Unknown Unknown Nomor 8 Tahun 2017 tentang PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku 1 Maret 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI
PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SUNGAI PENUH ,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa untuk memberi arah dan pedoman penyelenggaraan dan pemanfaatan ADD perlu ditetapkan Pedoman Penggunaan ADD;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kota Sungai Penuh Tahun 2017;
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan PemerintahDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 12);
13. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 62 );
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN TENTANG DANA
WALIKOTA SUNGAI PENUH PENGALOKASIANDAN PENGGUNAANALOKASI DESA(ADD) KOTA SUNGAI PENUH TAHUNANGGARAN 2017.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, ## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pengalokasian dan penggunaan Pengelolaan ADD Tahun Anggaran 2017.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah :
- a. untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017;
- b. meningkatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;
- c. meningkatkan kapasitas aparatur dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- d. meningkatkan fungsi dan peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- e. untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan ADD Tahun Anggaran 2017 secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
BAB III - PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 4
- (1) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 merupakan bagian dari pendapatan pemerintahan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017.
- (2) Alokasi Dana Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2017.
BAB III - PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 5
Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)diberikan kepada 65 (Enam PuluhLima) Desa dalam Kota Sungai Penuhsebesar Rp. 22.099.640.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
BAB III - PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 6
- (1) Alokasi Dana Desa diberikan langsung kepada desa
BAB III - PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 7
Perhitungan Alokasi Dana Desa untuk masing-masing Desa dilakukan dengan menggunakan Rumus yang mempertimbangkan faktor pemerataan dan keadilan serta potensi Desa dengan menggunakan rumus-rumus sebagai berikut :
- a. Rumus Alokasi Dana Desa (ADDX) Tahun Anggaran 2017 (Pemerataan dan Keadilan)
ADDX =ADDM + ADDPX
Keterangan:
ADDx
- = Alokasi Dana Desa untuk Desa x
ADDM
- = Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa
ADDP
- = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa
X
= Desa
- b. Rumus untuk menentukan Pembagian Dana Proporsional (ADDPX) :
Keterangan :
BDX
- = Nilai Bobot Desa x
KV1x,KV2x,KV3x
- = Koefisien Variabel pertama, kedua, dan seterusnya
a1,a2,a3,... an
- = Anggota Bobot masing-masing
Keterangan :
KV 1,2,.....x
- = Nilai Koefisien Variabel Pertama, Kedua, dan Seterusnya untuk Desa x misalnya
V1,2, .....x =
- Angka Variabel Pertama, kedua, dan Seterusnya untuk Desa x
∑
Vn
- = Jumlah angka Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untukseluruh Desa
BDX = a1KV1+a2KV2+a3KV3x+ ... an KVnx
KV1,2, ÉÉÉÉx =
V
1,2, ÉÉÉÉÉx
∑ Vn
BAB III - PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 8
Variabel yang digunakan dalam perhitungan Bobot Desa untuk Pembagian ADDp adalah :
- a. Variabel Kemiskinan
Nilai Bobot Variabelnya 0,20
- b. Variabel Tingkat Kesulitan Geografis
- c. Variabel Jumlah Penduduk
- d. Variabel Luas Wilayah
- e. Variabel Perangkat Desa
Nilai Bobot Variabelnya 0,10
Nilai Bobot Variabelnya 0,15
Nilai Bobot Variabelnya 0,05
Nilai Bobot Variabelnya 0,50
BAB III - PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 9
Besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) untuk masing-masing Desa dalam Kota Sungai Penuhditetapkan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Walikota ini.

## BAB IV

## PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

## Pasal 10

- (1) Penggunaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang dituang didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa.
- (2) Kegiatan yang bersumber dari ADD direncanakan, dilaksanakan dan diawasioleh unsur masyarakat di desa.
- (3) Seluruh kegiatan yang dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (4) ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efektif danefisien.

## BAB V

## ARAH PENGGUNAAN DANA DAN TATA CARA PENYALURAN

## Pasal 11

- (1) Penggunaan Dana ADD diprioritaskan untuk:
- a. penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
- b. operasional pemerintahan desa;
- c. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
- d. Insentif Rukun Tetangga;
- e. Administrasi PKK; dan
- f. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Rincian Penggunaan Operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
- a. tunjangan kuasa pengguna anggaran, PTPKD, pelaksana kegiatan, bendahara desa dan pengurus barang;
- b. belanja alat tulis kantor (atk);
- c. belanja cetak dan penggandaan;
- d. belanja benda pos;
- e. belanja makan minum rapat dan tamu;
- f. pemeliharaan kantor;
- g. pemeliharaan mobiler kantor;
- h. belanja rekening listrik;
- i. belanja rekening air;
- j. belanja rekening telepon/internet desa;
- k. pajak kendaraan dinas roda dua;
- l. pemeliharaan kendaraan dinas;
- m. pakaian dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- n. alat kebersihan kantor; dan
- o. perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah.
- (3) Rincian Penggunaan Dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk:
- a. tunjangan pimpinan dan anggota BPD;
- b. belanja alat tulis kantor;
- c. makan minum rapat;
- d. belanja cetak dan penggandaan;
- e. pakaian seragam/olah raga;
- f. belanja pendidikan singkat/bimbingan teknis; dan
- g. perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah.

## Pasal 12

Besaran Standar Honorarium/Tunjangan/Insentif Operasional Pemerintah Desa, BPD dan Operasional Lainnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 13

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan terhadap pengelolaan ADD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 1 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH,

PUSRI AMSYI

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2017 NOMOR 8

## BAB VII

## KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya atas bantuan khusus untuk pembangunan Kantor Kepala Desa, dianggarkan kembali pada tahun berikutnya yang diperuntukan bagi pengadaan tanah dan pembangunan Kantor Kepala Desa.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 1 Maret 2017

WALIKOTA SUNGAI PENUH, ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI