Unknown Unknown Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daeral: Kabupaten Buton, perlu rnenetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukar , Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perinduetrian Kabupcren Buton; 1. Mcngingat PasaJ .18 ayat (6) Un.dang- undang Dasar Reoublik Indonesia Tah11n 194.5; Menimbung 2. Undang·Undang Nomor 29 Tahun 1959 tcm:ang Pembenrukan Daernh daeruh Tingknt 11 di Sulawesi [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tenrarig Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Pemertintahan Daerah (Lem!:&gt;aran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2004 Nomor L26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 l l Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 4. Pertndustrian ( Jembaran Negara Republic Indonesia tahun 2014 rioznor 4, tarnbalran Iembaran Negara Republic Indonesia nomor 5492); ten tang 5. Undang-undang Nornor 3 Tahun 2014 6. Undang·Undang Nomor 5 Taheri 2014 tentang Aparatur 8ipil Negam (( Lemh:ira, Neg:1ra Repnhlik tndonesia T'ahrm 2014 Nomor 6 , Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nor.r..or 5494 ) 6. ten tang Republik 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara 7. Undang-Undang Nomor Pernerintahan Daerah Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kah diubah terakhir dengan Vndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pcrubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinto.han Daerah [Lernbaran Negara Repi iblik Indonesia Ta hi m 201 S Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679}; 8. Peraruran Pernerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 2. tentang Negara 9. Peraturan Presiden Nornor 7 Tahun 2015 Organisasi Kernentenan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 No:nor 6 ); 3. LO. Peraturan Daeran Kabupaten Bulon Nornur 2 Tal,un 2016 tcntang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemcrintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112 ); 11. Pera tu ran Daerah Ka bu paten Buton Nomor 6 tahun 2016 t.cntang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabuparcn Outon ta.hun 2016 Nornor t 16) (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan realisas: program kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya.
- f. Bertindak selaku Pcjabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPfK] pada bidang tugasr.ya setelah ditetapkan yang berwenang.
- g. Menyusun dan me:nberikan laporan pertanggungjawaban tugas Bidang kcoada Kepalu Dinus melului Sckrctaria.
- h. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
10. Industri dalam pada ayat I (2) Kepala Bidang Pembangunan Sumbcr daya mclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud rnenyelenggarakan fungsi :
11. inovusi imlustri , a. Penyusunan Petunjuk teknis dan penyiapan bahan serta pedoman pembinaan keg.atan Pembangunan Sumber Daya Manusia, penyiapan perizinan serta pedoman Pernanfaatan surnber daya alam dan teknologi industry, kreativitas dan
- b. Pernberian bimbingan teknis pernbinaan dan pengembangan Pembangunan Sumbcr Daya Manusia, pernanfaatan sumber daya alam dan ieknologi industry, kreativitas dan inovasi industri;
- c. Penyiapan bimbingan teknis peningkatan mutu Sumber Daya Manusia, pernanfaatan sumber daya alam dan teknologi industry, kreativitas dan inovasi industri:
- d. Pelaksanaan analieis iklim uscha dan peningkatan ke,jasama dengan duma usaha Teknologi !ndusUi, Kreatificas dan lnovasi Industri;
- e. Penyiapan bahan pembinaan dan pemanrauan serta evaluasi kegiatan Pembangunan Sumber Daya Manusia, pemanfaatan aurnber daya alam dar, teknologi industry, kreativitas dan inovasi ind ustri;
- f. Pela.ksanaan tugas lain yang dioerikan oleh Kepala Dinas scsuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
BAB II - KEDUDUKAN Pasal 2
Pasal 2
- (1) Dmas Perindustrian adalah unsur pelaksana urusan pernerintahan dibidang Perindustrian yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Perindust rian sebaga irnana dirna ksurt pada ayat ( 1) dipimpin oJeh Kepnla Dinus yang berkedudulron di bawuh dan bertanggungjawab kepada Bupati rnelalui Sekretaris Daerah.
BA3 Ill SUSUNAN OROM1SASJ
Pasal 4
1. Mcngingat
PasaJ .18 ayat (6) Un.dang- undang Dasar Reoublik Indonesia Tah11n 194.5;
Menimbung
2. Undang·Undang Nomor 29 Tahun 1959 tcm:ang Pembenrukan Daernh daeruh Tingknt 11 di Sulawesi [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tenrarig Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Pemertintahan Daerah (Lem!:&gt;aran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2004 Nomor L26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 l l Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
4. Pertndustrian ( Jembaran Negara Republic Indonesia tahun 2014 rioznor 4, tarnbalran Iembaran Negara Republic Indonesia nomor 5492); ten tang 5. Undang-undang Nornor 3 Tahun 2014
6. Undang·Undang Nomor 5 Taheri 2014 tentang Aparatur 8ipil Negam (( Lemh:ira, Neg:1ra Repnhlik tndonesia T'ahrm 2014 Nomor 6 , Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nor.r..or 5494 )
6. ten tang Republik 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara 7. Undang-Undang Nomor Pernerintahan Daerah
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kah diubah terakhir dengan Vndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pcrubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinto.han Daerah [Lernbaran Negara Repi iblik Indonesia Ta hi m 201 S Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679};
8. Peraruran Pernerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
2. tentang Negara 9. Peraturan Presiden Nornor 7 Tahun 2015 Organisasi Kernentenan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 No:nor 6 );
3. LO. Peraturan Daeran Kabupaten Bulon Nornur 2 Tal,un 2016 tcntang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemcrintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112 );
11. Pera tu ran Daerah Ka bu paten Buton Nomor 6 tahun 2016 t.cntang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabuparcn Outon ta.hun 2016 Nornor t 16)
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURA~ BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSJ S!!:l&lt;'l'A TATA KER,JA DtNAS PERINDUSTRIAN KI\BUPATEN DUTO&gt;i.
Pasal l
Dalam Peraturan mi, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Buron.
2. Pemerintah Daerah adalah Pernerinrah Kabupaten Buton.
3. Bupati adalah Dupati Outon.
4. Wakil Bupati adalah \Vakil Bupati Bucon.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya discbut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton.
6. Sckrota.ria Daerah adalah Sekrccaris Daerah Kabuparcn Buton.
7. Dinas Perindustrian yang selanjutnya disebut Dinas Pcrindustrian adalah Dinas Perindustrian Kabupaten Buron.
8. Kepala Dinas Perindustrian adalah Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Buron.
9. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Perindusrrian Kabupaten Bu ton.
10. Sekreturia Dirias yang sclanjuuiya disebut Sekretaris adalah SekrctarIs Dinas penndustrian Kabupaten Euton.
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perindustrian Kabupaten Buton.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang paria Oinas Perindustrian Kabupa:en Buton.
13. Sub Dagian adatah Sul, Bugian pada Dinas Perindustrian Kabupaten Buton.
14. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Perindustrian Kabupaten Buton.
15. Seksi adalah Sekai pada Dinas Perindustrian Kabupaten Buton.
16. Kepala Seksi adalah xepaia Seksi pada Uinas Perindustrian Kabupaten Buton.
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Perindustrian Kabupaten Buton yang melaksanakan kegiatan teknis operasional &lt;lo . u] atau kegiatan tcknis terteru.u.
18. Kelompok -Jaoatan Fungsional actalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Perindustrian Kabupaten Bu ton.
- (1) Dmas Perindustrian adalah unsur pelaksana urusan pernerintahan dibidang Perindustrian yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Perindust rian sebaga irnana dirna ksurt pada ayat ( 1) dipimpin oJeh Kepnla Dinus yang berkedudulron di bawuh dan bertanggungjawab kepada Bupati rnelalui Sekretaris Daerah.
BA3 Ill SUSUNAN OROM1SASJ
- (1) Dinas Perindustrian adalah Dinas Daerah Tipe B.
- (2) Dinas Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (11 terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pemba.ngunan Bumccr Daya Industri;
- d. Bidang Pernberdayaan lndustr.
- e. Bidang Saran a dan Prasarana Industri;
- f. Sub Bagiarr/Beksi:
9. g l.JPTO; d an
- h. Kclompok .Jabamn Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pada Ayat (2j Huruf b terdiri atas :
- a. Subbagian perencanaan Program. Evaluasi dan pelaporan;
- b. Subbagian Urnurn, Kepagawaian dan Keuangan
- (4) Bidang Perubangurian umber daya lndustri scbagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf c tcrdiri atas :
- a. Seksi Pernbangunan Surnber daya Manusia
- b. Seksi Pemanfaatan sumber Daya alarn
17. Iriductri c. Seksi Teknologi industry, kreativitas dan lnovasi
- (5) Bidang Pernberdayaan jm.lustri sebaga.imana dimaksud pada Ayat (2) Hurn: d terdiri atas :
- a. Seksi lndustri Kecil menengah
- b. Seksi Bina lndustri
- c. Seksi fasilitasi kerjasama, penelitiari da.n promosi
22. (G) Bidang sararia dan Praearan Industri sebcgaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf e terdiri atas :
- a. Seksi Lahan Industri
- b. Seksi lnforrnasi industry daerah
- c. Seksi Jaringan energy dan xelistrikan
- (7) Struktur Organisasi Dinas Perindustrian tercanrum dalarn Iarupiran Perarurnn Bupati ini
- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dari bertanggungjawab keparia Ke-pala Dinas.
- (2) Bidang sebagairnana dnnaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c.huruf d.huruf c, huruf f, dan huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekret::iris.
- (3) Subbagian scbagairnann dimaksud dalarn Pasal 3 ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4), Ayat (5), Ayat (6) .. Ayat (7), dan Ayat (8) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidaug masing-masing.
Bagian Kesatu Um um
BAB IV - Tl:GAS DAN FUNGSl
Pasal 5
- ( i) Dinas Perindustrian mcmpunyai tugas rnembantu Bupati dala.m melaksanakan urusan pemerintahan rnenjadi kewenangan daerah dibidang Perindustrian.
- (2) Dinas Perindustrian dalam melaksanak.an tugas scbagaimnnn dimaksud pada ayat (1) menyelerggarakan fungsi,
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnva;
- b, pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan Iingkup tugasnya;
- cl. pernbinaan teknis pcnyelenggarnun fungsi-fungsi penunjang Urusun Pemerintahan Daerah SP.s1rni dengan linglcup tugasnya;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan rugas dan fungsinya.
Bagian Kedua Kepala Dinas
BAB IV - Tl:GAS DAN FUNGSl
Pasal 6
- ( l) Kepala Dinas mempunyai tugas mernimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Perindustrian beraaaskan otonomi daerah dan mcngkoordinaeikau ;.,daksc1naan kegiatan dibidang Perindustrian serta membina hubungan kerja dengan instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga Kernasyarakatan lainnya.
- (2) Kepala Dinas dalarn melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada Ayat (1) menyetenggorukan fungsi :
- a, Perurnusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian
- b. Pengkoordinasian pcmbcrian perizinandan pelaksanaan pelayanan umum
- c. Pelaksanaan pembinaan terhadap UPTD dan kelompok jaharan fungsional
- kesekretariatan dinas dibidang urusan d. Pelaksariaan pcngclolaan
- c. Penandatanganan surat/riaskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya; dan
- f. Pclaksanaan tugas Lain yang di berikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Bagian Ketiga
Sekretariat
BAB IV - Tl:GAS DAN FUNGSl
Pasal 7
- (1) Sckretaris Dinas rnernpunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Dinas dalam Pelayanan Administrasi dan Kesekretarictan kepuda semua Satuan kerja dilingkungao Dinas yang meliputi Urusan Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan, Keuangan, perlengkapan, Kepegawaian, Hukum, Umum, Humas dan Protokol serta Urusan Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Sekretaris Dmas daiarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. Pclaksanean t:an Pengkoordinasian Perumusan Pcrencanaan Program Dinas, serta Evaluasi dan Pelaporan'
- b. Pelaksanaan Urusan Keuangan, Pcrlengkapan dan Penyusunan Anggaran;
5. Ketatalaksanaan dan Hukum, serta Penclidikan dan Pelatihan; Kepegawaian, Urusan Adrruuistra si c. Pelnlcaanaan
- d. Pelaksanaan Urusan Umum, Surat menyurat dan Arsip, rumab tangga. serta urusan Kehrrma san dan protokol; dan
7. e, Pelaksanaau rugas lain yang dlberikan oleh Kepala Dmas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
BAB IV - Tl:GAS DAN FUNGSl
Pasal 8
Kepala Sub Bagian perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan, rnempunyai tugas rnengumpulkan Data dan bahan Petunjuk Teknis, mclaksanakan dan ruengkoordinasikan .Penyusunan ieencana dan Program Dinas, melakukan pemantauan, pengendalian, scrta evaluasi dan pelaporan pcnyelenggaraan kegiatan Dinas.
BAB IV - Tl:GAS DAN FUNGSl
Pasal 9
melaksanakan penyusunan anggaran, mengelola, administrasi keuangan dan perbendaharaan,. administrasi kepegawaian, dan petunjuk teknis, pengelolaan surat menyurat dao arsip, mengumpulkan bahan pedornan urusan mclakeanakan tugas mempunyai se buguimanu, Kepala Sub Bagian Umum, kepegawaian dan Keuangan
Bagian Keempat Bidang Pembangunan Sumber Daya lnctustn
BAB IV - Tl:GAS DAN FUNGSl
Pasal 10
- (1) Kcpala Bido ng Pembangurian Sumber Daya lndustri mempunyru tugas :
- a. Merencarrakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dari mengendalikan pelaksanaan kegiatan Bklang Pcmbangunan Sumber Daya lndustn.
- b. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahar; sr,s1mi 'hida ng tugasnya maxing- masing
- c. Memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan melekat kepada bawahao
5. d Menil:1i presmsi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalarn mcningkatlron perkembungan karir dan penilaian DP3.
- e. Mcngevaluasi pelaksanaan kegiatan dinas
BAB IV - Tl:GAS DAN FUNGSl
Pasal 11
Kepala Seksi Pcmbangunan Sumbcr daya Manusia mernpnnyai tugas :
- penyiapan pernberian birnbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan tentang Pcmbangunan Sumoer Daya Manusia dalam hal pcmbinaan dan pengernbangan Jn,h1st.ri, dalam rnclakukan a. melaksanakan sebagian tugas Dinas
- b. rnelaksanakan pelayanan umum, serta melakukai1 pemantauan dan evaluasi kcgiatan Pembangunan Swnbcr Daya Manusia.
- c. menyusun Petunjuk teknis dan menyiapkan bahan serta pedoman pernbiriaan kegiatan Pembangunan Sumber Daya Manusia;
- a. memberikan bimbingan teknis pernbinaan clan pengcmbangnn Pembangunan Sumber Daya Manusia ;
- e. menyiapkan bimbingan teknis peningkatan muru Sumber Daya Manusia;
- f. rnenyiapkan bahan pembiriaan cil'!n pcmantauan serta evaluasi kegiatan Perubangunan Sumbcr Deya Manusia ;
- g. melaksana.kan tugas lain yang dlberikun oleh Kepa.la Dinos sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.-
BAB IV - Tl:GAS DAN FUNGSl
Pasal 12
Kepala Seksi Pemanfaatan Sumber daya Alam mcmpunyai tugas :
- penyiapan pemberian birnoingan teknis terhadap pelasanaan kebijakan pernbinaan dan pengembangan pemanfaatan Sumbcr Daya Alam, dalam melakukan c. melaksanakan sebagian tugas Dinas
- d. rnelaksanakan pelayanan umum, serta mclakukar: pemantauan dan evaluasi kegiatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam
- e. rnenyusun petuniuk teknis dan penyiapan perizinan serta pedoman pernbinaan kegiaran Pcmanfaatan Sumber Daya Alarn ;
- f. menyiapkan pernberian Bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan Pemanfaatan Sumber Daya Alam ;
- g. menyiapkan Bimbingan tcknis dibidang peningkatan mutu Pemanfaatari Sumber Daya Alarn.;
- h. menyio.pko.n bahan pembinaan &lt;ian pemantaunn 8€-!rta evaluasi kegiatan Pernanfaatau Sumbcr Daya alam;
1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Pasal l3
Kepala Seksi Teknologi Industri, Kreativitas dan Inovasi Industri mempunyai tugas :
- a .. melckeanakan sebagian tugas Din;,is dalam melakukan peuyiapan pernberian irnbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pcngembangan Teknologi Industri, Kreatifitas dan Inovasi Industri,
- serta melakukan Teknologi Industrt, b. rnelaksanakan pelayanan umum, pemantauan dan evaluasi kegiatan Kreatifitas dan Inovasi Industri
- c. Menyusun petunjuk tcknis dan rnenyiapkan bahau serta pedoman pembmaan kegiuU:A.11 Tekrrologi Tndustri, Krcatifitas dan Inovasi industri ;
- d. Mcnyiapknn pemberian Bimbingan teknis pemhinaan dan pcngembangan Teknologi Industri, Kreatifitas dan Inovasi Indusrri:
- e. Menyiapkan Bimbingan teknis peningk:atan mutu hasil produksi, penerapan standar, pencernaran, identifikasi produk, dan inovasi teknologi.;
- f. Menyiapkan bahan pembinaan dan pemantauan serta evaluasi kegiatan Teknologi Industri, Kreatifitas dan Inovasl Industri;
- g. Melaksanakan arialisis iklim tasaha don pcningkat.au kerjasama dengan dunia usaha Teknologi lndustri, Kreatifitas dan Inovasi lndustri ;
- h. me!aksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengar. tugas pokok dan fungsinya.
Bagian Kelima Bidang Pembcrdayaan lndustri
BAB IV - Tl:GAS DAN FUNGSl
Pasal 14
- ( l) Kepa1a Bidang Pemberdayaan lndustri mempunyai tugas Melaksanakan Pemberdayaan Industri
- [2) DaJam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam pasal 14, Bidang Pcmberdayaan Industri rncnyelenggarakan Iungsi :
- a. Penyusunan dan perrirm isan kebijakan teknis dibidang Pernberdayuan Induatri ;
- b. Peningkatan keterpaduan dalam penyusunan rencana can program antar instansi terkait didaerah dibidang Pemberdayaan Industri;
- c. Pernberian rekomendasi. perizinan. pendaftaran perusahaan rian pelaksanaan pelaya.nan urnurn dibidang Pernberdayaun Industri
- d. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang ;
- e. Pembinaan Pembcrdayaai lndustri ;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainya dibidang Pemberdayaan Industri '
BAB IV - Tl:GAS DAN FUNGSl
Pasal 15
Kepala Seksi Industri Kecil .vienengo.h mempunyai tugos :
- bimbingan teknis a. Mempersiapkan penyusunan bahan-bahan Industri Kccil dan Menengah;
- pengurnpulun darn. [ndustri Kccil dan mcncngah; b. Mempersiapkan bahan penynsrman program kerja, dan melakukan
- c. Mcnginventarisasi, menyusun, dan menyajikan Potensi Industri Kecil dan Menengah ;
- d. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada kepala Bidang;
BAB IV - Tl:GAS DAN FUNGSl
Pasal 16
Kepala Seksi Bina Industri mempunyai tugas :
- a. mclaksanakan Perubinaan lndustrt, usaha penmgkatan keterarnpilan dan kemarnpuan pelaku industri, peningkatan Kerja sama antar subsektor industri
- b. Menyusun program kerja Pcmbinaan Indusu I
- c. Menyiapkan Bahan Bimbingan Teknis Pembmaan Jndustri
- d. Mernfaailitasi .kerjasama bidang Pembinaan Jndustri ;
- e. Mengevaluasi dan menyusun Japoran dibidang tugasnya
BAB IV - Tl:GAS DAN FUNGSl
Pasal 17
Kepala Seksi Fasilitasi Kerjasama, penelitian dan promosi rnempunya; tu gas:
- a. Menyiapkan bahan-bahan perumuson kebijakan tcknie, program dan kegiatan Kcrjasarua, Peneliua dan Promos! lndustri;
- b. menyiapkan Bahan-bahan bimbmgan teknis Fasilitasi kcrjasama, Penelitian dan Promosi industri ;
- c. Menginventarisasi, menyusun dan menvaiikan laporan mengenai kegiatan Penelitian dan Promosi inrh rstri ;
- d. Melaksanakan rugus rugas lain yang dibcrikan atasan
Bagian Keenam
BAB IV - Tl:GAS DAN FUNGSl
Pasal 18
- fl) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana rnernpunvai tugas: melaksanakan sebagian Tugas Dinas dalam rangka kegiatan Bidnng Sarona dan Praaarana lndustri Meliputi Percncanaan, pelaksanaan kebijakan dan Kewenangan ketenagatistrikan, pemanfaatan energi serta melaksanakan tugas-tugas lain yang ctiberikan olch kepala dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, Bidang Sarana dan Prasararia industry menjalanlcan furigei :
- a. Pelaksanaan pcnyusunan rencana kerja kegiatan bidang Sarana dan Prasarana lndustri ;
- b. Pelaksanaan pelayanan data dan informasi untuk kegia:an bidang Sarana dan Prasarana ;
- c. Pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan energi dan Ketenagalistrlkan ;;
- d. Pclak.sarraan tugas-tugas lain yang diberikan olch kcpala dinas
BAB IV - Tl:GAS DAN FUNGSl
Pasal 19
Kepala Seksi Lahan Industri mernpunyai tugas:
- a. pengelolaan data scrta informaai Lehan lndustri
- b. melakukan perencanaan Peningkatan, dan pemeliharaan Laharr lndustri
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang
Pasala 20
Kepala Seksi Informasi Industri daerah mempunyai tugas:
- a. mela ksarrakan Invenrarisasi Porensi Tndustri Daerah,
- b. rnelaksanakan pcngclo\aan do.ta lndu1,lri Dacrab
3. teknis teruaug Indusstri c. Melaksanakan kegiatan bimbingan Daerah
4. langsung Industri Daerah serta melaksanakan tugas-tugas lain yo.ng dibcrikan oleh kepala bidang. d. Melaksanakan Pembinaan can pengawasan terhadap pernanfaatan
BAB IV - Tl:GAS DAN FUNGSl
Pasal 21
Kepala Seksi Jaringan ~nergi dan kelistrlkan mempunyai tugas :
- a. mcla.ksanakan pendataan Jaringan Energi dan Kelistrikan,
- b. Mela.ksanakan pernantauan distribusi Energi dan Kelistrikan,
- c. rnelaksanakan pembinaan pengelolaan Energi dan Kelistrikan,
- d. melaksanakan tugaa rugas lain yang diberikari oleh kepala Bidang,
RAB V
TATA KERJA
BAB IV - Tl:GAS DAN FUNGSl
Pasal 22
Setiap unsur di Lingkungan Dir:as Perindustrian dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus rr.enerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Perindustrian sendiri maupun dalam hubungan antar Dinas Perindustrian dengan Perangkat Daerah dan /atau lcmbaga Lain yang terkait
BAB IV - Tl:GAS DAN FUNGSl
Pasal 23
- (1) Setiap pimpinan Unit Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan rnemberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
2. I?.) Penyerahan dan petunjuk sebegaimana dirnaksud pada ayal (11 harus diikuti dan dipatuhi olch bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara bcrkala sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
BAB IV - Tl:GAS DAN FUNGSl
Pasal 24
Dalam rnctaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Organisasi harms melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.
f'asal 25
Atas dasar pcrtirnbangan daya guna dan basil guna setiap pejabat di lingkungan Dinas Perindustrian dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
ESELON, PENGANGKATAN can PEMBERHENTIAN Bagian Kesatu
Eselon
P;1,s~l 26
- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan etrukturnl eselon Ilb a tau jabatan pirnpinan tinggi prauuua.
2. ('...!) Sekretaris Dinas merupakan jabatan strukural eselon lTia atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIlb atau jabatan administrator.
4. {1) Kepulu subbagian dan Kcpala Scksi merupakan jabatan strukrural eselon rva atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon !Vb atau jabatan pengawas,
Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pern berhentian
BAB VI - ESELON, PENGANGKATAN can PEMBERHENTIAN Bagian Kesatu
Pasal 27
- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD clan Pejabat Fungaional diangkal dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Tatu cara pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksuc pada ayat ( 1 J berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundangundangan
BABVll
PEMB!AYAAN
Pasal '.28
- (1) Segala oiaya yang diperlukan unruk pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan Dinas Perindustrian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain biaya yang ber'sumbe- dari Anggaran Peridupatan dan Dclanja Daerah eebagnimaria dimaksud dalaru ayat (1), Dinas Perindustrian dapai dibertkan banruan pembiayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
KF:1'F:NTI IAN LAIN-LAIN
Paaal 29
- Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Pcrundang-Undangan yang berlaku
Pasal ~()
- (1) Di Lingkungan Dinas Perindustrian dapat dibentuk UPI'D sesuai dengan kebutuhan dan besarnya beban kerja
BAB VIII - KF:1'F:NTI IAN LAIN-LAIN
Pasal 31
- Di lingk'u11i::w1 Dinas Perindusu-ian dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan
BAB VIII - KF:1'F:NTI IAN LAIN-LAIN
Pasal 32
Pelaksanaan Tugas Pokok dan Pungsi sebagairnana diatur dalam Pcraturan Bupati ini dilaksanakan mulai Tahun 2017.
BAB VIII - KF:1'F:NTI IAN LAIN-LAIN
Pasal 33
- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPTD yRng sudah dibentuk tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pernbcntukan UPTD yang baru.
- (2) Pernbentukan UPTD sebagaimana dirnakasud pada ayat (1) dilakukan paling Jama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraruran Oupati ini.
BABX
PENUTUP
Pasal ::14
Pada saat Peraturan Bupati ini rnulai berloku, PeraturaJ1 Bupati Buton Nomor 41 Tahun 2013 tcntang Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kcrja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
BAB VIII - KF:1'F:NTI IAN LAIN-LAIN
Pasal 35
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati lni dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupe.tcn Duton. | PARAF | PARAF | PARAF | | ~ | ~ | - | | ~-3 | ~-3 | | | \(d),s- | ~l'Bt:g | | | ~~ - | l~U" | I~ | | ~~- | 01ro | r.. |

Penetapan: Ditetapkan di Pas a r w aj o pada tanggal I~ Oktober 2016 SAMSU UMAR ABDUL SAMJUN ## 13AH IX ## K.ETl:!:NTUAN PERALIHAN Pasal 32 Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai.man::\ diatur dnfom Peraturan Hupati ini dilaksanakan mulai Tahun 2017. Pasal 3::l

Penandatangan: - (1) Pada saat Peraruran Bupati ini mulai berlaku, UPTD yang sudah dibentuk tctap melaksanakan rugas dan fungsinya sarnpai dengan ditetapkannya Peraturan Bupau tentang pembentukan UPTO yang baru, - 12) Pemhentukan UPTD sebagaimana dimakasud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enarn) bulan sejak diundangkannya Peraturan Rupati ini. ## BABX ## PENUTUP ## Pasal.34

Penandatangan: Pada saat Pen:ih,ran Eupati ini mulai bcrlalcu, Peraturan Bupati Buton Nomor 41 Tahun 2013 tentang Kc&lt;ludukan, T'ugae Pokok Fuug:si dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabuporen Buton dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ## Pasal 35

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang rnengetahuinya, mernerintahkan pcngundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Euton. SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN Cap/TID

Penandatangan: BUPATI BUTON,

Penetapan: Ditetapkan di Pas a r w aj o pada tanggal 1~ Oktober 2016

Penetapan: r w a j o ell- 2016 Diundangkan di Pa Pada tanggal 14 Cl=-l Pit. SEKRETA~JS DA f\H KABUPATEN EUTON, SH Pembina Utama Muda, IV/c Nip. i958Ul01 198903 l 012