Unknown Unknown Nomor 4 Tahun 2007 tentang | PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN S1AU TAGULANDANG BIARO PERATURAN OAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BIARO NOMOR 4 TA.HUN 2011 TENTANG | | | POKOK- POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN OAERAH OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ES.A. SUP.A.Tl KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG Bl.A.RO, Menlmbang : a. bahwa untuk menclptakan Pemerintahan yang .bersih berwibawa, maka Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan socara tertib, efekM. efis!en,ekonomls, akuntabel, transparan dengan mempefhatikan azas keadilan, kepatutan, manfaat untuk | POKOK- POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN OAERAH OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ES.A. SUP.A.Tl KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG Bl.A.RO, Menlmbang : a. bahwa untuk menclptakan Pemerintahan yang .bersih berwibawa, maka Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan socara tertib, efekM. efis!en,ekonomls, akuntabel, transparan dengan mempefhatikan azas keadilan, kepatutan, manfaat untuk | | | Keuangan Oaerah sebagaimana te1ah diubah dengan Pera1uran Menteri Oalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, pertu dialur Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Oaerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; c. bahwa unluk maksud tersebut pada huruf a dan b di alas, perlu meoeteckan Peraturan Daerah Kabupa1en Koputauan Stau Tagulandang Biaro tcntang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. | Keuangan Oaerah sebagaimana te1ah diubah dengan Pera1uran Menteri Oalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, pertu dialur Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Oaerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; c. bahwa unluk maksud tersebut pada huruf a dan b di alas, perlu meoeteckan Peraturan Daerah Kabupa1en Koputauan Stau Tagulandang Biaro tcntang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. | | | (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 lenlang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bcbas dari Korupsl, Kolusi dan | Mengingat 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 lenlang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bcbas dari Korupsl, Kolusi dan |
| | Nepolisme (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3651), 2. Undang-unclang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republtk lndonesla Tahon 2003 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266); 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbcndaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Nomor 4355); 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Pcrundang-undangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran | Nepolisme (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3651), 2. Undang-unclang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republtk lndonesla Tahon 2003 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266); 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbcndaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Nomor 4355); 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Pcrundang-undangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran |
| | Republik Indonesia Nomor 4389): 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Negara Republik Indonesia Tahlm 2004 Nomor 66, Lembaran Negara Republik lndoncsla Nomor 4400): | Republik Indonesia Nomor 4389): 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Negara Republik Indonesia Tahlm 2004 Nomor 66, Lembaran Negara Republik lndoncsla Nomor 4400): |
| | Pembentukan Republik Negara Pemeriksaan (lembaran Tambahan | Pembentukan Republik Negara Pemeriksaan (lembaran Tambahan |
| | tndoneSJa | tndoneSJa |
| | 2004 | 2004 |
I
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4437): Sebagaimana !elah diabah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 lentang Penetapan Peraturan Pernerintah Penggan!i Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daetah Menjadi" Undang-undang (lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Repubbk Indonesia Nomor 4548): yang telah diubah del'lgan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentallg Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik lndooesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik tndooesia Nomor 4844);
8. Undang·undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan Keuangan Anlara Pemerintah Pusal dan Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik ll'ldonesia Nomor 4438);
9. Undallg-undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Srau Tagulandang Biam di Provins! Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
10. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR,OPR.DPD dan DPRD(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomOf 5043);
6. 11 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Oaerah (Lembaran Negara Repubuk lndooesia Tahun 2009 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerinlah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemerintahan dan Pengawasan Alas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengek&gt;laan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Repubfik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang S!andar Akunlansi Pemerinlahan {Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. 15 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik tl'ldonesia Tahun 2005 NomOf 136. Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Norn°' 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 lentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomot 137, Tambahan Lembaran Negara Repubhk lndooesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemenntah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnlormasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik ll'ldonesia Nomor 4576):
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tenlang Hibah Kepada Oaerah (Lembaran Negara Republ1k Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Repub!1k Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemenntah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan &lt;..embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Alas Peraturan Pemerintah NO!llOf 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah (lembaran Negara Republik lndooesia Tahun 2005 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540):
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pen.tbahan ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota OPRD((lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4712)
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubbk Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Repub\1k Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Repubhk lndooesia Nomor 4741);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan OPRD tentang Tata Tertib OPRO (lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran
22. Negara Republik lndooesia NCMTior 5104);
27. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang tata cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24. 28 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (lembaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330):
| 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor S Tahun 1997 tentang Tunlutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Ba.rang Daerah: | 5. Dewan Perwakdan Rakyat Oaerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kepotauan |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30. Peraturan Men1en Dalam Negen | Siau Tagulandang Biaro; |
| Nomor 32 Tahun 1999 lentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Oaerah Oalam Pengurusan Keuangan Daerah; 31. Peraturan Menten Da1am Negeri NOOlO( 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengclolaan Keuangan Oaerah scbagaJmana telah d1ubah dengan Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun | 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Oaerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; 7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerinlah kepada Oaerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan da1am Sistem Negara Kesatuan Repoblik |
| 32. Peraturan Menteri Oalam Negen Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Oaerah | 8. Keuangan Oaerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Oaerah yang dapat dtnilai |
| Pllihan yang menjad! Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupateo Keputauan Siau Tagulandang Biaro (lembaran Oaerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2008 Nomor 2): Dengan perselu1uan bersama DEWAN PERWAKJlAN RAKYAT OAERAH KABUPATEN KEPULAUAN StAU TAGULANOANG BIARO ''" BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BIARO MEMUTUSKAN : | 10. Kebijakan Umum APBO yang selan1utnya disrngkat KUA adalah dokumen yang memua\ keb,jakan bidang pendapa!an, belant,i, dan pemtnayaan serta asums1 yang mendasarmya untuk penode (satu) lahun; 11. Prioritas dan P1afon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program pnontas dan patokan batas maksinat anggaran yang drberikan kepada SKPO untuk setiap program seba9ai acuan da\am penyusunan RKA-SKPO: 12. Allggaran Pendapatan dan Belarqa Oaerah yang selarlf\llnya disebut APBO, adalah suatu rencana keuangan |
