PERATURAN DAERAH TENTA NG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 Nomor SIAU Tahun 2011 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional pelaksanaar (berlaku Unknown)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran V

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

7. Lampiran VII

- 8 Lampiran VIII

- 9 Lampiran IX

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

## Pasal 6

Bapati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional pelaksanaar:

## Pasal 7

ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya; memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro: Peraturan Daerah

Ditetapkan di Ondong Siau

pada tanggal

2011

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,


TONI SUPIT


Diundangkan di Ondong Siau

pada tanggal

2011

SEKRETARIS\_

DAERAH

UYAMA MUDA

NIP. 19571148 199003 1 003

TEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TAHUN 2011 NOMOR SIAU TAGULANDANG BIARO

Menimbang


## BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

## PERATURAN DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 13 TAHUN 2011

## TENTA NG

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 181 ayat (1) , UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro pada tanggal 30 Juli 2011;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.


Mengingat

- 1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Nomor 3569); Negara
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4 Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 104 ,
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaan Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 10.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
- 11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Nomor 5234);

- Dana 14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
- 13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 15.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) Tahun 2005 Nomor 138, telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 17.Perabaraan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 7140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4578);
- 16.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonøsia Nomor 139 Republik Indonesia Nomor 4577); Tambahan Lembaran Negara
- Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Nomor 5165);
- Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 19.Peraturan Menteri telah diubah Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Perubahan Atas Peraturan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tahun 2006 tentang telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Dalamnnegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20 dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
- Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang 21. Peraturan 2012; Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran

## Menetapkan

22 Peraluran Daerah Nomor Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Tahun 2011 Nomor 4).

## Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

dan

## BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

## MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

## Pasal

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, sebagai berikut :

- Pendapatan Daerah

Rp. 360.873.080.806,00

2. Belanja Daerah

Rp. 404.040.909.014,00

Surplus / (defisit)

Rp ( 43.167.828.208.00)

3. Pembiayaan Daerah

- Penerimaan

Rp.

43.527.828.208,00

- b. Pengeluaran

Rp.

Jumlah Pembiayaan Netto

- Rp. 43.167.828.208,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Rp. 0,00

## Pasal 2

- (1): Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari
- a. Pendapatan Asli Daerah

Rp. 9.739.666.500,00

- b. Dana Perimbangan

Rp. 346.450.857.810,00

- Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Rp. 4.682.556.496,00

- (2) terdiri dari pendapatan
2. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis (3). Dana perimbangan

- a.

- Pajak Daerah

Rp.

1.343.132.000,00

- b. Retribusi Daerah

Rp.

2.996.534.500,00

- C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

dipisahkan

- Rp. 300.000.000,00

- d Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Rp.

5.100.000.000,00

pendapatan

13.107.194.810,00 Rp.

- a. Dana Bagi Hasil

Rp. 294.321.073.000,00

- Dana Alokasi Umum

- Dana Alokasi Khusus

Rp. 39.022.590.000,00

## sah sebagaimana dimaksud pada (1) huruf c (4). Lain-lain Pendapatan Daerah yang ayat

- terdiri dari jenis pendapatan

- Hibah

- Rp.

- b. Dana Darurat

Rp.

- Hasil Pajak Dana Bagi

Rp.

4.682.556.496,00

- C.

- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Rp

- Bantuan Keuangan dari Propinsi

- atau dari Pemerintah Daerah lainnya

Rp.

## Pasal 3

## terdiri dari Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1).

- a. Belanja Tidak Langsung

Rp. 186.493.944.177,00

- Belanja Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis (2) Belanja Tidak Langsung pada

Rp. 217.546.964.837,00

belanja

- a. Belanja Pegawai sejumlah

- b. Belanja Bunga sejumlah

- Rp.

- Belanja Subsidi sejumlah

Rp.

Rp.

3.990.000.000,00

- d. Belanja Hibah sejumlah

1.791.750.000,00

- e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah

Rp.

- Belanja Bagi Hasil sejumlah

Rp.

- sejumlah 9. Belanja Bantuan Keuangan

Rp.

15.300.000.000,00

Rp.

- h. Belanja Tidak Terduga sejumlah

- Rp. 164.412.194.177,00

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada

(1) huruf

b

terdiri dari jenis ayat

belanja

Rp.

18.461.416.500,00

- a. Belanja Pegawai sejumlah

415.704.565,00 75.

- b. Belanja- Belanja Barang dan Jasa sejumlah

Rp.

- Belanja Modal sejumlah

Rp. 123.669.843.772,00

(3).

## Pasal

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari

- a Penerimaan sejumlah

- Rp. 43.527.828.208,00

- b. Pengeluaran sejumlah

- Rp. 360.000.000,00

- (2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf terdiri pembiayaan

dari jenis

- a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah

Rp. 43.527.828.208,00

- b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah

Rp

- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Rp.

- d Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah

- Rp.

- e Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah

Rp.

- f

- Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp.

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan

- a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah

Rp.

- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp.

360.000.000,00

- Pembayaran Pokok Utang sejumlah

Rp.

- d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah

Rp.

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja dalam Pasal tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 'Daerah ini, terdiri dari

- 1 . Lampiran

Ringkasan APBD;

- 2

- Lampiran II

Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD;

3. Lampiran III

Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- 4 Lampiran IV

Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V

Rekapitulasi Belanja Daerah untukkeselarasan danketerpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan Negara;

- 6 Lampiran VI

Daftar jumlah pegawai per Golongan dan per Jabatan;

- Lampiran VII

Daftar Piutang Daerah;

8. Lampiran VIII

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

- Lampiran IX

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap

Daerah;

- 10.Lampiran X

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya; Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini; Daftar Dana Cadangan Daerah;

11.Lampiran XI

12.Lampiran XII

- 13.Lampiran XIII

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional pelaksanaan APBD.

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. setiap orang mengetahuinya; memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; Agar



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2011 NOMOR 3