PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG Nomor 9 Tahun 2014 tentang KEPARIWISATAAN (berlaku 4 September 2014)
Pembukaan
Mengingat
:
BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
KEPARIWISATAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,
Menimbang :
- a bahwa kekayaan alam, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya serta tradisi masyarakat dan berbagai fasilitas yang dimiliki daerah merupakan sumber daya dan modal dasar pembangunan kepariwisataan;
- b bahwa perkembangan kepariwisataan memegang peranan penting dalam peningkatan pembangunan yang berkelanjutan, terpadu dan bertanggung jawab yang dilandasi oleh norma-norma agama, nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat dan berwawasan lingkungan;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
20. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
21. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
22. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
23. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran;
24. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
25. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
26. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
27. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha SPA;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
dan
BUPATI BENGKAYANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPARIWISATAAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bengkayang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
12. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
13. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
14. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
15. Pelaku Industri Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pelaku industri adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
16. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
17. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
18. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.
TUJUAN DAN PRINSIP
BAB II - TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2
Kepariwisataan diselenggarakan dengan tujuan :
- a. mendorong pertumbuhan dan produktifitas ekonomi daerah untuk mensejahterakan masyarakat;
- b. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, lingkungan dan sumber daya manusia beserta hasil budaya dan produk inovasinya dalam meningkatkan citra dan daya saing daerah di tingkat global; dan
- c. memperkukuh jati diri, rasa cinta tanah air serta kesatuan bangsa dalam membangun persahabatan antar daerah dan bangsa.
BAB II - TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 3
Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip :
- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai perwujudan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antarsektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
BAB III
Pasal 4
- (1) Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- (2) Dalam mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan;
- b. mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan;
- c. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- d. menetapkan destinasi pariwisata;
- f. memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata;
- g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan;
- i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.
BAB III
Pasal 5
Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban:
- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi wisatawan;
- b. mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing dibidang kepariwisataan sesuai dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional dan daerah;
- c. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata dengan memberikan kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- d. melindungi dan mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah, dan besar dalam bidang usaha pariwisata;
- e. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset daerah dan nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- f. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
Bagian Kedua Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan
BAB III
Pasal 6
- (1) Pembangunan kepariwisatan daerah dilaksanakan
BAB III
Pasal 7
- (1) Penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus
BAB III
Pasal 8
- (1) Rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dijabarkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu Hak
BAB IV - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN MASYARAKAT
Pasal 9
- (1) Setiap orang berhak :
- a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
- b. melakukan usaha pariwisata;
- c. menjadi pekerja pariwisata; dan/atau
- d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:
- a. menjadi pekerja;
- b. konsinyasi;
- c. pengelolaan; dan/atau
- d. penanam modal.
BAB IV - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN MASYARAKAT
Pasal 10
- (1) Setiap wisatawan berhak memperoleh:
- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.
- (2) Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.
BAB IV - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN MASYARAKAT
Pasal 11
Setiap pengusaha pariwisata berhak:
- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha;dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
Bagian Kedua Kewajiban
BAB IV - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN MASYARAKAT
Pasal 12
Setiap orang berkewajiban:
- a. menjaga dan melestarikan daya tarik dan destinasi wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.
BAB IV - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN MASYARAKAT
Pasal 13
Setiap wisatawan berkewajiban:
- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.
BAB IV - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN MASYARAKAT
Pasal 14
Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:
- a. menjaga dan menghormati norma agama, budaya, dan nilainilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. menjalani sertifikasi rutin di dalam memenuhi standar usaha dan standar kompetensi;
- j. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- k. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- l. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- m. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya daerah;
- n. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab,
- o. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- p. menyampaikan laporan setiap tahunnya kepada Pemerintah Daerah.
BAB IV - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN MASYARAKAT
Pasal 15
- (1) Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kewajiban pengusaha yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya usaha yang pelaksanaan dengan
BAB IV - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN MASYARAKAT
Pasal 16
- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
BAB V - INDUSTRI PARIWISATA Bagian Kesatu UMUM
Pasal 17
Industri pariwisata merupakan kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
BAB V - INDUSTRI PARIWISATA Bagian Kesatu UMUM
Pasal 18
Industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, meliputi:
- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta; dan
- m. spa ( solus per aqua )
Bagian Kedua Daya Tarik Wisata
BAB V - INDUSTRI PARIWISATA Bagian Kesatu UMUM
Pasal 19
- (1) Daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, merupakan usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
- (2) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. usaha mengelola daya tarik wisata alam;
- b. usaha mengelola daya tarik budaya; dan
- c. usaha mengelola daya tarik wisata buatan.
BAB V - INDUSTRI PARIWISATA Bagian Kesatu UMUM
Pasal 20
- (1) Usaha mengelola daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya.
- (2) Usaha mengelola daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kepulauan;
- b. laut;
- c. pantai;
- d. pesisir;
- e. flora dan fauna;
- f. sungai;
- g. situ/danau;
- h. budidaya agro, flora dan fauna; dan
- i. taman dan hutan kota.
