PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 2 Tahun 2016 tentang IZIN MENARA TELEKOMUNIKASI (berlaku Unknown)
Pasal 12
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c, Pasal 13 ayat (4) huruf a, dan Pasal 15 ayat (1) yang diuraikan dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan diperbolehkan syarat yang (3) Perubahan izm hanya dapat bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini. ## BAB VII PEMBATALAN IZIN ## Pasa129 Izin menara telekomunikasi dapat dibatalkan, apabila: - a. terjadi perubahan kebijakan Pemerintah Daerah; - b. terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya; - c. diketahui belakangan hari pemohon memberikan data yang tidak benar untuk melengkapi persyaratan; c - d. atas permohonan dari penyelenggara menara telekomunikasi. ## BAB VIII STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN HAK PEMOHON IZIN ## Pasa130 - (1) Pelayanan izin mengedepankan hak dan kewajiban antara pemohon izin dan pejabatjpetugas pelaksana bidang perizinan. - (2) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelayanan izin, SKPDPerizinan berkewajiban membuat pedoman standar pelayanan minimal izin atau mengacu pada pedoman yang telah ada sebelumnya sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dibidang pelayanan publik dan keterbukaan informasi publik. ## Pasa131 Hak pemohon izin, meliputi : - a. mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; - b. mendapatkan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangantentang Keterbukaan Informasi Publik; - c. mengajukan keberatan atau pengaduan atas pelayanan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku kepada pejabat pengawasan internal daerah, ombudsman daerah, dan atau komisi informasi publik; - d. memberikan saran dan pendapat terhadap pelayanan izin. ## BABIX ## HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN ## Pasa132 - (1) Setiap penyedia menara yang telah menyelesaikan pendirian bangunan menara berhak untuk menyelenggarakan penggunaan dan pengelolaan menara. - (2) Setiap penyedia darr/ atau pengelola menara berkewajiban untuk :

Penandatangan: - a. menyampaikan kepada Kepala Dinas atas selesainya pendirian bangunan menara dan dimulainya penggunaan menara. 1

Penandatangan: - b. melakukan pemeriksaan berkala minimal 1 (satu) kali dalam (satu) tahun terhadap bangunan dan fasiltas sarana pendukungnya atas sepengetahuan LurahjKepala Desa setempat. 1 1 - c. melakukan uji ulang kekuatan struktur bangunan menara telekomunikasi minimal setiap 3 (tiga) tahun melalui konsultan jasa pengujian bangunan atau instansi pemerintah yang membidangi uji kelayakan bangunan; - d. membayar retribusi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. - e. memasang identitas menara berupa papan pengumuman dilokasi keberadaan menara yang dapat dilihat dan dibaca secara umum berisi tulisan : - 1) nama penyedia menara dan identitas perizinan menara; - 2) lokasi dan koordinat menara; - 3) tinggi menara; - 4) tahun pembuatan/pemasangan menara; - 5) penyedia jasa konstruksi; - 6) beban maksimum menara; dan - 7) nomor media komunikasi yang dapat dihubungi selaku pengawas dari penyedia menara. - 8) nama-nama penyelenggara telekomunikasi yang memakai menara.

