PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 29 Tahun 2014 tentang PEMBENTUKAN UNIT PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR KECIPTAKARYAAN PADA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU BUPATI KAPUAS HULU, - a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu dimana ditetapkan pada Dinas Cipta Karya dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT); - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu secara menyeluruh dan berkesinambungan perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai unsur pelaksana di lapangan; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu (berlaku 18 Agustus 2014)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
BUPATI KAPUAS HULU
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 29 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR KECIPTAKARYAAN PADA
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU
BUPATI KAPUAS HULU,
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu dimana ditetapkan pada Dinas Cipta Karya dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu secara menyeluruh dan berkesinambungan perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai unsur pelaksana di lapangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakaryaan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahunn 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
12. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 34 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PEMELIHARAAN INFRASRUKTUR KECIPTAKARYAAN DAN TATA RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kapuas Hulu.
6. Dinas adalah Dinas Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Cipta Karya.
8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Cipta Karya.
9. Unit adalah Unit Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakaryaan.
10. Unit Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakaryaan adalah unsur pelaksana operasional Dinas Dinas Cipta Karya di lapangan.
11. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pemeliharaan Infrasruktur Keciptakaryaan.
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu PEMBENTUKAN
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2
- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pemeliharaan Infrasruktur Keciptakaryaan pada Dinas Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu;
- (2) Unit Pemeliharaan Infrasruktur Keciptakaryaan adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Cipta Karya yang memiliki wilayah kerja seluruh kecamatan Kabupaten Kapuas Hulu.
Bagian Kedua Kedudukan
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3
Unit Pemeliharaan Infrasruktur Keciptakaryaan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Cipta Karya .
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4
Unit Pemeliharaan Infrasruktur Keciptakaryaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan di bidang permukiman dan perumahan, gedung, dan penyehatan lingkungan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 5
- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pemeliharaan Infrasruktur Keciptakaryaan melaksanakan fungsi :
- a. pemeliharaan Prasarana jalan lingkungan pada kondisi baik dan sedang;
- b. pemeliharaan gedung dengan tingkat kerusakan pada kategori ringan, biaya maksimum 30%(tiga puluh persen) dari total biaya fisik bangunan dan atau maksimun 2%(dua persen) dari hari standar per M 2 tertinggi;
- c. pemeliharaan prasarana air bersih dan sanitasi dengan tingkat kerusakan pada kategori ringan;
- d. Penyelenggaran pelayanan administrasif;
- e. Penyusunan data kondisi prasarana yang ada.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6
- (1) Susunan Organisasi Unit Pemeliharaan Infrasruktur Keciptakaryaan terdiri dari :
- a. Kepala Unit;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Unit Pemeliharaan Infrasruktur Keciptakaryaan sebagaimana tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kesatu Kepala Unit

## Pasal 7

- (1) Kepala Unit adalah unsur pimpinan pada Unit Pemeliharaan Infrasruktur Keciptakaryaan;
- (2) Kepala Unit berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

## Pasal 8

- (1) Kepala Unit mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan pemeliharaan infrastruktur keciptakaryaan sesuai dengan fungsinya berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan dan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit melaksanakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan Unit Pemeliharaan Infrasruktur Keciptakaryaan;
- b. pemeliharaan Prasarana jalan lingkungan pada kondisi baik dan sedang;
- c. pemeliharaan gedung dengan tingkat kerusakan pada kategori ringan, biaya maksimum 30%(tiga puluh persen) dari total biaya fisik bangunan dan atau maksimun 2%(dua persen) dari hari standar per M 2 tertinggi;
- d. pemeliharaan prasarana air bersih dan sanitasi dengan tingkat kerusakan pada kategori ringan;
- e. pembinaan administrasi dan personil Unit Pemeliharaan Infrasruktur Keciptakaryaan;
- f. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Unit Pemeliharaan Infrasruktur Keciptakaryaan secara periodik;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sepanjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Bagian Kedua Subbagian Tata Usaha

## Pasal 9

Subbagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan pada Unit Pemeliharaan Infrasruktur Keciptakaryaan dipimpin oleh seorang kepala berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

## Pasal 10

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala Unit dalam memberikan pelayanan administratif.

## Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Unit Pemeliharaan Infrasruktur Keciptakaryaan;
- c. pengelolaan urusan keuangan Unit Pemeliharaan Infrasruktur Keciptakaryaan;
- d. penyelenggaraan urusan kepegawaian, ketatusahaan dan kearsipan Unit Pemeliharaan Infrasruktur Keciptakaryaan;
- e. penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan Unit Pemeliharaan Infrasruktur Keciptakaryaan;
- f. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha secara periodik;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit sesuai dengan bidang tugasnya.

## Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 12

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Unit dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

## Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang tertentu yang terdiri dari berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya serta mempunyai tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 14

Tenaga Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu dan bersifat mandiri.

## Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok membantu kepala Unit dalam melaksanakan sebagian tugas pokok unit kerja sesuai dengan kahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Unit sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan-jabatan fungsional di bidang pekerjaan umum dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembinaan tenaga fungsional dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jenis dan jumlah pemegang jabatan fungsional, ditetapkan sesuai kebutuhan, beban kerja dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V TATA KERJA

## Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup kerjanya maupun antar satuan organisasi.

## Pasal 18

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masingmasing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang perlaku.

## Pasal 19

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

## Pasal 20

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah untuk kemudian dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

## Pasal 21

Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 22

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal lain yang belum diatur dan belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 18 Agustus 2014

BUPATI KAPUAS HULU, ttd

A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau pada tanggal 19 Agustus 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, ttd

## MUHAMMAD SUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015 NOMOR 29

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR TAHUN 2014 TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PEMELIHARAAN INFRASRUKTUR KECIPTAKARYAAN PADA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU


BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR