UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 1988 tentang PRAJURIT ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1988 TENTANG
PRAJURIT ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Presiden Republik Indonesia,
- a. bahwa usaha pembelaan negara diselenggarakan dengan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta, yang merupakan perjuangan segenap rakyat Indonesia dalam bentuk perlawanan tidak bersenjata dan perlawanan bersenjata. Perlawanan bersenjata rakyat Indonesia inilah melahirkan tentara rakyat yang teratur, yang kemudian melembaga ke dalam wadah tunggal, yakni tentara kebangsaan dengan sebutan Tentara Nasional Indonesia berintikan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- b. bahwa anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sukarela, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Wajib, dan anggota Cadangan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor Tahun 1988, pada hakikatnya adalah prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang terdiri atas prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan prajurit Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3), terdapat delapan Undang- undang yang mengatur tentang pembinaan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950, sudah tidak sesuai lagi dengan
Mengingat :
- 2 - perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia serta pertumbuhan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sehingga Undang-undang tersebut perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas perlu ditetapkan Undang- undang tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 17, Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945,
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234), yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Dengan mencabut :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1953 tentang Penerimaan Anggota Angkatan Perang (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1953 tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang Untuk Tetap Dalam Dinas Ketentaraan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 43);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1953 tentang Penerimaan Anggota Angkatan Perang Sukarela (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 45);
4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1953 tentang Kedudukan Hukum Anggota Angkatan Perang (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 46);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1953 tentang Akibat-akibat Daripada Undang-undang Kewajiban Anggota Angkatan Perang Untuk Tetap Dalam Dinas Ketentaraan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 47);
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1958 tentang Undang-undang Militer Sukarela (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 60);
7. Undang-undang Nomor 55 Tahun 1958 tentang Kedudukan Anggota Angkatan Perang Dalam Dinas Ketentaraan Sesudah Akhir Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 105);
8. Undang-undang Nomor 66 Tahun 1958 tentang Wajib Militer (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 117) juncto Undang-undang Nomor 40 Prp Tahun 1960 tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-undang Nomor 66 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 125);
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PRAJURIT ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :
- a. Warga negara, adalah warga negara Republik Indonesia;
- b. Tentara, adalah Tentara Nasional Indonesia;
- c. Menteri, adalah Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia;
- d. Panglima, adalah Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara.
- (2) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terdiri atas prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan prajurit Kepolisian Negara Republik Indonesia.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia wajib menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh bangsa dan negara untuk melakukan usaha pembelaan negara dan pembangunan nasional dengan bertekad seperti termuat dalam Sumpah Prajurit.
- (2) Sumpah Prajurit adalah sebagai berikut Demi Allah saya bersumpah berjanji : Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berkewajiban membentuk kepribadian diri yang memancarkan sikap dan perilaku prajurit rakyat, prajurit pejuang, serta prajurit nasional, yang patriotik dan profesional, pengemban amanat penderitaan rakyat demi cita-cita bangsa sebagai perwujudan hakikat prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia seperti tercermin dalam Sapta Marga.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia adalah aparatur negara yang taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta ber-Sumpah Prajurit dan ber-Sapta Marga.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mengemban Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yaitu sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara dan kekuatan sosial politik.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara terdiri atas :
- a. prajurit sukarela yang berdinas untuk jangka panjang sebagai Prajurit Karier;
- b. prajurit sukarela yang berdinas untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai Prajurit Sukarela Dinas Pendek;
- c. prajurit sukarela yang berdinas secara penggal waktu sebagai Prajurit Cadangan Sukarela;
- d. prajurit wajib yang berdinas selama 2 tahun penuh sebagai Prajurit Wajib;
- c. prajurit wajib yang berdinas secara penggal waktu untuk selama-lamanya 5 tahun, sebagai Prajurit Cadangan Wajib.
- (2) Prajurit Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas :
- a. prajurit sukarela yang berdinas untuk jangka panjang sebagai Prajurit Karier;
- b. prajurit sukarela yang berdinas untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai Prajurit Sukarela Dinas Pendek.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terdiri atas perwira, bintara, dan tamtama.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) Setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diberi berpangkat sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam hierarkhi keprajuritan.
- (2) Susunan, sebutan, dan keselarasan pangkat-pangkat sebagaimana di-maksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
PENGANGKATAN
BAB II - PENGANGKATAN
Pasal 10
- (1) Persyaratan umum untuk menjadi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah :
- a. warga negara;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. sudah berumur 18 tahun,
- e. berkelakuan baik;
7. f sehat jasmani dan rohani, serta
- g. tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
BAB II - PENGANGKATAN
Pasal 11
- (1) Setiap warga negara yang memenuhi persyaratan dan terpilih, diangkat menjadi prajurit siswa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan menjalani pendidikan pertama.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panglima.
BAB II - PENGANGKATAN
Pasal 12
Perwira Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dibentuk melalui
- a. pendidikan perwira bagi yang berasal dari prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- b. akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- c. pendidikan perwira bagi yang berasal langsung dari masyarakat;
- d. pendidikan perwira yang dipadukan dengan perguruan tinggi.
BAB II - PENGANGKATAN
Pasal 13
- (1) Bintara Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dibentuk melalui
- a. pendidikan bintara bagi yang berasal dari prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- b. pendidikan bintara bagi yang berasal langsung dari masyarakat.
- (2) Tamtama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dibentuk melalui pendidikan tamtama, langsung dari masyarakat.
BAB II - PENGANGKATAN
Pasal 14
- (1) Perwira Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diangkat oleh Presiden dan dilantik dengan mengucapkan Sumpah Perwira.
- (2) Sumpah Perwira adalah sebagai berikut Demi Allah saya bersumpah berjanji :
3. Bahwa saya akan memanuhi kewajiban perwira dengan sebaik-baiknya terhadap Bangsa Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
BAB II - PENGANGKATAN
Pasal 15
Bintara dan tamtama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diangkat oleh Panglima atau pejabat yang ditunjuk.
BAB II - PENGANGKATAN
Pasal 16
- (1) Prajurit Sukarela menjalani dinas keprajuritan dengan ikatan dinas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB II - PENGANGKATAN
Pasal 17
- (1) Setiap warga negara yang berusia antara 18 hingga 45 tahun dapat diwajibkan untuk menjalani dinas keprajuritan.
- (2) Penentuan warga negara yang dapat diwajibkan untuk menjalani dinas keprajuritan dilakukan oleh suatu komisi.
- (3) Warga negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibebaskan dari kewajiban untuk menjalani dinas keprajuritan karena :
- a. mereka yang jika dikenakan kewajiban tersebut akan mengakibatkan kesukaran hidup bagi orang lain yang sepenuhnya.menjadi tanggung jawabnya;
- b. mereka yang menjabat suatu jabatan agama dan/atau menganut agama yang ajarannya tidak membolehkannya;
- c. mereka yang sedang menjalankan tugas penting untuk negara yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
PEMBINAAN
BAB III - PEMBINAAN
Pasal 18
- (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tunduk kepada hukum tentara dan termasuk dalam kewenangan peradilan tentara
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi prajurit cadangan yang sedang tidak dinas aktif.
- (3) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berkewajiban memagang teguh rahasia tentara, dan kewajiban itu tetap berlangsung setelah dinas keprajuritannya berakhir.
BAB III - PEMBINAAN
Pasal 19
- (1) Setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya melalui pendidikan dan pengalaman tugas dengan mempertimbangkan kepentingan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, persyaratan, dan seleksi atas dasar yang terbaik.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panglima.
BAB III - PEMBINAAN
Pasal 20
- (1) Setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indosia memperoleh kesempatan untuk promosi
BAB III - PEMBINAAN
Pasal 21
- (1) Kedudukan sebagai Prajurit Cadangan Sukarela, Prajurit Wajib, dan Prajurit Cadangan Wajib sepanjang yang bersangkutan menjalani dinas keprajuritan tidak menyebabkan putusnya hubungan kerja dengan instansi atau badan swasta tempat yang bersangkutan bekerja.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB III - PEMBINAAN
Pasal 22
Pengaktifan Prajurit Cadangan diatur oleh Panglima atau pejabat yang ditunjuk
BAB III - PEMBINAAN
Pasal 23
- (1) Panglima, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Jabatan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panglima.
BAB III - PEMBINAAN
Pasal 24
Pengangkatan dalam dan pemberhentian dari jabatan di luar jajaran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB III - PEMBINAAN
Pasal 25
Pemberhentian sementara dari jabatan dilakukan oleh pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikannya,
BAB III - PEMBINAAN
Pasal 26
- (1) Kenaikan pangkat menjadi kolonel dan yang lebih tinggi ditetapkan oleh Presiden.
- (2) kenaikan pangkat selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Panglima atau pejabat yang ditunjuk.
BAB III - PEMBINAAN
Pasal 27
- (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mendapat rawatan kedinasan dari negara.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB III - PEMBINAAN
Pasal 28
- (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dalam pertempuran berjasa melampaui panggilan tugas dapat dianugerahi kenaikan pangkat medan tempur atau kenaikan pangkat medan tempur anumerta.
- (2) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang mendapatkan penugasan khusus dengan pertaruhan jiwa raga secara langsung dan berjasa melampui panggilan tugas dapat dianugerahi kenaikan pangkat luar biasa atau kenaikan pangkat luar biasa anumerta.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Panglima.
BAB III - PEMBINAAN
Pasal 29
Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berjasa melampaui panggilan tugas dianugerahi tanda jasa kenegaraan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB III - PEMBINAAN
Pasal 30
Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang menyandang cacat berat sebagai akibat tindakan langsung lawan dirawat oleh negara dan tidak diberhentikan dari dinas keprajuritan.
BAB IV - PENGAKHIRAN DINAS KEPRAJURITAN
Pasal 31
Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan karena :
- a. untuk menjalani mass pensiun;
- b. telah berakhirnya masa dinas keprajuritan;
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan jasmani atau rohani;
- d. gugur, tewas, meninggal dunia;
- e.
BAB IV - PENGAKHIRAN DINAS KEPRAJURITAN
Pasal 32
- (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang telah mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan selama 20 tahun dapat diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan untuk menjalani masa pensiun.
- (2) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dapat dipertahankan untuk tetap dalam dinas keprajuritan sampai usia 55 tahun bagi perwira dan 48 tahun bagi bintara dan tamtama.
- (3) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan pangkat pembantu letnan dan yang lebih rendah sampai dengan kopral yang memiliki keahlian tertentu dan yang dibutuhkan oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dapat dipertahankan untuk tetap dalam dinas keprajuritan sampai usia setinggitingginya 55 tahun.
- (4) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan pangkat kolonel dan yang lebih tinggi dan menduduki jabatan keprajuritan tertentu, dapat dipertahankan untuk tetap dalam dinas keprajuritan sampai usia setinggitingginya 60 tahun.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Panglima.
BAB IV - PENGAKHIRAN DINAS KEPRAJURITAN
Pasal 33
- (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diberhentikan dengan hormat, sesuai dengan masa dinas keprajuritannya menerima pensiun, tunjangan bersifat pensiun, tunjangan, atau pesangon.
- (2) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang gugur atau tewas kepada ahli warisnya diberikan pensiun.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - PENGAKHIRAN DINAS KEPRAJURITAN
Pasal 34
Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dalam dan karena dinas menyandang cacat berat bukan karena tindakan lawan atau menyandang cacat sedang diberhentikan dengan hormat dan menerima pensiun.
BAB IV - PENGAKHIRAN DINAS KEPRAJURITAN
Pasal 35
- (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas sebagai akibat dari atau diduga diakibatkan oleh tindakan lawan atau diluar kekuasaannya, tidak kembali bergabung dengan kesatuannya dinyatakan hilang dalam tugas dan wajib terus dicari.
- (2) Prajurit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila setelah satu tahun tidak ada kepastian atas dirinya, diberhentikan dengan hormat dan kepada ahli warisnya diberikan pensiun sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
BAB IV - PENGAKHIRAN DINAS KEPRAJURITAN
Pasal 36
- (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berpangkat kolonel dan yang lebih tinggi, diberhentikan dari dinas keprajuritan oleh Presiden.
- (2) Pemberhentian selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panglima.
BAB IV - PENGAKHIRAN DINAS KEPRAJURITAN
Pasal 37
- (1) Dalam menghadapi keadaan bahaya, maka setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan, dalam batas waktu 2 tahun sejak pemberhentiannya dapat diwajibkan aktif kembali menjalani dinas keprajuritan untuk selama-lamanya 2 tahun.
- (2) Pengaktifan kembali prajurit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panglima.
BAB IV - PENGAKHIRAN DINAS KEPRAJURITAN
Pasal 38
- (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat, karena mempunyai tabiat dan perbuatan lain yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap perwira dilaksanakan setelah mempertimbangkan pendapat Dewan Kehormatan Perwira.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Panglima.
KETENTUAN PIDANA
BAB V - KETENTUAN PIDANA
Pasal 39
Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan
- a. barang siapa tidak memenuhi panggilan dinas wajib dengan maksud nyata-nyata menghindarkan diri untuk menjalani dinas wajib;
- b. barangsiapa dengan sengaja membuat atau menyuruh membuat dirinya atau orang lain tidak cakap menjalani dinas wajib;
- c. barangsiapa melakukan tipu muslihat yang menyebabkan dirinya atau orang lain terhindar untuk menjalani dinas wajib;
- d. barangsiapa dengan suatu pemberian atau janji, penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh, kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu daya, pemberian kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain untuk tidak menjalani dinas wajib;
- e. barangsiapa tanpa alasan yang sah memutuskan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-undang ini.
BAB V - KETENTUAN PIDANA
Pasal 40
Prajurit cadangan yang sedang tidak dinas aktif dipersamakan dengan prajurit cadangan yang berada dalam dinas aktif apabila melakukan tindak pidana :
- a. dengan sengaja tidak memenuhi panggilan yang sah untuk berada dalam dinas aktif, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan;
- b. dengan sengaja menghina atau mengancam dengan suatu perbuatan jahat, memaki-maki atau menista seorang atasan, baik di tempat umum secara lisan atau dengan tulisan atau lukisan atau di hadapan orang itu sendiri secara lisan atau dengan isyarat atau perbuatan, maupun dengan tulisan atau lukisan yang dikirimkan atau diterimakan padanya, atau mengolok-olok dihadapannya dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun;
- c. dengan sengaja menghina seorang atasan dengan suatu tindakan nyata, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun delapan bulan.
BAB V - KETENTUAN PIDANA
Pasal 41
- (1) Apabila negara dalam keadaan darurat, ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40, ditambah dengan sepertiganya.
- (2) Apabila negara dalam keadaan perang, ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40, dinaikkan menjadi selama-lamanya delapan tahun enam bulan.
BAB V - KETENTUAN PIDANA
Pasal 42
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 adalah kejahatan.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 43
- (1) Sebutan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau sebutan lain yang mempunyai maksud sama dengan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang selama ini berlaku, selanjutnya disebut prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- (2) Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang pada saat berlakunya Undang-undang ini telah berkedudukan sebagai Militer Sukarela, Militer Sukarela dengan Ikatan Dinas Pendek, dan Militer Wajib, ditetapkan masingmasing sebagai Prajurit Karier, Prajurit Sukarela Dinas Pendek, dan Prajurit Wajib.
- (3) Sebutan hukum tentara dan peradilan tentara dalam Undang-undang ini diartikan sama dengan sebutan hukum militer dan peradilan militer dalam undang-undang lain.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 44
- (1) Semua ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai atau berhubungan dengan keanggotaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini dan selama ketentuan tersebut belum diganti.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang ini akan diatur dengan peraturan perundang-undangan.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45
Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Prajurit ABRI" dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 1988 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 1988 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd SUDHARMONO, S.H. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1988
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1988
TENTANG
PRAJURIT ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
## UMUM
1. Undang-Undang Dasar 1945, Bab XII Pertahanan Negara,
PENJELASAN
Pasal 30
2. Ayat (1) tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa sistem tentara Indonesia ialah tentara rakyat, sedangkan ayat (2) merupakan ketentuan perwujudannya, yang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 sebagai- mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 ditetapkan sebagai syarat yang diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dengan undang-undang. 3. Maka, Undang-undang tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ini mengatur segala ketentuan tentang prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 2. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia tercatat rangkaian peristiwa perlawanan bersenjata oleh rakyat