PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor .2.1 Tahun 2017 tentang GARA PROVINS! SULAWESI UTARA PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR .2.1 TAHUN 2017 TENT ANG TATACARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UNTUK LANJUT USIA BAGI MASYARAKAT MINAHASA TENGGARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
I
/
/
BUPATI MINAHASA TENGGARA PROVINS! SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR .2.1 TAHUN 2017
TENT ANG
TATACARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UNTUK LANJUT USIA BAGI MASYARAKAT MINAHASA TENGGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG lVIAHA ESA
BUPATI MINAHASA TENGGARA;
- a. bahwa dalarn rangka melaksanakan perlindungan sosial demi memenuhi kebutuhan dasar minimal masyarakat, maka dipandang perlu diberikan Bantuan Sosial khususnya bagi lanjut usia;
- b. bah: .. va bcrdasarkan pcrtirnbangan sebagaimana dimak sud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara tentang Tatacara Pemberian Bantuan Sosial Untuk Lanjut Usia · Bagi Masyarakat. Kabupaten Minahasa 'l'cnggara.
1. Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia T'ah un ?,007 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4685);
2. Undang-Undang Nornor 1 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nemer 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik I n donesia Nomor 52:34);
.
;
i
1
l
I
!
i
l
i
!
!
i
I
!
j
I
'
l
I
i
I
. I
l
!
l
'
l
j
· 1
l
I
I
!
I
••
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATACARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UNTUK LANJUT USIA BAGl MASYARAKAT MINAHASA TENGGARA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
- Kabupaten adalah Kabupaten Minahasa Tenggara; 1 .
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara; 2.
- Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara; 3.
- Kepala Badan Kcuangan Daerah selanjutnya disingkat Kepala BKD adalah Kepala Badan Kcuarigan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara; , 4.
- .5. Kcpala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuparen Minahasa Tenggara..
6. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala .Dinas Sosial Kabupaten Minahasa. Tenggara:
- '7, Tim Anggaran Pernerintuh Daerah selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemcrintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
8. · Lurah adalah Lurah dari Calon Penerima Bantuan Sosial Lansia;
9. Hukum Tua adalah Hukum Tua dari Calon Penerima Bantuan Sosial: Lansia;
- I 0. Kepala Lingkungan adalah Kepala Lingkungan dari . Calon Penerima Bantuan Sosial Lansia;
- 1 1 . Kepala Jaga adalah Kepala Jaga dari Calon Penerima Bantuan Sosial · Lansia;
- 1 2 . Kartu Tanda Perid urh i k selanjutnya disingkat KTP adalah Kar'tu Tandu Penduduk Minahasa Tenggara.
13. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Keluarga yang clikeluarkan oleh Pernerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.
14. Penduduk Kabupatcn Minahasa Tenggara selanjutnya disingkat Penduduk adalah Penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara yang tercatat dalam data base kependudukan Sistem Adminiatrasi
· ·
·
.
.
.
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
l
J
j
l
l
I
1
l
l
j
l
'
I
I
I
i
j
l
i
'
I
'
J
!
l
I
I
i
!
I
{
l
I
I
l
I
I
i
i
l
l
j
I
'
l
I
!
i
I
l
'
I
j
I
t l
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Adrninistrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674). sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nornor 24 tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 624, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 75);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmerin tuhan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimanav telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ Undarig Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Perat.uran Menteri Dalarn Negeri Nornor 32 Tahun 2011 tentang Pedornan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dad Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah bcberapa kali dcngan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 39 Tahun 2012 ten tm1g Perubahan Kedua alas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 32 'I'ahun 2011 ten tang Pedornan Pernberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015. tentang Pembentukan Produk Hukurn Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 2036);
7. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 12 Tahun 2014 Len tang Kebijakan Pernberian Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor 192); Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 1 2 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pemberian Bun tuo n ��&gt;sin,1 (RPrit i.:1 DRP.rah Kabupatcn Minahasa
I
j
i
l
I
. ]
i
!
i
J
I
l
j
!
I
;
!
l
{
15. Lanjut Usia, yang sclanjutnya disebut Lansia, adalah seseorang yang telah mencapai uaia 65 (enam puluh lima) tahun atau lebih;
16. Keluarga adalah ikatan suatu kumpulan orang yang terdiri dari I (satu] orang atau lebih yang terikat oleh ikatan pertalian darah atau ikatan sosial lainnya ya.ng tinggal dalam satu rumah dan sudah melaksanakan tanggung jawab soslal ci:rn ckonorninya secara mandiri.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 2
Pasal 2
- ( 1 ) . Maksud diberikannya Pcraturan Bupati ini adalah scbagai pedoman dalam rnenyalurkan dana Bantuan Sosial kepada Lan sia;
- (2). Tujuan ditetapkarinya Peraturan Bupati ini adalah dalarn rangka terwujudnya kcjelasan proscdur pemberian bantuan sosial kepada . Lansia.
RUANO u NGKUP
Paaal 3
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
- ( 1 ) . Sasaran Penerima;
- Bcsaran Bantuan; (2).
- Tatacara Pernbcrian bantuan Sosial: ' (3).
- Persyaratan; (4).
- Pem biayaan; (5).
- Pelaporan dan Pertanggungjawaban; (6).
- Ketentuan Penutup (7).
BAB IV SASARAN PENERIMA Pasal4
Bantuan Sosial dibcrikan kepada Lansia yang berkedudukan di 12 (dua belas] Kecamatan dalam wilayah Daerah Kabupaten;
- - - - - · · -
--- -- --- ----
.
.
l
l
I
.!
I
l
J
I
I
f
i
i
I
i
'
I
i
j
J
i
!
f
l
i
. j
l
I
I
I
l
J
!
i
I
I
f
j
I
!
I
J
j
i
I
l
1
· •
!
l
·1
l
i
I
BABV
BESARAN BANTUAN
BAB III - RUANO u NGKUP
Pasal 5
Besaran santunnn yang diberikan adulah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diberikan secant bert0hAp.
TATACARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
BAB VI - Pasal 6
Pasal 6
Pernberian Bantuan Sosial dilaksanakan sebagai berikut:
- ( 1 ) . Calon Penerirna Bantuan Sosial Lansia mcngajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati;
- Bupati meriunjuk Dinas Kcpendudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial dan/atau Pemerintah setempat untuk melakukan evaluasi alas· permohonan sebagairnana yang dirnaksud pada ayat (1); (2).
-
- (3). Kepala SKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) menyampaikan · · basil usulan berupa rckornendasi kepada Bupati melalui TAPD;
- (4). TAPD memberi pertirnbangan atas rekornendasi sebagairnana dimaksud pada ayat (3) sesuai dcngan prioritas dan kernampuan keuangan daerah;
- (5). Rekornendasi Kepala SKPD terkait dan pertimbangan TAPD rnenjadi . dasar pencantuman alokasi anggaran belanja bantuan sosial dalarn rancangan KUA dan PPASi
- e (6). Bupati mcnetapkan narna narna calon penerirna Bantuan Sosial Lansia ## BAB VII
PERSYARATAN
BAB VI - Pasal 6
Pasal 7
- ( 1 ) . Persyaratan untuk memperoleh bantuan sosial lanjut usia adalah sebagai bcrikut:
- a. permohonan tertulis dari Calon Penerima Bantuan Sosial Lanjut Usia yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala BKD selaku PPKD;
· . .
'- . ' : . "
: • · , \_
. :
.
j
j
l
l
I
i
j
l
j
l
i
l
l
1
!
I
;
I
l
l
!
l
l
!
\
i
· I
I
i
1
I
j
i
l
l
l
t
1
!
l
i
I
l
j
J
l
· ·
l
...
1
l
;
·.·· l
'
I
J
i
!
.
.
•
·
- b. foto copy KTP atau KK dari Calon Penerima Bantuan Sosiul Lanjut Usia atau Surat Keterangan telah terdaftar di· Database pada Dinas Kepcndudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Surat Pernyataan Kepala Llngkungan/Uaga;
- d. Surat Pcrnyataan Lurahy Hukurn Tua;
- e. Surat Pernyataan Tanggung .Iawab:
- f. Pakta Integritas;
- (2) Permohonan tertulis dan persyaratan Iainnya sebagaimana format yang tercantum dalam larnpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
•
PEMBIAYAAN
BAB VIII - PEMBIAYAAN
Pasal 8
- ( 1 ) . Segala biaya yang tirnbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Peridapatan dan Belanja Daerah Kabupatcn Minahasa Tcnggara;
- (2). Apabila tidak tcrsedia daria bantuan sosial pada tahun anggaran berkeriaan akan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BAB IX - PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 9
- ( 1 ) . Pcnerima Bantuan Sosial Lanjut Usia bertanggungjawab secara formal dan material atas pcnggunaan dana Bantuan Soaial yang .diterimanya;
- (2). Pertanggungjawaban pencrima bantuun sosial meliputi:
- a. Laporan penggunaan barrtuan sosial:
- b. Surat pernyataan tanzzung jawab yang rnenyatakan bahwa bantuan sosial yang diterimanya telah digunakan sesuai usulan;
- c Bukti -bukti pengcl ua ran yang lerigkap dan sah scsuai peraturan perundang-undangan.
- (3). Penerirna Bantuan Sosial Lanjut Usia menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Bantuan Sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait,
.
. ,
..
.
I
I
i
l
j
- !
l
i
j
I
l
1
1
i
l
l
l
I
I
j
l
l
t
I
!
i
j
l
I
j
J
!
I
l
l
j
l
t
l
I
J
l
t
l
I
!
l
1
j
I
I
.
.
-;
BAB.X
KETENTUAN PENUTUP
BAB IX - PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menernpatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. | No | Pejabat Pengelolah | Paraf Ket Koordinasi | |------|--------------------------|------------------------------------------| | 1 | Kasubid Monev Keu. | l | | 2 | Kabid Akuntansi | \b- |

Penandatangan: | 3 | Sekretaris BKD | /' � I | | 4 | Kabag Hukum | .., |

Penandatangan: | 5 | Kepala BKD | l)r - | | 6 | Inspektur | t:?1> � rv | | 7 | Asisten Adminstrasi Umum | ,_ | | 8 | Sekrctaris Daerah | " |

Penandatangan: | 9 | Wakil Bupati | __J... |

Penandatangan: | 10 | Bupati | Dengan Hormat Untuk Mohon Dttandatangani |

Penetapan: Diundangkan di Ratahan Pada tanggal 1!1.) tv1-e;

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH 2017 !- Ir. FARRY F. LIWE, M.Sc BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR'3:J1TAHUN 2017

Penetapan: Ditetapkan di Ratahan Pada Tanggal 'l0 Mei 201 7

Penandatangan: BUPATI MINAHASA TENGGARA, JAMES SUMENDAP .. - · j. .J ## SURAT PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL LANSIA Kepada

Penandatangan: Yth: Bupati Minahasa Tenggara Ub.Pejabat Badan Pengelola Keuw,gan dan Barnng Milik Daeran Di . - Ternpat Saya yang bertanda dibawah ini: Nam a e Alam at

Penandatangan: Dengan ini mengajukan perrnohonan kepada Bapak Bupati klranya dapat diberikan bantuan sosial lanjut usia, yang akan digunakan untuk kebutuhan : sebesar . Sebagai kelengkapan admlnlstrast kami lampirkan : - 1 . Fotokopi KTP atau KK

Penandatangan: 2. Surat Pernyataan Kepala Lingkungan/Jaga 3. Surat Pernyataan Lurah/Hukumtua 4. Surat Pernyataan Tanygungjawab 5. Pakta lntegritas

Distribusi: Demikian disampaikan atasnya ctiucapkan terima kasih. . e . . . . . . . . . . ·kcoret yang tidak perlu . . . . . . , Pemohon, 2017 . . . . . ' f t . i i l ! - 1 { ! ! . i I l . i ! f f ? ' 1 " l i ! - I / j j l i l I l l j J l l l ] I I l ! ## SURAT PERNYATAAN HUKUM TUA

