Azzindani/ID_REG_KG_2510 huggingface dataset:
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT Nomor 60 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 129 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku 19 Mei 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
S A L I N A N
B U P A T I T A N A H L A U T PR0VINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 60 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 129 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar rincian dalam obyek belanja berkenaan dan antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 19 Mei 2017

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT, ## H. SYAHRIAN NURDIN BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017 NOMOR 60 ## Pasal I - (1) Beberapa belanja di beberapa program dan kegiatan (belanja langsung) pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran II Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 129 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 diubah menjadi sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 19 Mei 2017

BUPATI TANAH LAUT,


H. BAMBANG ALAMSYAH
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 12 Tahun 2005 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 111 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENCARI FAKTA KASUS MENINGGALNYA MUNIR (berlaku 2 Mei 2005)
Pembukaan
Menimbang : bahwa dalam perjalanan pelaksanaan tugas Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir, beberapa anggota Tim tidak aktif
- a. dalam pelaksanaan tugas;
- b. bahwa untuk tetap dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir, maka dipandang perlu untuk mengganti keanggotaan dalam Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 111 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENCARI FAKTA KASUS MENINGGALNYA MUNIR.
Pasal 4
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 111 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENCARI FAKTA KASUS MENINGGALNYA MUNIR.
Pasal I
Mengubah ketentuan Diktum KELIMA Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir, sehingga keseluruhan Diktum KELIMA berbunyi sebagai berikut:
' KELIMA : Tim terdiri dari :
1. Ketua merangkap Anggota :
2. Sdr. Brigjen Pol. Drs. Marsudi, SH.
2. Wakil Ketua merangkap Anggota :
4. Sdr. Asmara Nababan.
3. Anggota :
1. Sdr. Amiruddin Al Rahab, S.Ip;
2. Sdr. Hendardi;
3. Sdr. Usman Hamid, SH;
4. Sdr. Munarman, SH;
5. Sdr. Tini Hadad;
6. Sdr. Domu Sihite, S.H.;
7. Sdr. Kamala Tjandrakirana;
8. Sdr. Nazarudin Bunas;
9. Sdr. Retno L. P. Marsudi;
10. Sdr. Arief Havas Oegroseno;
11. Sdr. Rachland Nashidik; dan
12. Sdr. Dr. Muin Idris.'
Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, ttd.
Lambock V. Nahattands
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2005 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 11 Tahun 1996 tentang HARI OTONOMI DAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa peresmian pemantapan Daerah Percontohan Otonomi dengan titik berat pada Daerah Tingkat II pada tanggal 25 April 1995 merupakan hari bersejarah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka memasyarakatkan dan memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II, dipandang perlu menetapkan
Pasal 4
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARI OTONOMI DAERAH.
PERTAMA
:
tanggal 25 April ditetapkan sebagai Hari Otonomi Daerah.
KEDUA
:
Hari Otonomi Daerah bukan merupakan hari libur.
KETIGA
: ________________
KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 7 Pebruari 1996

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 142 Tahun 1999 tentang PENUGASAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kunjungan kenegaraan Presiden ke Philipina mulai tanggal 27 Nopember 1999, maka dalam rangka tetap lancarnya pelaksanaan pemerintahan negara dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut;
Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
MEMUTUSKAN
Pasal 3
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
Pasal 4
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERTAMA :
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas Presiden selama Presiden melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Philipina dalam rangka sidang KTT ASEAN yang akan berlangsung mulai tanggal 27 Nopember 1999.
KEDUA :
Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dilaporkan kepada Presiden.
KETIGA :
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Nopember 1999

Penandatangan: ## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ABDURRAHMAN WAHID

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan I, Lambock V. Nahattands
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 22 Tahun 1996 tentang PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SURINAME CONCERNING THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS (berlaku 13 Maret 1996)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa di Paramaribo, Suriname, pada tanggal 28 Oktober 1995 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Suriname concerning the Promotion and Protection of Investments, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Suriname;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, di-pandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;
Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN : ________________
Menetapkan :
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SURINAME CONCERNING THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS.
Pasal 1
Mengesahkan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Suriname concerning the Promotion and Protection of Investments, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Paramaribo, Suriname, pada tanggal 28 Oktober 1995, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Suriname yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 1996

Penandatangan: ## MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA MOERDIONO

