PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 8 Tahun 2012 tentang PELAKSANAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG
PELAKSANAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,
Menimbang : a.
- bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai ekonomi yang nyata dalam pembangunan daerah secara berkelanjutan;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka ketentuan mengenai usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pertambangan Umum Daerah sudah tidak sesuai sehingga dibutuhkan perubahan peraturan daerah di bidang pertambangan yang dapat menjadi landasan hukum terhadap pengelolaan dan pemanfaatannya, guna kepentingan pembangunan di Kabupaten Ketapang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Pelaksanaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5097);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5142);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Rencana Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5172);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5276);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
20. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang;
21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 487);
22. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 487);
23. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 165);
24. Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEN/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;
25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2002 Nomor 84 );
26. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 11);
28. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pertambangan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG dan BUPATI KETAPANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
- PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Ketapang.
5. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
7. Dinas adalah dinas yang diberi kewenangan dan tanggung jawab melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang pertambangan.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat atau Pengawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Pertambangan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau yang selanjutnya disingkat dengan PPNS adalah aparat pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Kepala Inspeksi Tambang adalah kepala Instansi daerah yang membidangi pertambangan umum.
11. Inspektur Tambang adalah aparat pemerintah pada unit kerja dalam Dinas Pertambangan dan Energi yang menangani bidang pertambangan Kabupaten Ketapang yang bertanggung jawab dalam hal Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan Hidup Pertambangan Umum.
12. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara ditujukan untuk melaksanakan kebijakan dalam mengutamakan penggunaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri.
- (2) Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang :
- a. Mineral radioaktif, meliputi radium, thorium, uranium, monasit dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b. Mineral logam, meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, yterbium;
- c. Mineral Bukan Logam, meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor,belerang, fospat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gypsum, dolomite, kalsit, rijang, firofilit, kuarsit, zircon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay dan batu gamping untuk semen;
- d. Batuan meliputi pumice, tras, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, Kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorite, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut dan pasir yang tidak mengandung mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan;dan
- e. Batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut.
ASAS, TUJUAN, RUANG LINGKUP, DAN KEWENANGAN
BAB II
Pasal 3
Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan:
- a. manfaat, keadilan dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi dan akuntabilitas;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
BAB II
Pasal 4
Tujuan pertambangan mineral dan/atau batubara adalah :
- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan mengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat;
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
BAB II
Pasal 5
Ruang lingkup pertambangan mineral dan/atau batubara meliputi:
- a. meliputi kegiatan pertambangan yang dilaksanakan didalam wilayah Kabupaten Ketapang;
- b. pengaturan kegiatan pertambangan meliputi penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan/atau batubara, penyelidikan, pemurnian, pengangkutan, penjualan serta kegiatan pasca tambang;
- c. meliputi pemberian IUP, IPR, IUPK, kewajiban pemegang IUP, IPR, IUPK serta mengutamakan penggunaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri;
BAB II
Pasal 6
- (1) Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain :
- a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
- c. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya beraa di wilayah kabupaten dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
- d. melakukan pengawasan teknis dan operasional kegiatan usaha pertambangan yang meliputi teknik penambangan, pengolahan/pemurnian, pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta lingkungan dan reklamasi;
- e. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
- f. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten;
- g. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten;
- h. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan ## BAB III
PENYELIDIKAN DAN PENELITIAN POTENSI PERTAMBANGAN
BAB II
Pasal 7
- (1) Penyelidikan dan penelitian pertambangan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
- a. formasi batuan pembawa mineral logam dan/atau batubara;
- b. data geologi hasil evaluasi dari kegiatan pertambangan yang sedang berlangsung, telah berakhir, dan/atau telah dikembalikan bupati;
- c. data perizinan hasil inventarisasi terhadap perizinan yang masih berlaku, yang sudah berakhir, dan/atau yang sudah dikembalikan kepada bupati sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
- d. interpretasi penginderaan jauh baik berupa pola struktur maupun sebaran litologi.
- (3) Penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari kegiatan inventarisasi potensi pertambangan dalam rangka perencanaan WP.
BAB II
Pasal 8
- (1) Penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh dinas pada wilayah :
- a. kabupaten; dan/atau
- b. laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.
- (2) Dalam hal wilayah laut berada di antara 2 (dua) provinsi yang berbatasan dengan jarak kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, wilayah penyelidikan dan penelitian masing-masing provinsi dibagi sama jaraknya sesuai prinsip garis tengah.
- (3) Kewenangan bupati pada wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejauh 1/3 (sepertiga) dari garis pantai masing-masing wilayah kewenangan gubernur.
BAB II
Pasal 9
Penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Menteri dan bupati sesuai dengan kewenangannya.
BAB II
Pasal 10
Bupati dapat mengusulkan suatu wilayah penugasan untuk dilakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan kepada Menteri atau gubernur.
BAB II
Pasal 11
- (1) Data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), wajib diolah menjadi peta potensi mineral dan/atau batubara.
- (2) Peta potensi mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai formasi batuan pembawa mineral dan/atau pembawa batubara.
- (3) Bupati wajib menyampaikan peta potensi mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri, untuk dilakukan evaluasi sebagai dasar penyusunan rencana WP.
WILAYAH PERTAMBANGAN
Bagian Kesatu Umum
BAB IV - WILAYAH PERTAMBANGAN
Pasal 12
- (1) WP sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.
- (2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
BAB IV - WILAYAH PERTAMBANGAN
Pasal 13
Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilaksanakan :
- a. secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab;
- b. secara terpadu dengan
BAB IV - WILAYAH PERTAMBANGAN
Pasal 14
Wilayah Pertambangan terdiri atas :
- a. WUP;
- b. WPR;
- c. WPN.
BAB IV - WILAYAH PERTAMBANGAN
Pasal 15
- (1) WP merupakan kawasan yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara, baik di permukaan tanah maupun di bawah tanah, yang berada dalam wilayah daratan atau wilayah laut untuk kegiatan pertambangan.
- (2) Wilayah yang dapat ditetapkan sebagai WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria adanya:
- a. indikasi formasi batuan pembawa mineral dan/atau pembawa batubara;dan/atau
- b. potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat dan/atau cair.
- (3) Penyiapan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan :
- a. perencanaan WP; dan
- b. penetapan WP.
BAB IV - WILAYAH PERTAMBANGAN
Pasal 16
Perencanaan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a disusun melalui tahapan:
- a. inventarisasi potensi pertambangan; dan
- b. penyusunan rencana WP.
BAB IV - WILAYAH PERTAMBANGAN
Pasal 17
- (1) Inventarisasi potensi pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi potensi pertambangan yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rencana penetapan Wilayah Pertambangan.
- (2) Potensi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan atas:
- a. pertambangan mineral; dan
- b. pertambangan batubara.
- (3) Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang:
- a. mineral radioaktif;
- b. mineral logam;
- c. mineral bukan logam;
- d. batuan; dan
- e. batubara.
BAB IV - WILAYAH PERTAMBANGAN
Pasal 18
- (1) Rencana WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dituangkan dalam lembar peta dan dalam bentuk digital.
- (2) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan WP dalam bentuk zona yang di-delineasi dalam garis putus-putus.
- (3) Recana WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penetapan WP.
BAB IV - WILAYAH PERTAMBANGAN
Pasal 19
- (1) Rencana WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) ditetapkan oleh Menteri menjadi WP setelah berkoordinasi dengan bupati dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) WP dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Bupati sesuai kewenangannya dapat mengusulkan perubahan WP kepada Menteri
BAB IV - WILAYAH PERTAMBANGAN
Pasal 20
- (1) WUP terdiri dari;
- a. WUP radioaktif;
- b. WUP mineral logam;
- c. WUP batubara;
- d. WUP mineral bukan logam; dan/atau
- e. WUP batuan;
- (2) WUP radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh menteri yang mekanismenya diatur oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Menteri menetapkan WUP mineral logam dan WUP batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c setelah berkoordinasi dengan bupati dan instansi terkait.
- (4) Penetapan WUP mineral logam dan WUP batubara sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan oleh menteri setelah memenuhi kriteria sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Menteri menetapkan WUP mineral bukan logam dan WUP batuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dan huruf e setelah berkoordinasi dengan bupati dan instansi terkait.
- (6) Menteri dapat melimpahkan kewenangan penetapan WUP mineral bukan logam dan WUP batuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dan huruf e kepada gubernur sesuai peraturan perundang-undangan, untuk :
- a. WUP mineral bukan logam dan WUP batuan yang berada pada lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; dan
- b. WUP mineral bukan logam dan WUP batuan dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
BAB IV - WILAYAH PERTAMBANGAN
Pasal 21
Satu WUP terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten/kota, dan/atau dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.
BAB IV - WILAYAH PERTAMBANGAN
Pasal 22
Tata cara penetapan wilayah usaha pertambangan dan sistem informasi wilayah pertambangan mineral dan batubara diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Bagian Ketiga
Wilayah Pertambangan Rakyat
BAB IV - WILAYAH PERTAMBANGAN
Pasal 23
- (1) Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.
- (2) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan DPRD.
BAB IV - WILAYAH PERTAMBANGAN
Pasal 24
Kriteria untuk menetapkan WPR sebagai berikut:
- a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
- b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman paling tinggi 25 (dua puluh lima) meter;
- c. merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- d. luas wilayah pertambangan rakyat paling tinggi 25 (dua puluh lima) hektare;
- e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang;
- f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan paling singkat 15 (lima belas) tahun;
- g. tidak tumpang tindih dengan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN); dan
- h. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.
BAB IV - WILAYAH PERTAMBANGAN
Pasal 25
Ketentuan lebih lanjut mengenai WPR diatur tersendiri didalam Peraturan Daerah.
Bagian Keempat
Wilayah Pencadangan Negara
BAB IV - WILAYAH PERTAMBANGAN
Pasal 26
Untuk kepentingan strategis nasional, pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dengan
BAB IV - WILAYAH PERTAMBANGAN
Pasal 27
Mekanisme penetapan WPN, perubahan status WPN menjadi WUPK diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Bagian Kesatu
Umum
BAB V - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 28
- (1) IUP diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya
BAB V - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 29
- IUP diberikan melalui tahapan :
- a. Pemberian WIUP; dan
- b. Pemberian IUP.
Bagian Kedua
Pemberian WIUP
BAB V - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 30
- (1) WIUP ditetapkan dalam suatu WUP sesuai dengan golongan komoditas pertambangan oleh bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Untuk menetapkan WIUP dalam suatu WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. letak geografis;
- b. kaidah konservasi;
- c. daya dukung lingkungan;
- d. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara;
- e. tingkat kepadatan penduduk.
- (3) Dalam hal WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan berada pada:
- a. Lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai, ditetapkan oleh Menteri pada WUP;
- b. Lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil dari garis pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil ditetapkan oleh gubernur pada WUP; dan/atau
- c. Kabupaten dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai ditetapkan oleh bupati/walikota pada WIUP.
- (4) Pada wilayah laut yang berada di antara 2 (dua) provinsi yang berbatasan dengan jarak kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, wilayah kewenangan masing-masing provinsi dibagi sama jaraknya sesuai prinsip garis tengah.
- (5) Kewenangan bupati pada wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sejauh 1/3 (sepertiga) dari garis pantai masing-masing wilayah kewenangan gubernur.
BAB V - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 31
- (1) Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a terdiri atas
:
- a. WIUP radioaktif;
- b. WIUP mineral logam;
- c. WIUP batubara;
- d. WIUP mineral bukan logam; dan/atau
- e. WIUP batuan.
- (2) WIUP radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) WIUP mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c diperoleh dengan cara lelang.
- (4) WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.
BAB V - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 32
- (1) Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.
- (2) Setiap pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.
- (3) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan usaha yang telah terbuka (go public) dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP.
BAB V - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 33
- (1) WIUP mineral logam dan/atau batubara ditetapkan oleh menteri setelah berkoordinasi dengan gubernur dan bupati.
- (2) WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan ditetapkan oleh bupati
BAB V - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 34
Dalam hal di WIUP mineral logam dan/atau batubara terdapat komoditas tambang lainnya yang berbeda, untuk mengusahakan komoditas tambang lainnya, wajib ditetapkan WIUP komoditas tambang lain terlebih dahulu.
BAB V - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 35
- (1) Untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam atau batuan, badan usaha, koperasi, atau perorangan mengajukan permohonan wilayah kepada bupati untuk permohonan WIUP yang berada di dalam 1 (satu) wilayah kabupaten atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil.
- (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterima permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP yang dimohon setelah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan Sistem Informasi Geografis yang berlaku secara Nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah serta pencetakan peta.
- (3) Pemohon WIUP akan mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP jika memenuhi syarat sebagaimana di maksud pada ayat (2).
- (4) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP.
- (5) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan.
- (1) IUP diberikan dalam bentuk :
- a. IUP Eksplorasi, meliputi kegiatan :
1. penyelidikan umum;
2. eksplorasi; dan
3. studi kelayakan;
- b. IUP Operasi Produksi, meliputi kegiatan :
1. konstruksi;
2. penambangan;
3. pengolahan dan pemurnian; dan
4. pengangkutan dan pemurnian.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Bagian Ketiga
Pemberian IUP
Paragraf 1
Umum
BAB V - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 37
- (1) IUP Eksplorasi terdiri atas :
- a. Mineral logam;
- b. Batubara;
- c. Mineral bukan logam; dan/atau
- d. Batuan.
- (2) IUP Operasi Produksi terdiri atas :
- a. Mineral Logam;
- b. Batubara;
- c. Mineral bukan logam; dan/atau
- d. Batuan
BAB V - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 38
- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain didalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (3) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Bupati.
- (4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
- (5) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (6) IUP untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Bupati sesuai denga kewenangannya.
BAB V - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 39
IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP.
Paragraf 2
IUP Eksplorasi
BAB V - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 40
- (1) IUP Eksplorasi diberikan oleh Bupati untuk WIUP yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.
- (2) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
BAB V - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 41
- (1) Pada wilayah yang telah diberikan IUP eksplorasi mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (2) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan setelah pertimbangan dari pihak pemegang IUP yang pertama.
BAB V - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 42
Pemegang IUP Eksplorasi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Bupati untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya.
BAB V - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 43
- (1) Pemegang IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektar dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar serta dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Pemegang IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektar dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar serta dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (4) Pemegang IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektar dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar serta dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (5) Pemegang IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektar dan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektar serta dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.
Paragraf 3
IUP Operasi Produksi
BAB V - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 44
- (1) IUP Operasi Produksi diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi.
BAB V - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 45
- (1) IUP Operasi Produksi diberikan oleh Bupati apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada di dalam 1 (satu) wilayah kabupaten atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari dari garis pantai;
- (2) Dalam lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada di dalam provinsi yang berbeda serta kepemilikannya juga berada didalam wilayah yang berbeda maka IUP Operasi Produksi masingmasing diberikan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati sesuai dengan kewenangannya.
BAB V - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 46
- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar dan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun serta dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar dan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun serta dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar dan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun serta dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Pemegang IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektar dan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (5) Pemegang IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektar dan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun serta dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
Paragraf 4
Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi
BAB V - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 47
Persyaratan IUP Eksplorasi dan Operasi Produksi meliputi persyaratan :
- a. administratif;
- b. teknis;
- c. lingkungan;
- d. finansial.
BAB V - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 48
- (1) Persyaratan administratif untuk badan usaha, meliputi :
- a. IUP Eksplorasi dan Operasi Produksi mineral logam dan batubara :
1. surat permohonan;
2. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
3. rekomendasi desa dan/atau kecamatan;
4. surat keterangan domisili.
- b. IUP Eksplorasi dan Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan :
1. surat permohonan;
2. profil badan usaha;
3. rekomendasi desa dan/atau kecamatan;
4. akte pendirian badan usaha yang bergerak dibidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
5. nomor pokok wajib pajak;
6. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
7. surat keterangan domisili.
- (2) Persyaratan administratif untuk koperasi, meliputi :
- a. IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara :
1. Surat permohonan;
2. Susunan pengurus;
3. Rekomendasi desa dan/atau kecamatan;
4. Surat keterangan domisili.
- b. IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan :
1. Surat permohonan;
2. Profil koperasi;
3. Rekomendasi desa dan/ atau kecamatan;
4. Akte pendirian koperasi yang bergerak dibidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
5. Nomor pokok wajib pajak;
6. Susunan Pengurus; dan
7. Surat keterangan domisili.
- (3) Persyaratan administrasi untuk orang perorangan, meliputi :
- a. IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
1. Surat permohonan; dan
2. Surat keterangan domisili;
3. Rekomendasi desa dan atau kecamatan.
- b. IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
1. Surat permohonan;
2. Kartu tanda penduduk;
3. Nomor pokok wajib pajak;
4. Rekomendasi desa dan atau kecamatan; dan
5. Surat keterangan domisili.
- (4) Persyaratan administratif untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer, meliputi :
- a. IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara :
1. Surat permohonan;
2. Susunan pengurus dan daftar pemegang saham;
3. Surat keterangan domisili; dan
4. Rekomendasi desa dan atau kecamatan.
- b. IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan :
1. Surat permohonan;
2. Profil perusahaan;
3. Akte pendirian perusahaan yang bergerak dibidang usaha pertambangan;
4. Nomor pokok wajib pajak;
5. Susunan pengurus dan daftar pemegang saham;
6. Rekomendasi desa dan/ atau kecamatan; dan
7. Surat keterangan domisili.
BAB V - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 49
- (1) Persyaratan teknis untuk IUP Eksplorasi meliputi :
- a. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- b. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
- (2) Persyaratan teknis untuk IUP Operasi Produksi meliputi :
- a. Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem infromasi geografis yang berlaku secara nasional;
- b. Laporan lengkap eksplorasi;
- c. Laporan studi kelayakan;
- d. Rencana reklamasi dan pascatambang;
- e. Rencana kerja dan anggaran biaya;
- f. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
- g. Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.
BAB V - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 50
Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c meliputi:
- a. Untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Untuk IUP Operasi Produksi meliputi :
1. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
2. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 51
Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d meliputi :
- a. IUP Eksplorasi, meliputi :
1. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
2. Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau bantuan atas permohonan wilayah.
- b. IUP Operasi Produksi, meliputi :
1. Laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.
2. Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
3. Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak
BAB VI - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 52
Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.
BAB VI - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 53
Pemegang IUP dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB VI - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 54
Pemegang IUP berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif.
BAB VI - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 55
Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.
Bagian Kedua
Kewajiban
BAB VI - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 56
Pemegang IUP wajib :
- a. Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;
- c. Melaporkan kepada pemberi IUP dalam hal keterdapatan mineral atau batubara yang tergali pada kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan;
- d. Mineral atau batubara yang tergali sebagaimana dimaksud pada huruf c yang akan dijual wajib diajukan izin sementara oleh pemegang IUP untuk melakukan pengangkutan dan penjualan dengan tetap dikenakan iuran produksi;
- e. Menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah;
- f. Menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang pada saat mengajukan permohonan IUP operasi produksi;
- h. Melaksanakan reklamasi dan pasca tambang sesuai peruntukan lahan pasca tambang dan/atau perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP dengan pemegang hak atas tanah;
- i. Menempatkan dana jaminan kesungguhan atas pelaksanaan kegiatan eksplorasi dalam bentuk deposit sebesar $ 100.000 (seratus ribu dolar amerika) pada bank pemerintah yang ditunjuk atas nama bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- j. Melakukan pemasangan tanda batas atas wilayah usaha pertambangan, sesuai dengan koordinat yang tertuang dalam surat keputusan atas IUP yang diberikan.
- k. Menyediakan dan menempatkan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang;
- l. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai -dengan peraturan perundang-undangan;
- m. Mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Menyusun dan melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat yang dikonsultasikan pada pemerintah daerah dan masyarakat setempat;
- o. Menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada bupati sesuai dengan kewenangannya;
- p. Melaksanakan sendiri kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian;
- q. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- r. Membayar iuran tetap setiap tahun dan iuran produksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- s. Menunjuk Kepala Teknik Tambang (KTT) yang bertanggungjawab atas kegiatan IUP Operasi Produksi, kesehatan dan keselamatan kerja pertambangan serta pengelolaan lingkungan pertambangan;
- t. Menyediakan segala peralatan, perlengkapan, alat pelindung diri, fasilitas dan biaya yang diperlukan dalam kegiatan usaha pertambangan;
- u. Menyediakan secara cuma-cuma alat pelindung diri yang diperlukan sesuai dengan jenis, sifat dan bahaya pada pekerjaan yang dilakukan bagi setiap orang dan atau pekerja tambang yang memasuki tempat usaha pertambang;
- v. Menghentikan pekerjaan dan atau kegiatan usaha pertambangan apabila Kepala Teknik Tambang atau petugas yang ditunjuk tidak berada pada kegiatan usaha pertambangan;
- w. Memberikan laporan tertulis secara berkala berupa :
1. Laporan produksi dan penjualan setiap 1 (satu) bulan;
2. Laporan kegiatan usaha pertambangan setiap 3 (tiga) bulan;
3. Laporan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja (K3) setiap 3 (tiga) bulan;
4. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap 6 (enam) bulan
5. Laporan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) tahunan paling lambat 45 (empat puluh) hari kalender sebelum berakhirnya tahun berjalan;
6. Laporan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan;
7. Laporan pelaksanaan reklamasi setiap tahun;
8. Laporan pelaksanaan pascatambang setiap 3 (tiga) bulan;
9. Laporan penggunaan usaha jasa pertambangan setiap 3 (tiga) bulan;
33. 10.Laporan rekap pembebasan lahan setiap 1 (satu) tahun;
- x. Bagi pemegang IUP dan IUPK dalam rangka penanaman modal asing, setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya secara bertahap menurut ketentuan perundangan yang berlaku.
BAB VI - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 57
Pemegang IUP dilarang :
- a. Memindahkan IUP-nya kepada pihak lain;
- b. Melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR, atau IUPK;
- c. Melakukan kegiatan usaha pertambangan pada kawasan lindung, tempat untuk kepentingan umum, bangunan pertahanan, situs sejarah, cagar budaya, fasilitas umum dan tempat-tempat
BAB VI - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 58
Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP wajib melaksanakan :
- a. Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. Keselamatan operasi pertambangan;
- c. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
- d. Upaya konservasi sumberdaya mineral mineral dan batubara;
- e. Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepaskan ke media lingkungan.
BAB VI - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 59
- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.
- (2) Pemegang IUP dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP lainnya.
- (3) Untuk pengolahan dan pemurnian, pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha, koperasi atau perseorangan yang telah mendapat IUP.
- (4) Pemegang IUP dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR atau IUPK.
BAB VI - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 60
- (1) Pemegang IUP Eksplorasi sebelum melakukan kegiatan eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi
BAB VI - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 61
- (1) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf g disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang memuat rencana dan biaya reklamasi untuk setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal umur tambang kurang dari 5 tahun, rencana reklamasi disusun sesuai dengan umur tambang.
- (3) Rencana pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) disusun untuk jangka waktu selama umur tambang yang berisikan program kegiatan pasca operasi produksi terhadap lahan yang dipergunakan oleh fasilitas tambang.
- (4) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang harus memuat rencana kerja dan rencana biaya atas kegiatan reklamasi dan pascatambang yang disetujui oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah mendapatkan koreksian atau verifikasi dokumen dari pihak atau tim yang berwenang dan/atau yang ditunjuk oleh Bupati menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Dalam hal melakukan penilaian atas keberhasilan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk pihak atau tim yang berwenang dalam melakukan penilaian sesuai dengan bidang/sektor keahlian masing-masing.
- (7) Pembebanan biaya yang timbul sebagai akibat kegiatan koreksian atau verifikasi atas perencanaan dan penilaian keberhasilan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang menjadi tanggung jawab pihak pemegang IUP.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rencana reklamasi, rencana pascatambang, jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang akan diatur dalam peraturan bupati.
BAB VI - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 62
Pengaturan pelaksanaan jaminan kesungguhan pada tahapan eksplorasi diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB VI - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 63
- (1) Pemegang IUP baru dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan setelah memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Inspeksi Tambang.
