Unknown BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN Nomor 8 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN (berlaku 26 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA SELATAN,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan;
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependududkan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4674);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 81, Tamabahan Lemabara Negara R.I. Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN dan
BUPATI HALMAHERA SELATAN
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
Menetapkan : DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan
1. Kabupaten adalah Kabupaten Hamahera Selatan
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Halmahera Selatan
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekertariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan
12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
14. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis oprasinal dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
BAB II
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, yang terdiri dari :
- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan merupakan Sekretariat Daerah Tipe A
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan merupakan Inspektorat Tipe A
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Selatan merupakan Sekretariat DPRD Tipe B
- d. Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Selatan terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan dan kebudayaan adalah dinas dengan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan
3. Dinas Kesehatan adalah dinas dengan Tipe A yang menyelengarakan
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah dinas dengan Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
8. urusan pemerintahan bidang Kesehatan
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran adalah dinas dengan Tipe B yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah dinas dengan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
6. Dinas Sosial adalah dinas dengan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial
8. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan adalah dinas dengan Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, adalah dinas dengan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
9. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah dinas dengan Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan.
11. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah dinas dengan Tipe C yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan dan Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan
10. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan adalah dinas dengan Tipe B yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Koperasi dan UKM, dan Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan Pemerintahan bidang Perdagangan
12. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga adalah dinas dengan Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pariwisata dan urusan Pemerintahan bidang Pemuda dan Olah Raga
14. Dinas Perhubungan Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah dinas dengan Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan PTSP
15. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah dinas dengan Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
21. 17.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah dinas dengan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
16. Dinas Trasmigrasi dan Tenaga Kerja adalah dinas dengan Tipe A yang Menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Trasmigrasi dan Urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja.
18. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah dinas dengan Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- e. Badan Daerah terdiri dari:
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah badan dengan Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan dan aset Daerah.
1. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah adalah badan dengan Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan urusan fungsi penujang Penelitian dan Pengembangan.
3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah adalah badan dengan Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian Pendidikan, dan Pelatihan.
BAB II
Pasal 3
- (1). Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat Daerah
1. Kecamatan Obi Tipe A
- (2). Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
2. Kecamatan Obi Selatan Tipe A
4. Kecamatan Bacan Timur Tipe A
3. Kecamatan Bacan Tipe A
5. Kecamatan Bacan Selatan Tipe A
7. Kecamatan Gane Timur Tipe A
6. Kecamatan Gane Barat Tipe A
8. Kecamatan Makian Tipe A
10. Kecamatan Obi Utara Tipe A
9. Kecamatan Kayoa Tipe A
11. Kecamatan Bacan Barat Tipe B
13. Kecamatan Obi Barat Tipe B
12. Kecamatan Bacan Barat Utara Tipe B
14. Kecamatan Obi Timur Tipe B
16. Kecamatan Bacan Timur Selatan Tipe B
15. Kecamatan Bacan Timur Tengah Tipe B
17. Kecamatan Mandioli Utara Tipe B
19. Kecamatan Kasiruta Barat Tipe B
18. Kecamatan Mandioli Selatan Tipe B
20. Kecamatan Kasiruta Timur Tipe B
22. Kecamatan Gane Barat Utara Tipe B
21. Kecamatan Kepulauan Botang Lomang Tipe B
23. Kecamatan Gane Barat Selatan Tipe B
25. Kecamatan Gane Timur Tengah Tipe B
24. Kecamatan Kepulauan Joronga Tipe B
26. Kecamatan Gane Timur Selatan Tipe B
28. Kecamatan Kayoa Selatan Tipe B
27. Kecamatan Makian Barat Tipe B
29. Kecamatan Kayoa Utara Tipe B
30. Kecamatan Kayoa Barat Tipe B
BAB II
Pasal 4
- (1) Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Labuha pada tanggal 26 Oktober 2016

Penandatangan: BUPATI HALMAHERA SELATAN, BAHRAIN KASUBA

Penetapan: Diundangkan di Labuha pada tanggal 15 Nopember 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, HELMI SURYA BOTUTIHE, SE, M.M NIP. 19650621 198603 1001 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 8

Distribusi: Salinan Sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM ILHAM ABUBAKAR, SH Nip. 19690307 200212 1 008 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA ( NOMOR 2 TAHUN 2016 )

Penandatangan: ## BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

## Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan Organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas :

- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- c. Efisiensi
- b. Intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah
- d. Efektivitas
- f. Rentang kendali
- e. Pembagian habis tugas
- g. Tata kerja yang jelas, dan
- h. Fleksibilitas

## BAB III PEMBENTUKAN UPT

## Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis ( UPT )
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah Induknya

## Pasal 7

- (1) Selain unit pelaksana teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis Dinas Daerah di bidang Pendidikan berupa satuan Pendidikan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
- (2) Satuan Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan formal dan Nonformal.

## Pasal 8

- (1) Selain unit pelaksana teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis Dinas Daerah dibidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit Organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara professional.
- (3) Dalam hal rumah sakit daerah belum menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka pengelolaan keuangan rumah sakit daerah tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

## Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB IV STAF AHLI

## Pasal 10

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Staf Ahli.

## BAB V KEPEGAWAIAN

## Pasal 11

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan Organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Perundang-Undangan mengenai pelaksanaan urusan Pemerintahan umum diundangkan.
- (3) Anggaran penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah sampai dengan Peraturan Perundang-Undangan mengenai pelaksanaan urusan Pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

## Pasal 13

Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan fungsi penunjang penanggulangan Bencana sampai dengan perubahan peraturan tentang Penanggulangan Bencana diundangkan

## Pasal 14

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan daerah ini, Pejabat yang ada tetap menduduki Jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan di tetapkannya Pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2017

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 15

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Halmahera Selatan;
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan ( KP2T) Kabupaten Halmahera Selatan; dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

## Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

## Pasal 17

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

## Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Labuha pada tanggal 26 Oktober 2016

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

BAHRAIN KASUBA

Diundangkan di Labuha pada tanggal 15 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

HELMI SURYA BOTUTIHE, SE, M.M NIP. 19650621 198603 1001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 8

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


ILHAM ABUBAKAR, SH Nip. 19690307 200212 1 008

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA ( NOMOR 2 TAHUN 2016 )


## BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA

## PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2016

## TENTANG

## PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

## I. UMUM

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tetap fungsi dan tepat ukurun (rightsizing ) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, Proprosional, efektif dan efesien.

Pengelompokan organisasi perangkat daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 ( lima) elemen, yaitu kepala Daerah (starategic apex), sekretaris Daerah (middle line), dinas Daerah (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidan urusan Pemerintahan yang di serahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengaturdan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas inti (operating core).

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah di dasarkan asas efesiensi, efeksibilitas , pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan intensitas urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf,unsur pelaksana dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam secretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang di serahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah.

Unsur pelaksana fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemeritahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat. Di samping itu pada Daerah kabupaten/kota dibentuk kecamatan sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Dasar utama pembentukan perangkat Daerah yaitu adanya urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan wajib dibagi atas urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan pembagian urusan Pemeritahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah mengelolah unsur manejemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manejemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan,standardisasi dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya.

Pembentukan Perangkat Daearah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagimana data yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Atas dasar itu Peraturan Daerah ini menetapkan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, yaitu sekretariat Daerah tipe A, Sekretariat DPRD tipe B dan Inspektorat tipe A, sedangkan unsur pelaksana urusan Pemerintahan diwadahi Dinas Daerah terdiri dari; Dinas Pendidikan dan kebudayaan Tipe A, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, Dinas Kesehatan Tipe A, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Tipe A, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tipe A, Dinas Sosial Tipe B, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan keluarga Berencana Tipe A, Dinas Pertanian Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tipe A, Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Tipe B, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Tipe A, Dinas Penanaman Modal dan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Tipe A, Dinas Perhubungan Tipe A, Dinas Komonikasi, Informatika Statistik dan Persandian Tipe A, Dinas Trasmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tipe A, sedangkan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Badan Daerah terdiri dari; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A , Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tipe B dan Badan Daerah penunjang lainnya terdiri dari; Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Sedangkan Kecamatan dibagi 2 tipe yaitu tipe A dan tipe B. Penetapan tipe perangkat Daerah di dasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja.Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan bobot sebesar 20 % (dua puluh persen) dan variabel teknis

yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80%( delapan puluh persen). Tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skal nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1000 (seribu).

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan ini telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan keputusan DPRD Nomor 188 / 7 / DPRDHS / 2016, tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 13 Oktober 2016 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini memberikan gambaran yang jelas bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dalam penataan perangkat Daerah dilakukan secara efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komonikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

## Pasal 13

Cukup jelas .

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR ...