PERATURAN BUPATI BUTON UTARA Nomor 6 Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR ~ TAHUN 2016 TENT ANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BUTON UTARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BUTON UTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR ~ TAHUN 2016 TENT ANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BUTON UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON UTARA,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bu ton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara, menyebutkan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Utara.
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
I~
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6).
MEMUTUSKAN :
P~RATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASl, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BUTON UTARA Menetapkan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
.
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
2. r: Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Euton Utara.
5. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Utara.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan diwadahi dalam bentuk Dinas.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Ketahanan Pangan.
";
·,
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4
- (1) Tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 5
- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 6
Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 6;; Dinas menyelenggarakan fungsi :
- b. pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- a. perumusan kebijakan Daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. · pelaksaanaan administrasi Dinas;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 8
- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
- e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok J abatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan ini.

## BAB IV

## TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan kebijakan dan program strategis, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan ketahanan pangan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua

## Sekretariat Pasal 10

- ( 1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang di bidang ketahanan pangan;
- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;

- c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas;
- e. pengelolaan barang milik Daerah/kekayaan negara;
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan;
- f. · pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 12

- ( 1) Sekretariat, terdiri atas :
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- (2) Sub Bagian sebagaimana di maksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

## Pasal 13

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha.

## Bagian Ketiga Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Pasal 14

- ( 1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.

## Pasal 15

- (2) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud ayat ( 1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

- c. penyiapan pelaksanaari kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur · pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinas:i penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 16

- ( 1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, terdiri atas :
- b. Seksi Sumberdaya Pangan;
- a. Seksi Ketersediaan Pangan;
- c. Seksi Kerawanan Pangan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

## Pasal 17

- ( 1) Seksi Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang peningkatan ketersediaan pangan.
- (3) Seksi Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang penanganan kerawanan pangan.
- (2) Seksi Sumberdaya Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan dan pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan infrastruktur dan sumber daya pangan.

#

## Bagian Keempat Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Pasal 18

- ( 1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan cadangan pangan.
- (2) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- b. pertyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- e. penyiapan pemantapan program di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- f. · pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 20

- ( 1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, terdiri atas :
- b. Seksi Barga Pangan;
- a. Seksi Distribusi Pangan;
- c. Seksi Cadangan Pangan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada, Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan. ,.

## Pasal 21

- (1) Seksi Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat ( 1) huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan dan pemberian pendampingan serta melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi pangan.

- (2) Seksi Harga Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan dan pemberian pendampingan serta pernantauan dan evaluasi di bidang harga pangan.
- (3) Seksi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan dan pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi dibidang cadangan pangan.

## Bagian Kelima Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Pasal 22

- ( 1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan peiaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan konsumsi dan keamanan pangan.
- (2) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- e. penyiapan pemantapan program dibidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

\_\_\_\_\_\_\_

/

······•

...

## Pasal 24

- ( 1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri atas :
- b. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
- a. Seksi Konsumsi Pangan;
- c. Seksi Keamanan Pangan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.

## Pasal 25

- (1) Seksi Konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan dan pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi pangan.
- (3) Seksi Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan dan pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang keamanan pangan.
- (2) Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan dan pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan .lokal.

<!-- formula-not-decoded -->

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/ atau teknis penunjang tertentu.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
4. (4)' Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 27

Kelompok J abatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas sesuai bidang keahliannya.

## Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BABV

## Pasal 29

## TATA KERJA

- ( 1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah . wajib melaksanakan pengawasan melekat.

## Pasal 30

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 31

Kepala Dinas memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-rnasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

## Pasal 32

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi : wajib mengikuti . dan mematuhi petunjuk dan bertanggugjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

## . Pasal 33

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

## Pasal 34

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh kepala satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

## Pasal 36

- ( 1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

## Pasal 37

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masingmasing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VI

## KEPANGKATAN,PENGANGKATAN,~SELONISASIDAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

## Pasal 38

- ( 1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon Ilb atau jabatan pimpinan tinggi pratam.a.
- (4.) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon Illa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (6) Kepala Sub Bagian clan Kepala Seksi lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

- (7) Pejabat eselon III atau jabatan administrator dan eselon IV atau jabatan pengawas di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas ditetapkan dengan Peraturan · Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Utara dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabu paten Bu ton U tara.


Ditetapkan di Buranga pada tanggal "2.7 -I~ -2016

BUPATI BUTON UTARA,


H. ABU HASAN

.-

LAODE BAHARUDDIN

\_. . ... Diundangkan di Buranga pada tanggal D 7 -1{). -2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA,

-


BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2016 NOMOR

•·.

LAMPIRAN

:

ti':I TAHUN 2016.

:

B7 - II) - ~t'6

: KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BUTON UTARA

NOMOR

TAN°GGAL

TENT ANG

: PERATURAN BUPATI BUTON UTARA

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KET.AHANAN PANGAN KABUPATEN BUTON UTARA


BUPATI EUTON UTARA,


H.ABU HASAN