PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 14 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2013 (berlaku 2 September 2013)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2012 tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2012 tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2013;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2012 tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2013;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nmor 4286);

P ARAF HIERARKI

.

Asisten Administrasi Umum

] \

\_

Kabag Hukum SETDA

I

A

I

PARAF KOORDINASI

Kepala DPPK AD


.

y


4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor ' 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

sl


r

t

Kepala DPPKAD

Kabag Hukum SETDA

I

PARAF KOORDINASI

PARAFHERARKI

Asisten Administrasi Umum

I


%

- 1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
13. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 29 Tahun 2012 tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012, Nomor 29);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan TAHUN 2012 TENTANG STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 29 2013.

## Pasal I

Beberapa ketentuan Lampiran Huruf B Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 29 Tahun 2012 tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2012 tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 Nomor 10), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 1, huruf a, angka 2), huruf b), angka (6), huruf (d) diubah.
2. Ketentuan angka 1, huruf b, angka 3) cliubah.

8i l


t

J

Kepala DPPKAD

Kabag Hukum SETDA

I

PARAF KOORDINASI

PARAFHIERARKI

Asistcn Administrasi Umum

I


l

3. Ketentuan angka 2 huruf j, diantara angka (10.a) dan angka ( 1 1 ) disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka (10.b), serta angka (16), huruf a) diubah.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka I sampai dengan angka 3, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan Pada Tanggal 2 September 2013 WALIKOTA GTANGERANG SELATAN,t


Diundangkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 2 September 2013 SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN,


BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 1 4

I


LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR : 14Tahun 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2013

## B. BELANJA LANGSUNG

1. Belanja Pegawai
- a. Honorarium PNS
- 2) Honorarium Tim/ Panitia Pengadaan Barang/Jasa
- b) Honorarium PanitiaPengadaanBarang/Jasa
- (6) Honorarium Panitia Pengadaan adalah sebagai berikut:
6. (d) Honorarium Unit Kerja Pengadaan (UKP)/Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Honorarium diberikan kepada pegawai yang ditetapkan oleh Keputusan Walikota Tangerang Selatan untuk menjadi Pengarah, Ketua, Koordinator POKJA Pengadaan Barang/ Jasa dan Kelompok Kerja (pokja) Pengadaan Barang/Jasa serta Ketua Sekretariat. Persyaratan sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa dikecualikan untuk Ketua Sekretariat dan anggota jika tidak merangkap menjadi POKJA. Susunan keanggotaan ULP / Sekretariat ULP sebagai berikut:

- ( d.1) Pembina*

: 2(dua) Orang

- (d.2) Pengarah

: 1 (satu) Orang

- (d.3) Ketua

: 1 (satu) Orang

- (d.4) Koordinator

: 3 (tiga) Orang

- (d.5) Pokja

: Sesuai kebutuhan

- (d.6) Ketua Sekretariat

- 1 (satu) Orang

| No. | Uraian | satuan | Biaya (Rp) |
|-------|------------------|----------|--------------|
| 1 | Pembina | OB | 8.000.000,­ |
| 2 | Pengarah | OB | 7.000.000,­ |
| 3 | Ketua | OB | 6.000.000,- |
| 4 | Koordinator | OB | 5.000.000,­ |
| 5 | Pokja | OB | 3.500.000,­ |
| 6 | KetuaSekretariat | OB | 2.500.000,­ |

- Apabila diperlukan

T

l

Kepala DPPKAD

Kabag Hukum SETDA

I

PARAF KOORDINASI

PARAF HIERARKI

Asisten Administrasi Umum


I


- b. Honorarium Non PNS 26)
- 3) Honorariu Tim kerja dan Kepanitiaan Pelaksana Kegiatan Non PNS: Honorarium tim kerjadan kepanitiaan non PNS diberikan kepada pegawai Non PNS/tidak tetap yang menjadi tim pelaksana kegiatan selaku anggota pada sekretariat tim Kerja, Kepanitiaan, anggota sekretariat ULP, tim teknis.
3. (a). Tim Kerja, Kepanitiaan Non PNS, Kepanitiaan Non PNS Sekolah, Anggota Sekretariat ULP Non PNS

| No | Uraian | Satuan | Biaya (Rp) |
|------|---------------------------------|----------|--------------|
| 1 | Tim Kerja Non PNS | OK | 400.000 |
| 2 | Kepanitiaan Non PNS | OK | 300.000 |
| 3 | Kepanitiaan Non PNS | OK | 150.000 |
| 4 | Anggota Sekretariat ULP Non PNS | OK | 1.500.000 |

## 2. Belanja Barang dan Jasa 0

- j Belanja Perjalanan Dinas · .&amp; z
- 10.a) Pertanggungjawaban biaya transportasi sebagaimana angka 9) dan angka 10) dapat berupa tanda terima pembelian bahan bakar, tiket tol, tiket parkir.
- 10.b) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi sebagaimana dimaksud pada angka 10.a) tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya transportasi perjalanan dinas dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Rill.

Kabag Hukum SETDA EE·


I


Kepala DPPKAD

I

PARAF KOORDINASI


## PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN KOPSKPD

## DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan dibawah ini ;

Nama

NIP

Jabatan

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor. tanggal ..., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- l. Biaya transport pegawai dan/ a tau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaranya, meliputi :
2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

| No | Uraian | Jumiah |
|------|----------|----------|
| | Jumlah | |

Demikian peryataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui:

..

, tanggal, buian, tahun

PejabatPembuatKomitmen,

NIP

Pelaksana SPD,

.

NIP

..

- 11) Untuk perjalanan dinas keluar daerah yang mengmap dan menggunakan sarana/ moda transporatsi umum diberikan biaya transportasi yang dibayarkan secara riil cost, uang harian yang dibayarkan secara lumpsum dan uang penginapan/hotel yang dibayarkan secara ri l cost.


/r

\

I

PARAF KOORDINASI

Kepala DPPKAD

PARAF HIERARKI

-

Asisten Administrasi Umum

[ (

Kabag Hukum SETDA

" 4


PARAF HIERARKI

­

Wakil Walikota

I

I

/

Sekretaris Daerah

I

t

7

•

- 16) Lamanya perjalanan dinas bagi setiap PNS ditentukan sebagpl berikut:
- a) Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang maksimal 1 (satu) hari, kecuali tugas khusus atas undangan SKPD/Instansi lain; 3@.