PERATURAN WALIKOTA CILEGON Nomor 6 Tahun 2017 tentang KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2017-2022 (berlaku 10 Maret 2017)
Pembukaan
Menimbang
BERITA DAERAH KOTA CILEGON
TAHUN : 2017
NOMOR : 6
PERATURAN WALIKOTA CILEGON
NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2017-2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA CILEGON,
- a. bahwa daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan di bidang pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Kota Cilegon merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah yang diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, syarat kuantitas, syarat kontinuitas dan syarat keterjangkauan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, perlu mengatur Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Air Minum ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Cilegon tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2017-2022;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Komadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan SumberDaya Air, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2103 Nomor 1462);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAN AIR MINUM TAHUN 2017-2022.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yangmemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Cilegon
4. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat KSDPSPAM adalah pedoman untuk penyelenggaraan pengembangan system penyediaan air minum bagi Pemerintah daerah dan penyelenggara SPAM di Kota Cilegon.
5. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan nonfisik dari prasarana dan sarana air minum
6. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik
7. Penyelengara Pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, unit pelayanan teknis daerah/badan layanan umum daerah, koperasi, badan usaha swasta, badan usaha milik daerah, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggara an pengembangan SPAM.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang sebagai arahahan kebijakan dan strategi pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah daerah Kota Cilegon.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu walikota dalam penyelengaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretaris daerah, sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, penyelenggara, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berkualitas.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :
- a. Menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengembangan SPAM Kota Cilegon;
- b. Menyelengarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi; dan
- c. Memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan, dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :
- a. Skenario Pengembangan SPAM
- b. Sasaran Kebijakan; dan
- c. Rencana tindak kebijakan dan strategi pengembangan SPAM.
KSDP-SPAM
BAB III - KSDP-SPAM
Pasal 4
- (1) KSDP-SPAM merupakan pedoman dalam melaksanakan Kebijakan Pengembangan SPAM di Kota Cilegon;
- (2) KSDP-SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan :
- a. Kebijakan dan strategi nasional pengembangan SPAM;
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon;
- c. Kondisidan rencana pengembangan daerah, sosial,ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
- (3) KSDP-SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.

## BAB IV

## PELAKSANAAN KSDP-SPAM

## Pasal 5

Pelaksanaan rencana tindak dan program/kegiatan KSDP-SPAM sesuai dengan tahapan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota

## BAB V

## PEMANTAUAN DAN EVALUASI

## Pasal 6

- (1) Pemantuan dan evaluasi pelaksanaan KSDP-SPAM dilakukan oleh kelompok kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah dan Unsur PDAM CM serta pihak terkait lainnya apabila diperlukan.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi KSDP-SPAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI PENUTUP

## Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Cilegon

Ditetapkan di Cilegon pada tanggal 10 Maret 2017 WALIKOTA CILEGON, ttd

Tb. IMAN ARIYADI

Diundangkan di Cilegon pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

SARI SURYATI BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2017 NOMOR 6