PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor 12 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2014 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa sehubungan dengari perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis bclanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pcmbiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dacrah Kabupatcn Situbondo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
Mengingat 1.
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2 Undang-Undar.g Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembcntukan Daerah-Daerah Ka bu paten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nornor 19, Tambahan Lcmbaran Negara :~epublik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) s eba gaimana telah diubah dcngan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 lenlang Pcnyelenggaraan Negara yang 13crsih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotismc (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3851 );
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 lentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pcrbcndaharaan Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4355};
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten tang Pemcriksaan Pengelolaan clan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400};
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistcm Perencanaan Pcmbangunan Nasional (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenlang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dcngan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pcrubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pcmerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomm33 Tahun 2004 tcntang Pcrimbangan Kcuangan Antara Pcmerintah Pusat dan Pemcrintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah dc:m f&lt;ctribusi Dacrah (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2009 Nornor 130, Tambahan Lembaran Negara Rcpubhk Indonesia Nomor 5409 );
3
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nam.a dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Dacrah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Rcpublik lndonesia Tahun 1972 Nomor 38);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik · Indonesia Tahun 2005 Nomor 48&gt; Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnforl?asi . ~euangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Pe:raturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perµbahan atas.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor'4576);
4
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tcntang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn.or 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Norn.or 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Norn.or 19, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn.or 4815);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn.or 4864);
26. Peraturan Pemerintah Norn.or 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn.or 4972);
s
27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negani' Republik Indonesia Nomor 5165);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pinjaman Daerah;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan B~Tang Milik Negara/Daerah;
32. Peraturan Perrieri'ntah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri · Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuarigan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
36. Peraturan Menter1. Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pcdoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07 /2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
38. Nomor 39 Tahun 2012;
6
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 125/PMK.07 /2013 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD dan Batas Maksimal Komulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2014;
41. Peraturan Mentc\_:ri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2003 Nomor 5) sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT} Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 5);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Ka bu paten Situbondo Tahun 2005 Seri A Nomor O l) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Tahun 2005 Seri A Nomor 5);
44. Peraturan Daerah Ka bu paten Situbondo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri E Nomor 2);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri E Nomor 03);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006 Nomor 17);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penetapan Atas Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Radio Suara Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 6);
7
48. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun \_2008 Nomor 13);.
50. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2011 ten tang i:&gt;ajak Daerah (Lembaran Daerah Ka bu paten Situbondo Tahtin2011 Nomor 4);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 5);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 6);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi ljin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 7);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2011 ten tang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 8);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2011 ten tang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 9);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2011 ten tang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 10);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Ka bu paten Situbondo Tahun 2011 N omor 11);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 12);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2011 ten tang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 13);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan lkan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 14);
