PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 13 Tahun 2011 tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD} KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2012 BUPATI BALANGAN, - a. bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2012, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2012; - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2A12 merupakan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2Afi-2015 serta mengakomodir aspirasi, usulan serta kehendak masyarakat, kalangan dunia usaha, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Balangan; - bahwa berkenaan dengan maksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2012. C 1. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4265\; 2. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a286); 3. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Republik lndonesia (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2A04 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2AA4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 32 Tahun ?:OCH- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 32 Tahun 2AA4 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang Republik lndonesia (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a8a4); 6. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a5a8); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan lnstansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1988 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor M38); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2407 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4738); 10. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 21', Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4817\; 11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan perencanaan Nasional/Kepala Badan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M.PPN/04/2010, Nomor PMK 95IPMK07l201O tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 -2014; 12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 22Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; (berlaku 4 Agustus 2011)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
BUPATT BAI-AI{GAI{
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD} KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2012
BUPATI BALANGAN,
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2012, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2A12 merupakan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2Afi-2015 serta mengakomodir aspirasi, usulan serta kehendak masyarakat, kalangan dunia usaha, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Balangan;
- bahwa berkenaan dengan maksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2012. C
1. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4265\;
2. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a286);
3. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Republik lndonesia (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2A04 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2AA4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 32 Tahun ?:OCH- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 32 Tahun 2AA4 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang Republik lndonesia (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a8a4);
6. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a5a8);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan lnstansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1988 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor M38);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2407 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 21', Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4817\;
11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan perencanaan Nasional/Kepala Badan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M.PPN/04/2010, Nomor PMK 95IPMK07l201O tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 -2014;
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 22Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
Menetapkan
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor I Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun z01A Nomor 09;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembenfukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor U, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 45);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 72).
iNEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2012.
BAB I - KETENTUAN UIUIUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.
7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
8. Prioritas Plapon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah Prioritas Plapon Anggaran Sementara Kabupaten Balangan.
9. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disebut Rl(A adalah Rencana Kerja Anggaran Kabupaten Balangan.
10. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut MPBD adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
11. Rencana Anggaran Perubahan Belanja yang selanjutnya disebut RAPB adalah Rencana Anggaran Perubahan Belanja Kabupaten Balangan.
12. Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, dan Lembaga Teknis adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, dan Lembaga Teknis Pemerintah Kabupaten Balangan.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
BAB II - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 2
RKPD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2012 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun Anggaran yaitu tahun 2A12 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2012 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.
BAB II - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 3
- (1) RKPD Tahun Anggaran 2012 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2Of-2A15 yang memuat arah kebijakan pembangunan, strategi dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan serta rencana kerja dan pendanaannya.
- (2) RKPD Tahun Anggaran 2A12 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2012.
BAB II - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 4
Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2A12:
- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun Anggaran 2012 sebagai bahan pembahasan KUAdan PPASdengan DPRD.
- b. Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, dan Lembaga Teknis menggunakan RKPD Tahun Anggaran 2012 dalam melakukan pembahasan Rl(A dan RAPBD Tahun Anggaran 2012 dengan DPRD.
BAB II - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 5
Bappeda Kabupaten Balangan berhak dan wajib menjamin kesesuaian isi dan substansi RKPD Tahun Anggaran 2012 dengan program kegiatan SKPD yang dituangkan dalam RKA/RAPBD Tahun Anggaran 2012.
BAB II - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 6
Dokumen RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2012 adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku sejak Januari 2011.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Diundangkan di Paringin pada tanggal 4 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BALANGAN,


## H. M, RIDUAN DARLAN

## BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2011 NOMOR 13


Ditetapkan di Paringin pada tanggal 4 Agustus 2011

BUPATI BALANGAN,


H. SEFEK EFFENDIE