Unknown Unknown Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Situbondo. - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Serita Negara Republic Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomot 3676); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daera.h dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pcdoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah; 16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 21/PMK.07 /2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggung-jawaban Anggaran Transfer ke Daerah; 2. 1 7. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor : 301/PJ.7 / 1986 Tahun 1986 clan Nomor : 973-562 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II; 18. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/K.MK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. IIEMUTUSKAN: Menetapkall : PERATURAII BUPATI TElfTANG TATA CARA PEIIBERIAN DAIi PEIIAIO".AATAII IRSEIITIF PEMUJIIGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEII SJTUBOJIDO. BABI KETEIITUAB U11U11 (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untulc kepentingan orang pribadi atau badan;
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi terut.ang sampai kegiatan penagihan kepada wajib pajak dan wajib retribusi, input data realisasi penerimaan sampai dengan pengawasan penyetorannya;
8. Aparat Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pejabat/pegawai yang melakukan kegiatan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.;
9. Aparat Penunjang adalah pejabat/pegawai yang tidak secara langsung me1aksanakan kegiatan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baik secara teknis administrasi maupun operasional;
10. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu untuk meningkatkan motivasi kerja dalam melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mela.ksanakan pemungutan yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satua Kerja perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau bad.an yang bersifat memaksa ## BAB II A8AS
Pesal 2
Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakan ## BAB IV
PENERIMA DAN ALOKASI INSENTIF
Pasal 4
- ( 1) Kcpada SKPD pemungut pajak dan retribusi yang mencapai target penerimaan per jenis pajak dan retribusi yang telah ditctapkan dalam Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dijabarkan secara triwulan diberikan insentif pemungutan paja k dan rctribusi.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1) dibayarkan setiap Triwulan pada awal Triwulan berikutnya.
- (3) Apabila target kinerja dalam satu triwulan tidak tercapai, insentif untuk lriwulan tersebut dibayarkan pada awa l triwulan bcrikutnya yang telah mencapai target kincrja triwulan yang ditentukan.
- (4) lnsentif pemungutan pajak dan relribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) s ecara proporsional dibayarkan kepuda:
- a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawa b pcngelolaan kcuangan dacn.ih;
- b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pcngelolaan kcuangan daerah;
- C. Pejabat clan pegawai/aparat pada pemungutan pajak dan retribusi tangungjawab masing-masing; SKPD pelaksana sesua1 dcngan
- d. Pemungut pajak da n retribusi pada tingkat kecamatan, dcsa/ kelurahan serla tenaga lainnya yang d iluga skan olch SKPD pelaksana pemunguta n paja k dan rctribusi.
- e. Pc mungut. pajak da n retribusi pada SKPD pelaksana pemungutan pajak dan retribusi.
- (5) Pencrima pembayaran insentif scbagaimana dima ksud pada Ayat (4) ditctapkan lebih lanjut dengan Kcputusan Bupati.
Pasal 5
- (1) lnsentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana d imaksud dalam Pasal 4 ayat ( l) ditetapkan paling tinggi sebcsar 5 % (lima perse n) dari rcncana penerimaan pajak daJam lahun anggaran bcrkenaan untuk tiap jenis pajak;
- (2) Besaran insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan mela lui Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Dacrah (APBD) Tahun Angguran bcrkemrnn.
BABV
PBIIAIQ'AATAII DAR BESARAII DISElftV PEIIUICGUTAR PAJAK DAIi RETRIBUSI
Paaa16
Pencapaian target penerimaan per jenis pajak dan retribusi yang dijabarkan secara triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), untuk jenis pajak dan retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- a. Sampai dengan Triwulan I, sebesar 15% (lima belas per seratus);
- b. Sampai dengan Triwulan II. sebesar 40% (empat puiuh per seratus);
- c. Sampai dengan Triwulan III, sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus);
- d. Sampai dengan Triwulan IV, sebesar 100°/o (seratus per seratus).
Pua17
- (1) Besarnya pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi ta.bun anggaran sebelumnya dengan ketentuan :
- a. Di bawah Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali ~ polmk dan t:unjanpl yang melekat;
- b. Rp. 1.000.000.000.000,oo (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang me1ekat;
- c. Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- d. Di s.tas Rp. 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun 1ima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Besarnya pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalaln Pasal 4 ayat (4} huruf d, ditetapks.n paling tinggi sebesar 5 % (llina persen) dari besamya insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (I);
- (3) Besarnya pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e, ditetapkan pa.ling tinggi sebesar 10 % (sepuJuh persen) dari besamya insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat ( 1);
- (4j Besaran insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (5) Apabila dalam realisasi pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdapat sisa lebih, maka harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.
BABVI PEIIOAIIGGARAB, PBLAKSA!fAAII DAB PERTAlfGGUROJAWABAB
Pual8
- ( 1) SK.PD pelaksana pemungut pajak dan retrubusi menganggarkan insentif dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran berkenaan berdasarkan ketentuan sebagaimana climaksud dalam Pasal 5 Ayat {1);
- (2) Penganggaran insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokka.n ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis beJanja pegawai, objek beJanja insentif pemungutan pajak dan retribusi serta rincian objek belanja pajak dan retribusi.
PaN19
- (lJ Pelaksanaan pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi untuk jenis pajak dan retribusi dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, dengan memperhatikan kctentuan sebagai berikut :
- a. Apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaan per jenis pajak dan retribusi mencapai 15 % (lima betas persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II;
- b. Apabila pada akhir triwulan l realisasi penerimaan per jenis pajak dan retribusi kurang dari 15 % (lima belas persen), insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
- c. Apabila pada akhir triwulan II realisasi penerimaan per jenis pajak dan retribusi mencapai 40 % (empat puluh persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
- d. Apabila pada akhir triwulan II realisasi penerimaan per jenis pajak dan retribusi kurang dari 40 % (empat puluh persen), insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
- e. Apabila pada akhir triwulan Ill realisasi pencrimaan per jenis pajak dan retribusi kurang dari 75 % (tujuh puluh lirna persen), insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Situbondo Pada tanggal 2 1 J.A N .: ~ H SBKRETARIS DAERAB .KABVPATBlf SITUBOl'IDO " ·~. ~1--(,,. ' SERITA DABRAH K.ABUPATElf SITUBONDO TAHUJf 2014 ll'OMOR1J' 8

Distribusi: - f. Apabila pada akhir triwuJan III realisasi penerimaan per jenis pajak dan retribusi mencapai 75 % (tujuh puluh lima persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV;

Distribusi: - g. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan per jenis pajak dan retribusi mencapai 100 % (seratus persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;

Distribusi: - h. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan per jenis pajak dan retribusi kurang dari 100 % (seratus persen) tetapi lebih dari 75 % (tujuh puluh lima persen), insentif diberikan pada awal triwulan I Tahun berikutnya.

Distribusi: - (2) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif pemungutan pajak clan retribusi daerah yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya. ## Paul 10

Distribusi: Pertanggungjawaban pemberian insentif dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ## BABVII KBTBIITUAII PE-... u-T-u-p ## PaAl 11

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangga1 diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Penetapan: Ditetapkan di Situbondo Pada tanggal -, , · · · i -- '' • • I •