UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 11 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TERNATE (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TERNATE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa berhubungan dengan perkembangan dan kemajuan Propinsi Daerah Tingkat I Maluku dan Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara pada umumnya serta Kota Administratif Ternate pada umumnya serta Kota Administratif Ternate pada khususnya, dan adanya tuntutan aspirasi masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dimaksud pada masa mendatang;
- b. bahwa Kota Administratif Ternate dalam perkembangkannya telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang, sesuai dengan peranan dan fungsinya, sehingga perlu diakui dengan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan wilayah tersebut;
- c. bahwa perkembangan dan kemajuan tersebut bukan saja memberikan dampak berupa kebutuhan peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyaratan, tetapi juga memberikan gambaran mengenai dukungan kemampuan dan potensi wilayahnya untuk menyelenggarakan otonomi daerah;
- d. bahwa untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu Kota Administratif Ternate dibentuk menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II;
- e. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, maka pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate harus ditetapkan dengan Undang-undang.
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
- 2 -
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1617);
4. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Propinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TERNATE.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
2. Wilayah adalah "Wilayah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g atau "Wilayah" sebagaimana dimaksud dalam
PENJELASAN
Pasal 2
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah. 3. Kota Administratif Ternate adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Ternate. 4. Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Propinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 60) sebagai Undang-undang. 5. Propinsi Daerah Tingkat I Maluku adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-undang. ## BAB II ## PEMBENTUKAN DAN B
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Undang-undang ini. Ayat (3)


Penentuan batas wilayah secara pasti antara Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara dengan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mempertimbangkan usul dan saran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku yang didasarkan atas hasil penelitian, pengukuran dan pematokan di lapangan.

Pasal 7

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam rangka mengembangkan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate sesuai dengan potensi Daerah dan guna perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada masa-masa mendatang khususnya untuk mengembangkan sarana dan prasarana pemerintahan dan pembangunan perlu adanya kesatuan perencanaan pembangunan.

Untuk itu penataan ruang wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem Rencana Tata Ruang Wilyah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara dan Propinsi Daerah Tingkat I Maluku.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Pembentukan dinas-dinas Daerah dan instansi lainnya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.

## Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kewenangan pangkal dalam ayat ini adalah sebagian urusan dari tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah Otonomi, yang dilaksanakan berdasarkan potensi, kemampuan, dan masa depan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate, dalam rangka pengembangan dan kemajuan wilayah.

Adapun perincian fungsi-fungsi kewenangan pangkal dari urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan adalah sama dengan perincian fungsi-fungsi yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas


## - 13 -

Pada saat terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate pengangkatan Kepala Daerah belum dapat dilakukan melalui pemilihan sesuai dengan tata cara dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu untuk pertama kali Penjabat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ternate diangkat dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku sampai dengan dilantiknya Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate.

## Pasal 13

Ayat (1) Huruf a

Yang dimaksud dengan memperhatikan perimbangan suara hasil Pemilihan Umum terakhir ialah pada prinsipnya penetapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II tersebut, berpedoman kepada pertimbangan suara hasil Pemilihan Umum dan dijiwai oleh semangat kebersamaan serta kekeluargaan dalam rangka pengamalan demokrasi yang berdasarkan Pancasila.

## Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketetapan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pengangkatan, dan Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 14

Ayat (1)

Dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate, untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan serta pelayanan masyarakat digunakan pegawai, tanah, gedung, perkantoran beserta perlengkapannya, dan fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dan telah dipakai dalam pelaksanaan tugas oleh Kota Administratif Ternate.

Untuk itu dalam rangka tertib administrasi diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara kepada Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate.

Demikian pula halnya dengan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara yang tempat kedudukan dan kegiatannya berada di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate, untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraannya, diserahkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara sesuai dengan wewenang dan lingkup tugasnya masing-masing kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate;


Begitu juga mengenai utang piutang yang kegunaannya untuk wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate, diserahkan pula kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate.

Berkenaan Dengan pengaturan penyerahan tersebut di atas dibuatkan daftar inventaris.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan diresmikannya Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate adalah terhitung sejak dilantiknya Penjabat Walikotamadya Kepada Daerah Tingkat II Ternate.

Pelantikan Penjabat Walikotamadya Daerah Tingkat II Ternate didahului peresmian pembentkan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia.

Setelah satu tahun peresmian Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku wajib melaporkan pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini kepada Menteri Dalam Negeri, untuk bahan pengambilan kebijaksanaan lebih lanjut.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah biaya untuk pembangunan gedung perkantoran, rumah dinas, perlengkapan kantor, sarana meubelair, dan sarana mobilitas serta untuk biaya operasional, bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta pembinaan kemasyarakatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17 Cukup jelas

Pasal 18 Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3824