PERATURAN BUPATI RI Nomor 122 Tahun 2013 tentang IZIN REKLAMASI (berlaku 19 Desember 2013)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG
Nomor : 56 Tahun : 2013
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR : 56 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN REKLAMASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERANG, bahwa untuk melaksanakan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan ketentuan Pasal 79 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Kabupaten Serang Tahun 2013-2032, dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Reklamasi.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 267);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 812);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 820);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 821);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 822);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil di Kabupaten Serang Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 9).
MEMUTUSKAN: ________________
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN REKLAMASI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.
5. Bupati adalah Bupati Serang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.
7. Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal selanjutnya yang disingkat BPTPM adalah Perangkat Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola sebagian Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di daerah dengan sistem Penanaman Modal.
8. Kepala BPTPM adalah Kepala BPTPM Kabupaten Serang.
9. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
10. Izin Reklamasi adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
11. Pengerukan adalah kegiatan penggalian atau pengambilan tanah dan batuan dasar baik di daratan maupun di bawah air.
12. Pengurugan adalah kegiatan penimbunan tanah dan/atau batuan di atas permukaan tanah dan/atau batuan.
13. Pengeringan Lahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengubah perairan dan/atau daratan menjadi menjadi lahan kering dengan cara pemompaan dan/atau dengan drainase.
14. Drainase adalah metode pengaliran air permukaan atau air tanah agar perairan berubah menjadi lahan.
15. Matrial Reklamasi adalah material yang digunakan untuk reklamasi.
16. Setiap Orang adalah orang perseorangan dan atau pribadi.
17. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
18. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati, beranggotakan wakil dari SKPD terkait dalam proses penerbitan perijinan yang memerlukan pemeriksaan lapangan dan kajian secara teknis.
PEMBERIAN IZIN REKLAMASI
BAB II - PEMBERIAN IZIN REKLAMASI
Pasal 2
- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan reklamasi di daerah wajib membuat perencanaan reklamasi dan memiliki Izin Lokasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi dari Bupati.
- (2) Perencanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
- a. penentuan lokasi;
- b. penyusunan rencana induk;
- c. studi kelayakan; dan
- d. penyusunan rancangan detail.
- (3) Izin Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (4) Kegiatan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan pada kawasan konservasi dan alur laut.
BAB II - PEMBERIAN IZIN REKLAMASI
Pasal 3
- (1) Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dilakukan
BAB II - PEMBERIAN IZIN REKLAMASI
Pasal 4
- (1) Permohonan izin reklamasi diajukan kepada Bupati melalui Kepala BPTPM.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut :
- a. surat permohonan;
- b. identitas pemohon;
- c. proposal reklamasi;
- d. peta lokasi dengan koordinat geografis;
- e. izin lokasi;
- f. rencana induk reklamasi;
- g. izin lingkungan;
- h. dokumen studi kelayakan teknis dan ekonomi finansial;
- i. dokumen rancangan detail reklamasi;
- j. metode pelaksanaan dan jadwal pelaksnaan reklamasi;
- k. bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan; dan
- l. bukti kesesuaian lokasi reklamasi dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari SKPD yang berwenang.
- (3) Bupati melalui Kepala BPTPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya memberikan atau menolak permohonan izin reklamasi dalam waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.
- (5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan atau menolak permohonan, maka permohonan dianggap disetujui dan wajib mengeluarkan izin reklamasi.
BAB II - PEMBERIAN IZIN REKLAMASI
Pasal 5
Setiap pemegang izin reklamasi dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun wajib melaksanakan :
- a. pembangunan fisik sejak diterbitkan izin reklamasi;
- b. menyampaikan laporan secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali kepada instansi pemberi izin dan SKPD terkait; dan
- c. melaksanakan reklamasi sesuai dengan rencana detail dan izin lingkungan.
BAB II - PEMBERIAN IZIN REKLAMASI
Pasal 6
- (1) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) oleh penerima izin dilaksanakan pada areal yang telah ditetapkan dalam izin reklamasi.
- (2) Pelaksanaan reklamasi pada areal yang telah ditetapkan dalam izin reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara langsung oleh penerima izin dan/atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga ## BAB III
TATA CARA PEMBERIAN IZIN REKLAMASI
BAB II - PEMBERIAN IZIN REKLAMASI
Pasal 7
- (1) Tata cara pemberian Izin Reklamasi adalah sebagai berikut :
- a. pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala BPTPM yang dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) di loket pendaftaran;
- b. petugas memeriksa kelengkapan persyaratan berkas permohonan sebagaimana dimaksud huruf a;
- c. dalam hal berkas permohonan izin reklamasi sebagaimana dimaksud huruf b, belum lengkap petugas mengembalikan berkas kepada pemohon untuk melengkapi dengan disertai
PENJELASAN
Pembukaan
;
- d. dalam hal kelengkapan persyaratan berkas permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, telah lengkap berkas permohonan dicatat oleh petugas kedalam buku agenda surat masuk dan menyampaikannya kepada Kepala BPTPM;
- e. Kepala BPTPM memberikan disposisi kepada Kepala Bidang Penanaman Modal untuk melakukan rapat koordinasi dengan Tim Teknis bersama pemohon membahas permohonan dengan terlebih dahulu penyampaian ekspose oleh pemohon selanjutnya diberikan saran/pendapat dari Tim Teknis dengan memperhatikan :
1. rencana kegiatan;
2. pertimbangan teknis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil;
3. arah rencana tata ruang;
4. alur pelayaran;
5. kepentingan pihak lain yang ada dalam areal reklamasi yang dimohon;
6. kondisi masyarakat sekitar; dan
7. aspek lingkungan sekitar.
- f. peninjauan lokasi oleh Tim Teknis;
- g. hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud huruf e, dan hasil peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud huruf f, dibuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh peserta rapat atau peserta peninjau lokasi, sebagai bahan pertimbangan Kepala Badan BPTPM untuk memberikan atau menolak atas permohonan izin reklamasi;
- h. Kepala Bidang Penanaman Modal atau yang membidangi menyiapkan naskah Keputusan Bupati tentang pemberian izin reklamasi yang dilampiri persyaratan teknis sebagai berikut:
1. Berita Acara Pembahasan dan Peninjauan Lokasi;
2. Risalah Pertimbangan Teknis kesesuaian lokasi reklamasi dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari SKPD yang berwenang;
3. Rekomendasi tentang tidak masuk dalam wilayah alur laut dari SKPD terkait; dan
4. Peta Lokasi yang dibuat mengikuti kaedah pemetaan dalam rangka penatagunaan tanah yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati.
- i. naskah Keputusan Bupati tentang pemberian izin reklamasi sebagaimana dimaksud huruf h, disampaikan oleh Kepala BPTPM kepada Bagian Hukum Setda Kabupaten Serang untuk proses penandatanganan, penomoran dan pendokumentasian;
- j. dalam hal naskah Keputusan Bupati tentang pemberian izin reklamasi sebagaimana dimaksud huruf i, telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, Bagian Hukum Setda Kabupaten Serang melaksanakan proses penandatanganan;
- l. naskah Keputusan Bupati tentang pemberian izin reklamasi sebagaimana dimaksud huruf j yang sudah ditandatangani, disampaikan kepada Kepala BPTPM dan selanjutnya diberikan kepada pemohon;
- m. dalam hal berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Tim Teknis, pemohon tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, sebagaimana dimaksud dalam
PENJELASAN
Pasal 4
- (2) Tata cara permohonan izin reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam bentuk bagan alur yang tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 8

