PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 9 Tahun 2011 tentang PEMBENTUKAN KAMPUNG MAKALEHI UTARA; KAMPUNG MAKALEHI TIMUR, KAMPUNG WINANGUN, KAMPUNG LIA 1, KAMPUNG KARALUNG 1, KAMPUNG BIAU SEHA, KAMPUNG MATOLE, KAMPUNG PAHIAMA DAN KAMPUNG BIRARIKEI Lampiran Peta Wilayah Kampung Makalehi Utara Lampiran II Peta Wilayah Kampung Makalehi Timur Lampiran Ill Peta Wilayah Kampung Winangun Lia Peta Wilayah Kampung Lampiran IV Lampiran V Peta Wilayah Kampung Karalung VI Lampiran Peta Wilayah Kampung Biau Seha Lampiran VII Peta Wilayah Kampung Matole Lampiran VIII Peta Wilayah Kampung Pahiama Lampiran IX Peta Wilayah Kampung Birarikei (berlaku Unknown)
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Penetapan: Diundangkan di Ondong Siau tanggal, 8 Novembe2011 pada LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2011 NOMOR
LAMPIRAN
LAMPIRAN
## LAMPIRAN

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 9 TAHUN 2011

## TENTANG

PEMBENTUKAN KAMPUNG MAKALEHI UTARA; KAMPUNG MAKALEHI TIMUR, KAMPUNG WINANGUN, KAMPUNG LIA 1, KAMPUNG KARALUNG 1, KAMPUNG BIAU SEHA, KAMPUNG MATOLE, KAMPUNG PAHIAMA DAN KAMPUNG BIRARIKEI

Lampiran

Peta Wilayah Kampung Makalehi Utara

Lampiran II

Peta Wilayah Kampung Makalehi Timur

Lampiran Ill

Peta Wilayah Kampung Winangun

Lia Peta Wilayah Kampung

Lampiran IV

Lampiran V

Peta Wilayah Kampung Karalung

VI Lampiran

Peta Wilayah Kampung Biau Seha

Lampiran VII

Peta Wilayah Kampung Matole

Lampiran VIII

Peta Wilayah Kampung Pahiama

Lampiran IX

Peta Wilayah Kampung Birarikei

Menimbang:

Mengingat:

a.


## BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 10 TAHUN 2011

## TENTANG

## PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PERSEROAN TERBATAS BANK SULUT KE DALAM MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SIAU TAGULANDANG BIARO, BUPATI KEPULAUAN

- bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yangnyata dan bertanggungjawab dipandang perlu melakukan penyertaan modal terbatas Bank Sulut (PT. Pemerintah Daerah ke dalam modal perseroan Bank Sulut) yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga membawa manfaat bagi masyarakat;
- bahwa penyertaan modal yang dimaksud huruf juga dapat meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha PT. Bank Sulut yang akan meningkatkan pelayanan PT. Bank Sulut terhadap masyarakat Siau Tagulandang Biaro sehingga mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; pada
- bahwa Pasal 173 dan Pasal 174 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah membolehkan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha milik pemerintah danlatau milik swasta;
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf Peraturan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Modal Perseroan Terbatas Bank Sulut;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republilk Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran
- Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahaan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
- 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaan Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
- Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
- Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 9 Undang-Undang Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Antara Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 4438);
- Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal 11 . Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesía Tahun 2007 Nomor 67 , Tambahan Republik Indonesia Nomor 4576); Lembaran Negara
13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwvakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Nomor telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4576) , sebagaimana 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Keuangan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 140, Tambahan 4578);
- Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 17 Peraturan Pemerintah Pemerintah Daerah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Tahun 2005 Nomor 165, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Keuangan Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 1983, Tambahan Nomor 4738);
- 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 19. Peraturan Pemerintah Nomor Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan antara Pemerintah, Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 1Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14 , (Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Penyusunan Tertib Dewan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Indonesia Nomor 5104);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- Daerah sebagaimana telah diubah dengan Pengelolaan Keuangan

Menetapkan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan telah diubah Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang dengan Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor
2. Tahun 2011 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 1);
3. 26 . Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor
4. Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 4).

## Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

dan

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

## MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KE DALAM MODAL PERSEROAN TERBATAS BANK SULUT

## BAB

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disingkat DPRD adalah Dewan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Perwakilan Rakyat
3. 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
4. 4 Bupati adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
5. Peraturan Biaro.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
7. Modal Daerah adalah Kekayaan daerah baik benwujud uang maupun barang yang dapat mesin-mesin, Inventaris, surat-surat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, berharga, fasilitas dan bahan-bahan lainnya.
8. Terbatas Bank Sulut yang selanjutnya disingkat PT. Bank Sulut; Perseroan 9 Perseroan Terbatas Bank Sulut yang kantor pusatnya berkedudukan di Jalan Samratulangi Nomor 9 Kota Manado.
9. adalah menyertakan modal daerah kedalam modal 8. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Terbatas Bank Sulut; termasuk juga penambahan dan pengurangan terhadap Perseroan modal daerah yang disertakan tersebut.
10. dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah 10. Anggaran Pendapatan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapulauan Siau Tagulandang Anggaran Biaro.
11. Investasi Pemerintah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat barang mengembalikan nilai pokok ditambah berharga mampu dengan manfaat ekonomi; sosial dan atau manfaat lainnya sejumlah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu;
13. Perjanjian kerjasama adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur antara menteri teknislpimpinan lembagalkepala daerah dengan badan usaha
13. adalah saham dan atau surat utang yang diterbitkan oleh PT. Bank Sulut; 12 Surat Berharga
14. Hibah adalah pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang dan atau badan hukum lainnya;
16. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran pembangunan daerah.
15. Deviden adalah bagian keuntungan PT. Bank Sulut, yang dibagikan kepada para saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki: pemegang
17. 17 Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Sulut.

## BAB II

## MAKSUD DAN TUJUAN PENYERTAAN MODAL

## Pasal 2

Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal ke dalam modal Perseroan Terbatas Bank Sulut dimaksudkan untuk pengembangan akses pelayanan pembiayaan bagi kegiatan usaha masyarakat dan kesempatan kerja dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta memajukan kesejahteraan umum.

## Pasal 3

- Tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah ke dalam modal PT. Bank Sulut adalah;
- b. untuk dapat meningkatkan penerimaan daerah berupa Pendapatan Asli Daerah;
- a untuk mendapatkan manfaat ekonomi; sosial; dan manfaat lainnya sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu bagi daerah;
- untuk dapat meningkatkan daya saing Bank guna mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global yang berdampak pada pembangunan daerah;
- untuk meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas Bank dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daearah;
- d untuk mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk Bank; danlatau
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam modal PT. Bank Sulut dilaksanakan berdasarkan prinsipprinsip ekonomi perusahaaan.

## BAB IlI

## TATA CARA DAN JUMLAH PENYERTAAN MODAL

## Pasal 4

Nilai penyertaan modal untuk tahap pertama 100 (seratus) Lembar Saham dengan nilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang berasal dari hibahlpengalihan saham Pemerintah Kabupaten Sangihe kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro .

## Pasal 5

- (1) Guna menambah nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud Pasal 4, Pemerintah Daerah menyertakan tambahan modal kedalam sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah);
- (2) Tambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- (3) Tambahan Penyertaan modal sebagaimana dianggarkan pada Tahun 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011;
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

## PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

## Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5, Bupati memproses pelaksanaan penyertaan modal pemerintah daerah ke dalam modal Perseroan perundang-undangan.

## Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan Penyertaan Modal; Bupati dapat menunjuk pejabat berwenang untuk melaksanakan perjanjian kerjasama.

## BAB V

## HAK DAN KEWAJIBAN

## Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

## Pasal 8

Hak Pemerintah Daerah adalah

- a. Menerima pembagian deviden;
6. Menerima pembagian lainnya sesuai dengan ketentuan RUPS PT. Bank Sulut;
3. Hak suara dalam RUPS PT. Bank Sulut;
4. d Hak lainnya menurut peraturan perundang-undangan danlatau perjanjian.

## Pasal 9

Kewajiban Pemerintah Daerah adalah

- Melaksanakan pembukuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- a. Menganggarkan tambahan penyertaan modal kedalam modal PT. Bank Sulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;

## Bagian Kedua

## Hak dan Kowajiban Perseroan Terbatas Bank Sulut

## Pasal 10

Hak Perseroan Terbatas Bank Sulut adalah berdasarkan perjanjian.

Kewajiban Perseroan Terbatas Bank Sulut adalah

- Membuat dan memberi laporan kepada Pemerintah Daerah setiap akhir tahun anggaran b. danlatau setelah dilaksanakan RUPS tentang perkembangan penyertaan modal;
- Melaksanakan pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pemerintah Daerah ke Kas Umum Membayar dan menyetor deviden yang menjadi hak Daerah sebagai pendapatan asli Daerah;
- lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b merupakan pendapatan d. Pembagian daerah

## BAB VI

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penyertaan modal;
- (3) Pelaksana Teknis pembinaan dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
3. Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh (2) Sekretaris Daerah sebagai Koordinator Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Asisten Sekretaris Daerah bidang administrasi umum dan Staf Ahli bidang keuangan sebagai pelaksana Teknis Pembinaan;
- (4) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) menyampaikan laporan pelaksanaan setiap satu (1) tahun sekali dan tembusannya kepada DPRD\_ tugasnya kepada Bupati

## Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal;
- (3) Apabila dianggap peru; Bupati dapat membentuk Dewan Pengawas sebagai pelaksana teknis pengawasan terhadap Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
3. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud (1), Bupati dibantu oleh (2) Sekretaris Daerah dan Inspektorat Daerah sebagai pelaksana teknis pengawasan; pada ayat
- (4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan laporan tahun sekalidan tembusannya pelaksanaan tugasnya kepada Bupati setiap (satu) kepada DPRD;
5. menyampaikan laporan hasil Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada (5) Bupati Perseroan Terbatas Bank Sulut kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Utara melalui evaluasi APBD dalam tahun yang berkenaan.

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 14

Ketentuan mengenai tata cara penyaluran dana, pengendalian; pembinaan dan pengawasan; serta pertanggungjawaban penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

## Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan:.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.


Diundangkan di Ondong Siau tanggal, 8 Novembe2011 pada


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2011 NOMOR