Unknown Unknown Nomor NOM Tahun 2012 tentang ·,\H/\N AT/\S PERATURAN BUPATI SINT/\NG NOMOR 14 TAHUN 2012 rr-:NTANG . � UL\JNAN NAMA DAN KODE r � EKENING PENG/\NGGARAN DALAM ANGGARAN � U!:i pr;:NOAPATAN 11/\N BEL/\NJ/\ DAER/\H Ki\llUPATEN SINTANG DENGAN RJ\I IMt\T TUI 1/\N YANG MAI IA 1·,SA DUP/\TI SlNTi\NG · - a. bahwa scsuai dcngan ketentuan Pasa 77 ayat (12) Peratura.n Mcnteri Dalnm Nrgcri Nornor 59 'l'nhun 2007 tcntang Pcrubr1h � in Alas Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah , perlu disusun narna dan kode rekening yang scsuai dengan kebutuhan obyektif dan nyata se suai karakterisnk daerah: - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a terscbut di at as, perlu ct uctapkan dcngan Pe rat u ran Bu pat i Sin tang; - I. Unclang-Unclang Nomor 27 Tuhun 1959 tcn t ang Pe nct apa n Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pernbentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nornor 9. iambahan Lernbaran Negara Repu\Jlik Indonesia Nornor 352) Sebagai Undang-Undang [Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lernbaran Negara Rcpu blik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tah u n 2003 Nornor 47, Tarnbahan Lernbaran Negara Repub\ik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Unctang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lcrn!1ar,"r. Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 1'ambah � n Lemhanrn Negara Rcpuhlik Indonesia Nomor 43SS\: 4. Undang-Undang No111or 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pcrnturan Pe,undang-Undangnn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara l � cpublik Indonesia Nomor 4J89); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun ?004 tentang Pemcriksa:,n r'cngclolaan Dan Tanp,gun.g .Jawah Keuangan Negara (Lembarn � Ncg,tra Republik (ndoncs1a Tnhun. 2004 Nomor 66, Tamb:.hnn Lcmbaran Negara Rrpu\Jllk Indonesia Nomor 44001; 6. Undang-Undang N . tern Perencanaan Pe b omor 25 Tahun 2004 tentang Sis 1 .k I d m angun N Repub i n onesia Tahu 20 an asional (Lembaran Negara a Republik lndonen. 0 4 Nomor 104, Tarnbahan Lcmbaran Negar sia Nomor 4421); 7. Undang-Unctang N . an Daerah (Lemb omor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntah 125 Tambaharan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor · an Le b · Nomor 4437). sebagaiman m aran. Negara Republik Indones1\_a an Undang-Undan a telah d1ubah beberapa kali terakhir deng a Re ublik I g . Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negar N p R ndones1a Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran egara epublik Indonesia Nomor 4844); · 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan � euangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah ( embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 · Tambahan Lemba N . . 4438)· . ran egara Repubhk Indonesia Nomor · 4. 9 · Und � g-:lndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dan Retrlbusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Le � baran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan pertimbangan pada huruf a terscbut di at as, perlu ct uctapkan dcngan Pe rat u ran Bu pat i Sin tang;
- I. Unclang-Unclang Nomor 27 Tuhun 1959 tcn t ang Pe nct apa n Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pernbentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nornor 9. iambahan Lernbaran Negara Repu\Jlik Indonesia Nornor 352) Sebagai Undang-Undang [Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lernbaran Negara Rcpu blik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tah u n 2003 Nornor 47, Tarnbahan Lernbaran Negara Repub\ik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Unctang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lcrn!1ar,"r. Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 1'ambah � n Lemhanrn Negara Rcpuhlik Indonesia Nomor 43SS\:
4. Undang-Undang No111or 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pcrnturan Pe,undang-Undangnn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara l � cpublik Indonesia Nomor 4J89);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun ?004 tentang Pemcriksa:,n r'cngclolaan Dan Tanp,gun.g .Jawah Keuangan Negara (Lembarn � Ncg,tra Republik (ndoncs1a Tnhun. 2004 Nomor 66, Tamb:.hnn Lcmbaran Negara Rrpu\Jllk Indonesia Nomor 44001;
f
l
6. Undang-Undang N . tern Perencanaan Pe b omor 25 Tahun 2004 tentang Sis 1 .k I d m angun N Repub i n onesia Tahu 20 an asional (Lembaran Negara a Republik lndonen. 0 4 Nomor 104, Tarnbahan Lcmbaran Negar sia Nomor 4421);
7. Undang-Unctang N . an Daerah (Lemb omor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntah 125 Tambaharan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor · an Le b · Nomor 4437). sebagaiman m aran. Negara Republik Indones1\_a an Undang-Undan a telah d1ubah beberapa kali terakhir deng a Re ublik I g . Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negar N p R ndones1a Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran egara epublik Indonesia Nomor 4844); ·
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan � euangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah ( embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 · Tambahan Lemba N . . 4438)· . ran egara Repubhk Indonesia Nomor ·
4. 9 · Und � g-:lndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dan Retrlbusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Le � baran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah \_Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kcuangan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Pcraturan Pcmcrintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laponm K Dan Pengawasa.n Penyelenggaraan Pemerintahan euangan lik I d · T h D h (I haran Ncaara Rcpuh I n oncsia a un 200(&gt; Nornor acra Jem " , i,, · 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor ' 4614);
/'
an
·00747
- I (1. l'cratu ran Pc mer· t Urusan Pcmcrin::h � h Nomor 38 Tahun 2007 tcntang Pcmbag �� n Provinsi Dan p '1:° l\ntara Pcmcrintah Pemcrintahan Daci.ih emenntah ' baran Negara Republik In an Daerah Kabupaten/Kota (Lem Lembaran Negara R/one � ia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan PUbhk Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah · i Perangkat Daerah Nornor 41 Tah un 2007 tentang O\_rganisa � 2007 Nomor 89 T (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu\_ Nomor 47 4 l); ' ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
18. Peraturan Merit · D p d en alam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang e oman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa I ali . ' · oa1a.1n . c 1 terakhidengan Peraturan Menten Negen Nomor 21 Tahun 2011 . ·
- 19 · Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 200 6 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang Tahu n 200G Nomor- 26 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang Nornor 25);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nornor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupatcn Sintang Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Ka.bupaten Sintang Nomor l);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nornor l);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN NAMA DAN KODE REKENING PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAP/\TAN DAN BELANJA 0/\ERAH KABUPATEN SJNTANG
Pasal 3
- (I) Rincian nama dan kode rekening dalam APBD memuat susunan sebagai berikut :
- a. Pendapatan Daerah, dirinci menurut urusa.n pemerintahan dacrah, organisasi, kclompok, jcnis, obyck, clan rincian obyck pendapatan;
- h. Bclanja Dacrah, dirinci mcnurur urusan pcmcrintahan daerah, organisasi, kelompok, jcnis, obyck, dan rincian obyck belanja;
- c. l'cmbi;1yn.111 Dacrnh, clirinci mcnurut urusan pcrncrint;ih,111 daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pembiayaan;
- (2) Susunan narna dan kode rekening sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I s � pai de � gan Lampi ran v dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (J) SKPD dapat mengusulkan nama dan kod � rekening kcpada Tim Pemerintah Daerah (TAPD) diluar nama dan kodc Anggaran . . telah diatur dalam Larnpiran Peraturan Bupati in i rekening yang , . · sepanjang dib tuhkan dalam penyusunan RKA-SKPD. 1 u
- a ma dan kode rckcning dilakukan dcngnn (4) Penambahan n · d id k · kode rekening sclanJutnya an ti a d1pcrkcnankan menamb � d kode rekening yang telah ada. mengganU narna an

\(

. 00150

Dal rangka · k · . anggaran am sin ron1sas1 nama dan kode rekening peng rn antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagairnana te\_rca �� an dalarn Lampiran Peraturan . Bupati ini, akan dilak penyempurnaan secara berkaJa sesuru kebutuhan.

BAB Ill

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pcraturan Bupati ini mulru berlaku sejak diundangkan.

. . . k pengundangan Agar setiap orang mengetahumya, memermtah an . Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Senta 0 erah a Kabupaten Sintang.

#apkan di Sintang tanggal

2012


KABUPATEN SINTANG,

KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR