PERATURAN GUBERNUR BI Nomor 7 Tahun 2017 tentang RENCANA DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK PEMERINTAH PROVINSI UNTUK KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI JAMBI ANGGARAN MURNI 2016 (berlaku 25 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dengan adanya Perubahan nilai Bagi Hasil Pemerintah Provinsi untuk Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Jambi Tahun 2016, perlu dilakukan penyesuaian Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Pemerintah Provinsi untuk Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Pemerintah Provinsi Untuk Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi Anggaran Murni 2016;
2. Mengingat : ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
1. Pasal 18 Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoensia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.07/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK/07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 791);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 6);
14. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 16);
15. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian Hasil penerimaan Pajak Pemerintah Provinsi untuk Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 13);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK PEMERINTAH PROVINSI UNTUK KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI JAMBI ANGGARAN MURNI 2016.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.


## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 25-1- 2017

GUBERNUR JAMBI


H.ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Jambi pada tanggal 2-2- 2017

## Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI


## H. ERWAN MALIK

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2017 NOMOR 7


LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK PEMERINTAH PROVINSI UNTUK KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI JAMBI ANGGARAN MURNI 2016

## REKAPITULASI PEMBAGIAN BAGI HASIL UNTUK KABUPATEN/KOTA

| | | JENIS PEMBAGIAN | JENIS PEMBAGIAN | JENIS PEMBAGIAN | JENIS PEMBAGIAN | JENIS PEMBAGIAN | |
|----|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| NO | WILAYAH | PKB | BBN-KB | PBB-KB | PAJAK ROKOK | AIR PERMUKAAN | JUMLAH |
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| 1 | KOTA | 26,018,827,219.95 | 10,057,524,900.00 | 29,454,134,246.96 | 14,396,549,504.83 | 223,269,371.50 | 80,150,305,243.23 |
| 2 | BATANGHARI | 8,005,174,551.83 | 9,051,772,410.00 | 16,354,789,699.93 | 9,712,235,401.68 | 27,716,957.50 | 43,151,689,020.93 |
| 3 | BUNGO | 8,485,716,624.31 | 9,051,772,410.00 | 21,754,854,544.09 | 9,855,494,890.87 | 42,707,048.50 | 49,190,545,517.77 |
| 4 | T E B O | 7,955,896,072.75 | 9,051,772,410.00 | 15,905,325,325.67 | 10,004,572,424.47 | 13,537,295.00 | 42,931,103,527.89 |
| 5 | MERANGIN | 9,357,133,624.14 | 9,051,772,410.00 | 18,207,161,248.12 | 10,099,474,346.70 | 31,607,197.00 | 46,747,148,825.96 |
| 6 | SAROLANGUN | 7,340,653,338.68 | 9,051,772,410.00 | 17,146,508,698.02 | 9,782,808,753.38 | 16,768,854.50 | 43,338,512,054.58 |
| 7 | MA. JAMBI | 7,774,377,779.98 | 9,051,772,410.00 | 17,691,821,227.78 | 10,511,041,862.26 | 31,033,103.50 | 45,060,046,383.52 |
| 8 | TANJAB BARAT | 7,334,839,585.53 | 9,051,772,410.00 | 17,331,575,696.01 | 9,911,625,617.43 | 235,774,155.00 | 43,865,587,463.97 |
| 9 | TANJAB TIMUR | 5,893,397,931.68 | 9,051,772,410.00 | 15,434,582,585.10 | 8,364,451,514.87 | 432,875.00 | 38,744,637,316.65 |
| 10 | KOTASEI.PENUH | 4,719,696,528.69 | 9,051,772,410.00 | 14,016,797,788.21 | 6,496,780,423.89 | 32,084,600.00 | 34,317,131,750.78 |
| 11 | KAB. KERINCI | 6,399,286,737.47 | 9,051,772,410.00 | 14,264,265,765.22 | 8,571,725,259.63 | 13,750,542.50 | 38,300,800,714.82 |
| | JUMLAH | 99,284,999,995.00 | 100,575,249,000.00 | 197,561,816,825.10 | 107,706,760,000.00 | 668,682,000.00 | 505,797,507,820.10 |

GUBERNUR JAMBI


H.ZUMI ZOLA ZULKIFLI