PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor E Tahun 2016 tentang GARA PROVINSI SULAWESI UTARA PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR E,E, TAHUN 2016 TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (RI-SPAM) KABUPATEN MINAHASA TENGGARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bahwa dalam Pengembangan SPAM perlu dibuat Rencana Induk SPAM yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4377);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik · Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Menetapkan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan ten tang um um Nomor 18 /PRT / M/2007 Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan umum Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01 I PRT /M/2009 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (RI­ SPAM) KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- 1 . Kabupaten adalah Kabupaten Minahasa Tenggara;
2. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara;
4. Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
\
5. Rencana lnduk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum disingkat RI SPAM adalah suatu rencana jangka panjang (15-20) tahun yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan
Pasal 2
- ( 1 ) RI SPAM Kabupaten Minahasa Tenggara ditetapkan sebagai dokumen Induk Rencana Pengembangan SPAM di dalam satu wilayah administrasi Kabupaten Minahasa Tenggara, yang disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi Kabupaten; sebagaimana tersebut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian dari Peraturan ini;
- (2) RI SPAM Kabupaten Minahasa Tenggara memuat tentang program kerja dan rencana kerja strategis pengembangan SPAM;
- (3) RI SPAM Kabupaten Minahasa Tenggara berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah Kabupaten, penyelenggara dan para ahli dalam perencanaan pengembangan SPAM di Kabupaten Minahasa Tenggara.

## Pasal 3

- ( 1 ) RI SPAM Kabupaten ditetapkan untuk jangka waktu 20 Tahun;
- (2) RI SPAM Kabupaten yang telah ditetapkan harus ditinjau ulang setiap 5 tahun dan dapat dirubah bila ada hal-hal khusus dengan memperhatikan perkembangan penataan ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara;
- (3) Tanggung jawab peninjauan ulang RI SPAM sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berada pada SKPD yang membidangi Pengairan;
- (4) Tanggung jawab sebagairnana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) yang dibentuk oleh Kepala SKPD yang membidangi Pengairan.

'




## Pasal 4

RI SPAM dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi Pengairan.

## Pasal 5

BAPPEDA Kabupaten melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan RI SPAM.

## Pasal 6 KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

| No. | Pengelola Pfl(af |
|--------------------------------------|---------------------------|
| l Kcpala Seksi | |
| 2 Kepala Bidang | I ry |
| 3 Sekrctaris | L� |
| 4 Kabag Hukum dan perundang·undangan | j_ |
| 5 Kepala Dmas PU | f |
| 6 lnspektur Daerah | �.,, |
| 7 Asistcn !I | l-, |
| 8 Sckretaris Oacrah | � |
| 9 Wakil Bupat.J | |
| lO Bupatt | Mohon untuk ditandatangam |


Diundangkan di Ratahan Padatanggal

2016

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEr,:AHASA TENGGARA,


FARRY FREYRE LlWE

SERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR

Ditetapkan di Ratahan pada tanggal 15 "1oveMre&lt; 2016

BUPATI MINAHASA TENGGARA,


JAMES SUMENDAP