PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH Nomor 3 Tahun 2012 tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENT ANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2012 - 2016 (berlaku 7 Juni 2026)
Pembukaan
Menimbang:
a.
bahwa untuk melaksanakan Pasal 19 ayat (3) Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan untuk memberikan arah dan tujuan pembangunan sesuai dengan Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah, perlu disusun Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 - 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah I Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 201~, - 2016;
- c. bahwa untuk melaksanakan mak~ud\_, tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2012 - 2016.
Mengingat :
1.
Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara
;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbarari Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 'ifambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
z
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah · Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, f Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pernerintahan Daerah . Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencanan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 481 7);
5. tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 2008 Tahun 26 Nomor Pernerintah 12. Peraturan
13. Peratu ran Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 -2014;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPPJD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
-
.
z
:
-
,,
Menetapkan :
Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 19);
- . 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Terigah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pernerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2008 Nomor 12).
- Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 20062026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2012 Nomor 3). Tengah Kabupaten Tapanuli Dae rah 1 7. Peraturan
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahu n 2010 Nomor 517);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
dan
BUPATITAPANULITENGAH
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2012 - 2016.
::
-"
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pernbaruuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud clalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah. 4.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah. 5.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. 6.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk periode 5 (lima) ta h un terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.
8. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD u n tu k pcriode 5 (lima) tahun.
9. I 9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah c.!okumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang dinginkan untuk dicapai pada akhir periode perencanaan.
::
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan clilaksanakan untuk mewujudkan misi.
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
BAB II - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
Pasal 2
RPJ MD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan ·dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pernbangunan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2012 - 2016 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.
BAB II - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
Pasal 3
Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut :
- b. BAB II
Gambaran Umum Kondisi Daerah;
Garn baran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka
- c. BAB Ill
Pendanaan;
- d. BAB JV
Analisis Isu-isu Strategis;
- e. BAl3 V
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
- f. BAB VI
Strategi dan Arah Kebijakan;
I
- g.
- BAB Vll
Kebijakan Umum dan Program Pernbangunan Daerah;
- h. BAF3VIII
Indikasi Rencana Program Prioritas yangDisertai Rencana Kebu tuhanan Pendanaan;
1. BAB IX
Penetapan Indikator Kinerja Daerah;
- J. BABX
Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan;
- k. BAB XI
Penutup.
- a. BAB
- I
Pendahuluan;
BAB II - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
Pasal 4
RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ta pan uli Tengah.

Penetapan: Ditetapkan di Pandan pada tanggal 17 Pebruari 2012

Penandatangan: ## BUPATI TAPANULI TENGAH ## RAJA BONARAN SITUMEANG Diundangka n di Pandan ggal 17 Pebruari 2012 KABUPATENTAPANULITENGAH EMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 3 TAHUN 012 SERIE ;
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 5

RPJMD mernpedomani Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nornor Tahun 2012 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2006 2026

;

serta Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014. Sumatera Utara Jangka Menengah 2009 2013, dan meI'!1perhatikan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun

## Pasal 6

Penyusunan RPJMD menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 20122016.

## BAB III PENGENDALIAN DAN EV ALU AS!

## Pasal 7

- ( 1) Pemerin tah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Tata Cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana . dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bila diperlukan, Pemerintah Daerah dapat melakukan evaluasi pertengahan jalan (midterm review) terhadap RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi sosial ekonomi daerah.

## BAB IV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ta pan uli Tengah.

Ditetapkan di Pandan pada tanggal 17 Pebruari 2012

## BUPATI TAPANULI TENGAH


## RAJA BONARAN SITUMEANG

Diundangka n di Pandan ggal 17 Pebruari 2012


KABUPATENTAPANULITENGAH

EMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 3 TAHUN 012 SERIE

;

## PENJELASAN

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2012

## TENT ANG

## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2012 - 2016

## I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalarn mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan Visi, Misi Kepala Daerah, berdasarkan Undang-undang Norn.or 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, serta Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2011 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabu paten Tapanuli Tengah Tahun 2006 - 2026, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional dan mernperhatikan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RPJPD Kabupaten Tapanuli Tengah, mernuat visi dan misi, arah dan kebijakan keuangan daerah, isu-isu strategis, strategi pembangunan daerah, kebijakan umurn dan program pembangunan daerah, indikator kinerja daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2012 - 2016 dilakukan secara I part isipatif dengan melibatkan seluruh pernangku kepentingan I pembangunan, serta mengacu pada ketentuan perat~.lran perundangundangan yang berlaku.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2012 - 2016, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD di lingkungan

~

Pernerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah pada setiap tahun anggaran.

Berdasarkan pertimbangan sebagaiman tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2012 -2016

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal l

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2012 SERI E