- (3) Kegiatan usaha daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. pembangunan prasarana dan sarana bagi wisatawan;
- b. pengelolaan usaha daya tarik wisata alam; dan
- c. penyediaan prasarana dan sarana bagi masyarakat sekitar untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik wisata alam.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V - INDUSTRI PARIWISATA Bagian Kesatu UMUM
Pasal 21
- (1) Usaha mengelola daya tarik budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), huruf b, merupakan usaha pengembangan seni budaya sebagai daya tarik wisata.
- (2) Usaha mengelola daya tarik budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. situs peninggalan bersejarah dan purbakala;
- b. cagar budaya;
- c. gedung bersejarah;
- d. monumen;
- e. museum;
- f. kampung kebudayaan lokal;
- g. kegiatan seni dan budaya; dan
- h. galeri seni dan budaya.
- (3) Kegiatan usaha daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. pembangunan prasarana dan sarana bagi wisatawan;
- b. pengelolaan usaha daya tarik wisata budaya;dan
- c. penyediaan prasarana dan sarana bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik wisata.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V - INDUSTRI PARIWISATA Bagian Kesatu UMUM
Pasal 22
- (1) Usaha mengelola daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c merupakan usaha pemanfaatan potensi kawasan yang dibuat atau diciptakan sebagai daya tarik wisata.
- (2) Usaha mengelola daya tarik wisata buatan pada ayat (1), meliputi:
- a. bangunan arsitektur kota;
- b. bandara, pelabuhan, dan stasiun;
- c. pasar tradisional;
- d. sentra perbelanjaan modern;
- e. tempat ibadah; dan
- f. tempat-tempat wisata buatan.
- (3) Kegiatan usaha daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. pembangunan prasarana dan sarana bagi wisatawan;
- b. pengelolaan usaha daya tarik wisata buatan; dan
- c. penyediaan prasarana dan sarana bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Kawasan Pariwisata
BAB V - INDUSTRI PARIWISATA Bagian Kesatu UMUM
Pasal 23
Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
BAB V - INDUSTRI PARIWISATA Bagian Kesatu UMUM
Pasal 24
- (1) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, meliputi:
- a. kawasan dan jalur wisata; dan
- b. kawasan pariwisata khusus.
- (2) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya; dan
- b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata.
- (3) Pengembangan usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keempat Jasa Transportasi wisata
BAB V - INDUSTRI PARIWISATA Bagian Kesatu UMUM
Pasal 25
Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan/atau kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum.
BAB V - INDUSTRI PARIWISATA Bagian Kesatu UMUM
Pasal 26
- (1) Penyelenggaraan usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
- a. mengangkut wisatawan atau rombongan;
- b. merupakan pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tujuan wisata atau tempat lainya; dan
- c. jenis angkutan dapat berupa angkutan bermotor maupun tidak bermotor.
- (2) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. angkutan jalan wisata;
- b. angkutan kereta wisata;
- c. angkutan sungai dan situ wisata;
- d. angkutan penyeberangan pulau wisata;
- e. angkutan laut domestik wisata; dan
- f. angkutan laut internasional wisata.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kelima Jasa Perjalanan Wisata
BAB V - INDUSTRI PARIWISATA Bagian Kesatu UMUM
Pasal 27
Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, merupakan :
- a. usaha biro perjalanan wisata; dan
- b. usaha agen perjalanan wisata.
BAB V - INDUSTRI PARIWISATA Bagian Kesatu UMUM
Pasal 28
- (1) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, berupa usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (2) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki Paket Wisata yang merupakan rangkaian dari perjalanan wisata yang tersusun lengkap disertai harga dan persyaratan tertentu.
BAB V - INDUSTRI PARIWISATA Bagian Kesatu UMUM
Pasal 29
Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
BAB V - INDUSTRI PARIWISATA Bagian Kesatu UMUM
Pasal 30
Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29, diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keenam Jasa Makanan dan Minuman
BAB V - INDUSTRI PARIWISATA Bagian Kesatu UMUM
Pasal 31
Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, merupakan usaha jasa makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dan/atau penyajian.
BAB V - INDUSTRI PARIWISATA Bagian Kesatu UMUM
Pasal 32
- (1) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa makanan dan minuman.
- (2) Bidang usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jenis usaha :
- a. restoran;
- b. rumah makan;
- c. bar/rumah minuman;
- d. kafe;
- e. pusat penjualan makanan;
- f. jasa boga; dan
- g. bakeri.
- (3) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilengkapi dengan pelayanan lain bagi pengguna jasa, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
BAB V - INDUSTRI PARIWISATA Bagian Kesatu UMUM
Pasal 33
Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketujuh Penyediaan Akomodasi
BAB V - INDUSTRI PARIWISATA Bagian Kesatu UMUM
Pasal 34
Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f, merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
BAB V - INDUSTRI PARIWISATA Bagian Kesatu UMUM
Pasal 35
- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha penyediaan akomodasi.
- (2) Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jenis usaha :
- a. hotel bintang dan non bintang;
- b. bumi perkemahan;
- c. persinggahan karavan;
- d. vila;
- e. pondok wisata;
- f. motel;
- g. losmen;
- h. resort wisata;
- i. penginapan remaja;
- j. hunian wisata; dan
- k. wisma.
- (3) Usaha Hotel, Motel dan Pondok Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibedakan
BAB V - INDUSTRI PARIWISATA Bagian Kesatu UMUM
Pasal 36
Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g, merupakan usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata dan bersifat komersial.
