PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 02 Tahun 2017 tentang PEMBAGIAN WILAYAH PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN MUARA ENIM (berlaku 3 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
BUPATI MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 02 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBAGIAN WILAYAH PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN MUARA ENIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARA ENIM, a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim dan dalam upaya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Muara Enim yang wilayah pengawasannya meliputi seluruh Kabupaten Muara Enim, maka perlu mengatur pembagian wilayah pengawasan lingkup Inspektorat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muara Enim tentang Pembagian Wilayah Pengawasan Inspektorat Kabupaten Muara Enim;
2. : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.
salinan
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PEMBAGIAN WILAYAH PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN MUARA ENIM
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Muara Enim.
5. Inspektur Pembantu adalah Pejabat Struktural setara Eselon III.a yang.
bertugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan.
6. Wilayah pengawasan adalah wilayah kerja yang menjadi tanggungjawab Inspektur Pembantu.
7. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, mengatur, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
8. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten selaku pelaksana urusan pemerintahan di daerah.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan Daerah yang didirikan ## BAB II WILAYAH PENGAWASAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Wilayah Pengawasan terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BUMD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten.
- (2) Wilayah Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran peraturan ini.
- (3) Dalam hal dipandang perlu, Inspektur dapat menetapkan penugasan di luar wilayah pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## BAB III PENUTUP

## Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pembagian Wilayah Pengawasan Inspektorat Kabupaten Muara Enim dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim pada tanggal , 3 Januari 2017

BUPATI MUARA ENIM

(Cap/ttd)

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM,

(Cap/ttd)

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2017 NOMOR 2.

:

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR

: 2 Tahun 2017

TANGGAL : 3 Januari 2017 September

## PEMBAGIAN WILAYAH PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN MUARA ENIM

| No. | Inspektur Pembantu Wilayah | Satuan Kerja Perangkat Daerah dan BUMD | Ket |
|-------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| I. | Inspektur Wilayah I | Pembantu 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 5. Dinas Kesehatan 6. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 8. Dinas Kepemudaan dan Olahraga 9. Dinas Komunikasi dan Informatika 10. Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim 11. Kecamatan Semende Darat Laut 12. Kecamatan Benakat 13. Kecamatan Belimbing 14. Kecamatan Lubai 15. Kecamatan Sungai Rotan | |
| II. | Inspektur Pembantu Wilayah II | 1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6. Dinas Perhubungan 7. Dinas Perikanan | |

| No. | Inspektur Pembantu Wilayah | Satuan Kerja Perangkat Daerah dan BUMD |
|-------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III. | Inspektur Pembantu Wilayah III | 9. PDAM Lematang Enim 10. Kecamatan Rambang 11. Kecamatan Kelekar 12. Kecamatan Lembak 13. Kecamatan Gelumbang 14. Kecamatan Muara Enim 1. Sekretariat Daerah 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 4. Dinas Sosial 5. Dinas Perkebunan 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7. Satuan Polisi Pamong Praja 8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 10.RSUD dr. H.M. Rabain Muara Enim 11. Kecamatan Semende Darat Ulu 12. Kecamatan Tanjung Agung 13. Kecamatan Gunung Megang 14. Kecamatan Lubai Ulu 15. Kecamatan Muara Belida |
| IV. | Inspektur Pembantu Wilayah IV | 1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 4. Badan Pendapatan Daerah 5. Dinas Ketenagakerjaan 6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 7. Dinas Perdagangan 8. Perusahaan Daerah Hotel Griya Serasan Sekundang |

| No. | Inspektur Pembantu Wilayah | Satuan Kerja Perangkat Daerah dan BUMD | Ket |
|-------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| | | 9. Kecamatan Semende Darat Tengah 10. Kecamatan Lawang Kidul 11. Kecamatan Ujan Mas 12. Kecamatan Rambang Dangku 13. Kecamatan Belida Darat | |

BUPATI MUARA ENIM

(Cap/ttd)

MUZAKIR SAI SOHAR