PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undanp Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentahg Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahah Lembaran Negara· Republik Indonesia Nomor 5234); i'
I
Menetapkan
- Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 5.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Penqawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 6.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40· Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 7.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ·tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 8.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 3); 9.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 11); 10.
- Peraturan Bupati Ngada Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penetapan Uraian Jabatan Struktural Dinas-dinas Kabupaten Ngada (Serita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Seri E ~omor 12). 11.
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKS! ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasaf 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 'dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ngada.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Sadan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
6. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
7. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
8. Surat Ketetapan Pajak Oaerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
9. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. · ·
8. adalah dengan daerah 10. Surat Setoran Pajak Daerah Pajak, yang selanjutnya disingkat SSPD, bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
Pasal 2
Pembetulan PBS P2 meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak, meliputi :
- a. kesalahan tulls, antara lain kesalahan penulisan NOP, nama, alamat, luas tanah dan/atau bangunan;
- b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian; dan/atau
- c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif, NJOPTKP, dan sanksi administrasi.
Pasal 3
- (1) Permohonan pembetulan atas SPPT dapat dlajukan secara perseorangan atau kolektif.
- (2) Permohonan pembetulan atas SKPD, STPD hanya dapat diajukan oleh wajib Pajak atau kuasanya secara perseorangan. ,
3
Pasal 4
- (1) Permohonan pembetulan secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) SPPT I SKPD I STPD I SKPDLB I surat keputusan keberatan;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas ;
- c. diajukan kepada Kepala DPPKAD; dan
- d. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat.kuasa.
- (2) Permohonan pembetulan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. diajukan untuk SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
- c. diajukan kepada Kepala DPPKAD; dan
- d. diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat.
- (3) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan adalah :
- a. tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak.
- b. tanggal stempel pos, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pas.
Pasal 5
- (1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hat permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) 1 Pejabat harus mem\_beritahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
Pasal 6
Kepala DPPKAD secara jabatan dapat menerbitkan Keputusan pembetulan dalam hal terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan PBS, tanpa permohonan wajib pajak.
BAB UI
PEMBATALA.N PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Pasal 7
Pembatalan atas SPPT/SKPD/STPD dapat dilakukan apabila SPPT/SKPD/ STPD tersebut seharusnya tidak diterbitkan.
4
Pasal 8
Pernbatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam hal :
- a. hasil pemeriksaan atau ketetapan paiak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
- b. ketetapan pajak terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yangluarb~sa;dan
- c. ketetapan pajak yang seharusnya tidak terutang.
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
BAB IV - Pasal9
Pasal 9
Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dapat diberikan kepada Wajib Pajak:
- a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena ·sebab-sebab tertentu lainnya :
1. Wajib Pajak Pribadi, meliputi :
- a) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya diberikan sebesar 75 % (tujuh puluh Iima persen) dari Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang.
- b) Objek Pajakberupa lahan pertanian/ perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).
- c) Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya sematamata berasal dari pensiunari, sehingga kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan sullt dipenuhi dlbertkan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).
- d) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).
- e) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).
- f) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen).
2. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).
- b. Karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Objek pajak itu sendiri diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 100% (seratus persen), meliputi :
1. dalam hal objek pajak terkena bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana lainnya.
2. dalam hal objek pajak terkena sebab lain .yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/ wabah harna tanaman.
BAB IV - Pasal9
Pasal 10
Pengurangan sebagaimana dimaksud · dalam Pasal 9 diberikan kepada wajib pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD.
BAB IV - Pasal9
Pasal 11
- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat diberikan
BAB IV - Pasal9
Pasal 13
- (1) Pengurangan harus diajukan dalam jangka waktu :
2. a.' 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal SPPT;
- b. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal SKPD;
- d. 3 (tlga) bulan terhitung eejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- c. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; dan
- (2) Tidak memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Ba'ngunan Tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (3) Tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan pengurangan, atau dalam hat disjukan keberatan telah diterbitkan surat keputusan keberatan dan atas surat keputusan keberatan dimaksud tidak diajukan banding.
6
BABV
Pasa(14 PENGHAPLJSAN ATAU PENGURANGAN SANKSJ ADMINISTRATIF
Pemberian penghapusan atau pengurangan sanksi admnistratif adalah Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan atau Wajib Pajak Sadan yang mengalami kesulitan likuiditas.
Pasal15
BAB IV - Pasal9
Pasal 14
Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan secara perseorangan.
BAB IV - Pasal9
Pasal 15
Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan secara perseorangan.
BAB IV - Pasal9
Pasal 16
Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. satu permohonan diajukan untuk satu SPPT I SK.PD I STPD;
- b. diajukan kepada Bupati;
- c. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
- d. rnenqemukakan besarnya persentase penghapusan atau pengurangan sanksi administratif yang diminta disertai alasan yang jelas;
- e. melampirkan surat kuasa dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak;
- f. melunasi pokok pajak yang dimintakan penghapusan atau pengurangan sanksi '· administratif;
- g. tidak memiliki tunggakan tahun-tahun sebelumnya dan belum kedaluwarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku; dan
- h. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pelunasan pokok pajak yang dimintakan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif.
BAB IV - Pasal9
Pasal 17
SPPT I SKPD I STPD yang telah diajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif tidak dapat dlalukan kembali. ·
7
Standar Operasional Prosedur Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BABVI

