PERATURAN GUBERNUR MA Nomor 12 Tahun 1974 tentang PEDOMANJABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA (berlaku 26 Agustus 2013)
Pembukaan
Menimbang
:
a.
bahwa berdasarkan pasal 17 ayat (1) Undang Undang Nomor 43 1999 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian, setiap Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabaan dan pangkat tertentu;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas satuan kerja pangkat daerah, selain jabatan structural dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dikembangkan jabatan Fungsional Umum.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Jabatan
Mengingat
:
Fungsional Umum di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
1. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok -Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dalam Undang -Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok -Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang -Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kewenangan Urusan Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
Menetapkan
:
9. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG PEDOMAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otomoni seluas -luasnya dalam sistem dari prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik Indoenesia 1945;
3. Pemerintah daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
4. Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk persiapan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang -Undangan yang berlaku;
5. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah
- memenuhi yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Negara atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Setiap CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara diangkat dalam Jabatan Fungsional Umum.
BAB II - TUJUAN
Pasal 3
Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud dalam pasa 2 bertujuan untuk :
- a. Memberikan kejelasan tugas dan fungsi CPNS dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi eselon terendah di SKPD; dan
- b. Memberikan kejelasan tugas dan fungsi CPNS sesuai dengan latar belakan pendidikan.
PENAMAAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM
BAB III - PENAMAAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM
Pasal 4
- (1) Penamaan jabatan fungsional umum dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan;
- (2) Nama -nama jabatan fungsional umum di lingkungan pemerintah daerah tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (3) Nama -nama jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.

## BAB IV FORMASI JABATAN

## Pasal 5

- (1) Nama -nama jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) menjadi dasar formasi jabatan.
- (2) Formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagaimana dasar untuk penerimaan CPNS.

## BAB V

## PENGANGKATAN DAN PEMINDAHAN

## Pasal 6

- (1) Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam Jabatan Fungsional Umum.
- (2) Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - Undangan.

## Pasal 7

- (1) CPNS yang diangkat dalam jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud dalam padal (2), tidak dapat dipindah sebelum diangkat menjadi PNS.
- (2) Pemindahan PNS dalam Jabatan fungsional umum di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi dan ditetapkan dengan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

## BAB VI PELAPORAN

## Pasal 8

Gubernur Menyampaikan Keputusan Gubernur yang menetapkan nama -nama Jabatan Fungsional Umum di lingkungan

Pemerintah Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri sebagai laporan.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangankan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi Pada tanggal 26 Agustus

2013

GUBERNUR MALUKU UTARA

## H. THAIB ARMAIYN

Diundangkan di Sofifi Pada tanggal 26 Agustus 2013

## SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

## H. A. MADJID HUSEN

( Berita Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Nomor 10 )

LAMPIRAN : NOMOR : TANGGAL :

PERATURANGUBERNUR MALUKU UTARA

12 TAHUN 2013

26 AGUSTUS 2013

## NAMA-NAMAJABATANFUNGSIONAL

## DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

| NO | RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL PER BIDANG URUSAN | NO | JABATAN FUNGSIONALUMUM |
|------|-----------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | PENDIDIKAN | | |
| | Sekretariat | 1 | Agendaris |
| | | 2 | Penganalisa Penyusunan Program |
| | | 3 | Bendahara Barang |
| | | 4 | Caraka |
| | | 5 | Operator Komputer |
| | | 6 | Penatausahaan Laporan Keuangan |
| | | 7 | Pengadministrasian Umum |
| | | 8 | Pengaplikasi Program |
| | | 9 | Pengelola Sarana dan Prasarana Fisik |
| | | 10 | PengadministrasiUmum |
| | | 11 | Pengaplikasi Komputer |
| | | 12 | Pengelola Sarana dan Prasarana Fisik |
| | | 13 | Pengelola Urusan Dalam |
| | | 14 | Pengemudi |
| | | 15 | Penginventarisasi Barang dan ATK |
| | | 16 | Pengumpulan dan Pengolah Bahan Tanggapan Laporan Pemeriksaan Keuangan |
| | | 17 | Pengumpul dan Pengolah dan Data Laporan Keuangan |
| | | 18 | Pengumpul dan Pengolah Data Pelaksanaan Anggaran |
| | | 19 | Penyusun Bahan Rencana Program |
| | | 20 | Penyusun Rencana Pengadaan Perlengkapan |
| | | 21 | Petugas Gudang |

| NO | RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL PER BIDANG URUSAN | NO | JABATAN FUNGSIONALUMUM |
|------|-----------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 22 | Petugas Pembuat Daftar Gaji |
| | | 23 | Sekretaris Pimpinan |
| | | 24 | Teknis Bangunan dan Instalasi Air |
| | | 25 | Teknisi Listrik, Telepon, AC dan Lift |
| | | 26 | Verifikator Pertanggungjawaban Pelaksana Anggaran |
| | Pendidikan Khusus | 1 | Pengelola Pembinaan dan Penyelenggaraan Kurikurum Pendidikan Khusus |
| | | 2 | Pengevaluasi Penyelenggaraan Kurikurum Pendidikan Khusus |
| | | 3 | Pengelola Pembinaan dan Penyelenggaraan Ketenagaan Pendidikan Khusus |
| | | 4 | Pengevaluasi Pembinaan dan Penyelenggaraan Ketenagaan Pendidikan Khusus |
| | | 5 | Pengelola Pembinaan dan Penyelenggaraan Sarana dan Pra Sanrana Pendidikan Khusus |
| | | 6 | Pengevaluasi Pembinaan dan Penyelenggaraan Saran dan Prasarana Pendidikan Khusus |
| | | 7 | PengadministrasiUmum |
| | | 8 | Penata Usaha Keuangan |
| | Pendidika Dasar | 1 | Pengelola Pembinaan dan Penyelenggaraan Kurikulum Taman Kanak - Kanak |
| | | 2 | Pengelola Pembinaan dan Penyelenggaraan Kurikulum Sekolah Menengan Pertama |

| NO | RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL PER BIDANG URUSAN | NO | JABATAN FUNGSIONALUMUM |
|------|-----------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 3 | Pengelola Pembinaan dan Penyelenggaraan Kurikulum Sekolah Pertama |
| | | 4 | Pengevaluasi Pembinaan dan Penyelenggaraan Ketenagaan Taman Kanak - Kanak |
| | | 5 | Pengevaluasi Pembinaan dan Penyelenggaraan Ketenagaan Sekolah Dasar |
| | | 6 | Pengevaluasi Pembinaan dan Penyelenggaraan Ketenagaan Sekolah Menengah Pertama |
| | | 7 | Pengelola Penyelenggaraan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Bertaraf Internasional |
| | | 8 | Pengevaluasi Penyelenggaraan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Bertaraf Internasional |
| | | 9 | Pengevaluasi dan Pemantau Sekolah Menengah Pertama Bertaraf Internasional |
| | | 10 | PengadministrasiUmum |
| | | 11 | Penata Usaha Keuangan |
| | Pendidikan Menengah | 1 | Pengelola Pembinaan dan Penyelenggaraan Kurikulum Sekolah Menengah Atas |
| | | 2 | Pengevaluasi Penyelenggaraan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas |
| | | 3 | Pengelolaa Pembinaan dan Penyelenggaraan Kurikulum Sekolah Mengengah Pertama |

| NO | RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL PER BIDANG URUSAN | NO | JABATAN FUNGSIONALUMUM |
|------|-----------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 4 | Pengevaluasi Pembinaan dan Penyelenggaraan Ketenagaan Taman Kanak - Kanak |
| | | 5 | Pengevaluasi Pembinaan dan Penyelenggaraan Ketengaan Sekolah Dasar |
| | | 6 | Pengevaluasi Pembinaan dan Penyelenggaraan Ketenagaan Sekolah Menengah Pertama |
| | | 7 | Pengelola Penyelenggaraan dan Pengelolaan Sekolah Mengengah Pertama Bertaraf Internasional |
| | | 8 | Pengevaluasi Penyelenggaraan dan Pengelolaan Sekolah Mengengaj Pertama Bertaraf Internasional |
| | | 9 | Pengevaluasi dan Pemantau Sekolah Menengah Pertama Bertaraf Internasional |
| | | 10 | PengadminstrasiUmum |
| | | 11 | Penata Usaha Keuangan |
| | Pendidikan Menengah Atas | 1 | Pengelola Pembinaan dan Penyelenggaraan Kurikulum Sekolah Menengah Atas |
| | | 2 | Pengevaluasi Penyelenggaraan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas |
| | | 3 | Pengevaluasi Penyelenggaraan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan |
| | | 4 | Pengelolaan Pemantauan dan Evaluasi Sekolah Menengah Atas |
| | | 5 | Pengelola Pemantauan dan Evaluasi Sekolah Menengah Kejuruan |
| | | 6 | PengadministrasiUmum |
| | | 7 | Penata Usaha Keuangan |

| NO | RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL PER BIDANG URUSAN | NO | JABATAN FUNGSIONALUMUM |
|------|-----------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 8 | Pengelola Pembinaan dan Penyelenggaraan Kurikulum Sekolah Menengah Atas |
| | | 9 | Pengelola Pembinaan dan Penyelenggaraan Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan |
| | | 10 | Pengevaluasi Pembinaan dan Penyelenggaraan Kurikulum Sekolah Menengah Atas |
| | | 11 | Pengevaluasi Pembinaan dan Penyelenggaraan Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan |
| | | 12 | Pengelolaan Pembinaan dan Penyelenggaraan Ketegangan Sekolah Menengah Atas |
| | | 13 | Pengelola Pembinaan dan Penyelenggaraan |
| | | | Ketenagaan Sekolah Menengah Kejuruan |
| | | 14 | Pengevaluasi Pembinaan dan Penyelenggaraan Ketenagaan Sekolah Menengah Atas |
| | | 15 | Pengevaluasi Pembinaan dan Penyelenggaraan Ketenagaan Sekolah Menengah Kejuruan |
| | | 16 | Pengelola Pembinaan dan Penyelenggaraan Sarana Sekolah Menengah Atas |
| | Pendidikan Khusus Non Formal dan Informal | 1 | Pengelola Pembinaan dan Penyelenggaraan Kurikulum Pendidikan Khusus Nonformal dan Informal |

| NO | RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL PER BIDANG URUSAN | NO | JABATAN FUNGSIONALUMUM |
|------|-----------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 2 | Pengevaluasi Pembinaan dan Penyelenggaraan Ketenagaan Pendidikan Khusus, Nonformal dan Informal |
| | | 3 | Pengelola Pembinaan dan Penyelenggaraan Ketengaan Pendidikan Khusus, Nonformal dan Informal |
| | | 4 | Pengevaluasi Pembinaan dan Penyenggaraan Ketenagaan Pendidikan Khusus, Nonformal dan Informal |
| | | 5 | Pengelola Pembinaan dan Penyelenggaraan Sarana dan Prasa |
| | | 6 | Pengevaluasi Pembinaan dan Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus, Nonformal dan Informal |
| | | 7 | Pengadimistrasi Umum |
| | | 8 | Penata Usaha Keuangan |
| B. | Kesehatan | | |
| | Sekretariat | 1 | Angendaris |
| | | 2 | Penganalisa Penyusunan Program |
| | | 3 | Bendahara Barang |
| | | 4 | Caraka |
| | | 5 | Operator Komputer |
| | | 6 | Penatausahaan Laporan Keuangan |
| | | 7 | Pengadministrasian Umum |
| | | 8 | Pengaplikasi Program |
| | | 9 | Pengelola Sarana dan Prasarana Fisik |
| | | 11 | Pengaplikasi Komputer |
| | | 12 | Pengelola Sarana dan Prasarana Fisik |

| NO | RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL PER BIDANG URUSAN | NO | JABATAN FUNGSIONALUMUM |
|------|-----------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 13 | Pengelola Urusan Dalam |
| | | 14 | Pengemudi |
| | | 15 | Penginventarisasi Barang dan ATK |
| | | 16 | Pengumpulan dan Pengolah Bahan Tanggapan Laporan Pemeriksaan Keuangan |
| | | 17 | Pengumpul dan Pengolah dan Data Laporan Keuangan |
| | | 18 | Pengumpul dan Pengolah Data Pelaksanaan Anggaran |
| | | 19 | Penyusun Bahan Rencana Program |
| | | 20 | Penyusun Rencana Pengadaan Perlengkapan |
| | | 21 | Petugas Gudang |
| | | 22 | Petugas Pembuat Daftar Gaji |
| | | 23 | Sekretaris Pimpinan |
| | | 24 | Teknis Bangunan dan Instalasi Air |
| | | 25 | Teknisi Listrik, Telepon, AC dan Lift |
| | | 26 | Verifikator Pertanggungjawaban Pelaksana Anggaran |
| | Pelayanan Kesehatan | 1 | Agendaris |
| | | 2 | Operator Komputer |
| | | 3 | Penata Usaha Keuangan |
| | | 4 | Pengadminstrasi Pelayanan Kesehatan Dasar |
| | | 5 | Pengadminstrasi Pelayanan Kesehatan Khusus |
| | | 6 | Pengadminstrasi Pelayanan Kesehatan Rujukan |
| | | 7 | PengadminstrasiUmum |
| | | 8 | Pengevaluasi Perencanaan Program Pelayanan Kesehatan Dasar |
| | | 9 | Pengevaluasi Perencanaan Program Pelayanan Kesehatan Khusus |

| NO | RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL PER BIDANG URUSAN | NO | JABATAN FUNGSIONALUMUM |
|------|-----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 10 | Pengevaluasi Perencanaan Program Pelayanan Kesehatan Rujukan |
| | | 11 | Pengolah Data Bahan Pelayanan Kesehatan Dasar |
| | | 12 | Pengolah Data Bahan Pelayanan Kesehatan Khusus |
| | | 13 | Pengolah Data Bahan Pelayanan Kesehatan Rujukan |
| | Pengendalian Masalah Kesehatan | 1 | Agendaris |
| | | 2 | Penata Usaha Keuangan |
| | | 3 | Pengadministrasi Bantuan dan Penyuluhan Kesehatan |
| | | 4 | Pengadminitrasi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit |
| | | 5 | Pendaministrasi Pengendalian Wabah dan Bencana |
| | | 6 | Pengumpul dan Pengolah Data Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit |
| | | 7 | Pengumpul dan Pengolah Data Penyehatan Lingkungan |
| | | 8 | Pengumpul dan Pengolah Data Wabah dan Bencana |
| | Pengembangan SDM Kesehatan | 1 | Agendaris |
| | | 2 | Penganalisa Jabatan |
| | | 3 | Penganalisa Sistem Informasi |
| | | 4 | Pengevaluasi Pengadaan SDM |
| | | 5 | Pengelola Penyusunan Formasi Pegawai |
| | | 6 | Pengolah Data Petugas Pendidikan dan Pelatihan |

| NO | RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL PER BIDANG URUSAN | NO | JABATAN FUNGSIONALUMUM |
|------|-----------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 7 | Pengadministrasi Kebutuhan Diklat Pegawai |
| | | 8 | Pengadministrasi Diklat |
| | | 9 | Pengelola Data Kurikulum Diklat |
| | | 10 | Pengelola Data Mandul |
| | | 11 | Pengelola Program Diklat |
| | | 12 | Pengendali Kebutuhan Diklat |
| | | 13 | Pengolah Data Dokumentasi Diklat |
| | | 14 | PengadministrasiUmum |
| | | 15 | Penata Usaha Keuangan |
| | Jaminan dan Sarana Kesehatan | 1 | Agendaris |
| | | 2 | Operator Komputer |
| | | 3 | Pemelihara Sarana dan Prasarana Kesehatan |
| | | 4 | Penata Usaha Keuangan |
| | | 5 | Pengadministrasi Perawatan, Prasarana dan Sarana Kesehatan |
| | | 6 | Pengadministrasi Program Jaminan Kesehatan |
| | | 7 | PengadministrasiUmum |
| | | 8 | Petugas Pendaftaran Jaminan Kesehatan |
| C | PEKERJAANUMUM | | |
| | Sekretariat | 1 | Angendaris |
| | | 2 | Penganalisa Penyusunan Program |
| | | 3 | Bendahara Barang |
| | | 4 | Caraka |
| | | 5 | Operator Komputer |
| | | 6 | Penatausahaan Laporan Keuangan |
| | | 7 | Pengadministrasian Umum |
| | | 8 | Pengaplikasi Program |

| NO | RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL PER BIDANG URUSAN | NO | JABATAN FUNGSIONALUMUM |
|------|-----------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 9 | Pengelola Sarana dan Prasarana Fisik |
| | | 10 | PengadministrasiUmum |
| | | 11 | Pengaplikasi Komputer |
| | | 12 | Pengelola Sarana dan Prasarana Fisik |
| | | 13 | Pengelola Urusan Dalam |
| | | 14 | Pengemudi |
| | | 15 | Penginventarisasi Barang dan ATK |
| | | 16 | Pengumpulan dan Pengolah Bahan Tanggapan Laporan Pemeriksaan Keuangan |
| | | 17 | Pengumpul dan Pengolah dan Data Laporan Keuangan |
| | | 18 | Pengumpul dan Pengolah Data Pelaksanaan Anggaran |
| | | 19 | Penyusun Bahan Rencana Program |
| | | 20 | Penyusun Rencana Pengadaan Perlengkapan |
| | | 21 | Petugas Gudang |
| | | 22 | Petugas Pembuat Daftar Gaji |
| | | 23 | Sekretaris Pimpinan |
| | | 24 | Teknis Bangunan dan Instalasi Air |
| | | 25 | Teknisi Listrik, Telepon, AC dan Lift |
| | | 26 | Verifikator Pertanggungjawaban Pelaksana Anggaran |
| | Sumber Daya Air | 1 | Pengevaluasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi |
| | | 2 | Pengelola Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Lintas Kabupaten / Kota |
| | | 3 | Pengumpul dan Pengelolah Data Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Kabupaten / Kota |

