PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 8 Tahun 1990 tentang JALAN TOL (berlaku 24 Maret 1990)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan, perlu diselenggarakan Jalan Tol yang merupakan jalan alternatif lintas jalan umum yang sudah ada;
- b. bahwa penyelenggaraan Jalan Tol tersebut perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2742);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Perseroan (PERSERO)
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 37);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG JALAN TOL.
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pembinaan jalan;
2. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
3. Jalan Tol adalah jalan umum yang kepada para pemakainya dikenakan kewajiban membayar tol;
4. Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk pemakaian Jalan Tol;
5. Penyelenggaraan Jalan Tol adalah semua kegiatan perwujudan sasaran dan kegiatan operasi Jalan Tol;
6. Perwujudan sasaran Jalan Tol adalah meliputi kegiatan-kegiatan perencanaan teknik, pembangunan, dan pemeliharaan Jalan Tol;
7. Kegiatan Operasi Jalan Tol adalah pengumpulan tol, pengaturan pemakaian dan pengamanan Jalan Tol, serta usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Penyelenggaraan Jalan Tol;
8. Badan adalah Badan Usaha Milik Negara Jalan Tol yang diserahi wewenang Penyelenggaraan Jalan Tol;
9. Pemakai Jalan Tol adalah pemakai jalan yang menggunakan kendaraan bermotor dengan membayar tol.
JARINGAN JALAN TOL
Bagian Pertama Maksud dan Tujuan Penyelenggaraan Jalan Tol
BAB II - JARINGAN JALAN TOL
Pasal 2
- (1) Jalan diselenggarakan dengan maksud untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta keseimbangan dalam pengembangan wilayah dengan
BAB II - JARINGAN JALAN TOL
Pasal 3
Jalan Tol berperan:
- a. Untuk melayani jasa distribusi utama yang mempunyai spesifikasi bebas hambatan agar dicapai tingkat efisiensi yang maksimal dalam penggunaan sumber daya.
- b. Sebagai pemacu pengembangan wilayah untuk mewujudkan keseimbangan antar daerah.
Bagian Ketiga Syarat-syarat Jalan Tol
BAB II - JARINGAN JALAN TOL
Pasal 4
- (1) Jalan Tol merupakan alternatif lintas jalan umum yang ada dan pada dasarnya merupakan jalan baru.
- (2) Jalan Tol didesain
BAB II - JARINGAN JALAN TOL
Pasal 5
- (1) Jalan Tol memberi pelayanan keamanan dan keselamatan lalu lintas yang mantap.
- (2) Jalan Tol harus mempunyai spesifikasi:
- a. Tidak ada persilangan sebidang dengan jalan lain atau prasarana transportasi yang lain.
- b. Sekurang-kurangnya terdiri dari dua jalur untuk masing-masing arah.
- c. Lebar bahu jalan yang cukup untuk digunakan sebagai lajur darurat.
- (3) Pada setiap Jalan Tol:
- a. Dilakukan pemagaran untuk keamanan keselamatan lalu lintas Jalan Tol.
- b. Pada tempat-tempat yang diperlukan diadakan jembatan/terowongan penyeberangan orang dan hewan.
- (4) Pada tempat-tempat yang membahayakan bagi pemakai Jalan Tol diadakan rel pengaman atau kabel pengaman.
- (5) Ketentuan teknik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), dan (4), diatur lebih lanjut oleh Menteri.
BAB II - JARINGAN JALAN TOL
Pasal 6
- (1) Pada setiap Jalan Tol harus tersedia sarana komunikasi, sarana
- 6 - deteksi pengamanan, atau pelayanan lain yang memungkinkan pertolongan dengan segera ke tempat kejadian, serta upaya pengamanan terhadap pelanggaran, kecelakaan, dan gangguan keamanan lainnya.
- (2) Pada Jalan Tol antar kota di masing-masing jurusan setiap jarak 50 (lima puluh) kilometer tersedia sekurang-kurangnya satu tempat istirahat.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku pada Jalan Tol di dalam wilayah perkotaan.
- (4) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.
PENYELENGGARAAN JALAN TOL
Bagian Pertama Program Pengadaan dan Program Pemeliharaan Jalan Tol
BAB III - PENYELENGGARAAN JALAN TOL
Pasal 7
Program pengadaan dan program pemeliharaan Jalan Tol ditetapkan oleh Pembina Jalan.
Bagian Kedua Pengadaan Jalan Tol
Paragraf 1
Perencanann Teknik Jalan Tol
BAB III - PENYELENGGARAAN JALAN TOL
Pasal 8
- (1) Prastudi kelayakan Jalan Tol merupakan suatu kumpulan dokumen hasil studi yang memberikan gambaran produk yang ingin diwujudkan yang terdiri dari analisa perkembangan ekonomi daerah, analisa proyeksi lalu lintas, analisa perkiraan biaya konstruksi dan analisa kelayakan ekonomi serta analisa sosial budaya.
- (2) Prastudi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (3) Studi kelayakan Jalan Tol merupakan suatu kumpulan dokumen hasil studi yang memberikan gambaran produk yang ingin diwujudkan yang terdiri dari analisa perkembangan ekonomi daerah, analisa proyeksi lalu lintas, analisa kelayakan ekonomi dan keuangan serta prarencana teknik.
- (4) Pelaksanaan studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan oleh Badan.
BAB III - PENYELENGGARAAN JALAN TOL
Pasal 9
- (1) Rencana teknik Jalan Tol merupakan suatu kumpulan dokumen teknik yang memberikan gambaran produk yang ingin diwujudkan, yang terdiri dari gambar teknik, syarat-syarat umum dan spesifikasi pekerjaan.
- (2) Rencana teknik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya harus memenuhi ketentuan teknik jalan mengenai:
- a. Daerah Manfaat Jalan Tol yang meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengaman;
- b. Daerah Milik Jalan Tol yang meliputi Daerah Manfaat Jalan Tol dan sejalur tanah tertentu di luar Daerah Manfaat Jalan Tol;
- c. Daerah Pengawasan Jalan Tol yang meliputi sejalur tanah tertentu di luar Daerah Milik Jalan Tol yang berada di bawah pengawasan Pembina Jalan;
- d. Dimensi Jalan Tol;
- e. Beban rencana, volume lalu lintas dan kapasitas Jalan Tol;
- f. Persyaratan geometrik Jalan Tol;
- g. Konstruksi Jalan Tol;
- h. Kelestarian lingkungan hidup.
- (3) Rencana teknik Jalan Tol harus
BAB III - PENYELENGGARAAN JALAN TOL
Pasal 10
Pembangunan Jalan Tol diselenggarakan oleh Pemerintah yang pelaksanaannya untuk sebagian atau seluruhnya diserahkan kepada Badan.
BAB III - PENYELENGGARAAN JALAN TOL
Pasal 11
- (1) Pembangunan Jalan Tol dilaksanakan sesuai dengan rencana teknik Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Pembangunan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pembangunan jalan penghubung.
- (3) Pelaksanaan pembangunan Jalan Tol diusahakan agar menjalin keselamatan dan tidak menimbulkan gangguan terhadap masyarakat sekitarnya.
- (4) Ketentuan tentang tata cara pembangunan Jalan Tol guna memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur oleh Menteri.
BAB III - PENYELENGGARAAN JALAN TOL
Pasal 12
- (1) Dalam hal pembangunan Jalan Tol menggunakan jalan yang telah ada, maka Badan menyediakan jalan pengganti.
- (2) Jalan pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadakan agar lintas jalan umum yang telah ada tersebut tetap berfungsi.
- (3) Jalan pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai jumlah lajur dan kondisi lapis permukaan yang sekurang-kurangnya sama .dengan lajur dan kondisi lapis permukaan lintas jalan yang digantikan.
- (4) Jalan umum yang ada harus tetap berperan selama pelaksanaan pembangunan jalan umum pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum selesai.
- (5) Ketentuan teknik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur oleh Menteri.
BAB III - PENYELENGGARAAN JALAN TOL
Pasal 13
Dalam hal pembangunan Jalan Tol berlokasi di atas jalan yang telah ada, maka jalan yang ada tersebut harus tetap berfungsi dengan baik.
BAB III - PENYELENGGARAAN JALAN TOL
Pasal 14
- (1) Dalam hal pelaksanaan pembangunan Jalan Tol mengganggu jalur lalu lintas yang telah ada, maka Badan terlebih dahulu menyediakan jalan pengganti sementara.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan
BAB III - PENYELENGGARAAN JALAN TOL
Pasal 15
Dalam hal pembangunan Jalan Tol akan melintas di atas atau di bawah jalan kereta api, maka persyaratan tekniknya ditetapkan bersama oleh Menteri dan Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang perkeretaapian dengan mengutamakan kepentingan umum dan
BAB III - PENYELENGGARAAN JALAN TOL
Pasal 16
- (1) Badan wajib memelihara Jalan Tol dan jalan penghubung.
- (2) Pemeliharaan Jalan Tol meliputi perawatan, rehabilitasi, penunjangan, dan peningkatan Jalan Tol.
- (3) Ketentuan tentang bagian jalan penghubung yang wajib dipelihara oleh Badan diatur oleh Menteri.
BAB III - PENYELENGGARAAN JALAN TOL
Pasal 17
- (1) Pemeliharaan Jalan Tol dilaksanakan menurut rencana teknik pemeliharaan Jalan Tol.
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan Jalan Tol diusahakan agar tidak menimbulkan gangguan terhadap masyarakat sekitarnya dan tidak merugikan pemakai jalan.
- (3) Ketentuan tentang tata cara pemeliharaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.
Bagian Keempat Utilitas
BAB III - PENYELENGGARAAN JALAN TOL
Pasal 18
Persyaratan memasang, membangun, memperbaiki, mengganti baru, memindahkan, dan merelokasi bangunan utilitas dan atau utilitas yang terletak di dalam, pada, sepanjang, melintas di atas atau di bawah setiap Jalan Tol diatur oleh Menteri.
BAB III - PENYELENGGARAAN JALAN TOL
Pasal 19
- (1) Apabila untuk kepentingan penyelenggaraan Jalan Tol suatu bangunan utilitas dan atau utilitas yang telah ada yang terletak di dalam pada, sepanjang, melintas di atas atau di bawah. Jalan Tol, harus dipindahkan atau direlokasi dari Jalan Tol maka pemiliknya harus memindahkan atau merelokasi bangunan utilitas tersebut.
- (2) Biaya untuk memindahkan atau merelokasi, termasuk biaya memasang kembali bangunan utilitas dan atau utilitas tersebut
- 12 - pada lokasi baru dibebankan kepada Badan.
BAB III - PENYELENGGARAAN JALAN TOL
Pasal 20
- (1) Pemanfaatan lahan dan atau bangunan di Daerah Milik Jalan Tol oleh pihak lain untuk bangunan utilitas dan atau utilitas dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu penyelenggaraan Jalan Tol.
- (2) Pemanfaatan lahan dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan.
- (3) Jika terjadi pengembangan Jalan Tol maka bangunan utilitas dan atau utilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus direlokasi atau dibangun kemball, maka terhadap relokasi atau pembangunan kembali bangunan utilitas dan atau utilitas tersebut menjadi beban dan tanggung jawab pemilik utilitas yang bersangkutan.
Bagian Kelima Pengoperasian Jalan Tol
Paragraf 1 Pengumpulan Tol
BAB III - PENYELENGGARAAN JALAN TOL
Pasal 21
Sistem pengumpulan tol diatur oleh Menteri.
BAB III - PENYELENGGARAAN JALAN TOL
Pasal 22
- (1) Pada ruas Jalan Tol tertentu kepada pemakai Jalan Tol dapat diberikan karcis langganan tol.
- (2) Tata cara pemberian dan penggunaan karcis langganan tol sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.
Paragraf 2
Pengaturan Pemakaian Jalan Tol dan Pengamanan Jalan Tol
BAB III - PENYELENGGARAAN JALAN TOL
Pasal 23
- (1) Pemakaian Jalur Lalu Lintas Jalan Tol diatur sebagai berikut:
- a. Jalur lalu lintas diperuntukkan bagi arus lalu lintas pemakai Jalan Tol.
- b. Lajur sebelah kanan hanya diperuntukkan bagi kendaraan yang mendahului kendaraan lain.
- c. Dilarang menarik/menderek/mendorong kendaraan kecuali menggunakan kendaraan derek yang ditetapkan oleh Badan.
- d. Dilarang membuang benda dengan sengaja/tidak sengaja di sepanjang Jalan Tol.
- e. Dilarang berhenti di sepanjang Jalan Tol.
- (2) Pemakaian Lajur Bahu Jalan Tol diatur sebagai berikut:
- a. Lajur bahu jalan dapat digunakan bagi arus lalu lintas dalam keadaan darurat.
- b. Lajur bahu jalan diperuntukan bagi kendaraan yang berhenti darurat.
- c. Dilarang menarik/menderek/mendorong kendaraan dilajur bahu jalan.
- d. Dilarang membuang benda dengan sengaja/tidak sengaja di lajur bahu jalan
- (3) Pemakaian Median Jalan Tol diatur sebagai berikut:
- a. Median digunakan sebagai jalur pemisah antara dua jalur lalu lintas yang berlawanan arah.
- b. Dilarang memotong atau melintas median kecuali dalam keadaan darurat.
- (4) Pemakaian Gerbang Tol diatur sebagai berikut:
- a. Bangunan Gerbang Tol dipergunakan untuk pelaksanaan pengumpulan Tol.
- b. Di Gerbang Tol pemakai jalan wajib menghentikan kendaraan untuk mengambil karcis masuk dan atau membayar tol.
- c. Dilarang menaikkan dan atau menurunkan penumpang dan atau barang dan atau hewan di Gerbang Tol.
- (5) Tempat istirahat di Jalan Tol digunakan sebagai tempat berhenti sementara bagi pemakai jalan.
BAB III - PENYELENGGARAAN JALAN TOL
Pasal 24
Pemakaian Daerah Milik Jalan Tol diatur sebagai berikut:
- a. Daerah Milik Jalan Tol diperuntukan bagi Daerah Manfaat Jalan Tol dan pelebaran jalan maupun penambahan jalur lalu lintas di kemudian hari serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan Jalan Tol.
- b. Dengan tetap
BAB III - PENYELENGGARAAN JALAN TOL
Pasal 25
Pemakaian Daerah Pengawasan Jalan Tol diatur sebagai berikut:
- a. Kondisi Daerah Pengawasan Jalan Tol tidak boleh menyebabkan pandangan bebas pengemudi dan keamanan konstruksi Jalan Tol terganggu.
- b. Pemasangan iklan dan bangunan lain di Daerah Pengawasan Jalan Tol harus
BAB III - PENYELENGGARAAN JALAN TOL
Pasal 26
- (1) Dalam hal sebagian atau seluruh jalan umum tanpa tol yang ada tidak berfungsi sebagaimana mestinya. maka Jalan Tol yang merupakan jalan alternatif dari jalan umum tanpa tol tersebut dengan sendirinya menjadi jalan umum tanpa tol.
- (2) Jalan umum tanpa tol yang ada tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
BAB III - PENYELENGGARAAN JALAN TOL
Pasal 27
- (1) Dalam keadaan darurat sebagian atau seluruh ruas Jalan Tol tertentu dapat ditutup sementara.
- (2) Pada saat penutupan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Badan harus melaporkan penutupan tersebut kepada Menteri, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Penutupan sementara ruas Jalan Tol wajib diumumkan kepada masyarakat pada hari mulai ditutupnya ruas Jalan Tol tersebut.
- (4) Pembukaan kembali . ruas Jalan Tol yang ditutup sementara wajib diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya pada hari mulai dibukanya ruas Jalan Tol tersebut.
Paragraf 3
Hak dan Kewajiban Pemakai Jalan Tol
BAB III - PENYELENGGARAAN JALAN TOL
Pasal 28
Pemakai Jalan Tol wajib menaati peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan 'umum yang berlaku dan ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang Jalan Tol.
BAB III - PENYELENGGARAAN JALAN TOL
Pasal 29
Setiap pemakai Jalan Tol wajib membayar tol kepada Badan sesuai dengan tarif yang ditetapkan.
BAB III - PENYELENGGARAAN JALAN TOL
Pasal 30
Pemakai Jalan Tol wajib membayar sebesar dua kali tarif tol jarak terjauh pada ruas Jalan Tol yang bersangkutan dalam hal:
- a. Tidak dapat menunjukkan karcis tanda masuk Jalan Tol pada saat membayar tol.
- b. Menunjukkan karcis tanda masuk yang rusak pada saat membayar tol.
- c. Tidak dapat menunjukkan karcis tanda masuk yang benar atau yang sesuai dengan arah perjalanan pada saat membayar tol.
BAB III - PENYELENGGARAAN JALAN TOL
Pasal 31
- (1) Pemakai Jalan Tol wajib mengganti kerugian Badan yang diakibatkan oleh kesalahannya, sebesar nilai kerusakan yang ditimbulkan atas kerusakan pada:
- a. Bagian-bagian Jalan Tol,
- b. Bangunan pelengkap Jalan Tol,
- c. Perlengkapan Jalan Tol,
- d. Sarana penunjang penyelenggaraan Jalan Tol.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula untuk jalan penghubung.
BAB III - PENYELENGGARAAN JALAN TOL
Pasal 32
Pemakai Jalan Tol berhak menuntut ganti rugi kepada Badan atas kerugian yang merupakan akibat kesalahan dari Badan dalam penyelenggaraan Jalan Tol.
Paragraf 4 Kewajiban Badan
BAB III - PENYELENGGARAAN JALAN TOL
Pasal 33
- (1) Pada setiap Jalan Tol Badan wajib menyediakan unit ambulans, unit pertolongan penyelamatan, unit penderekan, dan unit pelayanan kepada pemakai Jalan Tol.
- (2) Badan wajib menyediakan unsur pengamanan Jalan Tol bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
BAB III - PENYELENGGARAAN JALAN TOL
Pasal 34
Badan wajib mengusahakan agar Jalan Tol selalu dalam keadaan memenuhi syarat untuk dioperasikan.
BAB III - PENYELENGGARAAN JALAN TOL
Pasal 35
- (1) Badan wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Pemakai Jalan Tol sebagai akibat kesalahan dalam penyelenggaraan Jalan Tol.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.
Bagian Keenam Usaha-usaha
BAB III - PENYELENGGARAAN JALAN TOL
Pasal 36
- (1) Lahan di Daerah Milik Jalan Tol dapat diusahakan sebagai tempat istirahat dan pelayanan, sepanjang hal itu masih merupakan sarana penunjang penyelenggaraan Jalan Tol.
- (2) Pengusahaan lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh Badan bekerjasama dengan pihak lain.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dan ayat (2) diatur oleh Menteri.
BAB III - PENYELENGGARAAN JALAN TOL
Pasal 37
- (1) Iklan dapat dipasang pada tempat-tempat di Daerah Milik Jalan Tol yang ditetapkan oleh Badan.
- (2) Pemasangan iklan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi hak-hak Pemerintah Daerah setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dan ayat (2) diatur oleh Menteri.
Bagian Ketujuh
Wewenang Penyelenggaraan Jalan Tol
BAB III - PENYELENGGARAAN JALAN TOL
Pasal 38
- (1) Pemerintah menyerahkan untuk sebagian atau seluruhnya wewenang penyelenggaraan Jalan Tol kepada Badan.
- (2) Penyelenggaraan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh Badan bekerjasama dengan pihak lain.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak
- 19 - melepaskan wewenang penyelenggaraan Jalan Tol yang ada pada Badan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan ## BAB IV
PENETAPAN STATUS JALAN TOL. JENIS KENDARAAN, DAN TARIF TOL
BAB III - PENYELENGGARAAN JALAN TOL
Pasal 39
- (1) Penetapan suatu ruas jalan sebagai Jalan Tol, ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (2) Penetapan suatu ruas Jalan Tol menjadi jalan umum tanpa tol ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (3) Penetapan ruas Jalan Tol menjadi jalan umum tanpa tol sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan apabila :
- a. Tujuan penyelenggaraan Jalan Tol sudah tercapai, atau
- b. Persyaratan Jalan Tol tidak terpenuhi, atau
- c. Fungsi Jalan Tol sebagai alternatif jalan umum tidak berperan lagi.
BAB III - PENYELENGGARAAN JALAN TOL
Pasal 40
Penetapan jenis kendaraan bemotor , besar tarif tol serta tarif tol berlangganan ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.
BAB V - PEMBIAYAAN
Pasal 41
Biaya pra-studi kelayakan dan pembeasan tanah untuk pembangunan Jalan Tol ditanggung oleh Pemerintah.
BAB V - PEMBIAYAAN
Pasal 42
Pembiayaan untuk penyelenggaraan Jalan Tol yang meliputi biaya Studi kelayakan, biaya perencanaan teknik, biaya pembangunan, dan biaya pengoperasian serta biaya pemeliharaan ditanggung oleh Badan atau oleh Badan kerja-sama dengan pihak lain.
BAB VI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 43
- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, 28, dan 29 dikenakan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 44
- (1) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada kaitarnya dengan Jalan
Tol tetap ber laku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah atau diatur kembali ## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 45
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 1990

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 1990

Penandatangan: MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd M0ERDI0N0
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1990 TENTANG JALAN TOL
## I. UMUM
1. Pertumbuhan dan pemerataan kehidupan masyarakat antara lain tercermin pada pola perkembangan lalu lintas barang dan penumpang. Perkembangan ini diusahakan untuk ditampung secara efisien. Efisiensi relatif pada jaringan prasarana perhubungan mempunyai kaitan erat dengan struktur pengembangan wilayah, sedang nilai absolutnya merupakan ukuran bagi tingkat perkembangan wilayahnya. Pengukuran efisiensi secara praktis dapat dilakukan melalui pengukuran kecepatan rata-rata dan volume satuan angkutan. Makin besar volume satuan angkutan dan makin tinggi kecepatan rata-rata yang dapat ditempuh, makin besar pula daya tampung suatu ruas jalan, berarti akan makin efisien ruas jalan yang dimaksud. Pada gilirannya pemakaian jalan yang efisien akan menguntungkan kedua belah pihak yaitu pemakai jalan dan pembina jalan. Keuntungan ini akan memberikan dorongan yang lebih besar pada pertumbuhan dan pemerataan semua aspek kehidupan.
2. Pada umumnya wilayah-wilayah yang telah tinggi tingkat perkembangannya menunjukkan adanya potensi finansial yang cukup tinggi. Mengingat pertumbuhan wilayah yang tidak seimbang, justru di wilayah-wilayah dengan tingkat perkembangan yang cukup tinggilah yang selalu memerlukan dibangunnya Jalan Arteri agar dapat dihindari timbulnya pemborosan-pemborosan baik langsung maupun tidak langsung. Pemborosan langsung antara lain biaya operasi suatu kendaraan
- 23 - bermotor yang berhenti atau berjalan dan atau bergerak dengan kecepatan sangat rendah akibat terbaurnya peranan jalan. Pemborosan tidak langsung antara lain nilai relatif dan kepentingan tiap pemakai jalan menyangkut segi waktu dan kenyamanan.
3. Pengadaan Jalan Arteri membutuhkan biaya investasi yang sangat besar. Padahal untuk membina seluruh jaringan yang ada sekarang ini biaya yang tersedia setiap tahunnya masih jauh dari memadai. Mengingat azas pemerataan dalam pemakaian seluruh jaringan jalan dan mengingat kemampuan pembiayaan yang masih jauh dari memadai, maka sulitlah kiranya untuk membebankan pembiayaan Jalan Arteri dalam wilayah-wilayah yang telah mencapai tingkat perkembangan yang cukup tinggi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu untuk pengadaan dan pengelolaan ruas-ruas Jalan Arteri seperti itu dicarikan sumber dana di luar APBN, yaitu dari pemakai jalan itu sendiri.
4. Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan yang menurut ukuran wajar tidak dapat ditangani sendiri oleh rakyat antara lain pembinaan jaringan jalan. Oleh karena itu pada dasarnya jaringan jalan umum terbuka untuk lalu lintas umum tanpa adanya pungutan bagi pemakainya.
Setiap pungutan perlu diatur dengan peraturan perundang undangan. Adanya Jalan Tol, yang kepada para pemakainya dikenakan kewajiban membayar tol, perlu dibatasi seketat mungkin yaitu hanya terbatas pada daerah-daerah yang telah menunjukkan tingkat perkembangan sedemikian rupa sehingga biaya pembangunan Jalan Tol tersebut dibebankan kepada pemakainya.
Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan telah ditetapkan ketentuan pokok yang mengatur penyelenggaraan
Jalan Tol. Pelaksanaan lebih lanjut pengaturan penyelenggaraan Jalan Tol memerlukan adanya Peraturan Pemerintah.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Istilah-istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar supaya terdapat keseragaman pengertian