Unknown Unknown Nomor 52 Tahun 2015 tentang /Judul Naskah Dinas: Peraturan Walikota Bima tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkunga.n Pemerintah Kota Bima. 2017 DIAJOKAN P ADA T ANGGAL 7. Ditaklik/Dikaji oleh : Bagian Hukum 8. Diterima dipengiriman surat: BKPSDM 9. Dikirim oleh : BKPSDM 10. Verbal dan pertinggal Disimpan oleh : Bagi an Hukwn 3. Diedarkan oleh : BKPSDM - 2.Diperiksa Oleh : Bagian Huk:wn 4. Diterima di penerima Surat : Bagian Hukum 5. Dinomori Oleh : Bagian Hukum - 6. - Diketik oleh : BKPSDM 1. Dikerjakan Oleh : BKPSDM Kota Bima, 2017 | NO | JABATAN | PARAF | TANGGAL | |------|------------------------------------------------|---------|-----------| | 1 | Plt. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang bahwa ketentuan mengenai syarat dan pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Daerah Kota Bima sebagaimana diatur dalam Peraturan W alikota Bima Nomor 52 Tahun 2015 ten tang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Bima sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 21 Tahun 2016 perlu dilakukan penyesuaian sesuai kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan W alikota ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Bima;
1. Mengingat
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran -v
Menetapkan
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian J abatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Walikota Bima Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bima Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 279);
MEMUTUSKAN :
(t)y PEMERINTAH KOTA BIMA. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN
v
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 254) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut : 1
Pasal 3
Persyaratan calon pejabat pimpinan tinggi pratama Daerah Kota Bima, sebagai berikut:
- a. Berstatus PNS Pemerintah Kota Bima dan/ atau PNS pada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi NTB; a
- b. Pangkat/Golongan Ruang paling kurang Pembina Tingkat I (IV /b) untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon II.a dan Pembina (IV /a) untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon II. b;
- c. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam jabatan struktural Eselon II. b yang pernah dan/ atau masih didudukinya untuk Jabatan Tinggi Pratama setara Eselon II.a, dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam jabatan struktural Eselon III yang pernah dan/ a tau masih didudukinya untuk Jabatan Tinggi Pratama setara Eselon II.b; C
- d. Khusus untuk pelamar dari jabatan fungsional tertentu sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam Jabatan Fungsional Ahli Madya golongan ruang Pembina Tingkat I (IV /b) untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon II.a dan Pembina (IV /a) untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon II.b;
- e. Memiliki pengalaman jabatan terkait dengan jabatan yang dilamar paling kurang 5 (lima) tahun; e
- f. Telah lulus diklat kepemimpinan tingkat II atau diklat kepemimpinan tingkat III atau diklat yang setara untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon II.a, dan diklat kepemimpinan tingkat III atau diklat kepemimpinan tingkat IV atau diklat yang setara untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon II. b; f
- g. Sekurang-kurangnya memiliki ijazah Strata Satu (S 1) atau Diploma Empat (D-IV); g
- h. Pada saat mendaftar berusia setinggi-tingginya (lima puluh enam) tahun; h
56
- i. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurangkurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; N j;V 1
- J. Telah melaporkan SPT tahun terakhir;
- k. Telah melaporkan LHKPN tahun terakhir;
1. Mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian; 1
- m. Tidak sedang menjalani proses penjatuhan hukuman disiplin, dan tidak pernah dijatuhi sanksi hukuman disiplin tingkat sedang mau pun berat;
- n. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin/serta tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- o. bebas dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; serta
8. rohani yang dibuktikan dengan sehat dari dokter Instansi p. Sehat jasmani dan surat keterangan Pemerintah.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi se bagai beriku t :
Pasal 6
- ( 1) Pengumuman lowongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dengan keten tuan se bagai beriku t:
Pasal 7
- ( 1) Pengumuman lowongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dengan keten tuan se bagai beriku t:
- pa pan media secara terbuka, melalui dan/atau media cetak, a. Diumumkan pengumuman elektronik;
- b. Pengumuman dilaksanakan paling kurang 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
- (2) Dalam pengumuman lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sebagai berikut:
- a. Nama jabatan yang akan diisi;
- b. Melengkapi persyaratan administrasi, meliputi berkas sebagai berikut:
- 1) Surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dan bermaterai;
- 2) Fotokopi sah SK kepangkatan terakhir serendah-rendahnya Pembina Tingkat I (IV /b) untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon II.a, dan Pembina IV/ a untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon II. b;
- Al'\! Pratama setara Eselon II. b; 3) Fotokopi sah SK pengangkatan jabatan struktural Eselon II.b untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon II.a, dan fotokopi sah SK pengangkatan jabatan struktural Eselon III untuk Jabatan Pimpinan Tinggi
v
- 4) Fotokopi sah SK Jabatan Fungsional Ahli Madya bagi pelamar dari jabatan fungsional tertentu;
- 5) Fotokopi sah sertifikat diklat kepemimpinan tingkat II atau diklat kepemimpinan tingkat III atau diklat yang setara untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon II.a;
- 6) Fotokopi sah sertifikat diklat kepemimpinan tingkat III atau diklat kepemimpinan tingkat IV atau diklat yang setara untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon II. b;
- 7) Fotokopi sah ijazah terakhir sekurangkurangnya berijazah Strata Satu {S 1) atau Diploma Empat (D-IV} yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
- 8) Fotokopi sah hasil penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
- 9) Fotokopi sah tanda bukti setor SPT tahun terakhir;
- 10) Fotokopi sah bukti penyerahan LHKPN tahun terakhir;
- 11) Surat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengikuti seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kota Bima;
- 12) Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin/ serta tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- 13) Surat Keterangan bebas dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- 14) Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- 15) Riwayat hidup (CV) lengkap.
- c. Persyaratan integritas yang dibuktikan dengan penandatanganan pakta integritas;
- d. Batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
- e. Tahapan, jadwal, dan sistem seleksi;
- f. Alamat sekretariat panitia seleksi;
- g. Prosedur lain yang diperlukan;
- h. Persyaratan jenjang pendidikan dan sesuai dengan bidang jabatan yang lowong;
- t. Memiliki pengalaman jabatan terkait dengan jabatan yang akan dilamar paling kurang 5 (lima) tahun;
N W %
- J. Lamaran ditunjukan kepada panitia seleksi yang disampaikan melalui sekretariat panitia seleksi; dan
- k. Pengumuman ditandatangani Ketua Panitia Seleksi.
Pasal II
Peraturan Walikota 1n1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan W alikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima. '\fM. QURAIS H. ABIDIN W ALIKOTA BIMA, ~

Penetapan: Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal 1 '6V\i 201 7 \

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

Penetapan: Diundangkan di Kota Bima pada tanggal 1 'QV\\ 2017 MUKHTAR BE RITA DAE RAH KOTA BIMA TAHUN 2017 NO MOR )~'t