8
61. Peraturan Daera:1 Kabupaten Situbondo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 15);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 18 Tahun 2011 tentang I'erubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Investasi Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 18);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 20 Tahun 2011 tentanl(''[ka: · Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lerab'aran· Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 20); ·
64. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 23 Tahun 2011 ten tang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 23);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribuis Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Situbontio Tahun 2011 Nomor 24);
66. Peraturan Dae\_rt~h.:: Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Situbondo Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 4);
67. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomot 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupateri Situbondo Tahun 2005 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 6);
68. Peraturan Dae:ih Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Norri.or 7);
69. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2014 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 2);
70. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pr:-rubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten $i1:1..,bondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Orgifrdsasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 18);
71. Peraturan Dacrah Ka bu paten Situbondo Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perfanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggara..."'1 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 17).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
Dan
BUPATI SITUBONDO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN.BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 20 14 setclah peru bahan dengan rincian se bagai beriku t :
1. Pendapatan
- a. Semula
Rp. l .320.543.066.160,50
- b. Bertambah/ (berkurang) Rp. 23.213.119.354.57
- Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
Rp. 1.343. 756.185.515,07
2. Belanja
Semula Rp. 1.381.317.983.574,97
- b. Bertambah/(berkurang) Rp. 37.800.457.508,91
- Jumlah Bclanja setelah Perubahan
Rp.1.419.118.44 1.083,88
- Surplus/Defisit) Sete1ah Pcrubahan
Rp. (75.362.255.568,81)
3. Pembiayaan
- a. Pcncrimaan
- 1) Semula Rp. 66.841.625.624,82
- 2) Bertambah/(bcrkurang) Rp. 15.921.168.144.50
Jumlah Penerimaan setelah Pcrubahan Rp. 82.762.793.769,32
Pengcluaran
- 1) Semula
Rp.
6.066.708.210,35
- 2) Bcrtambah/ (berkurang) ~R ... P~• -~l~.3~3~3~-~82=9~•~9~90~•=1~6
Jumlah Pcngeluaran setelah Pcrubahan Rp. 7.400.538.200,51 Jumlah Pembiayaan ncto setclah Perubahan Rp. 75.362.255.568,81 Sisa Lebih Pembiayaan Angg:rran setelah Itrubahan R p. 0,00
Pasal 2
- (1) Pendapatar. Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :
2. P d , "~ 1 i ·o h a. en apat.un ... s,. acra.
- 1) Semula
- 2) Bertam bah/ (herkurang) Jumlah pcndaJE.tan asli dacrah setelah Peruh:lhan
- b. Dana perimbangan
- 1) Semula
Rp.
101.694.671.139,50
=R=p-'-.
-----'13=-c.-=9-=0-=8-'---'.3:C...C6"-4'--'-.-"-96=2~, 7~5
Rp. 115.603.036.102,25
Rp. 923.086.045.283,00
- 2) Bertam bah/ (berkurang) Jumlah dana perimbaP.gan setelah Peruoohai;i, ·\_
Rp.
8.227.920.151.00
Rp. 931.313.965.434,00
- c. Lain-lain pcndapatan dacrah yang sah
l) Semula Rp. 295.762.349.738,00
- 2) Bertambah/(berkuno.ng) ,Jumlah lain-iain pendapat.an daerah yang sah setelah Perubahan
- Rp. 1.076.834.240,82
Rp.296.839.183.978,82
Pendapatan Asli Daerah scbagaimana dimaksud ( 1) huruf a tcrdiri\_ dari jenis pendapatan : pada ayat
- a. Pajak daerah
- b. Rctribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 1) Semula
5. Rp.
- 1) Semula
- 2) Bertambah / (berkura ng) Jumlah pen~apatan asli daerah sctcla:h Perubahan
Rp. 18.408.695.820, 70
Rp. 1.486.158.179,30
Rp. \_ l 9.894.854.000,00
- 1) Semula
34.685.392. 705,00
- 2} Bertam bah/ (berkurang)
Rp.
- Jumlah rctribuf.i daerah setelah Peru bahan
Rp. 26.474.501.790,00
5.935.420.127,00
- 2) Bertam oa!-1 /(berkurang) =-=R:.:P~-\_ \_\_\_\_,(--=-1.:..::. 8c: ________________4-=-=2=-=-·-=-4c=...98=--'--". 5=2=3=.0:: ________________:.-J,.1} Jumlah ha.sil pcngclolaan Rp. 4.092.921.603,99 kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan
Lain-lain pendapatan asli dacrah yang sah
- 1) Semula Rp.
42.665.162.486,80
- 2) Bertambu:h/(b;.~rkurang) Jumlah lain-!Lin pcndapatan asli daen-)h f,cLe1ah Pcrulx1han
- Rp. 22.475.596.221.46
Rp. 65.140.758.708,26
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil pajak / Bagi hasil bukan pajak
- b. Dana alokasi umum
- C. Dana alokasi khusus
- 1) Semula
Rp.
64.471.006.283,00
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah dana bagi lrasil setelah Perubahan
Rp.
- 1) Scmula
Rp.
- 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan
Rp.
- 1) Semula
Rp.
- 2) Bertambah / (berkurang) Jumlah dana alokasi khusus setelah Peru bah an
Rp.
8.227.920.151.00
Rp. 72.698.926.434,00
766.542. 999 .000,00
0.00
Rp. 766 .54 2. 999. 000 ,00
92.072.040.000,00
0,00
Rp. 92.072.040.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) huruf c terdiri dari :
- a. Pendapatan Hibah
- 1) Semula
Rp.
787.817.000,00
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp. 45.095.000,00
- Jumlah pendapatan-hibah setelah Perubahan
Rp. 832.912.000,00
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- 1) Semula
Rp. 41.644.635.738,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah dana bagi hasil pajak
Rp. 30.579.336.240,82
- setelah Perubahan
- c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
Rp. 72.223.971.978,82
- 1) Semula
Rp.
188.466.897.000,00
- 2) Bertambahnbcrkurang) Jumlah dana penycsuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan
Rp. (37.687.847.000,00)
Rp. 150.779.050.000,00
- d. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
- 1) Semula
Rp.
64.863.000.000,00
- 2) Bertam bah/ (berkurang) Jumlah Bantuan kcuangan dari provinsi atau dari Pemerintah dacrah lainnya setelah Perubahan
-=--'R=p-'-.
----=8'-'--. l=-4.: ________________:0: ________________:..2=-5=0=•-=o=oo=,=o-=-o
Rp.
73.003.250.000,00
12
Pasal 3
- ( 1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- 1) Semula
Rp.
781.330.016.728,62
- 2) Bertambah/(bcrkurang) Jumlah belanja tidak langsung
Rp.
(35.333.645.166,58)
Rp. 745.996.371.562,04
- setelah Pcrubahan
- b. Belanja Langsung
- 1) Semula
Rp.
599.987.966.846,35
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah belanja langsung setelah Perubahan
..:..::R""'p..,\_. \_...:.7...,,,3~. 1: ________________:3:: ________________4: ________________:.. . ..: ________________10=2=•..:::.6..,\_7 5::::..,L...:4...::..9
Rp. 673.122.069.521,84
Belanja Tidak Langr,ung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai
- 1) Semula
Rp.
711.629.743.278,62
- 2) Bertambah / (berkurang) Jumlah bclanja pegawai
Rp.
{37 .842. 785.190289)
Rp.673. 786. 958.087, 73
- setelah Peru bahan
- b. Belanja hibah
- 1) Semula
Rp.
22.063.795.000,00
- 2) Bertambah/ (berkurang)
- . ' . Jumlah belanja•hibah setelah Perubahan
Rp .
(1.384.000.000.00}
Rp. 20.679.795.000,00
- C. Belanja bantuan sosial
- 1) Semula
Rp.
6.040. 700.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
RQ.
230.000.000.00
- Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan
Rp. 6.270. 700.000,00
- d. Belanja bantuan
keuangan
kepada
Provinsi/ Kabupc:iten/ Kola dan Pemerintahan Desa
- 1) Semula
- Rp.
39.095.778.450,00
- 2) Bertambah / (berkurang) Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan
=R=p..,\_. --~3=3:..:::9...: ________________ 7: ________________:8:c.cle..,.•=3=00=•=0=0
Rp. 39.435.559.750,00
- e. Belanja tidak terquga
- 1) Semula
Rp.
2.500.000.000,00
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah belanja tidak terduga setclah: J'erubahan
.:: ________________:R.:cP-=-• --=-3=.3=2=3=. 3"'"'5::;..;;8:;,.:.•..: ________________72=-4""'-' 1 =3=1
Rp. 5.823.358.724,31
Belanja Langsung 8chagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b tcrdiri dari jcnis bclanja :
- a. Bclanja pegawai
- 1) Semula
Rp.
48.967.187.840,00
- 2) Bertambah / (berkurang) Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan
.: ________________:R~Pc.: ________________• --=5=. 8:: ________________::6: ________________:..7...: ________________ l=--'9::;..;0:..:.•=5=00=•=0=0
Rp. 54.834.378.340,00
- b. Belanja barang clan jasa
- 1) Semula
Rp. 229 .085.886.034,00
- 2) Bertambah!{berkurang) Jumlah belanja barang dan jasa setclah Perubahan
Rg. 42.678.022.411.35
Rp.271. 763. 908.445,35
- C. Belanja modal
- 1) Semula
Rp. 321.934.892.972,35
- 2) Jumlah bclanja modal setelah Peru hahan
- Bcrtambah/ (bcrkurang)
Rg. 24.588.889. 764.14
Rp. 346.523.782.736,49
Pasal 4
(I) Pem biayaan Dacrah se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 tcrdiri dari :
- a. Penerimaan
- 1) Semula
- 2) Jumlah penerimaan setelah Perubahan
- Bertambah/ (berkurang)
- b. Pengeluaran
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah pcngcluaran setelah Peru bahan
Rp. 66.841.625.624,82
Rp.
Rp.
Rp.
15. 921.168.144,50
Rp.82. 762. 793. 769,32
6.066. 708.210,35
1.333.829.990, 16
Rp. 7.400.538.200,51
Pencrimaan sebagaimam1 dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis peinbiayaan :
- a. Sisa Lcbih P(~rbitungan sebelumnya (SILPA)
Anggaran Tahun Anggaran
- 1) Semul2,
Rp. 66.841.625.624,82
- 2) BertambRh/ (berkurang)
Rp.
15.715.500.589,50
Jumlah
SiLl)A
tahun
Rp. 82.557.126.214,32
anggaran sebelumnya sctelah Perubahan.
- b. Penerimaan kembali pcmbcrian pinjaman
- (3) Pengeluaran sebag,aimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembcntukan dana cadangan
- b. Penycrtaan modal (investasi) pcmerintah daerah
- c. Pembayaran Hutang Pemkab
- 1) Semula
Rp.
0,00
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Pcncrimaan kembali pemberian pinjaman setelah Pcrubahan
~R~P-=-• \_ \_\_
...::2=0=5=.6=6"-'7'-'-.=55=5=,=0=0
Rp.
205.667.555,00
- 1) Semula
Rp.
5.000.000.000,00
- 2) Be rtam bah/ ( l:.ic r kuran g) Jumlah pcmbcnlukan dana cadangan setelah Pcrubahan
"-'R""'p---'----. \_
\_\_\_\_\_\_cl=----c•-=3-=3-=3..: ________________:. 8=--=2=--=9'""'. 9-=--9-=--0=-,...:::l=-=6
Rp. 6.333.829.990,16
- 1) Semula
- Rp.
900.000.000,00
- 2) Bertambah/(bcrkurang) Jumlah penycrtaan modal (investasi) daerah setelah Pcrubahan
- Rp.
0,00
Rp.
900.000.000,00
- 1) Scmula
Rp.
166.708.210,35
- 2) Bertambah/ (bcrkurang) Jumlah pembenlukan dana cadangan sclelah Perubahan
-=-=R=p-'-. \_\_\_\_\_\_ ...
0...,,0;...:;.0
Rp. 166.708.210,35
Pasal 5
Uraian lebih lanjut mengenai Pcrubahan Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tcrcantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan mcrupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- l. Lampiran