| NO | RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL PER BIDANG URUSAN | NO | JABATAN FUNGSIONALUMUM |
|------|-----------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 4 | Pengevaluasi Pelaksanaan Pengelola Kawasan Lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai Lintas Kabupaten / Kota |
| | | 5 | Pengumpul dan Pengolah Data Penyediaan, Peruntukan, Penggunaan dan Pengusahaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Lintas Kabupaten / Kota |
| | | 6 | Pengevaluasi Penyediaan, Peruntukan, Penggunaan |
| | | | Dan Pengusahaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Lintas Kabupate / Kota |
| | | 7 | Pengumpul dan Pengolah Data Penyediaan, Pengambilan, Peruntukan, Penggunaan dan Pengusahaan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Lintas Kabupaten / Kota |
| | | 8 | Pengevaluasi Penyediaan, Pengambilan, Peruntukan Penggunaan dan Pengusahaan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Lintas Kabupaten / Kota |
| | | 9 | Penganalisa Efektivitas, Efesiensi Kualitas dan Ketertiban Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Lintas Kabupaten / Kota |
| | | 10 | Pengumpul dan Pengolah Data Bantuan Teknis dalam Pengelolaan Sumber Daya Air kepada Kabupaten / Kota |

| NO | RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL PER BIDANG URUSAN | NO | JABATAN FUNGSIONALUMUM |
|------|-----------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 11 | Penyiap Bahan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa antar Kabupaten / Kota dalam Pengelolaan Sumber Daya Air |
| | | 12 | Pengelola Data Izin Pembangunan, Pemanfaatan, Pengubahan dan / atau Pembongkaran Bangunan dan / atau Saluran Irigasi pada Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder dalam Daerah Irigasi Lintas Kabupaten / Kota |
| | | 13 | Penyiap Bahan Pemberdayaa para Pemilik Kepentingan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota |
| | | 14 | Penyiap Bahan Pemberdayaan Kelembagaan Sumber Daya Air Tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota |
| | | 15 | Pengelola Konservasi Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Lintas Kabupaten / Kota |
| | | 16 | Pengumpul dan Pengolah Data Pendayagunaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Lintas Kabupaten / Kota |
| | | 17 | Penganalisa Pengendalian Daya Rusak Air yang berdampak Skala Provinsi |
| | | 18 | Pengevaluasi Penyelenggaraan Sistem Informasi Sumber Daya Air Tingkat Provinsi |

| NO | RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL PER BIDANG URUSAN | NO | JABATAN FUNGSIONALUMUM |
|------|-----------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 19 | Pengumpul dan Pengola Data Pembangunan dan Peningkatan Sistem Irigasi Primer dan Skunder pada Daerah Irigasi Lintas Kabupaten / Kota |
| | | 20 | Pengevaluasi Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Lintas Kabupaten / Kota |
| | | 21 | PengadministrasiUmum |
| | | 22 | Agendaris |
| | | 23 | Pengadministrasi Verifikasi Anggaran Pembangunan |
| | | 24 | Pengadministrasi Obyek - Obyek Potensi PAD dan Pengelola data sumber - sumber Air tanah |
| | | 25 | Pengawasan Konversasi Tanah, Sumur Resapan, Pembuatan Sumur Resapan, dan Pengambilan Air Bahwah Tanah |
| | | 26 | Pengolah RAB Pemeliharaan Sarana Pengairan |
| | Bina Marga | 1 | Pengevaluasi Pengaturan Jalan Provinsi |
| | | 2 | Pengevaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Jalan Provinsi |
| | | 3 | Pengumpul dan Pengolah Data Pedoman Operasional Penyelenggaraan Jalan Provinsi |
| | | 4 | Penganalisa Status Jalan Provinsi |

| NO | RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL PER BIDANG URUSAN | NO | JABATAN FUNGSIONALUMUM |
|------|-----------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 5 | Penyiap Bahan Bimbingan Penyuluh Serta Pendidikan dan Pelatihan para Aparatur Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota |
| | | 6 | Penyiap Bahan Fasilitas Penyelesaian Sengketa Antar Kabupaten / Kota dalam Penyelenggaraan Jalan |
| | | 7 | Pengevaluasi teknologi terapan di Bagian Jalan untuk jalan Kabupaten / Kota |
| | | 8 | Bendaharawan Proyek |
| | | 9 | Pekerja Jalan |
| | | 10 | Pemeriksa Perhubungan Jalan |
| | | 11 | Pengadministrasi Proyek |
| | | 12 | Pengawas Proyek Jalan |
| | | 13 | Pengawas Proyek Saluran / Trotoar |
| | | 14 | Pengolah Data Jaringan, Transportasi Jalan |
| | | 15 | Pengolah Data Konstruksi |
| | | 16 | PengadministrasiUmum |
| | | 17 | Penyiap Data Teknis, Pemograman dan Penganggaran, Pengadaan Lahan, Serta Pelaksana Konstruksi Jalan Provinsi |
| | | 18 | Pengevaluasi Kinerja Penyelenggara Jalan Provinsi |
| | | 19 | Pengevaluasi Fungsi dan Manfaat Hasil Pembangunan |
| | | | Dan Provinsi |
| | Penata Ruang | 1 | Pembuat Gambar Rencana Perumahan dan Prasarana Lingkungan |

| NO | RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL PER BIDANG URUSAN | NO | JABATAN FUNGSIONALUMUM |
|------|-----------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 2 | Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Administrasi Permohonan Perizinan |
| | | 3 | Pemeriksa Pemetaan Berkas Administrasi Permohonan Perizinan |
| | | 4 | Pemproses Usul Rencana Program dan Proyek Pembangunan |
| | | 5 | Pemproses Usul Rencana Program dan Proyek Pembangunan |
| | | 6 | Pengadministrasi Anggaran Pembangunan |
| | | 7 | Pengadministrasi Pembangunan Bangunan Pelayanan Umum |
| | | 8 | Pengadministrasi Pengawas Kas dan Laporan Petugas Keuangan Pembangunan |
| | | 9 | Pengadministrasi SPP dan Penertiban SPMU Anggaran Pembangunan |
| | | 10 | PengadministrasiUmum |
| | | 11 | Bendahara |
| | | 12 | Pengawas Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan, Pedoman dan Standar Teknis Bangunan Gedung dan Lingkungannya, Gedung dan Rumah Tangganya |
| | Cipta Karya | 1 | Pengawas Penyelenggaraan dan Pembiayaan Pembangunan Prasarana dan Sarana |
| | | 2 | Mengevaluasi Pengelola Persampahan / Kebersihan mulai dari tahapan Penampungan, Pemindahan, Pengolahan, Pengangkutan Pembungan akhir sampah |

| NO | RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL PER BIDANG URUSAN | NO | JABATAN FUNGSIONALUMUM |
|------|-----------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 3 | Pengumpul dan Pengolah Bahan Rencana Induk Teknis dan Manajemen Pengolahan |
| | | 4 | Pengevaluasi Kebijakan Pengembangan Prasarana dan Sarana Persampahan serta Pengolahan Kebersihan |
| | | 5 | Pengadministrasi Penanggulangan darurat dan Perbaikan Kerusakan Infrastruktur Pemukiman akibat Bencana Alam dan Kerusuhan Sosial |
| | | 6 | Penyiap Bahan Pembinaan Teknis dan Manajemen Pengelolaan Air |
| | | 7 | Bersih Pedesaan Pengawas Penyelenggaraan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Minum Sanitasi, Drainase Lingkungan dan Jalan Lingkungan |
| | | 8 | Pengumpul dan Pengolah Data Penyediaan Air Minum dan Sanitasi bagi Masyarakat Miskin dan Rawan Air |
| | | 9 | Pengevaluasi Pengembangan Sistem Pembiayaan dan Pola Investasi Air Minum dan Sanitasi melalui kerja sama Penyediaan Air Minum dan Sanitasi bagi Masyarakat Miskin dan Rawan Air Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat |
| | | 10 | Pengevaluasi Kebijakan dan Strategi Pengembangan Air Bersih / Air Minum, Air Limbah Domestik |
| | | 11 | Pengadministrasi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan Pengawas |

| NO | RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL PER BIDANG URUSAN | NO | JABATAN FUNGSIONALUMUM |
|------|-----------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 12 | Pengumpul dan Pengolah Data Bangunan, Pemeliharaan Gedung- Gedung Aset Daerah Pembinaan Teknis dan Pengawasan |
| | | 13 | Penyap Bahan Penyusunan Kebijakan dan Standarisasi Teknis Bangunan Gedung Termasuk Pengolahan Gedung dan Rumah Aset Daerah |
| D | PERUHAMAH RAKYAT | | |
| | Sekretariat | 1 | Agendaris |
| | | 2 | Penganalisa Penyusunan Program |
| | | 3 | Bendahara Barang |
| | | 4 | Caraka |
| | | 5 | Operator Komputer |
| | | 6 | Penatausahaan Laporan Keuangan |
| | | 7 | Pengadministrasian Umum |
| | | 8 | Pengaplikasi Program |
| | | 9 | Pengelola Sarana dan Prasarana Fisik |
| | | 10 | PengadministrasiUmum |
| | | 11 | Pengaplikasi Komputer |
| | | 12 | Pengelola Sarana dan Prasarana Fisik |
| | | 13 | Pengelola Urusan Dalam |
| | | 14 | Pengemudi |
| | | 15 | Penginventarisasi Barang dan ATK |
| | | 16 | Pengumpulan dan Pengolah Bahan Tanggapan Laporan Pemeriksaan Keuangan |
| | | 17 | Pengumpul dan Pengolah dan Data Laporan Keuangan |
| | | 18 | Pengumpul dan Pengolah Data Pelaksanaan Anggaran |
| | | 19 | Penyusun Bahan Rencana Program |

| NO | RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL PER BIDANG URUSAN | NO | JABATAN FUNGSIONALUMUM |
|------|-----------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 20 | Penyusun Rencana Pengadaan Perlengkapan |
| | | 21 | Petugas Gudang |
| | | 22 | Petugas Pembuat Daftar Gaji |
| | | 23 | Sekretaris Pimpinan |
| | | 24 | Teknis Bangunan dan Instalasi Air |
| | | 25 | Teknisi Listrik, Telepon, AC dan Lift |
| | | 26 | Verifikator Pertanggungjawaban Pelaksana Anggaran |
| | Pembiayaan | 1 | Penganalisa Kebijakan, Strategi, dan Program Provinsi di Bagian Pembiayaan Perumahan |
| | | 2 | Pengelola Koordinasi Penyelenggara Penerapan Sistem Pembiayaan Perumahan |
| | | 3 | Pengevaluasi Pemberdayaan Pelaku Pasar dan Pasar Perumahan di Tingkat Povinsi |
| | | 4 | Pengevaluasi Pengadilan di Tingkat Penyelenggaraan Bagian Pembiayaan Perumahan di Tingkat Provinsi |
| | | 5 | Pengevaluasi Penyelenggaraan Bagian Pembiayaan Perumahan di Tingkat Provinsi |
| | | 6 | Pengevaluasi Penetapan Kebijakan, Strategi, dan Program Provinsi di Bagian Pembiayaan Perumahan |
| | | 7 | Pembiayaan Pembangunan dan Pemilikan Rumah Serta Penyelenggaraan Rumah Saya |

| NO | RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL PER BIDANG URUSAN | NO | JABATAN FUNGSIONALUMUM |
|------|-----------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 8 | Teknis Bagian Pembiayaan Perumahan Kepada Para Pelaku di Tingkat Provinsi |
| | | 9 | Pengumpul dan Pengolah Data Pelaku Pasar dan Pasar Perumahan di Tingkat Provinsi |
| | | 10 | Pengumpul dan Pengolah Data Penyusun NSPM Provinsi Bagian Provinsi, Bagian Pembiayaan Perumahan |
| | | 11 | PengadministrasiUmum |
| | | 12 | Penata Usaha Keuangan |
| | Perumahan Formal dan Swadaya | 1 | Pengelola Penyelenggaraan Pembinaan terhadap Pengola / Pemilik Sarana Prasarana dan Fasilitas Lingkungan |
| | | 2 | Pengevaluasi Penyelenggaraan Pembinaan Pengelola / Pemilik Sarana Prasarana dan Fasilitas Lingkungan |
| | | 3 | Pengelola Penyelenggaraan Pengaturan Penataan Pembangunan Perumahan Perkotaan dan Sarana Prasarana serta Fasilitas Lingkungan |
| | | 4 | Pengevaluasi Penyelenggaraan Pengaturan Penataan Pembangunan Perumahan Perkotaan dan Sarana Prasarana Serta Fasilitas Lingkungan |
| | | 5 | Pengevaluasi Pelaksana Pengkajian dan Pengarahan Perbaikan Lingkungan Perumahan Perkotaan |

| NO | RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL PER BIDANG URUSAN | NO | JABATAN FUNGSIONALUMUM |
|------|-----------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 6 | Pengevaluasi Pelaksanaan Survey dan Penilitian Penataan Bangunan Perumahan Perkotaan dan Lingkungan |
| | | 7 | Pengevaluasi Penyelenggaraan Pembinaan Pengelola / Pemilik Sarana Prasarana dan Fasilitas Lingkungan |
| | | 8 | Pengevaluasi Penyelengggara Pengaturan tentang Penataan Pembangunan Perumahan Perkotaan dan Sarana Prasarana Serta Fasilitas Lingkungan |
| | | 9 | Pengumpul dan Pengolah Data Pelaksanaan Evaluasi, Pengkajian dan Pengarahan terhadap Perbaikan Lingkungan Perumahan Perkotaan |
| | | 10 | Pengumpul dan Pengolah Data Pelaksanaan Survey dan Penelitian Penataan Bangunan Perumahan Perkotaan dan Lingkungan |
| | | 11 | Pengumpul dan Pengolah Penyusunan Bahan Evaluasi dan Pembangan Bangunan Perumahan Perkotaan |
| | | 12 | Petugas Survey dan Penelitian Rangka Penataan Bangunan Perumahan Perkotaan dan Lingkungan |
| | | 13 | PengadministrasiUmum |
| | | 14 | Penatausaha Keuangan |

| NO | RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL PER BIDANG URUSAN | NO | JABATAN FUNGSIONALUMUM |
|------|-------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Pembinaan Peraturan Perundang - Undangan Perumahan dan Pertanahan | 1 | Pengelola Koordinasi Penyusunan dan Penyempurnaan Peraturan Perundan - Undangan Bagian Perumahan di Tingkat Provinsi |
| | | 2 | Pengevaluasi Kesesuaian Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dengan Peraturan Perundang - Undangan di Bagian Perumahan |
| | | 3 | Penyiap dan Pengumpul Bahan Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan di Bagian Perumahan |
| | | 4 | Pengelola Koordinasi Pengawas dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan Bagian Perumahan Provinsi |
| | | 5 | Pengelola Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penanganan Masalah dan Sengketa Bagian Perumahan Provinsi |
| | | 6 | Penganalisa Kebijakan dan Pengananan Masalah Serta Sengketa Bagian Perumahan Provinsi |
| | | 7 | Pengelola Koordinasi Fasilitasi Penanganan dan Sengketa Bagian Perumahan Provinsi |
| | | 8 | Koordinasi dan Sosialisasi NSPM Bagian Perumahan Provinsi |
| | | 9 | Pengelola Lahan untuk Pembangunan Perumahan Tingkat Provinsi Lintas Kabupaten / Kota |
| | | 10 | Pengelola Kebijakan Pembangunan Perumahan yang Sesuai dengan Penataan Ruang dan Penataan Pertanahan |

| NO | RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL PER BIDANG URUSAN | NO | JABATAN FUNGSIONALUMUM |
|------|-----------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 11 | Pengelola Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Perumahan yang sesuai dengan Penataan Ruang dan Penataan Pertanahan Provinsi |
| | | 12 | Penyiap dan Pengumpul Bahan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Perumahan sesuai Penataan Ruang dan Penataan Pertanahan Provinsi |
| | | 13 | Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Perumahan sesuai Penataan Ruang dan Penataan Pertanahan Provinis |
| | | 14 | Penyiap dan Pengumpul Bahan Fasilitasi Eksternalitas Pembangunan Perumahan Lintas Kabupaten / Kota |
| | | 15 | PengadministrasiUmum |
| | | 16 | Penatausaha Keuangan |
| | Pengendalian dan Pengawasan Kawasan Perumahan | 1 | Penyiap dan Pengumul Bahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi termasuk Lintas Kabupaten / Kota |
| | | 2 | Penyiap dan Pengumpul Bahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Provinsi |
| | | 3 | Penyiap dan Pengumpul Bahan Penyusunan Peraturan Zonasi sebagai Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi |
| | | 4 | Penyiap dan Pengumpul Bahan Izin Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan RTRWP |

| NO | RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL PER BIDANG URUSAN | NO | JABATAN FUNGSIONALUMUM |
|------|-----------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 5 | Penyiap dan Pengumpul Bahan Pembatalan Izin Pemanfaatan Ruang yang tidak sibuk sesuai dengan |
| | | | RTRWP |
| | | 6 | Penyiap dan Pengumpul Bahan Pengambil alihan Kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota dalam hal Pemerintah Kabupaten / Kota tidak dapat memenuhi |
| | | 7 | Penyiap dan Pengumpulan Bahan Pemberian Pertimbangan atau Penyelesaian Permalsahanan yang tidak dapat di selesaikan pada Pemerintah Kabupaten / Kota |
| | | 8 | Penyiap dan Pengumpul Bahan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Penataan Ruang di Wilayah Provinsi |
| | | 9 | PengadministrasiUmum |
| | | 10 | Penatausaha Keuangan |
| E | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 1 | Agendaris |
| | | 2 | Penganalisa Penyusunan Program |
| | | 3 | Bendahara Barang |
| | | 4 | Caraka |
| | | 5 | Operator Komputer |
| | | 6 | Penatausahaan Laporan Keuangan |
| | | 7 | Pengadministrasian Umum |
| | | 8 | Pengaplikasi Program |
| | | 9 | Pengelola Sarana dan Prasarana Fisik |
| | | 10 | PengadministrasiUmum |
| | | 11 | Pengaplikasi Komputer |
| | | 12 | Pengelola Sarana dan Prasarana Fisik |
| | | 13 | Pengelola Urusan Dalam |

| NO | RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL PER BIDANG URUSAN | NO | JABATAN FUNGSIONALUMUM |
|------|-----------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 14 | Pengemudi |
| | | 15 | Penginventarisasi Barang dan ATK |
| | | 16 | Pengumpulan dan Pengolah Bahan Tanggapan Laporan Pemeriksaan Keuangan |
| | | 17 | Pengumpul dan Pengolah dan Data Laporan Keuangan |
| | | 18 | Pengumpul dan Pengolah Data Pelaksanaan Anggaran |
| | | 19 | Penyusun Bahan Rencana Program |
| | | 20 | Penyusun Rencana Pengadaan Pe