PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA Nomor 33 Tahun 2017 tentang GARA PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR lb TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SATU PERAWAT DAN SATU BIDAN DALAM SATU DESA DI KABUPATEN KONAWE UTARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang ; a. bahwa untuk lebih meningkatkan derajat Kesehatan
- Masyarakat baik jasmani maupun rohani dimana akan menjadi individu yang produktif sehingga akan berkontribusi positif terhadap pembangunan bangsa;
- b. bahwa Kesehatan memiliki daya ungkit yang dapat mendukung aspek-aspek pembangunan lainnya, sehingga indikator-indikator kesehatan seringkali digunakan sebagai ukuran kemajuan pembangunan;
- c. bahwa Prioritas kesehatan didasari oleh permasalahan kesehatan yang mendesak seperti angka kematian ibu dan bayi, angka gizi buruk, angka harapan hidup , serta kekurangan tenaga kesehatan di desa dimana tenaga perawat tersebut sangat diperlukan dalam hal pelayanan Primer;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , huruf b dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan peraturan Bupati Konawe Utara tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program satu Perawat dan satu Bidan Dalam Satu Desa di Kabupaten Konawe Utara.
- Meningingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tambahan Lembaran TCegara Republik Indonesia Nomor 443);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kapupaten Konawe Utara di Provensi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Lembaran Negara Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
10. Petaturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konavve Utara Nomor 30 Tahun 2012 tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 Nomor 53);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 88);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 2010 Nomor 1529/menkes/sk/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SATU PERAWAT DAN SATU BIDAN DALAM SATU DESA DI KABUPATEN KONAWE UTARA
BAB 1 KETENTUAN UMUM
Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas yang menaungi urusan pelayanan kesehatan diwilayah pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
5. Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPN1) adalah Perhimpunan seluruh Perawat Indonesia;
6. Ikiatan Bidan Indonesia (IBI) adalah Perhimpuhan seluruh Bidan Indonesia;
7. Nomor Induk Registrasi Anggota yang selanjutnya disingkat NIRA adalah Nomor Induk Registrasi terhadap Anggaota yang tergabung dalam PPNI;
8. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya di sebut STR adalah surat tanda Registasi Sebagai Legalitas Perawat dan Bidan dalam melakukan pelayanan Keperawatan dan Kebidanan
9. Surat Izin Praktek Perawat yang selanjutnya di sebut SIPP dan Surat Izin Praktek Bidan di sebut SIB dalah Surat Izin Praktek Perawat dan Bidan yang dimiliki seorang perawat dan Bidan untuk melakukan Praktek Mandiri atau Bekeija ditempat fasilitas kesehatan pemerintah atau swasta.
10. Basic Trauma Cardiac Life Support yang selanjutnya disingkat BTCLS adalah pelatihan penanganan kegawat daruratan trauma dan kardiovaskular yang ditunjukan bagi para perawat atau mahasiswa keperawatan tingkat akhir;
11. Setiap bidan harus dinyatakan lulus dalam uji Kompetensi Bidan dan memiliki sertifikat yang disebut APN (Asuhan Persalinan Normal)
12. Puskesmas adalah salah satu unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan kesehatan masyarakat diwilayah kecamatan;
13. Perawat adalah seseorang yang berperan dalam merawat atau memelihara, membantu dan melindungi seseorang karena sakit, injury dan proses penuaan;
14. Bidan adalah seorang Perempuan yang telah mengikuti program pendidikan bidan yang diakui di Negaranya telah lulus dari pendidikan tersubut,telah lulus dari pendidikan ter&amp;ebut &amp;erta memenuhi kualifikasi untuk didaftar (registrasi) dan atau memiliki izin yang sah unutk melakukan praktik kebidanan (ICM)
15. Perawat Desa adalah perawat yang ditempatkan di wilayah desa untuk melakukan upaya Promotif, Prefentif dengan pendekatan individu , keluarga, kelompok dan masyarakat;
16. Bidan Desa adalah merupakan bidan yang ditempatkan,diwajibkan tinggal serta bertugas melayani masyarakat yang bertanggung jawab miningkatkaan kesehatan ibu dan anak diwilayah keijanya.
17. Pusat Kesehatan desa yang selanjutnya disebut POSKESDES adalah salah satu upaya Kesehatan masyarakat yang dibentuk didesa dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa;
18. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
19. Badan Pemusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dan penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBD Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan diset\ij\ii bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan Desa;
21. Kepala Desa adalah orang yang diangkat oleh Bupati berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Desa oleh masyarakat desa setempat untuk memimpin pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan serta pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di desa;
22. Desa Sehat Konasara adalah Program Pemerintah Kabupaten Konawe Utara yang tertuang dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2013 - 2018 untuk Pembangunan Kesehatan di Desa.
Pasal 2
Tujuan Satu Desa Satu Perawat dan Satu Bidan untuk mendekatkan akses dan kualitas dari pelayanan kesehatan/keperawatan dan Kebidanan dasar di pedesaan sekaligus menjaga keberlangsungan pelayanan keperawatan, menggerakkan pemberdayaan masyarakat pedesaan dan dapat memberikan pelayanan keperawatan dan Kebidanan yang mampu menciptaklan masyarakat pedesaan yang sehat, mandiri dan berkeadilan.
Pendekatan yang dilakukan program Satu Perawat dan Satu Bidan DALAM Satu Desa bersifat konfrehensif dengan suatu kebijakan Pemerintah Daerah atas ketersediaan anggaran APBD Kabupaten.
PERSIA?AN DAN PROSES IMPLEMENTATIF
BAB III - PERSIA?AN DAN PROSES IMPLEMENTATIF
Pasal 4
Penempatan perawat dan bidan desa akan dilakukan secara serentak di daerah dan mereka akan bertugas dimasing-masing desa selama 1 (satu) tahun.
BAB III - PERSIA?AN DAN PROSES IMPLEMENTATIF
Pasal 5
Seluruh peserta Satu Perawat dan Satu Bidan dalam Satu Desa akan diberikan pembekalan keahlian keperawatan komunitas serta pengetahuan tentang program-program kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang bekerja sama dengan organisasi profesi perawat PPNI dan Profesi Bidan IBI.
BAB III - PERSIA?AN DAN PROSES IMPLEMENTATIF
Pasal 6
Rekrumen dilakukan oleh tim seleksi dengan terlebih dahulu dan diprioritaskan kepada tenaga perawat dan bidan yang berdomisili didesa dan mengabdi diwilayah kerja Puskesmas yang diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Puskesmas Kecamatan \mtuk mendapatkan persetujuan dan rekomendasi dari Dinas Kesehatan.
BAB III - PERSIA?AN DAN PROSES IMPLEMENTATIF
Pasal 8
Seleksi dilakukan secara bertahap meliputi seleksi administrasi dan seleksi psikologi (wawancara) dan dilakukan di Dinas Kesehatan setempat yang di dukung oleh Pemerintah Daerah.
BAB III - PERSIA?AN DAN PROSES IMPLEMENTATIF
Pasal 9
Syarat Administrasi untuk Perawat adalah;
1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kab. Konawe Utara, bukan Keterangan Domisili;
2. Ijazah terakhir pendidikan Perawat ( D III Keperawatan, Ners, Ners Spcsialis ) Lcgalisir;
3. Wajib memiliki Nomor Induk Registrasi Anggota PPNI ( NIRA) Aktif dan Kartu Tanda Anggota DPD PPNI Kab. Konawe Utara, atau Surat Keterangan telah mempunyai NIRA dari DPD PPNI Kab Konawe Utara;
4. Wajib memiliki STR yang masih berlaku, / Surat Keterangan Perpanjangan Pengurusan STR dari MTKP;
5. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa yang dilamar;
6. Telah mengabdi dipuskesmas minimal 1 .tahun terakhir dan tidak terputus, yang di buktikan Surat Pernyataan Menjalankan Tugas (SPMT) dari Kepala Puskesmas;
7. Wajib memiliki Surat Izin Praktek Perawat (SIPP) Mandiri;
8. Sehat Jasmani dan Rohani / Surat Keterangan Berbadan Sehat dari dokter Pemerintah Puskesmas atau Rumah Sakit;
9. Surat Pernyataan bersedia mengikuti Pelatihan Perawat Komunitas dan BTCLS;
10. Pas Foto terbaru pakaian perawat putih latar merah, ukuran 4X6 cm 4 lembar;
11. Surat Pernyataan tentang : Tidak sedang terikat peijanjian/kontrak keija dengan instansi Pemerintah / Swasta dan tidak berkedudukan sebagai PNS, PTT Dll;
12. Surat pernyatan kesiapan tinggal di desa tempat bertugas;
13. Bersedia ditempatkan didesa dengan kontrak 1 (satu) tahun;
14. Maf snalhecter D III warna Biru, Ners Warna Kuning.
- (2) Syarat Administrasi untuk Bidan adalah :
1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kab. Konawe Utara, bukan Keterangan Domisiii;
2. Ijazah terakhir pendidikan Bidan ( minimal D III Kebidanan )
3. Terdaftar sebagi anggota IBI;
4. Wajib memiliki STR yang masih berlaku, / Surat Keterangan Perpanjangan Pengurusan STR;
5. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa yang dilamar;
6. Telah mengabdi dipuskesmas minimal 1 tahun terakhir dan tidak terputus, yang di buktikan Surat Pernyataan Menjalankan Tugas (SPMT) dari Kepala Puskesmas;
7. Wajib memiliki Surat Izin Praktek Bidan (SIB) Mandiri;
8. Sehat Jasmani dan Rohani / Surat Keterangan Berbadan Sehat dari dokter Pemerintah Puskesmas atau Rumah Sakit;
9. Pas Foto terbaru pakaian IBI latar merah, ukuran 4X6 cm 4 lembar;
10. Surat Pernyataan tentang : Tidak sedang terikat peijanjian/kontrak keija dengan instansi Pemerintah/Swasta dan tidak berkedudukan sebagai PNS, PTT Dll;
11. Surat pernyatan kesiapan tinggal di desa tempat bertugas;
12. Bersedia ditempatkan didesa dengan kontrak 1 (satu) tahun;
13. Tutvduk pada Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga {AD-ART} IBI
14. Maf snalhecter D III warna Biru.
BAB III - PERSIA?AN DAN PROSES IMPLEMENTATIF
Pasal 10
- (1) Tenaga perawat dan bidan yang ditugaskan di desa adalah tenaga Perawat dan Bidan yang telah memenuhi syarat dan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Bagi Desa yang tidak mempunyai tenaga perawat dan bidan didesanya dapat meminta tenaga perawat dan bidan desa kepada Dinas Kesehatan melaui Puskesmas Kecamatan.
BAB III - PERSIA?AN DAN PROSES IMPLEMENTATIF
Pasal 11
Perawat dan Bidan Desa akan ditempatkan di seluruh Desa di Daerah untuk mendukung pelaksanaan program kesehatan kepada masyarakat.
PERAN JAJARAN KESEHATAN DAN PEMANGKU KEPENTINGAN
Bagian Kesatu Peran Puskcsmas
BAB IV - PERAN JAJARAN KESEHATAN DAN PEMANGKU KEPENTINGAN
Pasal 12
- (1) Memantau serta mengawasi pelayanan kesehatan dasar didesa;
- (2) Pengembangan komitmen bimbingan dan keija sama tim tenaga di desa; kesehatan
3. {3&gt;) M-emfasititasi pengembangan polindes menjadi poskesdes;
- (4) Monev dan pembinaan perawat di desa;
- (5) Meyelenggarakan pelayanan rujukan dari perawat desa poskesdes ke puskesmas. dan/atau
Bagian Kedua Peran Dinas Kesehatan
BAB IV - PERAN JAJARAN KESEHATAN DAN PEMANGKU KEPENTINGAN
Pasal 13
- (1) Mengembangkan komitmen dan keija sama tim ditingkat kab./kota;
- (2) Mcrcvitalisasi puskcsmas dan jaringannya yang ada di pcdcsaan;
- (3) Merekrut/menyediakan perawat dan bidan desa;
- (4) Memfasilitasi peningkatan polindes menjadi poskesdes;
- (5) Menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga kesehatan (perawat desa, bidan desa dan kader);
- (6) Melakukan advokasi ke berbagai pihak;
- (7) Menyediakan anggaran dan sumber daya lain;
- (8) Melakukan pemantauan evaluasi dan bimbingan teknis terhadap perawat dan bidan desa;
- (9) Memfasiltasi pengembangan sistem surveilans, sistem informasi / pelaporan dan penanggulangan kegawatdaruratan dan bencana berbasis pedesaan;
- (10) Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi
Bagian Ketiga Peran Dinas Kesehatan Provinsi
BAB IV - PERAN JAJARAN KESEHATAN DAN PEMANGKU KEPENTINGAN
Pasal 14
- (1) Mengembangkan komitmen dan keija sama pemerintah provinsi dengan PPNI dan IBI;
- (2) Membantu Dinkes kab/kota melalui pelatihan manajemen, teknis, dll;
- (3) Membantu dinkes kab/kota mengembangkan kemampuan perawat dan bidan desa;
- (4) Menyelenggarakan pelatihan kompetensi perawat dan bidan desa;
- (5) Melakukan advokasi ke berbagai pihak tingkat provinsi;
- (6) Bersama dinkes kab/kota melakukan pemantauan, evaluasi dan bimbingan tehknis terhadap perawat dan bidan desa;
BAB IV - PERAN JAJARAN KESEHATAN DAN PEMANGKU KEPENTINGAN
Pasal 15
- (1) Memberikan dukungan kebijakan, sarana prasarana dan alokasi dana desa;
- (2) Menyediakan dana honorarium/gaji perawat desa, pelayanan poskesdes dan UKBM baik itu melalui alokasi dana desa maupun dana desa;
- (3) Bersama-sama perawat desa melaksankan pembinaan terhadap masyarakat terkait kesehatan;
- (4) Berperan aktif dalam memfasilitasi penyelenggraan tugas perawat dan bidan desa;
- (5) Melakukan pembinaan dan kordinasi untuk terselenggaranya kegiatan perawat dan bidan desa.
Bagian Keenam Peran Toko Masyarakat
BAB IV - PERAN JAJARAN KESEHATAN DAN PEMANGKU KEPENTINGAN
Pasal 17
- (1) Menggali sumber daya untuk kelangsungan penyelenggaran tugas perawat dan bidan desa;
- (2) Menaungi dan membina kegiatan perawat dan bidandesa;
- (3) Menggerakan masyarakat untuk berperan aktif.
Bagian Ketujuh
Peran Organisasi Profesi Persatuan Perawat Nasional Indonesia
BAB IV - PERAN JAJARAN KESEHATAN DAN PEMANGKU KEPENTINGAN
Pasal 18
- (1) Sebagai penjamin mutu pelayaxian asuhan keperawatan serta kompetensi perawat dan bidan desa;
- (2) Berperan aktif dalam penyelenggaraan peningkatan kompetensi perawat dan bidan desa;
- (3) Memberikan dukungan untuk pengembangan dan penyelenggaraan perawat dan bidan desa;
- (4) Se"bagai mediator pada saat terjadi masalah terkait pelaksanaan tugas perawat dan bidan desa.
BAB V - SUMBER PEMBIAYAAN Pasal 19
Pasal 19
Pembiaayaan Insentip/Jasa Perawat dan Bidan Desa di bebankan oleh APBD Kabupaten Konawe Utara sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) per orang per bulan.
BAB VI - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 20
- (1) Perawat dan bidan desa yang tidak memenuhi syarat yang dimaksud pada pasal 9, maka dengan sendirinya perawat terse but gugur;
- (2) Bagi perawat dan bidan yang telah dinyatakan lolos dalam perawat desa, maka tidak dibenarkan untuk meninggalkan tugas dengan alasan pendidikan;
- (3) Bagi perawat dan bidan yang meninggalkan tugas karena alasan pendidikan, maka dengan sendirinya dinyatakan tidak lagi sebagai perawat desa atau diberhentikan.
Bagian Kesatu Pemantauan
BAB VII - PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 21
- (1) Untuk menunjang keberlangsungan program satu desa satu perawat dan satu bidan, maka perlu dilakukan pertemuan bulan an perawat desa dengan kepala puskesmas, serta evaluasi laporan bulanan oleh puskesmas. Puskesmas memfasilitasi semua perawat dan bidan desa yang ada diwilayah keija puskesmas untuk mengadakan Diskusi Refleksi Kasus (DRK) pada setiap bulannya;
- (2) Organisasi PPNI dan IBI memberikan pengawasan kepada perawat dan bidan desa dengan mengadakan pertemuan setiap 6 bulan untuk mengevaluasi kinerja para perawat dan bidan didesa.
Konawe Utara.
Bagian Kedua Evaluasi
BAB VII - PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 22
Evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana kinerja perawat didesa, tingkat capaian program dan evaluasi perilaku dan sikap perawat dan bidan yang diperoleh dari informasi masyarakat.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan,
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Penetapan: Ditetapkan di : Wanggudu ÿ Pada tangal : ÿ - Afpÿ L- 2017

Penandatangan: /frisBUPATI KONAWE UTARA, &gt;f fpÿ 4ÿ PEWKSAMIN '

Penetapan: Diundangkan di : Wanggudu Pada tanggal : ÿ AP£l - 2017 BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2017 NOMOR :J.33