UNDANG-UNDANG RI Nomor 36 Tahun 1960 tentang PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 7 TAHUN 1955 TENTANG PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN PERADILAN TINDAKPIDANA EKONOMI (berlaku 14 Oktober 1960)
Pembukaan
Mengingat
:
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1960 TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 7 TAHUN 1955 TENTANG PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN PERADILAN TINDAKPIDANA EKONOMI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- Menimbang : a. bahwa ternyata Pengadilan Tinggi Ekonomi pada Pengadilan Tinggi Jakarta saja tidak cukup untuk menyelesaikan permohonpermohonan banding dalam perkara-perkara tindak pidana ekonomi;
- b. bahwa untuk melancarkan penyelesaian permohonan-permohonan banding itu perlu pada semua Pengadilan Tinggi diadakan Pengadilan Tinggi Ekonomi;
- c. bahwa karena keadaan memaksa, soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
1. Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 27);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960;
Mendengar
:
Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960.
Memutuskan :
Menetapkan :
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang perubahan dan tambahan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 tentang pengusutan, penuntunan dan peradilan tindak pidana ekonomi.
Pasal I.
Pasal 41
"Pada tiap-tiap Pengadilan Tinggi, untuk daerah hukumnya masingmasing, diadakan Pengadilan Tinggi Ekonomi yang diberi tugas mengadili perkara-perkara pidana ekonomi dalam tingkat banding".
Pasal II.
Segera setelah peraturan ini berlaku Pengadilan Tinggi Ekonomi di Jakarta menyerahkan berkas perkara-perkara pidana ekonomi yang telah dimohonkan banding dan belum diputus kepada Pengadilan-pengadilan Tinggi Ekonomi yang bersangkutan untuk diselesaikan.
Pasal III.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.
pada tanggal 14 Oktober 1960.
Ajun Sekretaris Negara,
SANTOSO.
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 118.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 1960. Pejabat Presiden Republik Indonesia, DJUANDA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1960
tentang
## PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT No. 7 TAHUN 1955 TENTANG PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN PERADILAN TINDAKPIDANA EKONOMI.
UMUM.
Hingga sekarang ini hanya terdapat sebuah Pengadilan Tinggi Ekonomi yang bertugas melakukan penyelesaian peradilan perkara pidana ekonomi, dalam tingkat banding, yaitu Pengadilan Tinggi Ekonomi di Jakarta. Dengan meningkatnya permohonan banding untuk perkara-perkara pidana ekonomi Pengadilan Tinggi Ekonomi yang hanya sebuah itu saja ternyata tidak mencukupi.
Apabila hal ini dibiarkan daya guna dan martabat Pengadilan dalam melakukan peradilan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya akan sangat merosot dan kelancaran penyelesaian akan sangat terganggu.
Untuk mengatasi kesulitan itu dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang ini pada tiap-tiap Pengadilan Tinggi untuk daerah hukumnya masing-masing diadakan Pengadilan Tinggi Ekonomi yang diberi tugas mengadili perkara-perkara pidana ekonomi dalam tingkat banding.
Untuk melancarkan penyelesaian permohonan-permohonan banding yang bertimbuntimbun itu, yang secara yuridis hal itu termasuk dalam wewenang Pengadilan Tinggi Ekonomi Jakarta, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini Pengadilan Tinggi Ekonomi Jakarta diwajibkan dengan segera menyerahkan berkas perkara-perkara pidana ekonomi yang telah dimohonkan banding dan belum diputus, kepada Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Ekonomi yang bersangkutan untuk diselesaikan.
Pelimpahan penyelesaian permohonan-permohonan banding itu tentunya tidak merobah tanggal dimasukkannya permohonan- permohonan banding yang bersangkutan.
Berhubung dengan sangat mendesaknya keadaan hal tersebut diatas perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
## PASAL DEMI PASAL.
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2054.
--------------------------------
CATATAN
Kutipan : LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 YANG TELAH DICETAK ULANG