Unknown Unknown Nomor 9 Tahun 1985 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
PERA TURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 9 T AHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAROLANGUN
- a. bahwa sesuai dengan arah dan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Strategi dan Prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun, perlu menyusun Peru bah an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T ahun Menimbang
- Anggaran 2006.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Nomor Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, T ambahan Lembaran Negara Nomor 3809);
...
\_\_
..:;,,'
I
2
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara T ahun 2003 Nomor 4 7, T ambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
8. Undang-undang Nomor 1 T ahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara T ahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
11. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
12. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
13. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara T ahun 2004 Nomor 126, T ambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara T ahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 T ahun 2005 (Lembaran Negara T ahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2005 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Seri E Nomor 2);
Menetapkan
3
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 semula berjumlah Rp. 341.433.569.800,- bertambah sejumlah Rp. 5.400.730.000,- sehingga menjadi Rp. 346.834.299.800,dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan
Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan
Rp. 62.205.657.800,-
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan
Rp. 7.630.159.469,-
Rp. 1.500.000.000,-
Rp. 6.130.159.468,-
Pengeluaran
- 1.) Semula
- 2.) Bertambah
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 69.835.817.268,-
Rp. 58.304.927.800,-
Rp. 11.530.889.468,-
3. Pembiayaan
Penerimaan
- 1.) Semula
- 2.) Bertambah
Rp. 346.834.299.800,-
Rp. (62.205.657.800,-
Surplus/Defisit setelah Perubahan
Jumlah Belanja setelah Perubahan
Rp.
341.433.569.800,-
Rp.
5.400.730.000,-
2. Belanja
- a. Semula
- b. Bertambah
Rp. 284.628.642.000,- Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
Rp. 284.628.642.000,-
Rp
0,-
- a. Semula
- b. Bertambah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

2. Lampiran II Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

3. Lampiran Ill

Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Organisasi Perangkat Daerah

4. Lampiran IV Daftar Piutang Daerah

5. Lampiran V Daftar lnvestasi (Penyertaan) Daerah

6. Lampiran VI Daftar Dana Cadangan

- 7.

- lampiran VII Daftar Utang atau Pinjaman Daerah dan

- 8.

- Lampiran VIII Neraca Daerah Tahun Anggaran yang lalu

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.


Sarolangun

8 Nopember 2006

LANG UN

Ditetapkan di Pada tanggal

BUPATI S

H. HASAN BASRI AGUS


Ors.A

.Si

Pembina Tingkat I

Nip. 430 008 999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Seri A Tahun 2006 Tanggal, 8 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH

KAB PA EN SAROLANGUN

I