PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 6 Tahun 1974 tentang KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN PENCANTUMAN GELAR / PENINGKATAN PENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN BUPATI BALANGAN, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya pembinaan pelaksanaan pemberian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan pencantuman gelar akademik/peningkatan pendidikan PNSD dengan memperhatikan jenis dan kualifikasi pendidikan formal yang diperlukan dan sesuai dengan kebutuhan nyata daerah, perlu mengatur tata cara, syarat dan prosedur Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah dan Pencantuman Gelar/Peningkatan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah dan Pencantuman Gelar/Peningkatan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lemabaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265); 2.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nisional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Pembentukan Peraturan (Lembaran Negara RePublik Nomr 53, Tambahan Lembaran lndonesia Nomor 4389); Tahun 2004 tentang Perundang-undangan lndonesia Tahun 2004 Negara RePublik
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeri-ntahan baerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana lelah diubah dengan Undang-Undang Nom6r 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeri-ntahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Norot 59, Timbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru danD-osen(LembaranNegaraRepubliklndonesia Tahun 2OO5 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4586);
7. peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Norot 193, Tlmbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4014);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik lndonesiiTahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4014);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RepubliklndonesiaTahun2000Nomorlg4,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4015);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Si91t (Lembaran Negara Replntif lndonelia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemJrintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO2 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4192);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a193);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor a2ffi); 12.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4561); 13.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambagan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a737); 14.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2001 tentang lzin Belajar dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan Departemen Dalam Negeri; '15.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 16.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 17.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 18.
21. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 19.
22. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 20.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44); 22.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN PENCANTUMAN GELAR / PENINGKATAN PENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
- Z. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Balangan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Balangan.
6. pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah sebagaimana dimaksud ditam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo' Undangundang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
7. pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Neleri Sipil baerah Kabupaten Balangan yang gajinya dibebankan pada Anlgaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan dan Oe[J4a pada Pemerintah Kabupaten Balangan, atau dipekerjakan diluar lnstansi induknya.
8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Neg6ri Sipil ## BAB II PERSYARATAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJMAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan aPabila :
1. Diangkat dalam jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau-keahlian yang sesuai dengan lazah yang diperoleh;
2. Telah memenuhi persyaratan kepangkatan minimal yang ditetapkan;
3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja I Daft91 Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan ( DP-3 ) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
4. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu ;
5. Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah;
6. Sesuai dengan formasi kebutuhan daerah;
7. Memenuhi ketentuan peraturan kepegawaian yang berlaku;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Tanpa mengurangi arti dan maksud yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil Daerah, maka pemberian kenaikan pangkat penyesuian ijazah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dilaksanakan berjenjang.
- (2) Yang dimaksud berjenjang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas adalah sesuai dengan tingkatan Pendidikanlljazah yang diperoleh, yaitu : dari SD ke SLTP, dari SLTP ke SLTA, dari SLTA ke D-ll, D-lll, D-IV/S-1, dari S-1 ke S-2/Spesialis-1, dari S-2 ke S-3/Spesialis-ll.
- (3) Penyesuaian Kenaikan Pangkat dapat diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memperoleh atau memiliki :
- a. Surat Tanda Tamat Belajar I ljazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan telah berpangkat minimal Juru Muda Tingkat I Golongan Ruang llb dalam 2 (dua) tahun terakhir dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru Golongan Ruang l/c ;
- b. Surat Tanda Tamat Belajar I ljazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Tingkat I Golongan Ruang l/d ke bawah dan minimal berpangkat Juru Golongan Ruang l/c dalam 2 (dua) tahun terakhir dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Golongan Ruang ll/a ;
- c. Surat Tanda Tamat Belajar I ljazah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma ll telah berpangkat minimal Pengatur Muda Golongan Ruang ll/a dalam 2 (dua) tahun terakhir dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I Golongan Ruang ll/b ;
- d. ljazah Sarjana Muda, ljazah Akademi atau ljazah Diploma lll telah berpangkat minimal Pengatur Muda Tingkat I Golongan Ruang ll/b dalam 2 (dua) tahun terakhir dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Golongan Ruang llic;
- e. ljazah Sarjana (S-1), ljazah Diploma lV masih berpangkat Pengatur Tingkat I Golongan Ruang ll/d ke bawah dan sekurang-kurangnya minimal Pengatur Golongan Ruang ll/c dalam 2 (dua) tahun terakhir dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Golongan Ruang lll/a;
- f. ljazah Dokter, ljazah Apoteker dan liazah lain yang setara, liazah Magister (S-2) atau ljazah Spesialis I dan telah berpangkat minimal Penata Muda Golongan Ruang lll/a dalam 2 (dua) tahun terakhir dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang ilt/b;
- g. ljazah Doktor (s-3) atau liazah spesialis ll dan telah berpangkat minimal Penata Muda Tingkat l'Golongan Ruang lll/b dalam 2 (dua) tahun terakhir dapat dinJit&lt;t&lt;an pangkatnya menjadi Penata Golongan Ruang lll/c;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
ljazah yang diperoleh PNSD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (3) iOrtrn'ljazAn yang diperoleh dari Sekolah/Perguruan Tinggi Negeri alau iiazah yang Oifieroteh daii sekolah/Perguruan Tinggi Swasta yang telah terakreditasi Oan-at4 telah mendapat izin penyelenggaraan program studi dan atau dengan status terdaftar dan atau diakui oleh-Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional (DEPDIKNAS) dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta'
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
ljazahyang diperoleh dari sekolah atau Perguruan Tinggi di Luar Ne\_geri hanya Oapat Oi tiargai apabila diakui dan ditetapkan sederajat dengan ijazah dari sei&lt;olah atau -perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang iendidikan -Nasionat atau pejabat lain yang ## BAB III PELAKSANAAN DAN PERSYARATAN UJIAN
PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljasah di bagi dalam 7 (tujuh) Kualifikasi' yaitu :
1. Kualifikasi I bagi PNS yang memperoleh surat Tanda Tamat Belajar sekolah Lanjutan Tinglat PertamL atau sederajat, dan belum berpangkat Juru Golongan Ruang l/c;
2. Kualifikasi ll bagi PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutai Tingkai Atas atau sederajat, dan belum berpangkat Pengatur Muda Golongan Ruang ll/a ;
3. Kualifikasi lll bagi PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar / ljazah Sekolah 6rt, penOiOit&lt;an Luar Biasa atau Diploma ll, dan belum berpangkat Pengatur Muda Tingkat I Golongan Ruang ll/b ;
4. Kualifikasi lV bagi PNS yang memperoleh liazah Sarjana Mud-a, liazah Akademi, atau ljalah Diploma-lll, dan belum berpangkat Pengatur Golongan Ruang ll/c;
5. Kualifikasi V bagi PNS yang memperoleh sarjana (S-1), ljazah Diploma lV, dan belum berpingkat Penata Muda Golongan Ruang lll/a ;
6. Kualifikasi Vl bagi PNS yang memperoleh ljazah Dokter, ljazah Apoteker, alau ljazah lain yang setara, ljazah Magister (S-2), atau liazah Spesialis I dibidang kedokteran, dan belum berpangkat Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang lll/b ;
7. Kualifikasi Vll bagi PNS yang memperoleh ljazah Doktor (S-3) atau ljazah Spesialis ll dan belum berpangkat Penata Golongan Ruang lll/c;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Ujian dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian liazah dilaksanakan berdasarkan kebutuhan Formasi Pegawai yang tersedia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
- (2) Ujian dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah dapat diberikan kepada PNSD yang memenuhi ketentuan yang berlaku, kecuali Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional misalnya : guru, tenaga medis, arsiparis, dan lainnya yang kenaikan pangkatnya dengan penetapan angka kredit serta penjaga sekolah / kantor.
- (3) Untuk Kelancaran pelaksanaan Ujian Kenaikan Pengkat Penyesuian ljazah dibentuk Panitia Pelaksana Ujian yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Persyaratan administrasi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian liazah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 8

Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah selesai mengikuti pendidikan formal dengan status ijin belajar dan tugas belajar (izin belajar khusus).

## Pasal 9

Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah diumumkan secara terbuka kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.

## Pasal 10

Setiap Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 Ayat (3), Pasal 7, Pasal 8 dan Persyaratan administrasi lainnya yang ditetapkan oleh Panitia dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah.

## BAB IV

## MATERI UJIAN

## Pasal 11

- (1) Materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah berpedoman pada materi ujian penerimaan Calon Pegawai Negerii Sipil sesuai dengan tingkat ijazah yang diperoleh.
- (2) Materi Ujian meliputi :
- b. Psikotest
- a. Test Kompetensi;

## BAB V

## PENCANTUMAN GELAR / PENINGKATAN PENDIDIKAN

## Pasal 12

- (1) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang pangkatnya telah sesuai dengan ijazah yang dimilikinya atau lebih, kepadanya dapat mengusulkan pencantuman gelar atau peningkatan pendidikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (2) Pencantuman gelar / peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan bersamaan dengan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat periode berikutnya.
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah memiliki ijazah, sedangkan periode kepangkatannya sebagaimana dimaksud Ayat (2) masih lama, maka kepadanya diberikan surat keterangan yang menyatakan diakui dan dapat dipergunakan gelar dan rjazah tersebut untuk kepentingan kepegawaiannya.
- (4) Persyaratan Pencantuman Gelar / Peningkatan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran ll dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 13

Usul pencantuman gelar atau peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) harus melampirkan lzin Belajar Asli dari Pejabat yang benrvenang.

## Pasal 14

- (1) Khusus bagi tenaga jabatan fungsional tertentu yang diangkat menjadi CPNS/PNSD melalui rekrutmen data base pegawai dapat mengusulkan pencantuman gelar / peningkatan pendidikan tanpa izin belajar, dengan ketentuan :
- b. ljazah yang diperoleh tanggal penetapannya sebelum atau sesudah periode kenaikan pangkat yang bersangkutan, maka akan ditunda 1 (satu) tingkat dari kenaikan pangkat yang bersangkutan:
- a. ljazah yang diperoleh tanggal penetapannya maksimal sampai dengan tahun 2011;
- (2) ljazah sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1), harus sesuai dengan uraian tugas kedinasannya.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 15

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah selesai mengikuti pendidikan formal, yang penetapan izin belajarnya sebelum berlakunya Peraturan ini, dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian liazah.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Balangan Nomor : 030.b Tahun 2004, tanggal 01 Maret 2004, tentang Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah dan Pencantuman Gelar/Peningkatan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan nngrn pada April 2009

BUPATI

I n. serer FFENDTEI

I



Diundangkan di Paringin

pada tanggal ii! 1-ui:ii- 2009

SEKRETARIS DAERAH

M. RIDUAN DARLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2OO9 NOMOR C5

Lampiran

I

:

Peraturan BuPati Balangan

Nomor 6 Tahun 2009

Tanggal 8 April 2009

## PERSYARATAN ADMINISTRASI

## UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

## 1. Persyaratan :

- b. surat Rekomendansi dari Pimpinan Unit Kerja yang berisi ;
- a. ljazah yang akan dilaksanakan telah terakreditasi dan atau telah mendafat iiin meyelenggarakan program studi dan atau dengan status terdaftar dan atau diakui ;
- c. DP-3 dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai rata-rata baik;
- e. Uraian tugas / pekerjaan yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon ll / Kepala Unit Kerja;
- d. Bersedia ditempatkan pada unit kerja yang sesuai formasi yang diPerlukan;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
2. Persyaratan Khusus, tidak sedang dalam keadaan :
- a. Diberhentikan sementara;
- c. Cuti diluar tanggungan negara;
- b. Menerima uang tunggu;
- d. Proses penjatuhan hukuman disiplin;
- e. Menjalani hukuman disiplin;

## 3. Bahan KelengkaPan

- b. Fotocopy Dp-3 da'lam 1 (satu)iahun terakhir dengan nilai rata-rata baik dan dilegalisir;
- a. Fotocopy SK Pangkat terakhir yang dilegalisir;
- c. Fotocop-y rlazah sD s/d terakhir (D-lll ke atas melampirkan transkrip nilai) yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- d. Asli Surat lzin-Belajar Khusus dari Bupati Balangan atau Asli Surat lzin Belajar dari Sekretaris Daerah;
5. Asli Rekomendasi dari Pimpinan Unit Kerja; e.
6. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Fotocopy yang disahkan (Untuk setingkat S-1 Kesehatan Yang ditunjuk); Dokter Pemerintah dan s/d S-3 oleh Tim Penguji g.
7. Surat Keterangan bersedia ditempatkan pada formasi; f. unit kerja untuk mengisl
- h. Pas Photo Hitam Putih 3 x 4 sebanyak 5 lembar;

BUPATI

t

,f H. serer ENDrE/

/


Lampiran ll

Peraturan Bupati Balangan

Nomor 6 Tahun 2009 Tanggal 8 April 2009

## KELENG KAPAN PENGANTUMAN GELAR / PENINGKATAN PENDIDIKAN

Kelengkapan Umum sebanyak 1 (satu) rangkap :

- a. Surat Pengantar dari unit kerja;
- b. SK Pangkat terakhir yang dilegalisir;
3. ljazah terakhir yang dilegalisir; c.
4. Surat lzin Belajar Khusus Asli atau Surat lzin Belajar Asli; d.
- e. DP-3 1 (satu) tahun terakhir;
- f. Uraian tugas;


ANGAN,t BUPATI

f

n. serex

FFENDIE 7