PERATURAN BUPATI MA Nomor 68 Tahun 2017 tentang MEKANISME PENGUSULAN PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT BUPATI TANAH LAUT, (berlaku 31 Mei 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
: a. bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada intansi pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 70 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi;
- c. bahwa salah satu model pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah melalui pendidikan dan pelatihan;
- d. bahwa dalam rangka penyusunan norma, standar dan prosedur pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu menetapkan mekanisme pengusulan peserta pendidikan dan pelatihan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diatas, perlu menetapkan PeraturanBupati Tanah Laut tentang Mekanisme Pengusulan Peserta Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara 4109);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;
8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II;
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III;
10. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;
11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III;
12. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II;
Menetapkan
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 034 Tahun 2008 tentang Hubungan Kerja Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 035 Tahun 2008 tentang Jejaring Kerja Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 42);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor );
MEMUTUSKAN :
: PERATURANBUPATI TANAH LAUT TENTANG MEKANISME PENGUSULAN PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut
5. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS.
6. PNS adalah PNS padaPemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7. Diklat Teknis adalah diklat yang dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan/atau penguasaan keterampilan di bidang tugas yang terkait dengan pekerjaan PNS sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.
8. Diklat Fungsional adalah diklat yang memberikan pengetahuan dan/atau penguasaan keterampilan di bidang tugas yang terkait dengan jabatan fungsional PNS sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.
9. Diklat Kepemimpinan Tingkat II yang selanjutnya disebut diklatpim II adalah diklat yang diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan pejabat struktural eselon II yang akan berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepemerintahan di instansinya masing-masing.
10. Diklat Kepemimpinan Tingkat III yang selanjutnya disebut diklatpim III adalah diklat yang diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan pejabat struktural eselon III yang akan berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepemerintahan di instansinya masing-masing.
11. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV yang selanjutnya disebut diklatpim IV adalah diklat yang diselenggarakan untuk membentuk kompetensi kepemimpinan operasional dan membentuk pemimpin perubahan pada pejabat struktural eselon IV yang akan berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepemerintahan di instansinya masing-masing.
12. Pelatihan dasar Calon PNS Golongan I dan Golongan II yang selanjutnya disebut latsar CPNS gol I dan II adalah pelatihan yang diselenggarakan untuk membentuk PNS gol I dan II yang profesional dan berkarakter sebagai pelayan masyarakat.
13. Pelatihan dasar Calon PNS Golongan III yang selanjutnya disebut latsar cpns gol III adalah pelatihan yang diselenggarakan untuk membentuk PNS gol III yang profesional dan berkarakter sebagai pelayan masyarakat.
14. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disebut BKPSDM Kab. Tanah Laut adalah BKPSDM Kab. Tanah Laut.
15. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan yang selanjutnya disebut BPSDMD Prov. Kalsel adalah BPSDMD Prov. Kalsel.
16. Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Lainnya yang selanjutnya disebut SOPD Kab. Tanah Laut lainnya adalah SOPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.
17. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disebut LAN adalah instansi pembina diklat yang secara fungsional bertanggungjawab atas pengaturan, koordinasi dan penyelenggaraan diklat di Republik Indonesia.
18. Lembaga Diklat Pemerintah adalah unit penyelenggara untuk menyelenggarakan suatu diklat tertentu.
19. Lembaga Diklat Swasta terakreditasi adalah lembaga diklat swasta terakreditasi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Terdaftar pada Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disebut SKT pada Kemendagri dan/atau Surat Pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Surat Pengesahan oleh Kemenkumham.
20. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disebut PTN adalah PTN berbentuk Badan Hukum maupun Badan Layanan Umum dan atau PTN diwilayah Republik Indonesia lainnya.
21. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disebut PTS adalah PTS diwilayah Republik Indonesia.
22. Perkumpulan lainnya adalah jenis perkumpulan yang dibentuk untuk tujuan yang sama dalam bidang non-ekonomis baik yang berbadan hukum maupun tanpa berbadan hukum.
23. Dokter Pemerintah adalah Dokter Pemerintah yang bekerja dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.
24. Penyelenggaraan diklat dengan pola kemitraan yang selanjutnya disebut diklat pola kemitraan adalah diklat yang diselenggarakan oleh BKPSDM Kab. Tanah Laut dengan BPSDMD Prov. Kalsel yangdanapenyelenggaraan diklatnya dibebankan kepada APBD Kabupaten Tanah Laut Cq. Belanja Langsung BKPSDM Kab. Tanah Laut.
25. Penyelenggaraan diklat dengan pola penyertaan yang selanjutnya disebut diklat pola penyertaan adalah diklat yang diselenggarakan oleh BKPSDM Kab. Tanah Laut dan/atau SOPD Kab. Tanah Laut lainnya dengan Lembaga Diklat Pemerintah, Lembaga Diklat Swasta Terakreditasi, PTN, PTS maupun perkumpulan lainnya yang dana kontribusinya dibebankan kepada BKPSDM Kab. Tanah Laut dan atau SOPD Kab. Tanah Laut lainnya.
26. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut STTPP adalah surat yang diberikan kepada peserta yang telah dinyatakan lulus mengikuti diklat.
27. Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi yang selanjutnya disebut TSPDI adalah tim yang bertugas menyeleksi calon peserta diklatpim II, III dan IV.
Bagian Kedua Maksud dan Tujuan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Maksud penetapan keputusan ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan (norma, standar, prosedur) pengelolaan diklat terkhusus pada unsur mekanisme pengusulan peserta diklat.
- (2) Tujuan penetapan keputusan ini adalah:
- a. menjamin objektivitas dan transparansi dalam pengusulan peserta diklat;
- b. memberikan gambaran yang jelas kepada setiap PNS terkait alur pengusulan peserta diklat;
- c. memberikan kesempatan yang sama kepada setiap PNS untuk mengikuti diklat; dan
- d. memberikan kemudahan kepada PNS dalam merencakan keikutsertaan diklat;
MEKANISME PENGUSULAN PESERTA DIKLAT
BAB II - MEKANISME PENGUSULAN PESERTA DIKLAT
Pasal 3
- (1) Mekanisme pengusulan peserta diklat terbagi atas:
- a. mekanisme pengusulan peserta diklat teknis;
- b. mekanisme pengusulan peserta diklat fungsional;
- c. mekanisme pengusulan peserta diklat kepemimpinan; dan
- d. mekanisme pengusulan peserta pelatihan dasar.
BAB II - MEKANISME PENGUSULAN PESERTA DIKLAT
Pasal 4
- (1) Mekanisme pengusulan peserta diklat teknis terbagi atas :
- a. pola Kemitraan; dan
- b. pola Penyertaan.
- (2) Mekanisme pengusulan peserta diklat teknis pola kemitraan:
- a. BKPSDM Kab. Tanah Laut meinformasikan penyelenggaraan diklat melalui pengirimansurat pemberitahuan kepada SOPD Kab. Tanah Laut lainnya;
- b. setelah melakukan seleksi calon peserta diklat, BKPSDM Kab. Tanah Laut memanggil calon peserta diklat melalui surat pemberitahuan yang dapat dilihat pada laman resmi BKPSDM Kab. Tanah Laut dengan alamat www.bkpsdm.tanahlautkab.go.id ;
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, memuat ketentuan keikutsertaan calon peserta diklat meliputi:
- a. PNS;
- b. ditugaskan oleh pimpinan di SOPD-nya yang dibuktikan dengan Surat Tugas;
- c. sehat Jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Berbadan Sehat oleh Dokter Pemerintah;
- d. menyerahkan pas foto ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin; dan
- f. Ketentuan-ketentuan lainnya yang dianggap perlu.
- (4) Ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f, diatur dan dimuat dalam surat pemberitahuan penyelenggaraan diklat.
- (5) Mekanisme pengusulan peserta diklat teknis pola penyertaan terbagi atas:
- a. mekanisme pengusulan peserta diklat teknis pola penyertaan diselenggarakan oleh BKPSDM Kab. Tanah Laut; dan
17. yang
- b. mekanisme pengusulan peserta diklat teknis pola penyertaan yang diusulkan oleh SOPD Kab. Tanah Laut lainnya.
- (6) Mekanisme pengusulan peserta diklat teknis pola penyertaan yang diselenggarakan oleh BKPSDM Kab. Tanah Laut:
- a. BKPSDM Kab. Tanah Laut meinformasikan penyelenggaraan diklat melalui pengiriman surat pemberitahuan kepada SOPD Kab. Tanah Laut lainnya; dan
- b. setelah melakukan seleksi calon peserta diklat, BKPSDM Kab. Tanah Laut memanggil calon peserta diklat melalui surat pemberitahuan yang dapat dilihat pada laman resmi BKPSDM Kab. Tanah Laut dengan alamat www.bkpsdm.tanahlautkab.go.id ;
- (7) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, memuat ketentuan keikutsertaan calon peserta diklat meliputi:
- a. PNS
- b. ditugaskan oleh pimpinan di SOPD-nya yang dibuktikan dengan Surat Tugas;
- c. sehat Jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Berbadan Sehat oleh Dokter Pemerintah;
- d. menyerahkan pas foto ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin; dan
- f. Ketentuan-ketentuan lainnya yang dianggap perlu.
- (8) Ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf f, diatur dan dimuat dalam surat pemberitahuan penyelenggaraan diklat.
- (9) Mekanisme pengusulan peserta diklat teknis pola penyertaan yang diusulkan oleh SOPD Kab. Tanah Laut lainnya:
- a. SOPD Kab. Tanah Laut lainnya mengusulkan rencana keikutsertaan diklat kepada BKPSDM Kab. Tanah Laut melalui telahaan staf dengan melampirkan surat pemberitahuan penyelenggaraan diklat dari penyelenggara diklat baik Lembaga Diklat Pemerintah, Lembaga Diklat Swasta Terakreditasi, PTN, PTS maupun perkumpulan lainnya;
- b. telahaan staf sebagaimana dimaksud huruf a, ditandatangani oleh pimpinan SOPD pengusul dan ditunjukkan kepada Kepala BKPSDM Kab. Tanah Laut;
- c. telahaan staf sebagaimana dimaksud huruf b, harus mencermikan garis besar tentang diklat yang dikuti baik dari segi penyelenggara, tanggal pelaksanaan, besaran biaya kontribusi, urgensi diklat hingga manfaat yang diperoleh;
- d. padatelahaan staf sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan tulisan mengenai rekomendasi keikutsertaan atau ketidakikutsertaan oleh Kepala BKPSDM Kab. Tanah Laut;
- e. rekomendasi keikutsertaan sebagaimana dimaksud huruf d, diberikan dengan
BAB II - MEKANISME PENGUSULAN PESERTA DIKLAT
Pasal 5
- (1) Mekanisme pengusulan peserta diklat fungsional terbagi atas:
- a. pola Kemitraan; dan
- b. pola Penyertaan.
- (2) Mekanisme pengusulan peserta diklat fungsional pola kemitraan:
- a. BKPSDM Kab. Tanah Laut meinformasikan penyelenggaraan diklat melalui pengiriman surat pemberitahuan kepada SOPD Kab. Tanah Laut lainnya; dan
- b. setelah melakukan seleksi calon peserta diklat, BKPSDM Kab. Tanah Laut memanggil calon peserta diklat melalui surat pemberitahuan yang dapat dilihat pada laman resmi BKPSDM Kab. Tanah Laut dengan alamat www.bkpsdm.tanahlautkab.go.id ;
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, memuat ketentuan keikutsertaan calon peserta diklat meliputi:
- a. PNS;
- b. ditugaskan oleh pimpinan di SOPD-nya yang dibuktikan dengan Surat Tugas;
- c. sehat Jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Berbadan Sehat oleh Dokter Pemerintah;
- d. menyerahkan pas foto ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- e. melampirkan minimal 2 (dua) STTPP diklat teknis yang pernah diikuti;
- f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin; dan
- g. Ketentuan-ketentuan lainnya yang dianggap perlu.
- (4) Ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf g, diatur dan dimuat dalam surat pemberitahuan penyelenggaraan diklat.
- (5) Terkhusus untuk diklat fungsional bagi tenaga kesehatan dan pendidikan, maka calon peserta diseleksi oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dengan mempehatikan ketentuan yang telah ditetapkan BKPSDM Kab. Tanah Laut.
- (6) Mekanisme pengusulan peserta diklat fungsional pola penyertaan terbagi atas:
- a. mekanisme pengusulan peserta diklat fungsional pola penyertaan yang diselenggarakan oleh BKPSDM Kab. Tanah Laut; dan
- b. mekanisme pengusulan peserta diklat fungsional pola penyertaan yang diusulkan oleh SOPD Kab. Tanah Laut lainnya.
- (7) Mekanisme pengusulan peserta diklat fungsional pola penyertaan yang diselenggarakan oleh BKPSDM Kab. Tanah Laut:
- a. BKPSDM Kab. Tanah Laut meinformasikan penyelenggaraan diklat melalui pengiriman surat pemberitahuan kepada SOPD Kab. Tanah Laut lainnya;
- b. setelah melakukan seleksi calon peserta diklat, BKPSDM Kab. Tanah Laut memanggil calon peserta diklat melalui surat pemberitahuan yang dapat dilihat pada laman resmi BKPSDM Kab. Tanah Laut dengan alamat www.bkpsdm.tanahlautkab.go.id ;
- (8) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf a, memuat ketentuan keikutsertaan calon peserta diklat meliputi:
- a. PNS;
- b. ditugaskan oleh pimpinan di SOPD-nya yang dibuktikan dengan Surat Tugas;
- c. sehat Jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Berbadan Sehat oleh Dokter Pemerintah;
- d. melampirkan minimal 2 (dua) STTPP diklat teknis yang pernah diikuti;
- e. menyerahkan pas foto ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin; dan
- g. Ketentuan-ketentuan lainnya yang dianggap perlu.
- (9) Ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf g, diatur dan dimuat dalam surat pemberitahuan penyelenggaraan diklat.
- (10) Terkhusus untuk diklat fungsional bagi tenaga kesehatan dan pendidikan, maka calon peserta diseleksi oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan mempehatikan ketentuan yang telah ditetapkan BKPSDM Kab. Tanah Laut.
- (11) Mekanisme pengusulan peserta diklat fungsional pola penyertaan yang diusulkan oleh SOPD Kab. Tanah Laut lainnya:
- a. SOPD Kab. Tanah Laut lainnya mengusulkan rencana keikutsertaan diklat kepada BKPSDM Kab. Tanah Laut melalui telahaan staf dengan melampirkan surat pemberitahuan penyelenggaraan diklat dari penyelenggara diklat baik Lembaga Diklat Pemerintah, Lembaga Diklat Swasta Terakreditasi, PTN, PTS maupun perkumpulan lainnya;
- b. telahaan staf sebagaimana dimaksud huruf a, ditandatangani oleh pimpinan SOPD pengusul dan ditunjukkan kepada Kepala BKPSDM Kab. Tanah Laut;
- c. telahaan staf sebagaimana dimaksud huruf b, harus mencermikan garis besar tentang diklat yang dikuti baik dari segi penyelenggara, tanggal pelaksanaan, besaran biaya kontribusi, urgensi diklat hingga manfaat yang diperoleh;
- d. pada telahaan staf sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c diberikan tulisan mengenai rekomendasi keikutsertaan atau ketidakikutsertaan oleh Kepala BKPSDM Kab. Tanah Laut;
- e. rekomendasi keikutsertaan sebagaimana dimaksud huruf d, diberikan dengan
BAB II - MEKANISME PENGUSULAN PESERTA DIKLAT
Pasal 6
- (1) Mekanisme pengusulan peserta diklat kepemimpinan terbagi atas:
- a. mekanisme pengusulan peserta diklatpim II;
- b. mekanisme pengusulan peserta diklatpim III; dan
- c. mekanisme pengusulan peserta diklatpim IV;
- (2) Mekanisme pengusulan peserta diklatpim II:
- a. BKPSDM Kab. Tanah Laut mempublikasikan laporan hasil seleksi calon peserta diklatpim II yang dilakukan oleh TSPDI melalui laman resmi BKPSDM Kab. Tanah Laut dengan alamat www.bkpsdm.tanahlautkab.go.id ;
- b. BKPSDMKab. Tanah Laut mengusulkan calon peserta diklatpim II yang telah lolos seleksi oleh TSPDI kepada lembaga diklat pemerintah untuk mengikuti diklatpim II;
- c. atas dasar usulan sebagaimana dimaksud huruf b, Lembaga diklat pemerintah mengirimkan surat pemanggilan calon peserta diklatpim II kepada BKPSDM Kab. Tanah Laut; dan
- d. BKPSDM Kab. Tanah Laut megirimkan surat pemberitahuan pemanggilan sebagaimana dimaksud huruf c kepada calon peserta diklat dimaksud dan kepada pimpinan SOPD tempat calon peserta bekerja;
- (3) Surat pemanggilan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dan huruf d, memuat ketentuan keikutsertaan calon peserta diklat meliputi:
- a. pangkat/Golongan minimal Pembina (IV/a) atau yang disetarakan;
- b. telah menduduki eselon II atau yang disetarakan; dan
- c. ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh lembaga diklat pemerintah penyelenggara diklatpim II.
- (4) Ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d, diatur dan dimuat dalam surat pemberitahuan pemanggilan calon peserta diklat.
- (5) Mekanisme pengusulan peserta diklatpim III:
- a. BKPSDM Kab. Tanah Laut mempublikasikan laporan hasil seleksi calon peserta diklatpim III yang dilakukan oleh TSPDI melalui laman resmi BKPSDM Kab. Tanah Laut dengan alamat www.bkpsdm.tanahlautkab.go.id ;
- b. BKPSDM Kab. Tanah Laut mengusulkan calon peserta diklatpim III yang telah lolos seleksi oleh TSPDI kepada lembaga diklat pemerintah untuk mengikuti diklatpim III;
- c. atas dasar usulan sebagaimana dimaksud huruf b, Lembaga diklat pemerintah mengirimkan surat pemanggilan calon peserta diklatpim III kepada BKPSDM Kab. Tanah Laut; dan
- d. BKPSDM Kab. Tanah Laut megirimkan surat pemberitahuan pemanggilan sebagaimana dimaksud huruf c kepada calon peserta diklat dimaksud dan kepada pimpinan SOPD tempat calon peserta bekerja;
- (6) Surat pemanggilan sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf c dan huruf d, memuat ketentuan keikutsertaan calon peserta diklat meliputi:
- a. pangkat/Golongan minimal Penata Tk. I (III/d) atau yang disetarakan;
- b. telah menduduki eselon III atau yang disetarakan;
- c. bagi calon peserta diklat yang telah menduduki jabatan eselon III, maka pangkat minimal Penata (III/c); dan
- d. ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh lembaga diklat pemerintah penyelenggara diklatpim III.
- (7) Ketentuan-ketentuanlainnya sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf d, diatur dan dimuat dalam surat pemberitahuan pemanggilan calon peserta diklat.
- (8) Mekanisme pengusulan peserta diklatpim IV:
- a. BKPSDM Kab. Tanah Laut mempublikasikan laporan hasil seleksi calon peserta diklatpim IV yang dilakukan oleh TSPDI melalui laman resmi BKPSDM Kab. Tanah Laut dengan alamat www.bkpsdm.tanahlautkab.go.id ;
- b. BKPSDM Kab. Tanah Laut mengusulkan calon peserta diklatpim III yang telah lolos seleksi oleh TSPDI kepada lembaga diklat pemerintah untuk mengikuti diklatpim IV;
- c. atas dasar usulan sebagaimana dimaksud huruf b, Lembaga diklat pemerintah mengirimkan surat pemanggilan calon peserta diklatpim IV kepada BKPSDM Kab. Tanah Laut;
- d. BKPSDM Kab. Tanah Laut megirimkan surat pemberitahuan pemanggilan sebagaimana dimaksud huruf c kepada calon peserta diklat dimaksud dan kepada pimpinan SOPD tempat calon peserta bekerja;
- (9) Surat pemanggilan sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf c dan huruf d, memuat ketentuan keikutsertaan calon peserta diklat meliputi:
- a. pangkat/Golongan minimal penata muda Tk. I (III/b) atau disetarakan;
- b. telah menduduki eselon IV atau yang disetarakan;
- c. bagi calon peserta diklat yang telah menduduki jabatan eselon IVb, maka pangkat minimal Penata Muda (III/a);
- d. bagi calon peserta diklat yang telah menduduki jabatan eselon IVa, maka pangkat minimal Penata Muda (III/b);
- e. ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh lembaga diklat pemerintah penyelenggara diklatpim IV.
- (10) Ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (9) huruf d, diatur dan dimuat dalam surat pemberitahuan pemanggilan calon peserta diklat.
BAB II - MEKANISME PENGUSULAN PESERTA DIKLAT
Pasal 7
- (1) Mekanisme pengusulan peserta pelatihan dasar terbagi atas:
- a. mekanisme pengusulan peserta latsar gol. I dan II; dan
- b. mekanisme pengusulan peserta latsar gol. III.
- (2) Mekanisme pengusulan peserta latsar gol. I dan II:
- a. BKPSDM Kab. Tanah Laut melakukan seleksi dan mengusulkan calon peserta latsar gol. I dan II kepada lembaga diklat pemerintah untuk mengikuti latsar gol. I dan II;
- b. atas dasar usulan sebagaimana dimaksud huruf b, Lembaga diklat pemerintah mengirimkan surat pemanggilan calon peserta latsar Gol. I dan II kepada BKPSDM Kab. Tanah Laut; dan
- c. BKPSDM Kab. Tanah Laut megirimkan surat pemberitahuan pemanggilan sebagaimana dimaksud huruf c kepada calon peserta diklat dimaksud dan kepada pimpinan SOPD tempat calon peserta bekerja;
- (3) Surat pemanggilan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dan huruf d, memuat ketentuan keikutsertaan calon peserta diklat meliputi:
- a. SK Pengangkatan CPNS Gol. I dan II;
- b. keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah; dan
- c. ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh lembaga diklat pemerintah penyelenggara latsar Gol. I dan II
- (4) Ketentuan-ketentuan lain sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c, diatur dan dimuat dalam surat pemberitahuan pemanggilan calon peserta diklat.
- (5) Mekanisme pengusulan peserta latsar gol. III:
- a. BKPSDM Kab. Tanah Laut melakukan seleksi dan mengusulkan calon peserta latsar gol. III kepada lembaga diklat pemerintah untuk mengikuti latsar gol. III;
- b. atas dasar usulan sebagaimana dimaksud huruf b, Lembaga diklat pemerintah mengirimkan surat pemanggilan calon peserta latsar Gol. III kepada BKPSDM Kab. Tanah Laut;
- c. BKPSDM Kab. Tanah Laut megirimkan surat pemberitahuan pemanggilan sebagaimana dimaksud huruf c kepada calon peserta diklat dimaksud dan kepada pimpinan SOPD tempat calon peserta bekerja;
- (6) Surat pemanggilan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dan huruf d, memuat ketentuan keikutsertaan calon peserta diklat meliputi:
- a. SK Pengangkatan CPNS Gol. III;
- b. keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah; dan
- c. ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh lembaga diklat pemerintah penyelenggara latsar Gol. I dan II.
- (7) Ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf c, diatur dan dimuat dalam surat pemberitahuan pemanggilan calon peserta diklat.
TABEL ALUR MEKANISME PENGUSULAN PESERTA DIKLAT
BAB III - TABEL ALUR MEKANISME PENGUSULAN PESERTA DIKLAT
Pasal 8
Tabel alur mekanisme pengusulan peserta diklat dapat dilihat pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka pihak terkait wajib mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 31 Mei 2017

BUPATI TANAH LAUT, ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 31 Mei 2017

## Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,


## H. SYAHRIAN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017 NOMOR 68

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR

: 68 TAHUN 2017

TANGGAL

: 31 Mei 2017

## A. MEKANISME PENGUSULAN PESERTA DIKLAT TEKNIS POLA KEMITRAAN

| NO. | KEGIATAN | BKPSDM Kab. Tanah Laut | SOPD Kab. Tanah Laut Lainnya |
|-------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Informasi penyelenggaraan diklat | Pengiriman surat Pemberitahuan penyelenggaraan yang memuat ketentuan calon peserta: 1. PNS 2. Ditugaskan oleh pimpinan SOPD 3. Sehat jasmani rohani 4. Pas foto 4x6 (3 lembar) 5. Tidak sedang menjalani hukuman disipiln 6. Ketentuan lain | |
| 2 | Data calon peserta diklat | Seleksi calon peserta diklat | Surat usulan calon peserta diklat |
| 3 | Pemanggilan peserta diklat | Surat pemberitahuan pada laman resmi www.bkpsdm.tanahlautkab.go.id | |

## B. MEKANISME PENGUSULAN PESERTA DIKLAT TEKNIS POLA PENYERTAAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH BKPSDM KAB. TANAH LAUT

| NO. | KEGIATAN | BKPSDM Kab. Tanah Laut | SOPD Kab. Tanah Laut Lainnya |
|-------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Informasi penyelenggaraan diklat | Pengiriman surat Pemberitahuan penyelenggaraan yang memuat ketentuan calon peserta: 1. PNS 2. Ditugaskan oleh pimpinan SOPD 3. Sehat jasmani rohani 4. Pas foto 4x6 (3 lembar) 5. Tidak sedang menjalani hukuman disipiln 6. Ketentuan lain | |

| 2 | Data calon peserta diklat | Seleksi calon peserta diklat | Surat usulan calon peserta diklat |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 3 | Pemanggilan peserta diklat | Surat pemberitahuan pada laman resmi www.bkpsdm.tanahlautkab.go.id | |

## C. MEKANISME PENGUSULAN PESERTA DIKLAT TEKNIS POLA PENYERTAAN YANG DIUSULKAN OLEH SOPD KAB. TANAH LAUT LAINNYA

| NO. | KEGIATAN | BKPSDM Kab. Tanah Laut | SOPD Kab. Tanah Laut Lainnya |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Rencana keikutsertaan diklat | Seleksi usulan keikutsertaan Diklat SOPD dengan memperhatikan aspek: 1. Legalitas 2. Kesesuaian bidang pekerjaan calon peserta diklat dengan diklat yang diikuti 3. Tertib anggaran | Mengajukan usulan keikutsertaan diklat melalui Telahaan Staf kepada Kepala BKPSDM Kab. Tanah Laut disertai dengan Surat Pemberitahuan Penyelenggaraan Diklat dari pihak penyelenggara Telahaan staf harus mencerminkan: 1. Profil singkat pihak penyelenggara 2. Tanggal pelaksanaan diklat 3. Besaran biaya kontribusi 4. Urgensi dan manfaat yang akan diperoleh pasca diklat |
| 2 | Pemberian rekomendasi keikutsertaan | 1. Pada Telaahan Staf usulan keikutsertaan SOPD diberikan catatan/tulisan mengenai rekomendasi keikutsertaan oleh Kepala BKPSDM Kab. Tanah Laut 2. Pengembalian Telaahan staf usulan keikutsertaan kepada SOPD pengusul | Telaahan staf yang telah diberikan rekomendasi keikutsertaan dijadikan dasar untuk penerbitan Surat Tugas dalam rangka perjalanan dinas |

## D. MEKANISME PENGUSULAN PESERTA DIKLAT FUNGSIONAL POLA KEMITRAAN

SOPD

| NO. | KEGIATAN | BKPSDM Kab. Tanah Laut | SOPD Kab. Tanah Laut Lainnya |
|-------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Informasi penyelenggaraan diklat | Pengiriman surat Pemberitahuan penyelenggaraan yang memuat ketentuan calon peserta: 1. PNS 2. Ditugaskan oleh pimpinan SOPD 3. Memiliki minimal 2 STTPP Teknis 4. Sehat jasmani rohani 5. Pas foto 4x6 (3 lembar) 6. Tidak sedang menjalani hukuman disipiln 7. Ketentuan lain | |
| 2 | Data calon peserta diklat | Seleksi calon peserta diklat | Surat usulan calon peserta diklat |
| 3 | Pemanggilan peserta diklat | Surat pemberitahuan pada laman resmi www.bkpsdm.tanahlautkab.go.id | |

## Keterangan :

- -Terkhusus untuk diklat fungsional bagi tenaga kesehatan dan pendidikan, maka calon peserta diseleksi oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan mempehatikan ketentuan yang telah ditetapkan BKPSDM Kab. Tanah Laut.

## E. MEKANISME PENGUSULAN PESERTA DIKLAT FUNGSIONAL POLA PENYERTAAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH BKPSDM KAB. TANAH LAUT

| NO. | KEGIATAN | BKPSDM Kab. Tanah Laut | SOPD Kab. Tanah Laut Lainnya |
|-------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Informasi penyelenggaraan diklat | Pengiriman surat Pemberitahuan penyelenggaraan yang memuat ketentuan calon peserta: 1. PNS 2. Ditugaskan oleh pimpinan SOPD 3. Memiliki minimal 2 STTPP Teknis 4. Sehat jasmani rohani 5. Pas foto 4x6 (3 lembar) 6. Tidak sedang menjalani hukuman disipiln | |
| 2 | Data calon peserta diklat | Seleksi calon peserta diklat | Surat usulan calon peserta diklat |
| 3 | Pemanggilan peserta diklat | Surat pemberitahuan pada laman resmi www.bkpsdm.tanahlautka b.go.id | |

## Keterangan :

- -Terkhusus untuk diklat fungsional bagi tenaga kesehatan dan pendidikan, maka calon peserta diseleksi oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan mempehatikan ketentuan yang telah ditetapkan BKPSDM Kab. Tanah Laut.

## F. MEKANISME PENGUSULAN PESERTA DIKLAT FUNGSIONAL POLA PENYERTAAN YANG DIUSULKAN OLEH SOPD KAB. TANAH LAUT LAINNYA

| NO. | KEGIATAN | BKPSDM Kab. Tanah Laut | SOPD Kab. Tanah Laut Lainnya |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Rencana keikutsertaan diklat | Seleksi usulan keikutsertaan Diklat SOPD dengan memperhatikan aspek: 1. Legalitas 2. Kesesuaian bidang pekerjaan calon peserta diklat dengan diklat yang diikuti 3. Tertib anggaran | Mengajukan usulan keikutsertaan diklat melalui Telahaan Staf kepada Kepala BKPSDM Kab. Tanah Laut disertai dengan Surat Pemberitahuan Penyelenggaraan Diklat dari pihak penyelenggara Telahaan staf harus mencerminkan: 1. Profil singkat pihak penyelenggara 2. Tanggal pelaksanaan diklat 3. Besaran biaya kontribusi 4. Urgensi dan manfaat yang akan diperoleh |
| 2 | Pemberian rekomendasi keikutsertaan | 1. Pada Telaahan Staf usulan keikutsertaan SOPD diberikan catatan/tulisan mengenai rekomendasi keikutsertaan oleh Kepala BKPSDM Kab. Tanah Laut 2. Pengembalian Telaahan staf usulan keikutsertaan kepada SOPD pengusul | Telaahan staf yang telah diberikan rekomendasi keikutsertaan dijadikan dasar untuk penerbitan Surat Tugas dalam rangka perjalanan dinas |

## G. MEKANISME PENGUSULAN PESERTA DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT II

| NO. | KEGIATAN | BKPSDM Kab. Tanah Laut | SOPD Calon Peserta | Lembaga Diklat Pemerintah |
|-------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | seleksi calon peserta diklatpim II oleh TSPDI | Publikasi laporan hasil seleksi calon peserta diklatpim II oleh TSPDI melalui laman resmi www.bkpsdm.tanahlaut kab.go.id | | |
| 2 | Pengusulan calon peserta diklatpim II yang lolos seleksi | Surat usulan calon peserta diklatpim II yang lolos seleksi | | Menerima usulan calon peserta diklatpim II dengan memperhatikan ketersediaan kuota peserta |
| 3 | Pemanggilan calon peserta diklatpim II | Mengirimkan surat pemanggilan yang memuat ketentuan keikutsertaan calon peserta diklatpim II kepada peserta melalui SOPD tempat calon peserta bekerja | Menyampaikan surat pemanggilan kepada calon peserta diklatpim II | Mengirimkan surat pemanggilan yang memuat ketentuan keikutsertaan calon peserta diklatpim II kepada BKPSDM Kab. Tanah Laut Isi ketentuan keikutsertaan: 1. Pangkat/Golong an minimal Pembina (IV/a) 2. Telah menduduki eselon II 3. Ketentuan lain |

