PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAW Nomor 6 Tahun 2007 tentang PAJAK REKLAME BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2007 PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR % TAHUN 2007 TENT ANG PAJAK REKLAME (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembarah Negara Tambahan
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); ·
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Noror 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
dan
BUPATI MELAWI
MEMUTUSKAN :
plan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME
BABl
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
fl n Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
- Daerah adalah Kabu paten Melawi;
- Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah;
- Bupati adalah Bupati Melawi;
- Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame;
- Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang atau pun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah; ·
- Panggung/lokasi Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa reklame;
- Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas ama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
- Kawasan/Zone adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemaanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame;
•
I
- Nla Jual Obiek Pajak Reklare ad.alah keseluruhan pembayaran/ pengeluaran biarya yang dikeluarkan oleh perilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ind adalah adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, alasi listrik, pembayaran/ ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, perayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebaginya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan;
- N~lai Strategis Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut ## BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2
A nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.
Pl dalah ser ua penyelenggaran reklame.
•
- rellane sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini meliputi:
- Papa,/ Billboard/ Megatron;
- Kain,
- Melelat (stiker);
- Selebaran,
- h.lane Udara
- « Berjala, termasuk pada kendaraan;
- $ Suara;
- Film/Slide;
- ei. Peragaan;
Pasal 3
dari objek pajak adalah:
- lengaraan Reklame melalui Televisi, Radio, Warta Harian;
- elengaraan Reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- clergaraan Re klame untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan dan atau kegiatan sosial.
Pasal 4
- fwei Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan
- Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
BAB III - DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 5
- l Pengenaan Pajak adalah Nilai Sewa Reklame.
- Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dihitung dengan .lahkan Nilai Strategis dan Nilai Jual Objek Pajak Reklame.
- ha] reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang fatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa reklame g ## BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
- Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Melawi
BAB III - DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 6
- Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud Pasal 5
BAB III - DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 7
- Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Melawi
- Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud Pasal 5
UPAHPUNGUT
•
BAB V - UPAHPUNGUT
Pasal 8
- epada Instansi pengelola dan pembantu diberikan upah pungut sebesar 5% (Lima persen) dari seluruh penerimaan yang telah disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Melawi
- Tata cara permintaan pembayaran upah pungut dimaksud pada ayat (1) Pasal ini daksanakan ## BAB VI
ASA PAJAK. SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
BAB V - UPAHPUNGUT
Pasal 9
Pak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu &amp;r aan reklame.
BAB V - UPAHPUNGUT
Pasal 10
erutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame.
BAB V - UPAHPUNGUT
Pasal 11
- ftp Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- sPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, bear dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Pajak atau Kuasanya.
- PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan kepada pati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak.
- etuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD diatur dengan Peraturan Bupati.
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
BAB VII - TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 12
- erdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Bupati eta pkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD
- Apab~la SKPD sebaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang bayar setelah lwat wa.ktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan erbitkan STPD.
BAB VII - TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 13
- ijb Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 oat (I) digunakan untuk menghitung, ## BAB VIII
TATA CARA PEMBAYAAN
BAB VII - TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 14
- (I) Pembayaran Pajak dilakukan di kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Pajak harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam dan dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- t j Allele ssPD pd ayat () dan ayat (2) pasal ini
BAB VII - TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 15
- Pebryaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau Lunas.
- C bpati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib pajak untuk mengangsur Pajak Terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan
- Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat Q2) pasal ini harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan denda 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang belum atau kurang bayar.
- 4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dengan dikenakan denda 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VII - TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 16
- (1) Setiap Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
BAB IX - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 17
- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam Jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
BAB IX - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 18
- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
BAB IX - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 19
Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
BAB IX - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 20
Setelah dilakukan Penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal Pelelangan Kepada Kantor Lelang Negara.
BAB IX - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 21
Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat Pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak
BAB IX - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 22
•
Bentuk, jenis, formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah oleh Bupati
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
BAB X - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 23
- (1) Bupati ## BAB XI
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
BAB X - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 24
- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:
2. a membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah;
3. b membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;
4. c mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena keh~lapan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan;
- (4) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan. ·
KEBERATAN DAN BANDING
BAB XII - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 25
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bvpati atau Pejabat yang ditunjuk atas sesuatu
- a. SKPD;
- b. SKPDKB;
- c. SKPDKBT;
- d. SKPDLB;
- e. SKPDN
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali apabi~la wajib pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk yang ditunjuk dalam rangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberi keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak
BAB XII - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 26
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan;
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak
BAB XII - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 27
Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga \_sebesar 2 % (dua persen) sebulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
BAB XIII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 28
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang­ kurangnya:
- a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
- b. Masa Pajak;
- c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
- d. Alasan yang jelas.
- (2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberi keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat Q2) Pasal ini dilampaui Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP)
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2(dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
BAB XIII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 29
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan;
- 2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.
Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga\_sebesar 2 % (dua persen) sebulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
- (I) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang­ kurangnya:
- a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
- b. Masa Pajak;
- c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
- d. Alasan yang jelas.
- (2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat () Pasal ini harus memberi keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilampaui Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat Q2) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP ).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
KEDALUWARSA ·
BAB XIV - KEDALUWARSA ·
Pasal 30
- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apab~la;
- a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
- b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung-
KETENTUAN PIDANA
BAB XV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 31
- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
BAB XV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 32
Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.
..
BAB XV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 36
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabu paten Melawi

Penetapan: Ditetapkan di Nanga Pinoh pada tanggal G Pru 2007 UMAN KURIK BUP)ATI MELAWI,

Penetapan: Diundangkan di Nanga Pinoh pada tanggal 18 4@+tu 2007

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI, MARTIN LUTHER.D LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2007 NOMOR G •• ## ATAS ## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELA WI NOMOR ( TAHUN 2007 ## TENTANG ## PAJAK REKLAME ## l UMUM Dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab, pembiayaan dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pengturannya perlu lebih ditingkatkan Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usaha pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang semakin meningkat juga. Upaya peningkatan penyediaan dana dari sumber-sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pendapatan serta penyederhanaan, penyempurnaan dan penambahan jenis pajak melalui Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka pajak Reklame ditetapkan menjadi Pajak Daerah Kabupaten dan selajutnya perlu diatur dengan Peraturan Daerah. Bahwa dengan semakin berkembangnya kegiatan usaha dibidang Reklame dalam Wilayah Kabupaten Melawi, dipandang perlu melakukan tindakan partisipasi terhadap usaha-usaha tersebut, karena selain dapat melakukan penertiban serta pembinaan juga merupakan usaha intensifikasi pendapatan daerah. Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini merupakan Pendapatan Daerah yang cukup potensial guna menunjang pembiayaan dalam rangka penyelengaraan pemerintahan. Dengan berkembangnya objek pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini untuk masa yang akan datang diharapkan pendapatan daerah dapat ditingkatkan, dalam peningkatan efektifitas pemungutan pajak dan usaha-usaha peningkatan, dalam pelayanan kepada masyarakat juga akan lebih baik ## 11.PASAL DEMI PASAL Pasal 1 sampai dengan Pasal 36: Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 33