PERATURAN BUPATI MA Nomor 27 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (berlaku 25 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALANG,
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 huruf w dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
6. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang.
8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
KEDUDUKAN
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2
- (1) Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Tanaman Pangan;
- d. Bidang Hortikultura;
- e. Bidang Perkebunan;
- f. Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, Bidang dan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Sekretaris Dinas, Kepala Bidang dan Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4
Dinas mempunyai tugas:
- a. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian dan perkebunan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- c. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- e. pembinaan produksi di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- f. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman;
- g. pembinaan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- h. pemberian rekomendasi teknis pertanian;
- i. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pertanian dan perkebunan;
- j. pengoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- k. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan Umum Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- l. penyelenggara administrasi kesekretariatan Dinas; dan
- m. pembinaan UPT.
Bagian Kedua
Kepala Dinas
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6
Kepala Dinas mempunyai tugas:
- a. memimpin Dinas dalam perumusan perencanaan kebijakan, pelaksanaan pembangunan di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian teknis pembangunan pertanian, hortikultura dan perkebunan serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembangunan pertanian, hortikultura dan perkebunan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.
Bagian Ketiga
Sekretariat
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 7
Sekretariat mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, Kepegawaian, keuangan dan aset serta koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Dinas; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 8
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- b. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan kegiatan tata usaha persuratan dan penggandaan, kearsipan dan perpustakaan;
- e. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah;
- f. pengelolaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
- g. pengoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Dinas;
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 9
- (1) Sekretariat terdiri dari:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
Paragraf 1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 10
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
- a. menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan serta pelatihan pegawai;
- c. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, dan keprotokolan;
- d. menyelenggarakan administrasi perkantoran;
- e. melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2 Sub Bagian Keuangan dan Aset
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 11
Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas:
- a. menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- b. melaksanakan administrasi keuangan dan pengelolaan aset yang meliputi penatausahaan, akuntansi, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- c. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran Dinas;
- d. melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Dinas;
- e. melaksanakan tata usaha barang, perawatan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor;
- f. menyusun rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 12
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas;
- c. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Dinas;
- d. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kerja kegiatan tahunan;
- e. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan sebagai sarana pertimbangan kepada pimpinan;
- f. mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- g. melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keempat Bidang Tanaman Pangan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 13
Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 14
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang Tanaman Pangan;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di Bidang Tanaman Pangan;
- c. pembinaan peningkatan mutu benih di Bidang Tanaman Pangan;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di Bidang Tanaman Pangan;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di Bidang Tanaman Pangan;
- f. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang Tanaman Pangan;
- g. melakukan pembinaan terhadap keamanan pangan segar dan pendampingan dalam perolehan sertifikat keamanan pangan segar;
- h. pemberian rekomendasi teknis di Bidang Tanaman Pangan;
- i. pemantauan dan evaluasi di Bidang Tanaman Pangan; dan
- j. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 15
- (1) Bidang Tanaman Pangan terdiri dari:
- a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan;
- b. Seksi Produksi Tanaman Pangan; dan
- c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
Paragraf 1 Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 16
Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan pembinaan peningkatan mutu benih di bidang tanaman pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul di bidang tanaman pangan;
- e. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang tanaman pangan;
- f. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang tanaman pangan;
- g. melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan;
- h. melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang tanaman pangan;
- i. melakukan menyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang tanaman pangan;
- j. melakukan pengelolaan data OPT di bidang tanaman pangan;
- k. melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang tanaman pangan;
- l. melakukan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang tanaman pangan;
- m. melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
- n. melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang tanaman pangan;
- o. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan;
- p. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan; dan
- q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Paragraf 2 Seksi Produksi Tanaman Pangan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 17
Seksi Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Tanaman Pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang Peningkatan Produksi Tanaman Pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman pangan;
- d. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman pangan;
- e. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman pangan;
- f. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Tanaman Pangan; dan
- r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Paragraf 3 Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 18
Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan mempunyai tugas:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran tanaman pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pasca panen dan pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan kebutuhan alat pasca panen dan pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
- e. melakukan penyiapan pembinaan terhadap keamanan pangan segar dan pendampingan dalam perolehan sertifikat keamanan pangan segar;
- f. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang tanaman pangan;
- g. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan;
- h. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- j. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Bagian Kelima Bidang Hortikultura
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 19
Bidang Hortikultura mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 20
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Hortikultura mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang hortikultura;
- c. pembinaan peningkatan mutu benih di bidang hortikultura;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang hortikultura;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura;
- f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- g. melakukan pembinaan terhadap keamanan pangan segar dan pendampingan dalam perolehan sertifikat keamanan pangan segar;
- h. pemberian rekomendasi teknis dibidang hortikultura;
- i. pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura; dan
- j. pelaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 21
- (1) Bidang Hortikultura terdiri dari:
- a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura;
- b. Seksi Produksi Hortikultura; dan
- c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hortikultura.
Paragraf 1 Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 22
Seksi Produksi Hortikultura mempunyai tugas:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan di bidang hortikultura;
- c. melakukan penyiapan bahan peningkatan mutu benih di bidang hortikultura;
- d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul di bidang hortikultura;
- e. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang hortikultura;
- f. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang hortikultura;
- g. melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan OPT di bidang hortikultura;
- h. melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang hortikultura;
- i. melakukan menyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang hortikultura;
- j. melakukan pengelolaan data OPT di bidang hortikultura;
- k. melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang hortikultura;
- l. melakukan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang hortikultura;
- m. melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura;
- n. melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang hortikultura;
- o. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang hortikultura;
- p. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura; dan
- q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2 Seksi Produksi Hortikultura
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 23
Seksi Produksi Hortikultura mempunyai tugas:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Hortikultura;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang peningkatan produksi hortikultura;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang hortikultura;
- d. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang hortikultura;
- e. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang hortikultura;
- f. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Hortikultura; dan
- r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3
Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 24
Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura mempunyai tugas:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
- b. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- c. melakukan penyiapan bahan kebutuhan alat pasca panen dan pengolahan hasil di bidang hortikultura;
- d. melakukan penyiapan pembinaan terhadap keamanan pangan segar dan pendampingan dalam perolehan sertifikat keamanan pangan segar;
- e. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang hortikultura;
- f. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang hortikultura;
- g. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatanpasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- i. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keenam Bidang Perkebunan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 25
Bidang Perkebunan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, seta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 26
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Perkebunan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kebijakan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
- c. pembinaan peningkatan mutu benih di bidang perkebunan;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- f. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- g. melakukan pembinaan terhadap keamanan pangan segar dan pendampingan dalam perolehan sertifikat keamanan pangan segar;
- h. pemberian rekomendasi teknis dibidang perkebunan;
- i. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- k. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 27
- (1) Bidang Perkebunan terdiri dari:
- a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;
- b. Seksi Produksi Perkebunan; dan
- c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
Paragraf 1 Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 28
Seksi Produksi Perkebunan mempunyai tugas:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan perkebunan;
- c. melakukan penyediaan bahan pembinaan peningkatan mutu benih di bidang perkebunan;
- d. merencanakan kebutuhan benih dan pengembangan vaeritas unggul di bidang perkebunan;
- e. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang perkebunan;
- f. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang perkebunan;
- g. melakukan penyiapan bahan pengendalian OPT di bidang perkebunan;
- h. melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang perkebunan;
- i. melakukan menyiapkan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang perkebunan;
- j. melakukan pengelolaan data OPT di bidang perkebunan;
- k. melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang perkebunan;
- l. melakukan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang perkebunan;
- m. melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- n. melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang perkebunan;
- o. melakukan pemberian bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang perkebunan;
- p. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan; dan
- q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2 Seksi Produksi Perkebunan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 29
