PERATURAN WALIKOTA RI Nomor 7 Tahun 2013 tentang PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGRAAN REKLAME (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
[ SALINAN
BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
No.30,2015
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2013 Ten tang Penyelenggaraan Reklame.
PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 30 TAHUN 2015
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGRAAN REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG SELATAN, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 1 1 , Pasal 12 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 32 ayat (5), Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat (3), Pasal 37 ayat (2), Pasal 39 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 ayat (2), dan Pasal 45 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1511);
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Sela tan N omor 44);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARMN REKLAME.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
- 1 . Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, organisasi, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Tim Pengendalian Reklame adalah tim yang bertugas mengendalikan Bangunan Reklame agar diselenggarakan ## BAB II JENIS REKLAME
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Penyelenggaraan Reklame di Daerah, meliputi:
- a. Reklame Permanen; dan
- b. Reklame Non Permanen.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- ( 1 ) Reklame Permanen sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a meliputi:
- a. Reklame Billboard;
- b. Reklame Billboard JPO;
- c. Reklame Billboard Jembatan Layang;
- d. Reklame Papan Nama;
- e. Reklame Papan Merk; dan
- f. Reklame Videotron/ Megatron/ Large Elektronik Display.
- (2) Reklame Non Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
- a. Reklame Layar atau Reklame kain;
- b. Reklame Melekat/ Stiker;
- c. Reklame Selebaran;
- d. Reklame Berjalan;
- e. Reklame Udara;
- f. Reklame Apung;
- g. Reklame Suara;
- h. Reklame Film/ Slide;
1. Reklame Teks Berjalan;
- J. Reklame Peragaan; dan
- k. Reklame Baliho/ Banner.
BAB III - PERENCANAAN PENEMPATAN DAN PENENTUAN TITIK REKLAME
Pasal 4
Perencanaan penempatan dan penentuan Titik Reklame meliputi:
- a. penempatan Reklame;
- b. penentuan Titik Reklame Pihak Ketiga; dan
- c. penentuan Titik Reklame milik Pemerintah Daerah;
Bagian Kesatu Penempatan Reklame
BAB III - PERENCANAAN PENEMPATAN DAN PENENTUAN TITIK REKLAME
Pasal 5
Penempatan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibagi
BAB III - PERENCANAAN PENEMPATAN DAN PENENTUAN TITIK REKLAME
Pasal 6
- ( 1 ) Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
- a. gedung dan/atau halaman kantor pemerintahan;
- b. tempat pendidikan;
- c. tempat ibadah;
- d. rumah sakit;
- e. kantor militer atau kepolisian; dan
- f. ruas Jalan dari simpang Maruga sampai dengan simpang Parakan.
- (2) Dikecualikan untuk kegiatan yang sifatnya sementara, Pihak Ketiga diperbolehkan memasang Reklame Non Permanen pada Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.
BAB III - PERENCANAAN PENEMPATAN DAN PENENTUAN TITIK REKLAME
Pasal 7
- ( 1 ) Kawasan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
- a. lokasi bersejarah; dan
- b. lokasi konservasi dan preservasi.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menambah lokasi lain pada Kawasan Khusus selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penambahan lokasi lain pada Kawasan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB III - PERENCANAAN PENEMPATAN DAN PENENTUAN TITIK REKLAME
Pasal 8
- ( 1 ) Kawasan Selektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
- a. Kawasan perumahan berskala besar;
- b. Kawasan Jalan Tol; dan
- c. Kawasan sepanjangjalur Kereta Api.
- (2) Kawasan Selektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah Kawasan yang memiliki masterplan penataan Reklame.
- (3) Masterplan penataan Reklame pada Kawasan Selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Kawasan Selektif yang belum memiliki masterplan penataan Reklame, pengelola Kawasan dapat mengajukan masterplan penataan Reklame.
- (5) Pada Kawasan Selektif yang telah memiliki masterplan penataan Reklame, maka penentuan Titik Reklame
BAB III - PERENCANAAN PENEMPATAN DAN PENENTUAN TITIK REKLAME
Pasal 9
- ( 1 ) Titik Reklame pada Kawasan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d ditetapkan
BAB III - PERENCANAAN PENEMPATAN DAN PENENTUAN TITIK REKLAME
Pasal 10
Penentuan Titik Reklame Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri dari:
- a. Titik Reklame pada lokasi Persil; dan
- b. Sarana, Prasarana dan Utilitas.
- ( 1 ) Titik Reklame pada lokasi Persil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a ditetapkan:
- a. menempel pada bangunan;
- b. di atas bangunan; dan
- c. di lokasi Persil.
- (2) Titik Reklame pada Sarana, Prasarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diselenggarakan di:
- a. persimpangan Jalan;
- b. Jembatan Penyeberangan Orang;
- c. jembatan layang;
- d. penerangan Jalan umum;
- e. halte bus/pangkalan angkutan umum;
- f. ruang manfaat Jalan (taman);
- g. telepon umum;
- h. bus surat;
- i. tempat hiburan dan rekreasi;
- j. gelanggang olah raga;
- k. terminal dan stasiun kereta api;
1. pasar;
- m. wcumum;
- n. gapura;dan
- o. ruang milik Jalan tol, daerah manfaat sungai, dan bantaran rel kereta api.
BAB III - PERENCANAAN PENEMPATAN DAN PENENTUAN TITIK REKLAME
Pasal 12
- ( 1 ) Titik Reklame pada lokasi Persil yang menempel pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (1) huruf a:
- a. harus diletakkan pada bagian depan bangunan lantai dasar bagian atas;
- b. ukuran Reklame pada bangunan 1 (satu) lantai, paling besar adalah ukuran 2M (dua meter) x lebar gedung dengan bentuk memanjang ke sampmg;
- c. ukuran Reklame pada bangunan lebih dari 1 (satu) lantai, paling besar 60% (enam puluh per seratus) dari luas muka bangunan lantai 2 (dua) dan Ian tai seterusnya;
- d. letak Gelagar Bidang Reklame pada bangunan lebih dari 1 (satu) lantai, ditempatkan mulai lantai 2 (dua) hingga lantai seterusnya;
- e. untuk luasan Reklame lebih dari 12M 2 (dua belas meter persegi) harus mendapatkan rekomendasi teknis konstruksi dari Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan tugas di bidang bangunan.
Titik Reklame pada lokasi Persil diatas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (1) huruf b:
- a. Bangunan Reklame hanya dapat diselenggarakan di atas bangunan gedung 3 (tiga) lantai atau lebih;
- b. bangunan tempat berdirinya konstruksi Reklame harus memiliki 1MB dan fungsi bangunan sesuai dengan 1MB yang dimilikinya;
- c. melampirkan rekomendasi kelayakan dan perhitungan konstruksi bangunan yang dibuat oleh Badan Usaha atau tenaga ahli perorangan yang bersertifikat dan disahkan oleh Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan tugas di bidang bangunan;
- d. sisi bidang Bangunan Reklame tidak boleh melewati sisi terluar bidang atap bangunan atau batas sisi terluar bangunan teratas;
- e. bila terdapat ketentuan pembatasan ketinggian maka harus mengikuti ketentuan yang berlaku dan memperoleh izin dari instansi yang berwenang;
- f. tata letak bidang Reklame harus serasi dan seragam pada tiap Ka wasan / koridor.
Titik Reklame di lokasi Persil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat ( 1 ) huruf c:
- a. sisi terluar Gelagar Bidang Reklame paling jauh berhimpit dengan batas Persil;
- b. letak tiang Reklame yang berada pada Persil harus berjarak paling sedikit 1,SM (satu koma lima meter) dari batas Persil;
- c. ketinggian bawah Gelagar Bidang Reklame paling rendah SM (lima meter) dari permukaan Jalan;
- d. pada Jalan dengan ROW 32M (tiga puluh dua meter) atau lebih dapat ditempatkan Reklame dengan ketentuan:
- 1) Gelagar Bidang Reklame paling luas 72M 2 (tujuh puluh dua meter persegi);
- 2) jarak antar Titik Reklame dalam satu pandangan paling sedikit 250M (dua ratus lima puluh meter).
- e. pada Jalan dengan ROW 20M (dua puluh meter) dan ROW 24M (dua puluh empat meter) dapat ditempatkan Reklame dengan ketentuan:
- 1) Gelagar Bidang Reklame paling luas 50M 2 (lima puluh meter persegi);
- 2) jarak antar Titik Reklame dalam satu pandangan paling sedikit 200M (dua ratus meter).
- f. pada Jalan sampai dengan ROW 16M (enam belas meter) dapat ditempatkan Reklame dengan ketentuan:
- 1) Gelagar Bidang Reklame paling luas 32M (tiga puluh dua meter persegi);
- 2) jarak antar Titik Reklame dalam satu pandangan paling sedikit 200M (dua ratus meter).
BAB III - PERENCANAAN PENEMPATAN DAN PENENTUAN TITIK REKLAME
Pasal 13
- ( 1 ) Titik Reklame pada Sarana, Prasarana dan Utilitas yang diselenggarakan di persimpangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (2) huruf a ditentukan sebagai berikut:
- a. pada persimpangan 3 (tiga) dapat ditempatkan Reklame dengan ketentuan:
1. pada sisi Jalan yang menghadap tusuk sate:
- a) jumlah Reklame sebagai berikut:
- 1) pada ROW 32 (tiga puluh dua) jumlah Reklame paling banyak 3 (tiga) unit ukuran lOM (sepuluh meter) x SM (Hrna meter) dengan bentuk memanjang ke samping;
- 2) pada ROW 24 (dua puluh empat) jumlah Reklame paling banyak 3 (tiga) unit ukuran 8M (delapan meter) x 4M (empat meter) dengan bentuk memanjang ke samping;
- 3) pada ROW 20 (dua puluh) jumlah Reklame paling banyak 2 (dua) unit ukuran 8M (delapan meter) x 4M (empat meter) dengan bentuk memanjang ke samping;
- 4) pada Jalan sampai dengan ROW 16 (enam belas) jumlah Reklame paling banyak 2 (dua) unit ukuran 8M (delapan meter) x 4M (empat meter) dengan bentuk memanjang ke samping;
- 5) jarak antar ujung Gelagar Bidang Reklame palingjauh lM (satu meter).
- b) jumlah total lebar dari setiap bidang Gelagar Bidang Reklame tidak boleh melebihi lebar ROW Jalan yang menghadap lokasi Reklame.
- c) luas dan bentuk Gelagar Bidang Reklame harus seragam;
2. pada sisi Jalan lainnya jumlah Reklame sebanyak 1 (satu) unit pada setiap sisi dengan luas Gelagar Bidang Reklame sesuai dengan lebar ROW Jalan dan bentuk seragam.
- b. pada persimpangan 3 (tiga) dengan sudut melengkung dapat ditempatkan Reklame dengan ketentuan:
1. pada sisi Jalan yang menghadap tusuk sate:
- a) jumlah Reklame sebagai berikut;
- 1) pada ROW 32 (tiga puluh dua) jumlah Reklame paling banyak 4 (empat) unit ukuran lOM (sepuluh meter) x SM (lima meter) dengan bentuk memanjang ke samping;
- 2) pada ROW 24 (dua puluh empat) jumlah Reklame paling banyak 4 (empat) unit ukuran 8M (delapan meter) x 4M (empat meter) dengan bentuk memanjang ke samping;
- 3) pada ROW 20- (dua puluh) jumlah Reklame paling banyak 3 (tiga) unit ukuran 8M (delapan meter) x 4M (empat meter) dengan bentuk memanjang ke samping;
- 4) pada Jalan sampai dengan ROW 16 (enam belas) jumlah Reklame paling banyak 3 (tiga) unit ukuran 8M (delapan meter) x 4M (empat meter) dengan bentuk memanjang ke samping;
- 5) jarak antar ujung Gelagar Bidang Reklame palingjauh IM (satu meter).
- b) jumlah total lebar dari setiap Gelagar Bidang Reklame tidak boleh melebihi lebar ROW Jalan yang menghadap lokasi Reklame ditambah dengan ½ (satu per dua) dari panjang bidang lengkung;
2. pada sisi J alan lengkung:
- a) jumlah Reklame disesuaikan dengan panjang bidang lengkung Jalan.
- b) jumlah total lebar dari setiap Gelagar Bidang Reklame tidak boleh melebihi panjang bidang lengkung Jalan.
- c) luas dan bentuk setiap Gelagar Bidang Reklame harus seragam.
- c. pada persimpangan 3 (tiga) pada Jalan dengan lebar ROWyang berbeda dapat ditempatkan Reklame dengan ketentuan:
2. 1 . pada sisi Jalan yang menghadap tusuk sate:
- a) jumlah Reklame sebagai berikut:
- 1) pada ROW 32 (tiga puluh dua) jumlah Reklame paling banyak 3 (tiga) unit ukuran lOM (sepuluh meter) x SM (lima meter) dengan bentuk memanjang ke samping;
- 2) pada ROW 24 (dua puluh empat) jumlah Reklame paling banyak 3 (tiga) unit ukuran 8M (delapan meter) x 4M (empat meter) dengan bentuk memanjang ke samping;
- 3) pada ROW 20 (dua puluh) jumlah Reklame paling banyak 2 (dua) unit ukuran 8M (delapan meter) x 4M (empat meter) dengan bentuk memanjang ke samping;
- 4) pada Jalan sampai dengan ROW 16 (enambelas) jumlah Reklame paling banyak 2 (dua) unit ukuran 8M (delapan meter) x 4M (empat meter) dengan bentuk memanjang ke samping;
- 5) jarak antar ujung Gelagar Bidang Reklame palingjauh IM ( satu meter).
- b) jumlah total lebar dari setiap Gelagar Bidang Reklame tidak boleh melebihi lebar ROW Jalan yang menghadap lokasi Reklame;
2. pada sisi yang menghadap Jalan:
- a) lebar ROW sampai dengan 12M (dua belas meter) tidak boleh dibangun Reklame;
- b) lebar ROW besar, jumlah Reklame sebanyak 1 (satu) unit pada setiap sisi, dengan luas bidang setiap Reklame sesuai dengan lebar ROW Jalan dan bentuk seragam.
- d. pada persimpangan 4 (empat) dapat ditempatkan Reklame dengan ketentuan:
1. jumlah Reklame pada masing-masing sisi Jalan sebanyak 1 (satu) unit; dan
2. luas dan bentuk setiap Gelagar Bidang Reklame harus sesuai dengan lebar ROW Jalan.
- e. pada persimpangan 4 (empat) dengan sudut melengkung dapat ditempatkan Reklame dengan ketentuan:
2. 1 . j u m l a h Reklame disesuaikan dengan panjang bidang lengkung Jalan;
2. j u m l a h total lebar dari setiap bidang gelagar Reklame tidak boleh melebihi panjang bidang lengkung Jalan;
3. luas dan bentuk Gelagar Bidang Reklame ditentukan oleh Tim Pengendalian Reklame.
- f. pada tikungan dapat ditempatkan Reklame dengan ketentuan:
6. 1 . panjang bidang lengkungan Jalan adalah jarak antar sudut pandang sisi Jalan terhadap bidang lengkungan Jalan;
2. titik tengah dari panjang bidang lengkung dianggap titik nol dari Titik Reklame selanjutnya;
3. jumlah Reklame disesuaikan dengan sudut dan panjang bidang lengkung Jalan;
4. jumlah total lebar dari setiap Gelagar Bidang Reklame tidak boleh melebihi panjang bidang lengkung Jalan;
5. luas dan bentuk Gelagar Bidang Reklame ditentukan oleh Tim Pengendalian Reklame.
- (2) Lehar Gelagar Bidang Reklame paling besar 2/3 (dua per tiga) lebar ruang antara Garis Sempadan Bangunan dan Garis Sempadan Pagar.
- (3) Pada persimpangan atau bentuk Jalan lain yang belum diatur Titik Reklame ditentukan oleh Tim Pengendalian Reklame.
- (4) Penempatan Titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.

## Pasal 14

Titik Reklame pada Sarana, Prasarana dan Utilitas yang diselenggarakan di Jembatan Penyeberangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (2) huruf b ditentukan sebagai berikut:

- a. Gelagar Bidang Reklame paling tinggi 12M (dua belas meter) dan bidang Reklame paling luas 128M (seratus dua puluh delapan meter persegi);
- b. letak Gelagar Bidang Reklame berada pada ketinggian 1,5M (satu koma lima meter) di atas lantai Jembatan Penyeberangan Orang.

## Pasal 15

Titik Reklame pada Sarana, Prasarana dan Utilitas yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf o sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 16

- ( 1 ) Ketentuan letak dan ukuran Papan Nama dan Papan Merk, yang menempel pada bangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1):
- (2) Letak Totem pada Persil ditentukan sebagai berikut:
- a. sisi terluar bidang Totem harus berhimpitan dengan batas kepemilikan tanah yang berbatasan dengan Jalan;
- b. ukuran Totem paling rendah adalah 3M (tiga meter) dan lebar sesuai dengan ruang yang tersedia berbentuk vertical; dan
- c. pada kawasan perkantoran/pertokoan dalam 1 (satu) Totem dibatasi dengan ketentuan paling sedikit 5 (lima) buah Reklame.

## Bagian Ketiga Penentuan Titik Reklame Milik Pemerintah Daerah

## Pasal 17

- ( 1 ) Penentuan Titik Reklame Milik Pemerintah Daerah pada:
- a. persimpangan Muncul, Kecamatan Setu;
- b. persimpangan Viktor, Kecamatan Setu;
- c. persimpangan Universitas Pamulang, Kecamatan Pamulang;
- d. persimpangan Maruga, Kecamatan Ciputat;
- e. persimpangan Ciater, Kecamatan Serpong;
- f. persimpangan Jalan Aria Putera dan Jalan Merpati, Kecamatan Ciputat;
- g. persimpangan Kawasan Golf Modem, Kecamatan Pamulang;
- h. persimpangan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur;
- i. persimpangan German Centre, Kecamatan Serpong;
- J . persimpangan Gopli, Kecamatan Pondok Aren; dan
- k. batas Kota Tangerang Selatan dengan Jakarta Selatan, Jalan Raya Cireundeu, Kecamatan Ciputat Timur.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menambah titik lain sesuai dengan pertimbangan Tim Pengendalian Reklame.

## BAB IV UKURAN DAN KONSTRUKSI REKLAME

## Pasal 18

- ( 1 ) Penyelenggara Reklame harus memperhatikan rancang bangun Reklame yang meliputi ukuran dan Konstruksi Reklame.
- (2) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Reklame kecil dengan luas ukuran kurang dari 6M 2 (enam meter persegi);
- b. Reklame sedang dengan luas ukuran 6M 2 (enam meter persegi) sampai dengan 12M 2 (dua belas meter persegi); dan
- c. Reklame besar dengan luas ukuran lebih dari 12M 2 (dua belas meter persegi).
- (3) Konstruksi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kaki tunggal;
- b. kaki ganda;
- c. rangka;dan
- d. menempel.

## Pasal 19

- ( 1 ) Konstruksi kaki tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a hanya satu tiang.
- (2) Konstruksi kaki ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b terdiri atas dua tiang atau lebih.
- (3) Konstruksi rangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c berbentuk rangka.
- (4) Konstruksi menempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d konstruksinya menempel di dinding bangunan.

## BABV TIPOLOGI REKLAME

## Pasal20

- ( 1 ) Tipologi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Reklame Billboard tipe B1;
- b. Reklame Billboard tipe B2;
- c. Reklame Billboard tipe B3;
- d. Reklame Billboard tipe B4;

- e. Reklame Billboard tipe B5;
- f. Reklame Billboard JPO tipe B6;
- g. Reklame Billboard Jembatan Layang tipe B6;
- h. Reklame Billboard JPO tipe B7;
- i. Reklame Billboard Jembatan Layang tipe B7;
- j. Reklame Billboard tipe B8;
- k. Reklame Billboard JPO tipe B9;
- I. Reklame Billboard Jembatan Layang tipe B9;
- m. Reklame Billboard tipe B10;
- n. Reklame Billboard tipe B 1 1 ;
- o. Reklame Billboard tipe perbankan;
- p. Reklame Billboard tipe showroom;
- q. Reklame Billboard tipe stasiun pengisian bahan bakar umum;
- r. Reklame Billboard tipe desain khusus;
- s. Reklame Videotron/ Megatron/ Large Elektronik Display {LED) tipe VD 1;
- t. Reklame Videotron/Megatron/ Large Elektronik Display (LED) tipe VD2;
- u. Reklame Videotron/ Megatron/ Large Elektronik Display (LED) tipe VD3;
- v. Reklame Videotron/ Megatron/ Large Elektronik Display (LED) tipe VD4;
- w. Reklame Papan Nama tipe PNl;
- x. Reklame Papan Nama tipe PN2;
- y. Reklame Papan Nama tipe Tl;
- z. Reklame Papan Nama tipe T2;
23. aa. Reklame Papan Nama tipe T3;
24. bb. Reklame Papan Nama tipe T4;
- cc. Reklame Papan Merek tipe PMl;
- dd. Reklame Papan Merek tipe PM2;
27. ee. Reklame Papan Merek tipe PM3;
28. ff. Reklame Papan Merek tipe PM4;
29. gg. Reklame Papan Merek tipe PMS;
30. hh. Reklame Papan Merek tipe PM6;
- ii. Reklame Papan Merek tipe Tl;
32. JJ . Reklame Papan Merek tipe T2;
33. kk. Reklame Papan Merek tipe T3;
11. Reklame Papan Merek tipe T4; mm.Reklame Layar tipe umbul-umbul; dan nn. Reklame Layar tipe spanduk.

- (2) Tipologi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB VI TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME

## Pasal 2 1

- ( 1) Penyelenggara Reklame meliputi:
- a. pemilik Reklame atau produk; dan
- b. perusahaan jasa periklanan atau Biro Reklame.
- (2) Pemilik Reklame atau produk sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a merupakan orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame untuk dan atas namanya sendiri.
- (3) Perusahaan jasa periklanan atau Biro Reklame sebagimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b merupakan Badan yang bergerak di bidang jasa periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan.

## Pasa122

Penyelenggara Reklame wajib memenuhi persyaratan yang meliputi:

- a. keindahan, kepribadian dan budaya bangsa;
- b. tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, keselamatan, kesusilaan, kesehatan;
- c. tidak menutup pandangan rambu, lampu pengatur, kamera lalu lintas dan fasilitas umum lainnya;
- d. lampu Reklame yang dipasang diarahkan ke Gelagar Bidang Reklame sehingga tidak menyilaukan pandangan pemakai Jalan;
- e. tidak menutup/mengganggu pandangan perlintasan kereta api;
- f. instalasi listrik yang dipasang harus memenuhi persyaratan teknis sehingga tidak membahayakan keselamatan umum;
- g. tidak mengubah dan merusak Sarana dan Prasarana kota; dan
- h. tiang konstruksi Bangunan Reklame tidak boleh berada pada trotoar, saluran air, sungai dan badan Jalan.

## BAB VII IZIN REKLAME

## Pasal 23

- ( 1 ) Setiap Penyelenggaraan Reklame wajib memiliki izin dari Walikota.
- (2) Walikota dapat mendelegasikan penerbitan izin kepada Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan tugas di bidang pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diajukan secara tertulis oleh pemohon dan disampaikan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan tugas di bidang pelayanan terpadu satu pintu.
- (4) Penerbitan izin dilakukan setelah pemohon membayarkan Pajak Reklame yang dibuktikan dengan Surat Setoran Pajak Daerah.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Izin Reklame Permanen; dan
- b. Izin Reklame Non Permanen.
- (6) Reklame Permanen berukuran sedang dan besar wajib memiliki IMB, kecuali Reklame Permanen yang menempel pada dinding bangunan.
- (7) Reklame Permanen berukuran kecil dan Reklame Non Permanen tidak diwajibkan memiliki 1MB.

## Bagian Kesatu

Tata Cara Permohonan Izin Reklame Permanen dan Non Permanen

## Pasal24

Permohonan izin Reklame Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf a harus memenuhi:

- a. persyaratan administrasi; dan
- b. persyaratan teknis.

## Pasal 25

- ( 1 ) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a untuk Reklame ukuran kecil terdiri atas:
- a. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon dan/ atau izin operasional perusahaan apabila diajukan oleh perusahaan;

- c. fotokopi kepemilikan lahan apabila memanfaatkan lahan milik sendiri atau surat perjanjian/sewa pemanfaatan lahan dalam hal lahan milik pihak lain a tau surat izin pemanfaatan lahan dari Walikota/ Gubernur / Pemerintah apabila memanfaatkan Sarana, Prasarana dan Utilitas milik Pemerintah Daerah/Provinsi/Negara, sesuai kewenangannya;
- d. surat pernyataan bermaterai cukup perihal bertanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga keindahan Reklame dan menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi; dan
- e. bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a untuk Reklame ukuran sedang dan besar terdiri atas:
- a. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon dan/ atau izin operasional perusahaan apabila diajukan oleh perusahaan;
- c. fotokopi kepemilikan lahan apabila memanfaatkan lahan milik sendiri atau surat perjanjian/sewa pemanfaatan lahan dalam hal lahan milik pihak lain a tau surat izin pemanfaatan lahan dari Walikota/Gubernur/Pemerintah apabila memanfaatkan Sarana, Prasarana dan Utilitas milik Pemerintah Daerah/Provinsi/Negara, sesuai kewenangannya;dan
- d. surat pernyataan bermaterai cukup perihal bertanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga keindahan Reklame dan menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi.
- e. bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;
- f. surat rekomendasi dari Tim Pengendalian Reklame;
- g. surat pernyataan akan mendirikan konstruksi Bangunan Reklame sesuai dengan Detail Engineering Design Struktur Konstruksi Bangunan Reklame yang terlampir dalam Tipologi Reklame;
- h. fotokopi polis asuransi Bangunan Reklame; dan
- i. fotokopi 1MB Reklame.

