PERATURAN BUPATI MA Nomor 21 Tahun 2017 tentang PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA) DAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (RPTKA) DI KABUPATEN MAJENE (berlaku 20 April 2017)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa berdasarkan Keputusan Menteri ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang menyatakan bahwa IMTA dan RPTKA memiliki wewenang yang lokasinya kerjanya 1 Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
- 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5879);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping (Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 162);
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Treansmigrasi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1565)
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA) DAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (RPTKA).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene.
5. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA, adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
6. Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA, adalah Izin tertulis yang diberikan oleh
Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA.
7. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA, adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pemberi kerja TKA yang berbentuk penanaman modal dalam negeri dilarang mempekerjakan TKA dengan jabatan Komisaris.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
RPTKA untuk pekerjaan bersifat sementara diberikan untuk:
- a. Pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang.
- b. Melakukan uadit kembali mutu produktif, atau inspeksi pada cabang pemasukan di Indonesia untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan.
- c. Pekerjaan yang berhubungan dengan pemasangan mesin, elektrikal, layanan purna jual, atau produk dalam masa penjajakan usaha.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Setiap pemberi kerja TKA wajib memiliki IMTA yang diterbitkan oleh Direktur.
- (2) TKA yang menduduki jabatan anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris atau anggota Pembina, anggota Pengurus, anggota Pengaawas yang berdomisili di luar Negeri tidak wajib memiliki IMTA.
- (3) Kewajiban memiliki IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan TKA sebagai pegawai diplomatik dan konsuler.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) IMTA untuk pekerjaan bersifat sementara diberikan untuk:
- a. Pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
- b. Melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia untuk jangka waktu dari 1 (satu) bulan;
- c. Pekerjaan yang berhubungan dengan pemasangan mesin, elektrikal, layanan purna jual, atau produk dalam masa penjajakan usaha.
- (2) IMTA untuk pekerjaan bersifat sementara diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA pada jabatan anggota direksi, anggota dewan komisaris atau anggota pembina, anggota pengawas yang berdomisili di Indonesia wajib memilik IMTA sejak tanggal diterbitkan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan dari instansi yang berwenang
BAB II - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Penetapan: Ditetapkan di Majene pada tanggal 20 April 2017

Penandatangan: BUPATI MAJENE,

Verifikasi: CAP/TTD ## H. FAHMI MASSIARA

Penetapan: Diundangkan di Majene pada tanggal 20 April 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

Verifikasi: CAP/TTD ## H. SYAMSIAR MUCHTAR M. BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2017 NOMOR 21.