BAB V - INDUSTRI PARIWISATA Bagian Kesatu UMUM
Pasal 37
- (1) Usaha penyediaan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi.
- (2) Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jenis usaha:
- a. gelanggang olahraga;
- b. pemutaran film;
- c. gelanggang seni;
- d. arena permainan;
- e. hiburan malam;
- f. taman rekreasi;
- g. hiburan kesehatan;
- h. hiburan musik; dan
- i. jasa impresariat/promotor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan jenis kegiatan hiburan rekreasi lainnnya diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesembilan
Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran
BAB V - INDUSTRI PARIWISATA Bagian Kesatu UMUM
Pasal 38
Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf h, merupakan usaha yangmemberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
BAB V - INDUSTRI PARIWISATA Bagian Kesatu UMUM
Pasal 39
- (1) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, digolongkan menjadi:
- a. kongres, konferensi atau konvensi;
- b. perjalanan insentif; dan
- c. pameran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesepuluh
Jasa Informasi dan Konsultan Pariwisata
BAB V - INDUSTRI PARIWISATA Bagian Kesatu UMUM
Pasal 40
- (1) Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf i, merupakan usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak, dan/atau elektronik.
- (2) Usaha Jasa Konsultan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf j, merupakan usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha jasa informasi dan konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesebelas Jasa Pramuwisata
BAB V - INDUSTRI PARIWISATA Bagian Kesatu UMUM
Pasal 41
- (1) Usaha Jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf k, merupakan usaha yang menyediakan jasa dan atau mengelola tenaga pramuwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (2) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jasa yang diberikan oleh seseorang berupa bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan sesuai dengan etika profesinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga belas Wisata Tirta
BAB V - INDUSTRI PARIWISATA Bagian Kesatu UMUM
Pasal 42
- (1) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf l, merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan prasarana dan sarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keempat belas SPA ( Solus Per Aqua )
BAB V - INDUSTRI PARIWISATA Bagian Kesatu UMUM
Pasal 43
- (1) Usaha Solus Per Aqua (SPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf m, merupakan perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan untuk menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap ## BAB VI
DESTINASI PARIWISATA
BAB V - INDUSTRI PARIWISATA Bagian Kesatu UMUM
Pasal 44
Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah dilakukan melalui:
- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan aksesibilitas pariwisata
- d. pembangunan prasarana dan fasilitas umum; dan
- e. pembangunan fasilitas pariwisata.
BAB V - INDUSTRI PARIWISATA Bagian Kesatu UMUM
Pasal 45
- (1) Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, dilakukan melalui:
- a. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
- b. meningkatkan dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai penyedia produk pendukung di bidang pariwisata;
- c. mendorong perkembangan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- d. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang Kepariwisataan; dan
- e. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui Pembangunan Kepariwisataan;
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, pelaku industri pariwisata, dunia usaha, dan masyarakat.
BAB V - INDUSTRI PARIWISATA Bagian Kesatu UMUM
Pasal 46
- (1) Pembangunan daya tarik wisata dalam penyelenggaraan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, dilakukan melalui:
- a. perintisan pengembangan daya tarik wisata;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pemantapan dan revitalisasi daya tarik wisata; dan
- d. pengembangan seni dan budaya daerah sebagai daya tarik wisata.
- (2) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
BAB V - INDUSTRI PARIWISATA Bagian Kesatu UMUM
Pasal 47
- (1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata dalam penyelenggaraan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44
huruf c, dilakukan melalui:
- a. penyediaan dan pengembangan sarana transportasi;
- b. penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi; dan
- c. penyediaan dan pengembangan system transportasi.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan daerah dan pergerakan wisatawan menuju dan di dalam destinasi pariwisata.
- (3) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta dan Masyarakat memiliki peran dan tanggung jawab untuk membangun aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB V - INDUSTRI PARIWISATA Bagian Kesatu UMUM
Pasal 48
- (1) Pembangunan prasarana dan penyediaan fasilitas umum dalam penyelenggaraan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d, dilakukan melalui:
- a. penyediaan prasarana dan fasilitas umum yang memadai;
- b. peningkatan kualitas prasarana dan fasilitas umum dengan mengembangkan ciri khas daerah; dan
- c. pengendalian prasarana umum dan pembangunan fasilitas umum pada destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.
- (2) Pembangunan prasarana dan penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tanggung jawab bersama dari Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, pelaku industri, dunia usaha, dan masyarakat
BAB V - INDUSTRI PARIWISATA Bagian Kesatu UMUM
Pasal 49
- (1) Pembangunan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e, berupa:
- a. fasilitas akomodasi;
- b. fasilitas rumah makan;
- c. fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata (tourism information center) , dan e-tourism kios;
- d. polisi pariwisata dan satuan tugas wisata;
- e. toko cinderamata (souvenir shop) ;
- f. penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata (tourism sign and posting) ; dan
- g. bentuk bentang lahan (landscaping) .
- (2) Pembangunan fasilitas kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah, Instansi terkait, pelaku industri, dan masyarakat.