- I

2. Lampiran II

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dacrah;

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pcmcrintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

3. Lampiran llI

Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerinlahan Daerah, Organisasi SKPD, Pcndapatan, Belanja dan Pembiayaan;


4. Lampiran IV Rekapitulasi Urusan Pcmcrintahan Daerah, S KPD, Program dan Kegiatan;

Pcrubahan Belanja menurut Organisasi

5. Lampiran V

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Kesclarasan dan Keterpaduan Urusan Pcmerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pcngelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Dafiar Pcrubahan Jumlah Pegawai Golongan dan per Jabatan;

per . ; •:. ~.. { •, •. . .

7. Lampiran Vil Daftp.r kcgiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

## Pasal 6

Dalam keadaaan darurat Pcmcrintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang bclum tcrsedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan kreteria scbagai bcrikut:

- a. Bukan mcrupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprcdiksikan sebelumnya;
- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. Berada diluar kcndali dan pengaruh Pcmerintah Daerah;
- d. Mcmiliki dampak yar.g s:gnifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan olch keadaan darurat.

## Pasal 7

Untuk Landasan Operasional Pclaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dacrah Tahun Anggaran 2014, ditetapkan dabm Peraturan Bupati tcntang Penjabaran Perubahan Angga1:an Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

.,...,,

Diundangkan di Situbondo ~ Pada tanggal 2 0 tJ S :: 14

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR ~I


## Pasal 8

Peraturan Daerah ini mut2i berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengclahuinya, memerintahkan pengundangan Pcraturan Daerah ini dcngan penempatannya dalam Lcmbaran Dacrah Kabupatcn Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo

d - I 20 1 '"' ""11. Pa a langga , .. \_. , .. \_ •!

BUPATI SITUBONDO,


c=~

~