PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU Nomor 3 Tahun 1994 tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BENGKULU NOMOR 2 TAHUN 1994 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA KEP'ADA PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BENGKULU (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dengan dicabutnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Pedoman Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor LO Tahun 2A16 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri Bidang Keuangan Daerah dan Pembangunan Daerah, Sumbangan Pihak Ketiga sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dihentikan karena bertentangan dengan Peraturan Perundangan-undan gan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaim€!.na dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Pencabutan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I 5tr-ffik.,:ffi:',;#Iti331iffi F,fiff :',ffi ff T',ffi il:ri Bengkulu;
2. Mengingat : 1.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun L967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Lg67 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28251;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah hrsat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor l-26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3Q; 2.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A].1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3t
SALINAN
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), seba.gaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2Ot5 tentang perubatran Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneiia Tahun 2015 Nomor 58, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 4.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2O Tahun 1968 tentang Berlalmnya undang-undang Nomor 9 Tahun L967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di fropinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 285a\ 5.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45781; 6.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor t3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2}ll terrtang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OLL Nomor 31O); 7.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20361; 8.
- Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor I Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8); 9.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAI{'ITAT DAERAH PROVINSI BENGKULU dan
GUBERNUR BENGKULU
MEMUTUSI(AN:
MenetapKan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BENGKULU NOMOR 2 TAHUN L994 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BENGKULU.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetairuittya, rnemerintahkan pengUnda:rgall Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkuh.r'

Penetapan: Ditetapkan di Bengkulu pada ta-aggat

Penandatangan: I Mei 2*17 GUBERNUR BENGKULU, ttd H. RIDWAN MUKTI

Penetapan: Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 8 Mei ZALZ

Verifikasi: Plt. SEKREIARTS DAERAH PROYIHSI BENGKULU ASISTEN ADMINISTRASI UMUM, ttd H. GOTRI SUYANTO LEI\dBARAN DAERAH PROlIINSI BENGKULU TAHU}I 2AL7 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DA\_ERAH PROyINSI BENGKULU: {3/41/2AL7l

Penandatangan: Saiinan sesuai dengan asiinYa KEPALA EIRO HUKUM,