Unknown Unknown Nomor URUT Tahun 2008 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
a.
bahwa dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan periu disesuaikan dan disempurnakan:
engingat
- b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan,
1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Prop Sumatera Tengah Jis Undang-undany Nomz:.21 Drt. Tahun 1957 Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25):
- Undang -undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890): 2
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389): 3
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:
- Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan: antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): 5
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah: '
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593): 7
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578): 8
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 ): 9
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741):
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah:
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah,
13. Peraturan Menteri Dalam Nagei No 59 Tahun 2007 tentang Perobahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN dan
BUPATI PESISIR SELATAN EMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN.
BAB.I
KETENTUAN UMUM Pasat 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan:
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, 3
4. . Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut . 4 DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah:
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pesisir Selatan: 5
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan: 6
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan,
8. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan:
9. Inspektur adalah Pimpinan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan:
4. 10.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Jabatan Fungsional Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
PEMBENTUKAN
BAB. II Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
BAB III - ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH
Pasal 3
- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
BAB III - ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH
Pasal 4
- (1). Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan nagari, dan pelaksanaan urusan pemerintahan nagari.
- (2). Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pasal 4 ayat (1), Inspektorat menyelenggarakan fungsi :
- a. Perencanaan program pengawasan
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
- C. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
BAB III - ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH
Pasal 5
Ketentuan lebih lanjut tentang Tugas pokok, Fungsi dan Uraian tugas Inspektorat diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6
- (1). Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
- a. Inspektur.
- b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Perencanaan.
2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- C. Inspektur Pembantu wilayah I, membawahi seksi :
2. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan.
1. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan.
3. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
1. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan.
- d. Inspektur pembantu wilayah II, membawahi seksi :
2. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan.
- e. Inspektur pembantu wilayah IlI, membawahi seksi :
3. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
1. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan.
3. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
2. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan.
- f. Inspektur pembantu wilayah IV, membawahi seksi :
2. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan.
1. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan.
3. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
2. 9g. Kelompok Jabatan Fungsional pelaksana pemeriksa
- (2) Bacan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selaian

Penetapan: Ditetapkan di : Painan Pada Tanggal: 1 September 2008

Penandatangan: BUPATI PESISIR SELATAN dto NASRUL ABIT

Penetapan: Diundangkan di Painan Pada tanggal 1 September 2005 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN dto H.ROSMAN EFFENDI,SE,SH,MM.MBA Pembina Utama Muda/Nip.010122943 Tahun 2008 Nomor 5 Seri D- 4 Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 7

- (1) Pada Organisasi Inspektorat dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang dan jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis, Jenjang dan kelompok jabatan fungsional diatur berdasarkan perundang-undangan.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja .

## BAB VI

## TATA KERJA

## Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

## Pasal 9

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahanya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab meminpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya

- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisas dari bawahannya, wajib diolah dan diproses serta dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

## BAB VII KEPEGAWAIAN DAN ESELONERING Bagian Kesatu Kepegawaian Pasal 10

Kepegawaian dan kepangkatan pada Inspektorat diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kedua Eselonering Pasal 11

Eselonering pada Inspektorat adalah :

- ». Xspektur adalah jabatan struktural eselon II. b
2. Sekretaris adalah jabatan struktural eselon III. a

3. Inspektur Pembantu adalah jabatan eselon Ili .a
4. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a

## BAB VIII

## PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas berkaitan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13

Kepala Badan, Pejabat Struktural lainnya tetap melaksanakan tugas sebagaimana biasanya sampai ditetapkannya Inspektur, Pejabat Struktural lainnya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BAB Xx

## KETENTUAN PENUTUP Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2003

tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dicabut dan dinyatoven tidak berlaku lagi.

- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selaian

Ditetapkan di :

Painan

Pada Tanggal:

1 September 2008

BUPATI PESISIR SELATAN

dto

NASRUL ABIT

Diundangkan di Painan Pada tanggal 1 September 2005 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN dto

H.ROSMAN EFFENDI,SE,SH,MM.MBA Pembina Utama Muda/Nip.010122943

Tahun 2008 Nomor 5 Seri D- 4

Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

## PENJELASAN ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG'.

## PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

## |. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 silagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang sebagai pengganti Undangundang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah terjadi Perubahan yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, dalam artian Daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan Pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan Daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan perubahan terminologi pembagian urusan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38Tahun 2007, maka dalam implementasi kelembagaan setidak-tidaknya terwadahi fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat, Urusan Pemerintahan yang bersifat Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang diprioritaskan oleh Pemerintah Daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi kekhasan Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab serta penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan Daerah, maka disusun Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Lasar Utama penyusunan Organisasi Dinas dalam bentuk suatu organisasi disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah yang terdiri dari unsur wajib dan unsur pilihan, namun tidak setiar penanganan urusan Pemerintahan dibentuk kedalam organisasi tersendiri tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.

Untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah , Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur Pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat.

Berdasarkan pertimbangan faktor-faktor tersebut diatas, agar pelayanan dapat diwujudkan secara optimal dengan adanya penanganan kewenangan yang lebih intensif dan profesional sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara prima sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi dan Tata Kerja, sedangkan fungsi Bagian, Bidang dan Uraian Tugas bagi pemegang jabatan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

sampai dengan Pasal 14

Cukup Jelas.

Ona lap

U MU ON

ha

In DONG

nan ut

PR

RURNONYON

Id

ISI

MANIA And kel NUNNYI

MA

Nu

Peynntapy annn

MINTA On ha

Per SEMEN

Il na

Ima

Lon

DIV

ht

-N

-

I

r

--

PrIY copa

C1IP Morin |

HVAVILM

UI NIYAYTIM

ITEM

"rang

UN YAN

eryr Un)

NIM

AL IYA

NINVI1AS UNLA Iu skI