PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG Nomor 02 Tahun 2007 tentang PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa berdasarkan situasi dan kondisi yang herkembang ssat ini maka Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Tingkat II Kabupaten Pesisir Selatan perlu dilakukan penyempurnaan:
2. . bahwa untuk memenuhi maksud pn pecinta b. tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah:
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 Jo UndangUndang Nomor 58 Tahun 1958 ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25 ):
2. . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, 2 tentang Perusahaan Daerah jo UndangUndang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang:
3. . Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 3. tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214):
4. . Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 4. tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 ):
- . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 ): 5.
- . Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536666 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawasan Perusahaan Daerah : 6.
- . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah: 7
- . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga: 8.
- . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1995 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pinjaman Perusahaan Daerah: 9.
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah:
|
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
Dan
BUPATI PESISIR SELATAN
MEMUTUSKAN
enetapkan
:
PERATURAN
DAERAH
TENTANG
PERUSAHAAN
DAERAH
KABUPATEN
PESISIR SELATAN.
Pasal 3
Nama Peraturan Daerah ini adalah 'PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN"
Pasal 4
Perusahaan Daerah ini berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu Kota Kabupaten Pesisir Selatan dan dengan persetujuan Bupati dan DPRD dapat membuka cabang-cabang atau perwakilanperwakilan dimana perlu sesuai dengan kemampuan Perusahaan.
BAB. III SIFAT, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA Pasal. 5
Perusahaan Daerah adalah Satuan Produksi Barang dan Jasa yang bersifat meningkatkan Pendapatan Daerah, menyerap Tenaga Kerja, menyelenggarakan kemanfaatan umum serta mencari keuntungan dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi.
Pasal 6
Perusahaan Daerah bertujuan untuk melaksanakan pengolahan dan pemanfaatan potensi Daerah dan sekaligus sebagai sarana pengembangan perekonomian dalam pembangunan Daerah.
Pasal 7
Perusahaan Daerah berfungsi untuk memupuk Pendapatan Asli Daerah dan pemberdayaan usaha-usaha dalam menggali potensi daerah yang ada,
Pasal 8
- (1) Perusahaan Daerah bergerak dalam bidang usaha :
2. » Industri dan Kerajinan
3. « Perikanan dan Kelautan
4. Peternakan €
5. Oo Pertanian Tanaman Pangan
6. wo Perkebunan
7. Perdagangan f
8. 00 Jasa Konstruksi / Kontraktor
9. Ss Perbengkelan
10. Percetakan
11. Panwisata an Perhotelan
12. Pengelolaan hasil hutan ikutan dan kehutanan k
- | Pertambangan
- m Alat - alat berat
- n Dan lain - lain usaha sesuai dengan perkembangan dan akan ditentukan kemudian
- (2) Penetapan dan pengembangan bidang usaha dimaksud ayat (1) pasal ini diatur dalam suatu proposal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (3) Perusahaan Daerah dapat bekerjasama dengan Perusahaan Negara, Perusahaan Swasta, Perusahaan-perusahaan Daerah pada Daerah lainnya, Koperasi-Koperasi dan Badan Usaha lainnya atas dasar prinsip-prinsip ekonomi perusahaan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan daerah.
BAB.IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal. 9
- (1) Susunan Organisasi Perusahaan Daerah disesuaikan dengan kebutuhan yang terdiri dari :
- a. Direksi:
- b. Badan Pengawas:
- c. Unsur-unsur Staf:
- (2) bagan Struktur Organisasi dari pada Perusahaan Daerah ini terdapat dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Daerah yang merupakan

## bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB.V DIREKSI Pasal. 10

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi:
- (2) Anggota Direksi terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang,
- (3) Salah seorang anggota Direksi tersebut dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan sebagai Direktur Utama dan lainnya sebagai Direktur.

## Bagian Pertama Pengangkatan Direksi Perusahaan Pasal. 11

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati diutamakan dari swasta atas usulan Badan Pengawas.
- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bukan berasal dari swasta, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
- (3) Sebelum memangku jabatan, jabatan direksi wajib mengangkat sumpah menurut agamanya dihadapan Bupati:
- (4) Susunan kata-kata sumpah diatur oleh Bupati:

## Pasal. 12

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi (Direktur Utama/Direktur) harus memenuhi syarat - syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Memiliki keahlian, berpengalaman serta berakhlak dan bermoral yang baik.
3. Bertempat tinggal ditempat kedudukan Perusahaan Daerah.
4. Mampu dan cakap melaksanakan tugasnya dengan baik.
5. Tidak diperkenankan merangkap pekerjaan / Jabatan Eksekutif lainnya, tanpa persetujuan tertulis dari Bupati. e
6. Berpendidikan minimal Sarjana Muda atau sederajat. f
7. Antara anggota Direksi tidak boleh hubungan kekeluargaan sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus keatas/kebawah maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar kecuali setelah pengangkatan mereka terjadi hubungan periparan/menantu yang terlarang tersebut, maka untuk melanjutkan jabatannya diperiukan izin tertulis dari Bupati setelah mendengar usul Badan Pengawas sesudah habis masa jabatannya salah seorang tidak dapat diangkat kembali. 9

## Pasal. 13

- (1) Seseorang dapat diangkat pada jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di Peiusatiaa! yany bersangkutan, Kecuah apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama:
- 1) Maesa jahatan Nirakei ditatankan selama 4 (empat) tahun, pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan setiap tahunnya: |

## Pasal. 14

Direksi dalam mengelola Perusahaan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan:
- b. Menyampaikan Rencana Kerja 4 (empat) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan:
- C. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas:
- d. Membina pegawai:
5. '8... PAI GUN san usuyala KeKayaan rerusanaan,
6. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan, f.

- Mewakili Perusahaan baik didalam maupun diluar Pengadilan: 9
- Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Badan Pengawas, h

## Pasal. 15

Direksi dalam mengeloia Perusahaan mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mengangkat, memberhentikan pegawai dan memindah tugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi atas persetujuan Badan Pengawas:
2. Menandatangani Neraca dan perhitungan laba/rugi serta ikatan Hukum dengan pihak lain. b

## Bagian Kedua Pemberhentian Anggota Direksi Pasal. 16

- (1) Anggota Direksi berhenti atau dapat diberhentikan oleh Bupati, meskipun jabatannya belum berakhir karena:
- a. Meninggal dunia
- b. Permintaan sendiri

- Cc. Berakhirnya masa jabatan sebagai anggota Direksi
- d. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas 2 (dua) bulan berturut - turut
- e. Melakukan sesuatu atau yang bersifat merugikan Perusahaan Daerah atau bertentangan dengan kepentingan Negara.
- f. Sesuatu hat yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
- (2) Khusus didalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (1) huruf e pasal ini, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya sambil menunggu hasil proses pemeriksaan dan penyelidikan oleh Bupati sesuai dengan usul Badan Pengawas.
- (3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.
- (4) Datam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut '

- a Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota Direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementaranya. Jika anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Badan Pengawas:
- b Dalam Sidang itu Badan Pengawas memutuskan. apakah anggota Direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Bupati:
- c Selambat lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut dalam huruf b pasal ini Bupati mengeluarkan keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya. Dalam hal pemberitahuan tersebut di atas tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum:

- d Jika sidang tersebut pada huruf a di atas tidak diadakan oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (3) Pasal ini, maka usul pemberhentian dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dan keputusan pemberhentian sementara oleh Bupati terhadap yang bersangkutan menjadi Batal menurut Hukum.

## Pasal. 17

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, b, c dan d diberhentikan dengan hormat.
- (3) Direksi yang berhenti karena meninggal dunia selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya. 3
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dan f diberhentikan tidak dengan hormat.
- (4) Direksi yang diberhentikan karena sakit sebagaimana dimaksud Pasal 13 hunuf d diberikan uang pesangon sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir, juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.

- (5) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan Perusahaan.

## Pasal 18

- (1) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati.
- (2) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (PLT) apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- 3) Pengangkatan Pelaksana Tugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 3 (tiga) bulan.

## Pasal. 19

- 1) Bupati menetapkan gaji, penghasilan -penghasilan lainnya bagi anggota Direksi Perusahaan Daerah berdasarkan ketentuan pokok kepegawaian Perusahaan Daerah sesuai dengan kemampuan dan menurut prinsip - prinsip Perusahaan atas usul Badan Pengawas.
- (2) Bupati memutuskan pokok penggajian bagi Perusahaan Daerah.

## BAB VI BADAN PENGAWAS Pasal. 20

- (1) Badan Pengawas dibentuk oleh Bupati dari unsur Pemerintah Daerah, instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan Perusahaan dan tenaga ahli yang dianggap cakap serta mampu sesuai dengan bidang usaha Perusahaan.
- (2) Badan Pengawas melakukan pengawasan terhadap kegiatan dan kebijaksanaan Direksi, dan Direksi wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh Badan Pengawas.
- (3) Badan Pengawas melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Daerah secara terarah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Anggota Badan Pengawas diberikan imbalan jasa yang diatur oleh Bupati dan dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Daerah.

## Pasal. 21

- (1) Anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap anggota, seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dan seorang lagi sebagai anagota.

- (2) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selam 3 (tiga) tahun dan diangkat paling banyak untuk 2 (dua) kali masa jabatan.
- (3) Anggota badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.

## Pasal. 22

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sbb:
2. a Menyediakan waktu yang cukup:
3. b Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus ke atas maupun ke samping termasuk menantu dan ipar,
4. €C Mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun.
- (2) Anggota Badan Pengawas tidak dibenarkan merangkap jabatan lain pada Badan Usaha Swasta yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan secara langsung dengan kepentingan Perusahaan.

## Pasal. 23

## Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- Mengawasi kegiatan operasional Perusahaan: a
- b Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi:
- Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan Direksi: Cc
- Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan laba/Rugi, d
- Memberikan pendapat dan saran atas laporan Kinerja Perusahaan. e

## Pasal. 24

## Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui: 2
- Memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan: b
- Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan: c
- Menerima atau menolak pertanggungjawaban Keuangan dan Program Kerja Direksi tahun berjalan: d

- Mengusulkan pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud Pasal 16. e

## Pasal. 25

- (1) Anggota Badan Pengawas berhenti atau dapat diberhentikan oleh Bupati meskipun masa jabatannya belum berakhir karena:
2. a Meninggai dunia:
3. b Permintaan sendiri:
4. c Melakukan sesuatu atau bersifat merugikan Perusahaan Daerah:
5. d Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar:
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dan d Pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati:
- (3) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c Pasal ini anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Bupati:
- (4) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan anggota Badan Pengawas la'nnya disertai alasan - alasati yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut:

- (5) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, dilakukan hal - hal sebagai berikut :
2. Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota Badan Pengawas tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementaranya: a
3. Dalam sidang itu diputuskan apakah anggota badan Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan atau kah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusan secara tertulis kepada Bupati: b
4. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterima keputusan sidang tersebut dalam huruf b ayat ini, Bupati mengeluarkan keputusannya dan menyampaikan secara tertulis kepada anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan anggota Badan Pengawas lainnya, c
5. Dalam hal penyampaian Surat Keputusan tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara Ru menjadi batal menurut Hukum: d

- (6) Jika sidang tersebut ayat (5) Pasal ini tidak dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ayat (4) Pasal ini, maka usul pemberhentian dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini dan keputusan pemberhentian sementara oleh Bupati terhadap yang bersangkutan menjadi Batal menurut Hukum.
- (1) Modal pertama Perusahaan Daerah akan ditetapkan :

## BAB. VII MODAL Pasal. 26

tersendiri yang terdiri dari

- a. Modal Tetap

Rp. 1.000.000.000.- b. Modal Lancar

Rp. 2.000.000.000,-

- (2) Modal Perusahaan Daerah dapat ditambah dari sumber --sumber :
- a. Kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan
- b. Penjualan saham - saham kepada pihak lain
- c. Pinjaman dan Lembaga Keuangan yang sah
5. . Cadangan Umum Perusahaan Daerah yang diatur dengan Surat Keputusan Bupati. d

- (3) Perusahaan Daerah tidak mengadakan cadangan diam dan cadangan rahasia.