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perat dengan penempatannya dalam Serita Oaerah Kabupaten Ngada.

t .


Diundangkan di Bajawa pada tanggal 5 Desember 2013

~

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,t

r1v'!EDA MOSES

SERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2013 NOMOR 314

·····•·

...

·····:·····

..

8

## LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI NGADA

NOMOR 35 TAHUN 2013

TANGGAL 5 DESEMBER 2013

TENTANG

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATJF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

## BAGIAN PERTAMA

## TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

## A. Deskripsi :

Prosedur ini menguraikan tata cara penyelesaian atas permohonan pengurangan PBS yang diajukan Wajib Pajak.

## B. Dasar Hukum :

2. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dae rah.

## C. Pihak Terkait:

1. Kepala DPPKAD
2. Kepala Bidang Pendapatan
3. Kepala Seksi Penetapan dan Pendapatan Lain-Lain
4. UPTD
5. Pelaksana
6. Wajib Pajak
- D. Dokumen yang digunakan:
1. Surat Permohonan Wajib Pajak.
2. Bukti Penerimaan Surat (BPS)

## E. Dokumen yang dihasilkan :

1. Uraian Penelitian.
2. Surat Keputusan Pengurangan.

.

.

.

..

.

.

...

-


-

-

## F. Prosedur Kerja:

2. UPTD menerima permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal berkas permohonan sudah lengkap, akan dicetak BPS dan LPAD, BPS untuk Wajib Pajak sedangkan LPAD akan digabungkan dengan berkas permohonan, dan meneruskan ke Kepala Bidang Pendapatan. .
1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan secara tertulis ke Kepa!a DPPKAD melalui UPTD.
3. Kepala Bidang Pendapatan menugaskan Kepala Seksi Penetapan dan Pendapatan Lain-Lain untuk meneliti berkas permohonan. ;
4. Kepala Penetapan dan Pendapatan Lain-Lain rnenuqaskan Pelaksana untuk meneliti berkas permohonan.

l

I

5. Pelaksana membuat konsep uraian penelitian berdasarkan hasil penelitian lapangan/kantor dan diteruskan kepada Kepala Seksi Penetapan.
6. Kepala Penetapan dan Pendapatan Lain-Lain meneliti dan menandatangani konsep uraian penelitian, dan membuat Konsep Surat Keputusan Pengurangan, dan meneruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan.
7. Kepala Bidang Pendapatan meneliti dan menandatangani uraian penelitian dan meneruskan konsep Surat Keputusan Pengurangan kepada Kepala DPPKAD.
8. Kepala DPPKAD menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Pengurangan.
9. Pelaksana menatausahakan dan mengirimkan Surat Keputusan Pengurangan ke UPTD untuk disampaikan kepada Wajib Pajak.
10. Proses selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian: Paling lama 4 ( empat) bulan

10

## G. Bagan Arus (Flow Chart):



## BAGIAN KEDUA

## TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BAN GU NAN

## A. Deskripsi :

Prosedur operas! ini menguraikan tata cara penyelesaian atas permohonan pembetulan PajakBumi dan Bangunan yang diajukan Wajib Pajak.

## B. Dasar H ukurn :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dae rah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan.

## C. Pihak Terkait :

1. Kepala DPPKAD
2. Kepala Bidang Pendapatan
3. Kepala Seksi Penetapan dan Pendapatan Lain-Lain
4. Pelaksana
5. UPTD
6. Wajib Pajak

## D. Dokumen yang digunakan :

1. Surat Permohonan Wajib Pajak.
2. Bukti Penerimaan Surat (BPS).

## E. Dokurnen yang dihasilkan :

1. Uraian Penelitian.
2. Surat Keputusan Pembetulan.

## F. Prosedur Kerja :

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan secara tertulis ke Kepala DPPKAD melalui UPTD.
2. UPTD menerima permohonan pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya. Dalam hal berkas permohonan belum · lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal berkas permohonan sudah lengkap, akan dicetak BPS dua rangkap, lembar pertama untuk Wajib -Pajak sedangkan lembar kedua akan digabungkan dengan berkas permohonan, dan meneruskan ke Kepala Bidang Pendapatan.
4. Kepala Seksi Penetapan dan Pendapatan Lain-Lain menugaskan Pelaksana untuk meneliti berkas permohonan.
3. Kepala Bidang Pendapatan menugaskan Kepala Seksi Penetapan dan Pendapatan Lain-Lain untuk meneliti berkas permohonan.
5. Pelaksana membuat konsep uraian penelitian berdasarkan hasil penelitian lapangan/kantor dan diteruskan · kepada Kepala Seksi Penetapan dan Pendapatan Lain-Lain.
6. Kepala Seksi Penetapan dan Pendapatan Lain-Lain meneliti dan menandatangani konsep uraian penelitian, dan membuat Konsep Surat Keputusan Pembetulan, dan meneruskan kepada Kepala Bidang PEWdapatan.
7. Kepala Bidang Pendapatan meneliti dan menandatangani uralan ~nelitian dan meneruskan konsep Surat Keputusan Pembetulan kepada Kepala DPPKAD.

8. Kepala DPPKAD menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Pembetulan.
9. Pelaksana menatausahakan dan mengirimkan Surat Keputusan Pembetulan ke UPTD untuk disampaikan kepada Wajib Pajak.
10. Proses selesai.

Jangka Waktti Penyelesaian :

Paling lama 2 ( dua) bulan

## G. Bagan Arus (Flow Chart) :



## BAGIAN KETl~A

## TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PEMBATALAN SPPT/SKPD/STPD

## A. Deskripsi :

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian atas permohonan pembatalan SPPT/SKPD/STPD yang diajukan Wajib Pajak.

## 8. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan.

## C. Pihak Terkait:

1. Kepala DPPKAD
2. Kepala Bidang Pendapatan
3. Kepala Seksi Penetapan dan Pendapatan Lain-Lain
4. Pelaksana
5. UPTD
6. Wajib Pajak
- D. Dokumen yang digunakan :
1. Surat Permohonan Wajib Pajak.
2. Bukti Penerimaan Surat (BPS).

## E. Dokumen yang dihasilkan:

2. Surat Keputusan Pembatalan.
1. Uraian Penelitian.

## F. Prosedur Kerja :

2. UPTD menerima permohonan pembatalan SPPT/SKPD/STPD kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untiuk me!engkapinya. Dalam hal berkas permohonan sudah lengkap, akan dicetak BPS dua rangkap, lembar pertama untuk Wajib Pajak sedangkan lembar kedua akan digabungkan dengan berkas permohonan, dan meneruskan ke Kepala Bidang Pendapatan.
1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pembatalan SPPT/SKPD/STPD secara tertulis ke Kepala DPPKAD melalui UPTD.
3. Kepala Bidang Pendapatan menugaskan Kepala Seksi Penetapan dan Pendapatan Lain-Lain untuk meneliti berkas permohonan.
4. Kepala Seksi Penetapan dan Pendapatan Lain-Lain menugaskan Pelaksana untuk meneliti berkas permohonan.
5. Pelaksana membuat konsep uralan penelitian berdasarkan hasil penelitian lapangan/kantor dan diteruskan kepada Kepala Seksi Penetapan dan Pendapatan Lain-Lain.
7. Kepala Bidang Pendapatan meneliti dan menandatangani uraian penelitian dan meneruskan konsep Surat Keputusan Pembatalan kepada K:epala DPPKAD.
6. Kepala Seksi Penetapan dan Pendapatan Lain-Lain meneliti dan menandatangani konsep uraiari penelitian, dan membuat Konsep Surat Keputusan Pembatalan, dan meneruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan.

