PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG Nomor 2 Tahun 2007 tentang RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DAN LALU LINTAS TERNAK (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
- a. bahwa dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memperoleh daging hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal untuk dikonsumsi, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap hewan yang akan dipotong dan sesudah dipotong;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu untuk mengatur tarif pungutan retribusi potong hewan dan lalu lintas ternak;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuanketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1982 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
DAN
BUPATI BENGKAYANG,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DAN LALU LINTAS TERNAK
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Di dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bengkayang;
7. Pemungut Retribusi adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas tertentu untuk memungut retribusi;
8. Retribusi Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan dan atau pemakaian fasilitas rumah potong hewan, yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah;
9. Rumah Potong Hewan (RPH) adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas;
10. Tempat Pemotongan Hewan (TPH) adalah bangunan yang digunakan untuk memotong hewan bagi konsumsi masyarakat;
11. Daging adalah bagian-bagian hewan yang disembelih dan lazim dikonsumsi manusia, kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain;
12. Lalu lintas ternak adalah peredaran ternak, produk ternak dan hasil ikutannya, yang masuk dan keluar Kabupaten Bengkayang;
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan;
14. Rumah Potong Unggas (RPU) adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong unggas bagi konsumsi masyarakat luas.
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dan Lalu Lintas Ternak, dipungut retribusi atas penyediaan jasa dan fasilitas pelayanan pemotongan hewan dan pemeriksaan kesehatan ternak.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 3
Objek Retribusi adalah jasa dan atau pemberian pelayanan kepada masyarakat, berupa penyediaan fasilitas dan jasa-jasa yang meliputi:
- a. Biaya administrasi;
- b. Jasa pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong;
- c. Pemakaian tempat pemotongan dan penyelesaian pemotongan di RPH/TPH;
- d. Jasa pemeriksaan hewan setelah dipotong;
- e. Pemeriksaan kesehatan hewan untuk keperluan lalu lintas hewan.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 4
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan fasilitas dan jasa sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 5
Semua hewan ternak yang dipotong di Rumah Potong Hewan atau diluar RPH, harus diperiksa terlebih dahulu kesehatannya oleh petugas yang telah ditunjuk oleh Kepala Kantor.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 6
Dilarang memasukkan atau mengeluarkan hewan ternak dan hasil ikutannya, ke atau dari dalam Daerah sebelum diperiksa kesehatannya oleh petugas yang ditunjuk.
GOLONGAN RETRIBUSI DAN BESARNYA TARIF
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7
Retribusi rumah Potong Hewan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8
- (1) Besarnya Tarif Potong Hewan akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati;
- (2) Pemotongan unggas diluar Rumah Potong Unggas (RPU) untuk keperluan usaha, dikenakan biaya retribusi sebagai jasa pemeriksaan sebelum dan sesudah dipotong;
- (3) Apabila RPU telah tersedia, baik milik pemerintah maupun milik swasta, maka pemotongan unggas harus dilakukan dirumah potong unggas;
- (4) Besarnya Tarif Pemeriksaan Hewan untuk lalu lintas ternak ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.
BAB IV - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 9
- (1) Pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas yang ditunjuk dan dilengkapi dengan Surat Tugas;
- (2) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (3) Pemungutan retribusi dibuktikan dengan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, yang diberikan kepada wajib retribusi;
- (4) Hasil pemungutan retribusi disetorkan seluruhnya kepada Kas Daerah melalui Bendaharawan penerima dan penyetor retribusi sebagai Pemasukan Asli Daerah.
BAB V - KETENTUAN PIDANA
Pasal 10
- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
BAB VI - KETENTUAN LAIN -LAIN
Pasal 11
Ketentuan lain sepanjang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau/ Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang. Ditatapkan di Bengkayang pada tanggal 10 April 2007

Penandatangan: BUPATI BENGKAYANG, ttd ## JACOBUS LUNA Perda ini dinyatakan Sah Sejak tanggal diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Pada Tanggal 17 April 2007

Penandatangan: ## PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG, AGUSTINUS NAON, S.Sos ## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2007 NOMOR 2 SERI C