PERATURAN BUPATI MA Nomor 30 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BIMA (berlaku 21 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bima.
4
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
- Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2011 - 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2010 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 25 );
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 74);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 76).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI BIMA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BIMA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan bupati ini, yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Bima;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bima;
- d. Bupati adalah Bupati Bima;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bima;
- g. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah;
- i. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan;
- j. Perangkat daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Bima;
- k. Unit Pelaksana Teknis adalah unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah kabupaten;
- l. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas dan Badan Kabupaten Bima.
BAB II - PERANGKAT DAERAH
Pasal 2
Perangkat Daerah Kabupaten Bima terdiri dari :
- a. Sekretariat Daerah, dengan Tipe A;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan Tipe A;
- c. Inspektorat, dengan Tipe A;
- d. Dinas - dinas Daerah, terdiri dari :
- 1) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, dengan Dinas Daerah Tipe A;
- 2) Dinas Kesehatan, dengan Dinas Daerah Tipe A;
- 3) Dinas Sosial, dengan Dinas Daerah Tipe A;
- 4) Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, dengan Dinas Daerah Tipe A;
- 5) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, dengan Dinas Daerah Tipe A;
- 6) Dinas Perhubungan, dengan Dinas Daerah Tipe B;
- 7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A;
- 8) Dinas Pariwisata, dengan Dinas Daerah Tipe A;
- 9) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan Dinas Daerah Tipe B;
- 10) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan Dinas Daerah Tipe B;
- 11) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan Dinas Daerah Tipe B;
- 12) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dengan Dinas Daerah Tipe A;
- 13) Dinas Pertanian dan Perkebunan, dengan Dinas Daerah Tipe A;
- 14) Dinas Kelautan dan Perikanan, dengan Dinas Daerah Tipe A
- 15) Dinas Lingkungan Hidup, dengan Dinas Daerah Tipe B;
- 16) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan Dinas Daerah Tipe B;
- 17) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, dengan Dinas Daerah Tipe A;
- 18) Dinas Ketahanan Pangan, dengan Dinas Daerah Tipe A;
- 19) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan Dinas Daerah Tipe C;
- 20) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan Dinas Daerah Tipe B;
- 21) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dengan Dinas Daerah Tipe B;
- 22) Satuan Polisi Pamong Praja, dengan Tipe B;
- 23) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan Badan Daerah Tipe A
- e. Badan - badan Daerah terdiri dari:
- 1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dengan Badan Daerah Tipe A;
- 2) Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan, dengan Badan Daerah Tipe A;
- 3) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, dengan Badan Daerah Tipe A.
Kecamatan;
- 1) Kecamatan Sape dengan tipe A;
- 2) Kecamatan Bolo dengan tipe A;
- 3) Kecamatan Woha dengan tipe A;
- 4) Kecamatan Lambu dengan tipe A;
- 5) Kecamatan Monta tipe A;
- 6) Kecamatan Wera tipe A;
- 7) Kecamatan Madapangga tipe A;
- 8) Kecamatan Langgudu tipe A;
- 9) Kecamatan Palibelo tipe A;
- 10) Kecamatan Belo tipe A;
- 11) Kecamatan Kecamatan Ambalawi tipe A
- 12) Kecamatan Donggo tipe A;
- 13) Kecamatan Wawo tipe A;
- 14) Kecamatan Soromandi tipe A;
- 15) Kecamatan Sanggar tipe A;
- 16) Kecamatan Parado tipe A;
- 17) Kecamatan Tambora tipe A;
- 18) Kecamatan Lambitu tipe A;
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu Sekretariat Daerah
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- (2) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah adalah :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi dan mengkoordinasikan :
- a. Bagian Administrasi Pemerintahan, terdiri dari:
- 1) Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- 2) Sub Bagian Otonomi Daerah;
- 3) Sub Bagian Pertanahan.
- b. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Agama dan Kebudayaan;
- 2) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
- 3) Sub Bagian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- c. Bagian Hukum, terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Peraturan Perundang - undangan;
- 2) Sub Bagian Dokumentasi, Penyuluhan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 3) Sub Bagian Konsultasi dan Bantuan Hukum.
- d. Bagian Administrasi Pemerintahan Desa terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Pengendalian Kelembagaan dan Perangkat Desa;
- 2) Sub Bagian Pembinaan Desa dan Pengembangan Potensi Masyarakat Desa;
- 3) Sub Bagian Evaluasi, Pengendalian dan Pengawasan Desa;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi dan mengkoordinasikan :
- a. Bagian Administrasi Perekonomian, terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Sarana Daerah;
- 2) Sub Bagian Produksi Daerah;
- 3) Sub Bagian Potensi Daerah;
- b. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
- 2) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan;
- 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Pendataan dan Pemanfaatan;
- 2) Sub Bagian Pengendalian;
- 3) Sub Bagian Analisis dan Informasi.
3. Asisten Administrasi Umum, membawahi dan mengkoordinasikan :
26. a . Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Protokol dan Perjalanan;
- 2) Sub Bagian Penerangan, Publikasi dan Dokumentasi;
- 3) Sub Bagian Informasi dan Pemberitaan;
- b. Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur, terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Kelembagaan;
- 2) Sub Bagian Kepegawaian dan Analisa Jabatan.
- 3) Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Kinerja;
- c. Bagian Umum, terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Tata Usaha;
- 2) Sub Bagian Keuangan;
- 3) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I peraturan bupati ini.

