Unknown BUPATI TABALONG PROVINSI KALIMANTANSELATAN TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGANPEMERINTAH KABUPATENTABALONG DENGA Nomor 22 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGANPEMERINTAH KABUPATENTABALONG DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATITABALONG, : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, perlu mengatur Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong; - b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 ten tang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Khusus Gratifikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 ten tang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Khusus Gratifikasi serta pelaksanaan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TABALONG PROVINSI KALIMANTANSELATAN
PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGANPEMERINTAH KABUPATENTABALONG
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATITABALONG,
: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, perlu mengatur Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 ten tang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Khusus Gratifikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 ten tang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Khusus Gratifikasi serta pelaksanaan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten tang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ten tang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Menetapkan
11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. Pengendalian Gratifikasi;
- b. UPG;
- c. Sosialisasi;
- d. Perlindungan Pelapor Gratifikasi;
- e. Pengawasan;dan
- f. Pembiayaan.
Bagian Ketiga Prinsip Dasar
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Setiap Pejabatj Pegawai wajib menolak gratifikasi yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, antara lain:
- a. terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat diluar penerimaan yang sah;
- b. terkait dengan tugas dalam proses penyusurian anggaran diluar penerimaan yang sah;
- c. terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi diluar penerimaan yang sah;
- d. terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas diluar penerimaan yang sahjresmi dari Pemerintah Daerah;
- e. dalam proses penerimaanjpromosijmutasi pegawai;
- f. dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
- g. sebagai akibat dari perjanjian kerjasamajkontrakjkesepakatan dengan pihak lain;
- h. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
1. merupakan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher oleh PejabatjPegawai dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;
- J. dalam rangka mempengaruhi kebijakanjkeputusan jperlakuan pemangku kewenangan; dan
- k. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban Ztugas Pejabat /Pegawai.
- (2) Setiap Pejabat./Pegawai dilarang memberikan gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
- (3) Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara melaporkan penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)kepada UPGdi instansi terkait.
- (4) Dalam hal UPGdi instansi Pelapor belum terbentuk, pelaporan disampaikan kepada bagian yang menjalankan fungsi pengawasan / kepatuhan atau kepada atasan langsung.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Kewajiban penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)dikecualikan dalam hal :
- a. gratifikasi tidak diterima secara langsung;
- b. pemberi gratifikasi tidak diketahui;
- c. penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi yang diterima;
- d. gratifikasi diberikan dalam rangka kegiatan adat istiadat atau upacara keagamaan; dan/ atau
- e. adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, yaitu: penolakan yang dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan penerima dan zatau mengancam jiway harta atau pekerjaan Pejabat/ Pegawai.
- (2) Pejabat /Pegawai yang tidak dapat menolak karena memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan gratifikasi tersebut kepada KPKatau melalui UPG.
- (3) Dalam hal PejabatjPegawai menerima gratifikasi yang tidak dapat ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa makanan yang mudah busuk atau rusak, penerima gratifikasi wajib menyampaikannya kepada UPG.
- (4) Dalam rangka memenuhi prinsip kemanfaatan, UPGmenyalurkan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke panti asuhan, panti jompo, atau tempat penyaluran bantuan sosial lainnya.
- (5) Penyaluran gratifikasi oleh UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada KPK.
PELAPORAN DANPENETAPAN STATUSGRATIFlKASI
BAB III - PELAPORAN DANPENETAPAN STATUSGRATIFlKASI
Pasal 6
PejabatjPegawai wajib melaporkan setiap gratifikasi yang diterimanya kepada KPKatau melalui UPG,kecuali dalam hal:
- a. pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/Ibu/rnertua, suami/ istri, anak/rnenantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, pamarr/ bibi, kakak zadiky ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
- b. pemberian dalam bentuk hidangan atau sajian yang berlaku umum;
- c. pemberian berupa keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
- d. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis
BAB III - PELAPORAN DANPENETAPAN STATUSGRATIFlKASI
Pasal 10
UPGmempunyai tugas berupa:
- a. mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi;
- b. menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dari Pejabat./Pegawai;
- c. meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK;
- d. melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK;
- e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada Bupati;
- f. melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal Pemerintah Daerah;
- g. melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- h. melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi; dan;
1. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama KPK.
BAB III - PELAPORAN DANPENETAPAN STATUSGRATIFlKASI
Pasal 11
Dalam melaksanakan tugasnya, UPGberkewajiban:
- a. me1akukan pemilahan dan menyampaikan laporan hasil pemilahan atas laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi kepada KPK pada minggu kedua dan minggu keempat;
menyampaikan laporan
rekapitulasi penanganan
dan tindak lanjut
laporan penerimaan
gratifikasi yang
dikelola UPG kepada KPK;
- c. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan dan pemberian gratifikasi kepada Bupati melalui Inspektorat secara periodik;
- d. merahasiakan identitas Pe1aporgratifikasi;
- e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPK dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
- f. melakukan pemantauan tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi terhadap gratifikasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- g. melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- h. me1akukan dan mengkoordinasikan pe1aksanaan diseminasi program pengendalian gratifikasi.
BAB III - PELAPORAN DANPENETAPAN STATUSGRATIFlKASI
Pasal 12
- (1) Terhadap gratifikasi yang ditetapkan KPKdikelola oleh Pemerintah Daerah, UPGdapat menentukan pemanfaatannya yaitu:
- a. dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan I atau
- b. disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosiallainnya;
- c. dikembalikan kepada pemberi gratifikasi;
- d. dikembalikan kepada penerima gratifikasi; atau
- e. dimusnahkan.
- (2) Tindak lanjut penanganan pelaporan gratifikasi menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasa113

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan wewenang dan kewajiban UPGditetapkan dalam petunjuk teknis Inspektur Daerah.

## BABV PENGAWASAN

## Pasal14

- (1) Pejabatjpegawaijmasyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini, berhakj agar segeraj dapatjwajib melaporkan kepada UPGmelalui saluran pengaduan yang tersedia.
- (2) Pejabatjpegawai jmasyarakat yang melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dijamin kerahasiaannya.

## Pasal15

- (1) Kepala SKPD bertanggungjawab atas pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan SKPD.
- (2) Inspektorat Daerah bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan melaporkan secara periodik kepada Bupati.

## Pasal 16

- (1) Seluruh PejabatjPegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib membuat surat pernyataan tentang penolakan, penerimaan danj atau pemberian gratifikasi.
- (2) Surat Pemyataan dibuat paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun pada akhir bulan juni dan akhir bulan Desember setiap tahun.
- (3) Surat pernyataan disarnpaikan kepada Bupati melalui UPG.
- (4) Formulir surat pemyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pengawasan kepatuhan atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektur Daerah.

## BABVI PERLINDUNGAN DANPENGHARGAAN

Bagian Kesatu Perlindungan

Pasal 17

- (1) Pelapor gratifikasi berhak mendapatkan perlindungan hukum.

- (2) Perlindungan hukum sebagaimana pada ayat (1)yaitu:
- a. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan pelapor, namun tidak terbatas pada penurunan peringkat jabatan, penurunan penilaian kinerja pegawai, usulan pemindahan tugasjmutasi atau hambatan karir lainnya;
- b. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- c. kerahasiaan identitas.
- (3) Setiap Pejabat pada Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan terhadap PejabatjPegawai yang menyampaikan laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap Pejabat pada Pemerintah Daerah dilarang memberi perlakuan diskriminatif atau tindakan yang merugikan PejabatjPegawai karena melaporkan gratifikasi.
- (5) Dalam hal terdapat ancaman fisik danjatau psikis kepada PejabatjPegawai karena melaporkan gratifikasi, PejabatjPegawai dapat meminta perlindungan kepada LPSKatau instansi lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pelapor menyampaikan permohonan permintaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara tertulis kepada Bupati melalui Ketua UPG dengan ditembuskan kepada KPK.

## Bagian Kedua

## Penghargaan

## Pasal 18

- (1) PejabatjPegawai yang mematuhi ketentuan pengendalian gratifikasi diperhitungkan menjadi faktor penambah dalam penilaian kinerja.
- (2) Pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang mengatur penilaian kinerja dan disiplin kepegawaian yang berlaku.

## BABVII

## PEMBIAYAAN

## Pasal 19

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati In! dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BABVIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung padatangga110 Agustua 2017

BUPATI~t;

~


AH. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung pada tangga1 10 Agust us 20 17

/I SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,


H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2017 NOMOR

22