PERATURAN BUPATI MA Nomor 13 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDAPATAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MALANG (berlaku 12 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (2) Peraturan Bupati Malang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
9. Peraturan Bupati Malang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 12 Seri C).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDAPATAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.
6. Unit Pelaksana Teknis Pendapatan yang selanjutnya disingkat UPT Pendapatan merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan .
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pendapatan pada Badan.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pendapatan pada Badan.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 3
UPT Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal terdiri dari:
- a. UPT Pendapatan Ngantang;
- b. UPT Pendapatan Singosari;
- c. UPT Pendapatan Tumpang;
- d. UPT Pendapatan Bululawang;
2
- e. UPT Pendapatan Turen;
- f. UPT Pendapatan Kepanjen; dan
- g. UPT Pendapatan Pagak.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 4
UPT Pendapatan Ngantang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi wilayah kerja:
- a. Kecamatan Pujon;
- b. Kecamatan Ngantang; dan
- c. Kecamatan Kasembon.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 5
UPT Pendapatan Singosari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi wilayah kerja:
- a. Kecamatan Singosari;
- b. Kecamatan Lawang;
- c. Kecamatan Karangploso; dan
- d. Kecamatan Dau.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 6
UPT Pendapatan Tumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi wilayah kerja:
- a. Kecamatan Tumpang;
- b. Kecamatan Poncokusumo;
- c. Kecamatan Pakis; dan
- d. Kecamatan Jabung.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 7
UPT Pendapatan Bululawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi wilayah kerja:
- a. Kecamatan Bululawang;
- b. Kecamatan Wajak;
- c. Kecamatan Gondanglegi;
- d. Kecamatan Tajinan; dan
- e. Kecamatan Pagelaran.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 8
UPT Pendapatan Turen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi wilayah kerja:
- a. Kecamatan Turen;
- b. Kecamatan Dampit;
- c. Kecamatan Tirtoyudo;
- d. Kecamatan Ampelgading; dan
- e. Kecamatan Sumbermanjing Wetan.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 9
UPT Pendapatan Kepanjen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi wilayah kerja:
- a. Kecamatan Kepanjen;
- b. Kecamatan Sumberpucung;
- c. Kecamatan Kromengan;
- d. Kecamatan Ngajum;
- e. Kecamatan Wonosari;
- f. Kecamatan Pakisaji; dan
- g. Kecamatan Wagir.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 10
UPT Pendapatan Pagak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g meliputi wilayah kerja:
- a. Kecamatan Pagak;
- b. Kecamatan Donomuyo;
- c. Kecamatan Kalipare;
- d. Kecamatan Bantur; dan
- e. Kecamatan Gedangan.
KEDUDUKAN
BAB III - KEDUDUKAN
Pasal 11
- (1) UPT Pendapatan merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional bidang pendapatan pada Badan.
- (2) UPT Pendapatan dipimpin oleh Kepala UPT, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 12
- (1) Susunan Organisasi UPT Pendapatan terdiri dari:
- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok jabatan fungsional; dan
- d. Pelaksana urusan
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Pendapatan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu

Pasal 13

UPT Pendapatan

UPT Pendapatan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian tugas Badan dalam pemungutan, penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, UPT Pendapatan mempunyai fungsi:

- a. pelaksana teknis bidang perencanaan dan pendataan potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. pelaksana teknis bidang penagihan, penyetoran dan pembukuan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. penyusunan Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban realisasi pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- d. penyelenggara pengawasan dan pengendalian dalam bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

## Bagian Kedua Kepala UPT

## Pasal 15

Kepala UPT mempunyai tugas:

- a. memimpin, melaksanakan, merencanakan, mengoordinasikan dan membina serta mengevaluasi kegiatan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah kerjanya;
- b. mengawasi dan melaporkan kondisi aset Badan secara berkala; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha

## Pasal 16

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan UPT;
- b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, keuangan serta penyusunan evaluasi dan pelaporan tugas UPT Pendapatan;
- c. menyelenggarakan administrasi perkantoran; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.

## Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya atau keterampilannya.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kelima Pelaksana Urusan

## Pasal 18

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya dibantu Pelaksana Urusan.
- (2) Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Pelaksana Urusan.
- (4) Tugas dan fungsi Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Urusan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

## BAB VI TATA KERJA

## Pasal 19

Kepala UPT wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Badan dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing.

## BAB VII

## PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

## Pasal 20

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 21

- (1) Jabatan Kepala UPT tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Kepala UPT berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Badan menunjuk personil yang berada di UPT Pendapatan yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan UPT Pendapatan pada Badan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.

## BAB IX

## KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pejabat yang ada saat ini tetap menduduki jabatannya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 24

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan.

## BAB X

KETENTUAN PENUTUP Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 Nomor 4/D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 12 Januari 2017

BUPATI MALANG, ttd.

## H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Kepanjen pada tanggal 12 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG

ttd.

## ABDUL MALIK

Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 13 Seri C

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDAPATAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDAPATAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH


KETERANGAN:

: GARIS KOMANDO

: GARIS KOORDINASI

BUPATI MALANG, ttd.

H. RENDRA KRESNA