PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI Nomor TAHUN Tahun 2015 tentang PENGAWASAN, PENGENDALIAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI MELAWI PROVINS! KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PENGAWASAN, PENGENDALIAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MELAWI,
- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri
Perdagangan No.06/M-DAG/PER/1/2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan No.20/MDAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol dipandang perlu untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
- b. bahwa dalam rangka menjaga dan memelihara kesehatan jasmani dan rohani masyarakat, ketentraman dan ketertiban masyarakat, adat istiadat dan agama maka perlu adanya pengawasan, pengendalian peredaran, dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Melawi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- c. bahwa perizinan penjualan minuman beralkohol merupakan upaya memberikan kepastian hukum dalam rangka penghendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Melawi;
4. :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
5. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/MDAG/ PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/MDAG/ PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/MIND/PER/7/2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 762);
8. Peraturan Menteri Perdagangan No.20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan No.06/M-DAG/PER/ 1/2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan No.20/MDAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
dan
BUPATI MELAWI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN
PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
- 2
2. Bupati adalah Bupati Melawi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3 .
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi. 4.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta usaha badan lainnya. 5.
6. Usaha adalah tindakan perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
9. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor minuman beralkohol. 10. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang
8. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus supaya tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertakan kompensasi.
- diproses dari barang hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman ethanol yang berasal dari fermentasi.
- minuman beralkohol untuk diperdagangkan di dalam negeri.
8. Minuman tradisional beralkohol adalah hasil peragian atau penyulingan yang dibuat oleh masyarakat secara sederhana semata-mata untuk mata pencaharian. 9. Pengedaran minuman beralkhohol adalah kegiatan usaha menyalurkan
10. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman a«« "
12. Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol dan/atau IT-MB untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/ atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
13. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol selanjutnya disingkat ITP-MB adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk keperluan penjualan minuman beralkohol dari Bupati.
14. Sub Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol, IT-MB, dan/ atau Distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/ atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
15. Penjual langsung minuman beralkohol yang selanjutnya disebut penjual langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
16. Pengecer minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
17. Supermarket, Hipermarket, Hotel, Restoran, Bar, Pub, dan Klab Malam adalah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
18. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
19. Surat Izin U saha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan/ atau golongan C.
20. Sekolah adalah sarana kegiatan belajar dan mengajar mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan tinggi termasuk Pusat KursusKursus.
21. Objek SIUP-MB adalah penerbitan/pemberian SIUP-MB oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
22. Subjek SIUP-MB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan SIUP-MB.
23. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.
24. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. 26. Lengkap adalah tidak ada kurang.
27. Valid adalah menurut cara yang semestinya,
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum dalam melaksanakan kegiatan pengenda1ian dan pengawasan atas penjua1an minuman beralkohol guna melindungi kepentingan umum dan menjaga ketentraman, ketertiban masyarakat. (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk: )
- a. memberikan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari akibat buruk mengkonsumsi minuman beralkohol;
- b. menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan moral masyarakat dari dampak negatif peredaran minuman beralkohol; dan b
- c. memberikan pedoman dalam pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol. C
BAB
III
PENGGOLONGAN PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
- (1) Minuman beralkohol
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4
- (1) Dalam pengedaran minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C, Produsen atau IT-MB dapat menunjuk distributor, sub distributor, penjual langsung atau pengecer
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 5
- (1) Penjual Langsung dan/atau pengecer paling banyak hanya dapat memperoleh 5 (lima) penunjukan yang berasal dari Produsen atau IT-MB atau distributor atau sub distributor atau kombinasi keempatnya.
- (2) Penjual Langsung dan/atau pengecer hanya dapat mengedarkan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C dari Produsen atau IT-MB atau distributor atau sub distributor yang menunjuk. (2)
- (3) Penjualan minuman beralkohol produksi luar negeri (impor) dan produksi dalam negeri yang telah dikemas, menggunakan pita cukai dan label edar dilakukan oleh penjual langsung dan/atau pengecer.
- (4) Penjual langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/ atau golongan C untuk diminum langsung di tempat tertentu.
- (5) Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/ atau golongan C secara eceran dalam kemasan di tempat tertentu. (5)
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 6
- (1) Sistem penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C terdiri dari: a. penjualan langsung untuk diminum; dan 1)
- b. penjualan secara eceran. a.
- b. bar termasuk pub dan klab malam, diskotek dan karaoke dewasa; dan (3) Penjualan langsung sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) hanya boleh
- (2) Penjualan Iangsung untuk diminum sebagaimana dirnaksud pada Ayat (1) huruf a hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan/ atau golongan C di tempat tertentu yaitu: a. hotel berbintang;
5. menjual minuman beralkohol golongan A golongan B, dan/ atau golongan C untuk langsung diminum ditempat wisata yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Kepariwisataan. (4) Penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C yang dijual
6. B dan/ atau golongan C secara eceran dalam kemasan ditempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (6) Selain tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat 5)
7. di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diminum di kamar dengan ketentuan per kemasan paling banyak 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter). (5) Pengecer hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan
8. menetapkan tempat lainnya bagi Penjualan Langsung untuk diminum dan Pengecer untuk menjual minuman beralkohol golongan B dalam kemasan yang mengandung rempah-rempah, jamu, dan sejenisnya dengan kadar ethanol paling banyak 15% (lima belas per seratus) sesuai dengan kondisi daerah. 6)
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 7
Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengendalian peredaran minuman beralkohol dengan ketentuan :
- a. labelisasi; dan
- b. perizinan.
Pasal
8
- ( 1) Setiap kemasan atau botol minuman beralkohol golongan A, golongan B, atau golongan C wajib dilengkapi label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab, huruf latin, dan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:
- b. kadar alkohol;
- a. nama produk;
- c. daftar bahan yang digunakan;
- d. berat bersih atau isi bersih;
- e. nama dan alamat perusahaan industri yang memproduksi atau yang mengimpor minuman beralkohol;
- g. pencantuman tulisan "minuman beralkohol "; dan
- f. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
- h. tulisan peringatan "di bawah umur 21 tahun atau wanita hamil dilarang minum".
Pasal
9
Jenis Perizinan Penjualan Minuman Beralkohol, terdiri atas :
- b. ITP-MB.
- a. SIUP-MB; dan
- (1) Setiap kegiatan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol (Golongan B dan Golongan C? Apakah tidak hanya gol. A saja) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib memiliki SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.
- (2) Permohonan SIUP-MB untuk Penjual Langsung, harus dilengkapi persyaratan izin sebagai berikut:
- a. Hotel Berbintang, Restoran, Bar termasuk Pub dan Klab Malam, dan Karaoke Dewasa :
1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dari pejabat yang berwenang;
2. ITP-MB;
3. Akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang (apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas);
4. surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Penjual Langsung;
5. Izin Gangguan khusus minuman beralkohol;
6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
8. KTP atau Identitas Penanggungjawab Perusahaan;
9. rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun kedepan;
10. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB; dan
11. Surat Tidak Keberatan dari tetangga yang telah dilegalisasi oleh Kepala Desa dan Camat setempat.
- b. penjual langsung, pengecer di tempat tertentu lainnya yang ditetapkan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6), dan Penjual Langsung dan/ atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan melampirkan persyaratan: b
1. surat penunjukkan dari produsen atau ITP-MB atau distributor atau sub distributor atau kombinasi keempatnya sebagai penjual langsung minuman beralkohol, pengecer minuman beralkohol tempat lainnya, dan penjual langsung dan/ atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya; 1
2. rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol dari Desa dan Camat setempat; 3. ITP-MB; 2
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5.
4. SIUP kecil atau menengah; 5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 3. 4
8. 6.
8. rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun kedepan. 8.
7. akta pendirian/ perubahan perusahaan bagi perseroan terbatas dan badan usaha lainnya; dan 7
Pasal
11
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 9
- ( 1) Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan usaha penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C, wajib memiliki ITP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 10
- (1) Setiap kegiatan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol (Golongan B dan Golongan C? Apakah tidak hanya gol. A saja) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib memiliki SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.
- (2) Permohonan SIUP-MB untuk Penjual Langsung, harus dilengkapi persyaratan izin sebagai berikut:
- a. Hotel Berbintang, Restoran, Bar termasuk Pub dan Klab Malam, dan Karaoke Dewasa :
1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dari pejabat yang berwenang;
2. ITP-MB;
3. Akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang (apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas);
4. surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Penjual Langsung;
5. Izin Gangguan khusus minuman beralkohol;
6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
8. KTP atau Identitas Penanggungjawab Perusahaan;
9. rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun kedepan;
10. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB; dan
11. Surat Tidak Keberatan dari tetangga yang telah dilegalisasi oleh Kepala Desa dan Camat setempat.
- b. penjual langsung, pengecer di tempat tertentu lainnya yang ditetapkan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6), dan Penjual Langsung dan/ atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan melampirkan persyaratan: b
1. surat penunjukkan dari produsen atau ITP-MB atau distributor atau sub distributor atau kombinasi keempatnya sebagai penjual langsung minuman beralkohol, pengecer minuman beralkohol tempat lainnya, dan penjual langsung dan/ atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya; 1
2. rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol dari Desa dan Camat setempat; 3. ITP-MB; 2
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5.
4. SIUP kecil atau menengah; 5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 3. 4
8. 6.
8. rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun kedepan. 8.
7. akta pendirian/ perubahan perusahaan bagi perseroan terbatas dan badan usaha lainnya; dan 7
Pasal
11
- ( 1) Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan usaha penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C, wajib memiliki ITP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap badan usaha yang telah memiliki ITP-MB, wajib untuk:
- a. menjaga ketertiban dan keamanan di tempat penjualan; dan
- b. mem.asang surat izin yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan harus ditempatkan pada tempat yang dapat dilihat oleh umum.
- (3) Permohonan ITP-MB untuk Penjual Langsung, harus dilengkapi persyaratan izin sebagai berikut:
- a. akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang (apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas);
- b. surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Penjual Langsung;
- c. ITP dan/atau perizinan usaha kepariwisataan dari instansi yang berwenang; d. Izin Gangguan khusus minuman beralkohol;
- e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- f.
- rekomendasi keberadaan perusahaan dari Camat setempat;
- g. photocopy sertifikat Hak Milik atas tanah dan atau photo copy surat perjanjian sewa atau kontrak apabila tempat tersebut disewa atau dikontrak; h. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- i. KTP atau Identitas Penanggungjawab Perusahaan; i.
- j. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang ITP-MB; j
- k. Surat Tidak Keberatan dari tetangga yang telah dilegalisasi oleh Kepala Desa dan Camat setempat; dan
1. membayar retribusi ITP-MB sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- (4) Persyaratan permohonan ITP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing sebanyak 1 (satu) eksemplar dengan menunjukkan dokumen aslinya.
PROSEDUR PERIZINAN
Bagian Kesatu Permohonan Perizinan
BAB IV - PROSEDUR PERIZINAN
Pasal 12
- (1) Untuk memperoleh perizinan penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pemohon izin harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati melalui SKPD atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.
- (2) SKPD atau pejabat yang ditunjuk melakukan verifikasi terhadap permohonan perizinan penjualan minuman beralkohol.
- (3) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. pemeriksaan kelengkapan dan validasi dokumen persyaratan;
- b. pemeriksaan lapangan berupa tempat/lokasi yang menjadi objek izin; dan/atau
- c. penerbitan berita acara atas hasil verifikasi.
- (4) Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dibentuk Tim Teknis yang terdiri atas unsur yang berasal dari perangkat daerah terkait.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Kedua Penerbitan dan Penolakan Perizinan
BAB IV - PROSEDUR PERIZINAN
Pasal 13
- (2) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen permohonan dengan lengkap dan valid.
2. ( 1) Apabila dokumen permohonan dan persyaratan telah terpenuhi dengan lengkap dan valid, maka Kepala SKPD atau Pejabat yang ditunjuk, dapat menerbitkan perizinan penjualan minuman beralkohol yang dimohon.
- (3) Dalam hal permohonan lengkap dan valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan perizinan penjualan minuman beralkohol yang dimohon belum diterbitkan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan izin dianggap disetujui.
- (4) Apabila berlaku keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala SKPD atau Pejabat yang ditunjuk, wajib menerbitkan perizinan penjualan minuman beralkohol yang dimohon.
- (5) Segala informasi kekurangan dokumen yang berkaitan dengan permohonan perizinan penjualan minuman beralkohol, harus disampaikan kepada pemohon secara tertulis, paling kurang meliputi :
- a.
PENJELASAN
Pembukaan
persyaratan apa saja yang belum dipenuhi;
- b. hal-hal yang dianggap perlu oleh pemohon izin sesuai dengan prinsip pelayanan umum; dan
- (6) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dokumen permohonan tidak lengkap, maka Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk, dapat menolak permohonan perizinan penjualan minuman beralkohol yang dimohon, disertai alasan penolakan.
- c. memberi batas waktu yang cukup.
- (7) Apabila dokumen persyaratan izin tidak valid, maka Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk, wajib menolak permohonan perizinan penjulan minuman beralkohol yang dimohon, disertai alasan penolakan.
- (9) Setiap perizinan penjualan minuman beralkohol yang diterbitkan dimuat dalam register permohonan.
- (8) Penolakan permohonan perizinan penjualan rninuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), harus disertai alasan penolakan.
- (10) Register perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), diterbitkan secara resmi oleh Kepala SKPD atau Pejabat yang ditujuk.
- (11) Bentuk perizinan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud ayat (9) dan register sebagaimana dimaksud pada ayat (10), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
## Bagian Ketiga
Masa Berlaku, Perpanjangan, dan Perubahan Perizinan
##
PENJELASAN
Pasal 14
- (1) SIUP-MB dan ITP-MB berlaku sejak diterbitkan keputusan, dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. - (2) Perpanjangan SIUP-MB dan ITP-MB, dapat diajukan kepada Bupati melalui SKPD atau Pejabat yang ditunjuk, paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin terakhir. - (3) Dalam hal terjadinya perubahan data dan/ atau informasi yang tercantum pada SIUP-MB dan/atau ITP-MB pemegang izin wajib melakukan perubahan dan/atau mengganti SIUP-MB dan/atau ITP-MB yang dimiliknya dengan melampirkan dokumen data pendukung perubahannya. - (4) Setiap pemegang perizinan penjualan minuman beralkohol wajib untuk: - a. mentaati ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perizinan penjualan minuman beralkohol; - c. menjaga ketentraman dan ketertiban umum; - b. meminta kepada calon pembeli untuk menunjukan kartu identitas diri; - d. menyampaikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol kepada Bupati melalui SKPD; dan - e. memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya apabila sewaktuwaktu diperlukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam rangka pengendalian dan pengawasan. ## BABV ## PEMBUATAN, PENJUALAN DAN PENYIMPANAN MINUMAN BERALKOHOL
PENJELASAN
Pasal 15
- (1) Usaha pembuatan minuman beralkohol tradisional hanya diperbolehkan: a. memproduksi tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) liter per hari; dan b. memperdagangkan di dalam wilayah kabupaten. a - (3) Usaha pembuatan minuman beralkohol tradisional wajib melaporkan kegiatan usahanya kepada Dinas yang membidangi perdagangan untuk dilakukan pendataan. - (2) Minuman beralkohol tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan hanya untuk kepentingan upacara ritual. - (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pembinaan dan pegawasan. - (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
PENJELASAN
Pasal 16
- (1) Minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2HsOH) di