Unknown Unknown Nomor 31 Tahun 2013 tentang PELAKSANAAN SISA PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN YANG DIBEBANKAN PADA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
WALIKOTA BANJARBARU
PERATURAN WALIKOTA HANJARI3ARU NOMOR 31 TAHUN 2013
TENTANG
PELAKSANAAN SISA PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN YANG DIBEBANKAN PADA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARBARU.
Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Banjarbarti melaksanalcan pekerman yang diantaranya dilakukan berdasarkan kontrak yang somber dananya benisal dari Dokumen Pelaksanann Anggaran (DPA) Tahun Anggamn berkcnaan;
- b. bahwa dengan mempertimbangkan berbagai kondisi, sampai drngan tahun anggitran masih terdapat pekerjaan yang mempunyai asas nuimfaat yang Unggi datum rangka pelaynnan kepada masynrakat yang tidal«loselesaikam
- c. bahwa dalam rangka merigaksclemsi penyelesaian when/ urn yang beltan selesai sampai akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud datum bumf b, perlu inengatur kctentutin inengenai pcnyclesaian sisa pekerjaan yang tidak dapat diseleaatkan pada tahun angganm berkenaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagamuma dimaksud dalam huruf u, huruf b, dan hunt( c, perlu menctapkan Peraluran Walikota Banjarboru tentang Pelaksartaan Sisa Pekerjann Tahun Anggaran Beckerman yang Dibeticinkan Pada Dokumen Pelakaatuum Anggaran Tahun Anggamn Berikurnya;
- I. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 terming Pembentuktin Kotamadya Diterah Tingkat II Banjarbaru (Lembonm Ncgara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Neioira Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tabun 1999 tentang Penyclengsaraan Negara yang Bercah dan Bebas dari Kumasi. Kolusi don Nepotismc (Lembaran Negtra Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2
3. Undang Undang Nornor 17 Tahun 2003 lentang Kcuangon Negara (Lemlnitan Negarn Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undong-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahanutn Ncgarn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor IS Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolarin dan Tnnggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negarn Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negarn Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undong Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Le-mbaran Wpm Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambohan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) se *mania Irish diubah beta-mon kali terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Namur 32 Tahun 2004 tentang Pemerintalian Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negani Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbongan Keuangnn Antara Ptmerinlah Pusat dan Pemerintalum Daerah ILembaran Neizara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terming Pembentukan Pienuurrm Pcrundang-undangan (Lembaran !Vegan) Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peratumn Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeloloan Keuangtm Daerah (Lembaran Ncgam Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4572);
10. Peraturan Pernenntah Namur 38 Tahun 2007 terming pembogian Urusan Pemerintaban Anton Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Durnth Rabe:paten/Kota ILemberan Negern Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran *torn Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Penniman Pcmcnntah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Neinini/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Menton:than
3
12. Petaluma Presiden Namur 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, scbagaimana telah diubah bebempa hail terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Talton 2012 Leaning Perubahan Kedua Attus Peraturan Presiden Honor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Bening/Juan Pemerintah (Lembartin Negara Republik Indonesia Nomor 5334)
13. Pcrutunin Menten Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pe ngelokian Kcuangan Dacnth. scbagaimana 'chat diubah beberapa kali terakhir dengan Peratumn Menten Datum Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedun Mats Pennuran Mcnteri Datum Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pcdoinan Pengelolaan Kcuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Pcruturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Ilukum Daerah (Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Dacrati Kota eanjarbont Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemenntah Kota Banjarbaru (Lemharan Dacrah Kota Flanjarbuon Tahun 2008 Nomor 2);
16. Peraturun Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dun Tam Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembo:an Daenth Kota Lianjarbtu - u Tabun 2008 Nomor 11) sebagatmana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturun Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedun Ama Pertituran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan. Organisasi dan Tata Kenn Diana Daenth di Lingkungan Pemerimah Kota Banjarbant (Lemboran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 8. Tumbohan Lembanut Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8);
17. Pentturan Duerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2012 tentang Anggaran Pemba:mum dun Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembo:tun Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 5);
18. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penjabarari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tuhun Anggivan 2013 (Bents Duerah Kota Banjarbani tahun 2012 Nomor 38);
MEMLITUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN SISA PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN YANG DIBEBANKAN PADA DUKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
4
Pasal I
Dalam Pcraturan Walikota int yang dimaksud dengan :
- I. Pengguna Anggaran adalnh pejabat mcmcgang kcwcnangan penggututan anggaran untuk mclaksankan tugas pokok dan fungst Satuan Kerja Perangkat Dacrah ISKPD) yang dipimpinnya.
2. Kttasa Pengguna Anggaran selanjumya disingkat KPA adalah ()Mahn' yang dibcri kuaso untuk melaksanakan sebagiun kcarnangan Pengguna Anggaran datum nulaksanakan tugas pokok dan fungal Stamm Kerja Perangkat Dacruh (SKPD).
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pcrangkat Darrah yang sclanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang mcmuat pendapatan dan belanja sctiap SKPD yang digunakan scbagai daaar petakstmaan anggaran okh Pengguna Anggaran.
4. Kontrak adalah pctjannan tertulis annuli Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan Penyerlia Barring dan/atau Jasa untuk mclaksanukan SWIM pckerjaan terumtu.
5. Tabun Anggaran adalah masa bcrlakunya anggamn yang dihitung mutat tanggal 1 Januari sampan dengan tanggai 31 Desember.
Pasal 2
- (II Pckerjaan dart suatu Kontrak yang sumbcr dananya tclah diaInkasikan dtdttm dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daenth (DPA. SKPDI harus disclesaikan pada Tabun Anggaran bcrkenaan.
- (2) Pekerjtum scbagairnana dimnksud pada ayut (I) yang tklak dapat dtscicsatkan sampan dengan akhir Tahun Anggaran berkenaan, dapat dilanjutkan pckerjannanya pada Tahun Anggaran berikutnya.
Pasal 3
- II) Pckerjaan yang dtlanjutkan ke Tahun Anggaran berik -utnya membehani Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kcrja Perangkat Dacrah (DPA-SKPD) Tabun Anggaran bctikutnya.
- (2) Dalam hal alokasi untuk pelakswutan pckmjaan sebagaimana dinmksud pada arm (1) belum terscdia datum Dokumen Pciaksanaan Anggaratt Satuan Kerja Penttigkat Diterah (DPA-SKPD) Anggaran bcrikutnya, Pengguna Anggrun/Kassa Pcnagunts Anggaran nwngajukan usulan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dagrah untuk mcngatokaaikan anggaran anus prkerjaan yang dilanjukan rersebui.
- 13) Usulan Pcrubahan Anggaran Pendapatan don !Mama Daerah scbagaimanu clinulksucl pada ayat 12) dilakukan bcrdasarkan kctentuan pcmturan perundang-undangan.
5
Pass! 4
- (I) Tata cam penyclesaian pekerjaan pekcoaan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran bcrikutnya sebugairnarut dimaksud dalarn Pasal 2 dtatur sebagat berikut :
- is. dilakukan addendum kontrak untuk mencantumkan sumber dams dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kens Pcrangkat Dacrah (DPA - SKPD) Tahun Anggaran bcrikutnya 01115 sisa peketjaan yang akan disclesaikan;
- b. penyedia barang dan / atau jasa harus menyarnpaikan sum! pernyataan kesanggupan pcnyelesaian start pekerjaan kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pcngguna Anggaran yang ditandattmgani di atas a-lateral pleb Pimpinan Penyedin Barang dun / atau Jasa;
- c. Pengguna Anggaran/Kuasa Pcngguna Anggaran mcnymnpaikan pemberitahuan kepada Sekretaris Daemh eq. Kepala Dinas Pendapatan. Pengelola Keuangan Daenth dart Aset Daemh scbtagai Pcjabat Pengclola Keuangan Daemh (PPKD) atus pekerjaan yang akan dilanjulkan pada Tahunn Animator, berikonytt diltimpiri demon copy aural pernyataan kesanggupnn penyelesaian sisa pekerjaan se:bag:miaow dimaksud pada huruf b yang telah dilegalisast dam
- d. Penycdia barang dan/atau jasa menyampaikan jumitual pelaksam l NN t sebesar 5% (lino[ peracralus) dan nilai sisa pekerjaan yang akan diselesaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pen myna Anggaran.
- (2) Surat pernyataan sebagatmana dimaksud pada ayai (I) huruf b, paling iiedtkit menmat :
- a fx-myarann kriumrsupan penyclesaian srsn ptherinan;
- b. waktu yang cliperluktan untuk menyclesitikan BMW pekerjaan; dim
- c. pemyataan bersedia dikertakan denda kcierlambatan penyelesman pekerjaan.
- (3) Klaini pencairan jantinan/ganutto bank Sehag131111031/1 dimaksud poda ayat (I) huruf d dilaksanakan
Pasal 5
Penycdiu barang dan/atau jasa yang mckinjutkan stsa pckentum pods Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana diatur datum Peraturan Walikota ini, dikenakan denda keterlamtsaan sesuai dengun ketentuan peraturan perundang-undangin mcngenai pengadann barang dan/atau jasa.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Banjarbani pada tanggal 2013 SEKRETA Is 'AE 11. 3 AHRIANI neRrrA DAERAII KOTA BAKIARBARU TAHUN 2013 6 ## Pasal 6 - (I) Jangka wakru penyelettainn sisa pekerjaun pada Tatum Anggaran bertkutnya, paling lama 50 Ilima puluh) hari kalender terhitung sejak masa kontrak berakhir. - (2) Arabila satsuma dengan betas waktu sebagoimana dimaksud pada ayat 11) pekerjaan bclum daput diselessikan. Pengguna Anggarun / Kuasa Peng,guna Anggaran daunt memutuskan kontrak secant sepihal«lan pcnyedia barang dun / :luau jusa dikenukan dentin maksimum ketcrlambotan pcnyeksaian pekerptan, jaminan pelaksanaati dicairkan don penycdia barang I jasa dimasukkan dalam daftar hitam (black list/ scsuai &amp;twin ketentuan peraturan perundang-undangan mcngertai pengachum boning dan/atou jasa. ## Pass) 7

Penandatangan: Prngguna Anggaratt/Kuusa Pcngguna Anggaran bertanggung jawab sceara forma maupun mineral alas pcnyelesaian pekcrjaan sebagaimana dimaksud datum Peraturan Walikota ini. ## Panal 8

Penandatangan: Peraturan Walikota iM mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuirrya, memcrintahkan pengundangan Peraturan Wahkota ini dengue pencmpatannya dalarn Berita Darrah Kota Banjarbaru. Ditempkan di Bargarbaru pada tanggal ' 2013

Penandatangan: WALIKOTA BANJARBARU, tz H. M. RUZAID1N 1.100R