PERATURAN WALIKOTA MA Nomor .ATAHUN Tahun 2011 tentang RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2011-2015 DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANJARMASIN, (berlaku 15 Juni 2011)
Pembukaan
Menimbang a.
Mengingat
- bahwa agar pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin berjalan efektif, efesien dan terarah, maka diperlukan Rencana Strategis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin ;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin.
1
- Undang -Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Neqara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2.
- Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3.
fi r^
4. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
7. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2006 -2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
r*)
-^
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)Tahun 2010 -2014 ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Kalimantan Selatan 2005-2025 ;
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Banjarmasin Tahun 2006-2025. ( Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 9 );
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin ( Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 ( Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 25 );
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan , Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 18 dan Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18 ).
n
f*)
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG RENCANA STRATEGIS PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2011 - 2015.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
2. Walikota adalah Walikota Banjarmasin ;
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Kepala SKPD ;
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025 j
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Kota Banjarmasin adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak 2006 sampai dengan Tahun 2025;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan ;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi; misi, dan program Kepala Daerah;
8. Rencana Strategis, yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang dibuat oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada RPJMD ;
o
r^
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun ;
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan ;
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
14. Aran Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
BAB II - AZAS DAN TUJUAN
Pasal 2
1. RENSTRA diselenggarakan berasaskan demokrasi dengan prinsipprinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan;
2. RENSTRA disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dan berpedoman kepada RPJMD;
3. RENSTRA SKPD memuat Visi, Mis?, Program dan Kegiatan SKPD ;
4. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah diselenggarakan ## BAB III
RUANG LINGKUP RENCANA STRATEGIS
BAB II - AZAS DAN TUJUAN
Pasal 4
1. RENSTRA pada SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Periode 2011-2015 disusun dalam sebuah dokumen yang disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2011 2015 yang disingkat RENSTRA SKPD Kota Banjarmasin Tahun 20112015;
2. Dalam dokumen RENSTRA SKPD Kota Banjarmasin Tahun 20112015 dirinci program dan kegiatan yang menjadi prioritas pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Indikator Capaian yang tercantum dalam RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 20112015;
3. Program dan kegiatan lainnya yang menjadi kebutuhan yang mendesak dalam tahun berjalan, akan diputuskan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Banjarmasin yang diselenggarakan setiap tahun ;
4. RENSTRA SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2011-2015 merupakan penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin ;
5. RENSRA SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2011-2015 disusun selaras dengan RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2011-2015.
^
'
BAB IV - SISTEAAATIKA RENCANA STRATEGIS SKPD TAHUN 2011-2015
Pasal 5
1. Dokumen RENSTRA SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2011-2015 sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 1 disusun dengan sistematika :
2. Bab I Pendahuluan
3. 1.1 Latar Belakang
4. 1.2 Landasan Hukum
5. 1.3 Maksud dan Tujuan
6. 1.4 Sistematika Penulisan
7. Bab II Gambaran Umum
8. 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
9. 2.2 Sumber Daya
10. 2.3 Kinerja Pelayanan
11. 2.3.1 Proyeksi Perencanaan Kedepan
12. 2.3.2 Proyeksi Produk Perencanaan
13. 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Produk
14. Bab JJJ Jsue - Jsue Bab IV
- Bab V
n
n
Bab VI Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Bab VII Penutup
2. Dokumen RENSTRA SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2011-2015 sebagaimana yang dimaksuddalam pasal 5 ayat 1 adalah
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagianyang tidak terpisahkan dan Peraturan Walikota ini.

## BABV PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 6

1. Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RENSTRA SKPD Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2011-2015.
2. Pengendalian dan evaluasi terhadap RENSTRA SKPD Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2011-2015 dilaksanakan oleh SKPD Kota Banjarmasin yang membidangi.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 7

1. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Kepala SKPD diwajibkan menyusun Rencana Kerja (RENJA) untuk tahun pertama periode pemerintahan Walikota berikutnya.
2. RENJA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Walikota berikutnya.
3. Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, RENSTRA SKPD Lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin agar menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.

n

D

4. Peraturan Walikota Banjarmasin tentang RENSTRA ditetapkan sesudah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2011-2015 merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkandari Sistem PerencanaanPembangunan Daerah.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

## Pasal9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dengan ketentuan biiamana dikemudian hari terdapat kekeiiruan dalam Peraturan Walikota ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahui dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 15 Juni 2011



Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal 17 Juni 2011

SEKRETARfS DAERAH KOTA BANJARMASIN


LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARAAASIN TAHUN 2011 NOMOR 2?*A