PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 18 Tahun 2016 tentang PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATIBALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dlan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- l.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu clan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 426!5);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55&lt;87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 20: 4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. Menetapkan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Carnat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan
j'
rJ'··I'~~-
3
- tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalarn pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
BABII PERANGKAT DESA
Bagian Kesatu Umum
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Perangkat Desa terdiri dari
:
- a. sekretariat Desa;
- b. pelaksana kewilayahan; dan
- c. Pelaksana teknis.
- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
Bagian Kedua Persyaratan Perangkat Desa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1)Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum at.au yang sederajat;
- d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (Empat Puluh Dua) tahun;
- e. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- f. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. berbadan sehat;
- h. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
4
- (3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan ## BAB VII UNSUR STAF PERANGKAT DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 15
- (1)Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2)Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (3)Persyaratan pengangkatan unsur staf Perangkat Desa lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Desa.
BABX
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 16
Pakaian dinas dan atribut perangkat desa berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BABXI KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 17
- (1) Selain penghasilan tetap Perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan ## BAB XII
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 18
- (1)Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.
- (2)Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APBDesaserta sumber lain yang sah.
Pasa119
Dalam rangka pembinaan, Kepala Desa dapat melakukan alih tugasjjabatan terhadap perangkat desa dengan terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Camat.
Pasa120
Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
Pasa121
Perangkat Desa yang masih menjabat dapat mengikuti seleksi calon perangkat desa.
BABXV KETENTUAN PENUTUP
BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasa123
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Penetapan: Diundangkan di Paringin pada tanggal30 Desember 2016

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya KA~~HUKUM SETDA .~~~~NBALANGAN H.M: IWAN SETIADY, SH NIP. 19780929 200501 1 009 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2016 NOMOR 18 NOREG. PERATURANDAERAHKABUPATEN BALANGAN, PROVINSIKALIMANTAN SELATAN(124/2016)