PERATURAN BUPATI MA Nomor 19 Tahun 2017 tentang PETUNJUK TEKHNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR UNTUK PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI DI KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha koperasi di Kabupaten Bima agar dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan
- b. bahwa untuk terarahnya dan tertib administrasi penyaluran dana bergulir untuk pengembangan usaha koperasi di Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan petunjuk tekhnis pengelolaannya;
anggotanya, perlu didukung dengan pemberian dana bergulir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Tekhnis Pengelolaan Dana Bergulir untuk Pengembangan Usaha Koperasi di Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2017;
2. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4654);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima;
19. Peraturan Bupati Bima Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Pemerintah Kabupaten Bima;
20. Peraturan Bupati Bima Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bima.
3. Bupati adalah Bupati Bima.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bima.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bima yang selanjutnya disebut Kepala BPPKAD Kabupaten Bima.
5. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bima yang selanjutnya disingkat BPPKAD Kabupaten Bima yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bima.
7. Dinas adalah Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bima selaku Perangkat Daerah Teknis yang memfasilitasi Pembiayaan Dana Bergulir.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bima.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Pembiayaan Dana Bergulir bagi Koperasi dilaksanakan dengan tujuan :
- b. meningkatkan jumlah permodalan Koperasi.
- a. meningkatkan aktifitas pelayanan pada anggotanya; dan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
Sasaran Pembiayaan Dana Bergulir bagi Koperasi adalah untuk:
- b. mengurangi ketergantungan pinjaman pada pihak ketiga dan perbankan; dan
- a. terpenuhinya kebutuhan Modal untuk para anggota Koperasi;
- c. berkembangnya usaha Koperasi.
BAB III
Pasal 4
BENTUK DANA BERGULIR
- (1) Bentuk dana bergulir adalah berupa uang.
- (2) Dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pinjaman dari pemerintah daerah diberikan kepada Koperasi.
BAB IV
Pasal 5
SUMBER DAN BESARNYA DANA BERGULIR
- (1) Dana Bergulir bersumber dari pemerintah daerah melalui Dana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah untuk Tahun Anggaran 2017.
- (3) Pinjaman Dana Bergulir kepada Koperasi dapat diberikan paling banyak sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Besarnya Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
BAB V - PERSYARATAN PENERIMA DANA BERGULIR Pasal 6
Pasal 6
Persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai penerima Dana Bergulir bagi koperasi adalah sebagai berikut :
- b. telah berbadan hukum dan telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2 tahun terakhir;
- a. koperasi terdaftar dan berada dalam wilayah hukum dan administratif Pemerintah Daerah Kabupaten Bima;
- c. memiliki usaha ekonomi produktif dan/atau usaha simpan pinjam;
- e. mengajukan permohonan tertulis dalam bentuk proposal kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang mengelola Dana Bergulir;
- d. memiliki pengurus dan pengawas yang dipilih dan diangkat oleh anggota melalui rapat anggota;
- f. diprioritaskan koperasi berstatus cukup sehat yaitu dengan melampirkan hasil penilaian kesehatan paling sedikit bernilai cukup sehat dan hasil penilaian dikeluarkan oleh Perangkat Daerah Terkait dan/atau Perangkat Daerah Teknis;
- h. mampu mengembalikan pinjaman sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.
- g. menandatangani surat pernyataan kesediaan pengurus koperasi untuk mengangsur dan mengembalikan dana bergulir beserta jasa setelah jatuh tempo; dan
BAB VI - VERIFIKASI, SELEKSI DAN PENETAPAN PENERIMA
Pasal 7
- (1) Untuk menilai kelayakan Koperasi peserta penerima Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Kepala Dinas membentuk Tim Verifikasi dan Seleksi.
- (3) Penetapan Koperasi penerima Dana Bergulir ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Verifikasi dan Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Bagian Kesatu
TATA CARA PENCAIRAN DAN PENGEMBALIAN DANA
Tata Cara Pencairan
BAB VII - TATA CARA PENCAIRAN DAN PENGEMBALIAN DANA
Pasal 8
Tata Cara Pencairan Dana Bergulir untuk Koperasi sebagai berikut:
- b. Koperasi peserta penerima Dana Bergulir wajib membuka rekening tabungan atas nama koperasi yang ditandatangani oleh ketua dan bendahara;
- a. Koperasi peserta penerima Dana Bergulir mengajukan permohonan pencairan dana kepada kepala Dinas dengan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan pinjaman;
- c. Dinas mengajukan permintaan pencairan kepada Bupati Bima melalui Kepala BPPKAD sejumlah dana untuk koperasi yang telah ditetapkan sebagai penerima dana bergulir setelah penandatanganan perjanjian pinjaman antara Dinas dengan Koperasi serta penandatanganan kwitansi tanda terima uang oleh ketua dan bendahara koperasi;
- e. Koperasi penerima Dana Bergulir mencairkan dananya pada bank yang tertuang dalam SP2D.
- d. Kepala BPPKAD Kabupaten Bima menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) LS pada Koperasi penerima dana bergulir ; dan
Bagian Kedua
BAB VII - TATA CARA PENCAIRAN DAN PENGEMBALIAN DANA
Pasal 9
Pengembalian Dana
- (1) Koperasi peserta penerima Dana Bergulir wajib mengembalikan pinjaman baik pokok maupun jasa setiap bulan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun.
- (3) Jasa pinjaman yang diterima dari Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dibebankan sebesar 7 % (tujuh persen) per tahun.
- (2) Pengembalian pinjaman beserta jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai diangsur setelah penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir bagi Koperasi.
BAB VIII - MONITORING DAN PENGENDALIAN Pasal 10
Pasal 10
- (1) Koperasi peserta penerima Dana Bergulir wajib menyampaikan laporan bulanan tentang perkembangan dana kepada Bupati melalui Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bima.
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Bergulir dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dinas membuat laporan per triwulan kepada Bupati melalui Kepala BPPKAD sebagai bahan pengendalian Pembiayaan Dana Bergulir.
BAB IX - KETENTUAN SANKSI Pasal 11
Pasal 11
- (1) Koperasi peserta penerima Dana Bergulir yang tidak mengembalikan pinjaman sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) dan atau tidak memberikan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) diberikan sanksi berupa peringatan lisan dan atau tertulis sampai 3 (tiga) kali.
- (3) Bagi Koperasi yang menunggak membayar angsuran tidak akan diberikan Dana Bergulir untuk selanjutnya.
- (2) Apabila koperasi peserta penerima Dana Bergulir tidak melaksanakan ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas berhak melaporkan kepada Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 12
Pasal 12
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaan pembiayaan dana bergulir akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 12
Pasal 13
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Penetapan: Ditetapkan di : Bima pada tanggal : 11 April 2017

Penandatangan: BUPATI BIMA, Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Penetapan: Diundangkan di : Bima Pada tanggal : 11 April 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA, Drs. H. M. TAUFIK HAK, M.Si NIP. 196312311987021049 BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2017 NOMOR 392