## H. MEKANISME PENGUSULAN PESERTA DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III

| NO. | KEGIATAN | BKPSDM Kab. Tanah Laut | SOPD Calon Peserta | Lembaga Diklat Pemerintah |
|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | seleksi calon peserta diklatpim III oleh TSPDI | Publikasi laporan hasil seleksi calon peserta diklatpim III oleh TSPDI melalui laman resmi www.bkpsdm.tanahla utkab.go.id | | |
| 2 | Pengusulan calon peserta diklatpim III yang lolos seleksi | Surat usulan calon peserta diklatpim III yang lolos seleksi | | Menerima usulan calon peserta diklatpim III dengan memperhatikan ketersediaan kuota peserta |
| 3 | Pemanggilan calon peserta diklatpim III | Mengirimkan surat pemanggilan yang memuat ketentuan keikutsertaan calon peserta diklatpim III kepada peserta melalui SOPD tempat calon peserta bekerja | Menyampaikan surat pemanggilan kepada calon peserta diklatpim III | Mengirimkan surat pemanggilan yang memuat ketentuan keikutsertaan calon peserta diklatpim III kepada BKPSDM Kab. Tanah Laut Isi ketentuan keikutsertaan: 1. Pangkat/Golo ngan minimal Penata Tk. I (III/d) 2. Telah menduduki eselon III, maka pangkat minimal Penata (III/c) 3. Ketentuan lain |

## I. MEKANISME PENGUSULAN PESERTA DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV

| NO. | KEGIATAN | BKPSDM Kab. Tanah Laut | SOPD Calon Peserta | Lembaga Diklat Pemerintah |
|-------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | seleksi calon peserta diklatpim IV oleh TSPDI | Publikasi laporan hasil seleksi calon peserta diklatpim IV oleh TSPDI melalui laman resmi www.bkpsdm.tanahlaut kab.go.id | | |
| 2 | Pengusulan calon peserta diklatpim IV yang lolos seleksi | Surat usulan calon peserta diklatpim IV yang lolos seleksi | | Menerima usulan calon peserta diklatpim IV dengan memperhatikan ketersediaan kuota peserta |
| 3 | Pemanggilan calon peserta diklatpim IV | Mengirimkan surat pemanggilan yang memuat ketentuan keikutsertaan calon peserta diklatpim IV kepada peserta melalui SOPD tempat calon peserta bekerja | Menyampaikan surat pemanggilan kepada calon peserta diklatpim IV | Mengirimkan surat pemanggilan yang memuat ketentuan keikutsertaan calon peserta diklatpim IV kepada BKPSDM Kab. Tanah Laut Isi ketentuan keikutsertaan: 1. Pangkat/Golonga n minimal Penata Muda Tk. I (III/b) 2. Telah menduduki eselon IVb, maka pangkat minimal Penata Muda (III/a), telah menduduki eselon IVa, maka pangkat minimal Penata Muda Tk. I (III/b). 3. Ketentuan lain |

## J. MEKANISME PENGUSULAN PESERTA PELATIHAN DASAR GOL. I DAN II

| NO. | KEGIATAN | BKPSDM Kab. Tanah Laut | SOPD Calon Peserta | Lembaga Diklat Pemerintah |
|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Seleksi dan pengusulan calon peserta latsar Gol. I dan II | Menyeleksi dan mengirim surat usulan calon peserta latsar gol. I dan II | | Menerima usulan calon peserta latsar gol. I dan II dengan memperhatikan ketersediaan kuota peserta |
| 2 | Pemanggilan calon peserta latsar Gol. I dan II | Mengirimkan surat pemanggilan yang memuat ketentuan keikutsertaan calon peserta latsar Gol I dan II kepada peserta melalui SOPD tempat calon peserta bekerja | Menyampaikan surat pemanggilan kepada calon peserta latsar gol. I dan II | Mengirimkan surat pemanggilan yang memuat ketentuan keikutsertaan calon peserta latsar Gol I dan II kepada BKPSDM Kab. Tanah Laut Isi ketentuan keikutsertaan: 1. SK CPNS Gol. I dan II 2. Keterangan sehat dari dokter pemerintah 3. Ketentuan lain |

## K. MEKANISME PENGUSULAN PESERTA PELATIHAN DASAR GOL. III

| NO. | KEGIATAN | BKPSDM Kab. Tanah Laut | SOPD Calon Peserta | Lembaga Diklat Pemerintah |
|-------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Seleksi dan pengusulan calon peserta latsar Gol. III | Menyeleksi dan mengirim surat usulan calon peserta latsar gol. III | | Menerima usulan calon peserta latsar gol. III dengan memperhatikan ketersediaan kuota peserta |
| 2 | Pemanggilan calon peserta latsar Gol. III | Mengirimkan surat pemanggilan yang memuat ketentuan keikutsertaan calon peserta latsar Gol III kepada peserta melalui SOPD tempat calon peserta bekerja | Menyampaikan surat pemanggilan kepada calon peserta latsar gol. III | Mengirimkan surat pemanggilan yang memuat ketentuan keikutsertaan calon peserta latsar Gol III kepada BKPSDM Kab. Tanah Laut Isi ketentuan keikutsertaan: 1. SK CPNS Gol. III 2. Keterangan sehat dari dokter pemerintah 3. Ketentuan lain |

## BUPATI TANAH LAUT,


## H. BAMBANG ALAMSYAH