PERATURAN WALIKOTA SURABAYA Nomor 24 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMAKAMAN PADA DINAS KEBERSIHAN DAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA SURABAYA (berlaku 23 Mei 2017)
Pembukaan
Menimbang :
WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMAKAMAN PADA DINAS KEBERSIHAN DAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA SURABAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SURABAYA,
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemakaman pada Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234):
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 54).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMAKAMAN PADA DINAS KEBERSIHAN DAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA SURABAYA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemakaman pada Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya.
6. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemakaman pada Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2
- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemakaman pada Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau.
- (2) Wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Makam Kalianak;
- b. Makam Karang Tembok;
- c. Makam Wonokusumo Kidul;
- d. Makam Putat Gede;
- e. Makam Kembang Kuning;
- f. Makam Simokwagean;
- g. Makam Ngagel Rejo;
- h. Makam Kapas Krampung;
- i. Makam Asem Jajar;
- j. Makam Tembok Gede;
- k. TPU Keputih;
- l. TPU Babat Jerawat;
- m. Makam Peneleh;
- n. Krematorium Keputih;
- o. Makam yang dikuasai/dikelola oleh Dinas.
BAB III - KEDUDUKAN
Pasal 3
- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
- a. UPTD;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB V URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu UPTD

## Pasal 5

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kebersihan dan ruang terbuka hijau khususnya operasional pengelolaan pemakaman.

## Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5, UPTD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan Pemakaman;
- b. pengelolaan pemakaman dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman;
- c. pelaksanaan kegiatan pemakaman;
- d. pelaksanaan pengurusan dan pengamanan areal makam;
- e. pelaksanaan pemungutan retribusi dan pendapatan lain serta menyetorkan ke Kas Umum Daerah;

- f. pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

## Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan dan kegiatan operasional;
- b. melaksanakan urusan administrasi umum, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan;
- c. melaksanakan kebersihan, keamanan dan ketertiban;
- d. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- f. melaksanakan penyusunan laporan kegiatan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 8

- (1) Walikota berwenang untuk menetapkan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan;
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang yang berlaku.

## BAB VI TATA KERJA

## Pasal 9

- (1) Kepala UPTD memiliki kewajiban :
- a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf; dan
- b. melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain yang terkait.

- (2) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung-jawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan sesuai kebutuhan.
- (5) Hubungan antara Kepala UPTD dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

## BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

## Pasal 10

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku .

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 23 Mei 2017

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya pada tanggal 23 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA , ttd.

## HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2017 NOMOR 24


## LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 24 TAHUN 2017

TANGGAL : 23 MEI 2017

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD PEMAKAMAN PADA DINAS KEBERSIHAN DAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA SURABAYA


WALIKOTA SURABAYA, ttd.

TRI RISMAHARINI