PERATURAN BUPATI MA Nomor OR Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TABALONG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a.
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, setta tata kerja perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata keija Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong;
- Mengingat 1.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Repul::Hik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembatan Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
- Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN , SUSUNAN ORGANISASI , TUGAS DAN FUNGSI , SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TABALONG.
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 1 Daerah adalah Kabupaten Tabalong:
- 3 Bupati adalah Bupati Tabalong.
- 5 Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong:
- 4 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong:
- 6 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong:
- 7 Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong: pada
- 9 Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong.
- 8 Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong. pada
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong: pada
2. 12 Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong: pada
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong
4. 13 Seksi adalah Seksi Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong: pada
5. 15 Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. pada
14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong. pada
Pasal 2
- (1) Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah\_
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:
- (2) Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah
- a. perumusan kebijakan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
6. b pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
7. d pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pendidikan dan Kebudayaan; dan
8. e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri atas:
- a. Sekretariat, terdiri atas:
3. 1 Subbagian Perencanaan;
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
5. 2 Subbagian Keuangan; dan
6. b Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal, terdiri atas:
7. 1 Seksi Kurikulum dan Penilaian;
8. 2 Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
9. C Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, terdiri atas:
10. 3 Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
11. 1 Seksi Kurikulum dan Penilaian;
12. 2 Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
- 3 Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter .
- 1 Seksi Kurikulum dan Penilaian;
- d Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:
- 2 Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
- e Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri atas:
- 3 Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter .
1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal;
2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Pendidikan Dasar; dan
- 3 Seksi Tenaga Kebudayaan.
- 1 Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
- Bidang Kebudayaan, terdiri atas:
2. Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
3. Seksi Kesenian.
- g Unit Pelaksana Teknis;
- h. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

## TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi: pada
- (2) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan.
4. a koordinasi kegiatan Dinas Pendidikan;
5. C pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat; arsip dan dokumentasi, organisasi dan tata laksana Dinas Pendidikan;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas Pendidikan;
7. d penyelenggaraan pengelolaan barang milik / kekayaan daerah dan layanan pengadaan barangljasa pada Dinas Pendidikan; dan
8. e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Bagian Kedua

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal

Pasal 5

- (1) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal menyelenggarakan fungsi:
- (2) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal.
4. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal.
- C. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal

## Bagian Ketiga

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

## Pasal 6

- (1) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Pembinaan Sekolah Dasar menyelenggarakan fungsi: pada
- (2) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Sekolah Dasar\_
2. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Sekolah Dasar
5. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.

## Bagian Keempat

## Pasal 7

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

- (1) Bidang Pembinaan Sekolah Pertama dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama menyelenggarakan fungsi: pada
- (2) Bidang Pembinaan Sekolah Pertama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Sekolah Pertama

- penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Sekolah Pertama.
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Sekolah Pertama.

atas

- pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Sekolah Pertama.

## Bagian Kelima

## Pasal 8

## Bidang Pembinaan Ketenagaan

- (1) Bidang Pembinaan Ketenagaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), bidang Pembinaan Ketenagaan menyelenggarakan fungsi: pada
- (2) Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Ketenagaan.
4. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Ketenagaan
5. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Ketenagaan
6. b pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Ketenagaan.

## Bagian Keenam Bidang Kebudayaan

## Pasal 9

- (1) Bidang Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi: pada
- (2) Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kebudayaan.
- a. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kebudayaan.
5. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Kebudayaan.
6. b pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kebudayaan\_

## BAB V

## UNIT PELAKSANA TEKNIS

## Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional kegiatan teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. pada

## BAB VI JABATAN FUNGSIONAL Pasal 11

Pada Dinas Pendidikan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## BAB VII TATA KERJA

## Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan Dinas maupun antar satuan organisasi di luar lingkungan Dinas.

## Pasal 13

Kepala Dinas Pendidikan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

## Pasal 14

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat waktunya. pada

## Pasal 15

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, memberikan pembinaan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 16

dengan Peraturan Bupati.

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Dinas Pendidikan ditetapkan

## BAB VIII

## JABATAN DAN ESELON

## Pasal 17

- (1) Kepala Dinas Pendidikan merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Kepala Bidang Dinas Pendidikan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator pada
- (2) Sekretaris pada Dinas Pendidikan merupakan jabatan struktural eselon IIla atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi Dinas Pendidikan merupakan pada

8

cyar

r

1

1

kururs jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

0 ,

## BAB IX

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

Pejabat yang ada sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukannya penggantian dengan pejabat yang baru berdasarkan peraturan Bupati ini.

Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar dan Unit Pelaksana Teknis Inspeksi Pendidikan Kecamatan yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya dengan mendasarkan pada Peraturan Bupati ini.

## BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong

Ditetapkan di Tanjung tanggal 05 pesem be r pada

2016

Diundangkan di Tanjung

tanggal pada

2016