PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA Nomor 03 Tahun 2013 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2012 (berlaku 17 Juli 2013)
Pembukaan
berdasarkan pertimbangan sebaqalrnana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan · Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2012.
mgingat
.
.
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah lingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan .· . � Nepotisme . .( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ; -·
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 4400 ) ;
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ;
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakllan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4721 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 ) ;
14. 0 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang. Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
·
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan · .,, Lembaran"Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa Nomor 28 Tahun 1995 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pembentukan Perseroan Terbatas Gowa Makassar Tourism Development Corporation ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa Nomor 21 Tahun 1996 Seri C Nomor 2 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa Nomor 04 Tahun 2000 ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 04 Tahun 2000 Seri C Nomor 1 );
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis ( Renstra ) Kabupaten Gowa ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2002 Nomor 14 );
5. ( 25. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Gowa ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2003 Nomor 01 Seri E ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2003 Nomor 21 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Gowa ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 7 );
27. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Gowa ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa .Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa dalam Wilayah Kabupaten Gowa ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah (Holding Company) Gowa Mandiri Kabupaten Gowa ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2007 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat ··-OPRO'Kabupaten Oowa '( lembaran Daerah Kabupaten G·owa Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 22);
..
netapkan
31. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gowa ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 23);
2. ... .32.P.eraturan .Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerat, Kabupaten Gowa ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 8). sebagaimana telah diubah terakhir denqan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 24 Tahun 2011 {Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 24); ·
33. Peraturan Oaerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 9);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 40 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2012 ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 40);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2012 ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 17);
Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA
dan
BUPAilGOWA
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GQWA TAHUN ANGGARAN 2012
Pasal 1
- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
- a. Laporan realisasi anggaran;
- b. Neraca;
/
- c. Laporan arus kas; dan
- d. catatan atas laporan keuangan
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
� asal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pa5q1 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2012 Sebagai berikut:
- a. Pendapatan
Rp. � 21.0G9.186.325,02
- b. Belanja
Rp. 53.5 � 9.473.037 .00
- Surplus
Rp.
67.509.713.288,02
- c. Pembiayaan.
- Penerimaan
Rp. 121.S:3i.412.121,2a
- Pengeluaran
Rp. 46.2 � 9.457 .569.00
- Surplus
.
.. ..
..
Rp.
75.562.954.525,28
P � sal 3
Pasal 2
- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah RS&gt;. 29.464.672.464,02 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp.
- b. Realisasi Selisih
Rp 29.464.672.464,02
891.60cJ.5l3.861,00 Rp. 92L0 � 9.186.325.02
Pasal 4
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2012 sebagai berikut:
- a. Jumlah aset
Rp.
2.046.000.766.144,40
- b. Jumlah kewajiban
Rp. 3.222.745.146,00
- c. Jumlah ekuitas dana
Rp. 2.042.778.020.998,40
Pasal 5
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ay\_at (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampat denqan 31 Desember Tahun 2012 sebagai berikut :
| a. | Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2012 | Rp. | 109.913.143.457,28 |
|------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| b. | Arus kas dari aktivitas operasi | Rp. | 213.618.479.772,02 |
| c. | Arus kas dart aktivitas investasi aset non - keuangan | Rp. | (146.108.766.484,00) |
| d. | Arus kas dari aktivitas pembiayaan | Rp. | (35.909.843.153,00) |
| e. | Arus kas dari aktivitas non Anggaran | Rp | (258.048,00) |
| f. | Kas di Bendahara Pengeluaran | Rp. | 1.559.894.721,00 |
| g. | Kas di Bendahara Penerimaan | Rp. | 6.357.771,17 |
| f. | Saldo kas ekhlr per 31 Desember 2012 | Rp. 143,079,008.036.47 | Rp. 143,079,008.036.47 |
Pasal 6
catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2012 memuat informasi baik secara kuantltatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
4
Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
- a. Anggaran belanja setelah perubahan
- b. Realisasl
Rp. (108.683.726.156,00) dengan rincian sebagai berikut :
Rp.
962.243.199.193,00
Ro.
853.559.473.037 .00
Selisih
Rp. (108.683.726.156,00)
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah Rp. 138.148.398.620,02 dengan rincian sebagai ber.ikut :
- a. Surplus/defisit setelah perubahan
Rp. (70.638.685.332,00)
- b. Realisasi
Ro. 67.509.713.288.02
Selisih
Rp. 138.148.398.620,02
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan Pembiayacin sejumlah Rp. 187.752.412,28 dengan rindan sebagai berikut
- a. Anggaran penerimaan pembiayaan
setelah perubahan
- b. Realisasi
Rp.
121.644.659.709,00
Ro. 121.832.412.121.28
Selisih
Rp. 187 .752.412,28
- sejumlah Rp. { 4.736.516.781,00) dengan rincian sebagai (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan berikut :
- a. Anggaran pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan
- b. Realisasi Selisih
Rp.
51.005.974.377,00
Ro 46.269.457.596,00
Rp. { 4.736.516.781,00)
Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan Pembiayaan Neto sejumlah Rp 4.924.269.193,28 dengan rincian sebagai berikut :
- Anggaran pembiayaan neto
Rp. 70.638.685.332,00
- a. setelah perubahan
- b. Realisasi
Selisih
Ro. 75.562.954.525.28
Rp. 4.924.269.193,28
Pasal 184
- b. bahwa
- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
- a. Laporan realisasi anggaran;
- b. Neraca;
/
- c. Laporan arus kas; dan
- d. catatan atas laporan keuangan
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
� asal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pa5q1 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2012 Sebagai berikut:
- a. Pendapatan
Rp. � 21.0G9.186.325,02
- b. Belanja
Rp. 53.5 � 9.473.037 .00
- Surplus
Rp.
67.509.713.288,02
- c. Pembiayaan.
- Penerimaan
Rp. 121.S:3i.412.121,2a
- Pengeluaran
Rp. 46.2 � 9.457 .569.00
- Surplus
.
.. ..
..
Rp.
75.562.954.525,28
P � sal 3
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalall) Pasal 2 sebagai berikut :
- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah RS&gt;. 29.464.672.464,02 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp.
- b. Realisasi Selisih
Rp 29.464.672.464,02
891.60cJ.5l3.861,00 Rp. 92L0 � 9.186.325.02
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2012 sebagai berikut:
- a. Jumlah aset
Rp.
2.046.000.766.144,40
- b. Jumlah kewajiban
Rp. 3.222.745.146,00
- c. Jumlah ekuitas dana
Rp. 2.042.778.020.998,40
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ay\_at (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampat denqan 31 Desember Tahun 2012 sebagai berikut :
| a. | Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2012 | Rp. | 109.913.143.457,28 |
|------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| b. | Arus kas dari aktivitas operasi | Rp. | 213.618.479.772,02 |
| c. | Arus kas dart aktivitas investasi aset non - keuangan | Rp. | (146.108.766.484,00) |
| d. | Arus kas dari aktivitas pembiayaan | Rp. | (35.909.843.153,00) |
| e. | Arus kas dari aktivitas non Anggaran | Rp | (258.048,00) |
| f. | Kas di Bendahara Pengeluaran | Rp. | 1.559.894.721,00 |
| g. | Kas di Bendahara Penerimaan | Rp. | 6.357.771,17 |
| f. | Saldo kas ekhlr per 31 Desember 2012 | Rp. 143,079,008.036.47 | Rp. 143,079,008.036.47 |
catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2012 memuat informasi baik secara kuantltatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
4
Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
- a. Anggaran belanja setelah perubahan
- b. Realisasl
Rp. (108.683.726.156,00) dengan rincian sebagai berikut :
Rp.
962.243.199.193,00
Ro.
853.559.473.037 .00
Selisih
Rp. (108.683.726.156,00)
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah Rp. 138.148.398.620,02 dengan rincian sebagai ber.ikut :
- a. Surplus/defisit setelah perubahan
Rp. (70.638.685.332,00)
- b. Realisasi
Ro. 67.509.713.288.02
Selisih
Rp. 138.148.398.620,02
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan Pembiayacin sejumlah Rp. 187.752.412,28 dengan rindan sebagai berikut
- a. Anggaran penerimaan pembiayaan
setelah perubahan
- b. Realisasi
Rp.
121.644.659.709,00
Ro. 121.832.412.121.28
Selisih
Rp. 187 .752.412,28
- sejumlah Rp. { 4.736.516.781,00) dengan rincian sebagai (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan berikut :
- a. Anggaran pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan
- b. Realisasi Selisih
Rp.
51.005.974.377,00
Ro 46.269.457.596,00
Rp. { 4.736.516.781,00)
Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan Pembiayaan Neto sejumlah Rp 4.924.269.193,28 dengan rincian sebagai berikut :
- Anggaran pembiayaan neto
Rp. 70.638.685.332,00
- a. setelah perubahan
- b. Realisasi
Selisih
Ro. 75.562.954.525.28
Rp. 4.924.269.193,28
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

| a. lampiran I | Laporan realisasi anggaran |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lampiran 1.1 | Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; |
| Lampiran 1.2 | Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; |
| Lampiran 1.3 | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; |
| Lampiran 1.4 | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; |
| Lampiran 1.5 | Daftar piutang daerah; |
| Lampiran 1.6 | Daftar penyertaan modal (investasi) daerah ; |
| Lampiran 1.7 | Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; |
| Lampiran 1.8 | Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya; |
| Lampiran 1.9 | Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; |
| Lampiran 1.10 | Daftar dana cadangan daerah ; dan |
| Lampiran 1.11 | Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. |
| b. Lampiran II | Neraca |
| c. Lampiran III | laporan arus kas |
| d. Lampiran r.v | Catatan atas laporan keuangan |

## Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/peri.Jsahaan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini.




AN A RAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2013 NOMOR 03

## Pasal 9

Bupati menetapkan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

## Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa pada tanggal 17 Juli 2013

BUPATI GOWA,