BAB V - INDUSTRI PARIWISATA Bagian Kesatu UMUM
Pasal 50
- (1) Fasilitas kepariwisataan yang merupakan milik daerah, dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan
pihak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan fasilitas pariwisata milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - PEMASARAN PARIWISATA
Pasal 51
- (1) Pemerintah Daerah membangun pemasaran pariwisata daerah yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Pembangunan pemasaran pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertanggungjawab melalui:
- a. pengembangan pasar wisatawan;
- b. pengembangan citra pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata; dan
- d. pengembangan promosi pariwisata.
BAB VII - PEMASARAN PARIWISATA
Pasal 52
- (1) Pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) a, dilakukan melalui pemantapan segmen pasar wisatawan masal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata daerah dan dinamika pasar global.
- (2) Pengembangkan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan dengan:
- a. meningkatkan pemasaran dan promosi Destinasi Pariwisata Daerah yang menjadi prioritas;
- b. memperbanyak intensitas pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang;
- c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
- e. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh Destinasi Pariwisata; dan
- f. meningkatkan intensifikasi pemasaran wisata konvensi, insentif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.
BAB VII - PEMASARAN PARIWISATA
Pasal 53
- (1) Pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) a, dilakukan melalui peningkatan dan pemantapan citra pariwisata daerah dan citra destinasi pariwisata secara berkelanjutan sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing;
- (2) Pengembangan citra wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan melalui:
- a. peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata
- daerah dan citra destinasi pariwisata diantara para pesaing;
- b. eksplorasi kekuatan utama yang dimiliki daerah dan destinasi pariwisata;
- c. mengembangkan dan memperkuat promosi, diplomasi dan komunikasi
KAWASAN STRATEGIS
BAB VIII - KAWASAN STRATEGIS
Pasal 54
- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kawasan strategis pariwisata dengan
BAB VIII - KAWASAN STRATEGIS
Pasal 55
- (1) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, terdiri dari:
- a. kawasan wisata belanja;
- b. kawasan wisata kuliner;
- c. kawasan wisata agro;
- d. kawasan wisata alam;
- e. kawasan wisata bahari;
- f. kawasan wisata pesisir;
- g. kawasan wisata budaya;
- h. kawasan wisata religi, dan
- i. kawasan wisata konvensi.
- (2) Penentuan kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian integral dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
PENDAFTARAN USAHA DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Bagian Kesatu Pendaftaran Usaha
BAB IX - PENDAFTARAN USAHA DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Bagian Kesatu Pendaftaran Usaha
Pasal 56
- (1) Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
- a. menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha; dan
- b. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata.
- (3) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan
BAB IX - PENDAFTARAN USAHA DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Bagian Kesatu Pendaftaran Usaha
Pasal 57
Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun.
BAB IX - PENDAFTARAN USAHA DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Bagian Kesatu Pendaftaran Usaha
Pasal 58
- (1) Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup:
- a. permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- b. pemeriksaan dokumen administrasi dan lapangan terhadap permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- c. pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata;
- d. penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan
- e. pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dan Tanda Daftar Usaha.
- (2) Pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselesaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima dan dinyatakan lengkap.
- (3) Pencantuman objek pendaftaran usaha pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar, dan absah.
- (4) Penerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
- (5) Permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, wajib diajukan oleh pengusaha kepada Bupati apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah suatu perubahan terjadi.
- (6) Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan tanpa dipungut biaya dari pengusaha.
BAB IX - PENDAFTARAN USAHA DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Bagian Kesatu Pendaftaran Usaha
Pasal 59
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pendaftaran, dan pengajuan permohonan pengaktifan kembali, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Perlindungan Konsumen
BAB IX - PENDAFTARAN USAHA DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Bagian Kesatu Pendaftaran Usaha
Pasal 60
- (1) Setiap usaha pariwisata harus memasang papan nama dan/atau papan petunjuk dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar serta dapat menggunakan bahasa asing sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Papan nama atau merek usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sama dengan nama atau merek yang tercantum dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
BAB IX - PENDAFTARAN USAHA DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Bagian Kesatu Pendaftaran Usaha
Pasal 61
- (1) Usaha pariwisata yang menyediakan makanan dan minuman yang diperbolehkan wajib disertifikasi halal yang diterbitkan dari lembaga yang berkompeten.
- (2) Tanda sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diletakkan pada tempat yang mudah dibaca oleh konsumen.
WAKTU PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA
BAB X - WAKTU PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA
Pasal 62
- (1) Untuk menghormati hari-hari besar keagamaan penyelenggaraan usaha pariwisata yang wajib tutup/dengan pengaturan waktu tertentu ditetapkan dengan surat edaran Bupati.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk kegiatan yang diselenggarakan di hotel berbintang.
KERJASAMA DAN KEMITRAAN
BAB XI - KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 63
- (1) Bupati dapat bekerjasama dengan Kepala Daerah Pemerintah Daerah lain dan/atau negara lain dalam penyelenggaraan usaha pariwisata untuk mencapai tujuan penyelenggaraan kepariwisataan yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas dan saling menguntungkan.
- (2) Ketentuan mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Bersama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB XI - KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 64
- (1) Bupati berkewajiban memfasilitas kemitraan usaha dalam penyelenggaraan kepariwisataan dengan mengutamakan pelaku usaha mikro dan kecil.
- (2) Setiap penanggungjawab usaha pariwisata harus melakukan kemitraan usaha dengan pelaku usaha mikro atau kecil.
- (3) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam bentuk:
- a. penyediaan barang dan/atau jasa dalam penyelenggaraan usaha pariwisata;
- b. kerjasama dalam penyediaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kepariwisataan; dan
- c. kerjasama pemasaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BAB XII - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 65
- (1) Pemerintah Daerah melakukan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk memberikan masukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan dalam kebijakan dan strategi penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Penelitian dan pengembangan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam ruang lingkup pembangunan kepariwisataan yang meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.
- (3) Penelitian dan pengembangan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui kegiatan riset, kajian, survei, seminar, semiloka, lokakarya, diskusi dan bentuk kegiatan ilmiah lainnya
BAB XII - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 66
- (1) Penelitian dan pengembangan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, dapat dilaksanakan oleh gabungan industri pariwisata daerah, asosiasi/lembaga kepariwisataan, konsultan pariwisata, lembaga pendidikan, dan lembaga penelitian.
- (2) Penelitian dan pengembangan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, dapat bekerjasama atau melibatkan peneliti dan lembaga asing yang memenuhi persyaratan dan dilakukan atas dasar izin
BAB XII - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 67
- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan ekonomi kreatif yang dilakukan oleh pelaku industri, dunia usaha dan masyarakat sebagai bagian dari pengembangan kepariwisataan daerah.
- (2) Fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan, riset, kajian, diskusi, seminar, pameran, semiloka, lokakarya dan bentuk kegiatan ilmiah lainnya dalam mendorong pengembangan ekonomi kreatif;
- b. meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan mengenai pentingnya ekonomi kreatif bagi kemajuan daerah;
- c. meningkatkan potensi dan kapasitas sumber daya lokal dalam mengembangkan daya saing ekonomi kreatif; dan
- d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif dalam mendorong perkembangan ekonomi kreatif yang dikembangkan oleh masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
BAB XII - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 68
Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian dan pengembangan pariwisata serta ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67, diatur dengan Peraturan Bupati.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, SERTIFIKASI, STANDARISASI, DAN
BAB XIII - TENAGA KERJA
Pasal 69
- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan pariwisata melalui satuan pendidikan formal dan non formal.
- (2) Pendidikan formal dan nonformal di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Pendidikan formal dan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang pendidikan.
BAB XIII - TENAGA KERJA
Pasal 70
- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat menyelenggarakan pelatihan pariwisata.
- (2) Penyelenggaraan pelatihan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada standar kompetensi profesi kepariwisataan
BAB XIII - TENAGA KERJA
Pasal 71
- (1) Tenaga kerja di bidang kepariwisataan harus memiliki standar kompetensi melalui sertifikasi kompetensi.
- (2) Sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
BAB XIII - TENAGA KERJA
Pasal 72
- (1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata harus memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui sertifikasi usaha yang diberikan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB XIII - TENAGA KERJA
Pasal 73
- (1) Pengusaha pariwisata dapat mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing setelah mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan izin tenaga kerja warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari organisasi atau asosiasi pekerja profesional kepariwisataan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga kerja warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.
PENANAMAN MODAL
BAB XIV - PENANAMAN MODAL
Pasal 74
- (1) Pemerintah Daerah mendorong peningkatan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan
BAB XIV - PENANAMAN MODAL
Pasal 75
Penyelenggara usaha pariwisata dapat memiliki bentuk usaha dan permodalan sebagai berikut:
- a. seluruh modalnya dimiliki Warga Negara Republik Indonesia dilakukan oleh perorangan atau badan hukum sesuai dengan perundang-undangan;
- b. modal patungan antara Warga Negara Republik Indonesia dan Warga Negara Asing dilakukan oleh badan hukum yang bebentuk Perseroan Terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. seluruh modalnya dimiliki warga negara asing dalam bentuk penanaman modal asing dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas sesuai dengan perundangundangan.
BAB XIV - PENANAMAN MODAL
Pasal 76
Ketentuan lebih lanjut mengenai penanaman modal di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 75, diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XV INSENTIF DAN DISINSENTIF Bagian Kesatu Insentif
BAB XIV - PENANAMAN MODAL
Pasal 77
- (1) Insentif dapat diberikan Bupati kepada penyelenggara usaha pariwisata.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa insentif fiskal dan non fiskal yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menggunakan dan mengembangkan sumber daya lokal;
- c. menyerap dan meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal;
- d. mengembangkan potensi kepariwisataan lokal;
- e. mengembangkan usaha yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- f. meningkatkan citra dan daya saing daerah di tingkat global; dan
- g. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi.
BAB XIV - PENANAMAN MODAL
Pasal 78
Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2), berupa pemberian keringanan pajak daerah dan/atau pengurangan retribusi daerah
BAB XIV - PENANAMAN MODAL
Pasal 79
- (1) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2), diberikan berupa pemberian kemudahan dalam penelitian dan pengembangan kepariwisataan, kemudahan bagi tenaga kerja asing di bidang kepariwisataan, kemudahan perizinan, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. penyediaan prasarana dan sarana; dan
- c. penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis; dan
- e. percepatan dalam pendaftaran usaha.
BAB XIV - PENANAMAN MODAL
Pasal 80
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 79 diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Disinsentif
BAB XIV - PENANAMAN MODAL
Pasal 81
- (1) Bupati memprioritaskan pengenaan disinsentif diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan usaha pariwisata yang berdampak negatif pada lingkungan dan/atau tidak sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB XIV - PENANAMAN MODAL
Pasal 82
- (1) Disinsentif dapat berupa :
- a. disinsentif fiskal; dan
- b. disinsentif non fiskal.
- (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah yang tinggi.
- (3) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa persyaratan khusus dalam pendaftaran, kewajiban memberi kompensasi atau imbalan dan/atau pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian disinsentif penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVI - PENGHARGAAN
Pasal 83
- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan Adhikarya Wisata kepada perseorangan, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi, berdedikasi, dan memberikan kontribusi dalam peningkatan pembangunan, kepeloporan serta pengabdian di bidang kepariwisataan.
- (2) Penghargaan Adhikarya Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setiap 2 (dua) tahun dalam bentuk piagam, uang, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan Kepala Dinas setelah berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di bidang pariwisata.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan, bentuk penghargaan dan cara pelaksanaan pemberian penghargaan dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVI - PENGHARGAAN
Pasal 84
Organisasi pelaku usaha bidang pariwisata, dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat, tenaga kerja, dan/atau pelaku usaha yang berprestasi, berdedikasi, dan memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan kepariwisataan sesuai dengan bidang usaha yang dilakukan.
INFORMASI KEPARIWISATAAN
BAB XVII - INFORMASI KEPARIWISATAAN
Pasal 85
- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan data dan informasi kepariwisataan yang dibutuhkan masyarakat.
- (2) Penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik melalui teknologi informasi dan komunikasi dan atau melalui media lainnya.
- (3) Penyediaan data dan informasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas SKPD yang membidangi.
BAB XVII - INFORMASI KEPARIWISATAAN
Pasal 86
Data dan informasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 85, sekurang-kurangnya memuat:
- a. dokumen rencana induk kepariwisataan;
- b. dokumen regulasi dan kebijakan kepariwisataan;
- c. data dan informasi wisatawan;
- d. data dan informasi usaha pariwisata; dan
- e. data destinasi pariwisata.
BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH
BAB XVIII - BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH
Pasal 87
- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagai lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
BAB XVIII - BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH
Pasal 88
Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, terdiri atas 2 (dua) unsur, meliputi:
- a. unsur penentu kebijakan; dan
- b. unsur pelaksana.
BAB XVIII - BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH
Pasal 89
- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 huruf a, berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas:
- a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat)orang;
- b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
- c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
- d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
BAB XVIII - BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH
Pasal 90
- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b, ditetapkan oleh Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (3) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur.
- (4) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
BAB XVIII - BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH
Pasal 91
- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas:
- a. meningkatkan citra kepariwisataan Kabupaten Bengkayang;
- b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara;
- c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara;
- d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi:
- a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di tingkat nasional, daerah, maupun di luar negeri; dan
- b. mitra kerja dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
BAB XVIII - BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH
Pasal 92
Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari:
- a. pemangku kepentingan; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB XVIII - BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH
Pasal 93
Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 92, diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIX - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 94
- (1) Masyarakat mempunyai peran dan kesempatan yang sama dalam penyelenggaraan dan pengembangan kepariwisataan daerah.
- (2) Peran dan kesempatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
- a. turut menjaga daya tarik wisata beserta dan kelestarian lingkungan destinasi pariwisata;
- b. berpartisipasi secara aktif di dalam menjaga citra Kabupaten Bengkayang sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing global;
- c. turut membantu terciptanya kondisi kepariwisataan daerah yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan (SAPTA PESONA).
- d. menumbuhkembangkan kepeloporan masyarakat di dalam pembangunan kepariwisataan;
- e. turut menggali dan mengembangkan potensi serta sumberdaya yang dimiliki daerah dalam mengembangkan kepariwisataan;
- f. menyampaikan informasi, laporan, saran, aspirasi dan atau kritik dalam rangka pembangunan kepariwisataan;
- g. membentuk organisasi, asosiasi industri dan profesi serta lembaga kemasyarakatan lain dalam mendukung pengembangan kepariwisataan; dan
- h. turut meningkatkan kualitas sumber daya manusia kepariwisataan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepariwisataan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi.
BAB XX - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 95
Penyelenggaraan usaha pariwisata dikenakan pajak daerah yang harus dibayarkan oleh penyelenggara usaha pariwisata sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
BAB XX - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 96
Pelayanan dalam penyelenggaraan usaha pariwisata yang diselenggarakan oleh Pemerintah dikenakan retribusi daerah yang harus dibayarkan oleh penyelenggara usaha pariwisata sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.
BAB XXI - PENDANAAN
Pasal 97
- (1) Pendanaan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat.
- (2) Pengelolaan dana kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
BAB XXI - PENDANAAN
Pasal 98
- (1) Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan yang diterima Pemerintah Daerah, dialokasikan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk mendanai pembangunan kepariwisatan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro dan kecil di bidang kepariwisataan untuk mengembangkan usahanya.
