PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 8 Tahun 2016 tentang KEDUDUI(AN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDII(AN DAN KEBUDAYAAN I{ABUPATEN SITUBONDO (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah, perlu mengatur Kedudukan, susunan organisasi, uraian T\-rgas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan peraturan Bupati;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor t2 Tahun 19s0 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkurngan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambaha' Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor g dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 19s0 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor Lg, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2T3O);
2. undang-undang Nomor rr Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negar.a Republik Indonesia Nomor a2g6); 2.
3. undang-undang Nomor 20 rahun 2oog tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7g, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor a301); 3.
4. Undang-Unciang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasiona.l (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor IO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 52341;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor L44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. undang-Undang Nomor 5 Tahun 2ol4 tentang Aparatur sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oL4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9fl;
9. undang-undang Nomor 23 Tahun 2oL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5s87) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undangundang Nomor g rahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5g, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s6z9);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun tgr2 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L9T2 Nomor 3g);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 rahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1g rahun 2oo2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo2 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4Da\
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OOg (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor L64l;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44961 sebagiamana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 45, tambahan lebaran negara republik indonesai nomor 56701;
3. L4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L4O, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a59fl;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2Oo8 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. 17 . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2olo tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oto Nomor 2J, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2oro (Lembaran Negar.a Republik Indonesia Tahun 2oL0 Nomor L1.2, tamabahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51s7);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor l14l;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor L37 Tahun 2Ol4 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
10. 2L. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL6 Nomor 6).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUI{AN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDII(AN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SITUBONDO.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagimana dimaksud dalam undang-IJndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1 945.
4. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional d,anlatau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas pendidikan dan Kebudayaan.
11. 1 1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
- L2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
3. (41 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan .
- (5) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (41 menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan bidang Kebudayaan;
- b. pelaksanaan kebdakan teknis di bidang pendidikan dan Kebudayaan;
- c. pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pendidikan dan Kebudayaan; dan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) susunan organisasi Dinas pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Sub Bagian penyusunan program.
2. Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Pembinaan pendidikan Anak usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, membawahi :
2. seksi Pembinaan pendidikan Masyarakat; dan
1. Seksi pembinaan pendidikan Anak usia Dini;
3. seksi sarana dan prasarana pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan Masyarakat.
1. Seksi pembinaan sekolah Dasar dan Layanan Khusus;
- d. Bidang Pembinaan pendidikan Dasar, membawahi :
2. seksi Pembinaan sekolah Menengah pertama rlan Layanan Khusus; dan
3. Seksi sarana dan prasarana pendidikan Dasar.
- e. Bidang I(eburdayaan , membawahi :
2. Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
1. Seksi Cagar Budaya dan Meseum;
3. Seksi Kesenian.
1. Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dan Tenaga Kebudayaan;
- f. Bidang Pembinaan Pendidik dan Ienaga Kependidikan, membawahi :
2. Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; dan
3. Seksi Pernbinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
11. (21 Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

- Sekretariat dipimpin oleh sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (1)
- Masing-masing sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (2t
- Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. (3)

## BAB III

## URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu Kepala Dinas

## Pasal 5

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (l) huruf a mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaarl.

## Bagian Kedua ekretariat

## Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian, penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas.

a

## Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :,,

- a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga Dinas, dan administrasi di lingkungan badan;
- b. penJrusunan rencana kegiatan tahunan Dinas;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkup Dinas ;
- c. pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan Dinas serta penyelenggaraan tugas- tugas bidang secara terpadu;
- e. penyiapan bahan evaluasi tugas-tugas bidang secara terpadu;
- f. pelaksanaan urusan keuangan;
- h. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- g. pelaksanaan urusan umum;
- i. pelaksanaan urusan aset Dinas;
- k. pelaksanaan urusan pendataan Dinas;
- j. pelaksanaan urusan perencanaan program Dinas;
- l. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- m. pelaksanaan tugas perbantuan;
- o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- n. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan

## Paragraf 1

## Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

## Pasal 8

- (1) sub Bagian umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal g ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, dan tata usaha kepegawaian.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sqbagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaall urusan rumah tangga dan protokol Dinas;
- b. penyusunan rencana kebutuhan barang keperluan Dinas;
- c. pelaksanaan pengadaalL kebutuhan barang dan pengadministrasian barang-barang keperluan Dinas dan perbekalan lain;
- d. pelaksanaan urusan surat-menyurat;
- f. pengadaan Can pemeliharaan perlengkapan;
- e. pencatatan dan pelaporan barang inventaris;
- g. pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) Dinas;
- h. penyelenggaraan tugas kepegawaian dinas yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pen)rusu.nan Daftar Urut Kepangkatan, pengelolaan dan pelaksanaan rekapitulasi absensi elektronik, penyiapan dan penghimpunan penilaian prestasi kerja pegawai, mempersiapkan usulan-usulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatarr dan pemberhentian pegawai, cuti pegawai, pemberian tanda penghargaan, penerbitan kartu pegawai, kartu isteri/ suami, kartu tabungan asuransi pensiun (Taspen), Bapertarum dan kartu asuransi kesehatan;
- i. penyelenggaraan kesejahteraan pegawai;
- j. penyusunan Laporan Kepegawaian;
- k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
1. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

## Sub Bagian Keuangan

## Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana ,dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan tata usaha keuangan..
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan administrasi keuangan Dinas yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas serta pembayaran gaji pegawai;

- b penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- C pengurusan penyelesaian tuntutan rugi dan biaya pengeluaran Dinas; ganti
- e pengelolaan dan koordinasi penyusunan laporan aset di lingkup Dinas;
- d. pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- h pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- g pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan

## Paragraf 3 Sub Baglan Penyusunan Program

## Pasal 10

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan penyusunan kegiatan; evaluasi dan pelaporan.
2. a penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi
- b. penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di lingkup Dinas;
6. C pengkoordinasian penyelenggaraan budaya kerja di lingkup Dinas;
7. e penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah pada urusan pendidikan dan kebudayaan;
8. penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Dinas;
9. f penyusunan evaluasi kegiatan Dinas;
10. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
11. i penyusunan Laporan Penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) ;
- j. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Data dan Informasi Pendidikan;
- k. penyusunan dan pelaporan standar operasional (SOP) dinas;

- 1 penyusunan dan pelaporan pelayanan publik dinas;
- n pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- m pelaksanaan tugas perbantuan urusan pendidikan dan kebudayaan;
- 0 pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Ketiga Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat

## Pasal 11

Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan program, pedoman dan petunjuk teknis, rencana, bimbingan, monitoring dan evaluasi di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

## Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat menyelenggarakan fungsi

- a. penyusunan program kerja dan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
2. penyusunan rencana pengadaan tenaga teknis dan sarana termasuk prasarana pendidikan yang diperlukan bagi pembinaan dan pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
3. b penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Masyarakat, dan Sarana dan prasarana PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- d. penyusunan dan penyebarluasan pedoman dan petunjuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Nonformal, dan Informal;
5. f pemberian perizinan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) , Taman Bacaan Masyarakat (TBM) , Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) , dan Satuan Pendidikan Masyarakat lainnya yang diselenggarakan oleh pihak swasta;
6. e pelaksanaan penilaian dan pembinaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat;

- g. pelaksanaan kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- h. penginventarisasi organisasi yang melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- i. pengusulan bantuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang diselenggarakan Satuan Pendidikan;
- j. perrgusulan rencana pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat serta sarana/prasarana dalam rangka kelancaran layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat;
- k. pemberian rekomendasi dan perpanjangan serta pencabutan ijirr Pendirian satuan pendidikan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat;
- l. pelaksanaan bimbingan teknis terhadap penyelenggaraan satuan f program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Masyarakat;
- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan serta pemberdayaan satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat;
- n. pemberian rekomendasi usulan program dan dana bantuan langsung dan sarana penunjang dari satuan pendidikanlprogram Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat;
- o. pengusulan penilaian kinerja dan akreditasi bagi Satuan Pendidikan/Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Masyarakat;
- p. penghimpunan dan mengusulkan daftar nominatif ujian nasional pendidikan kesetaraan;
- q. penandatanganan penges ahan llegalisir Ijazah pendidikan keaksaraan dan kesetaraan;
- r. pengkoordinasian pelaksanakan pembinaan, penilaian dan pemberian penghargaan tenaga pendidik dan kependidikan serta lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat;
- s. pelaksanaan kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat;
- t. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- v. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- u. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan

## Paragraf 1 Seksi Pembinaan PAUD

## Pasal 13

- (1) Seksi Pembinaan PAUD sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas menlusun program kerja, pembinaan, koordinasi, memverifikasi, bimbingon, monitoring dan evaluasi di bidang pendidikan anak usia dini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan PAUD menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusullan program kerja di bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. pelaksanaan pembinaan terhadap penilik PAUD dalam rangka pengendalian mutu penyelenggaraan PAUD;
- d. pelaksanaan sosialisasi dan penyebarluasan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. pengkoordinasian kegiatan PAUD dengan badanlLembaga/Dinas terkait yang bergerak di bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- e. pelaksanaan analisis dan pengusulan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD;
- f. pemverifikasian pemberian dan perpanjangan serta pencabutan ilin Pendirian penyelenggaraan satuan pendidikan PAUD;
- g. pengulnpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi Program PAUD;
- h. pelaksanaan bimbingan teknis terhadap penyelenggaraan Prograrn PAUD;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan serta pemberdayaan lembaga PAUD;
- j. pemverifikasi pengusulan program dan dana bantuan langsung serta sarana penunjang dari lembaga PAUD;
- k. pengiventarisasian Satuan lembaga PAUD yang mengajukan penilaian kinerja dan akreditasi ;
- l. pelaksanaan sosialisasi dalam rangka mendoron.g 'masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk terlibat dalam penyelenggaraan program PAUD;
15. m pelaksanaan pembinaan, penilaian dan pemberian penghargaan tenaga pendidik dan kependidikan serta lembaga PAUD;
- n. pelaksanaan ketatausahaan;

- pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat; dan o.
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya' p.

## Paragraf 2

## Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat Pasal 14

- (1) Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas men)rusun program kerja, pembinaan, koordinasi, memverifikasi, bimbing&amp;D, monitoring dan evaluasi di bidang pendidikan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan masyarakat;
- b. pelaksanaan pembinaan terhadap penilik Pendidikan Masyarakat dalam rangka pengendalian mutu penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat;
- c. pengkoordinasian kegiatan Pendidikan Masyarakat dengan badan/Lembaga/Dinas terkait yang bergerak di bidang Pendidikan IVlasyarakat; '
- d. pelaksanaan sosialisasi dan penyebarluasan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Masyarakat;
- e. pelaksanaan analisis dan pengusulan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Masyarakat;
- f. pemverifikasi usulan pemberian dan perpanjangan serta pencabutan rjin Pendirian Penyelenggaraan satuan pendidrkan I program Pendidikan Masyarakat;
- g. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi Pendidikan Masyarakat;
- h. pelaksanaan bimbingan teknis , terhadap penyelenggaraan satuan/program Pendidikan Masyarakat;
- i. pelaksanan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, serta pemberdayaan satuan Pendidikan Masyarakat;
- j. pemverifikasi pengusulan bantuan operasional penyelenggaraan dan dana bantuan langsung dari satuan Pendidikan Masyarakat.

- k. pengiventarisasian Satuan PendidtkanlProgram Pendidikan Masyarakat yang mengajukan penilaian kinerja dan akreditasi;
1. pengqsulan daftar nominatif dan mempersiapkan pelaksanaaan ujian nasional pendidikan kesetaraan
- m. pelaksanaan penelitian dan pelayanan penges ahanl legalisir ljazah pendidikan keaksaraan dan kesetaraan;
- n. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan pemberian penghargaan tenaga pendidik dan kependidikan serta lembaga Pendidikan Masyarakat;
- o. pelaksanaan ketatausahaan;
- p. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat; dan
- q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Seksi Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Masyarakat

## Paragraf 3 Pasal 15

- (1) Seksi Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Masyarakat dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas melaksanakan dan men5rusun rencana program dan pengadaan, mendistribusikan serta pemantauan dan evaluasi di bidang sarana prasarana PAUD dan pendidikan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusuna-n rencana program di bidang Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- b. pelaksanaan sosialisasi petunjuk teknis tata cara pengusulan, pelaksanaan, pelaporan pengelolaan sarana prasarana PAUD DAN Pendidikan Masyarakat;
- c. penyuslrna.n instrumen dan mencatat data sarana prasana Lembaga PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- d. penginvetarisasian dan penetapan kebutuhan sarana dan prasarana lembaga PAUD dan Pendidikan Masyarakat;

- e. pengusulan dan memproses kebutuhan sarana dan prasarana lembaga PAUD dan Pendidikan Masyarakat yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN maupun pos - pos anggaran lainnya.
- f. pengelolaan data dan informasi sarana prasarana PAUD dan Pendidikan Masyarakat untuk kepentingan penyusunan program dinas;
- g. penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengadaan, pendistribusia;r, pendayagunaan, dan perawatan sarana prasarana PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- h. pemrosesan dan pengusulan serta penyaluran bantuan penunjang sarana prasarana pada pendidikan PAIID dan Pendidikan Masyarakat yang berasal dari APBN maupun pos-pos anggaran lainnya yang sah;
- i. pelaksanaan kegiatan, pengadaan dan pendistribusian sarana dan prasarana PAUD dan Pendidikan Masyarakat baik yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN maupun pospos anggaran lainnya yang sah.
- j. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan bantuan dan perawatan sarana dan prasarana PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- k. penghapusan sarana prasarana lembaga prasarana PAUD dan Pendidikan Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
1. pelaksanaan pendistribusian bantuan modul yang berasal dari APBD Provinsi dan APBN;
- m. pelaksanaan pengambilan naskah ujian nasional pendidikan kesetaraan ke Provinsi Jawa Timur;
- n. pengkoordinasian pelaksanaan di sarana prasarana PAUD dan pendidikan masyarakat;
- o. pelaksanaan ketatausahaan;
- p. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat; dan
- q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian KeemPat

## Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

## Pasal 16

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan, mengembangkan upaya perbaikan, perluasan, pendalaman, dan penyesuaian pada pendidikan dasar melalui peningkatan mutu baik penyelenggaraan kegiatan pendidikan maupun peralatan penunjangnya serta mengkoordinasikan pelaksanaan kurikulum dengan pendidik beserta tenaga kependidikan lainnya dan pendavagunaan sarana prasarana.

## Pasal 17

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal t6, Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang pembinaan pendidikan dasar;
- b. penyusunan rencana sosialisasi tentang pedoman pelaksanaan dan pengembangan kurikulum nasional pada pendidikan Sekolah Dasar/ Layanan Khusus dan Sekolah Menengah Pertam a I Layanan Khusus;
- c. penyusunan konsep kurikulum muatan lokal pendidikan Sekolah DasarlLayanan Khusus dan Sekolah Menengah Pertam a I Layanan Khusus;
- d. penetapan pedoman pelaksanaanf pedoman teknis kurikulum muatan lokal pada pendidikan Sekolah Dasar/Layanan Khusus dan Sekolah Menengah Pertam a I Layanan Khusus;
- e. penetapan sistern evaluasi pada pendidikan Sekolah Dasar/ Layanan Khusus dan Sekolah Menengah Pertam a I Layanan Khusus ;
- f. pengusulan penetapan pendirian, pqnutupsfl, dan penggabungan lembaga pendidikan Sekolah Dasar/Layanan Khusus dan Sekolah Menengah Pertam a I Layanan Khusus;
- g. penetapan pedoman pelaksanaanfpedoman teknis dan pagu rombongan belajar penerimaan peserta didik baru pada lembaga pendidikan Sekolah Dasar/ Layanan Khusus dan Sekolah Menengah PertamalLayanan Khusus;
- h. pengkoordinasian hasil kerja pengawas yang terkait dengan kendali mutu pendidikan Sekolah Dasar/ Layanan Khusus dan Sekolah Menengah Pertam a I Layanan Khusus;

- pemberian rekomendasi mutasi siswa Sekolah Dasar/ Layanan Khusus dan Sekolah Menengah Pertam a I Layartan Khusus; 1
- J. pembinaan dan pengembangan bidang pendidikan pendidikan akademik dan non akademik pada sekolah Dasar/Layanan Khusus dan Sekolah Menengah Pertam a I Layanan Khusus ;
- k. Pelaksanaan kegiatan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar/ Layanan Khusus dan Sekolah Menengah PertamalLayanan Khusus;
- pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan akreditasi dan SPM (Standar Pelayanan Minimal) pada Sekolah Dasar/Layanan Khusus dan Sekolah Menengah Pertam a I Layanan Khusus ; 1.
- m. penetapan pedoman pelaksanaanfpedoman teknis penerimaan peserta didik baru pada lembaga pendidikan Sekolah Dasar/ Layanan Khusus dan Sekolah Menengah Pertamal Layanan Khusus;
- n. pelaksanaan pendataan, koordinasi dan penyusunan laporan kegiatan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar/ Layanan Khusus dan Sekolah Menengah PertamalLayanan Khusus;
- o. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- p. pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
- q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 'Kepala Dinas.

## Paragraf 1 Seksi Pembinaan Sekolah Dasar dan Layanan Khusus

## Pasal 18

- (1) Seksi Pembinaan Sekolah Dasar dan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas menyusun rencana program dan pedoman, pengawasan, penilaian standarisasi, penguatan peningkatan dan pengembangan kurikulum di bidang pembinaan sekolah dasar dan layanan khusus.
2. (21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Sekolah Dasar dan Layanan Khusus menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana program di bidang Pembinaan Sekolah Dasar I Layanan Khusus;
- b. pelaksanaan pedoman pelaksanaan kurikulum Nasional dan Muatan lokal pendidikan Sekolah Dasar/Layanan Khusus;

- c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kurikulum nasional dan muatan lokal pendidikan Sekolah Dasar/ Layanan Khusus;
- d. pelaksanaan pedoman teknis pelaksanaan system evaluasi belajar siswa pendidikan Sekolah Dasar/ Layanan Khusus;
- e. pelaksanaan penilaian standarisasi hasil belajar siswa pendidikan Sekolah Dasat I Layanan Khusus;
- f. pemberian penguatan peningkatan keahlian/ keprofesian pengembangan kurikulum melalui pengawas Sekolah Dasar, Kasek Sekolah Dasar, Guru Sekolah Dasar dengan kegiatan workshop dan bimbingan teknis;
- g. pelaksanaan koordinasi implementasi lmrikulum di Jenjang sekolah Dasar melalui Kelompok Kerja Kepala sekolah (KKKS) dan Kelompok Kerja Guru (KKG);
- h. pelaksanaan pemberdayaan pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar I Layanan Khusus;
- i. pengevaluasian penyelenggaraan pendidikan pada pendidikan Sekolah Dasar/ Layanan Khusus;
- j. pengusulan ijin pendirian, penutupan dan penggabungan pada lembaga Sekolah Dasar/ Layanan Khusus;
- k. pelayanan penges alr,anf legalisir ijazah pendidikan Sekolah Dasar dan dokumen lainnya;
1. pelayanan penggantian ijasah hilang, rusak, ralat dan keperluan dokumen lainnya;
- m. pelaksanaan pendataan dan penetapan pedoman penerimaan peserta didik serta men)rusun rencana kegiatan pada lembaga Sekolah Dasar/ Layanan Khusus;
- n. pelaksanaan dan pelaporan akreditasi dan SPM (Standar Pelayanan Minimal) pada lembaga Sekolah Dasar/ Layanan Khusus;
- o. pelaksanaan pendataan dan pelaporan pengunaan dana BOS Sekolah Dasar/Layanan Khusus;
- p. pelaksanaan inovasi program pendidikan pada Sekolah Dasar lLayanan Khusus;
- q. pembinaan dan pengembangan bidang pendidikan agama, kewarganegaraan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan seni budaya pada Sekolah Dasar/Layanan Khusus;
- r. pelaksanaan ketatausahaan;
- s. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan dasar; dan
- t. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan ' oleh Kepa1a Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## seksi pembinaan ::[ilf fr"o.'sah Pertama dan Layanan Khusus

## Pasal Lg

- (1) Seksi pembinaan Sekolah Menengah Pertama dan Layanan Khusus sebagaimana Pasal 3 huruf d angkd 2, mempunyai tugas men)rusun rencana program dan pedoman, pengawasan, penilaian standarisasi, penguatan peningkatan dan pengembangan kurikulum di bidang pembinaan sekolah menengah pertama dan layanan khusus
- (2) Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Seksi pembinaan Sekolah Menengah Pertama dan Layanan Khusus menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana program di bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dan Layanan Khusus;
- b. pelaksanaan pedoman kurikulum Nasional dan muatan lokal pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Layanan Khusus;
- c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum nasional dan muatan lokal pendidikan Sekoiah Menengah Pertama dan Layanan Khusus;
- d. pelaksanaan koordinasi implementasi kurikulum di : Jenjang Sekolah Menengah Pertama melalui Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) dan Kelompok Kerja Guru (KKG);
- e. pemberian penguatan peningkatan keahlian/ keprofesian pengembangan kurikulum melalui Pengawas Sekolah Menengah Pertama, Kepala Sekolah Menengah PertamalLayanan Khusus, Guru Sekolah Menengah Pertamal Layanan Khusus dengan kegiatan workshop dan bimbingan teknis;
- f. pelaksanaan penilaian standarisasi hasil belajar siswa dan rencana tindak lanjut pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Layanan Khusus;
- g. penyebarluasan pedoman teknis pelaksanaan sistem evaluasi belajar siswa pendidikan Sekolah Menengah Pertam a I Layanan Khusus;
- h. pelayanan pengesahanllegalisir rjaza}: pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan dokumen lainnya;
- i. pelayanan penggantian ijasah hilang, rusak, ralat dan keperluan dokumen lainnya;
- j. pelaksanakan pemberian rekomendasi rjin operasional Sekolah Menengah PertamalLayanan Khusus dan Program Kesetaraan;

- k. pelaksanaan pemberdayaan pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah PertamaI Layanan Khusus;
1. penyelenggaraan pendidikan pada pendidikan Sekolah Menengah Pertamal Layanan Khusus;
- m. pelaksanaan izin pendirian, penutupan dan penggabungan pada lembaga Sekolah Menengah Pertam a I Layanan Khusus ;
- n. pelaksanaan pendataan dan menetapkan pedoman penerimaan peserta didik baru serta menyusun rencana kegiatan pada lembaga Sekolah Menengah Pertam a I Layanan Khusus ;
- o. pelaksanaan dan pelaporan' akreditasi dan SPM (Standar Pelayanan Minimal) pada lembaga Sekolah Menengah Pertam a I Layanan Khusus;
- p. pelaksanaan inovasi program pendidikan pada Sekolah Menengah Pertamal Layanan Khusus;
- q. pembinaan dan pengelnbangan bidang pendidikan agama, kewarganegaraan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan seni budaya pada Sekolah Menengah Pertarn. a I Layanan Khusus;
- r. pelaksanaan ketatausahaan;
- s. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar;
- t. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang pembianaan Pendidikan Dasar sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 3

## Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar

## Pasal 20

- ( 1) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan dan menyusun rencana program dan pengadaan, mendistribusikan serta pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pendidikan dasar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar menyelenggarakan fungsi :
- a. pen)rursunan rencana program Sarana Prasarana Pembinaan Pendidikan Dasar;
- b. pelaksanaan sosialisasi tentang pedoman perencanaan, tata cara pengusulan, pelaksanaan, pelaporan pengelolaan di bidang sarana prasarana pendidikan dasar;

- c. pengusulan, penetap&amp;D, dan pemroses pengadaan sarana prasarana pendidikan dasar;
- d. pengumpulan dan mencatat data sarana pendidikan dasar;
- e. pelaksanaan analisis data sarana prasarana pendidikan dasar;
- f. penyusunan instrumen pengumpulan dan pengolahan data sarana prasarana pendidikan dasar;
- g. pengolahan data inventaris sarana prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. pelaksanaan pelayanan administrasi inventaris sarana prasarana pendidikan dasar;
- i. penyajian data dan informasi sarana prasarana pendidikan dasar untuk kepentingan penyusunan program Dinas;
- k. pengusulan dan penyaluran bantuan penunjang sarana prasarana pendidikan dasar yang berasal dari APBN dan APBD maupun pos-pos anggaran lainnya yang sah;
- j. penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan, dan perawatan sarana prasarana pendidikan dasar;
1. pemantauan dan pengevaluasian pemanfaatan bantuan perlengkapan pada lembaga pendidikan dasar;
- m. pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana pada pendid.ikan dasar serta kelengkapan bangunan lainnya;
- n. pengusulan penghapusan sarana prasarana lembaga Pendidikan Dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- o. penyusunan konsep proyeksi pemetaan kebutuhan sarana prasarana lembaga pendidikan dasar berdasarkan data dan informasi dari Sekolah;
- q. pengadaan dan penyaluran sarana prasarana pendidikan dasar;
- p. penyusunan konsep rencana tahunan data kebutuhan sarana prasarana pendidikan dasar;
- r. pemantauan dan evaluasi tentang pemanfaatan sarana p,:asarana pendidikan dasar;
- v. pelaksanaan ketatausahaan;
- s. pengkoordinasian bidang tugasnya dengan instansilbagian/bidang lainnya agar terwujud sinkronisasi dan bersinergi serta terhindar dari tumpang tindih hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- w. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pembinaan pendidikan dasar; dan

- x. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan pendidikan dasar sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kelima Bidang Kebudayaan

## Pasal 21

I

Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan bahan perumusan, pembinaan, pengelolaan, pelestarian tradisi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembagd. adat, dan pembinaan kesenian.

## Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2r, Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

- b. penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budayer, peogelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- a. penyusLlnan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembin aan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, daa pembinaan kesenian;
- c. penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
- e. penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
- d. pen]rusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
- f. penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
- h. penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten;
- g. penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten;
- i. penyusunan bahan penerbitan izir. membawa cagar budaya ke luar kabupaten;
- j. pen]rusunan bahan pengelolaan museum kabupaten;

- k. penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
2. penyusunan bahan pemalttauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, Pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian; 1.
3. pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan muselJm kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian; m.
4. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; n.
5. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan o.
6. pelaksanaan tugas kedinas'an lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. p.

## Paragraf 1

## Seksi Cagar Budaya dan Museum Pasal 23

- (1) Seksi 'Cagar Budaya dan Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas menyusun bahan perumusan, koordinasi, pembinaan dan fasilitasi registrasi, pemantauan dan evaluasi di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya.
2. dimaksud Museum (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Seksi Cagar Budaya Dan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman;
- b. penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi registrasi cagar budaya dan pelestarian cagat budaya;
- c. pen)nrsunan bahan pelaksanaan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan museum;
- d. penyusunan bahan penerbitan rzin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten;
7. , e. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;
- f. pelaporan di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaYa;

- g. pelaksanaan ketatausahaan;
- h. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Kebudayaan; dan
- i. pelaksanaan tugas oleh Kepala Bidang dan fungsinya. kedinasan lain yang diberikan Kebudayaan sesuai dengan tugas

## Paragraf 2 Seksi Sejarah dan Tradisi

## Pasal 24

- (1) Seksi Sejarah dan Tradisi sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas men1rusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat.
2. dimaksud Tradisi (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat ( 1), Seksi Sejarah dan menyelenggarakan fungsi :
3. koordinasi a. penyusllnan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga ada