Unknown Unknown Nomor I Tahun 2017 tentang GERAKANMASYARAKAT HIDUP SEHAT DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA WALIKOTA PRABUMULIH, a. - bahwa dalam rangka mendukung program prioritas nasional bidang kesehatan, salah satunya yaitu Promotif dan Preventif melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat berupa peningkatan lingkungan sehat, pemahaman hidup sehat dan konsumsi pangan sehat; - b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor I Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, serta untuk mengintemalisasi program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui kegiatan Lintas Program dan Lintas Sektor dalam dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD/RKPD) dan Dokumen Penganggaran (APBD) mulai tahun 2018; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
WALIKOTA PRABUMULIH
PROVINSISUMATERASELATAN PERATURANWALIKOTAPRABUMULIH
NOMOR 3~ TAHUN2017
TENTANG
GERAKANMASYARAKAT HIDUP SEHAT
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
WALIKOTA PRABUMULIH, a.
- bahwa dalam rangka mendukung program prioritas nasional bidang kesehatan, salah satunya yaitu Promotif dan Preventif melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat berupa peningkatan lingkungan sehat, pemahaman hidup sehat dan konsumsi pangan sehat;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor I Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, serta untuk mengintemalisasi program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui kegiatan Lintas Program dan Lintas Sektor dalam dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD/RKPD) dan Dokumen Penganggaran (APBD) mulai tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Prabumulih ten tang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- Mengingat 1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan an tara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 4 Undang-Undang Nomor ·23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269jMenkesjPerjXI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Pos Kesehatan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 163); . ,
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentangSanitasi, Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
10. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih· (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2017 Nomor 2);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN
WALIKOTA
TENTANG
GERAKAN
MASYARAKAT HIDUPSEHAT
BABI
KETENTUANUMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Prabumulih.
2. Pemerintahan Kota adalah Pernerintahan Kota Prabumulih
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih
;,
4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup
6. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTRadalah kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa asap rokok.
Pasa12
Germas bertujuan untuk:
- a. meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup yang sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya prilaku hidup sehat;
- b. meningkatkan peran OPD dalam GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya.
TUGASPOKOK,FUNGSIDANKEWENANGAN OPD DALAM GERAKANMASYARAKAT HIDUPSEHAT
Pasa13
Gerakan masyarakat hidup sehat diwujudkan melalui :
- a. peningkatan edukasihidup sehat;
- b. peningkatan kualitas lingkungan;
- c. peningkatan pencegahan dandeteksi dini penyakit;
- d. penyediaan pangansehat danpercepatan perbaikan gizi;
- e. peningkatan prilaku hidup sehat; dan
- f. peningkatan aktivitas fisik.
Pasal4
BAB II - TUGASPOKOK,FUNGSIDANKEWENANGAN OPD DALAM GERAKANMASYARAKAT HIDUPSEHAT
Pasal 3
Setiap instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi, masyarakat, keluarga dan individu berkewajiban melaksanakan GERMASsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. .
BAB II - TUGASPOKOK,FUNGSIDANKEWENANGAN OPD DALAM GERAKANMASYARAKAT HIDUPSEHAT
Pasal 4
Setiap instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi, masyarakat, keluarga dan individu berkewajiban melaksanakan GERMASsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. .
BAB II - TUGASPOKOK,FUNGSIDANKEWENANGAN OPD DALAM GERAKANMASYARAKAT HIDUPSEHAT
Pasal 5
Dinas Kesehatan Kota Prabumulih untuk:
- a. melaksanakan kampanye GERMAS serta meningkatkan advokasi dan pembinaan wilayah dalam penerapan KTR;
- b. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI)eksklusif serta aktivitas fisik; dan
- c. meningkatkan pelaksanaan deteksidini penyakit pada instansi pemerintah dan swasta.
BAB II - TUGASPOKOK,FUNGSIDANKEWENANGAN OPD DALAM GERAKANMASYARAKAT HIDUPSEHAT
Pasal 6
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Prabumulih untuk:
- a. meningkatkan kampanye gemar berolahraga;
- b. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat; dan
- c. meningkatkan penyediaan fasilitasolahraga masyarakat.
Pasa17
Dinas Pendidikan dan KebudayaanKota Prabumulih untuk :
- a. meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah untuk menerapkan KTRdan Sekolah Ramah Anak;
- b. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakulikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah; dan .,
- c. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat.
BAB II - TUGASPOKOK,FUNGSIDANKEWENANGAN OPD DALAM GERAKANMASYARAKAT HIDUPSEHAT
Pasal 8
Kantor Kementerian Againa Kota Prabumulih untuk :
- a. melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status .gizi calon pengantin serta ( , mendorong pelaksanaan kegiatan rurnah ibadah bersih dan sehat;
- b. memperkuat fungsi Pos Kesehatan 'Pesantren dan Upaya Kesehatan Madrasah dan mendorong madrasah sebagai KTRdan Madrasah Ramah Anak;dan
- c. meningkatkan kegiatan aktivitas fisikZolahraga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi madrasah.
BAB II - TUGASPOKOK,FUNGSIDANKEWENANGAN OPD DALAM GERAKANMASYARAKAT HIDUPSEHAT
Pasal 9
Dinas Pertanian Kota Prabumulih untuk:
- a. meningkatkan produksi buah, sayur dan tanaman obat dalam negeri;
- b. mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah, sayur, dan tanamanobat.
- c. meningkatkan dan memperluas pelaksanaan perakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)pada masyarakatt.dan
- d. mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan.
PasallO
Dinas Ketahanan Pangan KotaPrabumulih untuk:
- a. melaksanakan pengawasan kearnanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (PAST) yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;
- b. optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk hidup sehat; dan
- c. Melaksanakan pengawasan daging yang arnan, sehat, utuh dan halal.
BAB II - TUGASPOKOK,FUNGSIDANKEWENANGAN OPD DALAM GERAKANMASYARAKAT HIDUPSEHAT
Pasal 11
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Prabumulih untuk :
- a. rnernfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan saran a fasilitas umum;
- b. mendorong dan rnernfasilitasi pemerintah kota untuk rnenyediakan ruang terbuka hijau publik yang rnernadai di wilayahnya; dan
- c. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas urnum dan kawasan permukirnan.
BAB II - TUGASPOKOK,FUNGSIDANKEWENANGAN OPD DALAM GERAKANMASYARAKAT HIDUPSEHAT
Pasal 12
Dinas Perhubungan Kota Prabumulih untuk:
- a. rnendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda;
- b. mendorong penyediaan konektivitas antarmoda transportasi massal termasuk "park and ride" untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat;
- c. rnendorong pemerintah kota untuk menyelenggarakan bebas kendaraan (Car Free Day).
BAB II - TUGASPOKOK,FUNGSIDANKEWENANGAN OPD DALAM GERAKANMASYARAKAT HIDUPSEHAT
Pasal 13
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih untuk:
- a. melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat;
- b. mendorong media penyiaran dan media massa lainnya untuk rnemasyarakatkan GERMAS.
BAB II - TUGASPOKOK,FUNGSIDANKEWENANGAN OPD DALAM GERAKANMASYARAKAT HIDUPSEHAT
Pasal 14
Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih untuk :
- a. mengendalikan pencemaran air dan udara;
- b. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank . sampah untuk mengurangi timbunan sampah; dan
- c. rnendorong kernitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam rnenjaga kualitas lingkungan.
- d. mendorong tersedianya ruang terbuka hijau;
- e. menggalakkan program penghijauan;
- f. mendorong kepedulian masyarakat untuk menanarn pobon.
BAB II - TUGASPOKOK,FUNGSIDANKEWENANGAN OPD DALAM GERAKANMASYARAKAT HIDUPSEHAT
Pasal 15
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih untuk:
- a. meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalah gunakan dalam pangan;
- b. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri;
- c. meningkatkan pengawasan bahan baku, bahan substitusi dan proses produksi dibidang industri;
- d. meningkatkan kualitas dan desain produk pangan yang sehat untuk dikonsumsi.
- e. melakukan penataan terhadap pengembangan sentra industri kecil dan menengah di wilayah kota prabumulih .
BAB II - TUGASPOKOK,FUNGSIDANKEWENANGAN OPD DALAM GERAKANMASYARAKAT HIDUPSEHAT
Pasal 16
Badan Keuangan Daerah Kota Prabumulih untuk :
- a. melakukan kajian peningkatan pajak produk tembakau;dan
- b. melakukan kajian kemungkinan adanya skema insentif bagi daerah yang melaksanakan GERMAS.
- c. memfasilitasi penyusunan dan penyediaan anggaran pada OPD terkait untuk melaksanakan kegiatan GERMAS.
BAB II - TUGASPOKOK,FUNGSIDANKEWENANGAN OPD DALAM GERAKANMASYARAKAT HIDUPSEHAT
Pasal 17
Dinas Tenaga Kerja Kota Prabumulih untuk :
- a. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk m.elaksanakan pemeriksaan kesehatan /deteksi dini penyakit pada pekerja;
- b. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan saran a ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan KTR;dan.
Pasa118
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan darr Perlindurigan Anak Kota Prabumulih untuk:
- a. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM);dan
- b. rneningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi GERMAS bagi keluarga, perempuan, dan anak.
BAB II - TUGASPOKOK,FUNGSIDANKEWENANGAN OPD DALAM GERAKANMASYARAKAT HIDUPSEHAT
Pasal 19
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi untuk:
- a. melaksanakan koordinasi perencanaan GERMAS;
- b. menyusun pedoman pelaksanaan dan indicator keberhasilan GERMAS;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota ini kepada seluruh OPO, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan GERMAS kepada Walikota minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sebagai bahan laporan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.
BABIII
PERENCANAAN DANPENGANGGARAN GERAKAN MASYARAKAT HIOUPSEHAT ..·.
Pasa120
- (1) Setiap OPO terkait menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung GERMASsesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing. masmg.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (3) Penganggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(l) dan ayat (2) dapat bersumber dari APBN,APBDdarr/ atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BABIV
MONITORING,EVALUASI DANPELAPORAN
Pasa121
- (1) Walikota melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan GERMASdi wilayah kota prabumulih.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan GERMAS dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk tim yang ditunjuk oleh Walikota.
- (4) Setiap OPO menyampaikan laporan pelaksanaan Germas diLingkungannya kepada Walikota melalui Bappeda, selanjutnya Bappeda merekapitulasi laporan tersebut untuk disampaikan kepada Gubernur.
- (5) Evaluasi dan Pelaporan sebagairnana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada Indikator Keberhasilan Pelaksanaan GERMAS yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
BABV
KETENTUANPENUTUP
Pasa122
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Penetapan: Ditetapkan di Prabumulih pada tangga13 oktob:z r: 2017

Penandatangan: WALIKOTAPRABUMULIH,

Penetapan: Diundangkan di Prabumulih pada tanggal "'l okbbrr 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH K TAPRABUMULIH, H. M. {OWl BERITADAERAHKOTAPRABUMULIHTAHUN-201TNOMOR 40 .. '