PERATURAN BUPATI TUBAN Nomor 13 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TUBAN
PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR ,a TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI TUBAN,
: bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban, perlu menetapkan · Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tu ban Tahun Anggaran 2017;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembarart Negara Republik Indonesia Tahun 2003 i Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
..
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan :Oaerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Menetapkan :
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang La.poran Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah keempat kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 21).
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANMN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2017.
Pasal 1
Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Penetapan: Ditetapkan di Tuban 2a .ruU 2016 pada tanggh

Penandatangan: BUPATI TUBAN

Penetapan: Diundangkan di Tuban pada tanggal 18 3ull !t16 SE7~ DAERAH, 8'o1:lANA BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN,TAHUN 2016 SERI A NOMOR 4 i

Penandatangan: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2017 ## BAB I ## PENDAHULUAN ## A. Latar Belakang

Penandatangan: Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 5 ayat (2) huruf a, Pemerintah Kabupaten Toban menyusun kebijakan tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toban Tahun Anggaran 2017 sebagai dasar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2017 agar dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. ## B. Tujuan

Penandatangan: Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. ## C. Sistematika

Penandatangan: Peraturan Bupati ini terdiri dari enam bah dengan sistematika sebagai berikut: Bab I Pendahuluan Bab II Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Bab III Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Bab IV Pelaksanaan APBD Bab V Penatausahaan Keuangan Daerah Bab VI Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Bab VII Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan f ## BAB II ## AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ## Azas Umum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah adalah: - a. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang› undangant efektif, efisien, ekonomi$, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. - b. Secara tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. - c. Taat pada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan. - d. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. - e. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. - f. Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah. - g. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas› luasnya tentang keuangan daerah. - h. Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Distribusi: - i. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif. - j. Kepatutan tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional. - k. Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. ## BAB 111 ## KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ## A. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Penandatangan: Bupati selaku kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan dan mempunyai kewenangan: 1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD; 2. Menetapkan kebijakan ten tang pengelolaan barang daerah; 3. Menetapkan kuasa pengguna anggaran/ pengguna barang; 4. Menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran; 5. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah; 6. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; 7. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan 8. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Penandatangan: Selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, Bupati melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:

Penandatangan: 1. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;

Penandatangan: 2. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); dan

Penandatangan: 3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran.

Penandatangan: Pelimpahan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji dan yang menerima atau mengeluarkan uang. i i ## B. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah

Penandatangan: Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu Bupati menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas koordinasi dibidang : 1. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD; 2. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah; 3. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; 4. Penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 5. Tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan 6. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Penandatangan: Selain tugas koordinasi sebagaimana tersebut di atas Sekretaris Daerah mempunyai tugas: 1. Memimpin TAPD; 2. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD; 3. Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah; 4. Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; dan

Penandatangan: 5. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.

Penandatangan: Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. ## C. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

Penandatangan: Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas: 1. Menyusun dari. melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; 2. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; 3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 4. Melaksanakan fungsi BUD; 5. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan I

Penandatangan: 6. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan SKPKD. untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut : 1. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; 2. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 3. Melaksanakan pemungutan pajak daerah; 4. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah; 5. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; 6. Menyajikan informasi keuangan daerah; dan 7. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah. PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang: 1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; 2. Mengesahkan DPA-SKPD /DPPA-SKPD; 3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah; 5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah; 6. Menetapkan SPD; 7. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; 8. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; 9. Menyajikan informasi keuangan daerah; dan 10. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah. PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di Iingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD.

