PERATURAN BUPATI RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dinyatakan pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama; - b. bahwa atas pertimbangan pada huruf a dan dalam rangka tertib administrasi penatausahaan penerimaan daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah dimungkinkan terjadi kesalahan setor / pelimpahan dan/ a tau kelebihan setor / pelimpahan penerimaan daerah, kesalahan/kelebihan tersebut dapat dimintakan pengembaliannya pada tahun anggaran berjalan, untuk itu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu mengatur mekanisme pengembalian penerimaan pada tahun anggaran berjalan, dengan (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan ketentuan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dinyatakan pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama;
- b. bahwa atas pertimbangan pada huruf a dan dalam rangka tertib administrasi penatausahaan penerimaan daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah dimungkinkan terjadi kesalahan setor / pelimpahan dan/ a tau kelebihan setor / pelimpahan penerimaan daerah, kesalahan/kelebihan tersebut dapat dimintakan pengembaliannya pada tahun anggaran berjalan, untuk itu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu mengatur mekanisme pengembalian penerimaan pada tahun anggaran berjalan, dengan menetapkan Petunjuk Teknis Petunjuk Teknis Pengembalian Penerimaan Daerah Pada Tahun Anggaran Berjalan melalui Rekening Kas Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang ...
Henetapkan
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011; 9.
9. IO. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
MEMUTUSK.AN:
PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBALIAN PENERIMAAN DAERAH PADA TAHUN AN D GGAR.AN BERJALAN MELALUI REKENING KAS UMUM AERAH
(
l
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
oalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- 1 . Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
- 4 . Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
- s. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
6. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank pembangunan daerah
7. Pengembalian penerimaan daerah adalah pengeluaran daerah dalam rangka untuk mengembalikan penerimaan daerah kepada yang berhak yang disebabkan karena kelebihan setor, kesalahan setor, kesalahan perekaman dan/atau kelebihan pelimpahan oleh bank penyetor / transfer.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KBUD adalah Pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari BUD untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang dikuasakan kepadanya.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipirnpinnya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.
13. Surat...
- surat Pennintaan Pembayaran yang selanjutnya disingket SPP adalah suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh peJabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang disampaikan kepada PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit SPM berkenaan. 13.
14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
15. Surat Perintah Membayar Pengembalian Penerimaan yang selanjutnya disingkat SPM-PP adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mencairkan dana ## BAB II RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang lingkup dalan Peraturan Bupati ini adalah Pengembalian �� penerimaan daerah yang telah diterima pada tahun anggaran IJalan melalui RKUD.
pR(NSIP DASAR PENGEMBALIAN PENERIMAAN
BAB Ill - pR(NSIP DASAR PENGEMBALIAN PENERIMAAN
Pasal 3
- perrnintaan pengembalian penerimaan daer � h yang telah (l) diterima melalui Rekening KUD sebagaimana d1maksud dalam pasal 2 meliputi:
- a. Pengembalian penerimaan pajak daerah:
- b. Pengembalian penerimaan retribusi daerah; dan
- c. Pengembalian penerimaan lainnya.
- (2) Permintaan pengembalian penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh PA/Kuasa PA atau bank penyetor/badan lainnya.
- (3) Permintaan pengembalian PA/Kuasa PA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disebabkan oleh:
- a. Kesalahan jumlah setoran;
- b. Kesalahan frekuensi penyetoran;
- c. Kesalahan rekening tujuan;
- d. Setoran ganda;
- e. Ikatan perjanjian; dan atau
- f. Menurut ketentuan yang berlaku harus dikembalikan.
- (4) Permintaan pengembalian yang diajukan oleh Bank penyetor/badan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disebabkan oleh:
- a. Kesalahan perekaman;
- b. Kelebihan pelimpahan/transfer; dan atau
- c. Kesalahan pelimpahan/transfer.
BAB Ill - pR(NSIP DASAR PENGEMBALIAN PENERIMAAN
Pasal 4
- (1) Pengembalian penerimaan daerah yang disetorkan pada tahun anggaran berjalan dibukukan sebagai pengurang penerimaan daerah yang bersangkutan.
- (2) Pengembalian penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada:
- a. Akun penerimaan yang sama pada saat diterima di Rekening KUD; dan atau
- b. Akun kiriman uang/pemindahbukuan untuk transaksi non anggaran.
Pengembalian ...
- (3) . b · a dimaksud embalian penenmaan daerah se agaiman . Pe � : ayat (1), dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme :=nerbitan SPM-PP. .
- (4) palam hal pengembalian penerimaan sebag � ana d1maksud da ayat (1), terjadi antar rekening milik BUD dapat � ria}csanakan dengan Bilyet Giro.
PROSEDUR PEMBAYARAN PENGEMBALIAN
BAB IV - PROSEDUR PEMBAYARAN PENGEMBALIAN
Pasal 5
dur pembayaran pengembalian penerimaan daerah � se aunana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), yaitu PA/ Kuasa PA :e::ajukan S'.P/SPM-PP pengembalian kepada Kuasa BUD dengan melamp1rkan:
- Fotocopy Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah atau 1. dokumen lainnya sebagai dasar pengenaan;
2. Fotocopy bukti setor untuk penerimaan daerah yang telah dikomfi.rmasi oleh BUD;
3. Fotocopy rekening koran apabila pelimpahan ke rekening KUO diJakukan secara kolektif;
4. Nota debet pelimpahan;
5. Surat ketetapan pengembalian sebagaimana ditetapkan dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Bupati ini;
6. SPfJM sebagaimana ditetapkan dalam Larnpiran II Peraturan Bupati ini,

## Pasal 6

Dalam rangka pembayaran penerimaan daerah yang diterima melalui Rekening KUO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), Bank penyetor/badan lainnya mengajukan pennintaan pengembalian penerimaan daerah dengan melampirkan:

- l. Fotocopy bukti setor untuk penerimaan daerah yang telah dikomfirmasi oleh BUD;
2. Asli dokumen sumber Bank yang menunjukkan kesalahan perekaman, kelebihan dan a tau kesalahan pelimpahan/transfer penerimaan daerah ke Rekening KUO;
3. Surat komfirmasi terkait kebenaran setoran dari dari PA/Kuasa PA Kementrian/lembaga. 3.
4. Nota Debet Pelimpahan dan Rekening Koran Transaksi permintaan pengembalian yang disebabkan oleh kelebihan dan atau kesalahan pelimpahan/transfer penerimaan daerah. 4.

- (1) Berdasarkan perrnintaan pengembalian penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6, PPKD membuat SPP/S � M-� P dalarn waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan pengembalian penerimaan daerah.
- (2) Kuasa BUD menerbitkan dan mengirimkan SP2D untuk menindaklanjuti permintaan pengembalian penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, kepada Bank.

## BABV PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

A ar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan p!raturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kabupaten Sintang.

Diundangkan di Sintang pada tanggal 21 September 2015


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 20lS NO MOR "t

1

LAMPIRAN

yofl'111t

S\lrat

pe;RATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

:

Gt

TAHUN 2015

TAJIIGGAL

,!:. � CC � t.eR.

2015 TE

NTANG: PETUNJUK

TE

KNIS PENGEMBALIAN : ��� i ���� RAH PADA TAHUN ANGGARAN DAERAH ui REKENING KAS UMUM

J(ete tap an Pengembalian

## KOPSURAT

## SURAT KETETAPAN

gMBALIAN PENERIMAAN DAERAH BUKAN PAJAK/PENERIMAAN LAINNYA

pENG

Nomor:

(1)

.

\llljuk

Surat Permohonan pengembalian penerimaan daerah dari

(2)

.

1,!;nsurat

(3J ..

\_. no!JIO kBJl agar kelebihan penenmaan daerah tersebut dikembalikan kepada: ini ditetBP

t � ggal

(4J

:perihal

(5J

, dengan

| Peneriroa | .••...•... (6J . |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| rfaina | ... (7) . |
| AJa!I18l Rekening | ... (8} . |
| No!!IOr | ..•... (9) . |
| NoJDinal Pengembalian | ... (10) . |

·

Dem.ikian ketetapan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagairnana mestinya.

Ditetapkan di

(11)

.

tanggal ... (12) bulan

(13) tahun ... (14)

Pengguna Anggaran/Kuasa PA,

·······

( 15)

.

... ( 16)

.

NIP

(17)

.

## PETUNJUK PENGISIAN KETETAPAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN DAERAH SURAT



I

·

0006 TH

gRATURAN BUPATI SINTANG

� oMOR

:

0l

TAHUN 2015

TANOGAL

� S �� M �

2015

T£NTANG

:

PETUNJUK TEKNIS PENGEMBALIAN PENERIMAAN DAERAH PADA TAHUN ANGGARAN BERJALAN MELALUI REKENING KAS UMUM

DAE RAH

yataaJl Tanggung Jawab Mutlak

Sllr11t pefll

�

,t

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

rtJlllda

tangan di bawah ini:

fSJlg

i,e

:

.•..•...•.••••.•...•..••.

(2)

.

� SJllll

:

...•...•.••...•••. (3)

.

fill'

.

PA/Kuasa PA

(4)

.

Jab3tan

.

dengan sesungguhnya bahwa:

�

enyatakaJl

- aertanggung jawab penuh atas permintaan pembayaran pengembalian penerimaan J. pada (5) sebesar Rp (6) ( (7) ) untuk keperluan (S) .

- A abila dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau kelebihan atas pembayaran 2 · pngembalian penerimaan tersebut, sebagian atau seluruhnya, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan berseclia menyetorkan kembali kelebihan pembayaran tersebut ke kas daerah.

- J. Segala akibat yang timbul dari pembayaran pengembalian penerimaan ini menjacli tanggungjawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benamya .

... (9)

,

(10)

.

PA/Kuasa PA

(11)

.

## KOPSURAT

... (1)

.

Materai

(12)

•••••••••••••• (13) •••••••••••••••

NIP

(14)

.

## PETUNJUK PENGJSIAN n·T PERNVATMN TANGGUNGJAWAB Mtrrt.AK (SJ71'JM)

## sul'V'

| URAIAN ISIAN |
|-----------------------------------------------------------------------|
| PA Kuasa PA dcngan 2s nama |
| NIP PA Kuasa PA Kuasa PA dengan dcngan Das |
| nama dcngan sa |
| dcngan |
| nominal rupiah dalam angka nominal rupiah dalam hunr jumlah dcngan |
| Jumlah dcngan |
| kcpcrluan maksud_ pengembalian pencrimaan dcngan |
| Ous dcngan Dus |
| bulan dan_tahun saat SPTJM dibuat dan ditandatangani |
| Dusi dcngan Danda Langan pejabat yang menandatangi SPTJM dan dibubuhi |
| capdinas nama penerbit SPTJM pcjabat |