PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU Nomor 28 Tahun 2014 tentang PENETAPAN TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN TAHUN 2014 (berlaku Unknown)
Pembukaan
memperhatikan kemampuan wajib Retribusi: Bimohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diajukan terhadap tribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, pe Bupati tanpa permohonan dari wajib Retribusi dapat memberikan pembebasan Re 1€
- ribusi: Pemberian pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila objek
|
- #etribusi terkena bencana: Sencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 1
'm Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakankepada wajib retribusi yang tidak
/ajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan erundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat (eputusan yang berupa ketetapan untuk menentukan besarnya jumlah pembayaran, cncana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan nengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh aktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mangakibatkan timbulnya korban jiwa manusia ,kerusakan lingkungan ,kerugian harta benda dan dampak psikologis, atau kurang membayar retribusi tepat pada waktunya, Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberi Pemerintah Kabupaten un tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum se dinikmati oleh orang pribadi atau badan,
dapat Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan / kebersihan yang disediakan
1
|
|
|
-
|
|
Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan-wnum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi oleh Pemerintah Daer atau Badan, Kemampuan membayar adalah kemampuan membayar wajib retribusi yang dikaitkan dengan hasil kegiatan yang menjadi objek retribusi terutang dalam laporan
keuangan, Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat 'untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga | dan/atau denda.
IKAN
:
:
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
supati dapat memberikan keringanan,pengurangan dan pembebasan Retribusi mberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi sebagaimana Haksud pada ayat (1) dengan
BAB II - PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 2
berian pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi, pengurangan atau hapusan sanksi administrasi yang nilai retribusinya sampai dengan 0.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Hidup »
BAB II - PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 3
- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan,.
- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, | 1, 2.
- Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, 3
- Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, | 4
- Retribusi Pelayanan Pasar, 5.
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, 6.
- Retribusi Pengolahan Limbah Cair, dan 7.
8. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- jenis Retribusi Jasa Usaha, meliputi:
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,
- Retribusi Terminal, 2
- Retribusi Rumah Potong Hewan: 3 .
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dan 4
- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. 5.
-
- Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi: US
etribusi Izin Mendirikan Bangunan,
Retribusi Izin Gangguan: dan tetribusi Izin Trayek.
BAB II - PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 4
ngurangan Retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok tribusi: Re
- keringanan Retribusi diberikan dalam bentuk:
- angsuran pembayaran Retribusi, atau
- penundaan pembayaran Retribusi.
mbebasan Retribusi diberikan dalam bentuk pembebasan dari besaran Retribusi.
BABI!
DASAR PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI »
BAB II - PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 5
Pengurangan Retribusi diberikan kepada wajib Retribusi dengan mempertimbangkan: kemampuan membayar wajib Retribusi, | | 2.
»
objek Retribusi bersifat nirlaba dan/atau mendukung program Pemerintah atau
Pemerintah Daerah:
.
- objek Retribusi terkena bencana, dan 1
|
- pembayaran Retribusi dalam rangka daftar ulang atau balik nama izin. d
- ai Retribusi diberikan kepada waj jib Retribusi dengan mempertimbangkan:
|
- Feringanan 2. kemampuan membayar wajib Retribusi,
- 3 objek Retribusi bersifat nirlaba dan /atau mendukung program Pemerintah atau |
- Pemerintah Daerah, dan
- fe objek Retribusi terkena bencana.
- Irembebasan Retribusi diberikan kepada wajib Retribusi dengan mempertimbangkan:
-
- kemampuan membayar, 2.
- bs, objek Retribusi milik Pemerintah Daerah,
- tc. objek Retribusi bersifat nirlaba dan/atau mendukung program Pemerintah atau
- Pemerintah Daerah, dan
- fi. objek Retribusi terkena bencana.
BAB II - PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 6
6 pak kegiatan terkena bencana dibedakari menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:
,
dampak bencana berat, apabila bencana mengakibatkan kegiatan usaha yang menjadi onjek retribusi berhenti beroperasi untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan berturut-turut:
Bi
»
campak bencana sedang, apabila bencana mengakibatkan kegiatan usaha yang njadi objek retribusi paling banyak tersisa 5096 (lima puluh persen) dari kapasitas aksimal operasi ## BAB IV
BESARAN PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB II - PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 7
pemberian pengurangan Retribusi: Pengurangan retribusi diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur
Besaran pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
BAB II - PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 9
|
Tib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 2 nistrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan Retribusi yang terutang.
BAB II - PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 10
. 5 Retribusi dapat diberikan pengurangan sanksi administrasi paling banyak 1004 fEratus persen) atau penghapusan atas pengenaan sanksi administrasi.
BAB II - PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 11
Encurangan sanksi administrasi sebesar 10045 (seratus persen) atau penghapusan atas #hzenaan sanksi administrasi tidak dapat diberikan untuk permohonan yang kedua h seterusnya atas objek Retribusi yang sama. 8
-BABIV
PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN RETRIBUSI DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
BAB II - PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 12
rbusi dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagai berikut: fsyaratan administrasi pengajuan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan 8
|
0
:
'okopi identitas pemohon yang masih berlaku,
- rat kuasa bagi yang diberi kuasa,
- kopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, atau STRD yang akan
- ajukan permohonan, dan
|
boran keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan.
:
BAB III
Pasal 13
mc hon mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi secara tertulis kepada Bupati Kepala OPD dengan dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud #m Pasal 12
BAB III
Pasal 14
hagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Ken Badan Pengelolaan melakukan pemeriksaan berkas permohonan pengurangan, keringanan pembebasan retribusi atau pengurangan atau penghapusan sanks semmistrasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan
K
epala Badan Pengelolaan dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan bagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim, cpala Badan Pengelolaan dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan bagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan anfatau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan: C |
Hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan Bupati atau Kepala Badan Pengelolaan untuk menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,
('penghapusan sanksi administrasi diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Writerimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 secara lengkap dan Keputusan- Bupati atau Kepala Kepala Badan Pengelolaan atas permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi pengurangan atau 3 benar;
'Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (S) telah terlampaui dan tidak a suatu keputusan, maka permohonan permohonan pengurangan, keringanan, (pembebasan Retribusi atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi keianggap diterima. | ad
|
KETENTUAN PENUTUP
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
: flam hal pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan Retribusi dan pengurangan u penghapusan sanksi administasi jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan Peraturan Bupati, maka pemberian pengurangan, keringanan, 4 asal tribusi perigurangan atau penghapusan sanksi administasi didasarkan
in Bupati tersebut.
Pasal 18
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350): | 1 2
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), 3. Te
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): 4,
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851): 5.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 9g 6. -Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049: -|
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 8
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), 7.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), -| | : 9
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 : |
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah:
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 8):
13. Keputusan Gubernur Maltiku Nomor 48 Tahun 2014 tentang Evaluasi 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 20 14:
IK Naga NN SR tanWA PES NAN Naa 3NasSNNKh Pedan TAK Kak Mg AA and KERANA IR N . NN
KINASANA
2
PERATURANBIPA TENTANGTRI CARA PEMESERIAN PEEKSIRANGAN, KERINGANAN DANPEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH, 1 2
BABI KETENTUAN UMUM
'm Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakankepada wajib retribusi yang tidak
/ajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan erundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat (eputusan yang berupa ketetapan untuk menentukan besarnya jumlah pembayaran, cncana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan nengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh aktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mangakibatkan timbulnya korban jiwa manusia ,kerusakan lingkungan ,kerugian harta benda dan dampak psikologis, atau kurang membayar retribusi tepat pada waktunya, Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberi Pemerintah Kabupaten un tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum se dinikmati oleh orang pribadi atau badan,
dapat Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan / kebersihan yang disediakan
1
|
|
|
-
|
|
Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan-wnum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi oleh Pemerintah Daer atau Badan, Kemampuan membayar adalah kemampuan membayar wajib retribusi yang dikaitkan dengan hasil kegiatan yang menjadi objek retribusi terutang dalam laporan
keuangan, Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat 'untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga | dan/atau denda.
IKAN
:
:
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
supati dapat memberikan keringanan,pengurangan dan pembebasan Retribusi mberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi sebagaimana Haksud pada ayat (1) dengan
berian pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi, pengurangan atau hapusan sanksi administrasi yang nilai retribusinya sampai dengan 0.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Hidup »
- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan,.
- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, | 1, 2.
- Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, 3
- Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, | 4
- Retribusi Pelayanan Pasar, 5.
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, 6.
- Retribusi Pengolahan Limbah Cair, dan 7.
8. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- jenis Retribusi Jasa Usaha, meliputi:
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,
- Retribusi Terminal, 2
- Retribusi Rumah Potong Hewan: 3 .
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dan 4
- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. 5.
-
- Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi: US
etribusi Izin Mendirikan Bangunan,
Retribusi Izin Gangguan: dan tetribusi Izin Trayek.
ngurangan Retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok tribusi: Re
- keringanan Retribusi diberikan dalam bentuk:
- angsuran pembayaran Retribusi, atau
- penundaan pembayaran Retribusi.
mbebasan Retribusi diberikan dalam bentuk pembebasan dari besaran Retribusi.
BABI!
DASAR PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI »
. Pasal 5
Pengurangan Retribusi diberikan kepada wajib Retribusi dengan mempertimbangkan: kemampuan membayar wajib Retribusi, | | 2.
»
objek Retribusi bersifat nirlaba dan/atau mendukung program Pemerintah atau
Pemerintah Daerah:
.
- objek Retribusi terkena bencana, dan 1
|
- pembayaran Retribusi dalam rangka daftar ulang atau balik nama izin. d
- ai Retribusi diberikan kepada waj jib Retribusi dengan mempertimbangkan:
|
- Feringanan 2. kemampuan membayar wajib Retribusi,
- 3 objek Retribusi bersifat nirlaba dan /atau mendukung program Pemerintah atau |
- Pemerintah Daerah, dan
- fe objek Retribusi terkena bencana.
- Irembebasan Retribusi diberikan kepada wajib Retribusi dengan mempertimbangkan:
-
- kemampuan membayar, 2.
- bs, objek Retribusi milik Pemerintah Daerah,
- tc. objek Retribusi bersifat nirlaba dan/atau mendukung program Pemerintah atau
- Pemerintah Daerah, dan
- fi. objek Retribusi terkena bencana.
6 pak kegiatan terkena bencana dibedakari menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:
,
dampak bencana berat, apabila bencana mengakibatkan kegiatan usaha yang menjadi onjek retribusi berhenti beroperasi untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan berturut-turut:
Bi
»
campak bencana sedang, apabila bencana mengakibatkan kegiatan usaha yang njadi objek retribusi paling banyak tersisa 5096 (lima puluh persen) dari kapasitas aksimal operasi ## BAB IV
BESARAN PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
pemberian pengurangan Retribusi: Pengurangan retribusi diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur
Besaran pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
|
Tib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 2 nistrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan Retribusi yang terutang.
. 5 Retribusi dapat diberikan pengurangan sanksi administrasi paling banyak 1004 fEratus persen) atau penghapusan atas pengenaan sanksi administrasi.
Encurangan sanksi administrasi sebesar 10045 (seratus persen) atau penghapusan atas #hzenaan sanksi administrasi tidak dapat diberikan untuk permohonan yang kedua h seterusnya atas objek Retribusi yang sama. 8
-BABIV
PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN RETRIBUSI DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
rbusi dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagai berikut: fsyaratan administrasi pengajuan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan 8
|
0
:
'okopi identitas pemohon yang masih berlaku,
- rat kuasa bagi yang diberi kuasa,
- kopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, atau STRD yang akan
- ajukan permohonan, dan
|
boran keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan.
:
mc hon mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi secara tertulis kepada Bupati Kepala OPD dengan dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud #m Pasal 12
hagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Ken Badan Pengelolaan melakukan pemeriksaan berkas permohonan pengurangan, keringanan pembebasan retribusi atau pengurangan atau penghapusan sanks semmistrasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan
K
epala Badan Pengelolaan dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan bagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim, cpala Badan Pengelolaan dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan bagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan anfatau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan: C |
Hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan Bupati atau Kepala Badan Pengelolaan untuk menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,
('penghapusan sanksi administrasi diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Writerimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 secara lengkap dan Keputusan- Bupati atau Kepala Kepala Badan Pengelolaan atas permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi pengurangan atau 3 benar;
'Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (S) telah terlampaui dan tidak a suatu keputusan, maka permohonan permohonan pengurangan, keringanan, (pembebasan Retribusi atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi keianggap diterima. | ad
|
KETENTUAN PENUTUP
: flam hal pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan Retribusi dan pengurangan u penghapusan sanksi administasi jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan Peraturan Bupati, maka pemberian pengurangan, keringanan, 4 asal tribusi perigurangan atau penghapusan sanksi administasi didasarkan
in Bupati tersebut.
upati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Eng setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini n penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
di Dobo
Ditetapkan pada tanggal /F JW 2014
PENJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU,
undangkan di Dobo
Da datanggal
(7 Yung
2014
Pit. SEKRETARIS DAERAH
"sBUPATEN KEPULAUAN ARU,
ENS UNIPLAITA
BERITA BAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2014 NOMOR 19
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Pi. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,
OHN F.H. TABELA,S.Sos
IP. 19641024 198603 1 204
PEMBINA TKI