Unknown Unknown Nomor TAHUN2014 Tahun 2014 tentang PANITIA NASIONALPENYELENGGARAAN LATIHANPENANGGULANGAN BENCANA MEGATHRUSTMENTAWAI TAHUN2014 DI PROVINSI SUMATERABARAT DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA, : a. bahwa dalam rangka peningkatan kewaspadaan, kapasitas, koordinasi, dan kerjasama regional di bidang penanganan darurat bencana, perlu diselenggarakan Latihan Gabungan Penanggulangan Bencana Megathrust Mentawai Disaster Relief Exercise Tahun 2014 yang melibatkan unsur sipil dan militer dalam penanganan darurat bencana; b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu (berlaku 1 Juli 2014)
Pembukaan
Menimbang
KEPUTUSANPRESIDEN REPUBLIKINDONESIA NOMOR26 TAHUN2014
TENTANG
PANITIA NASIONALPENYELENGGARAAN LATIHANPENANGGULANGAN BENCANA MEGATHRUSTMENTAWAI TAHUN2014 DI PROVINSI SUMATERABARAT
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA,
: a. bahwa dalam rangka peningkatan kewaspadaan, kapasitas, koordinasi, dan kerjasama regional di bidang penanganan darurat bencana, perlu diselenggarakan Latihan Gabungan Penanggulangan Bencana Megathrust Mentawai Disaster Relief Exercise Tahun 2014 yang melibatkan unsur sipil dan militer dalam penanganan darurat bencana;
b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Latihan Penanggulangan Bencana Megathrust Mentawai Tahun 2014 di Provinsi Sumatera Barat;
1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Mengingat
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertanahan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
,.
Menetapkan
- 2
-
4. Undang-Undang Nomor 34 Tabun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); ten tang Republik 2007 Negara 24 tahun (Lembaran 5. Undang-Undang Nomor Penan~angan Bencana 5.
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 6
MEMUTUSKAN:
: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAANLATlHAN PENANGGULANGANBENCANA MEGATHRUST MENTAWAI TAHUN 2014 DI PROVINSI SUMATERABARAT.
Pasal1
- (1) Membentuk Panitia Nasional Penyelenggara Latihan Penanggulangan Bencana Megathrust Mentawai Tahun 2014:
- a. Pengarah; a.
- b. Panitia Pelaksana. b
- (2) Panitia Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Negara Republik Indonesia.
Pasal2
...
I.
Pasa12
- (1) Panitia Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)mernpunyai tugas:
- a. menyiapkan dan menyelenggarakan Latihan Penanggulangan Bencana Megathrust Mentawai Tahun 2014; a
- b. Menyusun dan menyiapkan anggaran penyelenggaraan Latihan Penanggulangan Bencana Megathrust Mentawai Tabun 2014;
- c. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Latihan Penanggulangan Bencana Megathrust Mentawai Tahun 2014. C.
5. Megathrust Mentawai Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a meliputi: Latihan Bencana Penanggulangan (2) Penyelenggaraan
- a. Geladi Posko; a
- b. Geladi Lapangan; b
- c. Bakti Sosial dan Karya Bakti;
- d. Evakuasi Mandiri.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden.
Pasal3
Kegiatan penyelenggaraan Latihan Penanggulangan Bencana Megathrust Mentawai Tahun 2014 dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
Pasal4 ...
.
Pasal4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Panitia Nasional dapat mengikutsertakan, bekerjasama, danj atau berkoordinasi dengan KementerianjLembaga Pemerintah terkait, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pihak lain yang dianggap perlu. 2
Pasal5
- (1) Panitia Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri dari Pengarah dan Panitia Pelaksana;
- (2) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pelaksana Tingkat Pusat dan Pelaksana Tingkat Daerah.
Pasal6
- (1) Panitia Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, sekaligus merangkap sebagai Ketua Panitia Pengarah.
- (2) Susunan Panitia Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Pengarah terdiri dari
:
| Ketua | Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| Wakil Ketua | Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan |
| Sekretaris | Sekretaris Kernenterian Koordinator Bidang Kesejahteraan rakyat |
| Anggota | 1. Menteri Dalam Negeri; 2. Menteri Luar Negeri; |
3. Menteri. ..
."
