PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU Nomor 34 Tahun 2013 tentang UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN PADA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARBARU (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 34 TAHUN 2013
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN PADA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARBARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARBARU.
- a. bahwa dalam rangka efektilitas don optimalisasi pelaksanaan pelayanan di bidang penanganan bcncana kebakaran di Kota Banjarbaru perlu melakukan Pembentukan. Organisasi dan Taut Keiji. Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran pada Dines Sosial clan Tenaga Kona Kota Banjarbaru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangun sebagaimana dimaksud dakun huruf a, perlu menempkan dengan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kcrja Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran pada Dines Sosial dun Tenaga Keiji! Kota Banjarbaru.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepcgawaian ILembaran Ncgara Republik Indonesia Tabun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Alas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaitin (Lembaran Negant Republik Indonesia Tabun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890):
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadyn Duerah Tingkat II Banjarbaru 1Lembaron Newlin Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lcmharan Regard Republik Indonesia Nomor 3822):
3. Undung-Undang Homer 32 Tahun 2004 tentang Pemerimahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Humor 4437) sebagaimana mirth diubah beberapa kali terakhir dengan Undang. Undring Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pcrubohan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004 tenlang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Humor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Pcrundang-undangan (Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Homer 82, Tambahan Lembaran !Vegans Nomor 4234 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil datum Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagainuma diubalt dengan Peraturan Pemenntah Nomor 13 Tahun 2002 terming Pcrubahan Alas Peraturan Pemerintah Homer 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Pcraturan Pcmenntah Nomor 38 Tahun 2007 rentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah Provinsi don Pemerintahan Daernh Kabupalen/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. 7, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tanning Organisasi Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Humor 89, Tambahan Lamborn Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri natant Negen Republik Indonesia Namur 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Panatela!, Peraradon Daerah;
9. Pcraturan Daerah Kota Banjarbaru Homer 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kcwenangan Pemerintoh Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 11;
Meneutpkan
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tabun 2013 tentang Pembentukan. Organisasi dan Tutu Kerja Lembaga Teknis Daenth Kota Banjarbaru ILcmbarnn Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 61
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN. ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN PADA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARBARU.
BAB 1 KETENTUAN UMUM
Paso] I
Daktm Pcraturan Walikota ini yang dimaksud dengan
- L Dacrah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerab adalah Walikota Banjarbaru dan Peranglcat Dacrah sebagai unsur penyeIenggara Pemerintahan Dacruh Kota Banjarbaru.
3. Walikom adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah Dinas Sosial dan Tenaga Keno. Kota Banjarbaru.
5. Kepola Dinas Dams Sosial don Tenaga Herja adalah Kepala Dinas Sosial dun Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.
6. Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disinglcat UFT Pemadam Kebakaran adalab Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bartjarbana.
7. Kemda Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran adalab Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran pada Dinas Sosial dan Tenaga Kenn Kota Banjarbaru.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fong/monad Pemadam Kebakaran pada Dinas Scala! dun Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.
13A8 II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Magian Kesaut Pembentukan
Pasal 2
Dengan Peraturan Walikota mi dtbentuk kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kehalcartut pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.
Bagian Kcdua ICtdudukan
Pas's! 3
Unit Pelaksana Teknis Perriadam Kebakanm mcrupidcan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja how Banjarbaru yang bcrkedudukan sebagui penyelenggara teknis scbegian tugns divas, dipimpin olch stoning Kepala Unit Pelakstual Teknis Pcmadam Kebakaran berada di bawnh dun bertangm.ing jawab kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kenn Kota Banjarbaru.
Pasal 2
Dengan Peraturan Walikota mi dtbentuk kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kehalcartut pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.
Bagian Kcdua ICtdudukan
Pas's! 3
Unit Pelaksana Teknis Perriadam Kebakanm mcrupidcan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja how Banjarbaru yang bcrkedudukan sebagui penyelenggara teknis scbegian tugns divas, dipimpin olch stoning Kepala Unit Pelakstual Teknis Pcmadam Kebakaran berada di bawnh dun bertangm.ing jawab kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kenn Kota Banjarbaru.
Prtsal 4
- (I) Unit Pelaksana Teknis Pcmadam Kebakanut mcmpunyai tugas pokok melaksanakan krgiatan pelayanan penanganan bencana kebakaran di Kota Banjarbaru.
- 121 Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimasud pada oyat (I) Unit Pelaksana Teknis Pcmadam Kcbakaran mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan tcknis dalam bidang pclayanan penanggulangan bencana kebakaran scsuai dcngan kehijakan tcknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Xcrja Kota Banjarbaru;
- b. penyeltriggaraan urusan pcmerintahan dan pelayarum umum di bidang penanggulangan bencana kebakaran;
- c. perumusan dan penctapan kebijakan opertisional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan, dan pengendalian di biding penanggulangan bencana kebakaran;
- d. perumusan dan penctapan kebijakan operasional, pcmbinmm, pengaturan. petaksanaan, den pengendalian farina dan prasarana di bidang penanggulangan bencana kebakartm;
- e. pengelolaan urusan ketatausahaun.
BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu Struktur
Pascal 5
Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pcmadam Kebakaran terdiri dari :
Kepala UPf
- b. Sub Bagian Tata Usaha,
- c. Sub Unit Sarana dun Prasarana;
- cl. Sub Unit Operasional dan Pengendailitin.
- (2) Bagan struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran sebagaimana terIampir dein merupakan bagian yang tidak terpisahkan dart Peraturan Walikota ini.
Raglan Kedua Kepaht UPT
BAB III - TUGAS POKOK DAN RINGS!
Pasal 5
Kcpala UPT scbagaimana dunaksud Pasal 5 ayat (I) huruf a mcmpunyai tugas mcrencanakan. mcmimpin, mengkoordinasikan, mcnyusun kcbijukan, mcmbina. mengawasi, dun mengendalikan sena mengrvaluast tugas pokok dun fungsi dari Unit PeIaksana Teknis Pemadam Kebakttran
BAB III - TUGAS POKOK DAN RINGS!
Pasal 6
Kcpala UPT scbagaimana dunaksud Pasal 5 ayat (I) huruf a mcmpunyai tugas mcrencanakan. mcmimpin, mengkoordinasikan, mcnyusun kcbijukan, mcmbina. mengawasi, dun mengendalikan sena mengrvaluast tugas pokok dun fungsi dari Unit PeIaksana Teknis Pemadam Kebakttran
Ragan) Ketiga Sub Ragian Tata Usaha
BAB III - TUGAS POKOK DAN RINGS!
Pasal 7
- (tI Sub Raglan Tata Usaha dipimpin olch Kepala Sub Raglan Tata Usaha yang berada dibawah dart bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Sub Raglan Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (I) huruf b mcmpunyai tugas sebagai Ixnkut
- a. mcInksanakan pcnyusunan rencana dan program kerja Unit Pelaksana Teknis Penuidam Kcbakaran sesta dengan kebijakan 'dons yang telah ditctapkan etch Kepala Dinas:
- b. melaksanakan urusan tumult tangga. keuangan. dan pctayanan administrasi umum;
- c. melaksanakan pengelolrum administrosi kepegawaian dan pelayanan umum;
- d. tnelakukan inventarisasi, wriftkasi dan sinkronisasi kcbijakan umum pengelolaan dan penyelenpgaraan kegiatan pada Unit PcLakrama Tcknis Pemadam Kcbakaran.
Raglan Keempat Sub Unit Sarana dan Prasarana
BAB III - TUGAS POKOK DAN RINGS!
Pasal 8
- (I) Sub Unit Samna dan Prasarana otch Kepala Sub Unit Sarana dan Prasarana yang benida dthawah thin bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (21 Sub Unit Sarana dun Prasarana sebagaimana dimaksud Paul 5 ayat III huruf c mcmpunyai tugas sebagat berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rtncana clan program kerja bidang sarana dun prasurana pernadant kebakaran sexual dengan kebijakan tcknis yang tclah ditetapkan pleb Kepala Dines;
- b. melaksanakan urusan penataan, pengaturan, penyinmanart, pengawasan terhadap perulatan/sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. melaksanakan dalam penyiapan sarana dan prasarana dalam upaya penanggulangan bahaya kebakaran;
- d. melakeanakan pengelolaan administrusi penictaan dan panda:Ann titikOak rawan kebakaran.
Sartain Kelima
Sub Unit Operasional dan Pmagendithan
Pa sal 9
- (I) Sub Unit Operasional dan Pengendalian dipimpin etch Kepala Sub Unit Operasional dan Pengendalian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Sub Unit Operasional dan Pcngendalian sebaguimana dimaksud Pasal S ayat (I) humid mcmpunyai togas schagai bcrikut :
- a. melaksartakan penyusunan rencana dan program kerja bidang operasional, pcncegahan, pengendalian dan penanggulangan balmy° kcbakaran usual dengan kebijakan teknis yang tekth ditctapkan olch Kepala Dines:
- IL mclaksanakan laxmlinass dengan pthnk terkait duhtm upaya pcnggulangan bcncana kcbakaran;
- c, mclaksanakan norms, standar, pedornan don petunjuk operusional sistem operastonal pencegahan, ',engem:Italian dan penanggulangan bohaya kcbakaran;
- d. melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi pcncegahan dan pcnangulattgan bahaya kebakartm.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 10
Dalam mclaksanakan tugasnya. Unit Pclaksana Teknis Prmadam Kcbakaran wajib mencrapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisosi balk dalam lingkungan kenanya maupun antar satuan nrgarasasi sesual dengan tugus masing-masing.
BAR VI PEMB1AYAAN
BAB V - TATA KERJA
Pasal 11
- (I) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pada Unit Pelaksana Tcknis Pemadam Kebakarun dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Sosial dun Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.
- (2) Dengan tidak mengurangt ketentuan syat II) di alts, kepada Unit Pclaksana Tcknis Penmdam Kebakaran &amp;pat diberikan bantuan sexual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAR VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM .1ARATAN
BAB V - TATA KERJA
Pasal 12
- (I) Kepala Unit Pelaksana Tektite Pemadam Kebakaran dan Kepala Sub Bagian Tam Usaha diangkat don herhentikan sesuat dengan peraturan perundang-undangan yang bcrlaku.
- 12) Kepala Sub Unit pada Unit Pelaksana Teknis Prmadam Kebakaran diangkat don berhentikan °Leh Kepala Dinas alas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemadarn Kcbakaran.
BAB VIII - ESELONISASI
Pasal 13
Ketentuan yang mengatur organisasi dan esclonisaai Unit Pelaksann Teknis Pernadarn Kcbakaran datum Peraturan Walikota iS mcngneu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Dacrah. BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VIII - ESELONISASI
Pasal 14
UPT Pemadam Ktbakaran yang suduh ada pada sant berlakunya Peraturan Walikota min tetap mcnjalankan tugasnyn sanipai terbcntuknyn Unit Pclaksana Teknis Pemadam Kebakarun berdasarkun ketentuan dalam Pemturan Walikota ini.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Dengan berhileunya Peraturan Walikota ini, maks Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 23 Tabun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pemadam Kebakaran pada Baden Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru dinyatakan dicahut dan tidak berlaku lagi.
Pasal
Pcraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memenntahkan pengundangan Peratur a n Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kota Banjurbarti. Dactapkan di Banjarbaru pada tanggal Ar'fr-r 2013

Penandatangan: WALIKOTA BANJARBARU,

Penandatangan: Diunclangkan di Banjarbaru path. tanggal 2013 SEKRETARIS DAERAH, H. BERITA-DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2013 NOMOR
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN PERATU RAN WAUKOTA BANJARBARU

NOMOR

TAHUN 2013

TANGGAL :

TAHUN 2013