PERATURAN BUPATI MA Nomor 3 Tahun 2017 tentang PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN INTERNAL/EKSTERNAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT (berlaku 3 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (3) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, laporan hasil pemeriksaan keuangan, laporan hasil pemeriksaan kinerja dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Kepada Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan pedoman tindak lanjut pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal/Eksternal pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
13. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25);
Menetapkan :
M E M U T U S K A N :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN INTERNAL / EKSTERNAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Tanah Laut.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.
9. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Internal (Aparat Pengawas Internal Pemerintah/APIP) dan Eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dan pemeriksaan lainnya.
10. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa ## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Maksud ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Eksternal dan Internal.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini adalah agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan Eksternal dan Internal dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.
RUANG LINGKUP
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang Lingkup Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan tindak lanjut terhadap Hasil Pemeriksaan Eksternal dan Internal, meliputi :
- a. Pemeriksaan Keuangan; dan
- b. Pemeriksaan kinerja.
SISTEMATIKA
BAB IV - SISTEMATIKA
Pasal 5
- (1) Sistematika Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini meliputi :
- I. Pendahuluan
- II. Maksud dan Tujuan
- III. Ruang Lingkup
- IV. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal
- V. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan
- Eksternal
- VI. Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal
- VII. Standar Operasional Prosedur Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal
- (2) Isi, muatan dan rincian Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut .

Penetapan: Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 3 Januari 2017

Penandatangan: BUPATI TANAH LAUT, ## H.BAMBANG ALAMSYAH

Penetapan: Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 3 Januari 2017

Penandatangan: ## Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT, ## H. SYAHRIAN NURDIN BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017 NOMOR 3

Penandatangan: ## LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR : 3 TAHUN 2017 TANGGAL : 3 Januari 2017 ## SISTEMATIKA PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN ## I. PENDAHULUAN

Penandatangan: Berdasarkan Pasal 17 ayat (3) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, laporan hasil pemeriksaan keuangan, laporan hasil pemeriksaan kinerja dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Kepada Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Selanjutnya Pasal 20 Undang-undang tersebut mewajibkan pejabat dalam hal ini Bupati yang menerima laporan hasil pemeriksaan BPK untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan tersebut. ## II. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Internal dan Eksternal. Tujuan ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini adalah agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan APIP (BPKP, ITJEN, INSPEKTORAT PROVINSI dan KABUPATEN) dan Eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel. ## III. RUANG LINGKUP Ruang Lingkup Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Tindak Lanjut, meliputi : ## A. Pemeriksaan keuangan Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. ## B. Pemeriksaan kinerja Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pemeriksaan Kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan Negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif. - C. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 2. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas halhal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. ## IV. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN - A. Tata Cara Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan.

Penandatangan: Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah diterima oleh Bupati Tanah Laut dengan tembusan Inspektorat Kabuapten Tanah Laut kemudian dikoordinasikan oleh Wakil Bupati Tanah Laut selaku koordinator tindak lanjut bersama Sekretaris Daerah, Inspektorat dan SKPD terkait untuk segera menindaklanjuti rekomendasi dengan membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut dengan urutan: | No. | Uraian | Penanggungjawab | Waktu Pelaksanaan | Keterangan | |-------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|

Penandatangan: | 1 | Konsep Perintah Bupati | Inspektorat | 1 - 5 hari setelah LHP diterima. | |

Penandatangan: | 2 | Jawaban SKPD atas rekomendasi | SKPD terkait | 1 - 7 hari setelah Perintah Bupati diterima SKPD. | | | 3 | Rekapitulasi tindak lanjut | Inspektorat | 1 - 3 hari setelah batas waktu jawaban SKPD. | |

Penandatangan: | 4 | Pengiriman Laporan Tindak Lanjut beserta bukti Tindak Lanjut | Inspektorat | 1 - 3 hari setelah draft laporan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. | | - B. Kewajiban SKPD dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

Penandatangan: 1. SKPD wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan setelah hasil pemeriksaan diterima yang dituangkan dalam bentuk Perintah Bupati yang ditujukan kepada SKPD terkait. 2. Tindak lanjut atas rekomendasi berupa jawaban atau
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut .

Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI TANAH LAUT,


## H.BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 3 Januari 2017

## Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,


## H. SYAHRIAN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017 NOMOR 3

## LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR

: 3 TAHUN 2017

TANGGAL

: 3 Januari 2017

## SISTEMATIKA PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

## I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 17 ayat (3) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, laporan hasil pemeriksaan keuangan, laporan hasil pemeriksaan kinerja dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Kepada Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Selanjutnya Pasal 20 Undang-undang tersebut mewajibkan pejabat dalam hal ini Bupati yang menerima laporan hasil pemeriksaan BPK untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan tersebut.

## II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Internal dan Eksternal.

Tujuan ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini adalah agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan APIP (BPKP, ITJEN, INSPEKTORAT PROVINSI dan KABUPATEN) dan Eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

## III. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Tindak Lanjut, meliputi :

## A. Pemeriksaan keuangan

Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

## B. Pemeriksaan kinerja

Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pemeriksaan Kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan Negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif.

- C. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
2. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas halhal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

## IV. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

- A. Tata Cara Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan.

Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah diterima oleh Bupati Tanah Laut dengan tembusan Inspektorat Kabuapten Tanah Laut kemudian dikoordinasikan oleh Wakil Bupati Tanah Laut selaku koordinator tindak lanjut bersama Sekretaris Daerah, Inspektorat dan SKPD terkait untuk segera menindaklanjuti rekomendasi dengan membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut dengan urutan:

| No. | Uraian | Penanggungjawab | Waktu Pelaksanaan | Keterangan |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Konsep Perintah Bupati | Inspektorat | 1 - 5 hari setelah LHP diterima. | |
| 2 | Jawaban SKPD atas rekomendasi | SKPD terkait | 1 - 7 hari setelah Perintah Bupati diterima SKPD. | |
| 3 | Rekapitulasi tindak lanjut | Inspektorat | 1 - 3 hari setelah batas waktu jawaban SKPD. | |
| 4 | Pengiriman Laporan Tindak Lanjut beserta bukti Tindak Lanjut | Inspektorat | 1 - 3 hari setelah draft laporan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. | |

- B. Kewajiban SKPD dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.
1. SKPD wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan setelah hasil pemeriksaan diterima yang dituangkan dalam bentuk Perintah Bupati yang ditujukan kepada SKPD terkait.

2. Tindak lanjut atas rekomendasi berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut dengan dilampiri dokumen bukti pendukung.
3. Inspektorat selaku koordinator SKPD dalam pelaksanaan tindak lanjut menyampaikan bukti tindak lanjut kepada Badan Pemeriksa Keuangan terkait LHP BPK RI, BPKP, ITJEN dan ITPROP, sedangkan hasil LHP Inspektorat Kabupaten dikelola mandiri.
4. Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, SKPD wajib memberikan alasan yang sah meliputi kondisi :
- a. force majeur , yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan.
- b. subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan:
- 1) pejabat menjadi tersangka dan ditahan;
- 2) pejabat menjadi terpidana; atau
- 3) objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan.
- c. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis antara lain, yaitu:
- 1) perubahan struktur organisasi; dan/atau
- 2) perubahan regulasi.
- C. Hubungan Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan SKPD terperiksa serta Majelis Perimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR). Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan berkoordinasi dengan MPTPTGR terkait temuan yang berupa kerugian daerah dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) untuk dilaporkan
13. dalam Laporan Keuangan.
- D. Batasan Waktu Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan sanksi. Pejabat wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan selambatlambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Apabila dalam kurun waktu melebihi 60 hari maka pejabat yang tidak menindaklanjuti hasil pemeriksaan akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
- E. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang menyangkut Pihak Ketiga. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang menyangkut Pihak Ketiga dalam penyelesaiannya menjadi tanggung jawab SKPD terkait.

## V. TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terdiri dari :

| JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | TUGAS TIM |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pembina | Bupati | bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan |
| Pengarah/Penasehat | 1. Wakil Bupati 2. Sekretaris Daerah | memberikan arah kebijakan Tindak Lanjut Temuan Pengawasan |
| Ketua | Inspektur | mengkoordinasikan pelaksanaan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan |
| Sekretaris | Sekretaris | menyusun laporan Tindak Lanjut |
| Anggota I | 1. Ka Sub Bag Evaluasi dan Pelaporan 2. Kasubag Umum dan Kepegawaian | a. melakukan pemantauan tindak lanjut temuan dan rekomendasi Hasil Pemeriksaan untuk segera diselesaikan. b. menyusun draft rekapitulasi hasil monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan. |
| Anggota II | Staf Inspektorat | mempersiapkan jadwal dan pelaksanaan monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan di SKPD. |

## VI. PELAPORAN TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

## A. Periode Pelaporan

Laporan Tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam 2 periode yaitu Semester I pada bulan Juli dan Semester II pada bulan Desember.

## B. Tujuan Pelaporan

Tujuan pelaporan adalah untuk menunjukkan perkembangan tindak lanjut dari SKPD terkait.

- C. Format Laporan.
1. Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksan BPK

## TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN BPK RI ATAS ... PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

TAHUN ANGGARAN ....

LHP NOMOR ...... tanggal ...

| NO | TEMUAN PEMERIKSAAN | REKOMENDASI | TINDAK | STATUS | STATUS | STATUS | STATUS | KET |
|------|----------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| NO | TEMUAN PEMERIKSAAN | REKOMENDASI | LANJUT | TS | TB | BT | TDT | KET |

INSPEKTUR


NAMA NIP

2. Format Ikhtisar Temuan hasil Pemeriksaan BPK-RI.

## IKTHISAR TEMUAN

HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS ....

LHP NOMOR ..... tanggal ....

| | | | | Tindak lanjut | Tindak lanjut | Tindak lanjut | Tindak lanjut |
|----|--------|--------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| No | Temuan | Nilai temuan | Nilai Rekomendasi | Sesuai Rekomendasi | Dalam Proses | Belum | Tdk dapat ditindak lanjuti |

INSPEKTUR


NAMA

NIP

## 3. Format Rekapitulasi Temuan dan Tindak Lanjut APIP

| No | Group Temuan | Temuan (TP) | Temuan (TP) | Tindak Lanjut | Tindak Lanjut | Saldo | Saldo |
|------|----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|----------|-------------|
| No | Group Temuan | Kejadian | Nilai (Rp,) | Kejadian | Nilai (Rp,) | Kejadian | Nilai (Rp,) |

INSPEKTUR


NAMA NIP

## BUPATI TANAH LAUT,


H.BAMBANG ALAMSYAH

## LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR

: 3 TAHUN 2017

TANGGAL

: 3 Januari 2017

## PENETAPAN SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS TINDAK LANJUT

## HASIL PEMERIKSAAN INTERNAL/EKSTERNAL

## PADA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

| No | Jabatan | Tujuan | Satuan Biaya/hari (Rp) |
|------|-------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Eselon II | SKPD lingkup pemerintah Kab. Tanah Laut | 250 |
| 2 | Eselon III | SKPD lingkup pemerintah Kab. Tanah Laut | 225 |
| 3 | Eselon IV | SKPD lingkup pemerintah Kab. Tanah Laut | 200 |
| 4 | Pelaksana/PNS | SKPD lingkup pemerintah Kab. Tanah Laut | 125 |
| 5 | Pelaksana/Non PNS | SKPD lingkup pemerintah Kab. Tanah Laut | 100 |

## Keterangan:

Biaya transportasi dibayarkan secara riil/at cost

BUPATI TANAH LAUT,


H.BAMBANG ALAMSYAH