PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRA-RANCANGAN  BANGKALAN Nomor 4 Tahun 2013 tentang PENAGIHAN PAJAK DAERAH DENGAN SURAT PAKSA (berlaku 4 September 2013)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PENAGIHAN PAJAK DAERAH DENGAN SURAT PAKSA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN,
: a.
bahwa dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah terdapat utang pajak yang tidak dilunasi oleh Wajib Pajak sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa untuk mengefektifkan pelaksanaan dan Pengelolaan Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu mengatur mengenai Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4740);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indomesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/B).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAGIHAN PAJAK DAERAH DENGAN SURAT PAKSA.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bangkalan.
4. Dinas Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Dipenda, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan.
5. Kepala Dipenda adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Bangkalan.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa ## BAB II
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Kepala Daerah menunjuk Kepala Dipenda untuk melaksanakan penagihan pajak daerah dengan Surat Paksa.
- (2) Kepala Dipenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang menerbitkan:
- a. surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
- b. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
- c. surat paksa;
- d. surat perintah melaksanakan penyitaan;
- e. surat pencabutan sita;
- f. pengumuman lelang;
- g. surat penentuan harga limit;
- h. pembatalan lelang; dan
- i. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.
BAB III - JURUSITA PAJAK
Pasal 3
- (1) Kepala Daerah mengangkat dan memberhentikan juru sita pajak.
- (2) Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi juru sita pajak:
- a. berijasah serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat;
- b. berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda/Golongan II/a;
- c. berbadan sehat;
- d. lulus pendidikan dan latihan jurusita pajak; dan
- e. jujur, bertanggungjawab dan penuh pengabdian.
BAB III - JURUSITA PAJAK
Pasal 4
Sebelum memangku jabatannya, juru sita pajak diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya oleh Kepala Daerah yang berbunyi sebagai berikut:
"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memangku jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga".
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan saya ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian".
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undangundang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia".
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, saksama, dan dengan tidak membeda-bedakan orang dalam melaksanakan kewajiban saya dan akan berlaku sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang juru sita pajak yang berbudi baik dan jujur, menegakkan hukum dan keadilan"
BAB III - JURUSITA PAJAK
Pasal 5
- (1) Juru sita pajak bertugas:
- a. melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
- b. memberitahukan surat paksa; dan
- c. melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak
BAB III - JURUSITA PAJAK
Pasal 6
- (1) Juru sita pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran ## BAB IV
BAB III - JURUSITA PAJAK
Pasal 7
- (1) Surat paksa berkepala kata-kata "DEMI KEADILAN
BAB III - JURUSITA PAJAK
Pasal 8
- (1) Surat paksa diterbitkan apabila:
- a. penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
- b. terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.
- (2) Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah diterbitkan surat peringatan kedua, atau telah dilakukan penagihan seketika dan sekaligus.
BAB III - JURUSITA PAJAK
Pasal 9
- (1) Dalam hal terjadi keadaan diluar kekuasaan Kepala Dipenda atau sebab lain, Surat paksa pengganti dapat diterbitkan oleh Kepala Dipenda karena jabatan.
- (2) Surat paksa pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan surat paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
BAB III - JURUSITA PAJAK
Pasal 10
- (1) Surat paksa diberitahukan oleh juru sita pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan surat paksa kepada penanggung pajak.
- (2) Pemberitahuan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. hari dan tanggal pemberitahuan surat paksa;
- b. nama juru sita pajak;
- c. nama yang menerima; dan
- d. tempat pemberitahuan surat paksa.
- (3) Surat paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh juru sita pajak kepada:
- a. penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha, atau di tempat lain yang memungkinkan;
- b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
- c. salah seorang ahli waris, atau pelaksana wasiat, atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
- d. para ahli waris, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
- (4) Surat paksa terhadap Badan diberitahukan oleh juru sita pajak kepada:
- a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau
- b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila juru sita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
BAB III - JURUSITA PAJAK
Pasal 11
- (1) Dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, surat paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas, atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal wajib pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, surat paksa diberitahukan kepada orang atau Badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator.
- (2) Dalam hal wajib pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.
BAB III - JURUSITA PAJAK
Pasal 12
- (1) Apabila pemberitahuan Surat paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat.
- (2) Dalam hal wajib pajak atau penanggung pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian surat paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan surat paksa pada papan pengumuman Kantor Dipenda, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain.
- (3) Dalam hal penanggung pajak atau pihak-pihak yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) menolak untuk menerima surat paksa, juru sita pajak meninggalkan surat paksa dimaksud dan mencatatnya dalam berita acara bahwa penanggung pajak tidak mau menerima surat paksa, dan surat paksa dianggap telah diberitahukan.
- (4) Tata cara dan mekanisme pemberitahuan surat paksa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB III - JURUSITA PAJAK
Pasal 13
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - JURUSITA PAJAK
Pasal 14
Pelaksanaan surat paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah surat paksa diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
BAB V - PENYITAAN Pasal 15
Pasal 15
- (1) Apabila utang pajak tidak dilunasi penanggung pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Dipenda menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh juru sita pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa dikenal oleh juru sita pajak, dan dapat dipercaya.
- (3) Apabila penanggung pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat salah seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Pemerintah Daerah setempat.
BAB V - PENYITAAN Pasal 15
Pasal 16
- (1) Setiap melaksanakan penyitaan, juru sita pajak membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh juru sita pajak, penanggung pajak dan saksi-saksi.
- (2) Dalam hal penanggung pajak adalah badan maka berita acara pelaksanaan sita ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, atau pegawai tetap perusahaan.
- (3) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh penanggung pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), berita acara pelaksanaan sita ditandatangani juru sita pajak dan saksi-saksi.
- (4) Berita acara pelaksanaan sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun penanggung pajak menolak menandatangani berita acara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
BAB V - PENYITAAN Pasal 15
Pasal 17
- (1) Salinan berita acara pelaksanaan sita dapat ditempelkan pada barang bergerak, atau barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat barang bergerak, atau barang tidak bergerak yang disita berada, dan/atau di tempat-tempat umum.
- (2) Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita.
BAB V - PENYITAAN Pasal 15
Pasal 18
- (1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik penanggung pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu yang antara lain dapat berupa:
- a. barang bergerak termasuk mobil, sepeda motor, perhiasan, uang tunai, deposito, tabungan di Bank, obligasi, saham, alat-alat elektronik;
- b. barang tidak bergerak termasuk tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penyitaan terhadap penanggung pajak badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.
- (3) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh juru sita pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
BAB V - PENYITAAN Pasal 15
Pasal 19
- (1) Barang bergerak milik penanggung pajak yang dikecualikan dari penyitaan adalah:
- a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
- b. persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah;
- c. perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara;
- d. buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan penanggung pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan, dan keilmuan;
- e. peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); atau
- f. peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
- (2) Perubahan besarnya nilai peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
- (3) Dalam hal barang yang disita mudah rusak atau cepat busuk, dikecualikan dari penjualan secara lelang.
BAB V - PENYITAAN Pasal 15
Pasal 20
Barang yang telah disita dititipkan kepada penanggung pajak, kecuali apabila menurut juru sita pajak barang dimaksud perlu disimpan di Kantor Dipenda atau di tempat lain.
BAB V - PENYITAAN Pasal 15
Pasal 21
- (1) Terhadap barang yang telah disita oleh Kejaksaan atau Kepolisian sebagai barang bukti dalam kasus pidana, juru sita pajak menyampaikan Surat Paksa dengan dilampiri surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa barang dimaksud akan disita apabila proses pembuktian telah selesai dan diputuskan bahwa barang bukti dikembalikan kepada penanggung pajak.
- (2) Kejaksaan atau Kepolisian segera memberitahukan kepada Kepala Dipenda yang menerbitkan Surat Paksa agar segera melaksanakan penyitaan sebelum barang dimaksud dikembalikan kepada penanggung pajak.
- (3) Dalam hal barang yang disita oleh Kejaksaan atau Kepolisian telah dikembalikan kepada penanggung pajak tanpa pemberitahuan kepada Kepala Dipenda, penyitaan terhadap barang dimaksud tetap dapat dilaksanakan.
BAB V - PENYITAAN Pasal 15
Pasal 22
- (1) Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang.
- (2) Terhadap barang yang telah disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juru sita pajak menyampaikan Surat Paksa kepada Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang.
- (3) Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam sidang berikutnya menetapkan barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan utang pajak.
- (4) Instansi lain yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah menerima Surat Paksa menjadikan barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan utang pajak.
- (5) Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan barang dimaksud
BAB V - PENYITAAN Pasal 15
Pasal 23
Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila:
- a. nilai barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) nilainya tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak; atau
- b. hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.
BAB V - PENYITAAN Pasal 15
Pasal 24
- (1) Pencabutan sita dilaksanakan apabila penanggung pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau
BAB V - PENYITAAN Pasal 15
Pasal 25
Dalam hal penyitaan, penanggung pajak dilarang:
- a. memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang yang telah disita;
- b. membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu;
- c. membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu; dan/atau
- d. merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita, atau salinan berita acara pelaksanaan sita yang telah ditempel pada barang sitaan.
BAB VI - PELELANGAN Pasal 26
Pasal 26
- (1) Apabila utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan pelelangan, Kepala Dipenda berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang.
- (2) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membayar biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan cara:
- a. uang tunai disetor ke Kas Daerah;
- b. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dipindahbukukan ke Kas Daerah atas permintaan Kepala Dipenda kepada Bank yang bersangkutan;
- c. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek atas permintaan Kepala Dipenda;
- d. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh Kepala Dipenda;
- e. piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari penanggung pajak kepada Kepala Dipenda;
- f. penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akte persetujuan pengalihan hak menjual dari penanggung pajak kepada Kepala Dipenda.
- (4) Dalam hal penjualan yang dikecualikan dari lelang, biaya penagihan pajak ditambah 1% (satu persen) dari hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
BAB VI - PELELANGAN Pasal 26
Pasal 27
- (1) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa.
- (2) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.
- (3) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.
- (4) Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak harus diumumkan melalui media massa.
- (5) Kepala Dipenda bertindak sebagai penjual atas barang yang disita mengajukan permintaan lelang kepada Kantor Lelang sebelum lelang dilaksanakan.
- (6) Kepala Dipenda atau yang mewakilinya menghadiri pelaksanaan lelang untuk menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang dan menandatangani asli risalah lelang.
- (7) Kepala Dipenda dan juru sita pajak tidak diperbolehkan membeli barang sitaan yang dilelang, berlaku juga terhadap istri, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus, serta anak angkat.
- (8) Kepala Dipenda dan juru sita pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Perubahan besarnya nilai barang yang tidak harus diumumkan melalui media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB VI - PELELANGAN Pasal 26
Pasal 28
- (1) Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh wajib pajak belum memperoleh keputusan keberatan.
- (2) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh penanggung pajak.
- (3) Lelang tidak dilaksanakan apabila penanggung pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, atau
BAB VI - PELELANGAN Pasal 26
Pasal 29
- (1) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak.
- (2) Dalam hal penjualan secara lelang, biaya penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1% (satu persen) dari pokok lelang.
- (3) Dalam hal hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan oleh Kepala Dipenda walaupun barang yang akan dilelang masih ada.
- (4) Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Kepala Dipenda kepada penanggung pajak segera setelah pelaksanaan lelang.
- (5) Dalam hal Kepala Dipenda lalai melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- (6) Hak penanggung pajak atas barang yang telah dilelang berpindah kepada pembeli dan kepadanya diberikan risalah lelang yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak.
BAB VI - PELELANGAN Pasal 26
Pasal 30
- (1) Besarnya biaya penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) yang meliputi pemberitahuan surat paksa, pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Hasil penerimaan biaya penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.
BAB VII - GUGATAN DAN SANGGAHAN Pasal 31
Pasal 31
- (1) Gugatan penanggung pajak terhadap pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Pajak.
- (2) Dalam hal gugatan penanggung pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, penanggung pajak dapat memohon pemulihan nama baik dan ganti rugi kepada Kepala Dipenda.
- (3) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (4) Perubahan besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (5) Gugatan penanggung pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang dilaksanakan.
BAB VII - GUGATAN DAN SANGGAHAN Pasal 31
Pasal 32
- (1) Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri.
- (2) Pengadilan Negeri yang menerima surat sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Dipenda.
- (3) Kepala Dipenda menangguhkan pelaksanaan penagihan pajak hanya terhadap barang yang disanggah kepemilikannya sejak menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita tidak dapat diajukan setelah lelang dilaksanakan.
BAB VII - GUGATAN DAN SANGGAHAN Pasal 31
Pasal 33
- (1) Penanggung pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada Kepala Dipenda terhadap surat peringatan atau surat lain yang sejenis, surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang dan surat penentuan harga limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
- (2) Kepala Dipenda dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dipenda tidak memberikan keputusan, permohonan penanggung pajak dianggap dikabulkan dan penagihan ditunda untuk sementara waktu.
- (4) Kepala Dipenda karena jabatan dapat membetulkan surat peringatan atau surat lain yang sejenis, surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, dan surat penentuan harga limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
- (5) Tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan setelah kesalahan atau kekeliruan dibetulkan oleh Kepala Dipenda.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan sesuai jangka waktu semula.
BAB VII - GUGATAN DAN SANGGAHAN Pasal 31
Pasal 34
- (1) Apabila setelah pelaksanaan lelang wajib pajak memperoleh keputusan keberatan atau putusan banding yang mengakibatkan utang pajak menjadi berkurang atau nihil sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak tidak dapat meminta atau tidak berhak menuntut pengembalian barang yang telah dilelang.
- (2) Kepala Dipenda mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan Perpajakan.
BAB VII - GUGATAN DAN SANGGAHAN Pasal 31
Pasal 35
- (1) Penagihan pajak tidak dilaksanakan apabila telah kedaluwarsa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Pengajuan keberatan atau permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) tidak menunda pelaksanaan penagihan pajak.
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA Pasal 36
Pasal 36
- (1) Penanggung Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut Peraturan Daerah, atau dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh juru sita pajak, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu dan denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA Pasal 36
Pasal 37
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Penetapan: Ditetapkan di Bangkalan pada tanggal 4 September 2013

Penandatangan: BUPATI BANGKALAN, MUHAMMAD MAKMUN IBNU FUAD

Penetapan: Diundangkan di Bangkalan

Penandatangan: Pada tanggal 18 September 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN ## EDDY MOELJONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2013 NOMOR 1/B.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PRA-RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR TAHUN 2013 TENTANG
PENAGIHAN PAJAK DAERAH DENGAN SURAT PAKSA
## I. UMUM
Dalam rangka memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan dana dari masyarakat, antara lain, berupa pembayaran Pajak Daerah. Peran serta masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun, dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya.
Selama ini penagihan pajak telah dilakukan, namun dalam pelaksanaannya masih kurang memiliki daya paksa terhadap wajib pajak yang lalai memenuhi kewajibannya, sehingga diperlukan Peraturan Daerah tentang Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa.
Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan harus ditunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Peraturan Daerah tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan Wajib Pajak dengan kepentingan Daerah. Keseimbangan kepentingan dimaksud berupa pelaksanaan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak berat sebelah atau tidak memihak, adil, serasi, dan selaras dalam wujud tata aturan yang jelas dan sederhana serta memberikan kepastian hukum.
Peraturan Daerah tentang Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa mengatur ketentuan tentang tata cara tindakan penagihan semua jenis Pajak Daerah, yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Berupa penagihan seketika dan sekaligus, pelaksanaan Surat Paksa, penyitaan dan pelelangan.
Surat Paksa mempunyai kekuatan hukum eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat diajukan banding, sehingga Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan dan ditindaklanjuti sampai pelelangan barang Penanggung Pajak.
Dalam rangka menegakkan keadilan, Peraturan Daerah ini tetap memberikan perlindungan hukum, baik kepada Penanggung Pajak maupun pihak ketiga, berupa hak untuk mengajukan gugatan dan sanggahan, karena pelaksanaan sanggahan pada hakikatnya tidak berbeda dengan pelaksanaan
gugatan. Ketentuan dalam Peraturan Daerah ini mengatur bahwa gugatan Penanggung Pajak terhadap tindakan pelaksanaan penagihan Pajak Daerah berupa pelaksanaan Surat Paksa, Sita, atau Lelang diajukan kepada Pengadilan Pajak. Sementara itu, sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita diajukan ke Pengadilan Negeri. Perlindungan hukum terhadap hak dimaksud diberikan porsi tersendiri yang dituangkan berupa ketentuan dalam beberapa pasal di dalam Peraturan Daerah ini.
## II. PASAL DEMI PASAL
##
PENJELASAN
Pasal 1
Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Peraturan Daerah ini.
PENJELASAN
Pasal 2
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat ini mengatur ketentuan tentang pemberian kewenangan kepada Kepala Dipenda untuk mengangkat dan memberhentikan juru sita pajak, menerbitkan surat peringatan dan/atau surat lain yang sejenis, surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, surat pencabutan sita, pengumuman lelang, surat penentuan harga limit, pembatalan lelang, atau menerbitkan surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah.
PENJELASAN
Pasal 3
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Ayat (1) Cukup jelas. Huruf a Cukup jelas ## Huruf b Yang dimaksud dengan memberitahukan Surat Paksa adalah menyampaikan Surat Paksa secara resmi kepada penanggung pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa. ## Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ketentuan ini mengatur keharusan juru sita pajak dalam melaksanakan kewajibannya dilengkapi dengan kartu tanda pengenal yang diterbitkan oleh Kepala Dipenda. Hal ini dimaksudkan sebagai bukti diri bagi Jurusita Pajak bahwa yang bersangkutan adalah Juru Sita Pajak yang sah. ## Ayat (3) Ketentuan ini mengatur kewenangan juru sita pajak dalam melaksanakan penyitaan untuk menemukan objek sita yang ada di tempat usaha, tempat kedudukan, atau tempat tinggal penanggung pajak dengan memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat, misalnya, dengan terlebih dahulu izin dari penanggung pajak. Kewenangan ini pada hakekatnya tidak sama dengan penggeledahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana. ## Ayat (4) Juru sita pajak dalam melaksanakan tugas dapat meminta bantuan pihak lain, misalnya, dalam hal penanggung pajak tidak memberi izin atau menghalangi pelaksanaan penyitaan, juru sita pajak dapat meminta bantuan Kepolisian atau Kejaksaan. Demikian juga dalam hal penyitaan