Unknown Unknown Nomor TAHUN2013 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATASPERATURAN BUPATITANJUNGJABUNGTIMURNOMOR7 TAHUN2013 TENTANGPENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNGJABUNGTIMUR DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHAESA BUPATITANJUNGJABUNGTIMUR, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. Timur Nomor
bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung 7 Tahun 2013 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur;
Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 ten tang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Menetapkan
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor60);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/ OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaterr/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor6);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATITENTANGPERUBAHAN ATASPERATURAN BUPATI TANJUNGJABUNG TIMUR NOMOR 7 TAHUN2013 TENTANG PENYALURANCADANGANPANGANPEMERINTAH KABUPATEN TANJUNGJABUNGTIMUR.
i
,
I
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 7) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1
4. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Ketentuan Pasal6 ayat (1) diu bah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 6
- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dibentuk Tim Pelaksana Kabupaten yang terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diketuai oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
Pasal 12
Pasal12
- (1) Tim Pelaksana Kecamatan melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok daerah, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi Tim Pelaksana Kecamatan, Dinas Ketahanan Pangan mengajukan permintaan kebutuhan beras kepada Bupati melalui Tim Pelaksana Kabupaten, dengan melampirkan data dan informasi mengenai:
- a. Jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan atau keadaan darurat; dan
- b. Jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (4) Lembaga Sosial dan atau ekonomi masyarakat melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima bantuan beras sebagai cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya mengajukan permintaan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan melalui Tim Pelaksana Kabupaten dengan tembusan kepada Bupati, dengan melampirkan data dan informasi mengenai :
,
.
- a. Jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai bencana alarn dan atau keadaan darurat; dan
- b. Jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Penetapan: Diundangkan di Muara Sabak pada tanggal 1 J""" 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH BUPATEN TANJUNG JABUNGTIMUR, SUDIRMAN NTANJUNGJABUNGTIMURTAHUN2017 NOMOR: 2. ! .