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1997 tentang PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI DOHA, QATAR (berlaku 12 Agustus 1997)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
:
bahwa dalam rangka lebih meningkatkan hubungan bilateral dan kerjasama antara Indonesia dan Qatar, dipandang perlu untuk membuka Kedutaan Besar Republik Indonesia di Doha, Qatar;
: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN:
: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBUKAAN KEDUTAAN
BESAR REPUBLIK INDONESIA DI DOHA, QATAR.
Pasal 1
- (1) Negara Republik Indonesia membuka Kedutaan Besar Republik Indonesia di Doha, Qatar.
- (2) Kedutaan Besar Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Perwakilan Diplomatik Negara Republik Indoensia.
Pasal 2
Wilayah kerja Kedutaan Besar Republik Indonesia di Doha, Qatar meliputi wilayah negara Qatar.
Pasal 3
Formasi kepegawaian Kedutaan Besar Republik Indonesia di Doha, Qatar ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri
Pasal 4
Pembiayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Doha, Qatar dibebankan pada anggaran Departemen Luar Negeri.
Pasal 5
Perumusan tugas, fungsi, jenjang, susunan organisasi dan tata kerja Kedutaan Besar Republik Indonesia di Doha, Qatar ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Pasal 6
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 1997 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO
Unknown Unknown Nomor 53 Tahun 2003 tentang PERU BAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSANPRESIDENNOMOR 177TAHUN 1999 TENTANG KOMITE KEBijAKANSEKTORKEUANGAN C PRLSIDEN REPUBUK INDONESIA, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
Menetapkan
HARAP KEMBALI
SUB BAG!'
,\_
.~NTASI UMUt..t
BIRO UMiJM . SETKAB
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPU1USANPRESIDENREPUBUKINDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2003 TENTANG
PERU BAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSANPRESIDENNOMOR 177TAHUN 1999
TENTANG KOMITE KEBijAKANSEKTORKEUANGAN
C PRLSIDEN REPUBUK INDONESIA,
Menimbang a.
bahwa dengan terbentuknya Kabinet Gotong Royong serta untuk meningkatkan pelaksanaan tugas Komite Kebijakan Sektor Keuangan, dipandang perlu untuk melakukan peru bah an terhadap susunan keanggotaan dan tugas Kornite Kebijakan Sektor Keuangan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 1999 ten tang Komite Kebijakan Sektor Keuangan sebagairnana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 143 Tahun 2000;
2. 1.
Pasal 1
"Pasal 1
Susunan keanggotaan Komite Kebijakan Sektor Keuangan terdiri atas:
- a. Ketua
2. Perekonomian; Bidang Koordinator Negara Menteri
- b. Anggota
1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
3. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas."
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 5
Pasal 2
Dalam pelaksanaan tugas sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2, Komite Kebijakan Sektor Keuangan dapat meminta masukan dari Gubernur Bank Indonesia dan atau dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen sesuai tugas dan fungsinya masing-masing."
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 1999 tentang Komite Kebijakan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 143 Tahun 2000;
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 177 TAIIUN 1999 TENTANG KOMITE KEBUAKAN SEKTORKEUANGAN.
Pasal I
Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 1999 ten tang Kornitc Kebijakan Sektor Keuangan, sebagaimaria telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 143 Tahun 2000, sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 1
Susunan keanggotaan Komite Kebijakan Sektor Keuangan terdiri atas:
- a. Ketua
2. Perekonomian; Bidang Koordinator Negara Menteri
- b. Anggota
1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
3. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas."
Pasal 5
"Pasal 5
Dalam pelaksanaan tugas sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2, Komite Kebijakan Sektor Keuangan dapat meminta masukan dari Gubernur Bank Indonesia dan atau dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen sesuai tugas dan fungsinya masing-masing."
J,
PasaI II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di jakarta' pada tanggal 14 Juli 2003 PRESIDEN REPUBLlK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor SS Tahun 2003 tentang PENGESAHAN .PROTOCOL ON NOTIFICATION PROCEDURES (PROTOKOL PROSEDUR NOTIFIKASI) (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Protocol tersebut dengan Keputusan Presiden;
Menimbang
a. babwa eli Makati, Philipina, pada tanggal 7 Oktober 1998 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Protocol on Notification Procedures (protokol Prosedur Notifikasi). sebagai basil perundingun
Negara-negara anggota ASEAN;
MEMUTUSKAN : ________________
'"
'
..
'I
Mcnctapkan
PRESIOEN RCPUBLIK INDON[SIA
2
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESlDEN TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL ON NOTIFICATION PROCEDURES (PROTOKOL PROSEDUR NOTIFI· KASI).
Pasal 1
Mcngcsahkan Protocol Oil Notification Procedures (Protokol Pruscdur Noufikasi), yang Lelah ditandatangani Pcmerintah Rcpuhlik lnduncxi« di Makati. Philipina, pada tanggal 7 Oktohcr 199~. schagai Ila... il pcrundingan Negara-negara anggota ASEAN. yang salinan uaskuh a~lilly;I dalam hahasa Inggris dan tcrjernahaunya dahlin hahasa hulouc ... i;1 scbugaimaua terlampir pada Keputusan Prcsidcn ini.
Pasal 2
Apabila terjadi pcrhcdaan penafsiran antara naskah tcrjcmahan Pm/oml dalarn hahasa Indonesia dcngan salinan naskuh aslinya dulam halla ... a Inggris scbagaimana dimaksud dalaiu Pasal I. rnaka yang herlaku ;Idal:th salinan naskah asliuya dalam bahasa Inggris.
Pasal 4
Mcngcsahkan Protocol Oil Notification Procedures (Protokol Pruscdur Noufikasi), yang Lelah ditandatangani Pcmerintah Rcpuhlik lnduncxi« di Makati. Philipina, pada tanggal 7 Oktohcr 199~. schagai Ila... il pcrundingan Negara-negara anggota ASEAN. yang salinan uaskuh a~lilly;I dalam hahasa Inggris dan tcrjernahaunya dahlin hahasa hulouc ... i;1 scbugaimaua terlampir pada Keputusan Prcsidcn ini.
Pasal2
Apabila terjadi pcrhcdaan penafsiran antara naskah tcrjcmahan Pm/oml dalarn hahasa Indonesia dcngan salinan naskuh aslinya dulam halla ... a Inggris scbagaimana dimaksud dalaiu Pasal I. rnaka yang herlaku ;Idal:th salinan naskah asliuya dalam bahasa Inggris.
Keputusan Prcsiden ini rnulai bcrlaku pada tanggal dill:.lapkan .
. .
"
.
Agar
.'
"
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pacta tanggal 21 Juli 2003 SEKRET ARts NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG KESOWO

