UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957 tentang PEMBENTUKAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE I MALUKU (berlaku 10 Agustus 1957)
Pembukaan
Mengingat :
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR22 TAHUN 1957 TENTANG
PEMBENTUKAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE I MALUKU
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia sejak tanggal 18 Januari 1957, perlu segera dibentuk daerah-daerah swatantra atas dasar undang-undang tersebut;
- b. bahwa isi otonomi yang diberikan kepada daerah swatantra ini tidak mengurangi otonomi yang telah dimiliki oleh daerah tingkat bawahannya;
- c. bahwa berhubung dengan keadaan yang mendesak pembentukan daerah swatantra tingkat ke I Maluku itu perlu dilakukan dengan undang-undang darurat;
1. Pasal-pasal 96, 131 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
2. Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 6) sebagaimana sejak itu telah diubah.
Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya tanggal 9 Agustus 1957;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE I MALUKU
Pasal 1
- (1) Propinsi Maluku termaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No. 21 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 59) jis pasal 1 dan pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 15 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No.33) jo. Undangundang Darurat No. 20 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 57) yang wilayahnya meliputi :
1. wilayah Daerah Maluku-Utara, termaksud dalam pasal 14 ayat (1) sub 13 naskah Peratura Pembentukan Negara Indonesia Timur (S. 1946 No. 143) jo. pasal 1 ayat 2 Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950 jo. pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 15 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 33) jo. Undang-undang Darurat No. 20 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 76);
2. wilayah Daerah Maluku-Tengah, temraksud dalam Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 49) jo. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 3) tentang pembubaran Daerah Maluku Selatan dan pembentukan Daerah-daerah Otonom MalukuTengah dan Maluku-Tenggara;
3. wilayah Daerah Maluku-Tenggara termaksud dalam Peraturan Pemerintah idem sub 2;
4. wilayah Daerah Ambon, termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 30) tentang pembentukan Kota Ambon sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;
3. dibentuk sebagai daerah swatantra tingkat ke-I;
- (2) Untuk selanjutnya daerah swatantra tingkat ke-I Maluku termaksud dalam ayat (1) pasal ini dalam undang-undang darurat ini tersebut 'Daerah'.
Pasal 2
- (1) Pemerintah Daerah berkedudukan di Ambon.
- (2) Jika perkembangan keadaan di daerah menghendakinya, maka setelah mendengar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan keputusan Presiden, tempat kedudukan Pemerintah Daerah dapat dipindahkan ke lain tempat dalam wilayahnya.
- (3) Dalam keadaan darurat, tempat kedudukan Pemerintah Daerah untuk sementara waktu dapat dipindahkan ke lain tempat dalam wilayahnya oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 3
- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari 30 orang anggota.
- (2) Dewan Pemerintah Daerah beranggota 5 orang, tidak terhitung Kepala Daerah.
BAB II.
TENTANG URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH DAN KEWAJIBAN DAERAH.
Pasal 4
- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 31 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1957 urusan rumah-tangga dan kewajiban Daerah meliputi :
A.Urusan tatausaha Daerah:
1. menyusun menyelenggarakan sekretairat serta pembagiannya menurut yang diperlukan;
2. menyelenggarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan kepegawaian, perbendaharaan, pemeliharaan harta dan milik daerah, serta lain-lain hal untuk melancarkan pekerjaan daerah.
- B. Koordinasi dari kepentingan bersama dari daerah tingkat bahwana dan pengawasan atas jalannya pemerintahan Daerah bahwan itu.
- C. Urusan perhubungan antar kepulauan di daerah Maluku.
5. D.Urusan-urusan lain di lapangan perekonomian dan kesejahteraan.
- (2) Penyerahan urusan tersebut sub C dan D selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 5
Untuk menyelenggarakan urusan rumah-tangga, Daerah berhak membentuk dan menyusun dinas daerah menurut petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Menteri yang bersangkutan.
BAB III.
KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 6
Menjelang terbentuknya Pemerintah Daerah, maka segala tugaskewajibannya dijalankan oleh seorang petugas yang diangkat atau ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.
Pasal 7
Ketentuan-ketentuan mengenai pegawai, keuangan, tanah, bangunan, gedung, inpentaris, hutang-piutang dan peraturan-peraturan yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang darurat ini yang lazim berlaku bagi pembentukan seseuatu daerah swatantra ditetapkan dan soal-soal yang timbul mengenai hal-hal itu diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri bersama-sama dengan Menteri yang bersangkutan.
BAB IV.
KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 8
Undang-undang darurat ini dinamakan "UNDANG-UNDANG DARURAT PEMBENTUKAN MALUKU".
Pasal 14
2. wilayah Daerah Maluku-Tengah, temraksud dalam Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 49) jo. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 3) tentang pembubaran Daerah Maluku Selatan dan pembentukan Daerah-daerah Otonom MalukuTengah dan Maluku-Tenggara;
3. wilayah Daerah Maluku-Tenggara termaksud dalam Peraturan Pemerintah idem sub 2;
4. wilayah Daerah Ambon, termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 30) tentang pembentukan Kota Ambon sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;
3. dibentuk sebagai daerah swatantra tingkat ke-I;
- (2) Untuk selanjutnya daerah swatantra tingkat ke-I Maluku termaksud dalam ayat (1) pasal ini dalam undang-undang darurat ini tersebut 'Daerah'.
- (1) Pemerintah Daerah berkedudukan di Ambon.
- (2) Jika perkembangan keadaan di daerah menghendakinya, maka setelah mendengar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan keputusan Presiden, tempat kedudukan Pemerintah Daerah dapat dipindahkan ke lain tempat dalam wilayahnya.
- (3) Dalam keadaan darurat, tempat kedudukan Pemerintah Daerah untuk sementara waktu dapat dipindahkan ke lain tempat dalam wilayahnya oleh Pemerintah Daerah.
- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari 30 orang anggota.
- (2) Dewan Pemerintah Daerah beranggota 5 orang, tidak terhitung Kepala Daerah.
BAB II.
TENTANG URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH DAN KEWAJIBAN DAERAH.
Pasal 31
A.Urusan tatausaha Daerah:
1. menyusun menyelenggarakan sekretairat serta pembagiannya menurut yang diperlukan;
2. menyelenggarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan kepegawaian, perbendaharaan, pemeliharaan harta dan milik daerah, serta lain-lain hal untuk melancarkan pekerjaan daerah.
- B. Koordinasi dari kepentingan bersama dari daerah tingkat bahwana dan pengawasan atas jalannya pemerintahan Daerah bahwan itu.
- C. Urusan perhubungan antar kepulauan di daerah Maluku.
5. D.Urusan-urusan lain di lapangan perekonomian dan kesejahteraan.
- (2) Penyerahan urusan tersebut sub C dan D selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Untuk menyelenggarakan urusan rumah-tangga, Daerah berhak membentuk dan menyusun dinas daerah menurut petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Menteri yang bersangkutan.
BAB III.
KETENTUAN PERALIHAN.
Menjelang terbentuknya Pemerintah Daerah, maka segala tugaskewajibannya dijalankan oleh seorang petugas yang diangkat atau ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.
Ketentuan-ketentuan mengenai pegawai, keuangan, tanah, bangunan, gedung, inpentaris, hutang-piutang dan peraturan-peraturan yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang darurat ini yang lazim berlaku bagi pembentukan seseuatu daerah swatantra ditetapkan dan soal-soal yang timbul mengenai hal-hal itu diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri bersama-sama dengan Menteri yang bersangkutan.
BAB IV.
KETENTUAN PENUTUP.
Undang-undang darurat ini dinamakan "UNDANG-UNDANG DARURAT PEMBENTUKAN MALUKU".
Undang-undang darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1957.
MENTERI KEHAKIMAN, ttd
G.A. MAENGKOM.
LEMBARAN NEGARA NOMOR 79 TAHUN 1957
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 10 Agustus 1957 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEKARNO

Penandatangan: MENTERI DALAM NEGERI, ttd SANOESI HARDJADINATA.