PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 19 Tahun 2011 tentang PEMBENTUKAN DESA UJUNG KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dengan memperhatikan kondisi wilayah desa, dinamika dan aspirasi masyarakat desa, maka dipandang perlu melakukan upaya pemekaran desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Ujung Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2001 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Pasimasunggu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2003 Nomor 22);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Ketentuan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa atau Kelurahan, Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan dan Pemekaran Kelurahan Menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 5);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR dan
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA UJUNG KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Camat adalah Camat Pasimasunggu Timur.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan mengurus kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
PEMBENTUKAN DESA
Pasal 2
Untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dalam wilayah Kecamatan Pasimasunggu Timur dibentuk Desa Ujung.
PEMBAGIAN WILAYAH
BAB III - PEMBAGIAN WILAYAH
Pasal 3
- (1) Desa Ujung merupakan hasil pemekaran dari Desa Bontobulaeng Kecamatan Pasimasunggu Timur yang wilayahnya meliputi :
- a. Dusun Mare Selatan;
- b. Dusun Mare Utara; dan
- c. Dusun Mare Tengah.
- (2) Wilayah Desa Ujung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Desa Bontobulaeng.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Ujung, maka wilayah Desa Bontobulaeng meliputi :
- a. Dusun Pandang Timur;
- b. Dusun Pandang; dan
- c. Dusun Ujung.
- (4) Batas wilayah Desa Ujung adalah :
- Sebelah Utara : Desa Bontobulaeng
- Sebelah Timur :
Selat Lambego
- Sebelah Selatan : Desa Bontomalling
- Sebelah Barat :
Desa Bontojati
yang selanjutnya dituangkan dalam peta yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - PEMBAGIAN WILAYAH
Pasal 4
Ibukota Desa Ujung berkedudukan di Mare Selatan.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP Pasal 5
Pasal 5
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Penetapan: Ditetapkan di Benteng pada tanggal 23 Desember2011

Penandatangan: BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, SYAHRIR WAHAB

Penetapan: Diundangkan di Benteng pada tanggal

Penandatangan: SEKRETARIS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, ## ZAINUDDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2011 NOMOR 19