Unknown Unknown Nomor 44 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku Unknown)
Pasal 3
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 1 1 ayat 1 Undang­ Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai
PENJELASAN
Pembukaan
dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 201 7 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- c. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 201 7 sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
Mengingat 1 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
- Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten tang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12.Peraturan ...
- 1 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
- 1 3 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagiamana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- 1 5 . Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 1 Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ka bu paten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 7);
- 1 7. Peraturan Daerah Ka bu paten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 2).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
dan BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
## MEMUTUSKAN :
Menetapkan
- PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHON ANGGARAN 2017.
## BAB I
## KETENTUAN UMUM
##
PENJELASAN
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan : - 1 . Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; 3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur; 4. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 6. Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 7. Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 8. Penerimaan adalah uang yang masuk ke Kas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 9. Pengeluaran adalah uang yang keluar dari kas Daerah Ka bu paten Ogan Komering Ulu Timur. - 1 0 . Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. - 1 1. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. - 1 2 . Pembiayaan Daerah adalah Semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. - 1 3 . SILPA adalah Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. ## BAB II ## PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017 ## Pasal2 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut: 1. Pendapatan - a. Semula - b. Bertambah/ (Berkurang) - c. Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. l . 5 7 2 . 5 2 2 . 2 2 5 . 0 4 1 , 0 0 Rp. 98.746.592.047,00 Rp. 1.671.268.817 . 088,00 2.Belanja . . . ## 2. Belanja Rp.1.572.819.447.62 l ,00 Rp. 98.093.993.083,00 Rp.1.670. 913.440. 704,00 Rp. 355.376.384,00 - a. Semula - b. Bertambah/ (Berkurang) - c. Jumlah Belanja setelah perubahan Surplus/ (Defisit) Setelah Perubahan ## 3. Pembiayaan - a. Penerimaan - Semula - Bertambah/ (Berkurang) - Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. Rp. Rp. 2.841. 722.580,00 ( 652.598.963,77) 2.189.123.616,23 ## b. Pengeluaran - Semula - Bertambah/ (Berkurang) - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 2.544.500.000,00 Rp. Rp. 0,23 2.544.500.000,23 4. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. Pembiayaan netto setelah perubahan Rp. ( 355.376.384,00) 0,00 ## Pasal3 ## 1 . Pendapatan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat ( 1) terdiri dari : - a. Pendapatan Asli Daerah - Semula - Bertambah/ (Berkurang) - Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan ## b. Dana Perimbangan - Semula - Bertambah/(Berkurang) 64. 785.580.600,00 Rp. Rp. 8.870.000.000,00 73.655.580.600,00 Rp. Rp.1.159.376.443.264,00 Rp. ( 6.188.565.807,00) Rp. 348.360.201.177,00 - Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahanRp. l.153.187.877.457,00 ## c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - Semula - Bertambah/ (Berkurang) - Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan Rp. 96.065.157.854,00 Rp. 444.425.359.031,00 ## 2. Belanja yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) terdiri dari : - a. Belanja Tidak Langsung - Semula - Bertambah/ (Berkurang) - Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp. 928.401.761.312,00 Rp. 21.813.189.463,00 Rp. 950.214.950.775,00 b.Belanja . . . | b. Belanja Langsung - Semula | Rp. | 644.417.686.309,00 | |------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------| | - Bertambah/(Berkurang) | | RD. 76.280.803.620, | | - Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan | Rp. | 720.698.489.929,00 | | Pasal4 | Pasal4 | Pasal4 | | . Pendapatan Asli Daerah yang dimaksud dalam terdiri dari : | pasal | 3 ayat ( 1) pada huruf | | a. Pendapatan pajak daerah - Semula | Rp. | 19.021.390.000,00 | | - Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | 2.200.000.000,00 | | - Jumlah Pendapatan pajak daerah setelah perubahan | Rp. | 21.221.390.000,00 | | b. Hasil Retribusi daerah | | | | - Semula - | Rp. | 8.264.190.600,00 | | Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | 1.750.000.000,00 | | - Jumlah Hasil retribusi daerah setelah perubahan | Rp. | 10.014.190.600,00 | | c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | | | | - Semula | Rp. | 1.250.000.000,00 | | - Bertambah/(Berkurang) | | RD. 420.000.000,OO | | - Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | Rp. | 1.670.000.000,00 | | d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | | | | - Semula | Rp. | 36.250.000.000,00 | | - Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | 4.500.000.000,00 | | - Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | Rp. | 40.750.000.000,00 | | Dana Perimbangan yang dimaksud dalam pasal | 3 ayat | ( 1 ) pada huruf (b) | | dari: | | | | a. Bagi basil pajak & Bukan Pajak - Semula | Rp. | 153.136.649.264,00 | | - Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | 507.398.193,00 | | - Jumlah Bagi basil pajak & Bukan Pajak setelah perubahan | Rp. | 153.644.047.457,00 | | b. Dana Alokasi Umum | | | | - Semula | Rp. | 762.354.117.000,00 | | - Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | [6.696.055.000,00] | | - Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan | Rp. | 755.658.062.000,00 | | c. Dana Alokasi Khusus | | | | - Semula | Rp. | 243.885.677.000,00 | | - Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | 91.000,00 | | - Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan | Rp. | 243.885.768.000,00 | 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) pada huruf (c) terdiri dari : - a. Pendapatan hibah - Semula Rp. 0,00 - Bertambah/(Berkurang) Rp. 83.858.000.000, - Jumlah Pendapatan hibah setelah perubahan Rp. 83.858.000.000,00 ## b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya - Semula Rp. 103.124.546.177,00 - Bertambah/(Berkurang) Rp. 12.207.157.854, - Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Rp. dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan 1 1 5 . 3 3 1. 7 0 4 . 0 3 1 , 0 0 - c. Dana Penyesuaian dan otonomi khusus - Semula - Bertam bah/ (Ber kurang) - Jumlah Dana Penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp. Rp Rp. 7. 500. 000. 000, 00 0,00 7.500.000.000,00 ## d. Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya - Semula - Rp. 4.000.000.000,00 - Bertambah/(Berkurang) - Jumlah Bantuan keuangan dari Provinsi atau Rp. Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan p. O,OO 4.000.000.000,00 - e. Dana Desa - Semula - Bertambah/ (Berkurang) - Jumlah Dana Desa setelah perubahan 4. Belanja Tidak Langsung yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) pada huruf (a) terdiri dari : - a. Belanja Pegawai - Semula - Bertambah/(Berkurang) - Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 233.735.655.000,00 Rp. 0,00 Rp. 233. 735.655.000,00 ## b. Belanja subsidi - Semula - Bertambah/(Berkurang) - Jumlah Belanja subsidi setelah perubahan - c. Belanja hibah - Semula - Bertambah/(Berkurang) - Jumlah Belanja hibah setelah perubahan ## d. Belanja Bantuan Sosial - Semula - Bertambah/(Berkurang) - Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp. 611.081.216.312,00 Rp. (6.1+2.174.387, Rp. 605.939.041.925,00 Rp. 1.200.000.000,00 p. O,OO Rp. 1.200.000.000,00 Rp. 23.762.610.000,00 Rp. 1.399.263.250,0 Rp. 25.161.873.250,00 Rp. 980.000.000,00 Rp. 1.721.855.000,0 Rp. 2.701.855.000,00 e.Belanja . . . - e. Belanja bantuan keuangankepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa - Semula Rp. 290.377 .935.000,00 - Bertambah/(Berkurang) RD. 23.834.245.600, - Jumlah Belanja bantuan keuangan kepada Rp. 314.212.180.600,00 Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah perubahan - f. Belanja tidak terduga 5. Belanja Langsung yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) pada huruf (b) terdiri dari : - a. Belanja pegawai 6. Penerimaan Pembiayaan Daerah yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) pada huruf (a) terdiri dari : - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya - Semula - Bertambah/(Berkurang) - Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran Rp. tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan 7. Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) pada huruf (b) terdiri dari : - a. Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah - Semula - Bertambah/(Berkurang) - Jumlah Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan - Semula - Bertambah/ (Berkurang) - Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. Rp. Rp. 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 19.240.057.920,00 1 0 . 983.467 .000,00 8.256.590.920,00 Rp. Rp. Rp. - Semula - Bertambah/(Berkurang) - Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan ## b. Belanja barang/ jasa - Semula - Bertambah/ (Berkurang) - Jumlah Belanja barang/ jasa - setelah perubahan - c. Belanja modal - Semula - Bertambah/ (Berkurang) - Jumlah Belanja modal setelah perubahan Rp. 312.351.544.561,00 RD. 77.566.048939,00 Rp. 389.917.593.500,00 Rp. 321.082.674. 748,00 RD. ( 9.541.836.239,00) Rp. 311.540.838.509,00 Rp. 2.841.722.580,00 Rp. ( 652.598.963,77) 2.189.123.616,23 Rp. 2.544.500.000,00 RD. O,28 Rp. 2.544.500.000,23
PENJELASAN
Pasal 6
. . . ## Pasal6 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran

- I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Lampiran II menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi.

- Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

4. Lampiran

- IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan.

5. Lampiran

- V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah.

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah.

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal.

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap

10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya.

- 1 1. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.

- 1 2 . Lampiran XII Daftar Cadangan Daerah.

- Daerah.

- 1 3 . Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

## BAB III

## KETENTUAN LAIN - LAIN

## Pasal 7

- ( 1 ) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.


## Pasal 8

Bupati Ogan Komering Ulu Timur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2017.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura

pada tanggal

1 3,

Ober

BUPATI OGAN

2017

OMERING ULU TIMUR,

HM. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura pada tanggal / Oller 2017 SEKRETARIS DAE H KABUPATEN OGAV KOMERING ULU TIMUR,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2017 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR PROVINS! SUMATERA SELATAN : ( 4 / O KUT/2017)