Unknown BUPATI LAHAT Nomor 73 Tahun 1959 tentang TATA CARA PENYELESAIAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERAT{JRAN BUPATI LAHAT NoMoR )TrnnuN 2017
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAHAT,
- a' bahwa untuk kelancaran pemulihan kerugian daerah dapat beq'alan rebih efektif dan efisien, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan tuntutan ganti rugi keuanga'a"r, u"ilg milik daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan peratur.r, f,rp"ti tentang Tata cara penyelesaian Ganti Rugi x.,r""g""-ian ear;;Mtttk Daerah;
- 1' undang-undang Nomor 2g Tahun r9s9 tentang Pembentukan Daerah Tk. II dan xotapra3l ii s'rrr#r; selatan (l:Tbaran Negara Republik tnilnesia Nomor 73 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor lg2l);
- 2' undang-und,ang Nomor 17 Tahun 2oag tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oag Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2S6);
- 3' undang-Undang Nomor 1 Tahun 20a4 tentang Perbendahgl"" Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zoo+ Nomor 5, tamuatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4SSS); -
- 4' undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengeloraan 1"r r"rggdg Jawab Keuangan \_Negara (Lembaran Negara RepubliliLa8"L"ia Tahun 2oo4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOO\
- 5' Undang-undang Nomor 15 Tahun 2oo6 tentang Badan Pemeriksa * Keuang\_an (Lembaran--N.g*" Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor g5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor +OS+);--
6
Undang-Undano
Nom
Menetapkan
Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor aSTSl; 7.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2oL6 tentang Tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Daerah Terhadap P\_egawai Negeri Bukan Bendahara Atau pejabat Lai; (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun ioto Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 593a); 8.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun rgg7 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan T\rntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah; 9.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah teiakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun zdn tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10.
11. PeraturanDaerah Kabupaten Lahat Nomor 13 Tahun 2oog tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2oog Nomor 13);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEI\TYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peratural ptplti ini yang dimaksud dengan : c
- 2Pemerintah Kabupaten adatah pemerintah Kabupaten Lahat.
1. Daerah adalah Kabupaten iahat.
3. Bupati adalah Bupati Lahat.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lahat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Diwan perwakiia' far.yat Daerah Kabupaten Lahat.
- Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat be-rharga, dan barang, yang nyata dair pasti jumlahnya 6.
7. TUntutan Ganti Kerugian adalah suatu yang dilakukan terhadap pegawai bendahara atau pejabat l.irr- J"rrg.r, memulihkan Kerugian Daerah. proses tuntutan negeri bukan tujuan untuk
8. Barang adalah semua kekayaan pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, b;k t;; bergerak maupun tidak ueigetit&lt; u"""rt. bagranbagiannya ataupu,n Iang *"r,.rp.kan satuan yang dapat dinilai, dihitung, diukurltau ditimu""g i.*asuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali ,r.ttf a"., surat-surat berharga lainnya.
9. Pegawai Negeri Bukan Aparatur Sipil Negara yang tugas bendahara. Bendahara adalah pegawai bekerja/diserahi tugas selain
10. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstaius pejabat negara' tidak termasuk beniahxra a"r p"g** Negeri Bukan Bendahara
11. Pihak yang Merugikan adalah pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang ## BAB II INFORMASI DAN PELAPORAN KERUGIAN DAERAH Pasal 4
Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:
- b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
- a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
- d. laporan tertulis yang bersangkutan;
- f. perhitungar. ex officio; dan/atau
- g. pelapor secara tertulis.
- (1) Atasan langsung atau kepala satuan kerja wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal4.
- (2) Atasan larrgsung atau kepala satuan kerla d,apat menunjuk Pegawai Aparatur Sipil Negara /Pejabat Lain untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal
9?1?'' hal Pegawai Aparatur Sipil Negara/pejabat Lain tidak melaksanakan kewajiban sebagimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat 1{1, aanlatau ayat (4) dikenakan sanksi administratif Jesuai'-dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
pENyELESATANB*Billoro* DAERAH
Bagran Kesatu Pejabat penyelesaian Kerugian Daerah Pasal 7
- (1) PPKD sebagaimana dimaksud daram pasal T adaJah
dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (3) Dalam hal kerugian daerah dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, kewenangan untuk menyelesaikan kerugian daerah dilakukan oleh Bupati.
Bagian Kedua Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Pasal 9
Dalam rangka penyelesaian Kerrrgian Daerah, ppKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) atau pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana d.imaksud -dalam Pasal 8 ayat (2), and ayat (3) membentuk TPKD.
Dalam pemeriksaan Kerugian Daerah, TpKD memiliki tugas dan wewenang:
- men5rusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah; a.
- mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah; b.
- menghitung jumlah Kerugian Daerah; c.
- menginventarisasi harta kekayaan milik pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain yang dapat drjadikan sebagai jaminan penyelesaian ferugian Daerah; dan d.
- melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya. e.
Bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b diperoleh melalui:
- a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
- b. permintaan keterangan / tanggapan/klarifikasi melalui walv€ncara keplda setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya Kerugian Daerah yaig dituangkan dalam hasil pemeriksaan.
TPKD dalam menghitung jumlah Kerugian sebagaimana dimaksud Dalam pasal 10 huruf meminta pertimbangan dari pihak yang kompetensi. Daerah c dapat memiliki
- (1) Hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh TPKD disampaikan kepada or.rrg y"rg diduga
2. belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.
- (3) Dalam hal TPKD menerima dan menyetujui ta.nggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (21, -tpfO memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hat TPKD menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.
5. (s) Dalam hal TPKD tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap-Uaat ada keberatan atas hasil pemeriksaan.'
- (6) TPXD menyampaikan raporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (S), ayat (+1, dan ayat (5) kepada Bupati
Pasa] 14
- (1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) menyatakan bahwa:
- b. kekurangan uang, surat berharga, d.an/atau barang bukan disebabkan perbuaian melanggar hukum atau lalai pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain.
- a. kekurangan uang, surat berharga , dan/atau barang disebabkan perbpatan mehiggar h;k"; atau lalai pegawai Negeri Bukan gend-ahara atau Pejabat Lain; atau
4. Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit Lemuat: (2)
- b. jumlah Kerugian Daerah.
- a. gjhak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah; dan
7. Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud P"9" ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang/surat berharga I barang. (3)
- PPKD . menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TpKD sebagaimana dimaksud'a.u* pasal 13 ayat (6), sebagai berikut: (1)
- b. tidak menyetujui laporan hasil pemeritsaan.
3. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
- D..d"-* hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasar 14 ayat (r) tidak aiseffii, ppKD atau pejabat yang diberi kewen"r,grr" segera menugaskan TPKD untuk melakukan lemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui. r ----(2t
- Dalam hal laporan hasil pemeriksaan . TPKD (3) dalam
Bagian Ketiga
Penyelesaian Kerugian Daerah melalui penerbitan
Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Pasal 16
- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan ssgagaima-na dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a disetujui oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (l) huruf a, PPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak yang Merugikan.
- (2) Dalam hat Pihak yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada eengampu /yt g Memperoleh Hak/ Ahli Waris.
3. Dalam penuntutan penggantian Kerugian Daerah , TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan pihak yang \_Merugrkan/Pengampu/yang Memperoleh Hatclerrri Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud dalam bentuk SlilJM. (3)
- (4) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
- b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
- a. identitas Pihak yang Merugikan/pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
- c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
- e. pernyataan dari pihak yang Merugikan/pengampu/ yang Mempeiolef, Hak/Ahli waris bahwa pernyataan mereta uaat dapat ditarik kembali.
- d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
- (5) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, disertai dengan:
- b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang diljaminkan; dan
- a. daftar barang yang menjadi jaminan;
- c. surat kuasa menjual.
- Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) segera dibayarkan secara tunai atau angsuran. (1)
- Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan rnelanggar hukum, pihak yang Mlrugikan/ Pengampu /Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. waji6 {2)
- Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- PPKD wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak yang MerugikanfPengarnpu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayararL sesuai dengan SKTJM. (4)
- Dalam hal Pihak yang Merugikan /Pengarnpu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan menyampaikan teguran tertulis. SKTJM, PPKD (s)
Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (21, ayat (3), Pihak yang Memgikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.
Bagran Keempat
Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Pasal 19
- Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD. (1)
- Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD menerbitkan SKP2KS. (21
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (21 paling sedikit memuat materi:
- b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah ;
- a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
- c. jumlah Kerrrgian Daerah yang harus dibayar;
- e. daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan/ Pengampu / Y ang Memperoleh Hak / Ahli Waris.
- d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah ; dan
- (4) PPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak yang M erugikan I P engalrrpu / Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris.
Penggantian Kerugian Daerah
Majelis mempunyai tugas memeriksa dan
memberikan
- hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam 14 ayat (1) huruf b;
- c. penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (21.
- b. penggantian Kerugian Daerah setelah Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan
Pasal26
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Majelis melakukan sidang.
Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, darrf atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
- b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- a. memeriksa dan mewawancarai Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
- c. memeriksa bukti yang disampaikan
- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan meranggar hukum atau lalai, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan:
- b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- a. Llang, surat berharga, danf atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Larn; dan/atau
5. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat e) disampaikan kepada PPKD. (3)
6. Atas dasar pertinebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD mengusulkan penghapusan: (4)
- a. uang, surat berharga , danf atau barang milik Daerah 1 1
Bendahara atau pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintlhan.
- (5) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ke tentuan peratur.r, p*rr-d"rrg\_r"J"r*.r,
- (1) Dalam har hasil sidang sebagaimana dimaksud daram pasal 27 terbukti bahwa t&lt;e-k-urangan .r-ng, surat berharga, dan/atau barang disebabk"tt i.tun;;" melanggar hukum atau lafai pegawai Negeri Bukan Bendahara-;a; n!"u"t Lain, Majelis dapat riemerintahkan T'KD melarui ppKD untuk melakukan pemeriksaan f."*U"fi.
- (2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud p"J"-- lyat (1), Majelis menyampaikln har yang perlu mendapat perhatian daram pemeriksaan kembali.
- (3) Setelah rnelakukan pemeriksaan kembari sebagaimana dimaksud pada ayat (i), T'KD m.tatui ppx menyampaikan laporan hasil p.rttlrik"aan kemb"ri -r."p"aa Maj elis.
- a. kekyqlSan uang, .surar berharga,\_ dan/atau barang disebabkan perbuatan '.t.ngg;hukum atau ralai lrrii-"t Negeri Bukan Bendai-ara atau pejabat Lain;
- (4) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa:
- b. kekurangan uang, surat berharga , da'f atau barang bukan disebabkan perbuatar, *"i-igg", hukum atau ralai pegawai Negeri errk"tr--e;rrd;h"r. atau pejabat Lain, disertai dokumen pendukung. --
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:
- b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
- a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
- d. laporan tertulis yang bersangkutan;
- f. perhitungar. ex officio; dan/atau
- g. pelapor secara tertulis.
- (1) Atasan langsung atau kepala satuan kerja wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal4.
- (2) Atasan larrgsung atau kepala satuan kerla d,apat menunjuk Pegawai Aparatur Sipil Negara /Pejabat Lain untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
9?1?'' hal Pegawai Aparatur Sipil Negara/pejabat Lain tidak melaksanakan kewajiban sebagimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat 1{1, aanlatau ayat (4) dikenakan sanksi administratif Jesuai'-dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
9?1?'' hal Pegawai Aparatur Sipil Negara/pejabat Lain tidak melaksanakan kewajiban sebagimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat 1{1, aanlatau ayat (4) dikenakan sanksi administratif Jesuai'-dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
pENyELESATANB*Billoro* DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Bagran Kesatu Pejabat penyelesaian Kerugian Daerah Pasal 7
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) PPKD sebagaimana dimaksud daram pasal T adaJah
dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (3) Dalam hal kerugian daerah dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, kewenangan untuk menyelesaikan kerugian daerah dilakukan oleh Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
Dalam rangka penyelesaian Kerrrgian Daerah, ppKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) atau pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana d.imaksud -dalam Pasal 8 ayat (2), and ayat (3) membentuk TPKD.
Dalam pemeriksaan Kerugian Daerah, TpKD memiliki tugas dan wewenang:
- men5rusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah; a.
- mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah; b.
- menghitung jumlah Kerugian Daerah; c.
- menginventarisasi harta kekayaan milik pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain yang dapat drjadikan sebagai jaminan penyelesaian ferugian Daerah; dan d.
- melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya. e.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
- a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
- b. permintaan keterangan / tanggapan/klarifikasi melalui walv€ncara keplda setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya Kerugian Daerah yaig dituangkan dalam hasil pemeriksaan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
TPKD dalam menghitung jumlah Kerugian sebagaimana dimaksud Dalam pasal 10 huruf meminta pertimbangan dari pihak yang kompetensi. Daerah c dapat memiliki
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
- (1) Hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh TPKD disampaikan kepada or.rrg y"rg diduga
2. belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.
- (3) Dalam hal TPKD menerima dan menyetujui ta.nggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (21, -tpfO memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hat TPKD menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.
5. (s) Dalam hal TPKD tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap-Uaat ada keberatan atas hasil pemeriksaan.'
- (6) TPXD menyampaikan raporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (S), ayat (+1, dan ayat (5) kepada Bupati
Pasa] 14
- (1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) menyatakan bahwa:
- b. kekurangan uang, surat berharga, d.an/atau barang bukan disebabkan perbuaian melanggar hukum atau lalai pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain.
- a. kekurangan uang, surat berharga , dan/atau barang disebabkan perbpatan mehiggar h;k"; atau lalai pegawai Negeri Bukan gend-ahara atau Pejabat Lain; atau
4. Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit Lemuat: (2)
- b. jumlah Kerugian Daerah.
- a. gjhak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah; dan
7. Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud P"9" ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang/surat berharga I barang. (3)
- PPKD . menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TpKD sebagaimana dimaksud'a.u* pasal 13 ayat (6), sebagai berikut: (1)
- b. tidak menyetujui laporan hasil pemeritsaan.
3. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
- D..d"-* hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasar 14 ayat (r) tidak aiseffii, ppKD atau pejabat yang diberi kewen"r,grr" segera menugaskan TPKD untuk melakukan lemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui. r ----(2t
- Dalam hal laporan hasil pemeriksaan . TPKD (3) dalam
Bagian Ketiga
Penyelesaian Kerugian Daerah melalui penerbitan
Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Pasal 16
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14
- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan ssgagaima-na dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a disetujui oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (l) huruf a, PPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak yang Merugikan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 15
- PPKD . menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TpKD sebagaimana dimaksud'a.u* pasal 13 ayat (6), sebagai berikut: (1)
- b. tidak menyetujui laporan hasil pemeritsaan.
3. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
- D..d"-* hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasar 14 ayat (r) tidak aiseffii, ppKD atau pejabat yang diberi kewen"r,grr" segera menugaskan TPKD untuk melakukan lemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui. r ----(2t
- Dalam hal laporan hasil pemeriksaan . TPKD (3) dalam
Bagian Ketiga
Penyelesaian Kerugian Daerah melalui penerbitan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 16
- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan ssgagaima-na dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a disetujui oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (l) huruf a, PPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak yang Merugikan.
- (2) Dalam hat Pihak yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada eengampu /yt g Memperoleh Hak/ Ahli Waris.
3. Dalam penuntutan penggantian Kerugian Daerah , TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan pihak yang \_Merugrkan/Pengampu/yang Memperoleh Hatclerrri Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud dalam bentuk SlilJM. (3)
- (4) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
- b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
- a. identitas Pihak yang Merugikan/pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
- c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
- e. pernyataan dari pihak yang Merugikan/pengampu/ yang Mempeiolef, Hak/Ahli waris bahwa pernyataan mereta uaat dapat ditarik kembali.
- d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
- (5) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, disertai dengan:
- b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang diljaminkan; dan
- a. daftar barang yang menjadi jaminan;
- c. surat kuasa menjual.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 17
- Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) segera dibayarkan secara tunai atau angsuran. (1)
- Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan rnelanggar hukum, pihak yang Mlrugikan/ Pengampu /Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. waji6 {2)
- Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- PPKD wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak yang MerugikanfPengarnpu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayararL sesuai dengan SKTJM. (4)
- Dalam hal Pihak yang Merugikan /Pengarnpu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan menyampaikan teguran tertulis. SKTJM, PPKD (s)
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 18
Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (21, ayat (3), Pihak yang Memgikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.
Bagran Keempat
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 19
- Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD. (1)
- Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD menerbitkan SKP2KS. (21
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (21 paling sedikit memuat materi:
- b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah ;
- a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
- c. jumlah Kerrrgian Daerah yang harus dibayar;
- e. daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan/ Pengampu / Y ang Memperoleh Hak / Ahli Waris.
- d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah ; dan
- (4) PPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak yang M erugikan I P engalrrpu / Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 20
Penggantian Kerugian Daerah
Majelis mempunyai tugas memeriksa dan
memberikan
- hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam 14 ayat (1) huruf b;
- c. penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (21.
- b. penggantian Kerugian Daerah setelah Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan
Pasal26
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Majelis melakukan sidang.
Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, darrf atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
- b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- a. memeriksa dan mewawancarai Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
- c. memeriksa bukti yang disampaikan
- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan meranggar hukum atau lalai, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan:
- b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- a. Llang, surat berharga, danf atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Larn; dan/atau
5. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat e) disampaikan kepada PPKD. (3)
6. Atas dasar pertinebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD mengusulkan penghapusan: (4)
- a. uang, surat berharga , danf atau barang milik Daerah 1 1
Bendahara atau pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintlhan.
- (5) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ke tentuan peratur.r, p*rr-d"rrg\_r"J"r*.r,
- (1) Dalam har hasil sidang sebagaimana dimaksud daram pasal 27 terbukti bahwa t&lt;e-k-urangan .r-ng, surat berharga, dan/atau barang disebabk"tt i.tun;;" melanggar hukum atau lafai pegawai Negeri Bukan Bendahara-;a; n!"u"t Lain, Majelis dapat riemerintahkan T'KD melarui ppKD untuk melakukan pemeriksaan f."*U"fi.
- (2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud p"J"-- lyat (1), Majelis menyampaikln har yang perlu mendapat perhatian daram pemeriksaan kembali.
- (3) Setelah rnelakukan pemeriksaan kembari sebagaimana dimaksud pada ayat (i), T'KD m.tatui ppx menyampaikan laporan hasil p.rttlrik"aan kemb"ri -r."p"aa Maj elis.
- a. kekyqlSan uang, .surar berharga,\_ dan/atau barang disebabkan perbuatan '.t.ngg;hukum atau ralai lrrii-"t Negeri Bukan Bendai-ara atau pejabat Lain;
- (4) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa:
- b. kekurangan uang, surat berharga , da'f atau barang bukan disebabkan perbuatar, *"i-igg", hukum atau ralai pegawai Negeri errk"tr--e;rrd;h"r. atau pejabat Lain, disertai dokumen pendukung. --
- (1) #::fr ffiHTI?n putusan berupa pernyataan Kerugian
2. ayat (4lhuruf b (2) ft:Hil*Y;j;"";'3;flff'"" dimaksud pada ayat (1)
- a. menyettliui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dad; p;""r ig ayat (4)huruf a b. tidak menyetujui l"p.ol.l hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam p"""r?g
- (3) PPKD menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksua \_ pad? "vlt (li \_"r.r.ri ^';;;;"" Kerugian Daerah melalui penerbitan 'srrurra penyelesaian dan sKp2Ks sebagaimana diatur dalam pasal 16 sampai dengan pasai 22.
- (1) Dalam har Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali T'KD seuagaimin. ai*"r.llJ-i"r"- pasal 29 ayat (4) huruf b, Vfi3"fi" --menetapkan putusan berupa pertimbangan penghiprr".rl uang surat berharoa
- b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan pegawai Negeri gukan Bendahara atau pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggara€n tugas pemerintahan.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengusulkan penghapusan:
- b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan pegawai Negeri gutan Bendahara atau pejabat Lain yang digunikan datam penyelengga-raan tugas pemerintahan.
- a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain; dan/atau
- (4) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang\_undangan.
Da-laq sidang untuk penyeresaian penggantian Kerugian Daerah terhadap Pihak {3rg Merugikan/elngitpu/ yang it"*p"roreh Hak/Ahli waris dinyatakan-wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, Mqielis melakukan haf sebagai berikut:
- b' memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian baerar, kepada instansi yang *.tt-rgrni pengurusa.n piutang Daerah; dan/atau
- a' memeriksa\_ kelengkapan pernyataan p"ny.rahao barang jaminan sebagaimana dimafu"rrd d"r"* pasar 16 ayat (s)t -
- c. hai lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah .
- (1) setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Majeli\_s menetapkan putu-an berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
2. (21 Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ppKD untuk menerbitkan sKp2K.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
4. pertimbangan Majelis; a.
5. jumlah Kerugian Daerah yang harus dipulihkan; c.
6. identitas pihak yang Merugikan/pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris; b.
7. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang *"rr".,g"rri pengurusan piutang Daerah ; dan d.
8. {aftar barang jaminan pihak yang Merugikan/ l:ngalpu/yang Memperoleh Haf&lt;lefrfi Waris yang diserahkan kepada instansi V*g ***g.ni piutang Daerah dalam hal .Uaptis e.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diterbitkan paling lambat 74 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan sebagairnana dimaksud pada ayat [1).
- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (21 disampaikan kepada:
- b. Majelis;
- d. Pihak yang Merugikan/pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- c. instansi yang menangani pengurusan piutang Daerah; dan
- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan sKp2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak yang Merugikan/ pengampu/yune Memperoleh Hak/Ahli waris, Majelis melakukan hal berikut:
2. bmemeriksa laporan mengenai alasan- tiaak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dirnaksud dat-am Pasal 19 ayat (l); dan/atau
3. ""u.g.i a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal L4 ayat (1) humf a;
- c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kemgian Daerah.
- (2)
- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS ssfngaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, yang diqiukan keberatan dari pihak yang Merugikan/Pengampu /yang Memperoleh Hak/Ahri wlris, Majelis melakr-lkan hal sebagai berikut:
- b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal t9 ayat (1);
- a. memeriksa laporan TPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 22
- c. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2);
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 23
Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, darrf atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 25
Majelis mempunyai tugas memeriksa dan
memberikan
- hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam 14 ayat (1) huruf b;
- c. penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (21.
- b. penggantian Kerugian Daerah setelah Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 26
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Majelis melakukan sidang.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 27
Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, darrf atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
- b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- a. memeriksa dan mewawancarai Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
- c. memeriksa bukti yang disampaikan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 28
- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan meranggar hukum atau lalai, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan:
- b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- a. Llang, surat berharga, danf atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Larn; dan/atau
5. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat e) disampaikan kepada PPKD. (3)
6. Atas dasar pertinebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD mengusulkan penghapusan: (4)
- a. uang, surat berharga , danf atau barang milik Daerah 1 1
Bendahara atau pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintlhan.
- (5) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ke tentuan peratur.r, p*rr-d"rrg\_r"J"r*.r,
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 29
- (1) Dalam har hasil sidang sebagaimana dimaksud daram pasal 27 terbukti bahwa t&lt;e-k-urangan .r-ng, surat berharga, dan/atau barang disebabk"tt i.tun;;" melanggar hukum atau lafai pegawai Negeri Bukan Bendahara-;a; n!"u"t Lain, Majelis dapat riemerintahkan T'KD melarui ppKD untuk melakukan pemeriksaan f."*U"fi.
- (2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud p"J"-- lyat (1), Majelis menyampaikln har yang perlu mendapat perhatian daram pemeriksaan kembali.
- (3) Setelah rnelakukan pemeriksaan kembari sebagaimana dimaksud pada ayat (i), T'KD m.tatui ppx menyampaikan laporan hasil p.rttlrik"aan kemb"ri -r."p"aa Maj elis.
- a. kekyqlSan uang, .surar berharga,\_ dan/atau barang disebabkan perbuatan '.t.ngg;hukum atau ralai lrrii-"t Negeri Bukan Bendai-ara atau pejabat Lain;
- (4) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa:
- b. kekurangan uang, surat berharga , da'f atau barang bukan disebabkan perbuatar, *"i-igg", hukum atau ralai pegawai Negeri errk"tr--e;rrd;h"r. atau pejabat Lain, disertai dokumen pendukung. --
- (1) #::fr ffiHTI?n putusan berupa pernyataan Kerugian
2. ayat (4lhuruf b (2) ft:Hil*Y;j;"";'3;flff'"" dimaksud pada ayat (1)
- a. menyettliui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dad; p;""r ig ayat (4)huruf a b. tidak menyetujui l"p.ol.l hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam p"""r?g
- (3) PPKD menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksua \_ pad? "vlt (li \_"r.r.ri ^';;;;"" Kerugian Daerah melalui penerbitan 'srrurra penyelesaian dan sKp2Ks sebagaimana diatur dalam pasal 16 sampai dengan pasai 22.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 31
- (1) Dalam har Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali T'KD seuagaimin. ai*"r.llJ-i"r"- pasal 29 ayat (4) huruf b, Vfi3"fi" --menetapkan putusan berupa pertimbangan penghiprr".rl uang surat berharoa
- b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan pegawai Negeri gukan Bendahara atau pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggara€n tugas pemerintahan.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengusulkan penghapusan:
- b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan pegawai Negeri gutan Bendahara atau pejabat Lain yang digunikan datam penyelengga-raan tugas pemerintahan.
- a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain; dan/atau
- (4) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang\_undangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 32
Da-laq sidang untuk penyeresaian penggantian Kerugian Daerah terhadap Pihak {3rg Merugikan/elngitpu/ yang it"*p"roreh Hak/Ahli waris dinyatakan-wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, Mqielis melakukan haf sebagai berikut:
- b' memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian baerar, kepada instansi yang *.tt-rgrni pengurusa.n piutang Daerah; dan/atau
- a' memeriksa\_ kelengkapan pernyataan p"ny.rahao barang jaminan sebagaimana dimafu"rrd d"r"* pasar 16 ayat (s)t -
- c. hai lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah .
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 33
- (1) setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Majeli\_s menetapkan putu-an berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
2. (21 Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ppKD untuk menerbitkan sKp2K.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
4. pertimbangan Majelis; a.
5. jumlah Kerugian Daerah yang harus dipulihkan; c.
6. identitas pihak yang Merugikan/pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris; b.
7. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang *"rr".,g"rri pengurusan piutang Daerah ; dan d.
8. {aftar barang jaminan pihak yang Merugikan/ l:ngalpu/yang Memperoleh Haf&lt;lefrfi Waris yang diserahkan kepada instansi V*g ***g.ni piutang Daerah dalam hal .Uaptis e.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diterbitkan paling lambat 74 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan sebagairnana dimaksud pada ayat [1).
- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (21 disampaikan kepada:
- b. Majelis;
- d. Pihak yang Merugikan/pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- c. instansi yang menangani pengurusan piutang Daerah; dan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 34
- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan sKp2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak yang Merugikan/ pengampu/yune Memperoleh Hak/Ahli waris, Majelis melakukan hal berikut:
2. bmemeriksa laporan mengenai alasan- tiaak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dirnaksud dat-am Pasal 19 ayat (l); dan/atau
3. ""u.g.i a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal L4 ayat (1) humf a;
- c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kemgian Daerah.
- (2)
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 35
- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS ssfngaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, yang diqiukan keberatan dari pihak yang Merugikan/Pengampu /yang Memperoleh Hak/Ahri wlris, Majelis melakr-lkan hal sebagai berikut:
- b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal t9 ayat (1);
- a. memeriksa laporan TPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a;
- c. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2);
- e. meminta -keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
- d. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang Merugikan/pengampu/yang MempJroreh gatfarru waris dan/atau pihak yang mengetatrui terjadinya Kerugian Daerah ;
- f. hal lain yang diperrukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah .
8. (21 Dalam hat Majelis memperoleh cukup bukti,. M4ietis memutuskan:
- (3) Dalam hal dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKD melalui PPKD untuk melakukan p.*"rik"u."o ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Daerah Yang terjadi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 37
SKP2K mempunyai hak mendahulu.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 38
- (1) ## BAB IV PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 39
- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah , dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
- b. barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- a. barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain; dan/atau
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
- b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- a. nilai buku; atau
- (1) Penagihan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilakukan atas dasar:
2. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3); b. SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam pasal is "y.t (2); atau
3. a'
- c. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam pasal 36.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud dengan surat penagihan. pada ayat (1) dilakukan
- (3) surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diterbitkan 91+ ppKD paling lambat 7 (t rj;h) h; Lrj" sejak SKTJM, SKP2KS, atau SkpZX ditetapkan. J
BAB V - PENAGIHAN DAN PENYETORAN Pasal 4O
Pasal 41
- (3) surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diterbitkan 91+ ppKD paling lambat 7 (t rj;h) h; Lrj" sejak SKTJM, SKP2KS, atau SkpZX ditetapkan. J
BAB V - PENAGIHAN DAN PENYETORAN Pasal 4O
Pasal 42
- (1) Pi!"k yang Merugikan/penga,mpu/yang Memperoleh Hak/ Ahli waris yang telah merakukan p.tty"t..r, s""ti Kerugian Daerah ke Kas Daerah sesuai dengan jumlih aan. jariska
- (2) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh PPKD, untuk SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
- a. Identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu lyttg Memperoleh Hak/Ahli Waris;
- c. pernyataan bahwa Pihak yang Merugikan/Pengampu/ yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah ;
- e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
- (4) Dalam hal surat keterangan tanda lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak yang Merugikan /pengarnpu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.
10. Dalam hal terdapat harta kekayaan pihak yang Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau sKp2K, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli waria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada instansi yang berwenang. (s)
11. surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada: (6)
- b. Majelis;
- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. Pihak yang Merugikan/pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah ; dan
- d. Instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.
BAB V - PENAGIHAN DAN PENYETORAN Pasal 4O
Pasal 43
- Atas dasar surat keterangan tanda runas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, ppKD *errg,r"ulkan penghapusan: (1)
- b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan pegawai Negeri gutan Bendahara 14
- a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
i
- (21 Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - PENAGIHAN DAN PENYETORAN Pasal 4O
Pasal 44
- (1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak yang Merugikan/ Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli waris dapat mengajukan perrnohonan pengurangan tagihan daerah.
2. (21 Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu /yxtg Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke Kas Daerah, Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas Kerugian Daerah atas dasar pengurangan tagihan.
3. {3) Tata cara pengembalian kelebihan tagihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-und.angan.
BAB VI - PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN DAERAH KEPADA INSTANSI YANG MENANGANI PENGURUSAN PIUTANG DAERAH Pasal 45
Pasal 45
Bupati menyerahkan upaya penagrhan Kerugian Daerah kepada instansi yang menang€rni pengurusan piutang daerah
BAB VI - PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN DAERAH KEPADA INSTANSI YANG MENANGANI PENGURUSAN PIUTANG DAERAH Pasal 45
Pasal 46
Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Daerah dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur, Bupati, atau Walikota menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Daerah .
Pasal4T
Penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - KEDALUWARSA Pasal 48
Pasal 48
i
I
I
t
rl
Kerugian Daerah tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak" terjadinya Kerugian Daerah tidak dilakukan penuntutan ;;;t ;"gt terhadap Pihak yang Merugikan/Pengampu lyxtg il,I"rtrp"toleh Hak/ Ahli Waris'
BAB VII - KEDALUWARSA Pasal 48
Pasal 49
Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar g"rf, ferugian baerah menjadi hapus apabila dalam waktu 3 [tig") tahun sejak putusan pengadilan yang ,rr"tt"t"pkan peng"*prt"tt kepada Pihak yang Merugikan' atau ""3"t pifr.f. ^V"tig Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal a.rrri",-p"rrg"rrip., I yang Memperoleh Hak/Ahli waris tidak Jiueri tahu oleh ppxp *"ttg"tt"i adanya Kerugian Daerah '
BAB VIII - PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAN AKUNTANSI DAN PEI,APORAN KEUANGAN Pasal 50
Pasal 50
Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Ba{an Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai'
BAB VIII - PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAN AKUNTANSI DAN PEI,APORAN KEUANGAN Pasal 50
Pasal 51
Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
BAB IX - KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DENGAN SANKSI LAINNYA Pasal 52
Pasal 52
Pihak yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Daerah dapat dikenai sanksi administratif danlatau sanksi pidana.
BAB IX - KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DENGAN SANKSI LAINNYA Pasal 52
Pasal 53
Putusan pidana tidak membebaskan Pihak yang Merugikan dari Tuntutan Ganti Kerugian.
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 54
Pasal 54
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
- b. Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang dilaksanakan
- a. Putusan pengenaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah kepada Pihak ytrLg Merugikan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku;
- c. Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 54
Pasal 55
Peratrrran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundalr,gan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Penetapan: Ditetapkan di Lahat pada tanggal us ,0t1

Penandatangan: BUPATI DIN ASWARI RIVAI H.

Penetapan: Diundangkan di Lahat pada tanggal t0 Agustus A0\7 PIt. SEKHETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT ADAN KEUANGAN DAERAH H. HARYANTO BERITA DAERAH KAE}UPATEN I.AHAT TAHUN 2oL7 NOMOR 38