PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 36 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH (berlaku 05 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, perlu mengubah Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati;
- 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahan 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
1
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013;
10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Menetapkan
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
19. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas;
20. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah diubah pada:
1. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 15
- (1) Pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN pada FKTP milik pemerintah daerah mengikuti aturan dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah;
- (2) Dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan langsung oleh BPJS kepada FKTP Milik Pemerintah Daerah melalui rekening bendahara kapitasi JKN.
Pasal 16
- (1) Dana kapitasi dibayarkan oleh BPJS kesehatan melalui rekening bendahara dana kapitasi JKN pada FKTP/Puskesmas, selambat-lambatnya Tanggal 15 pada bulan berjalan;
- (2) Pembayaran yang dibayarkan oleh BPJS kesehatan melalui rekening bendahara dana kapitasi JKN, digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan pada FKTP.
Pasal 17
- (1) Dana kapitasi JKN di FKTP milik pemerintah daerah dimanfaatkan seluruhnya untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan;
- (2) Perencanaan pemanfaatan penerimaan dana kapitasi diatur sebagi berikut:
- a. 60% (enam puluh persen) dialokasikan untuk jasa pelayanan;
- b. 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
Pasal 18
- (1) Pendapatan dana kapitasi yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, sisa dana kapitasi dimanfaatkan untuk tahun anggaran berikutnya;
- (2) Dalam hal sisa dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari dana dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan, maka pemanfaatannya hanya dapat digunakan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan;
- (3) Dalam hal sisa dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana jasa pelayanan kesehatan, maka pemanfaatannya hanya dapat digunakan untuk jasa pelayanan.
Pasal 20
- (1) Dana Non Kapitasi JKN dimanfaatkan seluruhnya untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan;
- (2) Perencanaan pemanfaatan penerimaan Dana Non Kapitasi JKN diatur sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum beserta perubahannya, yaitu sebagai berikut:
- a. 40% (empat puluh perseratus) dialokasikan untuk jasa pelayanan;
- b. 60% (enam puluh perseratus) dialokasikan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan Dana Non Kapitasi dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur mengikuti Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan beserta perubahan-perubahannya.
Pasal 25
- (1) Pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah 2 kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.
- (2) Pengadaan barang sesuai dengan pendapatan yang diterima setiap bulan oleh FKTP dan tercantum dalam dokumen belanja.
- (3) Tahapan Pengadaan barang sebagai berikut:
- a. Kepala FKTP milik pemerintah daerah mengajukan permohonan pengadaan barang dan jasa kepada Pejabat Pengadaaan Dinas Kesehatan untuk pengadaan barang diatas 50 Juta;
- b. FKTP yang belum memiliki apoteker, maka pengadaan barang berupa obat dan bahan medis habis pakai sebagai berikut:
1. Pengadaan dibawah 50 Juta, FKTP mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala Seksi Perbekalan Kesehatan dan Farmasi;
2. Pengadaan diatas 50 Juta, FKTP mengajukan permohonan kepada Pejabat Pengadaan Dinas Kesehatan, dan Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala Seksi Perbekalan Kesehatan dan Farmasi;
- c. Pengajuan permohonan pengadaan barang berupa obat dan bahan medis habis pakai kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala Seksi Perbekalan Kesehatan dan Farmasi dimaksud melakukan pemesanan kepada distributor.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Juni 2016.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Penetapan: Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 05 OKTOBER 2016

Penandatangan: BUPATI BANYUWANGI, H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Penetapan: Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 05 OKTOBER 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP 19561008 198409 1 001 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016 NOMOR 36