PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor 2 Tahun 2017 tentang NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (berlaku 26 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan potensi dan sumber daya dalam pembangunan daerah di Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan, kepedulian, kepastian hukum dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Tengah secara melembaga dan berkelanjutan;
- b. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah berwenang mengatur Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan untuk meningkatkan kesadaran Perusahaan terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
- Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan PeraturanNegara Tahun 1950 Halaman 86-92);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 29);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 6 Nomor 83);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 85);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH dan
GUBERNUR JAWA TENGAH
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah .
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Perusahaan adalah Perseroan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan ## BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
TJSLP diselenggarakan
Pasal 3
Maksud TJSLP untuk:
- a. meningkatkan kesadaran Perusahaan terhadap pelaksanaan TJSLP di wilayah Daerah;
- b. memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai TJSLP;
- c. menguatkan pengaturan TJSLP yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perusahaan yang bersangkutan; dan
- d. memberikan arahan kepada Perusahaan atas pelaksanaan Program TJSLP agar sesuai dengan program pembangunan Daerah yang berkelanjutan.
Pasal 4
Tujuan TJSLP adalah :
- a. mewujudkan kepastian hukum bagi Perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP;
- b. terarah dan terintegrasinya penyelenggaran TJSLP antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Perusahaan.
- c. meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan, Masyarakat, Pemerintah Daerah dan pihakpihak terkait dengan operasional Perusahaan diseluruh wilayah Daerah; dan
- d. terjalinnya hubungan baik Perusahaan dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 5
- (1) Ruang lingkup TJSLP meliputi:
- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pembinaan;
- d. pengawasan;
- e. pelaporan.
- (2) Penyelenggaraan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kawasan tempat Perusahaan beroperasi dan memenuhi persyaratan administrasi usaha di seluruh Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Perusahaan.
- (4) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf e diselenggarakan oleh Perusahaan.
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Umum
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 6
Perencanaan penyelenggaraan Program TJSLP dilakukan melalui pendekatan:
- a. partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan;
- b. kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama; dan
- c. kesepakatan, yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan TJSLP.
Bagian Kedua Program TJSLP
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 7
- (1) Program TJSLP dapat berbentuk:
- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. kemitraan;
- c. bina lingkungan;
- d. sumbangan atau donasi; dan/atau
- e. promosi.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dikembangkan oleh Perusahaan sebagai bentuk kontribusi dan/atau kepedulian sosial dan lingkungan yang dihadapi masyarakat untuk mendapatkan kemanfaatan Perusahaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Paragraf 1 Pemberdayaan Masyarakat
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 8
- (1) Program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan program TJSLP yang bertujuan untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan masyarakat dan alam agar mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup, permukiman, harkat dan martabat masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal.
- (2) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perusahaan.
Paragraf 2 Kemitraan
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 9
Program kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan program TJSLP yang bertujuan menumbuhkan, meningkatkan dan membina usaha mikro, kecil dan menengah untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat.
Paragraf 3 Bina Lingkungan
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 10
Program Bina Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c merupakan program TJSLP yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi sosial masyarakat dilaksanakan sesuai dengan kententuan peraturan perundangan-undangan.
Paragraf 4 Sumbangan atau Donasi
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 11
Sumbangan atau donasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d yang bertujuan untuk memberikan bantuan langsung berupa barang, uang atau bentuk pemberian lainnya yang tidak dapat diambil kembali.
Paragraf 5
Promosi
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 12
Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e merupakan program TJSLP yang bertujuan untuk mengenalkan dan memasarkan produk Perusahaan kepada masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.
Bagian Ketiga Pembidangan TJSLP
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 13
- (1) Bidang TJSLP meliputi :
- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. olah raga, seni, budaya dan pariwisata;
- d. kesejahteraan Sosial;
- e. usaha ekonomi rakyat;
- f. keagamaan;
- g. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan dan perikanan;
- i. energi baru terbarukan;
- j. kedaruratan;
- k. pendampingan umum;
- l. infrastruktur; dan
- m. bidang lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- (2) Bidang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m ditetapkan oleh Gubernur dan Perusahaan.
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 14
Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi bantuan pendidikan, fasilitas penunjang pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 15
Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi bantuan pelayanaan kesehatan, fasilitas penunjang kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 16
Bidang olah raga, seni, budaya dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi bantuan pelayanaan dan atau fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan kegiatan olah raga, seni, budaya dan pariwisata.
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 17
Bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 18
Bidang usaha ekonomi rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e merupakan upaya penyelenggaraan ekonomi yang memberikan dampak kepada kesejahteraan rakyat kecil dan kemajuan ekonomi rakyat, untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi.
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 19
Bidang keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f meliputi bantuan pelayanan dan/atau fasilitas penunjang keagamaan kepada masyarakat untuk peningkatan kualitas peribadatan.
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 20
Bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g meliputi produksi bersih, kantor ramah lingkungan, konservasi energi dan sumber daya alam, pengelolaan sampah, energi terbarukan, adaptasi perubahan iklim dan pendidikan lingkungan hidup.
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 21
Bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h meliputi bantuan pelayanan dan/atau fasilitasi untuk menunjang peningkatan kualitas hidup menuju kedaulatan dan kemandirian pangan.
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 22
Bidang energi baru terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i meliputi bantuan pelayanan dan/atau fasilitasi kepada masyarakat untuk pengembangan energi baru terbarukan lokal menuju kedaulatan dan kemandirian energi.
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 23
Bidang kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j merupakan bantuan langsung meliputi pelayanan dan/atau fasilitas kedaruratan kepada masyarakat sebagai akibat atau peristiwa tertentu.
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 24
Bidang pendampingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf k meliputi bantuan pendampingan, pelatihan atau pembimbingan kepada masyarakat guna menyelesaikan persoalan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf l meliputi bantuan sarana dan prasarana fisik.
PELAKSANAAN
BAB V - PELAKSANAAN
Pasal 26
TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan mengacu pada:
- a. rencana kerja tahunan Perusahaan;
- b. arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
- c.
BAB V - PELAKSANAAN
Pasal 27
- (1) Setiap Perusahaan yang berstatus pusat, cabang dan/atau kantor operasional perusahaan yang berkedudukan di wilayah Daerah, wajib sebagai pelaksana TJSLP.
- (2) Setiap perusahaan dengan skala usaha Mikro dan Kecil dapat melaksanakan TJSLP sesuai kemampuan dan kondisi perusahaan.
Bagian Kedua
Mekanisme Pelaksanaan TJSLP
BAB V - PELAKSANAAN
Pasal 28
- (1) Mekanisme dan prosedur TJSLP ditentukan
BAB V - PELAKSANAAN
Pasal 29
Pelaksanaan TJSLP dapat dilakukan oleh Perusahaan dengan cara:
- a. langsung;
- b. tidak langsung;
- c. kerjasama dengan pihak lain.
BAB V - PELAKSANAAN
Pasal 30
Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur dengan Peraturan Gubernur.
Bagian Keempat
Forum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan
BAB V - PELAKSANAAN
Pasal 31
- (1) Gubernur membentuk FTJSLP untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Program TJSLP.
- (2) FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi TJSLP.
- (3) FTJSLP dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan dilengkapi unsur Perangkat Daerah, Perusahaan , Masyarakat, Asosiasi Pengusaha, serta Perguruan Tinggi.
- (4) FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan susunan:
- a. ketua;
- b. wakil ketua;
- c. sekretaris;
- d. wakil sekretaris; dan
- e. anggota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan pembentukan FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB V - PELAKSANAAN
Pasal 32
FTJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 bertujuan mengkoordinasikan, dan mensinergikan potensi perusahaan, asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mengoptimalkan pelaksanaan TJSLP.
BAB V - PELAKSANAAN
Pasal 33
FTJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 bertugas:
- a. membangun kemitraan dengan Perusahaan dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan TJSLP;
- b. mengkoordinasikan penyusunan Program TJSLP;
- c. mensinergikan RKTP dengan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- d. memberikan pendampingan dalam pendayagunaan sumberdaya;
- e. monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. mengusulkan kepada Gubernur untuk memberikan penghargaan kepada Perusahaan.
Bagian Kelima
Hak Dan Kewajiban Perusahaan
BAB V - PELAKSANAAN
Pasal 34
Setiap Perusahaan berhak:
- a. menyusun RKTP yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan internal Perusahaan yang berkesinambungan;
- b. menentukan komunitas dan/atau masyarakat dan program kegiatan TJSLP setelah berkoordinasi dengan FTJSLP;
- c. mendapatkan kepastian hukum;
- d. mendapatkan informasi yang terbuka;
- e. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah.
BAB V - PELAKSANAAN
Pasal 35
Setiap Perusahaan berkewajiban:
- a. melaksanakan TJSLP;
- b. melaksanakan RKTP dengan
BAB V - PELAKSANAAN
Pasal 36
Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB V - PELAKSANAAN
Pasal 37
Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diberikan kepada Perusahaan yang telah menyelenggarakan TJSLP paling sedikit memenuhi 2 (dua) kriteria sebagai berikut:
- a. memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- c. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- d. menjaga dan mempertahankan lingkungan;
- e. membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
- f. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; dan
- g. melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi.
BAB V - PELAKSANAAN
Pasal 38
Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan, tata cara penilaian dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 39
- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan TJSLP dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan TJSLP;
- b. pemberian konsultansi dan bimbingan pelaksanaan TJSLP;
- c. fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi Perusahaan dalam merealisasikan program TJSLP
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. verifikasi;
- b. monitoring dan evaluasi ;
- c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan TJSLP;
- d. evaluasi laporan pelaksanaan TJSLP dan dari sumber informasi lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Gubernur.
12. (1)
PELAPORAN
BAB VII - PELAPORAN
Pasal 40
- (1) Setiap Perusahaan yang melaksanakan TJSLP wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui FTJLSP.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara periodik setiap triwulan, semester dan tahunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB VIII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 41
- Setiap Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenakan sanksi administratif berupa : a. peringatan tertulis; dan/atau
- b. diumumkan di media massa cetak dan elektronik Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB IX - PEMBIAYAAN
Pasal 42
Semua biaya yang terkait dengan pelaksanaan FTJSLP dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB X - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 43
- (1) Masyarakat berkesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pelaksanaan TJSLP dengan cara :
- a. penyampaian saran;
- b. penyampaian informasi potensi Daerah;
- c. menjadi anggota FTJSLP; dan
- d. menjadi duta TJSLP.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. mewujudkan pelaksanaan TJSLP yang berkelanjutan;
- b. mencegah pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mencegah dampak negatif sebagai akibat pelaksanaan TJSLP; dan
- d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Perusahaan;
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), FTJSLP menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.
- (4) FTJSLP membangun kemitraan antara perusahaan dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Duta TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Gubernur.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 44
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
- a. program TJSLP yang sedang dilaksanakan tetap dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan dan anggarannya;
- b. program TJSLP yang belum dilaksanakan oleh Perusahaan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.
BAB XII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 45
Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/ Kota yang mengatur TJSLP.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46
Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Penetapan: Ditetapkan di Semarang

Penandatangan: pada tanggal 26 Januari 2017 GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd GANJAR PRANOWO

Penetapan: Diundangkan di Semarang pada tanggal, 26 Januari 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, Ttd SRI PURYONO KARTOSOEDARMO LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 2 NO REG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 2/9/2017
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
## TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGANPERUSAHAAN
## I. UMUM
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap Perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. TJSLP dalam kenyataannya telah dilaksanakan oleh Perusahaan di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
Berbagai Peraturan Perundang-undangan mengatur TJSLP merupakan kewajiban Perusahaan. Perusahaan yang tidak melaksanakan TJSLP dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan Perusahaan yang patuh dalam melaksanakannya dapat diberikan pengahargaan.
TJSLP merupakan potensi dan sumber daya dalam pembangunan daerah di Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, sebagai potensi dan sumber daya perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Maksud Peraturan Daerah itu adalah untuk meningkatkan kesadaran Perusahaan terhadap pelaksanaan TJSLP di wilayah Daerah; memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai TJSLP; dan menguatkan pengaturan TJSLP yang telah diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perusahaan yang bersangkutan. Adapun tujuan Peraturan Daerah ini adalah mewujudkan pembangunan ekonomi Daerah berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat dan/atau komunitas setempat pada umumnya maupun Perusahaan;mewujudkan pembangunan bidang sosial; meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat, mewujudkan kepastian hukum bagi Perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP; dan terjalinnya hubungan Perusahaan dengan
Pemerintah Daerah dan masyarakat yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
Dengan mendasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan,Ruang Lingkup, Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Hak Dan Kewajiban Perusahaan, Rencana Kerja Tahunan Perusahaan, Tata cara Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, Penghargaan, Peran Serta Masyarakat, Pengawasan dan Pengendalian, Pembinaan dan Pelaporan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
## II. PASAL DEMI PASAL
##
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
## Huruf a Yang dimaksud dengan 'asas kesetiakawanan' adalah dalam penyelenggaraan TJSLP harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang. ## Huruf b Yang dimaksud dengan 'asas keadilan' adalah dalam penyelenggaraan TJSLP harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. ## Huruf c Yang dimaksud dengan 'asas kemanfaatan' adalah dalam penyelenggaraan TJSLP harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Huruf d dalam penyelenggaraan TJSLP harus mengintegrasikan berbagai komponen Yang dimaksud dengan 'asas keterpaduan' adalah yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis. ## Huruf e Yang dimaksud dengan 'asas kemitraan' adalah dalam menangani masalah penyelenggaraan TJSLP diperlukan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat, Pemerintah Daerah sebagai penanggungjawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial. ## Huruf f Yang dimaksud dengan 'asas keterbukaan' adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan TJSLP. ## Huruf g Yang dimaksud dengan 'asas akuntabilitas' adalah dalam setiap penyelenggaraan TJSLP harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ## Huruf h Yang dimaksud dengan 'asas partisipasi' adalah dalam setiap penyelenggaraan TJSLP harus melibatkan seluruh komponen masyarakat. ## Huruf i Yang dimaksud dengan 'asas profesionalitas' adalah dalam setiap TJSLP kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin. ## Huruf j Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah bahwa pelaksanaan TJSP dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. ## Huruf k Yang dimaksud dengan 'asas keberlanjutan' adalah dalam penyelenggaraan TJSLP dilaksanakan secara berkesinambungan.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan 'persyaratan administrasi' yaitu kelengkapan izin usaha terdiri dari Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU), Nomor Pokok Pajak (NPWP), Izin Usaha Dagang (UD), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Prinsip, Surat Izin Usaha Industri (SIUI), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Industri (TDI), HO Surat Izin Gangguan, Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
. Yang dimaksud dengan 'bentuk pemberian lainnya' misalnya pemberian bantuan hukum, pemberian jasa medis.
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15. Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Yang dimaksud dengan 'peristiwa tertentu' misalnya bencana alam atau wabah penyakit. Pasal 24 Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 25
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 26
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 27
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 28
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 29
Huruf a Yang dimaksud dengan pelaskanaan TJSLP secara langsung yaitu pelaksanaan TSJP yang dilakukan oleh perusahaan sendiri engan membentuk devisi khusus untuk melaskanakan TJSP. ## Huruf b Yang dimaksud dengan pelaskanaan TJSLP secara tidak langsung yaitu pelaksanaan TSJP yang diserahkan oleh perusahaan kepada badan lain atau pihak ketiga yang mempunyai fungsi dan tujuan memperhatikan persoalan sosial dan pelestarian lingkungan seperti Lembaga Swadaya Masayarakat atau Yayasan. ## Huruf c Yang dimaksud dengan pelaskanaan TJSLP dengan cara membangun kerjasama yaitu pelaksanaan TSJP yang dilakukan oleh perusahaan melalui kerjasama dengan badan lain atau pihak ketiga yang mempunyai fungsi dan tujuan memperhatikan persoalan sosial dan pelestarian lingkungan seperti Lembaga Swadaya Masayarakat atau Yayasan.
PENJELASAN
Pasal 30
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 31
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 32
Cukup jelas. ```
PENJELASAN
Pasal 33
Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. ```
PENJELASAN
Pasal 46
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 47
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 87