PERATURAN BUPATI RI Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pembebasan Biaya Kesehatan dan guna kelancaran pelaksanaan pembebasan biaya kesehatan, perlu diatur mekanisme penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BERIT A DAERAH KABUPATEN NIAS SELAT AN
PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN NOMOR 38 TAHUN 2011
TENT ANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NIAS SELATAN,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pembebasan Biaya Kesehatan dan guna kelancaran pelaksanaan pembebasan biaya kesehatan, perlu diatur mekanisme penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Oaerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nemer 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
SERI: E
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten I Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 738/ Menkes/SK/Vll/1995 tentang Penyerahan Secara Nyata Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/ Menkes/Per/111/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/ Menkes/PerN/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1097/Menkes/PerNl/2011 tentang Petunjuk Teknis Pembebasan Biaya Kesehatan;
17. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 93A/Menkes/SKB/l/1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 267/ Menkes/SK/111/2008 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nornor 132.12-205 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-204 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nornor 06 Tahun 2011 tentang Pembebasan Biaya Kesehatan;
23. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH . Menetapkan
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Nias Selatan.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan.
5. JAMKESDA adalah Jaminan Kesehatan Daerah.
6. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan.
7. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah kesehatan.
8. Rujukan adalah keterangan yang diberikan oleh tenaga medis yang berwenang menyangkut pelayanan penyakit pasien.
TUJUAN
BAB II - TUJUAN
Pasal 2
Petunjuk Teknis Jaminan Kesehatan Oaerah (JAMKESDA) bertujuan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah, SKPD terkait dan semua pihak terkait dalam penyelenggaraan program Pembebasan Biaya Kesehatan di Rumah Sakit, Puskesmas dan Jajarannya di wilayah Kabupaten Nias Selatan dalam rangka :
- a. memberikan kemudahan dan akses pelayanan kesehatan kepada peserta di seluruh jaringan fasilitas Jamkesda;
- b. mendorong peningkatan pelayanan kesehatan bagi peserta;
- c. · menjamin pelayanan kesehatan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Nias Selatan dalam mencapai kepesertaan semesta (Universal Coverrage);
4. ct. mengendalikan mekanisme pembiayaan dan mutu dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terstandar di Rumah Sakit, Puskesmas dan Jajarannya.
BAB Ill - PENUTUP
Pasal 3
Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

bitetapkan di

Teluk Dalam

pada tanggal

28 November 2011

BUPATI NIAS SELATAN, ttd.

IDEALISMAN DACHI


SERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR 38 TAHUN 2011

Oiundangkan di Teluk Oalam tanggal 30 November 2011

TARIS OAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN, Plt.

ASA'ARO LAIA