Unknown Unknown Nomor 25 Tahun 2001 tentang Penrcfintahan Daerdr pedu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa rurtuk melaksanakm pasal lll Undang-undang Nomor 22 Tahwr lW tentang Penrcfintahan Daerdr pedu menetapkan Peraturan Daerah telrtang Peraturan Desa ;
- bahwa bordasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hunrf a diatas pedu membecrtuk Peraf,ran Daerah tentang Peraturan Desa. b
- Mengingat
:1.
- Undang-undang Nomor 12 Tatrun 1956 teirtang Perrbeir&amp;rkan Daeratr Otonom Kabuparen Dalam lingkungan Daerah Propinsi sumatera Tengah (r,embarar Negara RI Talnrn 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah deirgan undangmdang Nomor 7 Talnn 1965 tentang Peinbentukan Daerah Tingkat tr sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat tr Taqiung Jabrmg (Irnrbaran negaftr RI Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan lrnrbaran Negara Nomor 2755);
- undag-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negra RI Tatrur 1999 Nomor 60 Tanrbatran kmbaran Negara Nomor 3839); 2.
- Undang-undang Nomor 25 Tatnrn 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daeratr (r*mbaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72 Tambatun Lembaran Negara Nomor 3843); 3.
- Keputusasn Presiden Nomor 44 Talnur 1999 tentang Teknik Peiryusrxran Peraturan Penmdang-undangan dan Benfuk Rancangan Undag-undag Rancmgan Perahrran Pemerintah, dm Racangm Ke,putusan Presiden (kmbarm Nqara RI Tahrm 1999 Nomor 70); 4.
Dengan
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILA}I RAKYAT DAERAH KABIIPATEN BATANG HARI
MEMUTUSKAN:
Mwtapkan : PERATURAN DAERAIT TENTANG PERATIIRAN DESA.
Pasal 4
- (1) Dalam rangka menctapkan perdrran D€s4 BPD mengadakan rapat yang dihadiri sekurangkurangnya era pertig dari juntah aaggotaBPD'
- (2) Dalarn hal jumlah eggpta BpD ymg hadir kurang dari juntlatr sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal int r4at BPD trak dryd dilaksanakan'
3. (3)Apabilar4dBPDtrakd4atdilaksanakan,makaanggotaBPDyanghadirmenerrtukanwaktu un*k mengada&amp;an rryat berilutnya selambat-lambatrya 3 (tiga) hari setelatr jadwal rapat pertea
- (4) setelah fua (2) kaf pengunduran rapat sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal rnr" maka jadwal raPat diaflr kembali'
Pasal 5
Agat dapatme*getaSui dan mer{alankan keingkun masyarakat, maka BPD dapat mengrmdang I me,ngfudirkan prhak-pihak dan atau Irnrbaga Kemasyarakatan yang terkait dan berkepentingflt dengan rancangan Peraturan Desa yang dibatras'
Pasal 6
pecaturan Desa ditetapkan secara musyawarah / mufakat dan harus mericgnninkan keinginan ma$yarakat desa yang bersangkutan serta tidak boleh bortentangan dengan kepentingan lxnur&amp; peraturan desa yang bersangkutan lainnya dan Peratuan Perundang-undangan yang lebih tings'
Pasal 7
- (1) Kepala Desa menetapkan Perafiran Desa setelah mendapat peffietujuan dari BPD'
- (2) peraflrran Desa sebagaimana dimaksud ayat (l) Pasal ini, ditandatangan oleh Kepala Desa'
- (3) permrar Desa sebagaimana dimaksud ayfiZpasal ini tidak memertukan pengesatran Bupati
MATERI KERAI'{GKA PERATURAhT DESA
Pasal S
Perfirran Dca dapat menetapkan hal-hal antara lain :
- L Kstenfirat - ketentuan yang bersifat mengatur'
- b. Segala sesuatu yang melryanglut kepelrtingan masyarakat desa.
- c. segala sesuatu yang menimbutkan beban bagi keuangan desa.
- d- Iain - lain yang berhubungan decrgan Psm€rintatlas, Penrbanguran dan Sosial Kemasyarakatan'
BAB IV - MATERI KERAI'{GKA PERATURAhT DESA
Pasal 9
Kerangka Peraturan Desa terdhrri atas :
- a. Judul;
- b. Pembukaan;
- c. Barang Tubuh;
- d. Keteirtuan Peralihan fiika dipedukan)
- e. Penuhrp;
- f. Ponjelasan (iika diPedukan)
- g.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran (iika diPerlukan)

## BAB V

## PELAKSAI{AA}I

Pasal 10

- (l) Untgk melaksanakan Peraturan Des4 Kepala Dosa dapat menotapkan Keputusan kepala Desa;
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini" tidak boloh be*entangan de4gan kepentingan urnw&amp; Peraturan Desa dan peraturan Perundang-rurdangan yarg lebih tingg.

## Pasal 1l

- (1) perau'an Desa dan Kepuhrsan Kepala Desa yang bersifat mengatur disosialisasikan dan diumumkan dengan menempatkannya pada papan pengunuman desa atau tempat-tempat strategis lainnya;
- (2) perannan Desa dan Keputusan kepala Desa memprmyai kekuatan hukum dan mengikat setelah 6fussialisasikan dm dirmrumkm sebagaimma dirnaksud ayat (1) Pasal inl

## Pasal12

- (1) Penyi&lt;likm dan pnrmtutan terlndap pelanggaran atas keteirtuan Peraturan Desa dilakukan oleh pejaht I badn ymg ditunjuk;
2. {2} Penunj*m Pejabat / Badan penyidik sebagaimana dimalsud ayat (1) pasal ini, ditetapkan drrgen Perafiran Desa.

## BAB VI

## PENGAWASAN

## Pasal 13


Dalam rmgl&lt;a Fngawasan Peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati selambat-lambaftrya 2 (dua) minggu setelah ditetapkan dengan tembusan Camat

## Pasal 14

- (1) Bqati dapat membatalkan Peraturan Desa dan Keputusan kepala Desa yang bertelrtangan &amp;ngan kepentingan umum atau penurdang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya;
- (2) Keprnrsan Pernbatalan Peraturan Desa dan Keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberitahukan kepada Pemerintatr Desa yang bersangkutan dan BPD deirgan meiryebutkan alaean-alasatmya ;
- (3) Pemerintatr Desa yang tidak dapat menerima Keputusan Pembatalail Peraturan Desa dan Ke'putusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (l) pasal ini, dapat mengajukan keberatan kspada Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi setElah mengajukan kepada Bupati.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTT]P

## Pasal l5

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini mer{adi pedoman dalam penetapan Peraturan Desa.

## Pasal 16

Flal-hal yang belurn diatur di dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih la4iur dengan Keputusan Bryati

## Pasal 17

Peratruan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agr setiap orang dapat mengetahuinyq mem€rintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam kmbaran Daerah Kabupaten Batang tlari.

Disatrkan di

Pada Tangal

Muara Bulim

16 Juni 200f



Dhndangkan di

pada rrnggal

: MuaaBulie"

: 16 Jtmi 2001.

SEKRETARIS DAERA}I KABTIPATEN BATA}IG HARI

IN EFFM{DI

AERAH KABUPATEN BATA}IG HARI

TAHUN 2001 NOMOR :

25

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATIIRA}I DAERA}I KABUPATEN BATA}IG HARI

NOMOR : 25 TAlItlN 2001

## TENTA}IG

## PERATIJRA}I DESA

## L PENJELASA].i UMUM

peryelenggaaan Pemerintahan Desa merupakan Sub Sistim dari sistim ptryehggaram Pemainlahm s€hingga desa memiliki kewenangan unhrk mengafir dan mgun;g kepeatingo mcyarakatnya sehingga dalam rangfu mengfudapi pelaksanaan Otmmi D€r4 s€mrur ryck pembangum di pedesaan ditetapkao datml Peraturan Desa oleh K€pala Desa setehh rneirdapd psrsetljum Badan Peinrakilan Desa. Tujuan pstgAturan peratrran Dgsa dalam Perafirran Daerah ini sebagai tindak lanjut dari Undag-mdang Nomor 22 Tahrm 1999 tentang Pemerintatran Daeratr sebagimana diatff dalam Pasal 111 ayat (1) pe,ngatran lebih lafut mengenai desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah KabqPaffi.

peratrnan Desa dalffii Peratuan Daerah ini materinya meliputi ; bentuk Peratrran Desa" muatan materi Peratruan Des4 tata cara penetapan Peratuan Desa, mekanisme pengambilan kepuftsan serta kedudukan Peratran Desa terhadap ketenhran umwq Peraturan Daerah dan Perafiran Penmdangan lainyang lebih tinggi tingkatanya.

## I PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 Cu*up jelas

Pasal 2 Cnkup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8

Pasal I Cuhry jelas

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 C*up jelas

P al 12 Cukry jebs

Prrcrl 13 ektry Flat

C\rkup jelas

Cukup jelas

- Pasal L4 Cukup jelas

Pasal 15 Cukrry jelas

- Pasal 16 Cukup jelas

- Pasal 17 Cukup jelas

'

## LAI\{PIRA}I : PERATURAN DAERAII KABI.'PATEN BATANG HARI NOMOR : 25 TAHUN 2001.

## PERATURAN DESA

| | PERATURAIT DESA... * 1) | PERATURAIT DESA... * 1) | PERATURAIT DESA... * 1) |
|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | KECAIVIATAN.. .*2) KABUPATENBATANNGHARI | KECAIVIATAN.. .*2) KABUPATENBATANNGHARI | KECAIVIATAN.. .*2) KABUPATENBATANNGHARI |
| | NOMOR: ________________ .*3) TAHUN ...*4) | NOMOR: ________________ .*3) TAHUN ...*4) | NOMOR: ________________ .*3) TAHUN ...*4) |
| | TENTANG | TENTANG | TENTANG |
| | ...*5) | ...*5) | ...*5) |
| | DENGAN RAHMAT TUHAN YA}IG MAHA ESA | DENGAN RAHMAT TUHAN YA}IG MAHA ESA | DENGAN RAHMAT TUHAN YA}IG MAHA ESA |
| | KEPALA ...*1) | KEPALA ...*1) | KEPALA ...*1) |
| | DESA. | DESA. | DESA. |
| Meirimbang | : | a. | ...*6) |
| | | b. | ...*6) |
| | | c. Dst | |
| Mengingat | | : (1)... | ...*7) |
| | | (2)... | ...*7) |
| | (3) | dst | |
| | Dengm persetujuan | Dengm persetujuan | Dengm persetujuan |
| | BADA}I | PERWAKILA}I DESA. | 't l) |
| | MEMUTUSKAN: | MEMUTUSKAN: | MEMUTUSKAN: |
| Menetapkan | : | PERATURA}{ DESA ... 'rl) TENTAIIG | ,r5) |
| | BAB I | BAB I | BAB I |
| | Bagra Pertma | Bagra Pertma | Bagra Pertma |
| | + l1) | + l1) | + l1) |

| (2) | ... ...*10) | ... ...*10) |
|-------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| (3) Dst | BAB M *8) *12) | BAB M *8) *12) |
| Keterangan: | : Nama Dosa. : NamaKecamatan. | : Nama Dosa. : NamaKecamatan. |
| *'2) 't3) | | |
| | trd *15) *16) | trd *15) *16) |
| *1) | | |
| | : Nomor Peraturan Deea | : Nomor Peraturan Deea |
| *4) | : Tattun Ditetapkannya Peraturan Desa. : Natna Peraturan Desa | : Tattun Ditetapkannya Peraturan Desa. : Natna Peraturan Desa |
| x5) | = Alasan-alasan/Pertimbangan-prtimbelga Pembuatm | = Alasan-alasan/Pertimbangan-prtimbelga Pembuatm |
| | = Dasax Hukum Peiretapan Perafirrao Desa | = Dasax Hukum Peiretapan Perafirrao Desa |
| 'rO *7) | Peraarm | Peraarm |
| | = Isi/ldateri Perafirran Desa" Ymg Terdhi Atag : *9) | = Isi/ldateri Perafirran Desa" Ymg Terdhi Atag : *9) |
| *t) | Pasal-pasal | Pasal-pasal |
| $/d | | |
| | *10) Ayat-a-vat | *10) Ayat-a-vat |
| 'r'13) | | |

3

Apabila materinya tuas dapat dibagi dalam :

- *8) Babbab
- *11) B4im$agian
- *12) Paagraf-paragraf
- *13)Uraie
- 14.) : Trya! bulan &amp; tahrn ditetapkannya Perahnan Dosa
- l5*) : Tandm tangflr Kepala Dea Yang Bersangkutan.
- l6*) : Nama Kepala Desa Yang Bersangkutm.