PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pendirian Bengkel Kendaraan Bermotor. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di jalan baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) dimungkinkan meningkatnya pelayanan perbengkelan yang semakin berkembang perlu adanya pembinaan, pengendalian dan pengawasan bagi perbengkelan kendaraan bermotor ;
- b. bahwa berdasarkan pada huruf a agar setiap bengkel kendaraan bermotor memenuhi standarisasi guna tercapainya persyaratan teknis ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Pendirian Bengkel Kendaraan Bermotor.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 ) ;
4. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70).
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN PENDIRIAN BENGKEL KENDARAAN BERMOTOR.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Batang Hari.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Hari.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Izin adalah Izin untuk mendirikan perbengkelan kendaraan bermotor baik Roda 2 (dua) maupun Roda 4 (empat) atau lebih yang berdomisili di Kabupaten Batang Hari.
8. Perbengkelan Kendaraan Bermotor adalah bengkel yang berfungsi untuk membetulkan/ memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan termasuk karoseri kendaraa bermotor.
9. Perbengkelan Type A adalah perbengkelan dengan nilai modal 300 juta keatas .
10. Perbengkelan Type B adalah perbengkelan dengan nilai modal 100 juta keatas sampai dengan 300 juta .
11. Perbengkelan Type C adalah perbengkelan dengan nilai modal sampai dengan 100 juta .
12. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial, politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
13. Retribusi perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
15. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
17. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda 2 (dua) atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
Nama Retribusi adalah Retribusi Izin Pendirian Bengkel Kendaraan Bermotor.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 3
Objek Retribusi adalah pemberian Izin Pendirian Bengkel Kendaraan Bermotor.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 4
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Pendirian Bengkel Kendaraan Bermotor.
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Izin Pendirian Bengkel Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.
PROSES PENERBITAN IZIN PENDIRIAN BENGKEL KENDARAAN BERMOTOR
BAB IV - PROSES PENERBITAN IZIN PENDIRIAN BENGKEL KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 6
- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mengusahakan perbengkelan Kendaraan bermotor harus mendapatkan Izin Pendirian Bengkel Kendaraan Bermotor dan karoseri dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini pemohon diharuskan :
- a. Mengajukan permohonan kepada Bupati atau Instansi yang ditunjuk dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan dengan dibubuhi leges
- b. Melampirkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
- c. Melunasi pungutan sesuai dengan tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini setelah permohonan diterima
- (3) Izin Pendirian Bengkel Kendaraan Bermotor diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan ;
- (4) Masa berlaku Izin Pendirian Bengkel Kendaraan Bermotor untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
PRINSIP DAN PENETAPAN BESARNYA TARIF
BAB IV - PROSES PENERBITAN IZIN PENDIRIAN BENGKEL KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 8
- (3) Izin Pendirian Bengkel Kendaraan Bermotor diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan ;
- (4) Masa berlaku Izin Pendirian Bengkel Kendaraan Bermotor untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
PRINSIP DAN PENETAPAN BESARNYA TARIF
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarip Retribusi Izin Pendirian Bengkel Kendaraan Bermotor didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Pendirian Bengkel Kendaraan Bermotor.
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF IZIN PENDIRIAN BENGKEL KENDARAAN BERMOTOR
- (1) Struktur tarif digolongkan
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF IZIN PENDIRIAN BENGKEL KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 9
- (1) Untuk memudahkan pengendalian dan pengawasan izin yang telah dikeluarkan, setiap bengkel wajib memiliki kartu kegiatan usaha bengkel kendaraan bermotor yang diberikan setiap tahun ;
- (2) Kartu kegiatan usaha bengkel kendaraan bermotor sebagaimana dimakud ayat (1) pasal ini dikenkan tarif sebagai berikut :
- a. Perbengkelan kendaraan bermotor roda 2 (dua) type A sebesar Rp. 100.000,-
- b. Perbengkelan kendaraan bermotor roda 2 (dua) type B sebesar Rp. 50.000,-
- c. Perbengkelan kendaraan bermotor roda 2 (dua) type C sebesar Rp. 25.000,-
- d. Perbengkelan kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih type A sebesar Rp. 150.000,-
- e. Perbengkelan kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih type B sebesar Rp. 100.000,-
- f. Perbengkelan kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih type C sebesar Rp. 50.000,-
- g. Perbengkelan service station, bengkel karoseri / rumah - rumah kendaraan sebesar Rp. 50.000,-
BAB VII - WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 10
Pasal 10
Retribusi yang terutang dipungut diwilayah hukum Kabupaten Batang Hari .
TATA CARA PEMUNGUTAN
BAB VIII
Pasal 11
- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan dan atau oleh pihak ketiga ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD .
TATA CARA PENAGIHAN
BAB IX - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 12
- (1) Penagihan retribusi izin pendirikan perbengkelan dibayar ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus penerima Dinas Pendapatan Daerah paling lambat 2 x 24 jam ;
- (2) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran ;
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang ;
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
SANKSI ADMINISTRASI
BAB X - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 13
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya dari retribusi yang terutang.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14
- (1) Izin Pendirian Bengkel Kenderaan Bermotor yang masa berlakunya sudah berakhir, wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Apabila terjadi perubahan Type perbengkelan berlaku ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah .
KETENTUAN PIDANA
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 15
- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini sehingga merugikan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
BAB XIII - P E N Y I D I K A N
Pasal 16
- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum dapat juga dilakukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut dalam hal tindak pidana Retribusi Daerah.
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dalam hal tindak pidana Retribusi Daerah.
- j. Menghentikan penyidikan dalam hal tindak pidana Retribusi Daerah.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
B A B XIV
KETENTUAN PENUTUP
BAB XIII - P E N Y I D I K A N
Pasal 17
Hal -hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB XIII - P E N Y I D I K A N
Pasal 18
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Penetapan: Disahkan di Muara Bulian. Pada tanggal 14 Maret 2002

Penandatangan: BUPATI BATANG HARI ABDUL FATTAH

Penetapan: Diundangkan di Muara Bulian. Pada tanggal 14 Maret 2002.

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI ## S A L I M J U F R I LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2002 NOMOR 11
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
## NOMOR 11 TAHUN 2002
## T E N T A N G
## RETRIBUSI IZIN PENDIRIAN BENGKEL KENDERAAN BERMOTOR
## I. PENJELASAN UMUM.
Bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka Daerah Kabupaten Batang Hari perlu memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pendirian bengkel kendaraan bermotor untuk menjaga keindahan dan ketertiban kota.
Dilihat dari segi meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di Kabupaten Batang Hari, maka setiap kendaraan bermotor harus memenuhi standarisasi guna tercapainya persyaratan teknis dan laik jalan untuk itu perlu diberi pedoman dalam Peraturan Daerah mengenai izin pendirian bengkel.
Kemudian setiap bengkel yang beroperasi dalam Kabupaten Batang Hari harus memiliki izin disamping itu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka membiayai pembangunan disegala bidang di Kabupaten Batang Hari.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.
PENJELASAN
Pasal 1
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7
cukup jelas Pasal 8 cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9
cukup jelas Pasal 10 cukup jelas Pasal 11 cukup jelas Pasal 12 cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15
cukup jelas Pasal 16 cukup jelas Pasal 17 cukup jelas Pasal 18 cukup jelas