UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 4 Tahun 1952 tentang TAMBAHAN POKOK BEA ATAS BEA-BEA MASUK SELAMA TAHUN 1952 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa berhubung dengan keadaan keuangan Negara sangat diperlukan untuk memungut tambahan pokok, bea atas bea-bea- masuk selama tahun 1952;
- b. bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, berlakunya Undang-undang Darurat Nr 39 tahun 1950 perlu diperpanjang lagi untuk tahun 1952;
Mengingat
:
Pasal 1
- (2) Angka "1951 " yang termaktub dalam pasal 1 Undang-undang Darurat Nr 39 tahun 1950 (Lembaran-Negara Nr 81 tahun 1950) dibaca sebagai angka "1952".
Pasal 96
Memutuskan:
Menetapkan
:
Undang-undang Darurat tentang memungut tambahan pokok bea atas bea-bea-masuk untuk tahun 1952.
Pasal I.
- (1) Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tentang memungut opsenten atas bea-bea masuk untuk tahun 1951 (Undang-undang Darurat Nr 39 tahun 1950. Lembaran-Negara Nr 81 tahun 1950) berlaku juga untuk tahun 1952.
- (2) Angka "1951 " yang termaktub dalam pasal 1 Undang-undang Darurat Nr 39 tahun 1950 (Lembaran-Negara Nr 81 tahun 1950) dibaca sebagai angka "1952".
Pasal II.
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan, dan berlaku surut hingga 1 Januari 1952.
Menteri Keuangan,
JUSUF WIBISONO.
Diundangkan pada tanggal 16 Pebruari 1952. Menteri kehakiman,
MOEHAMMAD NASROEN.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 14 Pebruari 1952. Presiden Republik Indonesia, SOEKARNO.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 4 TAHUN 1952 TENTANG
TAMBAHAN POKOK BEA ATAS BEA-BEA-MASUK SELAMA TAHUN 1952.
Berhubung dengan gentingnya keadaan keuangan Negara, maka sejak 1931 dengan cara teratur dipungutlah opsenten atas bea-bea masuk. Pemungutan istimewa ini selalu ditetapkan untuk satu tahun almanak dan karenanya dimaksudkan hanya untuk sementara.
Dengan menyampingkan masa yang hanya meliputi beberapa tahun sahaja sebelum pendudukan Jepang, opsenten itu setiap tahun pada umumnya berjumlah lima puluh.
Karena opsenten atas apa yang disebut bea-bea masuk-specifik yaitu bea-bea masuk, yang dipungut menurut satuan ukuran, tidak sesuai lagi dengan harga-harga barang, yang sejak perang sangat meningkat, maka dalam semester kedua dari tahun 1949, setelah diperbincangkan dengan Kepala-kepala Departemen Kemakmuran, Pertanian dan Perikanan, diputuskan untuk mengubah opsenten-opsenten atas bea-bea ini. Perubahan ini, yang ditetapkan dengan ordonansi tertanggal 14 Juli 1949 (S. No. 187), pada umumnya didasarkan pada bea-harga (waarderecht) yang dipungut menurut asasasas dari tarif bea-bea masuk, dihitung dari harga entrepot- pertengahan (gemiddelde entrepotwaarde) dari barang-barang itu, jika barang-barang bersangkutan dikenakan bea tidak menurut satuan yang tertentu tetapi menurut harga. Berkenaan dengan kenaikan cukai-bir, kemudian ditetapkan kenaikan opsenten atas bea-masuk bir dengan ordonansi termuat dalam Staatsblad 1949 No. 256. Demikianlah opsentenopsenten yang sedapat mungkin disesuaikan dengan berubahnya keadaan, akhirnya dilanjutkan untuk tahun 1950 dan tahun 1951 dengan ordonansi 9 Desember 1949 (S. No. 384).
Selaku akibat dari diadakan apa yang disebut sertifikat-devisen, maka seketika itu timbul lagi kepincangan dalam perbandingan antara bea-bea spesifik dan bea-bea harga. Menilik naik-turunnya harga-harga pada waktu ini dan hal-hal yang tidak dapat diduga lebih dahulu, yaitu hal-hal yang dapat mempengaruhi jalannya kurs sertifikatdevisen dalam tahun 1951, maka untuk tahun tersebut belum dipertimbangkan untuk memperbaiki perbandingan-perbandingan tersebut.
Dalam Undang-undang Darurat ini, hal tersebut belum juga diperhatikan.
Akan tetapi pada dewasa ini kita berniat mengadakan tinjauan lebih lanjut atas beabea spesifik dalam jangka pendek; untuk hal ini telah diadakan perundingan dengan Menteri Perekonomian. Usul-usul yang perlu untuk perubahan tarif barang-barang yang dikenakan bea menurut kekuatan biasa akan diajukan pada Dewan Perwakilan Rakyat pada permulaan tahun 1952.
Berhubung dengan uraian di atas, maka Undang-undang Darurat ini mengandung maksud supaya peraturan opsenten atas bea-bea masuk yang berlaku untuk tahun 1951, dilanjutkan pula untuk tahun 1952.
LN 1952/12; TLN NO. 198