Unknown Unknown Nomor TAHUN2017 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKANFORUMTANGGUNGJAWABSOSIALPERUSAHAAN KABUPATENMUSIBANYUASIN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MUSI BANYUASIN
PERATURANBUPATIMUSIBANYUASIN NOMOR/-Ff TAHUN2017
TENTANG
PEMBENTUKANFORUMTANGGUNGJAWABSOSIALPERUSAHAAN KABUPATENMUSIBANYUASIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATIMUSIBANYUASIN,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- b. bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang sering juga disebut Corporate Social Responsibility (CSR) adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kabupaten Musi Banyuasin.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No.. 6 'rabun 1956 [Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah
Tingkat I Surn:atera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200.7 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nornor 40 Tabun 200.7 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor1067, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran ,Neg~I'a Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05jMBUj2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosjal Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 22).
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM TANGGUNGJAWABSOSIALPERUSAHAAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adaIah Kabupaten Mus! Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang sering juga disebut Corporate Social Responsibility (CSR) selanjutnya disingkat TSP adalah tanggung jawab yang me1ekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
6. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum atau badan usaha baik yang didirikan ## KETENTUAN PENUTUP
Pasa18
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 202 Tahun 2012 tentang Perubahan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1701 Tahun 2009 tentang Pembentukan Forum Multi StakeholdersCoorporate Social Responsibility (MSH -CSR) Kabupaten Musi Banyuasin dicabut dan dinyatakan tidak bedaku.
Pasa19
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Penetapan: Ditetapkan di Sekayu pada tanggal 2.. 0 ~ ~ Ell-- ~J 1 7 BUPATI MUSI BANYUASINr ' H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Penetapan: Diundangkan di Sekayu pada tanggal :;L Ol::w (!,EJL- 20 17 PIt. SEKRET RIS DAERAH KABUPATE MUSI BANYUASIN, BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASINTAHUN 2017 NOMOR L-f1