UNDANG-UNDANG RI Nomor 21 Tahun 1959 tentang MEMPERBERAT ANCAMAN HUKUMAN TERHADAP TINDAK PIDANA EKONOMI (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa ancaman-ancaman hukuman terhadap tindak-tindak pidana ekonomi yang sampai sekarang berlaku dirasakan ringan dan karena itu perlu diperberat;
- b. bahwa karena keadaan yang mendesak soal tersebut perlu segera diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 27), sebagaimana ditambah dengan Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 156) dan Penetapan Presiden No. 5 tahun 1959 tentang wewenang Jaksa Agung/Jaksa Agung Tentara dan tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandangpangan;
2. pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
Mendengar
:
Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 27 Oktober 1959;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG MEMPERBERAT ANCAMAN HUKUMAN TERHADAP TINDAK PIDANA EKONOMI.
Pasal 22
Mendengar
:
Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 27 Oktober 1959;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG MEMPERBERAT ANCAMAN HUKUMAN TERHADAP TINDAK PIDANA EKONOMI.
Pasal I.
- (1) Pelanggar tindak pidana ekonomi seperti dimaksud dalam Undangundang Darurat No. 7 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 27) sebagai ditambah dengan Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 156) dihukum dengan hukuman penjara atau hukuman kurungan selama-lamanya seperti ditetapkan dalam Undang-undang Darurat itu dan hukuman denda setinggi-tingginya 30 kali jumlah yang ditetapkan dalam Undangundang Darurat tersebut diatas.
- (2) Jikalau tindak pidana yang dilakukan itu dapat menimbulkan kekacauan dibidang perekonomian dalam masyarakat, maka pelanggar dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya 20 tahun dan hukuman denda yang besarnya 30 kali jumlah yang ditetapkan dalam Undang-undang Darurat tersebut dalam ayat (1).
Pasal II.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Nopember 1959, Menteri Muda Kehakiman, SAHARDJO. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 130;

Penetapan: Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Nopember 1959, Presiden Republik Indonesia, SOEKARNO.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
No. 21 TAHUN 1959 TENTANG
## MEMPERBERAT ANCAMAN HUKUMAN TERHADAP TINDAK PIDANA EKONOMI.
Telah menjadi kenyataan bahwa ancaman-ancaman hukum terhadap tidak pidana ekonomi dalam peraturan-peraturan yang sampai sekarang masih berlaku, dirasakan masih ringan bila dibandingkan dengan akibat-akibat yang ditimbulkannya, ialah kekacauan ekonomi dalam masyarakat. Apalagi dewasa ini, dimana kemakmuran rakyat lebih diutamakan, maka selayaknyalah segala tindak pidana yang sengaja atau tidak sengaja dilaukan, hingga dapat menimbulkan kekacauan dibidang perekonomian dalam masyarakat, harus dicegah atau setidak-tidaknya dikurangi.
Jalan satunya untuk melaksanakan pencegahan itu ialah memperberat hukumanhukuman terhadap tindak pidana ekonomi. Dengan mengancamkan hukuman mati, atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya 20 tahun dan disamping itu memperberat hukuman denda dengan tiga puluh kali jumlah yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan mengenai tindak pidana ekonomi yang telah ada, maka tindak-tindak ekonomi itu mudah-mudahan dapat dicegah atau dikurangi.
Menurut Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 ada kemungkinan untuk hakim untuk memilih antara hukuman badan atau denda atau menjatuhkan kedua-dua hukuman itu; menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini hakim harus menjatuhkan kedua-dua hukuman itu.
## TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1902
Termasuk Lembaran-Negara No 130 tahun 1959.
Diketahui:
Menteri Muda Kehakiman,
SAHARDJO.