UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 14 Tahun 1951 tentang PEMUNGUTAN PAJAK VERPONDING ATAS TAHUN 1951 (berlaku 17 September 1951)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa keadaan-keadaan yang menyebabkan diadakan aturan-aturan istimewa tentang Pajak Verponding dari tahun 1947 hingga serta 1950 (Staatsblad 1947 No. 132, Staatsblad 1948 No. 148 dan 430, Staatsblad 1946 No. 436) kini masih berlangsung dengan tiada kurang sedikitpun;
bahwa untuk pemungutan Pajak Verponding atas tahun 1951, dengan menunggu peninjauan kembali Ordonansi Verponding 1928 untuk seluruhnya, harus pula diadakan peraturan sementara;
bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan tersebut perlu segera diadakan;
Mengingat
:
Pasal 3
Pasal II.
Terhadap pajak yang dimaksudkan dalam pasal I berlaku semua peraturan Ordonansi Verponding 1928, kecuali hal-hal yang berikut:
- ke- 1. Permulaan masa, atas mana ketetapan pajak harus dikenakan, adalah juga saat, yang menentukan ketetapan pajak.
- ke- 2. Arti masak-pajak yalah tahun takwim 1951.
- ke- 3. Tidak jalankan :
- a. pasal-pasal I ke 2 dan 15 ayat 1 dan 2;
- b. dari pasal 15 ayat 3 kata-kata :
- "ketetapan-pajak , dikenakan untuk sekian banyak tahun yang belum liwat dari masa-pajak dan"
- c. dari pasal 15a ayat 1 : seluruh kalimat kedua;
- d. dari pasal 32;
3. (1)
4. dalam ayat 1 kata-kata : "atau dalam tahun, yang mendahului langsung masa-pajak";
- (2) dalam ayat 2 kata-kata :
6. "atau, kalau yang terakhir ini terjadi dalam tahun yang mendahului masapajak itu".
Pasal 6
7. ke- 4. Pasal 6 ayat 3 dibaca dengan tiada ada kata-kata "yang terletak berdekatan".
Pasal 15
- "ketetapan-pajak , dikenakan untuk sekian banyak tahun yang belum liwat dari masa-pajak dan"
- c. dari pasal 15a ayat 1 : seluruh kalimat kedua;
- d. dari pasal 32;
3. (1)
4. dalam ayat 1 kata-kata : "atau dalam tahun, yang mendahului langsung masa-pajak";
- (2) dalam ayat 2 kata-kata :
6. "atau, kalau yang terakhir ini terjadi dalam tahun yang mendahului masapajak itu".
7. ke- 4. Pasal 6 ayat 3 dibaca dengan tiada ada kata-kata "yang terletak berdekatan".
8. ke- 5. Dalam menjalankan pasal 6 ayat 6 maka biaya-perolehan pada saat yang menentukan ketetapan-pajak, ditetapkan atas dasar biaya untuk mendapat pada 1 Januari 1942.
Pasal 20
9. ke- 6. Dalam pasal 20 ayat 4 kata-kata :
Pasal 32
3. (1)
4. dalam ayat 1 kata-kata : "atau dalam tahun, yang mendahului langsung masa-pajak";
- (2) dalam ayat 2 kata-kata :
6. "atau, kalau yang terakhir ini terjadi dalam tahun yang mendahului masapajak itu".
7. ke- 4. Pasal 6 ayat 3 dibaca dengan tiada ada kata-kata "yang terletak berdekatan".
8. ke- 5. Dalam menjalankan pasal 6 ayat 6 maka biaya-perolehan pada saat yang menentukan ketetapan-pajak, ditetapkan atas dasar biaya untuk mendapat pada 1 Januari 1942.
9. ke- 6. Dalam pasal 20 ayat 4 kata-kata :
10. "ketiga dan keempat" dibaca: "kedua dan ketiga".
Pasal 33
12. "(1) Kalau wajib-pajak dari suatu barang yang harus kena pajak, yang hargaverpondingnya ditetapkan menurut harga-sewa atau harga-pakai tahunan ataupun menurut uang-sewa tahunan, menunjukkan, bahwa ditinjau dari permulaan sesuatu bulan takwim dari masa-pajak harga verponding dihitung menurut ketentuan dalam ayat kedua, berjumlah kurang daripada tiga perempat hargaverponding, yang ketetapan-pajaknya telah ditetapkan, maka harga-verponding dan ketetapan-pajak dihitung kembali menurut keadaan barang itu pada saat tersebut di atas dan sesuai dengan itu dikurangkan terhitung mulai pada saat itu.
- (2) Perhitungan-kembali dilakukan menurut aturan-aturan dalam Undangundang ini yang diberikan untuk penetapan tiap-tiap ketetapan-pajak, dengan pengecualian, bahwa bangunan yang belum ada pada saat yang menentukan ketetapan-pajak semula dan tidak menggantikan bangunanbangunan yang dahulu ada, dianggap sebagai tidak ada".
Pasal 38
14. ke- 8. Dalam pasal 38 ayat 1, maka kata : "satu" dibaca "lima".
Pasal 41
15. ke- 9. Pasal 41 ayat 1 dibaca :
Pasal 96
Memutuskan ;
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK VERPONDING ATAS TAHUN 1951.
Pasal I.
Dengan nama "Verponding 1951 "dipungut suatu pajak atas tahun takwim 1951 dari barang tersebut dalam pasal 3 "Ordonansi Verponding 1928".
Pasal II.
Terhadap pajak yang dimaksudkan dalam pasal I berlaku semua peraturan Ordonansi Verponding 1928, kecuali hal-hal yang berikut:
- ke- 1. Permulaan masa, atas mana ketetapan pajak harus dikenakan, adalah juga saat, yang menentukan ketetapan pajak.
- ke- 2. Arti masak-pajak yalah tahun takwim 1951.
- ke- 3. Tidak jalankan :
- a. pasal-pasal I ke 2 dan 15 ayat 1 dan 2;
- b. dari pasal 15 ayat 3 kata-kata :
- "ketetapan-pajak , dikenakan untuk sekian banyak tahun yang belum liwat dari masa-pajak dan"
- c. dari pasal 15a ayat 1 : seluruh kalimat kedua;
- d. dari pasal 32;
3. (1)
4. dalam ayat 1 kata-kata : "atau dalam tahun, yang mendahului langsung masa-pajak";
- (2) dalam ayat 2 kata-kata :
6. "atau, kalau yang terakhir ini terjadi dalam tahun yang mendahului masapajak itu".
7. ke- 4. Pasal 6 ayat 3 dibaca dengan tiada ada kata-kata "yang terletak berdekatan".
8. ke- 5. Dalam menjalankan pasal 6 ayat 6 maka biaya-perolehan pada saat yang menentukan ketetapan-pajak, ditetapkan atas dasar biaya untuk mendapat pada 1 Januari 1942.
9. ke- 6. Dalam pasal 20 ayat 4 kata-kata :
10. "ketiga dan keempat" dibaca: "kedua dan ketiga".
11. ke- 7. Pasal 33 dibaca sebagai berikut :
12. "(1) Kalau wajib-pajak dari suatu barang yang harus kena pajak, yang hargaverpondingnya ditetapkan menurut harga-sewa atau harga-pakai tahunan ataupun menurut uang-sewa tahunan, menunjukkan, bahwa ditinjau dari permulaan sesuatu bulan takwim dari masa-pajak harga verponding dihitung menurut ketentuan dalam ayat kedua, berjumlah kurang daripada tiga perempat hargaverponding, yang ketetapan-pajaknya telah ditetapkan, maka harga-verponding dan ketetapan-pajak dihitung kembali menurut keadaan barang itu pada saat tersebut di atas dan sesuai dengan itu dikurangkan terhitung mulai pada saat itu.
- (2) Perhitungan-kembali dilakukan menurut aturan-aturan dalam Undangundang ini yang diberikan untuk penetapan tiap-tiap ketetapan-pajak, dengan pengecualian, bahwa bangunan yang belum ada pada saat yang menentukan ketetapan-pajak semula dan tidak menggantikan bangunanbangunan yang dahulu ada, dianggap sebagai tidak ada".
14. ke- 8. Dalam pasal 38 ayat 1, maka kata : "satu" dibaca "lima".
15. ke- 9. Pasal 41 ayat 1 dibaca :
"Pajak tertagih dalam dua angsuran yang sama, yang hari pembayarannya 30 Juni dan 31 Desember dari masa-pajak".
- ke-10. Pasal 41 ayat 2 dibaca :
"Kalau penyerahan surat ketetapan-pajak terjadi sesudah hari pembayaranpertama dari masa pajak, maka angsuran-angsuran yang telah liwat pada saat penyerahan itu tertagih pada hari pembayaran kedua. Kalau penyerahan surat ketetapan-pajak terjadi sesudah masa-pajak, maka pajak yang terhutang itu tertagih pada hari pembayaran yang pertama sesudah penyerahan itu sebagaimana dimaksudkan dalam ayat pertama".
MENTERI KEUANGAN,
JUSUF WIBISONO.
Diundangkan pada tanggal 17 September 1951. MENTERI KEHAKIMAN a.i.,
M.A. PELLAUPESSY.
Pasal III.
Kepala Jawatan Pajak berhak menetapkan aturan-aturan untuk tidak memungut ketetapan-pajak untuk sebagian atau untuk seluruhnya atas barang, yang hasilnya dalam rupa apapun juga oleh karena keadaan-keadaan hanya untuk sebagian atau untuk seluruhnya tidak diperoleh oleh wajib-pajak selama masa, atas nama hal sedemikian itu terjadi.
Pasal IV.
Ordonansi Pajak Verponding 1928 dimuat dalam Staatsblad 1928 No. 342, sebagaimana itu telah diubah dan ditambah terakhir dengan Ordonansi dalam Staatsblad 1937 No. 153, selama tahun takwim 1951 tidak dijalankan.
Pasal V.
- (1) Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari sesudah hari pengundangannya dan mempunyai kekuatan surut hingga 1 Januari 1951.
- (2) Undang-undang Darurat ini dapat dinamai sebagai : "Undang-undang Darurat Pajak Verponding 1951".
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 September 1951. WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, MOHAMMAD HATTA.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 14 TAHUN 1951, TENTANG
PEMUNGUTAN PAJAK VERPONDING ATAS TAHUN 1951.
## BAGIAN UMUM.
Keadaan-keadaan istimewa yang terdapat di Indonesia sesudah pendudukan Jepang menjadi rintangan untuk penyelenggaraan pemungutan pajak Verponding menurut aturan-aturan Ordonansi Verponding 1928. Penyesuaian dan peninjauan kembali ordonansi itupun juga oleh karena kurang cukupnya peralatan Kantor Besar Jawatan Pajak tidak dapat diadakan dengan perobahan-perobahan yang agak mendalam. Agar pemungutan verponding dapat berlangsung terus, maka untuk tahun-tahun 1947 hingga serta 1950, tiap-tiap kali diadakan aturan sementara satu kali untuk setahun, dengan mengadakan dalam Ordonansi 1928 hanya perobahan-perobahan tekhnis yang dianggap sangat perlu (Staatsblad 1947 No. 132, Staatsblad 1948 No. 148 dan 340 dan Staatsblad 1949 No. 436).
Untuk masa sekarang, oleh karena kurang cukupnya serta amat banyaknya pekerjaan pada peralatan fiskal, maka masih pula berlaku pendapat, bahwa belum didapat kesempatan untuk mengadakan peninjauan kembali Ordonansi Verponding 1928 untuk seluruhnya yang sangat perlu itu.
Oleh karena itu pada Undang-undang Darurat ini hanya diadakan suatu peraturan untuk setahun saja yakni untuk tahun 1951 yang sesuai seluruhnya dengan peraturan yang berlaku untuk 1950; berhubung dengan peristiwa bahwa kini telah liwat sebagian dari tahun 1951, maka pada peraturan tersebut diberikan kekuatan surut hingga 1 Januari 1951.
## BAGIAN KHUSUS.
## Pasal II.
- ke 1. Syarat untuk penyesuaian yang amat dekat kepada keadaan yang sebenarnya mengakibatkan penunjukan permulaan masa ketetapan pajak sebagai saat yang menentukan ketetapan pajak, sebagai pengganti permulaan dari tahun yang mendahului masa itu.
## Pasal II.
- ke 2. Sebagai pengganti masa pajak yang lima tahun yang tersebut dalam
PENJELASAN
Pasal 12
ayat 1 dan 2 dari Ordonansi Verponding 1928 kini diusulkan masa setahun yang bersamaan dengan tahun takwim 1951. ## Pasal II. - ke 3. Sebagai akibat dari perobahan-perobahan tersebut di