UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 1964 tentang PENGHAPUSAN PENGADILAN LANDREFORM (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR7TAHUN1970 TENTANG
PENGHAPUSAN PENGADILAN LANDREFORM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa susunan Pengadilan Landreform yang antara lain terdiri dari 3 (tiga) orang Wakil Organisasi Massa Tani yang duduk sebagai Hakim Anggota untuk mencerminkan kegotong-royongan Nasional berporoskan nasakom adalah bertentangan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXV/MPRS/1966 dan No.XXXVIII/MPRS/ 1968;
- b. bahwa pelaksanaan penyelenggaraan peradilan perkara-perkara Landreform oleh Pengadilan Landreform mengalami kesulitan dan kemacetan;
- c. bahwa sesungguhnya peradilan perkara perdata dan pidana, termasuk perkara Landreform pada umumnya adalah wewenang dari Pengadilan-pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;
- d. bahwa Undang-undang No. 21 tahun 1964 tentang Pengadilan Landreform telah dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-undang No. 6 tahun 1969 tetapi saat tidak berlakunya Undang-undang tersebut ditetapkan pada saat Undang-undang yang menggantikannya mulai berlaku;
- e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas dan untuk effisiensi, perlu menghapuskan Pengadilan Landreform dan mengalihkan wewenang mengadili perkara-perkara Landreform kepada Pengadilan-pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
Mengingat
- 1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 24 Undang-undang Dasar 1945,
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXV/MPRS/ 1966,
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXXVIII/ MPRS/1968;
4. Undang-undang No. 6 tahun 1969.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.
MEMUTUSKAN :
Mencabut
:
- Undang-undang No. 21 tahun 1964 tentang Pengadilan Landrefom.
Menetapkan
:
Undang-undang tentang Penghapusan Pengadilan Landreform.
Pasal 1
Pengadilan-pengadilan Landreform yang dibentuk
Pasal 2
Perkara-perkara Landreform yang termasuk wewenang Pengadilan Landreform diperiksa dan diputus oleh Pengadilan-pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
Pasal 3
Perkara-perkara Landreform yang pada saat berlakunya Undang-undang ini:
- a. Sedang diperiksa oleh Pengadilan Landreform Daerah, diselesaikan oleh Pengadilan Negeri yang bersangkutan;
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 1970.

Penandatangan: Sekretaris Negara Republik Indonesia, ALAMSJAH

Penandatangan: Mayor Jenderal TNI - b. Sedang diperiksa oleh Pengadilan Landreform Pusat, diselesaikan oleh Pengadilan Tinggi yang bersangkutan. ## Pasal 4

Penandatangan: Hal-hal yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sebagai akibat peralihan wewenang yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut diatas diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman dan/atau Ketua Mahkamah Agung. ## Pasal 5 Segala peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang undang ini dinyatakan tidak berlaku. ## Pasal 6 Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Penetapan: Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 1970. Presiden Republik Indonesia., SOEHARTO JENDERAL TNI
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1970
## TENTANG
## PENGHAPUSAN PENGADILAN LANDREFORM
## A. UMUM :
1. Maksud pembentukan Pengadilan Landreform menurut Undang-undang tentang Pengadilan Landreform (Undang-undang Nomor 21 tahun 1964) ialah untuk menyelesaikan secara cepat perkara-perkara yang timbul dalam pelaksanaan peraturanperaturan Landreform.
Ketentuan bahwa susunan Pengadilan Landreform seperti tersebut dalam
PENJELASAN
Pasal 8
, pasal 11, pasal 17 dan pasal 19 Undang-undang Nomor 21 tahun 1964 terdiri
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran III nomor urut 4 yang menghendaki adanya Undang-undang untuk menggantikannya.
5. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dan dengan tujuan mencapai efisiensi maka Pengadilan Landreform perlu dihapus dan semua perkara-perkara yang termasuk wewenangnya diserahkan kepada Pengadilan-pengadilan data lingkungan Peradilan Umum.

## B. PASAL DEMI PASAL.

## Pasal 1.

Undang-undang No. 21 tahun 1964 tentang Pengadilan Landreform sesuai dengan pasal 2 lampiran III, nomor urut 4 Undang-undang Nomor 6 tahun 1969 tidak berlaku lagi dengan diundangkannya Undang-undang ini. Dengan demikian Pengadilan Landreform sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 1964 tersebut menjadi hapus.

## Pasal 2.

Dengan ketentuan pasal ini maka semua perkara perdata, pidana maupun administratif yang timbul di data melaksanakan peraturan-peraturan Landreform diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.


Pasal 3.

Penentuan tentang Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi mana yang berwenang untuk menyelesaikan perkara-perkara Landreform yang sedang diperiksa oleh suatu Pengadilan Landreform, dilakukan menurut ketentuan-ketentuan hukum acara perdata dan hukum acara pidana yang berlaku.

Pasal 4 sampai dengan pasal 6.

Cukup jelas.

--------------------------------

CATATAN

Kutipan: TAHUN 1970 YANG TELAH DICETAK ULANG

LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA