PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 6 Tahun 2001 tentang RETRTBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN i KEBERSIHAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat :
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH BATANG HARI
NOMOR 6 TAHUN 2OO2
TENTANG
RETRTBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN i KEBERSIHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BATANG HART,
- \{enimbang : a.
bahwa dalarn rangka menjaga kebersihan Kota dalam Kabupaten Batang Hari perlu diatur pelayanan persampahan pada tempat tempat perumahan, perdagangag hotel" losmen, rumah makan, restoran, perusahaan industri, tempat hiburan, tempat rekreasi, perkantoran bangunan dan tempat usaha lain;
- bahwa pengaturan pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai tindak lanjut dari pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ; b.
- bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu mernbentuk Peraturan Daerah teirtang Retribusi Pelayanan Persampahan I Kebersihan.
1. Undang- undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-untlang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tinekat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat tr Tarliung Jabung (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) ;
- Undang-undang Nomor I Tahun 1981 tentang Hukum Acarc Pidana {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomot 76, Tamhahan Lembaran Negara Nomor 3209); 2.
- 3' Lndang-undang )iomor 18 Tahm l%)7 tefimgPajah Daerah dan Retribusi Dasrah (Lembaran Negarz Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara Nomor 36g5) sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahrm 2000 (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
- 4' Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pernerintahan Daerah flrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3339);
- 5' L]ndang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemeriatah Pusat dan Daerah (trrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tarrrbahan Lembaran Negara Nomor 3s4g);
- 6' Perahran Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undangundang Nomor 8 Tahun 19g1 tentang Hukum Acara pidana (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 19g3 Nomor 6,Tambahan rrmbaran Negara Nomor 3255);
- 7' Peraturan Psmerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan propinsi sebagai Daerah otonom flernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 8' Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2001 Nomor ll9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4IJ9);
- 9' Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan undang-undang Rancangan Peraturan pemerintah dan Rancangan Keputusan presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
MEfuIUTUSKAN
r{enetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN I KEBERSIIIAN.
BAB I - KETENTUAN LIMUM
Pasal 2
Nama Retribusi Pelayanan PersampahanlKebersihan dipungut Retribusi atas setiap Pelayanan Persampahan / Kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Batang Flari.
BAB I - KETENTUAN LIMUM
Pasal 3
Objek Retribusi adalah Pelayanan PersampahanA(ebersihan atas setiap Persil yang ada di Daerah Kabupaten Batang Hari.
BAB I - KETENTUAN LIMUM
Pasal 4
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukumyang dapat dikenakan Retribusi.
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Pelayanan Persampahan I Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
BAB rv
CARA MENGTiKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa dihitung ## BAB V
PR.INSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTTIR DAN BESARNYA TARIF
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 7
Prinsip dan sasaran dalam penetapan strukfur dan besarnya tarif retrjbusi dimaksudkan untuk menutup biaya antara lain biaya pengumpulan sampatr, biaya pengangkutan sampah, brzya penamprmgan sampatg braya pemusnahadpengolahan sampah, biaya penyediaan lokasi pmbuangan akhir dan biaya operasional dan pemeliharaan.
