PERATURAN BUPATI LAMONGAN Nomor 45 Tahun 2016 tentang PEDOMAN INTENSIFIKASI PERTANIAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016/2017 (berlaku 27 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI LAMONGAN
PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 45 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN INTENSIFIKASI PERTANIAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016/2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMONGAN,
bahwa dalam rangka terwujudnya keberhasilan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Lamongan, guna mendukung peningkatan pendapatan petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional khususnya sasaran komoditas unggulan spesifikasi lokasi regional, perlu mengatur Pedoman Intensifikasi Pertanian Kabupaten Lamongan Tahun 2016/2017 dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
jSALINANI
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang› Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
Menetapkan
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 ten tang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/ Permentan/SR.130/ 12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M.DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 11);
27. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 49).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI INTENSIFIKASI PERTANIAN TAHUN 2016/2017. TENT ANG PEDOMAN KABUPATEN LAMONGAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggraan pemerintahan diwilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Lembaga Teknis adalah Dinas yang membidangi Pertanian dan Kehutanan, Perikanan dan Kelautan, Pengairan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan.
6. Intensifikasi Pertanian adalah pengolahan lahan pertanian yang ada dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan hasil pertanian.
7. On Farm adalah suatu kegiatan pertanian yang produk (usahatani) dilakukan dilahannya sendiri.
8. Off Farm adalah suatu kegiatan yang dilakukan diluar lahan pertanian tetapi masih berkaitan dengan produk usahatani.
9. Intensifikasi Berwawasan Agribisnis, yang selanjutnya disingkat INBIS adalah pola lntensifikasi Pertanian dengan peningkatan penyelenggaraan intensifikasi melalui pendekatan rekayasa nilai tam bah, baik kegiatan produksi pada on farm maupun kegiatan pasca panen dan off farm lainnya secara efisien. INBIS dilakukan atas dasar pola Supra Insus dengan lebih meningkatkan peranan kemitraan, pengembangan kegiatan on farm dan off farm, pengelolaan hasil, pemasaran hasil dan standarisasi.
10. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/ atau pembuatan makanan dan minuman.
11. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, kapan dan dimana saja, baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata dengan harga terjangkau dan berkelanjutan.
12. Kredit Ketahanan Pangan, yang selanjutnya disingkat KKP adalah kredit investasi dan atau modal kerja yang diberikan oleh Bank pelaksana kepada Petani, Peternak, Nelayan, Petani Ikan dan Koperasi secara langsung melalui kelompok tani atau melalui koperasi dalam rangka pembiayaan intensifikasi padi, jagung, kedelai, ubi kayu dan ubi jalar, pengembangan budidaya tebu, peternakan sapi potong, ayam buras, itik dan pengadaan pangan berupa gabah, jagung dan kedelai.
13. Kelompok Tani, yang selanjutnya disingkat POKTAN adalah kumpulan petani atau petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
14. Koperasi Tani, yang selanjutnya disingkat KOPTAN adalah badan usaha yang beranggotakan petani yang bergerak dalam usaha pertanian dan tumbuh dari pengembangan kelembagaan kelompok tani ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Pedoman Intensifikasi Pertanian dimaksudkan sebagai bahan rujukan bagi Daerah dalam penyiapan dan penyelenggaraan Intensifikasi Pertanian Tahun 2016/201 7 yang dilaksanakan sesuai dengan potensi dan kebutuhan Daerah.
- (2) Pedoman Intensifikasi Pertanian mempunyai tujuan yaitu :
- a. mendorong peningkatan pendapatan dan taraf hidup petani untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri dalam rangka memantapkan ketahanan pangan;
- b. tersusunnya rencana area tanam dan perkiraan produksi intensifikasi tanaman pangan, perkebunan, perikanan serta rencana populasi intensifikasi ternak dan komoditas unggulan Tahun 2016/2017 serta pendapatan usaha tani masing-masing;
- c. terwujudnya rumusan kebijaksanaan dan langkah operasional dalam penyelenggaraan Intensifikasi Pertanian Tahun 2016/2017.
BAB III - TIM INTENSIFIKASI PERTANIAN
Pasal 3
Guna kelancaran pelaksanaan Intensifikasi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Camat membentuk Tim Intensifikasi Pertanian pada tingkat Kecamatan dengan melibatkan :
- a. Unsur Kecamatan;
- b. UPT Dinas Pertanian dan Kehutanan;
- c. UPT Dinas Perikanan dan Kelautan;
- d. UPT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- e. UPT Dinas Pengairan; dan
- f. Kelompok Tani/Gabungan Kelopok Tani.
PENINGKATAN PRODUKSI
BAB IV - PENINGKATAN PRODUKSI
Pasal 4
Penyelenggaraan ketahanan pangan khususnya yang menyangkut aspek ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi mencakup aktifitas› aktifitas sebagai berikut :
- a. melakukan pemberdayaan petani, agar petani mampu membantu dirinya sendiri dalam hal peningkatan produktifitas melalui rekayasa teknologi, sosial, budaya, ekonomi dan nilai tambah serta memberdayakan petani/POKTAN;
- b. membudidayakan pengelolaan usaha tani
BAB IV - PENINGKATAN PRODUKSI
Pasal 5
- (1) Rencana intensifikasi pertanian pada Tahun 2016/2017, yaitu sasaran areal/populasi dan sasaran produksi yang meliputi:
- a. sub sektor tanaman pangan dan palawija;
- b. sub sektor tanaman holtikultura;
- c. sub sektor tanaman perkebunan;
- d. sub sektor peternakan; dan
- e. sub sektor tambak dan sawah tambak.
- (2) Intensifikasi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c dilaksanakan mulai bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan September 201 7.
- (3) Intensifikasi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 201 7.
- (4) Sasaran intensifikasi pertanian sebagaimana dimaksud Ayat (1) tersebut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan ini.

## BAB VI

## STRATEGI UMUM

## Pasal6

- (1) Pengembangan agrobisnis di pedesaan dilaksanakan dengan mengembangkan kelompok usaha/KOPTAN penguatan permodalan, pengelolaan on farm dan off farm secara terpadu serta hubungan kemitraan.
- (2) Penyelenggaraan koordinasi diwujudkan dengan memberikan peran yang lebih besar kepada Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) atau Asosiasi Kontak Tani Nelayan Indonesia (AKTI) dan swasta/perusahaan mitra dalam meningkatkan produksi dan pengolahan hasil pertanian/pangan sekaligus meningkatkan pendapatan petani melalui penerapan sebagai berikut :
- a. penyelenggaraan otonomi daerah secara konsisten;
- b. pemanfaatan sumberdaya lokal dan ramah lingkungan;
- c. pengelolaan usaha tani sesuai skala ekonomi dan orientasi pasar;
- d. penggunaan teknologi spesifik lokasi dan tepat guna; dan
- e. pendekatan persuasif dan partisipatif.

## BAB VII

## LANGKAH-LANGKAH OPERASIONAL

## Bagian Kesatu

## Perencanaan Pasal 7

- (1) Mekanisme perencanaan peningkatan pangan dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari tingkat usaha tani dengan membudayakan perencanaan partisipatif, antara lain :
- a. penyusunan rencana usaha tani;
- b. perencanaan pembangunan desa.
- (2) Penyelenggaraan peningkatan pangan dilaksanakan melalui Dinas Teknis yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan› kegiatan dalam upaya memantapkan ketahanan pangan.
- (3) Operasional kegiatan diselenggarakan dengan upaya mensinergikan delivery system dan recezvzng system yang didasarkan pada kebutuhan timbal balik dan manfaat yang saling menguntungkan.

- (4) Mekanisme perencanaan sebagaimana dimaksud Ayat (1) mengacu pada struktur tugas dan fungsi yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang menunjang terwujudnya ketahanan pangan.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud Ayat (2) dilakukan melalui koordinasi dan sinkronisasi antar instansi terkait dengan mensinergikan berbagai kegiatan ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan petani.

## Bagian Kedua Penyuluhan

Pasal 8

- (1) Tujuan kegiatan penyuluhan pertanian diarahkan untuk:
- a. meningkatkan kemampuan petani dalam usaha tani;
- b. mendorong terwujudnya peningkatan perencanaan usaha tani secara partisipatif;
- c. memberikan motivasi dalam meningkatkan pendapatan petani yang dilaksanakan melalui kegiatan pemasyarakatan penerapan teknologi spesifik lokasi yang dianjurkan;
- d. pemasyarakatan koperasi; dan
- e. mengoptimalkan pemberdayaan POKTAN guna mewujudkan pola kemitraan usaha tani yang berwawasan agribisnis.
- (2) Penyuluh pertanian sebagai pelaku utama penyuluhan perlu diberdayakan secara optimal untuk meningkatkan kemampuan dan dedikasinya, dengan penyediaan sarana kerja, peningkatan kemampuannya/latihan sehingga akan mencapai kinerja yang optimal.
- (3) Kegiatan penyuluhan pertanian dilaksanakan melalui pendekatan POKTAN sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf e, untuk mendapatkan efektifitas dan efisiensi yang tinggi serta hasil yang optimal.

## Pasal9

- (1) Kelembagaan POKTAN yang bergabung dalam gabungan POKTAN dapat ditumbuh kembangkan menjadi koperasi tani, sehingga menjadi kelompok usaha yang berorientasi kepada agribisnis, sekaligus sebagai unsur pelayanan produksi, alsintan dan permodalan.
- (2) Koordinasi penyuluhan pertanian di tingkat Kabupaten dilaksanakan melalui SKPD terkait, sedangkan di tingkat Kecamatan melalui Lembaga Teknis terkait.

## Pasal 10

- (1) Penyuluhan pertanian diselenggarakan berdasarkan kondisi dan situasi di masing-masing Kecamatan dengan memperhatikan kebutuhan nyata para petani.
- (2) Penyuluhan pertanian sebagai suatu sistem pada dasarnya harus mengakomodir beberapa aspek yaitu :
- a. aspek pelatihan baik bagi petani maupun penyuluh;
- b. aspek komunikasi antara penyuluh dan petani secara timbal balik (kunjungan);
- c. aspek pengendalian (supervisi) terhadap pelaksanaan penyuluhan.
- (3) Penggunaan metode penyuluhan pertanian disesuaikan dengan:
- a. tingkat kemampuan petani/kelompok tani;

- b. sosial budaya setempat;
- c. kesesuaian dengan materi penyuluhan yang akan disampaikan;
- d. ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan; dan
- e. ketersediaan dana.

Bagian Ketiga

Penggunaan Benih/Bibit

Pasal 11

- (1) penggunaan benih/bibit dilakukan secara efektif dan tepat adalah sebagai berikut :
- a. petani diupayakan menggunakan benih/bibit varietas unggul bermutu, khusus untuk padi, jagung dan kedelai agar diupayakan menggunakan benih berlabel biru;
- b. guna peningkatan produksi jagung, diupayakan penggunaan jagung hibrida dan jagung komposit unggul yang direkomendasikan sesuai dengan daerah pengembangannya;
- c. rincian kebutuhan benih berlabel per musim tanam untuk padi, jagung dan kedelai tahun 2015/2016 akan diatur oleh Lembaga Teknis yang bersangkutan;
- d. Penggunaan varietas dalam satu wilayah binaan penyuluh pertanian disesuaikan dengan anjuran setempat;
- e. Penggunaan bibit ternak unggul sesuai dengan rekomendasi setempat untuk memperoleh hasil temak dengan jumlah dan mutu yang standart.
- f. Penggunaan benih ikan bersertifikasi sesuai dengan rekomendasi setempat untuk memperoleh hasil dengan jumlah dan mutu yang standart.
- (2) Ketepatan varietas, mutu, jumlah, harga tempat dan waktu penyediaan benih/bibit dibina dan diawasi oleh Lemabaga Teknis, serta bekerjasama dengan instansi terkait.
- (3) Perencanaan pengadaan untuk pemenuhan kebutuhan benih sebar menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (4) Pengadaan dan penyaluran benih/bibit disesuaikan dengan mekanisme pasar.

## Bagian Keempat Kebutuhan Pupuk, Pestisida dan Vaksin

Pasal 12

- (1) Rincian kebutuhan Daerah per bulan untuk pupuk Urea, ZA, SP 36, Phonska dan Petroganik Tahun 2015/2016 ditentukan oleh Lembaga Teknis bekerjasama dengan instansi terkait.
- (2) Selain pupuk Urea, ZA, SP 36, Phonska dan Petroganik petani dapat menggunakan pupuk lainnya yang sudah direkomendasikan instansi yang berwenang, guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya kelangkaan pupuk di lapangan.
- (3) Dalam rangka perbaikan struktur tanah Daerah, instansi Teknis merekomendasikan secara berkelanjutan pemakaian pupuk organik dan rincian kebutuhan pupuk organik kepada petani.

## Pasal 13

- (1) Rincian kebutuhan pestisida untuk padi, jagung dan kedelai Tahun 2015/2016 per Kecamatan ditentukan oleh Lembaga Teknis, bekerjasama dengan Instansi terkait baik di Tingkat Kabupaten maupun Provinsi.
- (2) Prinsip pemantauan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk dan pestisida, yaitu :
- a. tepat harga;
- b. tepat tempat;
- c. tepat waktu;
- d. tepat jumlah;
- e. tepatjenis; dan
- f. tepat dosis.
- (3) Prinsip sebagaimana dimaksud Ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Lamongan.

## Pasal 14

Upaya penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dilaksanakan dengan prinsip Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dan mengutamakan penerapan budidaya tanaman sehat, sedangkan Pestisida hanya diperlukan sebagai alternatif terakhir, jika cara-cara pengendalian lain tidak dapat mengatasi permasalahan OPT.

## Pasal 15

Pengadaan dan penyaluran vaksin dan pakan untuk :

- a. sektor peternakan dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan;
- b. sektor perikanan dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan.

## BAB VIII

## SARANA PERTANIAN

## Pasal 16

Mekanisme pertanian dengan penggunaan alat dan mesin pertanian merupakan masukan teknologi yang perlu terus dikembangkan dalam rangka upaya peningkatan produksi pangan dengan memperhatikan kelayakan penggunaanya.

## Pasal 17

- (1) Kelembagaan UPJA perlu dikembangkan dan diarahkan pengelolaanya oleh POKTAN, koperasi atau perusahaan swasta tanpa mengesampingkan peranan petani perorangan.
- (2) Kelembagaan UPJA sebagaimana dimaksud Ayat (1) perlu diperkuat posisinya melalui peningkatan keterampilan teknis, bisnis serta keterampilan managerial dalam mengelola usaha.

## Pasal 18

- (1) Pengoptimalan pendayagunaan alsintan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1), perlu dikembangkan perbengkelan, baik perbengkelan tetap (stationer) maupun dalam bentuk perbengkelan keliling (mobile workshop).
- (2) Rincian rencana kebutuhan tambahan secara teknis alat-alat mesin pertanian per Kecamatan akan ditentukan oleh Lembaga Teknis dan serta bekerjasama dengan instansi terkait baik Tingkat Daerah maupun Provinsi.

## Pasal 19

Sarana pertanian yang memadai perlu ditingkatkan, baik jumlah maupun kualitasnya guna :

- a. meningkatkan mutu beras produksi petani, diperlukan sarana/prasarana pasca panen (alat pengering/ dryer dan Rice Milling Unit);
- b. menJaga mutu dan keamanan pangan produk-produk hasil peternakan yang berprinsip aman, sehat, utuh dan halal, dapat diupayakan pendirian rumah pemotongan hewan oleh kelompok peternak/koperasi yang memenuhi persyaratan standar teknis sesuai dengan ketentuan;
- c. melakukan peremajaan peralatan, mesin dan sarana lain yang diperlukan, untuk :
- 1) menunjang usaha peternakan sapi potong, ayam buras dan itik, dalam rangka pembuatan/rehabilitasi kandang, pengadaan induk ayam buras dan itik;
- 2) menunjang budidaya ikan, dalam rangka pembuatan/ rehabilitasi sarana pembudidayaan ikan;
- 3) menunjang usaha dan meningkatkan hasil tangkapan ikan para nelayan.

## BAB IX MODAL

Pasal20

- (1) Petani/POKTAN/Gapoktan dibina untuk mampu membiayai usaha taninya baik yang bersumber dari modal sendiri maupun memanfaatkan sumber-sumber permodalan lainnya yang tersedia.
- (2) Sumber-sumber permodalan petani dalam dalam rangka mendukung kegiatan usaha petani pada dasarnya adalah sebagai berikut:
- a. modal petani, merupakan kemampuan petani menyediakan modal usaha tani secara mandiri (Swadana), baik sebagian maupun seluruhnya;
- b. modal kelompok yang bersumber dari tabungan kelompok, iuran kelompok dan pendapatan dari usaha kelompok;
- c. modal kredit, terdiri dari kredit yang berasal dari kredit program, kredit umum, kredit komersial dan lembaga keuangan bank dan non bank serta pembiayaan non formal yang berkembang di masyarakat.

- d. penguatan modal dari pihak lain (Pemerintah dalam bentuk program/proyek, kerjasama dengan swasta/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk kemitraan, dana yayasan dan lain -lain).

## BABX

## PENERAPAN TEKNOLOGI

## Pasal 21

- (1) Institusi penghasil teknologi/paket teknologi pertanian sebagai sumber kebijaksanaan penerapan teknologi antara lain adalah :
- c. institusi di lingkungan Dinas/Badan/Lembaga penelitian pusat;
- d. Institusi di luar Dinas/Badan/Lembaga penelitian pusat.
- (2) Institusi sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b, dihasilkan oleh intitusi diluar Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Pusat yang belum direkomendasikan sebelum diterapkan terlebih dahulu harus dilakukan verifikasi ketepatgunaannya.

## Pasal 22

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan teknologi/paket teknologi pertanian adalah Komisi Teknologi pada Instansi yang berwenang di daerah.
- (2) Komisi Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi penerapan teknologi spesifik lokasi pada tiap Kecamatan.
- (3) Komisi Teknologi menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (2), kepada penyuluh untuk diinformasikan/disosialisasikan kepada petani/POKTAN.

## Pasal23

- (1) Gerakan penerapan teknologi dilaksanakan oleh petani/POKTAN dengan bimbingan penyuluh pertanian dan dukungan dari unsur pelayanan sarana produksi dan kredit.
- (2) Mekanisme gerakan penerapan teknologi sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagai berikut:
- a. penyuluhan tentang manfaat penerapan teknologi spesifik lokasi dan pentingnya dilaksanakan dalam bentuk gerakan;
- b. musyawarah kelompok tani untuk mendapatkan kesepakatan anggota untuk melaksanakan gerakan penerapan teknologi;
- c. musyawarah kontak tani untuk mendapatkan kesepakatan kerjasama dalam pelaksanaan gerakan penerapan teknologi;
- d. pelayanan sarana produksi dan permodalan yang diperlukan untuk penerapan teknologi; dan
- e. pelaksanaan gerakan penerapan teknologi oleh kelompok tani dengan bimbingan Penyuluh Pertanian.

