UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 41 Tahun 1958 tentang PENETAPAN BAGIAN XIII (KEMENTERIAN PERBURUHAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 (berlaku 17 Juli 1958)
Pembukaan
Mengingat
:
Pasal 1
Bagian XIII, Bab I (Pengeluaran) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Perburuhan ditetapkan seperti berikut:
BAGIAN XIII
KEMENTERIAN PERBURUHAN.
BAB I (Pengeluaran).
| 13.1 | Kementerian dan Pengeluaran Umum ... | 10.413.500 |
|--------|----------------------------------------------|--------------|
| 13.2 | Direktorat Hubungan dan Pengawasan Per- | |
| | buruhan ... | 2.821.500 |
| 13.3 | Jawatan Hubungan Perburuhan ... | 9.114.300 |
| 13.4 | Jawatan Pengawasan Perburuhan ... | 8.998.200 |
- 13.5 Yayasan, Lembaga dan Organisasi lain dalam
hubungan Direktorat Hubungan dan Pengawas-
an Perburuhan ...
Memori
- 13.6 Direktorat Tenaga Kerja ...
131.250
- 13.7 Jawatan Penempatan Tenaga ...
13.053.100
- 13.8 Jawatan Latihan Kerja ...
10.391.150
- 13.9 Yayasan, Lembaga dan Organisasi lain dalam
hubungan Direktorat Tenaga Kerja ...
Memori
- 13.10 Lain Yayasan. Lembaga dan Organisasi yang
mempunyai anggaran belanja sendiri ... Memori
- 13.11 Pengeluaran tak tersangka ...
200.000
Jumlah ...
55 123.000
(Lima puluh lima juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah).
Pasal 2
Bagian XIII. Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Perburuhan diuraikan sebagai berikut:
13.1 KEMENTERIAN DAN PENERIMAAN UMUM.
- 13.1.1 Kementerian dan Penerimaan Umum.
- 13.1.1. 1 Pembayaran kembali persekot-persekot.
- 2 Penerimaan yang berhadapan dengan ongkos keperluan pegawai.
- 3 Penerimaan-penerimaan yang berhubungan dengan penerbitan majalah dan sebagainya.
- 4 Hasil dari penjualan barang-barang.
- 13.2 DIREKTORAT HUBUNGAN DAN PENGAWASAN PERBURUHAN.
- 13.2.1 Direktorat Hubungan dan Pengawasan Perburuhan.
- 13.2.1. 1 Penerimaan kembali koperasi.
13.3 JAWATAN HUBUNGAN PERBURUHAN.
- 13.3.1 Jawatan Hubungan Perburuhan.
- 13.3.1. 1 Penerimaan karena usaha-usaha kesejahteraan dan perbaikan nasib buruh.
- 2 Pendaftaran dari perjanjian kerja yang dilakukan oleh yang empunya atau yang memimpin perusahaan, pertanian, pertambangan atau kerajinan dengan buruh yang berasal dari lain tempat.
13.4 JAWATAN PENGAWASAN PERBURUHAN.
- 13.4.1 Jawatan Pengawasan Perburuhan.
- 13.4.1. 1 Penerimaan berhubungan dengan ketel-ketel uap.
- 2 Penerimaan berhubung dengan pembaharuan acte izin untuk mempergunakan pesawat uap.
- 3 Penerimaan retribusi buat pengawasan keselamatan di pabrikpabrik, bengkel-bengkel atau lain tempat kerja.
- 4 Penerimaan berhubung dengan pemberian surat-surat cetak dan daftar-daftar guna keperluan pengawasan keselamatan kerja, kepada pihak ketiga.
- 13.5 YAYASAN, LEMBAGA DAN ORGANISASI LAIN DALAM HUBUNGAN DIREKTORAT HUBUNGAN DAN PENGAWASAN PERBURUHAN.
- 13.5.1 Yayasan, Lembaga dan Organisasi lain dalam hubungan Direktorat Hubungan dan Pengawasan Perburuhan.
- 13.5.1. 1 Penerimaan kembali dari hasil Yayasan.
13.6
DIREKTORAT ...
- 13.6 DIREKTORAT TENAGA KERJA.
- 13.6.1 Direktorat Tenaga Kerja.
- 13.6.1. 1 Penerimaan karena hasil latihan pekerjaan.
- 13.7 JAWATAN PENEMPATAN TENAGA.
- 13.7.1 Jawatan Penempatan Tenaga.
- 13.7.1. 1 Pembayaran kembali dari uang pinjaman untuk usaha-usaha kerja dan lain-lain usaha pemberantasan pengangguran.
- 2 Penerimaan berhubung dengan pembagian dan pengerahan tenaga kerja.
- 13.8 JAWATAN LATIHAN KERJA.
- 13.8.1 Jawatan Latihan Kerja.
- 13.8.1. 1 Penerimaan dari hasil pendidikan.
- 13.9 YAYASAN, LEMBAGA DAN ORGANISASI LAIN DALAM HUBUNGAN DIREKTORAT TENAGA KERJA.
- 13.9.1 Yayasan, Lembaga dan Organisasi lain dalam Hubungan Direktorat Tenaga Kerja.
- 13.9.1. 1 Penerimaan kembali dari hasil Yayasan.
- 13.10 LAIN YAYASAN, LEMBAGA DAN ORGANISASI YANG MEMPUNYAI ANGGARAN BELANJA SENDIRI.
- 13.10.1 Lain Yayasan, Lembaga dan Organisasi yang mempunyai Anggaran Belanja sendiri.
- 13.10.1.1 Penerimaan kembali karena hasil lain Yayasan.
13.11 RUPA-RUPA PENERIMAAN.
- 13.11.1 Rupa-rupa penerimaan.
- 13.11.1.1 Lain-lain penerimaan.
Pasal 113
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat:
MEMUTUSKAN:
Bagian XIII, Bab I (Pengeluaran) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Perburuhan ditetapkan seperti berikut:
BAGIAN XIII
KEMENTERIAN PERBURUHAN.
BAB I (Pengeluaran).
| 13.1 | Kementerian dan Pengeluaran Umum ... | 10.413.500 |
|--------|----------------------------------------------|--------------|
| 13.2 | Direktorat Hubungan dan Pengawasan Per- | |
| | buruhan ... | 2.821.500 |
| 13.3 | Jawatan Hubungan Perburuhan ... | 9.114.300 |
| 13.4 | Jawatan Pengawasan Perburuhan ... | 8.998.200 |
- 13.5 Yayasan, Lembaga dan Organisasi lain dalam
hubungan Direktorat Hubungan dan Pengawas-
an Perburuhan ...
Memori
- 13.6 Direktorat Tenaga Kerja ...
131.250
- 13.7 Jawatan Penempatan Tenaga ...
13.053.100
- 13.8 Jawatan Latihan Kerja ...
10.391.150
- 13.9 Yayasan, Lembaga dan Organisasi lain dalam
hubungan Direktorat Tenaga Kerja ...
Memori
- 13.10 Lain Yayasan. Lembaga dan Organisasi yang
mempunyai anggaran belanja sendiri ... Memori
- 13.11 Pengeluaran tak tersangka ...
200.000
Jumlah ...
55 123.000
(Lima puluh lima juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah).
Bagian XIII. Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Perburuhan diuraikan sebagai berikut:
13.1 KEMENTERIAN DAN PENERIMAAN UMUM.
- 13.1.1 Kementerian dan Penerimaan Umum.
- 13.1.1. 1 Pembayaran kembali persekot-persekot.
- 2 Penerimaan yang berhadapan dengan ongkos keperluan pegawai.
- 3 Penerimaan-penerimaan yang berhubungan dengan penerbitan majalah dan sebagainya.
- 4 Hasil dari penjualan barang-barang.
- 13.2 DIREKTORAT HUBUNGAN DAN PENGAWASAN PERBURUHAN.
- 13.2.1 Direktorat Hubungan dan Pengawasan Perburuhan.
- 13.2.1. 1 Penerimaan kembali koperasi.
13.3 JAWATAN HUBUNGAN PERBURUHAN.
- 13.3.1 Jawatan Hubungan Perburuhan.
- 13.3.1. 1 Penerimaan karena usaha-usaha kesejahteraan dan perbaikan nasib buruh.
- 2 Pendaftaran dari perjanjian kerja yang dilakukan oleh yang empunya atau yang memimpin perusahaan, pertanian, pertambangan atau kerajinan dengan buruh yang berasal dari lain tempat.
13.4 JAWATAN PENGAWASAN PERBURUHAN.
- 13.4.1 Jawatan Pengawasan Perburuhan.
- 13.4.1. 1 Penerimaan berhubungan dengan ketel-ketel uap.
- 2 Penerimaan berhubung dengan pembaharuan acte izin untuk mempergunakan pesawat uap.
- 3 Penerimaan retribusi buat pengawasan keselamatan di pabrikpabrik, bengkel-bengkel atau lain tempat kerja.
- 4 Penerimaan berhubung dengan pemberian surat-surat cetak dan daftar-daftar guna keperluan pengawasan keselamatan kerja, kepada pihak ketiga.
- 13.5 YAYASAN, LEMBAGA DAN ORGANISASI LAIN DALAM HUBUNGAN DIREKTORAT HUBUNGAN DAN PENGAWASAN PERBURUHAN.
- 13.5.1 Yayasan, Lembaga dan Organisasi lain dalam hubungan Direktorat Hubungan dan Pengawasan Perburuhan.
- 13.5.1. 1 Penerimaan kembali dari hasil Yayasan.
13.6
DIREKTORAT ...
- 13.6 DIREKTORAT TENAGA KERJA.
- 13.6.1 Direktorat Tenaga Kerja.
- 13.6.1. 1 Penerimaan karena hasil latihan pekerjaan.
- 13.7 JAWATAN PENEMPATAN TENAGA.
- 13.7.1 Jawatan Penempatan Tenaga.
- 13.7.1. 1 Pembayaran kembali dari uang pinjaman untuk usaha-usaha kerja dan lain-lain usaha pemberantasan pengangguran.
- 2 Penerimaan berhubung dengan pembagian dan pengerahan tenaga kerja.
- 13.8 JAWATAN LATIHAN KERJA.
- 13.8.1 Jawatan Latihan Kerja.
- 13.8.1. 1 Penerimaan dari hasil pendidikan.
- 13.9 YAYASAN, LEMBAGA DAN ORGANISASI LAIN DALAM HUBUNGAN DIREKTORAT TENAGA KERJA.
- 13.9.1 Yayasan, Lembaga dan Organisasi lain dalam Hubungan Direktorat Tenaga Kerja.
- 13.9.1. 1 Penerimaan kembali dari hasil Yayasan.
- 13.10 LAIN YAYASAN, LEMBAGA DAN ORGANISASI YANG MEMPUNYAI ANGGARAN BELANJA SENDIRI.
- 13.10.1 Lain Yayasan, Lembaga dan Organisasi yang mempunyai Anggaran Belanja sendiri.
- 13.10.1.1 Penerimaan kembali karena hasil lain Yayasan.
13.11 RUPA-RUPA PENERIMAAN.
- 13.11.1 Rupa-rupa penerimaan.
- 13.11.1.1 Lain-lain penerimaan.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan belaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1958. Presiden Republik Indonesia. ttd SOEKARNO. Diundangkan pada tanggal 17 Juli 1958.

Penandatangan: Menteri Kehakiman. G.A. MAENGKOM.

Penandatangan: Menteri Perburuhan. SAMIYONO. CATATAN

Verifikasi: Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956