Unknown Unknown Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Negara Republik Indonesia Nomor 5049), Indonesia Republik Tahun 2009 Nomor 130, Lembaran Negara Tambahan Retribusi dan Daerah(Lembaran - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004) Ndmor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), Undang-Undang Nomor 38 Tahun. 2003 tentang Pembentukan Kabupaten. Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a,b,c perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Khusus Bangunan dan Gedung - bahwa berdasarkan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a.
BUPATI PASAMAN BARAT,
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KHUSUS BANGUNAN DAN GEDUNG
TENTANG
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 3 TAHUN N 2015
BUPATI PASAMAN BARAT
Mengingat
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Lewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Staf Ahli Bupati Pasaman Barat,
18.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satpol-PP Kabupaten Pasaman Barat:
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pasaman Barat: :
16.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,
Keputusan Presiden Nomor 134 tahun 1974 tentang Penetapan Status Rumah Negeri sebagaimana telah diubah dalam Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737):
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik kegara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor &amp; Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643),
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643): |
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573):
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
15.
14,
13.
12.
11,
10.
9.
8.
7.
- Kendaraan : g
- Lapangan Olah Raga : e.
- Peralatan Konstruksi : £
- Ruangan kantor, d.
- Kios/Toko/Kantin : b.
- Gedung/Aula, '2
- Tanah a.
- seseorang, Badan atau Pihak Ketiga baik yang bersifat komersial maupun non komersial,
- dikenakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Jenis Kekayaan Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (1) terdiri atas: : (2
Setiap transaksi penggunaan kekayaan daerah yang dilakukan oleh
(1)
Pasal 2
BAB II - RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Pasal 1
## BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
menentukan besarnya pokok retribusi, Surat Tagihan Retribusi Daerah adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda, strategis /kelas jalan / tingkat keramaian, Komersial adalah penggunaan kekayaan daerah yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung dari
kegiatan yang dilakukan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah surat ketetapan retribusi yang
15.
14,
13.
alat dan jalan dalam wilayah daerah Tanah adalah tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Pemerintah daerah, Bangunan adalah bangunan yang secara fisik dikuasai oleh Pemerintah Daerah, Klasifikasi adalah penggolongan nilai kekayaan daerah berdasarkan letak
12.
11.
9.
- Daerah yang ditunjuk untuk menangani Retribusi Daerah, Kekayaan Daerah adalah kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat meliputi tanah dan bangunan, kendaraan dan alat8.
- Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 5.
- Pasaman Barat. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
- Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pasaman Barat 4.
- Bupati adalah Bupati Pasaman Barat 3,
|
- Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat 2.
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
GEDUNG
Menetapkan
:
PERATURAN
BUPATI
TENTANG
PERUBAHAN
TARIF
RETRIBUSI
PEMAKAIAN
KEKAYAAN
DAERAH
KHUSUS
BANGUNAN
DAN
:
BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2014 NOMOR
Pada Tanggal 30 Jawari SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Simpangampek 2015

Penetapan: Ditetapkan di Simpangampek Pada tanggal 30 Jmusri 2015

Penandatangan: BUPATI PASAMAN BARAT,

Penetapan: (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat: ## BAB IV PENUTUP Pasal 5 sebagaimana tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Besarnya tarif Retribusi kekayaan Daerah Khusus Bangunan dan Gedung ini

## Pasal 4

- (3) Yang dimaksud klasifikasi tempat layanan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf b, adalah suatu penggolongan nilai tarif atas pemakaian kekayaan daerah |
2. yang didasarkan pada nilai strategis.
3. waktu tertentu.
- a. Jenis Pelayanan Pemakaian dan:
- b. Klasifikasi tempat Layanan, (2) Yang dimaksud Jenis layanan pemakaian sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a adalah bentuk, sifat dan lain-lain layanan yang diperlukan oleh seseorang, Badan atat Pihak Ketiga untuk kepentingan tertentu dan dalam
6. tersebut pada Pasal 2 ayat 1 di dasarkan pada :
- (1) Penetapan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana

Pasal 3

JENIS DAN KLASIFIKASI RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH


Ditetapkan di Simpang ampek Pada tanggal 30 Tanvan 2015 BUPATI PASAMAN BARAT,

| Rp. 300.000.- | Perhari | Orgen | 14 | |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| Rp. 100.000,- | Perhari | | Genset | 13 |
| Rp. 150.000,- | Perhari | Pentas/Tenda | 12 | |
| RP: 25-000,- P. SO. US | Perhari/ perorang a. PNS/DPRD b. Umum | Mess Pemda di air Bangis | 11 | |
| Rp. 35.000,- Rp. 45.000,- | Perhari/perorang c. PNS/DPRD d. Umum | Mess Pemda di Padang | 10 | |
| Rp. 8.000.000,- | Pertahun | Ruangan ATM | 9 |
| Rp. 8.000.000,- | Pertahun | Ruangan kantor | 8 |
| Rp. 6.500.000,- | Pertahun | Kios Foto Copy | 7 | |
| Rp. 2.500.000, - | Pertahun | Kantin lapangan Tenis | 6 |
| Rp. 8.000.000,- | Pertahun | Kantin VIP Kantor Bupati | 5 |
| Rp. 4.500.000,- | Pertahun | Kantin Kantor Bupati | 4 |
| |Rp. 300.000,- Rp. 750.000,- | Perhari a. Pemerintah/Sosial b. Swasta | Aula Kantor Bupati | 3 |
| |Rp. 750.000,- Rp. 2.500.000,- | | | Perhari a. Pemerintah/Sosial b. Swasta | | Gedung balerong Pusako Anak Nagari | 2 |
| | Rp. 250.000,- Rp... 550.000,- | Perhari a. Pemerintah/Sosial b. Swasta | Gedung Pertemuan Pemda | 1 |
| Lama Waktu Pemakaian Besarnya Retribusi | Lama Waktu Pemakaian Besarnya Retribusi | Jenis Kekayaan/Barang Milik Daerah | No | |

## GEDUNG

LAMPIRAN I 1

:

NOMOR

-

:

3

TAHUN 2015

TANGGAL

:

39 Tawar

2015

TENTANG

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

## DAERAH KHUSUS BANGUNAN DAN GEDUNG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KHUSUS BANGUNAN DAN