PERATURAN BUPATI MA Nomor 234 Tahun 2017 tentang TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUAN GAN KEPADA PARTAI POLITIK (berlaku 7 Juni 1945)
Pembukaan
Menimbang . bahwa organisasi partai politik merupakan salah satu a. wadah wujud partisipasi masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, kesejahteraan dan kebersamaan,
- . bahwa untuk menunjang kegiatan dan kelancaran b. administrasi Partai Politik perlu adanya bantuan dana yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:
- . bahwa agar pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perlu diatur mengenai tata cara pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik,
- . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana d. dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang 1 Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
- Mengingat Tahun 1956 Nomor 25),
- . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang 2. Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
- . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan 3. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),
- . Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189): 4.
- . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 5.
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) : 6.
- . Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351), 7.
- . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198), 8.
- . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036): 9.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.
Pasal 1
Dalam Peratuan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selanjutnya disebut Badan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota. 5.
6. Partai Politik adalah Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita -cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, Masyarakat, Bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ## BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 2
- (1) Dalam menunjang pendidikan Partai Politik, dan operasional Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah, memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD dengan penghitungannya
Pasal 3
- (1) Besarnya Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Partai Politik perhitungannya
Pasal 4
Penghitungan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dari APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sebagai berikut :
- a. Besarnya nilai bantuan per suara untuk Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum DPRD periode sebelumnya ## BAB III
TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 5
- (1) Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada bupati dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum kabupaten dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa :
- a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC partai politik tingkat Kabupaten atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau
Pasal 6
- (1) Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.
- (2) Dalam hal partai politik terjadi sengketa kepengurusan ditingkat pusat, ditingkat propinsi atau ditingkat kabupaten, pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik dilakukan oleh Susunan kepengurusan Partai Politik ditingkat kabupaten yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK
BAB IV - VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK
Pasal 7
- (1) Kelengkapan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) di Verifikasi oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan anggota terdiri dari unsur Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Instansi Daerah terkait.
3. (3 Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (1) Hasil Verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik ditetapkan dalam suatu Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim.
- (2) Format Berita Acara hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran B tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan Partai Politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. :

## BAB V

## PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

## Pasal 9

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan ke rekening Kas Umum Partai Politik di Daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan Bupati dengan melampirkan Berita Acara Hasil Verifikasi kelengkapan administrasi.
- (2) Ketua Partai Politik di Daerah menyampaikan tanda bukti penerimaan Bantuan Keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana tercantum pada Lampiran C yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

## PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

## Pasal 10

- (1) Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik
- (2) Penggunaan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 6096 dari besaran bantuan yang diterima.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.

## Pasal 11

- 1) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud oleh pasal 10 ayat (3) bertujuan untuk :
- a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,
- b. meningkatkan partisipasi Partai Politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,dan/ atau
- c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- 2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:

- a. Pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- b. Pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik, dan
3. cPengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- 3) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

## Pasal 12

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 antara lain berupa :

- a. seminar,
2. lokakarya, b.
3. dialog interaktif,
4. 20 sarasehan,
5. workshop,dan e
6. 50 Kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.

## Pasal 13

- (1) Kegiatan operasional sekteratiat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) berkaitan dengan :
- a. Administrasi Umum:
- b. Langganan Daya dan Jasa,
4. Cc. Pemeliharaan Data dan Arsip:dan
- d. Pemeliharaan Peralatan Kantor.
- (2) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
- a. Keperluan ATK,
- b. Rapat internal sekretariat:
- c. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat,
- d. Sewa kantor,
- e. Honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten dibidang pengelolaan keuangan.
- (3) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1I)huruf b antara lain:
- a. Telepon dan listrik,
- b. Air minum sekretariat,
15. Cc. Jasa pos dan giro,
- d. Surat menyurat,atau
- e. Media cetak dan elektronik.

- (4 Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
- a. Penyimpanan data elektronik,dan/atau
- b. Penyimpanan data manual.
- (S)Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
- a. Pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat:dan/atau,
- b. Pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

## BAB VII

## PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

## Pasal 14

- (1) Partai Politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.
- (2) Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.
- (3) Partai Politik wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber pada APBD.
- (4) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan Partai Politik dan rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan Partai Politik perkegiatan,dan
- b. Format Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran D yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 15

- (1) Partai Politik wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari Dana Bantuan APBD paling lambat 1(satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain Partai Politik kepada Bupati secara berkala 1 (satu) tahun sekali setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka untuk diketahui masyarakat.
- (5) Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administrasi berupa penghentian bantuan keuangan

dari APBD dalam Tahun Anggaran berkenaan sampai dengan laporan diterima oleh Bupati.

## BAB VIII

## PEMBIAYAAN

## Pasal 16

Pembiayaan dalam pelaksanaan/penyelenggaraan bantuan keuangan Partai Politik dibebankan pada APBD.

## BAB IX

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Diundangkan di Sarilamak, pada tanggal 39 mel 2017 Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LIMA PUL KOTA

M. YUNUS



BER DAERAH KABUPATEN LIMA PULI £ TAHUN 21 NOMOR ah KA H PI


Ditetapkan di

Sarilamak

Pada tanggal

2) mel

2017

:

b BUPATI LIMA PULUH KOTA

Dad

ApIRFENDI ARBI

Tai

n

7 }

TELAH DITELITI BAGIAN HUKUMI

LAMPIRAN

:

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR

:

an

TAHUN 2017

TANGGAL :

2h mei

2017

TENTANG

:

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

## A. FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

|

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini,

1. Nama

Jabatan :

Ketua

Alamat

2. Nama

Jabatan

:

Sekretaris

Alamat

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik.

