Unknown Unknown Nomor 06 Tahun 2012 tentang RETRIBUSI T~MPAT REKREASI OAN GbAH RAGA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN rv!ERANGIN
PERATURAN DAE.RAH KABUPATEN Ml:.RANG\N
NOiViOR &lt;)9-TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI T~MPAT REKREASI OAN GbAH RAGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MERANGIN,
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatai daiam ranqka meninqkatkan pelayanan kepada masyarakat dan i&lt;er. daerah;
- b. bahwa dalam rangl&lt;a memenuhi perkembangan kebijakan nasionai dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan diberlakukannya undang-undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka peraturan daerah kabupaten rnerangm Nomor 06 Tahun 2000 tentanq retribusi tern pa! rekreas: a an olaf raga ti ::ak sesiia] 1a;}i seningga perlu diganti;
- c. bahwa urituk melak~~ariakari J&lt;eteriti.i.an pasa! 156 ayat (,) unaang·-unaang Nomor 28 Tahun 2009 tentanq pajax daerah dan retnoust oaeran. perlu ditetapkan iiengan peraturan daerah:
- d. bahwa berdassrkan portimbanqan se'oagaimana dimaksud catam nuruf a, huruf b, dan hutUf c, perlu cttetapkan psraturan daerah te·ri:tang retrtbusi tempat rekreasi dan oiahraga;
1. Pasal 16 ayat (6) tentang Undang .. lJndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukaan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara P.epublik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah der.gan Undanq-Undanq Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Saro/angun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembarnn Negara Rep11b\ik Indonesia Nomor 2755);
-
-~
.
--
MenetaF'kan
3. Undang-Undang No1'r.M 5a T afaJn 19·99 Mitaiig PemBemw~an KaBu;Saten Sarofangun, Kaoupaten Tebo, l&lt;ab1Jpaten Muaro Jambi can Kabt:1paten Tanjung Jabung Timur (l.embaran Negara RepUo!ik lfiaonesia Tafiun 1999 Nomor 182, Tambahan t.ernuaran Negara Republi\&lt; lnconesia Nornor 3903), sebaqairnana telah diubah denqan LJn"dartg-Urid~:itifi Nemer 14 Tahun 2000 tentang Peruoana.: Atas U;1dang-Undang Nornor 54 Tahun 1999 tentang Pernbentukan Kabupaten sarolangun, f&lt;.abupaten Tebo, ;&lt;abupc1ten Muaro Jambi dan Kabupaten :anjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nornor 81, Tambahan Lembaran Negara Reoubtik Indonesia Nomor 3969);
2. 4-. Undanq-Undanq Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan Lembaran Neqara Republik Indonesia Nomor 4437)' sebaqairnana telah diubah beberapa kali terakhir denqan Undanq-Uncanq Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Llndang Nomor 32 Tahun 2004 tentanq Pe;nerintahar"' Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ooe Norr.or 59, Tambahan Lernbaran Negara Repub!ik Indonesia Nornor 4844);
5. Undang-lli1dc:ing Nomor 17- Tahun zo1 ·1 tentang Pembentukan Peraturan Perundan2-Undangan (lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20~ 1 Nornor 82, Tariibahaii t.ernbaran Negara Republik lndonesra Noinor 5234);
Denga , Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKiLAN RAKYAT DAERAH KABUPA'fEN MERANGiN
dar:
SUPAT1 MERANG!N
MEMUTUSt(AN :
PERJHUHA·N \JAERMi KA.Bl.IPA-TEN MERANGlN TENTANG RETRlB\:.lSl TEMPAT REKREASl DAN OLAH RAGA
BAB!
KtTEN1"UAN UMUM
Pas~l 'I
Da\am Pernturan daerah ini yang dimaksud denga~1 :
1. f(abupaten adalah Kabupaten fv1ern;;gin.
2. . b . unsur
3. penyelenggara Pemerintai1an 83erah. P emerintah Oaerah aclaiah \3upaf dan Perangkat Daerah se agn1 2.
3. aupati adalah Bu~an Merarig:ii.
4. Peraturan Daerah s·2!--i;:jutny::.i disebut Perda adalah Per aturarr Daerah Kabupaten Merangin.
5. Dewar Perwakilan Rakyat D2er3h Kabupaten Daerah yang selanjutnya disinqkat bPRD 2:faiah lemt.-:iga oerwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenqqaraan ;Jem0ri;1tahan Daerah.
6. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga adafah Dinas Kebudayaan Pariwisata Pernuda dan Olah Raga f&lt;abupaten Meranqtn.
7. Kas Daerah adalah Kas Daersh Kabupaten Merangin.
8. Dlnas pengelolaan !~eua:.gan dan Aset daeran kabupaten Meranqln yan@ se!arijutny;;\ disingka[ DPK/\D.
10. 9, Pejabat acalan peg::iwai yang ciit.eri tuqas tsrtentu iiibic:-Jang Pajak Qaerah dan Retrnsusi Daetan .sesliai dt:ihgan Peraturan Pei'Unoang--unaafig2n y:1ng berlaku.
11. perseroan kornanoiter, perseroan lain,nya, oanan usana milfk neqara atau daerah der.qan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkurnpularr, firma, kongsi, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta berrtuk badan lainnya. 1 O. Bad an Usaha adalah suatu bentuk usaha yEing rne:iput, perseroan terbatas,
11. Retribusi Jasa Usai12 ada/ah F\etn:busi atas jasa yang disediakan oleh Pernerintah dengan rnenganut prinsip kornersial karena pada dasarnya dapat pula oiseoiakan oleh sektor swz sta.
12. Retribusi Ternpat Rekreasi dan Olah Raga yang selaniutnya disebut Retribusi adalah oemoeveter: atas pelayanan oenveoieen tempat rekreasi parlwisata dan olah raga yang dirnilik! atau dikelcla o!eh Pemerintah.
14. oemoeveron retriousi. 'I 3. Wajib Retricus! adalah orang pribadi, Dinas atau Badan yang menurut peraturan Perundano-undancan Retribusi diwajibkan untuk mefakukan
14. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORO adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk rnelaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitunqan dan pemooyaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan PerundangUndangan.
15. Masa Retribusi adalah suat.u jangka waktu tertentu yang rneruoakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk mernantaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersanpkutan.
16. Surat Ketetapan Retribusi Oaerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnva jumlah Retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Dae rah Lebih Bayar. yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pernbayaran retribusi ka.ren8 jurnlah kredit retribusi yang lebih besar dari pada retnousi yang terutano arau tidak saharusnya terutang.
18. Perneriksaan acaian ser anqkaian keg:atar. untuk merrcart, mengumpulkan, dan rnenqelola data da» atau keteranqan lainnya dalam ranqka pengawasan kepatuhan cernenuhan kewajiban Retribusi Oaerah berdasarkan peraturan Perundanq-undanqan Retribusi Dae rah.
19. Penyidikan tindak pidana dibidanp retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Peqawai Negeri Sipif yang sefanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta rnengumpufkan bukt! yang dengan bukti itu rnembuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersanqkanya.
20. Surat tagihan retribusi daerah yang selan!Utii/a disingkat STRD adafafi surat untuk melakukan tagihan retrious: dan atau sanksi adminisrasi berupa bunqa aan atau aeF\da.
BA 8 II
Bagian Kesatu Pasai 2 NA~tii. , 6BJEK, 5i j§J°EK DAN WAJIB R.ETRisUsi
Dengan narna Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah RFga dipungut retribusi atas pelayanan ternpat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiiiki danfatau dik~fofa ofeh Pemerintah Daerah.
Pasal3
- (1J Objek Retribusi adalah pelayanan ternpat rekreasi, parawisata, dan olahraga yang disedinkan;Efimiriki; can atau dikefofa Pernerintah Daeran.
- (2) Objek Retrib·Jsi sebagaimana aima1&lt;sua paaa ayaf (i) meliputi :
- a. Tern pat Rekreasi I Wisata :
- 1). Arboretum Rio Alif Dusun MUdo;
- 2). Bukit Tiung ;
- 3). Dam Betuk Tarnbanq Baru;
- 4) Danau Pauh Jangk.=it,
- 5) Danau Depati Ernpat Jc1ngkat;
- 6) Goa Tiangkc Sungai Manau;
- 7) Goa Sing2yau;
- 8) Air Terjun siger:nc.ing;
- 9) Teluk Una:-rg Saldi;
- 10) Dam Sesah;
- 11' /1.ir Pana GeiOU, dan ,)
- 12) Air Terjun Te\un P~rer.t;:crz.
- b. Tom pat Olah Raga
- i ). /!.rung Jer.cm Betang Memngh;
f
.i'
i
ii
I
'
.
- C. Sarana Parrwisata/Usaha Jasa Vvisata
2. 1). Kereta Api \Nisata
3. 2). Musium
4. 3). Buaiyan f&lt;eiiiing
- 4) Sepeda Air vvisata
- 5) Perahu Ternpek Wisafa
- 6) Los Niaga
- 7) Lapak Niaga PKL dan
- 8) VVC Urnum
- d. Keridaraaf Masuk Kavi2§an Wisata
- (3) Yang tidak terrnasuk objek Retribusi adalah PelAyanan tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah Raga 1ang disediakan, dirnil ki dan atau dikeioia oleh pernerintah,BUMN,BUMD, dan pihak swasta.
?asaf4
Subjek Retribusi adalah orang Pribadi, Dinas atau Badan yarig mer,gguriakari fasilitas ternpat rekreasl, par'wisata dan olah raga.
BABUI
GOLONGAN RETRIBUS!
Pasal 5
Retrfbusr ternpat rekreasi, pariwtsata can otatr raga digctongki:irl sehag·~a retrtbtrst Jasa Usaha.
Pasal 5
Retrfbusr ternpat rekreasi, pariwtsata can otatr raga digctongki:irl sehag·~a retrtbtrst Jasa Usaha.
CARA MENGU.\UR TINGY-:AT PENGGUNAAN .J/ .. ;.A
Pasai6
rekreasi, pariwisata dan olah r3~8. Tinqkat penggunaan jasa diuku; ## BAB IX
su"RAf PENbAF"rARAN
Panal 11
- (1) Wajib-Retribusi wajib rnengisi SPdORD;
- (2) SPddRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jeias, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Ketentuan Lebih Lanjut mergenai bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyarnpaian SPdORD sebagaimana dlrnaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BABX
Pasal ~2 PRiNSiP PE~JEf APAN RE'fRiBUSi
- (1) Prinsip dan sasaran dalarn penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperofeh keuntungan yang fayak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adafah keuntungan yang (1ipero!eh apabila pelayanan [asa usaha tersebut dllakukan secara efisieri dari berorientasi pada harqa pasar.
BAB IV - CARA MENGU.\UR TINGY-:AT PENGGUNAAN .J/ .. ;.A
Pasal 13
- (1) Pemungutan retribusi ticak dapat cioorcnoxan.
- (2) Retribust dipungut dengan 11enggunakan SKRD atau dokumert lain yang dipersamal&lt;.an.
- (3) Ookurnen lain yang dipersarnakan sebagarmana dirnaksud pada ayat (2} dapat berupa karcis, lr:upon arau kartu langganan
4. secara brute ke \&lt;:as Daernh. (4) Has ii pernungut;:rn retr.busi sabaqairnana dirnaksud pada ayal ('I) disetor
13 A FJ Xii
Sil.Nf&lt;si Af:irAifJlSfRA.Si P.asai 14
Dalam hal wajib retribusi tidak rnembayar tepat pada waklunya atau kurang membayar, dikenakan sanxsi adrninisfrasi b erupa b · unga sebesar 2" % (dua persen) setiap bulan dart besarnya retribus,· yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan STRD.
8 AB X!ll TAT.A. CARA PEMBAYARAN Pasal15
- (1) Pernbayaran retribusi yang terhutang harus dii°unasi sekalipus.
- (2) Retribusi yEmg terhutang dilunasi sefnmbat-fambatnya i 5 (fima belas) hari sejax diterbitkannya can SKRO atau Ef okurnen lain yang EfiJ3ersamakan :
- (3) Ketentuan Lebih Lanjuf mengenai tata cara pemt:nWaran, penYetoran aan tempat pembayaran retribusi dratur Peraturan Bupatl.
BAB IV - CARA MENGU.\UR TINGY-:AT PENGGUNAAN .J/ .. ;.A
Pasal 16
- (1) Penagihan Retribusi terh;\_i~ang
BAB IV - CARA MENGU.\UR TINGY-:AT PENGGUNAAN .J/ .. ;.A
Pasal 18
- -. (1) Piutang retribusi yang tidak nungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan penghapusan piutang retribusi Daerah yang sudah . kadaluarsa sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dengan keputusan BupatL
- (3) Ketentuan lebih lanjut menqenai tata cara pemberian dan pemanfaatan inislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BA 8 XV!
INSENTIF PEMUNGGUTAN
Pasa! 19
- (1) lnstansi yang rnelaksanakan pornunqutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja.
- (2) Pemberian insentif sebaqairnana dimaksud pada ayat (':) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Be!anja Daerah.
- (3) Ketentuan rnenqenai tata car a pernberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denqan peraturan Bupati.
8 AB XV!i
KEYENiUAN PE:NYiDW~N
Pc1sar20
- (1} Sela in penyidi« pejah,i kepohsian Negara f{epublik Indonesia, pejabat pegawai Negeri 5ipll tert errtu di \ingkungan Dispora oapet dlberikan kowenanqan untck melakukan penyidikan Ierhadap pelanqqaran kefentuan Eiaf am peraturan oaeran ir:i;
- (2) Wmve;:.::inrJ penvidikan sebaoaimarra dirnaksuo pada ayat (1) adalarr :
- a. m&amp;n.s-r.ima, rnenc:ari. ms·nrJumpuJkan dan rr.eneliti keterangan atau laoorsn berkenaan de::gan tindak oieana c:.lieiean§ retrlbusl daerah agar keterariqan atau (aporan teri,;ebut leoih lengksp can jelas.
