PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG Nomor 19 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku 10 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TULUNGAGUNG,
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Uridang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4502) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Nornor 74 Tahun 2012 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nornor 171, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5340);
15. Peraturan Pernerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Inforrnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nornor 65 Tahun 2010 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pernerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
7. 21 . Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pernerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07 /2016 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2006 Nomor 07 Seri D);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2007 Nomor 03 Seri E);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2008 Nomor 01 Seri E);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 01 Seri B), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 5 Seri C);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2010 ten tang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 01 Seri C);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2010 ten tang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 02 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 N omor 4 Seri C);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 ten tang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 03 Seri C);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 04 Seri C);
40. Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 05 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 01 Seri C);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 0 1 Seri C);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2011 ten tang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran
Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 02 Seri C);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2011 ten tang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 3 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 2 Seri C);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 01 Seri C);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 06 Seri E);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 03 Seri C);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 3 Seri C);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jaangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Nomor 1 Seri E);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 12 Seri E);
50. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri A);
Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG dan BUPATITULUNGAGUNG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp.2 .435. 7 54. 736. 127, 16 bertambah sejumlah Rp.136 .458.841. 7 49 ,54 sehingga menjadi Rp.2.572.213.577.876,70 dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan
- a. Semula
Rp 2.400.427.251.892,16
- b. Berkurang
Rp (113.021.378.782,46)
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
Rp 2.287.405.873.109,70
2. Belanja
- a. Semula Rp 2.417.754.736.127,16
- b. Bertambah
Rp
143.458.841.749,54
Jumlah Belanja setelah Perubahan
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan
Rp 2.561.213.577.876,70
Rp (273.807.704.767,00)
3. Pembiayaan
- a . Penerimaan
- 1) Semula
- 2) Bertambah Rp 249.480.220.532,00
Rp 35.327.484.235,00
Jumlah Penerimaan setelah Peru bahan
- b. Pengeluaran
- 1) Semula
- 2) Berkurang
Rp
Rp
18.000.000.000,00
(7 .000.000.000,00)
Rp
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan
Rp
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan
Rp
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
berkenaan (SILPA)
Rp
284.807.704. 767,00
11.000.000.000,00
273.807. 704. 767,00
0,00
Pasal 2
( 1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:
Pendapatan Asli Daerah
- 1) Semula Rp
240.482.563.975,66
- 2) Bertambah Rp
46.702.872.588,84
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Rp Perubahan
287.185.436.564,50
Dana Perimbangan
- 1) Semula Rp
- 2)
- Berkurang Rp
1.835.539.212.520,00
(278.835. 935.404,80)
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan
Rp
1.556.703.277.115,20
,,,-.-.
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- 1) Semula
Rp
324.405.475.396,50
- 2) Bertambah Rp
119.111.684.033,50
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp setelah Peru bahan 443.517.159.430,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan:
- 1) Semula
Rp
- 2) Bertambah Rp
61.364.000.000,00
3.678.085.968,00
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan
Retribusi Daerah
- 1) Semula
Rp
- 2) Bertambah Rp
19.689.694.055,00
2.833.914.151,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan
Rp
Rp
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- 1) Semula Rp
4.391.779.420,66
- 2)
- Bertambah Rp
161.406.632,84
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Peru bahan
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- 1) Semula Rp
155.037.090.500,00
- 2) Bertambah
- Rp 40.029.465.837,00
Rp
65.042.085.968,00
22.523.608.206,00
4.553.186.053,50
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Rp 195.066.556.337,00 Sah setelah Perubahan
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- 1) Semula Rp 73.727.177.000,00
- 2) Bertambah
Rp
2.324.344.071,20
J umlah Dana Bagi Hasil setelah Peru bahan
Rp
Dana Alokasi Umum
- 1) Semula
Rp
- 2)
- Berkurang Rp ( 169.846.625.956,00)
1.172.557 .802.000,00
76.051.521.071,20
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan
Rp
002.711.176.044,00
Dana Alokasi Khusus
- 1) Semula
- 2) Berkurang
Rp 589.254.233.520,00
Rp (111.313.653.520,00)
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah
Perubahan
Rp
4 77. 940. 580. 000, 00
- (4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c terdiri darijenis Pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- 1) Semula Rp 122.615.749.396,50
- 2) Berkurang
Rp
(1.551.795.966,50)
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah
Rp 121.063.953.430,00
Perubahan
- b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- 1) Semula
Rp
201.789.726.000,00
- 2) Bertambah
Rp
0,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi
Khusus setelah Perubahan
Rp 201.789.726.000,00
Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
- 1) Semula
Rp
0,00
- 2) Bertambah
Rp 120.663.480.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Rp 120.663.480.000,00
Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan
Pasal 3
- ( 1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung
- b. Belanja Langsung
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja:
- 1) Semula
Rp 1.667. 783.67 4.844, 16
- 2) Berkurang
Rp
(204.153.887.661 ,44)
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Rp l .463.629.787.182,72 Perubahan
- 1) Semula
Rp
749.971.061.283,00
- 2) Bertambah
Rp 347.612.729.410,98
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan
Rp 1.097.583.790.693,98
- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Hibah
- 1) Semula
Rp 1.328.162.526.844, 16
- 2) Berkurang
Rp
(211 .677 .008. 735,44)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan
- 1) Semula
- 2) Bertambah
Rp 27.206.330.000,00
Rp
13.644.500.000,00
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan
- c. Belanja Bantuan Sosial
- 1) Semula
Rp
9.675.960.000,00
Rp 1.116.485.518.108,72
Rp
40.850.830.000,00
- 2) Bertambah Rp 971.880.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah
Perubahan
Rp
10.647.840.000,00
- d . Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
- 1) Semula
Rp
12.801.382.000,00
- 2)
- Berkurang Rp (4.189.415.776,00)
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp 8.611.966.224,00
- e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
- 1) Semula Rp 286.437.476.000,00
- 2) Berkurang
Rp
(3.623.718.050,00)
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah
Rp
282.813.757.950,00
Perubahan
- f. Belanja Tidak Terduga
- 1) Semula
Rp
3.500.000.000,00
- 2) Bertambah
Rp
719.874.900,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah
Rp
4.219.874.900,00
Perubahan
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri darijenis Belanja :
- a. Belanja Pegawai
- 1) Semula
- 2) Bertambah
Rp
Rp
64.640.442.800,00
6.349.4 76.000,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan
- b. Belanja Barang dan Jasa
- 1) Semula
Rp
- 2) Bertambah
Rp
377.585.931. 760,00
72.515.094.150,48
- Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah
Perubahan
- c. Belanja Modal
- 1) Semula
- 2) Bertambah
Rp
Rp
307. 7 44.686. 723,00
268. 7 48.159.260,50
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan
Rp
70.989.918.800,00
Rp 450.101.025.910,48
Rp 576.492.845.983,50
Pasal 4
Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :
- a. Penerimaan
- 1) Semula
- 2) Bertambah
Rp
Rp
35.327.484.235,00
249.480.220.532,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
Rp 284.807.704.767,00
- b. Pengeluaran
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :
- a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah
- 1) Semula Rp 35.327.484.235,00
- 2) Bertambah Rp 249.480.220.532,00 Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya Rp
- 1) Semula
- 2)
- Berkurang Rp
- Rp 18.000.000.000,00
(7 .000.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan
Rp 11.000.000.000,00
284.807.704.767,00 setelah Peru bahan
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :
2. a . Pembentukan Dana Cadangan
- 1) Semula Rp 14.000.000.000,00
- 2) Berkurang Rp (7.000.000.000,00)
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Rp Perubahan 7.000.000.000,00
- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
- 1) Semula Rp
4.000.000.000,00
- 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) setelah Rp
Perubahan 4.000.000.000,00
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- 1.

- Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

- 2.

- Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;

- 7.

- Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

## Pasal 6

Untuk Landasan Operasional Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

~

Ditetapkan di Tulungagung

pada tanggal 10 Oktober 2016

BUPATI TULUNGAGUNG,

SYAHRI MULYO


Diundangkan di Tulungagung

pada t

ggal 10 Oktober 2016

ARIS DAERAH,

## Ir.INDRA FAUZI, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19590919 199003 1 006

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 2 Seri A

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 281-19/2016