- (2) Kegiatan eksplorasi atau operasi produksi baru dapat dimulai setelah pemegang IUP memiliki Kepala Teknik Tambang.
- (3) Pemegang IUP wajib menunjuk Kepala Teknik Tambang dan mendapat pengesahan dari Kepala Inspeksi Tambang.
- (4) Pemegang IUP dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Inspeksi Tambang untuk mengangkat lebih dari seorang Kepala Teknik Tambang dan Wakil Kepala Teknik Tambang apabila dianggap perlu atau
BAB VI - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 64
Pemegang IUP wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada bupati dengan tembusan kepada menteri dan gubernur.
Bagian Kesatu
Umum
BAB VII - PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 65
- (1) Hak atas Wilayah Izin Usaha Pertambangan, tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemegang IUP eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiataannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.
- (5) Pemegang IUP Operasi Produksi yang akan melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam WIUP dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan kompensasi
BAB VII - PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 66
- (1) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (5), dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP.
- (2) Pemegang IUP yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidangbidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak atas IUP bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.
BAB VII - PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 67
Pemegang IUP operasi produksi wajib memberikan konpensasi
BAB VII - PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 68
- (1) Pemegang IUP wajib mengganti kerugian akibat usaha pertambangan yang dilakukan pada segala sesuatu yang berada diatas tanah termasuk tanam tumbuh dengan pemilik tanah.
- (2) Apabila pengalihan hak atas tanah tidak dapat dihindari atas permintaan pemilik tanah, maka tanah tersebut harus dibebaskan atas nama pemegang IUP dengan ketentuan seluruh lahan pada saat pascatambang diserahkan kepada pemerintah kabupaten pada lahan yang tumpang tindih dengan sektor usaha lainnya;
- (3) Segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian ganti rugi, kompensasi, pembebasan maupun tumpang tindih lahan dibebankan kepada pemegang IUP;
- (4) Penyelesaian ganti rugi, kompensasi, pembebasan maupun tumpang tindih lahan, dapat dilakukan terlebih dahulu dengan mengutamakan musyawarah mufakat, dan apabila tidak dicapai kesepakatan maka diselesaikan melalui pengadilan.
Bagian Ketiga
Penggunaan Lahan Dengan Sektor Usaha Lainnya
BAB VII - PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 69
Penggunaan Lahan Dengan Sektor Usaha Lainnya
BAB VII - PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 70
Penggunaan lahan untuk kegiatan usaha pertambangan pada suatu lokasi Izin Usaha Pertambangan dapat berada pada lokasi/lahan Izin Usaha sektor lainnya, yaitu :
- a. IUP dan Izin usaha Perkebunan (IUP);
- b. IUP dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
- c. IUP dan Izin Usaha Pertanian dan Holtikultura (IUP-HK);
- d. IUP dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT);
- e. IUP dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA)
BAB VII - PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 71
- (1) Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dapat dilakukan secara bersama-sama atau bergantian
BAB VII - PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 72
Penentuan skala prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dinilai
BAB VII - PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 73
- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), terdiri atas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keikutsertaan SKPD terkait dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam menjalankan tugasnya disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi.
- (3) Tim melaksanakan penilaian skala prioritas terhadap perselisihan penggunaan lahan oleh usaha pertambangan dengan sektor lainnya.
- (4) Skala Prioritas sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan sebagai rekomendasi kepada Bupati untuk diambil suatu keputusan;
- (5) Hasil penetapan prioritas penggunaan lahan diinformasi kepada kedua belah pihak pemegang Izin usaha melalui Surat Bupati.
- (6) Penyelesaian perselisihan antara pemegang IUP dengan pemegang Izin usaha lainnya dapat diselesaikan dengan musyawarah dan/atau diberikan bentuk kompensasi investasi yang telah ditanamkan atas lahan tersebut.
BAB VII - PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 74
Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, kedua belah pihak pemegang izin usaha pemanfaatan sumber daya alam yang berselisih wajib melaksanakan prioritas penggunaan lahan yang telah ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH
BAB VIII - PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH
Pasal 75
- (1) Pemegang IUP atau IUPK wajib membayar Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah.
- (2) Pendapatan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak.
- (3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
- a. Pajak-pajak yang menjadi kewenangan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan;
- b. Bea materai dan cukai.
- (4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas :
- a. Iuran tetap;
- b. Iuran eksplorasi;
- c. Iuran produksi; dan
- d. Kompensasi data informasi.
- (5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas :
- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Pendapatan lain yang sah
BAB VIII - PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH
Pasal 76
- (1) Besarnya pajak dan penerimaan negara bukan pajak yang dipungut dari pemegang IUP, IPR, atau IUPK ditetapkan ## BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Pembinaan
BAB VIII - PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH
Pasal 77
- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP.
- (2) Pembinaan sebagaimana tersebut diatas meliputi :
- a. Pemberian pedoman dan standar pelakasanaan pengelolaan usaha pertambangan;
- b. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
- c. Pendidikan dan pelatihan; dan
- d. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.
- (3) Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan terdiri atas :
- a. Pedoman tata laksana;
- b. Pedoman pelaksanaan.
- (4) Pedoman tata laksana paling sedikit meliputi pedoman struktur dan tata kerja penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten.
- (5) Pedoman pelaksanaan paling sedikit meliputi :
- a. Pedoman teknis penambangan
- b. Pedoman penyusunan laporan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan;
- c. Pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran biaya;
- d. Pedoman impor barang modal, peralatan, bahan baku, dan/atau bahan pendukung pertambangan;
- e. Pedoman penyusunan rencana kerja tahunan teknis dan lingkungan;
- f. Pedoman pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang;
- g. Pedoman pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
- h. Pedoman penyusunan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, reklamasi dan pascatambang;
- i. Pedoman evaluasi terhadap laporan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan;
- j. Pedoman penyusunan laporan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten;
- k. Pedoman evaluasi laporan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten.
- (6) Pemberiaan bimbingan, supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dilakukan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Pendidikan dan pelatihan yang dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis manajerial, teknis pertambangan, dan pengawasan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
- (8) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (7) pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara :
- a. Dilakukan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara;
- b. Dilakukan dengan bekerjasama dengan pemerintah propinsi dan/atau perguruan tinggi serta lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan setelah mendapat akreditasi dari komite akreditasi yang dibentuk oleh menteri.
- (9) Pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan paling sedikit terhadap :
- a. Pengadministrasian pertambangan;
- b. Teknis operasional pertambangan; dan
- c. Penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Pengawasan
BAB VIII - PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH
Pasal 78
- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
- a. Teknis pertambangan;
- b. Pemasaran;
- c. Keuangan;
- d. Pengelolaan data mineral dan batubara;
- e. Konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- f. Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- g. Keselamatan operasi penambangan;
- h. Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang;
- i. Pemanfaatan barang, jasa, teknologi dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri;
- j. Pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
- k. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- l. Penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan;
- m. Kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
- n. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR atau IUPK; dan
- o. Jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan melalui :
- a. Evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IPR dan IUPK; dan atau
- b. Inspeksi berkala atau sewaktu-waktu ke lokasi IUP, IPR dan IUPK.
- c. Penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud diatas dilakukan oleh :
- a. Inspektur Tambang;
- b. Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya; dan
- c. Tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah.
- (6) Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektur Tambang meliputi :
- a. teknis pertambangan;
- b. konservasi sumber daya mineral;
- c. keselamatan dan kesehatan kerja;
- d. keselamatan operasi pertambangan;
- e. lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang;
- f. pemanfatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun.
- (7) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi :
- a. Pemasaran;
- b. Keuangan;
- c. Pengelolan data mineral dan batubara;
- d. Pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
- e. Pengawasan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
- f. Kegiatan lain dibidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
- g. Pelaksanaan kegiatan sesuai IUP, IPR atau IUPK;
- h. Jumlah, jenis dan mutu hasil usaha pertambangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan diatur dengan Peraturan Bupati
BAB VIII - PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH
Pasal 79
- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Inspektur Tambang melakukan kegiatan inspeksi, penyelidikan dan pengujian.
- (2) Dalam melakukan inspeksi, penyelidikan dan pengujian, Inspektur Tambang berwenang :
- a. Memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat;
- b. Menghentikan sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan mineral dan batubara apabila kegiatan pertambangan dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja/buruh tambang, keselamatan umum, atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan
- c. Mengusulkan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi penghentian secara tetap kegiatan pertambangan mineral dan batubara kepada kepala Inspektur Tambang.
BAB VIII - PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH
Pasal 80
- (1) Pengawasan oleh pejabat yang ditunjuk oleh bupati sesuai dengan kewenangannya dilakukan melalui :
- a. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu; dan/atau
- b. Verifikasi dan evaluasi terhadap laporan dari pemegang IUP, IPR atau IUPK.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dimaksud pada ayat (1) pejabat yang ditunjuk berwenang memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat.
Bagian Ketiga
Perlindungan Masyarakat
BAB VIII - PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH
Pasal 81
Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan pertambangan dan atau mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan yang berlaku menurut peraturan perundang-undangan.
PENGALIHAN KEPEMILIKAN SAHAM
BAB X - PENGALIHAN KEPEMILIKAN SAHAM
Pasal 82
- (1) Pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUP kepada pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan usaha yang 51% (lima puluh satu persen) atau lebih sahamnya tidak dimiliki oleh pemegang IUP atau IUPK.
- (3) Pemegang IUP dan IUPK dalam rangka penanaman modal asing, setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya secara bertahap, sehingga pada tahun kesepuluh sahamnya paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki peserta Indonesia.
