PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 15 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa penyelenggaraan reklame telah diatur dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame;
- b. bahwa untuk pengaturan izin, pengendalian, pengawasan, penyusunan masterplan dan penentuan titik reklame, maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Selatan Nomor 7 Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Penyelenggaraan Reklame;
\
,
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
Menetapkan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1511);
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 44);
5. 1 1. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor 30);
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor 30) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) diubah dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat 4a, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8
- ( 1 ) Kawasan Selektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
- a. Kawasan perumahan berskala besar;
- b. Kawasan Jalan Toi; dan
- c. Kawasan sepanjangjalur Kereta Api.
- (2) Kawasan Selektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah Kawasan yang memiliki masterplan penataan Reklame.
- (3) Masterplan penataan Reklame pada Kawasan Selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Kawasan Selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang belum memiliki masterplan penataan reklame, pengelola kawasan wajib mengajukan masterplan penataan Reklame.
- (4a) Kawasan Selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c yang belum memiliki masterplan penataan reklame, pengelola kawasan dapat mengajukan masterplan penataan Reklame.
- (5) Pada Kawasan Selektif yang telah memiliki masterplan penataan Reklame, maka penentuan Titik Reklame berdasarkan masterplan yang telah ditetapkan.
2. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5
- ( 1 ) Kawasan Selektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
Pasal 8
- ( 1 ) Kawasan Selektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
- a. Kawasan perumahan berskala besar;
- b. Kawasan Jalan Toi; dan
- c. Kawasan sepanjangjalur Kereta Api.
- (2) Kawasan Selektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah Kawasan yang memiliki masterplan penataan Reklame.
- (3) Masterplan penataan Reklame pada Kawasan Selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Kawasan Selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang belum memiliki masterplan penataan reklame, pengelola kawasan wajib mengajukan masterplan penataan Reklame.
- (4a) Kawasan Selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c yang belum memiliki masterplan penataan reklame, pengelola kawasan dapat mengajukan masterplan penataan Reklame.
- (5) Pada Kawasan Selektif yang telah memiliki masterplan penataan Reklame, maka penentuan Titik Reklame ## BAB VII
IZIN REKLAME
Pasal 23
- ( 1 ) Setiap Penyelenggaraan Reklame wajib memiliki izin dari W alikota.
- (2) Walikota dapat mendelegasikan penerbitan izin kepada Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan tugas pelayanan perijinan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemohon dan disampaikan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan tugas pelayanan perijinan.
- (4) Penerbitan izin dilakukan setelah pemohon membayarkan Pajak Reklame yang dibuktikan dengan Surat Setoran Pajak Daerah.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Izin Reklame Permanen; dan
- b. Izin Reklame Non Permanen.
- (6) Reklame Permanen berukuran sedang dan besar wajib memiliki IMB, kecuali Reklame Permanen yang menempel pada dinding bangunan.
- (7) Reklame Permanen berukuran kecil dan Reklame Non Permanen tidak diwajibkan memiliki IMB.
3. Ketentuan Pasal 26 huruf d dihapus, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 24
Persyaratan teknis Reklame Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b terdiri atas:
Pasal 26
Persyaratan teknis Reklame Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b terdiri atas:
- a. foto atau gambar Bangunan Reklame;
- b. foto atau gambar atau desain Materi Reklame; dan
- c. peta lokasi atau gambar denah Titik Reklame.
Pasal 33
- ( 1 ) Penyelenggaraan Reklame yang dikecualikan untuk memperoleh izin Reklame meliputi:
- a. media internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. Papan Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang semata-mata hanya memuat nama atau informasi pemerintah atau penyuluhan;
- e. Reklame yang diselenggarakan oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsulat, Perwakilan Perserikatan Bangsa Bangsa serta badan-badan khususnya atau lembaga organisasi internasional yang bekerjasama dengan Pemerintah;
- f. nama tempat ibadah, tempat pendidikan, Sarana olahraga, panti asuhan, yayasan sosial; dan
- g. Reklame Papan Nama yang diselenggarakan oleh organisasi politik dan atau organisasi kemasyarakatan yang semata-mata hanya memuat nama atau organisasi yang bersangkutan yang dipasang melekat pada bangunan kantor organisasi politik dan/ atau organisasi kemasyarakatan.
- (2) Nama pengenal usaha atau profesi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c diatur dengan ketinggian:
- a. 0-8M (nol sampai dengan delapan meter), luas Reklame tidak lebih dari 1M 2 (satu meter persegi);
- b. 8,0l-16M (delapan koma nol satu sampai dengan enam belas meter), luas Reklame tidak lebih dari 1,50M2 (satu koma lima puluh meter persegi);
- c. ketinggian 16,01-24M (enam belas koma nol satu sampai dengan dua puluh empat meter), luas Reklame tidak lebih dari 2M? (dua meter persegi);
- d. ketinggian lebih dari 24M (dua puluh empat meter), luas Reklame tidak lebih dari 2,50M 2 (dua koma lima puluh meter persegi); dan
- e. tidak mencantumkan suatu merek produk komersial.
- (3) Nama pengenal usaha atau profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e apabila tidak memenuhi ketentuan, maka berlaku ketentuan izin Penyelenggaraan Reklame.
Pasal 36
TIM PENGENDALIAN REKLAME
Pasal36
- ( 1 ) Walikota membentuk Tim Pengendalian Reklame.
- (2) Tim Pengendalian Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
.
'
BAB VIII - TIM PENGENDALIAN REKLAME
Pasal 37
Pasal37
- ( 1 ) Tim Pengendalian Reklame mempunyai tugas paling sedikit sebagai berikut:
- a. melakukan verifikasi administrasi terhadap permohonan izin Reklame;
- b. melakukan verifikasi lapangan.
- (2) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b ## BAB XIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BAB VIII - TIM PENGENDALIAN REKLAME
Pasal 47
- ( 1 ) Setiap Penyelenggaraan Reklame dilakukan pengawasan terhadap keabsahan dan masa berlaku dokumen perizinan Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Pengawasan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan tugas pelayanan perijinan.
BAB VIII - TIM PENGENDALIAN REKLAME
Pasal 48
Pasal48
Tata cara pengawasan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sebagai berikut:
- a. apabila ditemukan Bangunan Reklame tidak memenuhi ketentuan administrasi perizinan dan teknis Bangunan Reklame, maka Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan tugas pelayanan perijinan menempelkan stiker tidak berizin dan atau menutup media Reklame dengan kain penutup dan menyampaikan pemberitahuan kepada Penyelenggara Reklame untuk ditindaklanjuti;
- b. Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan tugas pelayanan perijinan menyampaikan laporan hasil pengawasan Reklame kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum untuk dilakukan penertiban lebih lanjut.
BAB VIII - TIM PENGENDALIAN REKLAME
Pasal 49
- ( 1 ) Setiap Penyelenggaraan Reklame dilakukan pengendalian
BAB VIII - TIM PENGENDALIAN REKLAME
Pasal 53
- ( 1 ) Terhadap permohonan pembangunan Reklame selain pihak ketiga pada Kawasan Khusus, Kawasan Selektif dan Kawasan Umum, berlaku ketentuan;
- a. desain Reklame harus mengikuti Tipologi Reklame yang sudah diatur dalam Peraturan Walikota ini, dikecualikan terhadap Reklame yang dipasang di dalam gedung; dan
- b. dikecualikan Papan Nama pengenal profesi, Sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, organisasi sosial kemasyarakatan, diperkenankan menggunakan kaki tunggal atau kaki ganda dengan ukuran Gelagar Bidang Reklame paling besar IM (satu meter) x 1,5M (satu koma lima meter).
- (2) Sebelum Detail Engineering Design Struktur Konstruksi Bangunan Reklame yang sesuai dengan Tipologi Reklame terbit, maka pemohon harus mendapatkan pengesahan kajian Struktur Konstruksi Bangunan yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan tugas konstruksi bangunan dan tata ruang wilayah.
- (3) Dihapus.
- (4) Bangunan Reklame yang telah dibangun sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini paling lama 1 (satu) tahun.
Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan. BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 15