PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN Nomor 7 Tahun 2015 tentang PENYELENGGARAAN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat:
BUPATI BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG
PENYELENGGARAAN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN,
Menimbang : a. bahwa pengaturan terhadap pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun merupakan bagian dari usaha menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat dan juga merupakan pemenuhan hak asasi manusia;
- b. bahwa usaha atau kegiatan mengumpulkan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dilakukan oleh masyarakat perlu adanya pengaturan untuk melindungi lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain dari bahaya, pencemaran dan/atau kerusakan baik secara langsung maupun tidak langsung yang ditimbulkan oleh limbah bahan berbahaya dan Beracun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Pemerintah Nomor 79 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan LimbahBahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2006, Nomor 4/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 3/D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 Nomor 4/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 08);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 Nomor 4/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.
KETENTUAN UMUM
BAB I - Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan.
3. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
4. Badan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat BLH, adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangkalan.
6. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
7. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah, yang selanjutnya disingkat PPLHD, adalah Pegawai Negeri Sipil di Daerah yang diberi tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disingkat B3, adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
9. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
10. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
11. Penghasil Limbah B3 adalah Setiap Orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
12. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
13. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
14. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
15. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil di daerah yang diberi tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Uji Toksikologi Lethal Dose-50, yang selanjutnya disebut Uji Toksikologi LD50 adalah uji hayati untuk mengukur hubungan dosis-respon antara limbah B3 dengan kematian hewan uji yang menghasilkan 50% (lima puluh persen) respon kematian pada populasi hewan uji.
17. Pengangkut limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3.
18. Pemanfaatan limbah B3 adalah kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
19. Pengolahan limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun.
20. Penimbunan limbah B3 adalah kegiatan menempatkan limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
21. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
22. Sistem tanggap darurat adalah sistem pengendalian keadaan darurat yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kecelakaan serta pemulihan kualitas lingkungan hidup akibat kejadian kecelakaan pengelolaan limbah B3.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:
- a. penyelenggaraan perizinan yang meliputi:
1. izin penyimpanan sementara limbah B3; dan
3. b.
4. c.
5. d.
2. izin pengumpulan limbah B3 sekala daerah. pengawasan pengelolaan limbah B3;
7. pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3; dan pembinaan.
BAB III - KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN Pasal 3
Pasal 3
- (1) Bupati berwenang menerbitkan izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 skala daerah.
- (2) Penerbitan izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, diberikan dan ditandatangani Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya.
- (3) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditembuskan kepada Menteri dan Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
PENETAPAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
BAB IV - PENETAPAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
Pasal 4
- (1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3.
- (2) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
BAB IV - PENETAPAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
Pasal 5
Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Penetapan: Ditetapkan di Bangkalan pada tanggal

Penandatangan: BUPATI BANGKALAN, MUHAMMAD MAKMUN IBNU FUAD

Penetapan: Diundangkan di Bangkalan pada tanggal

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN EDDY MOELJONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2015 NOMOR .
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat Limbah di luar daftar Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang terindikasi memiliki karakteristik Limbah B3, Bupati wajib melakukan uji karakteristik untuk mengidentifikasi Limbah sebagai:
- a. Limbah B3 kategori 1;
- b. Limbah B3 kategori 2; atau
- c. Limbah non B3.
- (2) Karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mudah meledak;
- b. mudah menyala;
- c. reaktif;
- d. infeksius;
- e. korosif; dan/atau
- f. beracun.
- (3) Uji karakteristik untuk mengidentifikasi Limbah sebagai Limbah B3 kategori 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi uji:
- a. karakteristik mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, dan/atau korosif sesuai dengan parameter uji sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- b. karakteristik beracun melalui TCLP untuk menentukan Limbah yang diuji memiliki konsentrasi zat pencemar lebih besar dari konsentrasi zat pencemar pada kolom TCLP-A sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- c. karakteristik beracun melalui Uji Toksikologi LD50 untuk menentukan Limbah yang diuji memiliki nilai Uji Toksikologi LD50 lebih kecil dari atau sama dengan 50 mg/kg (lima puluh miligram per kilogram) berat badan hewan uji.
- (4) Uji karakteristik untuk mengidentifikasi Limbah sebagai Limbah B3 kategori 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi uji:
- a. karakteristik beracun melalui TCLP untuk menentukan Limbah yang diuji memiliki konsentrasi zat pencemar lebih kecil dari atau sama dengan konsentrasi zat pencemar pada kolom TCLP-A dan memiliki konsentrasi zat pencemar lebih besar dari konsentrasi zat pencemar pada kolom TCLP-B sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

