KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 11 Tahun 2016 tentang PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2016 (berlaku 30 Maret 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
Pasal 4
- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pasal 31
- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
MEMUTUSKAN:
: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2016.
:
Menetapkan 91 (sembilan puluh satu) Rancangan Peraturan Presiden sebagai Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Keputusan Presiden ini.



KEDUA

- Program Penyusunan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

KETIGA

- Pemrakarsa melaporkan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA setiap triwulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KEEMPAT

- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan verifikasi dan evaluasi atas laporan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dari Pemrakarsa untuk disampaikan kepada Presiden.

KELIMA

- Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

JOKO WIDODO

## Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA



LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2016

## I. LUNCURAN PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2015

| NO | JUDUL | MATERI MUATAN | DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN | PEMRAKARSA |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 | RPerpres tentang Lembaga Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan | 1. Pembentukan; 2. Susunan keanggotaan; 3. Tugas dan kewenangan; 4. Kedudukan dan tanggung jawab; 5. Tata cara pelaksanaan tugas lembaga. | UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 55 ayat (6) | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 2 | RPerpres tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Dalam Pengelolaan Sampah | 1. Kebijakan dan program pengurangan dan penanganan sampah; 2. Upaya pengurangan timbunan sampah; 3. Penentuan prioritas jenis sampah; 4. Kurun waktu yang ditentukan untuk penanganan sampah | PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 6 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |


| NO | JUDUL | MATERI MUATAN | DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN | PEMRAKARSA |
|------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 3 | RPerpres tentang Badan Ketahanan Pangan | Melaksanakan tugas pemerintah di bidang pangan. | UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 28 ayat (4) Pasal 37 ayat (2) Pasal 43 Pasal 45 ayat (3) Pasal 48 ayat (2) Pasal 52 ayat (2) Pasal 54 ayat (3) Pasal 65 ayat (3) Pasal 112 Pasal 131 | Kementerian Pertanian |
| 4 | RPerpres tentang Pengadaan Teknologi Industri Melalui Proyek Putar Kunci | 1. Batasan keadaan tertentu sebagai syarat Pemerintah untuk dapat melakukan pengadaan Teknologi Industri melalui proyek putar kunci; 2. Kewajiban penyedia teknologi dalam proyek putar kunci untuk melakukan alih teknologi kepada pihak domestic; 3. Pembiayaan pengadaan proyek putar kunci; 4. Pengelolaan proyek putar kunci. | UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 39 ayat (3) | Kementerian Perindustrian |


| NO | JUDUL | MATERI MUATAN | DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN | PEMRAKARSA |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 5 | RPerpres tentang Kebijakan Industri Nasional | Arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, antara lain memuat: 1. Sasaran pembangunan industri; 2. Fokus pengembangan industri; 3. Tahapan capaian pembangunan industri; 4. Pengembangan sumber daya industri; 5. Pengembangan sarana dan prasarana; 6. Pengembangan perwilayahan industri; 7. Fasilitas fiskal dan nonfiskal. | UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 12 ayat (5) | Kementerian Perindustrian |
| 6 | RPerpres tentang Industri yang Memiliki Keunikan dan Merupakan Warisan Budaya Bangsa dan Industri Menengah Tertentu yang Dicadangkan | 1. Kriteria dan perizinan; 2. Perlindungan dan pelestarian; 3. Pemberdayaan; 4. Pemberian fasilitas; 5. Pemanfaatan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional; 6. Peran serta masyarakat; 7. Pengawasan dan pengendalian; 8. Penyelesaian sengketa. | UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 103 ayat (4) | Kementerian Perindustrian |


| NO | JUDUL | MATERI MUATAN | DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN | PEMRAKARSA |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 7 | RPerpres tentang Penetapan Kondisi Dalam Rangka Penyelamatan Perekonomian Nasional Melalui Sektor Industri | 1. Batasan krisis ekonomi nasional; 2. Industri yang diselamatkan; 3. Besaran biaya; 4. Jangka waktu penyelamatan; 5. Instansi yang melaksanakan penyelamatan; 6. Evaluasi atas penyelamatan krisis ekonomi tersebut. | UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 46 ayat (2) | Kementerian Perindustrian |
| 8 | RPerpres tentang Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Swalayan, dan Perkulakan | 1. Ruang lingkup pengelolaan pasar rakyat; 2. Perlindungan dan pemberdayaan pasar rakyat mulai dari pedagang, pelaku usaha, maupun konsumen; 3. Fasilitas penunjang, penataan dan sanitasi serta standarisasi sarana dan prasarana; 4. Penataan dan pembinaan pasar rakyat; 5. Tata ruang dan zonasi; 6. Perizinan. | UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 13 ayat (3) Pasal 14 ayat (3) | Kementerian Perdagangan |
| 9 | RPerpres tentang Pasar Lelang Komoditas | 1. Pelaku pasar lelang; 2. Komoditi yang diperdagangkan dalam pasar lelang; | UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 18 ayat (2) | Kementerian Perdagangan |