Verifikasi: Yang bertanda tangan dibawah ini Nam a Tempat Tgl/Lahir Jabatan Alam at Menerangkan dengan benar bahwa saudara/saudari*... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . adalah penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara beralamat di Lingkungan/Jaga* nama benar . \_ Kelurahan/Desa* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kecamatan . sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga nomor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dan KTP · 9 nornor sebaqaimana terlampir. Demikian Keterangan ini dibuat dengan benar dan apabila di kemudian hari ternyata tidak benar maka saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan dan perundanq­ undangan yang berlaku, . , · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2017 Lurah I Hukum Tua, *Coret yang tldak perlu ( ) . 1 l ! J t I l i I l

Penandatangan: ## SURAT PERNYATAAN KEPALA LINGKUNGAN/JAGA

Verifikasi: Yang bertanda tangan dlbawah ini Nam a Tempat Tgl/Latiir Jabatan Alam at Menerangkan denqan benar bahwa nama sauoara I saudart" penduduk be Mar adalah Kecamatan Kclurahan/Ossa" Kabupaten Minahasa Tenggara beralamat di Lingkungan/Jaga* sebaqairnana tercatat dalarn Kartu Keluarga . nomor · : . . . . . . . . . . . . . Dan KTP nomor sebaqairnana terlampir, · e Demikian Keterangan ini dibuat dengan benar dan apabila di kemudian hari ternyata . tidak benar rnaka saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan dan perundang-. um1angan yang berlaku, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2017 Kapala Lingkungan/Jaga, "Coret yang tidak pcrlu ( ·.) . ! · , .·.·.J\_ , .,, . ,.,: - : · ;.\_i· . - : � x. . ;\ J : i " ;-' ·. . . .. . . . . J I I ! } 1 I l j l i l l I &lt; I i ! i l I I l l J l ! l l ! ! I I I I i I 1 j l l l l l l I ' I J 1 I 1 l I i j i I I ! l { ## PAKTA INTEGRITAS

Verifikasi: Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Penerima Nama Keluarga No KTP Alarnat ## Dengan ini menyatakan bahwa saya : - 1 . Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); e 2. Bersedia hadir apabila ada perneriksaan yang menyangkut bantuan yang dlterirna balk itu oleh BPK, tnspektorat maupun badan pemeriksa lalnnya: 3. Menyampaikan Surat Pertanggung Jawaban yang sesuai dengan permohonari; 4. Apabila saya rnelanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta lnteqritas i ni, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang­ Ltndangan yang berlaku. Ratahan, 2017 Penerirna Dana ------ -------- M;iteral fiUUO �' . .: ·.(:'. · . : · . · I ! ! I ] l i l ! j ! l ! l 1 I i ! 1 I 1 1 i i 1 l i l i ! i i i ! j i l I I l l 1 I I l l ! l 1 ., i I I I l I . : • ## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Verifikasi: Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Narna No.KTP Alamat Bertindak Untuk dan AtasNama Denganinl menyatakan bahwa saya sebagal Penanggung-jawab Penerirna Dana Bantuan Sosial, berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku saya bersedia diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan · Pembangunan (BPKP), lnspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten dan saya bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan, penyaluran dana serta bersedia meyampaikan Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan permohonan. Apabila dikemudian hari dikctahui tcrjacli penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan keruglan tersebut ke kas daerah serta hersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serra untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, e · Ratahan, Pencrlma Materai 2017 ## BABX ## KETENTUAN PENUTUP Pasal 1 0 ,·•

Penetapan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan meucmpatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Penetapan: Ditetapkan di Ratahan Pada Tanggal .2.S Mtrl 2017 J

Penandatangan: BUPATI MINAHASA TENGGARA, f ,

Penetapan: Diundangkan di Ratahan Pada tanggal '1-6 M&amp;-r 2017 SEKRETARI�RAH ��·�r. FARRY F. LIWE, M.Sc SERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR\_TAHUN 2017