BAB XXI - PENDANAAN
Pasal 99
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan penyelenggaraan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dan Pasal 98, diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XXI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan
BAB XXI - PENDANAAN
Pasal 100
Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan, melalui:
- a. sosialisasi;
- b. bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi;
- c. pendidikan dan pelatihan;
- d. penelitian dan pengembangan;
- e. pengembangan sistem informasi;
- f. penyebarluasan informasi kepada masyarakat; dan
- g. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
BAB XXI - PENDANAAN
Pasal 101
- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a, penyampaian secara interaktif materi muatan atau substansi ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan kepariwisataan melalui media tatap muka dan/atau media elektronik.
- (2) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b, dilaksanakan melalui:
- a. pemberian bimbingan teknis dalam peningkatan standar kualitas pelayanan kepariwisataan;
- b. pemberian supervisi kepada pemangku kepentingan; dan
- c. pemberian konsultasi pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan bagi pemangku kepentingan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf c, dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. penyelenggaraan dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia pariwisata;
- b. penyusunan program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan pemangku kepentingan yang menjadi sasaran pembinaan;
- c. penerapan sistem sertifikasi dalam penyelenggaraan dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja di bidang pariwisata; dan
- d. evaluasi hasil pendidikan dan pelatihan dari sumber daya manusia pariwisata.
- (4) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf d, dilaksanakan sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan.
- (5) Pengembangan sistem informasi dan komunikasi sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 100 huruf e, sebagai upaya untuk mengembangkan sistem informasi kepariwisataan daerah yang mutakhir, efisien, dan terpadu, melalui penyediaan basis data dan informasi kepariwisataan dengan mengembangkan jaringan sistem elektronik.
- (6) Penyebarluasan informasi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf f, sebagai upaya untuk mempublikasikan berbagai aspek dalam penyelenggaraan dan pengembangan kepariwisataan melalui media informasi dan media cetak yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (7) Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf g, sebagai upaya menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan kepariwisataan daerah yang berdaya saing global.
BAB XXI - PENDANAAN
Pasal 102
Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, dapat dilaksanakan oleh masyarakat, pelaku usaha, dan Badan Promosi Pariwisata Daerah
Bagian Kedua Pengawasan dan Penindakan
BAB XXI - PENDANAAN
Pasal 103
- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan penyelenggaran kepariwisataan.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
- a. pemeriksaan lapangan;
- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan;
- (3) Pemerintah Daerah melakukan penindakan dengan memberikan sanksi administratif terhadap usaha pariwisata yang melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XXIII SANKSI ADMINISTRATIF Bagian Kesatu Pengusaha Pariwisata
BAB XXI - PENDANAAN
Pasal 104
- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan mengenai pendaftaran usaha pariwisata dan/atau kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa :
- a. teguran tertulis pertama;
- b. teguran tertulis kedua;
- c. teguran tertulis ketiga;
- d. pembekuan sementara terhadap pendaftaran usaha pariwisata dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan
- e. pembatalan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
BAB XXI - PENDANAAN
Pasal 105
- (1) Teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Bupati apabila pengusaha pariwisata:
- a. tidak mengajukan dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam permohonan pendaftaran usaha pariwisata, pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- b. tidak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata terhadap perubahan kondisi yang tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) kerja setelah perubahan terjadi; dan
- c. tidak melakukan pendaftaran ulang dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah habis masa berlaku Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- (2) Teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf b, diberikan kepada pengusaha pariwisata apabila :
- a. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tidak memenuhi teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
- b. dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tidak memenuhi teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
- c. dalam jangka waktu (tiga puluh) hari kerja tidak memenuhi teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf c, diberikan kepada pengusaha pariwisata apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja tidak memenuhi teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
BAB XXI - PENDANAAN
Pasal 106
- (1) Pembekuan sementara terhadap pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf d, dilakukan oleh Bupati apabila pengusaha:
- a. dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja tidak memenuhi teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf a;
- b. dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja tidak memenuhi teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3);
- c. terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; atau
- d. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terusmenerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
- (2) Pembekuan sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf d, dilakukan oleh Bupati apabila pengusaha:
- a. terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; atau
- b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terusmenerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
- c. tidak memenuhi teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf c.
- (3) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara
- (4) Pengusaha wajib menyerahkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah keputusan pembekukan sementara diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
BAB XXI - PENDANAAN
Pasal 107
- (1) Bupati membatalkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila pengusaha:
- a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terusmenerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; atau
- c. membubarkan usahanya.
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan tidak berlaku dan dikembalikan kepada Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
Bagian Kedua Wisatawan
BAB XXI - PENDANAAN
Pasal 108
- (1) Setiap orang dan wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai kewajiban yang harus dipenuhi.
- (2) Apabila telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diindahkan, yang bersangkutan dapat diberikan sanksi berupa denda administrasi paling banyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB XXI - PENDANAAN
Pasal 109
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, bentuk, format dan isi teguran tertulis, pembekuan sementara dan pembatalan Tanda Daftar Usaha Pariwisata serta pemberian sanksi bagi wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati
BAB XXIV - PENYIDIKAN
Pasal 110
- (1) Selain pejabat penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa terebut bukan merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang melakukan penangkapan, penahanan dan/atau penggeledahan.
- (4) Penyidik membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
- b. pemasukan rumah;
- c. penyitaan benda;
- d. pemeriksaan surat;
- e. pemeriksaan saksi;
- f. pemeriksaan ditempat kejadian; dan
- g. mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dan tembusannya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
KETENTUAN PIDANA
BAB XXV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 111
- (1) Setiap orang dan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 56 ayat (1), dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan .
- (2) Setiap orang atau Badan Usaha yang tidak memiliki TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), dan tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 terbukti dengan sengaja melakukan usaha pariwisata dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XXVI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 112
- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua perizinan usaha industri pariwisata yang telah dikeluarkan masih tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu harus didaftar ulang.
- (2) Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan ## BAB XXVII
KETENTUAN PENUTUP
BAB XXVI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 113
Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XXVI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 114
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Penetapan: Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal, 4 September 2014

Penandatangan: BUPATI BENGKAYANG,

Verifikasi: Ttd, SURYADMAN GIDOT

Penetapan: Diundangkan di Bengkayang pada tanggal, 17 September 2014

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

Verifikasi: Ttd, KRISTIANUS ANYIM

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Kepala Bagian Hukum, ## BERNADETA,SH,MH Pembina / IV.a NIP.19710416 200003 2 005
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
## NOMOR 9 TAHUN 2014
## TENTANG
## KEPARIWISATAAN
## I. Umum
Kabupaten Bengkayang merupakan bagian di dunia ini yang memiliki keunggulan bersaing dalam 'Green Destination' pada era kompetisi global ini. Salah satu keunggulan bersaing harus terus dibangun dan dikembangkan ialah kepariwisataan daerah. Kepariwisataan merupakan suatu kegiatan yang memiliki fungsi strategis dalam menggerakkan seluruh potensi yang dimiliki daerah untuk saling mendukung, berkembang, dan berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan serta pemerataan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kepariwisataan daerah yang bersifat multidimensi dan multisektoral ini harus diarahkan untuk dapat melibatkan dan memberdayakan seluruh aspek kehidupan masyarakat baik aspek sumber daya manusia, pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun kerjasama lintas sektor, pemberdayaan usaha kecil dan kerjasama antar kota-kota global.
Selain itu fenomena global juga yang telah menempatkan kepariwisataam ini menjadi kebutuhan dasar dan bagian dari hak asasi manusia yang perlu dihormati, dilindungi dan ditegakkan khususnya bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha Pariwisata maupun Masyarakat.
Dengan kondisi, dinamika, perubahan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal ini serta diundangkannya 2 (dua) UndangUndang yang memiliki pengaruh secara langsung terhadap Kepariwisataan Daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu untuk membuat ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah yang dapat mendorong terciptanya iklim yang lebih kondusif dalam membangun kepariwisataan daerah, mengiatkan kembali usaha pariwisata serta dapat mendorong peningkatan penanaman modal di bidang pariwisata dengan berorientasi pada peningkatan daya saing, perlindungan terhadap nilai budaya dan agama, serta pemberdayaan usaha kecil dan menengah untuk dapat bersaing dengan para pelaku usaha pariwisata lainnya.
Dalam melengkapi ketentuan mengenai pembangunan kepariwisataan daerah ini, maka materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi, antara lain azas tujuan dan kode etik pariwisata, hak dan kewajiban masyarakat, wisatawan, pelaku usaha, dan Pemerintah Daerah, pembangunan kepariwisataan daerah yang komprehensif dan berkelanjutan, koordinasi lintas sektor, pengaturan kawasan strategis, pemberdayaan usaha mikro, kecil,
dan menengah di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata, badan promosi pariwisata daerah, asosiasi kepariwisataan daerah, standardisasi usaha, dan kompetensi pekerja pariwisata, serta pemberdayaan pekerja pariwisata melalui pelatihan sumber daya manusia, fasilitas kepariwisataan milik daerah, retribusi, pembinaan dan pengawasan, ketentuan Iain-Iain, ketentuan pidana, sanksi administrasi dan penyidikan. Melalui pengaturan ini diharapkan Peraturan Daerah dapat meningkatkan daya saing, mendorong inovasi dan kreativitas pembangunan kepariwisataan daerah yang dinamis dan berkelanjutan sesuai dengan karakter dan kapabilitas daerah. Dengan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan kepariwisataan daerah diharapkan dapat mewujudkan keunggulan bersaing Kabupaten Bengkayang 'Green Destination" pada era kompetisi global ini.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Ayat (1) Yang dimaksud dengan 'mengelola' adalah merencanakan, mengorganisasikan, dan mengendalikan semua urusan kepariwisataan. Ayat (2) Cukup jelas Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d 1. Yang dimaksud usaha mikro memiliki kriteria : 2. a). memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 3. b). memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 2. Yang dimaksud dengan usaha kecil memiliki kriteria : 5. a). memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampaidengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak
PENJELASAN
Pasal 5
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau - b). memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). 3. Yang dimaksud dengan usaha menengah memiliki kriteria : - a). memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidaktermasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau - b). memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 4. Yang dimaksud dengan usaha besar memiliki kriteria : - a). memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau - b). memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 5. Apabila terjadi perubahan