PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 2 Tahun 2016 tentang GARA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM (berlaku 4 Juni 2016)
Pembukaan
Menimbang : a.
- bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat membutuhkan suatu kondisi yang aman dan tertib;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan kondisi masyarakat yang aman dan tertib perlu dirumuskan sebuah landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan keamanan dan ketertiban;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;
- Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
1. Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2008 Nomor 5 Seri D Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 010);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI dan BUPATI MANGGARAI MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai.
4. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman, dan tenteram.
5. Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya atau dalam rangka pelayanan kepentingan umum sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
6. Setiap orang adalah orang perseorangan atau Badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
8. Jalur hijau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai rencana kota yang peruntukan, penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
9. Taman adalah bidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan.
10. Asusila adalah perbuatan tidak baik yang melanggar norma dan kaidah kesopanan, antara lain prostitusi dan pornoaksi.
11. Terminal bayangan adalah lokasi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan sebagian fungsi terminal oleh orang pribadi atau badan tanpa izin dari Pemerintah Daerah.
12. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah/Pemerintah Daerah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
13. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ## BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu Asas
Pasal 2
Penyelenggaraan ketertiban umum berasaskan ketaqwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan
Pasal 3
- (1) Pengaturan tentang ketertiban umum dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketertiban umum.
- (2) Pengaturan tentang ketertiban umum bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban, ketentraman, keteraturan dan kelestarian lingkungan hidup.
Bagian Kesatu Hak
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Pasal 4
- (1) Setiap orang memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati ketertiban dan ketentraman.
- (2) Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman bahaya, kerusuhan sebagai akibat dari tidak tertibnya masyarakat dan adanya perusakan lingkungan hidup.
Bagian Kedua Kewajiban
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Pasal 5
- (1) Setiap orang berkewajiban menciptakan, memelihara dan melestarikan ketertiban dan ketentraman.
- (2) Setiap orang berkewajiban untuk berupaya mencegah terjadinya gangguan ketertiban dan pencemaran lingkungan hidup.
Bagian Kesatu Umum
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 6
Ketertiban Umum dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :
- a. tertib jalan, tertib lalu lintas dan tertib angkutan jalan;
- b. tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum;
- c. tertib sungai, saluran, situ/danau dan mata air;
- d. tertib bangunan;
- e. tertib pemilik dan penghuni bangunan;
- f. tertib usaha Rekreasi, Hiburan dan wisata;
- g. tertib usaha tertentu;
- h. tertib kesehatan;
- i. tertib kependudukan;
- j. tertib sosial;
- k. tertib pelajar;
- l. tertib Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- m. tertib ternak dan usaha peternakan;
- n. tertib lingkungan; dan
- o. tertib kebersihan dan sarana kebersihan.
Bagian Kedua
Tertib Jalan, Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Paragraf 1 Tertib Jalan
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 7
Setiap pejalan kaki wajib berjalan di atas trotoar apabila jalan dimaksud telah dilengkapi dengan trotoar.
Paragraf 2
Tertib Lalu Lintas
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 8
- (1) Setiap pengendara kendaraan bermotor wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan dan rumah duka.
- (2) Setiap pemilik kendaraan wajib :
- a. menyediakan dan menggunakan tempat penyimpanan kendaraan; dan
- b. memindahkan kendaraan apabila mogok di jalan selambat-lambatnya 1 x 12 jam sejak mogok.
- (3) Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang menimbulkan suara yang sifatnya mengganggu ketertiban.
- (4) Setiap orang dilarang:
- a. membuat atau memasang portal;
- b. membuat atau memasang tanggul pengaman jalan;
- c. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
- d. memasang, memindahkan, dan membuat tidak berfungsinya ramburambu lalu lintas;
- e. menggunakan rumija tidak sesuai dengan fungsinya;
- f. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkut yang terbuka;
- g. menumpuk/menaruh/membongkar bahan-bahan bangunan dan/atau bekas bangunan di jalan yang dapat mengganggu lalu lintas umum dalam waktu lebih dari satu kali dua belas jam sejak waktu menurunkan/menumpuk;
- h. bertempat tinggal, duduk-duduk, tiduran di jalan, di atas atau di bawah jembatan;
- i. melakukan perbuatan yang berakibat rusaknya sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan lalu lintas;
- j. memasang reklame/poster yang mengandung unsur pornografi pada kendaraan;
- k. membuat atau mendirikan terminal bayangan;
- l. memondokan kendaraan di jalan;
- m. membangun atau memasang reklame yang bersifat pornografi, provokatif, diskriminatif terhadap suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);
- n. mengambil atau memindahkan komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali untuk kepentingan dinas; dan
- o. menjajakan dagangan, mengemis dan mengamen di jembatan penyeberangan.
- (5) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikecualikan atas izin Bupati atau Pejabat yang berwenang.
Paragraf 3 Tertib Angkutan Jalan
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 9
- (1) Setiap angkutan umum, bus kota dan sejenisnya wajib melintasi jalur ruas jalan sesuai trayek yang telah ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap pemakai jasa angkutan umum wajib menunggu kendaraan di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (3) Setiap pengendara dan penumpang kendaraan dilarang membuang sampah ke luar kendaraan.
Bagian Ketiga Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 10
Setiap orang dilarang:
- a. melakukan perbuatan yang dapat merusak jalur hijau dan/atau taman beserta kelengkapannya;
- b. bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman, dan tempat umum;
- c. melakukan perbuatan berupa vandalisme terhadap taman beserta kelengkapannya dan tempat umum;
- d. melompat atau menerobos pagar sepanjang jalur hijau, taman, dan tempat umum, kecuali untuk kepentingan dinas;
- e. memanjat, memotong, menebang pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, atau taman, kecuali untuk kepentingan dinas dan/atau keselamatan manusia;
- f. membangun atau memasang reklame yang bersifat pornografi, provokatif, diskriminatif terhadap Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA);
- g. menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha di jalur hijau dan taman; dan
- h. membuang sampah pada daerah jalur hijau, taman, dan tempat umum.
Bagian Keempat Tertib Sungai, Saluran, Situ/Danau, dan Mata Air
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 11
- (1) Setiap orang dilarang bertempat tinggal atau tidur di daerah penguasaan sungai, saluran, situ/danau, dan mata air.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil dan menggunakan air sungai, saluran, situ/danau dan mata air untuk keperluan usaha yang bersifat komersial tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang dilarang mendirikan bangunan atau jembatan pada daerah penguasaan sungai, saluran dan situ/danau kecuali atas izin dari pejabat yang berwenang.
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 12
Setiap orang dilarang mengambil atau memindahkan tutup got, selokan atau saluran air lainnya kecuali untuk kepentingan dinas.
Bagian Kelima Tertib Bangunan
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 13
Setiap orang dilarang :
- a. mendirikan bangunan dalam kawasan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) pada radius yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendirikan bangunan pada taman dan jalur hijau kecuali untuk kepentingan dinas;
- c. mendirikan bangunan stasiun radio dan televisi siaran, dan stasiun relay, tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- d. mendirikan bangun-bangunan reklame dan/atau alat promosi lainnya yang dipasang tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- e. mendirikan bangunan menara/tower telekomunikasi tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- f. mendirikan bangunan tanpa izin; dan
- g. mengalihfungsikan rumah tinggal menjadi rumah ibadat.
Bagian Keenam Tertib Pemilik dan Penghuni Bangunan
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 14
Setiap pemilik, penghuni bangunan, dan/atau rumah diwajibkan:
- a. menjaga keamanan, kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, kesusilaan, kepatutan, dan kelestarian alam di lingkungannya;
- b. membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun, disesuaikan dengan luasan lahan yang ada sesuai ketentuan teknis
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 15
Pemilik bangunan dilarang membongkar atau mengubah konstruksi bangunan trotoar untuk kepentingan penghuni sebelum mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
Bagian Ketujuh Tertib Usaha Rekreasi, Hiburan dan Wisata
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 16
- (1) Pengelola tempat hiburan dan rekreasi, wajib:
- a. memiliki surat izin usaha;
- b. mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, minuman beralkohol, narkotika serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya;
- c. membatasi usia pengunjung sesuai dengan jenis usaha hiburan dan rekreasi; dan
- d. menjaga kebersihan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan usahanya.
- (2) Pengelola Jasa Penyediaan Akomodasi, wajib:
- a. mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, minuman beralkohol, narkotika serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya;
- b. memeriksa kelengkapan identitas setiap pengunjung yang datang; dan
- c. menjaga kebersihan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan usahanya.
- (3) Pengelola Daya Tarik Wisata dan Jasa Makanan dan Minuman, wajib:
- a. mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, minuman beralkohol, narkotika serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya; dan
- b. menjaga kebersihan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan usahanya.
- (4) Pengelola Tempat Hiburan dan Rekreasi, Jasa Penyediaan Akomodasi, Daya Tarik Wisata dan Jasa Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilarang:
- a. melaksanakan kegiatan usaha tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dan perizinan lainnya;
- b. membiarkan terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya;
- c. menyediakan fasilitas yang dapat mengundang terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya; dan/atau
- d. menerima pengunjung menggunakan seragam sekolah, seragam dinas Pegawai Negeri Sipil, Tentara, atau Polisi.
- (5) Setiap orang dilarang menyelenggarakan usaha pariwisata tanpa izin Bupati atau Pejabat yang berwenang, kecuali usaha yang tidak memerlukan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedelapan Tertib Usaha Tertentu
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 17
Setiap orang dilarang sebagai perantara/calo:
- a. karcis angkutan umum;
- b. tiket hiburan;
- c. pengujian kendaraan bermotor; dan
- d. pelayanan perizinan.
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 18
- (1) Setiap orang dilarang melakukan usaha perdagangan manusia.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan usaha pengumpulan, penyaluran tenaga kerja pembantu rumah tangga atau pramuwisma dan pengasuh (baby sitter) , tanpa izin pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum.
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 19
Setiap orang dilarang berjualan dan/atau berusaha di jalan, trotoar, emperan toko, jalur hijau, taman, tempat umum kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 20
- (1) Setiap orang dilarang melakukan usaha penjagaan kendaraan yang parkir di tempat-tempat umum dengan maksud untuk memungut bayaran kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan bongkar muat barang dagangan di jalan umum dan tempat umum lainnya.
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 21
Setiap bangunan fasilitas umum baik kantor pemerintah maupun kantor swasta wajib untuk menyiapkan dan menugaskan petugas keamanan.
Bagian Kesembilan Tertib Kesehatan
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 22
Setiap orang dilarang:
- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan tanpa izin;
- b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional yang dapat membahayakan kesehatan dan melanggar norma susila dan kaidah agama;
- c. merokok di dalam kawasan tanpa rokok;
- d. membuat, meracik, menyimpan dan menjual kosmetik, obat-obat illegal dan/atau obat palsu;
- e. memproduksi, menyimpan dan mengedarkan minuman beralkohol berlabel tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan
- f. memproduksi, menyimpan, menimbun, mengedarkan, memperdagangkan, mengoplos, menjual dan menyajikan minuman dan/atau makanan yang kedaluwarsa, memabukkan atau berbahaya.
Bagian Kesepuluh Tertib Kependudukan
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 23
- (1) Setiap orang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk dan dokumen administrasi kependudukan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat.
- (3) Setiap penghuni rumah kost/kontrakan wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat.
- (4) Setiap pemilik/pengelola rumah kost/kontrakan, rumah susun dan apartemen wajib melaporkan penghuninya kepada Kepala Desa/Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat secara periodik.
- (5) Setiap orang yang bermaksud atau telah tinggal dan menetap di Daerah wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan serta dilarang menyalahgunakan data dan dokumen kependudukan.
Bagian Kesebelas Tertib Sosial
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 24
Setiap orang wajib memelihara keamanan di lingkungannya.
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 25
Setiap pengelola lembaga pendidikan, wajib:
- a. mengawasi agar tidak terjadi praktek asusila, penyalahgunaan narkotika, tawuran pelajar dan tindak pidana lainnya; dan
- b. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Badan Nasional Narkotika dan Kepolisian dalam melaksanakan pencegahan, penindakan, dan pemberantasan asusila, pencegahan penyalahgunaan narkotika dan tindak pidana lainnya.
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 26
Setiap orang dilarang:
- a. meminta bantuan/sumbangan dengan cara dan/atau alasan apa pun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan umum, angkutan umum atau tempat umum lainnya;
- b. menghimpun dan menyuruh orang lain dan/atau bertindak untuk dirinya sendiri menjadi pengemis, pengamen dan pengelap mobil untuk dimanfaatkan dan ditarik penghasilannya;
- c. memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen dan pengelap mobil;
- d. mengkonsumsi minuman beralkohol di tempat umum kecuali tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. melakukan pesta minum minuman beralkohol dan/atau minuman lain yang memabukkan;
- f. membeli barang/makanan/minuman dari pedagang asongan di rumija;
- g. melakukan tawuran;
- h. kebut-kebutan kendaraan bermotor;
- i. memberi kesempatan untuk berbuat asusila;
- j. berkumpul atau bertingkah laku yang patut diduga berbuat asusila;
- k. berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum; dan
- l. menggunakan dan menyediakan, atau mengunjungi bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.
Bagian Kedua Belas Tertib Pelajar
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 27
Setiap pelajar dilarang berada di luar lingkungan sekolah pada jam sekolah, kecuali mengantongi izin dari pihak sekolah.
Bagian Ketiga Belas Tertib Pegawai Aparatur Sipil Negara
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 28
Setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara pada instansi Pemerintah Daerah/lembaga pendidikan dilarang meninggalkan tempat kerja saat jam kerja kecuali atas izin Pimpinan Instansi.
Bagian Keempat belas Tertib Kebersihan dan Sarana Kebersihan
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 29
Setiap orang wajib menjaga kebersihan umum.
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 30
- (1) Setiap rumah tangga, kantor, sekolah, kendaraan, pertokoan dan tempat usaha wajib memiliki tempat sampah.
- (2) Setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempatnya.
Bagian Kelima Belas Tertib Lingkungan
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 31
Setiap orang dilarang memburu, menangkap atau membunuh binatang tertentu yang jenisnya dilindungi sesuai ketentuan yang berlaku .
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 32
Setiap orang dilarang membuat gaduh/keributan, menghidupkan alat musik dan atau alat lain sejenisnya yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban orang lain di lingkungan sekitar tempat tinggal kecuali ada hajatan.
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 33
Setiap orang dilarang membawa senjata tajam, senjata api di jalan, taman dan tempat umum lainnya dimana sedang diselenggarakan perayaan atau keramaian kecuali petugas/aparat keamanan.
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 34
Setiap orang dilarang bermain di jalan umum, di atas atau di bawah jembatan, dipinggir saluran, taman, jalur hijau, tempat umum lainnya.
Bagian Keenam belas Tertib ternak dan Usaha Peternakan
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 35
- (1) Setiap orang yang memelihara ternak atau melakukan usaha peternakan, wajib membuat kandang dan menempatkan ternaknya dalam kandang serta membersihkan kandang sehingga tidak mengganggu lingkungan.
- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melepaskan atau membiarkan ternaknya berkeliaran dan/atau mengikat ternak di jalan dan tempat umum lainnya.
Bagian Kesatu Umum
BAB V - TINDAKAN PENERTIBAN
Pasal 36
- (1) Pemerintah Daerah melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah guna menciptakan ketertiban umum di Daerah.
- (2) Tindakan Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi penegakan peraturan daerah dan ketertiban umum.
- (3) Tindakan Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. penertiban terhadap pelaku pelanggaran;
- b. penertiban bangunan;
- c. penertiban reklame;
- d. penertiban Tempat Rekreasi, Hiburan dan wisata;
- e. penertiban kegiatan usaha;
- f. penertiban menara telekomunikasi; dan
- g. penertiban kependudukan.
- (4) Dalam hal tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) terjadi suatu keadaan yang mengancam keselamatan jiwa manusia, Pemerintah Daerah dapat mengambil segala tindakan yang dipandang perlu dengan tetap
BAB V - TINDAKAN PENERTIBAN
Pasal 37
Dalam melaksanakan tindakan penertiban, perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum melakukan koordinasi dengan instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
BAB VI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 38
- (1) Masyarakat berhak dan bertanggung jawab untuk berperan serta dalam menciptakan ketertiban umum.
- (2) Wujud peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kewajiban untuk melaporkan kepada Pemerintah daerah, apabila mengetahui atau menduga terjadinya perbuatan yang melanggar ketertiban umum.
- (3) Terhadap pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan jaminan keamanan dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan ketertiban umum.
Bagian Kesatu Pembinaan
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 39
- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pembinaan ketertiban umum dalam wilayah Daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengkoordinasikan pembinaan ketertiban umum dengan instansi terkait di Daerah.
- (3) Pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum di Daerah dilakukan melalui kegiatan:
- a. sosialisasi produk hukum;
- b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat; dan
- c. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat Daerah.
Bagian Kedua Pengawasan
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 40
Pengawasan atas kepatuhan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
BAB VIII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 41
- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf g, huruf h, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf o, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I, huruf j, huruf k dan huruf l, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 34 dan Pasal 36 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.
- (2) Dalam hal teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, maka diberikan teguran tertulis.
- (3) Apabila teguran tertulis tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin terhadap :
- a. izin angkutan umum dan bus kota;
- b. izin usaha pengelola tempat hiburan;
- c. izin jasa penyediaan akomodasi;
- d. izin pengelolaan daya tarik wisata dan jasa makanan dan minuman;
- e. izin usaha tempat rekreasi; dan
- f. izin usaha.
- (4) Pencabutan izin diberikan jika dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pembekuan izin, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan.
- (5) Apabila teguran tertulis tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, maka pembongkaran atau pemindahan atau penghentian pembangunan dilakukan terhadap :
- a. portal yang terpasang;
- b. tanggul pengaman jalan;
- c. pintu penutup jalan;
- d. bahan bangunan dan/atau bekas bangunan;
- e. tempat tinggal dan bangunan pada daerah penguasaan sungai, saluran, situ/danau dan mata air;
- f. SUTET dan SUTT;
- g. bangunan stasiun radio, televisi siaran dan stasiun relay;
- h. bangun-bangunan reklame dan/atau alat promosi lainnya yang dipasang; dan
- i. bangunan menara/tower telekomunikasi.
BAB VIII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 42
Setiap pelajar yang tidak mengantongi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 akan diamankan dan diberikan pembinaan sebelum dikembalikan ke sekolah masing-masing.
BAB VIII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 43
Setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang tidak mendapat izin dari pimpinan Instansi, akan diamankan dan diberikan pembinaan sebelum dikembalikan kepada instansi Pemerintah Daerah/lembaga pendidikan masing-masing untuk diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 44
- (1) Setiap kendaraan yang diparkir dijalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, kendaraan yang mogok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b serta pemiliknya telah mendapatkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), akan diderek dan diamankan.
- (2) Biaya derek dan pengamanan kendaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD.
KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB IX - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 45
- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. meminta keterangan dari perusahaan perorangan dan badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;
- d. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; dan/atau
- i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang ketertiban umum ## BAB X KETENTUAN PIDANA
BAB IX - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 46
- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf d, huruf f, huruf I, huruf n, Pasal 10 huruf c dan huruf e, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 huruf d dan huruf f, Pasal 26 huruf b, Pasal 31 dan Pasal 33, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai.

Penetapan: Ditetapkan di Ruteng pada tanggal 4 Juni 2016

Penandatangan: BUPATI MANGGARAI, ttd DENO KAMELUS

Penetapan: Diundangkan di Ruteng pada tanggal 4 Juni 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI ttd MANSELTUS MITAK LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2016 NOMOR 2. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 02/2016.

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, BOUR MAXIMUS, SH Pembina TK. I NIP.19630224 199003 1 006
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM
## I. UMUM.
Penyelenggaraan ketertiban umum merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan manifestasi dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Sebagai instrumen regulasi yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengarahkan dinamika sosial masyarakat, pemerintah daerah berkewajiban menciptakan suatu perangkat kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Fenomena yang secara nyata terjadi dalam masyarakat memerlukan perhatian yang khusus, terutama mengenai pertentangan kepentingan, baik vertikal antara pemerintah daerah dengan masyarakat, maupun kepentingan horizontal antara masyarakat dengan masyarakat.
Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegakan kebijakan daerah, harus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kebijakan peraturan perundang-undangan, serta hubungan koordinasi dan sinergitas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya. Hal ini didasarkan pada permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Terdapat 4 (empat) bentuk perilaku/kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan dan keresahan sosial, sehingga diperlukan sebuah metode penertiban yang sistematis dan kolektif. Kegiatan bentuk prilaku/kegiatan tersebut didefinisikan sebagai berikut:
1. terjadinya kegiatan pelanggaran terhadap kebijakan Daerah (Peraturan Daerah/Peraturan Bupati), antara lain pelanggaran izin, pelanggaran tempat pelaksanaan usaha, pelanggaran dengan tidak melaksanakan kewajiban terhadap pemerintah daerah dengan tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan seperti pendirian bangunan tanpa izin;
2. penyimpangan norma agama, kesusilaan, etika dan hukum, antara lain adanya Penyandang Masalah Kesejahtaan Sosial (PMKS);
3. penyalahgunaan prasarana umum dan utilitas seperti jalan, pasar, taman, jalur hijau, sungai, situ, trotoar dan sebagainya; dan
4. tindak kriminal, antara lain kekerasan, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, perjudian, minuman keras dan sebagainya;
Pada dasarnya, ide ketertiban umum merupakan apresiasi dan impelementasi dari aspirasi masyarakat yang mencita-citakan terwujudnya kondisi masyarakat yang ideal, dimana masyarakat dapat melaksanakan aktivitas secara normal, tanpa terganggu oleh kegiatan yang disebut 'penyakit masyarakat'. Berdasarkan kajian yang komprehensif, ide tersebut diformulasikan dalam bentuk peraturan daerah yang secara umum mengatur tentang tata cara dan upaya pemerintah daerah menciptakan ketertiban umum, keteraturan pemanfaatan sarana umum dan fasilitas Pemerintah Daerah.
Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum ini diharapkan dapat menjadi acuan yuridis yang memadai bagi aparat pemerintah daerah, dinas teknis, dan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang terkait dengan ketertiban umum.
## II. PASAL DEMI PASAL.
```
PENJELASAN
Pasal 1
Angka 1 Cukup Jelas. Angka 2 Cukup Jelas. Angka 3 Cukup Jelas. Angka 4 Cukup Jelas. Angka 5 Cukup Jelas. Angka 6 Cukup Jelas. Angka 7 Cukup Jelas. Angka 8 Cukup Jelas. Angka 9 Cukup Jelas. Angka 10 Cukup Jelas. Angka 11 Cukup Jelas. Angka 12 Cukup Jelas. Angka 13 Cukup Jelas. Angka 14 Cukup Jelas. ``` Angka 15 Cukup Jelas. ## Angka 16 Cukup Jelas. Angka 17 Yang dimaksud dengan ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamannya serta hanya diperuntukan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan, dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya. ## Angka 18 - Cukup Jelas. ## Angka 19 Usaha Pariwisata, antara lain: - a. Daya Tarik Wisata, terdiri dari: 1. wisata alam; 2. wisata buatan; dan 3. wisata budaya. - b. Kawasan Pariwisata. - c. Jasa Transportasi Wisata, terdiri dari: 1. angkutan jalan wisata; dan 2. angkutan wisata air. - d. Jasa Perjalanan Wisata, antara lain: 1. biro perjalanan wisata; dan 2. agen perjalanan wisata. - e. Jasa Makanan dan Minuman, antara lain: 1. restoran; 2. rumah makan; 3. kafetaria; 4. pusat jajanan makanan; dan 5. jasa boga/catering. - f. Penyediaan Akomodasi, antara lain: 1. hotel, antara lain: - a) hotel bintang; dan - b) hotel non bintang 2. bumi perkemahan; 3. persinggahan karavan; 4. wisma dan vila; 5. pondok wisata; dan 6. akomodasi lain/motel. - g. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, antara lain: 1. gelanggang olahraga, antara lain: - a) lapangan golf; - b) rumah bilyar; - c) gelanggang renang; - d) lapangan tenis; - e) pacuan kuda; - f) gelanggang bowling; - g) futsal; dan - h) pusat kebugaran ( fitness center ). 2. gelanggang seni, antara lain: - a) sanggar seni; - b) galeri seni; dan - c) gedung pertunjukan seni. 3. arena permainan, antara lain; a) sirkuit; - b) ATV ( all terrain vehicle ); - c) sirkus, akrobat dan sulap; 4. refleksi; 5. taman rekreasi, antara lain: - a) taman rekreasi; dan - b) taman bertema. 6. arena bernyanyi; dan 7. jasa impresariat/promotor. - h. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran; - i. Jasa Informasi Pariwisata; - j. Jasa Konsultan Pariwisata; - k. Jasa Pramuwisata; - l. Wisata Tirta, adalah wisata sungai dan danau, antara lain: - a) wisata arung jeram; dan - b) wisata dayung. - m. Spa Angka 20 Cukup Jelas. Angka 21 Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan 'jalur hijau' adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan, sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau. Yang dimaksud dengan 'taman' adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetika sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain. Yang dimaksud dengan 'tempat umum' adalah sarana yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan bagi masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat. Huruf c Cukup Jelas Huruf d Cukup Jelas. Huruf e Cukup Jelas. Huruf f Cukup Jelas. Huruf g Yang dimaksud dengan 'usaha tertentu' adalah suatu kegiatan usaha yang menimbulkan dampak ganguan dan ketertiban dan ketentraman masyarakat serta lingkungan, seperti percaloan,perdagangan orang, penyaluran pembantu rumah tangga tanpa izin, dan usaha barang-barang bekas. Huruf h Cukup Jelas. Huruf i Cukup Jelas. Huruf j Cukup Jelas. Huruf k Cukup Jelas Huruf l Cukup Jelas Huruf m Cukup Jelas Huruf n Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Ayat (1) Cukup jelas. Yang dimaksudkan dengan 'kecepatan rata-rata' adalah 30 (tiga puluh) kilo meter per jam. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup Jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Huruf a Pelarangan ini dikecualikan pada jalan yang berada di lingkungan perumahan dan perkampungan, yang dapat membuat/memasang portal sepanjang disepakati oleh warga yang bersangkutan. Huruf b Pelarangan ini dikecualikan pada jalan yang berada di lingkungan perumahan dan perkampungan, yang dapat membuat/memasang tanggul pengaman jalan sepanjang disepakati oleh warga yang bersangkutan. Huruf c Pelarangan ini dikecualikan pada jalan yang berada di lingkungan perumahan dan perkampungan, yang dapat membuat/memasang pintu penutup jalan sepanjang disepakati oleh warga yang bersangkutan. Huruf d Cukup Jelas. Huruf e Cukup Jelas. Huruf f Cukup Jelas. Huruf g Cukup Jelas Huruf h Cukup Jelas Huruf i Cukup Jelas Huruf j Cukup Jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan 'pornografi' adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat; Yang dimaksud dengan 'provokatif' adalah merangsang untuk bertindak sesuatu, baik itu bersifat menghasut, himbauan, ajakan maupun pengerahan massa; Yang dimaksud dengan 'diskriminatif' adalah perbuatan yang berkenaan dengan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pemb