Seksi Produksi Perkebunan mempunyai tugas:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Perkebunan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang produksi perkebunan;
- c. melakukan menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi di bidang perkebunan;
- d. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang perkebunan;
- e. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang perkebunan;
- f. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Perkebunan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3 Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 30
Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai tugas:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
- c. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- d. melakukan penyiapan dalam penyusunan kebutuhan alat pasca panen dan pengolahan hasil di bidang perkebunan;
- e. melakukan penyiapan pembinaan terhadap keamanan pangan segar dan pendampingan dalam perolehan sertifikat keamanan pangan segar;
- f. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang perkebunan;
- g. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang perkebunan;
- h. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Ketujuh Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 31
Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 32
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian;
- b. penyusunan programa pertanian;
- c. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- d. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan serta sumber air pertanian;
- e. penyusunan rencana, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- f. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- g. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- h. melakukan bimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian;
- i. melakukan bimbingan dan peningkatan kapasitas ketenaga penyuluhan pertanian;
- j. pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana pertanian dan penyuluhan; dan
- k. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 33
- (1) Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan terdiri dari:
- a. Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
- b. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan; dan
- c. Seksi Penyuluhan Pertanian
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
Paragraf 1
Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 34
Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan mempunyai tugas:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang pengembangan lahan dan irigasi serta pemberian bimbingan teknis pembiayaan pertanian;
- c. melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, jaringan irigasi tersier dan pengembangan sumbersumber air;
- d. melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
- e. melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- f. melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
- g. melakukan pendampingan dan supervisi di bidang pembiayaan pertanian;
- h. melakukan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
- i. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2 Seksi Pupuk, Pestisida, dan Alsintan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 35
Seksi Pupuk, Pestisida, dan Alsintan mempunyai tugas:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian
- c. melakukan penyusunan rencana kebutuhan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- d. melakukan pengawasan dan inventarisasi peredaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- e. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi pupuk, pestisida, alat mesin pertanian; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3 Seksi Penyuluhan Pertanian
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 36
Seksi Penyuluh Pertanian mempunyai tugas:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran Seksi Penyuluhan Pertanian;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang kelembagaan, ketenagaan dan metode, seta informasi penyuluhan pertanian;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan programa penyuluhan pertanian;
- d. melakukan penyiapan bahan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
- e. melakukan penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan pertanian;
- f. melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian;
- g. melakukan penyiapan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluhan pertanian;
- h. melakukan penyusunan dan pengelolaan database ketenagaan penyuluhan pertanian;
- i. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian;
- j. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluhan pertanian;
- k. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
- l. melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan kepada kelembagaan penyuluh pertanian;
- m. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Penyuluhan Pertanian; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kedelapan UPT
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 37
- (1) Untuk melaksanankan kegiatan teknis operasional Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, dibentuk UPT pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- (2) Pembentukan UPT pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 38
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 39
- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan selaku Pejabat Pemerintahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya guna pencapaian tujuan administrasi pemerintahan sebagai upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 40
- (1) Setiap pimpinan dan bawahan pada satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan wajib mengikuti dan mematuhi petunjukpetunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan pejabat masing-masing, serta menyampaikan laporan pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta umpan balik untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 41
- (1) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan unit satuan organisasi bawahannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan masing-masing yang dilaksanakan dengan mengadakan rapat secara berkala.
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
BAB VI - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 42
- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PEMBIAYAAN
BAB VII - PEMBIAYAAN
Pasal 43
Biaya penyelenggaraan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 44
Bagan Susunan Organisasi Dinas tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Diundangkan di Kepanjen pada tanggal 25 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG, ttd.

## ABDUL MALIK

Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri C

## BAB IX

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 15/D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku mulai 1 Januari 2017.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen Pada tanggal 25 Oktober 2016

BUPATI MALANG, ttd.

H. RENDRA KRESNA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN


ttd.

## H. RENDRA KRESNA