PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 99 Tahun 2016 tentang PEMBENTUI(AN UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG HEWAN PADA DINAS PETERNAI(AN DAN KESEHATAN HEWAN I(ABUPATEN SITUBONDO (berlaku 2 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat :
PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 99 TAHUN 2OL6
TENTANG
PEMBENTUI(AN UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG HEWAN PADA DINAS PETERNAI(AN DAN KESEHATAN HEWAN I(ABUPATEN SITUBONDO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
bahwa guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo di bidang pemotongan hewan dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2Ot6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo dan Pasal 27 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo serta maka dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo;
- 1 . Undang-Undang Nomor L2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Ja',xra Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor Lg , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Rerita Negara Republik Indonesia , Tahun 1950 Nomor 4L) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
2
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OL2 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI2 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OL3 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2OL3 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a33); 3.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9a); 4.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5.
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2OO9 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); 6.
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor Ll2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 7.
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2oo9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo9 Nomor 130, Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Hewan (Lembaran Ne gata Republik Indonesia Tahun tgg7 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253); 9.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pernerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
3
- 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lemba"ran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2OOO tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor al9fl;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor I6a);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang pemasukan ternak danlatau produk hewan dalam hal tertentu yang berasal dari negara atau zorra dalam suatu negara asal pemasukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 43/Permentan lOT.010 l8l2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Urusan Pangan Dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi Dan Kabupaten lKota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2oL6 Nomor 1 330);
Menetapkan :
4
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN.31O17 I 1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 13/Permentan lOT.|4Ol LI2OLO tentang Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plantl;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Furrgsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo.
MEMUTUSI(AN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUI{AN UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR HEIVAN PADA DINAS PETERNAI(AN DAN KESEHATAN HEWAN I(ABUPATEN SITUBONDO.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo'
2. Pemerincah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo'
4. Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten situbondo'
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten situbondo.
7. 7 . Unit Pelaksana Teknis Pasar Hewan selanjutnya disingkat UPT Pasar Hewan, adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan latau kegiatan teknis penunjang tertentu'
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pasar Hewan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo.
9. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam srratu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan latau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
3. lo. Zoonosis adalah penyakit yang dapat berjangkit dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
4. 1 1. Epidemi adalah munculnya penyakit hewan menular yang sifatnya mewabah
12. Kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet) adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
13. Hewan ada.lah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, aLr, dan f ata:a udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
14. Hewan potong adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, domba dan babi.
15. Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/ atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
16. Ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan manusia.
10. !7.Ternak besar betina bertanduk adalah sapi dan kerbau.
18. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar danlatau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan latau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan Can kemaslahatan manusia.
19. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap crang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan
6
- 2 1. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan latau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
PEMBENTUI(AN
BAB II - PEMBENTUI(AN
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pasar Hewan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo.
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu Kedudukan
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3
- UPT Pasar Hewan berkedudukan sebagai pelaksana operasional teknis dalam penyelenggaraan di bidang pengelolaan pasar hewan. (1)
- UPT Pasar Hewan dipimpin oleh seorang Kepala UPT Pasar Hewan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. (2)
Bagian Kedua Tugas dan Fungsi
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4
UPT Pasar Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan kewenangan di bidang pengelolaan pasar hewan.
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UPT Pasar Hewan menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan urusan umum, keuangan dan kepegawaian;
- b. pelaksanaan, pengelolaan dan penyediaan sarana dan prasarana pasar hewan;
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, retribusi termasuk di dalamnya penerimaan, pencatatan dan penyetoran hasil retribusi serta perhitungan potensi retribusi;
- d. pemeliharaan dan pengendalian ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar hewan;
- e. pemeriksaan bukti kepemilikan ternak dan kesehatan ternak;
- f. pembinaan terhadap pelaku usaha di pasar hewan ;
- g. pelaksanaan mengeluarkan rekomendasi pengiriman ternak di dalam dan/atau ke luar kabupatenlprovinsi;
- h. pengawasan dan perlindungan terhadap kesejahteraan hewan (Kesrawan);
- i. pengawasan dan pengendalian penyakit hewan menular;
- j. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- k. pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
1. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6
- (1) Susunan Organisasi UPT Pasar Hewan terdiri dari :
- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Struktur Organisasi UPT Pasar Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat- (1) tercantum dalam Lamptran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
PENJABARAN TUGAS
Bagian Kesatu Kepala UPT
BAB V - PENJABARAN TUGAS
Pasal 7
- (1) Kepala UPT Pasar Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam
penyelenggaraan kegiatan dibidang pengelolaan pasar hewan.
- (2\ Untuk merr.yelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT Pasar Hewan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja pengelolaan Pasar Hewan;
- b. pelaksanaan pengelolaan pasar hewan secara profesional;
- c. pengkoordinasian rencana kegiatan masing-masing urusan teknis untuk ditetapkan sebagai rumusan program dan pengembangan UPT;
- d. pemberian arahan dan petunjuk teknis pengelolaan pasar hewan sebagai bahan penyusunan materi pembinaan;
- e. penjabaran dan penyebarluasan kebijakan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan baik melalui surat edaran, nota dinas maupun media lain agar semua program ciapat berjalan secara sinkron dan baik;
- f. pelaksanaan pembinaan fungsi terhadap pelaku pasar hewan secara umum;
- g. pemeliharaan dan pengendalian ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar hewan;
- h. penyusunan program, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan penarikan retribusi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- i. pelaksanakan kegiatan ketatausahaanl dan
- j. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
BAB V - PENJABARAN TUGAS
Pasal 8
- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengelolaan dan pengadministrasian surat menyurat, kearsipan dan urusan rumah tangga;
- b. melaksanakan penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan penyediaan, pengelolaan dan inventarisasi perlengkapan kantor;
- e. melaksanakan fungsi koordinasi dalam melaksanakan kegiatan koordinasi internal (lintas program);
9
- f. melaksanakan urusan perencanaan program, kepegawaian, keuangan, inventarisasi periengkapan dan peralatan serta menghimpun dan menyusun laporan kegiatan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh beberapa jabatan pelaksana.
BAB VI - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 9
Pasal 9
- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) huruf c terdiri dari :
- a. Jabatan Fungsional Keahlian;
- b. Jabatan Fungsional Keterampilan.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksana tugas bersifat mandiri.
- (3) Penetapan jabatan fungsional dengan ## BAB VII
PENGANGI(ATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
- Kepala UPT Pasar Hewan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku. (i)
- Kepangkatan dan Jabatan Kepala UPT Pasar Hewan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. (2)
- (3) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan ## BAB VIII
TATA KERJA
- (1) Kepala uPT Pasar Hewan wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Sekretariat dan Bidang pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Pembinaan Teknis Fungsional dilaksanakan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (3) Kepala UPT Pasar Hewan berkewajiban memimpin bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
4. Kepala UPT Pasar Hewan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya. (4)
5. Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT Pasar Hewan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan ddadikan bahan untuk memberikan peturnjuk kepada bawahan. (s)
6. Setiap laporan disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (6)
7. Kepala UPT Pasar Hewan mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila dalam pelaksanaan tr-lgasnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (7\
KETENTUAN PERALIHAN
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12
Pelaksanaan penataan Organisasi Perangkat Daerah ## BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pelaksanaan penataan Organisasi Perangkat Daerah ## BAB X
KETENTUAN PENUTUP
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 25 Tahun 2OL3 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pasar Hewan pada Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal 2 Januari 2017 .
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo. BERTTA DAERAH I{ABUPATEN STTUBONDO TAHUN 2OL6 NOMOR gb

Penandatangan: LAMPIRJTN Peratul.r, Bupati Situbondo ranggal : 3 &amp;-DE9rif9r,. ' Nomor : ## STRUKTUR ORGANISASI ## UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG HEWAN PADA DINAS PETERNAI(AN DAN KESEHATAN HEITAN I(ABUPATEN SITUBONDO 0