| NO | JUDUL | MATERI MUATAN | DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN | PEMRAKARSA |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| | | 3. Tata cara transaksi; 4. Revitalisasi pasar lelang; 5. Lembaga yang menangani pasar lelang komoditas. | | |
| 10. | RPerpres tentang Barang yang Terkait dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup | 1. Jenis barang atau produk yang termasuk sebagai barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Barang dimaksud pada RPerpres ini tidak termasuk makanan, minuman, obat, kosmetik, perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), alat kesehatan, dan barang kena cukai; 2. Pendaftaran barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup; 3. Tata cara penghentian dan penarikan barang yang tidak didaftar menurut ketentuan yang berlaku. | UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 32 ayat (5) Pasal 34 | Kementerian Perdagangan |


| NO | JUDUL | MATERI MUATAN | DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN | PEMRAKARSA |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 11 | RPerpres tentang Barang dan/atau Jasa yang Dilarang atau Dibatasi Perdagangannya | 1. Jenis barang yang dilarang untuk diperdagangkan; 2. Jenis barang yang dibatasi untuk diperdagangkan; 3. Tata cara penetapan barang yang dilarang maupun barang yang dibatasi untuk diperdagangkan; 4. Lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melaksanakan pelarangan dan pembatasan barang yang diperdagangkan; 5. Barang dalam pengawasan yang diperdagangkan. | UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 35 ayat (2) Pasal 101 ayat (3) | Kementerian Perdagangan |
| 12 | RPerpres tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Sektor Perdagangan | 1. Pemberian fasilitas, insentif, bimbingan teknis, akses, dan/atau bantuan permodalan, bantuan promosi, dan pemasaran; 2. Kerja sama dengan pihak lain yang dianggap mampu memberikan progress bagi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah. | UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 73 ayat (4) | Kementerian Perdagangan |


| NO | JUDUL | MATERI MUATAN | DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN | PEMRAKARSA |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 13 | RPerpres tentang Kampanye Pencitraan Indonesia | 1. Strategi kampanye dan promosi produk dan jasa dalam negeri; 2. Pembiayaan pelaksanaan kebijakan kampanye pencitraan Indonesia; 3. Jenis produk dan jasa unggulan; 4. Koordinasi pusat dan daerah. | UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 79 ayat (4) | Kementerian Perdagangan |
| 14 | RPerpres tentang Pembentukan Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional | Pembentukan Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional. | UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 97 ayat (6) | Kementerian Perdagangan |
| 15 | RPerpres tentang Tata Cara Pemberian Preferensi Perdagangan Secara Unilateral Kepada Negara Kurang Berkembang | Mengatur mengenai tata cara pemberian preferensi perdagangan secara unilateral kepada negara kurang berkembang. | UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 87 | Kementerian Perdagangan |
| 16 | RPerpres tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga | 1. Kinerja penganggaran kementerian/lembaga yang belum optimal sehingga perlu suatu alat untuk memacu kinerja penganggaran, salah satunya dengan memberikan penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan kinerja KL yang bersangkutan; | UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 Pasal 17 | Kementerian Keuangan |


| NO | JUDUL | MATERI MUATAN | DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN | PEMRAKARSA |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| | | 2. Melalui Peraturan Presiden ini, diharapkan dapat memacu/ memotivasi kementerian/lembaga dalam melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan sehingga kinerja penganggaran meningkat. | | |
| 17. | RPerpres tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan | 1. Tujuan Pembiayaan Sekunder Perumahan; 2. Maksud Pembiayaan Sekunder Perumahan adalah membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan; 3. Mekanisme pembiayaan sekunder perumahan, melalui sekuritisasi dan penyaluran pinjaman; 4. Kegiatan lain: penempatan dana dan penyertaan langsung. | PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| 18. | RPerpres tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, | 1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang; 2. Rencana struktur ruang; 3. Rencana pola ruang; 4. Arahan pemanfaatan ruang; | PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Pasal 123 ayat (4), Lampiran X Nomor 19) | Kementerian Agraria dan Tata Ruang |


| NO | JUDUL | MATERI MUATAN | DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN | PEMRAKARSA |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur | 5. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang; 6. Pengawasan pemanfaatan ruang kawasan; 7. Kelembagaan, peran masyarakat, dan pembinaan. | | |
| 19. | RPerpres tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan | 1. Menambahkan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai salah satu peserta penerima upah; 2. Penyesuaian ketentuan iuran bagi keluarga yang suami dan istrinya pekerja penerima upah; 3. Ketentuan pindah manfaat bagi peserta yang telah memilih iuran dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas tertentu; 4. Pengaturan obat dan alat kesehatan program, termasuk alat kontrasepsi di fasilitas kesehatan bukan milik pemerintah, terkait kebutuhan dan kecukupan pengadaan, distribusi, dan | - UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional Pasal 13 ayat (2) Pasal 21 ayat (4) Pasal 22 ayat (3) Pasal 23 ayat (5) Pasal 26 Pasal 27 ayat (5) Pasal 28 ayat (2) - UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Pasal 15 ayat (3) Pasal 19 ayat (5) huruf a | Kementerian Kesehatan |


## - 10 -

| NO | JUDUL | MATERI MUATAN | DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN | PEMRAKARSA |
|------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| | | tata caranya; 5. Perluasan manfaat jaminan kesehatan, seperti dengan menambahkan pelayanan akibat ketergantungan narkotika dan/atau alkohol serta pelayanan medis akupuntur dalam pelayanan kesehatan yang dijamin; 6. Penyesuaian ketentuan cara pembayaran kapitasi kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah non buld dan fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Pusat; 7. Pengaturan tentang moral hazard, waste, abuse dan fraud, termasuk upaya pencegahan, deteksi dini, penindakan, prosedur pengawasan, sanksi administrasi, dan denda bagi pelaku fraud. | | |
| 20. | RPerpres tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia | 1. Susunan organisasi Konsil; 2. Keanggotaan Konsil; | - UU Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan | Kementerian Kesehatan |


## - 11 -

| NO | JUDUL | MATERI MUATAN | DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN | PEMRAKARSA |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 3. Unsur-unsur keanggotaan Konsil; 4. Tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan pergantian antar waktu anggota Konsil. | Pasal 52 ayat (3) - UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 43 | |
| 21. | RPerpres tentang Kelengkapan Organisasi, Mekanisme, dan Pembiayaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia | 1. Pengaturan tugas, fungsi, struktur organisasi, dan mekanisme di KPAI; 2. Pembiayaan KPAI. | UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 75 ayat (4) | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 22. | RPerpres tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak | 1. Langkah dan strategi pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui pengembangan kabupaten/kota layak anak; 2. Pembagian peran para pihak dalam pengembangan kabupaten/kota layak anak. | UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 21 ayat (6) | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 23. | RPerpres tentang Hak Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir | Hak keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir. | Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2014 tentang Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir Pasal 22 ayat (3) | Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi |
| 24. | RPerpres tentang Rencana Induk Riset Nasional | Rancangan kebijakan strategis nasional pembangunan ilmu pengetahuan dan | UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional | Kementerian Riset, Teknologi, |


## - 12 -

| NO | JUDUL | MATERI MUATAN | DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN | PEMRAKARSA |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| | | teknologi tahun 2015-2019. | Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pasal 18 ayat (2) | dan Pendidikan Tinggi |
| 25. | RPerpres tentang Dewan Insinyur Indonesia | Mengenai pembentukan, struktur organisasi, rekrutmen, dan jumlah anggota serta pendanaan. | UU Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran Pasal 35 | Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi |
| 26. | RPerpres tentang Tata Kelola Gas Bumi | Memberikan pengaturan yang dapat mensinkronisasikan kebijakan pasokan gas bumi, konsep agregasi, dan pengaturan kegiatan usaha gas bumi yang dapat mendorong pembangunan infrastruktur gas bumi di Indonesia. | UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas Pasal 8 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 27. | RPerpres tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2010 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Anggota Dewan Energi Nasional | Perubahan besaran honorarium bagi Anggota Dewan Energi Nasional. | UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi Pasal 15 Jo . Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |


## - 13 -

| NO | JUDUL | MATERI MUATAN | DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN | PEMRAKARSA |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| | | | Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional Pasal 25 ayat (1) | |
| 28. | RPerpres tentang Pelaksanaan Pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga | Kebijakan pelaksanaan pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga meliputi: 1. Rencana tahapan pelaksanaan pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga; 2. Alokasi gas bumi bagi jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga; 3. Harga jual gas bumi dari kontraktor kontrak kerja sama atau badan usaha pemegang izin usaha niaga gas bumi untuk jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga; 4. Penugasan pelaksana pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga dengan skema pengelolaan aset barang milik negara berupa Penyertaan Modal Pemerintah | PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |


## - 14 -

| NO | JUDUL | MATERI MUATAN | DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN | PEMRAKARSA |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| | | Pusat (PMPP). | | |
| 29. | RPerpres tentang Pengalihan Saham dan Luasan Saham Dalam Pemanfatan Pulau-Pulau Kecil dan Sekitarnya dalam Rangka Penanaman Modal Asing | 1. Pengalihan saham secara tertahap kepada peserta Indonesia; 2. Aspek ekonomi, sosial, dan ekologi pada luasan lahan. | UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 26A | Kementerian Kelautan dan Perikanan |
| 30. | RPerpres tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 1. Perencanaan dan implementasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil; 2. Pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; 3. Tata cara hasil penelitian dan pengembangan; 4. Pengaturan penelitian asing di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. | UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 42,Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 | Kementerian Kelautan dan Perikanan |
| 31. | RPerpres tentang Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan di | 1. Peningkatan pengembangan sumber daya manusia di bidang pengelolaan | UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah | Kementerian Kelautan dan |


## - 15 -

| NO | JUDUL | MATERI MUATAN | DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN | PEMRAKARSA |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; 2. Kerja sama dengan berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. | Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 | Perikanan |
| 32. | RPerpres tentang Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia | 1. Penerima Honorarium Pengawas Haji Indonesia; 2. Besaran Honorarium; 3. Penetapan Pelaksanaan Pemberian Honorarium. | UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 20 | Kementerian Agama |
| 33. | RPerpres tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Haji | 1. Pembentukan, susunan organisasi, tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang badan pelaksana keuangan haji; 2. Syarat dan tata cara pengangkatan pegawai BPKH; 3. Syarat umum dan syarat khusus anggota pelaksana; 4. Pengganti antar waktu anggota badan pelaksana. | UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji Pasal 28 ayat (4) Pasal 33 ayat (3) Pasal 35 ayat (2) Pasal 39 Pasal 44 ayat (5) Pasal 30 ayat (4) Pasal 31 ayat (5) Pasal 35 ayat (2) Pasal 39 | Kementerian Agama |


## - 16 -

| NO | JUDUL | MATERI MUATAN | DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN | PEMRAKARSA |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| | | | Pasal 44 ayat (5) | |
| 34. | RPerpres tentang Pemberian Penghargaan di Bidang Kepariwisataan | 1. Mengatur pemberian penghargaan kepada perorangan, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi luar biasa/berjasa besar dalam meningkatkan pembangunan kepeloporan dan pengabdian di bidang pariwisata; 2. Bentuk penghargaan berupa pemberian piagam, uang, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat. | UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 31 ayat (4) | Kementerian Pariwisata |
| 35. | RPerpres tentang Pemberian Insentif Kepada Pengusaha dan/atau Masyarakat dalam Pembangunan Pariwisata di Pulau Kecil | Mengatur pemberian insentif kepada pengusaha dan/atau masyarakat dalam pembangunan pariwisata di pulau kecil. | UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 60 | Kementerian Pariwisata |
| 36. | RPerpres tentang Persyaratan dan Tata Cara Serta Jumlah Pemberian Uang Tunai | Persyaratan dan tata cara serta jumlah pemberian uang tunai. | PP Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pasal 12 ayat (4) | Kementerian Sosial |


| NO | JUDUL | MATERI MUATAN | DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN | PEMRAKARSA |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 37 | RPerpres tentang Persyaratan Dan Tata Cara Serta Besaran Tunjangan Berkelanjutan Bagi Perintis Kemerdekaan Dan Keluarga Pahlawan | Persyaratan dan tata cara serta besaran tunjangan berkelanjutan bagi perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan. | PP Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pasal 14 ayat (5) | Kementerian Sosial |
| 38 | RPerpres tentang Sistem Penguatan Kesetiakawanan Sosial Nasional | 1. Tujuan, prinsip, dan sasaran sistem penguatan kesetiakawanan sosial nasional; 2. Strategi dan jalur penguatan; 3. Upaya penguatan; 4. Mekanisme; 5. Penyelenggara dan tanggung jawab Pemerintah Pusat, provinsi, kabupaten/kota; 6. Kelembagaan, koordinasi, sarana dan prasarana; 7. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; 8. Pembiayaan, pembinaan, dan pengawasan; 9. Ketentuan peralihan dan penutup. | PP Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | Kementerian Sosial |


## - 18 -

| NO | JUDUL | MATERI MUATAN | DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN | PEMRAKARSA |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 39 | RPerpres tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2007 tentang Tunjangan Kerja Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Lembaga Sens