PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL Nomor 21 Tahun 2008 tentang JASA PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI (berlaku 10 November 2008)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 582/Menkes/Sie/VI/97 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JASA PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, dan pelayanan kesehatan lainnya.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten Gunungkidul.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari.
7. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari
8. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk, observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
9. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat.
10. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan asuhan keperawatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
11. Pelayanan Medik adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
12. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
13. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan untuk tujuan penyembuhan pasien.
14. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.
15. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik / prostetik serta rehabilitasi lainnya.
16. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut.
17. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan kesehatan yang diberikan Di Rumah Sakit yang tidak secara langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
18. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan kesehatan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, dan konsultasi lainnya.
19. Pelayanan Mediko Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk surat keterangan medis untuk kepentingan klaim asuransi.
20. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan penyediaan dan pendistribusian obat, bahan obat, bahan dan alat kesehatan, obat tradicional, dan kosmetika.
21. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah bantuan yang diberikan karena adanya kelemahan fisik dan atau mental, keterbatasan pengetahuan serta kurangnya kemauan menuju kepada kemampuan melaksanakan hidup sehari-hari secara mandiri.
22. Pemulasaraan / perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman, dan kepentingan proses peradilan.
23. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas jasa yang diberikan kepada paisen dalam rangka pelayanan meliputi jasa medis, jasa pelaksana, dan jasa-jasa lainnya yang masih termasuk dalam rangka pelayanan.
24. Pelaksana pelayanan adalah tenaga kesehatan dan tenaga lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari baik fungsional maupun struktural.
25. Jasa Medik adalah imbalan yang diterima atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, dan tenaga medis lainnya kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan lainnya.
26. Jasa Pelaksana adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan selain medis atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, asuhan keperawatan, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan lainnya.
27. Manajemen Rumah Sakit adalah Stakesholder dan pejabat struktural rumah sakit yang terkait dengan penentuan kebijakan dan pengelolaan keuangan rumah sakit.
28. Jasa Manajemen adalah imbalan yang diterima oleh manajemen rumah sakit.
29. Jasa Manajemen Fungsional adalah imbalan yang diterima oleh para ketua komite, kepala ruang atau instalasi, dan koordinator pelayanan.
JASA PELAYANAN KESEHATAN
BAB II - JASA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 2
Jasa pelayanan kesehatan diperhitungkan dengan perincian sebagai berikut :
- (1) 100 % (seratus perseratus) dari Jasa Medik dan Jasa Pelaksana yang diperoleh dari retribusi pelayanan kesehatan sebagai jasa pelayanan.
- (2) 50 % (lima puluh perseratus) dari pendapatan Klaim Asuransi Kesehatan sebagai jasa pelayanan.
- (3) 10 % (sepuluh perseratus) dari Jasa Sarana dan Akomodasi yang diperoleh dari retribusi pelayanan kesehatan sebagai jasa Manajemen.
BAB II - JASA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 3
- (1) Jasa pelayanan kesehatan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Besarnya anggaran belanja jasa pelayanan kesehatan diperhitungkan dari retribusi pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (3) Rincian pembagian jasa pelayanan kesehatan untuk masing-masing pelaksana pelayanan ditetapkan oleh Direktur.
BAB II - JASA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 4
Jasa pelayanan yang belum bisa dibayarkan pada tahun anggaran bersangkutan yang disebabkan oleh karena alokasi anggaran yang disediakan kurang, maka kekurangan tersebut dibayarkan pada anggaran tahun berikutnya.
BAB II - JASA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Penetapan: Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 10 November 2008

Penandatangan: BUPATI GUNUNGKIDUL,

Verifikasi: ttd. SUHARTO

Penetapan: Diundangkan di Wonosari pada tanggal 10 November 2008

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, ttd. MOHAMAD JOKO SASONO BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2008 NOMOR 03 SERI C.