- b. meneliti, mencari clan rnenqurnpulkan keteranqan mengenai orang pribadi atau badan tentano keoenaran oerbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak oidana retribusi daerah tersebut.da/atau
- c. rnerninta keterangan dan baranq bukti dari oranq pribadi atau badan sehubungan dengan ~indak pidana dibidang retribusi daerah.
- (3) penyidik sebagaimana dirnaksud paca ayat (1) adalah
:
- a. Menerima. mencari menqurnpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berxenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut meniadi lebih lenqkap dan jelas:
2. dengan tindak pidana Rctribusi Daerah tersebut; b. Meneliti, rnencar. dan rr.engumpu!kan keterancan mengenai orang pribadi atau Badan tentanq kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
3. senubunoan dengan ti11d2.k pidana dfbidang Re:ribusi Daerah: c. Merninta keteranqan dar, bahan bukti dart orang pribaci atau badan
- d. Merneriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokurnen-dokurnen lain berkenaan d,::;ng;,n ttndal~ oidana dibidang Retribusl Daerah;
5. . e. Mei8kukari pe1iggefedah21·, U!~,tul~ bah an bukti pembukuari, pencatatan can coxumen-ookumen fc:,1n serta melakukan penyltaan ternaoap bahan bukf tersebut;
- f. Merninta bantuan tenaqa ah\i dalam rangk.a petaksanaan tugas · penyidlkan tindak pidana ditiidang Reti'i5Usi Daerah:
- g. Menyuruh oernenn, metarano seseorang meninggatr&lt;ar. ruangan atau tempat pada saat perr.erlksaan sedanq ber!angsung da,1 mettteriksa identitas orang atau ooxurnen yang dibawa sebagaimana dirnar.sud pada huruf e pasal ini;
- h. Memotret sescoranq yang berk:aitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
9. tersangka atau saksi: 1. Memanggil cranq : .. mtuk didengar keieranqannya dan diperiksa sebaqai
- j. Menghentikan .Oenyidikan; den
- k. Mela:&lt;Ukan '.indakr111 l;.:innyJ ~ 1 ang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak picana dibidang Retribus: -nenurut Hi.1kum yang dapat dioertanggung jawabkan;
12. 8 tah1..:n i :-131 te;1tang :-lul&lt;un·, P,c:2.rc.: Pidana. I J ~111y;n eesuai o'enrp·-, ket-"r,!1 ·::in van,, di8tur d.e.larn Undana-urn:!ang Nornor . I · , 1, .\_,·..J·.J C,. ,::;i -" ... · .~ · :::, -· (4) p 8 nyidik :.:;ebagair-:,rn~a di,r:c·ksud p;ida ayat (1) oasal ini rnemberitahukail dirnulainv -, ·1c.r,v&gt;i;1. an dan ·~e11v:::1rnpai;\_,;-1 has ii nenvidika11 kepada penuntut ) ! · : ,::, I--\,.,, ~ .. · , ... ,. """ I t-.., '. - . . . """ )
BAB XVII!
KETENTUAN PibANA
BAB IV - CARA MENGU.\UR TINGY-:AT PENGGUNAAN .J/ .. ;.A
Pasal 21
- (1) Wajib retribusi yang tidak melakukan kewa}ibannya sehingga merugikan keunqan Daerah diancam Pidana kurungan paliny lama 3 (tiqa) bulan atau pidana denda pafing banyak 3 (tiga) kafi Jumlah retribusi terhutang yang tidak/kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1} adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
BA 8 XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasaf 22
Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan Daerah kabupaten Merangin Nomor 06 Tahun 2000 tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga. (Lembaran baerah Ka bu paten ~Jierangfnf ahun 2666 Nomor 06), dicabut dan dinyatakan tidak nerlaku ..
Pasa123
Peraturan Daerah ini mulai oerlaku pac'a tanggcil diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: agar setiap orang dapat mengetahuinya, rnernerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam l.ernbaran iSaerah Kabupaten rvierangin. ~ NALIM

Penetapan: Ditetapkan di Ba.ngko Pada tanggal ~ - ~~~ 2012 BHPATI MERA~GIN A. KHAFID MOE!N - ~/ .. Diundangkan di Bangko Pada tanggal 13 · A(Sll,M · 2012 SEKRETARrS DAERAH KABLIPATEM MERANG!N