| | berdasarkan |
| KABUPATEN KEPUL.AUAN SIAU POKOK-PQKOK PENGELOL.AAN
Pasal 2
- ( 1) Pengelolaan Keuangan Daerah ada!ah keseluruhan kegialan yang meliputi perencanaan. pelaksanaan, pena!ausahaan, pelaporan. pengawasan dan pertanggung jawaban keuangan daerah.
- (2) keuangan daerah d1kelolah dengan tertib. ta.at pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis. efektif, lransparan, akuntabel, dan bertanggung jawab dengan memperhalikan asas kead1lan, kepa1ulan, dan manfaat untuk kepentingan masyarakat
- (3) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan da!am suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan da!am APBO yang setiap tahun diletapkan dengan pera\uran daerah.
Pasal J
Hak dan kewaj1ban Oaerah diwujudkan dalam bentuk Renc..ina Ke � a Pemerintah Oaerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan. belanja dan pemblayaan daerah yang dike!ola dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Oaerah
Pasal 4
- (I) Penyelenggaraan tugas Pemerintahan Oaerah datam rangka pe1aksanaan desentralisasl d1danai dari APBO;
- (2) APBO disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampu11n pend11patan daerah:
- (3) APBO mempunyai fungsi otorisasi. perencanaan. a1okasi, distnbusl dan pengawasan:
- (4) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah da1am tahun anggaran yang bersangkutan harus d1masukkan dalam APBO.
Pasal 5
- ( 1) APBD merupakan dasar pengelo!aan keuangan daernh dalam masa 1 {satu) tahun anggaran lertiitung mulai 1 Januari sampai 31 Oesember:
- (2) APBD. Perubahan APBO, dan Per1anggungjawaban pelaksanaan APBO setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Oaerah dan merupakan dokumen daerah;
- bagi dao APBO merupakan dasa1 melakukan Penerimaan (3) Peraturan Oaerah tentang Pemerintah Oaerah untuk Pengeluaran Oaerah;
- (4) Saluan mata uang dalam penyusunan. penetapan, dan pertanggungjawaban APBO adalah mata uang rupiah.
Pas.al 6
- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan da1am APBO merupakan perkiraan yang lerukur secara rasional dan propoBional yang dapat dicapai untuk setiap kelompok pendapalan;
- (2) Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBO harus
Pasal 8
Semua transaksi Keuangan Oaerah baik Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Oaerah dilaksanakan melalui Kas Daerah. kecua\l untuk Sadan Layanan Umum Oaerah d1tetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Oaerah
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 9
- (1) Bupati adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Oaerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemi1ikan kekayaan daerah yang d1pisahkan;
- (2) Selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. sebagmmana djrnaksud pada ayal (1) mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan kebijakan tentang pe1aksanaan APBO:
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
- c. menetapkan kuasa pengguna anggaran dan/ alau barang,
- d. menetapkan bendahara penerima danlatau bendahara pengeluaran;
- e. menetapkan pejabat yang berlugas melakukan pemungutan penerimaan daerah:
- r. menelapkan pejebat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah:
9. g menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang mihk daerah:
- h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian alas tagihan dan memerintahkan pembayaran
- (3) Kekuasaan penge!olaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d1laksanakan oleh:
12. a Sekretaris Oaerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah berkailan dengan peran dan fungsinya da!am membantu bupa1i menyusun kebiiakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah:
- b. Kepala Saluan Kerja Pengelola Keuangan Oaerah selaku PPKD:
- c. Kepala SKPD selaku pejabal pengguna anggaran dan/atau bar.mg daerah.
15. {4) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepata daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 10
- Koordinator Penge!olaan Keuangan Oaerah sebagaimana dimaksucl da\am Pasal 9 ayal (3) huruf a mempunyai tugas koordinasi di bidang : 11)
- b. penyusunan dan pelaksanaan keb11akan penge!olaan barang daerah:
- a. penyusunan dan pe1aksanaan kebijakan pengelo!aan APBD:
- c. penyusunan rancang;rn APBD dan rancangan perubahan APBD;
- e. tugas-tugas selaku pejabat perencana daerah, PPKD. dan pejabal pengawas keuangan daerah; dan
- Peraturan Daerah tentang APBO, pertanggungjawaban pelaksanaan d penyusunan Rancangan Perubahan APBD. dan APBD:
- penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- Selain tugas-tugas sebagaimana d1maksud pada ayas (1) koordinator pengelolaan keuangan daerah juga mempunya1 tugas : (2)
- a. memimpin tim anggaran pemerinlah daerah:
- b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBO;
- d membenkan persetujuan pengesahan DPA-SKPDIDPPASKPO: dan
- c menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah:
- e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarl&lt;.an kuasa yang dilimpahkan oleh Bupa!i Selaku Kepala Oaerah .
- (3) Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung1awab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati.
Bagian Ketiga
Pcjabal Pengclola Kcuangan Oacrah (PPKD)
Pasa111
- PPKO mempunyai tugas sebagai benkut · (1)
- b menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBO:
- a menyusun dan melaksanakan kebiJakan pengelolaan keuangan daerah:
- c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah:
- rangka e. rnenyusun \apo,an keuangan dae,ah dalam pertanggungiawaban pelaksanaan APBO; dan
- d. melak � nakan fungsi Bendahara Umum Oae,ah;
- f. melaksanakan lugas lainnya
Dana Oarurat sebagaimana drmaksud dalam Pasal 21 ayal (2) berasa! dari APBN dan APBO Provmsi Sulawesi Utara untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana danlatau peristiwa !uar biasa yang lldak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD;
Bagian Ketujuh Pinjaman Oaerah
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 15
- (1) Pinjaman Daerah sebaga1mana d1maksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b ber1ujuan memperoleh sumber pembmyaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah;
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 21
Dana Oarurat sebagaimana drmaksud dalam Pasal 21 ayal (2) berasa! dari APBN dan APBO Provmsi Sulawesi Utara untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana danlatau peristiwa !uar biasa yang lldak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD;
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 23
Dana Oarurat sebagaimana drmaksud dalam Pasal 21 ayal (2) berasa! dari APBN dan APBO Provmsi Sulawesi Utara untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana danlatau peristiwa !uar biasa yang lldak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD;
Bagian Ketujuh Pinjaman Oaerah
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 24
- (1) Pinjaman Daerah sebaga1mana d1maksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b ber1ujuan memperoleh sumber pembmyaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (2) Oaerah tidak dapat melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negen.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 25
- (1) Pinjaman Oaerah bersumber dari:
- a. Pemerintah Pusat:
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. Lembaga Keuangan Bank;
5. d Lembaga Keual"lgan Bukan Bank: dan
- e. Masyarakal.
- (2) Pinjaman Oaerah yang bersumber dari Pemerin!ah Pusat sebaga1mana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari Menteri Keuangan:
- (3) Pinjaman Oaerah yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa Obligasi Oaerah yallQ diterbitkan melalui pasar modal.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 26
- (1) Jenis Pinjaman lerdlri alas:
- a. Pinjaman Jangka Pendek:
- b. Pinjaman Jangka Menengah;
- c. Pinjaman Jangka Panjang.
j
I
I
I
I
I
I
- (2) Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dan kewaJiban pembayaran kemba!i pinjaman yang melipuli pokok pinjaman, bunga dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam lahun anggaran yang bersangkutan;
- (3) Pinjaman Jangka Menengah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b merupakan pinjaman daerah da!am jangka waktu lebih dari satu lahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman. bunga dan biaya lam harus d1lunasi dalam kurun waktu yang tidak meleb1hi sisa masa Jabatan Bupati;
- (4) Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pinjaman daerah dalam waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pm1aman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lain harus ditunasl pada tahun-tahun anggaran benkutnya sesuai dengan persyaratan perjarqian pinjaman yang bersangkutan.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 27
- (1) Pmjarnan Jangka Pendek sebagaimana d!maksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas selama tahun anggaran;
- (2) Pinjaman jangka Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipergunakan unluk membiayai penyediaan layanan umum yang tidak menghasi!k.an penerimaan;
- (3) Pirqaman Jangka Panjang sebagaimana dlmaksud dalam Pasa! 26 ayat (4) dipergunakan untuk membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan:
- (4) Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Pan1ang sebagaimana d1maksud pada ayat (2) dan (3) waj1b mendapatkan persetujuan DPRD.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 28
Oalam melakukan pinjaman, daerah wajib memenuhi persyaratan :
- a. Jumlah maksimum pinjaman daerah tidak melebihi 50 % (Ima puluh per sera\us) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
- b. Jumlah sisa pinjaman daerah dilambah jumlah pinjaman akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh pu!uh lima per seratus) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
3. c Memenuhi rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang dr!etapkan oleh Pemerintah;
- d. Tidak mempunyai tunggakan alas pengembatian pinjaman yang berasa1 dari Pemerintah.
Pasat 29
- (1) Oaerah lldak dapat memberikan jaminan alas pinjaman pihak lain;
- (2) Pendapalan daerah dan/atau barang mitik daerah tidak boleh dijadikan jaminan daerah:
- (3) Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah, beserta barang mi!ik daerah yang melekat dalam proyek tersebul dapat dijadikan jaminan Obligasi Oaerah.
Pasa130
- (1) Oaerah dapat menerbitkan Obligasi daerah dalam mata uang Rupiah di pasar modal domest1k; .
- (3) Penerbitan Obligasi Oaerah wajib memenuhi ketentuan Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 serta mengikuti peraturan perundangundangan di bidang pasar modal: . .
- (2) Nilal Obligasi Oaerah pada saat jatuh tempo sama dengan mlai nominal Obllgasi Oaerah pada saat ditesbuken;
- (4) Hasil penjua!an Obhgas1 Daerah digunakan untuk membiayai investasi sektor publlk yang menghasilkan penenmaan dan membenkan manfaat bagi masyarakat:
- (5) Penerimaan/Pendapatan dari investasi sektor pubhk sebaqaimana dimaksud pada ayat (4) d1gunakan untuk membiayai kewajiban bunga dan pokok Obligasi Daerah terkait
- (1) Oa1am hal Pemerintah Daerah menerb1tkan Obligasi Oaerah. terleb1h dahulu mendapatkan persetujuan OPRO dan Pemermlah Provmsi;
- (3) Persetujuan sebagaimana yang d1maksud pada ayat (1) d1benkan atas ni!a1 bersih maksimal Obbgasi Oaerah yang akan diterbitkan pada saat penetapan APBD.
- (2) Penerbitan Obtigasi Oaerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Pasal32
- (1) Persetujuan OPRD mengenai penerbitan Obligasi Oaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) mehputi pembayaran semua kewa11ban bunga dan pokok yang timbul sebagai akibal penerbitan Obligasi Oaerah dimaksud:
- (3) Dana untuk membayar bunga dan pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disediakan dalam APBO seliap tahun sampal dengan berakhimya kewajiban tersebut;
- (2) Pemerintah daerah wajib membayar bunga dan pokok setiap Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo;
- (4) Dalam hal pembayaran bunga dimaksud meleb1hi perkiraan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala daerah melakukan pembayaran dan menyampmkan realisas1 pembayaran 1ersebut kepada OPRO dalam pembahasan Perubahan APBO.
Pasal33
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 30
Pengelotaan Qbltgasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30. Pasal 31 dan pasal 32 diselenggarakan oleh Bupati.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 31
- (1) Oa1am hal Pemerintah Daerah menerb1tkan Obligasi Oaerah. terleb1h dahulu mendapatkan persetujuan OPRO dan Pemermlah Provmsi;
- (3) Persetujuan sebagaimana yang d1maksud pada ayat (1) d1benkan atas ni!a1 bersih maksimal Obbgasi Oaerah yang akan diterbitkan pada saat penetapan APBD.
- (2) Penerbitan Obtigasi Oaerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 32
- (1) Persetujuan OPRD mengenai penerbitan Obligasi Oaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) mehputi pembayaran semua kewa11ban bunga dan pokok yang timbul sebagai akibal penerbitan Obligasi Oaerah dimaksud:
- (3) Dana untuk membayar bunga dan pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disediakan dalam APBO seliap tahun sampal dengan berakhimya kewajiban tersebut;
- (2) Pemerintah daerah wajib membayar bunga dan pokok setiap Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo;
- (4) Dalam hal pembayaran bunga dimaksud meleb1hi perkiraan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala daerah melakukan pembayaran dan menyampmkan realisas1 pembayaran 1ersebut kepada OPRO dalam pembahasan Perubahan APBO.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 33
Pengelotaan Qbltgasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30. Pasal 31 dan pasal 32 diselenggarakan oleh Bupati.
Bagiiln Kedelapan Cana Cadangan
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 34
- (1) Qaerah dapat membenluk Dana Cadangan guna mendanai kebutuhan yang lidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah:
I
I
I
- (2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan alas penerimaan APBD kecuali dari OAK. Pinjaman Daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu:
- (3) Peraturan Oaerah tentang Pembentukan Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat lujuan, jumlah, sumber, periode. jenis pengeluaran, penggunaan dan penempatan dana;
- (4) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) ditempatkan tersendiri dalam rekening Kas Umum Daerah.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 35
- (1) Pembentukan Dana Cadangan dalam APBO dipertakukan sebagal pengeluaran pernbrayaan. Sedangkan pada saat dana cadangan digunakan diperlakukan sebagai penerimaan pembiayaan:
- (2) Oalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofotio yang memberikan hasi! telap dengan resiko rendah.
Bagian Kesembilan Kerjasama
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 36
- (1) Pemerintah Oaerah dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan:
- (2) Anggaran yang timbul akibat dari kerjasama sebagaimana d1maksud pada ayal (1) d1cantumkan dalam APBD.
BABV ANGGARAN PENOAPATAN BELANJA OAERAH Bagian Kesatu Struktur APBO
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 37
- (1) APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan:
- (2) Selisih antara Anggaran Pendapatan Oaerah dan Belanja daerah dapal mengakibatkan terjadmya surplus atau defisit anggaran;
- (3) Surplus anggaran sebagaimana d1maksud pada aya\ (2) terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih besar dari Anggaran Belanja Oaerah:
- (4) Oefisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi apabila Anggaran Pendapatan Oaerah leb1h kee1! dari Anggaran Belanja Oaerah.
Pasar 38
- (1) Dalam hal APBO diperkirakan surplus sebagaimana d1maksud dalam Pasal 37 ayat (3), dapat digunakan untuk :
- a. Pembayaran cicilan pokok ulang jatuh tempo:
- c. Transrer ke rekening Dana Cadangan.
- b. Penyertaan modal (inveslasi daerah);
- (2) Oalam hal APBD diperJ&lt;irakan defisit sebagaimana dimaksucl da1am Pasal 37 ayat (4), dapat dldanai dari pembiayaan daerah yang bersumber dari :
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu; a.
- b. Transfer dari Dana Cadangan; b.
- d. Pinjaman daerah.
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan C
Pasal
39
- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) berasal dari Pendapatan Ash Daerah, Dana Perimbangan, dan lainlain Pendapatan;
- (2) Pendapatan sebagaimana dunaksud pada ayat (1) diri11C1 menurut kelomp(&gt;lil pendapatan dan jerus pendapalan
Paul 40
- (1) Belar'tja daerah dipergunakan da1am rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang men1ad1 kewenangan Daerah yang terd1ri dari urusan wajib dan urusan pthhan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan;
2. pada ayat (1) d1pnorilaskan untuk melindung1 dan memngkalkan kualitas kehldupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang drwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar. pendidikan. kesehatan. fasllltas sosial dan fas,litas umum yang layak serta mengembangkan sistem 1aminan sceiat.
- (2) Belanja penyelenggaraan urusan wa11b sebagaimana d1maksucl
- (3) Penyelengaraan urusan yang bersrtat pilihan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) mehpuli urusan pemenntahan yang secara nyata ada dan berpotens. untuk menmgkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kond1s1, kekhasan, dan potensi keunogulan daerah;
- (4) Penlngkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwu1udkan melatui prestasi kerja dalam pencapaian staodar pelayanan minimal
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 41
- (1) Belania daerah sebaga1mana dtmaksud dalam pasal 37 ayat (1)
2. diklas,fikasikan menurut orgamsas1, fungsi, program dan keg1atan. serta jems betan1a.
- (2) Klas1fikas1 belanja menurut organisasi sebaga1mana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan susunan organrsas, pemerlntahan daerah;
- (3) KJasifikasi belanja menurut organisas1 sebaga1mana d1maksud pada ayat (1) lerdri dari;
5. a klasifikasi
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 42
- (1) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tklak terduga dlsediakan dalam bagian anggaran tersendiri:
- (2) Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak terduga adalah untuk penanganan bencana atam, bencana soslal dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam
rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 43
Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri S1p1I Daerah
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 44
Oalam rangka
mewujudkan tercapamya
lujuan pembangunan
nasional. pemerintah daerah menyusun Rencana Ke(Ja Pemerintah Daerah yang disebut dengan RKPD yang merupakan dasar penyusunan rancangan APBD;
- (2) RKPO sebagaimana dimaksud pada ayal (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah. prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, reneana kerja yang terukur dan pendanaannya. balk yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun dilempuh dengan mendorong partisipasi masyarakal;
- (3) RKPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensl antara perencanaan, penganggaran. pelaksanaan. dan pengawasan
- e. rekaprtulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi datam kerangka penge1olaan keuangan negara;
- f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan:
- g. daftar piutang daerah:
6. h daftar penyertaan modal (investasi) daerah:
- l. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset letap daerah;
- k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebe!umnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kemba!i dalam tahun anggaran ini:
- j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-Jain;
10. daftar dana cadangan daerah; dan
- m. daftar pin1aman daerah.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 45
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) Pemerintah Oaerah menyampaikan kebijakan umum APBD lahun anggaran berikutnya sejatan dengan RKPD kepada OPRO selambaHambatnya bulan Juni tahun berjalan; (2) OPRO membahas keb � akan umum APBO yang d1a1ukan Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBO tahun anggaran berikutnya. (3) Rancangan keb•Jakan umum APBO yang telah d1bahas kepala daerah bersama OPRO datam pernbcaraan pendahuluan Rancangan APBO sebaqarmana dimaksud pada ayat (2), | program dan kegiatan menurut fungsi unluk lahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berlkutnya: (2) Penyusunan RKA-SKPO dengan pendekalan kerangka pengetuaran jangka menengah di1aksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya darl tahun anggaran yang deencanakan dan merupakan imphkasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegia1an tersebut pads tahun berikutnya. |
| Bagian Keempat Prlorilas dan P\alon Anggaran Sementara Pasat 46 | Pasal 49 (1) RKA-SKPO yang telah disusun oleh kepala SKPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) disampaikan kepada PPKO; (2) RKA-SKPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dibahas oleh tim pemerintah daerah: • |
| (1) Berdasarkan Kebi}akan Umum APBO yang telah disepakati. pemenntah daerah dan OPRO membahas rancangan priontas dan plalon anggaran M!mentara yang d1sampa1kan oleh Bupati. (2) Pembahasan pnoritas dan plafon anggaran sementara sebaga1mana d1maksud pada ayat (1) d1lakukan paling fambat minggu kedua bulan Juh lahun anggaran seberumnya, (3) Pembahasan priontas dan plafon anggaran sementara sebagaimana d1maksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan langkah-tangkah sebaga1 berikut a. menentukan skala pnorrtas dalam urusan wepb dan urusan pihhan; | anggaran (J) Pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditakukan unluk menelaah keM!suaian anlara RKA-SKPD dengan kebijakan umum APBO, prioritas dan plafon anggaran sementara, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan, serta capaian kinerja. indikalor kiner1a, analisis standar belanja, slandar satuan harga. dan standar pelayanan minimal, (4) PPKO menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBO |
| b. menentukan Ul\ltan program datam masing-masing urusan, c. menyusun plafon anggaran sementara untuk mas1ng-mas1ng program. (4) Kebtjakan Umum APBO dan prioritas dan plafon anggaran semenlara yang telah d1bahas dan disepakati bersama kepala daerah dan OPRO drtuangkan dalam nola kesepakatan yang ditandatangam bersama oleh Bupau dan P1mpman OPRO | berikut dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPO yang telah ditelah oleh lim anggaran pemerintah; (5) Ookumen pendukung sebagalmana dimaksud pada ayat (4) terdiri alas nota keuangan, dan rancangan APBO. BABVI PJ:NETAPAN APBO BagJan Kesatu |
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 46
| Bagian Kelima Panyusunan APBO Pasal47 (1) Berdasarkan pnoritas dan plafon anggaran yang telah disepakat1 bersama sebagaimana d1maksud dalam Pasal 46 ayat (4) Kepala Saluan Kerja Perangkat Oaerah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Saluan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPO) dengan pendekatan berdasarkan preslasi kerja yang akan dicapai; Penyusunan RKA-SKPO dengan pendekatan prestasi kerja | PenyampaJan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Oaerah tentang APBO Pasal 50 (1) Bupati menyampalkan rancangan peraturan daerah lentang APBO kepada DPRO disertai
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 49
| (1) Berdasarkan Kebi}akan Umum APBO yang telah disepakati. pemenntah daerah dan OPRO membahas rancangan priontas dan plalon anggaran M!mentara yang d1sampa1kan oleh Bupati. (2) Pembahasan pnoritas dan plafon anggaran sementara sebaga1mana d1maksud pada ayat (1) d1lakukan paling fambat minggu kedua bulan Juh lahun anggaran seberumnya, (3) Pembahasan priontas dan plafon anggaran sementara sebagaimana d1maksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan langkah-tangkah sebaga1 berikut a. menentukan skala pnorrtas dalam urusan wepb dan urusan pihhan; | anggaran (J) Pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditakukan unluk menelaah keM!suaian anlara RKA-SKPD dengan kebijakan umum APBO, prioritas dan plafon anggaran sementara, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan, serta capaian kinerja. indikalor kiner1a, analisis standar belanja, slandar satuan harga. dan standar pelayanan minimal, (4) PPKO menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBO |
| b. menentukan Ul\ltan program datam masing-masing urusan, c. menyusun plafon anggaran sementara untuk mas1ng-mas1ng program. (4) Kebtjakan Umum APBO dan prioritas dan plafon anggaran semenlara yang telah d1bahas dan disepakati bersama kepala daerah dan OPRO drtuangkan dalam nola kesepakatan yang ditandatangam bersama oleh Bupau dan P1mpman OPRO | berikut dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPO yang telah ditelah oleh lim anggaran pemerintah; (5) Ookumen pendukung sebagalmana dimaksud pada ayat (4) terdiri alas nota keuangan, dan rancangan APBO. BABVI PJ:NETAPAN APBO BagJan Kesatu |
| Bagian Kelima Panyusunan APBO Pasal47 (1) Berdasarkan pnoritas dan plafon anggaran yang telah disepakat1 bersama sebagaimana d1maksud dalam Pasal 46 ayat (4) Kepala Saluan Kerja Perangkat Oaerah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Saluan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPO) dengan pendekatan berdasarkan preslasi kerja yang akan dicapai; Penyusunan RKA-SKPO dengan pendekatan prestasi kerja | PenyampaJan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Oaerah tentang APBO Pasal 50 (1) Bupati menyampalkan rancangan peraturan daerah lentang APBO kepada DPRO disertai
PENJELASAN
Pembukaan
dan dokumen pendukungnya |
| (2) dilakukan dengan mempertialikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program lermasuk ef1Siensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebul; (3) Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi ke11a sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian | pada minggu pertama bulan Oktober untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama: (2) Rancangan peraturan daerah tentang APBO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapl dengan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang terdiri dari: a. 1ingkasan APBO: b. ringkasan APBO menurut u,usan pemerintahan daerah dan Ofganisasi: |
| kinerja. indikator kinerja, analisis standar belanja, s\andar satuan harga, dan standar petayanan minimal. | c. rincian APBO menurut urusan pemerinlahan daerah, organisasi. program dan kegiatan; d. rekapitulasi betanja menurul urusan pernerintahan daerah. organlsasl. program dan kegiatan; |

## Pasal 51

- (1) Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah !entang APBO dilakukan sesuai dengan peraluran tata ter1ib DPRO mengacu pada peraturan perunclang-undangan:
- (2) Pembahasan sebagaimana dimakslJd pada ayat (1) menitikberatkan pada kesesuaian antara kebijakan umum APBO serta prioritas dan p1afon anggaran sementara dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam rancangan pereturan daerah tentang APBD.

## Bagian Kedua

Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBO

## Pasal 52

- (1) Pengamb11an kepulusan OPRD untuk menyetuiu1 rancangan Peraturan Oaerah sebaga1mana d1maksud da!am pasal 50 dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan;
- (2) Alas dasar persetujuan OPRD sebaga1mana dimaksud pada ayat ( 1 ), Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupafi 1entang penjabaran APBD.

## Pasal 53

- (1) Rancangan Peraturan Oaerah tentang APBD yang telah d1setujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBO sebaga1mana d1maks1Jd dalam Pasal 52. sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubemur untuk dievaluasi:
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimak.sud pad a ayat ( 1 }disampa1kan oleh Gubemur kepada Bupali paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Oaerah dan rancangan Peraluran Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (t):
- (3) Apabila Gubernur tidak memberikan hasi1 eva!uasi dalam waktu 15 (lima betas) hari terhitung sejak rancangan ditenma sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka Bupati dapat menetapkan rancangan peraluran daerah tentang APBD menjadi peraturan daerah tentang APBO dan rancangan peraluran Bupati tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD,
- (4) Apabila Gubemur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Dae � ah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Peniabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan Perundang-undangan yang tebih tiriggi, Bupatt menetapkan rancangan dimaksud menJadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBO selambat-lambatnya tangg � I 31 Desember tahun sebelumnya;
- (5) Bupat1 menyampaikan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabamn APElD kepada Gubemur selambat-lambatnya 7 (luJuh) han ketja setelah ditelapkan.

## Paul 54

- (1) Apab1la Gubernur menyalakan hasi1 evaluasi rancangan Peraturan Dae � ah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Pen1aba1an APBO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayal (2) tidak sesuai dengan kepentmgan umum dan peraluran perundangundangan yang lebih linggi, Bupali bersama OPRO melakukan penyempumaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi;
- (2) Penyempurnaan has ii evaxrast sebagaimana d1maksud a � t ( 1) dilakukan Bupati bersama dengan Badan Anggaran DPRD:
- (3) H\_as1! penyempumaan sebagaimana tereebut pada ayat (2) d,tetapkan oleh pimpinan DPRO,
- (4) KepU1usan p,mpinan OPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) d!jadikan dasar penetapan peraturan daerah tentang APBD dan d1laporkan pada sldang paripuma benkutnya;
- (5) K � pulus � n pimpinan DPRO sebagaimana dimaksud pada aya\ (4) d1sampa1kan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja selelah keputusan lersebut diletapkan.

## Pasal 55

J:,Pabila -� asil eva!uasi sebagaimana d1maksud dalam pasal 54 ayat (1) tidak d1t1odak1anjuti o1eh Bupati dan OPRO, dan Bupali tetap menetapkan rancangan Peraturan Oaerah tentang APBD dan rancangan Pera1uran Bupati tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Oaerah dan Peraluran Bupali. Gubernur membalalkan Pe1aturan Daerah dan Peraturan Bupati dimaksud sekaligus menyatakan ber!akunya pagu APBD tahun sebelumnya.

## Pasal 56

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD d1jadikan dasar penetapan dokumen pelaksanaan anggaran Saluan Kerja Perangkat Daerah.

## Bagian Ketiga

Ketertambatan Persetujuan Bersama APBO

## Pasat 57

- (1) Apabila DPRO sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) tidak mcngambil keputusan bersama d eng an Bupati terhadap rancangan Peraturan Oaerah tentang APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran setinggi-lingginya sebesar angka APBO tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keper!uan setiap bulan yang disusun da1am rancangan peraluran Bupati tenlang APBD;
- (2) Pengeluaran setinggi-tinggmya untuk keperluan eeuap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanpa yang bersifal mengikal dan belanja yang bersifat wajib:
- (3) Rancangan Peraturan Bupab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sete!ah memperoleh pengesahan dari Gubemur,
- (4) Pengesahan terhadap rancangan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (1ima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud:
- (5) Apab1la sampai bataswaklu sebagaimana dimaksud pada ayal (4) belum disahkan. rancangan Peraturan Bupati tentang APBD ditetapkan menjadi Peraturan Bupatl tentang APBD.

## Bagian Keempat Perubahan APBD

## Pasal 58

- {1) Pemerintah daerah menyusun laporan realisas! semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 {enam) bulan berikutnya;
- (2) Lapornn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD selambat-lambalnya pada ektur bulan Juli lahun anggaran yang bersangkutan. untuk dibahas bersama antara DPRD dan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan.

## Paul 59

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabi1a terjadi:
- b. keadaan yang menyebabkan harus difakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, keqratan. dan antar jenis belanja.
- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi keb1jakan umumAPBD:
- c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebefumnya harus d1gunakan untuk tahun berjalan:
5. d keadaan darurat;
6. e keadaan tuar biasa.
- (2) Pemermtah Daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD. disertai penjelasan dan dokumendokumen pendukungnya kepada DPRD.
- (3) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Peraturan Oaerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan DPRD paling lambal 3 {tiga) butan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

## PuaL 60

- (1) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuah da!am keadaan luar biasa;
- (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pad a ayal ( 1) adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan danlalau pengeluaran dalam APBO mengalam; kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh per seratus).

## Pual 61

- (1) Dalam keadaan darurat, pemerin!ah daerah dapat melakukan pengeluaran yang betum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan da1am rancangan perubahan APBD. dan I atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran,
2. Keadaan darural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: (2)
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya:
- b. ticlak diharapkan terjadi berulang:
- c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah: dan
- d. memitiki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka permulihan yang drsebabkan oleh keadaan darurat.

## Pnal 62

Proses penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupah tentang Penjabaran Perubahan APBD menJadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati berlaku ke\entuan sebagaimana dimaksud datam Pasal 53. Pasal 54, dan Pasal 57 Peraturan Daerah ini.

## BABYlt PELAKSANAAN APBD

## Bagian Kesatu Ookumen Pelaksanaan Anggaran

## Pasal 63

- (1) Setelah APBD dite!apkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memberitahukan kepada semua Kepala Satuan Kerja Perangkat Oaerah agar menyampaikan dokumen pe1aksanaan anggaran untuk masing-masing Saluan Kerja Perangkal Daerah;
- (3) Dida1am dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian keg1alan. anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran lersebut, dan rencana penankan dana tiap-liap Sa!Uan Kerja serta pendapatan yang diperkirakan:
- (2) Kepala Saluan Kerja Perangkat Daerah menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang d1tetapkan oleh Bupati;
- (4) Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah d1sahkan oleh Peiabat Pengelola Keuangan Daerah disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan

## Bagian Kedua Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

## Pasal 64

- (1) Da1am upaya meningkatkan PAD, Daerah dilarang:
- a. Menetapkan Peraturan daerah lentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya lmggi: dan
- b. Menetapkan peraluran daerah tentang pendapatan yang menghambat mobi11tas penduduk. la1u linlas barang dan ja?.a antar daerah dan kegialan impor/ekspor.
- (2) SKPD d1larang melakukan pungutan setain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah;
- (3) SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima dan/alau kegiatannya berdampak pada penerimaan daerah wajib mengintensifkan pemungutan dan penerimaan tersebut.

- (1) Semua penerimaan dan pengetuaran pemerintah daerah dianggarkan dalam APBD dilakukan me!alui Rekening Kas Daerah yang dikelola o!eh Bendahara Umum Oaerah:
- (2) Bendahara penerimaan wajib menyelor seluruh penerimaannya ke rekernng kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari ketja: ·
- (3) Set1ap penerimaan harus didukung oteh bukli yang lengkap alas setoran dimaksud;
- (4) Untuk kelancaran penyetoran kas pemerintah daerah dapat menunjuk Sadan. lembaga Keuangan atau Kantor Pos yang bertugas melaksanakan sebaman fungsi bendahara penerima.

## Pasal 66

- (1) Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran;
- (2) Komisi, rabat. potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dimlai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari perqualan, tukar-menukar, hibah. asuransi danlalau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah alas kegiatan 1ainnya merupakan pendapatan daerah;
- (3) Semua penenmaan daerah sebaga1mana dimaksud pada ayat (1) apabila bentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbenluk barang menjadi milikJaset daerah yang dicatal sebaga1 inventaris daerah.

## Pasal 67

- (1) Penenmaan daerah dalam satu tahun anggaran adalah seluruh jumlah uang yang merupakan penerimaan daerah yang selama tahun rtu dunasukkan dalam Kas Daerah;
- (2) Uang mihk pemerintahan daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan dan/atau diinvestasikan dalam investasi 1angka perldek sepanjang titfak mengganggu l1kuiditas keuangan daerah.
- (3) Sunga deposito, bunga alas penempatan uang di bank. jasa giro danlatau bunga atas investasi i,angka pendek merupakan pendapatan daerah.

## Pasal 68

- (1) Pengembahan atas kelebihan pajak. retnbus1. pengemballan tuntutan ganti rugi dan sejenfsnya dilakukan dengan membebankan pada penerimaan yang bersangkutan yang pengembalian penerimaannya terjad1 pada lahun berµilan:
- (2) Untuk pengemba!1an kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahuntahun sebelumnya dibebankan rekening belanja liclak terduga.

## Bilgian Keliga Pelaksanaan Anggaran BelanJa

## Pasal69

- (1) SKPD ddarang melakukan pengeluaran alas beban anggaran betanja daerah unluk lujuan yang ti,dak tersedia anggarannya, danlatau yang tidak cukup tersed1a anggarannya dalam APBD:
- (2) Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip hemat. efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
- (4) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat di1akukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah;
- (3) Seltap pengeluaran harus didukung oleh bukU yang lengkap dan sah,
- (5) Pengeluaran kas sebagaimana dimakud pada ayat (2) tidak terrnasuk belanJa yang bersifat mengikat dan belanja yang berslfat wajib.

## Pasal 70

- (1) Pembayaran alas beban APBD dapat d1lakukan berdasarkan SPO, atau OPA-SKPO, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD;
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh kuasa BUD dan I atau BUD �
- (2) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang dilerbitkan oleh pengguna anggaranfkuasa pengguna anggaran;
- (4) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebaqaenana dimaksud pada ayat (1), kuasa BUD berkewajiban untuk:
- a. Meneliti kelengls:apan perinlah pembayaran yang d1terbitkan oleh pengguna anggaran I kuasa pengguna anggaran;
- b. Menguii kebenaran perhltungan tag1han atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- d. Memerintahkan pencalran dana sebagai dasar pengeluaran daerah; dan
- c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan:
- e. Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterb1!kan oleh pengguna anggaranlkuasa pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

## PilSill 71

Setelah tahun anggaran berakhir, kepala SKPD selaku pengguna anggaran dilarang menerb1tkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan.

## Pasal 72

Bendahara pengeluaran sebagai wa)lb pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penenmaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada bank pemerintah alau bank lain yang ditetapkan Menlefl Keuangan sebagai bank pen.epsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.

## Bagian Keompat Pelaksanaan Anggaran Pemblayaan Daerah

## Pasal 73

- (1) Pengelolaan anggaran pembiayaan daerah melipub dana cadangan. pinjaman dan penyertaan modal dilakukan oleh PPKD;
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

- (1) Jumlah pendapatan daerah yang disisihkan untuk pembentukan dana c.adangan dalam tahun anggaran bersangkutan sesuat dengan jumlah yang ditelapkan dalam peraturan daerah; ...
- (2) Pemindahbukuan jumlah pendapatan daerah yang d1s1s1hkan yang drtransfer ke rekening dana cadangan dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetu1uan PPKD.

## Pasal 75

- (1) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan kegia\an, setelah jumlah dana cadangan yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang berkenaan mencukupi;
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan;
- (3) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud ayal (1) dilakukan dengan Surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD alas persetujuan PPKD.

## Pasal 76

- (1) Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran ya\_ng. bersenqkuten sesuai dengan yang ditetapkan dalam peqannen peuaman berkenaan;
- (2) Penelimaan pinjaman dalam bentuk mata uang aslflQ dibukukan dalam nilai rupiah.

## Pasal 77

Pembayaran pokok utang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seturuh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesa1kan datam tahun anggaran yang berkenan

## Pasal78

- (1) Pembenan pinjaman daerah kepada pihak lain berdasarkan keputusan kepala daerah atas persetujuan DPRD; .
- (2) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah d1dasarkan pada perjanjian pemberian pinjaman daerah sebelun:inya. � ntuk kesesuaian pengembalian pokok pinjaman dan kewa11ban la1nnya yang menjadi tanggungan pihak peminjam.

## Pasal79

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah dapat d1laksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam lahun anggaran berkenan telah d1tetapkan dalam peraturan daerah lentang penyertai'ln modal daerah berkenaan.
- (2) Pelaksanaan pengeluaran pemb1ayaan penyertaan � al pemerintah daerah, pembayaran pokok utang d � n pemt&gt;enan pinjaman daerah dilakukan berdasarkan SPM yang d1terb11kan o1eh PPKD.

## Pasal 80

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran poot,iayaan, kuasa BUD berkewajiban untuk:

- a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran/pemindahbukuan yang diterbitkan oleh PPKD;
- b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran pembiayaan yang tercantum datam perintah pembayaran:
- c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
- d. menolak pencairan dana. apabila perintah pembayaran alas pengeluaran pembiayaan lidak memenuhi persyaratan yang diletapkan.

## Bagian Kelima Penggeseran A.ngg.1ran

## Pasal81

- (1) Dalam pe!aksanaan anggaran pada satuan kerja perangkat daerah penggeseran anggaran belanja dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut ·
- a. Penggeseran anggaran antar unit organisasi antar kegiatan dan antar jenis belanJa dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OPRD, paling lambat 15 hari setetah dtterimanya surat permohonan:
- b. Penggeseran alas obyek dan rindan obyek belanja dalam satu jenis belanJa dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Penggeseran anggaran yang tetah dilakukan pada ayat (1) point (a) dituangkan pada perubahan A.PBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59;
- (3) Penggeseran anggaran yang dilakukan setelah perubahan A.PBD sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 59 dnaporkan pada Pertanggungjawaban Pelaksanaan A.PSO.

## 8.igian Keen.im

## Pengoloi-an A.ngg;iran Pada Satuan Kerja Porangk..al Oaorah

## Pasal 82

- (1) Pejabal pengguna anggaran dalam melaksanakan togas dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada kepala unit keria pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran I pengguna barang;
- (2) Pelimpahan wewenang sebaga1mana dimaksud pada ayat (1) dile!apkan oleh Bupalt alas usu! kepa!a SKPD,
- (3) Penetapan kepala unit kerja pada SKPO sebaga1mana dimi'!ksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang d1kelola, beban keria. lokasi, kompetens, danlatau rentang kendali dan pert1mbangan obJektif lainnya;
- (4) Kuasa pengguna anggaran bertanggungjawab alas pelaksanaan tugasnya kepadi'I pengguna anggaranlpengguna barang

## P.isal 83

- (1) Pejabat pengguna anggaranfkuasa pengguna anggaran dalarn melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabal pada unit kerja SKPD selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK):
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai lugas mencakup:
- a. mengenda!ikan pelaksanaan kegiatan;
- b. melaporuln peikembangan pelaksanaan kegiatan:
- c. menyiapkan dokumen anggaran alas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

| 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Oaerah. 7. Peraluran Pemerinlah NOOlOr 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan | Fungsi Alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahk.an untuk mengurangi pengangguran danpemborosan sumber daya, serta meningkatkan efesicnsi dan elektivitas perekooomian. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pedoman Peraluran Menteri Datam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Adapun dasar hukum pembuatan Peraturan Daerah lentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diatur pada : 1 Undang-undang Nomo, 32 Tahun 2004 lentang Pemennlah Oaerah Pasal 194 yang menyatakan bahwa penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan. pelaporan, pengawasan dan pertanggung-jawaban Keuangan Oaerah d1a1ur dengan Peraturan Oaerah Oisamping itu pada pasal 182 menyatakan bahwa lata cara penyusunan RKA-SKP dan OPA-SKPO dratur dalam Peraturan Oaerah. | Fungsi Distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Ayal (4) Yang dimaksud dengan penerimaan adalah pendapatan, sedang yang dimaksud dengan pengeluaran adafah belanja Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Periciraan yang terukur secara rasional setidak-tidaknya merupakan perkiraan yang dapat dicapai unluk setiap sumber pendapatan yang bersangkutan Cukup jelas |
| 3. Pasal 330 Ayat (1) Peraturan Menten Dalam Negeri Repubhk Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelo1aan Keuangan Daerah menyatakan bahwa ketenluan tentang Polc.ok-pokok Pengelolaan Keuangan Oaerah diatur dengan PeraturanDaerah Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah im bersuat dan lebih menekankan pada hal yang bersnat pnns1p, no,ma, asas, dan landasan umum dalam pengelolaan Keuangan Oaerah Sementara itu setem dan prosedur pengelolaan keuangan secara rirn;i ditetapkan oleh Bupatr Hal ini dimaksudkan agar daerah menjadl lebih tanggap, kreat1f dan mampu mengambil inisiatif dalam perbaikan dan pemuktahiran eetem dan prosedurnya | Yang dimak.sud dengan penganggaran bruto adalah bahwa 1umlah pendapatan daerah yang d1anggaf11.an tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam ,angka menghasilkan pendapatan tersebut danlatau dikurangi dengan bagian pemerintah pusaVdaerah lain dalam rangka bagi hasU Pasal 7 Cukup jelas Pasa18 Pada prinsipnya semua penerimaan dan pengetuaran daereh d1laksanak.an melalui Kas Oaerah terkecua1i untuk Badan Layanan Umum.Rancangan |
| serta senanbasa menlnjau kembali sistem tersebut secara terus menerus, dengan tujuan memak.simalkan efisiensi dan efektifitas berdasarkan keadaan. kebutuhan dan kemampuan yang ada. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal t Cukup jelas | anggaran Sadan layanan Umum merupakan anggaran yang tidak terp1sahkan dari APBD. Pasal 9 Ayat (1) Cukup ielas Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) |
| Pasal2 Cukup jelas. Pasal3 Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (1) Cukup 1elas Ayat (2) | Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal IO Ayal(1) Cukup 1elas Ayat (2) Huruf a |
| Cukup jelas. Ayat (3) Fungsi Otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah men1adi dasa, untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi Perencanaan mengandung artJ bahwa anggaran daerah menJadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan keg1atan pada lahun yang bersangkutan sedangkan Fungsi Pengawasan | Tim anggaran pemerintah daerah mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam ,angka penyusunan APBO yang anggotanya terdiri dari pejabat 1ainnya sesuai dengan kebutuhan. Huruf b Cukup jelas. Huruf c |
| mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk men � al apakah keglatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan | Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. |

| Huruf e Cukup jelas. Ayal (3) Cukup ;etas | Ayal (3) .. Yang d,maksud dengan pemben hibah dalam ayat 1m ada1ah Pemerintah selaku pihak yang menerus h1bah kepada daerah. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasal 11 Cukup )etas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) | Ayat (4) H1bah yang ditenma oleh daerah antara lain dapat digunakan untuk menuniang peningkatan fungsi pemerintahan dan pelayanan dasarlumum, serta pemberdayaan aparatur daerah. Pasat 23 Pada dasamya biaya penanggulang.:in bencana nasional dibiayc1i dari APBO, tetapi apabila APBD lidak mencukupl untuk me � nggulangi bencana nasional danlatau peristiwa luar biasa lainnya Pemenntah Pusat menga1okaslkan Dana Darural yang bersumber dari APBN. Yang dimaksud dengan bencana nasional danlatau pensliwa luar biasa |
| Tugas kebendaharaan mehputi kegiatan menenma, meny1mpan. menyetor I membayar I menyerahkan menatausahakan. dan mempertanggungiawabhn penenmaan I pengeluaran uang dan sural berharga yang berada dalam pengelolaanya Persyaratan pengangkatan dan pembmaan kaner bendahara dialur oleh Bendahara Umum Oaerah secara Fungsional Ayat (3) Cukup jelas | lainnya adalah bencana yang menimbulkan dampak yang luas sehingga menggangu kegiatan perekonomian dan sos1al Pasa1 24 Cukup jelas. Pasal 25 Ayat (1) Yang dimaksud dengan masyarakat adalah orang pribadi danlatau badan yang melakukan irweslasi d1 pasar modal. |
| Ayat {4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jetas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup telas | Ayal (2) Pin1aman daerah yang bersumbe1 dari Peme1intah Pusa\ berasal dari APBN atau pmjaman luar negen Pemerintah Pusat yang diteruspiniamkan kepada daerah. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 26 Ayat (1) Cukup jelas |
| Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Ayat(1) Dana Per.-Obangan yang terdlfi da11 3 (tiga) tenis sumberdana, merupakan pendanaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya hdak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena masing-masing jems Dana Perimbangan tersebut saling mengis+ dan melengkapi. Ayat (2) Pencantuman Dana Penmbangan da!am APBN d1maksudkan untuk membenkan kepastran pendanaan bag1 Daerah Pasa! 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup je:las. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 | Ayat (2) Pinjaman jangka pendek tldak termasuk kredit jangka pendek yang lazim tef}adi dalam perdagangan, misalnya pelunasan kewaj1ban alas pengadaan/pembelian barang dan/atau jasa tidak dilakukan pada saal barang dan/atau jasa dimaksud diterima. Yang termasuk biaya lain m,salnya biaya adminislrasi, komitmen. provisi. asuransi, dan denda Ayat (3) Cukup jelas |
| | Ayal (4) Cukup jelas Pasa127 Ayat (1) Cukup ielas Ayat (2) Yang dimaksud dengan layanan umum adalah layanan yang menjad, tanggungjawab daerah. |
| Ayat (I) Da1am merM!rima hibah, daerah tidak boleh melakukan ikalan yang secara politis dapat mempengaruhi kebijakan daerah. Ayat (2) Hibah yang bersumber dari luar negeri dituangkan dalam naskah pe � anjian hibah yang ditandalangani oleh Pemerintah dan pemberi | Ayat (3) Yang dimaksud dengan menghasilkan penerimaan adalah hasil penerimaan yang beric.aitan dengan pembangunan prasarana dan saiana yang dibiayai dari plniaman yang belsangkutan. Ayat (4) Persetujuan DPRD dimaksud terrnasuk dalam hat pinjaman tersebul diteruspinjamkan kepada SUMO. |

•

Pasal 28

Huruf a

Yang dimaksud dengan penerimaan umum APBD tahun sebe!umnya ada\ah se!uruh penerimaan APBD tidak termasuk Dana Alokasi Khusus. Dana Darural, Dana Pinjaman Lama, dan penenmaan lain yang kegunaannya dibalasi untuk membiayai pengeluaran tertentu .

Huruf b

## Cukup jelas

Huruf c

Rasio kemampuan keuangan daerah dih1tung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah. Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokas, Umum setelah dikurangi belanja wajib dibagi dengan penjumlahan angsuran pokok. bunga, dan biaya lain yang jatuh tempo

Yang enmaxsuo dengan belanja wajib ada1ah belanja pegawai dan belanja anggota DPRD

{PAO+ DAU+ (DBH - OBHDR)} - Belanja Wa11b

OSCR ::: Pokok Pinjaman t Sunga t Biaya Lam.

## Huruf d

Pasal 29

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasa! 30

Cukup jelas

Pasar 31

Ayat (1)

Cukup jejas.

Ayat (2)

Cukup jelaa

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan mlai bersih adalah tambahan alas nilai nominal. obligasi Daerah yang beredar

Pasal 32

Tambahan nilai l'IOminal ini merupakan selisih antara nilai nominal Obligasi Oaerah yang diterbitkan dengan nitai nominal obllgas1 yang ditarik kembali dan d1funas1 sebelum jatuh tempo dan obligast yang d1lunasi sebelum jatuh tempo dan oblrgasi yang di!unasi sebelum pada saal 1atuh tempo setama satu tahun anggaran

Ayal(I)

Persetujuan DPRD atas semua Obligas1 Oaerah yang d1terbitkan secara otomatis merupakan perseluJuan atas pembayaran dan pelunasan segala kewaj1ban keuangan di masa mendatang yang timbul dari penerb1tan Obligas1 Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Semua kewajiban bunga dan pokok yang !imbul akibat penerbitan Obligas1 dialokasikan datam APBO setiap tahun sampai dengan berakhimya kewaj1ban lersebut.

Perkiraan dana yang pe,lu d1alokasikan unluk pembayaran kewajiban untuk sa!u tahun anggaran disampaikan kepada DPRD untuk d1perhitungkan dalam APBD tahun yang bersangkutan.

Ayat (4)

Realtsasi pembayaran bunga dapat melebihi proyeksi pembayaran bunga dalam satu lahun anggaran, apab1la tmgkat bunga yang bertaku dari obligasi daerah dengan tingkat bunga mengambang lebih besar dari pada asumsi tingkat bunga yang cnetecxan dalam APBD.

Pasal33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Dana Cadangan adalah dana ya119 disisihkan untuk menampung kebuluhan yang memerlukan dana relatif besar yang l!dak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran

Ayat (2)

Cukup jelas.

Aya\ (3)

Cukup jelas.

Aya\ (4)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Salah satu contoh Portofolio yang memberikan hasi! (etap dengan risiko rendah apabila deposito pada bank Pemerintah.

Pasal 36

Ayat(1)

Kerjasama dengan pihak lain dilakukan manakala Pemenntah Daerah memiliki keterbatasan dana dalam menyediakan fasilitas pelayanan publ1k. Kenaaama dengan pihak lain mel!puti kerjasama antar daerah, antara Pemerintah Daerah dengan BUMD, dan antara Pemerintah Oaerah dengan Swasta. yang bertuiuan untuk mengoptimalkan a set daerah tan pa me119ganggu pelayanan publtk.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jetas.

Pasat 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan organlsasi pemerintah daerah sepertiOPRD, kepa1a daerah dan wakil kepala daerah. sekrelariat daerah, sekretariat OPRD, dinas, lembaga !eknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayal (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Klas1fikasi menurut fungsi yang dimaksud dalam ayat ini adalah klasifikasi yang didasarl&lt;an pacla fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Cukup jelas.

| Ayat (6) Urusan pemerinlahan yang dimaksud dalam ayat lni adalah urusan yang bers1fatwaJib dan urusan bersifal pillhan yang menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten. Ayat (7) Huruf a Belan1a pegawai adalah belanja kompetensi, baik bentuk uang maupun barang yang dnetapkan ketentuan perundang-undangan yang diberikan | Huruf h Belanja bagi hasil merupakann bagi has1I alas pendapatan daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang· undangan |
|--------------------------------------------------------------------------------