Unknown Unknown Nomor 20 Tahun 2016 tentang pendanaan pendidikan di Kabupaten Tulungagung; 1. undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a3Ol); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20Q4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5SB7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Fendidikan Nasional (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a9Q; - 5' Peraturan pemerintah Nomor sg Tahun 20os tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ([emb*"" ll"g"ra Repubrik Indonesia Tcrrun 2o0s Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSTg); --- - 7' Peraturan pemerintah Nomor tr Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan pe\_nyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Repubrik Indoneila Tahun 20 10 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana tel; aiuuatr ar"g." peraturan Pemerintah Nomor 66 Tatr:n \_2010 (Leribaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nooro, iiz, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia lVonoo, 5 157); - 6' Peraturan pemerintarr Nomor 4g Tahun 2o0g tentang Pendanaan .pendicr-ikan (Lembaran rv"g^t" Repubrik Indonesia Tahun 2oog Nomor 9r, TambJhan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ag6a); - - 8' Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang p.d:T?" -pengel"l*" il;;;;" Daerah, sebagaimana telah aiuuarr-beberapa t ri t"i"r.nir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor zt iarrun 2arr; - 10' Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2010 tentang eengetoraan a"ti-il"velenggaraan Pendidikan, sebagaimana tii"r, oiuuJ o;; peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 23 Tahun 201 1: - 9' Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 20t2 tentang punguta' dan sumbangan Biaya Pendidikan pada Satrian peioioit&lt;an t.;;-^ MEMUTUSI(AI,I ! (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
BT'PATI TI'LUITGAGI'ITC PROVINSI JAWA TIUI'R
PERATIT'RAN BT'PATI TULT'ITGAGI'trG
rfouoR f{ TAHUT| 2016 TETTTANG
PENDAIYAAIV PETDIDIKAN DI KABI'PATEIT TI'LI'NGAGUITG
DENGAIY RAIIMAT TUIIAN YAIYG MAIIA ESI\
BI'PATI TI'LUITGAGITNG,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Ttrlungagung, maka perlu adanya pemenuhan biaya penyelenggaraan pendidikan;
- b. batrwa pemenuha' braya penyelenggaraan pendidika' sebagaimana dimaksud huruf a agat tercapai secara optimal, berhasil guna serra memenuhi prinsip transparansi dan berkeadilan maka perlu disusun pedoman dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan Bupati tentang pendanaan pendidikan di Kabupaten Tulungagung;
1. undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a3Ol);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20Q4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5SB7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Fendidikan Nasional (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a9Q;
o
- 5' Peraturan pemerintah Nomor sg Tahun 20os tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ([emb*"" ll"g"ra Repubrik Indonesia Tcrrun 2o0s Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSTg); ---
- 7' Peraturan pemerintah Nomor tr Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan pe\_nyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Repubrik Indoneila Tahun 20 10 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana tel; aiuuatr ar"g." peraturan Pemerintah Nomor 66 Tatr:n \_2010 (Leribaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nooro, iiz, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia lVonoo, 5 157);
- 6' Peraturan pemerintarr Nomor 4g Tahun 2o0g tentang Pendanaan .pendicr-ikan (Lembaran rv"g^t" Repubrik Indonesia Tahun 2oog Nomor 9r, TambJhan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ag6a); -
- 8' Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang p.d:T?" -pengel"l*" il;;;;" Daerah, sebagaimana telah aiuuarr-beberapa t ri t"i"r.nir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor zt iarrun 2arr;
- 10' Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2010 tentang eengetoraan a"ti-il"velenggaraan Pendidikan, sebagaimana tii"r, oiuuJ o;; peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 23 Tahun 201 1:
- 9' Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 20t2 tentang punguta' dan sumbangan Biaya Pendidikan pada Satrian peioioit&lt;an t.;;-^
MEMUTUSI(AI,I !
- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEIYTANG PENDANAAN PENDIDIKAN DI I(ABT'PATEIV TULUNGAGUIVG.
BAB I - KE.TEITTUAN U}IUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1' Pemerintah Daerah adarah pemerintah
- Kabupaten T\rlungagung.
3. Bupati adatah Bupati T\rlungagung.
2. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
- 4' i;ffi-.fi# Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
- 5' Kepala Dinas adarah Kepala Dinas pendidikan dan Kebudavaan Kabupaten Tulungagung. ' v'rsrurr\€r'rr Lr'lrr r\el
- 6 ' Satuan pendidikan adalah Taman Kanar&lt;-Kanak/Raudatul Anfal (TK/RA), sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (sD/MI), Sekolah Menengah pertama/Madrasah t""""*iy"f, (SMp/MTs), Sekolah
o
- Menengah Atas/Madras* .Sjyd (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuru"" tsMi&lt;)rriiK) dan sekorah Luar Biasa (SLB).