- (4) Kepemilikan peserta Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam setiap tahun setelah akhir tahun kelima sejak produksi tidak boleh kurang dari persentase sebagai berikut :
- a. Tahun keenam 20% (dua puluh persen);
- b. Tahun ketujuh 30% (tiga puluh persen);
- c. Tahun kedelapan 37% (tiga puluh tujuh persen);
- d. Tahun kesembilan 44% (empat puluh empat persen);
- e. Tahun kesepuluh 51% (lima puluh satu persen).
- (5) Divestasi saham dilakukan kepada peserta Indonesia yang terdiri atas Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD atau Badan Usaha Swasta Nasional.
- (6) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan syarat :
- a. Membuat pemberitahuan tertulis kepada bupati sesuai dengan kewenangannya; dan
- b. Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XI - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 83
- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan Operasi Produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Sanksi administratif diberikan berupa :
- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara sebagian dan atau seluruh atas aktivitas pertambangan yang dilakukan;
- c. Pencabutan IUP yang telah diberikan.
BAB XI - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 84
Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) diberikan paling banyak 2 (dua) kali, dengan jangka waktu peringatan masing-masing paling lama 1 (satu) bulan.
BAB XI - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 85
- (1) Dalam hal pemegang IUP yang mendapatkan sanksi peringatan tertulis setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 belum melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi administratif lanjutan berupa penghentian sementara kegiatan pertambangan yang dilakukan.
- (2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.
BAB XI - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 86
Sanksi administratif berupa pencabutan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf c dikenakan kepada pemegang IUP yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (3) huruf c.
BAB XI - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 87
Segala akibat hukum yang timbul karena penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan Pasal 86 diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETENTUAN PIDANA
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 88
Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 38 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 89
Pemegang IUP yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf w dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 90
- (1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 91
Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 92
Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP yang telah memenuhi syarat-syarat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 93
- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
- a. pencabutan izin usaha; dan/atau
- b. pencabutan status badan hukum.
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 94
Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:
- a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 95
Setiap masalah yang timbul terhadap pelaksanaan IUP yang berkaitan dengan dampak lingkungan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Ketapang pada tanggal 23 Nopember 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG, ttd. ANDI DJAMIRUDDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2012 NOMOR 8

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KETAPANG, DERSI, SH Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19650815 199903 1 003 ## BAB XIV ## KETENTUAN PENUTUP Pasal 96 Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2004 tentang Pertambangan Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2004 Nomor 78), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 97 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Penetapan: Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 22 Nopember 2012

Penandatangan: BUPATI KETAPANG, ttd. HENRIKUS
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
## NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
## PELAKSANAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
## I. UMUM
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Huruf a Yang dimaksud dengan mineral radioaktif dalam ketentuan ini termasuk bahan galian nuklir Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup jelas ```
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukuf jelas. Huruf c Perseorangan dalam ketentuan ini adalah warga negara Indoensia. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 ``` Cukup jelas | Pasal 38 Cukup | jelas | |------------------|-------------| | Pasal 39 Cukup | jelas | | Pasal 40 Cukup | jelas | | Pasal 41 Cukup | | | Pasal 42 Cukup | jelas | | Pasal 43 | jelas | | Cukup Pasal 44 | jelas | | Cukup | jelas | | Pasal 45 Cukup | jelas | | Pasal 46 Cukup | jelas | | Pasal 47 Cukup | jelas | | Pasal 48 Cukup | jelas | | Pasal 49 Cukup | jelas | | Pasal 50 Cukup | jelas | | Cukup | jelas | | Pasal 52 Cukup | jelas | | Pasal 53 Cukup | jelas | | Pasal 54 Cukup | jelas | | Pasal 55 Cukup | | | Pasal 56 Cukup | jelas jelas | | Pasal 57 Cukup | jelas | | Pasal 58 Cukup | jelas | | Pasal 59 Cukup | jelas | | Pasal 60 Cukup | jelas | | Pasal 61 Cukup | jelas |
PENJELASAN
Pasal 33
Sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pertambangan Umum Daerah perlu direvisi guna dilakukan penataan kembali pengaturan yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di daerah Kabupaten Ketapang yang meliputi : - a. Pengusahaan pertambangan diberikan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, dan Izin Pertambangan Rakyat. - b. Pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri guna menjamin ketersediaan mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri. - c. Pelaksanaan dan pengendalian usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing. - d. Peningkatan pendapatan masyarakat local, daerah dan negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. - e. Penerbitan perizinan yang transparan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sehingga iklim usaha diharapkan dapat lebih bersaing sehat dan kompetitif. - f. Peningkatan nilai tambah dengan melakukan pengelolaan dan pemurnian mineral dan batubara didalam negeri. ## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 62
Cukup jelas Pasal 63 Cukup jelas Pasal 64 Cukup jelas Pasal 65 Cukup jelas Pasal 66 Cukup jelas Pasal 67 Cukup jelas Pasal 68 Cukup jelas Pasal 69 Cukup jelas Pasal 70 Cukup jelas Pasal 71 Cukup jelas Pasal 72 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Valuasi mengandung pengertian tingkat keekonomian bahan galian berdasarkan b