Penandatangan: - (3) Hasil pemeriksaan berkala dan uji ulang kekuatan struktur bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas. ## Pasa133 Dalam hal menara berada dilingkungan kawasan permukiman,selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, penyedia danjatau pengelola wajib untuk : - a. menempatkan penjagajpengawas menara untuk menara diatas tanah; - b. melakukan konsolidasi dengan warga minimal 1 (satu) kali dalam tahun terkait dengan keberadaan menara; 1 1 - c. memelihara kebersihan dan ketertiban lingkungan dilokasi menara; - d. melakukan tindakan tanggap darurat dengan sigap dan cepat atas adanya laporan warga terkait konstruksi menara yang meresahkan warga atau kerusakan peralatan yang dapat menimbulkan gangguan pendengaran atau gangguan peralatan elektronik atau ancaman robohnya menara. - e. menunjang program kesehatan masyarakat pada lingkungan menara dengan memberikan kontribusi pada pelayanan kesehatan setempat berupa obat-obatan generik dan atau asupan vitamin penunjang daya tahan tubuh setiap 3 tahun sekali. - f. melakukanj melaksanakan perjanjian yang telah disepakati dengan warga dilokasi menara sesuai dengan isi perjanjian. ## Pasa134 - (1) Dalam hal menara mengalami kegagalan konstruksi atau disebabkan faktor alam yang mengakibatkan runtuhnya menara dan dalam peristiwa tersebut mengakibatkan kerugian harta benda dan atau jatuhnya korban baik fisik maupun kehilangan jiwa, terhadap penyediaj pengelola menara wajib bertanggungjawab atas kejadian tersebut. - (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa realisasi ## segera: - a. ganti kerugian senilai kerusakan yang terjadi; - b. menanggung biaya seluruh pengobatan atas korban; - c. menanggung biaya hidup dan pendidikan sampai kejenjang Sarjana Strata 1 bagi anak-anak korban yang meninggal dunia. ## BABX ## HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT ## Pasa135 ## Warga yang tinggal dalam jarak ketinggian menara berhak untuk : - a. mendapatkan bukti perlindungan dan pertanggungan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14huruf d. - b. mendapatkan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Huruf C tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota berwenang untuk Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah kabupateny kota;

sebagaimana

pertim bangan

berdasarkan

- e. bahwa

2

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf cdan huruf d maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Menara Telekomunikasi;

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentangBangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7 9
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang

3

Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
4. informatika Nomor tentang Pedoman Menara Bersama 12. Peraturan Menteri Komunikasi dan 02/PER/M.KOMINFO/ 03/2008 Pembangunan dan Penggunaan Telekomunikasi;
13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009 ; Nomor 07/PRT/M/2009 ; Nomor 19/PERM/M.KOMINFO/03/2009 Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2014 Nomor 17);

## Dengan Persetujuan Bersama

## BUPATIBALANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN dan

4

## MEMUTUSKAN

:

## : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN MENARA TELEKOMUNlKASI. Menetapkan

## BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasall

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Balangan.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Balangan.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan yang membidangi komunikasi dan informatika.
6. Kepala Dinas adalah pimpinan satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Balangan yang membidangi komunikasi dan informatika.
7. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD,adalah Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Balangan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah Perizinan yang selanjutnya disebut SKPD Perizinan adalah SKPD Perizinan Kabupaten Balangan yang membidangi pelayanan perizinan terpadu.
9. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan.
10. Badan adalah sekumpulan orang danjatau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN),atau badan usaha milik daerah (BUM D) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat menjadi BLU, adalah Badan Layanan Umum milik Pemerintah yang bergerak di bidang penyediaan barang dan jasa telekomunikasi.
12. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha atau kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat

5

- menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
13. Izin Prinsip adalah izin prinsip penanaman modal yang harus diajukan dan diperoleh sebelum mengajukan permohonan izin pendirian menara telekomunikasi dan sebelum diperoleh izin-izin lain terkait dengan pembangunan menara telekomunikasi.
14. Izin menara telekomunikasi adalah izin untuk mendirikan menara pada zona atau kawasan di daerah, yang harus diajukan dan diperoleh sebelum mengajukan izin mendirikan bangunan menara (1MB Menara).
15. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
16. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan / atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
17. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga .memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
18. Menaratelekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi selular.
19. Menara kamuflase adalah bangunan menara untuk telekomunikasi yang dibangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional menara.
20. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan / atau di dalam tanah dan/ atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
21. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara yang menyelenggarakan kegiatan telekomunikasi.
22. Penyedia menara adalah koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
23. Pengelola menara adalah badan us aha yang mengelola darr/ atau

6

mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.

24. Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
25. Izin mendirikan bangunan, yang selanjutnya disingkat 1MB, adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/ renovasi, dan/ atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku;
26. Penangkal petir adalah izin menempatkan peralatan penangkal petir berupa logam runcinG dengan kabel konduktor yang dialirkan kedalam bumi melalui batang pembumian dengan maksud agar arus listrik negatif yang berada di bagian bawah awan akan menarik muatan listrik positif dari ditanah sehingga tidak mengakibatkan sambaran petir mengenai bangunan yang ada disekitarnya dan membahayakan bagi makhluk hidup disekitarnya.
27. Pemasangan Genzet adalah izin menempatkan mesin pembangkit listrik sendiri yang tidak terhubungan dengan transmisi nasional untuk membangkitkan tenaga listrik bagi pemenuhan daya untuk transmisi menara, yang dapat menyebabkan terganggunya ketertiban lingkungan.
28. Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SNI, adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
29. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/ struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat.
30. Zona cell plan eksisting adalah zona area dalam radius 400 (empat ratus) meter dari titik pusat area cell plan yang berisikan menaramenera eksisting per posisi selama kegiatan penyusunan cell plan.
31. Zona cell plan baru adalah zona area dalam radius 400 (empat ratus) meter dari titik pusat area cell plan yang terdiri atas zona-zona area yang berisikan menara eksisting yang akan menjadi bagian dari menara bersama dan zona-zona baru untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan menara-menara baru.
32. Menara eksisting adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Kabupaten Balangan hingga ditetapkannya cell plan.
33. Cell planning adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan menara-menara telekomunikasi selular dengan mengggunakan standar teknik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan coverage area layanan dan kapasitas trafik layanan selular.
34. Radius zona adalah besaran jarak yang bergantung kepada kondisi

7

geografis dan kepadatan telekomunikasi di sebuah Kabupaten.

35. Titik Cell Plan adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis (longitude, lattitude) yang membentuk zona pola persebaran Menara Bersama dalam sebuah radius yang ditentukan di dalam peraturan ini.
36. Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun menara telekomunikasi.
37. Base Transceiver Station yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat radio selular (berikut antenanya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat selular. BTS memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (traffic handling capacity). Sebuah BTS dan beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah menara telekomunikasi.
38. Tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) yang selanjutnya disebut CSR adalah suatu bentuk tanggungjawab perusahaan terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

## Pasal2

- (1) Penyedia menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23 dapat merupakan penyelenggara telekomunikasi atau bukan penyelenggara telekomunikasi. 1
- (2) Perencanaan dan pembangunan menara harus dikerjakan oleh penyedia jasa konstruksi Nasional.

## Pasal3

- (1) Menara diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu menara tunggal (monopole), menara rangka (self supporrting), dan menara tunggal berupa rangka maupun tiang dengan angkur kawat sebagai penguat konstruksi (guyed mast).
- (2) Desain menara telekomunikasi terdiri dari menara kamuflase dan menara non kamuflase.
- (3) Desain dan kontruksi dari tiga jenis menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan kondisi tanah atau bangunan penyangganya.
- (4) Selain ketiga jenis menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimungkinkan untuk digunakan jenis menara lain sesuai dengan

perkembangan teknologi, kebutuhan, dan pertimbangan lainnya.

## BAB II MAKSUD DANTUJUAN

## Pasal4

- (1) Izin menara telekomunikasi dimaksudkan un tuk

:

- a. mewujudkan bangunan menara yang fungsional sesuai dengan tata ruang Daerah, serasi dan selaras dengan lingkungannya;
- b. menciptakan tertib penyelenggaraan bangunan menara;
- c. menjamin keandalan teknis bangunan menara dari segi keselamatan, kesehatan dan kenyamanan masyarakat sekitar;
- d. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan menara telekomunikasi.
- (2) Perizinan menara telekomunikasi bertujuan untuk mengendalikan dan melindungi objek-objek lain yang dapat terganggu oleh keberadaan menara telekomunikasi.

## BAB III IZIN

## Bagian Kesatu Objek dan Subjek Izin

## Pasal5

- (1) Objek Izin adalah pendirian menara telekomunikasi di Daerah.
- (2) Subjek izin adalah penyedia menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 22.

## Bagian Kedua Kewajiban Izin

## Pasal6

- (1) Setiap pendirian menara telekomunikasi wajib memiliki izm dari Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan izin kepada pejabat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

## Pasal7

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)bukan merupakan dasar

untuk kegiatan operasional menara.

## Pasa18

Dalam hal pendirian menara telekomunikasi dilakukan diatas bangunan gedung atau pada lahan terbangun yang sudah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (1MB),terhadap bangunan atau lahan tersebut wajib dilakukan perubahan 1MBmenjadi izin Mendirikan Bangunan Gedung beserta Pondasi Menara

## Bagian Ketiga Syarat Izin

## Paragraf 1 Umum

## Pasa19

- (1) Permohonan izin diajukan secara tertulis Kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melalui SKPDPerizinan.
- (2) Permohonan izin ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia.
- (3) Permohonan izin ditandatangani oleh pimpinan atau penanggungjawab penzman.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis.

## Paragraf2 Persyaratan Administratif

## Pasall0

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) meliputi:

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk Pimpinan/Penanggung jawab Usaha yang masih berlaku;
- b. foto copy Akta Pendirian Badan Usaha yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang untuk pemohon berbentuk Badan berikut Akta Perubahan apabila telah melakukan perubahan kedudukan penanggungjawab usaha;
- c. gambar titik lokasi akan terbangunannya menara beserta bukti hak atas tanah berupa :
1. apabila tanah milik sendiri dengan melampirkan copy sertifikat yang telah dilegalisir oleh Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah.
2. apabila dalam bentuk sewa atas tanah atau Bangunan

melampirkan Foto Copy Surat Perjanjian Sewa yang dilegalisasi oleh Notaris pembuat perjanjian.

- d. nama pemilik menara atau status kepemilikan atas bangunan menara yang akan dibangun dapat berupa :
1. surat pernyataan diatas materai atas kepemilikan penuh bangunan menara.
2. foto copy Surat Perjanjian Patungan atau Pendanaan dari pihak lain yang dilegalisasi oleh Notaris pembuat akta perjanjian.
- e. surat pernyataan tentang

:

1. peruntukan menara yang akan dibangun sebagai menara bersama;
2. kebenaran dan keabsahan dokumen yang diajukan;
3. kesediaan mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- f. perjanjian tertulis dengan Pejabat Pemberi Izin atas nama Pemerintah Daerah, yang berisi ketentuan :
1. kesediaan membongkar bangunan menara dalam hal adanya kebijakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah terkait penataan ruang NasionaljDaerah yang bersifat resmi berdasarkan kesepakatan untuk jangka waktu yang ditentukan oleh keduabelah pihak;
2. melaksanakan pembongkaran menara atas perintah Bupati atau Pejabat Penerbit Izin atas pencabutan izin yang disebabkan adanya pelanggaran berat;
3. bersedia membayar biaya pembongkaran menara sesuai dengan rincian biaya yang wajar dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan lunas apabila dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- g. izin Mendirikan Bangunan yang telah diubah, apabila pendirian bangunan menara dilakukan diatas bangunan gedung sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 8.
- h. izin prinsip penanaman modal;
1. rekomendasi kesesuaian lahan dari BKPRD; 1
- J. rekomendasi kesesuaian zona penempatan menara dari Dinas;
1. dokumen perizinan lingkungan apabila memiliki kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1

## Pasalll

- (1) Apabila pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, selain pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pemohon izin wajib melampirkan pula rekomendasi dan atau izin dari pejabat

instansi terkait.

- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l)berupa

:

- a. rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang eagar budaya dan instansi yang terkait, khusus untuk pembangunan menara yang berada di kawasan eagar budaya;
- b. rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang pariwisata, khusus untuk pembangunan menara yang berada di kawasan pariwisata.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berupa

:

- a. izin dari pejabat di bidang kehutanan yang berwenang untuk

:

1. pembangunan menara yang berada di kawasan hutan lindung/ milik negara; 1
2. pembangunan menara yang berada di kawasan hutan konservasi;dan
3. pembangunan menara yang berada di kawasan hutan produksi;
- b. izin atau Rekomendasi untuk kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pertanahanan dan keamanan negara.

## Pasal12

Pembangunan menara pada kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) yang memerlukan estetika dan keharmonisan lingkungan diutamakan dengan pembangunan menara kamuflase.

## Pasal13

- (1) Apabila penyelenggaraan menara menggunakan generator listrik atau generator bergerak wajib memiliki Izin Gangguan.
- (2) Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan seeara bersamaan pada saat mengajukan izin mendirikan bangunan menara.
- (3) Persyaratan yang telah dipenuhi dalam mengajukan izin pendirian bangunan menara telekomunikasi dinyatakan eukup sebagai persyaratan mendapatkan Izin Gangguan.
- (4) Hak dan kewajiban pemegang Izin Gangguan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan.
- (5) Pengelola menara wajib memenuhi kewajiban pembayaran retribusi

12

izin gangguan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan.

## Pasa114

Apabila pembangunan menara di kawasan permukiman penduduk, selain pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pemohon izin wajib melampirkan :

- a. salinan sah Surat Permintaan Persetujuan Kepada Warga Masyarakat sekitar titik lokasi dalam radius ketinggian menara dan tidak terkecuali menara yang didirikan diatas bangunan gedung tetap terhitung dari titik dasar bangunan gedung;
- b. salinan sah Surat Persetujuan yang ditandatangani oleh mayoritas warga masyarakat yang berada dalam radius ketinggian menara berikut LurahjKepala Desa setempat berdasarkan hasil rapat musyawarah yang difasilitasi oleh LurahjKepala Desa; b
- c. salinan sah Surat Perjanjian dengan masyarakat setempat dalam hal terdapat perjanjian;
- d. salinan Jaminan Asuransi Menara yang didalamnya memuat tanggungjawab ganti rugi penuh, dan santunan biaya pendidikan untuk ahli waris jika ada korban jiwa, kepada seluruh korban yang timbul atas kejadian runtuh atau roboh menara telekomunikasi.

## Paragraf 3 Persyaratan Teknis

## Pasa115

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4)meliputi :

- a. tata bangunan; a
- b. keandalan bangunan menara; b
- c. sarana pendukung menara; dan C
- d. justifikasi teknis apabila diperlukan.

## Pasa116

Persyaratan teknis tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi :

- a. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi: situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
- b. gambar radius prediksi jatuhan menara berikut keterangan lahan atau bangunan yang berada di radius dimaksud (berskala); dan
- c. rincian anggaran biaya pembangunan menara dari konsultan perencanaan yang sah. C

- d. untuk menara pada kawasan permukiman harus memenuhi jarak bebas minimal menara terhadap bangunan yaitu:
1. menara dengan ketinggian di atas 60 meter, maka jarak bebas bangunan menara terhadap bangunan terdekat di sekitarnya adalah 2 (dua) kali lebar kaki menara atau pondasi; dan 1
2. menara dengan ketinggian sampai dengan 60 meter, maka jarak bebas bangunan menara terhadap bangunan terdekat di sekitarnya adalah selebar kaki menara atau pondasi.

## Pasa117

Persyaratan teknis keandalan bangunan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b wajib berpedoman pada SNI atau standar baku yangberlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknissebagai berikut: b

- a. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi :
1. untuk pendirian bangunan menara diatas permukaan tanah atau air berupa: 1
- a) data penyelidikan tanah dari konsultan yang sah;
- b) jenis pondasi; dan
5. yang yang pondasi, termasuk geoteknik tanah pada peraturan perundang-undangan c) jumlah titik berpedoman berlaku.
2. untuk pendirian bangunan menara diatas bangunan gedung berupa:
- a) kajian teknis kekuatan atau penambahan kuat dengan penguatan atas struktur bangunan gedung dari konsultan bangunan yang sah;
- b) umur bangunan gedung tidak lebih dari 10 tahun;
9. c)jarak menara terhadap tepi terdekat dari plat dak bangunanmemenuhijarak minimal yang ditetapkan Bupati.

b. spesifikasi teknis struktur atas menara meliputi :

1. beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan); 1
2. beban sementara (angin dan gempa);
3. beban khusus;
4. beban maksimum menara yang diizinkan;
5. sistem konstruksi;
6. ketinggian menara; dan
7. proteksi terhadap petir.

## Pasal18

Persyaratan teknis keandalan bangunan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi :

- a. penangkal petir;
- b. pentanahan (grounding); b
- c. catu daya atau pemasangan genzet;
- d. lampu halangan penerbangan (aviation obstruction light);
- e. marka halangan penerbangan (aviation obstruction marking); dan
- f. pagar pengaman. f

## Pasal19

- (1) Persyaratan teknis berupa justifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d diperlukan dalam hal pendirian menara berada dalam kawasan permukiman padat penduduk.
- (2) Justifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berupa

:

- a. data perhitungan teknis tentang kekuatan sinyal atau yang sejenis yang kesimpulannya menetapkan bahwa menara harus ditempatkan pada titik lokasi kawasan permukiman tersebut
- b. kesepakatan dengan warga atas

:

- 1) akses jalan masuk peralatan dan bahan serta tempat peletakkannya untuk kegiatan pembangunan menara; dan
- 2) jam pelaksanaan pekerjaan pembangunan menara pada siang hari dan malam hari hanya untuk pelaksanaan pekerjaan yang sifatnya tidak menimbulkan gangguan kenyamanan warga disaat beristirahat.

## Paragraf Empat 1MBMenara

## Pasa120

- (1) 1MBMenara diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun menara setelah memiliki izin menara telekomunikasi.
- (2) Pemberian 1MBMenara dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah tentang retribusi izin mendirikan bangunan menara.
- (3) Dalam penyelesaian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak perlu lagi mengajukan persyaratan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan peraturan daerah tentang izin mendirikan bangunan, cukup

dengan perolehan izin menara te1ekomunikasi terlebih dahulu.

## BABIV PROSES IZIN

## Pasa121

- (1) Setiap permohonan izin wajib dilakukan penelitian dan pemeriksaan dokumen.
- (2) Bupati membentuk tim penilai dan pemeriksaan dokumen izin menara telekomunikasi daerah yang selanjutnya disebut TP2DIMTD.
- (3) TP2DIMTDsebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas

:

- a. Tim Rekomendasi;
- b. Pokja-pokja teknis; dan
- c. Sekretariat.
- (4) Tim Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berjumlah ganjil.
- (5) TP2DIMTDterdiri atas Dinas, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah yang terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, uraian tugas, dan mekanisme pelaksanaan tugas TP2DIMMTD ditetapkan oleh Bupati.

## Pasa122

- (1) Proses penelitian dan pemeriksaan dokumen administratif dan dokumen teknis paling lama diselesaikan 14 (empatbelas) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.
- (2) Dalam hal dokumen administratif dan dokumen teknis yang diterima belum lengkap, TP2DIMTD wajib menyampaikan informasi kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.
- (3) Izin diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administrasi dan dokumen teknis disetujui.

## Pasa123

- (1) Penelitian dokumen teknis untuk permohonan izm menara telekomunikasi di atas bangunan dibantu oleh konsultan independen yang ditunjuk oleh TP2DIMTD.
- (2) Konsultan independen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas untuk melakukan kajian teknis terhadap persyaratan teknis keandalan bangunan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (3) Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka melakukan kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibebankan kepada pemohon dan harus sudah dibayar pada saat pengajuan permohonan.

## Pasa124

Penolakan izin dilakukan apabila

:

- a. pemohon tidak melengkapi kekurangan berkas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diberitahukan kepada yang bersangkutan kecuali ada pemberitahuan dan permintaan waktu untuk melaksanakan pemenuhannya;
- b. lokasi menara masuk dalam kawasan yang dilarang keberadaan menara atau zona bebas menara;
- c. alas hak atas tanah atau bangunan sedang dalam sengketa;
- d. hal lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BABV MASA BERLAKU IZIN DAN KELAIKAN BANGUNAN MENARA

## Pasa125

Masa berlaku Izin Menara Telekomunikasi adalah 6 (enam) bulan kalender sejak tanggal penetapan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

## Pasa126

- (1) Kelaikan fungsi bangunan menara yang berdiri diatas tanah wajib ditinjau ulanguntuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, kecuali terjadi kondisi darurat.
- (2) Kelaikan fungsi bangunan menara yang menjadi satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bangunan gedung.

## Pasa127

- (1) Perbaikan struktur bangunan menara atau pembangunan ulang menara wajib dilakukan oleh penyediaj pengelola apabila :

- a. menara terkena dampak akibat bencana alam atau perubahan struktur alam;
- b. menara mengalami kemiringan atau menara dalam keadaan labil.
- (2) Dalam hal penyediaj pengelola melakukan pembangunan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyediajpengelola wajib mengajukan permohonan izin menara telekomunikasi baru dan izinizin lainnya.

## BABVI

## PERUBAHAN IZIN

## Pasa128

- (1) Apabila pemegang izin berkeinginan melakukan perubahan sarana usaha, penambahan kapasitas usaha, danjatau perluasan lahan beserta bangunannya wajib sebelumnya mengajukan perubahan izin kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Perubahan izm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen perihal perubahan yang akan dilakukan.
3. tidak dalam sepanjang ditetapkan diperbolehkan syarat yang (3) Perubahan izm hanya dapat bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

## BAB VII PEMBATALAN IZIN

## Pasa129

Izin menara telekomunikasi dapat dibatalkan, apabila:

- a. terjadi perubahan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya;
- c. diketahui belakangan hari pemohon memberikan data yang tidak benar untuk melengkapi persyaratan; c
- d. atas permohonan dari penyelenggara menara telekomunikasi.

## BAB VIII STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN HAK PEMOHON IZIN

## Pasa130

- (1) Pelayanan izin mengedepankan hak dan kewajiban antara pemohon izin dan pejabatjpetugas pelaksana bidang perizinan.
- (2) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelayanan izin, SKPDPerizinan

berkewajiban membuat pedoman standar pelayanan minimal izin atau mengacu pada pedoman yang telah ada sebelumnya sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dibidang pelayanan publik dan keterbukaan informasi publik.

## Pasa131

Hak pemohon izin, meliputi

:

- a. mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30;
- b. mendapatkan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangantentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. mengajukan keberatan atau pengaduan atas pelayanan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku kepada pejabat pengawasan internal daerah, ombudsman daerah, dan atau komisi informasi publik;
- d. memberikan saran dan pendapat terhadap pelayanan izin.

## BABIX

## HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

## Pasa132

- (1) Setiap penyedia menara yang telah menyelesaikan pendirian bangunan menara berhak untuk menyelenggarakan penggunaan dan pengelolaan menara.
- (2) Setiap penyedia darr/ atau pengelola menara berkewajiban untuk

:

- a. menyampaikan kepada Kepala Dinas atas selesainya pendirian bangunan menara dan dimulainya penggunaan menara.

1

- b. melakukan pemeriksaan berkala minimal 1 (satu) kali dalam (satu) tahun terhadap bangunan dan fasiltas sarana pendukungnya atas sepengetahuan LurahjKepala Desa setempat. 1 1
- c. melakukan uji ulang kekuatan struktur bangunan menara telekomunikasi minimal setiap 3 (tiga) tahun melalui konsultan jasa pengujian bangunan atau instansi pemerintah yang membidangi uji kelayakan bangunan;
- d. membayar retribusi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- e. memasang identitas menara berupa papan pengumuman dilokasi keberadaan menara yang dapat dilihat dan dibaca secara umum berisi tulisan :
- 1) nama penyedia menara dan identitas perizinan menara;
- 2) lokasi dan koordinat menara;

- 3) tinggi menara;
- 4) tahun pembuatan/pemasangan menara;
- 5) penyedia jasa konstruksi;
- 6) beban maksimum menara; dan
- 7) nomor media komunikasi yang dapat dihubungi selaku pengawas dari penyedia menara.
- 8) nama-nama penyelenggara telekomunikasi yang memakai menara.
- (3) Hasil pemeriksaan berkala dan uji ulang kekuatan struktur bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas.

## Pasa133

Dalam hal menara berada dilingkungan kawasan permukiman,selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, penyedia danjatau pengelola wajib untuk :

- a. menempatkan penjagajpengawas menara untuk menara diatas tanah;
- b. melakukan konsolidasi dengan warga minimal 1 (satu) kali dalam tahun terkait dengan keberadaan menara; 1

1

- c. memelihara kebersihan dan ketertiban lingkungan dilokasi menara;
- d. melakukan tindakan tanggap darurat dengan sigap dan cepat atas adanya laporan warga terkait konstruksi menara yang meresahkan warga atau kerusakan peralatan yang dapat menimbulkan gangguan pendengaran atau gangguan peralatan elektronik atau ancaman robohnya menara.
- e. menunjang program kesehatan masyarakat pada lingkungan menara dengan memberikan kontribusi pada pelayanan kesehatan setempat berupa obat-obatan generik dan atau asupan vitamin penunjang daya tahan tubuh setiap 3 tahun sekali.
- f. melakukanj melaksanakan perjanjian yang telah dise