PERATURAN BUPATI BOMBANA KEDUDUKAN, SUSUNA Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BOMBA: A
PROVINS! SULAWESI TI~ GG J,
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 04 TAHUN 2016 TENT ANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSl, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT KECAMATAN TIPE A DAN K LURAHAN
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOMBA A
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun ~:O 16 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Kecamatan Tipe A dar Kelurahan Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten 801 bana.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 20l 3 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara {Lembaran N gara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambah.anLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undan an (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indor esia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Nega a Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomo 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Un ang omor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun., 2015 Nomor 58,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ... 679);
.Menetapkan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia N mor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran N gara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahar: .. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana mor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3).
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA Tf\TA ERJA SEKRETARIAT KECAMATAN TIPE A DAN KELURAHAN LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOMBANA.
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamat.an yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah dan men e1.enggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Sekretariat Kecamatan adalah Sekretaria t Kecamatan Lingkup Kabupaten Bombana.
8. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan se agian tugas Camat dalam wilayah Kabupaten Bombana.
9. Lurah adalah Lurah dalam wilayah Kecarnatan Lingkup Kabupaten Bombana.
10. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsionaJ pada wilayah kerja kecamatan.
.
Bagian Kesa tu Tipe Kecamatan
BAB II - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISA ""'I
Pasal 2
- ( 1) Kecamatan merupakan perangkat daerah se bagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pernberdayaan masyarakat Kelurahan dalam Wilayah Kabup ten Bombana.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Kecamatan Kabaena Tengah Tipe A;
- b. Kecamatan Kabaena Timur Tipe A;
- c. Kecamatan Kabaena Utara Tipe A;
- d. Kecamatan Lantari Jaya Tipe A;
- e. Kecamatan Mataoleo Tipe A;
- f. Kecamatan Poleang Tipe A;
- g. Kecamatan Poleang Barat Tipe A;
- h. Kecamatan Poleang Timur Tipe A;
1. Kecamatan Poleang Utara Tipe A;
- J. Kecamatan Rarowatu Tipe A;
- k. Kecamatan Rarowatu Utara Tipe A;
1. Kecamatan Rumbia Tipe A; dan
- m. Kecamatan Tontonunu Tipe A.
Bagian Kedua Kelurahan
BAB II - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISA ""'I
Pasal 3
- (1) Kelurahan merupakan perangkat Kecarnatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ay t ( 1), dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut u ah selaku Perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (3) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayar (1), terdiri atas:
- a. Kecamatan Kabaena Timur melip ti Kel rah an Dongkala dan Kelurahan Lambale;
- b. Kecamatan Poleang meliputi Kelurahan Boepinang, Kelurahan Boepinang Barat, Kel rah an Boeara, Kelurahan Kastarib, Kelurahan Barangga dan
'
.
'
Kelurahan Kasabolo;
- c. Kecamatan Poleang Timur meliput i Kelurahan Bambaea dan Kelurahan Puulemo;
- d. Kecamatan Rarowatu meliputi Kelurahan Ta. bon to;
- e. Kecamatan Rarowatu Utara meliputi Kelurahan Aneka Marga; dan
- f. Kecamatan Rumbia meliputi Kelurahan Kasipute, Kelurahan Doule, Kelurahan Lampopala dan Kelurahan Lameroro.
Bagian Ketiga
Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan
BAB II - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISA ""'I
Pasal 4
- (1) Susunan Organisasi Kecamatan Tipe A, ter iri atas :
- a. Camat;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
- e. Seksi Ketertiban dan Ketentraman Umum;
- f. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- g. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan se. agaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Kelurahan, terdiri atas :
- a. Lurah;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- e. Seksi Ketertiban dan Ketentraman Umum; a.n
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB III

## TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kecamatan Tipe A

## Pasal6

- (1) Kecamatan Tipe A, mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan urusan pemerintanan umum;
- b. melaksanakan urusan Pernerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dil sanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di k carnatan;
- c. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupat.i,
- f. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana. dan sarana pelayanan umum;
- g. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh peran kat daerah di tingkat kecamatan;
- h. membina dan mengawasi penyelengg aan kegiatan kelurahan;
1. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di wilayah kecamatan; dan
- J. melaksanakan tugas lain yang diperi tahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksu pada ayat (1), Camat melaksanakan tugas yang dilimj ahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kab paten.
- (3) Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh perangkat Kecamatan.

## Bagian Kedua Sekretariat

## Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu '"'amat dalam penyelenggaraan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta pelayanan administrasi terhadap perangkat Kecamatan, sesuai rencana dan program egiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat P), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di ba wah dan bertanggungjawab kepada Camat.

## Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaxsud dalam Pasal 7 ayat ( 1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan bahan dan petunjuk tekni pelak anaan urusan kesekretariatan kecamatan;
2. rogram dan b. pengoordinasian penyusunan rencana, anggaran kesekretariatan kecamatan;
- c. pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan rencana dan program kegiatan kesekretariatan kecamatan terhadap satuan kerja lingkup sekretariat kecamatan ierta terhadap satuan kerja lain ditingkat kecamatan;
- d. pengelolaan keuangan dan pelaporan;
- e. penyelenggaraan urusan umum meliputi ke imahtanggaan, ketatalaksanaan, surat menyurat dan kearuipan serta administrasi kepegawaian Kecamatan;
- f. pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Carnat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan program kerja Kecamatan;
- b. penyusunan program kegiatan pada sekretaru t;
- c. pelaksanaan pembinaan administrasi umum, euangan dan kepegawaian;
- d. penyelenggaraan administrasi umum, rumah tar gga, perlengkapan dan kearsipan Kecamatan;
- e. penyelenggaraan administrasi keuangan;
- f. penyelenggaraan administrasi Kepegawaian; dan
- g. penyusunan laporan hasil kegiatan Kecama tan.

## Pasal 10

- ( 1) Sekretariat terdiri atas :
- a. sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan; dan b. sub bagian keuangan dan perencanaan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretar · s.

## Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Pe· lengkapan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengelolaan r'usan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta urusan adrninistrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan ev uasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum, Kep gawaian dan Perlengkapan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan dibidang ur isan umum dan kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan kesekretariatan;
- c. penyimpanan, pengaturan dan pernehharaan arsip dinas;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas;
- e. penyusunan perencanaan keperluan alat-alat tulis kantor dan penyusunan petunjuk pelaksa aannya;
- f. pemeliharaan gedung, ruangan, peralatan, l ekarangan, ketertiban dan kebersihan serta keamanan kantor kecamatan;
- g. pengurusan pemeliharaan kendaraan dinas;
- h. pengadaan perlengkapan dan perbekalan;
1. penyimpanan, penerimaan dan p ndis tribusian perlengkapan dan perbekalan;
- J. penyiapan kelengkapan untuk keper]ua rapat-rapat dinas;
- k. pengurusan administrasi peralatan, perl ngkapan dan perbekalan serta pengurusan administrasi ii ventarisasi kekayaan milik Negara;
1. pelaksanaan publikasi dan dokumentasi pelaksanaan tugas dinas;
- m. pelaksanaan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat kedinasan;
- n. pengelolaan sistem informasi manajemen perlengkapan;
- o. pengolahan administrasi kepegawaian da pengolahan data kepegawaian;
- p. pelaksanaan penyusunan Daftar Urut Kepa gkatan di lingkungan Kecamatan;
- q. pelaksanaan penyusunan rencana inforrnasi, usulan kepangkatan, mutasi, dan usu]an pemberhentian pegawru;
- r. pengoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian dengan unit kerja terkait; dan
- s. penyusunan laporan hasil kegiatan dibidang administrasi umum dan kepegawaian.

