UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 78 Tahun 1958 tentang PENANAMAN MODAL ASING (berlaku 27 Oktober 1958)
Pembukaan
Menimbang :
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 1958 TENTANG
PENANAMAN MODAL ASING
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. Bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia serta memperbesar produksi nasional guna mempertinggi tingkatan penghidupan rakyat, sangat diperlukan modal;
- b. Bahwa modal yang didapat di Indonesia pada waktu ini belum mencukupi sehingga dianggap berfaedah menarik modal asing untuk ditanam di Indonesia;
- c. Bahwa perlu diadakan ketentuan-ketentuan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan akan modal guna pembangunan nasional, di samping menghindarkan keragu-raguan dari pihak modal asing.
Mengingat
-
- Pasal-pasal 89 dan 38 ayat 2 dan 3 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : DI INDONESIA
UNDANG-UNDANG TENTANG PENANAMAN MODAL ASING
Pasal 1
Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan :
1. Produksi :
ialah tiap usaha yang menyebabkan terciptanya barang-barang dan/atau jasa-jasa;
2. Perusahaan
:
ialah suatu gabungan antara usaha dan alat-alat untuk menciptakan barang-barang dan/atau jasa- jasa;
3. Pengusaha
: ialah perseorangan atau badan hukum yang memiliki perusahaan seluruhnya atau sebagian.
4. Perusahaan
:
ialah pengusaha bukan warganegara Indonesia asing atau badan hukum yang dianggap asing oleh Dewan, yang memiliki perusahaan seluruhnya atau sebagian;
5. Dewan : Dewan penanaman modal asing sebagai termaksud
dalam pasal 18;
6. Modal asing
:
modal sebagai termaksud dalam pasal 14.
LAPANGAN KERJA BAGI MODAL ASING
BAB II - LAPANGAN KERJA BAGI MODAL ASING
Pasal 2
LAPANGAN KERJA BAGI MODAL ASING
BAB II - LAPANGAN KERJA BAGI MODAL ASING
Pasal 3
- (1) Perusahaan-perusahaan;
- a. Kereta Api,
- b. Telekomunikasi,
- c. Pelayaran dan penerbangan dalam negeri,
- d. Pembangkitan tenaga listrik,
- e. Irigasi dan air minum,
- f. Pabrik mesiu dan senjata,
- g. Pembangkit tenaga atom.
- h. Pertambangan bahan-bahan vital, tertutup bagi modal asing.
- (2) Ketentuan dalam ayat 1 tidak mengurangi hak Negara untuk menggunakan modal asing dalam bentuk pinjaman atau dengan perjanjian khusus.
BAB II - LAPANGAN KERJA BAGI MODAL ASING
Pasal 4
- (1) Perusahaan yang lazim dikerjakan oleh warganegara Indonesia tertutup untuk modal asing.
- (2) Jenis suatu perusahaan termaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh Dewan.
- (3) Bagi suatu perusahaan tertentu teritoir atau daerah kerja bagi modal asing ditetapkan oleh Dewan.
- (4) Ketentuan dalam ayat 1 tidak mengurangi hak Dewan untuk menetapkan cara kerja sama dengan modal asing yang bertujuan meninggikan mutu dan menambah produksi dalam lapangan perusahaan tersebut.
- (5) Permintaan yang berbentuk kerjasama antara pengusaha dan modal asing dengan pengusaha dan modal nasional (Pemerintah maupun partikelir) akan diutamakan.
BAB III - TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 5
- (1) Perusahaan yang dijalankan untuk seluruhnya tau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri, harus dibentuk dalam suatu badan hukum menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- (2) Apakah suatu perusahaan dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan tersendiri ditetapkan oleh Dewan.
PEMAKAIAN TANAH,
BAB IV - PEMAKAIAN TANAH,
Pasal 6
Hak tanah untuk industri
- (1) Untuk keperluan mendirikan perusahaan industri yang dianggap penting untuk Negara dapat diberikan hak atas tanah untuk waktu 20 tahun dengan nama hak bangunan.
- (2) Waktu 20 tahun dapat diperpanjang
BAB IV - PEMAKAIAN TANAH,
Pasal 7
Hak tanah untuk perusahaan kebun besar.
- (1) Untuk keperluan perusahaan kebun besar dapat diberikan hak atas tanah untuk waktu paling lama 30 tahun dengan nama hak usaha, di dalam hal yang khusus, berhubung dengan macam tanaman perusahaan kebun besar yang bersangkutan dapat diberikan hak usaha untuk jangka waktu paling lama 40 tahun.
- (2) Waktu termaksud dalam ayat 1 dapat diperpanjang
BAB IV - PEMAKAIAN TANAH,
Pasal 8
Sewa-menyewa / pakai.
Untuk keperluan perusahaan selain dari yang termaksud dalam pasal 6 dan 7 dapat digunakan cara sewa-menyewa/cara pakai untuk jangka waktu paling lama 10 tahun.
BAB IV - PEMAKAIAN TANAH,
Pasal 9
Hak bangunan, hak usaha dan hak sewa-menyewa/hak pakai diatur dalam suatu undang-undang tersendiri.
PEMAKAIAN TENAGA
BAB V - PEMAKAIAN TENAGA
Pasal 10
- (1) Dewan menetapkan jumlah tenaga bangsa asing yang dapat dikerjakan dalam tiap-tiap perusahaan asing.
- (2) Dalam penetapan termaksud pada ayat 1 ditentukan pula pendidikan dan penempatan tenaga bangsa Indonesia dan ancarancar waktu, dalam mana pendidikan dan penempatan tenaga itu harus diselesaikan.
- (3) Dewan mengadakan pengawasan terhadap cara pelakasanaan penetapan ## BAB VI KELONGGARAN DAN JAMINAN
BAB V - PEMAKAIAN TENAGA
Pasal 11
Pajak berganda.
Dengan perjanjian internasional diusahakan pencegahan pemungutan pajak berganda.
BAB V - PEMAKAIAN TENAGA
Pasal 12
Pajak perseroan.
Undang-undang dan/atau peraturan-peraturan yang bermaksud memberikan keringanan pemungutan pajak perseroan, cara penyusutan yang khusus atas barang modal, keringanan atau kompensasi kerugian khusus pembebasan pemungutan bea meterai dan keringanan bea masuk atas alat perlengkapan dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam perusahaan sesudah mendapat persetujuan dari Dewan atas nama Pemerintah dapat berlaku pula untuk perusahaan asing.
Pasal 14
LAPANGAN KERJA BAGI MODAL ASING
Modal asing diperkenankan bekerja dalam lapangan produksi dengan pembatasan-pembatasan terhadap jenis perusahaan termaksud dalam pasal 3 dan
- (1) Perusahaan-perusahaan;
- a. Kereta Api,
- b. Telekomunikasi,
- c. Pelayaran dan penerbangan dalam negeri,
- d. Pembangkitan tenaga listrik,
- e. Irigasi dan air minum,
- f. Pabrik mesiu dan senjata,
- g. Pembangkit tenaga atom.
- h. Pertambangan bahan-bahan vital, tertutup bagi modal asing.
- (2) Ketentuan dalam ayat 1 tidak mengurangi hak Negara untuk menggunakan modal asing dalam bentuk pinjaman atau dengan perjanjian khusus.
- (1) Perusahaan yang lazim dikerjakan oleh warganegara Indonesia tertutup untuk modal asing.
- (2) Jenis suatu perusahaan termaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh Dewan.
- (3) Bagi suatu perusahaan tertentu teritoir atau daerah kerja bagi modal asing ditetapkan oleh Dewan.
- (4) Ketentuan dalam ayat 1 tidak mengurangi hak Dewan untuk menetapkan cara kerja sama dengan modal asing yang bertujuan meninggikan mutu dan menambah produksi dalam lapangan perusahaan tersebut.
- (5) Permintaan yang berbentuk kerjasama antara pengusaha dan modal asing dengan pengusaha dan modal nasional (Pemerintah maupun partikelir) akan diutamakan.
- (1) Perusahaan yang dijalankan untuk seluruhnya tau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri, harus dibentuk dalam suatu badan hukum menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- (2) Apakah suatu perusahaan dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan tersendiri ditetapkan oleh Dewan.
PEMAKAIAN TANAH,
Hak tanah untuk industri
- (1) Untuk keperluan mendirikan perusahaan industri yang dianggap penting untuk Negara dapat diberikan hak atas tanah untuk waktu 20 tahun dengan nama hak bangunan.
- (2) Waktu 20 tahun dapat diperpanjang
Hak tanah untuk perusahaan kebun besar.
- (1) Untuk keperluan perusahaan kebun besar dapat diberikan hak atas tanah untuk waktu paling lama 30 tahun dengan nama hak usaha, di dalam hal yang khusus, berhubung dengan macam tanaman perusahaan kebun besar yang bersangkutan dapat diberikan hak usaha untuk jangka waktu paling lama 40 tahun.
- (2) Waktu termaksud dalam ayat 1 dapat diperpanjang
Sewa-menyewa / pakai.
Untuk keperluan perusahaan selain dari yang termaksud dalam pasal 6 dan 7 dapat digunakan cara sewa-menyewa/cara pakai untuk jangka waktu paling lama 10 tahun.
Hak bangunan, hak usaha dan hak sewa-menyewa/hak pakai diatur dalam suatu undang-undang tersendiri.
PEMAKAIAN TENAGA
- (1) Dewan menetapkan jumlah tenaga bangsa asing yang dapat dikerjakan dalam tiap-tiap perusahaan asing.
- (2) Dalam penetapan termaksud pada ayat 1 ditentukan pula pendidikan dan penempatan tenaga bangsa Indonesia dan ancarancar waktu, dalam mana pendidikan dan penempatan tenaga itu harus diselesaikan.
- (3) Dewan mengadakan pengawasan terhadap cara pelakasanaan penetapan ## BAB VI KELONGGARAN DAN JAMINAN
Pajak berganda.
Dengan perjanjian internasional diusahakan pencegahan pemungutan pajak berganda.
Pajak perseroan.
Undang-undang dan/atau peraturan-peraturan yang bermaksud memberikan keringanan pemungutan pajak perseroan, cara penyusutan yang khusus atas barang modal, keringanan atau kompensasi kerugian khusus pembebasan pemungutan bea meterai dan keringanan bea masuk atas alat perlengkapan dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam perusahaan sesudah mendapat persetujuan dari Dewan atas nama Pemerintah dapat berlaku pula untuk perusahaan asing.
- (1) Kepada perusahaan Industri asing dapat diberikan jaminan, bahwa perusahaannya tidak akan dimiliki oleh negara atau diubah menjadi milik nasional, untuk jangka waktu paling lama 20 tahun.
- (2) Jangka waktu sebagai termaksud pada ayat 1 menjadi 30 tahun untuk perusahaan perkebunan besar asing.
- (3) Sesudah jangka waktu jaminan berakhir soal pemindahan milik ketangan pengusaha nasional diatur oleh Dewan.
Arti Modal Asing.
Dalam bab VII ini dan dalam pasal 4 ayat 4 yang diartikan sebagai modal asing adalah :
- a. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisen Indonesia, dengan persetujuan yang berkuasa di Indonesia digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
- b. Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisen Indonesia.
- c. Bagian dari hasil perusahaan yang
BAB VII - SOAL TRANSFER.
Pasal 15
Penetapan besarnya modal asing.
- (1) Perusahaan asing yang didirikan setelah berlakunya undang-undang ini harus mengadakan pembukuan tersendiri dari modal asingnya.
- (2) Untuk menetapkan besarnya modal asing maka jumlahnya harus dikurangkan dengan jumlah-jumlah yang dengan jalan repatriasi telah ditransfer.
- (3) Tiap tahun sebelum tanggal 1 Agustus perusahaan diwajibkan menyampaikan kepada Dewan suatu ikhtiar dari modal asingnya.
BAB VII - SOAL TRANSFER.
Pasal 16
Transfer untuk perusahaan.
- (1) Dengan tidak mengurangi kemungkinan izin transfer
Pasal 18
6. Modal asing
:
modal sebagai termaksud dalam pasal 14.
LAPANGAN KERJA BAGI MODAL ASING
Modal asing diperkenankan bekerja dalam lapangan produksi dengan pembatasan-pembatasan terhadap jenis perusahaan termaksud dalam pasal 3 dan
- (1) Perusahaan-perusahaan;
- a. Kereta Api,
- b. Telekomunikasi,
- c. Pelayaran dan penerbangan dalam negeri,
- d. Pembangkitan tenaga listrik,
- e. Irigasi dan air minum,
- f. Pabrik mesiu dan senjata,
- g. Pembangkit tenaga atom.
- h. Pertambangan bahan-bahan vital, tertutup bagi modal asing.
- (2) Ketentuan dalam ayat 1 tidak mengurangi hak Negara untuk menggunakan modal asing dalam bentuk pinjaman atau dengan perjanjian khusus.
- (1) Perusahaan yang lazim dikerjakan oleh warganegara Indonesia tertutup untuk modal asing.
- (2) Jenis suatu perusahaan termaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh Dewan.
- (3) Bagi suatu perusahaan tertentu teritoir atau daerah kerja bagi modal asing ditetapkan oleh Dewan.
- (4) Ketentuan dalam ayat 1 tidak mengurangi hak Dewan untuk menetapkan cara kerja sama dengan modal asing yang bertujuan meninggikan mutu dan menambah produksi dalam lapangan perusahaan tersebut.
- (5) Permintaan yang berbentuk kerjasama antara pengusaha dan modal asing dengan pengusaha dan modal nasional (Pemerintah maupun partikelir) akan diutamakan.
- (1) Perusahaan yang dijalankan untuk seluruhnya tau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri, harus dibentuk dalam suatu badan hukum menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- (2) Apakah suatu perusahaan dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan tersendiri ditetapkan oleh Dewan.
PEMAKAIAN TANAH,
Hak tanah untuk industri
- (1) Untuk keperluan mendirikan perusahaan industri yang dianggap penting untuk Negara dapat diberikan hak atas tanah untuk waktu 20 tahun dengan nama hak bangunan.
- (2) Waktu 20 tahun dapat diperpanjang
Hak tanah untuk perusahaan kebun besar.
- (1) Untuk keperluan perusahaan kebun besar dapat diberikan hak atas tanah untuk waktu paling lama 30 tahun dengan nama hak usaha, di dalam hal yang khusus, berhubung dengan macam tanaman perusahaan kebun besar yang bersangkutan dapat diberikan hak usaha untuk jangka waktu paling lama 40 tahun.
- (2) Waktu termaksud dalam ayat 1 dapat diperpanjang
Sewa-menyewa / pakai.
Untuk keperluan perusahaan selain dari yang termaksud dalam pasal 6 dan 7 dapat digunakan cara sewa-menyewa/cara pakai untuk jangka waktu paling lama 10 tahun.
Hak bangunan, hak usaha dan hak sewa-menyewa/hak pakai diatur dalam suatu undang-undang tersendiri.
PEMAKAIAN TENAGA
- (1) Dewan menetapkan jumlah tenaga bangsa asing yang dapat dikerjakan dalam tiap-tiap perusahaan asing.
- (2) Dalam penetapan termaksud pada ayat 1 ditentukan pula pendidikan dan penempatan tenaga bangsa Indonesia dan ancarancar waktu, dalam mana pendidikan dan penempatan tenaga itu harus diselesaikan.
- (3) Dewan mengadakan pengawasan terhadap cara pelakasanaan penetapan ## BAB VI KELONGGARAN DAN JAMINAN
Pajak berganda.
Dengan perjanjian internasional diusahakan pencegahan pemungutan pajak berganda.
Pajak perseroan.
Undang-undang dan/atau peraturan-peraturan yang bermaksud memberikan keringanan pemungutan pajak perseroan, cara penyusutan yang khusus atas barang modal, keringanan atau kompensasi kerugian khusus pembebasan pemungutan bea meterai dan keringanan bea masuk atas alat perlengkapan dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam perusahaan sesudah mendapat persetujuan dari Dewan atas nama Pemerintah dapat berlaku pula untuk perusahaan asing.
- (1) Kepada perusahaan Industri asing dapat diberikan jaminan, bahwa perusahaannya tidak akan dimiliki oleh negara atau diubah menjadi milik nasional, untuk jangka waktu paling lama 20 tahun.
- (2) Jangka waktu sebagai termaksud pada ayat 1 menjadi 30 tahun untuk perusahaan perkebunan besar asing.
- (3) Sesudah jangka waktu jaminan berakhir soal pemindahan milik ketangan pengusaha nasional diatur oleh Dewan.
Arti Modal Asing.
Dalam bab VII ini dan dalam pasal 4 ayat 4 yang diartikan sebagai modal asing adalah :
- a. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisen Indonesia, dengan persetujuan yang berkuasa di Indonesia digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
- b. Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisen Indonesia.
- c. Bagian dari hasil perusahaan yang
Penetapan besarnya modal asing.
- (1) Perusahaan asing yang didirikan setelah berlakunya undang-undang ini harus mengadakan pembukuan tersendiri dari modal asingnya.
- (2) Untuk menetapkan besarnya modal asing maka jumlahnya harus dikurangkan dengan jumlah-jumlah yang dengan jalan repatriasi telah ditransfer.
- (3) Tiap tahun sebelum tanggal 1 Agustus perusahaan diwajibkan menyampaikan kepada Dewan suatu ikhtiar dari modal asingnya.
Transfer untuk perusahaan.
- (1) Dengan tidak mengurangi kemungkinan izin transfer
Transfer untuk repatriasi modal sing.
- (1) Modal asing dapat diberikan ijin transfer dalam valuta aslinya, setelah perusahaan yang bersangkutan bekerja beberapa waktu menurut penetapan Dewan.
- (2) Semua transfer lain yang tidak diperkenankan ## BAB VIII DEWAN PENANAMAN MODAL ASING.
- (1) Untuk melaksanakan undang-undang ini, dibentuk suatu Dewan penanaman modal asing terdiri dari :
- a. Menteri Perindustrian sebagai Ketua, merangkap anggota;
- b. Menteri Keuangan sebagai Wakil Ketua, merangkap anggota;
- c. Menteri Luar Negeri, sebagai anggota;
- d. Menteri Perdagangan, sebagai anggota;
- e. Menteri Perburuhan, sebagai anggota;
- f. Direktur Jenderal Biro Perancang Negara, sebagai anggota dan
- g. Gubernur Bank Indonesia, sebagai anggota.
- (2) Dewan menerima petunjuk-petunjuk dari Dewan Menteri dan bertanggung jawab kepada Dewan Menteri.
- (3) Dewan dibantu oleh suatu Sekretariat yang dibentuk olehnya.
BAB VII - SOAL TRANSFER.
Pasal 19
Dengan tidak mengurangi kekuasaan Dewan dalam pasal-pasal tersebut di atas, Dewan dapat menentukan syarat-syarat dan mengadakan pengawasan yang dianggap perlu untuk melaksanakan undang-undang ini, sekedar kekuasaan itu tidak menjadi tugas pejabat lain.
KETENTUAN PERALIHAN.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 20
Sebelum terbentuknya undang-undang yang dimaksudkan dalam pasal 9 undang-undang ini kepada pengusaha modal asing diberikan hak "erfpacht", hak "opstal" dan hak "grondhuur" menurut peraturanperaturan yang sekarang berlaku, dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai batas-batas waktu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.
KETENTUAN PENUTUP.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 21
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar ...
Diundangkan pada tanggal 27 Oktober 1958,
Menteri Kehakiman, ttd.
G.A. MAENGKOM
Menteri Agraria, ttd.
SUNARJO
Perdana Menteri, ttd.
DJUANDA
Menteri Perindustrian, ttd.
F.J. INKIRIWANG
Menteri Keuangan, ttd.
SOETIKNO SLAMET
Menteri Luar Negeri, ttd.
SUBANDRIO.
Menteri Perdagangan.
ttd.
RACHMAT MULJOMISSENO.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta, pada tanggal 14 Oktober 1958. Presiden Republik Indonesia, ttd. SOEKARNO ## MEMORI
PENJELASAN
Pembukaan
MENGENAI
## USUL UNDANG-UNDANG TENTANG PENANAMAN MODAL ASING
## UMUM
Untuk memperbesar produksi, memperbaiki tingkat penghidupan rakyat dan untuk memperkembangkan ekonomi nasional yang sehat, Indonesia dengan terus bertambahnya penduduk, untuk sementara waktu masih memerlukan penanaman modal asing, berhubung dengan belum mencukupinya modal rupiah maupun devisen. Oleh karena baik bagi Indonesia, maupun bagi penanaman modal asing yang tertentu, maka Pemerintah telah merancangkan Undang-undang ini. Rancangan ini merupakan pelaksanaan dari pendirian Pemerintah mengenai penanaman modal asing, sesuai dengan keterangan Pemerintah pada tanggal 9 April 1956 pada Dewan Perwakilan Rakyat, dengan mengingat pula hasil-hasil Musyawarah Nasional Pembangunan tanggal 25 Nopember sampai 4 Desember 1957.
