PERATURAN DAERAH PENYAUPATRAA DAA PEOBAHASAN R'NC'NGA[  TENTANG BAGIAN KEDUA Nomor 9 Tahun 2014 tentang GARA TIMUR NOilOR 9 TAHUN 2014 TEI{TANG FOKOK-P'OKOK PENGELOLIIAN IITUAITGAII DATRA}I (berlaku 1 Januari 2015)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efrsien serta pelayanan yang optimal, maka diperlukan adanya ketentuan yang mengatur agar keuangan daerah dikelola secara baik, transparan' akuntabel' dan bertanggung jawab;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 330 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2OO7 tentarrg Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahr, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa dengan berlakunya beberapa peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah berdampak pada tidak berlakunya beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Frovinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga pertu dilakukan P.rrY""r"i"rr; ,{-
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarr:&amp;,ahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerinta-h Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 3.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20O5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 4.
6. Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun I 2011Nomor310); ,/L 5.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKIL{N RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATIIRAN POKOK-POKOK PENGELOI"AAIT ITTUAITGAN DAERAH. DAERAII TEI{TAI{G
BAB I - XBTEI|TUAIT T'UUM
Pasal 3
Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;
- b. asas Lunum dan strukur APBD;
- c. penJrusunan rancangan APBD;
4. I d. penetapan APBD; l,
^
- e. pelaksanaan APBD;
- f. PerubahanAPBD;
- g. pengelolaan kas;
- h. penatausahaan keuangan daerah;
- i. akuntansi keuangan daerah;
- j. pertanggungiawaban pelaksanaan APBD; dan
- k. pembinaan dan Pengawasan.
Bagtan Kedua
Asas
BAB I - XBTEI|TUAIT T'UUM
Pasal 4
- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan ## BAB III
rEI{UASAAI| PENGELOLAAI{ I{EUAI{GAI{ DATRAII
Bagian Kesatu
BAB I - XBTEI|TUAIT T'UUM
Pasal 5
- (1) Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakif pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang diPisahkan'
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
- b. menetapkan kebijakan tentanq.pengelolaan barang daerah;
- c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang;
- d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
7. e.menetapkanpejabatyangbertugasmel.akukanpemungutan Penerimaan daerah;
8. f.menetapkanpejabatyangbertugasmelakukanpengelolaan utang dan Piutang daerah;
9. g.menetapkanpejabatyangbertugasmelakukanpengelolaanbarang milik daerah; dan I
:
- h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengqjian atas tagihan dan memerintahkan PembaYaran.
- (3) Gubernur selaku pemegar\g kekuasaan pe.ngelolaan keuangan daeratr melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada :
- a. Sekretaris Daerah;
- b. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan
- c. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang'
Bqgfan Kedua
Koordfurto, Pengelolaan Kcuangan Daerah Pa,!,aI 6
- (1) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu Gubernur menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah'
- (2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas koordinasi di bidang : .
- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
- b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
- c. pen5rusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- d. penyusunan Ranperda APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungiawaban pelaksanaan APBD;
- e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
- f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungiawaban pelaksanaan APBD.
- (3) Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada
10. ayat (21, Sekretaris Daerah mempunyai tugas: a. memimPin TAPD;
- b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
- c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
- d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya
BAB I - XBTEI|TUAIT T'UUM
Pasal 7
- (1) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur'
BAB I - XBTEI|TUAIT T'UUM
Pasal 8
- (1) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur'
- (2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. menyiapkan anggaran kas;
- b. menyiapkan SPD;
- c. menerbitkan SP2D;
- d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
- e. mema.ntau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk; f,
^
:
^
:
- f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam Pelaksanaal APBD;
- g. menyimPan uang daerah;
3. h.melaksanakanpenempatanuangdaerahdanmengelola /menatausahakan investasi daerah;
- i. melakukan pembayaran
BAB I - XBTEI|TUAIT T'UUM
Pasal 12
- (1) Pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK'
2. (21 penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
BAB I - XBTEI|TUAIT T'UUM
Pasal 15
- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemamPuan Pendapatan daerah'
- (2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara'
- (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan' pengawasan' alokasi' distribusi dan stabilisasi.
- (4) APBD, perubahan APBD dan pertanggungiawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah'
BAB I - XBTEI|TUAIT T'UUM
Pasal 16
- (1) Fungsi otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3)' mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan'
2. (2)Fungsiperencanaan.sebagaimanadimaksuddalamPasal15ayat(3)' mengandung arti bahwa anggq{an daerah menjadi pedoman bagt manajemen datam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3)' mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan Yang telah ditetapkan'
- (4) Fungsi alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3)' mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatlan efrsiensi dan efektivitas perekonomian' f.
^
^
^
^
- (5) Fungsi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), mengandung arti bahwa kebijakan anggar€rn daerah harus
BAB I - XBTEI|TUAIT T'UUM
Pasal 17
- (1) Penerimaan Daerah terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiaYaan daerah.
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber PendaPatan.
- (3) Penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaranyangbersangkutanmaupunpadatahun.tahunanggaran berikutnYa.
BAB I - XBTEI|TUAIT T'UUM
Pasal 18
- (1) Pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiaYaan daerah-
2. (2)Belanjadaerahsebagaimanadimaksudpadaayat(I),merupakart perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinilrrnati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum'
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pengeluaranyangakanditerimakembalibaikpadatahunanggaranyang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya'
BAB I - XBTEI|TUAIT T'UUM
Pasal 19
Dalam menlrusun APBD, penganggaran pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup'
BAB I - XBTEI|TUAIT T'UUM
Pasal 20
- (1) Pendapatan daerah, belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarkan datam APBD harus
BAB I - XBTEI|TUAIT T'UUM
Pasal 21
ApBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahr;n anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember,
Bagirn Kedua
Stnrktur APBD
BAB I - XBTEI|TUAIT T'UUM
Pasal 22
- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari:
- a. pendaPatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiaYaan daerah.
5. (2)StrukturAPBDsebagaimanadimaksudpadaayat(1),diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi' yang bertanggung|awabmelaksanakanurusanpemerintahantersebutsesuai dengan peraturan perundang-undangan'
- (3) Klasifrkasi APBD menurut urLrsan pemerintahan dan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21, dapat disesuaikan dengan kebutuhan
BAB I - XBTEI|TUAIT T'UUM
Pasal 24
- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan.
- (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program' kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja'
- (3) pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (i) huruf c, dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.
Bagiaa Kettgl
Pendapataa Daerah
BAB I - XBTEI|TUAIT T'UUM
Pasal 25
pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, dikelompokan atas:
- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
BAB I - XBTEI|TUAIT T'UUM
Pasal 26
- (1) Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:
- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lainlain pendapatan asli daerah yang sah'
- (2) Jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a dan huruf b, dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah'
- (3) Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksudpadaayat(1)hurufc,dirincimenurutobyekpendapatanyang mencakup:
8. a.bagianlabaataspenyertaanmodalpadaperusahaanmilik daerah/BUMD;
9. b.bagianlabaataspenyertaanmodalpadaperusahaanmilik pemerintah/BUMN; dan L
- c. bagran laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- (4) Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang antara lain :
- a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan;
- b. jasa giro;
5. pendapatan bunga;
- d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
- e. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
- f. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- h. pendapatan denda pajak;
- i. pendapatan denda retribusi;
- j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- k. pendapatan dari pengembalian;
1. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- n. pendapatan dari BLUD.
Pas[I27
- (1) Kelompok pendapatan dana transfer dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:
- a. jenis pendapatan dana transfer pemerintah pusat yang dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakuP :
1. dana perimbangan; dan
2. dana desa.
- b. jenis pendapatan dana transfer anta-r daerah yang dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup :
1. pendapatan bagi hasil; dan,
2. dana bantuan keuangan. l-
- ^(2)oyekpendapatanDanaperimbangansebagaimanadimaksudpadaayat(1) huruf a angka 1 dirinci menurut Rincian Obyek Pendapatan yang mencakuP:
- a. dana bagi hasil;
- b. dana alokasi umum; dan
- c. dana alokasi khusus'
- (3)Rincianobyekpendapatandanabagihasilsebagaimanadimaksudpada aYat (21huruf a mencakuP:
- a' bagi hasil Pajak;
- b- bagr hasil cukai; dan
- c. bagl hasil sumber daYa alam'
- (4) Rincian obyek pendapatan dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurrf b dirinci ke dalam jenis rincian objek pendapatan dana alokasi umum'
- (5}Rincianobyekpendapatandanaalokasikhusussebagaimanadimaksud padaayat(2)hurufcdirincikd.datamjenisrincianobjekpendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah'
BAB I - XBTEI|TUAIT T'UUM
Pasal 28
Kelompoklain.lainpendapatandaerahyangsahsebagaimanadimaksud dalam pasal 25 huruf c, dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup :
- a. hibah berasal dari pemerintah' pemerintah daerah lainnya' badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri' kelompok masyarakat/ perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
- b. dana darurat dad pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana dam;
- c. bantuan dana berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/ lembaga/ organisasi swasta dalam negeri' kelompok masyarakat/ perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
4. d.danapenyesuaiandandanaotonomikhususyangditetapkanoleh Pemerintah; dan
- e. bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya'
BAB I - XBTEI|TUAIT T'UUM
Pasal 29
HibahsebagaimanadimaksuddalamPasal28hurufa,adalahpenerimaan daerahyangberasaldaripemerintahnegaraasing,badan/lembagaasing, badan/Iembagaintemasional,pemerintah,badan/lembagadalamnegeriatau perorangan,baikdalambentukdevisa'rupiahmaupunbarangdan/ataujasa' termasuk tenaga ahli dan pelatitran yang tidak perlu dibayar kembali. /
^
:
BAB I - XBTEI|TUAIT T'UUM
Pasal 30
- (1) Pendapatan daerah, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, merupakan bagian dari akun keuangan daerah dengan kode tersendiri.
- (2) Urusan pemerintahan, organisasi dan/ atau program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek serta rincian obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, mempunyai kode tersendiri.
3. (s) Untuk tertib penga-nggaran kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dihimpun menjadi satu kesatuan yang disebut kode rekening'
4. (41 Untuk memenuhi kebutuhan objektif dan karakteristjk daerah serta keselarasan pen5rusunan statistik keuangan negara, perubahan dan penambahan kode rekening rincian objek belanja diatur dengan Peraturan Gubernur tentang Bagan Akun Standar (BAS).
Baglal KeemPat
BelanJa Daerah
Pasd 31
- (l) Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dal urusan yang p'enanBanannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (21 Belanja penyelenggaraan urusarl wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- (3) peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2]1, diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PaEd 32
- Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3l ayat {1), terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. I (1)
| (2) | Belanja urusan wqiib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan belanja yang tidak |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (3) (4) | berkaitan dengan pelayanan dasar. Klasilikasi belanja menurut urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)' mencakup: a. Pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan -"ng; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat ; dan f. sosial. Klasilikasi belanja menurut urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup: a. tenaga kerja; |
| | b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c' pangan; d. Pertanahan; e. lingkungan hiduP; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan Desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; |
| | g. h. i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; p. kebudaYaan; perPustakaan; dan 'i" |
| | k. l. m. n. o. |
| (5) | q. r. kearsipan. Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakuP : a. kelautan dan Perikanan; b. pariwisata; c. Pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; L |
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.
- (6) Belanja menurut urusan yang pen€rnganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundangundangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusar wajib dan urusan pilihan.
Pasaf 33
Klasilikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (21, disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintah daerah.
BAB I - XBTEI|TUAIT T'UUM
Pasal 34
Klasi-fikasi belanja merrurut program dan kegiatan sslagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
BAB I - XBTEI|TUAIT T'UUM
Pasal 35
- (1) Belanja menurut kelompok belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (21, terdiri dari:
- a. belanja tidak langsung; dan
- b. belanja langsung.
- (2) Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (3) Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
Paragraf 1
BelanJa Tidak langsuag
BAB I - XBTEI|TUAIT T'UUM
Pasal 36
Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
- (1) huruf a, dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
- a. belanja pegawai;
- b. bunga;
- c. subsidi;
- d. hibah; /
- e. bantuan sosial;
- f. belanja bagi hasil;
- g. bantuan keuangan', dan
- h. belanja tidak terduga.
,,-
Pasaf 37
- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada p'egawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan'
2. (21 uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Gubernur dan wakil Gubernur serta penghasila-n dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan dianggarkan dalam belanja pegawai'
BAB I - XBTEI|TUAIT T'UUM
Pasal 38
- (1) pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penglrasilan kepada pegawai negeri sipil daerah
BAB I - XBTEI|TUAIT T'UUM
Pasal 39
Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewqjiban pokok utang @incipal outstanding)
BAB I - XBTEI|TUAIT T'UUM
Pasal 41
- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d, digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/ atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
2. (21 Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
BAB I - XBTEI|TUAIT T'UUM
Pasal 42
- (1) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
2. (21 Hibah kepada perusahan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum.
- (4) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Belanja hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan pemerintah daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap a}hir tahun anggaran. (s)
BAB I - XBTEI|TUAIT T'UUM
Pasal 43
- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), bersifat bantuan yang tidak mengikat/ tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digUnakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah. f.
- (2) Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/ ttdak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas alhirnya tergantung pada kemampuarr keuangan daeratr dan kebutuha$ atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Naskah pe{anjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (t), sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan.
Pasd 44
- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantual yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/ anggota masyarakat.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara selektif tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
Pasel 45
Belanja bagi hasil 56$agairnena dimaksud rlalem Paszrl 36 huruf r' aigunakan untuk mengalggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/ ko ta atau kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pasel 46
- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g, digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atam ktrus\rs dari provinsi kep,ada kabupaten / kota, pemerintah desa dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/ atau peningkatan kemampuan keuangan dan kepada partai politik'
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peruntukan dan penggunaanrrya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/ pemerintah desa penerima bantuan. f,
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.
- (4) Pemberi bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mensyaratkan penyediaan" dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
BAB I - XBTEI|TUAIT T'UUM
Pasal 47
- Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf h, adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan beneana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, terrnasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. (1)
- Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintalran demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah. t2l
- Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung dengan bukti-bukti yang sah. (3)
Paragraf2
BelanjaiLangsung
Fasaf 48
- (1) Kelompok belaaja langsung dari suatu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa; dan
- c. belanja modal.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat mengikat dana anggaran:
- a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau
- b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk kegiatan tahun jamak sesuai peraturan perundaag-undangan. f,
- (3) Kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi kriteria sekurang-kurangnya :
- a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
- b. pekerjaan atas pelaksana kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti penanaman benih / bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa cleaning service.
- (4) Penganggarar kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
BAB I - XBTEI|TUAIT T'UUM
Pasal 48
- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. L
BAB I - XBTEI|TUAIT T'UUM
Pasal 50
- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. L
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa belanja barang pakai habis, bahan / material, jasa kantor, premi asuransi, pera\ffatan kenda.raan bermotor, cetak/penggandaan, Eewa rumah / gedung/ gudang/ parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan harihari tertentu, perjalanan dinas, pe{alanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi dan lainlain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis.
BAB I - XBTEI|TUAIT T'UUM
Pasal 51
- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yzrng mempunyai nilai,manfaat lebih dan n (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.
- (2) Nilai aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan termasuk belanja jasa perencanaan dan jasa pengawasan dalam pekerjaan konstruksi.
- (3) Gubernur menetapkan batas minimal kapitalisasi (Capitalization Threslwldl sebagai dasar penganggaran belanja modal untuk memperoleh aset tetap yang dituangkan dalam kebijakan akuntansi.
Bagtaa Kellma
Surplus/Irefistt APBD
BAB I - XBTEI|TUAIT T'UUM
Pasal 52
Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.
BAB I - XBTEI|TUAIT T'UUM
Pasal 53
- (1) Surplus ABPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, terjadi apabila anggaran pendapatan daerah drperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah.
- (2) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/ atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. f,
- (3) pendanaan belanja peningkatan, jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat pada sKPD yang secata fungeional terkait dengan tugasnya melalsanakan program dan kegiatan tersebut'
BAB I - XBTEI|TUAIT T'UUM
Pasal 54
- (1) Delisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah.
- (2) Batas maksimal defisit APBD untuk setiap tahun anggaran berpedoman padapenetapanbatasmaksirnalderlsitAPBDolehMenteriKeuangan.
- (3) Dalam hal APBD diperkirakan delisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih pembiayaan a-nggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan' penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.
Sada+ Keenaa
Peolbla5raan Daerah
Pasd 55
Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c' terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan'
BAB I - XBTEI|TUAIT T'UUM
Pasal 56
- (l)PenerimaanpembiayaansebagaimanadimaksuddalamPasal55, mencakup:
- a. penggunaan SiLPA tahun sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualal kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan Pinjaman daerah; dan
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman'
- (2)PengeluaranpembiayaansebagaimanadimaksuddalamPasal55' mencakup:
- a. pembentukan dana cadangan;
- b. penyertaan modal/ investasi pemerintah daerah;
- c. pembayaran pokok pinjaman dalam negeri; dan
- d. pemberian pinjaman daerah-
''-lu,
BAB I - XBTEI|TUAIT T'UUM
Pasal 57
- (1) pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran PembiaYaan.
- (2) Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup de{isit anggaran'
Papgraf 1
StBa l*bth Perobiayaaa Arggara! Tahun Anggarc! Sobelumaya Pasal 5A
SiLpA tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penglrematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan alhir tahun belum terselesaikan dan sisa dana kegiatan lanjutan.
faragraf 2
Dana Cadangan
Pasd 59
- (1) Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/ sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup penetapan tduan pembentukan dana cadangan, prograrl dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibahas bersamaan dengan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD'
- (5) penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Gubernur bersamaan dengan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. L
- (6) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi rrntuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan penrndang-undangan'
- (7) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada rekening tersendiri.
3. {8) Penerimaan hasil bunga rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambahan dana cadangan berkenaan dalam daftar dana cadangan pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (9) Pembentukan dana cadangan didirggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

## Pasal 60

- (1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b, digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Jumlah yang dianggarkan tersebut pada ayat (1) yaitu sesuai dengan jumtah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.
- (3) Penggunaan dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam betanja langsung SKPD pengguna dana cadangan berkenaan kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-udangan'

## Paragraf 3

## Hasil Peqiualan Kekayaau tlaerah yaag Dtptsahkaa

## Pasat 61

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) hurrf c, dapat digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BuMD dan hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah. I

^

:

^

## Paragraf 4

## Pcaerlnaan PlnJamaa Daerah

## Po6al 62

Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

## Paragraf 5

## Pemberlaa PlnJaman Daerah dan

## Peaerinaan Kembdi Pembertan Piqiomaa Daeroh Pasal 63

- (1) Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf d, digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.
- (2) Penerimaan kembali pemberi4-n pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e, digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/a* lainnya.

## Tff:daerah Investasl Pemerlatah Daerah Passf tr

Investasi pemerintah daerah digunakan untuk mengelola kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang'

## pasar 65

- (1) lnvestasi jangka pendek merrpa}an investasi yang dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup deposito berjangka #aktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN)\_ 1

- (3) Investasi jangka panjang digunakan untuk menampung penganggaran investasi yang dimaksudkan ,ht rk di*iliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan nonpermanen.
- (4) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menj aga hubungan baik dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
3. Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/ pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat' (s)
4. Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/ pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah. (6)
- (7) Investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan'
- (8) Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada tahun-tahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan tvtodal. L

^

^

^

- (9) Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peratura.n Daerah tentang Penyertaan Modal, dilakukan perubahan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal yang berkenaan.

## Paragraf 7

## Pembayarrtn Pokok Utang

## Pasal 66

Pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewaiiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

## BA8 V

## PEIIYUSUITAIT RANCAI{GAIT APBI'

## Bagl,an Kesatu

## Acas Unum

## Pasat 67

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban APBN.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintah provinsi yang penugasannya dilimpahkan kepada kabupaten/kota dan/atau desa didanai dari dan atas beban APBD provinsi.

## Pi'sal 68

- (1) Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum pengarlggaran.

## Pasal 69

Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan , perundang-undangan. L

## Bagian Kedua

## Rencana KerJa Pemerlatahaa Daerah

## Pesl 7O

- (1) Untuk menJrusun APBD, pemerintah daerah menJrusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari RencanaKerjaSKPDuntukjangkawaktul(satu)tahunyangmengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2l., han'rs mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan'

## Pasal 71

- (1) RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan'
2. (2)PenyusunanRKPDdiselesaikanpalinglambata}hirbulanMeisebelum tahun anggaran berkenaan.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
4. (a) Tata cara pen5rusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)' berpedoman pada peraturan perundaag-undangan'

## Bagian Ketiga

## KebtJatan Umum APBD serta Horttas dan Plafon Anggarar Sementara Pasal 72

'a

- (1) Gubernur menJrusun rzrncangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman pada penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiaP tahun.
- (2) Pedoman pen5rusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' memuat antara lain:
3. a.pokok-pokokkebijakanyangmemuatsinkronisasikebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah;
- b. prinsip dan kebijakan pen5rusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
- c. teknis Pen5rusunan APBD; dan I

- d. hal-hal khusus lainnya.

## Pasal 73

- (1) Dalam menJrusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), Gubernur dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD kepada Gubernur pating lambat pada minggu pertama bulan Juni.

## Pesal 74

- (1) Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penJmsunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebljakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaian.
- (2) Strategi pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target'

## Pasat 75

- (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), disampaikan Gubernur kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh TAPD bersama Badan Anggaran DPRD.
- (3) Rancangan KUA dan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun €rnggaran berjalan'

## Pasd 76

- (1) KUA serta PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3), masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Gubernur dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.
2. {2) Dalam hal Gubernur berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenzrng rlhtuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.
- (3) Dafam hal Gubernur berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh penjabat yang ditunjuk oleh pejabatyang berwenang. f,

## Bagfaa Koeapat

## Pen5rusunan Rencana IGrJa dan Anggaran SXFD

## Pqpal 77

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), TAPD menyiapkan surat edaran Gubemur tentang pedoman pen5rusunan RKA-SKPD sebagai acuan Kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.
- (2) Surat edaran Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
- a. PPAS yang dialokasikan unhrk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan belanja;
- b. sinkronisasi program dan kegiatan antara SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
- c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; dan
- d. dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPAS, Kode Rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga.
- (3) Surat edaran Gubernur perihal pedoman penlrusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat awal bulan agustus tahun anggaran berjalan.
- (4) Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal.

## Pasal 78

- (1) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan prakiraan maju untuk tahun berikutnYa.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan.

## Pasd 79

- (1) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) memuat kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan daerah, yang dipungut/dikelola/diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. f,

- (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Peraturan Daerah, Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang'
- (3) Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) memuat kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung yang masingmasing diuraikan menurut jenis, objek dan rincian objek belanja.
- (4) Urusan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) memuat bidang urusan pemerintahan daerah yang dikelola sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasr.
- (5) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) memuat nama organisasi atau nama SKPD selaku pengguna anggaran/ pengguna barang'
- (6) Frestasi kerja yang hendak dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) terdiri dari indikator, tolok ukur kinerja dan target kineda'
- (7) program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) memuat nama program yang dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan'
7. (g) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) memuat nama kegiatan yang akan dilaksanakan sKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pen]rusunan rencana kerja dan anggaran sKPD diatur dalam Peraturan Gubernur tentang sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

## Pasal 80

Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal dianggarkan dalam RKA-SKPD pada masing-masing SKPD.

## Pasal 81

- (1) Pada SKPKD disusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program/kegiatan.
- (3) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk men€unpung:
- a. pendapatan yang berasal dari dana transfer dan pendapatan hibah;
- b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; dan
- c. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah' ,L

:

## Pasal 82

- (I)RKA-SKPDyangtelahdisusunotehSKPDdisampaikankepadaPPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD'
- (2) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menelaah :
- a. kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPAS;
- b. prakiraan maju pada RKA-SKPD tahun berjalan yang disetujui tahun lalu, dan dokumen perencanaan lainnya;
- c. kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja, standar satuan harga;
- d. kelengkapan instrument pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, indikator kinerja, lrelompok sasaran kegiatan, dan staadar PelaYanan minimal;
- e. proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
- f. sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD'
- (3) Dalam hal hasit pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2),kepala SKPD melakukart penyempurnaan'

## Bagian Kellma

## Penylepan Rancangaa Peratura'a Deereh APBD

## Pasal 83

- (1)RancanganPeraturanDaerahtentangAPBDyangtelahdisusunolehPPKD disamPaikan kePada Gubernur'
- (2)RancanganPeraturanDaerahtentangAPBDsebagaimanadimaksudpada ayat (1}, sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasika:r kepada masyarakat'
- (3)SosialisasiRancanganPeraturanDaerahtentangAPBDsebagaimana dimaksudpadaayat(2),bersifatmemberikaninformasimengenaihakdan kewajibanpemerintahdaerahsertamasyarakatdalampelaksanaanAPBD tahun anggaran yang direncanakan '
- (4)PenyebarluasanRancanganPeraturanDaerahtentangAPBDdilaksanakan oleh Sekretaris Daerah'
- (S)Ketentuanlebihlanjutmengenaipenyiapanrancanganperaturandaerah tentangAPBDdiaturdalamPeraturanGubemurtentangSistemdan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah' t

## BAB VI

## PENEIAPAIT A.PBD

## Baglaa Kesatu

## Penyaupatraa daa Peobahasan R'nc'nga[ Peraturan Daerah tentang

## AFBD

## Pasal 84

- (1) Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama'
- (3) Dalam hal gubemur danlatau pimpinan DPRD berhalangal tetap maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/ pelaksana tugas gubernur dan/ atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama'
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dima-ksud pada ayat (1), disertai dengan Nota Keuangan'
- (4) Ketentuan lebih lanjut men'genai penyampaian dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD diatur dalam Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah'

## Bagian Kedua

## Evaluasi Rarrcangaa Peraturan Daerah tentaag APBD dan Peraturan Guberlur tentaag Pedabaran APBD Pasal 85

TatacaraevaluasiRancanganPeraturanDaerahtentangAPBDdanPeraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku'

## BAB VII

## PEI.AKSAITA.AIT APBD

## Bagiea Kesatu

## Asas Umum Pelaksaaaaa APBD

## Pasal 86

- (1) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daera-h dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD'
- (2) Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/ atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakannya berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan' l,,

- (3) Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (5) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas terLinggi untuk setiap pengeluaran belanja.
- (6) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja, jika unhrk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.
- (7) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan/ atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (8) Ikiteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.
8. (lo)Pengeluaran anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9), menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif' efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagtln Kedua

## Dokumen PehAsanaan Angggran SXPD

## Paragraf 1

## Pen5rlapan Dokumen Pelakranaaa Aaggaraa SXPD Pagal 87

- (1) ppKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menlrusun rancangan DPA-SKPD.
- (2) Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut dan rencaaa penarikal dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan.
- (3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud I pada ayat (l). L

## Pasal 88

- (1) Pada SKPKD disusun DPA-SKPD dan DPA-PPKD.
- (2) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) program/ kegiatan yang dilaksanakan PPKD selaku SKPD. memuat
- (3) DPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung:
- a. pendapatan yang berasal dari dana transfer dan pendapatan hibah;
- b. betanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; dan
- c. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah'

## Pasd 89

- (1) TAPD melakukan verilikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetaPkannya Peratura-n Gubernur tentang Penjabaran APBD-
- (2) Berdasarkan hasil verifrkasi sebagaimana dimaksud pada ayat (t), PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan sekretaris Daerah.
- (3) DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada kepala SKPD, Satuan Kerja Pengawasan Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan.
- (4) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/penggunabarang.';,

## Peragraf2 Anggaral Kas Pasal 90

- (1) Kepala sKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD men]rusun rancailgan anggaran Kas SKPD.
- (2) Rancangan anggaran Kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA.SKPD. L

- (3) Pembahasan rancangan anggaran Kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD.

## Pasal 9l

- (1)PPKDselakuBUDmenyusunanggarankasPemerintahDaerahguna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaranpengehraran sesuai dengan lencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan'
- (2) Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai pelalsanaan kegiatan dalam setiap Periode.
- (3) Mekanisme pengelolaan angganin kas Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

## Pelaksanaaa Anggaran Pendapatan Daerah

## Baglan Kettga PaEd 92

- (1) Semua pendapatan daerall dilaksanakan melalui rekening Kas Umum Daerah dan tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran'
- (2) Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah'

## Pasd 93

- (1) Setiap SKPD yang memungut pendapatan daerah wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya'
- (2) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

## Peset 94

Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentukapapunyangdapatdinilaidenganuang,baiksecaralangsungsebagai akibat dari penjualan, tukar-menrrkar, hibah, aslrransi dan/ atau p,engadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasit pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan , pendapatan daerah' t

A

.)-

## Pasal 95

- (1) Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi da-lam tahun yang sama.
- (2) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang teg'adi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

## Pasal 96

Semua pendapatan dana transfer dan lain{ain pendapatan daerah yang sah dilaksanakan melalui rekening Kas Umum Daerah dan dicatat sebagai pendapatan daerah.

## Bagiaa Keempat

## Pelaksaneaa Anggaran Belaqia Daerah

## Pa.al 97

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.
- (4) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.
- (5) Belaaja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. belanja yang bersifat wajib merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk memenuhi keperluan dalam talrun anggaran yang bersangkutan seperti belanja pegawai, belanja baralg dan jasa.
- b. belanja yang bersifat wajib,.\_ adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban pihak ketiga. f,

## Pasal 98

- (1) Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 4l', Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 da,t Pasal 46 ayat (1), dilaksanakan atas persetujuan Gubernur'
- (2) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggungiawab atas penggunaan uang/ barang dan/ atau jasa yang diterimanya dan wajib melaporkan pertanggungiawaban penggunaan kepada Gubernur.
- (3) Tata cara pemberian dan pertanggungiawaban subsidi, hibah, bantuan sosial,danbantuankeuanganl'sebagaimanadimaksudpadaayat(1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

## Pasd 99

- (1) Dasar pengeluaran arlggaran belaqia tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/ atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, ditetapkandenganKeputusanGubernurdandiberitahukankepadaDPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.
- (2) pengeluaran betanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari instansi/lembaga berkenaan setelah mempertimbangkan elisien dan efektifitas serta menghindari tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara'
- (3) Pimpinan instansi/lembaga penerima dana tanggap darurat bertanggungiawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada atasan langsung dan Gubemur.
- (4) Tata cara pemberian dan pertanggungiawaban belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Peraturan Gubemur.