## BAB XI

## PANEN, PASCA PANEN DAN PEMASARAN

## Pasal24

- (1) Perlakuan panen dan pasca panen sesuai dengan teknologi yang dianjurkan Dinas terkait
- (2) Adanya peran Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog)/Depot Logistik (Dolog) dan didukung aktif oleh Pemerintah Daerah dalam manajemen operasional panen dan pasca panen, guna menjaga Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah.
- (3) Menerapkan usaha pengolahan hasil dari cara sederhana yang berupa pengemasan hingga pengubahan bentuk yang memberikan nilai tambah, guna memantapkan sekaligus meningkatkan harga hasil pertanian.

## Pasal25

- (1) Mengembangkan pola POKTAN/koperasi dengan jaminan pemasaran hasil menguntungkan. kemitraan secara INBIS antara perusahaan mitra, guna memperoleh dengan harga kesepakatan yang saling
- (2) Pola kemitraan yang dikembangkan diarahkan dapat mendukung industri hilir maupun industri hulu dengan menumbuhkan iklim yang kondusif untuk memberdayakan masyarakat tani.
- (3) Perusahaan mitra memberikan bimbingan, pelayanan dan kerjasama dengan petani/POKTAN dalam kaitan dengan manajemen usaha tani, alih teknologi, penyediaan sarana produksi, permodalan, pasca panen dan pemasaran hasil.
- (4) Kemitraan antara petani/POKTAN dengan perusahaan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, antara lain memberikan kemudahan-kemudahan, memelihara kondisi/iklim berusaha yang kondusif.

## BAB XII

## PEMBIAYAAN

## Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan Peningkatan Pangan Tahun 2016/2017 dibebankan pada biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya.
- (2) Biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan instansi terkait, diarahkan untuk membiayai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan untuk menggerakkan kegiatan intensifikasi pertanian dan kegiatan terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diarahkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- (4) Kegiatan yang dikelola langsung oleh kelompok tani, dibiayai oleh kas kelompok tani yang ditetapkan secara musyawarah dalam kelompok tani yang bersangkutan, apabila kegiatan bersifat promosi dan kemitraan, dibebankan kepada swasta dan kelompok tani sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud Ayat (3), meliputi :
- a. gerakan masal petani;
- b. intensifikasi;
- c. penyuluhan pertanian;
- d. pembinaan kelompok tani; dan
- e. kegiatan lainnya yang menyangkut pemberdayaan masyarakat tani dalam pemantapan ketahanan pangan.
- (6) Dinas Teknis bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (5) kepada Bupati.

## BAB XIII PENGENDALIAN

## Pasal27

- (1) Pengendalian dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat, khususnya yang terlibat dalam intensifikasi pertanian, baik pada tingkat desa, kecamatan dan kabupaten, yaitu terhadap semua aspek peningkatan pangan mulai dari perencanaan kegiatan, organisasi pelaksanaan, hasil dan dampak prospeknya.
- (2) Apabila ada temuan-temuan/permasalahan yang diperoleh dilapangan, dibahas dan dipecahkan sesuai dengan kewenangannya, Jika permasalahan yang terjadi diluar kewenangannya dapat dilaporkan ke tingkat Daerah.
- (3) Kegiatan pengendalian intensifikasi pertanian, meliputi :
- a. pemantauan (monitoring);
- b. evaluasi;
- c. pengkajian;
- d. pelaporan pelaksanaan; dan
- e. pengendalian yang dilakukan secara teratur dan terus menerus.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, menggunakan materi dari berbagai sumber termasuk aspek pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan, seminar/ worshop, pertemuan› pertemuan, uji petik/ survey dan sebagainya.
- (5) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, terutama aspek identifikasi dilakukan secara rutin dan teratur yaitu bulanan, triwulan dan tahunan.

## Pasal28

Setiap hasil pengendalian yang memerlukan tindak lanjut disetiap tingkatan menjadi tanggungjawab Lembaga Teknis terkait.