Undang-undang ini berlaku untuk penanaman modal asing sesudah 1 Januari 1956, Modal asing yang ditanam sebelum itu harus disesuaikan dengan Undang-undang ini setelah ditinjau oleh Dewan Penanaman Modal Asing, Penyesuaian ini akan didasarkan atas kebijaksanaan untuk memelihara dan memperkembangkan kepentingan pembangunan nasional.
Rancangan ini memuat hal-hal pokok tentang
1. Organisasi penampungan modal asing.
2. Lapangan kerja bagi pengusaha asing.
3. Tempat kedudukan.
4. Pemakaian tanah.
5. Pemakaian tenaga.
6. Kelonggaran dan jaminan.
7. Soal transfer.
Oleh karena penunjukan lapangan kerja bagi pengusaha asing terutama akan menarik perhatian, maka hal ini perlu mendapat penjelasan lebih lanjut.
- A. Perlu diketahui, bahwa di Indonesia sebagai akibat politik Pemerintah HindiaBelanda dahulu, pada saat penyerahan kedaulatan pada akhir 1949 keadaan perekonomian di Indonesia adalah sebagai berikut :
1. Lapangan perdagangan internasional (impor dan ekspor) praktis seluruhnya dikuasai dan diselenggarakan oleh bangsa asing, terutama perusahaan Belanda.
2. Lapangan perindustrian, pertambangan, yang mempergunakan mesin (mechanized) pula praktis seluruhnya ada ditangan asing. Hanya perusahaanperusahaan kecil, yang dikerjakan dengan tangan kepunyaan warganegara Indonesia.
3. Lapangan perkebunan besar yang bekerja untuk ekspor bahan mentah yang bermutu tinggi (sepertinya karet kwalitet tinggi), kecuali beberapa perusahaan negara, di miliki pula oleh bangsa asing. Yang ada ditangan rakyat ialah kebunkebun karet, yang mengeluarkan hasil yang bermutu rendah, dan kebun-kebun kelapa yang menghasilkan kopra.
4. Perdagangan dalam negeri (interinsuler dan perdagangan daerah) dari tingkatan grossier sampai perdagangan detail pada umumnya diselenggarakan oleh golongan penduduk Tionghoa, yang sebagian setelah penyerahan kedaulatan termasuk golongan warganegara Indonesia.
5. Hasil bahan makanan terutama beras diselenggarakan pada umumnya oleh rakyat dalam bentuk areal perseorangan yang sangat kecilnya (rata-rata 1/3 ha seorang).
6. Lapangan transpor, kecuali kereta-api dan telekomunikasi yang dari jaman Hindia-Belanda dimiliki oleh Pemerintah diselenggarakan dan dimiliki pula oleh bangsa asing misalnya: pelayaran intersuler dan hubungan dengan negara-negara tetangga (Malaya, Singapore, India, Birma, Hongkong, China, Jepang, Philippina, Australia) diselenggarakan oleh perusahaan asing, di bawah bendera asing.
Perusahaan dipelabuhan-pelabuhan yang sangat vital pula dimiliki asing. Transpor motoris di darat hanya sebagian kecil sekali kepunyaan bangsa Indonesia ( + 5%).
- B. Berhubung dengan keadaan sebagai tertera di bawah A, maka pada umumnya Pemerintah Republik Indonesia menganut politik perekonomian nasional, yaitu politik yang menghendaki keseimbangan di seluruh lapangan ekonomi, terutama lapangan
1. Perdagangan internasional;
2. Perindustrian;
3. Perkebunan besar;
5. 4.
6. Perdagangan dalam negeri;
7. dengan tujuan supaya bangsa Indonesia mendapat kedudukan yang layak dan seimbang dalam segala lapangan produksi, sesuai dengan kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang merdeka, dimana perekonomian pada pokoknya harus diselenggarakan oleh bangsa sendiri.
- C. Politik nasional ini tidak boleh diartikan bahwa Pemerintah (atau cabang-cabang Pemerintah) sendiri yang harus mempunyai saham dalam berbagai perusahaan.
Nanti akan dijelaskan dalam lapangan mana Pemerintah bersandar atas
PENJELASAN
Pasal 38
-b dari Undang-undang Dasar Sementara akan ikut bergerak, Dan lapangan ini terb