Proses penerbitan Keputusan Kepala BPTPM tentang pemberian dan penolakan izin reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, paling lama 12 (dua belas) hari kerja, terhitung sejak dilaksanakannya rapat koordinasi.

## BAB IV

## JANGKA WAKTU

## Pasal 9

Jangka waktu pemberian izin reklamasi diberikan paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan metode dan jadwal reklamasi.

## BAB V

## PENGAWASAN

## Pasal 10

- (1) Kepala BPTPM membentuk Tim Pengawasan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan reklamasi di lapangan atas pemberian izin reklamasi sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam Hal dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima izin tidak memenuhi/mematuhi persyaratan dan kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam Izin reklamasi maka Tim Pengawasan memberikan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu.
- (3) Dalam Hal surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan oleh penerima izin, maka Tim Pengawasan dapat mengajukan usul kepada Bupati melalui Kepala BPTPM agar Izin reklamasi dicabut/dibatalkan.


- (4) Usul Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar pertimbangan Bupati melalui Kepala BPTPM untuk mencabut/membatalkan izin lokasi.
- (5) Dalam hal Bupati melalui Kepala BPTPM telah mencabut Izin reklamasi, maka Kepala BPTPM meminta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang untuk melakukan eksekusi dan lokasinya dapat direkomendasikan untuk diberikan kepada pemohon Izin reklamasi lainnya.

## BAB VII

## KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

## Pasal 11

Izin reklamasi yang sudah diberikan kepada penerima izin sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir dan apabila mengajukan permohonan izin baru harus mengacu kepada Peraturan Bupati ini.

## Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang pada tanggal 19 Desember 2013

BUPATI SERANG,

Cap/Ttd

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang pada tanggal 19 Desember 2013

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/Ttd

LALU ATHARUSSALAM RAIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2013 NOMOR 56