UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 7 Tahun 1958 tentang PENGGANTIAN PERATURAN TENTANG BINTANG GERILYA SEBAGAI TERMAKSUD DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 8 TAHUN 1949 (berlaku 22 Desember 1958)
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 22 September 1949 perlu tetap dipertahankan agar supaya pemberian Bintang Gerilya dapat dilangsungkan oleh Pemerintah. 2. Bahwa perlu diadakan perubahan dan tambahan dalam Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1949 tersebut di atas agar supaya pemberian Bintang Gerilya dapat diperluas dan pula sesuai dengan sistim pemberian tanda kehormatan/penghargaan untuk anggota Angkatan Perang yang sekarang berlaku; 3. Bahwa untuk maksud tersebut sub 2 perlu dikeluarkan peraturan baru yang menggantikan Peraturan Pemerintah tersebut di atas; 4. Bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan baru tersebut sub 3 perlu segera ditetapkan; - a. Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1949; - b. Undang-undang No.65 tahun 1958 (Lembaran Negara 1958 No. 116) tentang Tanda-tanda Kehormatan Bintang Saksi dan Bintang Darma; - c. Undang-undang No.70 tahun 1958 (Lembaran Negara 1958 No. 124) tentang Tanda-tanda Penghargaan khusus militer; Mengingat pula : Pasal-pasal 87, 96 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Mendengar :

Penandatangan: Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 16 Desember 1958. ## MEMUTUSKAN : Menetapkan : Undang-undang Darurat tentang penggantian peraturan tentang Bintang Gerilya sebagai termaktub dalam Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1949. ## Pasal I.

Penetapan: Peraturan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1949 yang ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 22 September 1949 tentang mengadakan Bintang Gerilya sebagai tanda jasa, diganti dengan perubahan-perubahan sehingga berbunyi sebagai berikut : ## BAB I ## KETENTUAN UMUM ## Pasal 1. Kepada setiap warga-negara Indonesia, yang berjuang dan berbakti kepada tanah air dan bangsa selama agresi Belanda ke-I dan ke-II dengan menunjukkan keberanian, kebijaksanaan dan kesetiaan yang luar biasa, dengan tidak mengingat golongan, pangkat, jabatan dan kedudukan, diberikan anugerah tanda jasa berupa bintang kehormatan bernama "Bintang Gerilya". ## Pasal 2. - (1) Bintang Gerilya berbentuk seperti dilukiskan dalam daftar lampiran, ialah sebuah bintang bersudut lima dibuat dari baja dengan garis tengah 42 milimeter dan tengah-tengah di dalam lingkaran dengan garis tengah 20 milimeter dilukiskan tulisan "Pahlawan-Gerilya" dengan dilingkari rangkaian padi. - (2) Pita dari Bintang Gerilya bercorak seperti dilukiskan dalam daftar lampiran, berukuran lebar 25 milimeter, panjang 35 milimeter dan berwarna dasar merah dengan 3 strip-putih, lebar 3,5 milimeter yang membaginya dalam bagian-bagian yang sama. ## BAB II ## PEMBERIAN Pasal 3.

Penandatangan: Bintang Gerilya dianugerahkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi berdasarkan usul dari Menteri Pertahanan. ## Pasal 4. Tiap pemberian Bintang Gerilya disertai dengan penyerahan suatu piagam menurut bentuk seperti dilukiskan dalam lampiran. ## Pasal 5.

Penandatangan: Penyerahan Bintang Gerilya dilakukan dengan upacara militer menurut ketentuan Menteri Pertahanan. ## Pasal 6.

Penandatangan: Tata-cara pengusulan dan pemberian Bintang Gerilya ditetapkan oleh Menteri Pertahanan. ## Pasal 7.

Penandatangan: Pelaksanaan penyerahan Bintang Gerilya dilakukan oleh Menteri Pertahanan atau oleh pejabat-pejabat yang ditunjuknya. ## BAB III ## URUTAN TINGKATAN Pasal 8. Tingkatan Bintang Gerilya adalah diantara Satyalancana Bhakti dan Bintang Darma. BAB IV ## PEMAKAIAN Pasal 9. Dengan mengingat ketentuan tentang urutan tingkatan tersebut dalam pasal 8, maka Bintang Gerilya dipakai pada waktu dan menurut cara yang berlaku untuk Bintang Sakti dan Bintang Darma seperti termaktub dalam Bab VII Undang-undang No.65 tahun 1958 (Lembaran Negara 195 8 No. 116) tentang Pemberian Tanda-tanda Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma. BAB V ## PENCABUTAN Pasal 10. Hak atas Bintang Gerilya dicabut apabila yang menerima : - a. Dengan putusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi, dikenakan hukuman berupa dikeluarkan dari dinas ketentaraan dengan atau tidak dengan pencabutan hak untuk masuk dalam dinas angkatan bersenjata; - b. Dengan putusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi, dikenakan hukuman karena sesuatu kejadian terhadap keamanan negara atau karena desersi; - c. Dengan keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi, dikenakan hukuman penjara yang lamanya lebih dari satu tahun, atau dikenakan macam hukuman yang lebih berat. - d. Diberhentikan dari dinas ketentaraan tidak dengan hormat; - e. Memasuki dinas angkatan perang negara asing dengan tidak mendapat ijin dahulu dari Pemerintah Republik Indonesia. ## BAB VI ## KETENTUAN KHUSUS Pasal 11. Dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan di atas, Presiden/Panglima Tertinggi dapat memberikan anugerah Bintang Gerilya kepada warganegara asing terkemuka sebagai penghormatan Republik Indonesia atas jasa-jasanya untuk perjuangan negaranya masing-masing. BAB VII PENUTUP Pasal 12.

