PERATURAN BUPATI LABUHANBATU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
Daerah melalui Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Labuhanbatu.
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34190;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 3851);
5. Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587);
- i8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentangJenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir\_ dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 32);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja DinasDinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah - Kabupaten Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2008 Seri D Nomor 6);
24. Peratuan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor O 1 Tahun 2011 ten tang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Ka bu paten Labuhanbatu Nomor 01 Tahun 2011 Seri A Tanggal 04 Maret 2011);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 03 Tahun 2011 ten tang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 03 Tahun 2011 Seri A Tanggal 04 Maret 2011);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 04 Tahun 2011 ten tang Pajak Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2011 Nomor 4 Tahun 2011 Seri A Tanggal 04 Maret 2011);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Ka bu paten Labuhanbatu Nomor 4 Tahun 2011 Seri A Tanggal 04 Maret 2011);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 06 Tahun 2011 ten tang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 06 Tahun 2011 Seri A Tanggal 04 Maret 2011);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 07 Tahun 2011 Seri A Tanggal 04 Maret 2011);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 08 Tahun 2011 ten tang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 08 Tahun 2011 Seri A Tanggal 04 Maret 20 11 J;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 09 Tahun 2011 ten tang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 04.Tahun 2011 Seri A Tanggal 04 Maret 2011);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah
-
Menetapkan
Kabupaten Labuhanbatu Nomor 10 Tahun 2011 Seri A Tanggal 04 Maret 2011).
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN LABUHANBATU
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam PeraturanBupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu;
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Labuhanbatu;
5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang tugas pokok dan fungsinya membidangi tentang Pendapatan Daerah di Kabupaten Labuhanbatu;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu;
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Maksud ditetapkan Peraturan Bupati mi adalah untuk mengatur Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Labuhanbatu.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Labuhanbatu dilaksanakan ## BAB III
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4
- (1) Jenis pajak yang dipungut ## BAB IV DASAR PENGENAAN PAJAK
Bagian Kesatu Pajak Air Tanah
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 5
- (1) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah yang dinyatakan dalam rupiah dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebaga:i berikut:
- a. Komponen sumber daya alam terdiri dari faktor:
1. Jenis sumber air seperti Air Tanah dangkal, Air Tanah dalam dan mata air;
2. Lokasi sumber air seperti daerah diluar jangkauan sumber air alternaiif dan daerah didalam jangkauan sumber air alternatif;
3. Kualitas air seperti kualitas baik untuk bahan baku air minum dan kualitas jelek untuk bahan baku air minum yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- b. Komponen kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan terdiri dari faktor :
1. Volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
2. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air;
3. Luas areal tcrnpat pemanfaatan air;
4. Musim pengambilan.
- (2) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan volume pengambilan air dengan harga dasar air.
- (3) Peruntukan adalah penggolongan Wajib Pajak dari segi usaha atau kegiatan yang dilaksanakan :
- a. Golongan Industri; b. Golongan Non Industri.
- (4) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah perusahaan PT. Pertamina dan para Kontraktornya untuk kegiatan Industri Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebesar Rp.125,-/M3;
- b. Pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk kegiatan pembangkit listrik industri sebesar Rp.75,-/M3;
- c. Pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar Rp.100,/M3; dan
- d. Pengambilan dan/ a tau pemanfaatan air tanah selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c sebesar Rp. 50,-/M3.
Paragraf 1 Perhitungan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 6
Untuk menghitung besarnya Faktor Nilai Air, tiap komponen diberi bobot sebagai berikut :
- a. Bobot Komponen Sumber Daya Alam
1. Kriteria; Air Bawah Tanah, ada Sumber Alternatif (K-I) mempunyai bobot 4,
2. Kriteria; Air Bawah Tanah, tidak ada Sumber Altematif (K-II) mempunyai bobot 2.24.
Bobot Komponen
1. Komponen Air Bawah Tanah, ada Sumber memiliki Persentase 60, Bobot O;
2. Komponen Pemulihan, Peruntukan dan Pengelolaan memiliki Persentase 40, Bobot 2.24.
- c. Bobot Kornponen Sumber Daya Alam
1. Peruntukan Industri (KI), 0-50M3=4.2, 51-500M3=4.4, 501-1000M3=4.8, 1001-2500M3=5.2, &gt;2500M3=5.6;
2. Peruntukan Industri (KII), 0-50M3=2.5, 51-500M3=2.75, 501-1000M3=3, 1001-2500M3=3.25, &gt;2500M3=3.5;
3. Peruntukan Non Industri (KI), 0-50M3=2.0, 51500M3=2.2, 501-1000M3=2.4, 1001-2500M3=2.6, &gt;2500M3=2.8;
4. Peruntukan Non Industri (KII), 0-50M3= 1, 51-500M3= 1.1, 501-1000M3=1.2, 1001-2500M3=1.3, &gt;2500M3=1.4.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 7
Cara Menghitung Faktor Nilai Air Tanah :
- a. Faktor Nilai Air Tanah (ada sumber alternatif untuk Wajib Pajak Golongan Industri K-I sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- b. Faktor Nilai Air Tanah (tidak ada sumber alternatif) untuk Wajib Pajak Golongan Industri K-II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- c. Faktor Nilai Air Tanah (ada sumber alternatif) untuk Wajib Pajak Golongan Non Industri K-I sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- d. Faktor Nilai Air Tanah (tidak ada sumber alternatif) untuk Wajib Pajak Golongan Non Industri K-II sebagaimana tercanturn dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 8

Cara Perhitungan Harga Air Baku untuk Air Tanah adalah :

- a. Biaya Investasi mulai dari standar Minimal Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) disusun · secara proporsional ketingkat investasi Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah);
- b. Biaya operasional dan biaya investasi ditetapkan dengan perbandingan 1:2,5 (satu berbanding dua koma lima);

- c. Unsur Teknis dan umur ekonomis mesm dan instalasi ditetapkan 10 (sepuluh) tahun;
- d. Volume Air yang dihasilkan rata-rata setiap hari 50 M3 (Lima puluh meter kubik) selama umur teknis dan ekonomis mesin dan instalasi.

## Pasal 9

- (1) Perhitungan Harga Air Baku untuk Tanah sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini ..
- (2) Cara Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah adalah:
- a. Nilai Perolehan Air Tanah dihitung berdasarkan jumlah pengambilan dan/ atau pernanfaatan air tanah per meter kubik oleh wajib pajak;
- b. Mengalikan faktor nilai air dengan harga air baku menjadi harga dasar menurut bagian volume (segmen kubikasi);
- c. Harga dasar air dikalikan dengan dasar volume, menjadi nilai perolehan air.

## Paragraf 2 Perhitungan Pokok Pajak Air Tanah

## Pasal 10

Cara menghitung Pokok Pajak Air Tanah adalah:

- a. Pokok pajak untuk air tanah 20% (dua puluh persen) dari jumlah Nilai Perolehan Nilai Air Tanah;

- b. Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah untuk golongan Industri dan Non Industri ditetapkan berdasarkan K-I (kriteria I) dan K-II (kriteria II);

## Pasal 11

Cara menghitung Harga Dasar Air Tanah adalah :

Hasil perhitungan Harga Dasar Air Tanah berdasarkan volume air, jenis sumber air dan golongan Wajib Pajak Industri K-I dan K-II dan golongan Wajib Pajak Non Industri K-1 dan K-11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 12

Harga Air Baku dan Harga Dasar Air Tanah akan ditinjau kembali secara periodik yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 13

- (1) Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) adalah berdasarkan tarif progresif dan klasifikasi pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Klasifikasi pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam 5 (lima) golongan, terdiri dari :

- a. Golongan Non Niaga, merupakan kegiatan yang tidak termasuk Niaga dan Industri, akan tetapi pemakaian air tanah lebih dari 100M3/bulan seperti rumah khusus seperti apartemen, rumah susun, kantor-kantor kedutaan/konsulat dan sebagainya;
- b. Golongan Niaga Kecil, merupakan kegiatan usaha dengan modal &lt; (kurang dari) Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah) dengan kegiatan pembelian, penjualan, jasa, ekspor dan impor suatu barang, yang memakai air dengan kapasitas pompa &lt; (kurang dari) 2 liter / detik, antara lain seperti kedai sampah, kedai kopi/warung nasi, kios/toko, salon, penjahit dengan skla kecil, door smeer, rumah makan, restoran, apotik, hotel melati, wisma adat, lembaga penyelenggara kursus, warnet losmen, klinik swasta, bengkel, percetakan, gudang, penjahit/tailor, salon kecantikan, bimbingan tes, biro jasa, terminal bus;
- c. Golongan Niaga Besar, merupakan kegiatan usaha dengan modal &gt; (lebih dari) Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah) dengan kegiatan pembelian, penjualan, jasa, ekspor dan impor suatu barang, yang memakai air dengan kapasitas pompa &gt; (lebih dari) 2 liter/ detik, antara laintempat penjualan air, perusahaan negara yang diusahakan secara komersial seperti hotel berbintang, pusat perbelanjaan mall/plaza, supermarket, rumah sakit swasta, kolam renang, bioskop, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) / pompa bensin, gudang sekolah besar, tempat hiburan malam (night club) diskotik, karaoke, tempat kebugaran dan mandi uap (steambath), panti pijat, mandi uap dan Niaga Besar lainnya;

- d. Golongan Industri Kecil, merupakan kegiatan usaha dengan modal &lt; (kurang dari) Rp.400.000.000,(empat ratus juta rupiah) dengan kegiatan ekonomi dan jasa yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan/ atau barang jadi, yang lebih tinggi penggunaannya yang memakai air tanah dengan kapasitas pompa &lt; (kurang dari) 2 liter/ detik, antara lain usaha kerajinan tangan, industri rumah tangga (home industry), konveksi kecil, peternakan kecil dan usaha industri kecil lainnya; 3 `
- e. Golongan Industri Besar, merupakan kegiatan usaha dengan modal &gt; (lebih dari) Rp.400.000.000,(empat ratus juta rupiah) dengan kegiatan ekonomi dan jasa yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan/ atau barang jadi, yang lebih tinggi penggunaannya yang memakai air tanah dengan kapasitas pompa &lt; (kurang dari) 2 liter/ detik, antara lain pabrik kimia, industri makanan dan minuman, pabrik es dan/ atau pendingin hewan laut, industri farmasi dan usaha industri besar lainnya.

## Bagian Kedua Pajak Reklame

## Pasal 14

- (1) Objek Pajak Reklame adalah suatu bentuk pengenal usaha atau profesi yang tidak terdapat atau tidak menyatu dengan suatu produk barang dan jasa.

- (2) Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame.
- (3) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diperhitungkan dengan memperhatikan: a. Jenis
- b. Bah an yang digunakan
- c. Lokasi penempatan
- d. Jangka waktu penyelenggaraan
- e. Jumlah
- f. Ukuran media reklame
8. -(4) Nilai strategis reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kepadatan pemanfaatan tata ruang untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
- (5) Nilai jual objek pajak reklame adalah sebesar nilai yang ditetapkan oleh DPPKAD sebagai dasar perhitungan pajak penyelenggaraan reklame, yang diperoleh dengan mengalikan luas reklame dengan tarif sesuai NJOP.
- (6) Nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.

## Pasal 15

- (1) Setiap penyebaran reklame di wilayah daerah harus memperhatikan keserasian lingkungan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Penentuan zona reklame sangat diperlukan mengingat konsentrasi penduduk yang tersebar di berbagai tempat di

- daerah yang mempengaruhi penentuan efektifitas pemasangan reklame.
- (3) Titik lokasi penempatan reklame berdasarkan kelas jalan/ zona I, kelas jalan/ zona II dan kelas jalarr/ zona III.
- (4) Titik lokasi sebagaimana dimaksud Pada ayat (3) adalah lokasi peletakan reklame berdasarkan nilai strategis titik reklame dan kelas jalan yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Kelas Jalan/ Zona I terdiri dari :
1. Jalan WR. Supratman, Jalan Sudirman, .Jalan Ahmad Yani, Jalan SM. Raja; Jalan Adam Malik, Jalan Diponegoro, Jalan Siringo-Ringo, Jalan Sirandorung,
2. Jalan KH. Ahmad Dahlan, Jalan Cut Nyak Dien, Jalan Agus Salim, Jalan Veteran, Jalan Kartini, Jalan Martinus Lubis, Jalan Imam Bonjol, Jalan Urip Sumodiharjo, Jalan Gatot Subroto;
- b. Kelas Jalan/Zona II terdiri dari :
1. Jalan HM. Said, Jalan S. Parman Sigambal, Jalan Ahmad Yani Aek Nabara, Jalan Ampera Aek Nabara, Pekan Negeri Lama.
- c. Kelas Jalan/Zona III terdiri dari :
1. Jalan Lintas Tanjung Siram, Jalan Lintas Negeri Lama, Jalan Lintas Tanjung Sarang Elang, Jalan Lintas Kota Pinang, Pekan Ajamu

- (5) Penetapan Kelas Jalan/zona reklame dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan perubahan kondisi di lapangan.
- (6) Perubahan Kelas Jalan/zona sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Satuan masa Pajak Reklame ditetapkan sebagi berikut :
- a. Pajak Reklame Permanen dan Reklame Terbatas ditetapkan 1 (satu) tahun;
- b. Pajak Reklame Insidentil ditetapkan sebagai berikut :
1. Jenis baliho dengan jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
2. Jenis umbul-umbul, spanduk, bener dan sejenisnya dengan waktu paling singkat 1 ( satu) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
3. Jenis peragaan dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
4. Jenis selebaran, melekat sesuai dengan izm penyelenggaraan dan;
5. Jenis film/ slide, udara, suara dan apung dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) h.ari.
- (8) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang ditetapkan sebagai berikut:
- a. Reklame Tetap Terbatas ditetapkan 7 (tujuh) hari kerja;
- b. Reklame Tetap Permanen ditetapkan 5 (lima) hari kerja;
- c. Reklame Insidentil ditetapkan 1 (satu) hari kerja.

- (9) Niiai Sewa Reklame berdasarkan kawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- ( 10) Setiap penyelenggaraan reklame dan sejenisnya diwajibkan membayar pajak reklame melalui Bukti Pembayaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
- (11) Apabila pajak reklame tidak dibayarkan oleh pengusaha maka DPPKAD Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan Surat Peringatan I, apabila tidak diindahkan setelah 2 (dua) minggu diterima maka akan dikeluarkan Surat Peringatan II dan seterusnya.
- (12) Apabila Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tidak ada diindahkan dan atau dalam waktu 1 (satu) bulan penyelenggaraan reklame tidak melaporkan / membayar pajak terutang maka dilakukan pencabutan papan reklame/ penghapusan papan reklame.

## Bagian Ketiga Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pasal 16

J enis Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Harga Standar Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dihitung ditempat pengambilan/kwari sebelum dikenakan biaya pengangkutan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 1n1.

## Bagian Keempat Pajak Parkir

## Paragraf 1 Harga Tarif Sewa

## Pasal 17

- ( 1) Harga Tarif Sewa Parkir adalah harga yang digunakan oleh penyelenggara/pengelola parkir untuk memungut parkir kepada setiap pengendara kenderaan bermotor.
- (2) Harga Tarif sewa parkir terdiri dari :
- a. tarif tetap;
- b. tarif progresif;
- c. tarif vallet;
- d. tarif khusus (untuk penitipan kendaraan bermotor)
- e. tarif sewa curna-cuma/bebas parkir

## Pasal 18

- (1) Harga tarif sewa parkir untuk tarif tetap adalah :
- a. Untuk kendaraan roda dua adalah sebesar Rp. 1.000,( seribu rupiah);
- b. Untuk kendaraan roda empat adalah sebesar Rp. 2.000,(dua ribu rupiah);
- c. Untuk kendaraan lebih dari roda empat adalah sebesar Rp. 4.000,(empat ribu rupiah).
- (2) Harga tarif sewa parkir untuk tarif progresif adalah :
- a. Untuk kenderaan roda dua adalah sebesar Rp. 1.000,(seribu rupiah) untuk dua jam pertama dan penambahan sebesar Rp. 1.000,(seribu rupiah) untuk satu jam berikutnya;

- b. Untuk kenderaan roda empat adalah sebesar Rp. 2.000,(dua ribu rupiah) untuk dua jam pertama dan penambahan sebesar Rp. 1.000,(seribu rupiah) untuk satu jam berikutnya;
- c. Untuk kenderaan lebih dari roda empat adalah sebesar Rp. 4.000,(empat ribu rupiah).
- (3) Harga tarif sewa parkir untuk tarif vallet adalah sebesar Rp. 20.000,(dua puluh ribu rupiah);
- (4) Harga tarif sewa parkir khusus adalah sebesar:
- a. Untuk kendaraan roda dua Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah) per hari;
- b. Untuk kendaraan roda dua Rp. 30.000,(tiga puluh ribu rupiah) per hari.
- (5) Harga tarif sewa cuma-cuma/bebas parkir disamakan dengan tarif sewa parkir untuk tarif tetap sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).
8. ,6) Apabila Harga Tarif Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan - ayat (4) digunakan oleh penyelenggara/ pengelola parkir dimana harga tarif sewa parkir disesuaikan dengan tarif tetap.

## Paragraf 2 Karcis Parkir

## Pasal 19

- (1) Setiap Wajib Pajak parkir dalam mencatat transaksi/ penerimaan pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penyelenggaraan parkir, wajib menggunakan karcis parkir yang telah diporporasi oleh

- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu, kecuali ada ijin persetujuan dari Kepala Dinas.
- (2) Karcis parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat/ dicetak atas biaya yang ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak atau disediakan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
- (3) Karcis parkir yang pengadaannya dibuat/ dicetak sendiri oleh Wajib Pajak sebelum digunakan dalam transaksi penerimaan pembayaran, terlebih dahulu diporporasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
- (4) Pajak yang menggunakan karcis parkir yang tidak diporporasi oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 400% (empat ratus persen) dari dasar pengenaan pajak.
- (5) Dalam hal Parkir diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Parkir yang bertanggung jawab kepada manajemen (penyedia fasilitas), wajib bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Daerah.

