PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 76 Tahun 2005 tentang TATA CARA PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PUBLIKASI INFORMASI ATAS PENGELOLAAN SURAT UTANG NEGARA (berlaku 30 Desember 2005)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2005 TENTANG
TATA CARA PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PUBLIKASI INFORMASI ATAS PENGELOLAAN SURAT UTANG NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi atas Pengelolaan Surat Utang Negara;
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4236);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PUBLIKASI INFORMASI ATAS PENGELOLAAN SURAT UTANG NEGARA.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA - 2 -
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
2. Publikasi adalah kegiatan penyebarluasan informasi kepada masyarakat umum.
3. Unit Pengelola Surat Utang Negara adalah unit kerja di bawah Menteri Keuangan yang bertanggung jawab atas pengelolaan Surat Utang Negara.
4. Unit Pengelola Kas Negara adalah unit kerja di bawah Menteri Keuangan yang bertanggung jawab atas pengelolaan kas negara.
5. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Penatausahaan, pertanggungjawaban dan publikasi informasi atas pengelolaan Surat Utang Negara diselenggarakan oleh Menteri.
PENATAUSAHAAN ATAS PENGELOLAAN SURAT UTANG NEGARA
BAB II - PENATAUSAHAAN ATAS PENGELOLAAN SURAT UTANG NEGARA
Pasal 3
Penatausahaan atas pengelolaan Surat Utang Negara mencakup kegiatan:
administrasi . . .
- a.
- b.
- 3 - administrasi pengelolaan Surat Utang Negara; dan akuntansi pengelolaan Surat Utang Negara.
BAB II - PENATAUSAHAAN ATAS PENGELOLAAN SURAT UTANG NEGARA
Pasal 4
- (1) Administrasi pengelolaan Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mencakup kegiatan dokumentasi dan penyiapan bahan laporan.
- (2) Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. penerbitan/penjualan Surat Utang Negara melalui lelang dan/atau tanpa lelang;
- b. pembelian kembali Surat Utang Negara sebelum jatuh tempo;
- c. penukaran Surat Utang Negara;
- d. pembayaran bunga dan pokok Surat Utang Negara;
- e. pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen; dan
- f. pengelolaan rekening kas negara untuk transaksi Surat Utang Negara.
BAB II - PENATAUSAHAAN ATAS PENGELOLAAN SURAT UTANG NEGARA
Pasal 5
- (1) Kegiatan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, b, c, dan d dilaksanakan oleh Unit Pengelola Surat Utang Negara.
- (2) Kegiatan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dilaksanakan oleh Unit Pengelola Kas Negara.
- (3) Kegiatan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dalam hal Menteri menunjuk Bank Indonesia sebagai agen lelang, serta kegiatan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dan e, dilaksanakan oleh Bank Indonesia.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA - 4 -
BAB II - PENATAUSAHAAN ATAS PENGELOLAAN SURAT UTANG NEGARA
Pasal 6
- (1) Akuntansi atas pengelolaan Surat Utang Negara didasarkan pada standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
- (2) Kegiatan akuntansi meliputi pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan.
- (3) Kegiatan pencatatan, pengukuran, dan pengklasifikasian atas pengelolaan Surat Utang Negara dilakukan oleh Unit Pengelola Surat Utang Negara.
- (4) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara berkala kepada unit kerja di bawah Menteri yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Pusat.
BAB II - PENATAUSAHAAN ATAS PENGELOLAAN SURAT UTANG NEGARA
Pasal 7
- (1) Hasil penerbitan/penjualan Surat Utang Negara disetorkan ke rekening kas negara.
- (2) Tata cara penyetoran dan pengelolaan dana hasil penerbitan/penjualan Surat Utang Negara dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB II - PENATAUSAHAAN ATAS PENGELOLAAN SURAT UTANG NEGARA
Pasal 8
Tata cara pembayaran bunga dan pokok Surat Utang Negara dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PENGELOLAAN SURAT UTANG NEGARA
BAB III - PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PENGELOLAAN SURAT UTANG NEGARA
Pasal 9
- (1) Menteri menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan Surat Utang Negara dan dana yang dikelola kepada Dewan Perwakilan Rakyat setiap tahun anggaran sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pertanggungjawaban atas pengelolaan Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Unit Pengelola Surat Utang Negara.
- (3) Pertanggungjawaban atas dana yang dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Unit Pengelola Kas.
BAB III - PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PENGELOLAAN SURAT UTANG NEGARA
Pasal 10
- (1) Bank Indonesia wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen, serta pembayaran bunga dan pokok Surat Utang Negara
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap triwulan.
- (3) Dalam hal diperlukan, Menteri dapat meminta
PENJELASAN
Pembukaan
dari Bank Indonesia atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
##
PENJELASAN
Pasal 11
Ketentuan lebih lanjut mengenai format, isi laporan pertanggungjawaban, jadwal, dan mekanisme penyampaian laporan pertanggungjawaban Bank Indonesia, serta hal lain yang terkait dengan tata cara pertanggungjawaban
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Ayat (3)

Pertanggungjawaban atas dana yang dikelola merupakan bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.



Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini berlaku juga bagi Bank Indonesia, dalam hal akan melakukan publikasi data dan informasi mengenai Surat Utang Negara kepada pihak lain. Untuk keperluan kegiatan publikasi data dan informasi mengenai Surat Utang Negara yang diperlukan oleh Bank Indonesia secara rutin maka persetujuan tertulis dari Menteri hanya diperlukan pada saat pertama kali.

Ayat (3)

Permintaan data dan informasi mengenai Surat Utang Negara kepada Bank Indonesia disampaikan secara tertulis.

## Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Pelaksanaan publikasi antara lain dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan temu publik atau melalui media cetak dan media elektronik terutama situs internet ( website ) yang dimiliki dan dikelola oleh Unit Pengelola Surat Utang Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4590