## Bagian Kedua

## Sekretariat DPRD

## Pasal 4

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang secara teknis

operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

- (2) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian umum, terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Tata Usaha dan Protokol;
- 2) Sub Bagian Kepegawaian;
- 3) Sub Bagian Urusan Rumah Tangga.
- c. Bagian Keuangan, terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Anggaran;
- 2) Sub Bagian Perbendaharaan.
- d. Bagian Persidangan dan Risalah, terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Risalah;
- 2) Sub Bagian Persidangan.
- e. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat, terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Hukum;
- 2) Sub Bagian Hubungan Masyarakat.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketiga Inspektorat

## Pasal 5

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Perencanaan;
- 2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- 3) Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Daerah.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keempat

## Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

## Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda

dan olahraga, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari:
- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari :
- 1) Seksi Sarana, Prasarana, Subsidi dan Bantuan SD;
- 2) Seksi Sarana, Prasarana, Subsidi dan Bantuan SMP;
- 3) Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar SD dan SMP;
- d. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari :
- 1) Seksi Pendidik dan Pendidikan SD;
- 2) Seksi Pendidik dan Pendidikan SMP;
- 3) Seksi Tenaga Kependidikan;
- e. Bidang Kebudayaan terdiri dari :
- 1) Seksi Kebudayaan, Kesenian dan Perfilman;
- 2) Seksi Sejarah, Tradisi dan Kepurbakalaan;
- 3) Seksi Informasi Kebudayaan, Bimbingan dan Penyuluhan;
- f. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal, Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
- 1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, Informal dan Pendidikan Bina Keluarga;
- 2) Seksi Kepemudaan;
- 3) Seksi Keolahragaan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok jabatan Fungsional
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kelima

## Dinas Kesehatan

## Pasal 7

- (1) Dinas kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pembinaan Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
- 1) Seksi Bina Rumah Sakit dan Perizinan Pelayanan Kesehatan;
- 2) Seksi Bina Pusat Kesehatan Masyarakat;

- 3) Seksi Kesehatan Khusus.
- d. Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari :
- 1) Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit;
- 2) Seksi Pemberantasan Penyakit;
- 3) Seksi Penyehatan Lingkungan.
- e. Bidang Promosi Kesehatan, terdiri dari :
- 1) Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat;
- 2) Seksi Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan;
- 3) Seksi Pengembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Institusi.
- f. Bidang Pembinaan Kesehatan Keluarga, terdiri dari :
- 1) Seksi Kesehatan Ibu dan Bayi;
- 2) Seksi Kesehatan Anak dan Usia Lanjut;
- 3) Seksi Gizi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keenam

## Dinas Sosial

## Pasal 8

- (1) Dinas sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
- 1) Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial;
- 2) Seksi Bimbingan Kesejahteraan Masyarakat;
- 3) Seksi Bimbingan Kejuangan, Keperintisan dan Kepahlawanan.
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
- 1) Seksi Rehabilitasi Sosial dan Penyandang Cacat;
- 2) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Nakal dan Korban Narkoba;
- 3) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial.
- e. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, terdiri dari:
- 1) Seksi Bimbingan Kelembagaan dan Sumbangan Sosial;
- 2) Seksi Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin;
- 3) Seksi Bantuan dan Penanganan Bencana.
- f. Unit pelaksana teknis dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketujuh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

## Pasal 9

- (1) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Program dan pelaporan;
- 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri dari :
- 1) Seksi Hubungan Industrial;
- 2) Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- 3) Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan;
- d. Bidang pembinaan, penempatan tenaga kerja, dan pengembangan kesempatan kerja terdiri dari :
- 1) Seksi Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja;
- 2) Seksi Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja;
- 3) Seksi Pembinaan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- e. Bidang Ketransmigrasian terdiri dari:
- 1) Seksi Penyiapan Kawasan Permukiman Transmigrasi;
- 2) Seksi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi;
- 3) Seksi Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini;

## Bagian Kedelapan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

## Pasal 10

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan statistik, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;

- 3) Sub Bagian Keuangan;
- b. Bidang Komunikasi Publik dan Desiminasi Informasi terdiri dari :
- 1) Seksi Kelembagaan dan Media Massa;
- 2) Seksi Pelayanan Informasi Publik dan Pengelolaan Informasi Elektonik;
- c. Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, terdiri dari:
- 1) Seksi Aplikasi dan Tata Kelola Informatika;
- 2) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Pengendalian;
- e. Bidang Statistik dan Persandian, terdiri dari:
- 1) Seksi Pengolahan Data Statistik
- 2) Seksi Sandi dan Telekomunikasi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini;

## Bagian Kesembilan Dinas Perhubungan

## Pasal 11

- (1) Dinas perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan.
- 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- c. Bidang Perhubungan Darat terdiri dari:
- 1) Seksi Perhubungan Darat;
- 2) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- d. Bidang Perhubungan Laut terdiri dari :
- 1) Seksi Angkutan Perairan;
- 2) Seksi Jasa dan Pengelolaan Pelabuhan;
- e. Bidang Bimbingan, Pengendali dan Operasi terdiri dari :
- 1) Seksi Bimbingan, Ketertiban dan Keselamatan;
- 2) Seksi Pengendalian dan Operasi;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini;

## Bagian Kesepuluh

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## Pasal 12

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil, dipimpin

oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

- (2) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari:
- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari:
- 1) Seksi Identitas Penduduk;
- 2) Seksi Pindah Datang Penduduk;
- 3) Seksi Pendataan Penduduk.
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
- 1) Seksi Kelahiran;
- 2) Seksi Perkawinan dan Perceraian;
- 3) Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari:
- 1) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- 2) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
- 3) Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi, Infomasi dan Komunikasi.
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan terdiri dari :
- 1) Seksi Kerjasama;
- 2) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
- 3) Seksi Inovasi Pelayanan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kesebelas

## Dinas Pariwisata

## Pasal 13

- (1) Dinas pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pariwisata, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- 3) Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Pengembangan Kepariwisataan, terdiri dari :
- 1) Seksi Produk dan Usaha Pariwisata;
- 2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Bidang Pemasaran terdiri dari :
- 1) Seksi Informasi dan Promosi;
- 2) Seksi Analisa Pasar dan Kerjasama;

- e. Bidang Ekonomi Kreatif terdiri dari :
- 1) Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Sosial, Budaya, Media, Desain dan Iptek;
- 2) Seksi Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keduabelas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

## Pasal 14

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari :
- 1) Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan keuangan;
- 2) Sub. Bagian Program dan Pelaporan;
- c. Bidang Bina Marga terdiri dari :
- 1) Seksi Pengaturan dan Pembinaan Bina Marga;
- 2) Seksi Pembangunan dan Pengusahaan Bina Marga;
- 3) Seksi Pemeliharaan Bina Marga;
- d. Bidang Pengairan terdiri dari :
- 1) Seksi Pembangunan dan Pembinaan Pengairan;
- 2) Seksi Pembangunan dan Pengusahaan Pengairan;
- 3) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Pengairan;
- e. Bidang Tata Ruang terdiri dari :
- 1) Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang.
- 2) Seksi Pemanfaatan Tata Ruang;
- 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketigabelas

## Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

## Pasal 15

- 1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- 2) Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
- 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan
- 2) Sub Bagian Program dan pelaporan;
- c. Bidang Perumahan terdiri dari :
- 1) Seksi Pembangunan Perumahan;
- 2) Seksi Pemeliharaan Perumahan;
- 3) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana;
- d. Bidang Cipta Karya terdiri dari :
- 1) Seksi Penyehatan Lingkungan dan Permukiman;
- 2) Seksi Air Bersih;
- 3) Seksi Bangunan Gedung dan Lingkungan;
- e. Bidang Pertamanan terdiri dari :
- 1) Seksi Penataan Pertamanan;
- 2) Seksi Pemeliharaan;
- 3) Seksi Sarana dan Prasarana;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok jabatan fungsional.
- 3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keempatbelas

## Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

## Pasal 16

- (1) Dinas Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari:
- 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- c. Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi, terdiri dari:
- 1) Seksi Kelembagaan Koperasi;
- 2) Seksi Pemberdayaan Koperasi;
- 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Koperasi
- d. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:
- 1) Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah;
- 2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 3) Seksi Kemitraan dan Promosi.
- e. Bidang Fasilitasi dan Pembiayaan Simpan Pinjam terdiri dari:
- 1) Seksi Pendanaan dan Pemodalan Simpan Pinjam;
- 2) Seksi Pembinaan Simpan Pinjam;
- 3) Seksi Pengendalian Simpan Panjam;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kelimabelas Dinas Perindustrian dan Perdagangan

## Pasal 17

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- 3) Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Perindustrian terdiri dari:
- 1) Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
- 2) Seksi Industri Logam, Mesin Elektronika dan Aneka;
- 3) Seksi Sarana dan Prasarana Industri;
- d. Bidang Perdagangan, terdiri dari:
- 1) Seksi Kemitraan dan Bina Usaha Perdagangan;
- 2) Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan;
- e. Bidang Pengawasan, Pengendalian, Promosi Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari:
- 1) Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan SDM;
- 2) Seksi Promosi, Diklat dan Informasi;
- 3) Seksi Pengawasan, Pengendalian Perindustrian dan Perdagangan;
- f. Unit pelaksana teknis dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Bupati ini;

## Bagian Keenambelas

## Dinas Pertanian dan Perkebunan

## Pasal 18

- (1) Dinas Pertanian dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian dan perkebunan, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat terdiri dari:
- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Tanaman Pangan terdiri dari:
- 1) Seksi Pembenihan dan Produksi Tanaman Pangan;

- 2) Seksi Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Pangan;
- 3) Seksi Penyiapan Paket Teknologi Tanaman Pangan;
- d. Bidang Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman, terdiri dari:
- 1) Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan;
- 2) Seksi Monitoring, Prakiraan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman;
- 3) Seksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna Air.
- e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, terdiri dari:
- 1) Seksi Agrobisnis;
- 2) Seksi Sumber Daya;
- 3) Seksi Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian;
- f. Bidang Hortikultura terdiri dari :
- 1) Seksi Pembenihan dan Pembibitan Hortikultura;
- 2) Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura.
- 3) Seksi Penyiapan Paket Teknologi Hortikultura.
- g. Bidang Perkebunan terdiri dari :
- 1) Seksi Perlindungan Perkebunan;
- 2) Seksi Pengembangan Komoditi Perkebunan;
- 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
- h. Bidang Penyuluhan terdiri dari :
- 1) Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Pengembangan SDM;
- 2) Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan;
- 3) Seksi Sarana Prasarana dan Kerjasama Penyuluhan;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Bupati ini;

## Bagian Ketujuhbelas

## Dinas Kelautan dan Perikanan

## Pasal 19

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Kelembagaan Usaha terdiri dari:
- 1) Seksi Regulasi dan Perijinan;
- 2) Seksi Permodalan dan Pemasaran;
- 3) Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia.
- d. Bidang Kawasan dan Infrastruktur terdiri dari:
- 1) Seksi Penataan Kawasan Perikanan Laut;

