UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957 tentang PEMBENTUKAN DAERAH SWATANTRA PROPINSI KALIMANTAN TENGAH DAN PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA NO. 65 TAHUN 1956 (berlaku 23 Mei 1957)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa Undang-undang Nomor 25 tahun 1956 di dalam penjelasannya telah menentukan pembentukan daerah swatantra propinsi yang keempat di Kalimantan yaitu Propinsi Kalimantan Tengah, yang akan meliputi Kabupaten-kabupaten Barito, Kapuas dan Kotawaringin selambat-lambatnya tiga tahun sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 25 tahun 1956 tersebut di atas;
- b. bahwa dianggap kini telah tiba saatnya untuk membentuk daerah swatantra Propinsi yang dimaksud;
- c. bahwa berhubung dengan keadaan yang mendesak pembentukan daerah swatantra Propinsi Kalimantan Tengah itu perlu dilakukan dengan Undang-undang Darurat;
Mengingat : 1. Pasal-pasal 96, 131 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara;
2. Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah (Lembaran Negara Nomor 6/1957) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Darurat Nomor 6 tahun 1957 (Lembaran Negara Nomor 9/1957);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 1956 tentang pembentukan daerahdaerah swatantra Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Nomor 65/1956);
Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya tanggal 29 April 1957;
MEMUTUSKAN:
- I. Menetapkan
- II. Mengubah
3. :
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH SWATANTRA PROPINSI KALIMANTAN TENGAH, yang juga
Undang-undang Nomor 25 tahun 1956 tentang pembentukan daerah-daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan
- Selatan dan Kalimantan Timur.
Pasal 1
- (1) Daerah-daerah Swatantra Kabupaten Barito, Kapuas dan Kotawaringin tersebut dalam Pasal 1 ad I Nomer 4, 5 dan 6 Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 (Lembaran Negara Nomor 9/1953), dipisahkan dari lingkungan daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Selatan termaksud dalam Pasal 1 Nomor 2 Undang-undang Nomor 25 tahun 1956.
- (2) Daerah yang wilayahnya meliputi ketiga Kabupaten tersebut dalam ayat (1) pasal ini dibentuk menjadi daerah Swatantra tingkat ke-I dengan nama "Propinsi Kalimantan Tengah".
- (3) Pasal 1 Nomor 2 Undang-undang Nomor 25 tahun 1956 diubah sehingga berbunyi:
4. "2. Propinsi Kalimantan Selatan, yang wilayahnya meliputi "daerah-daerah otonoom Kabupaten Banjar, Hulusungai Selatan, Hulusungai Utara, Kotabaru dan Kota Besar Banjarmasin, tersebut dalam Pasal 1 Ad I No. 1 s/d 3, 7 dan 8 Undang-undang Darurat tersebut ad 1 di atas."
Pasal 2
- (1) Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah adalah Pahandut. Untuk sementara waktu pemerintah daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah berkedudukan di Banjarmasin.
- (2) Jika perkembangan keadaan di daerah menghendakinya, maka atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dengan keputusan Presiden, ibukota tempat kedudukan pemerintah daerah Propinsi Kalimantan Tengah dapat dipindahkan ke lain tempat dalam wilayahnya.
- (3) Dalam keadaan darurat tempat kedudukan pemerintah daerah Propinsi untuk sementara waktu oleh Kepala Daerah yang bersangkutan dapat dipindahkan ke lain tempat.
Pasal 3
- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 30 orang anggota.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah Propinsi adalah sekurang-kurangnya 3 dan sebanyak-banyaknya 5 orang, tidak terhitung Kepala Daerah Propinsi.
- (3) Untuk sementara waktu menjelang terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 4
Semua ketentuan dari Undang-undang Nomor 25 tahun 1956 yang termuat dalam Bab II sampai dengan IV (Pasal-pasal 4 s/d 9 1) yaitu:
- a. tentang urusan rumah-tangga dan kewajiban-kewajiban Propinsi (Bab II),
- b. tentang hal-hal yang berhubungan dengan penyerahan urusan dan kewajiban kepada Propinsi dan penyerahan obyek-obyek lainnya (Bab III), dan
- c. tentang ketentuan-ketentuan peralihan (Bab IV) dengan menyampingkan Pasal 89, berlaku pula bagi Propinsi Kalimantan Tengah, dengan perubahan seperlunya.
Pasal 5
Undang-undang Darurat ini dinamakan "Undang-undang Darurat tentang pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah".
Pasal 89
Undang-undang Darurat ini dinamakan "Undang-undang Darurat tentang pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah".
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.
Diundangkan pada tanggal 23 Mei 1957 MENTERI KEHAKIMAN, ttd (G.A. MAENGKOM)
LEMBARAN NEGARA NOMOR 53 TAHUN 1957
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1957 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd (SUKARNO)

Penandatangan: MENTERI DALAM NEGERI, ttd (SANOESI HARJADINATA)

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ## PENEJELASAN ATAS ## UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 10 TAHUN 1957 ## TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH SWATANTRA PROPINSI KALIMANTAN TENGAH ## A.
PENJELASAN
Pembukaan
Umum
Undang-undang No.25 tahun 1956 yang mengatur pemecahan Propinsi Kalimantan lama menjadi tiga Propinsi otonom menerangkan dalam penjelasannya (T.L.N. no.1106/1956), bahwa pembentukan Propinsi otonom yang ke empat, yaitu Propinsi Kalimantan Tengah, yang akan meliputi daerah-daerah swatantra Kabupaten Barito, Kapuas dan Kotawaringin ditangguhkan untuk masa selamalamanya tiga tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang tersebut, yakni berdasarkan pertimbangan bahwa pembentukan tempat Propinsi otonom sekaligus di Kalimantan akan terlalu memberatkan keuangan Negara, mengingat pula kekurangan akan tenaga-tenaga teknis yang cakap. Sebagai langkah pertama ke arah pembentukan daerah swatantra tingkat I yang ke empat itu maka Propinsi Kalimantan Selatan menurut penjelasan Undang-undang itu akan segera dibagi secara administratif dalam dua Karesidenan, di antaranya sebuah Karesidenan Kalimantan Tengah. Di dalam kenyataan pun usaha pemisahan administrasi itu sudah berada dalam taraf yang jauh dan dilaksanakan oleh suatu Kantor Persiapan Pembentukan Propinsi Kalimantan Tengah yang memelihara hubungan langsung dengan Kementerian Dalam Negeri.
Kini Pemerintah memandang perlu untuk menyegarkan pembentukan daerah swatantra Propinsi Kalimantan Tengah yang telah direncanakan itu. Pengaturan hal ini harus segera dilaksanakan, karena itu dipergunakan bentuk Undang-undang Darurat ini.
## B. Penjelasan Pasal demi Pasal
PENJELASAN
Pasal 1
. Cukup jelas. Ayat (3) Ayat (3).
PENJELASAN
Pasal 2
. Ayat (1) Cukup jelas. Pahandut dipilih sebagai ibu kota tempat kedudukan pemerintah daerah Propinsi Kalimantan Tengah karena, dipandang dari segi pemerintahan letaknya menguntungkan: dibandingkan dengan tempat-tempat lain di daerah itu, dari Pahandut dapat dipelihara perhubungan dengan bagianbagian lainnya dari Propinsi dengan lebih cepat. Selain itu Pahandut dilihat dari sudut kepentingan pembangunan dan perluasan kota dan ditinjau dari sudut kesehatan rakyat pun lebih menguntungkan. Oleh karena pembangunan gedung-gedung untuk kantor-kantor dan perumahan pegawai di Pahandut dan lain-lain persiapan yang perlu untuk membuat tempat tersebut dapat dipakai sebagai Ibukota Propinsi membutuhkan waktu yang agak lama, maka untuk sementara waktu tempat kedudukan pemerintah daerah Propinsi Kalimantan Tengah ditetapkan di Banjarmasin dalam wilayah Propinsi Kalimantan Selatan bentuk baru. Ayat-ayat (2) dan (3) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
. Ayat (1) dan (2) Cukup jelas. ## Ayat (3) Dalam masa permulaan setelah terbentuknya daerah swatantra Propinsi Kalimantan Tengah menjelang pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan jalan pemilihan umum berdasarkan Undang-undang No. 19 tahun 1956, maka