## Pasal 12

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan mernpunyai tugas menyelenggarakan penyusunan program kerja dan rencana strategis pembangunan, membagi tugas dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan di wilayah Kecamatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di wilayah Kecarnatan;
- b. pengumpulan, pengolahan dan penganali saan data potensi Kecamatan;
- c. penyusunan Rencana Strategis dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan koordinasi penyusunan rencana dan program pembangunan di wilayah Kecamatan;
- e. pengelolaan data statistik dan inforrna i di wilayah Kecamatan;
- f. pengelolaan sistem informasi manajemen dat di wilayah Kecamatan;
- g. pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Kecarnatan;
- h. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program pembangunan di wilayah Kecamatan;
1. pengevaluasian dan penyusunan laporan asil kegiatan Kecamatan;
- J. pelaksanaan pengumpulan bahan dan penyiapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan;
- k. pengelolaan administrasi dan pernbukuan keuangan Anggaran Belanja Rutin dan Pembangunan;
1. pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan keuangan belanja rutin dan pembayaran keperluan di as;
- n. penyusunan laporan basil kegiatan dibidan administrasi keuangan.
- m. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan perbendaharaan; dan

## Bagian Ketiga

## Seksi Pemerintahan

## Pasal 13

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang pemerintahan umum ser ' menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja dibidang pemeri tahan;
- b. penyiapan dan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan;
- c. pengumpulan pengolahan dan pengevaluasian data dibidang pemerintahan;
- d. penyelenggaraan kegiatan dibidang pernerintahan umum;
- e. pengumpulan bahan dalam rangka pernbinaan wilayah di masyarakat;
- f. penyelenggaraan tugas-tugas dibidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan; dan

- dibidang kegiatan hasil laporan g.penyusunan pemerintahan.

## Bagian Keempat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan esa

## Pasal 14

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa rnempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang pem bangunan serta menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan pembangunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemberdayaan Masyar at dan Desa mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarak:at;
4. petunjuk teknis dan pen berdayaan b. penyiapan dan penyusunan penyelenggaraan pembangunan masyarakat;
- c. pengumpulan, pengolahan dan pengevaluasian data dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka me ningkatkan perekonomian, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. pelaksanaan kegiatan dalam rangka r e aingkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyar at;
- f. pengelolaan, pembinaan dan penyiapan al an dalam rangka pelaksanaan musyawarah penyusunan program pembangunan; dan
- g. penyusunan laporan hasil kegiatan dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

## Bagian Kelima

Seksi Ketertiban dan Ketentraman Umum

## Pasal 15

- (1) Seksi Ketertiban dan Ketentraman Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang ketentraman UJ um serta menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman urrrurn.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Ketertiban dan Ketentrt man Umum mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja dibidang ketertiban dan ketentraman umum;

- b. penyiapan dan penyusunan pet.u Jl k teknis penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman umum;
- c. mengumpul data wilayah rawan konflik sesuai jenis dan tingkatannya;
- d. melakukan sosialisasi ketertiban dan ketentrarnan umum melalui pertemuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat;
- e. melakukan penertiban perda dan peraturan lainnya diwilayah kecamatan; dan
- f. penyusunan laporan hasil kegiatan dibidang ketertiban dan ketentraman umum.

## Bagian Keenam Seksi Perekonomian dan Pernbanguru n

## Pasal 16

- (1) Seksi Perekonomian dan Pembangunan mernpunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang perekonomian dan pembangunan serta menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan perekonomian dan pernbangunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Seksi Perekonomian dan em bangunan mempunyai fungsi :
- a. menghimpun kebijakan teknis dibidang rekon mian dan pembangunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengumpulkan data potensi kecamatan me lalui survei untuk gambaran pembangunan ek norru kemasyarakatan;
- c. menyusun rencana kegiatan perek nomian dan pembangunan;
- d. menyelenggarakan kegiatan perekonornian dan pembangunan berdasarkan skala prioritas; dan
- e. penyusunan laporan hasil kegiatan ~ ecara berkala dibidang perekonomian dan pembangunan.

Bagian Ketujuh Seksi Kesejahteraan Rakyat

## Pasal 17

- tu gas ( 1) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunym melaksanakan kegiatan kesejahteraan rakyat serta menyiapkan dan menyusun petunj k teknis penyelenggaraan kesejahteraan rakyat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kesejahteraan Rakyat mernpunyai fungsi:
- dan pengolahan data dalarn rangka program dan kegiatan kesejahteraan perencanaan masyarakat; a. pengumpulan

- b. pelaksanaan program bidang kesejahteraan rakyat;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan satuan erja perangkat daerah dan/ atau instansi vertikal yang tugas fungsinya dibidang kesejahteraan rakyat;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian program bidang kesejahteraan rakyat;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan pendataan dan pengembangan potensi masyarakat;
- f. pengkoordinasian pemberian bantuan sosial, pembinaan olahraga dan kepemudaan serta peningkatan peranan perempuan;
- g. pengkoordinasian pembinaan kehidupan eagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan m syarakat;
- h. pendataan masalah kesejahteraan sosial; dan
1. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas.

## Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Kecamatan sesuai bidang ke ahliannya.

## Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri dari sejumlah Aparatu Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang t rbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuha dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimak ud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV TATA KERJA

## Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Carn.at, Sekretaris Carn.at, Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi dan } .epala S b Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok ma sing- ms sing,
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Kecamatan dan/ atau Kelurahan wajib melaksanakan pengawasan melekat.

## Pasal 21

Carn.at dan/ atau Lurah wajib mengawasi pelaksariaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undanga:n yang berlaku.

## Pasal22

Carn.at dan/ atau Lurah memimpin dan men oordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaa:n tugas bawahannya.

## Pasal23

Sekretaris Carn.at, Sekretaris Lurah, Kepala Sek. si dan Kepala Sub Bagian wajib mengikuti da:n mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasa:nnya rnasing masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunye ..

## Pasal 24

Setiap laporan yang diterima oleh Camat dan/a -- u Lurah dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan ntuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

## Pasal 25

- (1) Dalam hal Carn.at dan/atau Lurah berhalangan, Sekretaris Carn.at dan/ atau Sekretaris Lurah melakss nakan tugas Camat dan/ atau Lurah sesuai dengan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris Carn.at dan a tau/ Sek etaris urah berhalangan Carn.at dan/ atau Lurah dapr t men njuk Kepala Seksi yang membidangi tugas tersebut untuk mewakili Camat dan/ atau Lurah.

## Pasal 26

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masingmasing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kecamatan dan/ atau Kelurahan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai engan ketentuan yang berlaku.

## BABV KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONI "A.SI DAN

## PEMBERHENTIAN DA.LAM JABATA

## Pasal27

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberh ntian dalam jabatan struktural di Kecamatan dan/ a · u Kelurahan lingkup Pemerintah Daerah, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Lurah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Camat melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Camat merupakan jabatan eselon Illa tau jabatan administrator.
- (5) Sekretaris Camat pada Kecamatan Tipe merupakan jabatan eselon Illb atau jabatan administrator. A
- (6) Lurah dan Kepala Seksi pada Kecamatan Tipe A meru akan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (7) Kepala Sub Bagian pada Kecamatan Tipe A, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan meru akan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (8) Pejabat eselon IV dilingkungan Kecamatan dan atau/ Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Camat melalui Sekretaris Daerah.
- (9) Formasi dan persyaratan jabatan pada Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai p doman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bombana Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tuga Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

.

'

## Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.


Ditetapkan di Rumbia pada tanggal, ~ l)e~~wtJff 2016

Pj. BUPATI BOMB NA,

Hj.S~E A


Diundangkan di Rumbia pada tanggal, ?-:) Oese-V\/t7(,C" 2016

SEKRETARIS DAERAH,


H. BURHANUDDIN A. HS NOY

~L--~

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2016 NOMOR

·,

2016

TANGGAL:

## LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOMBANA

NOMOR

TAHUN 2016

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TIPE A KABUPATEN BOMBANA


Pj. BUPATI BOMBAN ,



Hj. SITTI SALEHA

I

f

2016

TAHUN 2016

NOMOR

:

TANGGAL:

## LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOMBANA

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN KABUPATEN BOMBANA


l


Pj. BUPATI BOMBA A