PERATURAN BUPATI TRENGGALEK Nomor 19 Tahun 2017 tentang PENJABARAN TUGAS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (berlaku 27 Maret 2017)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa sesuai ketentuan Pasal 172 Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
PARAF KOORDINASI
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
BAGIAN
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO,
M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 3039)
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita ( Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women ) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 39, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 );
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan II: Convention Nomor 182 Concerning The Prohibitition And Immediate Action for The Elimination of the Worth Form of Child Labours (Konvensi Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);
PARAF KOORDINASI
BAGIAN
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO,
M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
12. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150);
13. Undang-Undang, Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
14. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
15. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
16. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnasiional Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
PARAF KOORDINASI
BAGIAN
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO,
M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
18. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especialli Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnasional Organzied Crime (Protokol untuk Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasionanl yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
20. UndangUndang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83);
21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
PARAF KOORDINASI
BAGIAN
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO,
M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
22. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264);
27. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten/Kota;
28. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1226 Tahun 2009 tentang Pedoman Penatalaksanaan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Rumah Sakit;
30. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
PARAF KOORDINASI
BAGIAN
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO,
M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
31. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
32. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 184 tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (berita Negara Repulik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);
33. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Pekerja Sosial Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 101)
34. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
35. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pelayanan Sosial Lanjut Usia;
36. Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana;
37. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 146/HUK/2013 tentang Kriteria Fakir Miskin dan Orang tidak mampu;
38. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 147/HUK/2013 tentang Penetapan Peseta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
39. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2014 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerja Sosial
40. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);
41. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 35);
PARAF KOORDINASI
BAGIAN
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO,
M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mengatur penjabaran tugas Dinas.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas Dinas.
RUANG LINGKUP
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. tugas Kepala Dinas;
- b. tugas Sekretariat;
- c. tugas Bidang; dan
- d. tugas Kelompok Jabatan Fungsional.
BAB IV - TUGAS KEPALA DINAS Pasal 4
Pasal 4
Kepala Dinas mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program kerja tahunan dan lima tahunan Dinas;
- b. merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan dan pengembangan sosial, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan program dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan dan pengembangan sosial, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
PARAF KOORDINASI
BAGIAN
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO,
M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
- d. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan dan pengembangan sosial, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan dan pengembangan sosial, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. mengelola pendapatan asli Daerah sesuai fungsi Dinas;
- g. mengelola kawasan tertentu dengan ditetapkan Keputusan Bupati;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB V - TUGAS SEKRETARIAT Pasal 5
Pasal 5
Sekretariat mempunyai tugas:
- a. merencanakan kebijakan operasional pada Sekretariat
BAB V - TUGAS SEKRETARIAT Pasal 5
Pasal 6
Sub Bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian sebagai acuan kerja;
- b. menyediakan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian;
- c. menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. mengelola dan mendistribusikan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor;
- e. menyiapkan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Kepala Dinas dan kegiatan Dinas serta mendokumentasikan berita;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan rumah tangga, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan serta kepegawaian Dinas;
- g. menyiapkan bahan pembinaan dibidang umum dan kepegawaian Dinas;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian umum dan kepegawaian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
PARAF KOORDINASI
BAGIAN
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO,
M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
BAB V - TUGAS SEKRETARIAT Pasal 5
Pasal 7
Sub Bagian keuangan mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian keuangan sebagai acuan kerja;
- b. menyediakan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan Sub Bagian keuangan;
- c. menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan Sub Bagian keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan pembinaan di bidang pengelolaan keuangan Dinas;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian keuangan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB V - TUGAS SEKRETARIAT Pasal 5
Pasal 8
Sub Bagian perencanaan dan pelaporan mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian perencanaan dan pelaporan sebagai acuan kerja;
- b. menyediakan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan Sub Bagian perencanaan dan pelaporan;
- c. menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan Sub Bagian perencanaan dan pelaporan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya, konsultasi kepada atasan, minta masukan dari bawahan guna mendapatkan bahan penyelesaian kegiatan Sub Bagian keuangan;
- e. menyusun bahan perencanaan dan pelaporan Dinas;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian perencanaan dan pelaporan; dan
PARAF KOORDINASI
BAGIAN
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO,
M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
BAB VI - TUGAS BIDANG Bagian Kesatu Pasal 9
Pasal 9
Bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial mempunyai tugas:
- a. menyusun program kerja Bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
- b. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- d. melaksanakan program kerja dan kegiatan di Bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- e. melaksanakan rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. melaksanakan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB VI - TUGAS BIDANG Bagian Kesatu Pasal 9
Pasal 10
Seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia mempunyai tugas:
PARAF KOORDINASI
BAGIAN
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO,
M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
- a. menyusun rencana kegiatan seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
- b. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
- c. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
- d. menyiapkan data sebagai bahan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
- e. menyiapkan bahan pendampingan balita terlantar;
- f. menyiapkan bahan fasilitasi pengiriman balita terlantar, anak terlantar, remaja terlantar dan anak bermasalah psikologis ke UPT dinas sosial provinsi;
- g. menyiapkan bahan fasilitasi permohonan adopsi anak;
- h. menyiapkan bahan penerbitan rekomendasi permohonan adopsi;
- i. melaksanakan pendampingan home visit dinas sosial provinsi ke pemohon adopsi;
- j. menyiapkan bahan pendampingan sosial di luar panti/ konseling kepada anak terlantar, anak nakal, anak berhadapan dengan hukum dan anak memerlukan perlindungan khusus;
- k. menyiapkan bahan bimbingan sosial dan/atau bimbingan teknis (pelatihan) anak terlantar luar panti;
- l. menyiapkan bahan bimbingan lanjutan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak terlantar dan anak bermasalah sosial psikologis;
- m. menyiapkan bahan bimbingan sosial dan/atau bimbingan teknis (pelatihan) di luar panti bagi anak berhadapan hukum dan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- n. menyiapkan bahan fasilitasi anak yang memerlukan perlindungan khusus untuk mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
- o. menyiapkan bahan bimbingan sosial dan/atau bimbingan teknis serta bimbingan lanjut usaha ekonomi produktif lanjut usia potensial;
- p. menyiapkan bahan advokasi aksesibilitas lanjut usia;
PARAF KOORDINASI
BAGIAN
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO,
M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
- q. menyiapkan bahan usulan permohonan bantuan sosial lanjut usia terlantar;
- r. menyiapkan bahan fasilitasi penyaluran bantuan sosial lanjut usia terlantar;
- s. menyiapkan bahan komunikasi, informasi dan edukasi konseling kepada lansia terlantar yang akan mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial pada UPT dinas sosial provinsi;
- t. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB VI - TUGAS BIDANG Bagian Kesatu Pasal 9
Pasal 11
Seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial;
- b. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial;
- c. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial;
- d. menyiapkan data sebagai bahan pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial;
- e. menyiapkan bahan penyusunan keputusan komite penanganan PMKS;
- f. melaksanakan kegiatan penjaringan PMKS meliputi gelandangan, pengemis, gelandangan psikotik, anak jalanan dan tuna susila;
- g. menyiapkan bahan pembinaan dan assesmen hasil penjaringan dan orang terlantar;
PARAF KOORDINASI
BAGIAN
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO,
M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
- h. melaksanakan kegiatan pemulangan hasil penjaringan dan orang terlantar kepada keluarga atau untuk mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam panti;
- i. melaksanakan kegiatan pemulangan warga migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal
- j. menyiapkan bahan penyuluhan, bimbingan sosial, bimbingan teknis (pelatihan ketrampilan) dan bimbingan lanjutan di luar panti kepada gelandangan, pengemis, anak jalanan, eks tuna susila, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, warga migran korban tindak kekerasan, pemulung dan kelompok minoritas;
- k. menyiapkan bahan dalam rangka re-assesment dan pemulangan penanganan warga negara migran bermasalah;
- l. menyiapkan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah provinsi;
- m. menyiapkan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah provinsi;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB VI - TUGAS BIDANG Bagian Kesatu Pasal 9
Pasal 12
Seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas;
PARAF KOORDINASI
BAGIAN
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO,
M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas;
- d. menyiapkan data sebagai bahan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, eks penyakit kronis, eks psikotik/korban pasung;
- e. menyiapkan bahan komunikasi, informasi dan edukasi kepada penyandang disabilitas, eks penderita penyakit kronis, eks psikotik/ korban pasung dan keluarganya;
- f. menyiapkan bahan fasilitasi dan pendampingan pengiriman dalam panti (UPT Dinas Sosial Provinsi) bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan bimbingan sosial dan bimbingan teknis;
- g. menyiapkan bahan bimbingan sosial dan bimbingan teknis (pelatihan ketrampilan) luar panti bagi penyandang disabilitas;
- h. menyiapkan bahan bimbingan lanjut bagi penyandang disabilitas eks bimbingan sosial dan bimbingan teknis dalam dan luar panti;
- i. menyiapkan bahan pemberian bantuan sosial (bantuan usaha ekonomi produktif, jaminan pemenuhan kebutuhan dasar maupun bantuan alat bantu mobilitas) bagi penyandang disabilitas;
- j. menyiapkan bahan advokasi aksesibilitas penyandang disabilitas;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB VI - TUGAS BIDANG Bagian Kesatu Pasal 9
Pasal 13
Bidang perlindungan dan jaminan sosial mempunyai tugas:
PARAF KOORDINASI
BAGIAN
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO,
M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
- a. menyiapan penyusunan program kerja Bidang perlindungan dan jaminan sosial sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
- b. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang perlindungan dan jaminan sosial;
- c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- d. melaksanakan program kerja dan kegiatan di Bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- e. melaksanakan program pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah;
- f. melaksanakan program penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Daerah.
- g. melaksanakan program pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Daerah
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB VI - TUGAS BIDANG Bagian Kesatu Pasal 9
Pasal 14
Seksi perlindungan sosial korban bencana mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan seksi perlindungan sosial korban bencana;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi perlindungan sosial korban bencana;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi perlindungan sosial korban bencana;
- d. menyiapkan bahan seleksi korban bencana alam yang layak bantu
BAB VI - TUGAS BIDANG Bagian Kesatu Pasal 9
Pasal 15
Seksi penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan seksi penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
PARAF KOORDINASI
BAGIAN
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO,
M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
- d. menyiapkan bahan verifikasi dan validasi serta pengelolaan data kemiskinan dan data penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial cakupan Daerah;
- e. menyiapkan bahan sosialisasi, bimbingan teknis dan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan verifikasi dan validasi data kemiskinan;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan program penyelenggaraan perlindungan sosial berbasis keluarga;
- g. menyiapkan bahan pelatihan ketrampilan dan pembinaan kelompok usaha bersama penerima manfaat program penyelenggaraan perlindungan sosial berbasis keluarga;
- h. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan jaminan sosial keluarga lainnya;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial
BAB VI - TUGAS BIDANG Bagian Kesatu Pasal 9
Pasal 16
Bidang pemberdayaan dan pengembangan sosial melaksanakan:
- a. penyusunan program kerja Bidang pemberdayaan dan pengembangan sosial sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
- b. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang pemberdayaan dan pengembangan sosial;
- c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang pemberdayaan dan pengembangan sosial;
- d. melaksanakan program kerja dan kegiatan di Bidang pemberdayaan dan pengembangan sosial;
- e. melaksanakan program pemberdayaan sosial fakir miskin, wanita rawan sosial ekonomi, keluarga rentan dan komunitas terpencil (daerah terpencil tertinggal) serta pembinaan kepada
PARAF KOORDINASI
BAGIAN
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO,
M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
PSKS Daerah, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan keperintisan dan kesetiakawanan sosial nasional serta pemeliharaan taman makam pahlawan;
- f. merumuskan bahan penerbitan izin pengumpulan uang/ barang dalam Daerah;
- g. melaksanakan program layanan kesejahteraan sosial dan teknologi informasi kesejahteraan sosial;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang pemberdayaan dan pengembangan sosial; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB VI - TUGAS BIDANG Bagian Kesatu Pasal 9
Pasal 17
Seksi penanganan fakir miskin mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan seksi penanganan fakir miskin;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi penanganan fakir miskin;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi penanganan fakir miskin;
- d. menyiapkan data, identifikasi kebutuhan dan potensi fakir miskin, wanita rawan sosial ekonomi, keluarga rentan dan komunitas terpencil (daerah terpencil tertinggal);
- e. menyiapkan bahan penyuluhan sosial, bimbingan sosial, bimbingan teknis (pelatihan ketrampilan), pendampingan, pembentukan kelompok usaha bersama dan bimbingan lanjut kepada fakir miskin, wanita rawan sosial ekonomi, keluarga rentan dan komunitas terpencil (daerah terpencil tertinggal);
- f. menyiapkan bahan pendampingan dan memfasilitasi permohonan bantuan sosial dan/atau hibah kepada kelompok usaha bersama fakir miskin, wanita rawan sosial ekonomi, keluarga rentan dan komunitas terpencil (daerah terpencil tertinggal);
PARAF KOORDINASI
BAGIAN
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO,
M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi penanganan fakir miskin; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB VI - TUGAS BIDANG Bagian Kesatu Pasal 9
Pasal 18
Seksi pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan seksi pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat;
- d. menyiapkan data PSKS;
- e. menyiapkan bahan kelayakan dan rekomendasi bagi organisasi sosial masyarakat yang mengajukan ijin terdaftar sebagai organisasi sosial masyarakat di tingkat Daerah maupun provinsi;
- f. menyiapkan bahan fasilitasi bagi organisasi sosial masyarakat yang mengajukan permohonan bantuan hibah/bansos untuk pengembangan dan pelaksanaan kegiatan organisasi;
- g. menyiapkan bahan pembinaan melalui bimbingan teknis, supervisi, sosialisasi, penilaian dan pendampingan kepada PSKS dalam rangka pemberdayaan dan penguatan kelembagaan, ekonomi dan sosial PSKS;
- h. menyiapkan bahan penguatan jejaring PSKS dalam rangka penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
PARAF KOORDINASI
BAGIAN
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO,
M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
BAB VI - TUGAS BIDANG Bagian Kesatu Pasal 9
Pasal 19
Seksi pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial dan restorasi sosial mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan seksi pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial dan restorasi sosial;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial dan restorasi sosial;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial dan restorasi sosial;
- d. melaksanakan kegiatan pengelolaan sistem jaringan dokumentasi dan informasi kesejahteraan sosial;
- e. menyiapkan bahan pengembangan model pelayanan kesejahteraan sosial;
- f. menyiapkan bahan pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial nasional;
- g. menyiapkan bahan pemeliharaan taman makam pahlawan, fasilitasi pelaksanaan kegiatan tabur bunga dan kegiatan lainnya di makam pahlawan;
- h. menyiapkan bahan fasilitasi pemberian penghargaan dan santunan kepada perintis dan pahlawan pejuang kemerdekaan;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan peringatan hari pahlawan hari kesetiakawanan sosial nasional;
- j. menyiapkan bahan penerbitan ijin pengumpulan uang/barang;
- k. menyiapkan bahan pembinaan bagi usaha pengumpulan uang/barang dan undian gratis berhadiah;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial dan restorasi sosial; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
PARAF KOORDINASI
BAGIAN
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO,
M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
Bagian Keempat
BAB VI - TUGAS BIDANG Bagian Kesatu Pasal 9
Pasal 20
Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mempunyai tugas:
- a. penyusunan program kerja Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
- b. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. melaksanakan program kerja dan kegiatan di Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB VI - TUGAS BIDANG Bagian Kesatu Pasal 9
Pasal 21
Seksi pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan seksi pengarustamaan gender dan pemenuhan hak anak;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi produksi pengarustamaan gender dan pemenuhan hak anak;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi pengarustamaan gender dan pemenuhan hak anak;
- d. melaksanakan kegiatan pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah di Daerah
PARAF KOORDINASI
BAGIAN
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO,
M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
- e. melaksanakan kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan, serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di Daerah;
- f. melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di Daerah;
- g. melaksanakan kegiatan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha di Daerah;
- h. melaksanakan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di Daerah;
- i. menyiapkan bahan pembinaan pembangunan kabupaten layak anak, kecamatan layak anak dan desa/kelurahan layak anak;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi produksi pengarustamaan gender dan pemenuhan hak anak; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB VI - TUGAS BIDANG Bagian Kesatu Pasal 9
Pasal 22
Seksi penguatan keluarga mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan seksi penguatan keluarga;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi produksi penguatan keluarga;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi penguatan keluarga;
- d. melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak di daerah;
- e. melaksanakan kegiatan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak di Daerah;
PARAF KOORDINASI
BAGIAN
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO,
M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
- f. melaksanakan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya di Daerah;
- g. menyiapkan bahan peningkatan pemberdayaan ekonomi perempuan;
- h. menyiapkan bahan peringatan hari ibu;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi penguatan keluarga; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB VI - TUGAS BIDANG Bagian Kesatu Pasal 9
Pasal 23
Seksi perlindungan perempuan dan anak mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan seksi perlindungan perempuan dan anak;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi produksi perlindungan perempuan dan anak;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi perlindungan perempuan dan anak;
- d. melaksanakan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melibatkan para pihak di Daerah;
- e. melaksanakan kegiatan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi di Daerah;
- f. melaksanakan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus di Daerah;
- g. menyiapkan bahan rujukan antar unit layanan dan rujukan ke sumber layanan sesuai kebutuhan klien;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi perlindungan perempuan dan anak; dan
PARAF KOORDINASI
BAGIAN
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO,
M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB VII - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 24
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan ## BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
BAB VII - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 25
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Penetapan: Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 27 Maret 2017 201 BUPATI TRENGGALEK,d TTD EMIL ELESTIANTO

Penetapan: Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 27 Maret 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, ALI MUSTOFA BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 19

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM, ANIK SUWARNI Nip . 19650919 199602 2 001 PARAF KOORDINASI

Penandatangan: KEPALA HUKUM

Penandatangan: KEPALA BAGIAN ORGANISASI BAGIAN ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M 2016