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya . ,. . '" '. ~ ..

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 3

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di·Jakarta pada tanggal 21 Juli 2003

Verifikasi: PRESIDEN REPUBLIK INDONESlA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 42 Tahun 1996 tentang PEMBUATAN MOBIL NASIONAL (berlaku 4 Juni 1996)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa pembangunan mobil nasional yang ditujukan untuk memperkuat kemandirian bangsa, khususnya dalam penyediaan sarana transportasi darat memerlukan persiapan yang mantap dan dorongan yang berkelanjutan untuk mewujudkannya;
- b. bahwa persiapan pembuatan mobil nasional tersebut di dalam negeri menyangkut penyediaan kebutuhan pembiayaan yang besar dan karenanya harus dilakukan secara bertahap;
- c. bahwa sehubungan dengan persiapan tersebut, dipandang perlu menetapkan kebijaksanaan yang berkaitan dengan tahapan pelaksanaan pembuatan mobil nasional tersebut;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dengan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
MEMUTUSKAN:
Mobil nasional yang dibuat di luar negeri oleh tenaga kerna Indonesia dan memenuhi kandungan lokal yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan diberi perlakuan yang sama dengan mobil nasional yang dibuat di Indonesia.
Pasal 1
Perlakuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya diberikan sekali untuk jangka waktu paling lama satu tahun dan untuk jumlah yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
Pasal 2
Perlakuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya diberikan sekali untuk jangka waktu paling lama satu tahun dan untuk jumlah yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
Pasal 3
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Pasal 4
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 21 Tahun 2003 tentang PENGESAHAN PROTOCOL 9 DANGEROUS GOODS (PROTOKOL 9 BARANG-BARANG BERBAHAYA) (berlaku 11 April 2003)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2003
TENTANG
PENGESAHAN PROTOCOL 9 DANGEROUS GOODS (PROTOKOL 9 BARANG-BARANG BERBAHAYA)
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 20 September 2002 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Protocol 9 Dangerous Goods (Protokol 9 Barang-barang Berbahaya), sebagai hasil perundingan antara para Menteri Negara-negara anggota ASEAN;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Protocol tersebut dengan Keputusan Presiden;
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
3. Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 1999 tentang Pengesahan ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit (Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN mengenai Pemberian Kemudahan terhadap Barangbarang Transit);
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL 9 DANGEROUS GOODS (PROTOKOL 9 BARANG-BARANG BERBAHAYA).
Pasal 1
Mengesahkan Protocol 9 Dangerous Goods (Protokol 9 Barang-barang Berbahaya), yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, pada tanggal 20 September 2002, sebagai hasil perundingan antara para Menteri Negara-negara anggota ASEAN yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Protocol dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.
Pasal 3
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 7 Tahun 2000 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 153 TAHUN 1999 TENTANG BADAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL (berlaku 19 Januari 2000)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
-
Menetapkan :
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2000
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 153 TAHUN 1999 TENTANG BADAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas pemerintah di bidang informasi dan komunikasi nasional, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1999 tentang Badan Informasi dan Komunikasi Nasional;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen;
3. Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1999 tentang Badan Informasi dan Komunikasi Nasional;
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 153 TAHUN 1999 TENTANG BADAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL.
Pasal 1
"Pasal 1
- (1) Badan Informasi dan Komunikasi Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang dalam pelaksanaan tugas operasionalnya dikoordinasikan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara."
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd ABDURRAHMAN WAHID
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 141 Tahun 1998 tentang PERINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1998/199 (berlaku 11 September 1998)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 perlu diperinci lebih lanjut ke dalam sub sektor, program dan proyek, departemen/lembaga bersangkutan.
Mengingat
: 1.
- Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3750);
4. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
MEMUTUSKAN:
: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1998/1999.
Pasal 1
PERINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1998/199 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Pasal 5
- (1) Sektor Sektor dari Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998, diperinci ke dalam sub sektor dan program departemen/lembaga bersangkutan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran A.1, A.2, dan Lampiran B.1, B.2 Keputusan Presiden ini.
- (2) Perincian lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam proyek menurut masing-masing departemen/lembaga ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran C.01 sampai dengan Lampiran C.31 Keputusan Presiden ini.

## Pasal 2

Pergeseran jumlah-jumlah biaya dalam satu atau antar proyek serta antar program dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 75 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994.

## Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan.


## Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1998.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 September 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 18 Tahun 2007 tentang PENUGASAN (berlaku 7 September 2007)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Kunjungan Kerja Presiden ke Australia dalam rangka menghadiri 15 th APEC Economic Leaders Meeting pada tanggal 7 sampai dengan 10 September 2007, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN :
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas seharihari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan Kunjungan Kerja ke Australia dalam rangka menghadiri 15 th APEC Economic Leaders Meeting pada tanggal 7 sampai dengan 10 September 2007 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
Salinan sesuai dengan aslinya WAKIL SEKRETARIS KABINET,
Lambock V. Nahattands
KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 September 2007 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 80 Tahun 1998 tentang No Description (berlaku 25 Mei 1998)
Pembukaan
Menimbang
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
: a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, memperkokoh hak azasi manusia, serta persatuan dan kesatuan bangsa diperlukan langkah-langkah hukum untuk membebaskan beberapa terpidana dan tahanan yang terlibat dalam tindak pidana tertentu;
- b. bahwa setelah mempertimbangkan pendapat dan saran Jaksa Agung dalam suratnya Nomor R-065/A/SUJA/5/1998 tanggal 22 Mei 1998, Menteri Kehakiman dalam suratnya Nomor M.UM.01.06-62 tanggal 23 Mei 1998, dan Ketua Mahkamah Agung dalam suratnya Nomor KMA/139/5/1998 tanggal 23 Mei 1998, dan sesuai pula dengan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu memberikan amnesti dan atau abolisi kepada Sdr. Dr. Muchtar Pakpahan, SH dan Sdr. Dr. Ir. Sri Bintang Pamungkas;
Mengingat
:
Pasal 4
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERTAMA
:
Memberikan amnesti dan atau abolisi kepada:
1. Sdr. Dr. Muchtar Pakpahan, SH;
2. Sdr. Dr. Ir. Sri Bintang Pamungkas.
KEDUA
:
Dengan pemberian amnesti dan atau abolisi ini, maka semua akibat hukum pidana ataupun tindakan penuntutan yang masih akan dilakukan terhadap kedua terpidana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan dan ditiadakan.
KETIGA
:
Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung.
KEEMPAT
:
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AKBAR TANDJUNG
PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 03 Tahun 2016 tentang PENCABUTANPERATURANBUPATITUBAN NOMOR 03 TAHUN 2013 TENTANG PEMBAGIAN BIAVA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PERHUTANAN (berlaku Unknown)
PENJELASAN
Pembukaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 dalam penjelasan ayat (3) huruf a disebutkan bahwa Bagian Daerah yang berasal dari Biaya Pemungutan digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai kebutuhan dan prioritas Daerah1 sehingga Biaya Pemungutan tidak diperkenankan lagi dipergunakan sebagai insentif;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a 1 maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Tuban Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan dan Perhutanan;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
I
.c--
Menetapkan
## MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 03 TAHUN 2013 TENTANG PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PERHUTANAN.
##
PENJELASAN
Pasal 1
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Toban Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan dan Perhutanan (Berita Daerah Kabupaten Toban Tahun 2013 Seri B Nomor 02) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
PENJELASAN
Pasal 2
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toban. H. FA.THUL HUDA Diundangkan di Tuban pada tanggal 14 April 2016 SEKRETARIS DAERAH, B6ANA BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERI B NOMOR 1
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 2002 tentang DAERAH HUKUM PENGADILAN NEGERI MALANG (berlaku 29 Mei 2002)
Pembukaan
Menimbang
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR35 TAHUN 2002 TENTANG
DAERAH HUKUM PENGADILAN NEGERI MALANG
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
: a. bahwa dengan terbentuknya Kota Batu sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000, maka wilayah Kabupaten Malang dikurangi dengan wilayah Kota Batu;
- b. bahwa untuk lebih mewujudkan pemerataan kesempatan memperoleh perlindungan hukum bagi masyarakat Kota Batu yang secara geografis lebih dekat dengan Kota Malang, maka dipandang perlu memasukkan daerah hukum Kota Batu ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b maka perlu memasukkan Kota Batu ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
6. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Kepanjen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 32);
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG DAERAH HUKUM PENGADILAN NEGERI MALANG.
Pasal 1
Daerah hukum Pengadilan Negeri Malang meliputi Kota Malang dan Kota Batu.
Pasal 2
Dengan masuknya Kota Batu ke daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, maka Kota Batu dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen.
Pasal 3
Pengadilan Negeri Malang termasuk daerah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya.
Pasal 4
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2002

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2002

Penandatangan: SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG KESOWO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 84 Tahun 1998 tentang PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI DEPOK (berlaku 9 Juni 1998)
Pembukaan
Mengingat
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 84 TAHUN 1998 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI DEPOK
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administrasi Depok, dalam wilayah Dati II Bogor, dan untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia dipandang perlu membentuk Kejaksaan Negeri Depok;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Depok.
: 1.
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administrasi Depok (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 62);
Menetapkan
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organiasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
MEMUTUSKAN:
: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI DEPOK.
Pasal 1
Membentuk Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di Depok, dan dalam Keputusan Presiden ini selanjutnya disebut Kejaksaan Negeri Depok.
Pasal 2
Daerah hukum Kejaksaan Negeri Depok meliputi wilayah Kota Administratif Depok.
Pasal 3
Kejaksaan Negeri Depok, termasuk dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
Pasal 4
Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Depok, maka daerah hukum Kejaksaan Negeri Depok dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Cibinong.
Pasal 5
Pada saat terbentuknya Kejaksaan Negeri Depok, maka:
- a. Perkara pidana dan perkara lainnya yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Cibinong dan sudah diajukan kepada Pengadilan, tetap diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Cibinong;
- b. Perkara perdata dan perkara lainnya yang sudah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Cibinong tetapi belum diajukan kepada Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Depok.
Pasal 6
Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan, pembinaan, pelaksanaan tugas, wewenang serta fungsi Kejaksaan Negeri Depok, dibebankan pada anggaran Kejaksaan Agung.
Pasal 7
Penetapan tipe Kejaksaan Negeri, tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan Negeri Depok ditetapkan oleh Jaksa Agung, setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara.
Pasal 8
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 1998

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 2002 tentang PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MEDAN, SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MAGELANG, SEKOLAH TINGGIPENYULUHAN PERTANIAN GOWA, DAN SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MANOKWARI (berlaku 13 Agustus 2002)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan meningkatkan sumber daya manusia yang terdidik dan profesional di bidang pertanian, dipandang perlu mendirikan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian sebagai perguruan tinggi kedinasan di lingkungan Departemen Pertanian;
Mengingat
: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
5. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MEDAN, SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MAGELANG, SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN GOWA, DAN SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MANOKWARI.
Pasal 1
- (1) Mendirikan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan, yang selanjutnya disingkat STPP Medan, di Medan, Sumatera Utara.
- (2) Mendirikan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang, yang selanjutnya disingkat STPP Magelang, di Magelang, Jawa Tengah.
- (3) Mendirikan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa, yang selanjutnya disingkat STPP Gowa, di Makassar, Sulawesi Selatan.
- (4) Mendirikan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari, yang selanjutnya disingkat STPP Manokwari, di Manokwari, Papua.
- (5) STPP Medan, STPP Magelang, STPP Gowa, dan STPP Manokwari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan Perguruan Tinggi Kedinasan di lingkungan Departemen Pertanian.
Pasal 2
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Akademi Penyuluhan Pertanian Medan diintegrasikan ke dalam STPP Medan, Akademi Penyuluhan Pertanian Yogyakarta dan Akademi Penyuluhan Pertanian Magelang diintegrasikan ke dalam STPP Magelang, Akademi Penyuluhan Pertanian Gowa diintegrasikan ke dalam STPP Gowa, dan Sekolah Pertanian Pembangunan Manokwari diintegrasikan ke dalam STPP Manokwari.
Pasal 3
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Pertanian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai bidang tugasnya masing-masing dengan
Pasal 4
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2002

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 162 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN TIM PENILAI AKHIR PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL ESELON I (berlaku 13 Desember 1999)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa Komisi Kepegawaian Negara berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian bertugas memberikan pertimbangan dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural tertentu yang menjadi wewenang Presiden.
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas dan dalam rangka untuk menilai hasil pertimbangan Komisi Kepegawaian Negara tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon I dengan Keputusan Presiden;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawain (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546);
Mengingat : 1.
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI AKHIR PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL ESELON I.
Pasal 1
Membentuk Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon I, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Penilai.
Pasal 2
Tim Penilai bertugas melaksanakan penilaian akhir atas hasil pertimbangan Komisi Kepegawaian Negara tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon I. yang penetapannya dilakukan oleh atau dengan persetujuan Presiden.
Pasal 3
Susunan keanggotaan Tim Penilai terdiri dari :
1. Wakil Presiden Republik Indonesia, sebagai Ketua;
2. Menteri Dalam Negeri, sebagai Anggota;
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai Anggota;
4. Sekretaris Negara, sebagai Anggota;
5. Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara, sebagai Anggota;
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara, sebagai Sekretaris.
Pasal 4
Dalam melaksanakan tugasnya, sesuai kebutuhan Tim Penilai dapat meminta pertimbangan Menteri/Jaksa Agung/Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Departemen/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara yang bersangkutan.
Pasal 5
Sebelum Komisi Kepegawaian Negara terbentuk, Tim Penilai melakukan penilaian sesuai dengan tugas Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional yang ditetapkan
Pasal 6
Tim Penilai melaporkan hasil penilaiannya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) minggu setelah keputusan tersebut diambil kepada Presiden.
Pasal 7
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 7 Tahun 1996 tentang PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE ON THE REALIGNMENT OF THE BOUNDARY BETWEEN THE SINGAPORE FLIGHT INFORMATION REGION AND THE JAKARTA FLIGHT INFORMATION REGION (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa di Singapura, pada tanggal 21 September 1995 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Agreement between the Goverment of the Republic of Indonesia and the Goverment of the Republic of Singapore on the Realignment of the Boundary between the Singapore Flight Information Region and the Jakarta Flight Information Region, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;
Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
Menetapkan :
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE ON THE REALIGNMENT OF THE BOUNDARY BETWEEN THE SINGAPORE FLIGHT INFORMATION REGION AND THE JAKARTA FLIGHT INFORMATION REGION.
Pasal 1
Mengesahkan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on the Realignment of the Boundary between the Singapore Flight Information Region and the Jakarta Flight Information Region, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Singapura, pada tanggal 21 September 1995 sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Pebruari 1996

Penandatangan: MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. MOERDIONO ## Pasal 2 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Pebruari 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. SOEHARTO