7. Dana pendidikan adatah,sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengeloia pendidikan.
9. Partisipasi adalah keikutsertaan dalam mendukung pendanaan pendidikan.
- Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidika'n. 8.
10. Sumbangan adalah penerimaan. biaya pendidikan baik berupa uang dan/at?u barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orang tua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada 'satuan pendidikan yang bersifat sukarela, tida-k memaksa, UO-at&lt; m"rrgit "i, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan baik jumlah ;;;;" ;angka waktu pemberiannya.
- ll.Komite Sekolah ada{h lembaea mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolih serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang selanjutnya disingkat ,A'PB$ adalah anggaran pindapatan aan u-unia ""t ot"t dalam satu tahun pel4jaran.
13. Pengelolaan keuangan sekolah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,- pelaporan, pertanggungiawaban dan pengawasan keuangan sekolah.
14. Biaya personal adalah bia;ra yang harus dikeluarkan untuk mencukupi keperluan peserta didik secara pribadi.
15. Peserta didik adalah anggota masyarakat di Daerah yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelqpr"n yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan lertentu.
16. Peserta didik Miskin adalah peserta didik yang berasal dari keluarga miskin yang bersekolah dan tercatat sebagai penduduk di Daerah.
BAB U
BIAYA PEITYELENGGARAAI{ PENDIDII{AN
BAB I - KE.TEITTUAN U}IUM
Pasal 2
Biaya penyelenggaraan pendidikan bersumber dari:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; a.
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. sumber lainnya yang sah.
- peserta didik dan/atau orang tua/wali; dan/atau
BAB I - KE.TEITTUAN U}IUM
Pasal 3
- (1) Setiap peserta didik wajib untuk ikut serta dalam menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pendidikan yang bersumber dari peserta didik dan/atau orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c dapat berupa sumbangan/partisipasi.
o
- (3) sumbang€n/partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dikecualikan terhadap p."..t^ didik miskin, yanB bersekolah dan tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Tulungagung.
- (4) Peserta didik miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupa.ti
BAB I - KE.TEITTUAN U}IUM
Pasal 4
- Pendanaan pendidikan diberikan kepada peserta didik pada satuan pendidikan. (1)
- Pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai : {2)
- b. pembinaan bakat dan prestasl;
- a. kebutuhan personal peserta didft miskin;
9. kegiatan pengiriman duta pelajar;
- e. bantuan peserta didik miskin berprestasi yang diterima masuk perguruan tinggi.
- d. beasiswa;
BAB I - KE.TEITTUAN U}IUM
Pasal 5
- Besaran pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal a ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah. (1)
- Dalam hal kemampuan keuangan Daerah tidak mampu membiayai seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal + ayat (21, maka pembiayaan untuk pendanaan pendidikan diberikan
BAB I - KE.TEITTUAN U}IUM
Pasal 6
- Besaran alokasi anggaran untuk pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam 4 ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (1)
- Penganggaran pendanaan pendidikan untuk membiayai kebutuhan personal peserta didik miskin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a dianggarkan melalui Belanja Tidak Langsung. (2)
- Penganggaran pendanaan pendidikan untuk membiayai pembinaan bakat dan prestasi, kegiatan pengiriman duta pel4jar, beasiswa, dan bantuan peserta didik miskin berprestasi yang diterima masuk perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dianggarkan melalui Belanja Langsung. (3)
o
BAB I - KE.TEITTUAN U}IUM
Pasal 7
- Prosedur pengajuan pendanaan kebutuhan personal peserta didik dalam Pasal 4 ayat (21huruf a: (1) pendidikan untuk membiavai miskin sebagaimana dimaksud
- b. Kepala satuan pendidikan BAB V
DATAITI PENDAIiIAAII PENDIDII{AIY
BAB I - KE.TEITTUAN U}IUM
Pasal 9
Biaya pribadi peserta didik yang terdiri dari alat tulis, buku tulis, Lembar Kerja siswa, tas sepatu, l*31" seragarn, pakaian or"r,r ,"g.,'-";j;oi tanggung jawab orang tua/wari kecuali bagi piserta didik misrin.
Patal 10
Pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada peserta didik dan/atau orang tua/wali yang *n*rp,i, ""rt" masyarakat, untuk berpartisipa-si dalam pendanaan!";ilil; f,rrra merrdt.,kung kegiatan satuan pendidikan.
Paral 11
- (1) Dalam rangka mendukung kegiatan satuan pendidikan, satuan pendidikan dapat menerima "u*barrgar, / partisipasi secara sukarela dari peserta didik atau orang tua/walinya yang mampu, masyarakat, atau lembaga lainnya.
- (2) Penerimaan, penyimpanan, \_dan penggunaan sumbangan/partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat tji Oif"tutun secara transparan dan dilaporkan kepada Bupati *lUtri f"f"t. Oirr""\_
- (3) Dalam hal sumbangan/partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 1 (satu) tahun ajaran mereUifr"i nf. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) maka wajib diaudit oleh j&lt;untan publik dan hasil auditnya diumumkan secara transparan di media cetak berskala nasional dan dilaporkan kepada Menieri pendidikan.
- (4) Bupati dapat membatalkan sumbangan/partisipasi apabila satuan pendidikan penerima melanggar perat,iran perundang\_und"r,g"r., .i", dini-lai meresahkan masyarakat.
BAB I - KE.TEITTUAN U}IUM
Pasal 10
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, dan pasal 11 ayat (l) dilaksanakan dengan ketentuan:
BAB I - KE.TEITTUAN U}IUM
Pasal 12
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, dan pasal 11 ayat (l) dilaksanakan dengan ketentuan:
- Satuan pendidikan menyusun rencana ApBS sesuai skala prioritas; a.
- c. Rencana APBS mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas atas nama Bupati;
- Rencana. APBS disampaikan dalam rapat komrte sekolah untuk memperoleh kesepa.katan altara orang tua/wali, komite sekolal, aan satuan pendidikan; b.
- d' diumumkan secara tran sparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan;
- e' dana yang diperoreh disimpan dalam rekening a."s nama satuan pendidikan;
o
- oana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan terpisah dari dana y.rrg Oil"ri\_a dari penyelenggara satuan pendidikan; f.
5. menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh satuan pendidikan;
- h. tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penil,aian . hasil belajar p"""rt" aia*, dan/atau kelulusan peserta didik oan satuan pendidikan:
- PengumPulan, penyrmpanan, dan dipertanggungjawabkan oreh saiua' oio,o*iri"Hl1iL"',\_J:l; kepada pemangku kepentingan p""Jrjil.i'i"l\_rama orang tua/wali peserta didik, dan penyelenggara ""t"." p"ijiiir.".. j.
- tidak dialokasikan bail ".""r" frig"""i'i"rpun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota komite J"mflfrTil"orasari atau lembasa representasi pemangku kepentingan ."tu"" p*Aiaif."o; J.i -er.rvq6q l.
- 3,itT,\_11 .:"tuan pendidikan membutuhkan dana untuk memenuhi Draya rnvestasi, maka dapat mengaj,rtu' U"rrtu*" kepada pemerintah Daerah dengan permohonan -tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan diserta.i alasan a"n aor.u*Jn |irJr""r,""rr. (1)
- Bantuan pemerintah investasi""uugJiJ'"ai?iiff aif.Hr.T,ffi ,#fff tlfi :"ffi; prioritas dan disesuaikan a."g" r."\_"ip"# i"u"og.r, daerah. (2)
pEMBrxAAr{ ffiYrnno*or*
Paral 14
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan sebagarmana dimaksud ffiff,,?J: ( I ) meliputi pemberian pe"d;;; uiiluir,s.r,, supervisi dan
- (1) Dinas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan pendanaan pendidikan yang dilakukan oleh satuan p""aiailrrr.
Paral lS
Pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungfawaban pendanaan pendidikan dilaksanakai of"fr- i""r.".i yang benvenang sesuai dengan peraturan perundang\_u"a"rrg."l*g berlaku.
BAB VII - IGTEI|TUAT PEI|TITUP
Pasal 16
Dengan berlakunya Tulungagung Nomor Pendidikan Di berlaku. Peraturan Bupati 28 Tahun 2014 ini, maka peraturan Bupatj tentang Jaminan pendanaan dicabut dan dinyatakan tidal&lt; Kabupaten T\rlungagung
Paral 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
l8a. semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bgnati ini dengan penempetarriya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di T\rlungagun g pada tanggal 2 ? gl1 2gr5 P".rt" ?19.-a|r Kabupaten Tutungagung Tahun 2016 Nomor 14