UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 12 Tahun 1955 tentang PEROBAHAN (berlaku 15 Juni 1955)
Pembukaan
Menimbang
- 1. bahwa perlu mengadakan penyempurnaan dalam perumusan dari pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 12 tahun 1953, mengingat bahwa ketentuan-ketentuan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan pokok yang diatur dalam Undang-undang No. 14 tahun 1953 yang segera perlu dirubah juga c.q. diganti;
2. bahwa karena keadaan-keadaan mendesak perobahan atas pasal 4 ayat 1 tersebut sub 1 diatas perlu segera diselenggarakan:
Mengingat
:
Pasal 4 ayat 1 dari Undang-undang No. 12 tahun 1953 tentang penetapan peraturan dalam Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1950 tentang penerimaan anggota Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 42), sebagai Undang-undang.
Mengingat pula :
Pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: Undang-undang Darurat tentang perobahan pasal 4 ayat 1 undang-
undang No. 12 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 42).
Pasal 1
Anggota Angkatan Perang Republik Indonesia dapat diberhentikan dari dinas ketentaraan karena:
- a. keadaan sakit sehingga menurut keterangan majelis pemeriksaan badan tentara ia tidak dapat lagi menjalankan tugas militer, kecuali mereka yang menurut keterangan majelis tersebut masih dapat dipekerjakan dalam administrasi atau dalam vak/pekerjaan dilingkungan Angkatan Perang sesuai dengan kesehatannya.
- b. ia dikenakan suatu hukuman pidana yang lebih berat dari pada hukuman penjara tiga bulan;
- c. ternyata mempunyai tabi'at yang nyata dapat merugikan tata-tertib tentara.
- d. kelebihan tenaga ("overcompleet") baik disebabkan penghapusan sebagian atau seluruhnya kesenjataan, koprs, staf, jawatan atau dinasnya maupun disebabkan perobahan susunan/formasi Angkatan Perang karena politik pertahanan.
Pasal 4
Presiden Republik Indonesia,
Pasal 96
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: Undang-undang Darurat tentang perobahan pasal 4 ayat 1 undang-
undang No. 12 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 42).
Anggota Angkatan Perang Republik Indonesia dapat diberhentikan dari dinas ketentaraan karena:
- a. keadaan sakit sehingga menurut keterangan majelis pemeriksaan badan tentara ia tidak dapat lagi menjalankan tugas militer, kecuali mereka yang menurut keterangan majelis tersebut masih dapat dipekerjakan dalam administrasi atau dalam vak/pekerjaan dilingkungan Angkatan Perang sesuai dengan kesehatannya.
- b. ia dikenakan suatu hukuman pidana yang lebih berat dari pada hukuman penjara tiga bulan;
- c. ternyata mempunyai tabi'at yang nyata dapat merugikan tata-tertib tentara.
- d. kelebihan tenaga ("overcompleet") baik disebabkan penghapusan sebagian atau seluruhnya kesenjataan, koprs, staf, jawatan atau dinasnya maupun disebabkan perobahan susunan/formasi Angkatan Perang karena politik pertahanan.
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juni 1955. Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO.

Penandatangan: Menteri Pertahanan, ttd. IWA KUSUMASUMANTRI.

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal 15 Juni 1955. Menteri Kehakiman, ttd. DJODY GONDOKUSUMO.
PENJELASAN
Pembukaan
UMUM
Berkenaan dengan maksud Pemerintah untuk mencabut dan mengganti Undang-undang No. 14 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 44) tentang perlakuan terhadap anggota Angkatan Perang yang diberhentikan dari dinas ketentaraan karena tidak memperbaharui ikatan dinas, maka perlu sekaligus meninjau kembali
PENJELASAN
Pasal 1
sub a, Bukannya maksud Pemerintah untuk memberhentikan setiap anggota Angkatan Perang yang dianggap phisik tidak dapat menjalankan tugas militer biasa. Dalam pada itu dapat dipikirkan kepada kemungkinan bahwa seseorang anggota Angkatan Perang yang dimaksud di
PENJELASAN
Pasal 4
Undangundang No. 12 tahun 1953 yang menyebutkan dalam hal-hal mana anggota Angkatan Perang dapat diberhentikan dan yang dijadikan dasar peraturan tersebut tentang perlakuan itu. Ternyata bahwa perumusan ketentuan pada sub a, b, d dan e daripada ayat 1 Pasal 4 termaksud perlu disempurnakan. (lihat selanjutnya Penjelasan Pasal 4 demi Pasal di bawah ini). Keperluan perubahan yang dimaksud dengan peraturan baru ini mengikuti urgensi daripada peraturan yang, dimuat dalam Undang-undang Darurat yang mengganti Undang-undang No. 14 tahun 1953. Karena itu perlu diambil bentuk Undang-undang Darurat juga. (lihat selanjutnya Penjelasan Umum pada Undang-undang Darurat yang mengganti Undang-undang No. 14 tahun 1953 itu). Pasal demi pasal