Unknown BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA PENERTIBAN HEWAN TERNAK Nomor 10 Tahun 2017 tentang PENERTIBAN HEWAN TERNAK (berlaku 18 April 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat:
:
BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA
PERATURAN KEPALA DAERAH HALMAHERA SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG
PENERTIBAN HEWAN TERNAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MA H A ESA
BUPATI HALMAHERA SELATAN,
- a. bahwa untuk menertibkan hewan ternak yang dapat mengganggu kenyamanan, keamanan dan ketertiban umum di masyarakat, diperlukan aturan yang mengatur hewan ternak di Kabupaten Halmahera Selatan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, , perlu membentuk Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tentang Penertiban Hewan Ternak;
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara repubik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 82, Tamabahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4693);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 Nomor 8 );
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN KEPALA DAERAH HALMAHERA SELATAN TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Kepala Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Halmahera Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Selatan.
7. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didarat, air, dan /atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
9. Ternak adalah hewan piaraan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan /atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
8. Hewan piaraan adalah Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
10. Peternak adalah perorangan warga negara indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
11. Cap Ternak adalah tanda yang diberikan pada ternak.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah ini adalah untuk melakukan penanganan dan penyelesaian permasalahan pemeliharaan hewan ternak.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah ini adalah Penertiban terhadap hewan ternak yang mengganggu kenyamanan, keamanan dan ketertiban umum.
BAB III - PEMELIHARAAN
Pasal 3
- (1) Setiap pemilik hewan ternak diharuskan :
- a. Menempatkan hewan ternak didalam kandang atau pagar;
- c. Memberi tanda / identitas pada hewan ternak;
- b. Menjaga hewan peliharaan pada saat digembalakan,memberi tali pengikat untuk sapi, kerbau, kuda, kambing dan domba sedangkan untuk anjing dipasang rantai pengikat;
- d. Dalam hal mengandangkan, mengikat dan menggembala ternak sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, tidak boleh dilahan milik orang lain;
- f. Dalam hal penggembalaan ternak terjadi perusakan tanaman oleh ternak maka si penggembala dan/atau pemilik ternak dapat dikenai denda.
- e. Pelanggaran terhadap huruf d Pasal ini sepanjang si pemlik lahan tidak berkeberatan adalah pengecualian;
- (2) Ketentuan tanda sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - PEMELIHARAAN
Pasal 4
- (1) Jarak kandang ternak harus jauh dari perumahan penduduk dan/atau sesuai dengan syarat kesehatan yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Selatan.
- (3) Jarak kandang ternak dari fasilitas publik minimal 30 meter.
- (2) Jarak kandang ternak dari sumur minimal 15 meter.
- (4) Fasilitas publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini adalah : kantor pemerintah, sekolah, masjid, gereja dan lain-lain.
BAB IV - LARANGAN
Pasal 5
Setiap pemilik hewan ternak dilarang melepaskan hewan ternaknya diluar kandang atau pagar untuk berkeliaran pada siang maupun malam hari.
BAB IV - LARANGAN
Pasal 6
- (1) Apabila diketahui adanya hewan ternak yang lepas berkeliaran, maka hewan tersebut di tangkap oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Halmahera selatan dan/atau petugas yang berwewenang dengan dibantu oleh aparat desa, selanjutnya hewan ternak tersebut diserahkan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk diamankan.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak diamankan oleh petugas Dinas Peternakan dan ketahanan pangan dan ternyata tidak diketahui siapa pemiliknya, maka hewan tersebut dapat menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) dalam pelaksanaanya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- (4) Apabila dalam jangka waktu seperti yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini ternyata ada orang yang mengaku bahwa hewan tersebut adalah miliknya dengan menunjukan bukti-bukti yang sah, maka pengembalian hewan ternak menjadi tanggungan pemilik hewan ternak.
- (5) Setelah ternak ditangkap dan dikembalikan kepada pemiliknya kemudian terjaring kembali untuk ternak yang sama maka hewan ternak tersebut langsung diamankan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
- (6) Apabila terjadi kerusakan dan/atau kerugian yang ditimbulkan akibat dilepasnya hewan ternak maka segala resiko yang timbul sebagai akibat kerusakan dan/atau kerugian tersebut menjadi tanggungjawab pemilik ternak
- (7) Kelalain terhadap hewan ternak yang lepas dan berkeliaran merupakan pelanggaran
BAB IV - LARANGAN
Pasal 7
Selain dari pada ketentuan seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Kepala Daerah ini , dilarang :
- (1) Membawa kejalan hewan ternak yang mungkin dapat merintangi lalu lintas atau membiarkan berada dijalan, kecuali sebagai hewan tunggangan, hewan penghela atau hewan beban.
- (2) Membawa hewan ternak di jalan ataupun menyuruh atau membiarkan membawanya dijalan umum kecuali dengan menggiring dan membawa hewan ternak seperlunya.
BAB V - KESEHATAN TERNAK
Pasal 8
- (1) Untuk mencegah penyakit hewan menular setiap ternak diwajibkan untuk divaksinasi sesuai dengan penyakit hewan menular yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan.
- (2) Khusus hewan anjing, kucing dan kera diwajibkan untuk divaksinasi rabies minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Hewan ternak yang diduga dapat menularkan penyakit kepada manusia, pemilik ternak wajib melaporkan kepada petugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- (4) Hewan ternak yang berasal dari luar daerah harus divaksinasi dari daerah asal, yang dibuktikan dengan surat ketarangan dari instansi yang menangani Peternakan setempat.
BAB VI - SANKSI
Pasal 9
Pelanggaran terhadap pasal 5, pasal 6 dan pasal 7 dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Labuha pada tanggal 21 April 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, HELMI SURYA BOTUTIHE, SE, M.M NIP. 19650621 198603 1001 BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 10

Distribusi: Salinan Sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM

Verifikasi: TTD ILHAM ABUBAKAR, SH Nip. 19690307 200212 1 008 ## BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 10

Penandatangan: Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Kepala Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya lebih lanjut akan diatur dengan keputusan tersendiri oleh Kepala Daerah ## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 11

Penetapan: Peraturan Kepala Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Labuha pada tanggal 18 April 2017

Penandatangan: BUPATI HALMAHERA SELATAN, BAHRAIN KASUBA