;

8. Kepala DPPKAD menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Pembatalan.
9. Pelaksana menatausahakan dan mengirimkan Surat Keputusan Pembatalan ke UPTD untuk disampaikan kepada Wajib Pajak.
10. Proses selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian:

Paling lama 3 (tiga) bulan

## G. Ba\_gan Arus (Flow Chart) :

L.-~~~~~~~...J...~~~~~~~---'~~~~~~~


..,v

... ~~---,\_.:-=\_~--~-,--~-'--'-~.-

.. -.~-

\_\_ -\_-\_-

\_\_ -

\_\_ -\_-

\_\_ -\_~\_~

\_\_ -'


## BAGIAN KEEMPAT

## TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKS! SPPT/SKPD/STPD

## A. Deskripsi :

.

Prosedur operasi im menguraikan tata cara penyelesaian atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi SPPT/SKPD/STPD yang diajukan Wajib Pajak.

## B. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Oaerah.

-,

2. Peraturan Oaerah Kabupaten Ngada Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan.

## C. Pihak Terkait:

1. Kepala DPPKAD
2. Kepala Bidang Pendapatan
3. Kepala Seksi Penetapan dan Pendapatan Lain-Lain
4. Pelaksana
5. UPTD
6. Wajib Pajak
- D. Dokurnen yang digunakan:
1. Surat Permohonan Wajib Pajak.
2. Bukti Penerimaan Surat (BPS).
- E. Dokumen yang dihasilkan :
2. Surat Keputusan Pengurangan atau penghapusan sanksi.
1. Uraian Penelitian.

## F. Prosedur Kerja :

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi SPPT/SKPD/STPD secara tertulis ke Kepala DPPKAD melalui UPTD.
2. UPTD menerima permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi SPPT/SKPD/STPD kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya. Dalam hal berkas perrnohonan belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal berkas permohonan sudah lengkap, akan dicetak BPS dua rangkap, lembar pertama untuk Wajib Pajak sedangkan lembar kedua akan digabungkan dengan berkas permohonan, dan meneruskan ke Kepala Bidang Pendapatan.
3. Kepala Bidang Pendapatan menugaskan Kepala Seksi Penetapan ·"'·'dan·:-~:~:~~~ Pendapatan Lain-Lain untuk meneliti berkas permohonan. -·· -···. · .. ::.
4. Kepala Seksi Penetapan dan Pendapatan Lain-Lain menugaskan Pelaksana" untuk meneliti berkas permohonan.

·.·: ·

. ...

5. Pelaksana membuat konsep uraian penelitian berdasarkan hasil penelitian lapangan/kantor dan diteruskan kepada Kepala Seksi Penetapan dan Pendapatan Lain-Lain.
6. Kepala Seksi Penetapan dan Pendapatan Lain-Lain meneliti dan menandatangani konsep uraian penelitian, dan membuat Konsep Surat Keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi, dan meneruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan.

..

.

I

I

I

I

I

7. Kepala Bidang Pendapatan meneliti dan menandatangani uraian penelitian dan meneruskan konsep Surat Keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi kepada Kepala DPPKAD. 1
8. Kepala DPPKAD menyetujui dan menandatangani 'surat Keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi.
9. Pelaksana menatausahakan dan mengirimkan Surat Keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi ke UPTD untuk disampaikan kepada Wajib Pajak.
10. Proses selesai.

.langka Waktu Penyelesaian Paling lama 3 (tiga) bulan

:

'

## G. Bagan Arus (Flow Chart)


NGADA,

MARIANUS SAET

20