PERATURAN BUPATI MA Nomor 7 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK (KIBBLA) (berlaku 2 Maret 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK (KIBBLA)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALANG,
- a. bahwa dalam rangka pemutakhiran pencegahan kematian ibu dan bayi baru lahir di wilayah Kabupaten Malang yang mengalami kegawatdaruratan perlu upaya penyelamatan dengan penataan pelaksanaan sistem rujukan disemua tatanan baik ditingkat masyarakat maupun fasilitas kesehatan, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu melakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
E:\pemkab\2016\Kibbla\KibblaKegawatdaruratan160216hKM.doc
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pengelola Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256).
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
26. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
27. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
28. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
29. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 741/MENKES/PER/III/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 411/MENKES/PER/II/2010 tentang Laboratorium Klinik;
33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 028/MENKES/Per/I/2011 tentang Klinik;
34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1171/MENKES/Per/VI/2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit;
35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 001/MENKES/PER/II/2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan;
36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Obat Tradisional;
37. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
38. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
39. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
40. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
41. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102);
43. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
44. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 666/MENKES/SK/VI/2007 tentang Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar;
45. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2010 dan Nomor: 162/MENKES/PB/I/2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
46. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/786/KPTS/013/2013 tentang Pelaksanaan Regional Sistem Rujukan Provinsi Jawa Timur;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 2 Seri C);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 13/E);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 8/E);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 6/E);
51. Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA);
Menetapkan :
MEMUTUSKAN:
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK (KIBBLA).
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 5/E), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kedua Peningkatan Kualitas Pelayanan Kegawatdaruratan KIBBLA
Pasal 3
- (1) Proses peningkatan kualitas pelayanan kegawatdaruratan KIBBLA, meliputi:
- a. Respon kegawatdaruratan atau emergensi;
- b. Pemantauan teratur kinerja klinis di fasilitas kesehatan;
- c. Pemagangan staf puskesmas di Rumah Sakit;
- d. Kajian kasus kematian dan ' near-miss di fasilitas kesehatan;
- e. ' Dashboard Klinis';
- f. Lembar rujukan maternal - neonatal;
- (2) Proses peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

## Peningkatan Penguatan Sistem Rujukan

## Pasal 4

- (1) Peningkatan Penguatan sistem rujukan pelayanan kegawatdaruratan KIBBLA, meliputi:
- a. Operasionalisasi tim koordinasi atau kelompok kerja program penyelamatan KIBBLA;
- b. Pelaksanaan perjanjian kerjasama antar fasilitas kesehatan;
- c. Penggunaan alat pantau kinerja rujukan;
- d. Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal;
- e. Penggunaan Sijariemas (Sistem Informasi Jejaring Rujukan Maternal dan Neonatal).
- (2) Proses penguatan sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 5

- (1) Pelayanan kesehatan dilaksanakan kepada WUS sebagai tindakan promotif, preventif dan kuratif terhadap kesehatan reproduksi pada WUS.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
- a. pemberian kapsul yodium pada daerah endemi berat dan endemi sedang;
- b. pemberian imunisasi Tetanus Toxoid (TT) bagi WUS yang belum lengkap TT5;
- c. papsmear/ IVA bagi WUS yang sudah menikah;
- d. konseling kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana (KB);
- e. konsultasi gizi;
- f. penjaringan dan penanganan kesehatan WUS.

- (3) Semua ibu hamil harus sudah mendapatkan konseling Keluarga Berencana pada saat pemeriksaan kehamilan pada usia kehamilan 28 (dua puluh delapan) minggu sampai 42 (empat puluh dua) minggu dan menandatangani surat persetujuan KB (Keluarga Berencana) pasca persalinan.
- (4) Pada saat merujuk pasien harus disertakan inform consent (surat persetujuan KB pasca persalinan) sesuai alat kontrasepsi yang dipilih, disarankan menggunakan alat kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
4. Ketentuan Pasal 15 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 15

- (1) Pembinaan teknis pelayanan KIBBLA di Daerah dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan organisasi profesi yang terkait.
- (2) Pembinaan teknis pelayanan medis KIBBLA di Daerah dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Penyelenggaraan pembinaan ditujukan dalam rangka peningkatan cakupan akses dan kualitas pelayanan KIBBLA.
- (4) Mekanisme dan tata cara pembinaan KIBBLA dilaksanakan melalui:
- a. peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi tenaga kesehatan melalui pendidikan formal dan non formal;
- b. pembinaan terhadap sarana pelayanan kesehatan pemerintahan daerah, swasta dan masyarakat;
- c. standarisasi dan akreditasi sarana kesehatan pemerintah daerah dan swasta;
- d. supervisi fasilitatif;
- e. penerapan manajemen mutu;

- f. kerjasama dengan pihak ketiga dan jasa konsultan;
- g. pemberian penghargaan bagi tenaga kesehatan dan kader kesehatan berprestasi;
- h. koordinasi penyelenggaraan KIBBLA lintas program, lintas sektoral komponen swasta dan masyarakat melalui tim KIBBLA terpadu baik ditingkat kabupaten, Kecamatan dan Desa.
- (5) Tim KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 20 diubah dan ditambahkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut;

## Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan program KIBBLA masyarakat berperan serta dalam bentuk:
- a. mengikuti sosialisasi program KIBBLA;
- b. penggalangan dana masyarakat melalui Tabulin dan Dasolin
- c. penyediaan sarana KIBBLA Desa;
- d. penyediaan sarana transportasi (ambulan desa);
- e. penyediaan calon pendonor darah;
- f. pengumpulan data dan sasaran KIBBLA;
- g. mendorong masyarakat lainnya untuk mengikuti kegiatan KIBBLA;
- h. deteksi dini resiko tinggi pada ibu hamil, bayi dan balita; dan
- i. Surveylans Berbasis Masyarakat.
- (2) Penyediaan sarana KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Motivator Kesehatan Ibu dan Anak (MKIA) bersama kader kesehatan setempat untuk melakukan pendampingan terhadap Ibu Hamil di masyarakat.

- (3) Motivator Kesehatan Ibu dan Anak (MKIA) dan kader kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama dengan masyarakat setempat secara aktif melakukan upaya pencegahan keterlambatan mengenali tanda-tanda resiko tinggi pada ibu hamil, keterlambatan membuat keputusan untuk merujuk dan keterlambatan melakukan rujukan kepada fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
- (4) Keterlibatan memberikan dukungan dalam gerakan penyelamatan KIBBLA melalui forum masyarakat peduli kesehatan ibu dan anak, motivator kesehatan ibu dan anak, kader kesehatan, organisasi atau perorangan lainnya yang peduli terhadap kesehatan ibu dan anak, dalam rangka mencegah keterlambatan mengenali tanda-tanda resiko tinggi pada ibu hamil, keterlambatan membuat keputusan untuk merujuk dan keterlambatan melakukan rujukan kepada fasilitas pelayanan kesehatan terdekat
- (5) Dukungan dalam gerakan penyelamatan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. memberikan informasi ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya di fasilitas kesehatan;
- b. bekerja sama dengan petugas kesehatan secara aktif dalam hal rujukan terencana dan kegawatdaruratan KIBBLA;
- c. keluarga ibu hamil memberi mendukung persalinan pada fasilitas kesehatan; dan
- d. memantau pelayanan KIBBLA untuk memastikan pelaksanaan pelayanan pada fasilitas kesehatan.

Diundangkan di Kepanjen pada tanggal 2 Maret 2016

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

Ttd.

## ABDUL MALIK

Berita Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2016 Nomor 3 Seri D

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 2 Maret 2016

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA