PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 23 Tahun 2017 tentang URAIAN TUGAS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR (berlaku 15 Mei 2017)
Pembukaan
Menimbang :
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR PROVINSI MALUKU
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG
URAIAN TUGAS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,
bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, maka berdasarkan pasal 4 Peraturan Daerah dimaksud dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur.
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republík Indonesia Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republík Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian sebagaimana beberapa kali mengalami perubahan, perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republík Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republík Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republík Indonesia Nomor 4350);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republík Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republík Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republík Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republík Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaímana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republík Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republík Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republík Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang pedoman nomenklatur, tugas dan fungsi Organisasi Perangkat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);
Menetapkan
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 Nomor 169 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 133);
M E M U T U S K A N :
: PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dprd menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Seram Bagian Timur.
3. Daerah adalah daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
4. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Seram Bagian Timur.
6. Otonomi Daerah adalah hak kewenangan dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan.
7. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri ## BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
- 1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
- 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri atas :
- 1) Seksi Lalu Lintas;
- 2) Seksi Angkutan; dan
- 3) Seksi Pengujian Sarana.
- d. Bidang Prasarana dan Keselamatan, terdiri atas :
- 1) Seksi Prasarana;
- 2) Seksi Keselamatan; dan
- 3) Seksi Pengembangan.
URAIAN TUGAS
Bagian Pertama
KEPALA DINAS
BAB III - URAIAN TUGAS
Pasal 3
- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah
BAB III - URAIAN TUGAS
Pasal 4
- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di
lingkungan Dinas Perhubungan
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
2. (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan teknis administrasi: kepegawaian, keuangan, perencanaan, pelaporan dan urusan rumah tangga;
- b. Penyelenggaraan kebijakan administrasi umum;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Subbagian; dan
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Subbagian.
- (3) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Merencanakan operasional kerja Sekretariat Dinas
BAB III - URAIAN TUGAS
Pasal 5
- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, keuangan,kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan kebijakan teknis Subbagian;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Subbagian; dan
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Subbagian.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Merencanakan kegiatan dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian
BAB III - URAIAN TUGAS
Pasal 6
- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan réncanarencana, program, anggaran, pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan barang mi1ik/ kekayaan daerah, evaluasi, dan pelaporan Dinas Perhubungan.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan kebijakan teknis Subbagian;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Subbagian; dan
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Subbagian.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai derikut:
- a. Merencanakan kegiatan dan program kerja Subbagian Perencanaan dan Keuangan
BAB III - URAIAN TUGAS
Pasal 7
- (1) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan.
- (2) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Merumuskan rencana operasional pembinaan di bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana;
- b. Merumuskan pedoman pembinaan di bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana;
- c. Melaksanakan pemasyarakatan dan sosialisasi di bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lingkup dinas maupun instansi teknis dalam rangka pembinaan dan pengembangan di bidang dibidang lalu lintas dan angkutan;
- e. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di bidang dibidang lalu lintas dan angkutan;
- f. Mengatur kegiatan angkutan darat, manajemen dan rekayasa lalu lintas dan Angkutan;
- g. Membimbing tehnis pelaksanaan angkutan darat, manajemen dan rekayasa lalu lintas dan Angkutan;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan program angkutan darat, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan;
- i. Penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- j. Penyiapan Penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan, angkutan penyeberangan;
- k. Merekomendasikan pemberian izin dan tertib pelayanan angkutan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan kabupaten;
- l. Menyiapkan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang dan tertib pemanfaatan antar kabupaten;
- m. Penyiapan rencana dan penetapan lokasi dan pengolaan terminal penumpang dan barang perparkiran dan lain-lain;
- n. Menyusun pedoman klasifikasi, rekomendasi dan perizinan usaha di bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana;
- o. Membina dan mengawasi, memberi arahan/petunjuk serta bimbingan dalam melaksanakan tugas pada satuan kerja yang dibawahinya;
- p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktuwaktu kepada kepala dinas; dan
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Seksi Lalu Lintas
BAB III - URAIAN TUGAS
Pasal 8
- (1) Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dalam melaksanakan kegiatan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Lalu lintas.
- (2) Seksi Lalu Lintas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program dan kegiatan seksi;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi; dan
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Merencanakan program dan kegiatan pembinaan di bidang Lalu Lintas;
- b. Menyiapkan bahan penyuluhan di bidang Lalu Lintas;
- c. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan di bidang Lalu Lintas;
- d. Menyusun petunjuk pembinaan kerjasama di bidang Lalu Lintas;
- e. Mengoreksi pelaksanaan pemberian rekomendasi di bidang Lalu Lintas;
- f. Menganalisa dan mengevaluasi laporan kegiatan di bidang Lalu Lintas;
- g. Menyusun saran penyelesaian masalah pembinaan di bidang Lalu Lintas;
- h. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daérah Kabuapten;
- i. penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten dan pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten;
- j. Persetujaan hasil analisis dampak lalulintas untuk jalan kabupaten;
- k. Membagi tugas, memberikan petunjuk/arahan membimbing bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. Membuat laporan pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Seksi Angkuatan
BAB III - URAIAN TUGAS
Pasal 9
- (1) Seksi Angkuatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dalam melaksanakan kegiatan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di dibidang penyediaan angkuatan.
- (2) Seksi Angkuatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program dan kegiatan seksi;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi; dan
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah kabupaten;
- b. Merencanakan program dan kegiatan pembinaan di bidang angkuatan;
- c. Menyiapkan bahan penyuluhan di bidang angkuatan;
- d. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan di bidang angkuatan;
- e. Menyusun petunjuk pembinaan kerjasama dalam pengembangan di bidang angkuatan;
- f. Mengoreksi pelaksanaan pemberian rekomendasi di bidang angkuatan;
- g. Menganalisa dan mengevaluasi laporan kegiatan di bidang angkuatan;
- h. Menyusun saran penyelesaian masalah pembinaan di bidang angkuatan;
- i. Penetapan kawasan pérkotaan untuk pelayanan angkutan pérkotaan dalam 1 (satu) Daeran kabupaten;
- j. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;
- k. Penetapan rencana umum jaringan trayak pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah kabupaten;
- l. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalarn trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;
- m. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah kabupaten;
- n. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah kabupaten;
- o. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah kabupaten;
- p. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah kabupaten;
- q. Penerbitan izin operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten;
- r. Membagi tugas, memberikan petunjuk/arahan membimbing bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- s. Membuat laporan pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Seksi Pengujian sarana
BAB III - URAIAN TUGAS
Pasal 10
- (1) Seksi Pengujian sarana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dalam melaksanakan kegiatan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian sarana.
- (2) Seksi Pengujian sarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program dan kegiatan seksi;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi; dan
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Merencanakan program dan kegiatan pembinaan di bidang pengujian sarana;
- b. Menyiapkan bahan penyuluhan di bidang pengujian sarana;
- c. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian berkala kendaraan bermotor,
- d. penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.
- e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan di bidang pengujian sarana;
- f. Menyusun petunjuk pembinaan kerjasama dalam pengujian sarana;
- g. Mengoreksi pelaksanaan pemberian rekomendasi di bidang pengujian sarana;
- h. Menganalisa dan mengevaluasi laporan kegiatan di bidang pengujian sarana;
- i. Menyusun saran penyelesaian masalah pembinaan di bidang pengujian sarana;
- j. Membagi tugas, memberikan petunjuk/arahan membimbing bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- k. Membuat laporan pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bagian Keempat
BIDANG PRASARANA DAN KESELAMATAN
BAB III - URAIAN TUGAS
Pasal 11
- (1) Bidang Prasarana dan Keselamatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, keselamatan, dan pengembangan transportasi.
- (1) Bidang Prasarana dan Keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang prasarana, keselarnatan dan pengembangan transportasi;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang prasarana, keselamatan, dan pengembangan transportasi;
- c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang prasarana, keselamatan dan pengembangan transportasi; dan
- a. Pelaksanaan tugas Iain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Merumuskan rencana operasional pembinaan di bidang prasarana, keselamatan dan pengembangan transportasi;
- b. Merumuskan pedoman pembinaan di bidang di bidang prasarana, keselamatan dan pengembangan transportasi;
- c. Melaksanakan pemasyarakatan dan sosialisasi di bidang di bidang prasarana, keselamatan dan pengembangan transportasi;
- d. Menyusun data potensi di bidang prasarana, keselamatan dan pengembangan transportasi;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lingkup dinas maupun instansi teknis dalam rangka pembinaan dan pengembangan di bidang prasarana, keselamatan dan pengembangan transportasi;
