PERATURAN DAERAH RI Nomor 1 Tahun 1945 tentang TATACARAPENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGEWLAAN, DANPEMBUBARAN BADANUSAHAMILIKDESA DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHAESA BUPATITANJUNGJABUNGTIMUR, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan Desa mela1ui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat Desa, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa, serta peluang pasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4443);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 5717 );
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENTANJUNGJABUNG TIMUR dan
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURANDAERAH TENTANG TATA CARA PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARANBADAN USAHA MILIKDESA.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRDadalah DPRDKabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha MilikDesa.
6. Badan Usaha MilikDesa, yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimilikioleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilikibatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, danfatau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NegaraKesatuan RepublikIndonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan RepublikIndonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Desa.
10. 10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPDadalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayahdan ditetapkan secara demokratis.
11. 11.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPDuntuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
12. 12.Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua BPD dan KepalaDesa.
13. 13.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh KepalaDesa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. 14.Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomiDesa, seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. 16.Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alarn dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
18. 18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. 19.Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
20. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterarnpilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendaznpingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
BABII MAKSUDDANTUJUAN
Pasal2
BUM Desa diselenggarakan berdasarkan asas pemberdayaan, kekeluargaan, kegotongroyongan, manfaat, adil, berkelanjutan, kemandirian, efisiensi, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.
Pasal3
Pendirian BUMDesa bertujuan:
- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakatdalampengelolaan potensi ekonomiDesa;
- d. mengembangkan rencana kerja sarna usaha antar Desa dan/ atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membukalapangankerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomiDesa;dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan AsHDesa.
BABIII
RUANGLINGKUP
Pasal4
Lingkup pengaturan Peraturan Daerah mencakup pendirian, pengurusan, pengelolaan, pembubaran, pembinaan, dan pengawasan BUMDesa.
BABrY
PENDIRIAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasa15
- (1) Pemerintah Desa dapat mendirikan BUM Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
- a. adanya inisiatif Pemerintah Desa dan I atau masyarakat Desa;
- b. adanya potensi usaha ekonomi Desa;
- c. tersedianya sumberdaya alam di Desa;
- d. tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUMDesa;
- e. adanya penyertaan modal dari Pemerintah Desa untuk pemhiayaan BUM Desa; dan/ atau
- f. adanya aset Desa yang dapat diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDesa.
Bagian Kedua Tata Cara Pendirian
Pasa16
- (1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diselenggarakan oleh BPDdan difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menyepakati:
- a. pendirian BUMDesa;
- b. organisasi pengelola BUMDesa;
- c. modal usaha BUMDesa;
- d. Anggaran Dasar BUMDesa; dan
- e. Anggaran Rumah Tangga BUMDesa.
- (4) Anggaran Dasar BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit memuat:
- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. asas dan tujuan;
- c. jangka waktu;
- d. wilayah usaha;
- e. bidang usaha;
- f. kepemilikan modal;
- g. organisasi pengelola;
- h. hak dan kewajiban;
1. tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian pengurus;
- J. tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan;
- k. pertanggungjawaban;
1. pembubaran; dan
- m. pembinaan dan pengawasan.
- (5) Anggaran Rumah Tangga BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e paling sedikit memuat:
- a. hak dan kewajiban pengurus;
- b. masa bakti kepengurusan;
- c. tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus;
- d. jenis usaha; dan
- e. sumber permodalan.
- (6) Kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa untuk menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa.
Pasal 7
- (1) Kepala Desa mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) untuk dibahas dalam RapatBPD.
- (2) Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.
- (3) Kepala Desa membuat akta pencatatan oleh notaris atas pendirian BUMDesa serta pencatatan atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
Bagian Ketiga Pendirian BUMDesa Bersama
Pasa18
- (1) Dalarn rangka kerja sarna antar-Desa darr/atau pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUMDesa Bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pembentukan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendirian BUM Desa Bersarna atau penggabungan BUMDesa yang ada.
- (3) Pembentukan BUMDesa Bersarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pengelolaannya disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa.
- (4) Musyawarah antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyepakati: a. pendirian atau penggabungan;
- b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- c. organisasi pengelola;
- d. tugas dan kewenangan pengelola;
- e. jenis usaha;
- f. permodalan usaha;
- g. bagi hasil usaha;
- h. kerugian dan kepailitan;
- i. pengembangan kegiatan usaha;
- j. laporan pertanggungjawaban; dan
- k. pembinaan dan pengawasan.
- (5) Kesepakatan Musyawarah antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pedoman penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUMDesa Bersama.
- (6) Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama ditetapkan dengan persetujuan masing-masing BPD.
BABV
PENGURUSAN DANPENGELOLAAN
Bagian Kesatu Bentuk dan Kedudukan
Pasal9
BUM Desa berbentuk badan usaha induk yang mengelola unit-unit usaha produktif yang sudah dan! atau akan dikembangkan oIeh Pemerintah Desa dan! atau masyarakat Desa.
Pasall0
- (1) BUMDesa berkedudukan di Desa yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal pengembangan usaha, BUMDesa dapat membuka perwakilan di luar wilayah Desa yang bersangkutan.
Bagian Kedua
Organisasi Pengelola
Paragraf 1
Bentuk Organisasi
Pasalll
Organisasi pengelola BUMDesa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
Pasal 6
- (1) Kepala Desa mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) untuk dibahas dalam RapatBPD.
Pasal 7
- (1) Kepala Desa mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) untuk dibahas dalam RapatBPD.
- (2) Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.
- (3) Kepala Desa membuat akta pencatatan oleh notaris atas pendirian BUMDesa serta pencatatan atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
Bagian Ketiga Pendirian BUMDesa Bersama
Pasa18
- (1) Dalarn rangka kerja sarna antar-Desa darr/atau pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUMDesa Bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pembentukan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendirian BUM Desa Bersarna atau penggabungan BUMDesa yang ada.
- (3) Pembentukan BUMDesa Bersarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pengelolaannya disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa.
- (4) Musyawarah antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyepakati: a. pendirian atau penggabungan;
- b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- c. organisasi pengelola;
- d. tugas dan kewenangan pengelola;
- e. jenis usaha;
- f. permodalan usaha;
- g. bagi hasil usaha;
- h. kerugian dan kepailitan;
- i. pengembangan kegiatan usaha;
- j. laporan pertanggungjawaban; dan
- k. pembinaan dan pengawasan.
- (5) Kesepakatan Musyawarah antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pedoman penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUMDesa Bersama.
- (6) Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama ditetapkan dengan persetujuan masing-masing BPD.
BABV
PENGURUSAN DANPENGELOLAAN
Bagian Kesatu Bentuk dan Kedudukan
Pasal 9
BUM Desa berbentuk badan usaha induk yang mengelola unit-unit usaha produktif yang sudah dan! atau akan dikembangkan oIeh Pemerintah Desa dan! atau masyarakat Desa.
Pasall0
- (1) BUMDesa berkedudukan di Desa yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal pengembangan usaha, BUMDesa dapat membuka perwakilan di luar wilayah Desa yang bersangkutan.
Bagian Kedua
Organisasi Pengelola
Paragraf 1
Bentuk Organisasi
Pasalll
Organisasi pengelola BUMDesa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- (1) Organisasi pengelola BUMDesa terdiri dari:
- a. penasihat;
- b. pelaksana operasional; dan
- c. dewan pengawas.
- (2) Kententuan lebih lanjut tentang organisasi dan tata kerja BUMDesa diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf2
Penasihat
Pasal 10
- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berfungsi mewakili kepentingan Pemerintah Desa.
Pasal 12
- (1) Organisasi pengelola BUMDesa terdiri dari:
- a. penasihat;
- b. pelaksana operasional; dan
- c. dewan pengawas.
- (2) Kententuan lebih lanjut tentang organisasi dan tata kerja BUMDesa diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf2
Penasihat
Pasal 13
- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berfungsi mewakili kepentingan Pemerintah Desa.
- (2) Penasihat dijabat secara ex-officio oleh KepalaDesayang bersangkutan.
Pasal 14
Penasihat mempunyai tugas:
- a. memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengeloIaanBUM Desa;
- b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaanBUMDesa;
- c. memberikan perlindungan terhadap usaha Desa yang dikelola oleh BUM Desa; dan
- d. memberikan perlindungan terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDesa.
Pasal 15
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Penasihat berwenang:
- a. meminta
PENJELASAN
Pembukaan
dati Direksi mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaanusaha Desa; dan
- b. meminta BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk meminta pertanggungjawabanDireksiterhadap pelaksanaan pengelolaanBUMDesa.
## Paragraf 3 Pelaksana Operasional
##
PENJELASAN
Pasal 16
- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)huruf b dipiliholeh masyarakat Desa melaluiMusyawarahDesa. - (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya terdiri