PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang AH PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN (berlaku 2 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 sebagai Undang-Undang) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Jalan Pelita Raya Nomor 305 F Kode Pos 73711 Kalimantan Tengah Telepon. (0525) 21001 Fax. (0525) 21500
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
dan
BUPATI BARITO SELATAN
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Barito Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Barito Selatan.
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Barito Selatan.
12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Barito Selatan.
13. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Barito Selatan dan merupakan wilayah kerja Camat.
14. Camat adalah Camat pada Kecamatan di wilayah Kabupaten Barito Selatan.
15. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas dan/atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus ## BAB II
PEMBENTUKAN, JENIS DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan dengan susunan sebagai berikut :
- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Kabupaten Barito Selatan merupakan Inspektorat Tipe B;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Barito Selatan terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perumahan, bidang Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan;
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial dan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
8. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk , Keluarga Berencana dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Dinas Lingkungan Hidup tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Dinas Perhubungan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;
12. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan.
15. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pangan, Urusan Pemerintahan bidang Pertanian yang meliputi tanaman pangan dan holtikultura, Perkebunan, Peternakan dan Agribisnis serta Urusan Pemerintahan bidang perikanan;
16. Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan, bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan bidang Perindustrian;
17. Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemuda, bidang Olah Raga, bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan.
- e. Badan Daerah Kabupaten Barito Selatan terdiri dari :
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe C melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian dan bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan; dan
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Kecamatan Dusun Selatan dengan tipe A;
- b. Kecamatan Dusun Utara dengan tipe A;
- c. Kecamatan Gunung Bintang Awai dengan tipe A;
- d. Kecamatan Jenamas dengan tipe A;
- e. Kecamatan Dusun Hilir dengan tipe A; dan
- f. Kecamatan Karau Kuala dengan tipe A.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Badan Daerah yang melaksanakan Fungsi Penunjang lainnya sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan dapat dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah dikonsultasikan dengan Gubernur.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
PEMBENTUKAN UPT
BAB III - PEMBENTUKAN UPT
Pasal 7
- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
- (3) Pembentukan UPT Dinas dan Badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan dengan Gubernur.
BAB III - PEMBENTUKAN UPT
Pasal 8
- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten di bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan formal dan non-formal.
BAB III - PEMBENTUKAN UPT
Pasal 9
- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati ## BAB IV
STAF AHLI
BAB III - PEMBENTUKAN UPT
Pasal 11
- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli.
KEPEGAWAIAN
BAB V - KEPEGAWAIAN
Pasal 12
- (1) Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengisian Jabatan Perangkat Daerah untuk pertama kalinya diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
PENDANAAN
BAB VI - PENDANAAN
Pasal 13
Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan perangkat daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14
- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum diundangkan.
BAB VII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15
Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan Sub Urusan Bencana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB VII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 16
- (1) ## BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 17
- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru ## BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
BAB VII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18
- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan ( Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 ) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Buntok Pada tanggal 8 Desember 2016

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN, ## EDI KRISTIANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 03, 63 / 2016 ## Pasal 19 Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali 2 (dua) tahun setelah diundangkan. ## Pasal 20 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Buntok Pada tanggal 2 Desember 2016

Penandatangan: Pj. BUPATI BARITO SELATAN, ttd MUGENI
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
## NOMOR 3 TAHUN 2016
## TENTANG
## PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
## I. UMUM
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran ( rightsizing ) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di Daerah Kalimantan Tengah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip pentaan Organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.
Pengelompokan Organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah ( strategic eapex ), Sekretaris Daerah ( middle line ), Dinas Daerah ( operating core ), Badan/fungsi penunjang ( technostructure ) dan staf inti ( operating core ) serta Sekretariat Daerah/fungsi fasilitatif ( supporting staff ) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pengurusan sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang ( technostructure ) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pengurusan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti ( operating core ).
Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, maka pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Potensi Daerah.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam Dinas Daerah dan unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat.
Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, Inspektur dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Fungsi Sekretariat Daerah dalam pertanggung jawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administratif untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggung jawaban yang disampaikan oleh Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, Inspektur dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada Kepala Daerah.
Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah adalah adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana dimaksud di atas, pembentukan Perangkat Daerah harus sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Pembentukan Perangkat Daerah harus mempertimbangkan faktor keuangan, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.
Peraturan Daerah ini menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe yaitu tipe A, tipe B dan tipe C. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel umum meliputi jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD dengan bobot 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan pembobotan sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu).
Peraturan Daerah ini mengatur mengenai pembentukan dan susunan Perangkat Daerah serta Staf Ahli Bupati.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Yang dimaksid dengan 'kegiatan teknis operasional' adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. penunjang tertentu' adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi Yang dimaksud dengan 'kegiatan teknis induknya.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
## Huruf a Yang dimkasud dengan asas 'Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah' adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. ## Huruf b yang dimaksud dengan asas 'intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah' adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan. ## Huruf c Yang dimaksud dengan asas 'efisiensi' adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. ## Huruf d Yang dimaksud dengan asas 'efektifitas' adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. ## Huruf e Yang dimaksud dengan asas 'pembagian habis tugas' adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah. ## Huruf f Yang dimaksud dengan asas 'rentang kendali' adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan. ## Huruf g Yang dimaksud dengan asas 'tata kerja yang jelas' adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal. ## Huruf h Yang dimaksud dengan asas 'fleksibilitas' adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup Jelas. Pasal 8 Cukup Jelas. Pasal 9 Ayat (1) Yang dimksud dengan 'unit organisasi bersifat fungsional' adalah unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat fungsional. Pasal 10 Cukup Jelas. Pasal 11 Cukup Jelas. Pasal 12 Yang dimaksud dengan 'Peraturan Perundang-undangan' adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan mengenai Aparatur Sipil Negara. Pasal 13 Cukup Jelas. Pasal 14 Cukup Jelas. Pasal 15 Cukup Jelas. Pasal 16 Cukup Jelas. Pasal 17 Cukup Jelas. Pasal 18 Cukup Jelas. Pasal 19 Cukup Jelas. Pasal 20 Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 2