Unknown BUPATI TABALONG Nomor 24 Tahun 2017 tentang PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADAPEMERINTAH KABUPATENTABALONG DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATITABALONG, - a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intem yang efektif dan efisien di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tabalong, perlu menerapkan manajemen risiko; - b. bahwa berdasarkan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATITABALONG PROVINSI KALIMANTANSELATAN
PERATURANBUPATI TABALONG NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADAPEMERINTAH KABUPATENTABALONG
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATITABALONG,
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intem yang efektif dan efisien di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tabalong, perlu menerapkan manajemen risiko;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intem Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Kabupaten Tabalong;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 ten tang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURANBUPATI TENTANGPENERAPANMANAJEMEN RISIKOPADAPErv1ERINTAH KABUPATEN TABALONG.
-
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
5. Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Aparat Pengawasan Intem Pemerintah (APIP)yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integra] pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan barang milik Daerah, Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intem yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.
9. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
10. Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam instansi Pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intem.
11. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah.
12. Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi Risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi Risiko telah dilaksanakan secara efektif.
13. Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
14. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.
15. Pematauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.
16. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisisdan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
17. Reviu adalah penelahaan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
18. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
19. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
20. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.
21. Manajemen Risiko adalah proses yang proaktif dan kontinyu meliputi penetapan tujuan, identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, monitoring dan reviu yang dijalankan untuk mengelola Risikodan potensinya.
22. Profil Risiko adalah
PENJELASAN
Pembukaan
tentang total paparan Risiko yang dinyatakan dengan tingkat Risiko dan trennya.
23. Proses Manajemen Risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logis, dan terukur yang digunakan untuk mengelola Risiko di SKPD.
24. Selera Risiko (risk appetite) adalah tingkat risiko yang bersedia diambil instansi dalam upayanya mewujudkan tujuan dan sasaran yang dikehendakinya.
25. Retensi adalah keputusan untuk menerima dan menyerap suatu risiko.
## BABII MAKSUDDANTUJUAN
## Pasa12
- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi pejabat dan/ atau pegawai pada Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk pengembangan kebijakan, perencanaan struktur, fungsi manajemen risiko, sistem dan prosedur yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah
:
- a. mengantisipasi dan menangani segala bentuk Risikosecara efektif dan efisien; dan
- b. mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan Risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko.
## BABIII
## PRINSIPPENERAPAN MANAJEMENRISIKO
## Pasa13
Penerapan Manajemen Risiko dilakukan dengan memperhatikan prinsip
- a. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. berorientasi jangka panjang; dan
- c. mempertimbangkan aspek manfaat dan biaya.
## BABIV
## PENYELENGGARA MANAJEMENRISIKO
## Pasa14
- (1) Setiap SKPDwajib menyelenggarakan manajemen risiko.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat(l) meliputi tingkat SKPDdan tingkat kegiatan.
- (3) Penyelenggara manajemen risiko pada tingkat SKPD dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Tugas SPIPSKPD.
- (4) Penyelenggara manajemen risiko pada tingkat kegiatan adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
## BABV
## STRATEGIPENERAPAN MANAJEMENRISIKO
## Pasa15
Berdasarkan karakteristik, tugas, fungsi, risiko yang dihadapi serta kondisi lingkungan pengendalian yang dihadapi setiap SKPD, maka strategi penerapan manajemen risiko meliputi :
- a. melakukan penilaian risiko dan pengendalian Risiko yang mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana terhadap pencapaian rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
- c. mengintegrasikan manajemen risiko dalam perencanaan, pe1aksanaan, pertanggungjawaban program dan kegiatan untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan; dan
- d. melakukan pemantauan secara terus menerus untuk perbaikan pada saat pelaksanaan, pertanggungjawaban, atau untuk bahan perencanaan berikutnya.
:
## Pasal6
- (1) Penilaian Risiko dan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud dalam
PENJELASAN
Pasal 5
huruf a, meliputi : - a. upaya penilaian dan pengendalian risiko yang membawa konsekuensi negative
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Contoh analisis terhadap tingkat risiko (profil Risiko) sebagaimana dimaksud dalam Pasal14 ayat (6)dan ayat (7)digambarkan pada matrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 16

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk hasil analisis risiko.
- (2) Hasil analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi :
- a. identifikasi akar permasalahan;
- b. penentuan tingkat risiko, profil risiko, atau peta risiko; dan

- c. masukan bagi pejabat pengambil keputusan untuk memilih berbagai pilihan penanganan risiko yang ada sesuai bobot biaya dan manfaat, peluang dan ancaman.

