PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG Nomor 18 Tahun 2011 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2010-2015 (berlaku 4 Mei 2011)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan Pembangunan Daerah khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- b. bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2010-2015.
1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091 );
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu ( Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828 );
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421)
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2407 );
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
Mengingat :
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725)
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1997 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu ( Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ;
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri D).
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri E);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG DAN BUPATI REJANG LEBONG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2010-2015
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
8. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
9. Rencana kerja pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana pembangunan jangka panjang nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana pembangunan jangka menengah nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
12. Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14. Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Rejang Lebong untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
13. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Rejang Lebong untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015.
15. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
19. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
24. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
23. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
25. Keluaran ( output ) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
27. Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat musrenbang RPJMD adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun RPJMD untuk periode 5 (lima) tahun.
26. Hasil ( outcome ) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2
RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, RPJPD Propinsi Bengkulu, RPJPD Kabupaten Rejang Lebong, serta
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 3
- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud Pasal 2, mencakup penyelenggaraan rencana pembangunan untuk selama 5 (lima) tahun secara makro dan semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan yang integratif dalam daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1), terdiri dari rencana pembangunan yang dilaksanakan selama 5 (lima) tahun, yang disusun secara sinergis dan berkelanjutan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
BAB III - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
Pasal 4
RPJMD,memuat:
- b. arah kebijakan keuangan daerah;
- a. visi, misi, dan program Bupati;
- c. strategi pembangunan daerah;
- e. program SKPD;
- d. kebijakan umum;
- f. program lintas SKPD;
- h. rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif; dan
- g. program kewilayahan;
- i. rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
BAB III - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
Pasal 5
- (1) Visi, misi dan program Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan keadaan masa depan yang diharapkan dan berbagai upaya yang akan dilakukan melalui program-program pembangunan yang ditawarkan oleh Bupati terpilih.
- (2) Arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan pedoman dan gambaran dari pelaksanaan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- (3) Strategi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
- (4) Kebijakan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan Renstra SKPD.
- (5) Program SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, merupakan program yang dirumuskan
BAB III - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
Pasal 6
RPJMD sebagaimana dimaksud Pasal 4, menjadi pedoman :
- b. SKPD dalam menyusun Renstra SKPD;
- a. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD;
- c. SKPD dalam menyusun Renja SKPD.
BAB III - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
Pasal 7
- (1) RKPD sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a, merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang meliputi kondisi perekonomian secara universal, termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja dalam wujud kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b, disusun dengan berpedoman pada RPJMD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang rumusannya sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta bersifat indikatif.
- (3) Renja SKPD sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf c, disusun dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada RKP yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
BAB IV - SISTEMATIKA
Pasal 8
RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- a. pendahuluan;
- c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
- e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
- d. analisis isu-isu strategis;
- f. strategi dan arah kebijakan;
- h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; dan
- g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
- i. penetapan indikator kinerja daerah.
BAB IV - SISTEMATIKA
Pasal 9
Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana dimaksud Pasal 8, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 10

Bupati melalui Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan RPJMD setiap tahunnya, dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, RPJMD yang telah ada masih tetap berlaku, dan selanjutnya menyesuaikan dengan RPJMD berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Dalam penyusunan RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD, harus menyesuaikan dan berpedoman pada RPJMD berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup Pada tanggal 4 Mei 2011

BUPATI REJANG LEBONG,

SUHERMAN

Diundangkan di Curup pada tanggal 7 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG,

SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2011 NOMOR 56 SERI E