PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 03 Tahun 2015 tentang AH PROVINSI MALUKU PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH NOMOR 03 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH | -. TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
a.
BUPATI MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH NOMOR 03 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH | -. TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALUKU TENGAH,
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015:
Page 10f 16
- . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah b. tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015, .
- Mengingat .
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: 1
- . Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 2. tentang Pembentukan Daerah -Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645):
- . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi 3. Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851):
- -Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, 4. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286):
- . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 5. Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355):
- -Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 6. Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400),
- . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 7. aing Ti ia Tahun 2004 Nomor 104,"Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421):
- -Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 8. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438):
- -Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 9. Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049),
Page 2 of 16
.
!
|
|
|
i
'
|
:
i
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234): |
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 142, Tamabahan Lembaran Negara nomor 5547),
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 142, Tamabahan Lembaran Negara nomor 5547),
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan. Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) :
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137):
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575):
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578):
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585):
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 46):
,
|
'
.
Makpa.
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712): | , |
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737): |
|
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, TambahanLembaran Negara Nomor 5155),
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 20 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165):
23. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2i Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310):
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 680) :
25. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 63):
26. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Nomor 107):
Page 4 of 16
Pa
'
1
3
.
.
3
:
Menetapkan:
27. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013 Nomor 159):
28. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan | Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2014 Nomor 174) :
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH dan
BUPATI MALUKU TENGAH
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015. |
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. 1.268.001.745.340.bertambah sejumlah Rp. 72.643.218.660,Sehingga menjadi Rp. 1.340.644.964.000,dengan rincian sebagai I berikut : 'an
1. Pendapatan
- a. Semula
- b. Bertambah/ (Berkurang)
Rp. 1.268.001.745.340.-
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
Rp. 1.340.644.964.000.-
Page 5 of 16
.A.uaaaaaagaaaaaaaaaaaaawwwwwwayya
Rp. 72.643.218.660.-
.
2. Belanja
- a. Semula
|
.
Rp. 1.301.059.745.340.-
Bertambah/(Berkurang)
|
-
Rp. 169.118.775.660.-
Jumlah Belanja Setelah Perubahan Surflus/ (Defisit) Setelah Perubahan N
Rp. 1.470.178.521.000.-
(Rp.
129.533.557.000.-)
3. Pembiayaan
Penerimaan
- 1) Semula
Rp.
38.058.000.000.-
- 2) Bertambah/(Berkurang)
Rp. 91.475.557.000.-
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
Rp. 129.533.557.000.-
Pengeluaran
- 1) Semula
Rp.
5.005.000.000.-
- 2) Bertambah/ (Berkurang) -:--
(Rp. 5.000.000.000.)
Har
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan
Rp.
O.-
Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan
-
Rp.
129.533.557.000.-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan
Rp.
O.-
Page 60f 16
Pasal 2
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 1
- a. Pendapatan Asli Daerah
- 1) Semula
:
Rp.
51.909.664.000.-
- 2) Bertambah/(Berkurang)
Rp. 16.260.927.000.-
Jumiah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan
Rp. 68.170.591.000.-
- b. Dana Perimbangan
- 1) Semula
Rp. 1.033.089.983.000.-
- 2) Bertambah/ (Berkurang) E
Rp. - 10.837.500.000.-
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan
Rp. 1.043.927.483.000.-
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- 1) Semula
Rp. 183.062.098.340.-
- 2) Bertambah/(Berkurang!
Rp. 45.544.791.660.-
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan
Rp. 228.546.890.000.-
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari Pendapatan :
- a. Pajak Daerah
|
- 1) Semula
Rp. 8.033.249.000.-
- 2) Bertambah/(Berkurang)
Rp. 1.000.000.000.-
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan
Rp. 9.033.249.000.-
Page 70f16
1.
- b. Retribusi Daerah
- 1) Semula
Rp. 39.326.415.000.-
- 2) Bertambah/(Berkurang)
Rp. '7.960.927.000.-
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan
Rp. 47.287.342.000.-
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- '
'Semula
Rp. 700.000.000.-
- 2) Bertambah/(Berkurang)
(Rp. 700.000.000.-)
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan setelah Perubahan
Rp. O.-
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
- 1) Semula
Rp. 3.850.000.000.-
- 2) Bertambah/(Berkurang)
'Rp. 8.000.000.000.-
Jumlah Lain-Lain
Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan
Rp. 11.850.000.000.-
- (3), Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- 1) Semula
Rp.
- 40.299.264.000.-
- 2) Bertambah / (Berkurang)
Jumlah Dana Bagi Hasil pajak setelah Perubahan
Rp. O.-
.LXEdL
Rp. 40.299.264.000.-
Page 8 of 16
ll mw
,
.
- b. Dana Alokasi Umum
- 1) Semula
Rp. 885.791.029.000.-
- 2) Bertambah/(Berkurang)
Rp. , O.-
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan
Rp. 885.791.029.600.-
- c. Dana Alokasi Khusus
- 1) Semula
-Rp. 106.999.690.000.-
- 2) Bertambah/(Berkurang)
Rp. 10.837.500.000.-
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan
Rp. 117.837.190.000.-
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c terdiri dari jznis Ia
Pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah
- 1) Semula
Rp. 24.031.312.340.-
- 2) Bertambah/(Berkurang)
Rp. 29.300.664.660.-
Jumlah Perdapatan Hibah setelah Perubahan
|
kp. 53.331.977.600.-
$ hee Ko,
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah 1 Lainnya F
- 3) Semula
Rp. 7.000.000.000.-
- 4) Bertambah / (Berkurang'
Rp. 13.233.021.000.-
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan
Rp. 20.233.021.000.-
Page 9 of 16
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- 1) Semula
Rp. 151.970.786.000.-
- 2) Bertambah/ (Berkurang) W
Rp. O.-
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan
Rp. 151.970.786.000.-
- d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
- 1) Semula
ae
Rp.
O.-
- 2) Bertambah/ (Berkurang)
Rp. 3.011.106.000.-
Jumiah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
setelah Perubahan
Rp. 3.011.106.000.-
Pasal 3
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Belanja Tidak Langsung
- 1) Semula
Rp. 846.618.827.290.-
- 2) Bertambah /(Berkurang)
Rp. 5.353.147.120.-
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan
Rp. 851.971.974.410.-
- b. Belanja Langsung
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(Berkurang)
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan
Rp. 454.440.918.050.-
Rp. 163.765.628.540.-
Rp. 618.206.546.590.-
Page 10of 16
NN
|
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- 1) Semula
Rp. 773.456.654.000.-
- 2) Bertambah/(Berkurang)
(Rp. 26.947.517.540.)
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan
Rp. 746.509.136.460.-
- b. Belanja Subsidi
- 1) Semuia
- Rp. 2.035.830.000.-
- .2) Bertambah/(Berkurang)
Rp. O.-
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan
Rp. 2.035.830.000.-
Cc. Belanja Hibah
- 1) Semula
- Rp. 16.000.000.000.-
- 2) Bertambah/ (Berkurang)
(Rp. 2.000.000.000.-)
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan
Rp. 14.000.000.000.-
Belanja Bantuan Sosial
- 1) Semula
Rp.
5.209.000.000.-
- 2) Bertambah/(Berkurang)
Rp. 1.000.000.000.-
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan
Rp. 6.209.000.000.-
Page 11 of 16
$
|
E
'
1
"
1
i
ks
z
:
&amp;
E
'e: Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
- 1) Semula
|
Rp. 39.917.343.290.-
- 2) Bertambah/(Berkurang)
Rp. 29.300.664.660.-
f
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/
Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan
Rp. 69.218.007.950.-
- f. Belanja Tidak Terduga
- 1) Semula
Rp. 10.000.000.090.-
- 2) Bertambah/(Berkurang)
Rp. 4.000.000.000.-
Jumlah Beianja Tidak Terduga setelah Perubahan
Rp. 14. 000.090.000.-
Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- 1) Semula
Rp. 28.322.643.500.-
- 2) Bertambah/(Berkurang)
Rp. 4.591.616.500.-
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan
Rp. 32.914.260.000.-
- b. Belanja Barang dan Jasa
.
- 1) Semula
Rp. 183.063.652.895.-
- 2) Bertambah/(Berkurang)
Rp. 40.633.848.700.-
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan
Rp. 223.697.501.595.-
Page 12 of 16
:
1
:
:
:
1
Naa
- c. Belanja Modal
- 1) Semula
:
- 2) Bertambah/(Berkurang)
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan
Pasal 4
- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari
- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah Rp. 129.533.557.000.-
- 1) Semula
Rp.
38.058.000,000.-
- 2) Bertambah/ (Berkurang)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah Rp. O.-
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(Berkurang)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan
Rp. 91.475.557.000.-
- Rp 5.000.000.000.-
(Rp. 5.000.000.000.)
|
Rp. 243.054.621.655.-
Rp. 118.540.163.340.-
Rp. 361.594.784.995.-
Rp. 129.533.557.000.-
Rp. O.-
Page 13 of 16
BATA
INA ERA
:
F
!
!
i
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan : t a
- a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah Rp. 38.005.000.000.-
3. 1 Semula
4. 2
f
Rp.
- 38.005.000.000.-
- 2) Bertambah/(Berkurang)
Rp. 91.475.557.000.-
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan an
- b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. O.-
- 1) Semula
Rp.
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan
Rp.
Rp. 129.533.557.060.-
O.-
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 0.-
- 1) Semula
Rp. 5.000.000.000.-
- 2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah setelah Perubahan
(Rp. 5.000.000.000.-)
|
O.-
O.-
Rp.
O.-
Page 14 of 16
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan yang terdiri dari :

1. Lampiran 1 Ringkasan Perubahan APBD:
2. Lampiran II (Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD,
3. Lampiran Ili Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan,
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara:
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan:
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah,
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran iri,
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. d

To



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH, PROVINSI MALUKU :