PERATURAN BUPATI MA Nomor 22 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR :
I'] TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,
:
:
- a. bahwa dalam rangka memberi pedoman pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan telah ditetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Sistem dan dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah dan dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Sistem dan dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkannya dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Menetapkan
- Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 39 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 39);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 22 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 22).
MEMUTUSKAN :
: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.
Pasal 4
- (1) Wajib Pajak mengurus Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Pejabat Lelang Negara.
- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak dan/atau bukti falidasi SSPD-BPHTB.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak dan/atau bukti falidasi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB.
- (4) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak dan/atau bukti falidasi SSPD-BPHTB.
- (5) Setiap pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang memberikan laporan kepada Wali Nagari dimana lokasi objek pajak tersebut berada. *¥
jpn
a
Pasal 5
- (1) Wajib Pajak menghitung dan mengisi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang disiapkan oleh DPPKAD.
- (2) Sebelum melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunankan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB terlebih dahulu diteliti oleh Fungsi Pelayanan.
- (3) Tata cara pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- C. Merubah mated yang tercantum pada ketentuan Lampiran II, huruf C , sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut:
- C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS.

## Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Wajib Pajak akan menerima Surat Setoran Pajak daerahh BPHTB (SSPD BPHTB) yang telah diisi. Surat Setoran BPHTB merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan Hak atas tanah dan/atau bangunan. Surat Setoran BPHTB terdiri atas 6 lembar, dengan perincian sebagai berikut:

- . Lembar 1: Untuk Wajib Pajak.
- . Lembar 2: Untuk PPAT sebagai arsip.
- . Lembar 3: Untuk Kantor Badan Pertanahan sebagai lampiran
- Permohonan pendaftaran.

. Lembar 4:

Untuk fungsi pelayanan sebagai arsip.

- . Lembar 5: Untuk Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan sebagai

arsip.

. Lembar 6:

- Untuk Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan sebagai laporan kepada Fungsi Pembukuan/Pelaporan.

Sebelum digunakan dalam proses pembayaran, Wajib Pajak dan PPAT serta DPPKAD menandatangani SSPD BPHTB tersebut.

## Langkah 2

Wajib Pajak menyerahkan SSPD BPHTB kepada Fungsi Pelayanan dan mengisi Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB untuk diadakan penelitian.

## Langkah 3

Setelah diteliti dan diverifikasi oleh Fungsi Pelayanan serta divalidasi maka Wajib Pajak menyerahkan SSPD BPHTB kepada Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan. Bank yang ditunjuk/Bandahara f Penerimaan menerima pembayaran BPHTB terutang.


## Langkah 4

Bank yang ditunjuk/Bandahara Penerimaan menandatangani SSPD BPHTB. Lembar 4, 5 dan 6 disimpan untuk selanjutnya lembaran 4 dan 6 diserahkan ke DPPKAD (fungsi pelayanan dan fungsi pelaporan) sedangkan lembar 1, 2 dan 3 dikembalikan ke Wajib Pajak.

- C. Merubah ketentuan Lampiran III, huruf C , sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

## C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

## Langkah 1

Wajib Pajak selaku penerima hak menyiapkan dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk penelitian SSPD BPHTB. Dokumen pendukung terdiri atas :

- -SSPD BPHTB yang telah diisi lengkap;
- -Photokopi identitas pemberi dan penerima hak berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- -Surat Kuasa dari Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);
- -Photokopi Kartu Keluarga atau Surat Hubungan Keluarga, dalam hal transaksi waris;
- -Photokopi identitas Kuasa Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);
- -Photokopi kartu NPWP;
- -Dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.

Wajib Pajak mengisi Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB, kemudian menyerahkan kepada Fungsi Pelayanan di Bidang Pendapatan DPPKAD

## Langkah 2

- Fungsi Pelayanan menerima Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB dan dokumen pendukung lainnya, selanjutnya fungsi pelayanan melakukan penelitian kelengkapan administrasi.

## Langkah 3

Apabila administrasi sudah lengkap, fungsi pelayanan menandatangani tanda terima formulir permohonan penelitian SSPD BPHTB. Dalam kondisi tertentu Fungsi Pelayanan berhak melakukan penelitian lapangan untuk mengecek kebenaran data secara nil.

## Langkah 4

Setelah semua kebenaran informasi objek pajak dalam SSPD BPHTB dan kelengkapan dokumen pendukung terpenuhi, maka SSPD BPHTB dapat divalidasi. "f


## Langkah 5

Wajib Pajak membawa SSPD BPHTB yang sudah divalidasi ke Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan untuk selanjutnya melakukan pembayaran BPHTB.

## Langkah 6

Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB (lembar 1, 2 dan 3) dari Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan, untuk selanjutnya diserahkan ke BPN sebagai kelengkapan administrasi Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.


•

•

-

Ditetapkan di

Sarilamak W Afcctfiur 2013

Pada Tanggal

.vIMA PULUH KOTA^

I

ALIS MARAJO

A

7*nM


JaP-iIama*

fllRIS

KABUPATEN 1 IMA PULUH

v'

doll

3\

R'TA DAERAH KAP

fAWUN:..

A0 13

IAS. SC, MM

-•••.

Ti

9

•

EM LIMA PULUH K

15

YENDRI TO