KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 62 Tahun 1999 tentang INSPEKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN (berlaku 24 Juni 1999)
Pembukaan
Menimbang :
dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas Inspektur Jenderal Pembangunan, dipandang perlu diadakan pengaturan kembali ketentuan tentang Inspektur Jenderal Pembangunan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1974;
Mengingat :
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG INSPEKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN.
Pasal 1
- (1) Inspektur Jenderal Pembangunan yang selanjutnya disebut IRJENBANG adalah Staf Khusus Presiden yang bertugas mengevaluasi, mengkaji, dan menganalisis berbagai kebijakan operasional pembangunan terutama di bidang pembangunan daerah, pembangunan sektoral/departemental, teknologi dan industri strategis, kawasan industri, Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu dan Proyek-proyek khusus serta pembangunan wilayah tertinggal.
- (2) IRJENBANG dalam melakukan tugasnya dapat berkoordinasi dengan pihak terkait.
- (3) IRJENBANG dalam melaksanakan tugasnya dapat melakukan penelitian, pengkajian dan peninjauan lapangan baik secara langsung maupun dengan menggunakan pihak ketiga yang kompeten.
- (4) IRJENBANG menerima perintah dan petunjuk-petunjuk dari Presiden dan atau Wakil Presiden.
- (5) IRJENBANG bertanggung jawab kepada Presiden.
Pasal 2
- (1) IRJENBANG terdiri dari :
- a. IRJENBANG Bidang Pembangunan Daerah/Banpres/KUD;
- b. IRJENBANG Bidang Sektoral/Departemental, termasuk sembilan bahan pokok, obat-obatan, pendidikan, bahan bakar dan kebutuhan dasar manusia lainnya;
- c. IRJENBANG Bidang Pengembangan Teknologi dan Industri Strategis;
- d. IRJENBANG Bidang Pembangunan Kawasan Industri, Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) dan Proyek-proyek Khusus;
- e. IRJENBANG Bidang Pembangunan Wilayah Tertinggal.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, masing-masing IRJENBANG memerlukan pembantu yang sesuai dengan bidang tugasnya dan memiliki kualifikasi khusus yang disebut BANIRJENBANG sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan Staf sebagai pembantu BANIRJENBANG sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang.
Pasal 4
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG INSPEKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN.
- (1) Inspektur Jenderal Pembangunan yang selanjutnya disebut IRJENBANG adalah Staf Khusus Presiden yang bertugas mengevaluasi, mengkaji, dan menganalisis berbagai kebijakan operasional pembangunan terutama di bidang pembangunan daerah, pembangunan sektoral/departemental, teknologi dan industri strategis, kawasan industri, Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu dan Proyek-proyek khusus serta pembangunan wilayah tertinggal.
- (2) IRJENBANG dalam melakukan tugasnya dapat berkoordinasi dengan pihak terkait.
- (3) IRJENBANG dalam melaksanakan tugasnya dapat melakukan penelitian, pengkajian dan peninjauan lapangan baik secara langsung maupun dengan menggunakan pihak ketiga yang kompeten.
- (4) IRJENBANG menerima perintah dan petunjuk-petunjuk dari Presiden dan atau Wakil Presiden.
- (5) IRJENBANG bertanggung jawab kepada Presiden.
- (1) IRJENBANG terdiri dari :
- a. IRJENBANG Bidang Pembangunan Daerah/Banpres/KUD;
- b. IRJENBANG Bidang Sektoral/Departemental, termasuk sembilan bahan pokok, obat-obatan, pendidikan, bahan bakar dan kebutuhan dasar manusia lainnya;
- c. IRJENBANG Bidang Pengembangan Teknologi dan Industri Strategis;
- d. IRJENBANG Bidang Pembangunan Kawasan Industri, Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) dan Proyek-proyek Khusus;
- e. IRJENBANG Bidang Pembangunan Wilayah Tertinggal.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, masing-masing IRJENBANG memerlukan pembantu yang sesuai dengan bidang tugasnya dan memiliki kualifikasi khusus yang disebut BANIRJENBANG sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan Staf sebagai pembantu BANIRJENBANG sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang.
- (1) IRJENBANG adalah jabatan setingkat Eselon Ia dan BANIRJENBANG adalah jabatan setingkat Eselon II sedang Staf BANIRJENBANG adalah jabatan setingkat Eselon III atau IV.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian IRJENBANG dan BANIRJENBANG ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Staf BANIRJENBANG ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sekretaris Negara.
Penyelenggaraan Administrasi IRJENBANG dilakukan oleh Sekretariat Pengendalian Operasional Pembangunan (SETDALOPBANG) Sekretariat Negara.
Pasal 5
Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1974 dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 6
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE