PERATURAN DAERAH KABUPATEN SALINAN  BANGKA Nomor 6 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA (berlaku 27 September 2017)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA,
- Menimbang : a. bahwa agar penyertaan modal Daerah pada badan usaha
- dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, perlu dilakukan perubahan atas ketentuan penyertaan modal Daerah dimaksud;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perubahan atas ketentuan penyertaan modal Daerah pada badan usaha perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Menetapkan
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2006 Nomor 6 Seri D);
14. Peraturan Derah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2007 Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 10 Seri D);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA
dan
BUPATI BANGKA
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2006 Nomor 6 Seri D) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 4
- (1) Setiap penyertaan modal Daerah atau penambahan penyertaan modal Daerah ke dalam badan usaha yang dananya berasal dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, sebelumnya dana dimaksud telah dianggarkan dalam APBD.
- (2) Setiap penyertaan modal Daerah atau penambahan penyertaan modal Daerah ke dalam badan usaha yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk BUMD dan/atau BUMN yang terdiri dari saham-saham dan/atau Perseroan Terbatas, serta Keputusan Bupati untuk BUMD dan/atau BUMN yang tidak terdiri atas sahamsaham.
- (3) Pelaksanaan penyertaan modal Daerah atau penambahan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 5
- (1) Penyertaan modal Daerah atas barang milik Daerah dapat dilakukan pada badan usaha.
- (2) Penyertaan modal Daerah atas barang milik Daerah dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha BUMN/BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :
- a. barang milik Daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi BUMN/BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Negara dalam rangka penugasan Pemerintah; dan
- b. barang milik Daerah lebih optimal apabila dikelola oleh BUMN/BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 6
- (1) Penyertaan modal Daerah atas barang milik Daerah pada badan usaha berupa :
- a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
- b. tanah dan/atau bangunan pada pengguna barang;
- c. barang milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penetapan barang milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati sesuai batas kewenangannya.
- (3) Penyertaan Modal Daerah atas barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Penyertaan Modal Daerah atas barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Penyertaan Modal Daerah atas barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasal ini dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 7
- (1) Penyertaan modal Daerah atas barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan tata cara :
- a. pengguna barang melalui pengelola barang mengajukan usul penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai dengan pertimbangan dan kelengkapan data;
3. b Bupati meneliti dan mengkaji usul penyertaan modal Pemerintah Daerah yang diajukan oleh pengguna barang berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan/atau menetapkan barang milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah;
- d. proses persetujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelola barang melaksanakan penyertaan modal Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada persetujuan Bupati;
- f. pengelola barang menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan instansi terkait;
- g. pengelola barang menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD; dan
- h. pengelola barang melakukan serah terima barang kepada BUMN/BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Negara yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Peraturan Daerah ditetapkan.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara :
- a. pengguna barang mengajukan usul penyertaan modal Pemerintah Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada pengelola barang disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi pengguna barang;
- b. pengelola barang meneliti dan mengkaji usul penyertaan modal Pemerintah Daerah yang diajukan oleh pengguna barang berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola barang dapat menyetujui usul penyertaan modal Pemerintah Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang diajukan oleh pengguna barang sesuai batas kewenangannya;
- d. pengelola barang menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan instansi terkait;
- e. pengelola barang menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD; dan
- f. pengguna barang melakukan serah terima barang kepada BUMN/BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Negara yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Peraturan Daerah ditetapkan.
5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3
- (1) Setiap penyertaan modal Daerah atau penambahan penyertaan modal Daerah ke dalam badan usaha yang dananya berasal dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, sebelumnya dana dimaksud telah dianggarkan dalam APBD.
Pasal 4
- (1) Setiap penyertaan modal Daerah atau penambahan penyertaan modal Daerah ke dalam badan usaha yang dananya berasal dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, sebelumnya dana dimaksud telah dianggarkan dalam APBD.
- (2) Setiap penyertaan modal Daerah atau penambahan penyertaan modal Daerah ke dalam badan usaha yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk BUMD dan/atau BUMN yang terdiri dari saham-saham dan/atau Perseroan Terbatas, serta Keputusan Bupati untuk BUMD dan/atau BUMN yang tidak terdiri atas sahamsaham.
- (3) Pelaksanaan penyertaan modal Daerah atau penambahan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Pasal 5
- (1) Penyertaan modal Daerah atas barang milik Daerah dapat dilakukan pada badan usaha.
- (2) Penyertaan modal Daerah atas barang milik Daerah dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha BUMN/BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :
- a. barang milik Daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi BUMN/BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Negara dalam rangka penugasan Pemerintah; dan
- b. barang milik Daerah lebih optimal apabila dikelola oleh BUMN/BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.
Pasal 6
- (1) Penyertaan modal Daerah atas barang milik Daerah pada badan usaha berupa :
- a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
- b. tanah dan/atau bangunan pada pengguna barang;
- c. barang milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penetapan barang milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati sesuai batas kewenangannya.
- (3) Penyertaan Modal Daerah atas barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Penyertaan Modal Daerah atas barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Penyertaan Modal Daerah atas barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasal ini dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.
Pasal 7
- (1) Penyertaan modal Daerah atas barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan tata cara :
- a. pengguna barang melalui pengelola barang mengajukan usul penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai dengan pertimbangan dan kelengkapan data;
3. b Bupati meneliti dan mengkaji usul penyertaan modal Pemerintah Daerah yang diajukan oleh pengguna barang
Pasal 10
Pelaksanaan penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 10 setelah ditetapkannya Peraturan Daerah, dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dari salah satu unsur bidang pada badan pengelola sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 12
Pelaksanaan penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 10 setelah ditetapkannya Peraturan Daerah, dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dari salah satu unsur bidang pada badan pengelola sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
6. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Syarat-syarat penyertaan modal:
- a. memenuhi prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas;
- b. memberikan keuntungan bagi Daerah;
- c.
Pasal 13
- (1) Setiap melakukan penyertaan modal Daerah dalam pembentukan badan usaha selain BUMN/BUMD, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Sebelum ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan perjanjian dasar antara Bupati dan pihakpihak yang ikut dalam pendirian badan usaha.
- (3) Perjanjian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini memuat materi pokok :
- a. identitas masing-masing pihak;
- b. jenis dan nilai modal dari para pihak;
- c. bidang usaha;
- d. perbandingan modal;
- e. hak, kewajiban dan sanksi-sanksi; dan
- f. lain-lain yang dianggap perlu.
- (4)
Pasal 15
- (1) Penyertaan modal Daerah pada BUMN/BUMD dapat dilaksanakan apabila telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
- (2) Pelaksanaan penyertaan modal Daerah pada BUMN/BUMD selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Penyertaan modal Daerah pada BUMN/BUMD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa pendirian/pembentukan BUMN/BUMD maupun penambahan, pengurangan dan penarikan modal Daerah.
9. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Setiap pengurangan penyertaan modal Daerah pada BUMN/BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Pasal 17
- (2) Penetapan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pengurangan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, didahului dengan Keputusan Bupati selaku pemegang saham milik Daerah pada BUMN/BUMD yang terdiri atas saham-saham.
Pasal 18
- (1) Setiap pengurangan penyertaan modal Daerah pada BUMN/BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penetapan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pengurangan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, didahului dengan Keputusan Bupati selaku pemegang saham milik Daerah pada BUMN/BUMD yang terdiri atas saham-saham.
- (3) Penetapan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pengurangan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, didahului dengan Keputusan RUPS untuk BUMN/BUMD yang terdiri atas saham-saham dan Keputusan Bupati untuk BUMN/BUMD yang tidak terdiri atas saham-saham.
Pasal 20
- (1) Untuk melakukan pembelian saham pada badan usaha perlu disediakan dananya terlebih dahulu dalam APBD.
- (2) Setelah tersedia dana untuk pembelian saham sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diadakan penjajakan terhadap badan usaha yang akan menjual saham untuk mendapatkan data informasi mengenai jenis dan harga saham dimaksud.
- (3) Apabila Bupati dapat menyetujui jenis dan harga saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka untuk pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Bupati dapat menunjuk pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian saham.
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Penetapan: Ditetapkan di Sungailiat pada tanggal 27 September 2017

Penandatangan: BUPATI BANGKA, Cap/dto TARMIZI SAAT

Penetapan: Diundangkan di Sungailiat Pada tanggal 27 September 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA, Cap/dto ## FERY INSANI ## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2017 NOMOR 5 SERI D

Penandatangan: Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH PEMBINA TK I NIP. 19660608 198603 1 004 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG. (NOMOR URUT 2.6/2017)