KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 79 Tahun 2001 tentang KOMITE STANDAR NASIONAL UNTUK SATUAN UKURAN (berlaku 21 Juni 2001)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2001 TENTANG
KOMITE STANDAR NASIONAL UNTUK SATUAN UKURAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ,
bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional dan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas di bidang standar nasional untuk satuan ukuran, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Presiden tentang Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
3. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2001;
4. Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2001;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KOMITE STANDAR NASIONAL UNTUK SATUAN UKURAN.
Pasal 1
Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut KSNSU adalah lembaga non struktural, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Pasal 2
KSNSU mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Badan Standardisasi Nasional (BSN) mengenai standar nasional untuk satuan ukuran.
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KSNSU menyelenggarakan fungsi :
- a. pemberian pertimbangan dan saran kepada BSN mengenai standar nasional untuk satuan ukuran dan satuan turunan dari standar nasional untuk satuan ukuran;
- b. pemberian pertimbangan dan saran kepada BSN mengenai pengelolaan dan pembinaan standar nasional untuk satuan ukuran dan tata cara kalibrasi standar nasional untuk satuan ukuran;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Presiden.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
- (1) Susunan Organisasi KSNSU terdiri dari :
- (2) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Ketua KSNSU.
- a. Ketua : Kepala BSN merangkap anggota
- b. Sekretaris
:
Deputi di lingkungan BSN merangkap anggota yang secara fungsional menangani sistem penerapan standar dan akreditasi
- c. Anggota :
Para pakar teknis yang mem- bidangi ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan standar untuk satuan ukuran
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KSNSU didukung oleh sekretariat yang secara ex-officio dilakukan oleh unit kerja di lingkungan BSN yang secara fungsional menangani sistem penerapan standar dan akreditasi.
BAB III - PENGELOLAAN TEKNIS ILMIAH STANDAR NASIONAL UNTUK SATUAN UKURAN
Pasal 6
- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KSNSU, diadakan pengelolaan teknis ilmiah standar nasional untuk satuan ukuran.
- (2) Pengelolaan teknis ilmiah standar nasional untuk satuan ukuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang bertugas di bidang metrologi.
TATA KERJA
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 7
- (1) KSNSU mengadakan rapat berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- (2) KSNSU secara berkala memberikan laporan kepada Presiden sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KSNSU dapat membentuk Panitia Teknis yang selanjutnya ditetapkan oleh Ketua KSNSU.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KSNSU berkoordinasi dengan BSN.
PEMBIAYAAN
BAB V
Pasal 9
BSN.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, ditetapkan oleh Ketua KSNSU.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Pada saat ditetapkannya Keputusan Presiden ini, semua ketentuan yang menyangkut ketentuan pelaksanaan yang berhubungan dengan kegiatan KSNSU yang telah ditetapkan oleh Ketua KSNSU, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2001

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID BAB VI ...