Penandatangan: Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri Pertahanan. ## Pasal 13. Undang-undang Darurat ini dapat disebut Undang-undang Darurat tentang Bintang Gerilya. Diundangkan pada tanggal 22 Desember 1958.

Penandatangan: Menteri Kehakiman, ttd. G.A. MAENGKOM Pasal II. Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Penetapan: Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 1958 Presiden Republik Indonesia, ttd. SOEKARNO

Penandatangan: Menteri Pertahanan, ttd. DJUANDA
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran, ialah sebuah bintang bersudut lima dibuat dari baja dengan garis tengah 42 milimeter dan tengah-tengah di dalam lingkaran dengan garis tengah 20 milimeter dilukiskan tulisan "Pahlawan-Gerilya" dengan dilingkari rangkaian padi.
- (2) Pita dari Bintang Gerilya bercorak seperti dilukiskan dalam daftar lampiran, berukuran lebar 25 milimeter, panjang 35 milimeter dan berwarna dasar merah dengan 3 strip-putih, lebar 3,5 milimeter yang membaginya dalam bagian-bagian yang sama.

## BAB II

## PEMBERIAN

Pasal 3.

Bintang Gerilya dianugerahkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi berdasarkan usul dari Menteri Pertahanan.

## Pasal 4.

Tiap pemberian Bintang Gerilya disertai dengan penyerahan suatu piagam menurut bentuk seperti dilukiskan dalam lampiran.

## Pasal 5.

Penyerahan Bintang Gerilya dilakukan dengan upacara militer menurut ketentuan Menteri Pertahanan.

## Pasal 6.

Tata-cara pengusulan dan pemberian Bintang Gerilya ditetapkan oleh Menteri Pertahanan.



## Pasal 7.

Pelaksanaan penyerahan Bintang Gerilya dilakukan oleh Menteri Pertahanan atau oleh pejabat-pejabat yang ditunjuknya.

## BAB III

## URUTAN TINGKATAN

Pasal 8.

Tingkatan Bintang Gerilya adalah diantara Satyalancana Bhakti dan Bintang Darma.

BAB IV

## PEMAKAIAN

Pasal 9.

Dengan mengingat ketentuan tentang urutan tingkatan tersebut dalam pasal 8, maka Bintang Gerilya dipakai pada waktu dan menurut cara yang berlaku untuk Bintang Sakti dan Bintang Darma seperti termaktub dalam Bab VII Undang-undang No.65 tahun 1958 (Lembaran Negara 195 8 No. 116) tentang Pemberian Tanda-tanda Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma.

BAB V

## PENCABUTAN

Pasal 10.

Hak atas Bintang Gerilya dicabut apabila yang menerima :

- a. Dengan putusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi, dikenakan hukuman berupa dikeluarkan dari dinas ketentaraan dengan atau tidak dengan pencabutan hak untuk masuk dalam dinas angkatan bersenjata;


- b. Dengan putusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi, dikenakan hukuman karena sesuatu kejadian terhadap keamanan negara atau karena desersi;
- c. Dengan keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi, dikenakan hukuman penjara yang lamanya lebih dari satu tahun, atau dikenakan macam hukuman yang lebih berat.
- d. Diberhentikan dari dinas ketentaraan tidak dengan hormat;
- e. Memasuki dinas angkatan perang negara asing dengan tidak mendapat ijin dahulu dari Pemerintah Republik Indonesia.

## BAB VI

## KETENTUAN KHUSUS

Pasal 11.

Dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan di atas, Presiden/Panglima Tertinggi dapat memberikan anugerah Bintang Gerilya kepada warganegara asing terkemuka sebagai penghormatan Republik Indonesia atas jasa-jasanya untuk perjuangan negaranya masing-masing.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 12.

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri Pertahanan.

## Pasal 13.

Undang-undang Darurat ini dapat disebut Undang-undang Darurat tentang Bintang Gerilya.

Diundangkan pada tanggal 22 Desember 1958.

Menteri Kehakiman, ttd.

G.A. MAENGKOM




Pasal II.

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 1958 Presiden Republik Indonesia, ttd.

SOEKARNO

Menteri Pertahanan, ttd.

DJUANDA


## PENJELASAN ATAS

## UNDANG-UNDANG DARURAT NO.7 TAHUN 1959 tentang

## PENGGANTIAN PERATURAN TENTANG BINTANG GERILYA SEBAGAI TERMAKTUB DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO.8 TAHUN 1949.

## I. UMUM

Pemerintah berpendapat, bahwa Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1949 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta tanggal 22 September 1949, masih perlu tetap dipertahankan, dan oleh karena itu perlu segera dikeluarkan Undang-undang Darurat ini agar supaya pemberian Bintang Gerilya dapat dilangsungkan.

Pemerintah bermaksud pula, agar supaya pemberian Bintang Gerilya dapat diperluas kepada pejabat-pejabat negara asing yang datang berkunjung ke Indonesia, sebagai pemberian anugerah secara timbal-balik dan sebagai penghormatan Republik Indonesia atas jasa-jasa untuk perjuangan negaranya masing-masing.

Adapun perubahan-perubahan lainnya diadakan untuk menyesuaikan peraturan tentang Bintang Gerilya ini dengan ketentuan dalam Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia (1950) dan Undang-undang No.65 tahun 1958 dan Undang-undang No.70 tahun 1958.

## II. PASAL DEMI PASAL.

Dirasa tidak perlu berhubung dengan penjelasan di atas.

Diketahui Menteri Kehakiman, ttd G.A. MAENGKOM