## Pasal 26

Persyaratan teknis Reklame Permanen sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 24 huruf b terdiri atas:

- a. foto atau gambar Bangunan Reklame;
- b. foto atau gambar atau desain Materi Reklame;
- c. peta lokasi atau gambar denah Titik Reklame; dan
- d. surat rekomendasi Tipologi Reklame yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan tugas di bidang Reklame.

## Pasal 27

Permohonan izin Reklame Non Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf b harus memenuhi:

- a. persyaratan administrasi; dan
- b. persyaratan teknis.

## Pasal 28

Persyaratan administrasi Reklame Non Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a terdiri atas:

- a. Surat Permohonan lzin Penyelenggaraan Reklame;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon dan/ atau izin operasional perusahaan apabila diajukan oleh perusahaan;
- c. fotokopi kepemilikan lahan apabila memanfaatkan lahan milik sendiri atau surat perjanjian atau sewa pemanfaatan lahan dalam hal lahan milik pihak lain;
- d. surat pernyataan bermaterai cukup perihal bertanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga keindahan lingkungan dan menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi; dan
- e. bukti pembayaran Pajak Reklame.

## Pasal 29

Persyaratan teknis Reklame Non Permanen meliputi:

- a. visual rencana Reklame;
- b. foto atau gambar atau desain Materi Reklame; dan
- c. peta lokasi atau gambar denah Titik Reklame.

## Pasal30

- ( 1 ) Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf a diberikan dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) lzin Penyelenggaraan Reklame Non Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf b dengan ketentuan:
- a. untuk jenis Reklame Layar atau Reklame Kain, Reklame Baliho/Banner, diberikan dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali;
- b. untuk jenis Reklame Melekat/Stiker, Reklame Film/ Slide dan Reklame Udara diberikan untuk 1 (satu) kali acara penyelenggaraan.
- (3) Izin Penyelenggaraan Reklame Non Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan terlebih dahulu pada pejabat yang berwenang untuk diberikan Tanda Pengesahan atau porporasi pada Materi Reklame.

## Pasal 31

Format Surat Permohonan lzin Penyelenggaraan Reklame Permanen dan Reklame Non Permanen tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 32

Izin Penyelenggaraan Reklame tidak dapat dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain dengan cara apapun.

## Pasal 33

- ( 1 ) Penyelenggaraan Reklame yang dikecualikan untuk memperoleh izin Reklame meliputi:
- a. media internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

(3)

- c. Papan Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang semata-mata hanya memuat nama atau informasi pemerintah atau penyuluhan;
- e. Reklame yang diselenggarakan oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsulat, Perwakilan Perserikatan Bangsa Bangsa serta badan-badan khususnya atau lembaga organisasi internasional;
- f. nama tempat ibadah, tempat pendidikan, Sarana olahraga, panti asuhan, yayasan sosial; dan
- g. Reklame Papan Nama yang diselenggarakan oleh organisasi politik dan atau organisasi kemasyarakatan yang semata-mata hanya memuat nama atau organisasi yang bersangkutan yang dipasang melekat pada bangunan kantor organisasi politik dan/ atau organisasi kemasyarakatan.
- (2) Nama pengenal usaha atau profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan ketinggian:
- a. 0-SM (nol sampai dengan delapan meter), luas Reklame tidak lebih dari 1M? (satu meter persegi);
- b. 8,01-16M (delapan koma nol satu sampai dengan enam belas meter), luas Reklame tidak lebih dari 1,50M (satu koma lima puluh meter persegi);
- c. ketinggian 16,01-24M (enam belas koma nol satu sampai dengan dua puluh empat meter), luas Reklame tidak lebih dari 2M 2 (dua meter persegi);
- d. ketinggian lebih dari 24M (dua puluh empat meter), luas Reklame tidak lebih dari 2,50M? (dua koma lima puluh meter persegi); dan
- e. tidak mencantumkan suatu merek produk komersial.
12. Nama pengenal usaha atau profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e apabila tidak memenuhi ketentuan, maka berlaku ketentuan izin Penyelenggaraan Reklame.

## Bagian Kedua Tata Cara Perpanjangan Izin Reklame

## Pasal 34

Izin Penyelenggaraan Reklame untuk perpanjangan dapat diberikan apabila:

- a. telah melengkapi persyaratan administrasi dan teknis;
- b. telah membayar Pajak Reklame; dan
- c. melampirkan rekomendasi Tim Pengendalian Reklame untuk Reklame berukuran sedang dan besar.

## Pasal 35

- ( 1 ) Untuk Reklame berukuran kecil perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame harus diajukan 2 (dua) minggu sebelum masa izin berakhir, dan apabila sampai batas waktu 1 (satu) minggu setelah masa izin berakhir tidak mengajukan perpanjangan izin maka Reklame tersebut akan ditertibkan.
- (2) Untuk Reklame berukuran sedang dan besar perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame harus diajukan 1 (satu) bulan sebelum masa izin berakhir, dan apabila sampai batas waktu 1 (satu) minggu setelah masa izin berakhir tidak mengajukan perpanjangan izin maka Reklame tersebut akan ditertibkan dan/ atau dibongkar.

## BAB VIII TIM PENGENDALIAN REKLAME

## Pasal 36

- ( 1 ) Walikota membentuk Tim Pengendalian Reklame.
- (2) Tim Pengendalian Reklame diketuai oleh kepala Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan tugas di bidang Reklame.
- (3) Tim Pengendalian Reklame beranggotakan pegawai pada Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan tugas di bidang Reklame dan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Tim Pengendalian Reklame dibantu oleh sekretariat yang dibentuk melalui keputusan kepala Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan tugas di bidang Reklame.

## Pasal 37

- ( 1 ) Tim Pengendalian Reklame mempunyai tugas paling sedikit sebagai berikut:
- a. melakukan verifikasi administrasi terhadap permohonan izin Reklame; dan
- b. melakukan verifikasi lapangan.
- (2) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b berdasarkan:
- a. foto atau gambar Bangunan Reklame;
- b. foto atau gambar atau desain Materi Reklame; dan
- c. peta lokasi atau gambar denah Titik Reklame.

## Pasal 38

Sekretariat Tim Pengendalian Reklame mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menerima dan melakukan registrasi permohonan izin Reklame;
- b. membuat daftar atas kelengkapan persyaratan;
- c. memfasilitasi pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Reklame;
- d. mendokumentasikan pelaksanaan rapat Tim Pengendalian Reklame; dan
- e. membantu menyiapkan berita acara hasil rapat Tim Pengendalian Reklame.

## BAB IX PENCABUTAN IZIN

## Pasal 39

- ( 1 ) lzin Penyelenggaraan Reklame Permanen dapat dicabut apabila:
- a. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. atas keinginan sendiri Penyelenggara Reklame;
- c. pada Reklame terdapat perubahan antara lain ukuran, konstruksi, penyajian, dan pesan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diterbitkan;

- d. Penyelenggaraan Reklame, tidak sesuai lagi dengan syarat-syarat tentang norma keagamaan, kesopanan, ketertiban umum, kesehatan, kesusilaan, kemanan dan lingkungan; atau
- e. Penyelenggara Reklame tidak memelihara Reklame dalam keadaan baik, sehingga dapat mengganggu keindahan dan keselamatan masyarakat.
- (2) Sebelum pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan tugas di bidang Reklame terlebih dahulu memberikan surat peringatan kepada Penyelenggara Reklame sebelum dilakukan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara Reklame wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan Penyelenggara Reklame belum menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini, maka Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan tugas di bidang pelayanan terpadu satu pintu melakukan pencabutan izin Penyelenggaraan Reklame.
- (5) Berdasarkan surat pencabutan izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan tugas di bidang pelayanan terpadu satu pintu menyampaikan surat pencabutan izin Penyelenggaraan Reklame dan surat pemberitahuan untuk membongkar Reklame kepada Penyelenggara Reklame.
- (6) Apabila dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak surat pemberitahuan untuk membongkar Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan, Penyelenggara Reklame belum membongkar Reklame maka Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan tugas di bidang pelayanan terpadu satu pintu membuat daftar Reklame yang telah dicabut izinnya dan belum dibongkar oleh Penyelenggara Reklame untuk disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

## BABX PENGENDALIAN REKLAME PRODUK TEMBAKAU

## Pasal 40

- ( 1 ) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian Reklame produk tembakau.
- (2) Pengendalian Reklame produk tembakau sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak diletakkan di kawasan tanpa rokok;
- b. tidak diletakkan di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- c. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang; dan
- d. tidak boleh melebihi ukuran 72M 2 (tujuh puluh dua meter persegi).

## BAB XI ASURANSI

## Pasal 41

- ( 1 ) Penyelenggara Reklame wajib mengasuransikan Reklamenya untuk memberikan jaminan penggantian kerugian materi maupun jiwa yang diderita oleh pihak ketiga.
- (2) Kewajiban Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , diperuntukkan bagi Reklame dengan ukuran sedang dan besar.
- (3) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dibuktikan dengan menunjukkan polis asuransi asli bagi Reklame yang bersangkutan kepada Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan tugas di bidang pelayanan terpadu satu pintu dan menyerahkan salinan yang sudah dilegalisir.
- (4) Masa berlaku polis asuransi paling singkat sama dengan masa berlaku izin Penyelenggaraan Reklame.

## BAB XII PEMBONGKARANBANGUNAN

## Pasal42

Penertiban dan/atau pembongkaran Reklame dilakukan terhadap setiap Penyelenggaraan Reklame apabila:

- a. tanpa izin;
- b. izinnya telah dicabut;

- c. telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan;
- d. tanpa stiker pelunasan pajak;
- e. terdapat perubahan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diberikan;
- f. peletakannya tidak sesuai pada Titik Reklame;
- g. tidak sesuai lagi dengan rekomendasi teknis konstruksi; dan Bangunan Reklame sudah tidak Layak dan membahayakan keselamatan;

## Pasal43

- ( 1 ) Dalam hal Penyelenggaraan Reklame Permanen tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, maka Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan tugas di bidang Reklame memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing­ masing 7 (tujuh) hari kalender kepada Penyelenggara Reklame untuk melakukan pembongkaran Bangunan Reklame.
- (2) Apabila Penyelenggara Reklame tidak melakukan pembongkaran sebagaimana ayat (1), maka Walikota berwenang membongkar Bangunan Reklame atas biaya Pemerintah Daerah.

## Pasal 44

- ( 1 ) Penyelenggara Reklame Non Permanen tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum berwenang membongkar Reklame Non Permanen.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa surat pemberitahuan terlebih dahulu.

## Pasal 45

- ( 1 ) Pembongkaran Bangunan Reklame Permanen menjadi tanggungjawab Penyelenggara Reklame.
- (2) Apabila Bangunan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat waktu masa berlakunya paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Bangunan Reklame Permanen dibongkar oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Bangunan Reklame Permanen yang dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi milik Pemerintah Daerah dan akan ditindaklanjuti dengan pelelangan barang bongkaran.
- (4) Mekanisme pelelangan bongkaran Bangunan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 46

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 maka terhadap Penyelenggara Reklame tidak dapat kembali menyelenggarakan Reklame.

## BAB XIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

## Pasal47

- ( 1 ) Setiap Penyelenggaraan Reklame dilakukan pengawasan terhadap keabsahan dan masa berlaku dokumen perizinan Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Pengawasan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan tugas di bidang Reklame.

## Pasal 48

Tata cara pengawasan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sebagai berikut:

- a. apabila ditemukan Bangunan Reklame tidak memenuhi ketentuan administrasi perizinan dan teknis Bangunan Reklame, maka Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan tugas di bidang Reklame menempelkan stiker tidak berizin dan atau menutup media Reklame dengan kain penutup dan menyampaikan pemberitahuan kepada Penyelenggara Reklame untuk ditindaklanjuti;
- b. Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan tugas di bidang Reklame menyampaikan laporan hasil pengawasan Reklame kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum untuk dilakukan penertiban lebih lanjut.

## Pasal 49

- ( 1 ) Setiap Penyelenggaraan Reklame dilakukan pengendalian berdasarkan aspek tata ruang, lingkungan hidup, estetika, dan kelayakan konstruksi.
- (2) Pengendalian Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan tugas di bidang Reklame.

## Pasal 50

Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dilapangan Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan tugas di bidang Reklame dapat bekerjasama atau mengusulkan pembentukan tim kerja pengawasan dengan Perangkat Daerah terkait sesuai kompetensinya kepada Walikota.

## Pasal 51

- ( 1 ) Walikota membentuk Tim Penertiban Reklame.
- (2) Tim Penerbitan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim Penertiban Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dan beranggotakan pegawai pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dan Perangkat Daerah terkait sesuai kompetensinya di Daerah.
- (4) Tim Penertiban Reklame dibantu oleh sekretariat yang dibentuk melalui keputusan kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

## Pasal 52

Tim Penertiban Reklame mempunyai tugas menertibkan dan/ atau membongkar Bangunan Reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan Penyelenggaraan Reklame.

## BAB XIV

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasa153

- ( 1 ) Terhadap permohonan pembangunan Reklame selain pihak ketiga pada Kawasan Khusus, Kawasan Selektif dan Kawasan Umum, berlaku ketentuan;
- a. desain Reklame harus mengikuti Tipologi Reklame yang sudah diatur dalam Peraturan Walikota ini, dikecualikan terhadap Reklame yang dipasang di dalam gedung; dan
- b. dikecualikan Papan Nama pengenal profesi, Sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, organisasi sosial kemasyarakatan, diperkenankan menggunakan kaki tunggal atau kaki ganda dengan ukuran Gelagar Bidang Reklame paling besar IM (satu meter) x 1,5M (satu koma lima meter).
- (2) Sebelum Detail Engineering Design Struktur Konstruksi Bangunan Reklame yang sesuai dengan Tipologi Reklame terbit, maka pemohon harus mendapatkan pengesahan kajian Struktur Konstruksi Bangunan yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan tugas di bidang konstruksi bangunan dan tata ruang wilayah.
- (3) Terhadap titik-titik Reklame pada Peraturan Walikota tentang RTBL yang sudah disahkan dapat ditambahkan titik baru apabila sesuai dengan ketentuan teknis penentuan Titik Reklame.
- (4) Bangunan Reklame yang telah dibangun sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini paling lama 1 (satu) tahun.

## BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Diundangkan di Tangerang Selatan. Pada tanggal 1 5 September 2015. Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN,

## ttd/cap

## MUHAMAD

SERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 30. Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum,

## ttd/cap

## Dra. Kunti Bratajaya Atmajaningsih, S.Ip.

Pembina Tingkat I IV /b Nip. 19680410 199403 2 009

## Pasal 55

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan. Pada tanggal 15 September 2015. WALIKOTA TANGERANG SELATAN, ttd/cap

AIRIN RACHII DIANY