PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 11 Tahun 2015 tentang BANGUNAN GEDUNG (berlaku 29 Desember 2015)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat:
BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG BANGUNAN GEDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KETAPANG,
- a. bahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan fungsinya dan memenuhi persyaratan administratif serta teknis untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan baik penghuni maupun lingkungannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedun g;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, merupakan pedoman dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
7. 20 . Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 44);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG dan BUPATI KETAPANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TENTANG BANGUNAN GEDUNG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
5. Bangunan gedung adat adalah bangunan gedung yang di dirikan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah sebagai acuan sekurangkurangnya untuk mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan bangunan gedung sejak dari perizinan, perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, kelaikan bangunan gedung agar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Paragraf 2 Tujuan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
- a. mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan; dan
- c. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
Paragraf 3 Ruang Lingkup
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan mengenai:
- a. fungsi dan klasifikasi bangunan gedung;
- b. persyaratan bangunan gedung;
- c. penyelenggaraan bangunan gedung;
- d. peran masyarakat; dan
- e. pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 5
- (1) Fungsi bangunan gedung merupakan ketetapan mengenai pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungan maupun keandalannya serta sesuai
dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW Kabupaten dan/atau RTBL.
- (2) Fungsi bangunan gedung meliputi:
- a. bangunan gedung fungsi hunian dengan fungsi utama sebagai tempat manusia tinggal;
- b. bangunan gedung fungsi keagamaan dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan ibadah;
- c. bangunan gedung fungsi usaha dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha;
- d. bangunan gedung fungsi sosial dan budaya dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya serta pelayanan pemerintahan;
- e. bangunan gedung fungsi khusus dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi dan/atau tingkat risiko bahaya tinggi; dan
- f. bangunan gedung lebih dari satu fungsi.
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 6
- (1) Bangunan gedung fungsi hunian dengan fungsi utama sebagai tempat manusia tinggal dapat berbentuk:
- a. bangunan rumah tinggal tunggal;
- b. bangunan rumah tinggal deret;
- c. bangunan rumah tinggal susun; dan
- d. bangunan rumah tinggal sementara.
- (2) Bangunan gedung fungsi keagamaan dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan ibadah keagamaan dapat berbentuk:
- a. bangunan masjid, mushalla, langgar, surau;
- b. bangunan gereja, kapel;
- c. bangunan pura;
- d. bangunan vihara;
- e. bangunan kelenteng; dan
- f. bangunan keagamaan dengan sebutan lainnya.
- (3) Bangunan gedung fungsi usaha dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha dapat berbentuk:
- a. bangunan gedung perkantoran seperti bangunan perkantoran pemerintah dan non pemerintah dan sejenisnya;
- b. bangunan gedung perdagangan seperti bangunan pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, mal dan sejenisnya;
- c. bangunan gedung pabrik;
- d. bangunan gedung perhotelan seperti bangunan hotel, motel, hostel, penginapan dan sejenisnya;
- e. bangunan gedung wisata dan rekreasi seperti tempat rekreasi, bioskop, dan sejenisnya;
- f. bangunan gedung terminal seperti bangunan stasiun kereta api, terminal bus angkutan umum, halte bus, terminal peti kemas, pelabuhan Laut, pelabuhan Sungai, pelabuhan perikanan, bandar udara;
- g. bangunan gedung tempat penyimpanan sementara seperti bangunan gudang, gedung parkir dan sejenisnya; dan
- h. bangunan gedung tempat penangkaran burung walet, bangunan peternakan sapi, dan sejenisnya.
- (4) Bangunan gedung sosial dan budaya dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya serta pelayanan pemerintahan dapat berbentuk:
- a. bangunan gedung pelayanan pendidikan seperti bangunan sekolah taman kanak kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, kursus dan semacamnya;
- b. bangunan gedung pelayanan kesehatan seperti bangunan puskesmas, poliklinik, rumah bersalin, rumah sakit termasuk pantipanti dan sejenisnya;
- c. bangunan gedung kebudayaan seperti bangunan museum, gedung kesenian, bangunan gedung adat, dan sejenisnya;
- d. bangunan gedung laboratorium seperti bangunan laboratorium fisika, laboratorium kimia, dan laboratorium lainnya; dan
- e. bangunan gedung pelayanan umum seperti bangunan kantor pemerintah, stadiun, gedung olah raga, dan sejenisnya.
- (5) Bangunan fungsi khusus dengan fungsi utama yang memerlukan tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional dan/atau yang mempunyai tingkat resiko bahaya yang tinggi.
- (6) Bangunan gedung lebih dari satu fungsi dengan fungsi utama kombinasi lebih dari satu fungsi dapat berbentuk:
- a. bangunan rumah-toko (ruko);
- b. bangunan rumah-toko-penangkaran burung walet-gudang;
- c. bangunan rumah-kantor (rukan);
- d. bangunan gedung mal-apartemen-perkantoran; dan
- e. bangunan gedung mal-apartemen-perkantoran-perhotelan.
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 7
- (1) Fungsi bangunan gedung diusulkan oleh calon pemilik bangunan gedung dalam bentuk rencana teknis bangunan gedung sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW Kabupaten dan/atau RTBL dan persyaratan yang diwajibkan sesuai dengan fungsi bangunan gedung.
- (2) Penetapan fungsi bangunan gedung dilakukan oleh Bupati melalui penerbitan IMB.
- (3) Perubahan fungsi bangunan gedung yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh persetujuan dan penetapan oleh Bupati.
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 8
- (1) Klasifikasi bangunan gedung menurut klasifikasi fungsi bangunan didasarkan pada pemenuhan syarat administrasi dan persyaratan teknis bangunan gedung.
- (2) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diklasifikasikan
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 9
- (1) Penentuan klasifikasi bangunan gedung atau bagian dari gedung ditentukan
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 10
Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendataan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Bagian Kesatu Umum
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 11
- (1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.
- (2) Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi:
- a. status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
- b. status kepemilikan bangunan gedung;dan
- c. IMB.
- (3) Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi:
- a. persyaratan tata bangunan dan lingkungan terdiri atas:
1. persyaratan peruntukan lokasi;
2. intensitas bangunan gedung;
3. arsitektur bangunan gedung;
4. ruang terbuka hijau;
5. pengendalian dampak lingkungan untuk bangunan gedung tertentu; dan
6. RTBL untuk kawasan yang termasuk dalam Peraturan Bupati tentang RTBL.
- b. persyaratan keandalan bangunan gedung terdiri atas:
1. persyaratan keselamatan;
2. persyaratan kesehatan;
3. persyaratan kenyamanan; dan
4. persyaratan kemudahan.
Bagian Kedua Persyaratan Administratif Paragraf 1 Status Kepemilikan Hak Atas Tanah
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 12
- (1) Setiap bangunan gedung harus didirikan di atas tanah milik sendiri atau milik pihak lain yang status tanahnya jelas dan atas izin tertulis pemilik tanah.
- (2) Status tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah.
- (3) Bangunan gedung yang karena faktor budaya atau tradisi setempat dimana bangunan yang dibangun di atas air sungai atau air danau perlu dipertimbangkan dengan alasan teknis tertentu dengan mendapatkan izin dari Bupati.
- (4) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibangun dan terletak di kawasan rawan bencana alam harus mengikuti persyaratan yang diatur dalam RTRW Kabupaten.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pemanfaatan hak atas tanah milik pihak lain diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 2 Status Kepemilikan Bangunan Gedung
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 13
- (1) Status kepemilikan bangunan gedung dibuktikan dengan surat kepemilikan bangunan gedung yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Penetapan status kepemilikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat proses IMB dan/atau pada saat pendataan bangunan gedung, sebagai sarana tertib
- pembangunan, tertib pemanfaatan dan kepastian hukum atas kepemilikan bangunan gedung.
- (3) Status kepemilikan rumah adat pada masyarakat hukum adat ditetapkan oleh masyarakat hukum adat bersangkutan
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 14
- (1) Setiap orang atau badan wajib mengajukan permohonan IMB kepada Bupati untuk melakukan kegiatan:
- a. pembangunan dan/atau prasarana bangunan gedung;
- b. rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan; dan
- c. pemugaran/pelestarian dengan mendasarkan pada surat keterangan rencana kota advis planning untuk lokasi yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan secara cuma-cuma surat keterangan rencana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada setiap calon pemohon IMB sebagai dasar penyusunan rencana teknis bangunan gedung.
- (3) Permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
- a. surat bukti tentang status hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah;
- b. surat bukti tentang status bangunan gedung; dan
- c. dokumen/surat surat lainnya yang terkait.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan penggolongannya, meliputi:
- a. bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana;
- b. bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal sampai dengan dua lantai;
- c. bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal tidak sederhana dua lantai atau lebih dan bangunan gedung lainnya pada umumnya;
- d. rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum;
- e. rencana teknis bangunan gedung fungsi khusus; dan
- f. rencana teknis bangunan gedung kedutaan besar negara asing dan bangunan gedung diplomatik lainnya.
- (6) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
- a. data umum bangunan gedung memuat informasi mengenai:
1. fungsi/klasifikasi bangunan gedung;
2. luas lantai dasar bangunan gedung;
3. total luas lantai bangunan gedung;
4. ketinggian/jumlah lantai bangunan; dan
5. rencana pelaksanaan.
- b. Rencana teknis bangunan gedung disesuaikan dengan penggolongannnya, meliputi:
1. gambar pra rencana bangunan gedung yang terdiri dari gambar/siteplan/situasi, denah, tampak dan gambar potongan;
2. spesifikasi teknis bangunan gedung;
3. rancangan arsitektur bangunan gedung;
4. rencangan struktur secara sederhana/prinsip;
5. rancangan utilitas bangunan gedung secara prinsip;
6. spesifikasi umum bangunan gedung;
7. perhitungan struktur bangunan gedung 2 (dua) lantai atau lebih dan/atau bentang struktur lebih dari 6 meter;
8. perhitungan kebutuhan utilitas (mekanikal dan elektrikal); dan
9. rekomendasi instansi terkait.
- (7) Pembayaran retribusi IMB dilakukan setelah Bupati memberikan persetujuan atas dokumen rencana teknis.
- (8)
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 15
- (1) Permohonan IMB untuk bangunan gedung yang dibangun di atas dan/atau di bawah tanah, air, atau prasarana dan sarana umum harus mendapatkan persetujuan dari instansi terkait.
- (2) IMB untuk pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat pertimbangan teknis TABG dan dengan mempertimbangkan pendapat masyarakat.
- (3) Pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti standar teknis dan pedoman yang terkait.
Paragraf 5 Kelembagaan
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 16
- (1) Dokumen permohonan IMB disampaikan/diajukan kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (2) Pemeriksaan dokumen rencana teknis dan administratif dilaksanakan oleh instansi teknis pembina yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung.
- (3) Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada unit kerja yang menangani urusan perizinan dan/atau kepada Camat.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan faktor:
- a. efisiensi dan efektivitas;
- b. mendekatkan pelayanan pemberian IMB kepada masyarakat;
- c. fungsi bangunan, klasifikasi bangunan, luasan tanah dan/atau bangunan yang mampu diselenggaraan di kecamatan; dan
- d. kecepatan penanganan penanggulangan darurat dan rehabilitasi bangunan gedung pasca bencana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
Paragraf 1 Umum
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 17
Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan dan lingkungan dan persyaratan keandalan bangunan.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 18
Persyaratan tata bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi persyaratan peruntukan, intensitas, arsitektur dan pengendalian dampak lingkungan bangunan gedung.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 19
Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.
Paragraf 2 Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 20
- (1) Bangunan gedung harus diselenggarakan sesuai dengan peruntukan lokasi yang telah ditetapkan dalam ketentuan tentang RTRW Kabupaten, Rencana Detail Tata Ruang dan RTBL dari lokasi yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah daerah wajib memberikan informasi mengenai rencana tata ruang dan tata bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat secara cuma-cuma.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi keterangan mengenai peruntukan lokasi, intensitas bangunan yang terdiri dari kepadatan bangunan, ketinggian bangunan, dan garis sempadan bangunan.
- (4) Bangunan gedung yang dibangun:
- a. di atas prasarana dan sarana umum;
- b. di bawah prasarana dan sarana umum;
- c. di bawah atau di atas air;
- d. di daerah jaringan transmisi listrik tegangan tinggi;
- e. di daerah yang berpotensi bencana alam; dan
- f. di Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP).
11. harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan memperoleh pertimbangan serta persetujuan dari pemerintah daerah dan/atau instansi terkait lainnya.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, ketentuan lebih lanjut mengenai peruntukan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 21
- (1) Bangunan gedung yang akan dibangun harus memenuhi persyaratan intensitas bangunan gedung yang terdiri dari:
- a. kepadatan dan ketinggian bangunan gedung;
- b. penetapan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan jumlah lantai;
- c. perhitungan KDB dan KLB;
- d. garis sempadan bangunan gedung (muka, samping, belakang);
- e. jarak bebas bangunan gedung; dan
- f. pemisah di sepanjang halaman muka/samping/belakang bangunan gedung,
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 22
- (1) Setiap bangunan gedung yang dibangun harus memenuhi persyaratan kepadatan bangunan yang diatur dalam KDB untuk lokasi yang bersangkutan.
- (2) KDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan/resapan air permukaan tanah dan pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan.
- (3) Ketentuan besarnya KDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terkait.
- (4) Ketentuan besarnya KDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan RTRW Kabupaten atau yang diatur dalam RTBL untuk lokasi yang sudah mempunyai atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Setiap bangunan gedung di lokasi renggang apabila tidak ditentukan lain, ditentukan KDB maksimum 75%.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 23
- (1) KLB ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan/resapan air permukaan dan pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan, keselamatan dan kenyamanan umum.
- (2) KLB ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan/resapan air permukaan tanah.
- (3) Ketentuan besarnya KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kepentingan keselamatan operasi penerbangan, RTRW Kabupaten atau yang diatur dalam RTBL untuk lokasi yang sudah mempunyai atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 24
- (1) Koefisien Daerah Hijau (KDH) ditentukan atas dasar kepentingan daya dukung lingkungan, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, kesehatan, dan kenyamanan bangunan.
- (2) Ketentuan besarnya KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW Kabupaten, RDTL, RTBL, dan/atau pengaturan sementara persyaratan intensitas bangunan gedung dalam Peraturan Bupati.
- (3) Setiap bangunan di lokasi renggang apabila tidak ditentukan lain, ditentukan KDH minimum 25 %.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 25
- (1) Ketinggian bangunan gedung meliputi ketentuan mengenai JLB dan KLB yang dibedakan dalam KLB tinggi, sedang, dan rendah.
- (2) Ketinggian bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengganggu lalu lintas penerbangan.
- (3) Untuk kawasan yang belum dibuat tata ruangnya, ketinggian maksimum bangunan gedung ditetapkan oleh instansi yang berwenang dengan mempertimbangkan lebar jalan, fungsi bangunan, keselamatan bangunan, serta keserasian, dengan lingkungannya.
- (4) Bangunan gedung dapat dibuat bertingkat ke bawah tanah sepanjang memungkinkan untuk itu dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 26
- (1) Garis sempadan bangunan gedung mengacu pada RTRW Kabupaten, dan/atau RTBL.
- (2) Penetapan garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keserasian dengan lingkungan dan ketinggian bangunan.
- (3) Penetapan garis sempadan bangunan berlaku untuk bangunan di atas permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah ( basement) .
- (4) Garis sempadan pondasi bangunan terluar yang sejajar dengan as jalan (rencana Jalan)/tepi sungai apabila tidak ditentukan lain, ditentukan
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 27
- (1) Jarak bebas bangunan gedung yang ditetapkan untuk setiap lokasi harus sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Setiap bangunan gedung tidak boleh melanggar ketentuan jarak bebas bangunan gedung yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten , RDTR Kabupaten dan/atau RTBL.
- (3) Ketentuan jarak bebas bangunan gedung ditetapkan dalam bentuk:
- a. garis sempadan bangunan gedung dengan as jalan, tepi sungai, rel kereta api dan/atau jaringan listrik tegangan tinggi, dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesehatan; dan
- b. jarak antara bangunan gedung dengan batas persil, jarak antar bangunan, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman yang diberlakukan per kapling/per persil dan/atau perkawasan pada lokasi bersangkutan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.
- (4) Penetapan jarak bebas bangunan gedung atau bagian bangunan gedung yang dibangun di bawah permukaan tanah didasarkan pada pertimbangan keberadaan atau rencana jaringan pembangunan utilitas umum.
- (5) Garis sempadan pagar terluar yang berbatasan dengan jalan ditentukan berhimpit dengan batas terluar daerah milik jalan.
- (6) Tinggi pagar yang berbatasan dengan jalan bilamana tidak diatur lain, ditentukan maksimum 1,5 meter dari permukaan halaman/ trotoar dengan bentuk transparan atau tembus pandang.
- (7) Sebelum ditetapkannya jarak bebas bangunan gedung dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat mengaturnya melalui Peraturan Bupati.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 28
- (1) Setiap pengembang yang membangun kompleks perumahan wajib menyediakan paling sedikit 5 % lahannya untuk fasilitas umum.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan oleh warga kompleks perumahan tersebut untuk membangun sarana ibadah, sarana olah raga, taman bermain, pos kemananan atau fasilitas lainnya yang disepakati oleh warga kompleks perumahan tersebut.
Paragraf 3 Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 29
Persyaratan arsitektur bangunan gedung meliputi persyaratan:
- a. penampilan bangunan gedung;
- b. tata ruang dalam;
- c. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya; dan
- d. mempertimbangkan adanya keseimbangan antara nilai-nilai adat/tradisional sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 30
- (1) Persyaratan penampilan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 disesuaikan dengan penetapan tema arsitektur bangunan di dalam Peraturan Bupati tentang RTBL.
- (2) Penampilan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 31
- (1) Bentuk denah bangunan gedung sedapat mungkin simetris dan sederhana guna mengantisipasi kerusakan akibat bencana alam gempa dan penempatannya tidak boleh mengganggu fungsi prasarana kota, lalu lintas dan ketertiban.
- (2) Bentuk bangunan gedung harus dirancang dengan
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 32
- (1) Persyaratan tata ruang dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 33
- (1) Persyaratan keseimbangan, keserasian dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus mempertimbangkan terciptanya ruang luar dan ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya yang diwujudkan dalam pemenuhan persyaratan daerah resapan, akses penyelamatan, sirkulasi kendaraan dan manusia serta terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana luar bangunan gedung.
- (2) Persyaratan keseimbangan, keserasian dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. persyaratan ruang terbuka hijau pekarangan (RTHP);
- b. persyaratan ruang sempadan bangunan gedung;
- c. persyaratan tapak besmen terhadap lingkungan;
- d. ketinggian pekarangan dan lantai dasar bangunan;
- e. daerah hijau pada bangunan (DHB);
- f. tata tanaman;
- g. sirkulasi dan fasilitas parkir;
- h. pertandaan ( signage );dan
- i. pencahayaan ruang luar bangunan gedung.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 34
- (1) RTHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a sebagai ruang yang berhubungan langsung dengan dan terletak pada persil yang sama dengan bangunan gedung, berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman, peresapan air, sirkulasi, unsur estetik, sebagai ruang untuk kegiatan atau ruang fasilitas (amenitas).
- (2) Persyaratan RTHP ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten dan Peraturan Daerah tentang RTBL langsung atau tidak langsung dalam bentuk garis sempadan bangunan, KDB, KDH, KLB, sirkulasi dan fasilitas parkir dan ketetapan lainnya yang bersifat mengikat semua pihak berkepentingan.
- (3) Sebelum persyaratan RTHP ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menerbitkan penetapan sementara sebagai acuan bagi penerbitan IMB.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 35
- (1) Persyaratan ruang sempadan depan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b harus mengindahkan keserasian lansekap pada ruas jalan yang terkait sesuai dengan ketentuan rencana rinci tata ruang Kabupaten Ketapang dan/atau RTBL yang mencakup pagar dan gerbang, tanaman besar/pohon dan bangunan penunjang.
- (2) Terhadap persyaratan ruang sempadan depan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan karakteristik lansekap jalan atau ruas jalan dengan mempertimbangkan keserasian tampak depan bangunan, ruang sempadan depan bangunan, pagar, ( drainase) , jalur pejalan kaki, jalur kendaraan dan jalur hijau median jalan dan sarana utilitas umum lainnya.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 36
- (1) Persyaratan tapak besmen terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c berupa kebutuhan besmen dan besaran Koefisien Tapak Besmen (KTB) ditetapkan
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 37
- (1) DHB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e dapat berupa taman atap atau penanaman pada sisi bangunan.
- (2) DHB merupakan bagian dari kewajiban pemohonan IMB untuk menyediakan RHTP dengan luas maksimum 25% RHTP.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 38
Tata Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf f meliputi aspek pemilihan karakter tanaman dan penempatan tanaman dengan memperhitungkan tingkat kestabilan tanah/wadah tempat tanaman tumbuh dan tingkat bahaya yang ditimbulkannya.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 39
- (1) Setiap bangunan bukan rumah tinggal wajib menyediakan fasilitas parkir kendaraan yang proporsional dengan jumlah luas lantai bangunan sesuai standar teknis yang telah ditetapkan.
- (2) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf g tidak boleh mengurangi daerah hijau yang telah ditetapkan dan harus berorientasi pada pejalan kaki, memudahkan aksesibilitas dan tidak terganggu oleh sirkulasi kendaraan.
- (3) Sistem sirkulasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (2) huruf g harus saling mendukung antara sirkulasi eksternal dan sirkulasi internal bangunan gedung serta antara individu pemakai bangunan dengan sarana transportasinya.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 40
- (1) Pertandaan (S ignage) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf h yang ditempatkan pada bangunan, pagar, kavling dan/atau ruang publik tidak boleh mengganggu karakter yang akan diciptakan/dipertahankan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertandaan ( Signage ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati .
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 41
- (1) Pencahayaan ruang luar bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf i harus disediakan dengan
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 42
- (1) Setiap kegiatan dalam bangunan dan/atau lingkungannya yang mengganggu atau menimbulkan dampak besar dan penting harus dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (2) Kegiatan dalam bangunan dan/atau lingkungannya yang tidak mengganggu atau tidak menimbulkan dampak besar dan penting tidak perlu dilengkapi dengan AMDAL tetapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).
- (3) Kegiatan yang memerlukan AMDAL, UKL, UPL, dan SPPL dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Paragraf 5
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 43
- (1) RTBL memuat program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi dan ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
- (2) Program bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jenis, jumlah, besaran, dan luasan bangunan gedung, serta kebutuhan ruang terbuka hijau, fasilitas umum, fasilitas sosial, prasarana aksesibilitas, sarana pencahayaan, dan sarana penyehatan lingkungan, baik berupa penataan prasarana dan sarana yang sudah ada maupun baru.
- (3) Rencana umum dan panduan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan-ketentuan tata bangunan dan lingkungan pada suatu lingkungan/ kawasan yang memuat rencana peruntukan lahan makro dan mikro, rencana perpetakan, rencana tapak, rencana sistem pergerakan, rencana aksesibilitas lingkungan, rencana prasarana dan sarana lingkungan, rencana wujud visual bangunan, dan ruang terbuka hijau.
- (4) Rencana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan program investasi bangunan gedung dan lingkungannya yang disusun
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 44
Persyaratan keandalan bangunan gedung terdiri dari:
- a. persyaratan keselamatan bangunan gedung;
- b. persyaratan kesehatan bangunan gedung;
- c. persyaratan kenyamanan bangunan gedung; dan
- d. persyaratan kemudahan bangunan gedung.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 45
Persyaratan keselamatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 meliputi:
- a. persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap beban muatan;
- b. persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran; dan
- c. persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya petir.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 46
- (1) Persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap beban muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 meliputi:
- a. persyaratan struktur bangunan gedung;
- b. pembebanan pada bangunan gedung;
- c. struktur atas bangunan gedung;
- d. struktur bawah bangunan gedung;
- e. pondasi langsung, pondasi dalam;
- f. keselamatan struktur;
- g. keruntuhan struktur; dan
- h. persyaratan bahan.
- (2) Struktur bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus kokoh, stabil dalam memikul beban dan memenuhi persyaratan keselamatan, persyaratan pelayanan selama umur yang direncanakan dengan mempertimbangkan:
- a. fungsi bangunan gedung, lokasi, keawetan dan kemungkinan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung;
- b. pengaruh aksi sebagai akibat dari beban yang bekerja selama umur layanan struktur baik beban muatan tetap maupun sementara yang timbul akibat gempa, angin, korosi, jamur dan serangga perusak;
- c. pengaruh gempa terhadap substruktur maupun struktur bangunan gedung sesuai zona gempanya;
- d. struktur bangunan yang direncanakan secara detail pada kondisi pembebanan maksimum, sehingga pada saat terjadi keruntuhan, kondisi strukturnya masih memungkinkan penyelamatan diri penghuninya;
- e. struktur bawah bangunan gedung pada lokasi tanah yang dapat terjadi likulfaksi;dan
- f. keandalan bangunan gedung.
- (3) Pembebanan pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dianalisis dengan memeriksa respon struktur terhadap beban tetap, beban sementara atau beban khusus yang mungkin bekerja selama umur pelayanan dengan menggunakan SNI 03-1726 tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk rumah dan gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-1727 tata cara perencanaan pembebanan untuk rumah dan gedung, atau edisi terbaru, atau standar baku dan/atau pedoman teknis.
- (4) Struktur atas bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konstruksi beton, konstruksi baja, konstruksi kayu, konstruksi bambu, konstruksi dengan bahan dan teknologi khusus dilaksanakan dengan menggunakan standar SNI yang berlaku :
- a. konstruksibeton: SNI 03-1734 tata cara perencanaan beton dan struktur dinding bertulang untuk rumah dan gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-2847 tata cara penghitungan strukturbeton untuk bangunan gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-3430 tata cara perencanaan dinding struktur pasangan blok beton berongga bertulang untuk bangunan rumah dan gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-3976 tata cara pengadukan pengecoran beton,atau edisi terbaru, SNI 03-2834 tata cara pembuatan rencana campuran beton normal, atau edisi terbaru, SNI 03-
3449 tata cara rencana pembuatan campuran beton ringan dengan agregatringan, atau edisi terbaru, tata cara perencanaan dan pelaksanaan konstruksi beton pracetak dan prategang untuk bangunan gedung, metode pengujian dan penentuan parameter perencanaan tahan gempa konstruksi beton pracetak dan prategang untuk bangunan gedung dan spesifikasi sistem dan material konstruksi beton pracetak dan prategang untuk bangunan gedung;
- b. konstruksibaja: SNI 03-1729 tata cara pembuatan dan perakitan konstruksi baja, dan tata cara pemeliharaan konstruksi baja selama masa konstruksi;
- c. konstruksikayu: SNI 03-2407 tata cara perencanaan konstruksi kayu untuk bangunan gedung, dan tata cara pembuatan dan perakitan konstruksi kayu;
- d. konstruksi bambu: mengikuti kaidah perencanaan konstruksi
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 48
- (1) Persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya petir dan bahaya kelistrikan meliputi persyaratan instalasi proteksi petir dan persyaratan sistem kelistrikan.
- (2) Persyaratan instalasi proteksi petir harus
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 49
Persyaratan kesehatan bangunan gedung meliputi persyaratan sistem penghawaan, pencahayaan, sanitasi dan penggunaan bahan bangunan.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 50
- (1) Sistem penghawaan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dapat berupa ventilasi alami dan/atau ventilasi mekanik/buatan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Bangunan gedung tempat tinggal dan bangunan gedung untuk pelayanan umum harus mempunyai bukaan permanen atau yang dapat dibuka untuk kepentingan ventilasi alami dan kisi-kisi pada pintu dan jendela.
- (3) Persyaratan teknis sistem dan kebutuhan ventilasi harus mengikuti SNI 03-6390 konservasi energi sistem tata udara pada bangunan gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-6572 tata cara perancangan sistem ventilasi dan pengkondisian udara pada bangunan gedung, atau edisi terbaru, standar tentang tata cara perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan sistem ventilasi dan/atau standar teknis terkait.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 51
- (1) Sistem pencahayaan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dapat berupa sistem pencahayaan alami dan/atau buatan dan/atau pencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya.
- (2) Bangunan gedung tempat tinggal dan bangunan gedung untuk pelayanan umum harus mempunyai bukaan untuk pencahayaan alami yang optimal disesuaikan dengan fungsi bangunan gedung dan fungsi tiap-tiap ruangan dalam bangunan gedung.
- (3) Sistem pencahayaan buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. mempunyai tingkat iluminasi yang disyaratkan sesuai fungsi ruang dalam dan tidak menimbulkan efek silau/ pantulan;
- b. sistem pencahayaan darurat hanya dipakai pada bangunan gedung fungsi tertentu, dapat bekerja secara otomatis dan mempunyai tingkat pencahayaan yang cukup untuk evakuasi;dan
- c. harus dilengkapi dengan pengendali manual/otomatis dan ditempatkan pada tempat yang mudah dicapai/ dibaca oleh pengguna ruangan.
- (4) Persyaratan teknis sistem pencahayaan harus mengikuti SNI 03-6197 konservasi energi sistem pencahayaan buatan pada bangunan gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-2396 tata cara perancangan sistem pencahayaan alami pada bangunan gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-6575 tata cara perancangan sistem pencahayaan buatan pada bangunan gedung, atau edisi terbaru dan/atau standar teknis terkait.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 52
- (1) Sistem sanitasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dapat berupa sistem air minum dalam bangunan gedung, sistem pengolahan dan pembuangan air limbah/kotor, persyaratan instalasi gas medik, persyaratan penyaluran air hujan, persyaratan fasilitasi sanitasi dalam bangunan gedung (saluran pembuangan air kotor, tempat sampah, penampungan sampah dan/atau pengolahan sampah).
- (2) Sistem air minum dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus direncanakan dengan mempertimbangkan sumber air minum, kualitas air bersih, sistem distribusi dan penampungannya.
- (3) Persyaratan air minum dalam bangunan gedung harus mengikuti:
- a. kualitas air minum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Pengolahan Air Minum dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 907 tahun 2002 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum, dan pedoman plumbing;
- b. SNI 03-6481 yang berlaku tentang Sistem Plumbing 2000, atau edisi terbaru; dan
- c. pedoman dan/atau pedoman teknis terkait.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 53
- (1) Sistem pengolahan dan pembuangan air limbah/kotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat bahayanya yang diwujudkan dalam bentuk pemilihan sistem pengaliran/pembuangan dan penggunaan peralatan yang dibutuhkan dan sistem pengolahan dan pembuangannya.
- (2) Air limbah beracun dan berbahaya tidak boleh digabung dengan air limbah rumah tangga, yang sebelum dibuang ke saluran terbuka harus diproses sesuai dengan pedoman dan standar teknis terkait dan wajib mendapat izin Bupati.
- (3) Persyaratan teknis sistem air limbah harus mengikuti SNI 03-6481 sistem plambing 2000, atau edisi terbaru, SNI 03-2398 yang erlaku tentang tata cara perencanaan tangki septik dengan sistem resapan, atau edisi terbaru, SNI 03-6379 spesifikasi dan pemasangan perangkap bau, atau edisi terbaru dan/atau standar teknis terkait.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 54
- (1) Persyaratan instalasi gas medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 wajib diberlakukan di fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, rumah perawatan, fasilitas hiperbank, klinik bersalin dan fasilitas kesehatan lainnya.
- (2) Potensi bahaya kebakaran dan ledakan yang berkaitan dengan sistem perpipaan gas medik dan sistem vacum gas medik harus dipertimbangkan pada saat perancangan, pemasangan, pengujian, pengoperasian dan pemeliharaannya.
- (3) Persyaratan instansi gas medik harus mengikuti SNI 03-7011 keselamatan pada bangunan fasilitas pelayanan kesehatan, atau edisi terbaru dan/atau standar baku/ pedoman teknis terkait.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 55
- (1) Sistem air hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan ketinggian permukaan air tanah, permeabilitas tanah dan ketersediaan jaringan drainase lingkungan/kota.
- (2) Setiap bangunan gedung dan pekarangannya harus dilengkapi dengan sistem penyaluran air hujan baik dengan sistem peresapan air ke dalam tanah pekarangan dan/atau dialirkan kedalam sumur resapan sebelum dialirkan kejaringan drainase lingkungan.
- (3) Sistem penyaluran air hujan harus dipelihara untuk mencegah terjadinya endapan dan penyumbatan pada saluran.
- (4) Persyaratan penyaluran air hujan harus mengikuti ketentuan SNI 034681 sistem plambing 2000, atau edisi terbaru, SNI 03-2453 tata
cara perencanaan sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan, atau edisi terbaru, SNI 03-2459 spesifikasi sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan, atau edisi terbaru dan standar tentang tata cara perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan sistem penyaluran air hujan pada bangunan gedung atau standar baku dan/atau pedoman terkait
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 56
- (1) Sistem pembuangan kotoran dan sampah dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan fasilitas penampungan dan jenisnya dengan menggunakan sistem yang ramah lingkungan.
- (2) Pertimbangan fasilitas penampungan diwujudkan dalam bentuk penyediaan tempat penampungan kotoran dan sampah pada bangunan gedung dengan memperhitungkan fungsi bangunan, jumlah penghuni dan volume kotoran dan sampah.
- (3) Pertimbangan jenis kotoran dan sampah diwujudkan dalam bentuk penempatan pewadahan dan/atau pengolahannya yang tidak mengganggu kesehatan penghuni, masyarakat dan lingkungannya.
- (4) Pengembang perumahan wajib menyediakan wadah sampah, alat pengumpul dan tempat pembuangan sampah sementara dengan fasilitas pemilahan sampah, sedangkan pengangkatan dan pembuangan akhir dapat bergabung dengan sistem yang sudah ada.
- (5) Potensi reduksi sampah dapat dilakukan dengan mendaur ulang dan/atau memanfaatkan kembali sampah bekas.
- (6) Sampah beracun dan sampah rumah sakit, laboratoriun dan pelayanan medis harus dibakar dengan insinerator yang tidak mengganggu lingkungan.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 57
- (1) Bahan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 harus aman bagi kesehatan pengguna bangunan gedung dan tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan serta penggunannya dapat menunjang pelestarian lingkungan.
- (2) Bahan bangunan yang aman bagi kesehatan dan tidak menimbulkan dampak penting harus memenuhi kriteria:
- a. tidak mengandung bahan berbahaya/beracun bagi kesehatan pengguna bangunan gedung;
- b. tidak menimbulkan efek silau bagi pengguna, masyarakat dan lingkungan sekitarnya;
- c. tidak menimbulkan efek peningkatan temperatur;
