Unknown Unknown Nomor 21 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014 DI KOTA SINGKAWANG (berlaku 30 September 2014)
Pembukaan
Menimbang
VVALIKOTA SlNGKAVVANG PROVINS! KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 21 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014 DI KOTA SINGKAWANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG, a.
- bahwa dengan telah diundangkannya Undang› Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran. 2014 dan untuk mencukupi kebutuhan pupuk sampai dengan Desember 2014, telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 103/Permentan/SR.130/8/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan clan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubumur · Kalimantan Barat Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 di Provinsi Kalimantan Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Singkawang Nomor 23 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Ptipuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 di Kota Singkawang;
Mengingat
1.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah- daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik I~donesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3478);
3.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411); .
4.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tent@\_g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), .sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor . 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
8.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo:r 4737};
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang
Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor · 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N ,P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2&amp;/Penn\_en\_t~n\_/SR . .130/S /2-009 ten.t@g PlJRlJ.k Organik, Pupuk H~:iyati dan Pembenahan Tanah;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M› DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian; ·
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
15. Keputusan Menteri Perind.u&amp;trian . dan Perdagangan Nomor 634 /MPP /Kep /9 /2002· tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang DanAtau Jasa Yang Beredar di Pasar;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237 /Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Oganik ;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk Ari-Organik ;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7 /2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
19. Peraturan Guberriur Kalimantan Barat Nomor 65 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2014;
20. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota. Singka.wang (Lembaran Daerah Koti;:t\_ Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah ·Kata Singkawang Nomor 14);
21. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor 23);
..
..
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 23 TAHUN 2013 TEN.TANG KEBUTUHAN PAN ttARGA ECERAN TERTINGGI (HET). PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN. TAHUN ANGGARAN 2014 DI KOTA SINGKAWANG.
Pasall
1. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk aersubsidi l.Tntuk Se~tor PerUinicm Tahun Angga.rcm 2014 di Kota Singkawang ( Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor 23) diubah sebagai berikut : ·
- a. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3
- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi di hitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan Kepala Dinas kepada Direktur J enderal.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud ayat (1) dirinci menurut kecamatan,jenis, jumlah dan sebaran bulanan, seperti tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.
- b. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4A, yang berbunyi sebagai berikut : .

## Pasal 4A

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dapat melakukan penyesuaian berdasarkan lokasi, jenis, jumlah, clan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas di masing-masing kecamatan.

- c. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 6A, yang berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 6A

Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan sesuai yang tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- d. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan peenyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk · Sektor ·Pert®i~il.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsid~ untuk sektor pertanian penyaluran di Lini IV · ke petani atau kelompok tani diatur sebagru berikut:
- a. Penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di Lini IV .berdasarkan RDKK .sesuai wilayah tanggung jawabnya;
- b. Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah; dan
- c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis,· jumlah, harga, tempat, waktu, dan tepat mtitu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke pe~ani atau keloII1pok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Kota Singkawang yang membidangi pertanian melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani &amp;ebagaimana\_ dimak\_&amp;ud pag~\_ ~y~.t (3) d\_il~k\I.k~.11 oleh 2eW.g~-~ pengawasan yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kota Singkawang.
- (6) Wajib melaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- (7) Hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan.
- (8) Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan s\_e&amp;uai Petunjuk\_ Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2014 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

\_;.,•

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kata Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang Pada tanggal 30 September 2014

WALIKOTA SINGKAWANG,

TID

AWANGISHAK

Diundangkan di Singkawang Pada tanggal 30 September 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

TID

SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2014 NOMOR 21