•
('
j
~ -
t
\\
'
| 3. | Pertahanan; | | |
|------------|-----------------------------------------|------------|------------|
| 4. | Hukum dan Hak | Asasi | |
| 5. | Keuangan; | | |
| 6. | Energi dan Sumber | Daya | |
| 7. 8. 9. | Pertanian; Perhubungan; Pekerjaan Umum; | | |
| 11. 10. | Pendidikan Kesehatan; | dan | |
| 12. | Sosial; | | |
| 13. | Pariwisata dan | Ekonomi | |
| 14. | Komunikasi | dan | |
| 15. | Riset dan Teknologi; | | |
| 17. | Pemuda dan | Olahraga; | |
| 18. | Sekretaris Negara; | | |
| 20. | Jenderal | Dewan | |
| 22. | 22. | 22. | 22. |
| Tentara | Tentara | Tentara | Tentara |
| Nasional | Nasional | Nasional | Nasional |
| Panglima | Panglima | Panglima | Panglima |
| Indonesia; | Indonesia; | Indonesia; | Indonesia; |
| Republik | Republik | Republik | Republik |
| Indonesia; | Indonesia; | Indonesia; | Indonesia; |
| Kepolisian | Kepolisian | Kepolisian | Kepolisian |
| 21. | 21. | 21. | 21. |
| Kepala | Kepala | Kepala | Kepala |
I''.
• I
Informasi dan
Geospasial;
24. Kepala
Penerbangan
Antariksa Nasional;
25. Kepala Badan SARNasional;
26. Kepala Badan Klimatologi dan Geofisika;
Metereologi,
27. Kepala Badan Pengakajian dan Penerapan Teknologi.
Badan
23. Kepala
b. Panitia Pelaksana Tingkat Pusat terdiri dari b
:
Badan Nasional Penanggulangan
Bencana.
Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN, Kementerian Luar Negeri.
Sekretaris
II
Sekretaris
I
Pertahanan, Kementerian
Pertahanan.
Wakil Ketua IV:
Deputi Bidang Koordinasi Lingkungan Hidup dan Kerawanan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Deputi Bidang Penanganan Darurat,
Strategi Jenderal
Wakil Ketua III:
Direktur
Wakil Ketua I
Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
Wakil Ketua II
Gubernur Provinsi Riau.
Bencana. Penanggulangan
Ketua
Kepala
Badan
Nasional
1. Bidang Latihan 1
Ketua
Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Wakil...
Penanggulangan Bencana.
Rekonstruksi,
Badan Nasional
Deputi Bidang Rehabilitasi dan
Wakil Ketua II
Wakil Ketua I
:
Asisten Operasi Panglima Tentara
Nasional Indonesia.
2. Bidang Pendukung
Wakil Ketua V :
WaIikota Padang.
Wakil Ketua IV:
Bupati Kepulauan Mentawai.
Penanggulangan Bencana.
Nasional
Badan
Bencana,
Penanggulangan
Pelatihan
Wakil Ketua III:
Kepala Pusat
Pendidikan dan
Sumatera Barat.
Provinsi
Daerah
Sekretaris
Wakil Ketua II
Tentara NasionaI Indonesia.
Panglima Teritorial
Asisten
Wakil Ketua I
Penanggulangan Bencana.
Sekretaris Utama Badan Nasional
Ketua
3. Bidang Protokol dan Konsuler
Ketua
Direktur Jenderal Protokol dan
Konsuler,
Luar
Kernenterian
Negeri.
Wakil Ketua I
: Direktur Kerjasama Internasional,
Penanggulangan Bencana. Nasional Badan Kerjasama, dan Hukum Biro Kepala
Wakil Ketua II
Kementerian Pertahanan.
- c. Panitia Pelaksana Tingkat Daerah dibentuk oleh Kepala Daerab. C.
2. (3)Pengarah dan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, hasil pelaksanaan kegiatan dilaporkan kepada Presiden melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
3. (4)Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan arahan dan petunjuk kepada Panitia Pelaksana dalam penyelenggaraan Latihan Penanggulangan Bencana Megathrust Mentawai Tahun 2014.
4. (5)Susunan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Pemerintah dan Pemerintah Daerab seperti, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Kota Padang, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai serta pihak lain yang terkait.
Pasal7
Pelaksana Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia memperhatikan arahan dan petunjuk Pengarah.
Pasal8 ...
"(
I"
\
,
Pasal8
Panitia Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dalam menyelenggarakan kegiatan dirnaksud, pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal9
- (1)Segala pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan Latihan Penanggulangan Bencana Megathrust Mentawai Tahun 2014 dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara KementerianjLembaga terkait Tahun Anggaran 2014;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerab Provinsi dan seluruh KabupatenjKota Sumatera Barat Tahun Anggaran 2014;
- c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014;
- d. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014.
- (2)Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggaraan Latihan Penanggulangan Bencana Megathrust Mentawai Tahun 2014 dapat dibiayai dari sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PasallO
Panitia Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada Presiden.
Pasal11...
Pasal 11
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
ttd.
PRESIDEN REPUBLlK INDONESIA,
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal21 Juli 2014