PERATURAN WALIKOTA BI Nomor 12 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN D!NAS DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BITUNG, - a. bahwa perjalanan dinas dilaksanakan dalarn rangka menunjang tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan secara tertib, efektif, transparan dan bertanggungjawab serta peruntukannya merobawa dampak positif bagi Pemerintah Kota Bitung; - b. bahwa guna efisiensi pelaksanaan perjalanan dinas ketentuan mengenai penandatanganan Surat Perintah Tugas dan ketentuan mengenai tata cara perjalanan dinas perlu disesuaikan sehingga Peraturan Walikota Bitung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas perlu dilakukan perubahan; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu (berlaku 23 Januari 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BITUNG PROVINS! SULAWESI UTARA
PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN D!NAS
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
- a. bahwa perjalanan dinas dilaksanakan dalarn rangka menunjang tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan secara tertib, efektif, transparan dan bertanggungjawab serta peruntukannya merobawa dampak positif bagi Pemerintah Kota Bitung;
- b. bahwa guna efisiensi pelaksanaan perjalanan dinas ketentuan mengenai penandatanganan Surat Perintah Tugas dan ketentuan mengenai tata cara perjalanan dinas perlu disesuaikan sehingga Peraturan Walikota Bitung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bitung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat ll Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. 4, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
8. Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintahan Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
Menetapkan
15. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota BitungTahun 2014 Nomor 11);
16. Peraturan Walikota Bitung Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2014 Nomor 167);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bitung Nomor 3 Tahun 2015 ten tang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kota Bi tung Tahun 2015 Norn or 3) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 5 ayat (3)dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 5
- (1) Bagi Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah yang melakukan Perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar Daerah, SPT ditandatangani oleh Walikota.
- (2) Apabila Walikota berhalangan, SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Wakil Walikota atas nama Walikota.
- (3) Dihapus.
2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 5 (lima) Pasal yaitu Pasal SA, Pasal SB, Pasal SC, Pasal SDdan Pasal SE, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal SA
- (1) Bagi Pejabat Eselon 11/b dan Eselon Ill (Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, Camat, Direktur RSUD, Kepala Kantor, Sekretaris KORPRI, Sekretaris KPU, Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat DPRD, Lakhar BNK dan Kepala Lakhar BPBD) yang melakukan perjalanan dinas, baik dalam daerah maupun luar Daerah, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Apabila Sekretaris Daerah berhalangan, SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi.
- (I) Bagi Pejabat Eselon lll/a (Sekretaris Dinas/Badan), Eselon Ill/b (Kabid Dinas/Badan), Eselon IV, Kepala Sekolah, Guru, Go! IV, Go! lll, Go! I/Il, TP-PKK, DWP, Ajudan/Patwal dan Masyarakat yang melaksana.kan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi, SPT ditandatangani oieh Sekretaris Daerah.
- (2) Apabila Sekretaris Daerah berhalarigan, SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (!) ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang mem bidangi.
Pasal SC
- (!) Bagi Pejabat Eselon lll/a (Sekretaris Dinas/Badan). Eselon Ill/b (Kabid Dinas/Badan), Eselon IV, Kepala Sekoiah, Guru, Go! IV, Gol III, Go! 1/Il, TP-PKK, DWP, Ajudan/Patwal dan Masyarakat yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah atau perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi, SPT ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi.
- (2) Apabila Asisten Sekretaris Daerah yang mernbidangi berhalangan, SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (!) ditandatangani oleh Kepala SKPD/Unit Kerja.
Pasal SD
- (!) Bagi Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah yang melakukan perjalanan dinas luar negeri, SPT ditandatangani oleh Walikota.
- (2) Apabila Walikota berhalangan, SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (!) ditandatangani oleh Wakil Walikota atas nama Walikota.
Pasal SE
- (!) Bagi Pejabat Eseion Il/b, Eselon III, Eselon IV, Kepala Sekolah, Guru, Go! IV, Gol Ill, Go! I/II, TP-PKK, DWP, Ajudan/Patwal dan Masyarakat yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri, SPT ditandatangani oleh Walikota.
- (2) Apabila Walikota berhalangan, SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (!) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
Pasal 6
Tata cara penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal SA, Pasal 58, Pasal SC, Pasal SD dan Pasal SE dan Pasal 6 mengacu pada ketentuan mengenai Tata Naskah Dinas yang berlaku.
4.
Pasal 20
- (1) Perjalanan Dinas hanya dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu, untuk hari minggu dan hari libur nasional tidak diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Perjalanan Dinas yang sifatnya untuk koordinasi dan/atau konsultasi, dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kecuali ada pertimbangan lain dan disertai perintah tertulis dari Sekretaris Daerah berupa disposisi.
- (3) Perjalanan Dinas yang sifatnya untuk koordinasi dan/atau konsultasi, dilaksanakan hanya oleh 1 (satu) orang setiap SKPD / Unit Kerja kecuali ada pertimbangan lain dan disertai perintah tertulis dari Sekretaris Daerah berupa disposisi dengan maksud dan tujuan yangjelas untuk berkonsultasi/koordinasi.
- (4) Perjalanan Dinas yang sifatnya untuk koordinasi dan/atau konsultasi hanya dilaksanakan oleh Pejabat yang memegang Jabatan Struktural kecuali ada pertimbangan lain dan disertai perintah tertulis dari Sekretaris Daerah berupa disposisi dapat mengikutsertakan staf/fungsional.
- (5) Perjalanan Dinas dalam rangka studi banding dan/atau kunjungan kerja, dilaksanakan sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPD oleh Pejabat yang berwenang.
- (6) Perjalanan Dinas dalam rangka studi banding dan/ atau kunjungan kerja harus terlebih dahulu mengirim pemberitahuan berupa surat resmi ke daerah tujuan, dan daerah tujuan mengirim kembali pemberitahuan melalui surat resmi untuk menerima pelaksanaan studi banding dan/atau kunjungan kerja dimaksud.
- (7) Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri rapat, sosialisasi, rekonsiliasi, seminar, workshop, kursue, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, yang harus menyetor biaya kontribusi, dilaksanakan sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPD oleh Pejabat yang berwenang dengan mengacu pada surat/undangan/pemberitahuan resmi dari Kementerian/Departemen/Lembaga Pemerintah yang pelaksanaannya dilaksanakan di Gedung/Kantor Pemerintah dan diberikan Uang Harian sesuai jumlah hari yang tercantum dalam SPT dan SPD dengan mengacu pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (8) Apabila perjalanan dinas dalam rangka menghadiri rapat, sosialisasi, rekonsiliasi, seminar, workshop, kursus, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan terdapat biaya kontribusi yang harus disetor oleh pelaksana perjalanan dinas, maka biaya kontribusi tersebut tidak dapat dimasukkan dalam komponen biaya perjalanan dinas tetapi dianggarkan tersendiri dalam APBD.
- (9) Dilarang mengikuti kegiatan rapat, sosialisasi, seminar, workshop, kursus, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Lembaga/Organisasi Non Pemerintah yang pelaksanaan bertempat di hotel-hotel dan/atau tempat lain selain gedung/kantor Pemerintah.

- (10) Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti kegiatan/event Intemasional/ nasional, seperti pelaksanaan pameran, Kata Sehat, Adipura dan lain-lain, hanya boleh diikuti paling banyak 5 (lima) orang, kecuali ada pertimbangan lain dan perintah tertulis dari Sekretaris Daerah berupa disposisi.
- (11) Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti rapat kerja/teknis, seminar, sosialisasi, evaluasi kegiatan, dan lain-lain yang dilaksanakan antar SKPD, Kabupaten/Kota dan/atau lingkup Provinsi Sulawesi Utara, hanya boleh diikuti oleh paling banyak 3 (tiga) orang yang yang berkaitan langsung dengan bidang tersebut, kecuali ada pertimbangan lain dan perintah tertulis dari Sekretaris Daerah berupa disposisi
- (12) Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan pada hari minggu dan/atau hari libur nasional apabila untuk menghadiri rapat/ sosialisasi yang sifatnya resmi/ pen ting yang diselenggarakan oleh Kementerian/Departemen/Lembaga Pemerintah, dimana waktu pelaksanaannya sesuai surat/ undangan dimulai pada hari sen in atau hari kerja sesudah hari libur nasional.
- (13) Apabila Sekretaris Daerah berhalangan, disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (31, ayat (4), ayat (10) dan ayat (11) dilakukan oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi atas nama Sekretaris Daerah.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bi tung.

Ditetapkan di Bitung Pada tanggal

23 Januari 2015

Diundangkan di Bitung Pa al 2" J'a nu a ... i 2()1 c; ... , �


, '· ,,! D ·. ,.,;-



BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2015 NOMOR 12