PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 3 Tahun 2013 tentang LEGISLASI DAERAH (berlaku 27 Februari 2013)
Pembukaan
Menimbang a
- . bahwa Peraturan Daerah sebagai bagian dari proses legislasi daerah merupakan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional yang dibentuk oleh Pemerintahan Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa Legislasi Daerah sebagai proses pembuatan atau pembentukan Peraturan Daerah, diperlukan sebagai acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih efektif oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Legislasi Daerah;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR dan BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEGISLASI DAERAH.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
6. Badan Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Badan Legislasi adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar yang menangani fungsi legislasi.
7. Sekretaris Kabupaten adalah Sekretaris Kabupaten Kepulauan Selayar.
8. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
9. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan persetujuan bersama Bupati Kepulauan Selayar.
10. Legislasi Daerah adalah proses pembuatan Peraturan Daerah yang dimulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.
11. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
12. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
13. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundangkan Peraturan Daerah.
14. Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.
15. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam proses persiapan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
16. Tata Tertib adalah Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.
PROGRAM LEGISLASI DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
BAB II - PROGRAM LEGISLASI DAERAH
Pasal 2
Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam Prolegda.
BAB II - PROGRAM LEGISLASI DAERAH
Pasal 3
- (1) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
BAB II - PROGRAM LEGISLASI DAERAH
Pasal 5
- (1) Bupati memerintahkan pimpinan SKPD menyusun Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
BAB II - PROGRAM LEGISLASI DAERAH
Pasal 6
- (1) Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikutsertakan apabila sesuai dengan :
- a. kewenangan;
- b. materi muatan; atau
- c. kebutuhan dalam pengaturan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB II - PROGRAM LEGISLASI DAERAH
Pasal 7
Hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diajukan Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten.
BAB II - PROGRAM LEGISLASI DAERAH
Pasal 8
Bupati menyampaikan hasil penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Badan Legislasi melalui Pimpinan DPRD.
Bagian Keempat
Prolegda di Lingkungan DPRD
BAB II - PROGRAM LEGISLASI DAERAH
Pasal 9
- (1) Badan Legislasi menyusun Prolegda di lingkungan DPRD.
- (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
BAB II - PROGRAM LEGISLASI DAERAH
Pasal 10
- (1) Penyusunan Prolegda antara Pemerintah Daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Badan Legislasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan DPRD.
BAB II - PROGRAM LEGISLASI DAERAH
Pasal 11
- (1) Hasil penyusunan Prolegda antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disepakati menjadi Prolegda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
Bagian Kelima
Prolegda Kumulatif Terbuka
BAB II - PROGRAM LEGISLASI DAERAH
Pasal 12
- (1) Dalam Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas :
- a. akibat putusan Mahkamah Agung;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri; dan
- d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Prolegda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai :
- a. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan kecamatan; dan/atau
- b. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan desa atau kelurahan.
- (3) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Prolegda :
- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
- c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Badan Legislasi dan Bagian Hukum.
PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
Bagian Kesatu
Persiapan Penyusunan Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah
BAB III - PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
Pasal 13
Bupati memerintahkan kepada Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Perda
BAB III - PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
Pasal 14
- (1) Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disertai Naskah Akademik dan/atau
PENJELASAN
Pembukaan
atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bagian Hukum.
##
PENJELASAN
Pasal 15
Dalam hal Rancangan Perda mengenai : - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; - b. pencabutan Perda; atau - c. perubahan Perda yang hanya terb
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng pada tanggal 27 Februari 2013

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

## SYAHRIR WAHAB

Diundangkan di Benteng pada tanggal 27 Februari 2013

SEKRETARIS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

## ZAINUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2013 NOMOR 3

## PENJELASAN

## ATAS

## RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG

## LEGISLASI DAERAH

## I. UMUM

Peraturan Daerah sebagai bagian dari proses Legislasi Daerah merupakan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam konteks pemikiran tersebut, maka adanya perencanaan yang baik dalam pembentukan Perda menjadi kata kunci dalam menata sistem hukum dan peraturan perundang-undangan daerah secara menyeluruh dan terpadu. Pembentukan Peraturan Daerah perlu didasarkan pada Program Legislasi Daerah yang diperlukan sebagai acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD.

Untuk itu, diperlukan adanya pedoman pembentukan Legislasi Daerah yang akan mengatur proses pembentukannya mulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasannya.

## II. PASAL DEMI PASAL

```
Pasal 1 Cukup Jelas. Pasal 2 Cukup Jelas. Pasal 3 Cukup Jelas. Pasal 4 Cukup Jelas.
```

```
Pasal 5 Cukup Jelas. Pasal 6 Cukup Jelas. Pasal 7 Cukup Jelas. Pasal 8 Cukup Jelas. Pasal 9 Cukup Jelas. Pasal 10 Cukup Jelas. Pasal 11 Cukup Jelas. Pasal 12 Cukup Jelas. Pasal 13 Cukup Jelas. Pasal 14 Cukup Jelas. Pasal 15 Cukup Jelas. Pasal 16 Cukup Jelas. Pasal 17 Cukup Jelas. Pasal 18 Cukup Jelas. Pasal 19 Cukup Jelas. Pasal 20 Cukup Jelas. Pasal 21 Cukup Jelas.
```

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'penyebarluasan' adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Prolegda, Rancangan Peraturan Daerah yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Peraturan Daerah tersebut atau memahami Peraturan Daerah yang telah diundangkan. Penyebarluasannya dilakukan, misalnya melalui media elektronik, media cetak dan/atau sosialisasi.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

```
Pasal 36 Cukup Jelas. Pasal 37 Cukup Jelas. Pasal 38 Cukup Jelas. Pasal 39 Cukup Jelas. Pasal 40 Cukup Jelas. Pasal 41 Cukup Jelas. Pasal 42 Cukup Jelas. Pasal 43 Cukup Jelas. Pasal 44 Cukup Jelas. Pasal 45 Cukup Jelas. Pasal 46 Cukup Jelas. Pasal 47 Cukup Jelas. Pasal 48 Cukup Jelas. Pasal 49 Cukup Jelas. Pasal 50 Cukup Jelas. Pasal 51 Cukup Jelas. Pasal 52
```

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 14

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG LEGISLASI DAERAH

## TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggugjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan peraturan daerah, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut :

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV

LANDASAN FILOSOFI, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

BAB VI

PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN : RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Uraian singkat setiap bagian :

## 1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

## A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah suatu peraturan perundangundangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

## B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut :

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan Negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan.

## C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.

- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

## D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundangundangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

## 2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan Negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

- A. Kajian teoretis.
2. B.
3. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.
4. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.
3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horinsontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisi ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundangundangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan folosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

## 4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

## A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan Negara.

## C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

## 5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam bab ini sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan

pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup :

- A. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- B. materi yang akan diatur;
- C. ketentuan sanksi; dan
- D. ketentuan peralihan.

## 6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran :

## A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang diuraikan dalam bab sebelumnya.

## B. Saran

Saran memuat antara lain :

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

## 7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

## 8. LAMPIRAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

## SYAHRIR WAHAB