PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu; 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259); 2. Undang-Undang Nomor 8 T ahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821 ); 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia~ Nomor 4844); ----- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 4466); 7. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184 ); 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Laiu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Oaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5161); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi T erhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 16. Peraturan Menteri Dal am Negeri Nomor 27 T ahun 2009 tentang Pedoman Penetapan lzin Gangguan di Daerah; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan .ltKabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote~ Ndao Tahun 2009 Nomor 009 Tarnbahan Lembaran Daerah"9, Kabupaten Rote Ndao Nomor 082); DEWAN PER (berlaku 12 Januari 2012)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENT ANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROTE NDAO,
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, perlu digali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan menuju kemandirian Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1 }, UndangUndang Nomor 28 T ahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
2. Undang-Undang Nomor 8 T ahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821 );
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia~ Nomor 4844);
-----
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 4466);
7. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184 );
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Laiu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Oaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5161);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi T erhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
16. Peraturan Menteri Dal am Negeri Nomor 27 T ahun 2009 tentang Pedoman Penetapan lzin Gangguan di Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan .ltKabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote~ Ndao Tahun 2009 Nomor 009 Tarnbahan Lembaran Daerah"9, Kabupaten Rote Ndao Nomor 082);
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO Dengan Persetujuan Bersama
Dan
BUPATI ROTE NDAO
MEMUTUSKAN
:
Menetapkan:
PERATURAN TERTENTU.
DAERAH
TENTANG
RETRIBUSI
PERIZINAN
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ndao Rote.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Parundang-Undangan yang berlaku.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Sadan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. V\/ajib Retribusi adalah orang pribadi atau Sadan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk Pemungut atau Pemotong Retribusi Tertentu.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat~ ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang ttl terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional ## BAB II RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Pasal 2
- (1) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :
- a. Retribusi lzin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman Beraikohol;
- c. Retribusi lzin Gangguan;
- d. Retribusi lzin Trayek; dan
- e. Retribusi lzin Usaha Perikanan.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
Bagian Pertama
Retribusi lzin Mendirikan Bangunan
Pasal 3
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Dengan nama Retribusi lzin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
Pasal 4
- (1) Objek Retribusi Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB),$ koefisian ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
"'
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik pemerintah atau pemerintah daerah.
Pasal 5
- badan yang memperoleh lzin (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah.
- badan yang menurut ketentuan diwajibkan untuk melakukan atau pemotong Retribusi lzin (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Peraturan Perundang-Undangan Retribusi pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Mendirikan Bangunan.
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 6
- (1) Tingkat penggunaan jasa IMB diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien).
- (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
a. Koefisien Luas Bangunan :
| NO | LUAS BANGUNAN | KOEFISIEN |
|------|-----------------------------------------|-------------|
| 1 | Bangunan dengan luas s/d 100 M | 1,00 |
| 2 | Bangunan dengan luas s/d 250 M | 1,5 |
| 3 | Bangunan dengan luas s/d 500 M | 2,5 |
| 4 | Bangunan dengan luas s/d 750 M | 3,5 |
| 5 | Bangunan dengan luas s/d 1000 M | 4 |
| 6 | Bangunan dengan luas s/d 1500 M | 4,5 |
| 7 | Banqunan denqan Ii 1~c: c:/rl 3nnn 1\11 | 5 |
b. Koefisien Tingkat Bangunan
| 1. | Bangunan 1 lantai | 1,00 |
|------|---------------------|------------|
| | Bangunan 2 lantai | 1,5 |
| | Bangunan 3 lantai | ? ,::; -,- |
| | Bangunan 4 lantai | 3,5 |
| | Bangunan 5 lantai | 4,0 |
c. Koefisien Guna Bangunan
| 1 | Bangunan Sosial | 0,05 |
|-----|-------------------------------|--------|
| 2 | Bangunan Perumahan | 1,00 |
| 3 | Bangunan Fasilitas Umum | 1,00 |
| 4 | Bangunan Pendidikan | 1,00 |
| 5 | Bangunan Kelembagaan/Kantor | 1,50 |
| 6 | Bangunan Perdagangan Dan jasa | 2,00 |
| 7 | Bangunan lndustri | 2,00 |
| 8 | Banguan khusus | 3,00 |
| 9 | Bangunan Campuran | 2,75 |
| 10 | Bangunan Lain-lain | 2,50 |
- (4) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Paragraf 3
Prinsip Dan Sasaran Penetapan Besarnya Tarif
Pasal 7
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian IMB.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
Pasal 8
Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yaitu berupa pembangunan baru maupun perbaikan atau mengubah bangunan.
Paragraf 4
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 9
Struktur dan besarnya tarif retribusi IMB ini tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Penetapan: Diundangkan di Ba'a, pada tanggal, 12 Januari 2012 ,,&lt;-:'~~.:-·::·~~:;~' ... "':.'--·--· z-r . .-·.~;:;:;'" LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2012 NOMOR 014
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua

## Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

## Pasal 10

Dengan nama Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

## Pasal 11

Objek Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian rzin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol pada suatu tempat tertentu.

## Pasal 12

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol.
- (2) Wajib Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi ~ atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi e...\_ diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau t\.P pemotongan Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol. /


## Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis atau golongan minuman beralkohol.

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Retribusi

## Pasal 14

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 15

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis dan tempat penjualan minuman beralkohol.
- (2) Struktur dan besarnya iarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) iercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Ketiga Retribusi lzin Gangguan

## Paragraf 1

Narna, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

## Pasal 16

Dengan nama Retribusi lzin Gangguan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.

## Pasal 17

- ( 1) Objek Retribusi adalah pemberian izin tern pat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terusmenerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ~ tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

.,,


## Pasal 18

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh lzin Gangguan.
- (2) Wajib Retribusi lzin gangguan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi lzin Gangguan.

Paragraf 2 Cara iviengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 19

- (1) Tingkat penggunaan jasa berdasarkan perkalian antara luas tempat usaha, indeks lokasi dan indeks gangguan.
- (2) Luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.

## Paragraf 3

Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Retribusi

## Pasal20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian lzin Gangguan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

## Pasal21

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan luas tempat usaha.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran Ill dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

## Bagian Keempat Retribusi lzin Trayek

Paragraf 1

Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal22

Dengan nama Retribusi lzin Trayek dipungut retribusi sebagai pemberian izin kepada badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa Trayek tertentu dalam Wilayah Daerah.

Pasal23



Objek Retribusi adalah pemberian lzin Trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan ~ penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

## Pasal24

- ( 1) Subjek Retribusi adalah badan yang memperoleh lzin T rayek dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi lzin Trayek adalah badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin trayek.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa

## Pasal25

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah rzin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang.

Paragraf 3 Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

## Pasal26

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebahagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian lzin Trayek.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penertiban dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4 Struktur Dan Besarnya Tarif lzin Trayek

## Pasal27

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam Lampi ran IV dan merupakan bagian yg tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5 Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

## Pasal28

- (1) Masa berlaku retribusi izin trayek 5 (lima) tahun.
- (2) Setiap lzin Trayek wajib daftar ulang setiap tahun, dengan dikenakan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam iampiran IV.
- (3) Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.


## Bagian Kelima

## Retribusi lzin Usaha Perikanan

Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan VVajib Pajak

Pasal29

Dengan nama Retribusi lzin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian lzin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

## Pasal30

- (1) Objek Retribusi pelayanan pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan, meliputi :
- a. Surat lzin Usaha Perikanan;
- b. Surat lzin penangkapan ikan; dan
- c. Surat lzin Kapa! pengangkut ikan.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha/kegiatan dibidang perikanan yang tidak wajib izin berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

## Pasal 31

- (1) Subjek Retribusi lzin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh lzin Usaha Perikanan dari Pemerintah Oaerah.
- (2) Wajib Retribusi lzin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi lzin Usaha Perikanan.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal32

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume kegiatan, jenis alat tangkap, frekuensi penangkapan, dan luas areal pembudidayaan ikan dikalikan dengan tarif.

Paragraf 3 Prinsip Dalam Penetapan Tarif Retribusi

## Pasal33

- ( 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian lzin Usaha Perikanan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha .t\_ secara terus menerus dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya ,I) ,.,; dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

## Paragraf 4 Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

## Pasal34

Struktur dan besarnya tarif Retribusi, lzin Usaha Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal35

- (1) Orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan dikenakan pungutan produksi sebagai berikut:
- a. Hasil penangkapan ikan di laut atau perairan umum bagi perusahaan perikanan skala kecil dikenakan pungutan sebesar 1 % (satu persen) dikalikan produktifitas kapal dikalikan harga patokan ikan;
- b. Hasil penangkapan ikan di perairan umum bagi perusahaan perikanan skala besar dikenakan pungutan sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dikalikan produktifitas kapal dikalikan harga patokan ikan;
- c. Hasil pembudidayaan ikan di perairan laut, perairan air tawar dan perairan payau masing-masing sebesar 1 % (satu persen) dikalikan harga jual seluruh ikan hasil pembudidayaan.
- (2) Pemungutan-pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), dilakukan di TPI dan/atau PPI.

## BAB Ill

## WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal36

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah.

## BABIV PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

## Pasal37

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
4. ( 4) Hasii pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disetor secara ~ brute ke kas daerah &amp;
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi di atur dengan Peraturan Bupati.


## Bagian Kedua Tata Cara Penagihan

## Pasal38

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai
- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal39

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) didahuiui dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan Retribusi dikeluarkan setelah 10 (sepuluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal dikeluarkan surat teguran Wajib Retibusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang di tunjuk.
- (6) Tatacara penagihan dan penertiban surat teguran diatur dengan Peratuan Bupati.

## Bagian Ketiga Keberatan

## Pasal40

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasanalasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak t I QKRn r1·1 bitl 1 1· iik 'Al iib O t io · t + t ,..., t · 1 k angga vr u ul erul Kan, r&lt;8CUad JI a v vaJI r .,,e fl USI erlen U uapa menunJUK an bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

## Pasal41

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati ~ tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap t..D dikabulkan. ./


## Pasal42

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) lmbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## Bagian Keempat Kadaluwarsa

## Pasal43

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi Kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika
- a. diterbitkan Surat T eguran; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tangal diterimanya surat teguran tersebut.
6. ( 4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempuyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## Pasal44

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksut pada ayat (1)
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati

## Bagian Kelima Sanksi Administratif

## Pasal45

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen ) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar.

## BABV PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

## Pasal46

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ~ memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. U.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ~


## BABVI

## INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal47

- (1) lnstansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BABVII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal48

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Sadan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Retribusi;
- e. meiakukan penggeiedahan untuk mendapatkan bahan bukii pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
- J. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlukan untuk kelancaran penyrcrkan tindak pidana Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum ~ melalui Penyidik Palisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang ~ diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.


## BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal49

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumiah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 50

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1 ), merupakan penerimaan negara.

## BABIX KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud daiam Pasal 2 ayat (1 ), sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal52

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi lzin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2004 Nomor 002 Seri C Nomor 016);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 13 Tahun 2004 tentang Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2004 Nomor003 Seri C Nomor 017);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 25 Tahun 2004 tentang Retribusi izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2004 Nomor 008 Seri C Nomor 029);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 33 Tahun 2004 tentang lzin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2004 Nomor 016 Seri C "''"'""''"''" ("\')7\· rl'"' ... l'IVIIIVI Vvl }, UCIII
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 11 Tahun 2005 tentang lzin ~ Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2004 /l.f Nomor 002 Seri C Nomor 048) dicabut dan dinyatakan tidak beriaku. Y

## Pasal53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.


Diundangkan di Ba'a, pada tanggal, 12 Januari 2012

,,&lt;-:'~~.:-·::·~~:;~'

...


"':.'--·--·

z-r . .-·.~;:;:;'"

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2012 NOMOR 014

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR 4 TAHUN 2012

## TENT ANG

## RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

## a. UMUM.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus sendiri Urusan Pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka pemerintahan Kabupaten Rote Ndao berhak mengadakan pengaturan yang berupa perizinan tertentu kepada masyarakat. Pengaturan tersebut dituangkan kedalam peraturan perundangundangan yang bersifat memaksa, hal tersebut juga ditegaskan dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melakukan Pungutan Retribusi yang terkait dengan Retribusi Perizinan Tertentu. Guna mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah.

## b. PASAL DEMI PASAL


Pasal 1

Cukup jelas

Pasal2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal4

Cukup je!as

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal6

Cukup jelas

Pasal7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup je!as

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

~

Cukup jelas


| Pasal 14 | Cukup jelas |
|------------|---------------|
| Pasal 15 | Cukup jelas |
| Pasal 16 | Cukup jelas |
| Pasal 17 | Cukup jelas |
| Pasal 18 | Cukup jelas |
| Pasal 19 | Cukup jelas |
| Pasal20 | Cukup jelas |
| Pasal 21 | Cukup jelas |
| Pasal22 | Cukup jelas |
| Pasal23 | Cukup jelas |
| Pasal24 | Cukup jelas |
| Pasal25 | Cukup jelas |
| Pasal26 | Cukup jelas |
| Pasal27 | Cukup jelas |
| Pasal29 | Cukup jelas |
| Pasal 30 | Cukup jelas |
| Pasal 31 | Cukup jelas |
| Pasal32 | Cukup jelas |
| Pasal33 | Cukup jelas |
| Pasal34 | Cukup jelas |
| Pasal35 | Cukup jelas |
| Pasal36 | Cukup jelas |
| Pasal37 | Cukup jelas |
| Pasal 38 | Cukup jelas |
| Pasal39 | Cukup jelas |
| Pasal 40 | Cukup jelas |
| Pasal41 | Cukup jelas |

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal53

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal 51

Pasal49

Cukup jelas

Pasal48

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal43

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Yang dimaksud dengan Pengakuan utang retribusi adalah kesanggupan baik secara langsung maupun tidak langsung dari Wajib utang Retribusi yang menyatakan sanggup untuk membayar utang retribusinya yang dinyatakan dengan surat pernyataan sanggup.

Ayat (5) Cukup jelas

Pasai44

Cukup jelas

Pasal45

Cukup jelas

Pasal46

Cukup jelas

Pasal47

Ayat (1) Yang

dimaksud dengan "instansi yang melaksanakan pemungutan" adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal42

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 106


LAMPIRAN I

:

PERATURAN DAERAH ROTE NDAO

NOMOR

:

4 TAHUN 2012

TANGGAL

:

12 JANUARI 2012

## STURUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

| NO | JENIS BANGUNAN | LOKASI | BIAYA IMS (RP)/M 2 | BIAYA SEMPADAN (RP) M 1 | KET |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | RUMAH TINGGAL: 1. Rumah Permanen | Jin. Gang Jin. Lok.al Jin. Distrik Jin. Utama | 500.00 1,000.00 2,000.00 3,000.00 | | |
| | 2. Rumah Semi Perman en | Jin. Gang Jin. Lokal Jin. Distrik Jin. Utama | 300.00 500.00 500.00 500.00 | | |
| | Rumah Darurat | Jin. Gang/Distrik Jin. Utama | 300.00 400.00 | | |
| II | BANGUNAN FASILITAS UMUM: 1 Bargu1an fasilitas umum kcmersiaf yaitu : bangunan untuk tci<o,bank, tempat usaha, pabrik, gudang, tempat rekreasi, usaha lainnya | Jin. Gang Jin. Distrik Jin. Utama | 4,000.00 4,500.00 4,500.00 | | |
| | 2 Bangunan fasilitas, umum, swasta, bangunan rumah sakit, usaha pendidikan dan yang sejenis | Jin. Gang Jin. Lok.al Jin. Distrik Jin. Utama | 1,500.00 2,000.00 2,500.00 4,000.00 | | |
| | 3 Bangunan fasilitas perusahaan pemerintah/Negara | Jin. Gang Jin. Lok.al Jin. Distrik Jin. Utama | 1,200.00 1,500.00 2,000.00 3,000.00 | | |
| II | LAIN-LAIN 1 tembok/pasangan Seperti pagar,saluran air | JI. Gang/Lok.al JI.Distrik/Utama | 1,200.00 1,500.00 | | |
| | 2 penggantian kerangka atap kayu/besi. kotor,dll | JI.Gang/Lok.al JI. Distrik/Utama | 1,500.00 1,600.00 | | |
| | 3 alat-alat reklame. | JI. Gang/Lok.al JI. Distrik/Utama | 4,000.00 6,000.00 | | |
| | 4 Memasang mendirikan Tangki. | JI.Gang/Lok.al JI.Oistrik/Utama | 7,000.00 2,700.00 | | |
| | | JI.Gang/Lok.al JI. Distrik/Utama Jin Lok.al/ Distrik/Utama | 3,000.00 2,700.0C' 1,000.0I | | |


LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR

: 4 TAHUN 2012

TANGGAL

: 12 JANUARI 2012

## STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

| | Besaran tarif Retribusi Ternoat Penjualan Minuman beralkohol | Besaran tarif Retribusi Ternoat Penjualan Minuman beralkohol |
|----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| a. | Diminum langsung di tempat penjualan | Diminum langsung di tempat penjualan |
| | - Hotel berbintang | Rp. 250.000,-/pertahun |
| | - Restoran dan Rumah makan | Rp.350.000,- /per tahun. |
| | - Bar, pub, Clab Maiam dan Diskotik | Rp.300.000,- /per tahun. |
| M | - Tempat tertentu lainnya yang di tetapkan oleh bupati | Rp.200.000,- /per tahun. |
| | Dijual secara eceran | Dijual secara eceran |
| | - Tako | Rp.400.000,- /per tahun. |
| | - Pasar Swalayan,Super Market dan sejenisnya | Rp.300.000,- /per tahun. |
| | 1- Tempat lain yang ditetapkan Kepala Daerah | Rp.200.000, /per - |


LAMPIRAN Ill

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR

:

4 TAHUN 2012

TANGGAL

:

12 JANUARI 2012

## STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN


| Luas TemQatusaha | TL (Rp) | IL | IG | LRTU | RIG (Rp) |
|----------------------|-------------------|------|-------|--------|-----------------------|
| < 25 m 2 | I 15.000.- | 1 | 1 | 10 | 150.000,- |
| | 15.000,- | 1 | 2 | 10 | 300.000,- |
| | 15.000,- | 1 | 3 | 10 | 450.000,- |
| | 15.000,- | 2 | 1 | 10 | 300.000,- |
| | 15.000,- | 2 | 2 | 10 | 600.000,- |
| | 15.000,- | 2 | 3 | 10 | 900.000,- |
| | 15.000,- | 3 | 1 | 10 | 450.000,- |
| | 15.000,- | 3 | 2 | 10 | 900.000,- |
| | 15.000,- | .3 | 3 | 10 | 1.350.000,- |
| 26 m 2 s/d 100m 2 | 17.500,- | 1 | 1 | 15 | 262.500,- |
| | 17.500,- | 1 | 2 | 15 | 525.000,- |
| | 17.500,- | 1 | 3 | 15 | 787.500,- |
| | 17.500,- | 2 | 1 | 15 | 525.000,- |
| | 17.500,- | 2 | 2 | 15 | 1.050.000,- |
| | 17.500,- | 2 | | 15 | 1.575.000,- |
| | 17.500,- | 3 | 1: | 15 | 787.500,- |
| | 17.500,- | 13 | 2 | 15 | 1.575.000,- |
| | 17.500,- | 3 | 3 | 15 | 2.362.000,- |
| 101 m' s/d 500 rrr' | 20.000,- | 1 | 1 | 20 | 400.000,- |
| | 20.000,- | 1 | 2 | 20 | 800.000,- |
| | 20.000,- | 1 | 3 | 20 | 1.200.000,- |
| | I 20.000,- | 2 | 1 | 20 | 800.000,- 1.600.000,- |
| | 20.000,- | 2 | 2 3 | 20 20 | 2.400.000,- |
| | 20.000,- | 2 | | | |
| | 20.000,- | 3 | 1 | 20 | 1.200.000,- |
| | 20.000,- | 3 | 2 | 120 | 2.400.000,- |
| | 20.000,- | 3 | 3 | 20 | 3.600.000,- 562.500,- |
| 501 m 2 s/d 1000 m 2 | 22.500,- | 1 | 1 | 15 | 1.125.000,- |
| | 22.500,- 22.500,- | 1 1 | 2 3 | 15 15 | 1.687.500,- |
| | 22.500,- | 2 | 1 | 15 | 1.125.000,- |
| | 22.500,- | 2 | 2 | 15 | 2.250.000,- |
| | 22.500,- | 2 | 3 | 15 | 3.375.000,- |
| | I 22.500,- | 13 | ... I | 15 | 1.687.500,- |
| | 22.500,- | 3 | 2 | 15 | 3.375.000,- |
| | | 3 | 3 | 15 | 5.062.000,- |
| | 22.500,- | 1 | | 20 | 750.000,- |
| >1000 m· | 25.000,- 25.000,- | 1 | 1 2 | 20 | 1.500.000,- |
| | 25.000,- | 1 | 3 | 20 | 2.250.000,- |
| | 25.000,- | 2 | 1 | 20 | 1.500.000,- |
| | 25.000,- | 2 | 2 | 20 | 3.000.000,- |
| | 25.000,- | 2 | 3 | 20 | 4.500.000,- |
| | 25.000,- | 3 | | 20 | 2.250.000,- |
| | 25.000,- | 3 | | 20 | 4.500.000,- |
| | 25.000,- | 3 | | 20 | 6.750.000,- |

## RETRIBUSI IZIN GANGGUAN UNTUK LINGKUNGAN GUDANG

/

I

I

I

I

,

I

| Luas Tempat usaha | TL (Rp) | | IL | IG LRTU | RIG <Re} |
|-----------------------|--------------|----|--------|------------|--------------|
| < 25 m 2 | 12.500,- | 1 | 1 | 10 | 120.000,- |
| | 12.500,- | 1 | 2 | 10 | 250.000,- |
| | 12.500,- | 1 | 3 | 10 | 375.000,- |
| | 12.500,- | 2 | 1 | 10 | 250.000,- |
| | 12.500,- | 2 | 2 | 10 | 500.000,- |
| | 12.500,- | 2 | 3 | 10 | 750.000,- |
| | 12.500,- | 3 | 1 | 10 | 375.000,- |
| | 12.500,- | 3 | 2 | 10 | 750.000,- |
| | 12.500,- | 3 | 3 | 10 | i .125.000,- |
| 26 m 2 s/d 100 m 2 | 15.000,- | 1 | 1 | 15 | 225.000,- |
| | 15.000,- | 1 | 2 | 15 | 450.000,- |
| | I 15.000,- | 1 | 3 | iS | 675.000,- |
| | 15.000,- | 2 | 1 | 15 | 450.000,- |
| | 15.000,- | 2 | 2 | 15 | 900.000,- |
| | 15.000,- | 2 | 3 | 15 | 1.350.000,- |
| | 15.000,- | 3 | 1 | 15 | 675.000,- |
| | I 15.ooo,- I | 3 | 2 | 15 | 1.350.000,- |
| | 15.000.- | 3 | 3 | 15 | 2.025.000,- |
| 101 m 2 s/d 500 m 2 | 117.500,- | 1 | I~ | 20 | 350.000,-1 |
| | 117.500,- | 1 | | 20 | 700.000,- |
| | 17.500,- | 1 | 13 | 20 | 1.050.000,- |
| | 17.500,- | 2 | 1 | 20 | 700.000,-1 |
| | 17.500,- | 2 | 2 | 20 | 1.400.000,- |
| | 17.500,- | 2 | ,.., o | 20 | 2.100.000,- |
| | 17.500,- | 3 | 1 | 20 | 1.050.000,- |
| | 17.500,- | 3 | | 20 | 2.100.000,- |
| | 17.500,- | 3 | I~ | 20 | 3.150.000,- |
| 501 m 7 s/d 1000 rrr' | 20.000,- | 1 | Ii | 25 | 500.000,- |
| | 20.000,- | 1 | | 25 25 | 1.000.000,- |
| | 20.000,- | 1 | | | 1.500.000,- |
| | I 20.000.- | 2 | 11 | 25 | 1.000.000,- |
| | 20.000,- | 2 | 12 | 25 | 2.000.000,- |
| | 20.000,- | 2 | 3 | 25 | 3.000.000,- |
| | 20.000,- | 3 | 1 | 25 | 1.500.000,- |
| | I 20.000.- | 3 | 2 | 25 | 3.000.000,- |
| | 20.000,- | 3 | ~ ..., | '?C:. ''-' | 4.500.000,- |
| >1000 m 2 | 25.000,- | 1 | 1 | 30 30 | 675.000,- |
| | 25.000,- | 1 | 2 | | 1.350.000,- |
| | 25.000,- | 1 | 3 | 30 | 2.025.000,- |
| | 25.000,- | 2 | 1 | 30 | 1.350.000,- |
| | I 25.000,- | 2 | 2 | 30 | 2.700.000,- |
| | 25.000,- | 2 | 3 | 30 | 4.050.000,- |
| | 125.000,- | 3 | 1 | 30 | 2.025.000,- |
| | 25.000,- | 3 | 2 | 30 | 4.050.000,- |
| | 25.000,- | 3 | 3 | 30 | 6.075.000,- |


## RETRIBUSI IZIN GANGGUAN UNTUK LINGKUNGAN PEMUKIMAN/SOSIAL


| Luas Tempat usaha | TL (Rp) | IL | IG | LRTU | RIG (Rp) |
|----------------------|-------------------|------|------|--------|-------------------------|
| < 25 rrr' | 7.500,- | 1 | | 10 | 75.000,- |
| | 7.500,- | 1 | | 10 | 150.000,- |
| | 7.500,- | 1 | Ii | 10 | 225.000,- |
| | 7.500,- | 2 | 1 | 10 | |
| | 7.500,- | 2 | 2 | 10 | 150.000,- |
| | 7.500,- | 2 | 3 | 10 | 300.000,- |
| | 7.500,- | 3 | 1 | 10 | 450.000,- |
| | 7.500,- | 3 | 2 | 10 | 225.000,- |
| | 7.500,- | 3 | 3 | 10 | 450.000,- |
| | 10.000,- | 1 | 1 | 15 | 675.000,- 150.000,- |
| 26 m 2 s/d 100 m 2 | 10.000,- | I 1 | 2 | 15 | 300.000,- |
| | 10.000,- | 1 | 3 | 15 | 450.000,- |
| | 10.000,- | 2 | 1 | 15 | 300.000,- |
| | 10.000,- | 2 | 2 | 15 | 600.000,- |
| | 10.000,- | 2 | 3 | 15 | 900.000,- |
| | 10.000,- | 3 | 1 | 15 | 450.000,- |
| | 10.000,- | 3 | 2 | 15 | 900.000,- |
| | 10.000,- | 3 | 3 | 15 | 1.350.000,- |
| 101 m 2 s/d 500 m 2 | 12.500,- | 1 | 1 | 20 | 250.000,- |
| | 12.500,- | 1 | 2 | 20 | 500.000,- |
| | 12.500,- | 1 | 3 | 20 | 750.000,- |
| | 12.500,- | 2 | 1 | 20 | 500.000,- |
| | 12.500,- | 2 | 2 | 20 | 1.000.000,- |
| | 12.500,- | 2 | 3 | 20 | 1.500.000,- |
| | 12.500,- | 3 | 1 | 20 | 750.000,- |
| | 12.500,- | 3 | 2 | 20 | 1.500.000,- |
| | 12.500,- | 3 | 3 | 20 | 2.250.000,- |
| 501 m 2 s/d 1000 m;: | 15.000,- 15.000,- | 1 1 | 1 2 | 25 25 | 375.000,- 750.000,- |
| | 15.000,- | 1 | 3 | 25 | 1.125.000,- |
| | 15.000,- | 2 | 1 | 25 | 750.000,- |
| | 15.000,- | 2 | 2 | 25 | 1.500.000,- |
| | 15.000,- | 12 | 3 | 25 | 2.250.000,- |
| | 15.000,- | | 1 | 25 | 1.125.000,- |
| | 15.000,- | I; | 2 | 25 | 2.250.000,- |
| | 15.000,- | 3 | 3 | 25 | 3.375.000,- |
| >1000 m 2 | 25.000,- | 1 | 1 | 20 | 525.000,- |
| | 25.000,- | 1 | 2 | 20 | 1.050.000,- |
| | 25.000,- | 1 | 3 | 20 | 1.575.000,- |
| | 25.000,- | ,2 | 1 | 20 | 1.050.000,- |
| | 25.000,- | 2 | 2 | 20 | 2.100.000,- |
| | 25.000,- | 2 | 3 | 20 | 3.150.000,- |
| | 25.000,- | 3 | 2 | | |
| | 25.000,- | 3 | 1 | 20 20 | 1.575.000,- 3.150.000,- |
| | 25.000,- | ,3 | 3 | 20 | 4.725.000,-