PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK Nomor 13 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI (berlaku 16 Agustus 2016)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan dan mewujudkan pembangunan menara telekomunikasi yang memenuhi persyaratan administratif, teknis, fungsi, tata bangunan, rencana tata ruang wilayah, lingkungan dan aspek yuridis serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berjalan sangat pesat, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
PARAF KOORDINASI
KETUA PANSUS III
WAHYUDIANTO
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI,
S.H., M.Si.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotaparaja Surabaya dengan merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
PARAF KOORDINASI
KETUA PANSUS III
WAHYUDIANTO
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI,
S.H., M.Si.
8.
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9.
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 20112031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembangunan Menara
PARAF KOORDINASI
KETUA PANSUS III
WAHYUDIANTO
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI,
S.H., M.Si.
Menetapkan :
Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 6 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK dan BUPATI TRENGGALEK
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 3 Seri E) diubah sehingga
PARAF KOORDINASI
KETUA PANSUS III
WAHYUDIANTO
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI,
S.H., M.Si.
berbunyi sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
6. Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut Menara, adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain, dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
7. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh lebih dari satu
PARAF KOORDINASI
KETUA PANSUS III
WAHYUDIANTO
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI,
S.H., M.Si.
- operator untuk menempatkan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base Transceiver Station Terpadu).
8. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
9. Penanggung jawab menara terhadap pemeriksaan berkala bangunan menara dan/atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian menara adalah penyedia menara atau pengelola menara.
10. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
11. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
12. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
13. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
14. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi
Pasal 5
- (1) Jenis Menara dan operasionalisasinya diklasifikasikan
Pasal 6
Untuk menjamin keselamatan Menara, keselamatan Bangunan dan penduduk di sekitarnya, setiap pendirian
PARAF KOORDINASI
KETUA PANSUS III
WAHYUDIANTO
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI,
S.H., M.Si.
Menara wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. standar dan persyaratan konstruksi Bangunan dan material Menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. sarana pendukung minimal yang meliputi: pentanahan, penangkal petir, catu daya, lampu halangan penerbangan dan marka halangan penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Identitas Menara;
- d. Menara yang dibangun diatas tanah harus didahului dengan penyelidikan tanah.
- e. memperhitungkan kekuatan dan kestabilan yang berkaitan dengan pondasi, pembebanan dan struktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. peletakan Menara pada dan/atau di atas Bangunan harus disertai dengan penghitungan kembali kekuatan struktur Bangunan yang akan ditempati
Pasal 11
- (1) Persebaran Menara dalam beberapa zonasi dengan
Pasal 13
- (1) Penyedia Menara atau Pengelola Menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk menggunakan Menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis Menara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
Pasal 14
Pembangunan Menara dapat dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara, atau
PARAF KOORDINASI
KETUA PANSUS III
WAHYUDIANTO
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI,
S.H., M.Si.
Kontraktor Menara dengan mempertimbangkan:
- a. kepadatan Menara atau jumlah Menara yang telah ada pada suatu wilayah
- (1) Penyelenggara Telekomunikasi dapat menempatkan:
- a. antena di atas Bangunan Gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 meter dari permukaan atap Bangunan Gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung Bangunan Gedung yang diizinkan, dan konstruksi Bangunan Gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau
- b. antena yang melekat pada Bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
- (2) Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak memerlukan izin.
- (3) Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan rencana tata ruang, keselamatan Bangunan dan estetika.
Pasal 15
PARAF KOORDINASI
KETUA PANSUS III
WAHYUDIANTO
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI,
S.H., M.Si.
- (1) Setiap Pembangunan Menara wajib memiliki:
- a. rekomendasi kepastian titik lokasi rencana Pembangunan Menara Telekomunikasi dari Kepala Dinas;
- b. IMB Menara; dan/atau
- c. Izin Gangguan Menara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan untuk memperoleh IMB Menara dan Izin Gangguan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.
Pasal 16
- (1) IMB Menara berlaku selama Bangunan yang dimintakan izin tidak mengalami perubahan bentuk dan fungsinya sesuai rencana penggunaan saat pengajuan.
- (2) IMB Menara pada Bangunan yang berdiri di atas tanah sewa berlaku sampai masa sewa berakhir, kecuali ada bukti perpanjangan masa sewa.
- (3) Izin Gangguan Menara berlaku selamanya dan sesuai dengan peruntukannya.
Pasal 17
- (1) Bupati melalui Kepala Dinas melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas Penataan dan Pembangunan Menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
PARAF KOORDINASI
KETUA PANSUS III
WAHYUDIANTO
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI,
S.H., M.Si.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian atas Penataan dan Pembangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Penetapan: Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 16 Agustus 2016 BUPATI TRENGGALEK,d TTD EMIL ELESTIANTO

Penetapan: Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 30 Agustus 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, TTD ALI MUSTOFA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 12 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 236-13/2016

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ANIK SUWARNI Nip . 19650919 199602 2 001 PARAF KOORDINASI KETUA PANSUS III WAHYUDIANTO

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG
## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI
## I. UMUM
Pemerintah Daerah dalam rangka mengendalikan Menara perlu melaksanakan pengendalian terhadap pendirian Menara agar sesuai dengan tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. Hal tersebut dilakukan guna mendukung ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kualitas layanan telekomunikasi. Permintaan layanan telekomunikasi dan informasi yang sangat tinggi diikuti dengan keberadaan fasilitas pendukung Menara dihadapkan pada masalah lokasi Menara yang berdampak negatif terhadap lingkungan, akibat ketidakteraturan lokasi Menara. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian Menara yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penataan dan kualitas visual ruang, serta keamanan dan keselamatan Pembangunan Menara Telekomunikasi.
Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi
## II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup Jelas. PARAF KOORDINASI KETUA PANSUS III WAHYUDIANTO KEPALA BAGIAN HUKUM ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup Jelas. ## Ayat (4) ## Huruf a Yang dimaksud dengan 'menara mandiri' adalah menara dengan struktur rangka baja yang berdiri sendiri dan kokoh, sehingga mampu menampung perangkat telekomunikasi dengan optimal. Menara ini dapat didirikan di