Unknown Unknown Nomor 112 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Sadan Penanggulangan Bencana Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Und Nomor 23 Tahun 2014 tentang
I
•
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boiaang Mongondow Selatan Nomor 1 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.
BAB I - KEDUDUKAN
Pasal 2
Bad an Pe I nanggu angan Bencana Daerah I mempunyai tugas menye enggarakan urusan pemerintahan ct· bid p Kesiapsiagaan Kedaruratan d . . I I ang encegahan dan untuk memba:itu . an Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
BAB I - KEDUDUKAN
Pasal 3
Dalam melaksanakan
tu
b
.
- encana Daerah menyel k ' a. perumusan dan penetapan k b .. ak enggara an fungsi: e 1 1 an penanggul b penanganan pengungsi dengan b ti d angan encana dan dan efisien; dan er n ak cepat dan tepat serta efektif
Badan Penanggulangan B gas se agairnana dimaksud
dalam
Pasal
2
- penanggulangan kegiatan menyeJuruh. b. pelaksanaan dan pengkoordinasian bencana terencana, terpadu d
- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari :
- a. Sekretariat membawahkan :
- 1) Subbagian Hukum dan Kepegawaian;
- 2) Subbagian Program Pelaporan;
- 3) Subbagian Um um dan Keuangan.
- b. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan :
- 1) Seksi Prabencana;
- 2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
- c. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan :
- 1) Seksi Tanggap Darurat;
- 2) Seksi Penanganan Pengungsi.
- d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan:
- 1) Seksi Rehabilitasi;
- 2) Seksi Rekonstruksi.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalarn
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

## TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pasal 5

- ( 1 ) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas memvalidasi, mempromosikan, memimpin, mengkoorBadanikan, serta menetapkan kebijakan dalarn rangka pelaksanaan "1 pem,rintah= di bidang kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:
- a. memvalidasi setiap prosedur dan mekanisme penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidangnya agar dapat memberikan hasil yang konsisten sesuai dengan yang telah ditetapkan dan terdokumentasi dengan baik;
- b. mempromosikan potensi sumber daya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidangnya;
- c. memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidangnya;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sekretariat dan bidang-bidang; dan
- e. menetapkan dan mensosialisasikan setiap kebijakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidangnya.


## Bagian Kedua Sekretaris Pasal6

- ( 1 ) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh bidang di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) , Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:
- Penanggu langan Badan a. mengoordinasikan kegiatan Bencana Daerah;
- b. mengoordinasikan penyusunan rencana (RPJMD, RKPD, renstra, renja), program, dan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- d. melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. mengoordinasikan penyusunan peraturan perundang­ undangan serta pelaksanaan advokasi hukum Badan Penanggulangan Bcnr Daerah;
- f. menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. mengoordinasikan pelaporan kinerja/LKIP, LPPD, dan pelaporan pelaksanaan Jainnya sesuai tugas fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
1. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

## Paragraf 1 Kepala Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian Pasal 7

Dalam melaksanakan sebagian tugas sekretaris yang berkaitan dengan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi bidang hukum dan kepegawaian, maka Kepala Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. menerima, membaca, meneliti, mengadakan dan mendistribusikan surat masuk sesuai dengan tujuan;
- b. mengarsipkan surat masuk sesuai dengan penataan pengarsipan;
- c. menerima dan menyesuaikan konsep surat sesuai dengan tata naskah Badan yang berlaku;
- d. mengharmonisasi, sinkronisasi, dan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah yang menjadi kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. mengkaji ulang dan menganalisis rancangan produk hukum daerah yang diajukan oleh bidang-bidang;
- f. memfasilitasi pengajuan naskah Badan dalam bentuk produk hukum;
- g. memfasilitasi pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian aparatur sipil negara di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- h. melaksanakan fungsi Jain yang diberikan Kepala Badan Penanggulangan Be cana Daerah;


## Paragraf 2 Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan Pasal 8

Dalam melaksanakan sebagian tugas Sekretaris yang berkaitan dengan pengumpulan data, perumusan rencana dan program, penyusunan anggaran belanja, pembukuan dan verifikasi SPP, Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. melaksanakan pembuatan laporan dan mengevaluasi kegiatan kerja tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. melaksanakan penyimpanan bahan penyusunan data dan analisa perencanaan dalam rangka penyusunan program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. mengkaji ulang dan menganalisis program dan rencana kerja tahunan yang diajukan oleh bidang-bidang dalam lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. menghimpun data dari bidang-bidang guna penyusunan Laporan Kinerja/LKIP, LPPD, dan laporan keBadanan lainnya;
- f. menghimpun data dari bidang-bidang guna penyusunan Rencana Kerja Anggaran dalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- g. melaksanakan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan APBD yang ditetapkan;
- h. melaksanakan penyusunan laporan bulanan sesuai dengan DPA-SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
1. melaksanakan fungsi Jain yang diberikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Paragraf 3 Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pasa19

Dalam melaksanakan sebagian tugas Sekretaris yang berkaitan dengan pengumpulan data, perumusan rencana dan program, penyusunan anggaran blnja, pembukuan dan verifikasi SPP,


Kepala Sub Bagian fungsi: Program dan Keuangan mempunyai

- a. melaksanakan urusan rumah tangga Penanggulangan Bencana Daerah; Bad an
- b. mempersiapkan administrasi perjalanan Penanggulangan Bencana Daerah; Bad an
- c. mengarsipkan bahan penyusunan anggaran rutin untuk kebutuhan barang-barang serta alat tulis kantor kantor secretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. mempersiapkan pelayanan angkutan dan perawatan kendaraan Badan serta pemeliharaan kebersihan kantor dan halaman Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. mempersiapkan dan menyusun pelaksanaan kegiatan acara-acara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. menyusun dan mempersiapkan rencana kebutuhan barang/jasa rutin, perbekalan serta alat tulis kantor Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

## Bagian Ketiga

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Pasal 10

- ( 1 ) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan melaksanakan tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana dibidang prabencana dan pemberdayaan masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
- ( 1 ) , Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:
- a. pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;
- b. penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas pencegahan dan kesiapsiagaan;
- d. penyelenggaraan urusan prabencana; dan
- e. penyelenggaraan urus

pemberdayaan masyarakat


## Paragraf 1 Kepala Seksi Prabencana Pasal 1 1

Dalam melaksanakan sebagian tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Seksi Prabencana mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas prabencana;
- b. merencanakan penanggulangan bencana;
- c. mengurangi resiko bencana;
- d. mencegah terjadinya bencana;
- e. memadukan dalam perencanaan pembangunan unsur­ unsur rencana pusat dan daerah;
- f. menganalisis syarat resiko bencana;
- g. melaksanakan dan menegakkan rencana tata ruang dan standar keselamatan;
- h. melaksanakan pendidikan dan pelatihan;
1. standar persyaratan teknis penanggulangan bencana;
- J. melaksanakan kesiapsiagaan;
- k. melaksanakan peringatan dini;
1. melaksanakan mitigasi bencana;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bi dang.

## Paragraf 2

## Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pasal 12

Dalam melaksanakan sebagian tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- administrasi dan tugas pemberdayaan pelaksanaan pelayanan mengkoordinasikan a. melaksanakan masyarakatat;
- b. melaksanakan hubungan kerja, peran serta organisasi sosial masyarakat;
- c. mel\_aksanakan penguatan ketahanan sosial masyarakat;
- d. sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat serta fasilitasi penyuluhan bencana berbasis masyarakat;
- e. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan be ana; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## Bagian Keempat Bidang Kedaruratan dan Logistik Pasal 13

- { l ) Bidang Kedaruratan dan Logistik melaksanakan tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana dibidang tanggap darurat dan penanganan pengungsi serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Bidang Penanganan Darurat mempunyai fungsi::
- a. pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;
- b. penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
- c. pelaksanaan dan pengkoordinasian tugas penanganan darurat;
- d. penyiapan peralatan dan logistik;
- e. penyelenggaraan urusan tanggap darurat; dan
- f. penyelenggaraaan urusan penanganan pengungsi.

## Paragraf 1 Kepala Seksi Tanggap Darurat Pasal 14

Dalam melaksanakan sebagian tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik, Kepala Seksi Tanggap Darurat mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugasnya;
- b. melaksanakan pengkajian secara tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
- c. melakukan penentuan status keadaan darurat bencana;
- d. melaksanakan penyelarnatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- e. menyiapkan peralatan dan melaksanakan kebutuhan dasar;
- f. melakukan perlindungan terhadap kelompok rentan dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.


## Paragraf 2

## Kepala Seksi Penanganan Pengungsi Pasal 15

Dalam melaksanakan sebagian tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik, Kepala Seksi Penanganan Pengungsi mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugasnya;
- b. menyiapkan dukungan teknis pemulihan sosial, budaya, ekonomi dan logistik;
- c. melaksanakan penempatan pengungsi, kompensasi dan pengembalian hak pengungsi;
- d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

## Bagian Kelima

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasal 16

- ( 1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi melaksanakan tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:
- a. pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;
- b. penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian tugas rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. penyelenggaraan urusan rehabilitasi; dan
- e. penyelenggaraaan urusan rekonstruksi.

Paragraf 1 Kepala Seksi Rehabilitasi Pasal 17

Dalam melaksanakan sebagian tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Kepala Seksi ehabilitasi mempunyai fungsi :


- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugasnya;
- b. melaksanakan perbaikan lingkungan daerah bencana dan prasarana dan sarana umum;
- c. memberikan bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. melaksanakan pemulihan sosial psikologis dan pelayanan kesehatan;
- e. melakukan pemulihan sosial ekonomi budaya, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan pelayanan publik; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

## Paragraf 2 Kepala Seksi Rekonstruksi Pasal 18

Dalam melaksanakan sebagian tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Kepala Seksi Rekonstruksi mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugasnya;
- b. melakukan pembangunan kembali prasarana, sarana dan sarana sosial masyarakat;
- c. melakukan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya kemasyarakatan;
- d. menyiapkan dan melaksanakan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dari tahan bencana;
- e. melakukan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
- f. melakukan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya dan fungsi pelayanan publik serta pelayanan utama dalam masyarakat; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang

Bagian Keenam Jabatan Fungsional Pasal 19

Di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuar dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


## BAB IV

## UNIT PELAKSANA TEKNIS

## Pasal20

- ( 1 ) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala.
- (3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BABV

## TATA KERJA

## Pasal 2 1

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Sela tan.

## Pasal 22

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai basil pelaksanaan urusan pemerintahan dibidangnya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

## Pasal 23

Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus menyusun analisihs ali . b ban kerja terhadap seluru iabatan peta jabatan, dan an sis e . �abatan' di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah paling lambat l(satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati mi.

## Pasal 24

. . dan Penanggulangan Bencana Daerah Setiap unsur di hngkungan Ba menerapkan prinsip koorBadan1, dalam melaksanakan tuga�ny� h a : ; k dalam lingkungan Badan integrasi, dan smkron1sas ah maupun dalam hubungan antar Penanggulangan Bencana Daer ah b ik at mauJun daer · instansi pemerintah ar pus 1


## Pasal 25

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

## Pasal 26

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

## Pasal 27

Setiap pirnpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 28

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

## Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

## BAB VI

## PENDANAAN

## Pasal30

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Sadan Penanggulangan Bencana Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. f


## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan F'ungsi BadanPenanggulangan Bencana Daerah dicabut dan clinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang merigetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Desember 20�

Ditetapkan di Bolaang Uki pada tanggal :J

J'auPATI BOLAANG

NOON OW SELATA?

Diundangkan di Bolaang Uki pada tanggal I?, Desember 2016


SEKRE

RI

DAERAH

KABUPATEN BO

ONGONDOW SELATA'.;!

ANG


SERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2016 NOMOR