- 2) Seksi Penataan Kawasan Perikanan Darat;
- 3) Seksi Infrastruktur Kelautan dan Perikanan.
- e. Bidang Bina Lingkungan dan Konservasi terdiri dari:
- 1) Seksi Bina Lingkungan dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- 2) Seksi Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- f. Bidang Produksi, Pengolahan dan Mutu terdiri dari:
- 1) Seksi Perikanan Tangkap;
- 2) Seksi Perikanan Budi Daya;
- 3) Seksi Pengolahan, Pengujian dan Pengendalian Mutu.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Bupati ini;

## Bagian Kedelapanbelas Dinas Lingkungan Hidup

## Pasal 20

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari:
- 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan keuangan
- 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- c. Bidang Penataan Lingkungan terdiri dari :
- 1) Seksi Inventarisasi, RPPLH, dan KLHS;
- 2) Seksi Kajian Dampak Lingkungan;
- 3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan;
- d. Bidang Pencemaran, Kerusakan, Evaluasi, Pengendalian dan Pengaduan Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri dari:
- 1) Seksi Pencemaran Lingkungan Hidup;
- 2) Seksi Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 3) Seksi Evaluasi, Pengendalian dan Pengaduan Lingkungan Hidup.
- e. Bidang Kebersihan dan Persampahan, terdiri dari ;
- 1) Seksi Kebersihan dan Persampahan;
- 2) Seksi Pengembangan Peran Serta Masyarakat;
- 3) Seksi Sarana dan Prasarana.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kesembilanbelas

## Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

## Pasal 21

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dipimpin

oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari : a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
- 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan;
- 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- c. Bidang Pemerintahan Desa terdiri dari:
- 1) Seksi Perangkat dan Administrasi Desa;
- 2) Seksi Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Desa.
- 3) Seksi Sosialisasi dan Pembinaan Administrasi Desa;
- d. Bidang Kelembagaan, Pengembangan Adat dan Sosial Budaya terdiri dari:
- 1) Seksi Kelembagaan;
- 2) Seksi Pengembangan SDM Perangkat Desa;
- 3) Seksi Pengembangan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat;
- e. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna terdiri dari;
- 1) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi dan Permodalan Badan usaha Milik Desa;
- 2) Seksi Pengembangan Produksi dan Pangan Masyarakat;
- 3) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perberdayaan Masyarakat dan Desa adalah tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keduapuluh

## Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

## Pasal 22

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian pendudukan dan keluarga berencana, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Program dan pelaporan;
- 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
- 1) Seksi Pengarusutamaan Gender;
- 2) Seksi Pemberdayaan Organisasi Perempuan;
- 3) Seksi Perlindungan Perempuan;

- d. Bidang Perlindungan Anak, terdiri dari:
- 1) Seksi Pendataan Anak;
- 2) Seksi Kesejahteraan Anak
- 3) Seksi Perlindungan Anak;
- e. Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Keluarga terdiri dari :
- 1) Seksi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 2) Seksi Kesehatan dan Perlindungan Reproduksi;
- 3) Seksi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
- f. Bidang Informasi dan Pengolahan Data terdiri dari:
- 1) Seksi Informasi dan Edukasi;
- 2) Seksi Advokasi dan Komunikasi;
- 3) Seksi Pengolahan Data;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok jabatan Fungsional;
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Bupati ini;

## Bagian Keduapuluh satu Dinas Ketahanan Pangan

## Pasal 23

- (1) Dinas Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- 3) Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Ketersediaan Pangan, terdiri dari :
- 1) Seksi Cadangan dan Kerawanan Pangan;
- 2) Seksi Kelembagaan Pangan;
- d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari :
- 1) Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan
- 2) Seksi Keamanan Pangan dan Gizi;
- e. Bidang Distribusi Pangan :
- 1) Seksi Distribusi dan Akses Pangan;
- 2) Seksi Analisa Harga Pangan;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan adalah tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keduapuluh Dua

