PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 32 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN CILACAP (berlaku 13 Februari 2017)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI CILACAP PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 32 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN CILACAP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CILACAP,
Menimbang : a.
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, menyebutkan bahwa untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan Kabupaten/Kota sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional, Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota yang diketuai oleh Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam huruf a, telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap, namun sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap;
3. : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN CILACAP.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cilacap.
2. Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Cilacap.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pangan dan Perkebunan adalah Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap.
8. Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disebut Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.
9. Ketua adalah Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap.
11. Anggota adalah anggota Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Maksud dibentuknya Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten adalah guna mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan di Kabupaten Cilacap.
- (2) Tujuan dibentuknya Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten adalah untuk mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Cilacap.
PEMBENTUKAN
BAB III - PEMBENTUKAN
Pasal 3
Dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan ketahanan pangan di Kabupaten Cilacap, dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap.
BAB IV - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 4
- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten adalah Lembaga Non Struktural dipimpin oleh seorang ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati selaku Kepala Daerah.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam:
- a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Kabupaten dengan ## BAB V
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
BAB IV - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 5
- (1) Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap terdiri dari:
- a. Ketua;
- b. Ketua Harian;
- c. Sekretaris;
- d. Anggota.
- (2) Bagan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Susunan Keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Kedua Ketua

## Pasal 6

Ketua Dewan Ketahanan Pangan memimpin Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

## Bagian Ketiga

Ketua Harian dan Sekretaris

## Pasal 7

- (1) Ketua Harian mempunyai tugas membantu Ketua dalam :
- a. mengkoordinasikan tugas-tugas administrasi Dewan Ketahanan Pangan;
- b. menyelenggarakan rapat-rapat dalam pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Harian bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap.
- (3) Sekretaris mempunyai tugas :
- a. memberikan dukungan administrasi, pelayanan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan;
- b. memberikan dukungan teknis operasional untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Bagian Keempat Anggota

## Pasal 8

- (1) Anggota mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan-bahan masukan kepada Ketua Harian yang berkaitan dengan bidang-tugasnya sebagai bahan koordinasi perumusan kebijakan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Harian sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota bertanggung jawab kepada Ketua.

## Pasal 9

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Harian Dewan dapat membentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, ormas, dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ketahanan Pangan kabupaten Cilacap.
- (2) Susunan keanggotaan, rincian tugas, dan tata kerja kelompok kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Harian.

## BAB VI TATA KERJA

## Pasal 10

- (1) Dewan Ketahan Pangan mengadakan rapat-rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua dan/atau Ketua Harian untuk membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

- (2) Setiap satuan organisasi dilingkungan Dewan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan masing-masing maupun antar anggota didalam maupun antar anggota didalam maupun diluar Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing anggota wajib menyampaikan laporan tugas kepada Ketua setiap bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan melalui Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

## BAB VII

## PEMBIAYAAN

## Pasal 11

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap.

## Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur oleh Ketua Harian.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## BAB IX

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap pada tanggal 13 Februari 2017 BUPATI CILACAP, ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap pada tanggal 13 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP, ttd SUTARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017 NOMOR 32

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN CILACAP

## BAGIAN ORGANISASI DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN CILACAP


BUPATI CILACAP, ttd TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap pada tanggal 13 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP, ttd SUTARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017 NOMOR 32