PERATURAN DAERAH KOTA PROVINSI BANTEN  TANGERANG Nomor 3 Tahun 2015 tentang BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dan perlakukan yang sama dihadapan hukum;
- b. bahwa bantuan hukum secara cuma-cuma untuk masyarakat miskin telah diamanatkan dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2 0 1 1 tentang Bantuan Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;
4. Mengingat : 1. Pasal 1 8 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
5. Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); tentang Republik Lembaran
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5431);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2013 ten tang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG
dan WALIKOTA TANGERANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- 1 . Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kota Tangerang.
6. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan salah satu dokumen sebagai berikut : Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah.
7. Penerima bantuan hukum adalah orang perseorangan a tau sekelompok orang yang sedang menghadapi masalah hukum dan secara sosial ekonomi tidak mampu menanggung biaya operasional beracara.
8. Pemberi bantuan hukum adalah organisasi bantuan hukum yang memberi layanan bantuan hukum dan telah terakreditasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
10. Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses peradilan.
- 1 1. Non litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan.
- 12.Akreditasi adalah pengakuan terhadap pemberi bantuan hukum yang diberikan oleh Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia setelah dinilai bahwa pemberi bantuan hukum tersebut layak untuk memberikan ban tuan hukum.
13. Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
ASAS DAN PRINSIP
BAB II - ASAS DAN PRINSIP
Pasal 2
Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
BAB II - ASAS DAN PRINSIP
Pasal 3
Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar, meliputi:
- a. Prinsip keadilan;
- b. Prinsip persamaan kedudukan dalam hukum;
- c. Prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- d. Prinsip keterbukaan;
- e. Prinsip efisiensi;
- f. Prinsip efektifitas, dan
- g. Prinsip akuntabilitas.
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN
BAB III - RUANG LINGKUP DAN TUJUAN
Pasal 4
Ruang Lingkup Peraturan ini hanya mengatur mengenai Bantuan Hukum yang dibiayai dari APBD, meliputi:
- a. Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- b. Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi;
- c. Hak dan Kewajiban;
- d. Tata Cara Permohonan Bantuan Hukum;
- e. Pembayaran Dana Bantuan Hukum;
- f. Larangan;
- g. Ketentuan Pidana.
BAB III - RUANG LINGKUP DAN TUJUAN
Pasal 5
Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Daerah bertujuan untuk:
- a. menjamin hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
- b. menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia
- c. menjamin pemenuhan hak Penerima bantuan hukum untuk memperoleh keadilan.
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM Pasal 6
Pasal 6
- ( 1 ) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang sedang menghadapi maslah hukum;
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi maslah hukum keperdataan, pidana dan tata usaha negara yang terdiri dari :
- a. Litigasi; dan
- b. Non litigasi.
- (3) Bantuan hukum litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/ atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.
- ( 4) Pem berian Ban tuan H ukum se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/ atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum tersebut tidak mencabut Surat Kuasa Khusus.
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM Pasal 6
Pasal 7
- ( 1 ) Setiap orang miskin yang berdomisili di Daerah berhak menjadi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) wajib dibuktikan dengan salah satu dokumen sebagai berikut : Kartu Jaminan Kesehatan masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari lurah.
- (3) Surat Keterangan Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan khusus untuk permohonan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM Pasal 6
Pasal 8
Pelaksanaan Ban tuan H ukum se bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap dan berkedudukan di wilayah administrasi Kota Tangerang;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM Pasal 6
Pasal 9
- ( 1 ) Walikota dapat mendorong terbentuknya Lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan dalam melakukan bantuan hukum litigasi di Daerah.
- (2) Dalam rangka perluasan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya yang bersifat non litigasi, Walikota dapat menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi.
BABV
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM LITIGASI DAN NON LITIGASI
Bagian Kesatu Pemberian Bantuan Hukum Litigasi
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM Pasal 6
Pasal 10
- ( 1 ) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/ a tau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dan dosen.
- (3) Dalam melakukan pemberian Bantuan hukum, paralegal dan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari advokat se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1).
- (4) Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , tidak menghapuskan kewajiban Advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan dengan cara :
- a. pendampingan dan/ a tau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;
- b. pendampingan dan/ atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- c. pendampingan dan/ atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Peradilan.
Bagian Kedua Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi
- ( 1 ) Pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal dan dosen dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyuluhan hukum;
- b. konsultasi hukum;
- c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
- d. penelitian hukum;
- e. mediasi;
- f. negosiasi;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. pendampingan di luar pengadilan; dan/ atau
1. drafting dokumen hukum.
HAK DAN KEWAJIBAN
BAB VI - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 12
Penerima bantuan hukum berhak:
- a. mendapatkan bantuan hukum hingga masalahnya tuntas atau telah ada kekuatan hukum tetap terhadap perkaranya;
- b. mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma;
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum;dan
- d. mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik.
BAB VI - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 13
Untuk mendapatkan bantuan hukum, Penerima bantuan hukum wajib :
- a. mengajukan permohonan kepada Pemberi bantuan hukum;
- b. menyampaikan informasi yang benar dan bukti-bukti yang sah tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapinya; dan
- c. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.
BAB VI - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 14
Pemberi bantuan hukum berhak :
- a. mendapatkan bantuan pendanaan dalam menjalankan tugasnya.
- b. be bas mengeluarkan pernyataan dan/ atau menyampaikan pendapat dalam pelaksanaan tugasnya, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan peraturan perundang­ undangan.
- c. mencari dan mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya.
- d. mendapatkan perlindungan terhadap:
5. 1 . kemungkinan pemeriksaan dan/ atau penyitaan terhadap dokumen yang diperoleh dan/ atau dimilikinya sehubungan dengan tugasnya memberi bantuan hukum kepada Penerima bantuan hukum.
2. kerahasiaan hubungannya dengan Penerima bantuan hukum.
3. keselamatan diri dan/ atau keluarganya karena melakukan pemberian bantuan hukum.
BAB VI - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 15
Pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya memberikan bantuan hukum kepada Penerima bantuan hukum, kecuali Pemberi bantuan hukum telah melanggar kode etik yang seharusnya ditaati sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB VI - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 16
Pemberi bantuan hukum wajib :
- a. merahasiakan segala informasi, keterangan, dan data yang diperolehnya dari Penerima bantuan hukum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- b. melayani Penerima bantuan hukum sesuai dengan prinsip­ prinsip pelayanan publik.
- c. setiap 3 (tiga) bulan sekali melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.
- d. pemberi bantuan hukum wajib memberikan bantuan hukum kepada Penerima bantuan hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya.
LARANGAN
BAB VII - LARANGAN
Pasal 17
- ( 1 ) Pemberi Bantuan Hukum dilarang:
- a. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/ a tau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum;dan/ a tau
- b. melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administratif berupa:
- a. membatalkan pemberian dana bantuan hukum;
- b. menghentikan pemberian dana bantuan hukum;
- c. tidak memberikan dana bantuan hukum pada tahun anggaran berikutnya; dan/ a tau
- d. dilaporkan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Hukum dan HAM untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan.
TATA CARA PERMOHONAN BANTUAN HUKUM
BAB VIII - TATA CARA PERMOHONAN BANTUAN HUKUM
Pasal 18
- ( 1 ) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. identitas Pemohon Bantuan Hukum;
- b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum;
- c. menyerahkan copy atau salinan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- d. melampirkan salah satu dokumen sebagai berikut: Kartu Jaminan Kesehatan masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari lurah.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) pemohon dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (3) Permohonan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dituangkan dalam bentuk tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Identitas Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/ atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
BAB VIII - TATA CARA PERMOHONAN BANTUAN HUKUM
Pasal 19
- ( 1 ) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum ## BAB IX
BAB VIII - TATA CARA PERMOHONAN BANTUAN HUKUM
Pasal 20
- ( 1 ) Dalam rangka penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah, Pemerintah Daerah memberikan dana Bantuan Hukum litigasi dan non litigasi kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD.
BABX
TATA CARA PENGAJUAN DANA BANTUAN HUKUM YANG BERASAL DARI APBD
BAB VIII - TATA CARA PERMOHONAN BANTUAN HUKUM
Pasal 21
- ( 1 ) Pemberi bantuan hukum mengajukan permohonan dana bantuan hukum kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan :
- a. surat permohonan dana bantuan hukum yang ditanda­ tangani oleh pimpinan Lembaga Bantuan Hukum;
- b. foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM sebagai lembaga Bantuan Hukum yang telah terakreditasi;
- c. kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum;
- d. program Bantuan Hukum Tahunan;
- e. foto copy identitas Penerima Bantuan Hukum;
- f. melampirkan salah satu dokumen sebagai berikut: Kartu Jaminan Kesehatan masyarakat, Bantuan Langsung Tonai, Kartu Beras Miskin, atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari lurah.
- g. uraian singkat pokok perkara yang dimohonkan Penerima Bantuan Hukum;
- h. perkembangan penanganan perkara; clan
1. surat pernyataan ticlak menerima dana Bantuan Hukum yang berasal dari Anggaran Pendapatan clan Belanja Negara clan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Banten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain.
- (3) Tata cara pengajuan dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
BAB VIII - TATA CARA PERMOHONAN BANTUAN HUKUM
Pasal 22
- ( 1 ) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi clan Non litigasi diberikan sesuai dengan Standar Biaya Pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (2) Standar Biaya Pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
PENGAWASAN
BAB XII - PENGAWASAN
Pasal 23
- ( 1 ) Setiap pemberian dana Bantuan Hukum yang diberikan Pemerintah Daerah dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota melalui Inspektorat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XIII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 24
- ( 1 ) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang bantuan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyiclik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menenma, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum agar keterangan atau laporan terse but menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang ban tuan hukum;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen­ dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang ban tuan hukum;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti terse but;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j . menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang bantuan hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA Pasal 25
Pasal 25
Pemberi Bantuan Hukum penerima dana bantuan hukum dari APBD yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/ atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP Pasal 26
Pasal 26
Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP Pasal 26
Pasal 27
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Penetapan: Ditetapkan di Tangerang Pada tangga1 ?7 A~its2015.

Penandatangan: ## WALIKOTA TANGERANG, ## H. ARIEF R WISMANSYAH

Penetapan: Diundangkan di Tangerag pada tanggad 27 Aeusta 20 1 5

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG, ## DADI BUDAERI LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2015 NOMOR 3
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 3 TAHON 2015
## TENTANG
## BANTUAN HOKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN
## I. PENJELASAN UMUM
PENJELASAN
Pasal 1
Hingga saat ini, di Kota Tangerang belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin.
Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dalam Peraturan Daerah ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin di Wilayah Kota Tangerang.
Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi: pengertian-pengertian, asas dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan bantuan hukum, hak dan kewajiban, syarat, tata cara pengajuan permohonan, tata kerja, larangan, pendanaan, sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
II. PASAL DEMI PASAL
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Pasal2
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup Jelas
Ayat a :
Yang dimaksud dengan "prinsip keadilan" adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.
"asas dimaksud dengan persamaan kedudukan di dalam hukum" adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum. Yang
Ayat b :
PENJELASAN
Pasal 4
Pasal4
PENJELASAN
Pasal 5
Pasal5
PENJELASAN
Pasal 6
Pasal6
PENJELASAN
Pasal 7
Ayat c : Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.
Ayat d :
Yang dimaksud dengan II asas efisiensi" adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sum ber anggaran yang ada.
Ayat e :
Yang dimaksud dengan II asas efektivitas" adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.
Ayat f :
Yang dimaksud dengan II asas akuntabilitas" adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
| Pasal8 | CukupJelas |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasal9 | Cukup Jelas |
PENJELASAN
Pasal 10
| Pasal 1 1 | Bantuan pendanaan dimaksud hanya berasal dari APBD Pemerintah Kota Tangerang |
PENJELASAN
Pasal 12
| Pasal 12 | Cukup Jelas |
PENJELASAN
Pasal 13
| Pasal 13 | Ayat a dan b Cukup Jelas Ayat c Agar Walikota dan DPRD setiap saat dapat memantau tugas pemberibantuan hukum. |
PENJELASAN
Pasal 14
| Pasal 14 | CukupJelas |
PENJELASAN
Pasal 15
| Pasal 15 | Cukup Jelas |
PENJELASAN
Pasal 16
| Pasal 16 | Cukup Jelas |
PENJELASAN
Pasal 17
| Pasal 17 | Cukup Jelas |
PENJELASAN
Pasal 18
| Pasal 18 | Cukup Jelas |
PENJELASAN
Pasal 19
| Pasal 19 | Cukup Jelas |
PENJELASAN
Pasal 20
| Pasal 2 1 | Cukup Jelas |
| Pasal22 | Cukup Jelas |
| Pasal23 | Cukup Jelas |
PENJELASAN
Pasal 24
| Pasal25 | Cukup Jelas |
PENJELASAN
Pasal 26
| Pasal 26 | Cukup Jelas |
PENJELASAN
Pasal 27
| Pasal 27 | Cukup Jelas |