## Pasal17

- (1) Evaluasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, dilakukan untuk pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan penanganan risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya.
- (2) Tahap pelaksanaan evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
- a. menetapkan hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi risiko; dan
- b. melakukan evaluasi risiko secara berkala.
- (3) Pertimbangan dalam melakukan evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2)meliputi :
- a. Risiko yang perlu mendapatkan penanganan;
- b. prioritas penanganan risiko; dan
- c. besarnya dampak penanganan risiko.

## Pasal 18

- (1) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk hasil evaluasi risiko.
- (2) Hasil evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berisi urutan prioritas risiko dan daftar risiko yang akan ditangani.

## Pasal19

- (1) Penanganan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai pilihan penanganan risiko yang tersedia dan memutuskan pilihan penanganan risiko.
- (2) Tahap pelaksanaan penanganan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan menentukan jenis pilihan penanganan risiko berdasarkan hasil penilaian risiko.
- (3) Penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) fokus pada penanganan akar permasalahan dan bukan hanya gejala permasalahan.

## Pasa120

- (1) Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, dimaksudkan untuk memastikan bahwa manajemen risiko telah dilaksanakan sesuai rencana.
- (2) Tahap pelaksanaan pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi :

&lt;:&gt;

.,\_\_\_\_..

- a. Pengendalian rutin pelaksanaan penanganan risiko dengan cara membandingkan an tara kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan;
- b. Pemantauan efektivitas semua langkah dalam proses penanganan risiko berdasarkan laporan pelaksanaan tahap sebelumnya guna memastikan bahwa prioritas penanganan risiko masih selaras dengan perubahan di dalam lingkungan kerja;dan
- c. pemantauan dan reviu dilakukan secara berkala.

## Pasal21

Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk laporan hasil monitoring dan reviu.

## BAB VII KELEMBAGAANMANAJEMEN RISIKO

## Pasal 22

## Kelembagaan manajemen risiko terdiri dari

:

- a. Bupati sebagai pengarah manajemen risiko di Daerah;
- b. Sekretaris Daerah sebagai Penanggung jawab;
- C. Inspektur Kabupaten sebagai Evaluator; dan
- d. Setiap Kepala SKPDsebagai Komite Manajemen Risiko.

## BABVIII EVALUASI DANPELAPORAN

## Pasal 23

Dalam upaya mengukur kinerja penerapan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat secara berkala atau apabila diperlukan, yang mencakup evaluasi atas implementasi manajemen risiko untuk menjamin efektivitasnya .

## Pasal24

- (1) Setiap SKPDwajib membuat laporan penerapan manajemen risiko.
- (2) Laporan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas :
- a. laporan identifikasi risiko dan analisis risiko; dan
- b. laporan rencana penanganan dan rencana pemantauan penanganan risiko.

## Pasal25

Laporan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal24 disampaikan kepada Ketua Satgas SPIP Pemerintah Daerah paling lambat akhir bulan April tahun berikutnya.

## Pasa126

Jenis dan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BABIX KETENTUANPENUTUP

Pasal27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pad a tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.


4H. ANANGSYAKHFIANI

BUPATITABALONG,;

Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 10 Agus t us 2017

Diundangkan di Tanjung pada tanggal 10 Agustus 20 17

;j SEKRETARISDAERAHKABUPATENTABALONG,


H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITADAERAHKABUPATENTABALONGTAHUN2017 NOMOR 24