PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor 6 Tahun 2016 tentang GARA PROVINS! SULAWESI UTARA PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat:
BUPATI MINAHASA TENGGARA PROVINS! SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHASA ESA
BUPATI MINAHASA TENGGARA,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat perlu penataan pcnyelenggaraan kesehatan yang berjenjang dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk terwujudnya kesinambungan pclayanan kesehatan scbagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pcrlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3821); 1.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 ten tang Sistem Nasional, Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6.
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan ( Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
�
9. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 omor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 07 Tahun 2015 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2015 Nomor 92);
3. 1 1 . Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 49 Tahun 2015 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2015 Nomor 276).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN DI
Menetapkan KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.
BABI
KETENTUAN UMUM
Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- 1 . Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara;
6. RSD adalah Rumah Sakit Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
7. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab atas masalah kesehatan masyarakat dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik secara vertikal maupun horizontal meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium;
�
19. Jenjang Rujukan adalah tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan pelayan medis dan penunjang;
20. Wilayah Cakupan Rujukan (Wilayah Rujukan Regional) adalah pengaturan wilayah berdasarkan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan yang terstruktur untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sesuai dengan permasalahan kesehatan yang dimilikinya dengan efektif dan efisien.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati im sebagai panduan dalam pelaksanaaan sistem rujukan pelayanan kesehatan, baik bagi petugas kesehatan maupun bagi masyarakat.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Ruang Lingkup Pedoman Penyelenggaraan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan, meliputi:
- a. Jenjang rujukan medis;
- b. wilayah cakupan rujukan;
- c. alur rujukan;
- d. syarat rujukan;
- e. kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan;
- f. penanggungjawab system rujukan;
- g. informasi da komunikasi;
- h. pembiayaan;
1. tenaga kesehatan;
- J. pembinaan dan pengawasan; serta
- k. monitoring dan evaluasi.
JENJANG RUJUKAN MEDIS/SPESIMEN
BAB ID - JENJANG RUJUKAN MEDIS/SPESIMEN
Pasal 4
- ( 1) Pelayanan kesehatan bersumber masyarakat, meliputi :
- a. Kader;
- b. Posyandu.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama /FPKT sebagai pelaksana kesehatan tingkat satu:
- a. Praktek Bidan;
- b. Praktek Perawat;
- c. Klinik Bersalin;
- d. Klinik;
- e. Praktek Dokter Umum;
- f. Praktek Dokter Gigi;
- g. Puskesmas dan jaringannya (Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Poskesdes);
- h. Puskesmas PONED.
- Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua/ spesialistik sebagai pelayanan kesehatan tingkat dua: (3)
- a. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
- b. Rumah Sakit Swasta;
- c. Laboratorium klinik.
- (4) Fasili tas Pelayanan Kesehatan Tingkat Ketiga
- a. Rumah Sakit Vertikal;
- � b. Rumah Sakit Provinsi;
- c. Rumah Sakit Wilayah.
WILAYAH CAKUPAN RUJUKAN
BAB IV - WILAYAH CAKUPAN RUJUKAN
Pasal 5
- ( 1) Untuk memudahkan keterjangkauan masyarakat pada pelayanan kesehatan yang bermutu Kabupaten mengembangkan wilayah cakupan rujukan.
- (2) Wilayah cakupan rujukan dapat ditentukan
BAB IV - WILAYAH CAKUPAN RUJUKAN
Pasal 6
- ( 1 ) Alur pertama pasien adalah pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang berada di wilayah cakupan rujukan di kecamatan.
- (2) Alur rujukan dan rujukan balik dilaksanakan secara vertikal sesuai dengan kemampuan dan kewenangan pelayanan.
- (3) Alur rujukan dan rujukan balik dilaksanakan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam 1 (satu) wilayah rujukan ## BAB VI
SYARAT RUJUKAN
BAB IV - WILAYAH CAKUPAN RUJUKAN
Pasal 7
- Rujukan harus dibuat oleh orang yang mempunyai kompetensi dan wewenang untuk merujuk, mengetahui kompetensi sasaran/ tujuan rujukan dan mengetahui kondisi serta kebutuhan objek yang dirujuk. ( 1)
- (2) Rujukan dan rujukan balik mengaju pada standar rujukan pelayanan medis daerah.
- (3) Agar rujukan dapat diselenggarakan tepat dan memadai maka suatu rujukan hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Adanya unit yang mempunyai tanggungjawab dalam rujukan, baik yang merujuk atau yang menerima rujukan;
- b. Adanya tenaga kesehatan yang kompeten dan mempunyai kewenangan melaksanakan pelayanan medis dan rujukan medis yang dibutuhkan;
- c. Adanya pencatatan /kartu / dokumen tertentu berupa :
- 1 . Formulir rujukan dan rujukan balik sesuai contoh;
2. Kartu BPJS atau asuransi lain;
3. Pencatatan dan dokumen hasil pemeriksaan penunjang.
- d. Adanya pengertian petugas tentang sistem rujukan;
- e. Rujukan dapat bersifat vertikal dan horisontal dengan prinsip mengirim kearah fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu dan lengkap.
- (4) Untuk menjamin keadaan umum pasien agar tetap dalam kondisi stabil selama perjalanan menuju ke tempat rujukan maka:
KEWAJIBAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
BAB VII - KEWAJIBAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 8
Kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengirim Rujukan:
- a. Memberi
PENJELASAN
Pembukaan
kepada pasien atau keluarganya bahwa karena alasan medis pasien harus dirujuk atau karena ketiadaan tempat tidur pasien harus dirujuk;
- b. Melaksanakan konfirmasi dan memastikan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan yang dirujuk se belum dirujuk;
- c. Membuat surat rujukan dengan melampirkan hasil diagnosis pasien dan resume catatan medis;
- d. Mencatat pada register dan membuat laporan rujukan;
- e. Sebelum dikirim keadaan umum pasien sudah distabilkan lebih dahulu dan stabilitas pasien dipertahankan selama dalam perjalanan;
6. Pasien harus didampingi tenaga kesehatan yang mengetahui keadaan umum pasien dan mampu menjaga stabilitas pasien sampai pasien tiba di tempat rujukan; f.
- g. Tenaga kesehatan yang mendampingi pasien menyerahkan surat rujukan pada pihak yang berwenang di fasilitas pelayanan kesehatan tempat rujukan;
- h. Surat rujukan pertama harus dari fasilitas pelayanan kesehatan dasar kecuali keadaan darurat;
1. Ketentuan -ketentuan yang ada pada BPJS juga berlaku.
##
PENJELASAN
Pasal 9
- Kewajiban sarana pelayanan kesehatan yang menerima rujukan : - a. Menerima surat rujukan dan memberi tanda terima pasien; - b. Mencatat kasus rujukan dan membuat laporan penerimaan rujukan; - c. Membuat diagnosis dan melaksanakan tindakan medis yang diperlukan serta melaksanakan perawatan; - d. Melaksanakan catatan medis sesuai dengan ketentuan; - e. Memberikan informasi medis kepada sarana pelayanan pengirim rujukan; - f. Membuat surat rujukan ke sarana pelayanan kesehatan yang lebih tinggi apabila kondisi pasien tidak dapat di