PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor 66 Tahun 2005 tentang Retribusi Daerah; - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 06 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 13 Tahun 2001, dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat saat ini; - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil. - 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (LNRI Tahun 1959 Nomor 74, TLNRI Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan (LNRI Tahun 1974 Nomor 1, TLNRI Nomor 3019); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (LNRI Tahun 1974 Nomor 55, TLNRI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (LNRI Tahun 1999 Nomor 169, TLNRI Nomor 3890); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LNRI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan LNRI Nomor 3209 ) ; 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LNRI Tahun 1997 Nomor 41, TLNRI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 2000 (LNRI Tahun 2000 Nomor 296, TLNRI Nomor 4048); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LNRI Tahun 2004 Nomor 53, TLNRI Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dangan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LNRI Nomor 4438); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 Tentang Penggunaan Lambang Negara (LNRI Tahun 1958 Nomor 71, TLNRI Nomor 1636); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (LNRI Tahun 1983 Nomor 6, TLNRI Nomor 3692); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dibidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (LNRI Tahun 1998 Nomor 45, TLNRI Nomor 3742); 12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (LNRI Tahun 2000 Nomor 54, TLNRI Nomor 3952 ); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengeloaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2000 Nomor 202, TLNRI Nomor 4022); 14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Peyelenggaraan Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2001 Nomor 41, TLNRI Nomor 4090); 15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (LNRI Tahun 2001 Nomor 119, TLNRI Nomor 4139) ; 16. Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (LNRI Tahun 2004 Nomor 110); 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2003 Nomor 86) ; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2004 Nomor 122); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 07 Tahun 2005 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2005 Nomor 122); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR : 11 TAHUN 2005
T E N T A N G
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN AKTA CATATAN SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JENEPONTO
- a. bahwa penyediaan Jasa Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil merupakan salah satu kewenangan Daerah yang berpotensi menjadi salah satu sumber pendapatan Daerah guna mendukung peningkatan pelayanan kepentingan dan kemanfaatan umum;
- b. bahwa Retribusi Penggantian Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, termasuk jenis Retribusi Jasa Umum yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Perorangan atau Badan Hukum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 06 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 13 Tahun 2001, dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat saat ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil.
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (LNRI Tahun 1959 Nomor 74, TLNRI Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan (LNRI Tahun 1974 Nomor 1, TLNRI Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (LNRI Tahun 1974 Nomor 55, TLNRI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (LNRI Tahun 1999 Nomor 169, TLNRI Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LNRI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan LNRI Nomor 3209 ) ;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LNRI Tahun 1997 Nomor 41, TLNRI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 2000 (LNRI Tahun 2000 Nomor 296, TLNRI Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LNRI Tahun 2004 Nomor 53, TLNRI Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dangan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LNRI Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 Tentang Penggunaan Lambang Negara (LNRI Tahun 1958 Nomor 71, TLNRI Nomor 1636);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (LNRI Tahun 1983 Nomor 6, TLNRI Nomor 3692);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dibidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (LNRI Tahun 1998 Nomor 45, TLNRI Nomor 3742);
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (LNRI Tahun 2000 Nomor 54, TLNRI Nomor 3952 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengeloaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2000 Nomor 202, TLNRI Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Peyelenggaraan Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2001 Nomor 41, TLNRI Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (LNRI Tahun 2001 Nomor 119, TLNRI Nomor 4139) ;
16. Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (LNRI Tahun 2004 Nomor 110);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2003 Nomor 86) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2004 Nomor 122);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 07 Tahun 2005 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2005 Nomor 122);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
Dan
BUPATI JENEPONTO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN AKTA CATATAN SIPIL.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah bersama Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jeneponto;
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung-jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Tekhnis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah;
5. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI dan Orang Asing yang masuk secara sah yang masing-masing bertempat tinggal di Kabupaten Jeneponto;
6. Orang Asing adalah orang bukan WNI yang Tinggal Terbatas atau Tinggal Tetap di Kabupaten Jeneponto dan telah mendapat Izin untuk Tinggal Terbatas dalam jangka waktu tertentu atau Tinggal Tetap dari instansi yang berwenang;
7. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP, adalah alat bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang berlaku diseluruh Wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia;
8. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karaktaristik Anggota Keluarga;
9. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh Perangkat Daerah yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
10. Akta catatan Sipil adalah dokumen register catatan sipil yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
11. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang Bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut;
12. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seoranganak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah menjadi anak sah sepasang suami isteri;
13. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, KK dan Akta Catatan Sipil adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak KTP, KK dan Akta Catatan Sipil yang disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum;
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan Retribusi penggantian biaya cetak;
15. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SPORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek Retribusi sebagai dasar perhitungan pembayaran Retribusi;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi ## BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, KK dan Akta Catatan Sipil dipungut biaya Retribusi sebagai Penggantian Biaya Cetak KTP, KK dan Akta Catatan Sipil.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Obyek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi penggantian biaya cetak :
- a. KTP WNI dan WNA;
- b. KK WNI dan WNA;
- c. Akta Catatan Sipil yang terdiri dari:
1. Akta Kelahiran ;
2. Akta Perkawinan ;
3. Akta Perceraian ;
4. Akta Kematian ;
5. Akta Pengesahan, Pengakuan dan Pengangkatan Anak ;
6. Akta ganti nama bagi WNI dan WNA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan jasa pencetakan KTP, KK dan/atau Akta Catatan Sipil.
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, KK dan Akta Catatan Sipil tergolong Retribusi Jasa Umum.
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa diukur ## BAB V PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7
- (1) Prinsip penetapan tarif Retribusi adalah untuk Penggantian Biaya Cetak KTP, KK dan Akta Catatan Sipil;
- (2) Biaya Cetak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah biaya cetak per satuan lembar KTP, KK dan/atau Akta Catatan Sipil yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada percetakan yang ditunjuk.
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8
- (1) Struktur tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, KK dan/atau Akta Catatan Sipil
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 9
- (1) Pengadaan blanko pelayanan KTP, KK dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memilih perusahaan percetakan yang telah mempunyai kualifikasi izin percetakan dokumen sesuai dengan Peraturan perundang-undangan;
- (2) Pemerintah Daerah sebelum melakukan pengadaan blanko dokumen Penduduk harus mendapatkan nomor registrasi blanko dari Depatemen Dalam Negeri;
MASA BERLAKU RETRIBUSI
BAB VII - MASA BERLAKU RETRIBUSI
Pasal 10
- (1) Masa Retribusi KTP sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (2) huruf a adalah 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal penerbitan KTP;
- (2) Masa Retribusi untuk KK dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (2) huruf b dan c hanya satu kali;
- (3) Perubahan/penggantian KTP, KK dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan (2) dikenakan retribusi sebagaimana Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil yang ditetapkan pada Pasal 8 Ayat (2).
BAB VII - MASA BERLAKU RETRIBUSI
Pasal 11
- (1) Setiap penduduk hanya memiliki 1 (satu) KTP dan hanya diberikan kepada penduduk WNI dan Orang Asing tinggal tetap dan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
- (2) Bagi penduduk WNI yang berdomisili tetap dan berusia 60 (enam puluh) Tahun ke atas diberikan masa Retribusi KTP hanya satu kali yang jangka waktunya berlaku seumur hidup;
- (3) Masa berlaku KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetapnya;
BAB VIII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 12
- (1) Pemungutan Retribusi KTP dan KK sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (2) huruf a dan b dilakukan dalam wilayah Kecamatan yang memberikan pelayanan Cetak KTP dan KK;
- (2) Pemungutan Retribusi Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (2) huruf c dilakukan dalam wilayah Kabupaten oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pencatatan Sipil;
BAB VIII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 13
- (1) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan setelah mengajukan permohonan pembuatan/penerbitan Biaya Cetak KTP, KK dan Akta Catatan Sipil yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
- (2) Kepada Instansi atau Unit Kerja yang melakukan pemungutan Retribusi Biaya Cetak KTP, KK dan Akta Catatan Sipil diberikan Upah Pungut sebesar 5 % (lima persen) dihitung dari realisasi pungutan, yang pembagiannya lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
BAB VIII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 14
Orang Pribadi yang secara resmi mengajukan permohonan pembuatan/penerbitan Biaya Cetak KTP, KK dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai Wajib Retribusi.
SURAT PENDAFTARAN
BAB IX - SURAT PENDAFTARAN
Pasal 15
- (1) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib mengisi SPORD ;
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya ;
- (3) Bentuk, Isi dan Tata Cara Pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
PENETAPAN RETRIBUSI
BAB X - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 16
- (1) ## BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
BAB X - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 17
- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi hanya dapat dipungut kepada mereka yang ditetapkan sebagai Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
BAB XII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 18
- (1) Kewajiban pembayaran Retribusi atas pengambilan/penerbitan KTP, KK dan Akta Catatan Sipil yang terutang harus dilunasi secara tunai dan dibayar dimuka ;
- (2) Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran Retribusi lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB XIII - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 19
- (1) Bupati dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Biaya Cetak KTP, KK dan Akta Catatan Sipil;
- (2) Pemberian Pengurangan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan
BAB XIII - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 20
- (1) Bagi penduduk korban bencana diberikan KTP oleh Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya retribusi;
- (2) Surat keterangan pengganti dokumen penduduk bagi pengungsi dan penduduk korban bencana di Daerah diberikan tanpa dipungut biaya apapun;
BAB XIV - PENYIDIKAN
Pasal 21
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan menyiapkan keterangan atau laporan yang berkenan dengan tindak pidana;
- b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan mengenai kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana;
- d. Memeriksa Buku-buku, Catatan-catatan atau Dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti Pembukuan, Pencatatan, dan Dokumen-dokumen lain;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana;
- g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa Identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. Memotret seseorang berkaitan dengan Tindak Pidana;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa, sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan Penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ## BAB XV KETENTUAN PIDANA
BAB XIV - PENYIDIKAN
Pasal 22
- (1) Wajib Retribusi Biaya Cetak KTP, KK dan Akta Catatan Sipil yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini sehingga mengakibatkan Daerah mengalami Kerugian diancam dengan Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 5 (empat) kali jumlah Retribusi terutang ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XVI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 23
Hasil pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, KK dan Akta Catatan Sipil adalah merupakan salah satu obyek Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa/Kelurahan yang pembagiannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 07 Tahun 2005 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa/Kelurahan.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XVII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24
- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini spesifikasi lama bentuk dan Jenis KTP, KK dan Akta Catatan Sipil yang belum berakhir masa berlakunya dinyatakan masih tetap berlaku ;
- (2) Penerbitan KTP, KK dan Akta Catatan Sipil yang menggunakan blanko spesifikasi lama, setelah berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- (3) KTP seumur hidup yang telah diterbitkan bagi warga lanjut usia secara bertahap akan disesuaikan dengan spesifikasi baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (3);
KETENTUAN PENUTUP
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan/Peraturan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya ketentuan Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 06 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 13 Tahun 2001dinyatakan tidak berlaku lagi ;
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Penetapan: Ditetapkan di : JENEPONTO Pada tanggal : 2005

Penandatangan: BUPATI JENEPONTO R A D J A M I L O

Penetapan: Diundangkan di : JENEPONTO Pada Tanggal : 2005

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO . LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2005 NOMOR .....