## Pasal 20

- ( 1) Tata cara penggunaan karcis parkir diatur sebagai berikut :
- a. Karcis parkir dibuat sekurang-kurangnya 3 (tiga) rangkap dengan atau tanpa warna berbeda dan harus memuat:

1. Catatan tentang kenderaan bermotor roda dua, roda empat, roda enam dan seterusnya yang memasuki lokasi/tempat parkir;
2. Nomor urut dan seri;
3. Nama dan alamat usaha;
4. Macam, jenis kuantum, biaya parkir per kenderaan;
5. Jumlah pajak parkir yang harus dipungut.
- b. Karcis parkir harus digunakan secara berurutan dimulai dari nomor terkecil dan seri huruf menurut alphabet.
- c. Karcis parkir harus diserahkan kepada Subjek Pajak pada saat Wajib Pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh Subjek Pajak atau konsumen.
- d. Karcis parkir yang telah dibayar oleh Subjek Pajak atau konsumen, diserahkan :
1. Lembar kesatu, untuk Subjek Pajak atau konsumen;
2. Lembar kedua, untuk Dinas Pendapatan;
3. Lembar ketiga, untuk Wajib Pajak yang bersangkutan.
- (2) setiap Wajib Pajak parkir dalam mencatat transaksi / penerimaan pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penyelenggaraan parkir, wajib menggunakan karcis parkir yang telah diperporasi oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu, kecuali ada ijin persetujuan dari Kepala Dinas.

## Pasal 21

- (1) Untuk menampung perkembangan teknologi perekaman data transaksi usaha, Wajib Pajak dapat menggunakan perlatan komputer atau mesin cash register dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas untuk dikecualikan/ dibebaskan dari kewajiban menggunakan cetakan karcis parkir dan melegalisasinya.
- (2) Kepala Dinas dapat menyetujui atau \_menolak permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis berdasarkan pertimbangan antara lain, tingkat kepadatan kenderaan parkir dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, intensitas pelayanan dalam penyelenggaraan parkir dan kapasitas serta kemampuan teknis peralatan komputer atau mesin cash register.
- (3) Dalam hal Kepala Dinas menyetujui permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak wajib:
- a. Melaporkan hasil transaksi penerimaan atas penggunaan komputer atau mesin cash register secara berkala dengan melampirkan print out hasil transaksi pada waktu menyampaikan SPTPD kepada Kepala Dinas;
- b. Menghubungkan perangkat komputer atau mesin cash register yang digunakannya dengan sistem pengawasan perpajakan dalam jaringan sistem informasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu secara online apabila diperlukan.

## Ketetapan dan Perhitungan

## Paragraf 3 Pajak Parkir Pasal 22

- (1) Pajak dipungut berdasarkan penetapan secarajabatan atau dibayar sendiri oleh wajib pajak secara tunai.
- (2) Wajib Pajak menggunakan bill/faktur bukti pembayaran yang mencantumkan nilai pajak.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan pajak dengan bill/ faktur maka pembayaran yang diterima penyelenggara parker sudah termasuk pajaknya.
- (4) Setiap Wajib Pajak yang penetapan pajaknya dilakukan secara jabatan, jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD secara jabatan.
- (6) Ketika kita memasuki sebuah mall dengan menggunakan kendaraan tentu saja memarkirkan kendaraan yang kita gunakan ketempat parkir yang sudah disediakan, dan setiap kendaraan yang memasuki ketempat yang disediakan mendapatkan tanda masuk parkir. Tanda masuk parkir adalah tanda untuk kendaraan yang diberikan dengan nama dan dalam bentuk apapun untuk memasuki fasilitas parkir untuk umum.

## Bagian Kelima Pajak Penerangan Jalan

## Pasal 23

Harga satuan listrik yang berlaku adalah harga satuan listrik sesuai dengan harga dari PT. PLN.

## Bagian Keenam

## Pajak Hotel

## Paragraf 1 Klasifikasi Pajak Hotel

## Pasal 24

Klasifikasi Hotel terdiri atas :

- a. Kelas Melati;
- b. Hotel Berbintang.

## Paragraf 2 Asas Pemungutan Pajak Hotel Pasal 25

- (1) Pemungutan Pajak harus bersifat adil dan merata.
- (2) Penetapan pajak tidak ditentukan sewenang-wenang, oleh karena itu Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terhutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.
- (3) Wajib Pajak dapat membayar pajak sesuai dengan saat yang tidak rnenyulitkan Wajib Pajak.
- (4) Biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan semaksimal mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak.

## Paragraf 3 Kamar Hotel

## Pasal 26

Dari segi jumlah kamar hotel yang disediakan dapat dibedakan menjadi:

- a. Small Hotel jumlah kamar yang tersedia maksimal sebanyak 28 kamar;
- b. Medium Hotel jumlah kamar yang disediakan antara 29 299 kamar;
- c. Large Hotel jumlah kamar yang disediakan sebanyak lebih dari 300 kamar.

## Paragraf 4 Tingkat Hunian Hotel

## Pasal 27

"ingkat hunian adalah suatu keadaan sampai sejauh mana jumlah kamar yang terjual dalam satuan hari bila di bandingkan dengan seluruh jumlah kamar yang tersedia untuk dijual.

## Paragraf 5 Dasar Perhitungan Pajak

## Pasal 28

- (1) Tarif pajak hotel sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel;

- (2) Untuk khusus rumah kos yang lebih dari 10 (sepuluh) kamar yang dihuni mahasiswa dengan harga sewa kamar diatas
2. 1 (satu) juta rupiah perbulan dikenakan tarif 10% (sepuluh persen);
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pasal (1) menggunakan billbond atau dengan cara lain;
- (4) Penetapan pajak hotel dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak Daearh (SKPD);
- (5) Penetapan tarif dengan Surat Ketetapan Pajak Daearh (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

## Paragraf 6 Bon Penjualan (Bill)

## Pasal 29

- (1) Setiap Usaha Hotel wajib menggunakan bon penjualan atau bill yang memperlihatkan terjadinya pesanan atau transaksi pembayaran, kecuali ditentukan lain dengan persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Bon penjualan atau bill sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1) dapat dibuat/ dicetak atas biaya yang ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak Hotel atau disediakan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

- (3) Bon penjualan a tau bill yang pengadaannya dibuat/ dicetak sendiri oleh Wajib Pajak Hotel sebelum digunakan dalam transaksi/penerimaan pembayaran,terlebih dahulu dilegalisasi oleh Dinas Pendapatan Pengelclaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
- (4) Wajib Pajak Hotel yang menggunakan bon penjualan atau bill yang tidak dilegalisasi oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu dan tanpa Persetujuan Kepala Dinas, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari dasar pengenaan pajak.

## Pasal 30

Tata cara penggunaan bon penjualan atau bill sebagai berikut:

- a. Bon penjualan atau bill paling sedikit rangkap 3 (tiga) dengan warna berbeda harus memuat :
1. Nomor urut dan seri;
2. Nama dan alamat usaha;
3. Macam,harga satuan per item (jenis) dan jumlah harga jual;
4. Jumlah Pajak Hotel yang harus dipungut.
- b. Bon penjualan atau bill harus digunakan secara berurutan dimulai dari nomor bil terkecil dan seri urut menurut alphabet;
- c. Bon penjualan atau bill harus disereahkan kepada Subjek Pajak pada saat Wajib Pajak Hotel mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh Subjek Pajak atau penginap/tamu;

- d. Bon penjualan atau bill yang telah dibayar oleh Subjek Pajak atau konsumen, diserahkan:
1. Lembar kesatu, untuk Subjek Pajak;
2. Lembar Kedua, untuk Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangandan Asset Daerah;
3. Lembar Ketiga,untuk Wajib Pajak Hotel yang bersangkutan.

## Bagian Ketujuh Pajak Restoran

## Pasal 31

- (1) Pengusaha restoran mengenakan Pajak Restoran atas pembayaran pelayanan direstoran dengan mengenakan tarif pajak.
- (2) Dalam hal pengusaha restoran tidak mengenakan pajak sebagai mana dimaksud pada ayat (1) jumlah pembayaran telah termasuk Pajak Restoran.
- (3) Dalam hal pengusaha restoran melakukan kontrak maka jumlah pembayaran pada nilai kontrak termasuk Pajak Restoran.

## Pasal 32

- ( 1) Terhadap usaha restoran yang dilakukan atas nama atau tanggungan beberapa orang atau badan, atau oleh 1 (satu) orang atau beberapa badan maka orang atau badan, setiap anggota atau setiap pengurus badan dianggap sebagai

- Wajib Pajak, dan bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajaknya.
- (2) Dalam hal pembayaran oleh Subjek Pajak atau pengunjung/tamu kepada Wajib Pajak dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka harga jual atau harga penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat itu.
- (3) Harga pasar yang wajar adalah harga pasar yang berlaku juga untuk Subjek Pajak atau pengunjung/tarnu lainnya pada saat itu di tempat restoran yang bersangkutan.

## Pasal 33

Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dianggap ada, apabila :

- a. Orang pribadi atau badan atau pengusaha restoran baik langsung maupun tidak langsung berada di bawah pemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama;
- b. Orang pribadi atau badan yang menyertakan modal sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah modal pada pengusaha restoran yang bersangkutan.

## Bagian Kedelapan Pajak Hiburan

## Pasal 34

Tidak termasuk dalam objek pajak hiburan adalah penyelenggara hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti

hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan dan sejenisnya.

## Pasal 35

- (1) Penyelenggara hiburan mengenakan pajak hiburan atas pembayaran pelayanan hiburan dengan menggunakan tarif pajak.
- (2) Dalam hal penyelenggara hiburan tidak mengenakan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pembayaran telah termasuk pajak hiburan.

## Paragraf 1 Pembayaran Pajak Atas Penyelenggaraan Hiburan Insidentil

## Pasal 36

- (1) Setiap penyelenggaraan hiburan insidentil wajib menggunakan tanda masuk dan membayar uang jaminan Pajak Hiburan dengan pembayaran dimuka sebelum tanda masuk dilegalisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
- (2) Pembayaran uang jaminan Pajak Hiburan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diterima oleh petugas yang dihunjuk oleh Kepala Dinas sebelum tanda masuk dilegalisi atau diporporasi.
- (3) Besarnya pembayaraan uang jaminan Pajak Hiburan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 100 % (seratus persen) dari jumlah harga tanda

masuk yang akan dilegalisasi atau diperporasi, dan dititipkan sementara di Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

- (4) Jangka waktu penitipan uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan disesuaikan dengan waktu penyampaian SPTPD.
- (5) Untuk pembuktian atas penyerahan uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petugas yang dihunjuk oleh Kepala Dinas wajib mengeluarkan tanda terima sementara uang jaminan pembayaran Pajak Hiburan insidentil.
- (6) Tata cara penyerahan pembayaraan Pajak Hiburan insidentil ditentukan sebagai berikut :
- a. Petugas yang dihunjuk oleh Kepala Dinas melaporkan hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan hiburan insidentil kepada Kepala Dinas paling lama 3 (tiga) hari setelah hiburan insidentil selesai siselenggarakan;
- b. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan petugas yang dihunjuk oleh Kepala Dinas dan laporan SPTPD dari wajib Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada huruf a petugas yang dihunjuk oleh kepala Dinas meneliti dan menghitung besamya pajak terutang;
- c. Hasil penghitung besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada huruf b, dituangkan ke dalam SSPD untuk kemudian ditandatangani oleh Wajib Pajak Hiburan atau kuasanya;
- d. Berdasarkan SSPD sebagaimana dimaksud pada huruf c, Petugas yang dihunjuk oleh Kepala Dinas dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam

menyetorkan pajak terutang ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang dikeluarkan dari uang jaminan pembayaran Pajak Hiburan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

- e. Dalam hal terdapat kekurangan uang jaminan pembayaraan Pajak Hiburan insidentil, Kepela Dinas melakukan penagihan kepada Wajib Pajak Hiburan dengan menerbitkan SKPDKB;
- f. Dalam hal terdapat kelebihan uang jaminan pembayaran Pajak Hiburan insidentil sebagaimana dimaksud pada huruf c, Petugas yang dihunjuk oleh Kepala Dinas mengembalikannya kepada Wajib Pajak Hiburan dengan menggunakan tanda terima pengembalian.
- (7) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata Wajib Pajak Hiburan dalam menyelenggarakan hiburan insidentil melakukan pelanggaran administrasi perpajakan, dapat diterbitkan SKPDKB dan SKPDKBT oleh Kepala Dinas pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah oleh Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk.

## Pasal 37

- (1) Terhadap penyelenggaraan hiburan insidentil yang ditemukan tanpa mendaftarkan kegiatan usahanya, uang jaminan pembayaran Pajak Hiburan ditagih sekaligus ditempat penyelenggaraan hiburan oleh Petugas yang dihunjuk oleh Kepala Dinas.

\_

- (2) Untuk dapat menerima pembayaran uang jaminan se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Petugas yang dihunjuk oleh Kepala Dinas harus dilengkapi denga surat Tugas yang penugasannya selain melakukan perneriksaan atau pengawasan, juga untuk dilakukan penagihan langsung ditempat hiburan tersebut ditemukan.
- (3) Petugas yang dihunjuk oleh Kepala Dinas yang menerima uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melaporkan dan menyerahkan uang jaminan yang diterimanya kepada Kas Daerah atau Bendahara Penerima Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak uang jaminan diterima.
- (4) Penyelenggaraan hiburan insidentil yang ditemukan tanpa mendaftar kegiatan usahanya sebagaimana pada ayat (1), pajak terutang dihitung secara jabatan dengan menerbitkan SKPDKB berikut sanksi administrasi berupa bunga se bagaimana dimaksud pada Pas al 36.
- (5) Petugas yang dihunjuk menerima uang jarrunan pembayaran Pajak Hiburan insidentil secara periodik melakukan tugas penerimaan uang jaminan tersebut kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pendapatan.
- (6) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Petugas yang dihunjuk oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) huruf e dan huruf f, dikenakan sanksi administrasi.

## Paragraf 2 Tanda Masuk Hiburan

## Pasal 38

- (1) Semua jenis hiburan wajib menggunakan tanda masuk dan men can tumkan harga tanda masuk.
- (2) Tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disahkan atau diporporasi oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu sebelum digunakan oleh penyelenggaraan hiburan dengan membayar uangjaminan dimuka (deposit) sebesar jumlah tanda masuk yang diporporasi paling lama 3 (tiga) hari sebelum pertunjukan diselenggarakan.
- (3) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu wajib mengembalikan uang jaminan dari jumlah tanda masuk hiburan yang tidak terjual.

## Pasal 39

- (1) Tanda masuk untuk penyelenggaraan hiburan tetap/rutin dan hiburan insidentil harus memuat kode seri huruf menurut alpabet dan bernomor urut serta mencantumkan harga tanda masuk.
- (2) Tanda masuk untuk penyelenggaraan hiburan tetap/rutin berbentuk buku dengan isi 100 (seratus) atau 50 (lima puluh) lembar per buku, dan untuk hiburan insidentil dapat berbentuk lembaran lepas atau undangan sesuai dengan permohonan penyelenggara.

- (3) Terhadap penyelenggara hiburan tontonan film bioskop yang dibolehkan menggunakan mesin kas register untuk mencetak tanda masuk berdasarkan persetujuan tertulis dari Kepala Dinas, tanda masuk dapat berupa kertas gulungan (rol) yang berisi paling sedikit 100 (seratus) tanda masuk per rol.

## Pasal 40

- (1) Penyelenggaran hiburan yang diwajibkan menggunakan tanda masuk dan mencantumkan harga tanda masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), tetapi tidak menggunakan tanda masuk atau tidak mencantumkan harga tanda masuk, dikenakan tarif pajak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah yang seharusnya dibayar.
- (2) Wajib Pajak Hiburan yang wajib melegalisasi atau memporporasi tanda masuk sebagaiman dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), tetapi menggunakan tanda masuk yang tidak dilegalisasi atau diporporasi, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan pajak.
- (3) Cara Taksasi (NON MPS) yaitu Wajib Pajak dikenakan pajak berdasarkan taksiran yang terutang dalam SKPD.

## Pasal 41

Setiap Wajib Pajak Hiburan yang menyelenggarakan hiburan dengan menggunakan tanda masuk se bagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berkewajiban:

- a. Memasang pengumuman yang memuat daftar harga tanda masuk untuk setiap kelas ditempat pembayaran tanda masuk;
- b. Menjual tanda masuk yang telah dilegalisasi atau diporporasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu secara berurutan dimulai dari seri dan/ atau nomor urut kecil, kecuali tanda masuk yang merupakan lembaran lepas;
- c. Menyobek setiap tanda masuk yang dipergunakan pada saat penonton atau pengunjung memasuki tempat hiburan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- d. Menyimpan bagian tanda masuk sebagai bukti pengawasan selama 14 (empat belas) hari setelah tanda masuk tersebut digunakan;
- e. Membuat laporan tentang keadaan atau penjualan tiket atau tanda masuk kepada Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk.

## Pasal 42

Setiap Wajib Pajak Hiburan yang menyelenggarakan hiburan dengan menggunakan tanda masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat ( 1) dilarang :

- a. Mengadakan, menyediakan, memberi, menjual dan menyebarkan:
1. tanda masuk tanpa mencantumkan harga tiket atau tanda masuk;
2. tanda masuk tanpa diperporasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan clan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu;
3. tanda masuk tanpa dipungut pajak atau tiket CumaCuma/ gratis.

- b. Memberikan tempat atau kelas kepada penonton atau pengunjung selain dari tempat atau kelas yang tercantum dalam tanda masuk;
- c. Mengubah tanda masuk yang telah diperporasi tanpa persetujuan Kepala Dinas;
- d. Memberikan atau menjual tanda masuk yang telah dipakai kepada penonton atau pengunjung;
- e. Memungut atau menerima pembayaran tanda masuk melebihi harga yang tercantum dalam harga tiket atau tanda masuk.

## Pasal 43

Wajib Pajak Hiburan yang menyelenggarakan hiburan dengan tidak mengindahkan kewajiban dan larangan ditetapkan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

## Paragraf 3 Bon Penjualan (Bill)

## Pasal 44

- ( 1) Setiap penyelenggara hiburan berupa diskotik, musik hidup, karaoke, klab malarn, ruang musik (music room), balai gita (singing hall), pub, ruang selesa musik atau (music lounge) dan kegiatan hiburan lainnya yang menyatu dengan penyelenggaraan hiburan tersebut, wajib