PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang [(ERJAS.{MA DtrSA (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan asal-usul dan adai istiadat setempat yang ctiakui dan cjihornnafi dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia'
6. Pemetintahan Desa adalah penyelenggara unisan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaraian Desa dalam hiengafur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdlsa*an asai-usul dan adat istiadat setempat yang d:akui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyslenggara Pemerinmhan Desa.
8. 8&amp;:dan Permusyawaratan Desa, selanjubrya disingkat BPD adalah lembaEa yang rnerupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemeiintahan Desa sebagai unsur pecyeisnggai-a Peniei-intahan Desa.
9. 9Peraturarr Desa adaiah perafuran perundang-ttndangan yanE dibuat oleh BPD bersaina Kepala Desa.
10. lC. Pengawaxn adalah pengawasn yang dilakukan oleh Bupati abu pejabat lain yang ditunjuk oleh BPD dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa-
- !* Kerja-ma Desa adaiah suafu rangkeian kegiaian i:ersama y.ang dilaitsrrrakan berdasarkan ikatan format antar Desa dan atau antara ksa dengan pihak ketiga guna mencapai fujuan terten$ dan saiing oren-ounlungkan.
- le Pe.:setrsihan keria-sama Desa adalah perbedaan pendapai yanE C:nhr! dalam melahrkan kei-jasama Desa.
i
RrontJlf,n*u, BÁB II
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah lniyang dimaksud denEan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kerincj.
2. 2Pemerinlah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Penrerintah Daerah'
3. 3Bupati adalah BuPati Kerinci-
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci.
5. 5Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang unfuk mengafur dan mengurus kepentingan masyarakat setempa!
Pasal 2
- {1} Desa dapat melakukan kerjasarna antar ciesa dan pihak ketiga sesud denqan kewenanEannya untuk kepentir:gan desa.
- (:) Keqasama -sebagaimana dinnaksud pada ayat (1) yang I T"rnbebani masyarakat dan desa dan kei'jasama dengan pihak ketiga harus mendapat persetujuan BpD.
Pasal 3
[!]
Ruang lingkup kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud dalarn Pasal hyat (1) meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
F) xerjasania Dea cengan pihak KetiEa sebaqalmana cimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan dalam bidang:
- a- peringkatan perekonomian masyarakat Desa;
- b. peningkatan pelayanan pendidikan;
- c kesehatan;
- d. sosial budaya;
- e. k#ntraman dan ketertiban;
- f- penranfuatan silmber daya alam dan teknologi tepat guna dengan metrperhatjkan kelestarian lingkungan; g- tenaga kerja;
- tr. pekerjaan umum;
- i. batas desa; dan
- j. lain-iain kerjasanla yang menjadi kewenangan cJe-.
I
Pasai 4
antai-a iesa dapat dilakukan anb:'a :
desa dengan desa dalam i (satu) kecamalan; dan &amp; dengan desa di lain kecamaian dalam Daerah.
Pasal 5
antar desa dengan dsa di lain Kah-rpaten dalann Pro'rinsi i ha;-us rnugikr;[ ketenirrarr kerja-rna antar cjaerah'
Pasal 6
E D6a dengan Pihak Ke69a dapat dilakukan dengan pemerintah atau swasta maupun Perorangan secjal dengan png dikerjasamakan.
Pasal 7
ferjasama aniar Des.r ditetapkan dengan Kepuh.r-vn Bersama @ala D6a.
ffiasai-iia Desa dengn ffianjian bersama. tihak Ketiga diletaPkan dengan
Pasal 8
knebpan KePufusan *bagaimana dimaksud Frak yang mdakukan yang berlaku. Bersama dan Perjanjian Bersama dalam Pasal 7 dilakukan oleh pihakkerjasama sesuai dengn kebntuan knetapan Kepuhrsan Bersama atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat :
- a- ruang lingkuP kerjasarna;
- b- bidang kerjasama;
- s bta cara dan ketenfuan pelaksanaan kerjasama;
- d. jangka waktu;
- e- hak dan kavajiban;
- f. pembiayaan;
- g- tata cara pe:'ubahan, penundaan dan pemtratalan;
- h. penyeltsaian perseiisihan ;
- i. lain-lain ketenfuan yang dipertukarr.
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAil Pasal 9
Pasal 9
Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dimaksudkan untuk keprentingan Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraarr masyarakal
- (1) Kerjasama Da;a bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Desa.
- (2) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berorientasi pada kepentingan dan cpirasi yang tumbuh ddam maqyarakaL
BAB TV
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAil Pasal 9
Pasal 11
- {1) Kepala Dssa setaku perni,rnpirr penyelenE\_caiaan Pen:ieriotah Desa nnetnpun'/ai tugas memimpin pelaksanaan kerla-sama Desa.
- (2). Kepala Desa mempunyai tugas mengkmrdinasikan penyelenggaraan kerjasama Desa secara partisipatif.
- (3). Kepala Desa wajib menrberikan laporan keterangan pertanEgunglau.,aban pelaksanaan kerjasama Desa kepada man'erakat melalui 8PD.
Pasa! L2
- (1) Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fugas menarflpung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penenfuan benfuk kerjasama dan obyek yang dikerjasamakan;
- (2) Badan Permusyawarabn Desa mempunyai tugas untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan Kerjasama Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian;
- (3) Badan Perrnus.vawaratdn Desa memberikan informasi kete:'angan Dertanggungjawaban Kepala Desa mengenai kegiatan Kerjasama Desa kepada rnaryarakat-
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAil Pasal 9
Pasal 13
Kepala Desa dan BPD mernpunyai kcwajiban :
- a. nreningkaikan resejahteraan masyarakeg
- b. ' memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. melaksanabn kehidupan demokasi Catam setiap pengambilan kepufusan;
- d. memberdayakan maslarakat desa;
- e. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAil Pasal 9
Pasal 14
Pihak ketiga ya:rg mclakukan (erjasa,r Desa me{npiri'lya! kewajiban :
3. meniaat segal3 ketentuan yang telah disepakati be:.sama;
- b. memberdayakan masyarakat desa;
- c. mempunyai orienbsi meningkad&lt;an kesejahteraan masyaraka!
- d. mengembangkan potensi obyek yang dikeqasamak-an dengan rnem perhati kan kelesta r:a n lin gku n gan hidup.
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAil Pasal 9
Pasal 15
- r) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diatur dengan Keputusan Bersama atau perjanjian Bersama yang dilakukan oleh masing-masing penrerinbh Desa atau dengan Pihak Ketiga. :
2. Setiap peiaksanaan kerjasarna harus ditapcikan kepada Bupati melaiuiCama.'. h)
Pasat 15
(1
I
I
I
- Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dinaksud Calam Pasal 2, dapat dibentuk Badan Kerjasama Desa yang ditetapkan dengan Kepufusan Bersama Kepala Desa.
- Pengurus Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
- a. pemerintah Desa;
- b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- c. lembaga Kemasyarakatan;
- d. leinbaga lainnya yang ada di Desa; dan
- e. tokoh Masyarakat.
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAil Pasal 9
Pasal 17
Badan Kerjasama Desa bertanggungjawab kepadl; Kepala Desa.
Mekanisme dan tata kerja Badan Kerjasama Desa ditetapkan dengan Perafuran Desa.
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAil Pasal 9
Pasal 18
- (1i Rentana kerjasama Desa dibahas dalam Rapat Musyawarah Desa dan diplmpin langsunE oleh Kepala Desa.
- (2.) f"lateri pernbahasan dalam mtsYawarah sebagirnana dimaksud pada ayat (l)"ntara lain :
- a. ruang lingkup kerjasama;
- b. bidang kerjasama;
- c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerJasama;
- d. jangka waktu;
- e. hak dan kewajiban;
- f. pembiayaan;
- g. penyelesaian perselisihan;
- h. lain-ialn ketenUan yang diperlukan.
- (3) Hasil kesepakatan pembahasan keriasama Dsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ryat (2i merdadi aq,an Kepala D6a dan atau Badan Kerjasama Desa dalam mdakukan kerJasama Desa.
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAil Pasal 9
Pasal 19
- (1) Hasii pernbahasan Renrana Kerla-ma D€sa sebagaimana Cimaksud dala:ri Pasa! iE dioanas bersama detrgan Desa &lt;ian atau pihak ketiga yang akatt rnelakukan kajasama Desa;
- (2) Hasil pembahasan Rencana Kerjasama Desa sebagalrnana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
- a. ruang lingkup kerjasama;
- b. bidanE kerjasanna;
- c. tata cara dan ketentuan pelak-naarr keriasama;
- d. jarrgka waktu;
- e. hak dan kewajiban;
- f. pembiayaan;
- g. penyelesaian perselisihan;
- h. lain-lain ketentuan yang diperlukon.
- (3) Hasil kesepakatan pembahasan kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama Ker;asama Desa.
BAB VTI
PEilYELESAIAN PERSE LTSIHAN Pasal 2O
Setiap perseiisihan yang timbul dalam kerjmama Desa diselesaikan secara rnusyawarah dan mufakat serta dilanciasi dengafi safi-rarigdt kekeluargaan.
Pasl 21
- (1) Perselisihan kerjasama antar Desa dalam safu Kecamabn difasilitasi dan diselesaikan oleh Camal
- (2) Perselisiihan kerjasama antar Desa pada Kecamatan yang berb$a Calam satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaiken deh Eupati.
- (3) Perselisihan kerjasama anbr desa lain Kabupaten daiam Provins: iambi ciiseiesaikan oieh Gubemur.
- (1) Penyelesaia:i perseiisihan sebagaimana Cirnaksud paCa ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) bersf t final dan diteiapkan dalam suatu keputusan.
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAil Pasal 9
Pasal 22
- Perselisihan kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga dalam satu Kecamatari difasiliiasi dan diselesaikan oleh Canrai. (l)
- Peiselisihan kerjasarna Desa dengan Pihak Keiiga pada Kecannatarr yairg bei't'aJa dalam daerair difasilitasi dan diselesaikan olelt BupaU.
- Penyelesaian persel'sihan sebaqaimana dirnaksud pada ayat (1) da:-r ayat (2) bersifat final dan dituangkan dalam suatu keputusan. {3)
Rnrbahan dan pembatalan kerjasama Desa harus dimusyawarahkan urtrk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang trrikat dalarn kerjasama.
,
BAB VIII - PER,UBFHAN DAi\i PE?.T8ATAI3N Pasa! 23
Pasal 24
Rmbahan kerJasama Desa dapat dilakukan apabila :
- t terjadi sih.:asi force majetrr (P.eadaan kahar) yait'r keadaan yang diliar keinginaniperkiraan para pihak seperti bencana alam dan !ain{ain;
- b. atas permintaan salah sahr pihak dan atau kedua belah pihak;
- c abs hasil pengawasan dan evaiumi oleh BPD;
- d. kerjasarna desa telah habis masa berlakunya'
BAB VIII - PER,UBFHAN DAi\i PE?.T8ATAI3N Pasa! 23
Pasal 25
Pembatalan kerjasama Desa dapat dilakukan apabiia :
- a. salah satu pihak dan atau kedua belah pihak melanggar kesepakatan;
- b. kerjasama Desa bertentangan dengan keteni.ran diatasnya;
3. c" kerJasama Desa merugikan kepentingan masyarakat;
TET{GGANG II'AKTU
B.RB D{ Pasa! 25
Penentuan tengganE waktu Kerjasama D€sa ditottukan dalam kesepakatan D€rsama oleh para pihak yang mehkukan kerjasama.
