Unknown Unknown Nomor 60 Tahun 2017 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA PEKON SETIAP PEKON DI KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati menetapkan rincian Dana Pekon untuk setiap Pekon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan RincianDana Pekon SetiapPekon di Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2017;
Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2017;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 32);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indek Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1037);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 145 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 50);
22. Peraturan Bupati Kabupaten Tanggamus Nomor 77 Tahun 2016 tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 145 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 392);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA PEKON SETIAP PEKON DI KABUPATEN TANGGAMUSTAHUN ANGGARAN 2017
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA PEKON
Pasal 2
Rincian Dana Pekon untuk setiap Pekon di Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran2017, dialokasikan secara merata dan berkeadilan
Pasal 3
Alokasi dasar setiap Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah Pekon sebagaimana telah ditetapkan dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Presiden Nomor97 Tahun 2016tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

## Pasal 4

Alokasi formulasebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

## Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap Pekon sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

## AF Setiap Pekon = {(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)}* (DDkab ADkab)

Keterangan:

AF Setiap Pekon = Alokasi Formula Setiap Pekon

- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Pekon terhadap total penduduk Pekon kabupaten yang bersangkutan
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin pekon setiap terhadap total penduduk miskin Pekon kabupaten yang bersangkutan
- Z3 = rasio luas wilayah pekon setiap terhadap luas wilayah Pekon kabupaten yang bersangkutan
- Z4 = rasio Induk Kesulitan Geografis (IKG) setiap Pekon terhadap total IKG Pekon kabupaten/kota yang bersangkutan
- DDKab = besaran Dana Pekon kabupaten
- ADkab = besaran Alokasi Dasarkabupaten

## Pasal 6

Indeks kesulitan geografis Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik

## Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Pekon untuk setiap Pekon di Kabupaten Tanggamys Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Tanggamus ini.

## BAB III PENYALURAN DANA PEKOM Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Pekon dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Pekon.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Pekondilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Pekon diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Pekon dilakukan secara bertahap:
- a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (4) Penyaluran Dana Pekontahap I dilakukan setelah Kepala Pekon menyampaikan:
- a. peraturan Pekon mengenai APBPekon kepada bupati; dan
8. b.
9. laporan realisasi penggunaan Dana Pekon tahun anggaran sebelumnya. kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Februari.
10. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikanlaporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I yang menunjukkan paling kurangDana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh per seratus)kepada bupati/walikota paling lambat minggu kedua bulan Juli
- (5) Penyaluran Dana Pekontahap II dilakukan setelah Kepala Pekon menyampaikanlaporan realisasi penggunaan Dana Pekontahap I yang menunjukkan paling kurangDana Pekontahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh per seratus)kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.

## BAB IV

## PENGGUNAAN DANA PEKON

## Pasal 9

Dana Pekon digunakan untuk membiayai pembangunan Pekon yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraanmasyarakat Pekon, peningkatan kualitas hidup manusiaserta penanggulangan kemiskinan dengan prioritaspenggunaan Dana Pekon diarahkan untuk pelaksanaanprogram dan kegiatan Pembangunan Pekon, yang meliputiantara lain:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, danpemeliharaan sarana prasarana dasar untukpemenuhan kebutuhan:
1. lingkungan pemukiman;
2. transportasi;
3. energi; dan
4. informasi dan komunikasi.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosialdasar untuk pemenuhan kebutuhan:
1. kesehatan masyarakat; dan
2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, danpemeliharaan sarana prasarana ekonomi untukmewujudkan Lumbung Ekonomi Pekon yang meliputi:
1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untukketahanan pangan;
2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Pekon satu produkunggulan yang meliputi aspek produksi, distribusidan pemasaran; dan
3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yangdifokuskan pada kebijakan satu Pekon satu produkunggulan yang meliputi aspek produksi, distribusidan pemasaran.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, danpemeliharaan sarana prasarana lingkungan untukpemenuhan kebutuhan:
1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
2. penanganan bencana alam;
3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
4. pelestarian lingkungan hidup.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuaidengan kebutuhan Pekon dan ditetapkan dalamMusyawarah Pekon

## Pasal 10

Pekon dalam perencanaan program dan kegiatanpembangunan Pekon yang dibiayai Dana Pekon, dapatmempertimbangkan tipologi Pekon berdasarkan tingkatperkembangan kemajuan Pekon, meliputi:

- a. Pekon Tertinggal dan/atau Pekon Sangat Tertinggalmemprioritaskan kegiatan pembangunan Pekon pada:
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, danpemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaansarana prasarana ekonomi serta pengadaanproduksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkanpada upaya mendukung pembentukan usahaekonomi pertanian berskala produktif, usahaekonomi pertanian untuk ketahanan pangan danusaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepadakebijakan satu Pekon satu produk unggulan.
- b. Pekon Berkembang memprioritaskan kegiatanpembangunan Pekon pada:
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaaninfrastruktur ekonomi serta pengadaan saranaprasarana produksi, distribusi dan pemasaranuntuk mendukung penguatan usaha ekonomipertanian berskala produktif, usaha ekonomi untukketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnyayang difokuskan kepada kebijakan satu Pekon satuproduk unggulan; dan
2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar danlingkungan yang diarahkan pada upayamendukung pemenuhan akses masyarakat Pekon terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- c. Pekon Maju dan/atau Pekon Mandiri memprioritaskankegiatan pembangunan pada:
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaaninfrastruktur ekonomi serta pengadaan saranaprasarana produksi, distribusi dan pemasaranuntuk mendukung perluasan/ekspansi usahaekonomi pertanian berskala produktif, usahaekonomi untuk ketahanan pangan dan usahaekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakansatu Pekon satu produk unggulan; dan
2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar danlingkungan yang diarahkan pada upayamendukung peningkatan kualitas pemenuhanakses masyarakat Pekon terhadap pelayanan sosialdasar dan lingkungan.

## Pasal 11

Dana Pekon digunakan untuk membiayai programdan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon yang ditujukan untuk meningkatkankapasitas dan kapabilitas masyarakat Pekon denganmendayagunakan potensi dan sumberdayanyasendiri sehingga Pekon dapat menghidupi dirinyasecara mandiri. Kegiatan pemberdayaanmasyarakat Pekon yang diprioritaskan meliputiantara lain:

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan danpengawasan pembangunan Pekon;
- b. pengembangan kapasitas masyarakat Pekon;
- c. pengembangan ketahanan masyarakat Pekon;
- d. pengembangan sistem informasi Pekon;
- e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Pekon penyandang disabilitas;
- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
- g. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMPekon dan/atau BUMPekon Bersama;
- h. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Pekon lainnya;
- i. pihak ketiga; dan
- j. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Pekon lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Pekon dan ditetapkan dalam Musyawarah Pekon

## Pasal 12

Pekon dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Pekon yang dibiayai Dana Pekon, dapat mempertimbangkan tipologi Pekon berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Pekon, yang meliputi:

- a. Pekon Tertinggal dan/atau Pekon Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaanmasyarakat Pekon untuk merintis LumbungEkonomi Pekon yang meliputi:
1. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompokdan BUMPekon/BUMPekon Bersama dan/ataulembaga ekonomi masyarakat Pekon lainnyamelalui pemberian askes modal, pengelolaanproduksi, distribusi dan pemasaran bagiusaha ekonomi pertanian berskala produktifdan usaha ekonomi lainnya yang difokuskankepada kebijakan satu Pekon satu produkunggulan; dan
2. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhankebutuhan hidup bagi masyarakat Pekon.
- b. Pekon Berkembang memprioritaskan kegiatanpemberdayaan masyarakat Pekon untukmemperkuat Lumbung Ekonomi Pekon yangmeliputi:
1. penguatan usaha ekonomi warga/kelompokdan BUMPekon/BUMPekon Bersama melaluipemberian akses modal, pengelolaan produksi,distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomipertanian berskala produktif, usaha ekonomiuntuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomilainnya yang difokuskan kepada kebijakansatu Pekon satu produk unggulan;
2. peningkatan kualitas dan kuantitas tenagakerja terampil dan pembentukanwirausahawan di Pekon; dan
3. pengembangan lapangan kerja untukpemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Pekon.
- c. Pekon Maju dan/atau Pekon Mandirimemprioritaskan kegiatan pemberdayaanmasyarakat Pekon untuk menegakkan LumbungEkonomi Pekon yang meliputi:
1. Perluasan/ekspansi usaha ekonomiwarga/kelompok dan BUMPekon/BUMPekon Bersama melalui pemberian akses modal,pengelolaan produksi, distribusi danpemasaran bagi usaha ekonomi pertanianberskala produktif, usaha ekonomi untukketahanan pangan, dan usaha ekonomilainnya yang difokuskan kepada kebijakansatu Pekon satu produk unggulan;
2. peningkatan kualitas dan kuantitaswirausahawan di Pekon;
3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenagakerja ahli di Pekon;
4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untukpemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Pekon.
- d. Pekon Tertinggal dan/atau Pekon SangatTertinggal, Pekon Berkembang maupun Pekon Maju dan/atau Pekon Mandiri memprioritaskankegiatan pemberdayaan masyarakat Pekon untukmerintis dan mengembangkan Jaring KomunitasWiraPekon yang meliputi:
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatanpelayanan sosial dasar di bidang pendidikan,kesehatan, pemberdayaan perempuan dananak, serta pemberdayaan masyarakatmarginal dan anggota masyarakat Pekon penyandang disabilitas;
2. pengelolaan secara partisipatif kegiatanpelestarian lingkungan hidup;
3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapibencana alam, penanganan bencana alam,serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
4. pengembangan kapasitas masyarakat Pekon untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Pekon secara transparan dan akuntabel; dan
5. peningkatan partisipatif masyarakat dalammemperkuat tata kelola Pekon yang demokratisdan berkeadilan sosial.
- e. Pekon Tertinggal dan/atau Pekon SangatTertinggal, Pekon Berkembang maupun Pekon Maju dan/atau Pekon Mandiri memprioritaskankegiatan pemberdayaan masyarakat Pekon untukmerintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Pekon yang meliputi:
1. membentuk dan mengembangkan budayahukum serta menegakkan peraturan hukumdi Pekon;
2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Pekon yang partisipatif dan komunikatif; dan
3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Pekon

## Pasal 13

- (1) Dana Pekon dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Pekon setelah mendapat persetujuan bupati;
- (2) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan pekon mengenai APBPekon.

## Pasal 14

- (1) Kepala Pekon bertanggung jawab atas penggunaan Dana Pekon.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Pekon.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB V PELAPORAN DANA PEKON

## Pasal 15

- (1) Kepala Pekon dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Pekon Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Pekon Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
- b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Pekon Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

## BAB VI

## SANKSI

## Pasal 16

- (1) Bupatimenunda penyaluran Dana Pekon, dalam hal:
- a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- b. Terdapat Sisa Dana Pekon di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan/atau
- c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah
- (2) Penundaan penyaluran Dana Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Pekon tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Pekon di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Pekon di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Pekon yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Pekon tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Pekon di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Pekon di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Pekon tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Pekon di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Pekon yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Pekon tahap II.

## Pasall 17

- (1) Bupati menyalurkankembali Dana Pekon yang ditunda dalam hal :
- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15telah diterima; dan
- b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Pekonsebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Pekon tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Pekon di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada kepala Pekon yang bersangkutan mengenai Dana Pekon yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBPekon tahun anggaran berikutnya.

Diundangkan di Kota Agung pada tanggal 20 Maret 2017

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,

Dto.

ANDI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUSTAHUN 2017 NOMOR 407

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,


NURIPIN S SosMM 1 NIP 19650408 198703 1 006

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung pada tanggal 20 Maret 2017

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,

Dto.

SAMSUL HADI

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,