- d. sesuai dengan prinsip konservasi; dan
- e. ramah lingkungan.
Paragraf 8 Persyaratan Kenyamanan Bangunan Gedung
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 58
Persyaratan kenyamanan bangunan gedung meliputi kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang, kenyamanan kondisi udara dalam ruang, kenyamanan pandangan, serta kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 59
- (1) Kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari dimensi ruang dan tata letak ruang serta sirkulasi antar ruang yang memberikan kenyamanan bergerak dalam ruangan.
- (2) Kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan fungsi ruang, jumlah pengguna, perabot/ furnitur, aksesibilitas ruang dan persyaratan keselamatan dan kesehatan.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 60
- (1) Persyaratan kenyamanan kondisi udara di dalam ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari temperatur dan kelembaban di dalam ruang untuk terselenggaranya fungsi bangunan gedung.
- (2) Persyaratan kenyamanan kondisi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti SNI 03-6389 konservasi energi selubung bangunan pada bangunan gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-6390 konservasi energi sistem tata udara pada bangunan gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-6196 prosedur audit energi pada bangunan gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-6572 tata cara perancangan sistem ventilasi dan pengkondisian udara pada bangunan gedung, atau edisi terbaru dan/atau standar baku dan/atau pedoman teknis terkait.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 61
- (1) Persyaratan kenyamanan pandangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 merupakan kondisi dari hak pribadi pengguna yang di dalam melaksanakan kegiatannya di dalam gedung tidak terganggu bangunan gedung lain di sekitarnya.
- (2) Persyaratan kenyamanan pandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kenyamanan pandangan dari dalam bangunan, keluar bangunan, dan dari luar ke ruang-ruang tertentu dalam bangunan gedung.
- (3) Persyaratan kenyamanan pandangan dari dalam keluar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
- a. gubahan masa bangunan, rancangan bukaan, tata ruang dalam dan luar bangunan dan rancangan bentuk luar bangunan; dan
- b. pemanfaatan potensi ruang luar bangunan gedung dan penyediaan RTH.
- (4) Persyaratan kenyamanan pandangan dari luar ke dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
- a. rancangan bukaan, tata ruang dalam dan luar bangunan dan rancangan bentuk luar bangunan;
- b. keberadaan bangunan gedung yang ada dan/atau yang akan ada di sekitar bangunan gedung dan penyediaan RTH; dan
- c. pencegahan terhadap gangguan silau dan pantulan sinar.
- (5) Untuk kenyamanan pandangan pada bangunan gedung harus dipenuhi persyaratan standar teknis kenyamanan pandangan pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Dalam hal masih terdapat persyaratan lainnya yang belum tertampung atau belum mempunyai SNI digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 62
- (1) Kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 merupakan tingkat kenyamanan yang ditentukan oleh satu keadaan yang tidak mengakibatkan pengguna dan fungsi bangunan gedung terganggu oleh getaran dan/atau kebisingan yang timbul dari dalam bangunan gedung maupun lingkungannya.
- (2) Untuk mendapatkan kenyamanan dari getaran dan kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara bangunan gedung harus mempertimbangkan jenis kegiatan, penggunaan peralatan dan/atau sumber getar dan sumber bising lainnya yang berada di dalam maupun di luar bangunan gedung.
- (3) Untuk mendapatkan tingkat kenyamanan terhadap getaran dan kebisingan pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti persyaratan teknis, yaitu standar tata cara perencanaan kenyamanan terhadap getaran dan kebisingan pada bangunan gedung.
- (4) Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.
Paragraf 9 Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 63
Persyaratan kemudahan meliputi kemudahan hubungan ke dari dan di dalam bangunan gedung serta kelengkapan sarana dan prasarana dalam pemanfaatan bangunan gedung.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 64
- (1) Kemudahan hubungan ke dari dan di dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman dan nyaman termasuk penyandang cacat dan lanjut usia.
- (2) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan tersedianya hubungan horizontal dan vertikal antar ruang dalam bangunan gedung, akses evakuasi termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia.
- (3) Bangunan gedung umum yang fungsinya untuk kepentingan publik, harus menyediakan fasilitas dan kelengkapan sarana hubungan vertikal bagi semua orang termasuk manusia berkebutuhan khusus.
- (4) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan kemudahan hubungan horizontal berupa tersedianya pintu dan/atau koridor yang memadai dalam jumlah, ukuran dan jenis pintu, arah bukaan pintu yang dipertimbangkan
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 65
- (1) Setiap bangunan bertingkat harus menyediakan sarana hubungan vertikal antar lantai yang memadai untuk terselenggaranya fungsi bangunan gedung berupa tangga, ram, lift, tangga berjalan (eskalator) atau lantai berjalan (travelator).
- (2) Jumlah ukuran dan konstruksi sarana hubungan vertikal harus
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 66
- (1) Pembangunan bangunan gedung di atas prasarana dan/atau sarana umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. sesuai dengan RTRW Kabupaten dan/atau RDTR dan/atau RTBL;
- b. tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yang berada di bawahnya dan/atau di sekitarnya;
- c. tetap
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 70
- (1) Perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga swasta atau lembaga pemerintah dapat menggunakan simbol atau unsur tradisional yang terdapat pada bangunan gedung adat untuk digunakan pada bangunan gedung yang akan dibangun atau direhabilitasi atau direnovasi.
- (2) Bangunan gedung pemerintah dianjurkan untuk menggunakan simbol atau unsur tradisional pada bangunan gedung untuk memperkuat karakteristik lokal wilayah.
- (3) Bangunan gedung kawasan perbatasan daerah, dianjurkan untuk menggunakan simbol atau unsur tradisional daerah untuk memperkuat karakteristik lokal wilayah.
- (4) Penggunaan simbol atau unsur tradisional yang terdapat pada bangunan gedung adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap sesuai dengan makna simbol tradisional yang digunakan dan sistem nilai yang berlaku pada pemanfaatan bangunan gedung.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan simbol atau unsur tradisional pada bangunan gedung diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 71
- (1) Setiap rumah adat atau tradisional dibangun dengan mengikuti persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Persyaratan lain yang bersifat khusus yang berlaku di lingkungan masyarakat hukum adatnya dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah daerah dapat menetapkan persyaratan administratif dan persyaratan teknis tersendiri untuk bangunan rumah adat di dalam Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan bangunan gedung adat/tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kelima
Bangunan Gedung Semi Permanen dan Bangunan Gedung Darurat
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 72
- (1) Bangunan gedung semi permanen dan darurat merupakan bangunan gedung yang digunakan untuk fungsi yang ditetapkan dengan konstruksi semi permanen dan darurat yang dapat ditingkatkan menjadi permanen.
- (2) Penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap dapat menjamin keamanan, keselamatan, kemudahan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan bangunan gedung semi permanen dan darurat diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keenam
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 73
- (1) Penyelenggaraan bangunan gedung di lokasi yang berpotensi bencana yang berasal dari sungai harus sesuai dengan peraturan zonasi untuk kawasan rawan gelombang pasang.
- (2) Dalam hal peraturan zonasi untuk kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat menetapkan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana gelombang pasang.
- (3) Pemerintah daerah dapat menetapkan suatu lokasi sebagai Daerah bencana dan menetapkan larangan membangun pada batas tertentu atau takterbatas dengan pertimbangan keselamatan dan keamanan demi kepentingan umum.
- (4) Pemerintah daerah dapat menetapkan persyaratan khusus tata cara pembangunan bangunan gedung di lokasi yang berpotensi bencana yang berasal dari sungai apabila daerah tersebut dinilai membahayakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, diatur dengan Peraturan Bupati.
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu
Umum
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu
Pasal 74
- (1) Penyelenggaraan bangunan gedung terdiri atas kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.
- (2) Kegiatan pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui proses perencanaan teknis dan proses pelaksanaan konstruksi.
- (3) Kegiatan pemanfaatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan secara berkala, perpanjangan sertifikat laik fungsi, dan pengawasan pemanfaatan bangunan gedung.
- (4) Kegiatan pelestarian bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penetapan dan pemanfaatan termasuk perawatan dan pemugaran serta kegiatan pengawasannya.
- (5) Kegiatan pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan pembongkaran dan pelaksanaan pembongkaran serta pengawasan pembongkaran.
- (6) Di dalam penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis untuk menjamin keandalan bangunan gedung tanpa menimbulkan dampak penting bagi lingkungan.
- (7) Penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh perorangan atau penyedia jasa di bidang penyelenggaraan gedung.
Bagian Kedua Kegiatan Pembangunan
Paragraf 1
Umum
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu
Pasal 75
Kegiatan pembangunan bangunan gedung dapat diselenggarakan secara swakelola atau menggunakan penyedia jasa di bidang perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan.
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu
Pasal 76
- (1) Penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung secara swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 menggunakan gambar rencana teknis sederhana atau gambar rencana prototip.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan teknis kepada pemilik bangunan gedung dengan penyediaan rencana teknik sederhana atau gambar prototip.
- (3) Pengawasan pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka kelaikan fungsi bangunan gedung.
Paragraf 2 Perencanaan Teknis
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu
Pasal 77
- (1) Setiap kegiatan mendirikan, mengubah, menambah dan membongkar bangunan gedung harus berdasarkan pada perencanaan teknis yang dirancang oleh penyedia jasa perencanaan bangunan gedung yang mempunyai sertifikasi kompetensi dibidangnya sesuai dengan fungsi dan klasifikasinya.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perencanan teknis untuk bangunan gedung hunian tunggal sederhana, bangunan gedung hunian deret sederhana, dan bangunan gedung darurat.
- (3) Pemerintah daerah dapat menetapkan jenis bangunan gedung lainnya yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diatur di dalam Peraturan Bupati.
- (4) Perencanaan bangunan gedung dilakukan berdasarkan kerangka acuan kerja dan dokumen ikatan kerja dengan penyedia jasa perencanaan bangunan gedung yang memiliki sertifikasi sesuai dengan bidangnya.
- (5) Perencanaan teknis bangunan gedung harus disusun dalam suatu dokumen rencana teknis bangunan gedung.
Paragraf 3
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu
Pasal 78
- (1) Dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (5) dapat meliputi:
- a. gambar rencana teknis berupa:
1. rencana teknis arsitektur;
2. struktur;
3. konstruksi dan mekanikal/ elektrikal.
- b. gambar detail;
- c. syarat-syarat umum dan syarat teknis;
- d. rencana anggaran biaya pembangunan;dan/atau
- e. laporan perencanaan.
- (2) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa, dinilai, disetujui dan disahkan sebagai dasar untuk pemberian IMB dengan mempertimbangkan kelengkapan dokumen sesuai dengan fungsi dan klasifkasi bangunan gedung,
persyaratan tata bangunan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.
- (3) Penilaian dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- a. pertimbangan dari TABG untuk bangunan gedung yang digunakan bagi kepentingan umum;
- b. pertimbangan dari TABG dan memperhatikan pendapat masyarakat untuk bangunan gedung yang akan menimbulkan dampak penting;dan
- c. koordinasi dengan Pemerintah Daerah, dan mendapatkan pertimbangan dari TABG serta memperhatikan pendapat masyarakat untuk bangunan gedung yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Persetujuan dan pengesahan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Dokumen rencana teknis yang telah disetujui dan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: disahkan dikenakan biaya retribusi IMB yang besarnya ditetapkan berdasarkan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung.

Penandatangan: - (6) Berdasarkan pembayaran retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati menerbitkan IMB. ## Paragraf 4 Pengaturan Retribusi IMB Pasal 79 Pengaturan retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (6) meliputi: - a. jenis kegiatan dan objek yang dikenakan retribusi; - b. penghitungan besarnya retribusi IMB; - c. indeks penghitungan besarnya retribusi IMB;dan - d. harga satuan (tarif) retribusi IMB. ## Pasal 80 - (1) Jenis kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung yang dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a meliputi: - a. pembangunan baru; - b. rehabilitasi/renovasi (perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/ pengurangan); dan - c. pelestarian/pemugaran. - (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a meliputi biaya penyelenggaraan IMB yang terdiri atas pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penata usahaan pada bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung. ## Pasal 81 - (1) Penghitungan besarnya IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b meliputi: - a. komponen retribusi dan biaya; - b. besarnya retribusi;dan - c. tingkat penggunaan jasa. - (2) Komponen retribusi dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: - a. retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung; - b. retribusi administrasi IMB;dan - c. retribusi penyediaan formulir permohonan IMB. - (3) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan penetapan berdasarkan: - a. lingkup butir komponen retribusi sesuai dengan permohonan yang diajukan; - b. lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79; dan - c. volume/besaran, indeks, harga satuan retribusi untuk bangunan gedung dan/atau prasarananya. - (4) Tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk prasarana gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan dan sesuai dengan cakupan kegiatannya. ## Pasal 82 - (1) Indeks penghitungan besarnya retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c mencakup: - a. penetapan indeks penggunaan jasa sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk mendapatan besarnya retribusi; - b. skala indeks;dan - c. kode. - (2) Penetapan indeks penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - a. Indek untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan gedung berdasarkan fungsi, klasifikasi setiap bangunan gedung dengan mempertimbangkan spesifikasi bangunan gedung; - b. Indek untuk penghitungan besarnya retribusi prasarana bangunan gedung ditetapkan untuk setiap jenis prasarana bangunan gedung;dan - c. kode dan indeks penghitungan retribusi IMB untuk bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung. ## Pasal 83 - (1) Harga satuan (tarif) retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam 2. Pasal 79 huruf d mencakup: - a. harga satuan bangunan gedung;dan - b. harga satuan prasarana bangunan gedung.

Penandatangan: - (2) Harga satuan (tarif) retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat dan pertimbangan lainnya. - (3) Harga satuan (tarif) IMB bangunan gedung dinyatakan per satuan luas (m 2 ) lantai bangunan. - (4) Harga satuan bangunan gedung ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut: - a. luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom; - b. luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh sumbu- sumbunya; - c. luas bagian bangunan gedung seperti canopy dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya; - d. luas bagianbangunan gedung seperti canopy dan pergola (tanpa kolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut;dan - e. luas overstek/luifel dihitung dari luas yang dibatasi oleh garis tepi konstruksi tersebut. - (5) Harga satuan prasarana bangunan gedung dinyatakan per satuan volume prasarana berdasarkan ketentuan sebagai berikut: - a. konstruksi pembatas/pengaman/penahan per m 2 ; - b. konstruksi penanda masuk lokasi per m 2 atau unit standar; - c. konstruksi perkerasan per m 2 ; - d. konstruksi penghubung per m 2 atau unit standar; - e. konstruksi kolam/reservoir bawah tanah per m 2 ; - f. konstruksi menara per unit standar dan pertambahannya; - g. konstruksi monumen per unit standar dan pertambahannya; - h. konstruksi instalasi/gardu per m 2 ; - i. konstruksi reklame per unit standar dan pertambahannya;dan - j. konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung. ## Pasal 84 Penghitungan besarnya IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat

Penandatangan: - (1) merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung. ## Paragraf 5 Tata Cara Penerbitan IMB ## Pasal 85

Penandatangan: - (1) Permohonan IMB disampaikan kepada Bupati Kabupaten Ketapang dengan dilampiri persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7. - (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: - a. surat bukti tentang status hak atas tanah; - b. surat bukti tentang status kepemilikan bangunan gedung;dan - c. dokumen/surat terkait. - (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: - a. data umum bangunan gedung; dan - b. rencana teknis bangunan gedung. - (4) Data umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi informasi mengenai: - a. fungsi dan klasifikasi bangunan gedung; - b. luas lantai dasar bangunan gedung; - c. total luas lantai bangunan gedung; - d. ketinggian/jumlah lantai bangunan gedung;dan - e. rencana pelaksanaan. - (5) Rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari: - a. rencana teknis bangunan gedung pada umumnya, meliputi: 1. bangunan hunian rumah tinggal tunggal sederhana (rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana); 2. bangunan hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret sampai dengan 2 lantai; dan 3. bangunan hunian rumah tinggal tunggal tidak sederhana atau 2 lantai atau lebih dan gedung lainnya pada umumnya. - b. rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum. - c. rencana teknis bangunan gedung fungsi khusus. - d. rencana teknis bangunan gedung bangunan diplomatik . ## Pasal 86

Penandatangan: - (1) Bupati memeriksa dan menilai syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 serta status/keadaan tanah dan/atau bangunan untuk dijadikan sebagai bahan persetujuan pemberian IMB.

Penandatangan: - (2) Bupati menetapkan retribusi IMB berdasarkan bahan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). - (3) Pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima permohonan IMB. - (4) Pemeriksaan dan penilaian permohonan IMB untuk bangunan gedung yang memerlukan pengelolaan khusus atau mempunyai tingkat kompleksitas yang dapat menimbulkan dampak kepada masyarakat dan lingkungan paling lama 14 (empat belas) hari kerjaterhitung sejak tanggal diterima permohonan IMB.

Penandatangan: - (5) Berdasarkan penetapan retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon IMB melakukan pembayaran retribusi IMB ke kas daerah dan menyerakan tanda bukti pembayarannya kepada Bupati.

Penandatangan: - (6) Bupati menerbitkan IMB paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya bukti pembayaran retribusi IMB oleh Bupati. - (7) Ketentuan mengenai IMB berlaku pula untuk rumah adat kecuali ditetapkan lain oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan faktor nilai tradisional dan kearifan lokal yang berlaku di masyarakat hukum adatnya. ## Pasal 87

Penandatangan: - (1) Sebelum memberikan persetujuan atas persyaratan administrasi dan persyaratan teknis Bupati dapat meminta pemohon IMB untuk menyempurnakan dan/atau melengkapi persyaratan yang diajukan.

Penandatangan: - (2) Bupati dapat menyetujui, menunda, atau menolak permohonan IMB yang diajukan oleh pemohon. ## Pasal 88

Penandatangan: - (1) Bupati dapat menunda menerbitkan IMB apabila:

Penandatangan: - a. Bupati masih memerlukan waktu tambahan untuk menilai, khususnya persyaratan bangunan serta pertimbangan nilai lingkungan yang direncanakan;dan

Penandatangan: - b. Bupati sedang merencanakan rencana bagian kota atau rencana terperinci kota. - (2) Penundaan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk jangka waktu tidak lebih dari 2 (dua) bulan terhitung sejak penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penandatangan: - (3) Bupati dapat menolak permohonan IMB apabila bangunan gedung yang akan dibangun: - a. tidak memenuhi persyaratan administratif dan teknis; - b. penggunaan tanah yang akan didirikan bangunan gedung tidak sesuai dengan rencana kota; - c. mengganggu atau memperburuk lingkungan sekitarnya; - d. mengganggu lalu lintas, aliran air, cahaya pada bangunan sekitarnya yang telah ada; dan - e. terdapat keberatan dari masyarakat. - (4) Penolakan permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan alasannya. ## Pasal 89

Penandatangan: - (1) Surat penolakan permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4) harus sudah diterima pemohon dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah surat penolakan dikeluarkan Bupati.

Penandatangan: - (2) Pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan kepada Bupati.

Penandatangan: - (3) Bupati dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan jawaban tertulis terhadap keberatan pemohon. - (4) Jika pemohon tidak melakukan hak sebagaimana maksud pada ayat (2) pemohon dianggap menerima surat penolakan tersebut.

Penandatangan: - (5) Jika Bupati tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati dianggap menerima alasan keberatan pemohon sehingga Bupati harus menerbitkan IMB.

Penandatangan: - (6) Pemohon dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila Bupati tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5). ## Pasal 90

Penandatangan: - (1) Bupati dapat mencabut IMB apabila: - a. pekerjaan bangunan gedung yang sedang dikerjakan terhenti selama 3 (tiga) bulan dan tidak dilanjutkan lagi berdasarkan pernyataan dari pemilik bangunan. - b. IMB diberikan berdasarkan data dan informasi yang tidak benar.

Verifikasi: - c. pelaksanaan pembangunan menyimpang dari dokumen rencana teknis yang telah disahkan dan/atau persyaratan yang tercantum dalam izin. - (2) Sebelum pencabutan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemegang IMB diberikan peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dan diberikan kesempatan untuk mengajukan tanggapannya.

Penandatangan: - (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperhatikan dan ditanggapi dan/atau tanggapannya tidak dapat diterima, Bupati dapat mencabut IMB bersangkutan.

Penandatangan: - (4) Pencabutan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati yang memuat alasan pencabutannya. ## Pasal 91 - (1) IMB tidak diperlukan untuk pekerjaan tersebut di bawah ini: - a. memperbaiki bangunan gedung dengan tidak mengubah bentuk dan luas, serta menggunakan jenis bahan semula antara lain: 1. memplester; 2. memperbaiki retak bangunan; 3. memperbaiki daun pintu dan/atau daun jendela; 4. memperbaiki penutup udara tidak melebihi 1 m 2 ; 5. membuat pemindah halaman tanpa konstruksi; 6. memperbaiki langit-langit tanpa mengubah jaringan utilitas;dan 7. mengubah bangunan sementara. - b. memperbaiki saluran air hujan dan selokan dalam pekarangan bangunan; - c. membuat bangunan yang sifatnya sementara bagi kepentingan pemeliharaan ternak dengan luas tidak melebihi garis sempadan belakang dan samping serta tidak mengganggu kepentingan orang lain atau umum; - d. membuat pagar halaman yang sifatnya sementara (tidak permanen) yang tingginya tidak melebihi 120 (seratus dua puluh) centimeter kecuali adanya pagar ini mengganggu kepentingan orang lain atau umum;dan - e. membuat bangunan yang sifat penggunaannya sementara waktu. - (2) Pekerjaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dipersyaratkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86.

Penandatangan: - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengenai perizinan bangunan gedung diatur dengan Peraturan Bupati. ## Paragraf 6 Penyedia Jasa Perencanaan Teknis ## Pasal 92 - (1) Perencanaan teknis bangunan gedung dirancang oleh penyedia jasa perencanaan bangunan gedung yang mempunyai sertifikasi kompetensi di bidangnya sesuai dengan klasifikasi. - (2) Penyedia jasa perencana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: - a. perencana arsitektur; - b. perencana struktur; - c. perencana mekanikal; - d. perencana elektrikal; - e. perencana pemipaan (plumber); - f. perencana proteksi kebakaran;dan - g. perencana tata lingkungan.

Penandatangan: - (3) Pemerintah Daerah dapat menetapkan jenis bangunan gedung yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diatur dengan Peraturan Bupati. - (4) Lingkup layanan jasa perencanaan teknis bangunan gedung meliputi: - a. penyusunan konsep perencanaan; - b. prarencana; - c. pengembangan rencana; - d. rencana detail; - e. pembuatan dokumen pelaksanaan konstruksi; - f. pemberian
PENJELASAN
Pembukaan
dan evaluasi pengadaan jasa pelaksanaan;
- g. pengawasan berkala pelaksanaan konstruksi bangunan gedung;dan
- h. penyusunan petunjuk pemanfaatan bangunan gedung.
- (5) Perencanaan teknis bangunan gedung harus disusun dalam suatu dokumen rencana teknis bangunan gedung.
## Bagian Ketiga Pelaksanaan Konstruksi Paragraf 1 Pelaksanaan Konstruksi
##
PENJELASAN
Pasal 93
- (1) Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung meliputi kegiatan pembangunan baru, perbaikan, penambahan, perubahan dan/atau pemugaran bangunan gedung dan/atau instalasi dan/atau perlengkapan bangunan gedung. - (2) Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dimulai setelah pemilik bangunan gedung memperoleh IMB dan dilaksanakan berdasarkan dokumen rencana teknis yang telah disahkan. - (3) Pelaksana bangunan gedung adalah orang atau badan hukum yang telah memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan kecuali ditetapkan lain oleh Pemerintah Daerah. - (4) Dalam melaksanakan pekerjaan, pelaksana bangunan diwajibkan mengikuti semua ketentuan dan syarat-syarat pembangunan yang ditetapkan dalam IMB.
PENJELASAN
Pasal 94
Untuk memulai pembangunan, pemilik IMB wajib memasang plang informasi yang berisikan keterangan mengenai: - a. nama dan Alamat; - b. nomor IMB; - c. lokasi bangunan;dan - d. pelaksana atau penanggung jawab pembangunan.
PENJELASAN
Pasal 95
- (1) Pelaksanaan konstruksi didasarkan pada dokumen rencana teknis yang sesuai dengan IMB. - (2) Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembangunan bangunan gedung baru, perbaikan, penambahan, perubahan dan/atau pemugaran bangunan gedung dan/atau instalasi dan/atau perlengkapan bangunan gedung.
PENJELASAN
Pasal 96
- (1) Kegiatan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 terdiri