- f. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di bidang prasarana, keselamatan dan pengembangan transportasi;
- g. Menyusun pedoman klasifikasi, rekomendasi dan perizinan usaha di bidang prasarana, keselamatan dan pengembangan transportasi;
- h. Mengevaluasi laporan perkembangan pembinaan di bidang prasarana, keselamatan dan pengembangan transportasi;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lingkup dinas maupun instansi teknis dalam rangka pembinaan di bidang prasarana, keselamatan dan pengembangan transportasi;
- j. Membina dan mengawasi, memberi arahan/petunjuk serta bimbingan dalam melaksanakan tugas pada satuan kerja yang dibawahinya;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktuwaktu kepada kepala dinas; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Seksi Prasarana
BAB III - URAIAN TUGAS
Pasal 12
- (1) Seksi Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan dalam melaksanakan kegiatan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sarana dan prasarana.
- (2) Seksi Prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program dan kegiatan seksi;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi; dan
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Merencanakan program dan kegiatan pembinaan di bidang prasarana;
- b. Menyiapkan bahan penyuluhan di bidang prasarana;
- c. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan di bidang prasarana;
- d. Menyusun petunjuk pembinaan kerjasama dalam bidang prasarana;
- e. Mengoreksi pelaksanaan pemberian rekomendasi di bidang prasarana;
- f. Menganalisa dan mengevaluasi laporan kegiatan di bidang prasarana;
- g. Menyusun saran penyelesaian masalah pembinaan di bidang prasarana;
- h. Membagi tugas, memberikan petunjuk/arahan membimbing bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Membuat laporan pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Seksi Keselamatan
BAB III - URAIAN TUGAS
Pasal 13
- (1) Seksi Keselamatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan dalam melaksanakan kegiatan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan lalu lintas.
- (2) Seksi Keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program dan kegiatan seksi;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi; dan
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Merencanakan program dan kegiatan pembinaan Penunjang Keselamatan Pelayaran;
- b. Menyiapkan bahan penyuluhan Penunjang Keselamatan Pelayaran;
- c. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan Penunjang Keselamatan Pelayaran;
- d. Menyusun petunjuk pembinaan kerjasama dalam rangka Penunjang Keselamatan Pelayaran;
- e. Mengoreksi pelaksanaan pemberian rekomendasi Penunjang Keselamatan Pelayaran;
- f. Menganalisa dan mengevaluasi laporan kegiatan Penunjang Keselamatan Pelayaran;
- g. Menyusun saran penyelesaian masalah pembinaan Penunjang Keselamatan Pelayaran;
- h. Membagi tugas, memberikan petunjuk/arahan membimbing bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- i. Membuat laporan pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Seksi Pengembangan
BAB III - URAIAN TUGAS
Pasal 14
- (1) Seksi Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan dalam melaksanakan kegiatan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemaduan moda, pengembangan teknologi perhubungan dan pengembangan lingkungan perhubungan.
- (2) SeksiPengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program dan kegiatan seksi;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi; dan
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Merencanakan program dan kegiatan pembinaan Penunjang Keselamatan Pelayaran;
- b. Menyiapkan bahan penyuluhan Penunjang Pengembangan Pelayaran;
- c. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan Penunjang Pengembangan Pelayaran;
- d. Menyusun petunjuk pembinaan kerjasama dalam rangka Penunjang Pengembangan Pelayaran;
- e. Mengoreksi pelaksanaan pemberian rekomendasi Penunjang Pengembangan Pelayaran;
- f. Menganalisa dan mengevaluasi laporan kegiatan Penunjang Pengembangan Pelayaran;
- g. Menyusun saran penyelesaian masalah pembinaan Penunjang Pengembangan Pelayaran;
- h. Membagi tugas, memberikan petunjuk/arahan membimbing bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- i. Membuat laporan pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
TATA KERJA
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 15
- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan koordinasi Asisten bidang tugas.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik dalam lingkup masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 16
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi Wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yanh diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 17
- (1) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahan
masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertangung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Sekretaris, Kepala Bidang wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan pertimbangan untuk memberikan petunjuk/arahan kepada bawahan.
- (4) Sekretaris, mengkoordinasikan penyusunan laporan berkala dinas sesuai ketentuan yang berlaku untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan tembusannya disampaikan kepada satuan organisasi/instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB V - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18
Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana terdapat dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula pada tanggal 15 Mei 2017 BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ABDUL MUKTI KELIOBAS

Diundangkan di Bula pada tanggal 15 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

SYARIF MAKMUR

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 290

## SRTUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

NOMOR

: 23 TAHUN 2017

TENTANG

: URAIAN TUGAS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR


BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ABDUL MUKTI KELIOBAS