UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 31 Tahun 1956 tentang PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 5 TAHUN 1955 TENTANG MENGADAKAN OPSENTEN ATAS CUKAI BENSIN (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 24) SEBAGAI UNDANG-UNDANG (berlaku 31 Desember 1956)
Pembukaan
Menimbang : bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1955 tentang mengadakan opsenten atas cukai bensin (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 24);
bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam undang- undang darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undang-undang.
Mengingat
: pasal 97.dan pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
Memutuskan:
Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1955 tentang mengadakan opsenten atas cukai bensin (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 24) sebagai undangundang.
Pasal I.
Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1955 tentang mengadakan opsenten atas cukai bensin (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 24) ditetapkan sebagai undangundang yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Jumlah cukai atas:
gasolin bensin dan segala sulingan minyak bumi yang mempunyai sifat sama dengan yang tersebut dahuluan, yakni bahwa barang- barang itu menguap lebih cepat daripada minyak lampu, ditetapkan pada pasal 1 ayat 2 sub b dari Ordonansi 27 Desember 1886 (Staatsblad No. 249), sebagaimana kemudian telah diubah dan ditambah, yang terakhir dengan Undang-undang No. 27 tahun 1954, untuk suatu waktu yang tidak tertentu dinaikkan dengan tambahan opsenten sejumlah 140 (seratus empat puluh).
Pasal 2
Menteri Keuangan menetapkan peraturan-peraturan lebih lanjut untuk menambah pembayaran cukai, yang harus dibayar atas barang-barang yang pada saat mulai berlakunya undang-undang ini tersedia dalam jumlah banyaknya yang melebihi sesuatu jumlah maksimum yang ditetapkan.
Pasal 3
Barang siapa yang menurut pasal 2 diwajibkan memberitahukan tidak atau tidak memenuhi penuh kewajiban ini atau memasukkan pemberitahuan yang tidak betul, dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya satu tahun atau dengan denda sebanyak- banyaknya sepuluh ribu rupiah.
Barang-barang yang terhadapnya dilakukan pelanggaran, termasuk pembungkusannya akan disita dengan tidak mengindahkan apakah barang-barang itu kepunyaan yang terhukum.
Peristiwa-peristiwa yang diancam dengan hukuman menurut ayat pertama adalah pelanggaran.
Pasal 4
Untuk menghindarkan penuntutan di muka hakim karena peristiwaperistiwa yang diancam dengan hukuman menurut pasal 3, Menteri Keuangan dapat berdamai atau menyuruh berdamai.
Pasal II.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 5 Mei 1955.
Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1956. Menteri Kehakiman, ttd. MULJATNO
LEMBARAN NEGARA NOMOR 76 TAHUN 1956
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 26 Desember 1956. Presiden Republik Indonesia, ttd. SOEKARNO

Penandatangan: Menteri Keuangan, ttd. JUSUF WIBISONO

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ## MEMORI
PENJELASAN
Pembukaan
MENGENAI
USUL UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT No. 5 TAHUN 1955 TENTANG UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1955 TENTANG MENGADAKAN OPSENTEN ATAS CUKAI BENSIN (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1955 No.24) SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
Penjelasan atas rancangan undang-undang ini sesuai bunyinya dengan apa yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara No. 798.