Unknown Unknown Nomor / Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN 2013 TENTANG PETUNJu "UPATI SINTANG NOMOR 76 TAHUN PEMANFAATAN INSEN, "ELAKSANAAN PEMBERIAN DAN IF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pajak diberikan
- Cara Pemberian dan Pemanfaatan terhadap instansi pelaksana pemungut daerah dan retribusi daerah dapat insentif, apabila mencapai kinerja tertentu;
- b. bahwa untuk melaksanakan pemberian dan pemanfaatan lnsentif sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, secara transparan, akuntabel dan berkeadilan, dan guna meningkatkan optimalisasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 76 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 76 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
000271
·
gat
Meng3
1.
- Undang-Una Peneta ang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Ta,, Pan Undang-Undang Darurat Nomor 3 un 1953 t¢ tan II Di Ka;, ' g Pembentukan Daerah Tingkat Ind mantan (Lembaran Negara Republik Le obnesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan maran Ne » b egara Republik Indonesia Nomor 352) se a · s\_ Undang-Undang (Lembaran Negara publik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 6. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Re ublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, T:bahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
7. Undang-Undang ...
8. Undang-U Pajak t\_'dang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Negara[z""h dan Retribusi Daerah (Lembaran 130. Publik Indonesia Tahun 2009 Nomor I,,' 'ambahan Lembaran Negara Republik onesia Nomor 5049); ·
9. Peraturan p, . emerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang P engelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: '
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor l, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomorl);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
15. Peraturan D Tah aerah Kabupaten Sintang Nomor un 2011 t Tanah p\_ entang Bea Perolehan Hak Atas Kab an Bangunan (Lembaran Daerah z,[" n stang Tahun 2011 Noor 1. ahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1); 1
16. Peraturan D Te aerah Kabupaten Sintang Nomor a2 ahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);
21. Peraturan Bupati Sintang Nomor 41 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sin tang Tahun 2013 Nomor 168);
Menetapkan
MIEMUTUSRKAN •
PERA TURAN PERATURA$ UPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 2013 1%~"PAT1 sINTANG NOMOR 76 TAHUN PEMBER1A, 'NG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTA, AN PEMANFAATAN INSENTIF DAERAH. PAJAK DAERAH DAN RETRIBUI
PASAL I
Beberapa kete t . . enruan dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 76 Tah un 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 923) diubah sebagai berikut:
- l. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
- (1) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j, dan ayat (2) terdiri atas :
Pasal 5
- (1) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j, dan ayat (2) terdiri atas :
- a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
- b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- c. Pejabat dan Pegawai pada SKPD Pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing; dan
- d. Pihak lain yang membantu Instansi pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) huruf k terdiri atas :
- a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
- b. Sekretaris Daerah selaku koordinator Dengelolaan Keuangan daerah;
2. c p' · 'ejabat dan Pegawai pada SKPD Pelaksana pemungutan Pajak Daerah sesuai dengan 'anggung jawab masing-masing;
- d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh SKPD pelaksana pemungutan pajak daerah; dan
- e. Pihak lain yang membantu SKPD pelaksana pemungutan pajak daerah.
- (33) Besar pembayaran Insentif untuk pemungut pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari besarnya Insentif yang ditetapkan
Pasal 7
- (1) Target tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah sebagai berikut:
Pasal 8
- (1) Target tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas persen);
- b. Sampai dengan triwulan II 40% (empat puluh persen);
- c. Sampai dengan triwulan III 75% (tujuh puluh lima persen);
- d. Sampai dengan triwulan IV 100% (seratus persen);
- (2) Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II.
- (3) Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang daril5% (lima belas persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.
- (4) Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih, lnsentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.
- (5) Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh persen), lnsentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan Ill.
- (6) Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lirna persen), lnsentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
- (7) Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV.
- (8) Apabila Pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100; I .: /o (seratus persen) atau lebih, """·tf diberikan untuk triwulan yang belum ayarkan.
- (9) Apabila pada akhi , · . s Ir triwulan IV realisasi u rang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
3. ( 1 0) Dalam hal target penerimaan Pajak Dae rah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya sepanjang telah dianggarkan dalam APBD.
PASALII
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Penetapan: Ditetapkan di Sintang pada tanggal ' e + / /MILTON CROSBY 2014

Penetapan: Diundangkan di Sintang Pada tanggal /4 e 2014

Penandatangan: PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH ( KABUPATEN SINTANG, F'OBEPHA HASNAH TAHUN 2014 NOMOR {U BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG