PERATURAN BUPATI RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang, dan Peraturan Bupati Sintang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang ditegaskan bahwa Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelengarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian, serta ditegaskan dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 64 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Sintang Di bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau, serta guna meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang; - c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu diatur dengan Pere.turan Bupati Sintang; (berlaku 7 I 1995)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENT ANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PlNTU KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SJNTANG,
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang, dan Peraturan Bupati Sintang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang ditegaskan bahwa Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelengarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian, serta ditegaskan dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 64 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Sintang Di bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau, serta guna meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu diatur dengan Pere.turan Bupati Sintang;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tf'IJ1un 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambah.an Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nornor 4355); ten tang Republik Lembaran
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Re blik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Le � u 1 N\_egara Republik lndon\_esia Nomor 4437) sebagaimana :.: diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara R bllk Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Leepbu . . m aran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pernerintan Pusat 08:n Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom01 19. Peraturan Daerah ...
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peratur � n Pemerintahn No � or 38 Tahun 2007 tentang Pernbagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pin tu;
21. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 );
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Surat Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 4, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 );
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2009 Nomor 2, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupat Sintang Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Dae e � Kabupaten Sintang Nomor 9); ra
28. Peraturan Da.erah ...
Memperhatikan
Menetapkan
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daearah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);
1. Peraturan Bupati Sintang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang;
2. Peraturan Bupati Sintang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Sintang Di Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 64 Tahun 2009;
MEMUTUSKAN
- PERATURAN 1BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pin tu · adalah Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang.
- s. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang.
6. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
O 005 �
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah untuk memberikan acuan dalam memperoleh rentang kendali pelayanan terhadap perizinan dan non perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan ini agar para Pelaku Usaha dapat memperoleh perizinan dan non perizinan dalam waktu yang efektif dan efisien yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
JENIS DAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN D\_AN NON PERIZINAN
Bagian Kesatu Jenis Pelayanan
BAB III - JENIS DAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN D\_AN NON PERIZINAN
Pasal 3
- (1) Jenis Pelayanan Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang meliputi 10 (sepuluh) jenis Pelayanan Perizinan terdiri atas:
a. lzin Mendirikan ...
l
l
\
\
| | | 0 | 0060 |
|----|------------------------------------------------|-----|--------|
| a. | Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal; | | |
| b. | Izin Usaha Jasa Kontruksi; | | |
| c. | Izin Usaha Industri· | | |
| d. | ' Izin Perluasan Industri; | | |
| e. | Izin Gangguan (HO); | | |
| f. | lzin Reklarne; | | |
| g. | Izin Bengkel; | | |
| h. | lzin Kursus; | | |
| i. | Izin Tempat Usaha; | | |
| j. | Izin Usaha Perdagangan. | | |
- (2) Jenis Pelayanan Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sin tang terdiri atas 5 (lima) jenis Pelayanan Non Perizinan yaitu :
- a. Pelayanan lnformasi dan Pengaduan;
- c. Tanda Daftar Gudang;
- b. Tanda Daftar Industri;
- d. Tanda Daftar Perusahaan;
- e. Tanda Daftar Ulang / Perpanjangan.
Bagian Kedua Standar Pelayanan
BAB III - JENIS DAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN D\_AN NON PERIZINAN
Pasal 4
- (1) SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang terdiri dari persyaratan, mekanisrne, pelayanan, biaya dan waktu penyelesaian pelayanan.
- (2) SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I sampai dengan XVII, yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 31 Tahun 2012 ten tang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang dan segala ketentuan yang mengatur materi muatan yang sama dengan yang diatur dalam Peraturan ini, sepanjang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal6

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang . pada tanggal, 1 ?onvcin 2013

1.

BUPATI SJNTANG,

-t

«;

�

�

}MILTON CROSBY


Diundangkan di Sintang .

pada tanggal,

1

?O..,v

�

n.

2013

TARIS DAERAH KABUPATEN SINTANC,{

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR

Q,

QZULKIFLI HAJI AHMAD

O 0069

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

TAHUN 2013

TANGGAL

2013

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSED UR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TEMPAT TINGGAL

## A. Persyaratan :

1. Permohonan izin mendirikan Bangunan;
3. Foto Copy Sertifikat tanah;
2. Foto Copy PBB Tahun terakhir;
4. Foto Copy KTP Pemohonan;
5. Rekomendasi Lurah/ Kades di Ketahui Camat ;
6. Izin Prinsip dari Pemerintah Daerah jika merupakan kegiatan usaha;
7. Surat Pemyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/UKL - UPL/ AMDAL dari Sadan Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang jika merupakan kegiatan Usaha;
8. Surat pernyataan kesanggupan menyediakan fasilitas umum bennaterai jika merupakan kegiatan usaha;
9. Sket Lokasi beserta Rencana bangunan lengkap yang terdiri dari :
- b. Gambar denah;
- a. Gambar site plan/situasi
- c. Gambar Tampak;
- d. Gambar potongan; dan
- e. Spesifikasi umum finishing bangunan gedung
11. Materai Rp. 6000,- 3 lembar; dan
10. Pas Photo PemohonUkuran 3 x 4 = 2 Lembar;
12. Stop map Folio 2 buah

## B. Mekanisme

1. Pengajuan Berkas pennohonan diloket pelayanan
2. Pemeriksaan Berkas
3. Pemeriksaan Lokasi/cek Lapangan
4. Penetapan Biaya/ Retribusi
5. Proses SK/ Izin
6. Pembayaran di Kasir
7. Penyerahan SK/Izin

## C. Biaya:

Indek Terintegrasi: 0,50 x 0,610 x 1,00 = 0,305

## Perhitungan besamya Retribusi :

Luas BG x Indeks Terintegrasi x 1,00 x HS retribusi

1. Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan berdasarkan jenis dan luas bangunan yang akan dibangun
2. Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut :

2. Struktur ...

| Kode | J e Di S | Harga Satuan Retribuai (Roi | Satuan |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung | | |
| 1000 | BANGUNAN GEDUNG | | |
| lOOOA | Darurat/Sementara | 5.000 | M2 |
| 10008 | Semi Permanen | 2.500 | M2 |
| lOOOC | Permanen | 4.000 | M2 |
| 2000 | PRASARANA BANGUNAN GEDUNG | | |
| 2200 | JENIS PRASARANA | | |
| 2210 | Konatrukai pembataa/penahan/pengaman | | |
| 2211 | Pagar | 1.000 | M2 |
| 2220 | Konstruksi penanda masuk | | |
| 2221 | Gapura | 1.000 | M2 |
| 2222 | Gerbang | 1.000 | M2 |
| 2250 | Konstrukai kolam/reservoir bawah tanah | | |
| 2251 | Kolam renang | 3.500 | M2 |
| 2252 | Kolam pengolahan air | 3.500 | M2 |
| 2253 | Reservoir bawah tanah | 3.500 | M2 |
| 2254 | Waste water treatmen plant | 3.500 | M2 |
| 2260 | Konstruksi Menara | | |
| 2261 | Menara Antena | 18.000 | M2 |
| 2262 | Menara Reservoir | 7.000 | M2 |
| 2263 | Cerobong | 7.000 | M2 |
| 2264 | Tower | 7.000 | M2 |
| 2270 | Konstruksi monument | | |
| 2271 | Tugu | 3.500 | M2 |
| 2272 | Patung | 3.500 | M2 |
| 2280 | Konstruksi instalasi Bawah Tanah | | |
| 2281 | Instalasi listrik dan jaringan listrik bawah tanah | 4.000 | M2 |
| 2282 | Instalasi telekomunikasi dan jaringan telkom bawah tanah | 4.000 | M2 |
| 2283 | Instalasi Pengolahan | 4.000 | M2 |
| 2284 | Instalasi Bahan Bakar | 4.000 | M2 |
| 2285 | Konstruksi Pondasi mesin diluar bangunan | 14.000 | M2 |
| 2290 | Konstrukai Reklame | | |
| 2291 | Billboard | 14.000 | M2 |
| 2292 | Papan iklan | 14.000 | M2 |
| 2293 | Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok oazarl | 14.000 | M2 |

## D. Waktu Penyelesaian

: 14 (empat belas) hari kerja

Dengan catatan : Persyaratan lengkap dan Pejabat yang menandatangani berada di tempat.


MILTON CROSBY

PERATURAN SUPATI SINTANG

LAMPIRAN II

NOMOR

TJ\HUN 2013

TANGGAL

2013

TENT ANG

STAND AR

OPERASIONAL

PELA YANAN

PERIZINAN

PERIZINAN

PADA

KANTOR

TERRPADU

SATU

RINTU

SINTANG

PROSED UR

DAN NON

PELA YANAN

KASUPATEN

O 0071

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

## A. Persyaratan Permobonan Baru :

1. Mengisi Formulir Permohonan ;
2. Menyerahkan Rekaman Akte Pendirian SUJK;
3. Menyerahkan Rekaman Surat Izin Tempat Usaha;
4. Menyerahkan Rekaman Tanda Daftar Perusahaan;
5. Menyerahkan Rekaman NPWP / Bukti Pendaftaran Wajib pajak;
6. Menyerahkan Rekaman Sertifikat Sadan Usaha (SSU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga serta foto copy nya;
8. Menyerahkan Rekaman Kartu Penanggung Jawab Tehnik Badan Usaha (PJT-SU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli / Terampil dengan Penanggung jawab Utama Badan Usaha ( PJU-BU );
7. Menyerahkan Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan / atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Tehnik Sadan Usaha (PJT- BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
9. Rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum;
10. Pas Photo pemohon 3 x 4 sebanyak 2 lembar;
11. Materai Rp. 6000,3 lembar;
12. Stopmap Folio 2 buah;

## B. Persyaratan Perpanjangan lzin :

1. Mengisi Formulir Permohonan ;
2. Menyerahkan Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
3. Menyerahkan Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan / atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Tehnik Badan Usaha (PJT- BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
4. Menyerahkan Rekaman Kartu Penanggung Jawab Tehnik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli / Terampil dengan Penanggung jawab Utarna Badan Usaha (PJU-BU);
5. Menyelesaikan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPH atas Kontrak) yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya;
6. Pas Photo Pemohon 3 x 4 sebanyak 2 lernbar:
7. Materai Rp. 6000,- 3 lembar;
8. Stopmap Folio 2 buah.

C. Persyaratan ...

I

�

·

'

## C. Perayaratan Perubahan Izin :

1. Mengisi Formulir Permohonan ;
3. Surat Keterangan Domisili BUJK untuk perubahan alarnat BUJK;
2. Menyerahkan Rekaman Akte Perubahan narna direksi /pengurus untuk perubahan data nama dan direksi/pengurus;
4. Akta perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan . . 5. Sertifikat Badan Usaha untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.

## D. Persyaratan Peautupan Izin :

1. Mengisi Formulir Permohonan;
2. Menyerahkan SIUJK yang asli; dan
3. Menyerahkan Surat Pajak Nihil.

## E. Mekaaiame:

1. Pengajuan berkas permohonan diloket pelayanan
2. Pemeriksaan berkas
3. Pemeriksaan Lapangan
4. Proses SK/ lzin
5. Penyerahan SK/izin
- F. Maaa berlaku izin
7. 3 (tiga) tahun
- G. Waktu Penyelesaian 14 ( empat belas ) hari kerja Deagan catatan :

Persyaratan lengkap daa Pejabat yang menandatangani berada di Tempat

- H. Biaya

O Rupiah

t


5 ( satu] Tah .. m

0 0073

PROSED UR

DAN

NON

PELA YANAN

KABUPATEN

## PERATURAN BUPATI SINTANG LAMPIRAN III

NOMOR

TAHUN 2013

TANGGAL

2013

TENT ANG

STANDAR

OPERASIONAL

PELA YANAN

PERIZJNAN

PERIZINAN

PADA

KANTOR

TERPADU

SATU

PINTU

SINTANG

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN IZIN USAHA INDUSTRI MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP

## A. Perayaratan

1. Mengisi Formulir Pemohoan (model PM lll);
2. Akta Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya, khusus bagi perusahaan yang berbentuk PT Akte disahkan oleh Menteri Hukum dan Ham;
3. Foto Copy KTP Pemohon;
4. Foto Copy surat Persetujuan Prinsip (Model Pi-I);
6. Foto Copy Sertifikat Tanah/Surat Penumpangan/Sewa menyewa;
5. Foto Copy Formulir Model Pm II Tentang lnformasi Kemajuan Pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi (Proyek);
7. Foto Copy !MB;
8. Foto Copy PBB;
9. Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 Lembar;
10. Foto Copy dokumen penyajian informasi tentang usaha-usaha pelestarian lingkungan yang meliputi :
- b. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL); dan
- a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal);
- c. Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
12. Izin Gangguan/HO;
11. Foto Copy Izin Lokasi;
13. Stopmap Folio 2 buah.

## B. Mekanisme:

1. Pengajuan berkas permohonan diloket pelayanan.
2. Pemeriksaan berkas.
3. Pemeriksaan Lapangan.
4. Proses SK / lzin.
5. Penyerahan SK/izin.

## c. Masa berlaku Izin

- D. Waktu Penyeleaaian

14 (empat belas] hari Kerja

Dengan catatan :

Persyaratan lengkap dan Pejabat yang menandatangani berada di tempat.

## E. Biaya

O Rupiah

t


LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI SINTA, � G

NOMOR

TAHUN 2013

TANGGAL

2013

TENTANG

STANDAR

OPERASIONAL

PELA YANAN

PERIZINAN

PERIZINAN

PADA

KANTOR

TERPADU

SATU

PINTU

SI NT ANG

PROSED UR

DAN NON

PELA YANAN

KABUPATEN

0

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN IZIN USAHA INDUSTRI TANPA PERSETUJUAN PRINSIP

## A. Persyaratan :

1. Mengisi Formulir Model SP -I dan Forrnulir Model SP II;
2. Akta Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya, khusus bagi perusahaan yang berbentuk PT Akte disahkan oleh Menteri Hukum dan Ham;
3. Foto Copy Izin Undang-Undang Gangguan bagi Jenis Industri yang tercantum pasa SK Menteri Perindustrian Nornor 148/M/SK/7 I 1995 yang berlokasi di luar kawasan Industri/Kawasan berikat;
4. Surat Keterangan dari Pengelola Kawasan Industri/ Kawasan berikat
5. bagi yang berlokasi di Kawasan lndustri/ Kawasan Berikat;
5. Foto Copy KTP;
6. Foto Copy IMB;
7. Foto Copy Sertifikat Tanah/Surat Penumpangan/Sewa menyewa; 8. Foto Copy PBB; '
9. Materai Rp 6.000,- sebanyak 3 Lernbar;
10. Foto Copy dokumen penyajian informasi tentang usaha-usaha pelestarian lingkungan yang meliputi :
- a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal);
- b. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL); dan
- c. Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dari Sadan Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang.
13. Foto Copy Izin Lokasi;
14. Izin Gangguan/HO; dan
15. Stopmap Folio 2 buah.

## B. Mekanisme

1. Pengajuan berkas permohonan diloket pelayanan.
2. Perneriksaan berkas.
3. Perneriksaan Lapangan.
4. Proses SK/lzin.
5. Penyerahan SK/izin.
- C. Masa berlaku izin
- D. Waktu Penyelesaian

Dengan catatan :

5 (lima) tahun

14 (empat belas) hari kerja

Persyaratan lengkap clan Pejabat yang menandatangani berada di tempat.

- E. Biaya

O Rupiah

� ANG,

r'

MILTON CROSBY


0 0075

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

TAHUN 2013

TANGGAL

2013

TENTANG

STANDAR

OPERASJONAL

PELA YANAN

PERIZINAN

PERIZINAN

PADA

KANTOR

TERPADU

SATU

PINTU

SI NT ANG

PROSED UR

DAN

NON

PELA YANAN

KABUPATEN

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELA YANAN IZIN PERLUASAN INDUSTRI

## A. Perayaratan :

1. Mengisi Formulir Model Pm-IV Bagi Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI Melalui Persetujuan Prinsip;
2. Mengisi Formulir Model Sp-Ill dan melampirkan dokumen rencana perluasan Industri bagi Perusahaan Industri yang telah memikili JUI tanpa Persetujuan Prinsip;
3. Dokumen Amdal/UKL/UPL/SPPL dari Sadan Lingkungan Hidup Kah Sintang (Izin Gangguan /HO);
4. Foto Copy KTP;
5. Foto Copy Sertifikat Tanah/Surat Penumpangan/Sewa menyewa;
6. Foto Copy !MB;
7. Foto Copy PBB;
8. Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 Lembar;
9. Akta Pendirian (Bila Berbadan Hukum/ Sadan Usaha)
10. Sket Lokasi; dan
11. Stopmap Folio 2 buah.

## B. Mekanisme:

1. Pengajuan berkas permohonan diloket pelayanan
2. Pemeriksaan berkas
3. Pemeriksaan Lapangan
4. Proses SK / Izin
5. Penyerahan SK/izin
- c. Masa berlaku lzin

5 ( lima) Tahun

- D. Waktu Penyelesaian

- 14 (empat belas) hari Kerja

Dengan catatan:

Perayaratan lengkap clan Pejabat yang menandatangani berada di tempat.

- E. Biaya

O Rupiah

i


MILTON CROSBY

0 0076

LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

TAHUN 2013

TANGGAL

2013

TENT ANG

STANDAR OPERASJONAL

PELA YANAN

PERIZINAN

PERIZINAN

PADA

KANTOR

TERPADU

SATU

PJNTU

SI NT ANG

PROSED UR

DAN NON

PELA YANAN

KABUPATEN

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAY ANAN IZIN GANGGUAN (HO)

## A. Persyaratan:

1. Mengisi Formulir yang disediakan;
3. Foto Copy Sertifikat Tanah/Surat Penumpangan/Sewa menyewa;
2. Foto Copy KTP Pemohon;
4. Foto Copy IMB;
6. Foto Copy NPWP;
5. Foto Copy PBB;
7. Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 Lembar;
9. Sketsa Lokasi yang diketahui kepala Desa;
8. Aleta Pendirian ( Bila Berbadan Hukum/ Sadan Usaha];
10. Surat Keterangan tidak Keberatan dari tetangga yang diketahui Kepala Desa/Lurah; dan
11. Stopmap Folio 2 buah,

## B. Mekanisme:

1. Pengajuan berkas permohonan diloket pelayanan.
2. Pemeriksaan berkas.
3. Pemeriksaan Lapangan.
5. Proses SK/Izin.
4. Penetapan Biaya/Retribusi.
6. Pembayaran di Kasir.
7. Penyerahan SK/izin.

## C. Biaya : RIG = TL X LRTU X IL X IG

1. TL

Tarif Lingkungan berdasarkan Golongan U saha

2. LRTU

Luas Ruang Tempat Usaha

3. IL

lndeks Lokasi

4. JG

Indeks Gangguan

Menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012

## D. Masa berlaku lzin

5 ( lima) Tahun

## E. Waktu Penyelesaian

5 (lima} hari Kerja

Dengan catatan :

Persyaratan lengkap clan Pejabat yang menandatangani berada di Tempat.


MILTON CROSBY

0 0077

PROSED UR

DAN NON

PELA YANAN

KABUPATEN

PERATURAN BUPATI SINT:\NG

NOMOR

TAHUN 2013

TANGGAL

2013

TENTANG

STANDAR OPERASJONAL

PELAYANAN

PERIZINAN

PERIZINAN PADA KANTOR

TERPADU

SATU

PINTU

SINTANG

## STANDAR OPERASIONAL PROSED UR PELAY ANAN IZIN GANGGUAN (HO) PERPANJANOAN

LAMPIRAN VII

## A, Persyaratan:

1. Mengisi Formulir yang disediakan;

2. Foto Copy KTP Pemohon;

3. Melarnpirkan Jzin Asli+ Foto copy;

4. Foto Copy PBS;

5. Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 Lembar; dan

6. Stopmap Folio 2 buah.

## B. Mekanisme:

1. Pengajuan berkas permohonan diloket pelayanan,
2. Pemeriksaan berkas.
3. Pemeriksaan Lapangan.
5. Proses SK / lzin.
4. Penetapan Biaya/Retribusi.
6. Pembayaran di Kasir.
7. Penyerahan SK/izin.

- C. Biaya

: RIG

25% ( TL X LRTU X IL X lG) Menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012

- D. Masa berlaku Izin

5 ( lima) Tahun

## E. Waktu Penyelesaian

5 ( lima ) hari Kerja

Dengan catatan :

Persyaratan lengkap dan Pejabat yang menandatangani berada di Tempat.


MILTON CROSBY

LAMPlRAN vm

0 0078

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

TAHUN 2013

TANGGAL

2013

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR

PELA YANAN PERIZINAN

DAN NON

PERJZlNAN PADA KANTOR PELAYANAN

TERPADU

SATU

PJNTU

KABUPATEN

SINTANG

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN IZIN REKLAME

## A. Persyaratan :

1. Mengisi Formulir yang disediakan;
3. Foto Copy SIUP, SITU, TOP;
2. Foto Copy NPWP / NPWPD;
4. Foto Copy Akta Pendirian Jika berbadan hokum;
5. Sketsa lokasi;
6. Sketsa Konstruksi;
8. Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 Lembar;
7. Gambar produk Reklame;
9. Tanda Pelunasan Pajak Reklame; dan
10. Stopmap Folio 2 Lembar.

## B. Mekanisme :

1. Pengajuan berkas permohonan diloket pelayanan.
2. Pemeriksaan berkas.
3. Pemeriksaan Lapangan.
4. Proses SK/Izin.
5. Penyerahan SK/izin.

## C. Masa Berlaku izin 1 (satu) tahun

- D. Waktu Penyelesaian

- 14 (empat bclas] hari kerja

Dengan catatan:

Persyaratan lengkap dan Pejabat yang menandatangani berada di

Tempat

- E. Biaya

: Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011

2&gt;vANG{

MILTON CROSBY


PERATURAN BUPATI SINTANG

LAMPIRAN IX

NOMOR

TAHUN 2013

TANGGAL

2013

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL

PELA YANAN PERIZINAN

PERIZINAN

PADA KANTOR

TERPADU

SATU PINTU

SI NT ANG

PROSED UR

DAN NON

PELA YANAN

KABUPATEN

## STANDAR OPERASIONAL PROSED UR PELAY ANAN IZIN BENGKEL

## A. Persyaratan:

1. Mengisi Fonnulir yang disediakan;
2. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha;
3. Foto Copy SIUP,TDP;
4. Foto Copy lzin Gangguan;
5. Foto Copy NPWP / NPWPD;
6. Foto Copy KTP Pemohon;
7. Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 Lembar;
8. Pas Photo ukuran 3 x 4 = 2 lembar; dan
9. Stopmap Folio 2 buah.

## B. Persyaratan lzin Modifikasi Kendaraan Bermotor

1. Foto copy STNK 2 lembar;
2. Foto Copy BPKP 2 Lembar.

## C. Mekanisme:

1. Pengajuan berkas permohonan diloket pelayanan.
2. Pemeriksaan berkas.
3. Pemeriksaan Lapangan.
4. Proses SK/lzin.
5. Penyerahan SK/izin.
- D. Masa berlaku lzin

3 (tiga) Tahun

- E. Waktu Penyelesaian

5 (lima) hari Kerja

Dengan catatan :

Persyaratan lengkap clan Pejabat yang menandatangani berada di

Tempat.

- F. Biaya

: 0 Rupiah


MILTON CROSBY

0 0080

LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

TAHUN 2013

TANGGAL

2013

TENTANG

STANDAR

OPERASIONAL

PELA YANAN

PERIZINAN

PERIZINAN

PADA KANTOR SATU PINTU

TERPADU

SI NT ANG

PROSED UR

DAN NON

PELA YANAN

KABUPATEN

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN IZIN BENGKEL PERPANJANGAN

## A. Perayaratan:

1. Mengisi Formulir yang disediakan;
2. Foto Copy Surat lzin Tempat Usaha;
3. Foto Copy SIUP;
4. Foto Copy Izin Gangguan;
5. Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 Lembar;
6. Melampirkan Izin Bengkel Asli;
7. Pas Photo ukuran 3 x 4 = 2 lembar; dan
8. Stopmap Folio 2 Lembar.

## B. Perayaratan Izin Modifikasi Kendaraan Bermotor

1. Foto Copy STNK 2 lembar; dan
2. Foto Copy BPKB 2 Lembar

## C. Mekanisme:

- I. Pengajuan berkas permohonan diloket pelayanan
2. Pemeriksaan berkas
3. Pemeriksaan Lapangan
4. Proses SK / lzin
5. Penyerahan SK/ izin

## D. Masa berlak:u Izin

## E. Waktu Penyelesaian

3 (tiga) Tahun

5 (lima) hari Kerja

Dengan catatan :

Persyaratan lengkap dan Pejabat yang menandatangani berada di Tempat.

## F. Bia ya

O Rupiah


r

MIL TON CROSBY

I

1·

l

O OOSl

LAMPIRAN XI

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

TAHUN 2013

TANGGAL

2013

TENTANG

STAN DAR

OPERASIONAL

PELA YANAN

PERIZINAN

PERIZINAN

PADA

KANTOR

TERPADU. SATV

PINTU

SI NT ANG

PROSED UR

DAN

NON

PELA YANAN

KABUPATEN

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN IZIN KURSUS

## A. Persyaratan:

1. Mengisi Formulir yang disediakan;
3. Foto Copy KTP (Pemilik - Pemimpin);
2. Akta Pendirian ( Akte Notaris);
4. Foto Copy ljazah (Pemilik - Pemimpin);
6. Surat Keterangan Kelakuan Baik (Pemilik - Pemimpin);
5. Pas Photo ukuran 3 x 4 = 2 lembar (Pemilik - Pemimpin);
7. Kurikulum Pendidikan (Pemilik - Pemimpin);
9. Peta Lokasi Sederhana;
8. Daftar Riwayat Hidup (Pemilik - Pemimpin);
10. Peraturan Tata Tertib;
11. Rekomendasi HIPKI;
12. Izin Domisili Lembaga;
13. Materai Rp 6.000,-; dan
14. Stopmap Folio 2 Lembar.

## B. Mekanisme:

- I. Pengajuan berkas permohonan diloket pelayanan.
2. Pemeriksaan berkas.
3. Pemeriksaan Lapangan.
4. Proses SK / Izin.
5. Penyerahan SK/izin.

## C. Masa berlaku Izin 1 ( satu) Tahun

- D. Waktu Penyelesaian

Dengan catatan :

- 14 (empat belas) hari Kerja

Persyaratan lengkap dan Pejabat yang menandatangani berada di Tempat.

- E. Biaya

: 0 Rupiah


MILTON CROSBY

�

\

LAMPIRAN XII

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

TAHUN 2013

TANGGAL

2013

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PELA YANAN PERIZINAN PERIZINAN PADA KANTOR TERPADU SATU PINTU SI NT ANG PROSED UR DAN NON PELA YANAN KABUPATEN

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA

## A. Perayaratan Baru :

1. Mengisi Formulir Pennohonan;
2. Rekomendasi Usaha dari Lurah /Desa diketahui oleh Camat;
3. Foto Copy KTP Pemohon;
4. Foto Copy !MB / Surat Keterangan Bangunan Dari Lurah / Kepala Desa;
5. Foto Copy Lunas PBB;
6. Pas Photo Ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar;
8. Sketsa Lokasi;
7. Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 Lembar;
9. Foto Copy NPWP/NPWPD;
10. Surat Kuasa (bila di urus oleh pihak ketiga);
11. Foto Copy Sertifikat Tanah/Perjanjian Sewa/Kontrak;
12. Rekomendasi dari tetangga / Persetujuan dari Tetangga;
14. Foto Copy surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/UKLUPL / AM DAL dari Badan Lingkungan Hidup;
13. Akta Pendirian (Bila Berbadan Hukum/Badan Usaha);
15. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan untuk jenis usaha yang berhubungan dengan masyarakat;
16. Rekomendasi dari Dinas Pertanian untuk jenis usaha yang
17. berhubungan dengan pertanian, peternakan, dan perikanan;
17. Rekomendasi dari Dinas Pariwisata untuk jenis usaha yang berhubungan dengan kepariwisataan; dan
18. Stopmap Folio 2 buah.

## B. Persyaratan Daftar Ulang/ Perpanjangan

2. Surat ljin Tempat Usaha (SITU) yang lama (asli);
1. Mengisi Formulir Pennohonan;
3. Foto Copy KTP;
4. Foto Copy Lunas PBB;
5. Pas Photo Ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar;
6. Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 Lembar;
7. Foto Copy NPWP / NPWPD;
8. Surat Kuasa (bila di urus oleh pihak ketiga);
10. Akta Pendirian (Bila Berbadan Hukum/Badan Usaha);
9. Foto Copy Sertifikat Tanah I Perjanjian Sewa / Kontrak (Jika diperlukan);
11. Foto Copy surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/UKLUPL/ AM DAL dari Sadan Lingkungan Hidup;
12. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan untuk jenis usaha yang berhubungan dengan masyarakat;
13. Rekomendasi dari Dinas Pertanian untuk jenis usaha yang berhubungan dengan pertanian, peternakan, dan perikanan·
14. Rekomendasi dari Dinas Pariwisata untuk jenis usaha yang berhubungan dengan kepariwisataan; dan
15. Stopmap Folio 2 buah.


## C. Persyaratan Perubahan

1. Mengisi Formulir Permohonan;
2. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) yang lama (asli);
3. Foto Copy KTP Pomohon;
4. Pas Photo Ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar;
6. Surat Kuasa (bila di urus oleh pihak ketiga);
5. Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 Lembar;
7. Foto Copy Sertifikat Tanah/Perjanjian Sewa/Kontrak (Jika diperlukan);
8. Akta Pendirian (Bila Berbadan Hukum/Badan Usaha);
9. Foto Copy surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/UKLUPL/ AMDAL dari Badan Lingkungan Hidup;
11. Stopmap Folio 2 buah.
10. Surat Keterangan Perubahan diketahui Lurah/Kades dan Camat;

## D. Mekanisme:

1. Pengajuan berkas permohonan diloket pelayanan.
2. Pemeriksaan berkas.
3. Pemeriksaan Lapangan.
5. Proses SK/Izin.
4. Rapat Koordinasi dengan Tim Tehnis.
6. Penyerahan SK/izin.

## E. Masa berlaku Izin

- 3 ( tiga) Tahun
- F. Waktu Penyelesaian
- 5 ( lima) hari Kerja

Dengan catatan :

Persyaratan lengkap dan Pejabat yang menandatangani berada di tempat

## E. Biaya

- 0 Rupiah


MILTON CROSBY

O ODS4

LAMPIRAN XIII

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

TAHUN 2013

TANGGAL

2013

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SJ NT ANG

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELA YANAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

## 1. Persyaratan Baru :

## A. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT)

1. Mengisi Formulir Permohonan;
2. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan;
3. Foto Copy Akte Perubahan Perusahaan (Jika Ada);
4. Foto Copy SK Pengesahan Sadan Hukum dari Menteri Hukum dan HAM;
5. Foto Copy KTP Pemilik/Dirut/Penanggungjawab Perusahaan;
6. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha;
7. Surat Penyataan dari Pemohon SJUP tentang lokasi perusahaan;
8. Pas Photo Penanggungjawab/ Direktur Ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar;
9. Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 Lembar;
11. Stopmap Folio 2 buah.
10. Neraca Awai Perusahaan bila Berbadan Hukum (PT); dan

## B. Perusahaan Comanditer (CV /Firma )

1. Mengisi Formulir Perrnohonan;
2. Foto Copy Akte Notaris Pendirian Perusahaan yang didaftarkan;
3. Pada Pengadilan Tinggi;

·

4. Foto Copy Akte Perubahan Perusahaan (Jika Ada);
5. Foto Copy KTP Penanggungjawab/pemilik Perusahaan;
6. Foto Copy Surat lzin Tempat Usaha;
7. Surat Penyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Perusahaan;
9. Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 Lembar;
8. Pas Photo Penanggungjawab/Direktur Ukuran 3x4 sebanyak 2 lernbar;
10. Stopmap Folio 2 buah.

## C. Perusahaan Berbentuk Koperasi

1. Mengisi Forrnulir Permohonan;
2. Foto Copy Akte Notaris Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan Pengesahan dari instansi yang berwenang;
3. Foto Copy Akte Perubahan Koperasi (Jika Ada);
4. Foto Copy KTP Pengurus/Penanggungjawab Koperasi;
5. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha;
6. Surat Penyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Koperasi
8. Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 Lernbar; dan
7. Pas Photo Penanggungjawab/ Direktur Ukuran 3x4 sebanyak 2 lernbar
9. Stopmap Folio 2 buah.

## D. Peruaahaan Perorangan

1. Mengisi Formulir Permohonan;
2. Foto Copy KTP Pernilik / Penanggungjawab;

3. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha;
4. Surat Penyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha;
5. Pas Photo Penanggungjawab/ Direktur Ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar;
6. Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 Lembar; dan
7. Stopmap Folio 2 buah.

## 2. Perayaratan Pendaftaran Ulang :

1. Mengisi Formulir Permohonan;
2. Melampirkan SIUP asli;
3. Neraca Perusahaan Tahun Terakhir ( Khusus untuk Perseroan Terbatas);
4. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha;
5. Surat Penyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi perusahaan;
6. Pas Photo Penanggung jawab/ Direktur Ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar;
7. Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 Lembar; dan
8. Stopmap Folio 2 buah.

## 3. Persyaratan Pembukaan Kantor Cabang / Perwakilan Perusahaan

1. Mengisi Formulir Permohonan;
2. Foto Copy SIUP Kantor Pusat Perusahaan yang telah di legalisir oleh Pejabat Yang mengeluarkan SIUP Pusat;
3. Foto Copy dokumen pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan;
4. Foto Copy KTP dan Surat Penunjukan sebagai Penanggungjawab Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan;
5. Surat Penyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi Usaha Kantor Cabang Perwakilan Perusahaan;
6. Pas Photo Penanggung jawab/ Direktur Cabang Ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar;
7. Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 Lembar; dan
8. Stopmap Folio 2 buah.

## 4. Persyaratan Perubahan

1. Mengisi Formulir Permohonan;
2. Melampirkan SlUP asli;
3. Neraca Perubahan (tahun terakhir khusus untuk Perseroan Terbatas);
4. Data Pendukung Perubahan;
5. Pas Photo Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan Ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar;
6. Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 Lembar; dan
7. Stopmap Folio 2 buah.

## 5. Persyaratan Penggantian

## A. SIUP yang hilang

1. Mengisi Formulir Permohonan;
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian;
3. Foto Copy SIUP yang lama (apabila ada);
4. Pas Photo Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan Ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar;
5. Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 Lembar; dan
6. Stopmap Folio 2 buah.

�

\

I

·,

## B. SIUP yang Rusak

2. SIUP Asli;
1. Mengisi Formulir Permohonan;
3. Pas Photo Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan Ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar;
4. Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 Lembar; dan
5. Stopmap Folio 2 Lembar.

## 6. Mekaniame:

1. Pengajuan berkas permohonan diloket pelayanan.
2. Pemeriksaan berkas.
4. Proses SK/lzin.
3. Pemeriksaan Lapangan.
5. Penyerahan SK/izin.
7. Maaa berlaku lzln
7. 5 ( lima) Tahun
8. Waktu Penyeleaaian
9. 5 ( lima) hari Kerja

Dengan catatan: Perayaratan lengkap clan Pejabat yang menandatangani berada di tempat

9. Bia ya
2. O Rupiah


MILTON CROSBY

0 0087

LAMPIRAN XIV

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

TAHUN 2013

TANGGAL

2013

TENTANG

STANDAR

OPERASIONAL

PELA YANAN

PERIZINAN

PERIZINAN

PADA KANTOR

TERPADU

SATU

PINTU

SI NT ANG

PROSED UR

DAN NON

PELA YANAN

KABUPATEN

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAY ANAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

## A. Persyaratan :

1. Mengisi Forrnulir Permohonan;
3. Foto Copy KTP Pemohon;
2. Foto Copy Izin Gangguan/HO;
4. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan;
5. Foto Copy PBB;
6. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha;
8. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan;
7. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan;
9. Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 Lembar;
10. Akta Pendirian (Bila Berbadan Hukum/Badan usaha); dan
11. Stopmap Folio 2 buah.

## B. Mekanisme:

1. Pengajuan berkas permohonan diloket pelayanan.
2. Pemeriksaan berkas.
3. Pemeriksaan Lapangan.
4. Proses SK/Izin.
5. Penyerahan SK/izin.

## c. Masa berlak:u lzin

5 ( lima) Tahun

- D. Waktu Penyelesaian

5 (lima) hari Kerja

Dengan catatan:

Persyaratan lengkap dan Pejabat yang menandatangani berada di

Tempat

## E. Biaya

: 0 Rupiah

T


MILTON CROSBY

I

I

I

I

O 0088

LAMPIRAN XV

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

TAHUN 2013

TANGGAL

2013

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAtl Pi.:RIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SI NT ANG

## STANDAR OPERASIONAL PROSED UR PELAY ANAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

## A. Persyaratan :

1. Mengisi Formulir Pendaftaran;
2. Foto Copy KTP Pemohon;
3. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha;
4. Foto Copy Surat lzin Usaha Perdagangan;
5. Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 Lembar;
6. Akta Pendirian (Bila Berbadan Hukum/Badan usaha); dan
7. Stopmap Folio 2 buah.

## B. Mekanisme:

1. Pengajuan berkas permohonan diloket pelayanan.
2. Pemeriksaan berkas.
3. Pemeriksaan Lapangan.
4. Proses SK/Izin.
5. Penyerahan SK/izin.

## c. Masa berlaku lzin

5 ( lima ) Tahun

- D. Waktu Penyelesaian

5 ( lima ') hari Kerja

Dengan catatan :

Persyaratan lengkap dan Pejabat yang menandatangani berada di

tempat

- E. Biaya

: 0 Rupiah


( BUPATI SINTANG,

./!

�

/

MILTON CROSBY

r

0 0089

LAMPIRAN XVI

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

TAHUN 2013

TANGGAL

2013

TENTANG

STANDAR

OPERASIONAL

PELAYANAN

PERIZINAN

PERIZINAN

PADA

KANTOR

TERPADU

SATU

PINTU

SI NT ANG

PROSED UR

DAN NON

PELA YANAN

KABUPATEN

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERPANJANGAN

## A. Persyaratan :

1. Mengisi Formulir Pendaftaran;
3. Melampirkan TDP asli;
2. Foto Copy KTP Pemohon;
4. Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 Lembar;
5. Akta Pendirian (Bila Berbadan Hukum); dan
6. Stopmap Folio 2 buah.

## B. Mekanisme:

1. Pengajuan berkas permohonan diloket pelayanan.
2. Pemeriksaan berkas.
3. Pemeriksaan Lapangan.
4. Proses SK/Izin.
5. Penyerahan SK/izin.

- C. Masa berlaku Izin

5 ( lima) Tahun

- D. Waktu Penyelesaian

5 (lima) hari Kerja

Dengan catatan :

Persyaratan lengkap dan Pejabat yang menandatangani berada di

tempat

- E. Biaya

: 0 Rupiah

t


MILTON CROSBY

0 0090

LAMPIRAN XVII

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

TAHUN 2013

TANGGAL

2013

TENTANG

STANDAR

OP � :RASIONAL

PELAYANAN

PERIZINAN

PERIZINAN

PADA

KANTOR

TERPADU

SATU

PINTU

SI NT ANG

PROSEDUR

DAN NON

PELA YANAN

KABUPATEN

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN TANDA DAFTAR GUDANG (TOG}

## A. Persyaratan :

2. Foto Copy !MB (Gudang);
1. Mengisi Forrnulir permohonan gudang;
3. Foto Copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan (bagi yang Berbadan hukum);
4. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha (Gudang);
5. Foto Copy SIUP;
6. Foto Copy Izin Gangguan/HO;
7. Foto Copy KTP Pemohon;
8. Foto Copy PBB
9. Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 Lembar;
10. Sket Lokasi; dan
11. Stopmap Folio 2 buah.

## B. Mekanisme:

1. Pengajuan berkas permohonan diloket pelayanan.
2. Pemeriksaan berkas.
3. Pemeriksaan Lapangan.
4. Proses SK/Izin.
5. Penyerahan SK/lzin.

## C. Masa berlaku Izin

5 ( lima) Tahun

- D. Waktu Penyelesaian

7 (Tujuh) hari Kerja

Dengan catatan:

Persyaratan lengkap dan Pejabat yang menandatangani berada di

Tempat

- E. Biaya

: 0 Rupiah


MILTON CROSBY