KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 38 Tahun 2004 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I MENTERI NEGARA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2004 (berlaku 10 Mei 2004)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2004;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2004;
5. Keputusan ...
Menetapkan:
5. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2004;
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I MENTERI NEGARA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2004.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2004, diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
'Bagian Kesembilan
Pasal 18
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara terdiri dari :
- a. Sekretariat Menteri Negara;
- b. Deputi Bidang Usaha Perbankan dan Jasa Keuangan;
- c. Deputi Bidang Usaha Jasa Lainnya;
- d. Deputi Bidang Usaha Logistik dan Pariwisata;
- e. Deputi Bidang Usaha Agro Industri, Kehutanan, Kertas, Percetakan dan Penerbitan;
- f. Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi;
- g. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi;
- h. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat;
- i. Staf Ahli Bidang Kemitraan Usaha Kecil;
- j. Staf Ahli Bidang Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara;
- k. Staf Ahli Bidang Investasi dan Otonomi Daerah.'
Pasal 19
'Pasal 19
- (1) Sekretariat Menteri Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Menteri Negara.
- (2) Deputi Bidang Usaha Perbankan dan Jasa Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pembinaan Badan Usaha Milik Negara di bidang usaha perbankan dan jasa keuangan.
- (3) Deputi Bidang Usaha Jasa Lainnya mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pembinaan Badan Usaha Milik Negara di bidang usaha jasa lainnya.
- (4) Deputi Bidang Usaha Logistik dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pembinaan Badan Usaha Milik Negara di bidang usaha logistik dan pariwisata.
- (5) Deputi Bidang Usaha Agro Industri, Kehutanan, Kertas, Percetakan dan Penerbitan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pembinaan Badan Usaha Milik Negara di bidang usaha agro industri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan.
- (6) Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, Energi, dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pembinaan Badan Usaha Milik Negara di bidang usaha pertambangan, industri strategis, energi, dan telekomunikasi.
- (7) Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pembinaan Badan Usaha Milik Negara di bidang restrukturisasi dan privatisasi.
- (8) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hubungan antar lembaga dan masyarakat.
- (9) Staf Ahli Bidang Kemitraan Usaha Kecil mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah kemitraan usaha kecil.
- (10) Staf Ahli Bidang Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pengembangan usaha Badan Usaha Milik Negara.
- (11) Staf Ahli Bidang Investasi dan Otonomi Daerah mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah investasi dan otonomi daerah.'
Pasal II ...
Salinan sesuai aslinya Deputi Sekretariat Kabinet Bidang hukum dan Perundang-undangan, ttd
Lambock V. Nahattands
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 2004

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI