PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 68 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dipandang perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dipandang perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor t9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 'lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27 3O);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbenclaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, 'lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa21);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a535);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OOg tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 1 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a966);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO9 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nornor I48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50671;
8. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL0 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51691;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ot7 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341;
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9a\
8. 1 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
9. L2.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Narna dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L972 Nomor 38);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor L97, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind.onesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2OO2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 419fl;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2OO3 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Ind.onesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263). sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor L64);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Ind,onesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a59fl;
5. L7 . Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2OO7 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 35, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
18. Peraturan Pemerintah Nomor L7 Tahun 2OO7 tentang Penyelenggaraan Olah Raga dan Kejuaraan Olah Raga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OO7 tentang Pend.anaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7Oal;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 4L Tahun 2OlL tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemud.aan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
9. 2L. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OL6 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor ll4);
22. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016 Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 437);
23. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Selam Rekreasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 910);
24. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi dan Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
25. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1303 Tahun 2016);
26. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
27. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Nomor 0065 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 317); Raga
7. Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor 31 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kepemudaan dan 2016 Nomor 1425):
29. Peraturan Menteri Olah Raga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olah Raga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486):
30. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6)
MEMUTUSKAN
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN , SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN SITUBONDO.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
- 1 Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otcnomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. 7 . Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
8. Dinas Pariwisata, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional danlatau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Pariwisata.
9. 1 1. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutrrhan pariwisata.
12. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
13. Destinasi pariwisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, bt daya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
12. L4. Orga.nisasi Pariwisata adalah Institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Pariwisata.
15. Sumber Daya Manusia Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataan.
16. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau m.ernpelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
17. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
18. Pengembangan ekonomi kreatif adalah pengembangan kegiatan ekonomi ## BAB II
KEDUDUI(AN DAN SUSUNAN ORGANISASI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga.
- (2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekrete.ris Daerah.
- (3) Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Llrusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga.
5. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Dinas Pariwisata menyelenggarakan fungsi : (s)
- a. perumusan kebijakan daerah di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga;
- d. pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Susunan organisasi Dinas Pariwis ata,terdiri dari
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
:
8
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- c. Bidang Pariwisata, membawahi:
2. Sub Bagian PenSrusunan Program dan Keuangan.
1. Seksi Pemasaran, Sumberdaya, dan Ekonomi Kreatif; dan
2. Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Destinasi Wisata.
- d. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahi :
1. Seksi Pemberdayaan, Pengembangan, Infrastruktur dan Kemitraan pemuda; dan
2. Seksi Pembudayaan, Peningkatan Prestasi, Infrastruktur dan Kemitraan Olah Raga;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada di bawah dan bertangglrng jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

## BAB III

## URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

## Pasal 5

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a memptrnyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga.

8

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan. c. Bidang Pariwisata, membawahi:
1. Seksi Pemasaran, Sumberdaya, dan Ekonomi Kreatif; dan
2. Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Destinasi Wisata.
- d. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahi :
1. Seksi Pemberdayaan, Pengembangan, Infrastruktur dan Kemitraan pemuda; dan
2. Seksi Pembudayaan, Peningkatan Prestasi, Infrastruktur dan Kemitraan Olah Raga;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
10. (21 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

## BAB III

## URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu Kepala Dinas

## Pasal 5

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga.

## Bagian Kedua Sekretariat

## Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian, penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas.

## Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga dinas, dan administrasi ,Ci lingkungan dinas;
- b. pen5rusunan rencana kegiatan tahunan dinas;
- c. pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan dinas serta penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- d. pengkoord.inasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Perrrerrntah (SPIP) di lingkup dinas;
- e. penyiapan bahan evaluasi tugas-tugas bidang secara terpadu;
6. pelaksanaan urusan keuangan; f.
7. pelaksanaan urusan umum; o b'
8. pelaksanaan urusan kepegawaian ; h.
9. pelaksanaan urusan aset dinas; i.
10. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; j
11. pelaksanaan pelayanan administratif kepada Kepala Dinas dan bidang-bidang di lingkungan Dinas; k.
12. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan 1.
13. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. m.

## Paragraf 1

## Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

## Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan tata usaha kepegawaian.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Dinas;
- b. pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barang-barang keperluan Dinas dan perbekalan lain;
- c. pelaksanaan urusan surat-menyurat;
- d. penyusunan rencana kebutuhan barang keperluan Dinas;
- e. pencatatan dan pelaporan barang inventaris;
- f. pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
8. o b' pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) Dinas;
- h. penyelenggaraan tugas kepegawaian Dinas yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan Daftar Urut Kepangkatan, mempersiapkan usulanusulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai, cuti pegawai, pemberian tanda penghargaan, penerbitan kartu pegawai, kartu isteri/ suami, kartu tabungan asuransi pensiun (Taspen), Bapertarum dan kartu asuransi kesehatan;
10. penyelenggaraan kesejahteraan pegawai; 1.
11. penyusunan Laporan Kepegawaian; j
12. pelaksanaan ketatausahaan ; k.
13. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan l.
14. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. m.

## Paragraf 2

## Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

## Pasal 9

- (1) sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kegiatan, ketatausahaan dan tata usaha keuangan, evaluasi dan pelaporan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Sub Bagian Penyusunan program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi : (2)
- b. penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
- a. penyusunan Renstra dan Renja dinas;
- c. penyiapan rencana pelaksanaan anggaran dinas;

- pelaksanaan administrasi keuangan dinas yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja dinas serta pembayaran gaji pegawai; d.
- penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas; e.
- pengurusan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran dinas' f.
- g. pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;
- h. pengkoordinasian penyelenggaraan budaya kerja di lingkup dinas;
- i. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di lingkup dinas;
- j. penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah pada urusan pariwisata dan urusan kepemudaan dan olaharaga;
- k. penyusunan evaluasi kegiatan dinas;
1. penyelenggaraan sistem pengendalian intern dinas;
- m. pen5rusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- o. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- n. pelaksanaan ketatausahaan;
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Ketiga

## Bidang Pariwisata

## Pasal 1O

Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan infrastruktur, ekosistem, destinasi wisata budaya, alam, buatan, kemitraan industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemasaran pemberdayaan masyarakat ekonomi kreatif pariwisata.

## Pasal 1 1

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 10, Bidang Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan infrastruktur, ekosistem, destinasi wisata bud dyd, alam, buatan, kemitraan industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemasaran pemberdayaan masyarakat ekonomi kreatif pariwisata;

- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan infrastruktur, ekosisteffi, destinasi wisata budaya, a1am, buatan, kemitraan industri pariwis ata, tata kelola destinasi dan pemasaran pemberdayaan masyarakat ekonomi kreatif pariwisata;
- c. pelaksanaan Kebijakan di bidang pengembangan infrastruktur destinasi pariwisata, pembangunan dan perintisan daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariu,isata, kelembagaan pariwisata dan peningkatan daya saing serta kualitas pemasaran pariwis ata ;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan infrastruktur, ekosistem, destinasi wisata budaya, alam, buatan, kemitraan industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemasaran pemberdayaan masyarakat ekonomi kreatif pariwisata;
- e. pemhrerian bimbingan teknis dan supervisi pengembangan infrastruktur, ekosistem, destinasi wisata budaya, alam, buatan, kemitraan industri pariwis ata, tata kelola destinasi dan pemasaran pemberdayaan masyarakat ekonomi kreatif pariwisata;
- g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan infrastruktur, ekosistem, destinasi wisata budaya, alam, buatan, kemitraan industri pariwisata tata kelola destinasi dan pemasaran pemberdayaan masy ar akat ekonomi kreatif pariwisata ;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Paragraf 1

## seksi Pemasaran, sumberdaya, dan Ekonomi Kreatif

## Pasal 12

- seksi Pemasar.arl, sumberdaya, dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (l) huruf c angka 1, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, bahan penyusunan rencana program, koordinasi dan sinkronisasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran, sumberdaya dan ekonomi kreatif. (1)
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemasaran, Sumberdaya, dan Ekonomi Kreatif, menyelenggarakan fungsi : (2)
- a. penyiapan perumusan Kebijakan dan pemasaran, sumberdaya, dan ekonomi parir,visata dalam dan luar negeri; strategi kreatif


- b. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan analisis kegiatan di bidang pemasaran, sumberdaya, dan ekonomi kreatif pariwisata;
- C. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisast kebijakan pemasaran, sumberdaya dan ekonomi kreatif pariwis ata;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan pemasaran, sumberdaya dan ekonomi kreatif pariwisata serta perlindungan hak kekayaan intelektual;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran, sumberdaya, dan ekonomi kreatif pariwis ata;
- f. penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemasaran, sumberdaya, dan ekonomi kreatif pariwis ata;
- g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pariwis ata; dan
8. pelaksanaan tugas kedinasan oleh Kepala Bidang Pariwisata dan fungsinya. lain yang diberikan sesuai dengan tugas 1

## Paragraf 2

## Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Destinasi Wisata

## Pasal 13

- (1) Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Destinasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempuny?i tugas menyiapkan perumusan kebijakan, rencana program dan analisis kegiatan, koordinasi dan sinkronisasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan infrastruktur dan destinasi wisata.
2. Dalam melal&lt;sanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Destinasi Wisata, menyelenggarakan fungsi: (2)
3. ekosistem a. penyiapan pengembangan perumusan kebijakan bidang infrastruktur, pengembangan destinasi wisata budaya, alam, buatan, kemitraan industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan analisis kegiatan bidang pengembangan infrastruktur, ekosistem pengembangan destinasi wisata budaya, alam, buatan, kemitraan industri pariwis ata, ta.ta kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;

- C. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan infrastruktur, ekosistem pengembangan destinasi wisata budaya, alam, buatan, kemitraan industri pariwis ata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;
2. pelaksanaan kebijakan pembangunan perintisan daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan pengembangan infrastruktur destinasi pariwisata daerah darr peningkatan kualitas serta daya saing pariwisata; d.
3. penyusunan norma standar, prosedur, dan kriteria bidang pengembangan infrastruktur, ekosistem pengembangan destinasi wisata budaya, alam, buatan, kemitraan industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat; e.
4. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan infrastruktur, ekosistem pengembangan destinasi wisata budaya, alam, buatan, kemitraan industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat; f.
5. penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan infrastruktur, ekosistem pengembangan destinasi wisata budaya, alam, buatan, kemitraan industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat; o b'
6. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; h.
7. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pariwisata; dan i.
8. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya. J.

## Bagian Keempat Bidang Pemuda Dan Olahraga

## Pasal 14

Bidang Pemuda dan Clahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d rnempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infrastruktur kemitraan pemuda, pembudayaan olahraga, promosi olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga.

## Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pemuda dan Olahraga, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- b. perumusan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, promosi olahr&amp;B&amp;, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olah r aga;
- c. pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- d. pelaksanaan koordinasr kebijakan di bidang peningkatan prestasi kemitraan olah raga ; dan sinkronisasi pelaksanaan pembudayaan olah raga, olahraga dan infrastruktur
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- f. pen)rusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembudayaan olah raga, promosi olah raga peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraarl olah raga ;
7. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda ; o b'
8. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembudayaan olah raga, promosi olah raga peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olah raga ; h.
9. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda ; 1.
10. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembudayaan olah raga, promosi olah raga peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olah raga ; J.
1. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Paragraf 1

## Seksi Pemberdayaan, Pengembangan, Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda

## Pasal 16

- (1) Seksi Pemberdayaan, Pengembangan, Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 , mempu.nyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infrastruktur dan kemitraan pemuda.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemberdayaan, Pengembang&amp;n, Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda, menyelenggarakan fungsi : (2)
- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- b. penyiapan koordinasi dan singkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- c. penylapan penyusunan norma2 standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infrastruktur dan kemitraan pemuda;
6. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infrastruktur dan kemitraan pemuda; d.
7. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infrastruktur dan kemitraan pemuda; e.
8. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ; f.
9. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga; dan o b'
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

## Seksi Pembudayaan, Peningkatan Prestasi, Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga

## Pasal 17

i

- (1) Seksi Pembudayaan, Peningkatan Prestasi, Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, bimbingan dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, standarisasi dan infrastruktur olahraga.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembudayaan, Peningkatan Prestasi, Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga, menyelenggarakan fungsi : (21
- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- C. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, standarisasi dan infrastruktur olahraga;
6. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, standarisasi dan infrastruktur olahraga; d.
7. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, standarisasi dan infrastruktur olahraga; e.
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga; dan
- h. pelaksanaan tr,gas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB IV

## UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

## Pasal 18

- UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e merupakan unsur pelaksana teknis operasional d,anlatau teknis penunjang tertentu Dinas. (1)
- UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2t
- Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi: (3)
- a. pelaksanaan tugas Dinas Daerah sesuai dengan teknis operasional darrlatau teknis penunjang tertentu Dinas;
- b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional danlatau teknis penunjang tertentu Dinas.

## Pasal 19

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian T\.rgas dan Fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## BAB V

## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 2O

- Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (1)
- Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati. (2)
- Jabatan Fungsional dibentuk di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang mempunyai ruang lingkup fungsi, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan. (3)
- Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4)
- Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan Perunciang-undangan yang berlaku. (s)

## BAB VI

## TATA KERJA

## Pasal 2L

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional serta Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
2. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk dalam pelaksanaan tu.gas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan. (2)
3. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu. (3)
4. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. (4t
5. Dalam menyarnpaikan laporan kepada atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (s)

## BAB VII

## PENGANGI(ATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

## Pasal 22

- Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yarg memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (1)
- Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepa1a Seksi, dan Kepala Unit Pelaksana teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. (21

## Pasal 23

- (1) Jabatan Struktural dan Fungsional tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Pe.f abat Struktural di lingkungan Dinas berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Atasan Langsung Pejabat dimaksud dapat menunjuk salah satu pejabat struktural untuk mewakilinya.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 20L7.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.



BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2OL6 NOMOR 99

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo ^

ranggal :

\_15 NOV 20i0

Nomor

: 9d Tahun 2016


U PTD


u