PERATURAN BUPATI MA Nomor 2 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 63 TAHUN 2013 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT DALAM BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
.
.
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuaan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil diarasa perlu untuk dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Dalam Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Di Kabupaten Lima Puluh Kota,
- b. bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Dalam Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Di Kabupaten Lima Puluh Kota.
Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
- Mengingat 1. Tahun 1956 Nomor 25),
- Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) 2.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 93, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) 3.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038), 4.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ), 5.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), 6.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512), 7.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) Sebagaimana telah dua kali diubah,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) 8.
- Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826), 9.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404),
11. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 22),
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Kecamatan,
- 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814),
- 14.Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2011 Nomor 10),
- 15.Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nmomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6):
- 16.Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15),
- 17.Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Dalam Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013 Nomor 63),
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 63 TAHUN 2013 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT DALAM BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI
Menetapkan KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.
Pasal I
Ketentuan Pasal 3 Dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Camat dalam Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Lima Puluh Kota ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f sehingga berbunyi bebagai berikut :
Pasal 2
Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Meliputi :
Pasal 3
Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Meliputi :
- a. Izin Penggunaan Fasilitasi Umum/Kos-Kosan
- b. Izin Pengelolaan Pemondokan/Kos-kosan,
- c. Izin Pendirian Papan Iklan/Reklame,
- d. Izin Pemasangan Baliho/ Umbul-Umbul,
- e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tidak Bertingkat dan/atau Luas Sampai Dengan 100m2:,
- f. Izin Usaha Mikro dan Kecil
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, Memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Pulu Kota.

Penetapan: Ditetapkan di Sarilamak Pada Tanggal, ip Vuret 2017 PIUNDANGKAN DI MADA TANGGAL » SARILANAK . 2 Men AE DO eovuen. L

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA AA e r NDRI TOMAS BERITA DAE URATEN LIMA PULUH KOTA Ag @...anunaa . Hae TAHUN :1 YAA IRFENDI ARBI TELAH DITZLITI BAGIAN HUKUM