## BAB. VI SAHAM-SAHAM Pasal. 27

Dalam hal modal Perusahaan Daerah terdiri dari saham menurut ketentuan Pasai 26 ayat (2) huruf b, maka berlaku ketentuan

- sebagai berikut : a. Saham-saham yang dikeluarkan terdiri dari saham-saham prioritas dan saham biasa. saham prioritas hanya dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- b. Dalam hal Perusahaan Daerah mengeluarkan saham-saham, maka jumlah nilai saham Pemerintah Daerah harus mencapai nilai nominal minimal 51 Y dari jumlah nilai saham -saham yang dikeluarkan
- C. Pemerintah Daerah Kabupaten lainnya, Pemerintah Desa/Kelurahan dan pihak swasta (Warga Negara Indonesia) dapat membeli / memiliki saham-saham, yang jumlah
- nominalnya tidak melebihi 49 S£ dari nilai saham seluruhnya. d. Saham Prioritas dan saham biasa dikeluarkan bilamana keadaan perkembangan Perusahaan Daerah telah Kernungkinkan urituk mengeluarkan saham-saham tersebul vang selanjutnya diatur dalam Keputusan Bupati.

## Pasal. 28

- (1) Saham-saham (Prioritas dan biasa) yang telah dijual dikeluarkan dan didaftarkan atas nama pemiliknya dan ditanda tangani oleh Direksi dan Ketua Badan Pengawas.
- (2) Surat-surat bukti saham yang rusak atau hilang dapat diganti dengan yang baru oleh Direksi atas nama dan dengan biaya yang memintanya.
- (3) Duptlikat-duplikat surat bukti yang tidak dikeluarkan sebelum satu tahun setelah pengumuman pertama tentang kehilangan yang aslinya yang diganti.
- (4) Untuk setiap saham dikeluarkan satu surat saham yang dilengkapi dengan seperangkat tanda Diveden menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## Pasal. 29

- (1) Pemindahan satu saham kepada pihak lain, dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh Direksi serta disetujui oleh Badan Pengawas.
- (2) Setiap pemindahan saham dicatat diatas surat - surat putih dan dalam dartar yang dimarsuu Garalii Fasat IV. ayat 41).

## BAB.IX RAPAT PEMEGANG SAHA Pasal. 30

- (1) Rapat pemegang saham merupakan kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan.
- (2) Keputusan Rapat Pemegang Saham diambil dengan kata mufakat.
- (3) Tata tertib Rapat Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham diatur oleh Direksi bersama-sama dengan Badan Pengawas dengan Persetujuan Bupati.
- (4) Rapat pemegang Saham diadakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahur

## BAB X TAHUN BUKU Pasal. 31

Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwin.

## BAB.XI PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH Pasal. 32

- (1 Pengelolaan terhadap Perusahaan Daerah sebagai kesatuan uSana dilakukan JIEn LWIirekSi sesuat Genyan Teladlulan Gali

Perundang -Undangan yang berlaku.

- (2) Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
- (3) Tanggung jawab administrasi fungsional Perusahaan Daerah kepada Bupati dilakukan oleh Direktur Utama Perusahaan Daerah.

## Pasal . 33

- 0 Direksi menjalankan Perusahaan Daerah sehari -harinya yang berdasarkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh heinati melalui Badan Pengawas dengan mengikuti Peraturan tata tertib yang sudah ditetapkan serta memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundang --Undangan yang berlaku.
- (2) Direksi mengurus dengan menguasai kekayaan Perusahaan Daerah
- (3) Tata tertib, pembagian tugas dan wewenang dalam menjalankan Perusahaan antara para anggota Direksi, diatur dalam suatu Peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dan herlaku catelah mendapat pengesahan dari Bupati.

## Pasal. 34

Direksi mengangkat memberhentikan pimpinan/unit pegawai Perusahaan Daerah berdasarkan ketentuan -ketentuan pokok mengenai Kepegawaian Perusahaan Daerah.

## Pasal. 35

- (1) Direksi memerlukan Persetujuan atau Pemberian Kuasa dari Bupati dalam hal -hal :
- a. Mengadakan perjanjian -perjanjian yang bertaku untuk jangka waktu lebih dari 1(satu) tahun.
3. Mengadakan pinjaman dan mengeluarkan obligasi:
4. Memperoleh, memindah-tangankan atau membebani benda tak bergerak,
5. Mengadakan investasi baru:
6. Penyertaan modal dalam perusahaan lain: e.
7. Mengadakan tindakan-tindakan yang dipandang perlu ada nya persetujuan atau pengesahan Bupati. f
- (2) Persetujuan dan atau Pemberian Kuasa sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini diberikan oleh Bupati dengan Pertimbangan Badan Pengawas.

- (3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan ayat (1) Pasal ini, tindakan Direksi tersebut dianggap tidak mewakili Perusahaan dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota direksi yang bersangkutan.

## BAB. XII Rencana Anggaran Perusahan (RAP) Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Berkala

## Pasal. 36

- (1) Selambat -lambat nya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, Rencana Anggaran Perusahaan (RAP) disampaikan oleh oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Perubahan atau Tambahan Anggota Perusahaan Daerah yang terjadi dalam Tahun Anggaran yang sedang berjalan harus disampaikan oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Direksi Perusahaan Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan (neraca dan perhitungan rugi/laha) kepada Bupati untuk mendapat pengesahan, selambat -lambatnya3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir. 3
- (4) Pengesahan Rencana Anaoaran Penisahaan (DAD! Perubahan Tambahan Anggaran Perusahaan dan Lamaran

Keuangan Tahunan (neraca dan perhitungan rugi/laba). Perusaahaan diberikan oleh Bupati setelah mendapat Pertimbangan dari Badan Pengawas.

- (5) Jika sesudah waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima Laporan Keuangan Tahunan oleh Bupati tidak diajukan keberatan tertulis, maka Laporan Keuangan Tahunan itu dianggap telah disahkan.

## BAB. XiIli SISTEM AKUNTANSI Pasal. 37

- (1) Setiap Perusahaan baik yang diakibatkan oleh transaksi maupun oleh kejadian lain dalam Perusahaan Daerah mempengaruhi aktiva, modal biaya dan pendapatan, harus dibukukan atas dasar sistem akuntansi yang dapat
2. Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini
3. dipertanggung jawabkan. disusun dan dilaksanakan
- (2) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini. disusun dan dilaksanakan oleh Direksi Perusahaan agar dapat berjalan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip pengenuanarn ane, telurara pesaha UNYSI pengulusali pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.

## BAB. XIV PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA Pasal. 38

- (1) Penggunaan laba bersih Perusahaan Daerah yang diperoleh selama Tahun Aggaran Perusahaan Daerah yang telah disyahkan oleh Bupati setelah dikurangi dengan penyusutan ditetapkan sebagai berikut :
- (2) Dalam hal modal Perusahaan terdiri dari Kekayaan Daerat dan saham -saham maka pengguna laba bersih setelat dikurangi dengan penyusunan dan zakat ditetapkan sebaga berikut :

| » | Untuk APBD | 40 | Yo |
|-----|-----------------------------------------|------|------|
| Cc | Untuk Cadangan Umum | 25 | Yo |
| 0 | Untuk Jasa Produksi | 15 | Yo |
| Aa | Untuk dana sokongan karyawan perusahaan | 10 | Yo |
| 0 | Untuk dana sosial | 10 | Y6 |

| a. | Untuk APBD | 15 Yo |
|------|------------------------------------------------------|---------|
| b. | Untuk Cadangan Umum | 10 Yo |
| c. | Untuk Jasa Produksi 15 | Yo |
| d. | Untuk dana sokongan karyawan perusahaan ! pension 10 | pp |
| e. | Untuk Yana Sosial 10 | Yo |
| f. | Untuk Pemegang Saham | 40 Yo |

16

- (S6) Semua surat bukti dan surat lainnya menurut sifatnya yan termasuk dalam tat buku dan administrasi perusahaan, disimpan ditempat kedudukan Perusahaan Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Direksi kecuali yang dianggap perlu untuk kepentingan pemeriksaan untuk sementara dipindahkan ke tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.
- (7) Pemegang Kas adalah Perusahaan, sedangkan banker adalah Bank Pembangunan Daerah atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

## Pasal. 41

Direksi mewakili Perusahaan Daerah di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut kepada salah seorang anggota Direksi atau kepada seseorang/beberapa orang pegawai Perusahaan Daerah yang khusus ditunjuk untuk itu ataupun kepada orang/badan lain di luar Perusahaan Daerah.

## BAB. XVI PELAPORAN Pasal.

Direksi Perusahaan Daerah wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan, triwulan dan laporan berkala lainnya sesuai 163

dengan batas-batas waktu yang ditetapkan menurut Peraturan Daerah ini dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Badan Pengawas.

## Pasal. 43

Bupati wajib menyampaikan penilaian atas Laporan Keuangan Tahunan serta laporan lainnya dari Perusahaan lainnya kepada Gubernur dalam batas waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah menerima laporan dari Direksi Perusahaan Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Badan Pengawas

## Pasal. 44

- (1) Laporan-laporan sebagaimana mestinya dimaksud Pasal 38 dan 39 Peraturan Daerah ini disampaikan tepat pada waktunya.
- (2) Bentuk laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

## BAB. XVII PEMBEBANAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH Pasal. 45

Tata cara penjualan, pemindahtanganan atau pembebanan atas aktiva tetap Perusahaan Daerah serta penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk dan cara

apapun serta tidak menagih lagi dan penghapusan dari pembukaan piutang dan persediaan barang oleh Perusahaan Daerah diatur oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## Pasal. 46

- (1) Tata cara mengenai pembelian barang, jasa dan pekerjaan pemborong untuk keperluan Perusahaan Daerah dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pengadaan rumah jabatan/dinas dan Kendaraan Dinas perorangan dilakukan Perusahaan Daerah sesuai dengan standar serta cara-cara pengadaan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## Pasal. 47

Bagi rapat-rapat Perusahaan Daerah termasuk rapat pimpinan dan Direksi Perusahaan Daerah serta rapat Badan Pengawas tidak dikeluarkan uang sidang atau uang rapat.

## Pasal. 48

Pembebanan tugas Tambahan kepada Perusahaan Daerah, di luar tugas pokok yang menimbulkan akibat keuangan, baik terhadap anggaran Perusahaan Daerah maupun terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat Persetujuan dari Gubernur.

## BAB. XVII PENGAWASAN Pasal. 49

- (1) Pengawasan terhadap Perusahaan Daerah dilakukan oleh Bupati dan DPRD.
- (2) Untuk membantu Bupati melakukan pengawasan dibentuk Badan Pengawas.

## BAB. XIX PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH Pasal. 50

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Semua Kekayaan Perusahaan Darah setelah diadakan likwidasi dibagi menurut perimbangan nilai nominal sahamsaham.
- (3) Pertanggung jawaban likwidasi dilakukan oleh likwidatur kepada Bupati dengan memberikan pembebanan tanggung jawab tentang pekerjaan yan telah diselesaikan.
- (4) Dalam hal likwidasi, Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh neraca dan perhitungan laba rugi yang

telah disyahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah yang sebenarnya.

## BAB. XX KETENTUAN PERALIHAN Pasal . 51

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah TK II Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 1992 dinyatakan tidak berlaku lagi kecuali pendiriannya.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini Sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## PENJELASAN ATAS

## PERANTURAN DAERAH

## KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR:

9 TAHUN 2007

## TENTANG

## PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

## PENJELASAN UMUM

Bahwa kemampuan masyarakat atau swasia daiam Kabupaten Pesisir Selatan sangat terbatas untuk aktif dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi kekayaan alam, oleh karena itu dipandang perlu oleh Pemerintah Daerah Pesisir Sejatan ikut seria secara aktif untuk mengoian potensi / kekayaan alam dimaksud.

Untuk pengolahan potensi/kekayaan alam yang terarah dan terkoordinasi kiranya perlu suatu wadah yang mampu dan profesional di bidangnya dan pelaksana yang dianggap tepat adaiah berbentuk Perusahaan Daerah, dengan pertimbangan Perusahaan Daerah akan dapat melakukan berbagai terobosan agar potensi Daerah yang ada di Pesisir Selatan dapat herhas!! guna dan berdaya guna dalam hal mengolah dan memanfaatkan potensi tersebut dan masyarakat juga dituntut untuk dapat berperan serta.

Pengoiahan dan pemanfaatan potensi atau kekayaan alam tersebut akan merupakan sumber dana vana cukup botensi untuk dimanfaatkan dalam Pembangunan Daerah, sehingga secara ekonomis disatu pihak diperoleh menfaat yang sebesar-

besarnya untuk masyarakat dan Pemerintah Daerah khususnya dilain pihak.

## Il. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Cukup jelas