## Pasal 1(X,

Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-u'a"ng'n' f,

## Pesal 1Ol

untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/kuasapenggunaanggarandapatdiberikanuarrgpersediaanyang dikelola oleh bendahara pengeluaran.

## Bagtan llellma

## Peleksaaaaa Aaggaran Poablayaan Daerah Paragraf 1

## Stsa Lebth Pembiayaan Aaggaral (SfLPA) Tahun Sobelumnya Pasal 1(}2

SiLPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- a. menutupi delisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan larrjutan atas beban belanja langsung;
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

## Pasel 1O3

- (1) Pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O2 huruf b, didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya.
- (2) Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan nonfisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember tahun Ernggaran berjalan.
- (3) Jumlah anggaran dalam DPAL-SKPD dapat disahkan setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap:
- a. sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatarr yang bersangkutan;
- b. sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D; atau
- c. SP2D yang belum diuangkan'
- (4) DPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pe*u"ya."n. f,

- (5) Pekeg'aan yang dapat dilanjutkandalam bentuk DPAL memenuhi kriteria:
- a. pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun angggaran berkenaan', dan
- b. keterlambatan penyelesaianpekerjaan diakibatkan bukan karena kelalaian pengguna anggaran/ barang atau rekanan,namun karena akibat dari force major.

## Paragraf2

## Daaa Cadangan

## Pasal 1O4

- (u Dana Cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dala Cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh BUD.
- (2) Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- (3) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2l., dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.
- (41 Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaim2la dimaksud pada ayat (3), dana cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah.
- (s) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (a), paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- (6) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas perseh4iuan PPKD.
- (7) Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai maka dana cadangan yang masih tersisa pada rekening dana cadangan dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah,

## Passl 1O5

- (1) Dalam hal dana cadangan yang ditempatl&lt;an pada rekening dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan , risiko rendah. I,

:

^

^

- (2) penerimaan hasil bunga rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menambah jumlah dana cadangan.
- (3) Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (l), meliputi:
- a. dePosito;
- b. sertifikat bank Indonesia (SBI);"
- c. surat perbendaharaan negara (SPN);
- d. surat utang negara (SUN); dan
- e. surat berharga lainnya yang diiamin Pemerintah.
- (4) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan Program/ kegiatan lainnYa.

## Paragraf 3

## Iovestasl

## Pasal 1()6

- (1) Investasi awal dan penambahan investasi dicatat pada rekening penyertaan modal (investasi) daerah.
- (2) Pengurangan, penjualan dan/ atau pengalihan investasi dicatat pada rekening penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi modal).

## Paragrafa

## Plqlaman Daerah daa Obltgaet Daorah

## Pasal 1Oz 'i'

- (1) penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas piqjaman pihak lain.
- (3) pendapatan daerah dan/ atau aset daerah (barang milik daerah) tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah.
- (4) Kegiatan yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dljadikan jaminan obligasi daerah.

## Pasal 1O8

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan atas pirlaman daerah dan obligasi daerah. I

:

## Pasal 109

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri setiap akhir semester tahun anggaran berjalan.
- (2) Posisi kumulatif pinjaman dall kewajiban pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. jumlah Penerimaan Pinjaman;
- b. pembayaran pinjaman (pokok dan bunga); dan
- c. slsa pmJarnal.

## Pashl 11O

- (1) Pemerintah Daerah wajib membayar bunga. dan pokok utang dan /atau obligasi daerah yang telah jatuh tempo.
- (2) Apablla arr8flar€In yang tersedia dalam APBD /perwbahan APBD tidak mencukupi untuk pembayaran bunga dan pokok utang danlat,[ obligasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan atau setelah pembahan APBD.
- (3) Pelampauan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada DPRD dalam pembahasan awal pembahan APBD atau dalam laporan realisasi anggaran.

## Pasal 111

- (l) Kepala SKPKD melaksanakan pembayaran bunga dan cicilan pokok utang dan/ atau obligasi daerah yang jatuh tempo.
- (2) Pembayaran bunga pinjaman dan/ atau obligasi daerah dicatat pada rekening belanja bunga.
- (3) Pembayaran denda pinjaman dan/ atau obligasi daerah dicatat pada rekening belanja bunga. '1ir
- (4) Pembayaran pokok pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada rekening cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

## Pasal 112

- (1) Pengelolaal obligasi daerah dite