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pasal 24

- (1) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
- 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan
- 2) Sub Bagian Program dan pelaporan;
- c. Bidang Penanaman Modal terdiri dari :
- 1) Seksi Pendataan Potensi dan Promosi Penanaman Modal;
- 2) Seksi Pengembangan dan Kerjasama Penanaman Modal;
- d. Bidang Pelayanan Perizinan terdiri dari:
- 1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- 2) Seksi Energi dan Sumber Daya;
- e. Bidang Data, Informasi dan Pengaduan terdiri dari:
- 1) Seksi Data dan Informasi;
- 2) Seksi Pengaduan;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keduapuluh Tiga

## Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

## Pasal 25

- (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang peternakan dan kesehatan hewan, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :
- b. Kepala Dinas.
- c. Sekretariat, terdiri dari:
- 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- 2) Sub Bagian Program dan pelaporan;
- d. Bidang Budidaya dan Pengembangan Peternakan terdiri dari:
- 1) Seksi Pembibitan dan Teknis Produksi Ternak;
- 2) Seksi Pakan dan Kaji Terap;
- 3) Seksi Pengembangan Peternakan;
- e. Bidang Agribisnis terdiri dari :
- 1) Seksi Pelayanan Usaha;

- 2) Seksi Sumber Daya dan Kelembagaan;
- 3) Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran;
- e. Bidang Kesehatan Hewan terdiri dari :
- 1) Seksi Pengamatan, Penyelidikan dan Penyuluhan Hewan;
- 2) Seksi Pencegahan, Pemberantasan dan Pelayanan Kesehatan Hewan;
- 3) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok jabatan Fungsional;
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII Peraturan Bupati ini;

## Bagian Keduapuluh Empat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

## Pasal 26

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Perpustakaan dan kearsipan, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri dari :
- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
- 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan
- 2) Sub Bagian Program dan pelaporan;
- c. Bidang Perpustakaan terdiri dari :
- 1) Seksi Pengadaan dan Pengembangan Perpustakaan;
- 2) Seksi Pelayanan dan Pemanfaatan Perpustakaan;
- e. Bidang Pembinaan dan Promosi Perpustakaan terdiri dari :
- 1) Seksi Pembinaan Kelembagaan Perpustakaan;
- 2) Seksi Promosi Perpusatakaan;
- f. Bidang Kearsipan terdiri dari :
- 1) Seksi Pendataan dan Penataan Arsip;
- 2) Seksi Pemeliharaan dan Penghapusan Arsip.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keduapuluh Lima Satuan Polisi Pamong Praja

## Pasal 27

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang keamanan dan ketertiban, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
- (2) a. Kepala;

- b. Sekretariat terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan
- 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan
- c. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
- 1) Seksi Identifikasi, Pencegahan, dan Penanggulangan;
- 2) Seksi Bina Kelembagaan, Sumber Daya Manusia Linmas, dan Hak Asasi Manusia;
- d. Bidang Operasi dan Penertiban terdiri dari:
- 1) Seksi Operasi;
- 2) Seksi Penertiban;
- e. Bidang Pengamanan, Pengawalan dan Pengawasan terdiri dari :
- 1) Seksi Pengamanan dan Pengawalan;
- 2) Seksi Pengawasan;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keduapuluh enam

## Badan Penanggulangan Bencana Daerah

## Pasal 28

- (1) Badan penanggulangan bencana daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah, dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
- a. Kepala ;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Kepala Pelaksana;
- d. Sekretariat, terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- 3) Sub Bagian Keuangan.
- e. Bidang Penanganan Bencana dan Kebakaran terdiri dari :
- 2) Sub Bidang Pencegahan dan Penanganan Bencana;
- 3) Sub Bidang Kesiapsiagaan dan Penanganan Kebakaran;
- f. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
- 1) Sub Bidang Penanganan Darurat;
- 2) Sub Bidang Logistik dan Peralatan.
- g. Bidang Rehabilitas dan Rekonstruksi, terdiri dari :
- 1) Sub Bidang Pemulihan Lingkungan
- 2) Sub Bidang peran serta masyarakat
- h. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (3) Bagan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keduapuluh Tujuh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

## Pasal 29

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidan