PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO Nomor 12 Tahun 2012 tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2012- 2032 (berlaku 25 Juni 2012)
Pembukaan
Mengingat :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2012- 2032 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI WAJO
Menimbang : a.
bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Wajo dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah.
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha.
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No.26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu dijabarkan kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 2687);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
8. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
13. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO dan BUPATI WAJO MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2012 - 2032
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintah daerah.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi r.uang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarkat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
13. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
16. Sistem perwilayahan adalah pembagian wilayah dalam kesatuan sistem pelayanan, yang masing-masing memiliki kekhasan fungsi pengembangan.
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan ## BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan penataan ruang wilayah kabupaten bermatra darat dan laut yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan mengusung potensi dan kearifan lokal yang didukung kondisi geostrategis wilayah yang memiliki kawasan pesisir berbasis kegiatan pertanian, perikanan, industri, pertambangan gas bumi dan pariwisata.
Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Kebijakan penataan ruang daerah, terdiri atas :
- a. keterpaduan pengembangan pusat-pusat pelayanan wilayah kabupaten
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Strategi keterpaduan pengembangan pusat-pusat pelayanan wilayah kabupaten ## BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu Umum
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Rencana struktur ruang wilayah daerah meliputi:
- a. pusat-pusat kegiatan;
- b. sistem jaringan prasarana utama; dan
- c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan di Kecamatan Tempe, Kecamatan Tanasitolo dan Kecamatan Pitumpanua yang dikembangkan dengan system transfer depo;

Penetapan: - (4) Lokasi TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Daerah ditetapkan di Kawasan TPA Cempalagi I Kecamatan Tempe yang dilengkapi dengan kawasan industri pengolahan sampah;

Penetapan: - (5) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Daerah ditetapkan di Kawasan TPA Cempalagi II Kelurahan Cempagi Kecamatan Tempe; - (6) Pengelolaan persampahan di Daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ## Pasal 17 - (1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b ditetapkan dalam rangka menjamin kuantitas, kualitas, kontinuitas penyediaan air minum bagi penduduk dan kegiatan ekonomi serta meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan; - (2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jaringan instalasi perpipaan dan bukan jaringan instalasi perpipaan;

Distribusi: - (3) SPAM jaringan instalasi perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan dengan kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Daerah; - (4) SPAM bukan jaringan instalasi perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; - (5) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah dipadukan dengan sistem jaringan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air baku; - (6) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. unit air baku yang bersumber dari: 1. Sungai Walanae, Sungai Bila, Sungai Gilireng, Sungai Siwa, Sungai Awo, Sungai Keera, dan Sungai Cenrana'E; dan 2. mata air di Kelurahan Talotenreng dan SumpabakaE Kecamatan Sabbangparu dan beberapa mata air lainnya dalam wilayah Daerah. - b. unit produksi air minum meliputi: 1. Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) Sengkang melayani Kecamatan Tempe dan Kecamatan Tanasitolo. 2. IPA Kalola melayani Kecamatan Maniangpajo dan Belawa, dan 3. IPA Siwa melayani Kecamatan Pitumpanua dan kecamatan Keera.

Penetapan: - c. unit distribusi air minum ditetapkan di Kecamatan Tempe - (7) Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum dapat juga diupayakan melalui rekayasa pengolahan air baku; - (8) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ## Pasal 18 - (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi sistem saluran drainase primer, sistem saluran drainase sekunder dan sistem saluran drainase tersier yang ditetapkan dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir, terutama di kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan kawasan pariwisata; - (2) Sistem saluran drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui saluran pembuangan utama meliputi Sungai WalanaE yang melayani kawasan perkotaan di Daerah. - (3) Sistem saluran drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan tersendiri pada kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan perkantoran, dan kawasan pariwisata yang terhubung ke saluran primer, sehingga tidak menganggu saluran drainase permukiman; - (4) Sistem saluran drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan pada kawasan permukiman; dan - (5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dengan sistem pengendalian banjir. ## Pasal 19 - (1) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d ditetapkan dalam rangka pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; - (2) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem pembuangan air limbah setempat dan sistem pembuangan air limbah terpusat; - (3) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat serta dikembangkan pada kawasan yang belum memiliki sistem pembuangan air limbah terpusat; - (4) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpulan air limbah, pengolahan, serta pembuangan air limbah secara terpusat, terutama pada kawasan industri dan kawasan permukiman padat; - (5) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta jaringan air limbah; - (6) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek teknis, lingkungan, dan sosial-budaya masyarakat setempat, serta dilengkapi dengan zona penyangga; - (7) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi: - a. Sistem pembuangan air limbah terpusat kawasan industri pengolahan gas alam di Kecamatan Gilireng; - b. Sistem pembuangan air limbah terpusat kawasan industri PLTGU Patila di Kecamatan Pammana; dan - c. Sistem pembuangan air limbah terpusat kawasan perkotaan PKL, PKLp, dan PPK. - (8) Sistem pembuangan air limbah terpusat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ## Pasal 20 - (1) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e meliputi: - a. jalur evakuasi bencana longsor terdiri dari Kota Sengkang Kecamatan Tempe, Desa Pasaka Kecamatan Sabbangparu, Desa Lamata Kecamatan Gilireng, Desa Marannu dan Desa Tangkoro Kecamatan Pitumpanua; dan - b. jalur evakuasi bencana banjir terdiri dari: 1. Kelurahan Laelo, Kelurahan Salomenraleng, Kelurahan Watanglipue, Kelurahan Siengkang, Kelurahan Wiringpalennae, dan Kelurahan SitampaE Kecamatan Tempe; 2. Kelurahan Tancung, Kelurahan Pincengpute, dan Desa Lowa Kecamatan Tanasitolo; 3. Kelurahan Macero, Kelurahan Belawa di Kecamatan Belawa, dan 4. Desa BaliElo, Desa Tadangpalie, Desa Lagosi, dan Desa Lampulung Kecamatan Pammana - c. Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b direncanakan mengikuti dan/atau menggunakan jaringan jalan dengan rute terdekat ke ruang evakuasi dan merupakan jaringan jalan paling aman dari ancaman berbagai bencana, serta merupakan tempat-tempat yang lebih tinggi dari daerah bencana. ## BAB IV ## RENCANA POLA RUANG WILAYAH ## Bagian Kesatu ## Umum ## Pasal 21 - (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya. - (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. ## Bagian Kedua ## Kawasan Lindung ## Pasal 22 Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), terdiri atas: - a. kawasan hutan lindung; - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya - c. kawasan perlindungan setempat; - d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; - e. kawasan rawan bencana alam; - f. kawasan lindung geologi; dan - g. kawasan lindung lainnya. ## Paragraf 1 ## Kawasan Hutan Lindung ## Pasal 23 - (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan mencegah erosi dan sedimentasi serta menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan;

Penetapan: - (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pitumpanua, Kecamatan Keera, Kecamatan Bola, Kecamatan Takkalalla, Kecamatan Penrang dan Kecamatan Sajoanging dengan luasan kurang lebih 7.679,93 (tujuh ribu enam ratus tujuh puluh Sembilan koma Sembilan puluh tiga) hektar. ## Paragraf 2 ## Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya ## Pasal 24 - (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, merupakan kawasan resapan air yang meliputi areal yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan selain kawasan hutan lindung dan suaka margasatwa dengan kemiringan lereng di atas 45%.

Penetapan: - (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Kawasan Danau Tempe Kecamatan Tempe, Kawasan Rawa Labuaja Kecamatan Sabbangparu, Kawasan Rawa Lampullung Kecamatan Tempe, dan Kawasan Rawa Tosora Kecamatan Majauleng, dengan luasan kurang lebih 18.543 (delapan belas ribu lima ratus empat puluh tiga) hektar. ## Paragraf 3 ## Kawasan Perlindungan Setempat ## Pasal 25 - (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, terdiri atas: - a. kawasan sempadan pantai; - b. kawasan sempadan sungai; - c. kawasan sekitar danau atau waduk; dan - d. ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.

Penetapan: - (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditetapkan di sepanjang pesisir pantai di Kecamatan Pitumpanua, Kecamatan Keera, Kecamatan Sajoangning, Kecamatan Bola, Kecamatan Penrang, dan Kecamatan Takkalalla, dengan ketentuan: - a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau - b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.

Penetapan: - (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di Sungai Walanae, Sungai Bila, Sungai Gilireng, Sungai Siwa, Sungai Awo, Sungai Keera, dan Sungai Cenrana'E dengan ketentuan: - a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar; - b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan - c. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.

Penetapan: - (4) Kawasan sekitar danau atau waduk dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan di Danau Tempe Kecamatan Tempe, Kawasan Rawa Labuaja Kecamatan Sabbangparu, Kawasan Rawa Lampullung Kecamata Tempe, Kawasan Rawa Tosora Kecamatan Majauleng, dan Kawasan Bendungan Kalola Kecamatan Maniangpajo, dan Kawasan Bendung Paselloreng di Kecamatan Gilireng dengan ketentuan: - a. daratan dengan jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi; atau - b. daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk. - (5) Kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) yang ditetapkan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis, social budaya, estetika, dan ekonomi dengan ketentuan RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan yaitu PKL, PKLp dan PPK. ## Paragraf 4 ## Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya ## Pasal 26 - (1) Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, terdiri atas: - a. Kawasan cagar alam laut; - b. Kawasan pantai berhutan bakau; - c. Kawasan wisata alam; dan - d. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Penetapan: - (2) Kawasan cagar alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di Kawasan Pantai Timur (Tanjung Tanah Merah) Desa Pantai Timur di Kecamatan Takkalalla dengan luasan kurang lebih 125 (seratus dua puluh lima) hektar;

Penetapan: - (3) Kawasan pantai berhutan bakau, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di Kecamatan Pitumpanua, Kecamatan Keera, Kecamatan Sajoangning, Kecamatan Bola, Kecamatan Penrang, dan Kecamatan Takkalalla;

Penetapan: - (4) Kawasan wisata alam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan di Kawasan Danau Tempe Kecamatan Tempe, kawasan permandian Kalola Kecamatan Maniangpajo dan awo Kecamatan Gilireng; dan

Penetapan: - (5) Kawasan cagar budaya dan ilmu pegetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan di Kawasan Gua Nippon di Kecamatan Tempe, situs Geddong'E di Desa Lagosi Kecamatan Pammana, situs makam raja-raja Wajo di Kelurahan Maddukelleng Kecamatan Tempe, Kawasan Desa Tosora di Kecamatan Majauleng, kawasan rumah adat Atakkae di Kelurahan Atakkae Kecamatan Tempe dan Makam Sultan Kutai di Akkotengeng Kecamatan Sajoanging. ## Paragraf 5 Kawasan Rawan Bencana Alam ## Pasal 27 - (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, terdiri atas: - a. Kawasan rawan banjir; dan - b. kawasan rawan tanah longsor.

Penetapan: - (2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan di sebagian DAS Walanae dan Danau Tempe di Kecamatan Tempe, sebagian Kecamatan Tanasitolo, sebagian Kecamatan Belawa, sebagian Kecamatan Sabbangparu, muara sungai Siwa dan sepanjang WAS Cenranae di Kecamatan Bola, Kecamatan Majauleng, Kecamatan Pammana;

Penetapan: - (3) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di sebagian Kecamatan Tempe, sebagian Kecamatan Sabbangparu, sebagian Kecamatan Gilireng dan sebagian Kecamatan Pitumpanua. ## Paragraf 6 ## Kawasan Lindung Geologi ## Pasal 28 - (1) kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f terdiri dari atas: - a. kawasan rawan bencana alam geologi berupa kawasan rawan gas beracun; dan - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa kawasan imbuhan air tanah dan kawasan sempadan mata air.

Penetapan: - (2) kawasan rawan gas beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di: - a. kawasan rawan gas beracun di Kampung Baru Kecamatan Gilireng dengan luasan kurang lebih 6,3 (enam koma tiga) hektar; - b. kawasan rawan gas beracun di Desa Patila Kecamatan Pammana dengan luasan kurang lebih 6,25 (enam koma dua puluh lima) hektar. - c. Kawasan rawan gas beracun pengembangan sumur gas dan minyak bumi blok Sengkang (seismick Wasambo).

Penetapan: - (3) kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di kawasan cekungan air tanah (CAT) di sebagian Kecamatan Tempe, sebagian Kecamatan Gilireng, sebagian Kecamatan Keera, dan sebagian Kecamatan Maniangpajo; dan

Penetapan: - (4) kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di kawasan mata air Kelurahan Talotenreng dan Kelurahan SumpabakaE Kecamatan Sabbangparu dan beberapa mata air lainnya dalam wilayah Daerah. ## Paragraf 7 Kawasan Lindung Lainnya ## Pasal 29 - (1) kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g terdiri dari atas: - a. kawasan wisata berburu; dan - b. kawasan pengungsian satwa.

Penetapan: - (2) kawasan wisata berburu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kawasan yang yang dikembangkan dalam rangka kepentingan kesinambungan kegiatan berburu dan kelestarian satwa dengan mengutamakan aspek rekreasi, olahraga, dan kelestarian satwa ditetapkan di Kawasan Bendungan Kalola Desa Sogi Kecamatan Maniangpajo dengan luasan kurang lebih 500 (lima ratus) hektar;

Penetapan: - (3) kawasan pengungsian satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kawasan yang yang dikembangkan dalam rangka kepentingan kelestarian satwa ditetapkan di sebagian Kecamatan Maniangpajo, sebagian Kecamatan Gilireng, sebagian Kecamatan Keera dan sebagian Kecamatan Majauleng. ## Bagian Ketiga Kawasan Budidaya ## Pasal 30 Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), terdiri atas: - a. kawasan peruntukan hutan produksi; - b. kawasan peruntukan hutan rakyat; - c. kawasan peruntukan pertanian; - d. kawasan peruntukan perikanan; - e. kawasan peruntukan peternakan; - f. kawasan peruntukan pertambangan; - g. kawasan peruntukan industri; - h. kawasan peruntukan pariwisata; - i. kawasan peruntukan permukiman; dan - j. kawasan peruntukan lainnya. ## Paragraf 1 ## Kawasan Peruntukan Hutan Produksi ## Pasal 31

Penetapan: Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, ditetapkan di sebagian Kecamatan Maniangpajo, sebagian Kecamatan Keera, sebagian Kecamatan Sajoanging dan sebagian Kecamatan Gilireng dengan luasan kurang lebih 16.469 (enam belas ribu empat ratus enam puluh sembilan) hektar; ## Paragraf 2 Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat ## Pasal 32

Penetapan: Kawasan peruntukan hutan rakyat di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b ditetapkan di sebagian Kecamatan Belawa, sebagian Kecamatan Sajoanging, sebagian Kecamatan Pitumpanua, sebagian Kecamatan Keera, sebagian Kecamatan Gilireng, sebagian Kecamatan Maniangpajo, sebagian Kecamatan Sabbangparu, sebagian Kecamatan Tempe, dan sebagian Kecamatan Bola dengan luasan kurang lebih 37.988 (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) hektar. ## Paragraf 3 Kawasan Peruntukan Pertanian ## Pasal 33 - (1) Kawasan peruntukan pertanian di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, terdiri atas: - a. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan; - b. Kawasan peruntukan pertanian holtikultura; - c. Kawasan peruntukan perkebunan; dan - d. Kawasan peruntukan peternakan.

Penetapan: - (2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan di seluruh Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Wajo ;

Penetapan: - (3) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kawasan peruntukan pertanian hortikultura komoditas buah-buahan ditetapkan di sebagian Kecamatan Pitumpanua, sebagian Kecamatan Keera, dan sebagian Kecamatan Tanasitolo dengan luasan kurang lebih 233.816 (dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam belas) hektar; - (4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kawasan perkebunan terdiri dari:

Penetapan: - a. kawasan peruntukan perkebunan kelapa dalam dan hybrida ditetapkan di sebagian Kecamatan Belawa, sebagian Kecamatan Maniangpajo, sebagian Kecamatan Sabbangparu, sebagian Kecamatan Tempe, sebagian Kecamatan Pammana, sebagian Kecamatan Majauleng, sebagian Kecamatan Tanasitolo, sebagian Kecamatan Takkalalla, sebagian Kecamatan Gilireng, sebagian Kecamatan Sajoanging, sebagian Kecamatan Penrang, dan sebagian Kecamatan Bola dengan luasan kurang lebih 9.046 (sembilan ribu empat puluh enam) hektar;

Penetapan: - b. kawasan peruntukan perkebunan kelapa sawit ditetapkan di sebagian Kecamatan Belawa, sebagian Kecamatan Maniangpajo, sebagian Kecamatan Sabbangparu, sebagian Kecamatan Tempe, sebagian Kecamatan Pammana, sebagian Kecamatan Majauleng, sebagian Kecamatan Tanasitolo, sebagian Kecamatan Takkalalla, sebagian Kecamatan Sajoanging, sebagian Kecamatan Penrang, dan sebagian Kecamatan Bola dengan luasan kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) hektar;

Penetapan: - c. kawasan peruntukan perkebunan kopi robusta ditetapkan di sebagian Kecamatan Maniangpajo, sebagian Kecamatan Sabbangparu, sebagian Kecamatan Tempe, sebagian Kecamatan Pammana, sebagian Kecamatan Majauleng, sebagian Kecamatan Tanasitolo, dan sebagian Kecamatan Sajoanging, dengan luasan kurang lebih 142 (seratus empat puluh dua) hektar;

Penetapan: - d. kawasan peruntukan perkebunan kakao dan kapas ditetapkan di sebagian Kecamatan Belawa, sebagian Kecamatan Maniangpajo, sebagian Kecamatan Sabbangparu, sebagian Kecamatan Tempe, sebagian Kecamatan Pammana, sebagian Kecamatan Majauleng, sebagian Kecamatan Tanasitolo, sebagian Kecamatan Takkalalla, sebagian Kecamatan Pitumpanua, sebagian Kecamatan Keera, sebagian Kecamatan Sajoanging, sebagian Kecamatan Penrang, dan sebagian Kecamatan Bola dengan luasan kurang lebih 14.947 (empat belas ribu sembilan ratus empat puluh tujuh) hektar;

Penetapan: - e. kawasan peruntukan perkebunan lada, pala, vanili dan tebu ditetapkan di sebagian Kecamatan Belawa, sebagian Kecamatan Maniangpajo, sebagian Kecamatan Sabbangparu, sebagian Kecamatan Tempe, sebagian Kecamatan Pammana, sebagian Kecamatan Majauleng, sebagian Kecamatan Tanasitolo, sebagian Kecamatan Takkalalla, sebagian Kecamatan Pitumpanua, sebagian Kecamatan Keera, sebagian Kecamatan Sajoanging, sebagian Kecamatan Penrang, dan sebagian Kecamatan Bola dengan luasan kurang lebih 28.599 (dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) hektardan

Penetapan: - f. kawasan peruntukan perkebunan cengkeh, jambu mete, dan kapok ditetapkan di sebagian Kecamatan Belawa, sebagian Kecamatan Maniangpajo, sebagian Kecamatan Sabbangparu, sebagian Kecamatan Tempe, sebagian Kecamatan Pammana, sebagian Kecamatan Majauleng, sebagian Kecamatan Tanasitolo, sebagian Kecamatan Takkalalla, sebagian Kecamatan Pitumpanua, sebagian Kecamatan Keera, sebagian Kecamatan Sajoanging, sebagian Kecamatan Penrang, dan sebagian Kecamatan Bola dengan luasan kurang lebih 8.384 (delapan ribu tiga ratus delapan puluh empat) hektar.

Penetapan: - (5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa Kawasan peruntukan pengembangan ternak besar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Maniangpajo, sebagian wilayah Kecamatan Gilireng, sebagian wilayah Kecamatan Majauleng, sebagian wilayah Kecamatan Pammana, sebagian wilayah Kecamatan Bola, sebagian wilayah Kecamatan Takkalalla, sebagian wilayah Kecamatan Penrang, sebagian wilayah Kecamatan Sajoanging, dan sebagian wilayah Kecamatan Belawa dengan luasan kurang lebih 183.907(seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh) hektar. Untuk peruntukan ternak kecil tersebar di 14 (empat belas) kecamatan dalam wilayah Kabupaten Wajo. - (6) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, dengan luasan kurang lebih 180.000 (seratus delapan puluh ribu) hektar. ## Paragraf 4 ## Kawasan Peruntukan Perikanan ## Pasal 34 - (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, terdiri atas : - a. kawasan peruntukan perikanan tangkap; - b. kawasan peruntukan budidaya perikanan; - c. kawasan pengolahan ikan; - d. kawasan pengembangan balai benih ikan; dan - e. pelabuhan pendaratan ikan. - (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan pada wilayah perairan Teluk Bone yang meliputi kawasan pesisir Kecamatan Bola, kawasan pesisir Kecamatan Sabbangparu, kawasan pesisir Kecamatan Tempe, kawasan pesisir Kecamatan Pammana, kawasan pesisir Kecamatan Takkalalla, kawasan pesisir Kecamatan Majauleng, kawasan pesisir Kecamatan Tanasitolo, kawasan pesisir Kecamatan Belawa, kawasan pesisir Kecamatan Maniangpajo, kawasan pesisir Kecamatan Keera, kawasan pesisir Kecamatan Pitumpanua, kawasan pesisir Kecamatan Sajoanging dan kawasan pesisir Kecamatan Penrang dengan luasan kurang lebih 40.643 (empat puluh ribu enam ratus empat puluh tiga) hektar; - (3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

Penetapan: - a. Kawasan budidaya perikanan air payau komoditas udang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pitumpanua, sebagian wilayah Kecamatan Bola, sebagian wilayah Kecamatan Takkalalla, sebagian wilayah Kecamatan Penrang, sebagian wilayah Kecamatan Sajoanging, dan sebagian wilayah Kecamatan Keera, dengan luasan kurang lebih 9.100 (sembilan ribu seratus) hektar; dan

Penetapan: - b. Kawasan budidaya perikanan air tawar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sabbangparu, sebagian wilayah Kecamatan Pammana, sebagain wilayah Kecamatan Majauleng, sebagian wilayah Kecamatan Tanasitolo, sebagian wilayah Kecamatan Belawa, sebagian wilayah Kecamatan Maniangpajo, sebagian wilayah Kecamatan Gilireng, dan sebagian wilayah Kecamatan Tempe dengan luasan kurang lebih 9.486 (sembilan ribu empat ratus delapan puluh enam) hektar. - (4) Kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan akan dikembangkan di sebagian wilayah Kecamatan Bola, sebagian wilayah Kecamatan Takkalalla, sebagian wilayah Kecamatan Sajoanging, sebagian wilayah Kecamatan Penrang, sebagian wilayah Kecamatan Pitumpanua, sebagian wilayah Kecamatan Tanasitolo, sebagian wilayah Kecamatan Sabbangparu, dan sebagian wilayah Kecamatan Tempe; - (5) Kawasan pengembangan Balai Benih Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan akan dikembangkan di BBI Bola Kecamatan Bola, BBI Kalola Kecamatan Maniangpajo, BBI Surae Kecamatan Tempe, BBI Kecamatan Takkalalla, dan BBI Kecamatan Keera; dan - (6) Pelabuhan Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan akan dikembangkan di sebagian wilayah Kecamatan Pitumpanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Sajoanging. ## Paragraf 5 ## Kawasan Peruntukan Peternakan ## Pasal 35 Rencana pengembangan kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, dilakukan di seluruh wilayah kabupaten yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan peternakan, meliputi :

Distribusi: - a. Pengembangan sentra peternakan ternak besar (sapi dan kerbau) di KKecamatan Maniangpajo , Kecamatan Majauleng, Kecamatan Pammana, Bola, Kecamatan Takkalalla, Kecamatan Penrang, Kecamatan Sajoanging, dan Kecamatan Belawa - b. Pengembangan peternakan ternak kecil (unggas) di lakukan di seluruh wilayah kabupaten; ## Paragraf 6 Kawasan Peruntukan Pertambangan ## Pasal 36 - (1) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f, terdiri atas : - a. Kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral; dan - b. Kawasan peruntukan wilayah pertambangan minyak dan gas bumi. - (2) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan wilayah usaha pertambangan rakyat;

Penetapan: - (3) Wilayah usaha pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa wilayah usaha pertambangan mineral batuan komoditas tambang kerikil berpasir alami ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tempe, sebagian wilayah Kecamatan Pammana, sebagian wilayah Kecamatan Sabbangparu, sebagian wilayah Kecamatan Pitumpanua, sebagian wilayah Kecamatan Belawa, sebagian wilayah Kecamatan Tanasitolo, sebagian wilayah Kecamatan Gilireng, sebagian wilayah Kecamatan Sajoangning, sebagian wilayah Kecamatan Bola, dan sebagian wilayah Kecamatan Tanasitolo; dan

Penetapan: - (4) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kawasan peruntukan wilayah pertambangan minyak Blok Sengkang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Gilireng, sebagian wilayah Kecamatan Majauleng, sebagian wilayah Kecamatan Sajoanging, dan sebagian wilayah Kecamatan Tanasitolo. ## Paragraf 7 ## Kawasan Peruntukan Industri ## Pasal 37 - (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g, terdiri atas: - a. Kawasan peruntukan industri besar; - b. Kawasan peruntukan industri sedang; dan - c. kawasan peruntukan industri rumah tangga. - (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:

Penetapan: - a. kawasan industri manufaktur penghasil mesin dan atau alat produksi ditetapkan di Kecamatan Maniangpajo dan Kecamatan Pammana; dan .

Penetapan: - b. rencana pengembangan kawasan industri pengolahan nikel ditetapkan di Kecamatan Keera, dan kawasan industry batu bata di tetapkan di kecamatan Tanasitolo.

Penetapan: - (3) Kawasan peruntukan energi sedang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan kawasan industri kerajinan tenun dan kain sutera ditetapkan di sebagian Kecamatan Tempe, sebagian Kecamatan Tanasitolo, sebagian Kecamatan Sabbangparu, sebagian Kecamatan Majauleng, sebagian Kecamatan Penrang, dan Kecamatan Sajoanging;

Penetapan: - (4) Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan aglomerasi industri rumah tangga ditetapkan di PKL, PKLp dan PPK. ## Paragraf 8 ## Kawasan Peruntukan Pariwisata ## Pasal 38 - (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h, terdiri atas: - a. Kawasan peruntukan pariwisata budaya; - b. Kawasan peruntukan pariwisata alam; dan - c. kawasan peruntukan pariwisata buatan. - (2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: - a. Kawasan Rumah Adat Atakkae di Kecamatan Tempe; - b. Kawasan situs Geddong'E di Kecamatan Pammana; dan - c. Kawasan Situs Makam Raja-Raja di Kecamatan Majauleng - (3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: - a. Gua Nippon di Kecamatan Tempe; - b. Taman Wisata Danau Tempe di Kecamatan Tempe; - c. Permandian alam di Kecamatan Maniangpajo; dan - d. Tanjung Tanah Merah Desa Pantai Timur di Kecamatan Takkalalla. - (4) Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat - (1) huruf c, terdiri atas: - a. Kawasan Bendungan Kalola di Kecamatan Maniangpajo; - b. Kawasan Tepian Sungai CenranaE di Kecamatan Tempe; - c. Kawasan Agrowisata Sutera SempangE Desa Pakkanna di Kecamatan Tanasitolo; dan ## Paragraf 9 Kawasan Peruntukan Permukiman ## Pasal 39 - (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 huruf i, terdiri atas : - a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan. - (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, serta prasarana wilayah perkotaan lainnya; - (3) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan pada Kawasan Perkotaan Sengkang Kecamatan Tempe, Kawasan Perkotaan Siwa Kecanmatan Pitumpanua, Kawasan Perkotaan Keera Kecamatan Keera, Kawasan Perkotaan Anabanua Kecamatan Maniangpajo, Kawasan Perkotaan Paria Kecamatan Majauleng, dan Kawasan Perkotaan Doping Kecamatan Penrang; - (4) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk yang rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan daerah terbangun. - (5) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan pada sebagian wilayah Kecamatan Gilireng, dan sebagian wilayah Kecamatan Keera. ## Paragraf 10 Kawasan Peruntukan Lainnya ## Pasal 40 - (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf j, terdiri atas: - a. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan; - b. Kawasan peruntukan perdagangan; dan - c. Kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana. - (2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu kawasan yang merupakan aset-aset pertahanan dan keamanan/TNI Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas: - a. Kantor Komando Distrik Militer 1406 Wajo di Kecamatan Tempe; - b. Kantor Komado Rayon Militer di Kecamatan Pitumpanua, Kecamatan Keera, Kecamatan Maniangpajo, Kecamatan Gilireng, Kecamatan Sajoanging, Kecamatan Belawa, Kecamatan Tana Sitolo, Kecamatan Majauleng, Kecamatan Penrang, Kecamatan Takkalalla, Kecamatan Bola, Kecamatan Pammana, Kecamatan Sabbangparu, dan Kecamatan Tempe; dan - c. Kantor Kepolisian Resort Wajo di Kelurahan Bulupabbulu Kecamatan Tempe. - d. Kantor Kepolisian Sektor tersebar di 14 (empat belas kecamatan) dalam wilayah kabupaten. - (3) Kawasan peruntukan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu kawasan yang merupakan kawasan pengembangan perdagangan dan jasa, terdiri atas:

Penetapan: - a. Kawasan perdagangan skala kabupaten ditetapkan di Kawasan perdagangan Sengkang Kecamatan Tempe, kawasan perdagangan Siwa Kecamatan Pitumpanua, kawasan perdagangan Keera Kecamatan Keera, kawasan perdagangan Anabanua Kecamatan Maniangpajo, dan kawasan perdagangan Atapange Kecamatan Majauleng; dan

Penetapan: - b. Kawasan perdagangan skala kecamatan ditetapkan di Kecamatan Pitumpanua, Kecamatan Keera, Kecamatan Maniangpajo, Kecamatan Gilireng, Kecamatan Sajoanging, Kecamatan Belawa, Kecamatan Tana Sitolo, Kecamatan Majauleng, Kecamatan Penrang, Kecamatan Takkalalla, Kecamatan Bola, Kecamatan Pammana, Kecamatan Sabbangparu, dan Kecamatan Tempe.

Penetapan: - (4) Kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu kawasan yang dipersiapkan sebagai tempat sementara evakuasi para korban bencana dengan asumsi l
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua

## Pusat-pusat Kegiatan

## Pasal 6

- (1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
- b. Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan (PKLp);

- c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
- d. Pusat Pelayanan Lokal (PPL).
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu kawasan perkotaan Sengkang.
- (3) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu kawasan perkotaan Siwa Kecamatan Pitumpanua, kawasan perkotaan Keera Kecamatan Keera dan kawasan perkotaan Anabanua Kecamatan Maniangpajo.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Kawasan Perkotaan Paria dan Atapange Kecamatan Majauleng;
- b. Kawasan Perkotaan Doping Kecamatan Penrang.
- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Gilireng Kecamatan Gilireng;
- b. Menge Kecamatan Belawa;
- c. Tancung dan Wewangrewu Kecamatan Tanasitolo;
- d. Kota Baru Kecamatan Sabbangparu;
- e. Maroangin Kecamatan Pammana;
- f. Solo Kecamatan Bola;
- g. Jalang dan Salo Bulo Kecamatan Sajoanging; dan
- h. Peneki dan Botto Kecamatan Takkalalla.

## Bagian Ketiga

## Sistem Jaringan Prasarana Utama

## Pasal 7

- (1) Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b di daerah terdiri atas:
- a. sistem jaringan transportasi darat; dan
- b. sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Sistem jaringan transportasi dan pusat-pusat kegiatan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 1 Sistem Jaringan Transportasi Darat

## Pasal 8

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Sistem jaringan jalan;
- b. Sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan; dan
- c. Sistem jaringan perkeretaapian.
- (2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a di Daerah, terdiri atas: a. jaringan jalan; dan
- b. lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b di Daerah berupa pelabuhan sungai;
- (4) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c di Daerah terdiri atas:
- a. jaringan jalur kereta api;
- b. stasiun kereta api; dan
- c. fasilitas operasi kereta api.

## Pasal 9

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. Jaringan jalan arteri yang merupakan system jaringan jalan nasional yang ada di Daerah, terdiri atas:
1. Tarumpakkae - Batas Kab. Luwu sepanjang 50,081 Km;
2. Anabanua - Tarumpakkae sepanjang 17,310 Km; dan
3. Kalalo (batas Kab. Sidenreng Rappang) -Anabanua sepanjang 6,330 Km.
- b. Jaringan jalan kolektor primer K1 yang merupakan system jaringan jalan nasional yang ada di Daerah, terdiri atas:
1. Pompanua - Ulugalung (Tampangeng) sepanjang 14,208 Km;
2. Ulugalung (Tampangeng) - Batas Kota Sengkang sepanjang 2,240 Km;
3. Jalan Bosowa sepanjang 2,227 Km;
4. Jalan Sultan Hasanuddin sepanjang 1,489 Km;
5. Jalan AP. Pettarani sepanjang 0,500 Km;
6. Jalan Monginsidi sepanjang 0,600 Km;
7. Batas Kota Sengkang - Impa Impa sepanjang 1,972 Km;
8. Jalan Sudirman sepanjang 0,520 Km;
9. Jalan Andi Ninnong sepanjang 0,995 Km;
10. Jalan Supratman sepanjang 0,596 Km;
11. Jalan Budi Utomo sepanjang 1,152 Km;
12. Jalan AP. Pettarani sepanjang 0,100 Km;
13. Jalan Jend. Ahmad Yani sepanjang 0,500 Km;
14. Jalan Malingkaan sepanjang 1,700 Km; dan
15. Impa Impa - Tarumpakkae sepanjang 28,538 Km.
- c. jaringan jalan kolektor primer K2 yang merupakan system jaringan jalan provinsi yang ada di Daerah, terdiri atas:
1. Batas Kab. Soppeng - Ulugalung sepanjang 12,16 Km;
2. Impa Impa - Anabanua sepanjang 16,93 Km; dan
3. Solo - Peneki - Kulampu sepanjang 45,81 Km.
- d. Jaringan jalan kolektor primer K4 dan jaringan jalan lokal yang ada di Daerah, tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah.
- (2) Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf b di Daerah meliputi:
- a. Trayek angkutan yang meliputi:
1. Trayek angkutan barang;
2. Trayek angkutan penumpang antar kota antar provinsi (AKAP);
3. Trayek angkutan penumpang antar kota dalam provinsi (AKDP); dan
4. Trayek angkutan penumpang perdesaan
- b. Terminal yang meliputi:
1. terminal penumpang tipe B di kawasan perkotaan Sengkang Kelurahan Cempalagi Kecamatan Tempe;
2. terminal penumpang tipe C di kawasan perkotaan Sengkang Kelurahan Teddaopu Kecamatan Tempe;
3. terminal pembantu terdapat pada setiap ibukota kecamatan; dan
4. terminal barang terdapat di Kecamatan Tempe dan Kecamatan Pitumpanua.
- c. Fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Lalu lintas dan angkutan jalan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
- (4) Sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) meliputi:
- a. Sistem jaringan transportasi sungai dan danau dikembangkan di Sungai Siwa Kecamatan Pitumpanua, Sungai Walanae, Sungai Cenranae, dan Danau Tempe; Kecamatan Tempe, Kecamatan Sabbangparu dan Kematan Pammana.
- b. Sistem jaringan transportasi penyeberangan berupa pelabuhan penyeberangan dikembangkan untuk yang melayani pergerakan keluar masuk arus penumpang dan barang antara Daerah dengan:
1. Pusat permukiman di Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, dan Kabupaten Sidenreng Rappang; dan
2. pusat permukiman di Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- c. Simpul transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi Pelabuhan Bangsalae di Kecamatan Pitumpanua, Pelabuhan Cenranae di Kecamatan Sajoanging, dan Pelabuhan Penrang di Kecamatan Penrang;
- (5) Penyelenggaraan transportasi sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) di Daerah ditetapkan dalam rangka mengembangkan interkoneksi dengan sistem jaringan jalur Pulau Sulawesi, terdiri atas:
- a. jaringan jalur kereta api yang merupakan jaringan jalur kereta api umum antarkota Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Selatan yang menghubungkan Malili - Masamba - Palopo - Belopa - Parepare;
- b. stasiun kereta api direncanakan di Kawasan BangsalaE Kecamatan Pitumpanua dan Kawasan Cappabalatue Kecamatan Sajoanging yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. fasilitas operasi kereta api yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2

## Sistem Jaringan Transportasi Laut

## Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b di Daerah terdiri atas:
- a. Tatanan kepelabuhanan; dan
- b. Alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Pelabuhan pengumpul yaitu Pelabuhan Siwa di Kecamatan Pitumpanua;
- b. Pelabuhan pengumpan yaitu Pelabuhan BangsalaE di Kecamatan Pitumpanua, Pelabuhan Cenranae di Kecamatan Sajoanging, Pelabuhan Doping di Kecamatan Penrang, dan Pelabuhan Danggae di Kecamatan Keera; dan
- c. Pelabuhan khusus yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan alur pelayaran laut yang terdiri atas:
- a. Alur pelayaran lokal, yaitu alur yang menghubungkan pelabuhan Siwa dengan pelabuhan pengumpan lainnya dan alur pelabuhan yang menghubungkan pelabuhan pengumpan di Daerah dengan pelabuhan pengumpan lainnya di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan; dan
- b. Alur pelayaran nasional, yaitu alur yang menghubungkan Pelabuhan BangsalaE dengan pelabuhan nasional lainnya.
- (4) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimanfaatkan bersama untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara;

## Bagian Keempat

## Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

## Pasal 11

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 1

## Sistem Jaringan Energi

## Pasal 12

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Jaringan pipa minyak dan gas bumi;
- b. Pembangkit tenaga listrik; dan
- c. Jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Fasilitas penyimpanan dan jaringan pipa minyak dan gas bumi berupa depo minyak dan gas bumi di Kecamatan Gilireng, Kecamatan Majauleng, Kecamatan Sajoanging, Kecamatan Takkalalla dan Kecamatan Bola.
- b. Jaringan pipa minyak dan gas bumi terdiri atas:
1. jaringan pipa gas bumi yang melintas dari Kampung Baru Kecamatan Gilireng ke Desa Patila Kecamatan Pammana melintas di wilayah Kecamatan Tanasitolo, Kecamatan Tempe, dan Kecamatan Majauleng, Kecamatan Keera dan Kecamatan Sajoanging (untuk pengembangan LNG);
2. jaringan pipa gas untuk distribusi rumah tangga yang melintas dari Desa Patila Kecamatan Pammana ke perkotaan Sengkang Kecamatan Tempe; dan
3. pembangunan SPDN di wilayah pesisir teluk Bone.

- (3) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Tonrongpatila dengan kapasitas 315 MW di Desa Patila Kecamatan Pammana; dan
- b. Pengembangan energi listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan untuk mendukung ketersediaan energi listrik pada daerah-daerah terpencil dan terisolir di Daerah;
- (4) jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) kapasitas 150 KV yang menghubungkan Gardu Induk (GI) di Kabupaten Soppeng dengan GI di Daerah;
- b. Gardu induk (GI) Sengkang di Kecamatan Tempe
- c. Rencana Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) kapasitas 150 KV yang terdiri dari:
1. SUTT yang menghubungkan GI Sengkang dengan GI Siwa/Keera;
2. SUTT yang menghubungkan GI Siwa dengan GI di Kota Palopo; dan
3. SUTT yang menghubungkan GI Sengkang dengan GI di Kabupaten Sidrap.
- d. Rencana Gardu induk (GI) Siwa di Kecamatan Keera.

## Paragraf 2

## Sistem Jaringan Telekomunikasi

## Pasal 13

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat
- (1) huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan teresterial; dan
- b. jaringan satelit.
- (2) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang meliputi satelit dan transponden diselenggarakan melalui pelayanan stasiun bumi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain jaringan terestrial dan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sistem jaringan telekomunikasi juga meliputi jaringan bergerak seluler berupa menara Base Transceiver Station telekomunikasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani oleh Sentral Telepon Otomat (STO) Sengkang di Kecamatan Tempe.

## Paragraf 3

## Sistem Jaringan Sumber Daya Air

## Pasal 14

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang terdiri atas konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air

- (2) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sumber air dan prasarana sumber daya air;
- (3) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas air permukaan pada sungai, waduk, bendung dan bendungan, embung, danau, sumber air permukaan lainnya, dan air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT);
- (4) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. Wilayah Sungai (WS) Walanae Cenranae sebagai sungai strategis nasional yang meliputi DAS Walanae, DAS Cenranae, DAS Awo, DAS Peneki, dan DAS Keera;
- b. Waduk yaitu Waduk Kalola di Kecamatan Maniangpajo;
- c. Bendung dan Bendungan, yang meliputi:
1. Bendung yaitu Bendung Cilellang di Kecamatan Sabbangparu, Bendung Gilireng dan Bendung Benteng di Kecamatan Gilireng, Bendung Alakarajae di Kecamatan Sajoanging, Bendung Bila di Kecamatan Maniang Pajo, Bendung Wetteli di Kecamatan Pammana, Bendung Bilokka di Kecamatan Sajoanging; dan
2. Bendungan Paselloreng di Kecamatan Gilireng;
- d. Embung, yang meliputi:
1. Embung Mamminassae di Kecamatan Gilireng;
2. Embung Uraiyang, Embung Teppo Pannasae, Embung Pasa Pasa, Embung Labukkang, Embung Kalidengnge, Embung Maroanging, Embung Botto Benteng, Embung Bontto Tanre di Kecamatan Majauleng;
3. Embung Bekke di Kecamatan Penrang;
4. Embung Kulampu, Embung Barangmamase, Embung Folla, Embung Lompo Mallopie, Embung Sakkoli di Kecamatan Sajoangingg;
5. Embung Keera, Embung Teppo Balanda di Kecamatan Keera;
6. Embung Lompo Labawi Masara di Kecamatan Pitumpanua;
7. Embung Malimongeng, Embung Tobatang, Embung Wecudai, Embung Palaguna di Kecamatan Pammana;
8. Embung Manurung, Embung Rajamawellang, Embung Aluppalang, Embung Tocule, Embung Pasir Putih di Kecamatan Bola;
9. Embung Soro, Embung Parigi, Embung Laceppung I, Embung Laceppung II, Embung Donri-Donri, Embung Jarakania di Kecamatan Tanasitolo;
10. Embung Sakkoli , Embung Saloampu di Kecamatan Sabbangparu; dan
11. Embung Ukka'e, Embung Lakadaung, Embung Lamate, Embung Callacu I, Embung Callacu II, Embung Lamessi, Embung Lapoloaju, Embung Lamaria di Kecamatan Maniangpajo.
- e. Danau yaitu Danau Tempe yang meliputi Kecamatan Tempe, Kecamatan Belawa, Kecamatan Tanasitolo, dan Kecamatan Sabbanngparu;
- f. Cekungan Air Tanah (CAT) yang meliputi: Cekungan Air Tanah (CAT) lintas kabupaten, yaitu CAT Pinrang-Sidenreng di Kecamatan Maniangpajo, dan CAT Siwa-Pompanua di Kecamatan Pitumpanua
- (5) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas sistem jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, dan sistem pengaman pantai;
- (6) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier yang melayani DI di wilayah Daerah;

- (7) DI sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terdiri atas:
- a. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Pusat meliputi:
1. DI Awo seluas 5.254 Ha;
2. DI Kalola Kalosi seluas 4.317 Ha; dan
3. DI. Gilireng seluas 7.000 Ha.
- b. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Provinsi meliputi:
1. D.I. Cilellang seluas 1,113 Ha;
2. D.I. Cenrana seluas 2,300 Ha; dan
3. D.I. Belawa seluas 1,620 Ha.
- c. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Kabupaten terdiri dari 106 DI meliputi total luas 18.244 Ha.
- (8) Sistem pengendalian banjir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui pengendalian terhadap luapan air sungai yang meliputi: Sungai Walanae dan CenranaE, Sungai Bila, Sungai Gilireng, Sungai Siwa, Sungai Awo, dan Sungai Keera;
- (9) Sistem pengamanan pantai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dilakukan di seluruh pantai rawan abrasi sepanjang pesisir pantai timur di Daerah; dan
- (10) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

## Paragraf 4

## Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

## Pasal 15

Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, terdiri atas:

- a. Sistem pengelolaan persampahan;
- b. Sistem penyediaan air minum (SPAM);
- c. Sistem jaringan drainase;
- d. Sistem jaringan air limbah; dan
- e. Jalur evakuasi bencana;

## Pasal 16

- (1) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a ditetapkan dalam rangka mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya;
- (2) Sistem pengelolaan persampahan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tempat penampungan sementara (TPS), tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah;
- (3) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Daerah ditetapkan di Kecamatan Tempe, Kecamatan Tanasitolo dan Kecamatan Pitumpanua yang dikembangkan dengan system transfer depo;
- (4) Lokasi TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Daerah ditetapkan di Kawasan TPA Cempalagi I Kecamatan Tempe yang dilengkapi dengan kawasan industri pengolahan sampah;
- (5) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Daerah ditetapkan di Kawasan TPA Cempalagi II Kelurahan Cempagi Kecamatan Tempe;
- (6) Pengelolaan persampahan di Daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 17

- (1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b ditetapkan dalam rangka menjamin kuantitas, kualitas, kontinuitas penyediaan air minum bagi penduduk dan kegiatan ekonomi serta meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan;
- (2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jaringan instalasi perpipaan dan bukan jaringan instalasi perpipaan;
- (3) SPAM jaringan instalasi perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan dengan kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Daerah;
- (4) SPAM bukan jaringan instalasi perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah dipadukan dengan sistem jaringan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air baku;
- (6) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. unit air baku yang bersumber dari:
1. Sungai Walanae, Sungai Bila, Sungai Gilireng, Sungai Siwa, Sungai Awo, Sungai Keera, dan Sungai Cenrana'E; dan
2. mata air di Kelurahan Talotenreng dan SumpabakaE Kecamatan Sabbangparu dan beberapa mata air lainnya dalam wilayah Daerah.
- b. unit produksi air minum meliputi:
1. Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) Sengkang melayani Kecamatan Tempe dan Kecamatan Tanasitolo.
2. IPA Kalola melayani Kecamatan Maniangpajo dan Belawa, dan
3. IPA Siwa melayani Kecamatan Pitumpanua dan kecamatan Keera.
- c. unit distribusi air minum ditetapkan di Kecamatan Tempe
- (7) Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum dapat juga diupayakan melalui rekayasa pengolahan air baku;
- (8) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 18

- (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi sistem saluran drainase primer, sistem saluran drainase sekunder dan sistem saluran drainase tersier yang ditetapkan dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir, terutama di kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan kawasan pariwisata;
- (2) Sistem saluran drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui saluran pembuangan utama meliputi Sungai WalanaE yang melayani kawasan perkotaan di Daerah.
- (3) Sistem saluran drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan tersendiri pada kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan perkantoran, dan kawasan pariwisata yang terhubung ke saluran primer, sehingga tidak menganggu saluran drainase permukiman;

- (4) Sistem saluran drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan pada kawasan permukiman; dan
- (5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dengan sistem pengendalian banjir.

## Pasal 19

- (1) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d ditetapkan dalam rangka pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- (2) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem pembuangan air limbah setempat dan sistem pembuangan air limbah terpusat;
- (3) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat serta dikembangkan pada kawasan yang belum memiliki sistem pembuangan air limbah terpusat;
- (4) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpulan air limbah, pengolahan, serta pembuangan air limbah secara terpusat, terutama pada kawasan industri dan kawasan permukiman padat;
- (5) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta jaringan air limbah;
- (6) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek teknis, lingkungan, dan sosial-budaya masyarakat setempat, serta dilengkapi dengan zona penyangga;
- (7) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
- a. Sistem pembuangan air limbah terpusat kawasan industri pengolahan gas alam di Kecamatan Gilireng;
- b. Sistem pembuangan air limbah terpusat kawasan industri PLTGU Patila di Kecamatan Pammana; dan
- c. Sistem pembuangan air limbah terpusat kawasan perkotaan PKL, PKLp, dan PPK.
- (8) Sistem pembuangan air limbah terpusat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 20

- (1) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana longsor terdiri dari Kota Sengkang Kecamatan Tempe, Desa Pasaka Kecamatan Sabbangparu, Desa Lamata Kecamatan Gilireng, Desa Marannu dan Desa Tangkoro Kecamatan Pitumpanua; dan

- b. jalur evakuasi bencana banjir terdiri dari:
1. Kelurahan Laelo, Kelurahan Salomenraleng, Kelurahan Watanglipue, Kelurahan Siengkang, Kelurahan Wiringpalennae, dan Kelurahan SitampaE Kecamatan Tempe;
2. Kelurahan Tancung, Kelurahan Pincengpute, dan Desa Lowa Kecamatan Tanasitolo;
3. Kelurahan Macero, Kelurahan Belawa di Kecamatan Belawa, dan
4. Desa BaliElo, Desa Tadangpalie, Desa Lagosi, dan Desa Lampulung Kecamatan Pammana
- c. Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b direncanakan mengikuti dan/atau menggunakan jaringan jalan dengan rute terdekat ke ruang evakuasi dan merupakan jaringan jalan paling aman dari ancaman berbagai bencana, serta merupakan tempat-tempat yang lebih tinggi dari daerah bencana.

## BAB IV

## RENCANA POLA RUANG WILAYAH

## Bagian Kesatu

## Umum

## Pasal 21

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua

## Kawasan Lindung

## Pasal 22

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam;
- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan lindung lainnya.

## Paragraf 1

## Kawasan Hutan Lindung

## Pasal 23

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan mencegah erosi dan sedimentasi serta menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan;
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pitumpanua, Kecamatan Keera, Kecamatan Bola, Kecamatan Takkalalla, Kecamatan Penrang dan Kecamatan Sajoanging dengan luasan kurang lebih 7.679,93 (tujuh ribu enam ratus tujuh puluh Sembilan koma Sembilan puluh tiga) hektar.

## Paragraf 2

## Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

## Pasal 24

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, merupakan kawasan resapan air yang meliputi areal yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan selain kawasan hutan lindung dan suaka margasatwa dengan kemiringan lereng di atas 45%.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Kawasan Danau Tempe Kecamatan Tempe, Kawasan Rawa Labuaja Kecamatan Sabbangparu, Kawasan Rawa Lampullung Kecamatan Tempe, dan Kawasan Rawa Tosora Kecamatan Majauleng, dengan luasan kurang lebih 18.543 (delapan belas ribu lima ratus empat puluh tiga) hektar.

## Paragraf 3

## Kawasan Perlindungan Setempat

## Pasal 25

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, terdiri atas:
- a. kawasan sempadan pantai;
- b. kawasan sempadan sungai;
- c. kawasan sekitar danau atau waduk; dan
- d. ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditetapkan di sepanjang pesisir pantai di Kecamatan Pitumpanua, Kecamatan Keera, Kecamatan Sajoangning, Kecamatan Bola, Kecamatan Penrang, dan Kecamatan Takkalalla, dengan ketentuan:
- a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
- b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.

- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di Sungai Walanae, Sungai Bila, Sungai Gilireng, Sungai Siwa, Sungai Awo, Sungai Keera, dan Sungai Cenrana'E dengan ketentuan:
- a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
- b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
- c. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
- (4) Kawasan sekitar danau atau waduk dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan di Danau Tempe Kecamatan Tempe, Kawasan Rawa Labuaja Kecamatan Sabbangparu, Kawasan Rawa Lampullung Kecamata Tempe, Kawasan Rawa Tosora Kecamatan Majauleng, dan Kawasan Bendungan Kalola Kecamatan Maniangpajo, dan Kawasan Bendung Paselloreng di Kecamatan Gilireng dengan ketentuan:
- a. daratan dengan jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi; atau
- b. daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk.
- (5) Kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) yang ditetapkan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis, social budaya, estetika, dan ekonomi dengan ketentuan RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan yaitu PKL, PKLp dan PPK.

## Paragraf 4

## Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

## Pasal 26

- (1) Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, terdiri atas:
- a. Kawasan cagar alam laut;
- b. Kawasan pantai berhutan bakau;
- c. Kawasan wisata alam; dan
- d. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Kawasan cagar alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di Kawasan Pantai Timur (Tanjung Tanah Merah) Desa Pantai Timur di Kecamatan Takkalalla dengan luasan kurang lebih 125 (seratus dua puluh lima) hektar;
- (3) Kawasan pantai berhutan bakau, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di Kecamatan Pitumpanua, Kecamatan Keera, Kecamatan Sajoangning, Kecamatan Bola, Kecamatan Penrang, dan Kecamatan Takkalalla;
- (4) Kawasan wisata alam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan di Kawasan Danau Tempe Kecamatan Tempe, kawasan permandian Kalola Kecamatan Maniangpajo dan awo Kecamatan Gilireng; dan

- (5) Kawasan cagar budaya dan ilmu pegetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan di Kawasan Gua Nippon di Kecamatan Tempe, situs Geddong'E di Desa Lagosi Kecamatan Pammana, situs makam raja-raja Wajo di Kelurahan Maddukelleng Kecamatan Tempe, Kawasan Desa Tosora di Kecamatan Majauleng, kawasan rumah adat Atakkae di Kelurahan Atakkae Kecamatan Tempe dan Makam Sultan Kutai di Akkotengeng Kecamatan Sajoanging.

## Paragraf 5 Kawasan Rawan Bencana Alam

## Pasal 27

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, terdiri atas:
- a. Kawasan rawan banjir; dan
- b. kawasan rawan tanah longsor.
- (2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan di sebagian DAS Walanae dan Danau Tempe di Kecamatan Tempe, sebagian Kecamatan Tanasitolo, sebagian Kecamatan Belawa, sebagian Kecamatan Sabbangparu, muara sungai Siwa dan sepanjang WAS Cenranae di Kecamatan Bola, Kecamatan Majauleng, Kecamatan Pammana;
- (3) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di sebagian Kecamatan Tempe, sebagian Kecamatan Sabbangparu, sebagian Kecamatan Gilireng dan sebagian Kecamatan Pitumpanua.

## Paragraf 6

## Kawasan Lindung Geologi

## Pasal 28

- (1) kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f terdiri dari atas:
- a. kawasan rawan bencana alam geologi berupa kawasan rawan gas beracun; dan
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa kawasan imbuhan air tanah dan kawasan sempadan mata air.
- (2) kawasan rawan gas beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di:
- a. kawasan rawan gas beracun di Kampung Baru Kecamatan Gilireng dengan luasan kurang lebih 6,3 (enam koma tiga) hektar;
- b. kawasan rawan gas beracun di Desa Patila Kecamatan Pammana dengan luasan kurang lebih 6,25 (enam koma dua puluh lima) hektar.
- c. Kawasan rawan gas beracun pengembangan sumur gas dan minyak bumi blok Sengkang (seismick Wasambo).
- (3) kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di kawasan cekungan air tanah (CAT) di sebagian Kecamatan Tempe, sebagian Kecamatan Gilireng, sebagian Kecamatan Keera, dan sebagian Kecamatan Maniangpajo; dan
- (4) kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di kawasan mata air Kelurahan Talotenreng dan Kelurahan SumpabakaE Kecamatan Sabbangparu dan beberapa mata air lainnya dalam wilayah Daerah.

## Paragraf 7 Kawasan Lindung Lainnya

## Pasal 29

- (1) kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g terdiri dari atas:
- a. kawasan wisata berburu; dan
- b. kawasan pengungsian satwa.
- (2) kawasan wisata berburu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kawasan yang yang dikembangkan dalam rangka kepentingan kesinambungan kegiatan berburu dan kelestarian satwa dengan mengutamakan aspek rekreasi, olahraga, dan kelestarian satwa ditetapkan di Kawasan Bendungan Kalola Desa Sogi Kecamatan Maniangpajo dengan luasan kurang lebih 500 (lima ratus) hektar;
- (3) kawasan pengungsian satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kawasan yang yang dikembangkan dalam rangka kepentingan kelestarian satwa ditetapkan di sebagian Kecamatan Maniangpajo, sebagian Kecamatan Gilireng, sebagian Kecamatan Keera dan sebagian Kecamatan Majauleng.

## Bagian Ketiga Kawasan Budidaya

## Pasal 30

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perik