PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 100 Tahun 2017 tentang NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI BERDASARKAN ANALISA JABATAN (berlaku 24 Juli 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, perlu disusun nomenklatur jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagai pedoman perencanaan, rekruitmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan Pegawai Negeri Sipil,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Berdasarkan Analisa Jabatan;
2. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
SALINAN
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisa Jabatan;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisa Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 271 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
12. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja. Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI BERDASARKAN ANALISA JABATAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah atau subordinat SKPD.
3. 8 Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat Disnakertrans adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Nomenklatur Jabatan PNS yang selanjutnya disebut nomenklatur jabatan adalah susunan jabatan PNS yang diperlukan dalaim satu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
14. Analisa Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas;
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi peMerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Nomenklatur Jabatan dimaksudkan sebagai pedoman dalam perencanaan, rekruitmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan PNS pada Disnakertrans.
Pasal 3
Nomenklatur Jabatan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan kepastian penempatan PNS dalam jabatan pada Disnakertrans.
Pasal 4
Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, disusun ## BAB III
KEGUNAAN
Pasal 5
- (1) Nomenklatur Jabatan dipergunakan untuk penataan PNS dalam hal perencanaan kebutuhan, rekruitmen penempatan, pengendalian, pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan kesejahteraan.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya dilakukan oleh :
- a. Disnakertrans;
- b. BKD;
- c. BPSDM; dan
- d. Biro Organisasi dan RB.
RUANG LINGKUP
BAB IV - RUANG LINGKUP
Pasal 6
- (1) Nomenklatur Jabatan pada Disnakertrans meliputi :
- a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
- b. Jabatan Administrasi, terdiri dari :
1. Jabatan Administrator;
2. Jabatan Pengawas; dan
3. Jabatan Pelaksana.
- c. Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Gubernur ini.

## BAB V

## PERUBAHAN NOMENKLATUR JABATAN

## Pasal 7

- (1) Perubahan Nomenklatur Jabatan pada Disnakertrans dapat dilakukan untuk jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan kepada Sekretaris Daerah c.q. Biro Organisasi dan RB dilengkapi dengan dokumen Analisa Jabatan.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diverifikasi dan divalidasi oleh Biro Organisasi dan RB bersama SKPD/UKPD terkait.

## BAB VI

## PENGENDALIAN DAN EVALUASI

## Pasal 8

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c dilaksanakan oleh Biro Organisasi dan RB bersama SKPD/UKPD terkait.
- (2) Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Organisasi dan RB.

## BAB VII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 9

Ketentuan yang mengatur tentang Nomenklatur Jabatan pada peta jabatan Disnakertrans yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2016 tentang Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62051), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2017

## SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


## SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 72057

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


0

-

","

A AN YUHANAH

NIP 196508241994032003

## Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 100 TAHUN 2017

Tanggal 24 Juli 2017

## NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

| No. | Nama Jabatan | Keterangan |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Kepala Dinas | |
| 2. | Sekretaris Dinas | |
| | a. Kepala Subbagian Umum | |
| | 1) Pengurus Barang | |
| | 2) Pengolah Barang | |
| | 3) Pengadministrasi Umum | |
| | 4) Pengadministrasi Pimpinan | |
| | 5) Caraka | |
| | b. Kepala Subbagian | |
| | Kepegawaian | |
| | Pengadministrasi | |
| | 2) Kepegawaian | |
| | c. Kepala Subbagian Perencanaan Anggaran dan Keuangan | |
| | 1) Pengelola Perencanaan Anggaran dan Keuangan 2) Pengadministrasi Perencanaan Anggaran dan Keuangan | |
| | 3) Bendahara Pengeluaran | |
| | 4) Bendahara Pengeluaran Pembantu | |
| | 5) Bendahara Penerimaan | |
| | 6) Verifikator Keuangan | |
| 3. | Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja | |
| | a. Kepala Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja 1) Pengelola Pembinaan Hubungan Industrial dan | |
| | Syarat Kerja 2) Pengadministrasi Pembinaan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja | |
| | 3) Caraka | |
| | 4) Mediator Hubungan Industrial Pertama | |
| | 5) Mediator Hubungan Industrial Muda | |
| | 6) Mediator Hubungan Industrial Madya | |
| | b. Kepala Seksi Kesejahteraan Pekerja | |
| | 2) Pengadministrasi Kesejahteraan Pekerja 3) | |
| | Mediator Hubungan Industrial Pertama | |
| | 4) Mediator Hubungan Industrial Muda | |
| | 5) Mediator Hubungan Industrial Madya | |

| No. | Nama Jabatan | Keterangan |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| | c. Kepala Seksi Perselisihan Hubungan Industrial | |
| | 1) Pengelola Perselisihan Hubungan Industrial | |
| | 2) Pengadministrasi Perselisihan Hubungan Industrial | |
| | 3) Mediator Hubungan Industrial Pertama | |
| | 4) Mediator Hubungan Industrial Muda | |
| | 5) Mediator Hubungan Industrial Madya | |
| 4. | Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan | |
| | Kepala Seksi Pengawasan Norma Kerja | |
| | a. | 1) Pengelola Data Pengawasan Norma Kerja |
| | 2) Pengadministrasi Pengawasan Norma Kerja | |
| | 3) Pengawas | Ketenagakerjaan Pertama |
| | 4) Pengawas Ketenagakerjaan Muda | |
| | 5) Pengawas Ketenagakerjaan | Madya |
| | b. Kepala Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja | |
| | 1) Pengelola Data Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja - | |
| | 2) Pengadministrasi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja | |
| | 3) Pengawas Ketenagakerjaan Pertama | |
| | 4) Pengawas Ketenagakerjaan Muda | |
| | 5) Pengawas Ketenagakerjaan Madya | |
| | c. Kepala Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan | |
| | 1) Pengelola Data Penegakan Hukum | Ketenagakerjaan |
| | Ketenagakerjaan 3) Pengawas Ketenagakerjaan Pertama | |
| | 4) Pengawas Ketenagakerjaan Muda | |
| | 5) Pengawas Ketenagakerjaan Madya | |
| 5. | Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan | |
| | Transmigrasi | |
| | Perluasan Kerja 2) Pengadministrasi Informasi Pasar Kerja Perluasan Kerja | dan |
| | 3) Pengantar Kerja Pelaksana Lanjutan | Penyelia |
| | 4) Pengantar Kerja | |
| | 5) Pengantar Kerja Pertama | |
| | 6) | |
| | Pengantar Kerja Muda | |
| | Pengantar Kerja | |
| | 7) Madya | |

| Nama Jabatan | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| b. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja | |
| 1) Pengelola Data Penempatan Tenaga Kerja | |
| 2) Pengadministrasi Penempatan Tenaga Kerja | |
| 3) Pengantar Kerja Pelaksana Lanjutan | |
| 4) Pengantar Kerja Penyelia | |
| 5) Pengantar Kerja Pertama | |
| 6) Pengantar Kerja Muda | |
| 7) Pengantar Kerja Madya | |
| c. Kepala Seksi Transmigrasi | |
| 1) Pengelola Transmigrasi | |
| 2) Pengadministrasi Transmigrasi | |
| Kepala Bidang Pelatihan dan Standardisasi | |
| a. Kepala Seksi Kelembagaan Pelatihan | |
| 1) Pengelola Kelembagaan Pelatihan | |
| 2) Pengadministrasi Kelembagaan Pelatihan | |
| b. Kepala Seksi Standardisasi | |
| 1) Analis Standardisasi | |
| 2) Pengadministrasi Standardisasi | |
| c. Kepala Seksi Pemagangan | |
| 1) Pengelola Pemagangan | |
| 2) Pengadministrasi Pemagangan | |
| Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat | |
| a. Kepala Subbagian Tata Usaha | |
| 1) Bendahara Pengeluaran Pembantu | |
| 2) Pengurus Barang Pembantu | |
| 3) Verifikator | |
| 4) Pengolah Perencanaan- | |
| 5) Pengadministrasi | |
| b. Kepala Seksi Pelatihan, Penempatan, Produktivitas dan Transmigrasi | |
| 1) Pengelola Data Pelatihan, Penempatan, Produktivitas dan Transmigrasi 2) Pengadministrasi Pelatihan, Penempatan, Produktivitas dan Trarismi:rasi 3) | |
| Pengantar Kerja Pelaksana Lanjutan | |
| 5) Pengantar Kerja Pertama | |
| 6) Pengantar Kerja Muda | |
| 7) Pengantar Kerja Madya | |
| c. Seksi Hubungan Industrial dan | |
| Kepala | Industrial dan |
| 1) | Hubungan |
| | Data Pekerja |
| | Kesejahteraan |
| Pekerja | |
| | Kerja Penyelia |
| Pengelola | |
| | Umum |
| | Keuangan Pembantu |
| | Anggaran dan Keuangan |
| 4) Pengantar | |

| No. | Nama Jabatan | Keterangan |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. | 2) Pengadministrasi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja 3) Mediator Hubungan Industrial Pertama 4) Mediator Hubungan Industrial Muda 5) Mediator Hubungan Industrial Madya Kepala Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan 1) Pengelola Data Pengawasan Ketenagakerjaan 2) Pengadministrasi Pengawasan Ketenagakerjaan 3) Pengawas Ketenagakerjaan Pertama 4) Pengawas Ketenagakerjaan Muda | 2) Pengadministrasi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja 3) Mediator Hubungan Industrial Pertama 4) Mediator Hubungan Industrial Muda 5) Mediator Hubungan Industrial Madya Kepala Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan 1) Pengelola Data Pengawasan Ketenagakerjaan 2) Pengadministrasi Pengawasan Ketenagakerjaan 3) Pengawas Ketenagakerjaan Pertama 4) Pengawas Ketenagakerjaan Muda |
| d. | | |
| | 5) Pengawas Ketenagakerjaan Madya Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota | 5) Pengawas Ketenagakerjaan Madya Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota |
| | Kepala Administrasi Jakarta Timur | Kepala Administrasi Jakarta Timur |
| a. | Kepala Subbagian Tata Usaha | Kepala Subbagian Tata Usaha |
| | Bendahara Pengeluaran Pembantu | Bendahara Pengeluaran Pembantu |
| 1) | | |
| 2) | Pengurus Barang Pembantu | Pengurus Barang Pembantu |
| 3) | Verifikator Keuangan Pembantu | Verifikator Keuangan Pembantu |
| 4) | Pengolah Perencanaan Anggaran dan Keuangan | Pengolah Perencanaan Anggaran dan Keuangan |
| 5) | Pengadministrasi Umum | Pengadministrasi Umum |
| b. | Kepala Seksi Pelatihan, Penempatan, Produktivitas dan Transmigrasi _ | Kepala Seksi Pelatihan, Penempatan, Produktivitas dan Transmigrasi _ |
| | Pengelola Data Pelatihan, Penempatan, Produktivitas dan Transmigrasi | Pengelola Data Pelatihan, Penempatan, Produktivitas dan Transmigrasi |
| | Pengadministrasi Pelatihan, Penempatan, Produktivitas dan Transmigrasi | Pengadministrasi Pelatihan, Penempatan, Produktivitas dan Transmigrasi |
| | Pengantar Kerja Pelaksana Lanjutan | Pengantar Kerja Pelaksana Lanjutan |
| 4) | Pengantar Kerja Penyelia | Pengantar Kerja Penyelia |
| 5) | Pengantar Kerja Pertama | Pengantar Kerja Pertama |
| 6) | Pengantar Kerja Muda | Pengantar Kerja Muda |
| 7) | Pengantar Kerja Madya | Pengantar Kerja Madya |
| c. | Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan | Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan |
| Kepala Pekerja 1) | Pengelola Data Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja | Pengelola Data Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja |
| | Pengadministrasi Hubungan Industrial dan | Pengadministrasi Hubungan Industrial dan |
| 3) 4) | Kesejahteraan Pekerja Penyiap Berkas Mediator Hubungan Industrial Pertama | Kesejahteraan Pekerja Penyiap Berkas Mediator Hubungan Industrial Pertama |
| 5) | Mediator Hubungan Industrial Muda Hubungan Industrial Madya | Mediator Hubungan Industrial Muda Hubungan Industrial Madya |
| • 6) | Mediator | Mediator |
| 1) | Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan | Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan |
| d. | Kepala | Kepala |
| • | Pengelola Data Pengawasan Ketenagakerjaan Pengadministrasi Pengawasan Ketenagakerjaan | Pengelola Data Pengawasan Ketenagakerjaan Pengadministrasi Pengawasan Ketenagakerjaan |
| 2) 3) | Pengawas Ketenagakerjaan Pertama Pengawas Ketenagakerjaan Muda Ketenagakerjaan Madya | Pengawas Ketenagakerjaan Pertama Pengawas Ketenagakerjaan Muda Ketenagakerjaan Madya |
| 4) | Pengawas | Pengawas |
| 5) | | |

| No. | Nama Jabatan | Keterangan |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 9. | Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat | |
| | a. Kepala Subbagian Tata Usaha | |
| | 1) Bendahara Pengeluaran Pembantu | |
| | 2) Pengurus Barang Pembantu | |
| | 3) Verifikator Keuangan Pembantu | |
| | 4) Pengolah Perencanaan Anggaran dan Keuangan | |
| | 5) Pengadministrasi Umum | |
| | 6) Caraka | |
| | 7) Penyiap Berkas | |
| | b. Kepala Seksi Pelatihan, Penempatan, Produktivitas dan Transmigrasi | |
| | 1) Pengelola Data Pelatihan, Penempatan, | |
| | Produktivitas dan Transmigrasi | |
| | 2) Pengadministrasi Pelatihan, Penempatan, Produktivitas dan Transmigrasi | |
| | 3) Pengantar Kerja Pelaksana 4) Pengantar Kerja Penyelia | Lanjutan |
| | 5) Pengantar Kerja Pertama | • |
| | 6) Pengantar Kerja Muda- | |
| | 7) Pengantar Kerja Madya | |
| | c. Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan | |
| | Pekerja 1) Pengelola Data Hubungan Industrial dan | |
| | Kesejahteraan Pekerja 2) Pengadministrasi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja | |
| | 3) Mediator Hubungan Industrial Pertama | |
| | 4) Mediator Hubungan Industrial Muda | |
| | Mediator Hubungan Industrial | Madya |
| | 5) | |
| | d. Kepala Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan | |
| | 1) Pengelola Data Pengawasan | Ketenagakerjaan |
| | 2) Pengadministrasi Pengawasan Ketenagakerjaan | |
| | 3) Pengawas Ketenagakerjaan 4) | Pertama |
| | Pengawas Ketenagakerjaan Muda | |
| | 5) Pengawas Ketenagakerjaan Madya | |
| 10. | Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan | |
| | a. Kepala Subbagian Tata Us -aha | |
| | 1) Bendahara Pengeluaran Pembantu | |
| | 3) Verifikator Keuangan | |
| | Pembantu | |
| | 4) Pengolah Perencanaan Anggaran dan Keuangan | |
| | 5) Pengadministrasi Umum | |
| | 6) Arsiparis _ | |

| No. | Nama Jabatan | Keterangan |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| | b. Kepala Seksi Pelatihan, Penempatan, Produktivitas dan Transmigrasi | |
| | 1) Pengelola Data Pelatihan, Penempatan, Produktivitas dan Transmigrasi | |
| | 2) Pengadministrasi Pelatihan, Penempatan, Produktivitas dan Transmigrasi 3) | |
| | Pengantar Kerja Pelaksana Lanjutan | |
| | 4) Pengantar Kerja Penyelia | |
| | 5) Pengantar Kerja Pertama | |
| | 6) Pengantar Kerja | Muda |
| | 7) Pengantar Kerja | Madya |
| | Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja | |
| | c. | |
| | 1) Pengelola Data Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja | |
| | Kesejahteraan 3) Mediator | Pekerja Hubungan Industrial Pertama |
| | 4) | |
| | Mediator Hubungan Industrial Muda • 5) Mediator Hubungan | Industrial Madya |
| • | d. Kepala Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan | |
| | • 1) Pengelola Data Pengawasan Ketenagakerjaan | |
| | 2) Pengadministrasi Pengawasan Ketenagakerjaan | |
| | 3) Pengawas Ketenagakerjaan Pertama | |
| | •4) Pengawas Ketenagakerjaan Muda | |
| • | 5) Pengawas Ketenagakerjaan Madya | |
| | Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |
| 11. | Kepala Kota Administrasi Jakarta Utara | |
| | a. Kepala Subbagian Tata Usaha 1) Bendahara Pengeluarap | Pembantu 2) Pengurus Barang Pembantu Verifikator Keuangan Pembantu |
| | 3) | |
| | 4) Pengolah Perencanaan Anggaran dan Keuangan | |
| | 5) Pengadministrasi Umum | |
| • | b. Kepala Seksi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |
| | Produktivitas dan Transmigrasi 2) Pengadministrasi Pelatihan, Penempatan, Produktivitas dan Transmigrasi | |
| | 3) Pengantar Kerja Pelaksana Lanjutan 4) | |
| | Pengantar Kerja Penyelia | |
| | 5) | Pengantar Kerja Pertama |
| • | 6) Pengantar Kerja Muda | |
| | Pengantar Kerja | Madya |
| | 7) | |

| No. | Nama Jabatan | Keterangan |
|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| | c. Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja | |
| | 1) Pengelola Data Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja | |
| | 2) Pengadministrasi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja | |
| | 3) Mediator Hubungan Industrial Pertama | |
| | 4) Mediator Hubungan Industrial Muda | |
| | 5) Mediator Hubungan Industrial Madya | |
| | d. Kepala Seksi Pengawasan-Ketenagakerjaan | |
| | 1) Pengelola Data Pengawasan Ketenagakerjaan | |
| | Pengadministrasi Pengawasan Ketenagakerjaan | |
| | 2) | |
| | 4) Pengawas Ketenagakerjaan Muda | |
| | Pengawas Ketenagakerjaan Madya | |
| | 5) | |
| 12. | Kepala Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Pusat | |
| | a. Kepala Subbagian Tata Usaha | |
| | 1) Bendahara Pengeluaran Pembantu | |
| | 2) Pengurus Barang Pembantu | |
| | 3) Verifikator Keuangan Pembantu | |
| | 4) Pengolah Perencanaan Anggaran dan Keuangan | |
| | 5) Pengadministrasi Umum | |
| | b. Kepala Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi | |
| | 1) Pengolah Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi | |
| | 2) Pengadministrasi Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi | |
| | 4) Instruktur Pelaksana Lanjutan | |
| | 5) Instruktur Penyelia | |
| | 6) Instruktur Pertama | |
| | 7) Instruktur Muda | |
| | 8) Instruktur Madya | |
| | " c. Kepala Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pemasaran | |
| | 1) Pengolah Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pemasaran | |
| 13. | Kepala Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Timur | |
| | a. | |
| | Kepala Subbagian Tata Usaha | |
| | 1) | |
| | Bendahara Pengeluaran Pembantu | |
| | 2) Pengurus Barang Pembantu 3) Verifikator Keuangan Pembantu | |

| Nama Jabatan | Keterangan | Keterangan | Keterangan | Keterangan |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 4) Pengolah Perencanaan Anggaran dan Keuangan | | | | |
| 5) Pengadministrasi Umum | | | | |
| b. Kepala Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi | | | | |
| 1) Pengolah Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi | | | | |
| 2) Pengadministrasi Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi | | | | |
| 3) Instruktur Pelaksana | | | | |
| 4) Instruktur Pelaksana Lanjutan | | | | |
| 5) Instruktur Penyelia | | | | |
| 6) Instruktur Pertama | | | | |
| 7) | Instruktur Muda | Instruktur Muda | Instruktur Muda | Instruktur Muda |
| 8) Instruktur Madya | | | | |
| c. Kepala Satuan Pelaksana - Pengendalian dan Pemasaran | | | | |
| | Pengendalian dan | Pengendalian dan | Pengendalian dan | Pengendalian dan |
| 2) Pengadministrasi Satuan dan Pemasaran | Pelaksana Pengendalian | Pelaksana Pengendalian | Pelaksana Pengendalian | Pelaksana Pengendalian |
| Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Barat | | | | |
| Kepala | | | | |
| Kepala Subbagian Tata Usaha 1) Bendahara Pengeluaran Pembantu | | a. | | |
| 2) Pengurus Barang Pembantu | | | | |
| 3) Verifikator Keuangan Pembantu | | | | |
| 4) Pengolah Perencanaan Anggaran dan | Keuangan | Keuangan | Keuangan | Keuangan |
| 5) Pengadministrasi Umum | | | | |
| Penyiap | | | | |
| 6) Berkas | | | | |
| Kompetensi 1) Pengolah Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi | | | | |
| 2) Pengadministrasi •Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi | | | | |
| 3) Instruktur Pelaksana 4) | | | | |
| Instruktur Pelaksana Lanjutan | | | | |
| 5) Instruktur Penyelia | | | | |
| 6) •Instruktur Pertama | | | | |
| 7) Instruktur Muda | | | | |
| Instruktur Madya | | | | |
| 8) | | | | |
| Satuan Pelaksana Pengendalian dan | | | | |
| | Pengadministrasi Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pemasaran | Pengadministrasi Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pemasaran | Pengadministrasi Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pemasaran | Pengadministrasi Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pemasaran |
| Pemasaran | | | | |
| Pengolah Satuan Pelaksana Pengendalian dan | | | | |
| | | c. Kepala Pemasaran 1) | | |

| No. | Nama Jabatan | Keterangan |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 15. | Kepala Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Selatan | |
| | a. Kepala Subbagian Tata Usaha | |
| | 1) Bendahara Pengeluaran Pembantu | |
| | 2) Pengurus Barang Pembantu | |
| | 3) Verifikator Keuangan Pembantu | |
| | 4) Pengolah Perencanaan Anggaran dan Keuangan | |
| | 5) Pengadministrasi Umum | |
| | b. Kepala Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi | |
| | 1) Pengolah Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi dan | |
| | 2) Pengadministrasi Satuan Pelaksana Pelatihan Uji Kompetensi | |
| | 3) Instruktur Pelaksana | |
| | 4) Instruktur Pelaksana Lanjutan | |
| | 5) Instruktur Penyelia | |
| | 6) Instruktur Pertama | |
| | 7) Instruktur Muda | |
| | 8) Instruktur Madya | |
| | c. Kepala Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pemasaran | |
| | 1) Pengolah Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pemasaran | |
| | 2) Pengadministrasi Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pemasaran | |
| 16. | Kepala Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Utara | Kepala Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Utara |
| | a. Kepala Subbagian Tata Usaha | |
| | 1) Bendahara Pengeluaran Pembantu | |
| | 2) Pengurus Barang Pembantu | |
| | 3) Verifikator Keuangan Pembantu | |
| | 4) Pengolah Perencanaan - Anggaran dan Keuangan | |
| | 5) Pengadministrasi Umum | |
| | Kepala Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji | |
| | b. Kompetensi | |
| | Kompetensi 2) Pengadministrasi Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi | |
| | 3) Instruktur Pelaksana | |
| | 4) Instruktur Pelaksana Lanjutan | |
| | 5) Instruktur Penyelia | |
| | 6) Instruktur Pertama | |
| | 7) Instruktur Muda | |
| | 8) Instruktur Madya | |

| No. | Nama Jabatan | Keterangan |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | c. Kepala Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pemasaran | |
| | 1) Pengolah Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pemasaran | |
| | 2) Pengadministrasi Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pemasaran | |
| 17. | Kepala Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri | |
| | a. Kepala Subbagian Tata Usaha | |
| | 1) Bendahara Pengeluaran Pembantu | |
| | 2) Pengurus Barang Pembantu | |
| | 3) Verifikator Keuangan Pembantu | |
| | 4) Pengolah Perencanaan Anggaran dan Keuangan | |
| | 5) Pengadministrasi Umum | |
| | 6) Penyiap Berkas | |
| | b. Kepala Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi | |
| | 1) Pengolah Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi | |
| | 2) Pengadministrasi Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi 3) Instruktur Pelaksana | |
| | 4) Instruktur Pelaksana Lanjutan | |
| | 5) Instruktur Penyelia | |
| | 6) Instruktur Pertama | |
| | 7) Instruktur Muda | |
| | c Kepala Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pemasaran | |
| 18. | Kepala Pusat Pelatihan Kerja Khusus Pengembangan Las | |
| | a. Kepala Subbagian Tata Usaha | |
| | 2) Pengurus Barang Pembantu | |
| | 3) Verifikator Keuangan Pembantu | |
| | 4) Pengolah Perencanaan Anggaran dan Keuangan | |
| | Pengadministrasi Un - ium | |
| | 5) | |
| | 6) Caraka | |
| | b Kepala Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji | |

| No. | Nama Jabatan | Keterangan |
|-------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 3) Caraka | |
| • | 4) | Instruktur Pelaksana |
| | 5) | Instruktur Pelaksana Lanjutan |
| | 6) | Instruktur Penyelia |
| | 7) | Instruktur Pertama |
| | 8) | Instruktur Muda |
| | 9) | Instruktur Madya |
| | c Kepala Satuan Pelaksana Pengendalian Pemasaran | c Kepala Satuan Pelaksana Pengendalian Pemasaran |
| | 1) | Pengolah Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pemasaran |
| | 2) Satuan | Pengadministrasi Pelaksana Pengendalian dan Pemasaran |
| 19. | Kepala Pusat Higiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja | Kepala Pusat Higiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja |
| | a. Kepala Subbagian Tata Usaha | a. Kepala Subbagian Tata Usaha |
| | 1) | Bendahara Pengeluaran Pembantu |
| | 2) | Pengurus Barang Pembantu |
| | 3) | Verifikator Keuangan Pembantu |
| | 4) | Pengolah Perencanaan Anggaran dan Keuangan |
| | 5) | Pengadministrasi Umum |
| | b. Kepala | Satuan Pelaksana Pelatihan dan _ Pengembangan |
| | 1) Pengolah Satuan Pelaksana Pelatihan dan | 1) Pengolah Satuan Pelaksana Pelatihan dan |
| | | Pengembangan |
| | 2) | Pengadministrasi Satuan Pelaksana Pelatihan dan Pengembangan |
| | c. Kepala Satuan Pelaksana Analis | c. Kepala Satuan Pelaksana Analis |
| | 1) | Pengolah Satuan Pelaksana Analisis |
| | | 2)Pengadministrasi Satuan Pelaksana Analisis |
| | | 3)Caraka |
| | | 4)Teknik Penelitian dan Perekayasaan Pelaksana |
| | | 5)Teknik Penelitian dan Perekayasaan Pelaksana Lanjutan • 6)Teknik Perekayasaan Penyelia |
| | | Penelitian dan 7)Perekayasa Pertama |
| | | 8)Perekayasa Muda _ |
| | | 9)Perekayasa Madya |
| | | 10)Perekayasa Utama |
| 20. | Kepala Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah | Kepala Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah |
| | a. Kepala Subbagian Tata Usaha | a. Kepala Subbagian Tata Usaha |
| | 1) | Bendahara Pengeluaran Pembantu |
| | 2) | Pengurus Barang Pembantu |
| | 3) | Verifikator Keuangan Pembantu |
| | 4) | Pengolah Perencanaan Anggaran dan Keuangan |
| | 5) Pengadministrasi Umum | |
| | 6) | Caraka |

| No. | Nama Jabatan | Keterangan |
|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| | b. Kepala Satuan Pelaksana Pelatihan Produktivitas | |
| | 1) Pengolah Satuan Pelaksana Pelatihan Produktivitas | |
| | 2) Pengadministrasi Satuan Pelaksana Pelatihan Produktivitas | |
| | c. Kepala Satuan Pelaksana Pengembangan Produktivitas | |
| | 1) Pengolah Satuan Pelaksana Pengembangan Produktivitas | |
| | 2) Pengadministrasi Satuan Pelaksana Pengembangan Produktivitas | |
| | 3) Instruktur Pelaksana | |
| | 4) Instruktur Pelaksana Lanjutan | |
| | 5) Instruktur Penyelia | |
| | 6) Instruktur Pertama | |
| | 7) Instruktur Muda | |
| | 8) Instruktur Madya | |

## GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


DJAROT SAIFUL HIDAYAT