Unknown BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG Nomor 9 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BANK SULSELBAR, PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DAN PERUSAHAAN DAERAH MAPPATUWO KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN (berlaku 1 September 2015)
Pembukaan
Mengingat
:
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BANK SULSELBAR, PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DAN PERUSAHAAN DAERAH MAPPATUWO KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan
- Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah Tahun Anggaran 2015 telah disetujui untuk tambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Mappatuwo Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Bank Sulselbar, Perusahaan Daerah Air Minum Dan Perusahaan Daerah Mappatuwo Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan.
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Sulselbar, Perusahaan Daerah Air Minum Dan Perusahaan Daerah Mappatuwo (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012 Nomor 4), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012 Nomor 6).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN dan BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BANK SULSELBAR, PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DAN PERUSAHAAN DAERAH MAPPATUWO KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Bank Sulselbar, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Mappatuwo Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012 Nomor 4); diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 4
- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang telah disetor pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada Tahun Anggaran 2006, Tahun Anggaran 2008 dan Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp3.310.879.061,(tiga miliar tiga ratus sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
- a. tahun anggaran 2006 sebesar = Rp2.975.248.996,-
- b. tahun anggaran 2008 sebesar = Rp 150.000.000,-
- c. tahun anggaran 2009 sebesar = Rp 185.630.095,jumlah = Rp3.310.879.061,-
- (2) Tambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sehingga jumlah penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebesar Rp3.610.879.061,- (tiga miliar enam ratus sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam puluh satu rupiah);
- (3) Besarnya penyertaan modal tahun berikut disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
Pasal 5
- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang telah disetor pada Perusahaan Daerah Mappatuwo Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp484.800.000,(empat ratus delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- (2) Tambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Mappatuwo untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sehingga jumlah penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebesar Rp784.800.000,- (tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- (3) Besarnya Penyertaan Modal tahun berikut disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
I
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Penetapan: Ditetapkan di Pangkajene pada tanggal, 1 September 2015

Penandatangan: BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Penetapan: Diundangkan di Pangkajene pada tanggal 28 September 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Distribusi: ANWAR RECCA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2015 NOMOR 9 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2015