UNDANG-UNDANG DARURAT Nomor 4 Tahun 1958 tentang PENGUBAHAN "UNDANG-UNDANG MATA UANG TAHUN 1953" (UNDANGUNDANG NO. 27 TAHUN 1953, LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1953 NO. 77) (berlaku 2 Mei 1958)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Mendengar
:
- a. Bahwa dalam masyarakat dewasa ini ada kekurangan beberapa jenis uang logam sehingga perlu diatur pengeluarannya.
- b. Bahwa "Undang-undang Mata Uang tahun 1953" (Undangundang No.27 tahun 1953, Lembaran-Negara tahun 1953 No. 77) hanya mengatur pengeluaran uang logam dari aluminium sampai dua puluh lima sen dan dari nekel lima puluh sen;
- c. Bahwa pembuatan uang logam dari nekel dewasa ini mengalami kesulitan dan karena itu harus diganti dengan logam lain.
- d. Bahwa selain uang logam yang telah beredar perlu dikeluarkan jenis uang logam yang lebih tinggi, sebagai ganti uang kertas Pemerintah yang sekarang beredar dari Rp. 1,-dan Rp. 2,50.
- e. Bahwa karena itu perlu "Undang-undang Mata Uang tahun 1953 (Undang-undang No.27 tahun 1953, Lembaran-Negara tahun 1953 No.77) diubah;
- f. Bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak peraturan ter-. sebut perlu segera diadakan
7. : Pasal-pasal 96 dan 109 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
8. : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-92 pada tanggal 25 Maret 1958.
MEMUTUSKAN: ________________
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
: Undang-undang Darurat tentang pengubahan "Undang-undang Mata Uang tahun 1953" (Undang-undang No.27 tahun 1953, Lembaran-
- Negara tahun 1953 No.77).
Pasal I.
Pasal 5
'Pasal 5.
Uang logam Indonesia yang sah adalah
- a. Dari aluminium: uang satu sen, uang lima sen, uang sepuluh sen, uang dua puluh lima sen, uang lima puluh sen.
- b. Dari aluminium brons: uang satu rupiah, uang dua setengah rupiah.
Mata-uang-mata-uang ini mempunyai sifat alat pembayar yang sah sampai jumlah yang akan ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Uang logam lima puluh sen dari nekel yang masih beredar
Pasal 6
'Pasal 6.
Banyaknya pembuatan masing-masing jenis uang logam untuk tiap-tiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.'
Pasal III.
Undang-undang Darurat ini dapat disebut "Undang-undang tentang pengubahan Undang-undang Mata Uang tahun 1953" dan mulai beriaku pada hari diundangkan.
Diundangkan pada tanggal 2 Mei 1958.
Menteri Kehakiman, ttd
G.A. MAENGKOM
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 30 April 1958 Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO

Penandatangan: Menteri Keuangan, ttd SOETIKNO SLAMET.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG DARURAT No. 4 TAHUN 1958 tentang
PENGUBAHAN "UNDANG-UNDANG MATA UANG TAHUN 1953" (UNDANGUNDANG No. 27 TAHUN 1953. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1953 No. 77).
## UMUM.
Pada dewasa ini beredar uang logam dari aluminium satu sen, lima sen, sepuluh sen, dua puluh lima sen dan uang logam nekel dari lima puluh sen.
Pembuatan uang logam dari nekel mengalami kemacetan oleh karena bahannya (nekel) sukar sekali di dapat dewasa ini, padahal mata uang ini sangat dibutuhkan dalam masyarakat. Karena itu kebutuhan ini perlu segera dipenuhi.
Selain dari pada itu, berhubung dengan perkembangan keuangan dewasa ini perlu dikeluarkan uang logam yang lebih tinggi dari pada lima puluh sen, yaitu satu rupiah dan dua rupiah setengah.
Uang logam ini akan lebih tahan lama dalam peredaran dari pada uang kertas Pemerintah.
Uang kertas ini akan ditarik dari peredaran jika telah ada cukup uang logam beredar dalam masyarakat.
Mengingat kebutuhan masyarakat maka pembuatan uang-uang logam ini perlu segera dilakukan.
## PASAL DEMI PASAL.
## Pasal I.
Uang logam yang akan dikeluarkan dibuat dari aluminium dan dari aluminium brons. Uang logam dari nekel yang sekarang beredar tetap dianggap sebagai uang sah. Di samping ini akan dikeluarkan uang logam lima puluh sen dari aluminium.
Pasal II.
Cukup jelas.
Berhubung dengan telah berdirinya percetakan uang logam di Kebayoran yang diberi nama Perusahaan Negara Arta Yasa, maka pembuatan uang logam akan dilakukan pada perusahaan tersebut.
Pasal III.
Tidak memerlukan penjelasan.
Termasuk Lembaran-Negara No. 46 tahun 1958.
Diketahui:
Menteri Kehakiman, ttd
G. A. MAENGKOM.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1572