PERATURAN BUPATI SIN1ANG Nomor 4 Tahun 2014 tentang TATA CARA PELAKSANAAN KENDARAAN BE#,[["UNGUTAN RETRIBuSI PENGU.IAN R DI KABUPATEN SINTANG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SIN1ANG
NOMOR @ TAHUN 2014 TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN KENDARAAN BE#,[["UNGUTAN RETRIBuSI PENGU.IAN R DI KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SINTANG,
Menimbang ?"Wa Retribusi Pengujian Kendaraan Bemmotor adalah 0 etribusi Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli p aerah yang harus dikelola secara tertib, taat peraturan erundang-u\_ndangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan bagi masyarakat; : a.
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, menegaskan tata cara pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf b dan dalam rangka pengaturan dan pemberian pelayanan pengujian kendaraan bermotor serta untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya, maka dipandang perlu mengatur tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sintang;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 1.
5. U dang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara unda9";"\_"~saran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Pidana -"""\_~~pahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, a Nomor 3209); 2
r.
3. Undang-Undan Penyeie, I9 Nomor 28 Korup"''garaan Negara Tahun 1999 tentang lndo%,'olusi, Dan Ness,\_'ang Bersih Dan Bebas Dari Rs,,[j;"? 'ahun 1ss¢ { \_(temiaran iegare kepi Indonesia Nom[,'S, Tambahan Lembaran Negara or 151);
2. 4.
3. Undang-Undan¢ " Pemberay%ssh'+Bl"8, 31 1Tahon 1ooo etas Negara Repub , 'dana Korupsi Nepotisme (Lembaran Tambahan Lem\_ 'donesia Tahun 1999 Nomor 140, 3874) sebaga~"" Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 20 T%,, "" telah diubah dengan Undang-Undang Tahun 2004",''\_O1 (Lembaran Negara Republik indonesia Republik 1n%~."9' 134, Tambahan Lembaran Negara esla lomor 4150)
5. Undang-Undar N Negara (L ng lomor 17 Tahun 2003 Nome ;Paran Negara Republik Indonesia Tahun
5. tentang Keuangan 2003 Nomor 4%""Pahan Lembaran Negara Republik Indonesia
6. � ndbang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang \_"[Pedaharaan Negara (Lembaran Negara Republik nonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. 10 -Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Un,an Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 0a '; onor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun : Indonesia Nomor 5025);
11. Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Undang-Un"?\_~n (Lembaran Negara Republik Indonesia 0an Retrib" {j,,, 130, Tambaiian Lembaran Negara Tahon 2097 \_a vomor 5049) Republik Indone
| 12. | Undar -u, . 00419 ng-thndang N . Publik (Lembee_ "mor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan yomor in2, %_""" Negara Republik Indonesia Tahun 2003 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. 14. 15. | Undang-Undan¢ N Peraturan ej,""12Tahun 2011 tentang Pembentuka Indonesia Ta,, 3g-Undangan (Lembaran Negara Republik Negara Reos#,",_?91Nomor 82. Tambahan Lembaran I Indonesia Nomor 5234); Peraturan p, . Pengeloj. emerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Ind6%g"" euangan Daerah (Lembaran Negara Republik Na ""_ahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran gara Republik Indonesia Nomor 4578); |
| 16. | :e � aturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang _"man Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan merintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 |
| | tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4714); |
| 17 18 | Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang |
| | Tata Cara Pemberian Dan Penempatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); |
| 19. | Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang Nornor 8 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 8); |
| 20. | Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan' Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang, Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Oaerah Kabupaten Smtang Nomor 3); |
| 21. | Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Noor 1 Tahun 2008 Urusan Pemerintah Kabupaten intang (Lembaran tent".paten Sintang Tahun 2008 Nomor i, Tambahan Daera' aerah Kabupaten Sintang Nomor 25); Lembaran |
| | 22. Peraturan |
| 22. 23. Peraturan D. 000411 te te aerah Kabur st entang Susunan o,, 'Paten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 ?"tang _(ear,"isasi Perangkat Daerah Kabupaten omor 2, Tambana,"7'ab Kabupaten sintang Tahun 2008 Nomor 2) sebaga,,_baran Daerah Kabupaten Sintang gaerah Kabupaten Si a;a telah diubah dengan Peraturan aerah Kabupaten gs,""9 Nomor 5 Tahun 213 (embaran Lembaran Daera ,""9 Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan abupaten Sintang Nomor 5); Peraturan Daerah tentang Retribu abupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2012 Sintang Tahu" \mum (tembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Sine. ,I8omor 4, Tambahan Lembaran Daerah ang omor 4); |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MEMUTUSKAN: [I{},even raac et. cse BERMOTOR DI KA RETRIBUSI PENGUJIAN BUPATEN SINTANG PELAKSANAAN KENDARAAN
Pasal 1
- 10.
- Mobil b: ' arang adalah e · untuk angkutan be Gendaraan Bermotor yang digunakan arang;
- 11.Laik Jalan ± kend adalah pe daraan yang hangs ,Syaratan minimum kondisi suatu [hcegah terjaii "Penuhi agar terjamin keselamatan dan ngkungan pad%a {"Pencemaran udara dan kebisingan a tu dioperasikan di jalan;
12. Pengujian Kend menguji gas, "aan Bermotor adalah serangkaian kegiatan bermotor day\_" memeriksa bagian-bagian kendaraan teknis dan 1a ~\_,\_'angka pemenuhan terhadap persyaratan Il jalan;
13. Pemeriksaan dioperasikan ,\_@pal adalah Pemeriksaan kapal yan9 pemerik. iperairan daratan (sungai dan danau) meliputi saan konstruksi, permesinan dan perlengkapan kapal,
14. Pengujian Be rkale disebut erala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya a""' Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang 1 a u an secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor;
15. Pengujian adalah Pegawai Negeri Sipil dari Dinas Perhubungan yang dinyatakan telah memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan bersertifikasi teknis tertentu dan bersertifikat yang oleh Dinas tersebut diberi Tugas untuk melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor;
16. Peralatan Uji adalah Sarana untuk melakukan kegiatan pemeriksaan dan atau menguji kendaraan bermotor;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
18. Surat lzin Berlayar adalah pemberian izin berlayar bagi kapal yang dioperasikan diperairan daratan (sungai dan danau) yang telah memenuhi persyaratan untuk berlayar,
19. Petugas Pemungut adalah petugas yang diberi kewenangan untuk melaksanakan pemungutan Retribusi yang terutang pada wajib Retribusi;
20. Buku Penerimaan Pembayaran adalah pencatatan penerimaan pembayaran retribusi oleh Petugas Pemungut atau Petugas Lapangan,
- T d Bukt i Pembayaran adalah bukti pembayaran atau 21. an a . . p p / enyetoran retribusi dari etugas emungut Petugas pe ,n ke Bendahara Penerimaan, Lapanga
- T d Setor adalah Bukti penyetoran hasil penerimaan 22. Surat """ retribusi oIe 0enahara Penerimaan;
- . an dan Penyetoran adalah pencatatan 23. Buku Pene""",,~i ## BAB IL
T , ATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 2
getribusi Pengujian Kendaraan B ts ib; erotor dipt okumen pembayaran berupa SKRD Ungut dengan menggunakan tanda bukti / ~, Pembayaran Retribusi Penguja, ""asIng-masing untuk:
- b. Pembayaran Retribusi Pengu1ian � end8raan Bermotor di Darat; endaraan Bermotor di Air.
Pasal 3
entuk dan ukuran SKRD Pengujia1 K dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan Lampiran ,"' Sendaraan Bermotor sebagaimana tercantum Peraturan Bupati ini. pr , yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

## BAB 111

## TAT A CARA PE MBAYARAN DAN PENYETORAN

## Pasal4

- (1) Setiap pembayaran retribusi oleh wajib retribusi diberikan tanda bukti pembayaran berupa SKRD.
- (2) Penerimaan pembayaran Retribusi wajib dicatat dalam Buku Penerimaan Pembayaran oleh Petugas Pemungut yang ditunjuk.

## Pasal5

- (1) Penyetoran penerimaan retribusi dilakukan oleh Petugas Pemungut Retribusi ke Dinas melalui Bendahara Penerimaan paling lambat 1 (satu) hari kerja dengan menggunakan Tanda Bukti Pembayaran.
- 3) Hasil penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerimaan paling lambat 1 (satu) hari kerja dengan menggunakan Surat Setoran.
- (2) Penerimaan setoran Retribusi dari Petugas Pemungut wajib dicatat dalam Surat Tanda Setor dan Buku Penerimaan dan Penyetoran oleh Bendahara Penerimaan.

## Pasal 6

Pentuk, u de Jsi Bukt Penerimaan, Tanda Bukti Pembayaran, Surat Tanda Se ' (uran fan Isi uKU "' b t ""Buku Penerimaan dan Penyetoran, Surat Setoran seP@9a@@ Iecantum dalam ;""an Ill, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran ' I , yang merupakan an tidak terpisahkan dari Peraturan Bupat In!

## BAB v KETENTUAN PENUTup Pasal 7

0 0041 %i abagai Petunjuk Teknis yang bel , 5 Bu ti ke elum diatur d beraturan 3upat mn, akan diatur lebih lamp,""""a'au yang belum cukup diatur dalam olet Kepala Dinas.

## Pasal 8

peraturan Bupati ini mulai berlaku pa Agar setiap orang dapat men6i,langgal diundangkan. gpati ini dengan penempatanny~""" memerintahkan pengundangan Peraturan m Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang pada tanggal 8Ao 2014

�

NTAJ,IG,-A

,

U,MILTON CROSBY



Diundangkan di

Sintang

pada tanggal

a3

IM¢

2014

PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,(

'tin.

/

YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014 NOMOR q

C

¢

¢

'

\_AMPIRAN

000415 PERATURAN BUPATI 9INT NOMoR : 2\_] TAHU;7Ke TANGGAL :5' ue 2oi¢ TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN ETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI

DI KABUPATEN SINTAe

I

BENTUK, UKURAN DAN ISI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERA (sKRD) RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN SINTANG. ... 1..ired..cc.ta\_\_; PEMew1as

22c


| ,-- ["z7 [ � · � | PEMew1as ,<ABUPATEN SINTANc | ] SuRArKsreAeAv asriBusi bass(so)]~ PENGUJIAN KENDARMN BERMOTOR DI DARAT | |
|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| NAMA ALAMAT | | | |
| 1 ,--- NO. | Retribusi KODE REKENING | Retribusi KODE REKENING | |
| | | Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp / Retribusi Biaya Administrasi Retribusi Biaya Pemeriksaan: a. Pengujian Awal I I b. Pengujian Berkala Retribusi Biaya Operasional Retribusi Biaya Pemeliharaan Retribusi Pengujian Penghapusan Kendaraan BermoJ°r I | - - - - - - |
| Dengan | | Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi L | - |
| Huruf : Sintang, Yang I I | Huruf : Sintang, Yang I I | ························ Menerima, I I 16 cm | . - |

m


r

p

"

\_AuPIRAN

PERATURAN BUPAT1 SINTA

NOMOR

TAN@GAL

: ] TAHUN 26%¢

:

ire

TENTANG

Il zot

Au r~in CAR4 PELAKSANAAN PEMUNUTAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERM0OTO DI KABUPATEN SINTANG

:

BENTUK, UKURAN DAN ISI SURAT KETENTUAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) gETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN SINTANG.

c

-'''


| | PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG | SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI AIR | NO. URUT |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| NO. 1 | KODE REKENING | I I URAJAN RETRIBUSI Retribusi Pemeriksaan Kapal I Retribusi Surat Tanda Registrasi Retribusi Sertifikat Kesempurnaan Kapal Retribusi Nomor Plat Kapa! Retribusil Surat lzT Berlayar | JUMLAH Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - |
| Dengan Huruf: | Jumlah Ketetapan | Pokok Retribusi . | 22 Rp - |


m

I

I

I

l


{5z,{sen ii@gA

TENTANG

sos% ;# [Hzoi¢

:

2014

·

TAT

iA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN SINTANG

BENTUK DAN ISI BL RETRIBUSI PEN@"""; "ENERIMAAN PEMBAYARAN AN KENDARAAN BERMOTOR


PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG BUKU PENERIMAAN PEMBA Y ARAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

TAHlJN ··············································

Bulan...

Petugas Pemungut / Petugas Lapangan

Nip

···

°: ; MIL TON CROSBY


000417

f

o r

000418

PERATURAN BUPATI SINTANe NOMOR :?'1

TAHUN z@¢ ? bi ',

TANgGAL

, TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTA RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN SINTANG

TENTAN

:

## BENTUK, UKURAN DAN ISI TANDA BUKTI PEMBAY ARAN

«d

::::::==============:::::::::::::::::::::::::

� 2 � 1 �

c m

�

::::::::::::::::::::::::::::::=:::=:==::======..?:

## PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TANDA BUKTI PEMBAYARAN

- .. - ..

Nomor Bukti:

B

8.

a.

dahara Penerima / Bendahara Penerima Pembantu ... - - • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

-

►

---1,r

·······

\_- \_-: \_" \_-

.. )

.. .

·

-

-

-

-

-

-

-

•

-

•

·

·

·

·

• ·

·

·

·

·

·

•

·

·

·

...••.•...

)

- .•f-

enc R T lah men en ma uang sebesar 'p i yr if,

- c. Tanggal diterima uang

Bcndahara Pcncrimaan/

Bendahara Penerima Pembantu lbw A

la pkg

Untul

Aup bendahn

Penenma

UntUl Pernblyaran/J'enyec ti,cnd,.hlra

Pen.bant:

\_

le [

l..

Pcnyctor

r

�


° MIL TON CROSBY

16,5 cm

I

I

I

L\_\_\_ -

[MIRAN V


gzgz.

'jj#aid

PERATURAN BUPAT1 SINTAN

TENTANG

. /4Fl

000419

2014

·

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN SINTANG

## BENTUK DAN ISI SURAT TANDA SETOR RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

PEMERINT AH KABUPATEN SINTANG SURAT TANDA SETOR (STS

STS No

Bank

······

···············

No. Rekening

(dengan huruf)

Harap diterima uang sebesar Rp. ...

...

Dengan rincian sebagar berikut

| NO | KODE REKENING | URAIAN RINCIAN OBJEK | JUMLAH (Rp) |
|------|-----------------|------------------------|---------------|
| | | JUMLAH | |

Uang tersebut diterima pada tangg al

Mengetahui: Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang

Nip

..

Bendahara Penerimaan

Nip

.

t


00042

, ..

PERATURAN BUPATI SINTAe Npuos\_

:5f . TAHUN 2044

TANGGAL

o'

A

2014

TENTANG

:

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN SINTANG

\_APIRAN VI

## BENTUK DAN ISI BUKU PENERIMAAN DAN PENYE TORAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

## PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN BENDAHARA PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN ...

: DINAS

PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG

$KPD

Periode

.

...

No

| Penerimaan | Penerimaan | Penerimaan | Penerimaan | Penerimaan | Penerimaan | Penerimaan | Penerimaan | Penerimaan | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| Tnggal | No | Cars | ode | | | Penyetoran | Penyetoran | Penyetoran | Ket' |
| | Bukti | Pembayaran | Rokening | Uraian | Jumlah | Tanggal | No. | Jumlah | |
| | | | I | | | | STS | Rp. | - |
| | | I | | | RP. | | | | |
| | | | I I | | Rp. | | | Rp. | |
| | | I . ... | ' | | Rp | | | Rp. | |
| Jumlsh Penerimnasn ... + ... Jumnlat yang isotorkan | Jumlsh Penerimnasn ... + ... Jumnlat yang isotorkan | Jumlsh Penerimnasn ... + ... Jumnlat yang isotorkan | Jumlsh Penerimnasn ... + ... Jumnlat yang isotorkan | Jumlsh Penerimnasn ... + ... Jumnlat yang isotorkan | Rp. | | | Rp. | - |
| Soldo Kas | Soldo Kas | Soldo Kas | Soldo Kas | Soldo Kas | | | | Rp. | |
| di Bendahars Peneriraan | di Bendahars Peneriraan | di Bendahars Peneriraan | di Bendahars Peneriraan | di Bendahars Peneriraan | | | | Rp. | |

Ket'

-

-

terdint dari

- Tunal
- b Bank
- ct Lainnya

Rp

Rp

Rp

Mengetahut

Pengguna Anggaran

Slntang,

.

Bendahara Penerimaan

-

+

MILTON CROSBY


VII LAMPIRAN

PERATURAN

N9Mos

TANgG

TENTANG

PUPAT1 SINTANe it;uv2@j,

TAR.' 20i4

j4. CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN ;f!"BUSI PENGUJiAN EibiRAAv sRioro 'ABUPATEN SINTANG DI

## BENTUK DAN RETRIBUSI PENe, IS! SURAT SETORAN JIAN KENDARAAN BERMOTOR

## SURAT SETORAN NOMOR: ________________

SANK

PEMBANGUNAN DA~RAH, HARA MENEiM Dau

BENDAHARA PENERIMA DINAS PERHUBUNGA¢

:

KABUPATEN SINTANG UNTUK .GIRO... REK. KAS DAERAH Ro...(...)

UANG SEBESAR

YAITU. SETORAN UANG TUNA INCOME DAERAH SINTANG DARI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG

AYAT

1.07.01

..

107

01

... . .

..

1.07.01..

..

Retribusi

..

Retribusi

.

Retribusi

..

Jumlah

.

Rp

..

Rp

..

Rp

.

Rp

..

Sintang,

···

Yang Menyetor

An. Kepa/a Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang

Nip

..

batan dan tanda tangan yang me nyerahkan uang

Uang tersebut diatas telah diterima Sintang, • ..

Pimpinan Bank Pembangunan Daerah

1.07.01

Sintang.

: