PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG Nomor 2 Tahun 2015 tentang AREAL KONSERVASI DAERAH (berlaku 25 Februari 2015)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG AREAL KONSERVASI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,
- a. bahwa sumber daya alam dan lingkungan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat untuk dimanfaatkan tanpa merusak fungsi lingkungan hidup itu sendiri sehingga perlu dikendalikan agar tetap lestari;
- c. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap orang baik generasi sekarang maupun generasi mendatang, sehingga lingkungan hidup harus dijaga dan dikendalikan agar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Ketapang saat ini terus mengalami kerusakan baik dari segi ekologi, tatanan sosial, dan budaya yang mengakibatkan kerugian ekonomi, konflik sosial serta kemiskinan sehingga perlu dikelola secara adil dan lestari serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat;
- d. bahwa sesuai dengan tuntutan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menghargai, mengakui, dan melindungi budaya dan tradisi lokal masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Ketapang perlu menetapkan beberapa wilayah sebagai areal konservasi daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Areal Konservasi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Idonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemeritah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Pengunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
25. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
Dengan Persetujan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG dan BUPATI KETAPANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG AREAL KONSERVASI DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Ketapang yang membidangi konservasi daerah;
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat ## BAB II ASAS DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- a. kelestarian dan berkelanjutan;
Penetapan areal konservasi daerah berasaskan:
- b. keadilan;
- d. partisipasi dan akuntabilitas publik;
- c. transparansi;
- e. kehati-hatian dini;
- g. perlindungan optimal dan keanekaragaman hayati;
- f. eko-efisiensi;
- h. desentralisasi; dan
- i. pengakuan kepemilikan masyarakat adat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- a. mencapai kelestarian fungsi ekologi;
Tujuan penetapan areal konservasi daerah, meliputi:
- b. mencapai pemanfaatan ekologi yang dilakukan baik oleh pemerintah, masyarakat maupun pengelola lain yang terlebih dahulu atas kesepakatan bersama;
- d. tercapainya perbaikan kondisi sosial, ekonomi, budaya, masyarakat lokal dan adat di sekitar areal konservasi daerah yang ditetapkan; dan
- c. tercapainya perlindungan, pemulihan, dan pengendalian ekosistemnya secara berkelanjutan sehingga tercipta jaminan kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang;
- e. membangun peran serta masyarakat, pemberdayaan masyarakat serta tumbuhnya rasa tanggung jawab sosial terhadap areal konservasi daerah.
Bagian Kesatu Kriteria Penetapan Areal Konservasi Daerah
BAB III - KRITERIA DAN ARAH KEBIJAKAN PENETAPAN AREAL KONSERVASI DAERAH
Pasal 4
- a. kawasan yang mengandung konsentrasi nilai keanekaragaman hayati yang dianggap penting secara global, regional dan/atau nasional;
Kriteria Kawasan yang ditetapkan sebagai areal konservasi daerah, terdiri dari:
- b. kawasan yang memiliki tingkat bentang alam hutan luas yang dianggap penting secara global, regional dan/atau nasional yang terdapat di dalamnya keberlangsungan populasi secara alami;
- d. kawasan yang menyediakan jasa lingkungan dalam perlindungan daerah aliran sungai, mengontrol erosi, perlindungan pantai dan sumber mata air;
- c. kawasan yang memiliki tipe ekosistem unik yang langka, terancam atau hampir punah;
- e. kawasan yang merupakan sumber kehidupan dasar bagi masyarakat lokal serta merupakan kawasan ketahanan pangan; dan/atau
- f. kawasan sebagai identitas budaya termasuk tempat sakral atau keramat, dan lain sebagainya yang sejenis.
BAB III - KRITERIA DAN ARAH KEBIJAKAN PENETAPAN AREAL KONSERVASI DAERAH
Pasal 5
- (2) Areal Konservasi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (1) Penetapan areal konservasi daerah meliputi perencanaan, pemanfaatan, perlindungan dan rehabilitasi, pengawasan dan evaluasi terhadap areal konservasi yang ditetapkan.
BAB III - KRITERIA DAN ARAH KEBIJAKAN PENETAPAN AREAL KONSERVASI DAERAH
Pasal 6
- a. ciri dan karakteristik daerah;
Penetapan areal konservasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus
BAB III - KRITERIA DAN ARAH KEBIJAKAN PENETAPAN AREAL KONSERVASI DAERAH
Pasal 7
- a. disesuaikan dengan ambang batas dan daya dukung ekosistem serta ## BAB IV PENETAPAN AREAL KONSERVASI DAERAH
Bagian Kesatu Inisiatif Pengajuan Areal Konservasi
BAB III - KRITERIA DAN ARAH KEBIJAKAN PENETAPAN AREAL KONSERVASI DAERAH
Pasal 8
- (2) Kawasan yang diusulkan pihak ketiga sebagaimana disebutkan pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen atau persyaratan yang telah ditentukan.
- (1) Inisiatif penetapan areal konservasi berasal dari Pemerintah Daerah untuk menetapkan suatu wilayah menjadi areal konservasi daerah, dan berasal dari pihak ketiga yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui SKPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen atau pesyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - KRITERIA DAN ARAH KEBIJAKAN PENETAPAN AREAL KONSERVASI DAERAH
Pasal 9
- (2) Apabila selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD tidak melakukan verifikasi, maka permohonan pihak ketiga dianggap lengkap.
- (1) Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak disampaikannya permohonan penetapan areal konservasi daerah oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), SKPD melakukan verifikasi kelengkapan dokumen atau persyaratan.
- (3) Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen atau persyaratan permohonan pihak ketiga dinyatakan lengkap, Bupati menetapkan permohonan diterima atau ditolak.
Bagian Kedua Penundaan dan Penolakan Pemohonan
BAB III - KRITERIA DAN ARAH KEBIJAKAN PENETAPAN AREAL KONSERVASI DAERAH
Pasal 10
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penundaannya.
- (1) Permohonan ditunda apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen atau persyaratan masih ada kekurangan persyaratan yang harus dipenuhi.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon belum dapat melengkapi kekurangan persyaratan, maka permohonan dianggap ditarik kembali.
BAB III - KRITERIA DAN ARAH KEBIJAKAN PENETAPAN AREAL KONSERVASI DAERAH
Pasal 11
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.
- (1) Permohonan pihak ketiga ditolak apabila hasil pemeriksaan dokumen ternyata persyaratannya tidak benar atau pengusulan penetapan areal konservasi daerah bertentangan dengan ketertiban umum atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
Bagian Ketiga Verifikasi Kawasan Yang Diusulkan
BAB III - KRITERIA DAN ARAH KEBIJAKAN PENETAPAN AREAL KONSERVASI DAERAH
Pasal 12
- (2) Verifikasi lapangan terhadap kawasan yang akan ditetapkan sebagai areal konservasi daerah harus melibatkan pihak pemohon.
- (1) Apabila kelengkapan dokumen permohonan yang disampaikan pihak pemohon dinyatakan diterima, maka paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak dinyata diterima, SKPD wajib melakukan verifikasi lapangan terhadap kawasan yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai areal konservasi daerah.
- (3) Penolakan atau persetujuan kawasan untuk ditetapkan sebagai areal konservasi daerah diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasannya.
Bagian Keempat Kerjasama Penetapan Areal Konservasi
BAB III - KRITERIA DAN ARAH KEBIJAKAN PENETAPAN AREAL KONSERVASI DAERAH
Pasal 13
- (2) SKPD dapat mengadakan kerjasama saling menguntungkan dengan masyarakat dan pihak ketiga dalam menetapkan areal konservasi daerah.
- (1) Pemerintah Daerah melalui SKPD dapat melaksanakan kerjasama secara terpadu dalam penetapan areal konservasi daerah.
- (3) SKPD dapat mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan/atau Pemerintah Pusat dalam menetapkan areal konservasi daerah.
HAK DAN KEWAJIBAN
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 14
- (2) Setiap orang mempunyai hak yang sama terhadap areal konservasi daerah.
- (1) Setiap orang mempunyai hak untuk ikut serta memberikan masukan dan pendapat terhadap penetapan areal konservasi daerah.
- (3) Setiap orang mempunyai hak atas informasi tentang penetapan areal konservasi daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Setiap orang berhak melakukan gugatan/keberatan atas penetapan areal konservasi daerah dengan alasan yang jelas dan dilakukan secara tertulis.
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 15
- (2) Setiap orang wajib mengembangkan budaya yang ramah lingkungan terhadap kawasan yang telah ditetapkan sebagai areal konservasi daerah.
- (1) Setiap orang mempunyai kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi kawasan yang telah ditetapkan sebagai areal konservasi daerah.
- (3) Setiap orang wajib melakukan pengawasan terhadap kawasan yang telah ditetapkan sebagai areal konservasi daerah.
- (4) Setiap orang mempuyai kewajiban untuk mencegah dan menanggulangi dampak negatif terhadap kawasan yang telah ditetapkan sebagai areal konservasi daerah
BAB VI - WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 16
- (2) SKPD atau instansi terkait sebagaimana disebutkan pada ayat (1) mempunyai tugas:
- (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangan menetapkan areal konservasi daerah kepada SKPD atau instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.
- a. melakukan verifikasi dokumen jika usulan penetapan areal konservasi daerah diusulkan pihak ketiga;
- c. membuat program kerja dalam rangka penetapan kawasan sebagai areal konservasi daerah; dan
- b. melakukan survey lapangan terhadap kawasan yang akan ditetapkan sebagai areal konservasi daerah;
- d. membuat laporan secara berkala proses penetapan areal konservasi daerah kepada Bupati dan diumumkan kepada masyarakat.
- a. mengembangkan kebijaksanaan penetapan areal konservasi daerah sesuai tugas dan fungsinya;
- (3) SKPD atau instansi terkait dalam menetapkan areal konservasi daerah mempunyai wewenang:
- b. membuat program perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan areal konservasi daerah yang akan ditetapkan;
- d. mengembangkan pendanaan untuk pembiayaan penetapan areal konservasi daerah.
- c. membuat program pemulihan terhadap kerusakan kawasan yang akan ditetapkan sebagai areal konservasi daerah; dan
BAB VII - PENGAKUAN MASYARAKAT ADAT
Pasal 17
- (2) Pemerintah Daerah mengakui, menghormati, melindungi, dan mengukuhkan wilayah masyarakat adat beserta hak atas sumber daya alam dan lingkungan yang berlaku di wilayah tersebut;
- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan wilayah adat sebagai areal konservasi daerah
BAB VII - PENGAKUAN MASYARAKAT ADAT
Pasal 18
- (2) Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan serta pengukuhan hak masyarakat adat atas penetapan kawasan sebagai areal konservasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah
- (1) Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan serta pengukuhan hak masyarakat adat atas kawasan yang akan ditetapkan sebagai areal konservasi daerah dapat dilakukan atas inisiatif kelompok masyarakat adat itu sendiri atau atas inisiatif Pemerintah/Pemerintah Daerah.
dilakukan penelitian dan dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).
- (4) Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan serta pengukuhan hak masyarakat adat yang akan ditetapkan sebagai areal konservasi daerah tidak dapat dilakukan apabila wilayah tersebut masih dalam sengketa atau dikuasai perseorangan dan/atau badan hukum ## BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB VII - PENGAKUAN MASYARAKAT ADAT
Pasal 19
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan dan mendorong tercapainya manfaat dan fungsi penetapan areal konservasi daerah yang adil dan lestari.
- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam melakukan dan memajukan areal konservasi daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran penetapan areal konservasi daerah.
BAB VII - PENGAKUAN MASYARAKAT ADAT
Pasal 20
- a. mengusulkan kawasan untuk ditetapkan sebagai areal konservasi daerah;
Peran serta masyarakat dalam penetapan areal konservasi daerah meliputi:
- b. memberikan masukan dan pendapat dalam penetapan areal konservasi daerah;
- d. turut serta dalam pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, dan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan di areal konservasi daerah;
- c. menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan di areal konservasi daerah;
- e. memberi bantuan dana dan sumbangan pemikiran serta tenaga terhadap penetapan areal konservasi daerah;
- g. melakukan pemantauan, pengawasan, pelaporan, penilaian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penetapan areal konservasi daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- f. bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran penetapan areal konservasi daerah; dan/atau
BAB VII - PENGAKUAN MASYARAKAT ADAT
Pasal 21
Masyarakat baik secara perorangan, kelompok maupun kelembagaan dapat menyampaikan pengaduan, advokasi dan tuntutan hukum apabila terjadi penyalahgunaan wewenang dalam penetapan areal konservasi daerah atau apabila pelaksanaannya menimbulkan dampak negatif bagi sumber daya alam dan lingkungan.
BAB IX - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pasal 22
- (2) Pemberdayaan masyarakat melibatkan unsur Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Badan Usaha, Praktisi, Akademisi maupun masyarakat itu sendiri.
- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan yang telah ditetapkan sebagai areal konservasi daerah.
BAB IX - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pasal 23
Pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat di sekitar kawasan yang telah ditetapkan sebagai areal konservasi daerah dengan
BAB IX - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pasal 24
- a. peningkatan pengetahuan dan kesadaran akan arti penting areal konservasi daerah;
Pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Badan Usaha, Praktisi, Akademisi maupun Masyarakat itu sendiri harus berhubungan dengan:
- b. advokasi kebijakan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam membuat kebijakan, program pengelolaan areal konservasi daerah seta mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan areal konservasi daerah; dan/atau
- c. pengembangan institusi masyarakat baik pembentukan forum warga, memperkuat jaringan maupun aktifitas lain dalam rangka menjaga areal konservasi daerah dengan hukum adat dan nilai setempat atau kearifan lokal.
BAB X - PENDATAAN DAN AKSES INFORMASI
Pasal 25
- a. potensi di areal konservasi daerah;
- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mendata potensi sumber daya alam dan lingkungan di areal konservasi daerah secara periodik setahun sekali yang dituangkan dalam data base yang dapat diakses oleh setiap orang mengenai:
- b. pemetaan lokasi di areal konservasi daerah yang dapat dikelola masyarakat umum dan yang menjadi hak ulayat masyarakat adat; dan/atau
- (2) Pendataan sumber daya alam dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat bersama oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dan disediakan oleh SKPD terkait sesuai bidang tugasnya secara terintegrasi.
- c. pemetaan lokasi potensi areal konservasi daerah yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan.
BAB X - PENDATAAN DAN AKSES INFORMASI
Pasal 26
Pemerintah Daerah berkewajiban mengumumkan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali di media cetak, elektronik maupun media alternatif lainnya mengenai pendataan areal konservasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) yang berhubungan dengan kondisi dan perkembangan areal konservasi daerah.
- (1) Masyarakat baik secara perorangan, kelompok dan kelembagaan berhak untuk mendapatkan data dan informasi mengenai potensi areal konservasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan pasal 26.
- (3) Pemberian data dan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya.
- (2) Pemerintah Daerah SKPD atau instansi terkait dengan penetapan areal konservasi daerah berkewajiban memberikan data dan informasi tentang potensi areal konservasi daerah yang diminta oleh masyarakat.
PERIZINAN PENGELOLAAN AREAL KONSERVASI DAERAH
BAB XI - PERIZINAN PENGELOLAAN AREAL KONSERVASI DAERAH
Pasal 28
- (2) Dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di areal konservasi daerah diperlukan izin pengelolaan, yang terdiri dari izin pengelolaan sumber daya hutan, izin pengelolaan sumber daya lahan, izin pengolahan sumber daya air, izin pengolahan sumber daya tambang dan energi, dan/atau izin pengelolaan sumber daya pesisir dan kelautan/pulaupulau kecil.
- (1) Setiap orang, kelompok dan/atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di areal konservasi daerah wajib memiliki izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di areal konservasi daerah diatur Peraturan Bupati.
BAB XII - PEMBIAYAAN
Pasal 29
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar areal konservasi daerah, pembiayaan dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dengan ketentuan harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan
- (1) Pembiayaan penetapan areal konservasi daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah.
- (3) Pembiayaan yang bersumber dari dana lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diumumkan oleh Pemerintah Daerah melalui media cetak maupun elektronik mengenai asal dana, jumlah besarnya serta peruntukkannya.
BAB XIII - PENYIDIKAN
Pasal 30
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- (1) Selain penyidik Pejabat Polri, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- b. melakukan tindakan pertama dan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian;
- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
- a. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
9. pemeriksaan perkara;
- b. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 31
- (2) Petugas atau pejabat yang ditunjuk tidak mengumumkan secara periodik pendataan sumber daya alam dan lingkungan atau mengumumkannya secara tidak benar baik cara maupun substansinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 atau tidak memberikan data dan informasi mengenai sumber daya alam dan lingkungan yang dibutuhkan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah).
- (1) Aparatur Pemerintah Daerah yang tidak mengakui, menghormati, melindungi serta mengukuhkan hak masyarakat adat yang merupakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah).
- (3) Aparatur Pemerintah Daerah atau pejabat yang memberikan kepada pihak ketiga untuk mengelola areal konservasi tanpa izin atau izin tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah).
- (4) Penanggungjawab usaha atau pihak lain yang mengelola areal konservasi tanpa izin, tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, pengelola tidak mengendalikan dampak negatif dalam pengelola areal konservasi daerah, tidak memberikan keterangan yang diminta petugas pengawas atau masyarakat dalam mengelola areal konservasi daerah, dan/atau memberikan keterangan tidak benar terkait dengan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah).
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan pelanggaran.
BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (1) Paling lambat 5 (lima) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini semua Keputusan Bupati yang berkaitan dengan areal konservasi yang telah ada wajib menyesuaikan ## BAB XV KETENTUAN PENUTUP
BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Penetapan: Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 25 Februari 2015

Penandatangan: BUPATI KETAPANG, ttd HENRIKUS

Penetapan: Diundangkan di Ketapang pada tanggal 2015

Penandatangan: ## PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG, ## M. MANSYUR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2015 NOMOR : 2

Penandatangan: SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB.KETAPANG ## EDI RADIANSYAH,SH.MH Pembina /IVa NIP.19700617 200003 1 001 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT ( 3/2015 )
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR TAHUN 2015
## TENTANG
## AREAL KONSERVASI DAERAH
## I. UMUM
Kegagalan dalam menerapkan prinsip pengelolaan hutan secara lestari mengindikasikan bahwa pengelolaan hutan lestari yang ditetapkan selama ini belum memiliki landasan kerangka konsepsi yang dapat diterima para pemangku kepentingan ( stakeholders ) yang dilaksanakan secara bertanggungjawab dan bertanggunggugat. Konsepsi pengelolaan hutan lestari yang dikembangkan dari prinsip kelestarian yang dikemas secara yuridis formal tidak berakar pada masyarakat desa hutan, karena tidak didasarkan nilai-nilai ekologi, ekonomi, sosial dan budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang tinggal/bermukim di dalam dan di sekitar hutan.
Adanya tekanan penduduk dengan berbagai permasalahannya cenderung telah berpengaruh terhadap luasan dan kualitas hutan dan lingkungan hidup. Beberapa kegiatan yang dianggap sebagai penyebab pengurangan luas hutan antara lain konversi kawasan hutan untuk pembangunan sektor lain, pencurian kayu atau penebangan liar (illegal logging) , perambahan dan okupasi lahan serta kebakaran hutan dan lahan. Kerusakan tersebut tidak hanya terjadi dalam kawasan hutan saja tetapi terjadi pula di luar kawasan hutan, yang mengakibatkan bencana alam.
Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi laju penurunan produktivitas hutan adalah pengembangan hutan hak/hutan rakyat dan hutan adat. Hutan rakyat telah sejak puluhan tahun yang lalu dan terbukti sangat bermanfaat, tidak hanya bagi pemiliknya, tapi juga masyarakat dan lingkungannya. Perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan diselenggarakan oleh seluruh pemangku kepentingan di bidang kehutanan, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik swasta, masyarakat desa hutan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penelitian dan perguruan tinggi, yang bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa hutan dalam rangka memecahkan persoalan ekonomi dan sosial, melalui pemanfaatan hutan secara lestari.
Kerusakan terhadap hutan berpengaruh besar pada lingkungan hidup, padahal lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap orang baik generasi sekarang maupun generasi mendatang, sehingga lingkungan hidup harus dijaga dan dikendalikan agar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Kerusakan Sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Ketapang yang mengakibatkan kerugian ekologi dan ekonomi, konflik sosial serta terjadinya kemiskinan, sehingga sumber daya alam di Kabupaten Ketapang perlu dikelola secara adil dan lestari serta memberikan manfaat
Peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Ketapang mutlak diperlukan dengan tetap menghargai, mengakui, dan melindungi budaya dan tradisi lokal masyarakat, sehingga pemerintah Kabupaten Ketapang perlu menetapkan beberapa wilayah sebagai areal konservasi daerah.
Areal Konservasi Daerah yang dimaksudkan merupakan suatu kawasan yang bernilai konservasi tinggi dan kawasan yang memiliki nilai ekonomi, sosial, budaya, agama dan adat istiadat bagi masyarakat baik yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki/dibebani izin maupun yang belum.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Yang dimaksud dengan 'kelestarian dan berkelanjutan' adalah penetapan areal konservasi daerah dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup masa kini dan masa yang akan datang. ## Huruf a ## Huruf b ## Huruf c Yang dimaksud dengan 'keadilan' adalah penetapan areal konservasi daerah dilakukan secara adil, dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban pemangku kepentingan ( stakeholders ). Yang dimaksud dengan 'transparansi' adalah bahwa penetapan areal konservasi daerah harus bersifat terbuka baik dalam perencanaan, pembiayaan maupun pelaksanaannya. Yang dimaksud dengan 'partisipasi' adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam penetapan areal konservasi daerah baik dalam tahap perencanaan, pembiayaan, maupun pelaksanaannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. ## Huruf d Yang dimaksud dengan 'akuntabilitas publik' adalah penetapan areal konservasi daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Huruf e ## Huruf f Yang dimaksud dengan 'kehati-hatian dini' adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterb