PERATURAN BUPATI MESUJI Nomor TAHUN Tahun 2015 tentang PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA Dl DESA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MESUJI (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa pelaksanaan tata kelola pengadaan barang/ja: i yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), perlu ditingkatkan agar sesuai dengan prinsipprinsip efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong royong dan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat; j
- b. bahwa pengadaan barang/jasa d. desa yang pémbiayaanya bersumber dari APBDesa belum mempunyai dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan ketentuan. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Lentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bupati diberi wev enang menyusun peraturan mengenai Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
&lt;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimjma dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mesuji tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji.
2. Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pcrimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pcmbentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemberitukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 sentang Pengelolaan dan Pertanggungja'raban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekosentrasi dan Tugas Pcmbantuan;
Menetapkan :
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 T hun 2005 tentang, Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pen/elenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Urdang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Pemeióntah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggarin Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagêdmana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barar.g/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Taia Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 02 Tahun 2013 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kf.wenangan Kabupaten Mesuji.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI MESUJI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA Dl DESA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MESUJI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- i. Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukur i yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, ## BAB II PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
- a. efïsien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakm dana yang telah ditetapkan1 untuk mencapai hrsil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan ktbutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan mantaat yang sebesar-besarnya;
- c. transpaian, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan. Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa yang berminat;
- d. pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
- e. gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja secara cuma-curna oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan
- f. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
RUANG LINGKUP
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3
Ruang lingkup pengaturan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
- a. pengadaan barang/jasa melalui swakelola;
- b. pengac.aan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa;dan
- c. pengawasan, pembayaran, pelaporan dan sen h terima.
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA
Bagian Kesatu Ketentuan Umum
BAB IV - PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA
Pasal 4
- (1) Pelaksanaan Swakelola Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan cleh TPK yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan susunan keanggotaan minimal terdiri dari :
- a. unsur Pemerintah Desa;dan
- b. unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Pelaksanaan Swakelola dari TPK meliputi kegiatan :
- a. persiapan;
- b. pelaksanaan;
- c. oengawasan;
- d. penyerahan;
- e. pelaporan;dan
- f. pertanggungjawaban hasil pekerjaan.
- (3) Khusus untuk pekeijaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan teriaga ahli dan/atau peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan cara Swakelola.
Bagian Kedua
Rencana Pelaksanaan
BAB IV - PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA
Pasal 5
Rencana Pelaksanaan Swakelola meliputi:
- a. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- b. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan,
- c. gambar rencana kerja (untuk pekeijaan konstruk i);
- d. spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan
- e. perkuaan biaya/ Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Bagian Ketiga
Pelaksanaan
BAB IV - PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA
Pasal 6
- (1) Pelaksanaan Swakelola dilakukan ## BAB V
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/ JASA
Bagian Kesatu Umum
BAB IV - PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA
Pasal 7
- (1) Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan Swakelola rnaupun memenuhi kebutuhan barang/jasa secara langsung di Desa.
- (2) Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mar.ipu dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuh persyaratan memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejemsnya.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan konstruksi, mamp.i menyediakan tenaga ah.i dan/atau pcralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.
Bagian Kedua Rencana Pelaksanaan
BAB IV - PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA
Pasal 8
TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan meliputi:
- a. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
BAB IV - PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA
Pasal 9
- (1) Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
- a. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puiuh jura rupiah):
1. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa;
2. pembeHan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukar, tanpa permintaan penawaran tertulis dari TFK dan tanpa penawaran tertulis dari Penyedia Barang/Jasa;
3. TPKmelakukan negosiasi (tawar-mena var) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah;
4. penyedia Barang/Jasa membcrikan bukti transaksi berupa nota,
faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di alias Rp 50.000.0'J0,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):
1. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa;
2. pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran secara tertulis dari Penyedia Barang/Jasa dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan);
3. penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga;
4. TPK melakukan negcsiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah;
5. penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.
- c. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):
1. TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dar: 2 (dua) Penyedia Barang/Jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifïkasi teknis bEirang/jasa;
2. penyedia Baraug/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga;
3. TPK menilai pemenuhan spesifïkasi teknis barang/jasa teihadap kedua Penyedia Barang/Jasa yang memasukan penawaran;
4. apabila spesifïkasi teknis barang/jasa yang ditawarkan:
- a) dipenuhi oleh kedua Penyedia Bararg/Jasa, maka dikinjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) secara bersamaan.
- b) dipenuhi oleh salah satu Penyedia Barang/Jasa, maka TPK tetap melanjutkan dengan proses negosiatn (tawar-menawaï ) kepada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi spesifïkasi teknis tersebut.
- c) tidak dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka TPK rnembatalkan proses pengadaan.
5. apabila spesifïkasi teknis sebagaimana dimaksud pada angks 4 huruf c), maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
6. negosiasi (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a) dan angka 4 huruf b) untuk memperoleh harga yang lebih murah;
7. hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian antara Ketua TPK dan Penyedia barang/jasa yang berisi sekurang-kurangnya:
- a) tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian;
- b) para pihak;
- c) ruang lingkup pekerjaan;
- d) nilai pekerjaan;
- e) hak dan kewajiban para pihak;
- f) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
- g) ketentuan keadaan kahar; dan
- h) sanksi.
Bagian Keempat Perubahan Ruang Lingkup Pekerjaan
BAB IV - PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA
Pasal 10
- (1) Apab'la diperlukan, TPK dapat memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia Barang/Jasa untuk melakukan &gt;erubahan ruang lingkup pekerjaan yang meliputi:
- a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan;
- b. mengurangi jenis pekerjaan;
- c. mengubah spesifikasi teknis; dan/atau
- d. melaksanakan pekerjaan tambah.
- (2) Untuk perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis kepada TPK.
- (3) TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang iebih murah.
- (4) Untuk nilai Pengadaan Barang/Jasa di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dilakukan adendum surat perjanjian yang memuat perubahan ruang lingkup dan total nilai pekerjaan yang disepakati.
PENGAWASAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN DAN SERAH TERIMA
Bagian Kesatu
Pengawasan
BAB VI - PENGAWASAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN DAN SERAH TERIMA
Pasal 11
- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa diawasi oleh Bupati dan masytrakat setempat.
- (2) Pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Camat atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati
Bagian Kedua Pembayaran
BAB VI - PENGAWASAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN DAN SERAH TERIMA
Pasal 12
- Pembayaran atas pelaksanaan Pengadaan Baran t/Jasa secara Svakelola dan/atau melalui Penyedia Barang/Jasa dilakukan óengan ketentuan sebagai berikut : . (
- a. setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukurg dengan bukti yang lengkap ;dan
- b. bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud.
Bagian Ketiga
Pelaporan dan Serah Terima
BAB VI - PENGAWASAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN DAN SERAH TERIMA
Pasal 13
- (1) Kemajuan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilaporkan oleh TPK kepada Kepala Desa.
- (2) Setelah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), TPK mcnycrahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekeijaan.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14
- (1) Dalam masa transisi selama pemberlakuan Peraturan Bupati tentang tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Bupati dapat membentuk tim asistensi desa.
- (2) Tim asistensi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Unit Layanan Pengadaan (ULP);
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- c. Unsur lain terkait di Pemerintah Kabupaten.
- (3) Tugas dan Fungsi tim asistensi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipeti :
- a. Meningkatkan Kapasitas SDM; dan
- b. Melakukan pendampmgan Pengadaan Barang/Jasa.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Penetapan: Ditetapkan di Mesuji pada tanggal -JU U' 2015 Diundangkan ui Mesuji pada tanggal JUu 2015 IS DAERAH KABUPATEN MESUJI PENJA, SUKARMAN Z BERITA ÖAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2015 NOMOR 21 Daerah 5 2
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI MESUJI NOMOR TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA Dl DESA

A. Contoh Surat Permintaan Penawaran

Nomor

Lampiran

Hal

Pemberitahuan

## KOP TPK

Kepada :

Yth

Di

Sehubungan

dengan

akan

dilsksanakan

kegiatan pekerjaan

,

dimana

didalamnya

terdapat

Adapun spesifikasi teknis yang kami persyaratkan adalah :

1. ruang lingkup pekerjaan

2. daftar barang/jasa

NO

JENIS BARANG/ JASA

VOLUME

SATUAN

Maka apabila Saudara berminat dan bersedia inelaksanakan pekerjaan tersebut, diminta segera mengajukan surat penawaran harga.

Surat penawaran dialamatkan kepada selaku Tim Pengelola Kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat penawaran dibuat rangkap 3 (tiga) asli bermaterai Rp.6.000,00 dan harus sudah kami terima tanggal

2. Surat penawaran dilampiri :

- a. daftar penawaran harga termasuk pajak, bea metend dan jasa penggandaan;

- b. foto kopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); dan

- c. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Demikian surat permintaan penawaran ini kami sampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Mengetahui Kepala Desa Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Ketua Tim Pengelola Kegiatan

## B. Contoh Surat Penawaran Harga

## KOP PENYEDIA B/.RANG/JASA

Nomor

Lampiran

Hal

Penawaran Harga

Kepada :

Yth.

Ketua Tim Pengelola

Kegiatan

Di

Menanggapi Surat permintaan penawaran dari Ketua Tim Pengelola Kegiatan Nomor tanggal hal permintaan penawaran, maka bersama ini kami mengajukan penawaran harga untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Adapun harga penawaran yang kami ajukan adalah .sebesar Rp ( ) dengan rincian sebagaimana terlampir.

Sesuai dengan persyaratan yang diminta bersama mi kami sampaikan :

1. daftar rincian penav'aran harga;
2. foto kopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); dan
3. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak &lt;NPWP).

Demikian surat penawaran harga kami buat untuk menjadikan periksa.

Direktur/ Pimpinan / Pernilik,

## KOP PENYIDIA BARANG/ JASA

## DAFTAR RINCIAN PENAWARAN HARGA BARANG/JASA SUDAH TERMASUK PAJAK-PAJAK KEPADA NEGARA DAN BEA MATERAI

| NO | JENIS BARANG/JASA | VOLUME | SATUAN | HARGA SATUAN | HARGA |
|------|---------------------|----------|----------|----------------|---------|
| | JUMLAH | | | | |

Direktur/ Pimpinan / Pemilik,

## D. Contoh Undangan Negosiasi atau Tawar Menawar Harga

## KOP TPK

Nomor

.

Lampiran

:

Hal

:

Undangan

Kepada :

Yth

Di

Menanggapi surat penawaran narga Saudara Nomor Tanggal hal : Penawaran harga, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. setelah menerima dan mempelajari isi surat penawaran harga Saudara pada prinsipnya kami tidak berkeberatan, tetapi berdasarkan harga penawaran yang Saudara ajukan kami perlu melakukan klarifikasi dar', negosiasi harga terhadap penawaran Saudara tersebut;

2. untuk keperluan dimaksud kami mengharap kehadiran besok

pada :

Hari

:

Tanggal

:

Jam

:

Tempat

:

Acara

:

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Mengetahui Kepala Desa Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Ketua Tim PengeloU Kegiatan

## BERITA ACARAKLARIFIKASI DAN NEGOSIASI HARGA

NOMOR :

NOMOR :

Pekerjaan

Pada hari ini tanggal bulan tahun pada pukul dengan mengambil tempat di kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melakukan klarifikasi dan negosiasi harga atas pekerjaan

Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Pengelola Kegiatan dengan pihak Penyedia barang/jasa dari

Pada saat klarifikasi dan negosiasi harga pihak penyedia jasa yang dihadiri oleh menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pihak Penyedia barang/jasa dari aenyatakan telah menerima sernua surat yang berkaitan dengan proses pekerjaan
2. Bahwa pihak Penyedia barang/jasa dari menyambu; baik dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan selarna ini dan semoga kerjasama yang telah berjalan dapat dilanjutkan.

Adapun mengenai pengajuan penawaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut disampaikan sebagai berikut :

- a. Besamya jumlah penawaran harga yang diajukan oleh Penyedia barang/jasa dari adalah sebesar Rp ( ) termasuk beban pajak dan bea materai;
- b. Adapun mengenai rincian dari jumlah penawaran tersebut dapat dilihat sccara rinci dalam lampiran surat penawaran harga;
- c. Setelah dilakukan beberapa pembicaraan baik menyangkut negosiasi serta beberapa klarifikasi maka kedua belah pihak secara bersama-sama telah menyepakati pengurangan atas penawaran yang diajukan Penyedia barang/jasa dari sebesar Rp ( ) menjadi sebesar Rp ( ) termasuk beban pajak dan bea materai yang harus dibayar Penyedia barang/jasa dari dan selanjutnya Penyedia barang/jasa dari akan membuat dan menyampaikan surat penawaran yang baru sesuai hasil kesepakatan ini dengan rincian sebagai berikut:
- d. Kesepakatan lain yang dihasilkan pada saat klarifikasi dan negosiasi harga . adalah bahwa masing-masing pihak bersepakat untuk menuangl an proses kerjasama ini dalam bentuk Surat Perjanjian '.erjasama yang akan dibuat setelah proses klarifikasi dan negosiasi harga disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

| NO | JENIS BARANG/JASA | VOLUME | SATUAN | HARGA SATUAN | HARGA |
| | | - | | | -- |
| | JUMLAH | | | | |

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan y.irig berlaku.

Direktur / Pimpinan / Pemilik

Ketua Tim Pengelola Kegiatan

Mengetahui Kepala Desa Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

## F. Contoh Persetujuan Penawaran

## KOP TPK

Nomor

:

Lampiran

:

Hal

:

Persetujuan Penawaran

Harga

Kepada :

Yth

Di

Berdasarkan surat tanggal hal Penawaran Harga dan Berdasarkan Berita dan Negoisasi dan , maka kami sampaikan bahwa setelah menerima dan mempelajari isi surat Saudara serta Berita Acara Klarifikasi dan Negoisasi Harga, maka pada prinsipnya kami tidal: berkeberatandan dapat menerima dengan penawaran harga yang telah disepakati sebesar RP ( )

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta kehadiran Saudara besok pada :

Hari

:

Tanggal

:

Jam

:

Tempat

:

Acara

:

Adapun konsep perjanjian sebagaimana terlampir. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Mengetahui

Kepala Desa Selaku

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Ketua Tim Pengelola Kegiatan

## G. Contoh Perjanjian

## PERJANJIAN

NOMOR :

NOMOR :

Pada

hari

ini

Tanggal

bulan

tahun

Bertempat

di , kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Naina

:

Jabaran

:

Ketua Tim Pengelola Kegiatan

Alamat

:

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

- II. Kama

:

Jabaran :

Direktur/ Pimp?nan /Pemilik

Alamat

:

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Bahwa PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut :

## Pasal 1

## RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang iingkup pekeijaan dalam perjanjian ini adalah

## Pasal 2

## NILAI PEKERJAAN

Nilai pekeijaan yang disepakati untuk penyelesaian pekeijaan dalam perjanjian ini adalah sebesar termasuk pajak dan bea materai.

## Pasal 3

## HAK DAN KEWAJIBAT

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menerima hasil peke jaan tepat padawaktunya
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya penyelesaranpekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran untuk penyelesaianpekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban menye.-ahkan hasil pekeijaan "epatpada waktunya.

## Pasal 4

## JANGKA WAKTU PELAKS^kNAAN PEKERJAAN

Jangka waktu untuk menyelesaikan pekeijaan adalah ... hari keija mulai tanggal sampai dengan sehingga pekerjaan harus selescd deui diserahkan pada tanggal

## Pasal 5

## FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan force mcijeure adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya.
- (2) Apabila terjadi keadaan force majeure sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka PARA PIHAK terbebas dari kewajiban yang harus dilaksanakan

## Pasal 6

## SANKSI

Apabila penyelesaian pekerjaan melebihi batas v aktu yang disepakati maka PIHAK KEDUA harus membayar denda sebesar % dari nilai pekerjaan dengan nominal sebesar Rp ( ).

## Pasal 7

## KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggung awabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## PIHAK KEDUA

PIHAK PERTJkMA

Mengetahui Kepala Desa Selaku

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

## KOP PENY1SDIA BJlRANG/JASA

Nomor

:

Lampiran

:

Hal

:

Penyerahan Hasil

Pekeijaan

Kepada :

Yth.

Ketua Tim Pengelola

Kegiatan

Di

Berdasarkan surat Perjanjian Nomor : dan maka perlu kami sampaikan bahwa pekerjaan selesai dan dengan ini kami kirimkan hasil pelaksanaan pekerjaan , untuk dapat diteliti apakah sudah sesuai dengan spesifikasi teknis atau belum

Demikian atas kerjasamanya k mi ucapkan terima kasih.

Direktur/ Pimpinan / Pemilik,

## 1. Contoh Berita Acara Penelitian Basil Pekerjaan

## BERITA ACARA PENELITIAN HASIL PEKERJAAN

NOMOR :

NOMOR :

Pekerjaan :

Pada hari ini , tanggal bulan Tahun pada pukul Bertempat di , kami yang bertanda tangan di bawah ini secara bersama-sama telah melakukan pemeriksaan atas pekerjaan , yang telah dikerjakan Penyedia barang/jasa dari

Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Pengelola Kegiatan dengan pihak Penyedia barang/jasa dari

Pada saat pemeriksaan hasil pekerjaan pihak Penyedia barang/jasa dihadiri oleh , dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa Tim Pengelola Kegiatan inenyatakan telah menerima hasil pekerjaan yang telah diserahkan oleh Penyedia barang/jasa dari Dan telah sesuai dengan yang telah disepakati bersama; dan

2. Penyedia barang/jasa dari menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perunda ig-undangan yang berlaku

Direktur/Pimpinan/Pemilik

Ketua T m Pengelola Kegi; tan

Mengetahui Kepala Desa Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

## J. Contoh Berita Acara Pembayaran

## BERITA ACARA PEMBAYARAN

NOMOR :

NOMOR :

Pada

hari

ini

Tanggal

bulan

tabun

Bertempat

di

telah

melaksanakan

pembayaran

atas

pekeijaan

antara :

- I. Nama

:

Jabaran

:

Ketua Tim Pengelola Kegiatan

Alamat

:

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

- II. Nama

:

Jabaran

: Direktur / Pimpinan / Pemilik

Alamat

:

Seianjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berdasarkan Surat Peijanjian Nomor atas pekeijaan telah membayar untuk pekerjaan Kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp ( )

PIHAK

KEDUA

berdasarkan

Surat

Peijanjian

Nomor

atas

pekeijaan

telah

melaksanakan

pekeijaan

Sesuai

permintaaa PIHAK PERTAMA dan telah menerima pembayaranatas pekerjaan

tersebut sebesar Rp

(

)

Pembayaran tersebut disaksikan oleh

, Jabatan Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur/ Pimpinan / Pemilik

Ketua T m Pengelola Kegiatan

Mengetahui Kepala Desa Selaku

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

K.

Pekerjaan

Contoh Bei*ita Acara Penerimaan Has.il

## BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN

NOMOR :

NOMOR :

Pada

hari

ini

Tanggal

bulan

tahun

Bertempat

di

,

felah

dilaksanakan

pembayaran

atas

pekerjaan

antara :

- I. Nania

- 

Jabaran

:

Ketua Tim Pengclola Kegiatan

Aiamat

:

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

- II. Nama

- 

Ja.baran :

Direktur/Pimpinan/Pemilik

Aiamat

:

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa telah menerima hasil pekerjaan berupa dalamkedaan baik dari PIHAK KEDUA sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : dan Nomor : tertanggal

PIHAK KEDUA te'ah menyerahkan hasil pekerjaan berupa dalam keadaan baik kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : dan Nomor : tertanggal

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bemieterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur/Pimpinan/Pemilik

Ketua Tim Pengelola Kegiatan

Mengetahui Kepala Desa Selaku

Pemegang Kckuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

## L. Contoh laporan pelaksanaan kegiatan

## KOP TPK

Nomor

:

Lampiran

:

1 (satu) bendel

Hal

:

Laporan Hasil Pekerjaan

Kepada :

Yth. Kepala Desa

Di

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor: Tahun tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan , maka dengan ini kami laporktm bahwa kegiatan telah selesai d 'aksanakan pada Adapun dokumen pelaksanaan kegiatan sebagaimara

terlampir

Demikian atas perhatian diucapkan t-rima kasih.

Ketua Tim Pengelola

Kegiatan

## M. Contoh Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

## BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAK

NOMOR:

NOMOR :

Pada

hari

ini

Tanggal

bulan

tahun

Bertempat

di

,

telah

dilaksanakan

serah

teiama

hasil

pekeijaan

antara :

- I. Nama

:

Jabatan

:

Kepala Desa

Alamat

:

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

- II. Nama

Jabatan

Alamat

Ketua Tim Pengelola Kegiatan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa telah menerima hasil pekerjaan berupa dalam kedaan baik dari PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA telah menyerahkan hasil pekeijaan berupa dalam keadaan baik kepada PIHAK PERTAMA.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua/ masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang saira untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundêng-undangan yang berlakx .

Kepala Desa

Selaku Pemegartg Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Ketua

Tim Fengelola Kegiatan

Mesuji,

2015

BUPATI MESUJI

KHAMAMI