Unknown Unknown Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menga... tur Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pernantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa dengan Peraturan Bupati; - h. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, .perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, .perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pernantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa eli Kabupaten Kolaka Utara,
- 1.' Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 ten tang Pembentukan Bombana, Kabupaten Wakatobl dan Kabupaten Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor '1.44 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43:39);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pernerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 443:3);
- .3, Undang-Undang NomOI' 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia 'I'ahun 201.1. Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
•
\_ ...\_\_
cz,
~\_
... \_•.•.•. 11
I.~
--'4
".1.-11\_
1-1
... -
... \_
--
'-
•
5. Undang-undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran negara Nomor. 5587 ) sebagaimana telah diubah dalam perpu Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 246 , Tambahan lembaran Negara Republik indonesia nomor 5589 ) Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia .. Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tcntang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana-Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (lembaran "Negara Repoblik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan perturan pemerintah nomor 22 tahun 2015 ten tang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698) ;
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubah an Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanjJasa Pemerintah ""
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa;
...
.,.I"L-~.
~
,1.11
,.1
~\_
...,;~...
.\_
,I.
,~,
•
-'-.\_1,1,.1.
',
••
I.',I~L
,~
Memperhatikan
Menetapkan
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Repuhlik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode Dan Data Wilayah Adminstrasi Pemerintahan;
17. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan BarangjJasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2014 Nomor 3);
Hasil Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tanggal23 Desember 2014.
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI ALOKASI DANA DESA
. .. DI KABUPATEN KOLAKA.UTARA.
. BAD I KETENTUAN UMUM Pasa11
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
5. Camat adalah camat yang berada di Kabupaten Kolaka Utara;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang rp.emiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, danl atau hak tradisional yang diakui dan . dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
r
•
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang rnelaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dad penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa;
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka 'waktu 6 (enam) tahun; .
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa,' adalah penjabaran dari RPJMDesa untukjangka waktu 1 (satu) tahun;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintaban Desa;
15. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten Zkota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
16. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejah teraan masyarakat Desa;
17. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaterr/Kota;
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karen a jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;
19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
20. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;
21. Kepala Seksi adalah unsur dari' pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya;
22. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa;
23. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa. dan digunakan untU:k membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;
24. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa . yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa;
25. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa rnelalui rekening kas desa;
26. Surplus Anggaran Desa adalah. selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa;
27. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pedapatan desa dengan belanja desa;
,.
28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPAadalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran; .
29. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
30. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal darikekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesaatau perolehan hak lainnya yang sah;
31. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak;
32. Pengadaan Barang/iJasa Desayang selanjutnya disebut dengan Pengadaan . BarangjJasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa;
33. Swakelola pengadaan barang/ jasa di desa adalah kegiatan pengadaan barangj jasa dimana pekerjaannya direncariakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan;
34. Tim Pengelola Kegiatan Barang/dasa yang selanjutnya disingkat TPK Barang/ Jasa adalah tim yang ditetapkan oleh kepala desa dengan surat keputusan, terdiri dari unsur pernerintah desa dan un sur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa;
35. Musyawarah Desa Serah Terima yang selanjutnya disingkat MDSTadalah musyawarah desa penyerahan hasil pekerjaan dari Panitia Pelaksana Pembangunan sarana/ prasarana kepada pemerintah desa;
36. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
Pasal 8
- (1) Penyaluran ADD dari RKUDke Rekening Kas Umum Desa mengacu pada mekanisme transfer Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten;
- (2) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)ke Rekening Kas Umum Desa.
Pasal 9
- (1) Penyaluran ADDdilaksariakan secara bertahap;
- (2) Tahap penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) paling lambat bulan april tahun anggaran berjalan;
- b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) paling lambat bulan agustus tahun anggaran berjalan; dan .
- c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus) paling lambat bulan oktober tahun anggaran berjalan,
- (3) Tahap penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah disampaikannya Iaporan realisasi tahap sebelumnya yang terintegrasi dalam APBDesa;
- (4) Laporan realisasi APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan paling lambat minggu keempat sebelum tahap penyaluran berikutnya ke BPMPD Kolaka Utara untuk selanjutnya diteruskarr/ direkomendasikan ke BPKADKolaka Utara.
BABVI
PENGORGANISASIAN
PasallO
Pengorganisasian pengelola ADD terdiri dari Tim Fasilitasi Kabupaten, Tim Fasilitasi Kecamatan dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PrPKD).
Pasalll
Pasal 10
- a) Merumuskan konsep dasar, kebijakan, maksud dan tujuan , prinsipprinsip dan mekanismej'prosedur kegiatan;
- b) Menyusun Petunjuk Pelaksanaan ADD;
- c) Menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut pelaksanaan kegiatan ADD;
- d) Membahas berbagai kendala dan permasalahan yang timbul sebagai temuan hasil pemantauan untuk kemudian merumuskan konsep penyelesaian dan tindak lanjut;
- e) Melakukan evaluasi penyusunan Angaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa);
- 1) Mensinergikan kebijakan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- g) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia;
- h) Melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan;
- i) Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala;
I.
\_I'
... ~, ...
i.j
... \_
...I"
\_,
...;,."
..
:i-
I
,
- j) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati selaku penasehat;
- k) Melaporkan kepada Bupati tentang permasalahan yang timbul dan tindak lanjut upaya penyelesaian masalah.
- (2) Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari unsur :
- a) Bupati dan Wakil Bupati selaku Penasehat;
- b) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim;
- c) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pernerintahan Desa selaku Wakil Ketua I;
- d) Asisten Pemerintahan selaku WakilKetua II;
- e) Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat selaku Wakil Ketua III;
- f) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA)selaku WakilKetua N;
- g) Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Pernberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selaku Sekretaris;
- h) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah, KepaJa Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, KepaJa Bidang Usaha Ekonomi Desa, Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat Desa dan Kepala Bidang Sosial Bidaya dan TTG pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selaku Anggota.
- (3) Guna membantu kelancaran tugas Tim Fasilitasi Kabupaten, dibentuk Sekretariat TimFasilitasi Kabupaten dan tim Asistensi kabupaten.
- a) Tugas sekertariat tim fasilitasi kabupaten sebagai berikut :
14. -Menyiapkan draf kebijakan, petunjuk pelaksanaan, konsep rencana kerja tindak lanjut, dan inventarisasi kendala, permasalahan dan konsep penyelesaiannya;
15. -Melakukan pengawasan, monitoring dan melaporkan pelaksanaan pekerjaan ADD;
16. -Melakukan asistensi laporan akhir serta verifikasi laporan akhir ADD.
- b) Tugas tim asistensi kabupaten sebagai berikut :
18. -Tim asistensi kabupaten berasal dari organik dinas pekerjaan umum kabupaten KolakaUtara;
19. -Melakukan asistensi gambar rencan kerja (desain) dan rincian anggaran biaya;
20. -Melakukan pembobotan kemajuan pekerjaan dan sertifikasi penerimaan hasil pekerjaan.
- (4) Sekretariat Tim Fasilitasi Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 12
- (1) Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal10 terdiri :
- a. Camat selaku Ketua;
- b. Sekretaris Kecamatan selaku Sekretaris;
- c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Sub Bagian Keuangan masing masing selaku anggota; dan
- d. 1 (satu) orang staf Kecamatan selaku staf sekretariat Tim Fasilitasi .Kecamatan.
I
I
.~
I
,,111\_
,
I
-~
.•.
,
•
...~.I ~,
.. h ~
14
n".Lo
•. u~u
...
- (2) Tim Fasilitasi Kecarnatan mernpunyai tugas dan fungsi :
- a. Melaksanakan Sosialisasi ADDdi wilayahnya;
- b. Melaksanakan fasilitasi kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
- c. Melaksanakan pendampingan kegiatan ADDdi wilayahnya;
- d. Memantau pengelolaan ADDdi seluruh desa dalam wilayahnya dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan dan pelestarian hasil pembangunan;
- e. Membantu dan mernberikan saran serta masukan dalam pengelolaan ADD di setiap desa dalam wilayahnya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan dan pelestarian hasil pembangunan;
7. 'f. Mengkoordinasikan, menginventarisasi dan meneruskan laporan pengelolaan ADD dari seluruh desa dalam wilayahnya mulai dari perencanaan, pe1aksanaan, sampai dengan tahap pemanfaatan dan pelestarian hasil pembangunan;
- g. Melaporkan pengelolaan ADDdalam wilayahnya kepada Bupati dengan tembusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tahap pemanfaatan dan pelestarian hasil pembangunan;
Pasal 13
## Pasal13
Pasal 43
- h. bahwa ## BAB II MARSUD, TUJUAN, SASARAN, DAN PRINSIP
Pasa12
Maksud diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membantu membiayai program Pemerintahan Desa ## BAB III
FORMULA ALOKAS! PERHI1'UNGAN DAN
PENETAPAN ADD
Pasa16
- (1) Formula perhitungan ADDditetapkan berdasarkan Hasil Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Tangga123 Desember 2014;
- (2) Formula perhitungan ADDsebagaimana dimaksud pacta ayat (1) dihitung berdasarkan Alokasi Dasar 90% (sembilan puluh perseratus) dari jumlah .ADDdibagi secara merata kepada seluruh desa, dan bagian formula 10 % (sepuluh perseratus) adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan 'jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap desa dengan Nilai Bobot berdasarkan data variabeJ independen yang dikeluarkan oleh lembaga/ instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi penghitungan statistik;
- (3) Nilaibobot sebagaimana dimaksud pada ayat (2)meliputi : a. 25 % (dua puluh lima per seratus) untukjumlah penduduk; b. 35 % (tiga puluh lima per seratus) untukjumiah penduduk miskin; c. 10 % (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan d. 30 % (tiga puIuh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (4) Penetapan rincian Alokasi Dana Desa (ADD) masing-masing desa ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan Tim Fasilitasi Kabupaten.
BABIV
DOKUMEN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ADD
Pasa17
- (1) Pemerintah Desa wajib menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDesa selama 6 (enam tahun) dan dibahas bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)untuk menjadi Peraturan Desa;
2. {2}RPJMDesa sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) dijabarkan dalam rancangan RKPDesajangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (3) RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (RAPBDesa)untuk disampaikan kepada Bupati melalui BPMDan PEMDESuntuk di evaluasi dan menjadi dasar penetapan APBDesa;
- (4) APBDesasebagaimana dimaksud pada ayat (3)ditetapkan oleh kepala desa dengan Peraturan Desa;
- (5) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa darr/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- (6) Hasil Evaluasi rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) . tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan tetap menetapkan Raperdes tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa tentang APBDesatersebut dengan Keputusan Bupati.
,
.
BABV
MEKANISME PENYALURAN ADD
Pasal8
- (1) Penyaluran ADD dari RKUDke Rekening Kas Umum Desa mengacu pada mekanisme transfer Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten;
- (2) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)ke Rekening Kas Umum Desa.
Pasal9
- (1) Penyaluran ADDdilaksariakan secara bertahap;
- (2) Tahap penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) paling lambat bulan april tahun anggaran berjalan;
- b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) paling lambat bulan agustus tahun anggaran berjalan; dan .
- c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus) paling lambat bulan oktober tahun anggaran berjalan,
- (3) Tahap penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah disampaikannya Iaporan realisasi tahap sebelumnya yang terintegrasi dalam APBDesa;
- (4) Laporan realisasi APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan paling lambat minggu keempat sebelum tahap penyaluran berikutnya ke BPMPD Kolaka Utara untuk selanjutnya diteruskarr/ direkomendasikan ke BPKADKolaka Utara.
BABVI
PENGORGANISASIAN
PasallO
Pengorganisasian pengelola ADD terdiri dari Tim Fasilitasi Kabupaten, Tim Fasilitasi Kecamatan dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PrPKD).
Pasalll
- (1) Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pasal 10 bertugas :
- a) Merumuskan konsep dasar, kebijakan, maksud dan tujuan , prinsipprinsip dan mekanismej'prosedur kegiatan;
- b) Menyusun Petunjuk Pelaksanaan ADD;
- c) Menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut pelaksanaan kegiatan ADD;
- d) Membahas berbagai kendala dan permasalahan yang timbul sebagai temuan hasil pemantauan untuk kemudian merumuskan konsep penyelesaian dan tindak lanjut;
- e) Melakukan evaluasi penyusunan Angaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa);
- 1) Mensinergikan kebijakan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- g) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia;
- h) Melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan;
- i) Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala;
I.
\_I'
... ~, ...
i.j
... \_
...I"
\_,
...;,."
..
:i-
I
,
- j) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati selaku penasehat;
- k) Melaporkan kepada Bupati tentang permasalahan yang timbul dan tindak lanjut upaya penyelesaian masalah.
- (2) Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari unsur :
- a) Bupati dan Wakil Bupati selaku Penasehat;
- b) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim;
- c) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pernerintahan Desa selaku Wakil Ketua I;
- d) Asisten Pemerintahan selaku WakilKetua II;
- e) Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat selaku Wakil Ketua III;
- f) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA)selaku WakilKetua N;
- g) Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Pernberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selaku Sekretaris;
- h) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah, KepaJa Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, KepaJa Bidang Usaha Ekonomi Desa, Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat Desa dan Kepala Bidang Sosial Bidaya dan TTG pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selaku Anggota.
- (3) Guna membantu kelancaran tugas Tim Fasilitasi Kabupaten, dibentuk Sekretariat TimFasilitasi Kabupaten dan tim Asistensi kabupaten.
- a) Tugas sekertariat tim fasilitasi kabupaten sebagai berikut :
14. -Menyiapkan draf kebijakan, petunjuk pelaksanaan, konsep rencana kerja tindak lanjut, dan inventarisasi kendala, permasalahan dan konsep penyelesaiannya;
15. -Melakukan pengawasan, monitoring dan melaporkan pelaksanaan pekerjaan ADD;
16. -Melakukan asistensi laporan akhir serta verifikasi laporan akhir ADD.
- b) Tugas tim asistensi kabupaten sebagai berikut :
18. -Tim asistensi kabupaten berasal dari organik dinas pekerjaan umum kabupaten KolakaUtara;
19. -Melakukan asistensi gambar rencan kerja (desain) dan rincian anggaran biaya;
20. -Melakukan pembobotan kemajuan pekerjaan dan sertifikasi penerimaan hasil pekerjaan.
- (4) Sekretariat Tim Fasilitasi Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal12
- (1) Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal10 terdiri :
- a. Camat selaku Ketua;
- b. Sekretaris Kecamatan selaku Sekretaris;
- c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Sub Bagian Keuangan masing masing selaku anggota; dan
- d. 1 (satu) orang staf Kecamatan selaku staf sekretariat Tim Fasilitasi .Kecamatan.
I
I
.~
I
,,111\_
,
I
-~
.•.
,
•
...~.I ~,
.. h ~
14
n".Lo
•. u~u
...
- (2) Tim Fasilitasi Kecarnatan mernpunyai tugas dan fungsi :
- a. Melaksanakan Sosialisasi ADDdi wilayahnya;
- b. Melaksanakan fasilitasi kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
- c. Melaksanakan pendampingan kegiatan ADDdi wilayahnya;
- d. Memantau pengelolaan ADDdi seluruh desa dalam wilayahnya dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan dan pelestarian hasil pembangunan;
- e. Membantu dan mernberikan saran serta masukan dalam pengelolaan ADD di setiap desa dalam wilayahnya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan dan pelestarian hasil pembangunan;
7. 'f. Mengkoordinasikan, menginventarisasi dan meneruskan laporan pengelolaan ADD dari seluruh desa dalam wilayahnya mulai dari perencanaan, pe1aksanaan, sampai dengan tahap pemanfaatan dan pelestarian hasil pembangunan;
- g. Melaporkan pengelolaan ADDdalam wilayahnya kepada Bupati dengan tembusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tahap pemanfaatan dan pelestarian hasil pembangunan;
Pasal13
- (1) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari unsur :
- a. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa selaku penanggung jawab;
- b. Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD;
- c. Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya;
- d. Bendahara dijabat oleh KepalaUrusan Keuangan desa;
- (2) Kewenangan dan Tugas Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Desa mernpunyai kewenangan :
8. -. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
9. -menetapkan PTPKD;
10. -menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
11. -menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;dan
12. -melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- b. Sekretaris Desa selaku koordinator pclaksana teknis pengelolaan keuangan desa bertugas :
14. -menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
15. -menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa"perubahan APBDesadan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
16. -melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
17. -menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
18. -melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
.
~
"J
i\_
'•.
...J1L=-
L\_'
\_
\_\_
.•.
\_I
,
·
\_
".•
11
.11
I •
.Lo
111"'--
,.
·
.
- c. Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya mernpunyai tugas :
2. -menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang rnenjadi tanggung jawabnya;
3. -melaksanakan kegiatan danjatau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan di dalam APBDesa; 4. -melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan; 5. -mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

Penandatangan: 6. -melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan 7. -menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. - d. Bendahara bertugas menerima, menyimpan, menyetorkari/ membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. ## Pasal14 - (1) Untuk melakukan pengadaan barang dan jasa di desa dibentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK);

Penandatangan: - (2) Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Barang dan Jasa dibentuk melalui musayawarah desa dan dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa yang dipilih dari anggota Lembaga Pernberdayaan Masyarakat Desa, dengan jumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari ketua (bukan suamij istri dad Kepala Desa), Seksi Fisik yang bertugas sebagai koordinator pelaksanaan pekerjaan Pembangunan 'Sarana/Prasarana Perdesaan dan belanja modal lainnya., Seksi Pembantu Umum yang bertugas membantu pelaksanaan .kegiatan Pembangunan Sararia/Prasarana Perdesaan dan belanja modal; - (3) Tim Pengawas yang dibentuk melalui Musyawarah Desa, dan terdiri dari Tokoh Masyarakat dan Unsur BPDsejumlah 3 (tiga)orang. - (4) Biaya Operasional Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)Desa maksimal sebesar 5%(limapersen) dari Biaya kegiatan fisik,yang dapat digunakan untuk : - a) Alat tulis kantor; - b) Biaya penggandaan; . - c) Biaya perjalanan dinas; - d) Papan nama kcgiatan dan prasasti;

Penandatangan: - e) Insentif (diatur dengan surat keputusan Kepala Oesa). - (5) Tim Pengawas mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik, pengadaan barang/jasa maupun administrasi kegiatan ADD. ~' ... ~,,, " ... I,J~... ,~~I •. ,J II... ~:I ,\_-,~",,,, \_\_ [.••. .1 .~, .\_·.,,' .. l.l ... IL~~·',u .• · , ... ·I' .. I~... ·j.,... "" .. ## BAD VII ## PENGGUNAAN, PENGELOLAAN DAN PEMANTUAN ADD Bagian Pertama ## Penggunaan ADD ## Pasa115 - (1) Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan bidang pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan ma.syarakat desa dan pernbinaan kemasyarakatan desa; - (2) Bidang pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk : - a) Pembangunarr/pemeliharaan sarana dan prasarana kantor desa dan balai desa; 4. . b) Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor; - c) Pengadaan dan perneliharaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan masyarakat (koran masuk desa); - d) Pengelolaan profil desa atau data base des a lainnya; - e) Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan BPD.; - f) Pengadaan dan pemeliharaan sarana mobilitas pemerintah desa; - g) Biaya pemeliharaan inventaris desa; - h) Pembelian dan biaya sertifikat tanah milik pemerintah desa. - (3) Bidang pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk : - a) Pembangunan saran a dan prasarana perdesaan meliputi : 13. -Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokalyang tersedia; 14. -Pembangunan dan pemeliharaan tanggul, drainase, pemecah ombak dan sejenisnya; 15. -Pengadaan dan pemeliharaan saran a dan prasarana penunjang kegiatan pertanian, perkebunan, petemakan dan perikanan; 16. -Pembangunart/Pengadaaan energi baru dan terbarukan antara lain Tenaga Surya; . - b) Pembangunan Kesehatan dan sanitasi masyarakat meliputi: 18. -Pembangunan dan pemeliharaan akses pelayanan dasar kesehatan; 19. -Pembangunan dan pengadaan peningkatan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan; . 20. -Pengadaan jamban (We) Sehat komunal/keluarga;

Distribusi: 21. -Operasional dan insentif/honor tenaga kader posyandu dan kader lainnya;

Penandatangan: 22. -Jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Keluarganya maksimal 5 (lima) orang dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). - c) Pembangunan Ekonomi Masyarakat meliputi : 24. -Pembangunan dan pemeliharaan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar ekonorni desa; 25. -Peningkatkan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa; 26. -Penyertaan modal usaha masyarakat, usaha milik desa simpan pinjam dan kelembagaan keuangan desa lainnya; 27. -Kegiatan da.1amrangka peningkatan ketahanan pangan di desa; 28. -Pengadaan peralatan industri rumah tangga atau peralatan UMKM. - d) Kerjasama antar desa; 30. ,e) Pembangunan kawasan perdesaan. •• ,j .' '~"I~'I\_ I... '0: , •. , .. ,.il.J~ .~. ~.. .I.. • . j'~ \_ •• ~. '" . . . . ~ . . . ,.J.,.·.\ .. d.jj\_ ,·H·"" ·1·1·10-' .• ,· ... 1"·... , , . ~. - (4) Bidang pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas Kelembagaan desa meliputi: - a. Bantuan Operasional Tim Penggerak PKKyang digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; - b. Bantuan Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lain; - c. Bantuan Operasional Karang Taruna;

Distribusi: - d. Insentif Imam Desa dan Pemangku Adat; - e. Bantuan operasional kelembagaan masyarakat lainnya. - (5) Bidang pembinaan kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat - (1) dapat digunakan untuk: 9. 'a) Pembiayaan perlombaan desa tingkat kabupaten; - b) Pembiayaan perayaan hari kemerdekaan RI atau (HUT) indonesia dan kabupaten; - c) Pengelolaan tempat permandian umum; - d) Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa; 13. e} Penyusunan data base desa berbasis partisipasi masyarakat; ## Bagian Kedua ## Pengelolaan ADD ## Pasal16 Pengelolaan ADD terdiri dari Tahap Perencanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Tahap Pertanggungjawaban. Pelaksanaan, ## Pasa117 - (1) Tahap Perencanaan sebagaimana dirnaksud daIam pasal 16 meliputi kegiatan sosialisasi tingkat desa, musyawarah desa serta penyiapan rancangan peraturan desa tentang APBDesa; - (2) Kegiatan sosialisasi, dan musyawarah desa adalah. membahas perencanaan kegiatan dan penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);

Penandatangan: - (3) Penyiapan rancangan peraturan desa ten tang APBDesa dilakukan oleh Sekretaris Desa selaku koordinator dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan desa;

Penandatangan: - (4) Format rancangan peraturan desa tentang APBDesa tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. ## Pasa118 - (1) Dalam hal terjadi perubahan APBDesa, dapat disalurkan setelah adaya perubahan Peraturan Desa ten tang APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa; 2. (2)"Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan setelah mendapat persetujuan BPD. ## Pasa119 - (1) Tahap Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalarn pasal 16 meliputi kegiatan :

Penandatangan: - a) Pembukaan rekening Kas Umum Desa oleh Kepala Desa dan Bendahara desa;

Penandatangan: - b) Pembukaan rekening operasional pemerintahan desa oleh kepala desa; 4. c}Pembukaan rekening operasional TP-PKKoleh ketua tim penggerak PKK; 5. d)Pembukaan rekening operasional BPDoleh ketua BPDdesa; - e) Pembukaan rekening operasional LPMoleh ketua LPMdesa: 7. f] Pembukaan rekening operasional karang taruna oleh ketua karang taruna desa; - g) Pembukaan rekening tim pengelola kegiatan (TPK) oleh ketua TPKdalam kegiatan pemberdayaan;

Penandatangan: - h) Pembukaan rekening masing-masing aparat pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, ketua RT, imam desa dan pemangku adat dalam rangka penerimaan penghasilan tetap dan insentif. 10. (2). Penerimaan dan pencairan APBDesa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan belanja aparatur dilaksanakan melaui Rekenjng Kas Umum Desa dan didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; - (3) Pencairan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mekanisrne transfer dari rekening kas umum desa ke rekening masing-masing kegiatan dan aparat pemerintah desa yang tercantum dalam APBDesa.

Penandatangan: - (4) Pelaksana kegiatan dalam mengajukan pencairan APBDesadidasari dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB)dan dituangkan dalam Surat Perrnintaan Pembayaran (SPP) yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa selaku kordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);

Penandatangan: - (5) Format Rencana Anggaran Biaya (RAB)dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. ## Pasa120 - (1) Tahap Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 meliputi kegiatan penyusunan laporan periodik setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan disertai rekening koran Bank yang dilakukan setiap akhir bulan secara tertib; - (2) Tahap Penatausahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Bendahara Desa; - (3) Penyusunan laporan periodik setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan mengunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank;

Penandatangan: - (4) Format sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tercantum dalam Iampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. ## Pasa121

Penandatangan: - (I) Tahap Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 meliputi kegiatan penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa oleh Kepala Desa kepada Bupati melaui DPKAD,Inspektorat Daerah dan BPMD dengan mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku;

Penandatangan: - (2)' Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)kepada Bupati melaui DPKADDan Inspektorat Daerah setiap tahap dengan ketentuan : - a. Laporan tahap pertama paling lambat minggu keempat bulan juli tahun anggaran berjalan; - b. Laporan tahap kedua paling lambat minggu keempat bulan september tahun anggaran berjalan; •• 1.. ., \_ ~I •• l I • ~... ..\_,. I... .\_4o I . ,,1·1.1.4 ~.UI"':;';' •. · . - c. Laporan tahap ketiga paling lambat minggu keempat bulan januari tahun anggaran berikutnya.

Penandatangan: - (3) Format sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) dan (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. ## Pasa122

Penandatangan: - (1) Tahap Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal - 16 meliputi kegiatan penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesaoleh kepala desa kepada Bupati melalui DPKAD dan Inspektorat Daerah setiap akhir tahun anggaran; - (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana 'ditnaksud ayat (1) meliputi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa; ,

Distribusi: - (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesadisampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun berkenan; - (4) Pertanggungjawaban pengelolaan ADD terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBDesa;

Penandatangan: - (5) Format sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. ## Bagian Ketiga ## Pemantauan ADD ## Pasal23 - (1) Pemantauan pengelolaan ADD sejak dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; - (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten dan masyarakat. ## BAD VIII ## TATA CARA PENGl\DAAN BARANG/JASA ## Bagian Pertama ## Ketentuan Umum, Rencana Pelaksanaan Dan Pelaksanaall ## Pasa124 - (1) Tata kelola pengadaan barangfjasa yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) perlu ditingkatkan agar sesuai dengan Prinsip Efisien, Efektif, Transparan, Pernberdayaan Masyarakat, Gotong Royong dan Akuntabel serta disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat; - (2) Pengadaan Barang/ Jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan dengan swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pernberdayaan masyarakat; - (3) Pengadaan barang/.Jasa di Desa sebagaimana dimaksud. dalam poin 1yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleb penyedia Barang/ Jasa yang dianggap mampu. · .. ## Pasa125 - (1) Ketentuan Umum pelaksanaan Barang dan Jasa: - b. Pelaksana Swakelola oleh TPK(Tim Pengelola Kegiatan] meliputi kcgiatan Persiapan, Pelaksanaan, Penga.wasan, Penyerahan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban hasil pekerjaan; - c. Untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan yang membutuhkan tenaga ahli dan atau peralatan berat tidak dapat dilaksanakan cara swakelola;

Penandatangan: - d. Keangotaan TPK ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa, yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kader-Kader Pemberdayaan yang mempunyai kopetensi. - (2) Rencana Pelaksanaan Swakelola meliputi : 6. 'a. Menetapkan Jadwal Pelaksanaan dimana terlebih dahulu dilakukan survei lapangan untuk Jenis Pekerjaan yang akan dikerjakan; - b. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja, Kebutuhan bahan, dan Peralatan, telah dilaksanakan Survei Kebutuhan tenaga Kerja, bahan dan perala tan yang dibuktikan dengan berita acara; - c. Gambar Rencana Kerja (Desain) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) untuk pekerjaan Konstruksi telah diasistensi oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab, Kolaka Utara; - d. Spesifikasi Teknis (apabila diperlukan); - e. Perkiraan Biaya dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB)dan telah distujui oleh Tim Asistensi; - f. Dalam menyusun RABterlebih dahulu dilakukan survei Harga Perkiraan Setempat (HPS) atau harga pasar terdekat dari Desa tersebut. Survey harga dilakukan pada 2 atau 3 lokasi berbeda sebagai harga pembanding baik Material Lokal rnaupun Pabrikasi. TPK juga harus memperhitungkan nilai pajak yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan kegiatan. - (3) Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : - a. Pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barangj J as~ melalui Swakelola; - b. Kebutuhan barang/Uasa termasuk didalamnya bahanj'material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan swadaya, dilakukan oleh penyedia Barang/.Jasa yang dianggap mampu oleh TPK; - c. Khusus untuk pekerjaan konstruksi : - 2) Ditunjuk satu orang Penanggungjawab Teknis Pelaksanaan Pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau rnengerti teknis Kegiatan atau Pekerjaan; 17. 3} .Dapat dibantu oleh Pekerja at au pembantu umum (Tenaga Tukang/Mandor) yang berada di desa setempat. ## Bagian Kedua Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia Barang dan Jasa ·Ketentuan Umum, Rencana Pelaksanaan, Pelaksanaan dan Perubahan Rua~g Lingkup Pengadaan ## Pasa126 - (1) Pengadaan BarangjJasa melalui Penyedia Barang/iJasa dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang/.Jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan swakelola dalam memenuhi kebutuhan BarangjJasa secara langsung di Desa. -~ ...Lil'.I, ••• i&lt;ol.J ~ .. 1.,1.: ________________ • ... , ,:1II...,i..l,llHIIIIlo&lt;o , ., Contoh kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan swakelola antara lain : - -Pembelian material pada swakelola Pembangunan Jembatan; - -Sewa peralatan untuk swakelola Pembangunan Kantor Desa; - -Dan sebagainya. Contoh kebutuhan barangfjasa secara langsung di Desa: - -Pembelian Komputer, Printer dan ATK; - -Pembelian Meja, Kursi dan sebagainya; - (2) Penyedia Barang/iJasa yang dianggap mampu dalam pelaksanaan pengadaan Barang/.Jasa harus memilikitempat lokasi usaha; - (3) Penyediaan Tenaga Ahli dan Peralatan yang diperlukan untuk Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi. ## Pasa127 TPKmenyusun rencana pelaksanaan Pengadaan, yaitu : - a. Rencana Anggaran Biaya (RAB)berdasarkan survei harga pasar setempat atau harga pasar terdekat; - b. Dalam penyusunan RABdapat memperhitungkan ongkos kirim dan Pajak yang mungkin Timbul akibat pelaksanaan Kegiatan; - c. Spesifikasi Teknis seperti :

Distribusi: 1. Spesifikasi Mesin : Merekdan CC; 2. Spesifikasi Komputer/Laptop : Kapasitas Memor~,Kecepatan Prosesor (RAM) computer, dan sebagainya. - d. Untuk Pekerjaan Konstruksi disertai Gambar Rencana Kerja. ## Pasal28 - (1) Pengadaan Barang/ J asa meliputi : - a. Pengadaan BarangjJasa dengan nilai maksimal Rp. 50.000.000,·· (lima puluh juta rupiah) : 3. -TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia Barang/iJasa, yang sebelumnya telah melakukan survei harga; 4. -Pembelian dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran dari penyedia Barangy.Jasa; TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar] dengan Penyedia Barang/.Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah; - -Penyedia BarangjJasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian atau kwitansi atas nama TPK. - b. Pengadaan BarangjJasa dengan nilai Rp. 50.000.000,(!imapuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratusjuta rupiah) : - -TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia Barangy.Jasa, yang sebelurnnya telah melakukan survei harga; - -Pembelian dilakukan TPKdengan cara meminta penawaran tertulis dari penyedia Barangj Jasa dengan dilampiri daftar Barang/ Jasa; - -Penyedia Barang/ J asa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar Bareng/.Jasa (Rincian BarangjJasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan harga; - TPK melakukan Negosiasi (tawar-menawar) dengan penyedia Barang/Uasa untuk memperoleh hargayang lebih murah; - -Penyedia Barang/.Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian atau kwitansi atas nama TPK. - c. Pengadaan Barang/Uasa dengan nilai diatas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan mekanisme pelelangan sederhana ., . • ..ui.:I... ,.\_ 11.\_ ... 1.1 '•. , ... 1\_ ...~ \_ L.. \_ L , .. - d. TPK melaksanakan pelelangan pengadaan barang/jasa denga.. .n mengundang 2 (dua) penawar/penyedla barangjjasa yang berbeda - e. Tahapan pele.langanbarang/jasa sebagai berikut : 3. -Persiapan / rapat TPK 4. Pengumuman lelang 5. Identifikasi calon penyedia barang/jasa 6. Pemasukan / evaluasi dokumen adminitrasi 7.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## Pasa118

- (1) Dalam hal terjadi perubahan APBDesa, dapat disalurkan setelah adaya perubahan Peraturan Desa ten tang APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
2. (2)"Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan setelah mendapat persetujuan BPD.

## Pasa119

- (1) Tahap Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalarn pasal 16 meliputi kegiatan :
- a) Pembukaan rekening Kas Umum Desa oleh Kepala Desa dan Bendahara desa;
- b) Pembukaan rekening operasional pemerintahan desa oleh kepala desa;
4. c}Pembukaan rekening operasional TP-PKKoleh ketua tim penggerak PKK;
5. d)Pembukaan rekening operasional BPDoleh ketua BPDdesa;
- e) Pembukaan rekening operasional LPMoleh ketua LPMdesa:
7. f] Pembukaan rekening operasional karang taruna oleh ketua karang taruna desa;
- g) Pembukaan rekening tim pengelola kegiatan (TPK) oleh ketua TPKdalam kegiatan pemberdayaan;
- h) Pembukaan rekening masing-masing aparat pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, ketua RT, imam desa dan pemangku adat dalam rangka penerimaan penghasilan tetap dan insentif.
10. (2). Penerimaan dan pencairan APBDesa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan belanja aparatur dilaksanakan melaui Rekenjng Kas Umum Desa dan didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (3) Pencairan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mekanisrne transfer dari rekening kas umum desa ke rekening masing-masing kegiatan dan aparat pemerintah desa yang tercantum dalam APBDesa.
- (4) Pelaksana kegiatan dalam mengajukan pencairan APBDesadidasari dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB)dan dituangkan dalam Surat Perrnintaan Pembayaran (SPP) yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa selaku kordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- (5) Format Rencana Anggaran Biaya (RAB)dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## Pasa120

- (1) Tahap Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 meliputi kegiatan penyusunan laporan periodik setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan disertai rekening koran Bank yang dilakukan setiap akhir bulan secara tertib;
- (2) Tahap Penatausahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Bendahara Desa;
- (3) Penyusunan laporan periodik setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan mengunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank;
- (4) Format sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tercantum dalam Iampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## Pasa121

- (I) Tahap Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 meliputi kegiatan penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa oleh Kepala Desa kepada Bupati melaui DPKAD,Inspektorat Daerah dan BPMD dengan mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku;
- (2)' Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)kepada Bupati melaui DPKADDan Inspektorat Daerah setiap tahap dengan ketentuan :
- a. Laporan tahap pertama paling lambat minggu keempat bulan juli tahun anggaran berjalan;
- b. Laporan tahap kedua paling lambat minggu keempat bulan september tahun anggaran berjalan;

••

1..

.,

\_

~I

••

l

I

•

~...

..\_,.

I...

.\_4o

I


.

,,1·1.1.4

~.UI"':;';'

•.

· .

- c. Laporan tahap ketiga paling lambat minggu keempat bulan januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Format sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) dan (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## Pasa122

- (1) Tahap Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal - 16 meliputi kegiatan penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesaoleh kepala desa kepada Bupati melalui DPKAD dan Inspektorat Daerah setiap akhir tahun anggaran;
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana 'ditnaksud ayat (1) meliputi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa; ,
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesadisampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun berkenan;
- (4) Pertanggungjawaban pengelolaan ADD terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBDesa;
- (5) Format sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## Bagian Ketiga

## Pemantauan ADD

## Pasal23

- (1) Pemantauan pengelolaan ADD sejak dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten dan masyarakat.

## BAD VIII

## TATA CARA PENGl\DAAN BARANG/JASA

## Bagian Pertama

## Ketentuan Umum, Rencana Pelaksanaan Dan Pelaksanaall

## Pasa124

- (1) Tata kelola pengadaan barangfjasa yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) perlu ditingkatkan agar sesuai dengan Prinsip Efisien, Efektif, Transparan, Pernberdayaan Masyarakat, Gotong Royong dan Akuntabel serta disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- (2) Pengadaan Barang/ Jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan dengan swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pernberdayaan masyarakat;
- (3) Pengadaan barang/.Jasa di Desa sebagaimana dimaksud. dalam poin 1yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleb penyedia Barang/ Jasa yang dianggap mampu.

·

..

## Pasa125

- (1) Ketentuan Umum pelaksanaan Barang dan Jasa:
- b. Pelaksana Swakelola oleh TPK(Tim Pengelola Kegiatan] meliputi kcgiatan Persiapan, Pelaksanaan, Penga.wasan, Penyerahan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban hasil pekerjaan;
- c. Untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan yang membutuhkan tenaga ahli dan atau peralatan berat tidak dapat dilaksanakan cara swakelola;
- d. Keangotaan TPK ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa, yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kader-Kader Pemberdayaan yang mempunyai kopetensi.
- (2) Rencana Pelaksanaan Swakelola meliputi :
6. 'a. Menetapkan Jadwal Pelaksanaan dimana terlebih dahulu dilakukan survei lapangan untuk Jenis Pekerjaan yang akan dikerjakan;
- b. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja, Kebutuhan bahan, dan Peralatan, telah dilaksanakan Survei Kebutuhan tenaga Kerja, bahan dan perala tan yang dibuktikan dengan berita acara;
- c. Gambar Rencana Kerja (Desain) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) untuk pekerjaan Konstruksi telah diasistensi oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab, Kolaka Utara;
- d. Spesifikasi Teknis (apabila diperlukan);
- e. Perkiraan Biaya dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB)dan telah distujui oleh Tim Asistensi;
- f. Dalam menyusun RABterlebih dahulu dilakukan survei Harga Perkiraan Setempat (HPS) atau harga pasar terdekat dari Desa tersebut. Survey harga dilakukan pada 2 atau 3 lokasi berbeda sebagai harga pembanding baik Material Lokal rnaupun Pabrikasi. TPK juga harus memperhitungkan nilai pajak yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan kegiatan.
- (3) Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barangj J as~ melalui Swakelola;
- b. Kebutuhan barang/Uasa termasuk didalamnya bahanj'material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan swadaya, dilakukan oleh penyedia Barang/.Jasa yang dianggap mampu oleh TPK;
- c. Khusus untuk pekerjaan konstruksi :
- 2) Ditunjuk satu orang Penanggungjawab Teknis Pelaksanaan Pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau rnengerti teknis Kegiatan atau Pekerjaan;
17. 3} .Dapat dibantu oleh Pekerja at au pembantu umum (Tenaga Tukang/Mandor) yang berada di desa setempat.

## Bagian Kedua

Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia Barang dan Jasa ·Ketentuan Umum, Rencana Pelaksanaan, Pelaksanaan dan Perubahan Rua~g Lingkup Pengadaan

## Pasa126

- (1) Pengadaan BarangjJasa melalui Penyedia Barang/iJasa dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang/.Jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan swakelola dalam memenuhi kebutuhan BarangjJasa secara langsung di Desa.

-~ ...Lil'.I, •••

i&lt;ol.J

~

..

1.,1.: ________________

•

...

,

,:1II...,i..l,llHIIIIlo&lt;o

,

.,

Contoh kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan swakelola antara lain :

- -Pembelian material pada swakelola Pembangunan Jembatan;
- -Sewa peralatan untuk swakelola Pembangunan Kantor Desa;
- -Dan sebagainya.

Contoh kebutuhan barangfjasa secara langsung di Desa:

- -Pembelian Komputer, Printer dan ATK;
- -Pembelian Meja, Kursi dan sebagainya;
- (2) Penyedia Barang/iJasa yang dianggap mampu dalam pelaksanaan pengadaan Barang/.Jasa harus memilikitempat lokasi usaha;
- (3) Penyediaan Tenaga Ahli dan Peralatan yang diperlukan untuk Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.

## Pasa127

TPKmenyusun rencana pelaksanaan Pengadaan, yaitu :

- a. Rencana Anggaran Biaya (RAB)berdasarkan survei harga pasar setempat atau harga pasar terdekat;
- b. Dalam penyusunan RABdapat memperhitungkan ongkos kirim dan Pajak yang mungkin Timbul akibat pelaksanaan Kegiatan;
- c. Spesifikasi Teknis seperti :
1. Spesifikasi Mesin : Merekdan CC;
2. Spesifikasi Komputer/Laptop : Kapasitas Memor~,Kecepatan Prosesor (RAM) computer, dan sebagainya.
- d. Untuk Pekerjaan Konstruksi disertai Gambar Rencana Kerja.

## Pasal28

- (1) Pengadaan Barang/ J asa meliputi :
- a. Pengadaan BarangjJasa dengan nilai maksimal Rp. 50.000.000,·· (lima puluh juta rupiah) :
3. -TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia Barang/iJasa, yang sebelumnya telah melakukan survei harga;
4. -Pembelian dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran dari penyedia Barangy.Jasa;

TPK

melakukan negosiasi

(tawar-menawar]

dengan

Penyedia

Barang/.Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah;

- -Penyedia BarangjJasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian atau kwitansi atas nama TPK.
- b. Pengadaan BarangjJasa dengan nilai Rp. 50.000.000,(!imapuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratusjuta rupiah) :
- -TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia Barangy.Jasa, yang sebelurnnya telah melakukan survei harga;
- -Pembelian dilakukan TPKdengan cara meminta penawaran tertulis dari penyedia Barangj Jasa dengan dilampiri daftar Barang/ Jasa;
- -Penyedia Barang/ J asa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar Bareng/.Jasa (Rincian BarangjJasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan harga;
- TPK melakukan Negosiasi (tawar-menawar) dengan penyedia Barang/Uasa untuk memperoleh hargayang lebih murah;
- -Penyedia Barang/.Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian atau kwitansi atas nama TPK.
- c. Pengadaan Barang/Uasa dengan nilai diatas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan mekanisme pelelangan sederhana

.,

.

•

..ui.:I...

,.\_

11.\_

...

1.1

'•.

,

...

1\_ ...~

\_

L.. \_ L

,

..

- d. TPK melaksanakan pelelangan pengadaan barang/jasa denga.. .n mengundang 2 (dua) penawar/penyedla barangjjasa yang berbeda
- e. Tahapan pele.langanbarang/jasa sebagai berikut :
3. -Persiapan / rapat TPK
4. Pengumuman lelang
5. Identifikasi calon penyedia barang/jasa
6. Pemasukan / evaluasi dokumen adminitrasi
7. Penjelasan teknis pekerjaan
8. Pemasukanj pembukaan dokumen penawaran
9. Verifikasi dokumen penawaran
10. Penetapan pemenang lelang
11. Tanda tangan surat perjanjiarr/kontrak, antara ketua TPK dan Penyedia Barang/ Jasa yang berisi sekurang-kurangnya :
- 1) Han, Tanggal dan tempat dibuatnya surat peIjanjian;
- 2) Para pihak;
- 3) Ruang lingkup pekerjaan;
- 4) Nilai pekerjaan;
- 5) Hak dan kewajiban para pihak;
- 6) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
- 7) Ketentuan kahar (Bencana Alam)dan;
- 8) Sanksi.

## Pasa129

- (1) Apabila diperlukan, TPK dapat memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia BarangjJasa untuk melakukan perubahan ruang lingkup Pekerjaan yang rneliputi :
- a) Menambah atau mengurangi volume pekerjaan;
- b) Mengurangijenis peketjaan;
- c) Mengubah spesifikasi teknis;
- d) Melaksanakan pekerjaan tambahan.
- (2) Untuk perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana pada angka 1 huruf a, b, c dan d terlebih dahulu harus dimusyawarakan ditingkat desa yang dibuktikan dengan berita acara dan daftar hadir. Sedangkan Penyedia Barang/Uasa menyampaikan penawaran tertulis kepada TPK;
- (3) TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah;
- (4) Untuk nilai pengadaan Barang/c'asa diatas Rp. 200.000.000,(due. ratus juta rupiah), dilakukan Addendum surat perjanjian yang memuat perubahan ruang lingkup dan total nilai pekerjaan yang disepakati.

Bagian

Ketiga

## Pengawasan, Pembayaran, Pelaporan dan Serah Terima

## Pasa130

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/.Jasa diawasi oleh Bupati dan masyarakat setempat, dan selanjutnya pengawasan oleh Bupati dapat di delegasikan kepada SKPDterkait dan Camat;
- (2) Pembayaran atas pelaksanaan Pengadaan Barang/ J asa secara Swakelola dan atau melalui Penyedia Barangj Jasa dilakukan dengan keten tuan sebagai berikut :
- a. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

,

.,

- b. Untuk setiap Pengunaan Dana untuk kegiatan Pengadaan Barang/Uasa, TPKmengajukan Rencana Penggunaan Dana. (RPD). Dan setelah Pengunaan Dana, TPKmenyusun Laporan Pengunaan Dana;
- c. Bukti sebagaimana climaksud pacta hurup a diatas harus mcndapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan Bukti dimaksud.
- (3) Kemajuan pelaksanaan Pengadaan Barang/.Jasa dilaporkan oleh TPK kepada Kepala Desa;
- (4) TPK membuat la.poran perkembangan Pekerjaan sesuai dengan Tahapan Penggunaan Dana;
- (5) Sertifikasi penerimaan pekerjaan dan bobot kemajuan pekerjaan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kolaka Utara.
- (6) Untuk setiap Tahapan Penggunaan Dana TPK menyelenggarakan musyawarah Pertanggung J awaban;
- (7) Setelah pelaksanaan Pengadaan Barang/.Jasa selesai 100%, TPK menyerahkan hasil Pengadaan Barang/.Jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima hasil Pekerjaan, melalui Musyawarah Desa Serah Terima.

## Pasa131

Format pengadaan barang dan jasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## BAB IX

## PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI ADD

## Pasa132

Pembinaan, pengawasan dan evaluasi dilaksanakan agar pengelolaan ADD dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan bermanfaat.

## Pasa133

- (1) Pembinaan pengelolaan ~DD dilakukan secara berjenjang mulai dari Tim Fasilitasi Kecamatan dan Tim Fasilitasi Kabupaten;
- (2) Pembinaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan khusus oleh Unit Layanan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
- (3) Pembinaan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- (4) Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan secara langsung pada obyek kegiatan;
- (5) Dalam hal terjadi permasalahan pengelolaan ADD maka penyelesaiannya dilaksanakan secara beIjenjang mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.

## Pasa134

- (1) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelalaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan ketentuan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

• \_.,

.•

:-'

\_

••.

\_,

...

Lo.H

...

\_lI".~

... ,~

••

1"

,Ii,

,\_,1

..." ...

.

.

.

## Pasal :35

Evaluasi pengelolaan ADD dilaksanakan untuk menilai tingkat efektifitas dan efisiensi, dampak dan permasalahan yang ada dalam pelaksa.naan kegiatan pada berbagai tingkat pengelola kegiatan sebagai baban perumusan kebijakan pada masa yang akan datang.

## BABX

## SANKSIDANPENGHARGAAN

## Pasa136

- (1) Pelanggaran terhadap penyimpangan penggunaan ADD diberikan sanksi . sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hallaporan realisasi penggunaan ADDsebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) tidakjterlambat disampaikan, maka Bupati dapat menunda penyaluran sampai dengan diterimanya laporan tersebut;
- (3) Dalam hal terdapat SILPAADDsecara tidak wajar, maka Bupati dapat:
- a. Meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai SILPAyang tidak wajar tersebut; dau/atau
- b. Meminta aparat fungsional untuk melakukan pemeriksaan; danjatau
- c. Memberikan sangsi adrninistrasi kepada desa yang bersangku tan berupa pengurangan pagu ADD sebesar SILPA dan/ atau penundaan penyaluran ADDsesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) SiLPADana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa;
- (5) SILPA tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi karena : a. Penggunaan dana tidak sesuai dengan ketentuan;
- b. Penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dual bulan.
- (6) Pengurangan pagu ADD sebagairnana dimaksud pada huruf (c) menjadi dasar pengurangan pagu ADD desa yang bersangkutan untuk tabun anggaran beriku tnya;
- (7) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada desa yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan ADDsesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan pcrundang undangan yang berlaku.

·

..

## DAB xr KE.'TENTUAN PENUTUP

## Pasa137

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Vtara.


Diundangkan di Lasusua pada tanggal, 2. 0 I -2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA llJTARA,

Drs, K, ISKANDAR, MM

BERITA DAERAH KABUPATENKOLAKAUTARATAHUN2016 NOMOR

I

l.\_"

Ditetapkan di Lasusua pada tanggal, 2. 0 I 2016


=

lampiran

Peraturan Bupati Kolakautara

Nomor

~ Tahun 2016

## Tentang tata cara pengaloka5lan, penvaluran, penggunanaan, dan evalua51alokasl dana desa dl kabupaten kolaka utara

| KEC. WAWO J--.--t-------t--------t------+-----+----i--.--------. | KEC. WAWO J--.--t-------t--------t------+-----+----i--.--------. | KEC. WAWO J--.--t-------t--------t------+-----+----i--.--------. | KEC. WAWO J--.--t-------t--------t------+-----+----i--.--------. | KEC. WAWO J--.--t-------t--------t------+-----+----i--.--------. | KEC. WAWO J--.--t-------t--------t------+-----+----i--.--------. | KEC. WAWO J--.--t-------t--------t------+-----+----i--.--------. | KEC. WAWO J--.--t-------t--------t------+-----+----i--.--------. | KEC. WAWO J--.--t-------t--------t------+-----+----i--.--------. | KEC. WAWO J--.--t-------t--------t------+-----+----i--.--------. | KEC. WAWO J--.--t-------t--------t------+-----+----i--.--------. | KEC. WAWO J--.--t-------t--------t------+-----+----i--.--------. | KEC. WAWO J--.--t-------t--------t------+-----+----i--.--------. | KEC. WAWO J--.--t-------t--------t------+-----+----i--.--------. | KEC. WAWO J--.--t-------t--------t------+-----+----i--.--------. | KEC. WAWO J--.--t-------t--------t------+-----+----i--.--------. | KEC. WAWO J--.--t-------t--------t------+-----+----i--.--------. | KEC. WAWO J--.--t-------t--------t------+-----+----i--.--------. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 - .. __ | WAlASlHO .-._.,--- | 109,346.456.69 ---.----- | 919 | 0.0074436 | 0.00186090 | 181 | 0.00762844 --------.-i-.-----.----r-.--.-.----------"-'-I--.- | 0.0026700 | -.--r----. 35.88 ---- | 0.0122472 --.-- | 0.0012247 ---- | . 31.61 --'-- | 0.0053252 | 0.0015976 0.0073531 .-.-1----.- | -~ 11.345.874 .. ------ | ~-.~-.- __ | 120.692,331 |
| _ ~_ | '!'!'.WO | ",_1~9.~~~•. 4S6.69 1-__ | . .• ~262._ | 0.01~~._ | O.002S3~~ | .. __ .__ 257 | _~010831~~ | _Y:0037910 __ | ' __~~~~'1-c-~~~564 | | _. _~008956 | 28.12 _.~~~ | _ 0.()01_~ | l---O.OOe56~~ | . __ | 0 .E..~~7.~1~ ._ .._._ | . __ •_ ~._?_~3,967 |
| 3 | !.~~_UKA_A~____ | 109.346,456.69 I--_' | ~ | 1-. 0.0084965 | 0.00212414 | 25] | 0.01066296 | 0.0037320 1-. | | 5_5.7_21-_~_19_0_20_6 | 0.0019021 | 48.47 | 0.0081652 | 0.0024495 0.0102078 | __ | 1_5: ________________7_.50...;._60_3+_. __ .__ | 1_2_5._0~7.~~ |
| 4 | PUMBOLO | 109.346,456.69 1-. | 910 | 0.0073707 | 0.00184267 | 330 | 0.01390821 | 0.004~~ 1--_ | 55.72 | 0.0190206 | 0.0019021 | 33.48 | 0.0056402 | 0.0016921 | 0.0103o:'!_ | ._2-!..~~ | 1_2_5.246.574 |
| | ULU WAWO | 109,346,456.69 | 143 | 0.0060180 | 0.00150451 | 206 | 0.00868209 | 0.0030387 | 51.51 | 0.0176042 | 0.0017604 | 50.42 | 0.0084946 | 0.0025484 0.0088520 | | 13.658,710 | 123,005.167 |
| 6 | LATAWE | 109,346,456.69 ~---;----------r----~~~~-r---------+_~~~~~~~~--c~--r_. | 563 | 0.0045601 | 0.00114003 | 70 | 0.00295023 | 0.0010326 | 46.68 r--.----~. | 0.0159354 | 0.0015935 | 50.86 | 0.0085677. -------4--~~~~~~.~~~~~+ | 0.0025703 | 0.0063365 | 9.777,164 | 119.123,620 |
| _7'-li- | SA_l.U __ RE_N_G_K_O _ | .109.346.456.69 | 946 | 0.0076623 | 0.00191557 | ~~ | ~:0_1_18_~~ | ,-_~:0_0_4_1~! 1- | | 29~~8~.0100970 | 0.0010097 | 48.26 | 0.0081301 | 0.0024390 | 0.00950?~ _.~~2.965 | f--_ .. | . 12":~~422 |
| II KEC. RANTfANGlN . f--.- --- --,-----1-.--.------ ---- ----.-- .----------.--.------ --.. ----1---------- ------ ----- --- .-.------f----- ---- ... -- . | II KEC. RANTfANGlN . f--.- --- --,-----1-.--.------ ---- ----.-- .----------.--.------ --.. ----1---------- ------ ----- --- .-.------f----- ---- ... -- . | II KEC. RANTfANGlN . f--.- --- --,-----1-.--.------ ---- ----.-- .----------.--.------ --.. ----1---------- ------ ----- --- .-.------f----- ---- ... -- . | II KEC. RANTfANGlN . f--.- --- --,-----1-.--.------ ---- ----.-- .----------.--.------ --.. ----1---------- ------ ----- --- .-.------f----- ---- ... -- . | II KEC. RANTfANGlN . f--.- --- --,-----1-.--.------ ---- ----.-- .----------.--.------ --.. ----1---------- ------ ----- --- .-.------f----- ---- ... -- . | II KEC. RANTfANGlN . f--.- --- --,-----1-.--.------ ---- ----.-- .----------.--.------ --.. ----1---------- ------ ----- --- .-.------f----- ---- ... -- . | II KEC. RANTfANGlN . f--.- --- --,-----1-.--.------ ---- ----.-- .----------.--.------ --.. ----1---------- ------ ----- --- .-.------f----- ---- ... -- . | II KEC. RANTfANGlN . f--.- --- --,-----1-.--.------ ---- ----.-- .----------.--.------ --.. ----1---------- ------ ----- --- .-.------f----- ---- ... -- . | II KEC. RANTfANGlN . f--.- --- --,-----1-.--.------ ---- ----.-- .----------.--.------ --.. ----1---------- ------ ----- --- .-.------f----- ---- ... -- . | II KEC. RANTfANGlN . f--.- --- --,-----1-.--.------ ---- ----.-- .----------.--.------ --.. ----1---------- ------ ----- --- .-.------f----- ---- ... -- . | II KEC. RANTfANGlN . f--.- --- --,-----1-.--.------ ---- ----.-- .----------.--.------ --.. ----1---------- ------ ----- --- .-.------f----- ---- ... -- . | II KEC. RANTfANGlN . f--.- --- --,-----1-.--.------ ---- ----.-- .----------.--.------ --.. ----1---------- ------ ----- --- .-.------f----- ---- ... -- . | II KEC. RANTfANGlN . f--.- --- --,-----1-.--.------ ---- ----.-- .----------.--.------ --.. ----1---------- ------ ----- --- .-.------f----- ---- ... -- . | II KEC. RANTfANGlN . f--.- --- --,-----1-.--.------ ---- ----.-- .----------.--.------ --.. ----1---------- ------ ----- --- .-.------f----- ---- ... -- . | II KEC. RANTfANGlN . f--.- --- --,-----1-.--.------ ---- ----.-- .----------.--.------ --.. ----1---------- ------ ----- --- .-.------f----- ---- ... -- . | II KEC. RANTfANGlN . f--.- --- --,-----1-.--.------ ---- ----.-- .----------.--.------ --.. ----1---------- ------ ----- --- .-.------f----- ---- ... -- . | II KEC. RANTfANGlN . f--.- --- --,-----1-.--.------ ---- ----.-- .----------.--.------ --.. ----1---------- ------ ----- --- .-.------f----- ---- ... -- . | II KEC. RANTfANGlN . f--.- --- --,-----1-.--.------ ---- ----.-- .----------.--.------ --.. ----1---------- ------ ----- --- .-.------f----- ---- ... -- . |
| ._.~ | ------- ~~~~~~~ ... _.. | ... " :09.~~,456.~!. | ._ •. , __ ...'"~~ | ~:£I?!?~~ | _, _?0019.8~~ | ... ". ~.~ | . ~0049~~ _ | ~'~~f.~9..__ | . _!..2;~~ | 1-_.?~!?~~1 | _ .. ~:~ .__ | ... 44.9~ .. | _.?:~?~ _. | 0.0022706 0.007!.?~!... | _ .. ._.~:?90.29~ | . | :_~.~3~ |
| ._~_ | P~~._._ .. | . ~.109.3~~~~~~ ..~- | _. __ •. !~__ | .~:676 | .. y..:~~89 | 2:~ | r~~~625 | r'!'~~~~~ _ | ~::~8 | _ ,}:~~~~~ | '_' 0.0014024 | 37.24 | ._2.:~ 1-. | 0.0018819 | ~.842.266 | | .. .E:!~~ |
| ... ~._ | ~~OTU~ | ...109.346!~~6.69. __ | .• . .~ | _~252 | _. ~00173130 | .. 2~ | _0.0096~~~ | _.9..~33~0 _ | _~.~ | _~~~ll24 | ._~.~4ll12 . | 51.04 | O.OO~~ __ | ~~~ | _,0.00767~ • 0.01179~!_ | _~!~~7.217 f-'----. | 2E~~.67~ |
| 4 | MAROKO | 109.346,456.69 | 827 ------r·· | 0.0066984 | 0.00167460 | 184 -----. | 0.00775488 | 0.0027142 | 50.66 ...--_. | 0.01729S7 | 0.001729S | 46.63 | 0.0078548 | 0.0023565 0.0084748 ------ | ...• | 13.076.676 .._ | |
| -- _ ~_ | -.------ ~NDOL1A. _~ | ---.------ .. t--. ._ ... 109,346.4S6.6~ | . 878 | 0.0071115 | 0.00177787 | | -1--'--.-----'--.-.-----1--- 1~1-.~:00590045 | ... ~:~20_~~ _. | __ 15.62 | ~~053336 | ----- 0.0005334 __ | .__~2 | O.OO~~f-' | -- 0.0023159 | ...-- 0.0066923 | 10.326.226 | 219.~ |
| 6 | LAWEKAAA | _.109.3~~,456.6~ _ | ... _. , 475 | 0.0038473 | 0.00096183 | 48 | 0.0020~_!!l'!I--~~~I--' | | 24.~~ | ~.0084469 | 0.0008447 | _~ | 0.0078531 | 0.0023559 | 0.0048705 | 7.515.186 .. __ | 116.861.643 |
| 111 KEC.lAMBAI 1--'-- --, ... - ----.- r_.---- r·---- f----- ---- ..: _________________----_._-- | 111 KEC.lAMBAI 1--'-- --, ... - ----.- r_.---- r·---- f----- ---- ..: _________________----_._-- | 111 KEC.lAMBAI 1--'-- --, ... - ----.- r_.---- r·---- f----- ---- ..: _________________----_._-- | 111 KEC.lAMBAI 1--'-- --, ... - ----.- r_.---- r·---- f----- ---- ..: _________________----_._-- | 111 KEC.lAMBAI 1--'-- --, ... - ----.- r_.---- r·---- f----- ---- ..: _________________----_._-- | 111 KEC.lAMBAI 1--'-- --, ... - ----.- r_.---- r·---- f----- ---- ..: _________________----_._-- | 111 KEC.lAMBAI 1--'-- --, ... - ----.- r_.---- r·---- f----- ---- ..: _________________----_._-- | 111 KEC.lAMBAI 1--'-- --, ... - ----.- r_.---- r·---- f----- ---- ..: _________________----_._-- | 111 KEC.lAMBAI 1--'-- --, ... - ----.- r_.---- r·---- f----- ---- ..: _________________----_._-- | 111 KEC.lAMBAI 1--'-- --, ... - ----.- r_.---- r·---- f----- ---- ..: _________________----_._-- | 111 KEC.lAMBAI 1--'-- --, ... - ----.- r_.---- r·---- f----- ---- ..: _________________----_._-- | 111 KEC.lAMBAI 1--'-- --, ... - ----.- r_.---- r·---- f----- ---- ..: _________________----_._-- | 111 KEC.lAMBAI 1--'-- --, ... - ----.- r_.---- r·---- f----- ---- ..: _________________----_._-- | 111 KEC.lAMBAI 1--'-- --, ... - ----.- r_.---- r·---- f----- ---- ..: _________________----_._-- | 111 KEC.lAMBAI 1--'-- --, ... - ----.- r_.---- r·---- f----- ---- ..: _________________----_._-- | 111 KEC.lAMBAI 1--'-- --, ... - ----.- r_.---- r·---- f----- ---- ..: _________________----_._-- | 111 KEC.lAMBAI 1--'-- --, ... - ----.- r_.---- r·---- f----- ---- ..: _________________----_._-- | 111 KEC.lAMBAI 1--'-- --, ... - ----.- r_.---- r·---- f----- ---- ..: _________________----_._-- |
| 1 ._-- | .----.--~ lAMBAI _._- -... - | -.-------. 109.346,456.69 -._-- .. __ .. -. __.. - | .. _ .. - 1492 ... ----- --- | ~---- 0.OU0847 --.- | ---- .. - 0.00302117 ------ | 230 | '0.00969360 ----.-----f----- | 0.0033928 1---- ---- -•.. | 36.68 -_. | -_----- 0.0125230 ------ | ---- 0.0012523 ---._ .-- | 24.73 .. -_- | | 0.0041..:.65:: ________________4+-_.:.0._00_1_2_49_6+-?~!_ | ._._ | 13,~~~~8 | |
| 2 1--'- | LATAWARO | 109,346,456.69 : _________________--.-_.--.- ---------- | 1086 | 0.0087962 | 0.00219906 -- | 30S -- | 0.01285455 r--' | 0,0044991 | 53.66 ... --. | 0.0183194 -.-'-- | 0.0018319 ---- | 36.78 .__ | 0.0061968 +--'-'-'-'-'c::.;;_;+ | 0.0018590 0.0103891 | | 16.030.427 | |
| 3 | ------ LAPAS1· PASI 1--------.. -- | 109,346.456.69 --_.-- | 827 ----.-.--- | -. 0.0066984 | 0.00167460 | .-.-- 97 | 0.00408817 | 0.0014309 - | 79.42 .. | 0.0271122 ------.---r----- | 0.0027112 .. | 43.23 - | 0.0072823 ---.--f-.---- | 0.0021847 | 0.0080014 -·--·--r-'------- | 12.3'46.115 | 121.692.572 _ .. ,----_. |
| _4__ | ~~O_DA_. ..__ . | •• _ .•.• 1_09_.3_4~,~~~:~. __ | .. _, . 571 | _._~.0046249 | --- 0.00115623 | - ..~~ | "------1- r.~:0_1_25_17_3~ | ..-.. --.-- 1--_ ~.~~_~! | 27.39 | _~.:.~0_9_34?~ | ._0.~~_9_3_49 ... | ..---~·~ | ,,_ O.OOS~~ | __ O.oo!?~ | ~0.008~!?~_. _ | .!~,!~9.23.! .._ | .~~~!~~~~ |
| ... | ~.O~~~_.. | ~~~ .. ~~6~4S6.~~. _... | 575 | 0.0046573 | _0~1~~~E. | SO | ~.~~~0~3~ | ... ~.~!.3?6 | 34.66 | Opm3l2 | _.~'90.~~~3.~ | 40.02 | ~~9~~ __ | ~~0020Z25 | __?OO~!~?~. __ | __7~~8~~~~ | 117.227.289 --"'-.-.- |
| _.. | ~.~~.'!~.~~~ | ... ~~.~,~~!~~:~9._ | _ __... 264 | _ .. 0.~~383 | _~00S~.~8 | _... .~ | .. ~~~7..s..1.! | _.~.~~~~ __ | 27.67 | ._O.O~~ | _y~c:~~ ._ | ...~.:~ | 0.0088489 | 0.0026547 .. | !l~~~0~ | _.~!?S_._36_0 ._ | 116.521.816 ... _ .. __ . |
| 7 | .._ TEBAG1ANO | 109,346.456.69 --_-,. -._- ... ~ - | 217 | 0.0017576 | 0.00043941 | _ 74 | 0.00311881 | 0.0010916 .. - "_--" -_ | . 24.65 -.. | 0.0084141 | 0.0008414 ---_.- | 52.72 _. | | | | | |
| ... .-.,~. ---_ ... - - ---_ ... _. IV KEC. lASUSUA _. -_ .. _. ---_ ..- -- .-._~-.-- - -- _._ - .. _ -._ .. _- .. -- ,'.--- _-_._--- .. ---------- _------ - _-- | ... .-.,~. ---_ ... - - ---_