2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran yang kami sampaikan.

Demikianlah surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DPC

PARTAI

KETUA

SEKRETARIS

## FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI

## KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN

## KEPADA PARTAI

## Nomor :

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : Tahun Tanggal , telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun -yang diajukan oleh DPC

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota pada Pemilihan Umum Tahun sebanyak suara sah x Rp -Rp

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

## TIM VERIFIKASI

## KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN

## KEPADA PARTAI POLITIK

)

| 1) | Ketua | ( ) |
|--------|------------|-------|
| 2) | Sekretaris | ( |
| 3) | Anggota | ( ) |
| 1 | Anggota | ( ) |
| 5) | Anggota | ( ) |
| 6) | Anggota | ( ) |
| 7) | Anggota | ( ) |
| 8) dst | Anggota | |

(

)

## C.BERITA ACARA SERAH TERIMA

## BERITA ACARA

## SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Bupati Lima Puluh Kota atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Ketua dan Bendahara DPC Partai Kabupaten Lima Puluh 'Kota selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun kepada DPC Partai Kabupaten Lima Puluh Kota sejumlah Rp. dan PIHAK KEDUA menerima bantuan keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Daerah, melalui rekening Bank DPC Partai Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berita Acara serah terima ini dinyatakan sah setelah Copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BUD melalui rekening kas umum diterima DPC Partai Politik yang bersangkutan.

Payakumbuh, mei 2017 Pihak Pertama, An. Bupati Lima Puluh Kota Kepala Badan Kesatuan Bangsa &amp; Politik

Pihak Kedua,

DPC

Ketua

Bendahara

## D. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

## KOP SURAT PARTAI POLITIK

## FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA

TAHUN ANGGARAN

BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

| NO | JENIS PENGELUARAN | JENIS KEGIATAN | VOLUME KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN (Rp.) | KET |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|-------|
| 1 | 2 | | | | 5 |
| A B | PENDIDIKANPOLITIK Lokakarya, 1. 2.Dialog Interaktif, Sarasehan: Workshop,dan/atau 5.Kegiatan Pertemuan Lain sesuai tugas dan fungsinya OPERASIONAL SEKRETARIAT 1 Admistrasi Umum | | | | |
| | bidang pengelolaan keuangan a Langganan Daya dan Jasa Telepon dan Listrik Air Minum Jasa Pos dan Giro Surat Menyurat dan/atau d. Surat Kabar Mingguan atau Harian | | | | |
| | Pemeliharaan Data dan Arsip a Penyimpanan data elektronik:dan/atau b Penyimpanan data manual | | | | |
| | Pemeliharaan Peralatan Kantor a Pemeliharaan peralatan elektronik kesekretariatan,dan/atau b Pemeliharaan peralatan inventaris sekretariat | | | | |

Mengetahui : KETUA UMUM / KETUA

BENDAHARA UMUM / BENDAHARA

4

4

## E. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

## KOP SURAT PARTAI POLITIK

## FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

TAHUN ANGGARAN

BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Laporan -

Pertanggungjawaban

penerimaan

dan

pengeluaran

Bantuan

Keuangan

Partai

Politik

sebesar Bulan

Rp

yang

telah

diperiksa

Badan

Pemeriksa

Keuangan

pada

tanggal

,

, Tahun

:

sebagai berikut

| NO | JENIS PENGELUARAN | JENIS KEGIATAN | VOLUME KEGIATAN | REALISASI (Rp.) | KET |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------|
| | 2 | | | | 5 |
| B | PENDIDIKAN POLITIK Seminar: 3. Lokakarya, 4. Dialog Interaktif, 5. Sarasehan, 6. Workshop:dan/atau 7. Kegiatan Pertemuan Lain sesuai 8 tugas dan fungsinya OPERASIONAL SEKRETARIAT 5 Admistrasi Umum f. Keperluan ATK 8 Rapat Internal Sekretariat h Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional secretariat Sewa Kantor Honor Tenaga Administasi i Sekretariat yang berkompeten di | | | | |
| | bidang pengelolaan keuangan 2 Langganan Daya dan Jasa Telepon dan Listrik Air Minum Jasa Pos dan Giro Surat Menyurat dan/atau Surat Kabar Mingguan atau Harian | | | | |
| | Pemeliharaan Data dan Arsip c Penyimpanan data elektronik,dan/atau d Penyimpanan data manual | | | | |
| | Pemeliharaan Peralatan Kantor a Pemeliharaan peralatan elektronik kesekretariatan:dan/atau b. Pemeliharaan peralatan inventaris sekretariat | | 1 | | |

Mengetahui : KETUA UMUM / KETUA

BENDAHARA UMUM / BENDAHARA

4

,

Ditetapkan di Pada tanggal


Sarilamak

met

2017

IRFENDI ARBI

BUPATI LIMA FULUH KOTA

La

BAGIAN HUKJMI

:

: