Unknown Unknown Nomor 68 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten T\rlungagung perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten T\rlungagung yang ditetapkan (berlaku 1 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
- Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Ta:r:.bahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan l.embaran Negara Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2016 Nomor I Seri D);
nl
MEMUTUSKAN:
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEDUDUKAN, SUSUNAN SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH KABUPATEN
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TULUNGAGUNG.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten T\rlungagung.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
2. Kabupaten adalah Kabupaten T\rlungagung.
4. Bupati adalah Bupati Trrlungagung.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tulungagung.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.
9. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten T\:lungagung.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II XTDUDT'KAIf DAIT SUSUNAX ORGAXISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3
- ## BAB I KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten T\rlungagung.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
2. Kabupaten adalah Kabupaten T\rlungagung.
4. Bupati adalah Bupati Trrlungagung.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tulungagung.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.
9. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten T\:lungagung.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II XTDUDT'KAIf DAIT SUSUNAX ORGAXISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penelitian pengembangan.
- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan penelitian pengembangan.
- (4) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
- a. pen)rusunan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaa! pembangunan daerah dan penelitian pengembangan;
- c. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian Pengembangan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinYa.
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan; dan
Bagian Kedua Susunan Organisasi
Susunan Organisasi Badan, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
1. Sub Bagian Perencanaanl
- b. Sekretariat, membawahi:
2. Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, membawahi:
3. Sub Bagran Umum dan KePegawaian;
1. Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
3. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pemberdayaan MasYarakat;
2. Sub Bidang Pendidikan dan Pemerintahan;
- d. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi:
1. Sub Bidang Perumahan, Permukiman dan Keciptakaryaan;
2. Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
- e. Bidang Ekonomi, membawahi :
3. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah;
- l. Sub Bidang Ketahanan Pangan;
3. Sub Bidang Koperasi, Industri dan Perdagangan;
2. Sub Bidang Pembiayaan dan Dunia Usaha;
- f. Bidang Penelitian Pengembangan dan Analisis Perencanaan Pembangunan, membawahi :
1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
3. Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan;
2. Sub Bidang Analisis Perencanaan Pembangunan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 4
Bagan susunan Organisasi Bappeda sebagaimana dimaksud pada pasal 3 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IN TUGAS DAIT FUI|GSI

Bagian Kesatu Kepala Badan

## Pasal 5

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengawasi' mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan serta merumuskan kebijakan di bidang perencanaan dan penelitian pengembangan.

## Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. pen5rusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian Pengembangan;
- b. pembinaan perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan;
- c. pengoordinasian pen] rsunan dokumen perencanaan pembangunan daeralr;
- d. sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah;
- e. pengelolaan data perencanaan pembangunan;
- g. pen5rusunan RAPBD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dibawah koordinasi Sekretaris Daerah; dan


- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

## Sekretariat

## Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang' membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasar:rna' kepegawaian' kerumahtanggaan dan kelembagaan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

## Pasal 8

- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

7 ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan dan pembinaan urusan tata usaha dan tata kearsipan, rumah tangga dan keprotokolan Badan;
- b. pengoordinasian pen5 rsunan program dan pelaporan, pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan Badan;
- c. pengoordinasian penJrusunan rancangan peramran perundang-undangan di bidang perencanaan;
- d. pelaksanaan, pembinaan organisasi dan tata laksana Badan;
- e. pengelolaan administrasi dan Pen1rusunan laporan kepegawaian, keuangan dan administrasi barang;
- f. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang;
- g. penJrusunan laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 9

- (1) Sub Bagran Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 memPunYai tugas :
- a. men5rusun bahan penyusunan prograrn dan perencanaan kegiatan Badan;
- b. menyu.sun bahan koordinasi dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- c. men5msun bahan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Badan;
- d. menyusun laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

/r


- (2) Sub Bagran Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 mempunyai tugas :
- a. merencanakan dan menJrusun penatausahaan keuangan dan barang milik daerah dilingkup badan;
- b. menyusun analisa kebutuhan barang dan pengadaan;
- c. men5rusun laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 3 mempunyai tugas :
- a. melakukan urusan administrasi persuratan, kearsipan, perjalanan dinas, keprotokolan dan rumah tangga;
- b. metakukan tata usaha dan administrasi kepegawaian;
- c. men5 rsun bahan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Badan;
- d. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
- e. men5 rsun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnYa; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagran yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

## Bagian Ketiga

Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat

## Pasal 1O

- (1) Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan, men)rusun kebijakan, mengkoordinasikan penJrusunan dokumen perencanaan' monitoring, evaluasi program dan kegiatan pembangunan di bidang pembangunan manusia dan masYarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian pen5rusunan kebijakan teknis di bidang pembangunan manusia dan masyarakat;
- b. pengoordinasian pen5msunan dokumen perencanaan dalam bidang pembangunan manusia dan masyarakat;
- c. verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah di bidang pembangunan manusia dan masyarakat;
- d. sinkronisasi rencana kegiatan Perangkat Daerah di bidang pembangunan manusia dan masyarakat;


I

- pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah di bidang pembangunan manusia dan masyarakat; e
- pengoordinasian monitoring dan evaluasi program serta kegiatan pada Perangkat Daerah dalam lingkup urusan yang meliputi : Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Persandian, Komunikasi dan Informatika; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pendidikan, Perpustakaan dan Kearsipan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepemudaan dan Olahraga; humas dan protokol, umum , kesejahteraan ralryat dan Kemasyarakatan,kepegawaian, Pemerintahan, Organisasi dan Tata Laksana, Pengawasan Intemal, Hukum, Kesatuan Bangsa dan Politik dan Sekretariat DPRD; f.
- pen5rusunan laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas; dan c.
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. h.
- (3) Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

## Pasal I I

- (1) Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka I mempunyai tugas :
- a. menlrusun kebijakan teknis Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
- b. menyusun rencana ke{a Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
- c. menJrusun bahan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pada urusan Kesehatan, Sosial' Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Persandian, Komunikasi dan Informatika, humas dan protokol, umum, kesejahteraan ralyat dan Kemasyarakatan;
- d. menyusun bahan perencanaan lingkup koordinasi Sub Bidang Kesej ahteraan MasYarakat;
- e. menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah lingkup Sub Bidang Kesejahteraan Masyankat;
- f. menyusun bahan pembinaan teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam lingkup koordinasi Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat;


- g. merencanakan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup koordinasi Sub Bidang Keseja-hteraan Masyarakat;
- h. melakukan dan menyusun laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Pendidikan dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2 mempunyai tugas :
- a. men1rusun kebijakan teknis Sub Bidang Pendidikan dan Pemerintahan;
- b. menyusun rencrna ke{a Sub Bidang Pendidikan dan Pemerintahan;
- c. menJrusun bahan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pada urusan Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, Perpustakaan, Kearsipan, kepegawaian, Pemerintahan, Organisasi dan Tata Laksana, Pengawasan Internal dan Sekretariat DPRD;
- d. menyusun bahan perencanaan lingkup koordinasi Sub Bidang Pendidikan dan Pemerintahan;
- e. menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah lingkup Sub Bidang Pendidikan dan Pemerintahan;
- f. menyusun bahan pembinaan teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam lingkup koordinasi Sub Bidang Pendidikan dan Pemerintahan;
- g. merencanakan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup koordinasi Sub Bidang Pendidikan dan Pemerintahan;
- h. menyusun laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c angka 3 mempunyai tugas : dal dalam
15. menyusun kebijakan teknis Sub Bidang Ketentraman' Ketertiban Umum dan Pemberdayaan Masyarakat; a.
16. menJrusun rencana kerja Sub Bidang Ketentraman' Ketertiban Umum dan Pemberdayaan Masyarakat; b.
17. men5 rsun bahan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pada urusan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Tenaga kerja dan Transmigrasi, Ketentraman. Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Hukum, Kesatuan Bangsa dan Politik; c.
18. menJrusun bahan perencanaan lingkup koordinasi Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pemberdayaan MasYarakat; d
19. menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah lingkup Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pemberdayaan MasYarakat; e,


,.rr

9

- f. menyusun bahan pembinaan teknis penlrusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dalam lingkup koordinasi Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pemberdayaan Masyarakat;
- g. merencanakan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup koordinasi Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pemberdayaan MasYarakat;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- h. menyusun laporan pertanggunglawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- (4) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

## Bagran Keempat

## Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

## Pasal 12

- (1) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan, mengkoordinasikan penJrusunan dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi program dan kegiatan pembangunan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilaYah
- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis di bidang infrastrukhrr dan pengembangan wilayah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi :
- b. pengoordinasian pen5rusunan dokumen perencanaan dalam di bidang infrastrulifur dan pengembangan wilayah;
5. verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah; C.
6. sinkronisasi rencana kegiatan perangkat daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah; d.
7. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah; e
8. pengoordinasian monitoring dan evaluasi program serta kegiatan pada Perangkat Daerah dalam lingkup urusan yang meliputi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang' Perumahan Ralryat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Perhubungan, Pariwisata' Kebudayaan dan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Air' Perhubungan, dan Kebencanaan; f


- g. p€nyusun€rn laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

## Pasal 13

- (1) Sub Bidang Perumahan, Permukiman dan Keciptakaryaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 1 mempunyai tugas :
- a. men5rusun kebijakan teknis Sub Bidang Perumahan, Permukiman dan KeciPtakarYaan;
- b. menyusun rencana ke{a Sub Bidang Perumahan, Permukiman dan KeciPtakaryaan;
- c. men5rusun bahan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pada urusan perumahan ralyat dan kawasan permukiman serta keciptak ar1ailr;
- d. memproses bahan perencanaan lingkup koordinasi Sub Bidang Perumahan, Permukiman dan Keciptakaryaan;
- e. menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah lingkup Sub Bidang Perumahan, Permukiman dan Keciptakaryaan;
7. merencanakan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup koordinasi Sub Bidang Perumahan, Permukiman dan Keciptakaryaan; g
8. men5rusun bahan pembinaan teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dalam lingkup koordinasi Sub Bidang Perumahan, Permukiman dan Keciptakaryaan; f
- h. melakukan dan menyusun laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d arigka 2 mempunyai tugas:
- a. menJrusun kebilakan teknis Sub Bidang Pengembangan Wilayah
- b. menyu.sun rencana kerja Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
- c. men5rusun bahan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pada urusan Penataan Ruang, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Pariwisata, Kebudayaan dan Sumber DayaAlam;
- d. memproses bahan perencanaan lingkup koordinasi Sub Bidang Pengembangan Wilayah;


- e. menganalisis r€rncangan Renstra Perangkat Daerah linglmp Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
- g. merencanakan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup koordinasi Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
- f. menJrusun bahan pembinaan teknis dalam penJrusunan dokumen perencanaa.n perangkat daerah dalam lingkup koordinasi Sub Bidang Pengemb€rngan Wilayah;
- h. melakukan dan men5rusun laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 3 mempunyai hrgas :
- a. men5rusun kebijakan teknis Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah;
- b. men5rusun rencana kerja Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah;
9. men5rusun bahan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pada urusan Pekerjaan Umum, Bina Marga, Sumber Daya Air, Perhubungan dan Kebenc€rnaan; C.
10. memproses bahan perenca.naan Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah; d.
- e. menganalisis rancangan Renstra perangkat daerah lingkup Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah;
- f. menJrusun bahan pembinaan teknis penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dalam lingkup koordinasi Sub Bidang Sarana dan Prasar€rna Wilayah;
- g. merencanakan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup koordinasi Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah;
- h. melakukan dan menJrusun laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas sesuai; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (4) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepda Bidang.

## Bagian Kelima Bidang Ekonomi

## Pasal 14

- (1) Bidang Ekonomi sebogaimana dimaksud dalam Pasal 3 humf e mempunyai flrgas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan, mengkoordinasikan pen5rusun€rn dolnrmen perenca.naan, monitoring, evaluasi program dan kegiatan pembangunan di bidang ekonomi'

/,n


- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian pen5rusunan kebijakan teknis di bidang ekonomi;
- c. verilikasi rancangan renstra perangkat daerah di bidang ekonomi;
- b. pengoordinasian dokumen perencanaan di bidang ekonomi;
- d. sinkronisasi rencana kegiatan perangkat daerah di bidang ekonomi;
- e. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah lingkup bidang ekonomi;
- f. pengoordinasian monitoring dan evaluasi program serta kegiatan pada perangkat daerah dalam lingkup urusan Pangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Penanaman Modal, Perikanan, Pertanian, Kelautan, Kehutanan' Perdagangan, Perindustrian, perekonomian dan penunjang urusan keuangan;
- g. penJrusunan laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

## Pasal 15

- (f) Sub Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 1 mempunyai tugas :
- a. menJrusun kebijakan teknis Sub Bidang Ketahanan Pangan
- b. menyusun rencana kerja Sub Bidang Ketahanan Pangan;
- d. memproses bahan perencanaan lingkup koordinasi Sub Bidang Ketahanan Pangan;
- c. menJrusun bahan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pada urusan Pangan, Pertanian, Peternakan' Perkebunan, Kehutanan, KeLautan dan Perikanan;
- e. menganalisis r:rncangan Renstra perangkat daerah lingkup Sub Bidang Ketahanan Pangan;
- f. menyusun bahan pembinaan teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dalam lingkup koordinasi Sub Bidang Ketahanan Pangan;
- g. merencanakan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup koordinasi Sub Bidang Ketahanan Pangan;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- h. melakukan dan menyusun laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas; dan


Z\

- (2) Sub Bidang Pembiayaan dan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e ang)&lt;a 2 mempunyai tugas :
- a. menJrusun kebljakan teknis Sub Bidang pembiayaan dan Dunia Usaha;
- b. menyusun rencurna kerja Sub Bidang pembiayaan dan Dunia Usaha;
- c. menJrusun bahan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan p€rencanaan pada urusan Penanaman Modal, penunjang urusan keuangan dan Perekonomian;
- e. menganalisis Rancangan Renstra perangkat daerah Iingkup Sub Bidang Pembiayaan dan Dunia Us$a;
- d. memproses bahan perencan€ran lingkup koordinasi Sub Bidang Pembiayaan dan Dunia Usaha;
- f. menyusun bahan pembinaan teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dalam lingkup koordinasi Sub Bidang Pembiayaan dan Dunia Usaha;
- g. merencanak rn monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup koordinasi Sub Bidang Pembiayaan dan Dunia Usaha;
- h. melakukan dan menyusun laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Sub Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 3 mempunyai tugas :
- a. men5rusun kebijakan teknis Sub Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- b. menyusun rencana keda Sub Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- c. men5rusun bahan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pada urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan;
- e. menganalisis rancangan Renstra perangkat daerah lingkup Sub Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- d. memproses bahan perencanaan lingkup koordinasi Sub Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- f. menyusun bahan pembinaan teknis penJrusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dalam lingkup koordinasi Sub Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- g. merencanakan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup koordinasi Sub Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- h. melakukan dan menyusun laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.


t4

- (4) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimalsud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

## Bagian Keenam

Bidang Penelitian Pengembangan dan Analisis Perencanaan Pembangunan

## Pasal 16

- (l) Bidang Penelitian Pengembangan dan Analisis Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan penelitian dan pengembangan; menganalisa dan mengolah data perencanaEfr pembangunan; mengkoordinasikan pen5 rsunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian Pengembangan dan Analisis Perencanaan Pembangunan, mempunyai fungsi :
- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis bidang Penelitian Pengembangan dan Analisis Perencanaan Pembangunan;
- b. pengoordinasian penyu.sunan bahan dan pelaksanaan perumusan perencanaan pembangunan;
- c. pelaksanaan kerjasama bidang penelitian dan pengembangan dengan perseor€rngan dan/atau lembaga untuk perumusam perencanaan pembangunan;
- d. pengoordinasian Penrusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- penyediaan data untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah; e.
- pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan; dan f.
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Penelitian Pengembangan dan Analisis Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Badan.

## Pasal 17

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 1, mempunyai tugas :
- a. men1rusun kebljakan teknis sub bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. merencanakan penelitian dan pengembangan sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah;
- c. mengembangkan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan perseorangan dan/ atau lembaga;


- d. menyusun bahan perencanaan pembangunan daerah;
- e. men3rusun laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Analisis Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 2, mempunyai tugas:
- a. men5rusun kebljakan teknis sub bidang Analisis Perencanaan Pembangunan
- b. menyusun, mengolah, dan menganalisis bahan perencanaan pembangunan daerah;
- c. menganalisis rancangan dokumen perencanaan;
- e. men5rusun bahan perumusan keb[iakan perencanaan pembangunan daerah;
- d. menyusun dokumen p€rencanaan pembangunan daerah;
- f. melakukan penJmsunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 3, mempunyai tugas :
- a. men5rusun kebijakan teknis sub bidang Pengendalian dan Pelaporan;
- b. menyusun dan menganalisis data hasil pelaksanaan pembangunan;
- c. menyusun bahan koordinasi terkait pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah;
- d. menyusun bahan pembinaan terkait pengendalian dan pelaporan;
- e. melaksanakan pemantauan , evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah;
- f. menyusun laporan peftanggungiawaban pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (4) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

## BAB IV

## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan ketrampilan.


## Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsiona.l terdiri dari sejumlah karyawan dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi sesuai dengan bidang keahliannya dikoordinir oleh Tenaga Fungsional Senior.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan F\rngsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

## TATA KER.IA

## Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

## Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

## Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungiawab atas pelaksanaan tugas dari bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk yang diPerlukan.

## Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

## Pasal 24

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan dalam penyusunan laporan dan sebagai bahan pembinaan kepada bawahannya.

## Pasal 25

Tembusan atas laporan kepada atasan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.


## Pasal 26

Setiap pimpinan satuar organisasi wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka memberikan bimbingan kepada satuan organisasi bawahannya.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

## PasaJ27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 68 Tahun 2014 tentang T\rgas, Fungsi dan Tata Keq'a Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017.

## Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten T\rlungagung.

Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 15 Desember 2016 'N:"o di Tulungagung 15 Desember 2016 DAERAH



Ir. II|DRA FAUZI. MM Pembina Utama Madya NrP. r9s90919 199003 1006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 68


)


## SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANMN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG