PERATURAN BUPATI LAMONGAN Nomor 19 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 85 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASl, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN BUPATI LAMONGAN, (berlaku 22 Mei 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 I tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
[
SALINAN
l
Menetapkan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 354 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan {Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 85 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN.
Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 85), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3
Kepala Bad an Perencanaan Pem bangunan Daerah se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan clan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah.
Pasal 5
Kepala Bad an Perencanaan Pem bangunan Daerah se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan clan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah.
Pasal 12
- (1) Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, mempunyai tugas perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian perencanaan pembangunan bidang ekonomi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (!), Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :
- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang ekonomi yang meliputi sub bidang pertanian; sub bidang perekonomian dan sub bidang pengembangan usaha;
- b. pengkoordinasian perumusan rencana target pencapaian sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan bidang ekonomi;
- c. pelaksanaan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
- d. pelaksanaan perumusan strategi pengelolaan sumber daya bidang ekonomi;
- e. pelaksanaan pembinaan, evaluasi, monitoring dan inventarisasi permasalahan perencanaan pembangunan bidang ekonomi; dan
- f. dihapus;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Pasal 13
- ( 1) Sub Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, angka 1 mempunyai tugas:
- a. menyusun program dan kegiatan perencanaan pembangunan urusan pertanian, kelautan dan perikanan, serta pangan;
- b. melakukan koordinasi perumusan rencana target pencapaian sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan urusan pertanian, kelautan dan perikanan, serta pangan;
- c. melaksanakan pembangunan serta pangan; sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan urusan pertanian, kelautan dan perikanan,
- d. melaksanakan perumusan strategi pengelolaan sumber daya urusan pertanian, kelautan dan perikanan, serta pangan;
- e. melaksanakan pembinaan, evaluasi, monitoring dan inventarisasi permasalahan perencanaan pembangunan urusan pertanian, kelautan dan perikanan, serta pangan; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, angka 2 mempunyai tugas :
- a. menyusun program dan kegiatan perencanaan urusan koperasi dan UKM, perindustrian, pariwisata; pembangunan perdagangan,
- b. melakukan koordinasi perumusan rencana target pencapaian sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran urusan koperasi dan UKM, perindustrian, perdagangan, pariwisata;
- c. melaksanakan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan pembangunan urusan koperasi dan UKM, perindustrian, perdagangan, pariwisa ta;
- d. melaksanakan perumusan strategi pengelolaan urusan koperasi dan UKM, perindustrian, pariwisata; sumber daya perdagangan,
- e. melaksanakan pembinaan, evaluasi, monitoring dan inventarisasi permasalahan perencanaan pembangunan urusan koperasi dan UKM, perindustrian, perdagangan, pariwisata; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bidang Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, angka 3 mempunyai tugas :
- a. menyusun program dan kegiatan perencanaan pembangunan urusan tenaga kerja, keuangan dan pembiayaan;
- b. melakukan kordinasi perumusan rencana target pencapaian sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan urusan tenaga kerja, keuangan dan pembiayaan;
- c. melaksanakan pembangunan pembiayaan; sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan urusan tenaga kerja, keuangan dan
- d. melaksanakan perumusan strategi pengelolaan sumber urusan urusan tenaga kerja, keuangan dan pembiayaan; daya
- e. melaksanakan pembinaan, evaluasi, monitoring dan inventarisasi permasalahan perencanaan pembangunan urusan tenaga kerja, keuangan dan pembiayaan;
- f. dihapus;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi.
Pasal 14
- (1) Bidang Sosial dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, mempunyai tugas Perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian perencanaan pembangunan bidang sosial dan pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang sosial dan pemerintahan yang kegiatannya meliputi sub bidang pendidikan, dan kebudayaan; sub bidang kesejahteraan sosial dan sub bidang pemerintahan;
- b. pengkoordinasian perumusan rencana target pencapa1an sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan bidang sosial dan pemerintahan;
- c. pelaksanaan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan pembangunan bidang sosial dan pemerintahan;
- d. pelaksanaan perumusan strategi pengelolaan sumber daya bidang sosial dan pemerintahan;
- e. pelaksanaan pembinaan, evaluasi, monitoring dan inventarisasi permasalahan perencanaan pembangunan bidang sosial dan pemerintahan;
- f. pelaksanaan perumusan dan sinkronisasi perencanaan penanggulangan kemiskinan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Sosial dan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Pasal 15
- (1) Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 1 mempunyai tugas :
- a. menyusun program dan kegiatan perencanaan pembangunan urusan pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- b. melakukan koordinasi perumusan rencana target pencapaian sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran urusan pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- c. melaksanakan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan pembangunan urusan pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- d. melaksanakan perumusan strategi pengelolaan sumber daya urusan pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- e. melaksanakan pembinaan, evaluasi, monitoring dan inventarisasi permasalahan perencanaan pembangunan urusan pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, angka 2 mempunyai tugas :
- a. menyusun program dan kegiatan perencanaan pembangunan urusan kesehatan, sosial, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. melakukan koordinasi perumusan rencana target pencapaian sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran urusan kesehatan, sosial, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.;
- c. melaksanakan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan pembangunan urusan kesehatan, sosial, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.;
- d. melaksanakan perumusan strategi pengelolaan sumber daya bidang urusan kesehatan, sosial, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.;
- e. melaksanakan pembinaan, evaluasi, monitoring dan inventarisasi permasalahan perencanaan pembangunan urusan kesehatan, sosial, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. melaksanakan perumusan dan sinkronisasi perencanaan penanggulangan kemiskinan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, angka 3 mempunyai tugas :
- a. menyusun program dan kegiatan perencanaan pembangunan urusan administrasi kependudukan clan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, sekretariat DPRD, inspektorat, kesbangpol, trantibum, penelitian dan pengembangan serta sekretariat daerah;
- b. melakukan koordinasi perumusan rencana target pencapaian sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, sekretariat DPRD, inspektorat, kesbangpol, trantibum, penelitian dan pengembangan serta sekretariat daerah.;
- c. melaksanakan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan pembangunan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, sekretariat DPRD, inspektorat, kesbangpol, trantibum, penelitian dan pengembangan serta sekretariat daerah;
- d. melaksanakan perumusan strategi pengelolaan sumber daya urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberclayaan masyarakat clan clesa, sekretariat DPRD, inspektorat, kesbangpol, trantibum, penelitian dan pengembangan serta sekretariat daerah.;
- e. melaksanakan pembinaan, evaluasi, monitoring clan inventarisasi permasalahan perencanaan pembangunan urusan administrasi kepencluclukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat clan desa, sekretariat DPRD, inspektorat, kesbangpol, trantibum, penelitian clan pengembangan serta sekretariat claerah; clan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Kabupaten Lamongan. pengundangan Serita Daerah

Penetapan: Diundangkan di Lamongan pada tanggal 22 Mei 2017

Penetapan: Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 22 Mei 2017

Verifikasi: SEKRETARJS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN, ttd. YUHRONUR EFENDI

Penandatangan: BUPATI LAMONGAN, ttd. FADEL! BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017 NOMOR 19