- b. karakteristik beracun melalui Uji Toksikologi LD50 untuk menentukan Limbah yang diuji memiliki nilai Uji Toksikologi LD50 lebih besar dari 50 mg/kg (lima puluh miligram per kilogram) berat badan hewan uji dan lebih kecil dari atau sama dengan 5000 mg/kg (lima ribu miligram per kilogram) berat badan hewan uji; dan
- c. karakteristik beracun melalui uji toksikologi sub-kronis sesuai dengan parameter uji sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Uji karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan secara berurutan.
- (6) Simbol Limbah B3 adalah gambar yang menunjukkan karakteristik limbah B3.
- (7) Label Limbah B3 adalah keterangan mengenai Limbah B3 yang berbentuk tulisan yang berisi informasi mengenai Penghasil Limbah B3, alamat Penghasil Limbah B3, waktu pengemasan, jumlah, dan karakteristik Limbah B3.

## PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN

## BERBAHAYA DAN BERACUN

## BAB V Pasal 7

- (1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Sementara Limbah B3.
- (2) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpannya.
- (3) Untuk dapat melakukan Penyimpanan Sementara Limbah B3, Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3.
- (4) Untuk dapat memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3, Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3:
- a. wajib memiliki Izin Lingkungan; dan
- b. harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dan melampirkan persyaratan izin.
- (5) Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. identitas pemohon;
- b. akta pendirian badan usaha;

- c. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan disimpan;
- d. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3;
- e. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3; dan
- f. dokumen lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e dikecualikan bagi permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

## Pasal 8

Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf d harus memenuhi persyaratan:

- a. lokasi Penyimpanan Sementara Limbah B3;
- b. fasilitas Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang sesuai dengan jumlah Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dan dilengkapi dengan upaya pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
- c. peralatan penanggulangan keadaan darurat.

## Pasal 9

- (1) Lokasi Penyimpanan Sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a harus bebas banjir dan tidak rawan bencana alam.
- (2) Dalam hal lokasi Penyimpanan Sementara Limbah B3 tidak bebas banjir dan rawan bencana alam, lokasi Penyimpanan Limbah B3 harus dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Lokasi Penyimpanan Sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berada di dalam penguasaan setiap orang yang menghasilkan Limbah B3.

## Pasal 10

- (1) Fasilitas Penyimpanan Sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat berupa:
- a. bangunan;
- b. tangki dan/atau kontainer;
- c. silo;
- d. tempat tumpukan limbah (waste pile);
- e. waste impoundment; dan/atau

- f. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Fasilitas penyimpanan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf f dapat digunakan untuk melakukan penyimpanan: a. Limbah B3 kategori 1; Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik; dan
- b. c. Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik umum.
- (3) Fasilitas penyimpanan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f dapat digunakan untuk melakukan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

## Pasal 11

- (1) Fasilitas Penyimpanan Sementara Limbah B3 berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a paling sedikit memenuhi persyaratan:
- a. desain dan konstruksi yang mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan sinar matahari;
- b. memiliki penerangan dan ventilasi; dan
- c. memiliki saluran drainase dan bak penampung.
- (2) Persyaratan fasilitas Penyimpanan Sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3:
- a. kategori 1; dan
- b. kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum.
- (3) Persyaratan fasilitas Penyimpanan Sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c berlaku untuk permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

## Pasal 12

Peralatan penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c paling sedikit meliputi: a. alat pemadam api; dan

- b. alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai.

## Pasal 13

- (1) Pengemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf e dilakukan dengan menggunakan kemasan yang:

- a. terbuat dari bahan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang akan disimpan;
- b. mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan;
- c. memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan; dan
- d. berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak.
- (2) Kemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilekati Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3.
- (3) Label Limbah B3 paling sedikit memuat keterangan mengenai:
- a. nama Limbah B3;
- b. identitas Penghasil Limbah B3;
- c. tanggal dihasilkannya Limbah B3; dan
- d. tanggal Pengemasan Limbah B3.
- (4) Pemilihan Simbol Limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

## Pasal 14

- (1) Bupati setelah menerima permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Bupati melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
- a. permohonan izin memenuhi persyaratan, Bupati menerbitkan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
- b. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan, Bupati menolak permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
- (4) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak izin diterbitkan.

## Pasal 15

- (1) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 diajukan secara tertulis kepada Bupati paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi: a. identitas pemohon;
- b. akta pendirian badan usaha;
- c. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang disimpan;
- d. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12;
- e. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 13; dan
- f. laporan pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3.
- (4) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus dikecualikan dari persyaratan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, penerbitan perpanjangan izin oleh Bupati dilaksanakan sesuai dengan ketentuan penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (6) Dalam hal tidak terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, Bupati melakukan evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (7) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menunjukkan:
- a. permohonan perpanjangan izin memenuhi persyaratan, Bupati menerbitkan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
- b. permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi persyaratan, Bupati menolak permohonan perpanjangan

izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

## Pasal 16

- (1) Pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 wajib mengajukan perubahan izin jika terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:
- a. identitas pemegang izin;
- b. akta pendirian badan usaha;
- c. nama Limbah B3 yang disimpan;
- d. lokasi tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3; dan/atau
- e. desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Permohonan perubahan izin diajukan secara tertulis kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadi perubahan.
- (3) Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, Bupati melakukan evaluasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, Bupati melakukan evaluasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
- (6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menunjukkan:
- a. kesesuaian data, Bupati menerbitkan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
- b. ketidaksesuaian data, Bupati menolak permohonan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

## Pasal 17

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) dan Pasal 16 ayat (4) dan ayat (5) tidak termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.

## Pasal 18

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, Pasal 15 ayat (7) huruf a, dan Pasal 16 ayat (6) huruf a paling sedikit memuat:

- a. identitas pemegang izin;
- b. tanggal penerbitan izin;
- c. masa berlaku izin;
- d. persyaratan lingkungan hidup; dan
- e. kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3.

## Pasal 19

- (1) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d paling sedikit meliputi:
- a. memfungsikan tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3;
- b. menyimpan Sementara Limbah B3 yang dihasilkan ke dalam tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3;
- c. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3; dan
- d. melekatkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3.
- (2) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dikecualikan untuk muatan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

## Pasal 20

Kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e paling sedikit meliputi:

- a. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan;
- b. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan;

- c. melakukan Penyimpanan Sementara Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 19;
- d. melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri atau menyerahkan kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan Penyimpanan Sementara Limbah B3.

## Pasal 21

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, Pasal 15 ayat (7) huruf a, dan Pasal 16 ayat (6) huruf a berakhir jika:

- a. masa berlaku izin habis dan tidak dilakukan perpanjangan izin;
- b. dicabut oleh Bupati;
- c. badan usaha pemegang izin bubar atau dibubarkan; atau
- d. Izin Lingkungan dicabut.

## Pasal 22

- (1) Setelah izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 terbit, pemegang izin wajib:
- a. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3;
- b. melakukan Penyimpanan Sementara Limbah B3 paling lama:
1. 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
2. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1;
3. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau

4. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.
- c. menyusun dan menyampaikan laporan Penyimpanan Sementara Limbah B3.
- (2) Laporan Penyimpanan Sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
- a. sumber, nama, jumlah, dan karakteristik Limbah B3;
- b. pelaksanaan Penyimpanan Sementara Limbah B3; dan
- c. Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri oleh pemegang izin dan/atau penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
- (3) Laporan Penyimpanan Sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dan ditembuskan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.

## Pasal 23

- (1) Dalam hal Penyimpanan Sementara Limbah B3 melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 wajib: melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah
- a. B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3; dan/atau b. menyerahkan Limbah B3 kepada pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pengumpul Limbah B3;
- b. Pemanfaat Limbah B3;
- c. Pengolah Limbah B3; dan/atau
- d. Penimbun Limbah B3.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki:
- a. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, untuk Pengumpul Limbah B3;
- b. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3, untuk Pemanfaat Limbah B3;
- c. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3, untuk Pengolah Limbah B3; dan
- d. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3, untuk Penimbun Limbah B3.

## Pasal 24

- (1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud: a. menghentikan usaha dan/atau kegiatan; atau lokasi
- b. mengubah penggunaan atau memindahkan dan/atau fasilitas Penyimpanan Sementara Limbah B3.
- (2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. wajib melaksanakan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
- b. harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilengkapi dengan:
- a. identitas pemohon;
- b. laporan pelaksanaan Penyimpanan Sementara Limbah B3; dan
- c. laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

## BAB VI PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN Pasal 25

- (1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
- a. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang tidak dihasilkannya; dan
- b. melakukan pencampuran Limbah B3 yang dikumpulkan.
- (3) Pengumpulan Limbah B3 dilakukan dengan:
- a. segregasi Limbah B3; dan
- b. Penyimpanan Limbah B3.
- (4) Segregasi Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan:
- a. nama Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- b. karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

- (5) Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 24.

## Pasal 26

- (1) Dalam hal setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya, Pengumpulan Limbah B3 diserahkan kepada Pengumpul Limbah B3.
- (2) Penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti penyerahan Limbah B3.
- (3) Salinan bukti penyerahan Limbah B3 disampaikan oleh setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak penyerahan Limbah B3.

## Pasal 27

- (1) Untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Pengumpulan Limbah B3.
- (2) Pengumpul Limbah B3 dilarang:
- a. melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Pengolahan Limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh Limbah B3 yang dikumpulkan;
- b. menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkan kepada Pengumpul Limbah B3 yang lain; dan
- c. melakukan pencampuran Limbah B3.
- (3) Sebelum memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (4) Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 28

- (1) Pengumpul Limbah B3 untuk memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati, untuk Pengumpulan Limbah B3 skala Daerah.

- (2) Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
- a. identitas pemohon;
- b. akta pendirian badan usaha;
- c. nama, sumber, dan karakteristik Limbah B3 yang akan dikumpulkan;
- d. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12;
- e. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- f. prosedur Pengumpulan Limbah B3;
- g. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
- h. dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dari sumber spesifik khusus kategori 2 dikecualikan dari persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.
- (4) Limbah B3 yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.

## Pasal 29

- (1) Bupati setelah menerima permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Bupati melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
- a. permohonan izin memenuhi persyaratan, Bupati menerbitkan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
- b. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan, Bupati menolak permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

- (4) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak izin diterbitkan.

## Pasal 30

- (1) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi: a. identitas pemohon;
- b. akta pendirian badan usaha;
- c. nama, sumber, karakteristik Limbah B3 yang dikumpulkan;
- d. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12;
- e. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- f. prosedur Pengumpulan Limbah B3;
- g. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
- h. laporan pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3.
- (4) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dari sumber spesifik khusus kategori 2 dikecualikan dari persyaratan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f penerbitan perpanjangan izin oleh Bupati dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (6) Dalam hal tidak terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f, Bupati melakukan evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

- (7) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menunjukkan:
- a. permohonan perpanjangan izin memenuhi persyaratan, Bupati menerbitkan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
- b. permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi persyaratan, Bupati menolak permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

## Pasal 31

- (1) Pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 wajib mengajukan perubahan izin jika terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi: a. identitas pemegang izin;
2. b.
3. c.
4. akta pendirian badan usaha; dan/atau nama Limbah B3 yang dikumpulkan.
- (2) Permohonan perubahan izin diajukan secara tertulis kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan.
- (3) Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, Bupati melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Bupati melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
- (6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menunjukkan:
- a. kesesuaian data, Bupati menerbitkan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
- b. ketidaksesuaian data, Bupati menolak permohonan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

## Pasal 32

Dalam hal pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 berkehendak untuk mengubah:

- a. lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3;
- b. desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
- c. skala pengumpulan limbah B3. pemegang izin wajib mengajukan permohonan izin baru kepada

Bupati sesuai dengan kewenangannya.

## Pasal 33

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) dan Pasal 31 ayat (4) dan ayat (5) tidak termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.

## Pasal 34

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, Pasal 30 ayat (7) huruf a, dan Pasal 31 ayat (6) huruf a paling sedikit memuat:

- a. identitas pemegang izin;
- b. tanggal penerbitan izin;
- c. masa berlaku izin;
- d. persyaratan lingkungan hidup; dan
- e. kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3.

## Pasal 35

- (1) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d paling sedikit meliputi:
- a. mengumpulkan Limbah B3 sesuai dengan nama dan karakteristik Limbah B3;
- b. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
- c. menyimpan Limbah B3 yang dikumpulkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
- d. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3; dan
- e. melekatkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3.

- (2) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dikecualikan untuk muatan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

## Pasal 36

Kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e paling sedikit meliputi:

- a. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dikumpulkan;
- b. melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 19;
- c. melakukan segregasi Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4);
- d. melakukan pencatatan nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang dikumpulkan; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan Pengumpulan Limbah B3.

## Pasal 37

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, Pasal 30 ayat (7) huruf a, dan Pasal 31 ayat (6) huruf a berakhir jika:

- a. masa berlaku izin habis dan tidak dilakukan perpanjangan;
- b. dicabut oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati;
- c. badan usaha pemegang izin bubar atau dibubarkan; atau
- d. Izin Lingkungan dicabut.

## Pasal 38

- (1) Setelah Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 terbit, pemegang izin wajib:
- a. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3;
- b. melakukan segregasi Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4);
- c. melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 diserahkan oleh setiap orang yang menghasilkan Limbah B3; dan
- d. menyusun dan menyampaikan laporan Pengumpulan Limbah B3.

- (2) Laporan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat:
- a. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3;
- b. salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3);
- c. identitas Pengangkut Limbah B3;
- d. pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3; dan
- e. penyerahan Limbah B3 kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
- (3) Laporan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati sesuai dengan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.

## Pasal 39

- (1) Dalam hal Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c melampaui 90 (sembilan puluh) hari, Pengumpul Limbah B3 wajib menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkannya kepada pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pemanfaat Limbah B3;
- b. Pengolah Limbah B3; dan/atau
- c. Penimbun Limbah B3.
- (3) Untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah B3, pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki:
- a. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3, untuk Pemanfaat Limbah B3;
- b. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3, untuk Pengolah Limbah B3; dan
- c. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3, untuk Penimbun Limbah B3.

## Pasal 40

- (1) Pengumpul Limbah B