PERATURAN DAERAH KOTA BI Nomor 8 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN KOTA BITUNG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
WALIKOTA BITUNG PROVINS! SULAWESI UTARA
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN KOTA BITUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALIKOTA BITUNG,
a.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2012 ten tang Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kota Bitung .
bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bitung serta untuk lebih memaksimalkan fungsi dan peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta penguatan Otonomi Daerah di Kota Bitung, maka Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnsektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kota Bitung perlu dilakukan perubahan;
- Mengingat 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
- Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun I 974 ten tang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
•
•
Menetapkan
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraruran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Dae rah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kata Bitung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kata Bitung Nomor 87);
12. Peraturan Daerah Kata Bitung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kata Bitung (Lembaran Daerah Kata Bitung Tahun 2012 Nomor 20);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH KOTA BJTUNG
Dan
WALIKOTA BITUNG
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN KOTA BITUNG.
•
•
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bi tung Tahun 2012 Nomor 20) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 angka 15 diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
2. Walikota adalah Walikota Bitung.
1. Daerah adalah Kota Bitung.
3. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
5. lnspektorat Kota, yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah lnspektorat Kota Bitung.
6. Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bitung.
7. Lembaga Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat LTD adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Bitung.
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang selanjutnya disebut Badan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung.
9. Sadan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat BLH adalah Sadan Lingkungan Hidup Kota Bitung.
10. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kelurahan, yang selanjutnya disingkat BPMPK adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Bitung.
12. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan, yang selanjutnya disingkat BKD-PP adalah Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bitung.
11. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BKKBD adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kota Bitung.
13. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Dae rah, yang selanjutnya disingkat BPPT-PMD, adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kota Bitung.
15. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, yang selanjutnya disingkat BP4K, adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Bitung.
14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kata Bitung.
16. Satuan Palisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat SP3 adalah Satuan Palisi Pamong Praja Kota Bitung.
17. Rumah Sakit Umum Daerah (Kelas CJ, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD (Kelas CJ Kota Bitung.
•
•
18. Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BPK-BMD adalah Sadan Pengeiola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Bitung.
20. Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unsur Pelaksana Togas Teknis pada Sadan.
19. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, yang selanjutnya disingkat KPAD adalah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bitung.
21. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
22. Lembaga Lain adalah bagian perangkat daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya di Kata Bitung.
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini, maka dibentuk :
- a. inspektorat;
- b. badan perencanaan dan pembangunan daerah;
- c. LTD, terdiri dari :
- I. badan kesatuan bangsa dan politik;
2. badan lingkungan hid up;
3. badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah kelurahan;
4. badan kependudukan dan keluarga berencana daerah; dan
5. badan kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan.
- d. Iembaga Iain, terdiri dari :
1. badan pelayanan perijinan terpadu dan penanaman modal daerah;
2. badan penanggulangan bencana daerah;
3. badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
4. satuan polisi pamong praja;
5. rumah sakit umum daerah (kelas c);
6. badan pengelola keuangan dan barang milik daerah; dan
7. kantor perpustakaan dan arsip daerah .
Pasal 4
- (!) lnspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari:
- a. sekretariat, terdiri dari :
1. sub bagian perencanaan;
2. sub bagian evaluasi dan pelaporan; dan
3. sub bagian administrasi umum.
- b. inspektur Pembantu Wilayah I;
- c. inspektur Pembantu Wilayah II;
- d. inspektur Pembantu Wilayah Ill;
- e. inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
- f. kelompok jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (!) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Daerah ini.

•

4. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 13

- (1) Susunan organisasi BP4K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 3, terdiri dari :
- a. sekretariat, terdiri dari :
1. sub bagian umum, perlengkapan dan kepegawaian;
3. sub bagian perencanaan dan pelaporan.
2. sub bagian keuangan; dan
- b. bidang program, programa penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- c. bidang kelembagaan dan kemitraan usaha petani nelayan dan penyuluh;
- d. bidang pendidikan pelatihan dan pengembangan teknologi pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan;
- e. bidang pelayanan penyuluhan, komunikasi dan informasi; dan
- f. UPTB; dan
- g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur organisasi BP4K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini .

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

�

Ditetapkan di Bitung

=-=!!&lt; da tanggal 14 Juli 2'114



LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2014 NOMOR 8


NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG, PROVINS! SULAWESI UTARA (5/2014)


•

NOMOR

PE.RAN DAERAH KOTA BITUNG

B TA'IUN 2'114.

TANGGAL

TENTANG

14 JULI 2'114

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA B!TUNG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG ORGAN!SASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKN!S DAERAH DAN LEMBAGA LAIN KOTABITUNG

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KOTA BITUNG


6

LAMPIRAN I

•