PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA Nomor 24 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI DIBIDANG PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (berlaku 1 Desember 2014)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa proses penerbitan dan penandatanganan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Izin Usaha Kepariwisataan yang didelegasikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, tidak lagi diterbitkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati di Bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati di Bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Menetapkan
:
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standard Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 19);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utaran Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 75);
MEMUTUSKAN :
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI DI BIDANG PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati di Bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2014 Nomor 4), diubah sebagai berikut:
Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf i dihapus dan huruf m diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebegai berikut:
Pasal 4
- (1) Bupati mendelegasikan sebagian kewenangan kepada Kepala KPPTSP untuk melaksanakan pelayanan publik di bidang perizinan guna mempercepat proses pelayanan.
- (2) Jenis perizinan yang didelegasikan kepada Kepala KPPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Izin Gangguan;
- b. Izin Reklame;
- c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- d. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
- e. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- f. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
- g. Surat Izin Budidaya Ikan (SIBI);
- h. Surat Izin Pengolahan Ikan (SOLI);
- i. Dihapus;
- j. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- k. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- l. Izin Usaha Industri (IUI);
- m. Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan; dan
- n. Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- (3) Penambahan dan/atau pengurangan jenis-jenis perizinan yang didelegasikan kepada Kepala KPPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 1 Desember 2014

Penandatangan: BUPATI KAYONG UTARA, HILDI HAMID

Penetapan: Diundangkan di Sukadana pada tanggal 1 Desember 2014

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA, HENDRI SISWANTO BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2014 NOMOR 24