?asa,l?7
BAB VIII - PER,UBFHAN DAi\i PE?.T8ATAI3N Pasa! 23
Pasal 26
- (1)' Penenuran ter4gang wektu Kerjasarna Desa sebagaimana dimakud dalam Pasal 26 antara lain harus
BAB VIII - PER,UBFHAN DAi\i PE?.T8ATAI3N Pasa! 23
Pasal 30
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2002 tenbng Kerjasama Antar Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 85
- h bahwa berciasarkan pertimbangan sebagainnana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, periu membentuk Perafuran Daerah tentang Kerjasama Desa;
llengingat:
- lUndang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tenbng Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor' 12 Tahun 1956 tentang Pembentr-rkan Dae:'ah Swatanba Tingkat II dalam Ungkungan Daei'ah Swatantra fingkat I Sumatera Tengah sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonsia Nomor I6a3);
tfrxiang-iJndang Ncmor 1C Tahun 2CO4 tentang Pembeniukari )gailran FerunCarrg-Undangan (Lernbaran Nega:'a Repubiik !,rdonesla Tahun 2004 Ncmor 53, Tambahan Lembaran Nega:-a l,epubilk Indonesia Nomor {389);
tMang-Undang Nomor 32 Tahun 20&amp;l tenbang Pemerintahan Daerah (Lembaran i.legara Republik Indonesia Tahun 2004 tlunor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia llorrror 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Unciang-Unciang i'lornor t2 Tairun 20CS tentang Petbahan Kedua .{las Undang-undang Nornor 32 Tahun 20G4 1r-erntaran negnra P.epublik Indonesia Tahun 70113 Norno;' 59, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8Hfl;
krohrran Pemeiintah Nomor 72 Tahun 2005 ientang Desa ttsnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 15g, Ta'nbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 llqnor 4587);
ftraBran Menberi Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang &amp;rjasama Desa;
bahrran Daerah Nomor 12 Tahun ZCCT tmtang Produk Itiq.flt Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerincj Tahun 2007 l{omor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten frrind Nomo;'5).
Dengan PersetuJuan Bercama
DEWA}I PERWAKIIAN RAKYAT DAEMH IGBUPATEN KERINCI
dan
EUPATI KERINCI
I,{EMUTUSKAN:
DAERAH TENTANG KER'ASAII{A DESA.
'enetapkan
Dalam Peraturan Daerah lniyang dimaksud denEan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kerincj.
2. 2Pemerinlah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Penrerintah Daerah'
3. 3Bupati adalah BuPati Kerinci-
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci.
5. 5Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang unfuk mengafur dan mengurus kepentingan masyarakat setempa!
- {1} Desa dapat melakukan kerjasarna antar ciesa dan pihak ketiga sesud denqan kewenanEannya untuk kepentir:gan desa.
- (:) Keqasama -sebagaimana dinnaksud pada ayat (1) yang I T"rnbebani masyarakat dan desa dan kei'jasama dengan pihak ketiga harus mendapat persetujuan BpD.
[!]
Ruang lingkup kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud dalarn Pasal hyat (1) meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
F) xerjasania Dea cengan pihak KetiEa sebaqalmana cimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan dalam bidang:
- a- peringkatan perekonomian masyarakat Desa;
- b. peningkatan pelayanan pendidikan;
- c kesehatan;
- d. sosial budaya;
- e. k#ntraman dan ketertiban;
- f- penranfuatan silmber daya alam dan teknologi tepat guna dengan metrperhatjkan kelestarian lingkungan; g- tenaga kerja;
- tr. pekerjaan umum;
- i. batas desa; dan
- j. lain-iain kerjasanla yang menjadi kewenangan cJe-.
I
Pasai 4
antai-a iesa dapat dilakukan anb:'a :
desa dengan desa dalam i (satu) kecamalan; dan &amp; dengan desa di lain kecamaian dalam Daerah.
' Pasal 5
antar desa dengan dsa di lain Kah-rpaten dalann Pro'rinsi i ha;-us rnugikr;[ ketenirrarr kerja-rna antar cjaerah'
E D6a dengan Pihak Ke69a dapat dilakukan dengan pemerintah atau swasta maupun Perorangan secjal dengan png dikerjasamakan.
ferjasama aniar Des.r ditetapkan dengan Kepuh.r-vn Bersama @ala D6a.
ffiasai-iia Desa dengn ffianjian bersama. tihak Ketiga diletaPkan dengan
knebpan KePufusan *bagaimana dimaksud Frak yang mdakukan yang berlaku. Bersama dan Perjanjian Bersama dalam Pasal 7 dilakukan oleh pihakkerjasama sesuai dengn kebntuan knetapan Kepuhrsan Bersama atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat :
- a- ruang lingkuP kerjasarna;
- b- bidang kerjasama;
- s bta cara dan ketenfuan pelaksanaan kerjasama;
- d. jangka waktu;
- e- hak dan kavajiban;
- f. pembiayaan;
- g- tata cara pe:'ubahan, penundaan dan pemtratalan;
- h. penyeltsaian perseiisihan ;
- i. lain-lain ketenfuan yang dipertukarr.
MAKSUD DAN TUJUAil Pasal 9
Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dimaksudkan untuk keprentingan Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraarr masyarakal
- (1) Kerjasama Da;a bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Desa.
- (2) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berorientasi pada kepentingan dan cpirasi yang tumbuh ddam maqyarakaL
BAB TV
TUGAS DAN TAI{GGUNG JAWAB Pasal 11
- {1) Kepala Dssa setaku perni,rnpirr penyelenE\_caiaan Pen:ieriotah Desa nnetnpun'/ai tugas memimpin pelaksanaan kerla-sama Desa.
- (2). Kepala Desa mempunyai tugas mengkmrdinasikan penyelenggaraan kerjasama Desa secara partisipatif.
- (3). Kepala Desa wajib menrberikan laporan keterangan pertanEgunglau.,aban pelaksanaan kerjasama Desa kepada man'erakat melalui 8PD.
Pasa! L2
- (1) Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fugas menarflpung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penenfuan benfuk kerjasama dan obyek yang dikerjasamakan;
- (2) Badan Permusyawarabn Desa mempunyai tugas untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan Kerjasama Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian;
- (3) Badan Perrnus.vawaratdn Desa memberikan informasi kete:'angan Dertanggungjawaban Kepala Desa mengenai kegiatan Kerjasama Desa kepada rnaryarakat-
Kepala Desa dan BPD mernpunyai kcwajiban :
- a. nreningkaikan resejahteraan masyarakeg
- b. ' memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. melaksanabn kehidupan demokasi Catam setiap pengambilan kepufusan;
- d. memberdayakan maslarakat desa;
- e. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
Pihak ketiga ya:rg mclakukan (erjasa,r Desa me{npiri'lya! kewajiban :
3. meniaat segal3 ketentuan yang telah disepakati be:.sama;
- b. memberdayakan masyarakat desa;
- c. mempunyai orienbsi meningkad&lt;an kesejahteraan masyaraka!
- d. mengembangkan potensi obyek yang dikeqasamak-an dengan rnem perhati kan kelesta r:a n lin gku n gan hidup.
8AB V 9ADAi.I KER]ASAMA IIESA Pasal 15
- r) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diatur dengan Keputusan Bersama atau perjanjian Bersama yang dilakukan oleh masing-masing penrerinbh Desa atau dengan Pihak Ketiga. :
2. Setiap peiaksanaan kerjasarna harus ditapcikan kepada Bupati melaiuiCama.'. h)
Pasat 15
(1
I
I
I
- Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dinaksud Calam Pasal 2, dapat dibentuk Badan Kerjasama Desa yang ditetapkan dengan Kepufusan Bersama Kepala Desa.
- Pengurus Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
- a. pemerintah Desa;
- b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- c. lembaga Kemasyarakatan;
- d. leinbaga lainnya yang ada di Desa; dan
- e. tokoh Masyarakat.
Badan Kerjasama Desa bertanggungjawab kepadl; Kepala Desa.
Mekanisme dan tata kerja Badan Kerjasama Desa ditetapkan dengan Perafuran Desa.
BAB lf,I TATA CARA Pasal 18
- (1i Rentana kerjasama Desa dibahas dalam Rapat Musyawarah Desa dan diplmpin langsunE oleh Kepala Desa.
- (2.) f"lateri pernbahasan dalam mtsYawarah sebagirnana dimaksud pada ayat (l)"ntara lain :
- a. ruang lingkup kerjasama;
- b. bidang kerjasama;
- c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerJasama;
- d. jangka waktu;
- e. hak dan kewajiban;
- f. pembiayaan;
- g. penyelesaian perselisihan;
- h. lain-ialn ketenUan yang diperlukan.
- (3) Hasil kesepakatan pembahasan keriasama Dsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ryat (2i merdadi aq,an Kepala D6a dan atau Badan Kerjasama Desa dalam mdakukan kerJasama Desa.
- (1) Hasii pernbahasan Renrana Kerla-ma D€sa sebagaimana Cimaksud dala:ri Pasa! iE dioanas bersama detrgan Desa &lt;ian atau pihak ketiga yang akatt rnelakukan kajasama Desa;
- (2) Hasil pembahasan Rencana Kerjasama Desa sebagalrnana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
- a. ruang lingkup kerjasama;
- b. bidanE kerjasanna;
- c. tata cara dan ketentuan pelak-naarr keriasama;
- d. jarrgka waktu;
- e. hak dan kewajiban;
- f. pembiayaan;
- g. penyelesaian perselisihan;
- h. lain-lain ketentuan yang diperlukon.
- (3) Hasil kesepakatan pembahasan kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama Ker;asama Desa.
BAB VTI
PEilYELESAIAN PERSE LTSIHAN Pasal 2O
Setiap perseiisihan yang timbul dalam kerjmama Desa diselesaikan secara rnusyawarah dan mufakat serta dilanciasi dengafi safi-rarigdt kekeluargaan.
Pasl 21
- (1) Perselisihan kerjasama antar Desa dalam safu Kecamabn difasilitasi dan diselesaikan oleh Camal
- (2) Perselisiihan kerjasama antar Desa pada Kecamatan yang berb$a Calam satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaiken deh Eupati.
- (3) Perselisihan kerjasama anbr desa lain Kabupaten daiam Provins: iambi ciiseiesaikan oieh Gubemur.
- (1) Penyelesaia:i perseiisihan sebagaimana Cirnaksud paCa ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) bersf t final dan diteiapkan dalam suatu keputusan.
- Perselisihan kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga dalam satu Kecamatari difasiliiasi dan diselesaikan oleh Canrai. (l)
- Peiselisihan kerjasarna Desa dengan Pihak Keiiga pada Kecannatarr yairg bei't'aJa dalam daerair difasilitasi dan diselesaikan olelt BupaU.
- Penyelesaian persel'sihan sebaqaimana dirnaksud pada ayat (1) da:-r ayat (2) bersifat final dan dituangkan dalam suatu keputusan. {3)
Rnrbahan dan pembatalan kerjasama Desa harus dimusyawarahkan urtrk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang trrikat dalarn kerjasama.
,
Rmbahan kerJasama Desa dapat dilakukan apabila :
- t terjadi sih.:asi force majetrr (P.eadaan kahar) yait'r keadaan yang diliar keinginaniperkiraan para pihak seperti bencana alam dan !ain{ain;
- b. atas permintaan salah sahr pihak dan atau kedua belah pihak;
- c abs hasil pengawasan dan evaiumi oleh BPD;
- d. kerjasarna desa telah habis masa berlakunya'
Pembatalan kerjasama Desa dapat dilakukan apabiia :
- a. salah satu pihak dan atau kedua belah pihak melanggar kesepakatan;
- b. kerjasama Desa bertentangan dengan keteni.ran diatasnya;
3. c" kerJasama Desa merugikan kepentingan masyarakat;
TET{GGANG II'AKTU
B.RB D{ Pasa! 25
Penentuan tengganE waktu Kerjasama D€sa ditottukan dalam kesepakatan D€rsama oleh para pihak yang mehkukan kerjasama.
?asa,l?7
- (1)' Penenuran ter4gang wektu Kerjasarna Desa sebagaimana dimakud dalam Pasal 26 antara lain harus
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2002 tenbng Kerjasama Antar Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
HaF*ral yang belum diatur dalam Perahlran Daerah ini, sepanjallg mengenai teknis pelaksanaannya akan diatr:r lebih lanjut Cengan Peraturan BupaU.
Peraturan Daerah ini mulai bedaku paaa tanggai diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang rnengetahuinya, memerinbhkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah KabuPaten Kerind. DiGtapkan di Sungaipenult pada anggal 2 Februar! 2009 EUPATI KERINCI, dto ri. FAUZI SUn DiunCangkan di Sungaipenuh pada tanggal 10 Febniari 2W)

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KERIilCL LEi{8ARqf{ DAERATi trABU PATEH I(ERINCI TAHLTN 2009 t{OilOR 3 ,