Penandatangan: PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. ## D. Kuasa BUD

Penandatangan: Penunjukan kuasa BUD ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan mempunyai tugas: 1. Menyiapkan anggaran kas; 2. Menyiapkan SPD; 3. Menerbitkan SP2D; 4. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah; 5. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/ atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk; 6. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; 7. Menyimpan uang daerah; 8. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah; 9. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah; 10. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; 11. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan 12. Melakukan penagihan piutang daerah. Kuasa BUD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD. ## E. Pengguna Anggaran

Penandatangan: Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas: 1. Menyusun RKA-SKPD; 2. Menyusun DPA-SKPD; 3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; 4. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 6. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; 7. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; 8. Menandatangani SPM; 9. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya; 10. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; 11. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; 12. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

Penandatangan: 13. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan

Penandatangan: 14. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. ## F. Kuasa Pengguna Anggaran

Penandatangan: Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD. Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, meliputi: 1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; 2. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; 3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; 5. Menandatangani SPM-LS dan.SPM-TU; 6. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan 7. Melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh anggaran. anggaran lainnya pejabat pengguna Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran. ## G. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengguna Anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/ atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya dan mempunyai tugas mencakup: 1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan 3. Menyiapkan dokumen anggaran mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. PPTK bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran dan/ atau Kuasa Pengguna Anggaran. ## H. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Penandatangan: Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD dan mempunyai tugas:

Verifikasi: 1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK; 2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; 3. Melakukan verifikasi SPP; 4. Menyiapkan SPM; 5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan; .. 6. Melaksanakan akuntansi SKPD; dan ## 7. Menyiapkan laporan keuangan SKPD. PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/ daerah, bendahara, dan/ atau PPTK,

Penandatangan: PPK-SKPD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala SKPD. ## I. Bendahara Penerimaan

Penandatangan: Bupati atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran padaSKPD. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Bendahara penerimaan baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/ giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan Iainnya atas nama pribadi. Bendahara penerimaan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD. ## J. Bendahara Penerimaan Pembantu

Penandatangan: Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Bupati menetapkan bendahara penerimaan pembantu pada unit kerja terkait. Bendahara penerimaan pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya. Bendahara penerimaan melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan daliun berita acara pemeriksaan kas. ## K. Bendahara Pengeluaran

Penandatangan: Bupati atas usul PPKD menetapkan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran padaSKPD. Bendabara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi. Bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

Penandatangan: Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ## L. Bendahara Pengeluaran Pembantu

Penandatangan: Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Bupati menetapkan bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait. Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya. Bendahara pengeluaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas. ## M. Pembantu Bendahara Pengeluaran

Penandatangan: Untuk mendukung kelancaran. tugas perbendaharaan, bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh pembantu bendahara yang ditetapkan oleh Kepala SKPD dan melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang atau pengurusan gaji. • ## BABIV ## PELAKSANAAN APBD ## A. Azas Umum Pelaksanaan APBD 1. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD. 2. Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/ atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 3. Penerimaan SKPD dilarang, digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang› undangan. 4. Penerimaan SKPD berupa uang atau eek disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja. 5. Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD rnerupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja. 6. Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanjajika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD. 7. Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas be ban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD. 8. Pengeluaran belanja daerah rnenggunakan prinsip hernat, tidak rnewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ## B. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah Anggaran Pendapatan Daerah dalam satu Tahun Anggaran meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, rnerupakan hak daerah dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sarnpai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.dengan penegasan sebagai berikut: 1. Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah;

Verifikasi: 2. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan; 3. Pendapata.n daerah dikelompokkan atas: - a. Pendapatan Asli Daerah; - b. Dana Perimbangan;dan - c. La.in-lain pendapatan daerah yang sah. 4. Setiap SKPD yang memungut pendapatan daerah wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya serta menyetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pemungutan dan Buku Kas Umum Penerimaan ditutup; 5. Dalam rangka meningkatkan peneriman Daerah, Satuan Kerja pemungut harus dapat merealisir target Pendapatan Asli Daerah (PAD) minimal yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tiap Tahun Anggaran dengan tahapan sebagai berikut: 6. SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah kecuali diatur khusus oleh Peraturan Perundangan; 7. Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah; 8. Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/ atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai penyimpangan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah. 9. Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk pengemb~an pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama dan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; - a. Triwulan ke I 15 % - b. Triwulan ke II 40 % - c. Triwulan ke III 75 % - d. Triwulan ke IV 100 % 10. Untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun› tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga dan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. 11. Semua pendapatan dana perimbangan melalui rekening kas umum daerah dan dicatat sebagai pendapatan daerah. 12. Da.lam rangka meningkatkan Penerimaan Daerah, SKPD pemungut harus dapat merealisasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) minimal yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tiap Tahun Anggaran. ## C. Belanja Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang› undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman r,ada analisis sta.ndar belanja dan standaY harga satuan regional. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, - (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, - (1) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (~) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, - (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi. Pemerinta.h daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik da1am konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memili.ki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. ## D. Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah 1. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. 2. Bukti yang lengkap dan sah harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. 3. Bukti pengeluaran belanja at.as beban APBD yang : - a. mempunyai nilai nominal sampai dengan Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tidak dikenakan Bea Meterai; - b. mempu:nyai nilai nominal lebih dari Rp, 250,000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah} sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah); - c. mempunyai nilai nominal lebih dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah). 4. - Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.

Penandatangan: 5. Pengeluaran kas dimaksud angka 4 tidak termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati. 6. Belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib adalah: - a. Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. - b. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/ atau melaksanakan kewajiban kepada fihak ketiga. 7. Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari - a. Belanja tidak langsung Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja 4. yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. - b. Belanja langsung. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 8. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari : ## a. Belanja pegawai - 1) Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penandatangan: - 2) Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

Distribusi: - 3) Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi 'Oaerah Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah diberikan kepada pejabat dan pegawai lnstansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. - b. Bunga Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. ## c. Subsidi

Penandatangan: - 1) Belanja subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Bupati. - 2) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. - 3) Perusahaan/lembaga penerima belanja subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

Penandatangan: - 4) Perusahaan/lembaga penerima belanja subsidi bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/ atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati. ## d. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penandatangan: Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. - f. Belanja bagi hasil Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten atau pendapatan kabupaten kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah Iainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. ## g. Bantuan keuangan - 1) Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah Iainnya atau dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah Iainnya dalam rangka pemerataan dan/ atau peningkatan kemampuan keuangan dan kepada partai politik. - 2) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. - 3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaanttya diarahkan/ ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. - 4) Pemberi bantuan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Penandatangan: - 5) Penerima bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/ atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati. ## h. Belanja tidak terduga - 1) Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. - 2) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun› tahun sebelumnya ·yang telah ditutup harus didukung dengan bukti-bukti yang sah. ## 9. Belanja Langsung Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut: - 1) Penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerlntahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Alokasi belanja untuk program dan kegiatan pada masing-masing urusan pemerintahan tersebut di atas, digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD. Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari : ## a. Belanja pegawai - 1) Belanja pegawai untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. - 2) Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dal
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban

2a .ruU 2016

pada tanggh

BUPATI TUBAN



Diundangkan di Tuban pada tanggal 18 3ull !t16 SE7~ DAERAH, 8'o1:lANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN,TAHUN 2016 SERI A NOMOR 4

i

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2017

## BAB I

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 5 ayat (2) huruf a, Pemerintah Kabupaten Toban menyusun kebijakan tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toban Tahun Anggaran 2017 sebagai dasar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2017 agar dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

## B. Tujuan

Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

## C. Sistematika

Peraturan Bupati ini terdiri dari enam bah dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab II Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Bab III

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Bab IV Pelaksanaan APBD

Bab V Penatausahaan Keuangan Daerah

Bab VI Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa

Bab VII Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan

f

## BAB II

## AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

## Azas Umum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah adalah:

- a. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang› undangant efektif, efisien, ekonomi$, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- b. Secara tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Taat pada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- d. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- e. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- f. Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- g. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas› luasnya tentang keuangan daerah.
- h. Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- i. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
- j. Kepatutan tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- k. Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

## BAB 111

## KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

## A. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Bupati selaku kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan dan mempunyai kewenangan:

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
2. Menetapkan kebijakan ten tang pengelolaan barang daerah;
3. Menetapkan kuasa pengguna anggaran/ pengguna barang;
4. Menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
5. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
6. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
7. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
8. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, Bupati melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:

1. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
2. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); dan
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran.

Pelimpahan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji dan yang menerima atau mengeluarkan uang.

i

i

## B. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah

Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu Bupati menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas koordinasi dibidang :

1. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
2. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
3. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
4. Penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
5. Tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
6. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Selain tugas koordinasi sebagaimana tersebut di atas Sekretaris Daerah mempunyai tugas:

1. Memimpin TAPD;
2. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
3. Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
4. Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; dan
5. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.

Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

## C. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:

1. Menyusun dari. melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
2. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
4. Melaksanakan fungsi BUD;
5. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan

I

6. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.

PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan SKPKD. untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
2. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
3. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
4. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
5. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
6. Menyajikan informasi keuangan daerah; dan
7. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:

1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
2. Mengesahkan DPA-SKPD /DPPA-SKPD;
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
6. Menetapkan SPD;
7. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
8. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
9. Menyajikan informasi keuangan daerah; dan
10. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di Iingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD.

PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## D. Kuasa BUD

Penunjukan kuasa BUD ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan mempunyai tugas:

1. Menyiapkan anggaran kas;
2. Menyiapkan SPD;
3. Menerbitkan SP2D;
4. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
5. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/ atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
6. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
7. Menyimpan uang daerah;
8. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah;
9. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
10. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
11. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
12. Melakukan penagihan piutang daerah.

Kuasa BUD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD.

## E. Pengguna Anggaran

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas:

1. Menyusun RKA-SKPD;
2. Menyusun DPA-SKPD;
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
4. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

6. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
7. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
8. Menandatangani SPM;
9. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
10. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
11. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
12. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
13. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
14. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## F. Kuasa Pengguna Anggaran

Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD.

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, meliputi:

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
2. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. Menandatangani SPM-LS dan.SPM-TU;
6. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan

7. Melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh anggaran. anggaran lainnya pejabat pengguna

Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.

## G. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Pengguna Anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/ atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya dan mempunyai tugas mencakup:

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
3. Menyiapkan dokumen anggaran mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

PPTK bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran dan/ atau Kuasa Pengguna Anggaran.

## H. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD dan mempunyai tugas:

1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
3. Melakukan verifikasi SPP;
4. Menyiapkan SPM;
5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;

..


6. Melaksanakan akuntansi SKPD; dan

## 7. Menyiapkan laporan keuangan SKPD.

PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/ daerah, bendahara, dan/ atau PPTK,

PPK-SKPD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala SKPD.

## I. Bendahara Penerimaan

Bupati atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran padaSKPD.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara penerimaan baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/ giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan Iainnya atas nama pribadi.

Bendahara penerimaan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

## J. Bendahara Penerimaan Pembantu

Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Bupati menetapkan bendahara penerimaan pembantu pada unit kerja terkait.

Bendahara penerimaan pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.

Bendahara penerimaan melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan daliun berita acara pemeriksaan kas.

## K. Bendahara Pengeluaran

Bupati atas usul PPKD menetapkan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran padaSKPD.

Bendabara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

Bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## L. Bendahara Pengeluaran Pembantu

Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Bupati menetapkan bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait.

Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Bendahara pengeluaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas.

## M. Pembantu Bendahara Pengeluaran

Untuk mendukung kelancaran. tugas perbendaharaan, bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh pembantu bendahara yang ditetapkan oleh Kepala SKPD dan melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang atau pengurusan gaji.

•

## BABIV

## PELAKSANAAN APBD

## A. Azas Umum Pelaksanaan APBD

1. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD.
2. Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/ atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Penerimaan SKPD dilarang, digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang› undangan.
4. Penerimaan SKPD berupa uang atau eek disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
5. Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD rnerupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.
6. Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanjajika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.
7. Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas be ban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.
8. Pengeluaran belanja daerah rnenggunakan prinsip hernat, tidak rnewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## B. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah

Anggaran Pendapatan Daerah dalam satu Tahun Anggaran meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, rnerupakan hak daerah dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sarnpai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.dengan penegasan sebagai berikut:

1. Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah;
2. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
3. Pendapata.n daerah dikelompokkan atas:
- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Dana Perimbangan;dan
- c. La.in-lain pendapatan daerah yang sah.
4. Setiap SKPD yang memungut pendapatan daerah wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya serta menyetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pemungutan dan Buku Kas Umum Penerimaan ditutup;
5. Dalam rangka meningkatkan peneriman Daerah, Satuan Kerja pemungut harus dapat merealisir target Pendapatan Asli Daerah (PAD) minimal yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tiap Tahun Anggaran dengan tahapan sebagai berikut:
6. SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah kecuali diatur khusus oleh Peraturan Perundangan;
7. Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
8. Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/ atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai penyimpangan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.
9. Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk pengemb~an pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama dan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

- a. Triwulan ke I

15 %

- b. Triwulan ke II

40 %

- c. Triwulan ke III

75 %

- d. Triwulan ke IV

100 %

10. Untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun› tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga dan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
11. Semua pendapatan dana perimbangan melalui rekening kas umum daerah dan dicatat sebagai pendapatan daerah.
12. Da.lam rangka meningkatkan Penerimaan Daerah, SKPD pemungut harus dapat merealisasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) minimal yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tiap Tahun Anggaran.

## C. Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang› undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman r,ada analisis sta.ndar belanja dan standaY harga satuan regional.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan,

- (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah,
- (1) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (~) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral,

- (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi. Pemerinta.h daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik da1am konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memili.ki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

## D. Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

1. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
2. Bukti yang lengkap dan sah harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
3. Bukti pengeluaran belanja at.as beban APBD yang :
- a. mempunyai nilai nominal sampai dengan Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tidak dikenakan Bea Meterai;
- b. mempu:nyai nilai nominal lebih dari Rp, 250,000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah} sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- c. mempunyai nilai nominal lebih dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).

4.

- Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.
5. Pengeluaran kas dimaksud angka 4 tidak termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
6. Belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib adalah:
- a. Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

- b. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/ atau melaksanakan kewajiban kepada fihak ketiga.
7. Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari
- a. Belanja tidak langsung Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja
4. yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Belanja langsung. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
8. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

## a. Belanja pegawai

- 1) Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 2) Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.
- 3) Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi 'Oaerah Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah diberikan kepada pejabat dan pegawai lnstansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Bunga Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

## c. Subsidi

- 1) Belanja subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Bupati.
- 2) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- 3) Perusahaan/lembaga penerima belanja subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
- 4) Perusahaan/lembaga penerima belanja subsidi bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/ atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.

## d. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

- f. Belanja bagi hasil Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten atau pendapatan kabupaten kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah Iainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## g. Bantuan keuangan

- 1) Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah Iainnya atau dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah Iainnya dalam rangka pemerataan dan/ atau peningkatan kemampuan keuangan dan kepada partai politik.
- 2) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan.
- 3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaanttya diarahkan/ ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.
- 4) Pemberi bantuan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
- 5) Penerima bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/ atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.

## h. Belanja tidak terduga

- 1) Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- 2) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun› tahun sebelumnya ·yang telah ditutup harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

## 9. Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerlntahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Alokasi belanja untuk program dan kegiatan pada masing-masing urusan pemerintahan tersebut di atas, digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD.

Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.

Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

## a. Belanja pegawai

- 1) Belanja pegawai untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- 2) Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberia