : TATA CARA PENGEMBALIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALANGAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Bupati adalah Bupati Balangan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
4. Peraturan Daerah Adalah peraturan Daerah Kabupaten Balangan.
5. Peraturan Bupati Adalah Peraturan Bupati Balangan.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Balangan, yang selanjutnya disebut RSUD Balangan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Balangan.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Balangan adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
tujuan kepentingan dan Kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10.
- Pelayanan Kesehatan Adalah pelayanan kepada masyarakat yang meliputi pemeriksaan, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medic, konsultasi medis, perawatan, serta pemakaian fasilitas / sarana kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit atau Unit Pelayanan Teknis pada Dinas Kesehatan Beserta jaringannya.
11. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan atau pemberian ijin tertentu yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum.
12. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga-tenaga keperawatan, tenaga administrasi dan tenaga kesehatan lainnya kepada pasien dalam rangka asuha keperawatan, tindakan keperawatan, administrasi dan atau pelayanan lainnya.
13. Jasa Medik adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, psikolog dan tenaga medis lainnya secara langsung kepada pasien dalam rangka melakukan observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, tindakan/manover/perasat, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
TATA CARA PENGEMBALIAN JASA PELAYANAN
BAB II - TATA CARA PENGEMBALIAN JASA PELAYANAN
Pasal 2
- (1) Direktur RSUD dapat meminta pengembalian jasa pelayanan kesehatan ## BAB III
PENGANGGARAN
BAB II - TATA CARA PENGEMBALIAN JASA PELAYANAN
Pasal 3
- (1) Direktur RSUD menyusun anggaran dalam rangka pengembalian uang jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk ditetapkan dalam APBD.
- (2) Tata cara penyusunan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
PEMANFAATAN UANG JASA PELAYANAN KESEHATAN
BAB IV - PEMANFAATAN UANG JASA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 4
- (1) Uang jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dimanfaatkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan uang jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk menunjang kegiatan pelayanan di RSUD dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta meningkatkan kesejahteraan karyawan di RSUD.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5
Pengembalian jasa pelayanan yang berasal dari program jaminan kesehatan masyarakat atau sebutan lain yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah provinsi atau Pemerintah daerah mengikuti ketentuan dalam petunjuk teknis program dimaksud.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kembali dengan Peraturan Bupati tersendiri dan atau ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Penetapan: Ditetapkan di Paringin pada tanggal 2 April 2012

Penandatangan: BUPATI BALANGAN, ttd H. SEFEK EFFENDIE

Penetapan: Diundangkan di Paringin pada tanggal 2 April 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN, ttd H. M. RIDUAN DARLAN Pembina Utama Madya (IV/d) NIP.19590409 198203 1 012