## BAB XIV PENUTUP

## Pasal29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Kabupaten Lamongan. pengundangan Berita Daerah

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 27 Oktober 2016

Diundangkan di Lamongan Pada tanggal 27 Oktober 2016

BUPATI LAMONGAN, ttd. FADEL!

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN ttd YUHRONUR EFENDI

SERITA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016 NOMOR 45


## Lampiran Peraturan Bupati Lamongan

Nomor

: 45 Tahun 2016

Tanggal : 27 Oktober 2016

## SASARAN INTENSIFIKASI PERTANIAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016/2017

## A. Sasaran Areal/Populasi Intensfikasi :

## 1. Sub Sektor Tanaman Pangan dan Palawija

- a. padi

- b.jagung

- c. kedelai

- d. kacang tanah

- e. kacang hijau

- f. ubi kayu

- g. ubi jalar

## 2. Sub Sektor Tanaman Hortikultura:

- a. bawang merah

- b. tomat

- c. cabe besar

- d. cabe rawit

- e. melon

- f. semangka

- g. blewah

## 3. Sub Sektor Tanaman Perkebunan :

- a. tebu

- b. tembakau

- c. kapas

- d. kenaf

## 4. Sub Sektor Peternakan:

- h. ayam bukan ras (INTAB), Jumlah populasi awal

- Jumlah populasi akhir

1. sapi potong (INSAPP), Jumlah populasi awal Jumlah populasi akhir

## 5. Sub Sektor Perikanan

- j. luas baku sawah tambak

- k. luas baku tambak

- I. luas tanam

163.554 Ha

61.414 Ha

15.090 Ha

7.118 Ha

5.864 Ha

2.674 Ha

85 Ha

- 59 Ha

38Ha

27 Ha

3.967 Ha

45 Ha

1.053 Ha

353 Ha

5.700 Ha

7.072 Ha

150 Ha

1.200 Ha

1.989.343 Ekor

2.019.183 Ekor

101. 790 Ekor

104.334 Ekor

21.559,42 Ha

1.375,80 Ha

45.504, 16 Ha

## B. Sasaran produksi :

## 1. Sub Sektor Tanaman Pangan dan Palawija:

- a. padi

- b. jagung

- c. kedelai

- d. kacang tanah

- e. kacang hijau

- f. ubi kayu

- g. ubi jalar

## 2. Sub Sektor Tanaman Hortikultura

- a. bawang merah

- b. tomat

- c. cabe besar

- d. cabe rawit

- e. melon

- f. semangka

- g. blewah

## 3. Sub Sektor Tanaman Perkebunan :

- a. tebu

- b. kenaf

- c. kapas

- d. tembakau

## 4. Sub Sektor Peternakan:

Ayam Bukan Ras

- a. daging

b. telur

- c. DOC

## 5. Sub Sektor Tambak dan Sawah Tambak:

- a.udang

- vaname

- windu

- b. kerapu

- c. nila

- d. rumput laut

- e. bandeng

- f. lele

- g. gurame

- h.mas

- i. patin

- j. tawes

- k. lainnya

1.062.393 TonGKG

360.441 Ton

23.379 Ton

9.569 Ton

8.283 Ton

39.901 Ton

855 Ton

2.550 Kwintal

1.400 Kwintal

2.960 Kwintal

170.900 Kwintal

630 Kwintal

23.166 Kwintal

7.060 Kwintal

428.640 Ton

1.200 Ton

45Ton

7.496 Ton

1.637.827 Kg

1.002.629 Kg

673.061 Kg

15.020,54 Ton

1,03 Ton

826,28 Ton

14.129,11 Ton

21,60 Ton

17.979,35 Ton

2.153,50 Ton

1,90 Ton

4.007,46 Ton

43,77 Ton

4.933,19 Ton

144,71 Ton


BUPATI LAMONGAN,

ttd. FADEL!