Unknown Unknown Nomor TAHUN Tahun 2011 tentang DANA CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SITUBON.DO
PERA TURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMORO1 TAHUN 2011
TENTANG
DANA CADANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akselerasi pembangunan daerah serta memperhatikan perkembangan keuangan daerah dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat strategis dan berskala besar, Pemerintah Daerah menganggap perlu untuk mengalokasikan dana melalui pembentukan dana cadangan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa guna maksud tersebut pada huruf a dan huruf b konsideran ini, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan suatu Peraturan Daerah.
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) ;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor IO Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
2
6. Undang-Undang Nomor 25 Talmn 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
11. Peratw-an Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor I 3 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nornor 79 Tahun 2005 tentang Pedornan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ) ;
15. Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pernerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nornor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada DPRD, dan Infonnasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Talmn 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Talmn 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Alas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
Dan
BUPATI SITUBONDO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN DAERAH TENTANG DANA CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- I. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Situbondo;
3. Bupati adalah Bupati Situbondo ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah DPRD Kabupaten Situbondo ;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Situbondo yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dan DPRD Kabupaten Situbondo, dan ditetapkan dengan Peratwan Daerah;
&lt;
6. Penerimaan Daerah, adalah uang yang masuk ke kas umum daerah ;
- 7. Pengeluaran Daerah, adalah uang yang keluar dari kas um um daerah ;
8. Pendapatan Daerah, adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kakayaan bersih ;
9. Pembiayaan Daerah, adalah transaksi Keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah ;
10. Pinjaman Daerah, adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupwi pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
11. Dana Cadangan adalah druia yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dalam l(satu) tahun anggaran;
12. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN dan APBD Propinsi yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
13. Kas Daerah, adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah ;
14. Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut OAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional ;
15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
PEMBENTUKAN
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dana Cadangan dibentuk guna membiayai kebutuhan dana yang dananya tidak dapat disediakan sekaligus/sepenuhnya dalam satu tahun anggaran
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 3
Besarnya Dana Cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) yang disisihkan dalam setiap Tahun Anggaran dari APBD Kabupaten Situbondo sesuai dengan kemainpuan keuangan Daerah yang dimulai sejak Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2012.
SUMBER DANA CADANGAN
BAB III - SUMBER DANA CADANGAN
Pasal 4
- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk dari penerimaan tahunan APBD
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penerimaan APBD yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (OAK), Pinjaman Daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu
BAB III - SUMBER DANA CADANGAN
Pasal 5
- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimasud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk mendanai kcgiatan pelaksanaan pcmilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan pada tahun 2015.
- (2) Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
PENEMPATAN DANA CADANGAN
BAB V - PENEMPATAN DANA CADANGAN
Pasal 6
- (1) Pengcluaran yang akan disisih.kan untuk pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dicantumkan dalam APBD pada sisi Anggaran Pcmbiayaan;
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1) dibukukan tersendiri dalam Rekening Dana Cadangan terpisah dari rekening Kas Daerah.
PENGELOLAAN
BAB VI - PENGELOLAAN
Pasal 7
- (1) Dana Cadangan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disimpan di Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam portofolio pada rekening Dana Cadangan atas nama Pemerintah Kabupaten Situbondo yang dikelola oleh BUD;
- (2) Penerimaan hasil bunga atas pendayagunaan Dana Cadangan oleh Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), dicamumkan schagai penambah Dana Cadangan berkenaan dan dibukukan pada rekening penerimaan biaya Dana Cadangan;
- (3) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya.
~
PENGADMINISTRASIAN DAN PERT ANGGUNGJA W ABAN
BAB VII - PENGADMINISTRASIAN DAN PERT ANGGUNGJA W ABAN
Pasal 8
Saldo .-i\_ Dana Cadangan pada akhir tahun anggaran berjalan dicatat sebagai saldo awal pada tahun anggaran berikutnya pada rekening pembiayaan Dana Cadangan.
BAB VII - PENGADMINISTRASIAN DAN PERT ANGGUNGJA W ABAN
Pasal 9
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo bertanggung jawab dan melaporkan perkembangan Dana Cadangan setiap triwulan pada tahun anggaran berjalan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Penetapan: Ditetapkan di Situbondo LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2011 NOMOR 02.