PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN Nomor 8 Tahun 2009 tentang PERUBAHANATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGKALAN, - a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga tarif retribusinya perlu disesuaikan dan ditambah ketentuan-ketentuan baru; - b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a. maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah ~ersebut, yang perubahannya dituangkan dalam Peraturan Daerah. 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Bema Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana -(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nemor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4444); 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Untas dan Angkutan Jalan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 lentang PeJaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan 8ermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nemor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 lentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerinlah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Oaerah Provinsi, dan Pemerintahan Oaerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 18. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Oaerah ; 19. Keputusan Menteri Oalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Oaerah; 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah; 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi; 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Oaerah, Retribusi Oaerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Jain; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 24. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomer 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 25. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Bema Daerah; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Oaerah dan Peraturan Kepala Daerah; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nornor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bennotor (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2001 Nomor 3/B); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2006 Nomor 4/E); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 2/0). Menelapkan Dengan Perselujuan 8ersama DEWAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
'.
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG
PERUBAHANATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN,
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga tarif retribusinya perlu disesuaikan dan ditambah ketentuan-ketentuan baru;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a. maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah ~ersebut, yang perubahannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Bema Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana -(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
•
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nemor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4444);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Untas dan Angkutan Jalan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 lentang PeJaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan 8ermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nemor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 lentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerinlah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
3
16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Oaerah Provinsi, dan Pemerintahan Oaerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Oaerah ;
19. Keputusan Menteri Oalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Oaerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Oaerah, Retribusi Oaerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Jain;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomer 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Bema Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Oaerah dan Peraturan Kepala Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nornor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bennotor (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2001 Nomor 3/B);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2006 Nomor 4/E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 2/0).
Menelapkan
Dengan Perselujuan 8ersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KA8UPATEN 8ANGKALAN dan 8UPATI8ANGKALAN
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERU8AHAN ATAS PERATURAN DAERAH KA8UPATEN 8ANGKALAN NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG RETRI8USI PENGUJIAN KENDARAAN 8ERMOTOR.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupalen 8angkalan;
2. Pemerinlah Daerah adalah Pemerinlah Kabupalen 8angkalan;
3. 8upali adalah 8upati 8angkalan;
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informalika Kabupalen 8angkalan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas, Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten 8angkalan;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi lugas tertenlu di bidang restribusi daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Pejabal yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten 8angkalan
8. Jalan adalah seluruh bagian jalan, lermasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperunlukkan bagi Ialu linlas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan lanah danlalau air, serta dialas permukaan air. kecuali jalan rei dan jalan kabel;
9. Pengujian Kendaraan 8ermolor adalah serangkaian kegialan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan dalam rangka pemenuhan persyaratan leknis dan laikjalan;
5
10. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengu ian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan dan kendaraan khusus;
11. Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi teknis tertentu dalam biang pengujian kendaraan bermotor yang diangkat menurut peraturan perundang-undangan yang bertaku;
12. Mutasi Uji adalah perpindahan lokasi pelaksanaan pengujian berkala dari satu wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji tertentu ke wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji lainnya sebagai akibat dari perpindahan domisili pemilik kendaraan wajib uji berkala;
13. Numpang Uji adalah pelaksanaan pengujian bagi kendaraan yang diuji di luar wilayah domisili kendaraan tersebut;
14. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan pada waktu dioperasikan;
15. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti luJus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian seliap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus;
7. 16.Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala terbuat dari plat yang berisi kode dan nomor uji serta masa bertaku;
8. 17.Tanda Samping adalah tanda bukti lulus uji berkala berupa sliker atau tulisan dengan cara pengecatan yang menunjukkan masa berlaku uji berkala dan data berat serta daya angkut yang ditempatkan pada samping kiri kanan kendaraan;
18. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak dijalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;
19. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu;
20. Kendaraan Wajib Uji adalah seliap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diuji;
21. Mobil Bus adalah seliap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk. tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
22. Mobil Barang adalah seliap kendaraan bermotor selain dan yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus;
23. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendin dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
24. Kereta Tempe/an adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang unluk ditank dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor;
6
25. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain kendaraan berrnotor untuk penurnpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
26. Kendaraan Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
27. Mobil Penurnpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
28. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi alas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah unluk tujuan kepenlingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
29. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut relribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan berrnolor;
30. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tenlang susunan peralalan perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan leknis kendaraan sesuai perunlukkannya, emisi gas buang, penggunaan penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor;
31. Wajib Retribusi adalah perorangan atau badan yang menu rut peraturan perundang-undangan relribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
32. Masa Berlaku Relribusi adalah sualu jangka waktu lertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan layanan pengujian kendaraan bermotor;
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besamya retribusi;
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi danl atau sanksi administrasi berupa bunga dan latau denda;
35. Penyidikan TIndak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi daerah yang leljadi serta menemukan lersangkanya.
Pasal 8
7
- (1) Struktur tam retribusi digolongkan berdasarkan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB).
- (2) Besarnya tarip retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Biaya Uji dengan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) sampai dengan 3.500 kg, yaitu sebesar Rp 32.500,- (tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) setiap kendaraan termasuk biaya pendaflaran uji;
- b. Biaya Uji dengan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 3.500 kg, yaitu sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap kendaraan termasuk biaya pendaflaran uji;
- c. Biaya Uji kereta gandengan atau kereta tempelan, yaitu sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap kendaraan termasuk biaya pendaflaran uji.
- (3) Disamping retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya pengadaan tanda uji sebagai berikut :
- a. Buku Uji sebesar Rp 10.000,(sepuluh ribu rupiah) setiap kendaraan;
- b. Plat Uji sebesar Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) setiap kendaraan;
- c. Pengadaan Tanda Samping sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap kendaraan.
- (4) Pergantian Buku Uji dikarenakan ;
- a. Perubahan data dan/atau pembaharuan, dikenakan biaya sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- b. Rusak danlatau tidak terbaca, dikenakan biaya sebesar Rp 25.000,(dua puluh lima ribu rupiah);
- c. Hilang, dikenakan biaya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (5) Rekomendasi uji pertama, status penggunaan dan rubah bentuk kendaraan wajib uji dikenakan biaya sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- (6) Rekomendasi mutasi keluar daerah maupun mutasi masuk dari luar daerah, dikenakan biaya sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- (7) Rekomendasi numpang uji keluar daerah, dikenakan biaya retribusi sebagaimana tersebut pada ayat (2).
Pasal 9
8
Pasa19
- (1) Seliap kendaraan mobil barang, mobil penumpang, mobil bus, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus dan kendaraan umum yang dioperasikan di jalan harus sesuai peruntukannya serta memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang merupakan kendaraan wajib uji.
- (2) Peruntukan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayal (1), dilakukan pada:
- a. mobil baranglkendaraan khusus melalui rekomendasi peruntukan mobil barang/kendaraan khusus sebagai kendaraan umum atau bukan umum;
- b. mobil bus atau mobil penumpang melalui rekomendasi trayekloperasi pelayanan angkutan penumpang umum.
- (3) Untuk memenuhi persyaratan teknik dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayal (1), dilakukan penelitian berupa pemeriksaan dan pengujian kendaraan bermotor secara berkala;
- (4) Pemilik atau pemegang kendaraan wajib uji, wajib melaporkan dan mendaftarkan kendaraannya sesuai domisjJj kepada pelaksana penguji kendaran bermotor untuk dijadwalkan pengujiannya selamballambatnya 1 (satu) bulan selelah diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bagi kendaraan untuk uji pertama dan unluk uji berkala selambat-lambalnya 15 (lima belas) hari sebelum habis masa berlakunya uji.
Pasal 10
Pasal10
- (1) Rekomendasi peruntukan mobil baranglkendaraan khusus sebagai kendaraan umum atau bukan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Rekomendasi peruntukan mobil bus atau mobil penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan izin trayekrlZin operasi angkutan penumpang umum.
Pasal 14
Pasal14
Bagi kendaraan yang telah mendapalkan tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal12 ayat (3), wajib:
- a. melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas, apabila:
1. terjadi kehilangan atau kerusakan tanda lulus uji (buku ujilplat uji);
2. kendaraan dimutasikan atau numpang uji ke daerah lain;
3. pada masa berlaku uji kendaraan berakhir tidak dapat melakukan uji berkala dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- b. melaksanakan uji berkala lagi/uji ulangan, meskipun masa uji belum berakhir, apabila:
1. ada perubahan spesitikasi teknis kendaraan yang lidak sesuai dengan data kendaraan dalam buku uji;
2. mengalihkan kepemilikan kendaraan sehingga lidak sesuai dengan data yang tercantum dalam buku uji.
Pasalll
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Penetapan: Disahkan di Bangkalan pada tanggal 7 Agustus 2009

Penetapan: Diundangkan di Bangkalan pada tanggal 27 Agustus 2009

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN