KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 30 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2OO4 TENTANG KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (berlaku 5 September 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
p
SALINAN
F fl I. 5ltJ hl I Fr L Fr L L,l t-lK .lllor tE s tl\
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2OO4 TENTANG KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- bahwa untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2OO4 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Menetapkan
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahur, 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2Ol3 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); 6.
3. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 2l Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan; 7.
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2OO4 TENTANG KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2Ol3 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2OO4 tentarg Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan ayat (21 Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
- Komite Konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bertugas memberi konsultasi dan/atau pendapat dalam rangka perumusan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (1)
Pasal 3
- Komite Konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bertugas memberi konsultasi dan/atau pendapat dalam rangka perumusan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (1)
- Susunan keanggotaan Komite Konsultatif sebagaimana dimaksud daiam ayat (1), adalah sebagai berikut: (2t
- (3) Tata kerja Komite Konsultatif ditetapkan oleh Ketua Komite Konsultatif setelah disetujui dalam sidang pleno Komite Konsultatif.
- a. Ketua merangkap :
- Anggota
- b. Wakil Ketua
- merangkap Anggota :
Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
- c. Anggota
:
- l. Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia;
2. Prof. Dr. Mardiasmo,
- S.8., AK., M.B.A.;
3. Sonny Loho, Ak., M.P.M.
Pasal 4
- (1) Komite kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bertugas mempersiapkan, merumuskan dan men1rusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (2) Susunan keanggotaan Komite Kerja adalah sebagai berikut:
- a. Ketua merangkap Anggota
4. Dr. Binsar H. Simanjuntak, C.M.A.
- b. Wakil Ketua merangkap Anggota
- c. Sekretaris merangkap Anggota
- d. Anggota
Sumiyati, Ak., M.F.M.
- Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., M.Sc.
- 1. Dr. Jan Hoesada, Ak., M.M.;
2. Yuniar Yanuar Rasyid, Ak., M.M.;
3. Dr. Dwi Martani, C.A., C.P.A.;
4. Drs. Hamdani, Ak., M.M., M.Si.;
5. Amdi Very Dharma, Ak., M.Acc.;
6. Chalimah Pujihastuti, S.E., AK., M.A.F.I.S.
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 September 2016 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. JOKO WIDODO