KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 71 Tahun 1999 tentang PERUBAHAN ATAS PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA (berlaku 5 Juli 1999)
Pembukaan
Mengingat
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 1999 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1996 telah dibentuk Kabupaten Mimika yang bersifat Administratif dengan ibukota di Kota Timika;
- b. bahwa sehubungan dengan pesatnya perkembangan kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Mimika yang selama ini termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Fak-Fak, dan untuk lebih mewujudkan pemerataan kesempatan memperoleh perlindungan hukum, dipandang perlu membentuk Pengadilan Negeri Kota Timika yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Mimika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, perlu menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Kota Timika;
: 1.
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESDIEN TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA.
Pasal 1
Membentuk Pengadilan Negeri Kota Timika, berkedudukan di Kota Timika.
Pasal 2
Daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika meliputi wilayah Kabupaten Mimika, Propinsi Irian Jaya.
Pasal 3
Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Kota Timika, maka wilayah Kabupaten Mimika dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Fak-Fak.
Pasal 4
Pengadilan Negeri Kota Timika termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura.
Pasal 5
- (1) Perkara Pidana dan perkara Perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Kota Timika pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi diputus oleh Pengadilan Negeri Fak-Fak, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Fak-Fak.
- (2) Perkara Pidana dan Perklara Perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Kota Timika pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Fak-Fak, dilimpahkan kepada pengadilan Negeri Kota Timika.
Pasal 6
Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan pembinaan Pengadilan Negeri Kota Timika dibebankan pada anggaran Departemen Kehakiman.
Pasal 7
- (1) Penetapan kelas Pengadilan Negeri Kota Timika, tugas, fungsi, susunan oerganisasi dan tata kerja Sekretariat Pengadilan Negeri Kota Timika ditetapkan oleh menteri Kehakiman setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (2) Tugas dan tanggung jawab serta tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika,ditetapkan oleh Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1999

Penandatangan: MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. MULADI Pasal 8 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE