Unknown Unknown Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan d4n Susunan Perangkat Daerah, perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyaralrat dan Desa Kabupaten Situbondo yang pelaksan aarurLya ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Menglngat : 1. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daeratr Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27301; 2. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861; 2. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendatraraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 3. 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahtm 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1; 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Irembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9fl; 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ot4 tentang Desa (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang Pemerintatran Daeratr (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2014 Nomor 244, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun t972 tentang Perubahan Nama dan Pemindatran Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L972 Nomor 38); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2OOO tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor L97, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2OO2 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai irlegeri Sipil Dalam Jabatan Stmktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor al9a\ 8. 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42631 sebagaimana telah diubatr dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor L6al; 9. L2.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daeratr (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a594); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OL4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2OL4 tentang Desa (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor L23, 'Iambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OL4 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 16. Peraturan Pemerintah Nomor t8 Tahun 2OL6 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2OL3 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesih Nomor 111 Tahun 2OL4 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 2O9ll; 19. Peraturan Mentei Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor LL2 Tahun 2aL4 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2aL4 Nomor zOe2l; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2oL4 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 2O931; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor LL4 Tahun 2ol4 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2oL4 Nomor 20941; 10. 22.Peraturan Daeratr Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2oL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL6 Nomor 6). MEMUTUSKAIT 3 (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalatr penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintatr Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintatran Desa.
5
14. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan narna lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotarrya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalakr musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dar.t unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Badan Usatra Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usatra yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Peraturan Desa adalah peraturan pemndang-und.angan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibatras dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
5. L8. Pembangunan Desa adalatr upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejatrteraan masyarakat Desa.
19. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintatran, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewqiiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewqiiban Desa.
21. Aset Desa adalatr barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah
9. 22.Pemberdayaan Masyarakat mengembangkan kemandirian adalah upaya kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebiijakarr, prograrn, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Desa dan
23. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
6
- 24.Pengkqiian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengurnpulan data rnengenai keadaan obyektif' masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
25. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pennasalahan yang dihadapi desa.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 27 . Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
28. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabarm RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
BAB I - KEIENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daeratr adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalal: Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Ralryrat Daeratr yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Pemerintatran Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintatran oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi darr tugas pembantuan dengan prinsrp otonomi seluas-luasnya dala:rr sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Selrretariat Daeratr adalah Sekretariat Daeratr Kabupaten Situbondo\_
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo.
10. unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan telsds penunjang tertentu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
11. 1 1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang benvenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
KEDUDUI(AN DAN SUSUITAIT ORGAITISASI
BAB I - KEIENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
2. (21 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawatr dan bertanggungiawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusa.n pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :
- a perumusan kebijakan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- c pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- b pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan
- e pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 4
Menglngat :
1. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daeratr Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27301;
2. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861; 2.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendatraraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 3.
.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahtm 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Irembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9fl;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ot4 tentang Desa (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang Pemerintatran Daeratr (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2014 Nomor 244, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun t972 tentang Perubahan Nama dan Pemindatran Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L972 Nomor 38);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2OOO tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor L97, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2OO2 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai irlegeri Sipil Dalam Jabatan Stmktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor al9a\
8. 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42631 sebagaimana telah diubatr dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor L6al;
9. L2.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;
3
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daeratr (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a594);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OL4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2OL4 tentang Desa (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor L23, 'Iambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OL4 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
16. Peraturan Pemerintah Nomor t8 Tahun 2OL6 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2OL3 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesih Nomor 111 Tahun 2OL4 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 2O9ll;
19. Peraturan Mentei Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor LL2 Tahun 2aL4 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2aL4 Nomor zOe2l;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2oL4 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 2O931;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor LL4 Tahun 2ol4 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2oL4 Nomor 20941;
10. 22.Peraturan Daeratr Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2oL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL6 Nomor 6).
MEMUTUSKAIT 3
Menetapkan: PERATIIRAIT BUPATI TEITTANG I{EDITDUI(AII, SUSUNAIT ORGAITISASI, URAI.AN TUGAS DAIT TUilGSI, STRTA TATA KTR.IA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAIT DESA KABI'PATTIT SITI'BOIIDO.
KEIENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daeratr adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalal: Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Ralryrat Daeratr yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Pemerintatran Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintatran oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi darr tugas pembantuan dengan prinsrp otonomi seluas-luasnya dala:rr sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Selrretariat Daeratr adalah Sekretariat Daeratr Kabupaten Situbondo\_
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo.
10. unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan telsds penunjang tertentu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
11. 1 1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang benvenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
KEDUDUI(AN DAN SUSUITAIT ORGAITISASI
- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
2. (21 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawatr dan bertanggungiawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusa.n pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :
- a perumusan kebijakan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- c pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- b pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan
- e pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari
2. a Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi
4. 1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
5. C Bidang Bina Pemerintah Desa, membawahi:
2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
7. Seksi Bina Aparatur Pemerintah Desa;
8. 2 Seksi Bina Administrasi, Keuangan dan Aset Desa; dan
3. Seksi Bina Organisasi Pemerintahan Desa.
10. Seksi Bina Pemberdayaan Masyarakat Dan Kerjasama Desa;
- d. Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Kemasyarakatan, membawahi
12. 2 Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
13. 3 Seksi Bina Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
14. 1 Seksi Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan; dan
15. e Bidang Pembangunan Desa, membawahi
16. 2 Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. (2t Masing-masing Sub Bagran dipimpin oleh Kepala Sub Bagran yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawatr dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

## BAB V

## IIRAIAIT TUGAS DAIT FI'NGSI

## Baglan Kesatu Kepala Dlnas

## Pasal 5

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggara€rn kegiatan di bidang Pemberdayaa.n Masyarakat dan Desa.

## Bagian Kedua Sekretarlat

## Pasal 6

Sekretariat Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian, penyusunan program dan pelaksana€ul evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas.

## Palry'rl?

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga dinas, dan administrasi di lingkungan dinas;
- b. penyusunan rencana kegiatan tahunan dinas;
3. d- pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian Internal Pemerintah (splp) di lingkup dinas;
- c. pengkoordinasian penyusunan renc€rna strategis, program dan kegiatan dinas serta penyelenggaraan tugas-tugas bldang secara terpadu;
- e. penyiapan bahan evaluasi tugastugas bidang secara. terpadu;

9

- f. pelaksanaan urusan keuangan;
- g. pelaksanaan urusan umum;
- h. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- i. pelaksanaan urusan aset dinas;
- j. pelaksanaan kegiatan ketatausatraan;
- k. pelaksanaan pelayanan administratif kepada Kepala Dinas dan bidang-bidang di lingkungan Dinas;
7. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan 1.
8. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. m.

## Paragraf 1

## Sub Baglan Umum dan Kepegawalan

## Pasal 8

- (U sub Bagia, umum dan Kepegawian sebagaim€ula dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, dan tata usaha kepegawaian serta perencana€Ln.
- dimaksud Kepegawian (21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Sub Bagran Umum dan menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas; dan protokol
- b. pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang d.an pengadministrasian bara,g-barang keperluan dinas dan perbekalan lain;
- pelaksanaan urusan surat-menyurat; c.
- pencatatan dan pelaporan barang inventaris; d.
- pengadaan dan pemeliharaa.n perlengkapan; e.
- pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) Dinas; f.
- penyelenggaraan kesejatrteraan pegawai; h.
- penyelenggaraa.n tugas kepegawaian Dinas yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan Daftar Urut Kepangkatan, mempersiapkan usuhhusula, yang menyangkut kenaikan gaji berkara, kenaikan paagkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai, cuti pegawai, pemberian tanda penghargaan, penerbitan kartu pegawai, kartu isteri/suami, kartu tabungan asuransi pensiun (Taspen), Bapertarum dan kartu asuransi kesehatan; g.
- penyusunan Laporan Kepegawaian; i.
- k. pelaksanaan. ketatausahaan;
- pemfasilitasi penyusuncrn analisis jabatan dan analisis beban kerja; j.
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepad.a Sekretaris; dan

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2 Sub Baglan Penyuaunan Program dan Keuangan

## Pasal 9

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan administrasi perenc€ulaan, evaluasi dan pelaporan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub Bagran Penyusunan program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi : (2t
- a. penJrusunan Renstra dan Renja dinas;
- b. penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
5. penyiapan rencana pelaksanaan €mggaran dinas; c.
- e. penyiapan laporan pertanggungiawaban keuangan dinas;
7. pelaksanaan administrasi keuangan dinas yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja dinas serta pembayaran gaji pegawai; d.
- f. pengurusan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran dinas;
- h. pengkoordinasian penyerenggara.an budaya kerja di lingkup dinas;
- g. pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;
- i. penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) di lingkup dinas;
12. penyusunan evaluasi kegiatan dinas; k.
13. penyusunan la.poral Keterangan Pertanggungiawaban (LKPJ) Kepala Daerah pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa; j.
14. penyelenggaraa.n sistem pengendalian intern dinas; l.
- n. Penyusunan La"poran pengendalian dan Evaluasi Dinas
16. penyusunan laporan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (LPPD); m.
17. Penyusunan I"aporan penanggulangan Kemiskinan; o.
18. Penyusunan KUA dan ppAS Dinas; p.
19. pelaksanaan ketatausahaan ; q.

- pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan r.
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. s.

## Baglan Kettga

## Bldang Bina Pemerlntah Desa

## Pasal 1O

Bidang Bina Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan di bidang pemerintatran dan keuangan desa.

## Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Bina Pemerintah Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan organisasi pemerintatr desa, pembinaan administrasi dan pelaporan desa, pembinaan aparatur pemerintatr desa;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pembinaan organisasi pemerintz.h desa, pembin aarL administrasi dan pelaporan desa, pembinaan aparatur pemerintah desa;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan organisasi pemerintah desa, pembinaarl administrasi dan pelaporan desa, pembinaan aparatur pemerintatr desa;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan organisasi pemerintah d.esa, pembinaan administrasi dan pelaporan desa, pembinaan aparatur pemerintah desa;
- f. pelaksanaan administrasi Bidang Bina Pemerintah Desa;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pembinaan orga.nisasi pemerintah desa, pembinaan administrasi dan pelaporan desa, pembinaan aparatur pemerintah desa;
- g. perumusan kebijakan di bidang pembinaan pendapatan desa, pembinaan perencanaan keuangan desa, pembinaan pertanggungiawaban keuangan d.esa;
- i. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pembinaan pendapatan desa, pembinaan perencanaan keuangan desa, pembinaan pertanggungiawaban keuangan desa;
- h. pelaksanaan kebil'akan di bidang pembinaan pendapatan desa, pembinaan perencana.an keuangan desa, pembinaan pertanggungiawaban keuangan desa;

- J. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pendapatan desa, pernbinaan perencanaan keuangan desa, pembinaan pertanggungiawaban keuangan desa;
- k. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pembinaan pendapatan desa, pembinaan perencanaan keuangan desa, pembinaan pertanggungjawaban keuangan desa;
3. pelaksanaan administrasi Bidang Bina Keuangan Desa; 1.
4. pelaksanaan monitodrg, evaluasi dan pelaporan Bina Pemerintah desa; m.
5. pelaksanaan kegiatan ketatausatraan ; n.
6. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan o.
7. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. p.

## Paragraf 1

## Seksi Blna Aparatur Pemerlntah Desa Pasal 12

- seksi Bina Aparatur Pemerintah Desa sebrgaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka l, mempunyai tugas melaksanakan sebagran tugas Bidang Bina Pemerintahan Desa. (1)
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi Bina Aparatur Pemerintah Desa menyelenggarakan fungsi : (2t
- a. penyiapan perumusan keb{jakan di bidang fasilitasi pemilihan kepala desa dan pengangkatan perangkat d.esa, pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa, penataan kesejatrteraan dan evaluasi kinerja aparatur pemerintah desa;
- c. pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa, penataan kesejahteraan dan evaluasi kineda aparatur pemerintah desa;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pemilihan kepala desa Can pengangkatan perangkat desa;
- d. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi pemilihan kepala desa dan pengangkatan perangkat desa, pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa, penataan kesejahteraan dan evaluasi kinerja aparatur pemerintah desa;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan d.i bidang f,asilitasi pemilihan kepala desa dan pengangkatan perangkat desa, pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa, penataan kesejahteraan dan evaluasi kinerl'a aparatur pemerintah desa;

- pelaksanaan bimbingan teknis di bidang f,asilitasi pemilihan kepala desa dan pengangkatan perangkat desa, pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa, penataan kesejahteraan dan evaluasi kinerja aparatur pemerintah desa; f.
- pelaksanaan administrasi bidang bina aparatur pemerintah desa; o D.
- pemfasilitasi dan pembinaan perkawinan, perceraian dan kematian aparatur desa; h.
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bina aparatur pemerintah desa; 1-
- pelaksanaan ketatausatraan ; j.
- pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Bina Pemerintah Desa; dan k.
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Pemerintah Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya. t.

## Paragraf 2

## sekst Blna Adrnlnlstrasl, Keuangan dan Asct Desa --c'---

## P;;';;

- (1) seksi Bina Administrasi, Keuangan dan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Pemerintah Desa.
2. (21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi Bina Administrasi, Keuangan dan Aset Desa menyelenggarakan fungsi :
- b. pelaksanaan kebiiakan di bidang pengembangan pendapatan asli desa, fasilitasi pengelolaan d.ana transfer desa;
- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan pendapatan asli desa, fasilitasi pengelolaan dana transfer desa;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pengembangan pendapatan asli desa, fasilitasi pengelolaan dana transfer desa;
- e. pelaksanaan bimbingan telsds di pengembangan pendapatan asli desa, pengelolaan dana transfer desa; bidang fasilitasi
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pendapatan asli desa, fasilitasi pengelolaan da:ra transfer desa;
- f. penyiapan perumusan kebigakan di bidang fasilitasi. penyusunan APB Desa, perubahan ApB Desa.

- pelaksanaan kebiiakan di bidang fasilitasi penyusunan APB Desa, Perubahan APB Desa;
- h. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi penJrusunan APB Desa, Perubahan APB Desa;
1. pelaksanaarr pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi penyusunan APB Desa, Perubahan APB Desa;
- J. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang fasilitasi penyusunan APB Desa, Perubatran APB Desa;
- k. pelaksanaan administrasi Seksi Bina Perencanaan Keuangan Desa;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bina administrasi, Keuangan dan Aset Desa; 1.
- pelaksanaan ketatausahaan ; m.
- pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Bina Pemerintah Desa; dan n.
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Pemerintah Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya. o.

## Paragraf 3

## Seksi Blna Otganisasl Pemerlntahan Desa

## 114

- (1) Seksi Bina Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Organisasi Pemerintahan Desa.
2. (21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Bina Organisasi Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan perumusan kebijakan pembentukan, penghapusa.n, penggabungan, perubahan status desa, penetapan batas desa, peta desa , penataan organisasi dan tata keg'a pemerintah desa;
- b. pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, penetapan batas desa dan peta desa, penataan organisasi dan tata kerja pemerintah desa;
5. dan koordinasi di c. pelaksanaan pembinaan umum bidang penataan desa;
6. evaluasi bidang d. pelaksanaan pemantauan dan penataan desa;
- e. pelaksanaarr bimbingan teknis di bidang penataan desa;

- f. fasilitasi pembentukan /pengangkatan keanggotaan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD);
2. 8 penyusunan database keanggotaan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)
3. 1 pembinaan sarana prasarana pendukung tugas dan peningkatan kesejahteraan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD);
4. h pelaksanaan kegiatan bimtek peningkatan kapasitas Badan Pemusyawaratan Desa (BPD);
- j. pengevaluasian pelaksanaan tugas pembinaan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) oleh Kecamatan;
1. pelaksanaan monitoring; evaluasi dan pelaporan
- k. penyusunan peringkat kinerja Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)
- m. pelaksanaan ketatausahaan;
9. 0 pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Pemerintah Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.
10. n pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Bina Pemerintah Desa; dan

## Begian Keempat BIDANG BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN KEMASYARAKATAN

## Pasal 15

Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan kemasyarakatan desa / kelurahan.

## Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi

- b pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa /kelurahan;
- a. perumusan kebijakan dibidang pembinaan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa /kelurahan;
- pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa /kelurahan;


- d pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa /kelurahan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bina pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa /kelurahan;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa /kelurahan;
- g pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- 1 pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- h pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan

## Paragraf 1 Seksi Bina Pemberdayaan Masyarakat dan Kerjasama Desa Pasal 17

- 1) Seksi Bina Pemberdayaan Masyarakat dan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kemasyarakatan.
- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat dan Kerjasama Desa;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Pemberdayaan Masyarakat dan Kerjasama Desa menyelenggarakan fungsi
4. b perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan pengelolaan pengembangan kapasitas masyarakat desa, advokasi peraturan desa dan ketahanan masyarakat desa serta kerjasama dan kemitraan masyarakat desa;
- d. pemfasilitasi dan pelaksanaan pelestarian aset program pemberdayaan masyarakat;
6. c pengembangan swadaya, kemandirian masyarakat, gotong royong dan partisipasi masyarakat;
7. e pemfasilitasi dan pelaksanaan pendampingan desa, kaderisasi masyarakat desa;
8. 8 pemfasilitasi dan pelaksanaan pelestarian aset program pemberdayaan masyarakat;
- f. pemfasilitasi dan pelaksanaan pengembangan swadaya, gotong royong dan partisipasi masyarakat;
10. h pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bina Pemberdayaan Masyarakat dan Kerjasama Desa;
11. i pelaksanaan ketatausahaan;

- J. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan; dan
2. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kemasyarakatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

## Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

## Pasal 18

- 1) Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kemasyarakatan.
2. a penyusunan rencana kerja Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa / Kelurahan sesuai dengan hasil Rapat kerja daerah (rakerda) Kabupaten /Kota;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi
- b. penyuluhan dan penggerakan kelompok-kelompok PKK Dusun/ Lingkungan, Rukun Rukun Tetangga dan Dasawisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati; Warga,
5. d pelaksanaan kegiatan penyuluhan kepada keluargakeluarga yang mencakup kegiatan bimbingan, motivasi, dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
6. penggalian, penggerakan dan pengembangan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
7. e pengadaan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
8. pembuatan laporan hasil kegiatan kepada TP PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun TP PKK Desa / Kelurahan;
- f. perpartisipasian dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa /Kelurahan;
10. h pengadaan konsultasi dengan Ketua dan Anggota Dewan Penyantun TP PKK Desa / Kelurahan;
11. fasilitasi dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ;

- j pelaksanaan ketatausahaan;
- 1 pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kemasyarakatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- k. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kemasyarakatan; dan

## Paragraf 3 Seksi Bina Pemberdayaan Lembega Kemasyarakatan Pasal 19

- (1) Seksi Bina Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kemasyarakatan.
2. a pemfasilitasi, pembinaan dan bimbingan teknis terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa (PKK, LPM, RT, RW, Karang Taruna dan lain-lain);
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi
- b. pemfasilitasi dan pembinaan adat istiadat dan nilai sosial budaya desa dan kelurahan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan monitoring terhadap pembinaan dan pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa /kelurahan;
6. C pemfasilitasi dan pelaksanaan pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPM);
7. e pelaksanaan database penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan desa /kelurahan;
8. pembinaan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat desa dan kelurahan;
- f. pemfasilitasi terwujudnya keberdayaan ekonomi, sosial budaya dan politik;
10. h\_ pemfasilitasi dan pembinaan kelompok kerja pos pelayanan terpadu (Pokjanal Posyandu);
11. pelaksanaan ketatausahaan;
12. 1 pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bina Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
13. k pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kemasyarakatan; dan
14. 1 pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kemasyarakatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Baglan Kellma

## Bldang Pernbangunan Desa

## Pasal 2O

Bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan keluraLran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 21

Dalam melakasanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pembangunan Desa menyelenggafakan fungsi:

- a. perumusan dan pelakasanaan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan kawasan perdesa€u3,, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembangunan desa dan kelurahan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan kelurahan; ..
- d. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pembangunan desa dan kelurahan;
- e. pelaksanaan bimbingan telcris di bidang pembangunan desa dan kelurahan;
- f. pelaksanaan administrasi dibidang pembangunan desa dan kelurahan;
- g. pelaksanaalr monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembangunan desa dan kelurahan;
- h. pelaksanaarL kegiatan ketatausahaan;
- j. pelaksanaan tugas kedina.san lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan

## Pamgraf I

## Sekst Pembanggnan Desa dan Kawasan Perdesaan

## Pasal 22

- (U Seksi Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka L, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembangunan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pemfasilitasi &lt;lan pelaksanaan perencanaan dan pembangu nar-r partisipatif;
- b. pemfasilitasi dan pembinaan pelaksanaan musyawarale pembangLrnan desa, RPJM Desa dan RKP Desa;
- c. pembinaart dan pelaksanaarl evaluasi tingkat perkembangan desa;
- d. pembinaan pelaporan desa meliputi LPPD, LKPPD, ILPPD;
- e. pelaksar'aan bimbingan teknis di bidang fasilitasi perencanaan pelaporan dan evaluasi pembangunan desa;
- f. pelaksanaan monitodrg, evaluasi dan pelaporan pembangunan desa;
- g. pengumpulan dan penganalisa data profil Desa dan Keluratran (Potensi Desa dan Kelurahm);
- h. pemfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, P€ffibangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan dan oembangunan ekonomi kawasan perdesaan;
- i. pemfasilitasi perencanaan dan petaksanaan pemberdayaan masyarakat tertinggal dan masyarakat terpencil;
- j. pemfasilitasi dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa;
- k. pemfasilitasi dan pelaksanaan pembangunan, sarana dan prasarana pelayanan dasar perdesaan dan kelurahan;
- l. pemf,asilitasi dan pelaksanaarL pembangunan kawasan perd,esaan;
- m. pemfasilitasi dan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan desa dan kelurahan;
- n. pembangunan sarana dan prasarana desa;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan;
- p. pelaksanaan ketatausatraan;
- q. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pembangunan Desa; dart
- r. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan Desa sesuai. dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

## Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi, Sumber Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan Daya

## Pasal 23

- Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembangunan Desa / Kelurahan. angka
- a perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan, pengelolaan, kelembagaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), perdagangan, permodalan serta usaha ekonomi masyarakat desa /kelurahan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dalam menyelenggarakan fungsi
- b pengembangan sumber daya alam dan teknologi tepat guna perdesaan;
- pemfasilitasi pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
- d. pemfasilitasi pembentukan, pembinaan dan pengembangan pasar desa;
- f. pemfasilitasi tata kelola ekonomi dan pengembangan kewirausahaan desa /kelurahan;
- e pemfasilitasi permodalan usaha ekonomi masyarakat dan usaha kredit mikro;
- g pemfasilitasi pengembangan dan pendayagunaan sumber alam dan teknologi tepat guna perdesaan; daya
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan usaha ekonomi, sumber daya alam dan tehnologi tepat guna perdesaan;
- h pelaksanaan bimbingan teknis dibidang pengembangan sumber daya alam dan teknologi tepat guna perdesaan, desa dan usaha ekonomi masyarakat;
- j pelaksanaan ketatausahaan;
- 1 pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- k. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pembangunan Desa; dan

## BAB TV

## T'ITIT PELAIISANA TEI(NIS DINAS Pasal 24

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas.
2. (21 UPTD sebagaimana dimaksud pada .ayat (U dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD mempunyai fungsi:
- a. pelaksana€rn tugas Dinas Daerah sesuai dengan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas; dan
- b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas.

## Pasal 25

Jumlatr, Nomenklatur, Susunan Orgarrisasi, Uraian T\rgas dan Fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## BAB V

## KTTOMPOK JABATAIT FUNGSIONAL Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf g terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
2. (21 Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap tenega fungsional dilakukan sesuai. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB vI

## TATA I(ER.'A

## Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepa1a Bidang, Kepala Sub Bagran, Kepa1a Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional serta Unit Pelaksana Teknis Dinas wqjib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daeratr serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
2. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar meng4mbil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-unda:rgan. (21
3. Setiap pimpinan satuan organisasi wqiib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu. (3)
4. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. (4)
5. Dalam menyampaikan laporan kepada atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tembusan laporan wqiib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (s)

## BAB VII

## PENGANGKATAIT DAIT PEMBERIIEITTIAIT DAI,AM JABATAII

## Pasal 28

- Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Pemndang-undangan yang berlaku (1)
- Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagran, Kepala. Seksi, dan Kepala Unit Pelaksana teknis Dinas diangkat: dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang; memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-. undangan yang trerlaku. (2t

## Pasal 29

- (1) Jabatan Struktural dan Fungsional tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Pejabat Struktural di lingkungan Dinas berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Atasan Langsung Pejabat dimaksud dapat menunjuk salah satu pejabat struktural untuk mewakilinya.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 3O

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 20t7.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.


Diundangkan pada tanggal di Situbondo 1 5 NoV 2016


", ";:#-*\.::.\_;= BERITA DAERATI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016 NOMOR 9+

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAI(AT DAN DESA

## I(ABUPATEN SITUBONDO