UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1954 tentang PENETAPAN BAGIAN XII (KEMENTRIAN SOSIAL) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 (berlaku 31 Desember 1954)
Pembukaan
Mengingat : Pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN:
Pasal 1
Bagian XII (Kementerian Sosial) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1952 ditetapkan seperti berikut:
BAGIAN XII. KEMENTERIAN SOSIAL.
BAB I (Pengeluaran)
1952
- 12.1. Kementerian dan pengeluaran umum.
7.632.500
- 12.2. Bagian Urusan Perumahan Pusat...
9.519.900
- 12.3. Jawatan Bimbingan dan Perawatan
Sosial...
121.347.600
12.4 Jawatan Transmigrasi...
30.000.000
- 12.5 Pengeluaran tak tersangka...
1.500.000
Jumlah...
170.000.000
1952 : Seratis tujuh puluh juta rupiah.
12.1. KEMENTERIAN DAN PENERIMAAN UMUM.
- 12.1.1 Kementerian dan penerimaan umum.
- 12.1.1. 1 Pembayaran kembali persekot-persekot.
- 2 Penerimaan berhadapan dengan Pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
- 3 Penerimaan berhubung dengan pemakaian kendaraan bermotor guna penangkutan barang-barang.
- 4 Penerimaan berhubung dengan eksploitasi dari tempat beristirahat.
- 5 Penerimaan yang
BAB II - (Penerimaan)
Pasal 2
Bagian XII (Kementerian Sosial) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1953 ditetapkan seperti berikut:
BAGIAN XII. KEMENTERIAN SOSIAL.
1953
- 12.1. Kementerian dan pengeluaran umum...
6.865.000
- 12.2 Bagian Urusan Perumahan Pusat...
9.340.000
- 12.3 Balai Persiapan Pekerjaan Sosial...
1.473.000
- 12.4 Jawatan Bimbingan dan Perawatan
Sosial
...
97.273.700
- 12.5 Jawatan Transmigrasi...
18.273.700
- 12.6 Pengeluaran-pengeluaran untuk pekerjaan
yang oleh Staf "K" Pusat ditugaskan
kepada Kementerian Sosial...
Memori
- 12.7 Pengeluaran tak tersangka...
1.000.000
Jumlah...
134.178.000
1953: Seratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah.
12.1 KEMENTERIAN DAN PENERIMAAN UMUM
- 12.1.1 Kementerian dan penerimaan umum.
- 12.1.1. 1 Pembayaran kembali persekot-persekot.
- 2 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
- 3 Penerimaan berhubung dengan pemakaian kendaraan bermotor guna pengangkutan barang-barang.
- 4 Penerimaan berhubung dengan eksploitasi dan dari tempat beristirahat.
- 5 Penerimaan yang berdasarkan perhitungan dari pengeluaran untuk pemusatan pembelian, pengepakkan dan pengiriman barang-barang.
- 6 Pendapatan dari penjualan barang-barang Negeri.
12.2 BAGIAN URUSAN PERUMAHAN PUSAT.
- 12.2.1 Urusan Perumahan.
- 12.2.1. 1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
- 2 Penerimaan dari pengusahaan rumah-rumah penginapan dan badan-badan.
- 3 Penerimaan berdasarkan pengurusan perabot rumah oleh dinas luar.
- 4 Penerimaan dari penjualan perabot rumah yang baku.
- 5 Pembayaran kembali oleh orang-orang partikelir dikurangi dari ongkos perbaikan, perubahan bentuk dan pemeliharaan gedung guna kepentingan mereka.
- 6 Penerimaan sewa yang dibayar oleh Kepala-kepala wijk untuk perumahan, karena tinggal dalam sebagian dari kantor wijk.
12.3 BALAI PERSIAPAN PEKERJAAN SOSIAL.
- 12.3.1 Balai Persiapan Pekerjaan Sosial.
- 12.3.1. 1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
- 2 Penerimaan berhubung dengan menyelenggarakan cara-cara usaha.
12.4 JAWATAN BIMBINGAN DAN PERAWATAN SOSIAL.
- 12.4.1 Jawatan Bimbingan dan Perawatan Sosial.
- 12.4.1. 1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
- 2 Penerimaan berhubung dengan penerbitan-penerbitan oleh Bagian Penyuluhan Sosial.
- 3 Penerimaan berdasarkan turut sertanya Kementerian Sosial dalam usaha mencapai penghidupan yang layak bagi tiap-tiap warga negara.
- 4 Penerimaan berdasarkan penyelenggaraan pekerjaan didikan dan perawatan bagi orang-orang yang belum dewasa.
- 5 Penerimaan berdasarkan penyelenggaraan pekerjaan didikan dan perawatan bagi orang-orang dewasa, yang membutuhkan pertolongan.
- 12.4.1. 6 Penerimaan berdasarkan usaha pemberantasan perdagangan perempuan dan anak-anak dan penerbitan cabul.
- 7 Penerimaan berdasarkan pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan rehabilitasi anak-anak bekas hukuman.
- 8 Penerimaan berdasarkan pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan rehabilitasi orang-orang dewasa bekas hukuman.
- 9 Penerimaan berdasarkan pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan rehabilitasi penderita cacat.
- 10 Penerimaan berhubung dengan penerbitan-penerbitan oleh Bagian Dokumentasi dan Statistik Sosial.
- 11 Penerimaan dari pajak atas undian-undian uang.
- 12 Penerimaan dari pajak fakir-miskin yang dipungut dari penjualan umum dan atas undian-undian uang dan pinjamanpinjaman peremi.
- 13 Pembayaran kembali dari persekot yang diberikan kepada "Huisvrouwen Vereniging Jakarta".
- 14 Penerimaan berhubung dengan pembayaran angsuran dari sepeda-sepeda yang diterima oleh pegawai-pegawai negeri.
12.5 JAWATAN TRANSMIGRASI.
- 12.5.1 Jawatan Transmigrasi.
- 12.5.1. 1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
- 2 Penerimaan berhubung dengan penghasilan dari perguruan.
- 3 Penerimaan berhubung dengan pemeriksaan dokter.
- 4 Penerimaan berhubung dengan pemeliharaan pertanian.
- 5 Penerimaan berhubung dengan pekerjaan umum.
- 6 Pembayaran kembali dari ongkos-ongkos perjalanan.
- 7 Pembayaran kembali dari alat-alat yang dibagi-bagikan kepada transmigranten.
- 8 Penerimaan dari perusahaan-perusahaan.
- 12.6 RUPA-RUPA PENERIMAAN.
- 12.6.1 Rupa-rupa penerimaan.
- 12.6.1. 1 Penerimaa lain-lain.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.
Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1954.
MENTERI KEHAKIMAN, ttd
DJODY GONDOKUSUMO.
LEMBARAN NEGARA NOMOR 123 TAHUN 1954
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 1954. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEKARNO

Penandatangan: MENTERI SOSIAL, ttd SOEROSO