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal I
- (1) Stnfttur tarif digolongkan
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8
Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 9
Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :
| NO_ | OBJEK RETRIBUSI | BESARNYA RETRIBUSI SETIAP BTILAN |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | PERIIMAHAN: a. Perumahan A/Klas I Jalan Protokol. b. Perumahan B/Klas tr dan Itr Jalan Protokol. c. Perumahan ClKlas IV Jalan Penghubung. | Rp Rp. Rp. 1.000,- l bulan 1.000,- / bulan 500,- / bulan |
| ) | PERDAGANGAN: a. Pedagang ksehan, Bakul PK 5. b. Toko Kecil. c. Toko Sandang. d. Toko besar, grosir, ftevel biro e. Toko swalayarq toko emas perunit. f. ApotiklDepot Obat | 1.000,- / bulan 5.000,- / bulan 5.000,- / bulan 7.500,- l bulan 10.000,- i bulan Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. |
| J. | HOTEL I LOSMEN : a. Hotel. b" Losmen i lvIess. RIIMAH MAKAN RESTAI-.]RANT. WARIJNG : | 10.000,- / bulan 8.000,- / bulan Rp. Rp" Rp. |
| | a. Rumah Makan / Restaurant. | 3.500,- I bulan |
| 4. | b. Warune. | 8.000,- l bulan 3.500.- i bulan Rp. |
| PERUSAFIAAN / P,ABRIK INDUSTRI : a. Penggilingan Padi. b. It,Iebel. | Rp. 10.000,- / bulan Rp. 10.000,- / bulan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| USAHA TONTONAN, HIBURAN, REKREASI DAN TEMPAT IIMUM : a. Bioskop. b. Biltyard c. Salon Kecantikan / Ttrkang gunting. d. Tempat Rekreasi. | 10.000,- / bulan 6.000,- I bulan 3.000,- / bulan 10.000,- / bulan |
| BA].{GIJNAN DAN TEMPAT USAIL{ LAIN : a. Benglel Mobil / Show Room b. Bengkel sepeda motor c. Gudang | 10.000,- / bulan 5.000,- / bulan 10.000,- / bulan |
| PERKANTORAN: a. Pemerintah b. Swasta | 10.000,- / bulan |
Pasal l0
Bupati mengusahakan aku merulmpung peran serta masyarakat rurtuk mengadakan sarana dan prasarana kebersihan berupa :
- a. Ternpat sampah ditempat-ternpat umum atau di jalan-jalan umum yang dipandang perlu.
- b. TPS, transfer depo dan tong-tong sampah sesuai dengan kebuhrhan.
- c. Saluran-sahnan untuk meinbuang air kotor, tempat-tempat mandi, cuci dan jamban lairurya pada tempat-tempat yang dianggap perlu.
4. d, Angkutan sampah dari lingl,'tngan perumahan atau tempat usaha ke TPS, transfer depo atau TPA.
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 10
- (2) Dalam mengkoordinasikan kegiatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini,Ketua RT dan RW harus mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang difunj*.
WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB VII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 12
Retibusi yang terutang dipmgut di witflyah Daerah ternpat pelayanan diberikan.
BAB VIn
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
BAB VII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 13
l,Iasa Retibusi adalah jangka wakru yang lannanya I (satu) bulan.
BAB VII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 14
Saat Retibusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dip€rsamakan.
TATA CARA PEMUNGUTAN
BAB IX - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 15
- (1) Pemugutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retibusi dipungut dengan menggunakm SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
TATA CARA PEMBAYARAN
BAB X - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 16
- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dihurasi sekaligus unhrk masa 1 (satu) bulan.
- (2) Tata cara pembayaruns penyetorarg tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.
TATA CARA PENAGIHAN
- (1) Pengeluaran surat taguran / peringatan surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan plaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
2. (l) Drlm janglia wekfir 7 (hduh) htri s€tdah t'ngg"el g;rat teguran r P€ringat61. g1rrd lain y-ang rcjeni\ w4!ib retribusi harus m€ftmai retrr-businya )"q t€nsmg.
- (3) Surd tcgurm sebagaimana dimaksud pada ryx (1) dikelua*an oleh pejabat yang ditunj*.
KETENTUAN PIDANA
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 18
- (l) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini sehingga merugikan Daerah dimcmr Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 5.000.m0,- (limajuta rupiah) ;
- (2)Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasat ini adalah pelanggaran.
BAB Xru
PENYIDIKAN
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 19
- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum dapat juga dilalcukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 8 tahur 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayrat (1) adalah :
- a. Menerimq mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidafla dibidaflg Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengftap dan jelas.
- b. Meneliti" mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidar€ Retribusi Daerah.
- d. Memeriksa buku-buku" catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- e. Melakukan penggeledahan unhrk mendapatkan bahan bukti pembuliuarq pencatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukari penyitaan terhadap bahan bukti tertebut dalam hal tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- f. Meminta bantuan tenaga atrli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang soseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan merneriksa idEntitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada hunrf c.
- h. Memotret seseorangyang berkaikn durgan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- i. Memanggil orang rurhrk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dalam hal tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- j. Menglrentikan penyidikan dalarn hal tindak pidana Retribusi Daerah dibidang Retribusi Daerah.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menrruf hrkum yang dapat dipertanggungiawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimal$ud pada ayat (1) memberitatrukan dimulainya penyidikan dan menyarnpaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umunl melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diahr dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Rlkum Acara Pidana.
B AB XTV
KETENTUAN PENUTUP
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 20
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat tr Batang Hari Nomor 3 Tahun L999 tentang Retribusi Pelay'anan Persampahan/I(ebersihan (Leinbaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat tr Batang Hari Nomor 4 Tahun 1999 Seri B Nomor 2) dinyatakan tidak berlaku.
FIal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepaqiang mengenai teknis pelaksanaanya ekan diatu lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
I
I
l\_
I
a
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 22
Perahran Daeratr ini mtrlai berlaku pada tanggal diundangkan.
fuar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Perahran Daerah ini dengn penempatannya dalam lrrnbaran Daerah Kabupaten Batang Flari.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Muara Bulian. Pada tanggal I-4 l{aret 2OO2 DUL FATTAH

Penandatangan: BUPATI BATANG HARI YW Dundangkan di Muara Pada targal 14 ltaret

Penandatangan: SEKRETARIS ANG HARI KABUPATEN BATANG HARI 2002 SALIM JUFRI TAHTIN 2OO2 NOMOR 6
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 6 TAHUN 2AO2
## TENTANG
## RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN I KEBERSIHAN
## I. PENJELASAN UMTIM.
Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan I kebersfian" penetapan Peraturann Daerah ini sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Kabupaten Daeratr Tingkat tr Batang Hari Nomor 3 Talnn 1999 tentang Rshibusi Pelayanan Persampahan/I(ebersihan. Untuk itu perlu diadakan penyesuaian dengan kewenangan Otonomi Daerah yang dimiliki oleh Pernerintah Kabupatur Batang Hari sebagai tindak larfut Undang-undang 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daeralr, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerall Undang-undang Nomor 34 Tatrun 2000 tentang Perubahan Undang-wrdang Nomor 18 Tahun 199? tentang Pajak Daeratr dan Rehibusi Daerall Perahuan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pem€rintah dan KewenanganPropinsi sebagai Daerah Otonom dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
Penetapan Peraturan Daeratr ini dapat menjanin terlaksananya usaha Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daeratr (PAD), sehingga dengan kemampuan keuangan yang sernakin meningkat akan memberi manfaat besar bagi pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah, salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menurfang Otonomi DaErah adalatr pungutan Retribusi Pelayanan Persampatran I Kebersihan.
## U PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.
-
PENJELASAN
Pasal 1
Cnkup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas. - Pasal 6 Cukup jelas. - Pasal 7 Cukup jelas. - Pasal 8 Cukup jelas. - Pasal 9 C\thp jelas. | Pasal | 10 Cukup jelas. | |---------|-------------------| | Pasal | 11 Cukupjelas. | | Pasal | 12 Cnkup jelas. | | Pasal | 13 Cukup jelas. | | Pasal | 14 Cukup jelas. | | Pasal | 15 Cukupjelas. | | Pasal | 16 Cukup jelas. | | Pasal | 17 Cukup jelas. | | Pasal | 18 Cukupjelas, | | Pasal | 19 Cnkry jelas. | | Pasal | 20 CuLup jelas. | | Pasal | 21 Cukupjelas. | | Pasai | 22 C\tkup jelas. |