PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 1. Tahun 2017 tentang SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN SUSUNAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN 1. Penanggung Jawab 2. . Ketua Pelaksana 3. (berlaku Unknown)
Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Penetapan: Diundangkan di Bolaang Uki pada ggal 3 Jo,wori (}.017 SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2017 NO MOR - (5) Unit pemberantasan pungutan liar yang berada pada masing­ masing instansi vertikal dan pemerintah daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatansebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasidengan Satgas Saber Pungli. ## Pasal 9 Penanggung jawab Satgas Saber Pungli melaporkanpelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli kepada Ketua Pelaksana Satgas Pusat paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan. ## Pasal 10 Penanggung jawab sebagaimana dimaksud Pasal 9 mempunyai tugas mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas unit Satgas Saber Pungli Daerah kepada Ketua Pelaksana Satgas Pusat. ## Pasal 1 1

Penandatangan: - (1) Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua Pelaksana mempunyai tugasmengoordinasikan pelaksanaan tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam pelaksanaan operasi tangkap tangan.

Penandatangan: - (2) Ketua Pelaksana, Wakil Ketua Pelaksana dan kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Penanggung jawab Satgas Saber Pungli secara berjenjang.

Penandatangan: - (4) Sekretaris mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Ketua Pelaksana Unit Stagas dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh 4 (Empat) Ketua Pokja yaitu :

Penandatangan: - (3) Kelompok Ahli mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Bupati berkaitan dengan tugas Satgas dan memberikan asistensi terhadap perencanaan, pelaksanaan maupun kegiatan Satgas. - a. pokja intelijen; - b. pokja penindakan; - d. pokja yustisi. - c. pokja pencegahan; dan ## Pasal 12 - ( 1 ) Masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupuntidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik. - (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. ## Pasal 5 - ( 1 ) Susunan organisasi Satgas Saber Pungli terdiri atas: - (2) Untuk melaksanakan tugas Satgas Saber Pungli, Penanggung jawab Satgas Saber Pungli mengangkat kelompok ahli dan kelompok kerja. - (3) Susunan organisasi Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Penanggung Jawab

Wakil Penanggung Jawab I

Wakil Penanggung Jawab II

Ketua Pelaksana

Wakil Ketua Pelaksana I

W akil Ketua Pelaksana II Sekretaris

Bupati Bolaang Mongondow Selatan

Kapolres Bolaang Mongondow

Kajari Kotamobagu

Wakapolres Bolaang Mongondow Inspektur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Kasi Intel Kajari Kotamobagu

Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

## Pasal 6

- ( 1 ) Kelompok ahli sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) berasal dari unsur akademisi, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang mempunyai keahlian di bidang pemberantasan pungutan liar.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur instansi vertikal dan perangkat daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

## Pasal 7

- ( 1 ) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli dibentuk sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat dan dibantu Wakil Sekretaris.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berada pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

## Pasal 8

- ( 1 ) Instansi vertikal dan pemerintah daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melaksanakan pemberantasan pungutan liar di lingkungankerja masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan pemberantasan pungutan liar, instansi vertikal dan pemerintah daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan membentuk unit pemberantasan pungutan liar.
- (3) Unit pemberantasan pungutan liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada satuan pengawas internal atau unit kerja lain di lingkungan kerja masing-masing.
- (4) Pembentukan unit pemberantasan pungutan liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rekomendasi Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN.

## Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan Togas Sapu Bersih Pungutan Liar yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli.
- (2) Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

## Pasal 2

Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada diperangkat daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

## Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Satgas Saber Pungli menyelenggarakanfungsi:

- a. intelijen;
- b. pencegahan;
3. c.penindakan;dan
- d. yustisi.

## Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Satgas Saber Pungli mempunyai wewenang:

- b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari instansi vertikal dan perangkat daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
- a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
- c. mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
- d. melakukan operasi tangkap tangan;
- f. memberikan rekomendasi pembentukan dan pe!aksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan instansi vertikal dan kepala pemerintah daerah;dan
- e. memberikan rekornendasi kepada pimpinan instansi vertikal dankepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan;
- g. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

Mengingat

'

'


## BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

## PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2017

## TENTANG

SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang a. bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu
- bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu menimbulkan efekjera;
- b. bahwa dalam upaya pemberantasan pungutan liar, perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satuan Togas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi .Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Togas Sapu Bersih Pungutan Liar;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;


LAMPIRANX PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR ;t TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS DAI.AM NEGERI DAN WAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017.

## PEMERINTAH DAERAH KAIIUPATE1' BOJ.AAKO MONOO!O&gt;OW SELATJJI

## KOPSKPD

## LEIDAR PERHITUJfGAK RAMPUl(O BIAYA PER.JALANA!f DDl'AS

NAMJ\ PEOAWAJ HIP

NOMOR SPPO 11.JJUAN

:

(

)

:

NIP...


Deftar hadir

Qokuinen

!(a) Visum

SPPO

Rampung

Rpj

.

## 8. VERIF1KASJ KELENOKAPAN DOKUMEN OLEH SUB BAOIAN J&lt;EUANOAN

C&amp;tatan Jumlah:

Rp

Rp

Rp

Kuitansi pembelian tikcl

Lerobtr tiket

Boarding pess

§§§

Verifikator

NIP •.

Kuitansi/Karcis/Tikct Kuitan•i/Karci1o/Tikel Kuitansi/Ka.rci11/Tikcl Airport.Tax

! { c ) Kwitansi Hotel

Seauai/Tidak

Mulai

Sampe.i

denpn tanggal:

Rp

.

Rp

.

Rp

.

Rp

.

Rp:=====;

Rpj...

!lb)

Rpj

.

RpLi

\_.Ud)•l•)+{b)+{c)

Nama Hotel

Kelu hotel

Tipc kamru ·

Cat.a.tan Verifikator ke1engkapan dolruwon:


C.tatan;


•

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2017 TENT ANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERl BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017

## FASILITAS TRANSPORTASI BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

| NO | URAIAN | MODA TRANSPORTASI | MODA TRANSPORTASI | MODA TRANSPORTASI | MODA TRANSPORTASI | MODA TRANSPORTASI |
|------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| NO | URAIAN | PESAWATUDARA | KAPALAPI | KERETA API/BUS | LAINNYA | LAINNYA |
| 1. | Bupati dan Wakil Bupati | Bisnis | VIP / Kelas I A | Spesial/Eksekutif | Sesuai | Kenyataan |
| 2. | Eselon II, Pimpinan dan Anggota DPRD | Ekonomi | Kelas II. A | Eksekutif | Sesuai | Kenyataan |
| 3. | Eselon III / Golongan N | Ekonomi | Kelas II. A | Eksekutif | Sesuai | Kenyataan |
| 4. | Eselon N/ Golongan III | Ekonomi | Kelas II. A | Eksekutif | Sesuai | Kenyataan |
| 5. | PNS Golongan II, I dan Pegawai Tidak Tetap | Ekonomi | Kelas II. A | Eksekutif | Sesuai | KeJl,Yataan |


A/,. "J BUPATI BOLAANG 1 \_ \_ 0NDOW SELATAN,

| 69 | Rep. Rakyat Cina | 378 | 238 | 207 | 206 |
|------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| 70 | Hongkong | 472 | 320 | 287 | 286 |
| 71 | Jepang | 359 | 303 | 262 | 261 |
| 72 | Korea Selatan | 421 | 326 | 297 | 296 |
| 73 | Korea Utara | 395 | 238 | 207 | 206 |
| | ASIA SELATAN | | | | |
| 74 | Afganistan | 385 | 226 | 173 | 172 |
| 75 | Bangladesh | 339 | 196 | 167 | 166 |
| 76 | India | 352 | 263 | 242 | 241 |
| 77 | Pakistan | 343 | 203 | 182 | 181 |
| 78 | Srilanka | 348 | 201 | 167 | 166 |
| 79 | Iran | 351 | 260 | 202 | 181 |
| | ASIA TENGAH | | | | |
| 80 | Uzbekistan | 392 | 352 | 287 | 254 |
| 81 | Kazakshtan | 456 | 420 | 334 | 333 |
| | ASIA TENGGARA | | | | |
| 82 | Philipina | 412 | 278 | 222 | 221 |
| 83 | Singapura | 424 | 290 | 224 | 221 |
| 84 | Malaysia | 381 | 253 | 212 | 211 |
| 85 | Thailand | 392 | 275 | 211 | 201 |
| 86 | Myanmar | 368 | 250 | 197 | 196 |
| 87 | Laos | 380 | 262 | 202 | 196 |
| 88 | Vietnam | 381 | 262 | 202 | 196 |
| 89 | Brunei Darussalam | 374 | 256 | 197 | 196 |
| 90 | Kambodja | 296 | 223 | 197 | 196 |
| 91 | Timur Leste | 392 | 354 | 229 | 196 |
| | ASIA PASIFIK | | | | |
| 92 | Australia | 439 | 403 | 272 | 271 |
| 93 | Selandia Baru | 392 | 246 | 222 | 221 |
| 94 | Kaledonia Baru | 425 | 387 | 276 | 224 |
| 95 | Papua Nugini | 385 | 353 | 237 | 192 |
| 96 | Fiji | 363 | 329 | 221 | 179 |


"' "'

"' "' "' "' "' "' "' "'

| IO C'l | ctl •M gj � | "' 00 st | st st st | "' l() "' | cs l() "' |
|-----------|----------------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| t-- C'l | � 0 § g. | c- l() st | "' ... st | e- 00 cs | IO 00 cs |
| 00 cs | '§ � � | C'l cs st | t- 0\ "' | cs st C'l | ... st cs |
| 0\ C'l | .s � | 0 C'l l() | C'l t- st | cs e- "' | ... t-- "' |
| 0 | al bl) f & | I!) C'l st | cs 00 "' | cs st C'l | ... st cs |
| ... | -� -8 rl5 | ... 0 st | ... ID "' | "' ... "' | cs e- cs |
| | Cle: � ::;;: - E-< � 0 Cle: ril | | | | |
| C'l | ctl '@ !:P ::s o::i | ID 0 st | e- ID "' | 0 cs "' | st 00 cs |
| "' | '5 !;l (.) | ID C'l st | 0 0\ "' | ... "' "' | "' 0\ cs |
| st | -� § :i:: | ... C'l st | ... 00 "' | 0\ "' "' | 0 0 "' |
| l() | .s 'C _§ & | ... 0 st | ... IO "' | "' ... "' | t- t- cs |
| ID | ctl "i & | IO ... st | ... 00 "' | "' ... "' | e- e- cs |
| t- | -� & | IO l() l() | C'l ... l() | t- 0 st | IO 0 st |
| 00 | ctl � j | 0\ cs st | t-- 00 "' | l() "' "' | t- 0\ cs |
| 0\ | ctl ·§ ... .!<; � | C'l v | 00 <") | 00 C'l | 0 0\ cs |
| | | l() | C'l | "' | |
| | � o3 � I | | | | |
| 0 st | -� .; z | ... IO "' | "' ... "' | cs 0\ C'l | ... 0\ cs |
| ... v | 1 6 r:n | st "' "' | IO e- cs | IO 0 cs | ... 0 cs |
| | Cle: � ::;;: - E-< � � <( | | | | |
| cs st | ctl •M c, .s ..c: ________________ ril | C'l ... "' | t-- l() cs | cs 0\ ... | t- IO ... |
| <") v | j | st "' <") | ID e- C'l | IO 0 C'l | IO 0\ ... |
| st st | ta l ::;;: | IO 0\ C'l | st st cs | cs 00 ... | ... 00 ... |
| l() st | -� J | 0 <") "' | C'l t- cs | <") 0 C'l | cs 00 ... |
| IO st | .., j N | 1/) 00 cs | st st cs | IO ... C'l | 1/) ... cs |
| t-- v | .., -� .0 � " 0 ::;;: | 0\ ... "' | "' IO C'l | cs ... C'l | ... ... cs |
| | z � ril r:n ;;l I | | | | |
| 00 v | .s :9 � | 0 0 <") | t- st cs | l() 00 ... | ... IO ... |
| 0\ st | s cl � " r:n ctl =a � | st 0 "' | ... l() cs | cs 0 C'l | ... 0 cs |
| | oi g ! | | | | |
| 0 l() | ·j � | C'l st "' | 00 0 "' | t- 00 C'l | IO 00 cs |
| ... I!) | . !:: "' � | 00 ID "' | "' t-- C'l | C'l ... C'l | 0 0\ ... |
| C'l ll) | � 0 ta ::;;: | st 0 "' | ... l() cs | C'l 0\ ... | ... 0\ ... |
| "' ll) | .s "' "M � ::s E-< | "' 0\ cs | ... st C'l | e- 00 ... | IO 00 ... |
| st I!) | § 'cl ::s r:n | C'l st "' | C'l 00 cs | 0 ... cs | st 00 ... |
| l() ll) | ctl .s :l | 00 0 "' | st l() C'l | 0\ 00 ... | 1/) IO ... |
| | � o3 :'5 r:n <( | | | | |
| IO ll) | § '@' 1 | 00 0\ v | 0\ l() st | l() IO "' | st IO "' |
| t- I!) | "§ i | l() 0 st | ID 00 C'l | cs C'l cs | 00 0 cs |
| 00 ll) | i | t- 0\ "' | "' 00 C'l | 0 C'l cs | ... 0 cs |
| °' I!) | ctl "M [ii "E :,': | I!) '° (") | st I!) C'l | t-- °' ... | '° °' ... |
| 0 ID | ... ·ai g | ID 0 st | "' 00 cs | e- 1/) C'l | IO 1/) cs |
| ... IO | � § .0 :l | e- l() "' | t-- IO C'l | e- 0 C'l | IO 00 ... |
| C'l ID | � 0 | IO 00 "' | ID c- C'l | l() ... cs | IO 0\ ... |
| "' ID | � ·i:: ::s r:n � | 00 l() "' | t- l() C'l | 0 0 cs | IO 0\ ... |
| st IO | :14 ... ::s ... | l() ID (") | 0 r- C'l | 0 ... cs | 00 00 ... |
| l() IO | cl . !:: � .g ... <( ...l "' p.. | 0\ l() v | "' C'l "' | cs 0 "' | ... 0 "' |
| IO ID | I >< | "' l() "' | ... st C'l | r-, 0\ ... | IO °' ... |
| t- ID | i .0 ctl .:.: :a g r:n | ... 0\ "' | ID e- cs | l() ... C'l | ... 0 cs |
| 00 IO | § El 0 § § ... � g � | 0\ l() "' | st I!) cs | t- 0\ ... | l() 00 ... |
| | Cle: � ::;;: e=: :;; r:n <( | | | | |

LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

SELA TAN

NOMOR

:2-

TAHUN 2017

TENT ANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017.

RINCIAN BlAY A PERJALANAN DIN AS LUAR NEGERI

(dalam US$)

| NO | NEGARA | GOLONGAN | GOLONGAN | GOLONGAN | GOLONGAN |
|------|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| NO | NEGARA | GOL.A | GOL. B | GOL. C | GOL. D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | AMERIKA UTARA | | | | |
| 1 | Amerika Serikat | 527 | 473 | 417 | 343 |
| 2 | Kanada | 447 | 404 | 368 | 307 |
| | AMERIKA SELATAN | | | | |
| 3 | Argentina | 395 | 277 | 242 | 243 |
| 4 | Venezuela | 464 | 323 | 287 | 286 |
| 5 | Brazil | 436 | 341 | 291 | 241 |
| 6 | Chile | 415 | 316 | 270 | 222 |
| 7 | Columbia | 386 | 281 | 240 | 221 |
| 8 | Peru | 383 | 277 | 237 | 221 |
| 9 | Sauriname | 398 | 295 | 252 | 207 |
| 10 | Eakuador | | 273 | 242 | 241 |
| | AMERIKA TENGAH | | | | |
| 1 1 | Mexico | 429 | 318 | 282 | 281 |
| 12 | Kuba | 406 | 305 | 261 | 221 |
| 13 | Panama | 414 | 307 | 272 | 271 |
| | EROPA BARAT | | | | |
| 14 | Austria | 504 | 453 | 318 | 317 |
| 15 | Belgia | 466 | 419 | 282 | 281 |
| 16 | Perancis | 512 | 464 | 382 | 381 |
| 17 | Rep. Federasi Jerman | 443 | 411 | 282 | 281 |
| 18 | Belanda | 463 | 416 | 272 | 271 |
| 19 | Swiss | 5091-3 | 456 | 322 | 321 |
| | EROPA UTARA | | | | |
| 20 | Denmark | 472 | 427 | 275 | 241 |
| 21 | Finlandia | 453 | 409 | 354 | 313 |
| 22 | Norwegia | 517 | 465 | 288 | 286 |
| 23 | Swedia | 466 | 436 | 342 | 341 |
| 24 | Kerajaan lnggris | 587 | 534 | 432 | 431 |
| | EROPA SELATAN | | | | |
| 25 | Bosnia Herzegovina | 456 | 420 | 334 | 333 |


LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR TAHUN 2017 TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAi( TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017.

## DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Nip

Jabatan

Berdasarkan Surat Perintah Togas Nomor Tanggal , dengan ini kam.i menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya Transport di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaranya, meliputi:
2. Jumlah uang tersebut pada point 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimasud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

| NO | URAIAN | JUMLAH |
|------|----------|----------|
| 1 | | |
| 2 | | |

Demikian peryataan ini kami buat dengan sebenamya, untuk dipergunakan sebagaimana mes tin ya.

PPTK

Bendahara

Molibagu, 20 . Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas

(

)

(

· · · · · · ·

)

(

)

Mengetahui/Menyetujui Pengguna Anggaran


LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 2. TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017.

## SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

NIP

Jabatan

Unit Organisasi

.

Menyatakan dengan sesunguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas berdasarkan Surat

Togas Nomor

, tanggal

dan SPPD Nomor

tanggal

atas nama:

Nama

.

NIP

.

Jabatan

Unit Organisasi

Dibatalkan sesuai dengan Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Nomor Tanggal .

Berkenan dengan pembatalan terse but, biaya transport berupa dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban Anggaran SKPD tidak dapat dikembalikan/rejund (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp. . , sehingga dibebankan pada Anggaran SKPD yang berkenaan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggungjawab penuh serta bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Daerah.

Yang Membuat Pernyataan,

J

BUPATI BOLAANG

...

HERSON MAYULU

6


LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELA TAN NOMOR z: TAHUN 2017 TENTANG TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017.

## SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS NOMOR: .

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

NIP

Jabatan

Unit Organisasi

Menyatakan dengan sesunguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas atas nama :

Nama

.

NIP

Jabatan

Unit Organisasi

Dibatalkan atau tidak dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yang Membuat Pernyataan,


LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR Z TAHUN 2017 TENT ANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017.

## BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

| | | Tingkat Pegawai | Tingkat Pegawai | Tingkat Pegawai | Tingkat Pegawai | Tingkat Pegawai | Tingkat Pegawai |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| NO | URAIAN | Pejabat Negara | Pejabat Daerah Pimpinan DPRD | Pejabat Daerah Lainnya Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II | Pejabat Eselon III/Golongan IV | Pejabat Eselon IV/Golongan III | Golongan II/I dan Pegawai Tidak Tetap |
| 1. | Biaya Pemetian | 5.000.000,- | 4.500.000,- | 4.000.000,- | 3.000.000,- | 2.500.000,- | 2.000.000,- |
| 2. | Pengangkutan | Menurut tarif yang berlaku dan alat angkutan yang digunakan | Menurut tarif yang berlaku dan alat angkutan yang digunakan | Menurut tarif yang berlaku dan alat angkutan yang digunakan | Menurut tarif yang berlaku dan alat angkutan yang digunakan | Menurut tarif yang berlaku dan alat angkutan yang digunakan | Menurut tarif yang berlaku dan alat angkutan yang digunakan |


LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BOLMNG MONGONDOW SELA TAN NOMOR :JTAHUN 2017 TENT ANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERl DAN LUAR NEGERl BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, PEGAWAl NEGERl SIPIL DAN PEGAWAl TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERlNTAH DAERAH KABUPATEN BOLMNG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017.

## SURAT PERNYATAAN KERUSAKAN KENDARAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NIP

Jabatan

Unit Organisasi

Menyatakan dengan sesunguhnya, bahwa Kendaraan Dinas :

Nama Instansi

Nomor Polisi

Nama Pengguna

NIP

Jabatan

Unit Organisasi

.

Mengalami kerusakan sehingga tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasional dan masih dalam proses perbaikan.

Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenamya, untu digunakan sesuai dengan keperluan.

Mengetahui, Sekretaris Daearah,

Yang Membuat Pemyataan,


## 4

| NO | URAIAN | SATUAN | LUAR KOTA | DALAMKOTA LEBIH DARI 8 mELAPAN\ JAM |
|------|----------------------------------------------------|----------|-------------|---------------------------------------|
| 1 | PEJABAT NEGARA | OH | 250 | 125 |
| 2 | PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA PEJABAT ESELON I I | OH | 150 | 75 |

## 5 UANG HARIAN BIMfEK/SEMINAR/LOKAKARYA/DISEMINASI

| NO | URAIAN | SATUAN | LUAR PROVINS! SULAWESI UTARA | DALAM PROVINS! SULAWESI UTARA |
|------|--------------------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | BIMfEK/SEMINAR/LOKAKARYA/DIS EMINASl | 0/H | 160 | 110 |

## 6 PENOEMBALlAN UANO TRANSPORT (DALAM DAERAH)

| NO | URAIAN | SATUAN | JUMLAH |
|------|-----------------------------|----------|----------|
| • | KECAMATAN POSIOADAN | 0/H/KL | 150 |
| | KECAMATAN BOLAANO UK! | 0/H/KL | 75 |
| 3 | KECAMATAN PlNOLOSlAN | 0/H/KL | 75 |
| 4 | KECAMATAN PINOLOSIAN TENOAH | 0/H/KL | 125 |
| 5 | KECAMATAN HELUMO | 0/H/KL | 125 |
| 6 | KECAMATAN TOMIN! | 0/H/KL | 150 |
| 7 | KECAMATAN PINOLOSIAN TIMUR | 0/H/KL | 150 |
| 8 | DARI DESA KE KECAMATAN | 0/KL | 50 |

## 7 PENGEMBALIAN UANG TRANSPORT NARASUMBER/INSTRUKTUR/PELATIH

| NO | URAIAN | SATUAN | JUMLAH |
|------|----------------|----------|-----------|
| 1 | DALAM PROVINS! | 0/KL/PP | 1.000.000 |
| 2 | LUAR PROVINS! | 0/KL/PP | 8.000.000 |


- 4 SATUAN BIAYA TAKSI/TRANSPORT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
- a Satuan Biaya Transport Lokal dari !bu Kota Kabupaten ke Kota di Wilayah Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo

| NO | DAERAH TUJUAN | SATUAN | BIAYA TA. 2016 |
|------|-----------------------------------|-----------------|------------------|
| l | KOTAMANADO | Oran11/Kali/PP | 600.000 |
| 2 | KOTA BITUNG | Oran11/Kali/PP | 750.000 |
| 3 | KOTA TOMOHON | Oran11/Kali/PP | 600.000 |
| 4 | KABUPATEN MINAHASA | Oran11/Kali/PP | 650.000 |
| 5 | KABUPATEN M!NAHASA SEI..ATAN | Orana/Kali/PP | 500.000 |
| 6 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | Orang/Kali/PP | 550.000 |
| 7 | KABUPATEN MINAHASA UTARA' | Orang/Kali/PP | 700.000 |
| 8 | KOTA KOTAMOBAGU | Orang/Kali/PP | 200.000 |
| 9 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | Orang/Kali/PP | 300.000 |
| 10 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | Orang/Kali/PP | 400.000 |
| 11 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | Orang/Kali/PP | 600.000 |
| 12 | KABUPATEN KEPUI..AUAN SAGIHE | Orang/Kali I PP | l.000.000 |
| 13 | KABUPATEN KEPULAUAN TAI..AUD | Orang/Kali/PP | l.200.000 |
| 14 | KABUPATEN KEPULAUAN SITARO | Orang/Kali/PP | l.500.000 |
| 15 | PROVINS! GORONTALO | Orang/Kali/PP | 600.000 |
| 16 | BANDARA MANADO DAN GORONTALO | Orang/Kali/PP | 700.000 |

## 3 SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

| 1 | Urian | Satuan | Pejabat Negara | Pejabat Daerah (Plmplnan DPRD) dan Sekretarls Daerah | Pejabat Daerah Lain.nya (Angota DPRDdan Pejabat E.elonll Plmplnan SKPD) | Pejabat Eaelon W/Golo-IV | Pejabat Eaelon IV/Golongan m | Golongan I/II | Pegawai Tldak Tetap (Honorer/Delegaal) |
|-----|-----------------------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| 1 | KECAMATAN POS!GADAN | 0/H | 400 | 350 | 300 | 200 | 150 | 100 | 75 |
| 2 | KECAMATAN BOLAANG UK! | 0/H | 340 | 290 | 240 | 150 | 100 | 75 | 50 |
| 3 | KECAMATAN PINOLOS!AN | 0/H | 340 | 290 | 240 | 150 | 100 | 75 | 50 |
| 4 | KECAMATAN PINOLOS!AN TENGAH | 0/H | 375 | 325 | 275 | 175 | 125 | 90 | 60 |
| 5 | KECAMATAN HELUMO | 0/H | 375 | 325 | 275 | 175 | 125 | 90 | 60 |
| 6 | KECAMATAN TOMIN! | 0/H | 400 | 350 | 300 | 200 | 150 | 100 | 75 |
| 7 | KECAMATAN PINOLOS!AN TIMUR | 0/H | 400 | 350 | 300 | 200 | 150 | 100 | 75 |

## 2 PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINS!

| No | Uraian | Satuan Pejabat Negara | Pejabat Daerah (Plmpinan DPRD) dan Sekretarls Daerah | Pejabat Daerah Lainnya (Anggota DPRDdan Pejabat Eselon D Plmpinan SKPD) | Pejabat Eselon III/Golongan IV | Pejabat Eselon W/Golongan III | Golongan I/D | Pegawai Tidak Tetap (Honorer/Delegasi) |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| _____ | Penginapan | ------ ----�:?_9Q,9gQ | L?_9Q,9_9Q | 1.250.000 800.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | |
| | ------------------------ Uang Harian: | 0/H------ | | | | | | |
| | Uang Saku | 0/H 1.000.000 | 750.000 | 550.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 20ff.-OOO |
| ----- ----- | ---------------------------------------- Uang Makan ----------------------- | ------------------- ------ 0 I H------ | ------------------- ---------------------. 400.000 | ----------------------- ?_9Q,9gQ_ | -------------------- --------�-9Q,9_9Q_ | -------------------- --·-----�-9Q,9_9Q | -------------------- !Q9:gQ9 | ---------------------------- !Q9_·_9Q9_ |
| | TransportLokal | 0/H | 350.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| ----- | Uang_Representasi ------------- | ------ 0/H------ | L��:9_9Q _?�:9_9Q | ----------------------- ?_�:9_9Q_ | -------------------- -------------------- | -------------------- --------------------, | -------------------- ·------------------ | - -------------------------- _ -------------------------- |

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR Q. TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGER! DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERJNTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017

## BIAVA PERJALANAN DINAS

TAHUN ANGGARAN 2017

l PERJALANAN DINAS LUAR PROVINS!

| No | Uraiau | SatWUl | Pejabat Negara | Pejabat Daerah (Pimpinau DPRD) dau Sekretaris Daerah | Pejabat Daerah Lainnya (Allggota DPRDdau Pejabat Eselou II Pimpinau SKPD) | Pejabat Eselou 111/Golougau IV | Pejabat Eselou IV/Golougau Ill | Golougau 1/11 | Pegawai Tidak Tetap (Honorer/Delegasil |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Penginapan ----- | 0/H | 3.500.000 | | 2.500.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 900.000 | 700.000 | 600.000 |
| Uang Harian | �----------�------------------�---�- : | ------------------- | --------�--�---- | ---------------------- | ----�----------------- | -�----------------- | ------------------ | -� ------------------- | � -------------------------- |
| ----- --�----------------------------��--- Uang Saku ----- ---------------------------------- | | ------------------- 0/H -------------- | -----------�------ 1.500.000 --------------- | ------------�-------. 1.000.000 --·----------------- | -------��---------- 750.000 ----------------- | --�---�----------- 500.000 -------------------- | --------------------� 500.000 -------------------- | ------------------- 500.000 ------------------ | ---�--------------�------- 300.000 ------------------------ |
| Uang Makan | | 0/H | 500.000 | 400.000 | 300.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| ----- ------------------------------------- Transport Lokal | | ------------------ 0/H | ------------------- 500.000 | ----------------------- 400.000 | --------------------- 300.000 | ------------------- 100.000 | ------------------- 100.000 | -------------------- 100.000 | � ------------------------- 100.000 |
| ----- ----- | ------------------------------------- Uang Representasi ------------�------�-�-------�------ | ----------------- 0/H ------------------- | ------------------- 250.000 ------------------- | ---------------------- 150.000 ---------------------- | ---------------------- 150.000 -�------------------. | ------------------- -------------------- | ----------------- ------------------. | - -------------------- -------------------- | -----------�--------------- ---------------------------- |
| | Transport Bandara - Hotel PP | 0/K | 1.000.000 | 750.000 | ----------------------- 500.000 | -------------------- 500.000 | ------------------ -� 500.000 | ------------------ 500.000 | ·� -------------------------- 500.000 |

## VI. CATATAN LAIN - LAIN

## VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.

,


(

SPPD NO

Berangkat Dari

( tern pat kedudukan ) :

Pada tanggal

.

.

.

Ke

PPTK

)

NIP.

II. Tiba di Pada Tanggal

Kepala,

III. Tiba di Kepala,

Pada Tanggal

IV. Tiba di Pada Tanggal

Kepala,

Berangkat dari

Ke

Pada Tanggal Kepala

Berangkat dari

Ke

Pada Tanggal Kepala

Berangkat dari

Ke

Pada Tanggal

Kepala

V. Tiba kembali di:

Pada Tanggal

Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan dinas tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya

## PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

## NAMA PEJABAT

.

## .. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN DINAS/BADAN/KANTOR/UNIT KERJA


Lembarke:

Nomor

## SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS ( S P P D )

| 1 | Pejabat yang memberi perintah | Bupati Bolaang Mongondow Selatan |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 2 | Nama/NIP. Pegawai yang diperintahkan | |
| 3 | a. Pangkat dan Golongan b.Jabatan | |
| 4 | Maksud Perjalanan Dinas | |
| 5 | Alat angkut yang dipergunakan | |
| 6 | a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan | |
| 7 | a. Lamanya perjalanan dinas b. tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali | |
| 8 | Pengikut | |
| 9 | Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran | |
| 10 | Keterangan lain-lain | |

Dikeluarkan di : Bolaang Uki pada tanggal

PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

NIP

.


LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR z, TAHUN 2017 TENT ANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017 .

## PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN DINAS/BADAN/KANTOR/UNIT KERJA

## SURAT PERINTAH TUGAS

•

Nomor

.

.

Dasar:

1. .

2 (memuat pertimbangan hukum teknis sebagai dasar pelaksanaan perjalanan dinas dan Surat Undangan jika ada)

## MEMERINTAHKAN :

Kepada

Untuk

1. Nama Pangkat/ gol NIP Jabatan

2. Nama

Pangkat/ gol NIP

Jabatan

1. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

.

2

.

3

.

Bolaang Uki,

PEJABAT YANG BERWENANG

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

NIP

.

## Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki pada tanggal

3

Jar, va ri

8-C

BUPATI B�

!

Diundangkan di Bolaang Uki pada tanggal ;&gt; JZH1t1ari 9019

SEKRETARIS A.un.n.u r;r

M NGONDOW 3ELATAN1


NGONDOW SELATANY


BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2017 NOMOR

!N

- (4) Dikecualikan dari ketentuan