PERATURAN BUPATI TUBAN 2014 Nomor 01 Tahun 2011 tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Bupati Toban Nomor 28 Tahun 2011 ten tang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk Tanggap Darurat dalam suatu Peraturan Bupati;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); tentang Republik Lembaran
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. 6 . Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 21);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT UNTUK TANGGAP DARURAT.
BAB II - BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT
Pasal 2
- (1) Belanja tidak terduga untuk tanggap darurat merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup serta belanja untuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam APBD.
- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu untuk tanggap darurat bencana dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketrentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
- (3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana pada ayat (1) harus didukung dengan bukti› bukti yang sah.
- (4) Belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah belanja yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara ## BAB III
PENGANGGARAN
BAB II - BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT
Pasal 3
Belanja tidak terduga untuk tanggap darurat dianggarkan pada SKPKD dalam kelompok belanja tidak langsung pada APBD Tahun Anggaran berkenaan.
TATA CARA PENGGUNAAN
BAB IV - TATA CARA PENGGUNAAN
Pasal 4
- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) dilakukan dengan :
- a. pembebanan secara langsung pada Belanja Tidak terduga yaitu untuk belanja kebutuhan tanggap darurat bencana maupun pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
- b. pergeseran anggaran dari mata Anggaran Belanja Tidak terduga kepada belanja langsung maupun tidak langsung sesuai dengan sifat jenis kegiatan yang diperlukan yaitu untuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya.
BAB IV - TATA CARA PENGGUNAAN
Pasal 5
Mekanisme penggunaan belanja tidak terduga untuk pengeluaran belanja tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a adalah sebagai berikut :
- a. penetapan Kejadian Luar Biasa dan pernyataan tanggap darurat bencana oleh Bupati;
- b. setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh Bupati, Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD;
- c. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB:
- d. pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan derngan mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
- e. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
- f. kepala SKPD yang melaksanakan fungsi bertanggungjawab secara fisik dan keuangan tanggap darurat bencana yang dikelolanya; penanggulangan bencana terhadap penggunaan dana
BAB IV - TATA CARA PENGGUNAAN
Pasal 6
- (1) Mekanisme penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah sebagai berikut :
- a. SKPD pengelola pendapatan melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan daerah tahun› tahun sebelumnya yang telah ditutup;
- b. Atas dasar hasil verifikasi tersebut, SKPD pengelola pendapatan mengajukan permohonan persetujuan penggunaan belanja tidak terduga kepada Bupati;
- c. Selanjutnya SKPD pengelola pendapatan mengajukan nota pencairan dengan melampirkan :
1. Keputusan Bupati Tuban tentang persetujuan penggunaan belanja tidak terduga;
2. Bukti-bukti yang sah terkait dengan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup;
3. Nomor rekening Bank atas nama pemohon klaim sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas;
4. Berita Acara Serah Terima Uang bermaterai cukup;
5. kwitansi bermaterai cukup, yang ditandatangani oleh penerima, lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran PPKD dan setuju dibayar oleh Pengguna Anggaran.
- (2)
BAB IV - TATA CARA PENGGUNAAN
Pasal 7
Mekanisme Penggunaan belanja tidak terduga untuk belanja keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah sebagai berikut :
- a. dalam hal terdapat belanja keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam APBD, SKPD terkait mengajukan permohonan persetujuan penggunaan anggaran belanja tidak terduga kepada Bupati dengan disertai kajian tentang kriteria keperluan mendesak;
- b.
BAB IV - TATA CARA PENGGUNAAN
Pasal 8
Ktriteria belanja untuk keperluan mendesak meliputi
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan ma syarakat.
BAB IV - TATA CARA PENGGUNAAN
Pasal 9
Tata cara pengadaan barang dan jasa dalam penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
BAV V
PERTANGGUNGJAWABAN
BAB IV - TATA CARA PENGGUNAAN
Pasal 10
- (1) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh kepala SKPD yang melaksanakan fugsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tangungjawab belanja.
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dilakukan oleh SKPKD selaku PPKD.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan belanja tidak terduga untuk belanja keperluaan mendesak dilakukan oleh SKPD selaku Pengguna Anggaran atas belanja yang telah dilakukan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
KETENTUANPENUTUP
BAB VI - KETENTUANPENUTUP
Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Penetapan: Ditetapkan di Tuban pada tanggall 10 Januari 701 BUPATH TUBAN, H. FATHUL HUDA

Penetapan: Diundangkan di Tuban pada tanggal 1'-1 J:1 .. ~•.u . .'i 2014

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH, ~ ------• HERi SISWORO BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2014 SERI ~ NOMOR ::1.