PERATURAN GUBERNUR MA Nomor 018 Tahun 2017 tentang TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, DAN PENYETORAN SERTA PEMBERIAN PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI JASA USAHA PADA BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN TERPADU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (berlaku 23 Februari 2017)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat:
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 018 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, DAN PENYETORAN SERTA PEMBERIAN PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI JASA USAHA PADA BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN TERPADU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 dan Pasal 42 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, dipandang perlu menyusun aturan sebagai pedoman pelaksanaan pemungutan retribusi jasa usaha pada Balai Pengkajian dan Pengembangan Pertanian Terpadu (BP3T) Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, dan Penyetoran serta Pemberian Pengurangan dan Pembebasan Retribusi Jasa Usaha pada Balai Pengkajian dan Pengembangan Pertanian Terpadu Provinsi Kalimantan Selatan;
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Menetapkan:
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 49), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 95);
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN SERTA PEMBERIAN PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI JASA USAHA PADA BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN TERPADU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Balitbangda adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Balai Pengkajian dan Pengembangan Pertanian Terpadu Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut Balai adalah unit pelaksana Balitbangda.
7. Kepala Balai adalah Kepala Balai Pengkajian dan Pengembangan Pertanian Terpadu Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
10. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
BAB II - TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 2
- (1) Retribusi dipungut
BAB II - TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 3
- (1) Pembayaran Retribusi terutang dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi terutang atau kurang bayar.
- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
BAB III - TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 4
- (1) ## BAB IV
TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI
BAB III - TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 6
- (1) Hasil pemungutan Retribusi disetorkan oleh petugas pemungut Retribusi secara bruto paling lama 2 (dua) hari kerja ke bendahara penerima pada Balai.
- (2) Bendahara penerima pada Balai wajib menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas daerah melalui Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.
- (3) Penyetoran penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan SSRD.
BAB III - TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 7
Bendahara penerima berkewajiban melaporkan seluruh penerimaan kepada Kepala Balai dan Kepala Badan Keuangan Daerah paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berjalan.
PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu Pengurangan Retribusi
BAB V - PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 8
Pengurangan Retribusi diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib Retribusi.
Bagian Kedua Pembebasan Retribusi
BAB V - PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 9
Pembebasan Retribusi diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
BAB V - PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 10
Pembebasan Retribusi meliputi:
- a. Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Tanah di Balai di Tambang Ulang;
- b. Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Asrama, Aula, Villa, Ruang Pamer, Gazebo, dan Lahan Perkemahan.
- c. Penjualan produksi pertanian terpadu:
- 1) Pertanian berupa Rambutan, Jeruk, dan Pisang;
- 2) Perkebunan berupa Tandan buah segar (TBS), dan Lump karet (getah karet); dan
- 3) Peternakan berupa Sapi dan Pupuk organik.
- d. Tempat rekreasi dan olahraga berupa kawasan agrowisata di Tambang Ulang, yang diberikan untuk kegiatan kedinasan Balitbangda dan Balai.
BAB V - PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 11
Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan untuk:
- a. kegiatan penelitian kemahasiswaan;
- b. demplot;
- c. uji coba; dan/atau
- d. kegiatan lainnya yang bersifat sosial.
Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian
Pengurangan dan Pembebasan Retribusi
BAB V - PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 12
- (1) Untuk mendapatkan pengurangan atau pembebasan Retribusi, Wajib Retribusi mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Balitbangda.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembebasan Retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa Tanah, Asrama, Aula, Villa, Ruang Pamer, Gazebo dan lahan perkemahan, produksi pertanian (Rambutan, Jeruk, Pisang, Tandan buah segar, Lump karet dan pupuk organik) untuk kepentingan kedinasan Balitbangda atau Balai.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan penyampaian pesanan jasa pemakaian kekayaan daerah berupa Tanah, Asrama, Aula, Villa, Ruang Pamer, Gazebo dan lahan perkemahan, produksi pertanian (Rambutan, Jeruk, Pisang, Tandan buah segar, Lump karet dan pupuk organik).
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, secara langsung atau melalui pos tercatat dengan alamat Balai Pengkajian dan Pengembangan Pertanian Terpadu (BP3T) Provinsi Kalimantan Selatan Jalan A. Yani Km. 51 Tambang Ulang-Tanah Laut Email:bppptprovkalsel@yahoo.co.id.
- (5) Kepala Balitbangda dapat meminta rekomendasi Kepala Balai sebagai pertimbangan untuk memberikan persetujuan pengurangan atau pembebasan Retribusi.
- (6) Tanda bukti penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipakai sebagai dasar pemberian pengurangan Retribusi.
BAB V - PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 13
Paling lama 2 (dua) minggu sejak tanggal pengajuan permohonan pengurangan Retribusi diterima, Gubernur melalui Kepala Balitbangda harus memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan Wajib Retribusi.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 23 Februari 2017

Penandatangan: GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd H. SAHBIRIN NOOR

Penetapan: Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 23 Februari 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, ttd ## H. ABDUL HARIS BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 18