Azzindani/ID_REG_KG_2510 huggingface dataset:
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 47 Tahun 1958 tentang PENETAPAN BAGIAN I.B.W. VIII (PELABUHAN TELUK BAYUR) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 (berlaku 17 Juli 1958)
Pembukaan
Mengingat :
Pasal 113
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Bagian I.B.W. VIII (Pelabuhan Teluk Bayur) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran-lampiran Undang-undang ini.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955.



Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1958. Presiden Republik Indonesia. ttd SOEKARNO.

Diundangkan pada tanggal 17 Juli 1958.

Menteri Kehakiman, ttd

G.A. MAENGKOM.

Menteri Penerangan. ttd SUKARDAN.


CATATAN

Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 51 Tahun 1958 tentang PENETAPAN BAGIAN I.B.W. XII (PELABUHAN SURABAYA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 (berlaku 17 Juli 1958)
Pembukaan
Mengingat : Pasal II 3 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal 1 Undang-undang Perusahaan Indonesia (I.B.W.);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
Menetapkan:
Pasal 1
Bagian I.B.W. XII (Pelabuhan Surabaya) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran-lampiran Undang-undang ini.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955.



Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1958. Presiden Republik Indonesia. ttd SOEKARNO.

Diundangkan pada tanggal 17 Juli 1958.

Menteri Kehakiman, ttd

G.A. MAENGKOM.

Menteri Penerangan.


SUKARDAN.


CATATAN

Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 24 Tahun 2013 tentang PENETAPAN TANGGAL 1 MEI SEBAGAI HARI LIBUR (berlaku 29 Juli 2013)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa Hari Buruh Internasional tanggal 1
- Mei, diperingati secara rutin oleh para pekerja/buruh di berbagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa peringatan Hari Buruh Internasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, berguna untuk membangun kebersamaan antar pelaku hubungan industrial agar lebih harmonis secara nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Pasal 4
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 MEI SEBAGAI HARI LIBUR.
KESATU : Menetapkan tanggal 1 Mei sebagai Hari Libur untuk
memperingati Hari Buruh Internasional.
KEDUA: ________________
KEDUA : tanggal
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2013 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Verifikasi: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat, ttd. Siswanto Roesyidi
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 12 Tahun 1958 tentang PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 1 TAHUN 1957 TENTANG PERUBAHAN JUMLAH MAKSIMUM ANGGOTA DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN YANG DIMAKSUD DALAM (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. 1957 No. 1);
- b. Bahwa peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang.
Mengingat
- Pasal-pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: ________________
- Menetapkan : NDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANGUNDANG DARURAT NO.1 TAHUN 1957 TENTANG PERUBAHAN JUMLAH MAKSIMUM ANGGOTA DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 5 UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN " (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NO.1), SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
Pasal I.
Peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No.1) ditetapkan sebagai Undangundang yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal Tunggal
Pasal 5
Presiden Republik Indonesia,
- Bahwa Pemerintah
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam ayat 2 bagi Daerah Istimewa yang mempunyai Wakil Kepala Daerah Istimewa jumlah anggota Dewan Pemerintah tersebut dalam ayat 1 ditetapkan sebanyak-banyak 7 orang, termasuk Kepala dan Wakil Kepala Daerah Istimewa.
Pasal II.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut hingga tanggal 1 Juli 1956.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 1958. Presiden Republik Indonesia ttd SOEKARNO

Penandatangan: Diundangkan Menteri Kehakiman, ttd G.A. MAENGKOM pada tanggal 27 Maret 1958

Penandatangan: Menteri Dalam Negeri, ttd SANOESI HARDJADINATA ## CATATAN

Verifikasi: - *) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-35 pada tanggal 4 Maret 1958 pada hari Senin, P. 259/1957
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957 tentang MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN VIIIB DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953 (berlaku 1 Januari 1953)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa Bagian VIIIB dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1953, yang. antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 48 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 119) perlu diubah dan ditambah;
Mengingat
: Indonesia;
Pasal 1
Bagian VIIIB (Kementerian Perhubungan Jawatan Pelayaran) dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 48 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 119), diubah dan ditambah sebagai berikut:
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 8B.1. Jawatan dan pengeluaran Umum, di-
tambah dengan...
Rp 1.519.300,-
- 8B.2. Dinas Kapal-kapal Negara, ditam-
bah dengan...
Rp.32.568.400,-
- 8B.2A
- (baru) Dinas Radio...
Rp. 714.800,-
- 8B.3. Dinas Hidrografi, ditambah dengan
Rp. 646.200,-
- 8B.4. Kesyahbandaran dan Kepanduan, di-
tambah dengan...
Rp. 1.437.600,-
- 8B.5. Perambuan dan Penerangan Pantai,
dikurangkan dengan ...
Rp. 8.174.900,-
- 8B.6. Dewan Pelayaran, dikurangkan
dengan ...
Rp. 41.100,-
- 8B.7. Pengajaran Ilmu Pelayaran, ditam-
bah dengan ...
Rp.14.397.600,-
- 8B.8. Gudang-gudang dan Bengkel-bengkel,
dikurangkan dengan...
Rp. 4.520.400,-
- 8B.9. Pengeluaran tidak tersangka ditam-
bah dengan ...
.Rp. 4.124.300,-
Pasal 113
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN:
Bagian VIIIB (Kementerian Perhubungan Jawatan Pelayaran) dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 48 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 119), diubah dan ditambah sebagai berikut:
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 8B.1. Jawatan dan pengeluaran Umum, di-
tambah dengan...
Rp 1.519.300,-
- 8B.2. Dinas Kapal-kapal Negara, ditam-
bah dengan...
Rp.32.568.400,-
- 8B.2A
- (baru) Dinas Radio...
Rp. 714.800,-
- 8B.3. Dinas Hidrografi, ditambah dengan
Rp. 646.200,-
- 8B.4. Kesyahbandaran dan Kepanduan, di-
tambah dengan...
Rp. 1.437.600,-
- 8B.5. Perambuan dan Penerangan Pantai,
dikurangkan dengan ...
Rp. 8.174.900,-
- 8B.6. Dewan Pelayaran, dikurangkan
dengan ...
Rp. 41.100,-
- 8B.7. Pengajaran Ilmu Pelayaran, ditam-
bah dengan ...
Rp.14.397.600,-
- 8B.8. Gudang-gudang dan Bengkel-bengkel,
dikurangkan dengan...
Rp. 4.520.400,-
- 8B.9. Pengeluaran tidak tersangka ditam-
bah dengan ...
.Rp. 4.124.300,-
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1953.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta. pada tanggal 25 Maret 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO

Penandatangan: Diundangkan: pada tanggal 8 April 1957. MENTERI KEHAKIMAN a.i., ttd SUNARJO

Penandatangan: MENTERI MUDA PERHUBUNGAN, ttd A.Bl de ROZARI LEMBARAN NEGARA NOMOR 34 TAHUN 1957
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 25 Tahun 1958 tentang PENETAPAN BAGIAN I (PEMERINTAH AGUNG DAN BADAN-BADAN PEMERINTAHAN TERTINGGI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 (berlaku 17 Juli 1958)
Pembukaan
Mengingat : Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
MEMUTUSKAN:
Pasal I.
Bagian I,
Pasal 2
Bagian I, Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Pemerintah Agung dan Badan-badan Pemerintahan Tertinggi.ditetapkan sebagai berikut:
- 1.1 -
1.2 KEPOLISIAN NEGARA.
- 1.2. 1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran untuk Kepolisian.
- 1.2. 1. 1 Penerimaan berhubung dengan pemberian pakaian dan lainlain alat perlengkapan dengan pembayaran kepada pegawai Kepolisian.
- 2 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai ongkos keperluan pegawai Kepolisian.
- 3 Denda-denda dan pembayaran kerugian-kerugian/penggantian dikenakan kepada pegawai Kepolisian.
- 1.2 A
- 1.2 B BIRO PERANCANG NEGARA
- 1.2 B. 1 Panitia Koordinasi Interdepartemental.
- 1.2 B. 1. 1 Penerimaan dari Kementerian-kementerian
- 1.2 C KANTOR URUSAN PEGAWAI
- 1.2 C. 1 Penyelenggaraan Peraturan Umum Kecelakaan Perang.
- 1.2 C. 1. 1 Bagian Negeri Belanda dalam Pembayaran-pembayaran kembali berhubung dengan Peraturan Kecelakaan Perang (50%).
1.3 RUPA-RUPA PENERIMAAN
- 1.3. 1. Rupa-rupa penerimaan.
- 1.3. 1. 1. Pembayaran kembali persekot-persekot gaji dan penghasilan lain-lain.
- 2 Penjualan barang-barang yang dipakai dan digunakan untuk Pemerintah.
- 3 Penjualan barang-barang yang tidak dipakai dan barang-barang berkelebihan.
4
- 5 Penerimaan lain-lain.
Diundangkan pada tanggal 17 Juli 1958 Menteri Kehakiman, ttd G.A. MAENGKOM
Perdana Menteri, ttd DJUANDA
CATATAN
Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956
BAB II - (Penerimaan)
Pasal 3
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1958 Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor MOR Tahun 2012 tentang PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA NETWORK OF ASIA PACIFIC SCHOOLS AND INSTITUTES OF PUBLIC ADMINISTRATION GOVERNANCE (berlaku 26 April 2012)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa peran serta Indonesia pada Network of Asia Pacific of Public Administration Governance publik dalam
Schools and Institutes dapat meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur Pemerintah dan pengembangan administrasi penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Pasal 4
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Indonesia pada Organisasi-organisasi Internasional;
Menetapkan
PERTAMA
KEDUA
KETIGA
PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA
2
MEMUTUSKAN :
KEANGGOTAAN INDONESIA PADA NETWORK OF ASIA PACIFIC SCHOOLS AND INSTITUTES OF PUBLIC ADMINISTRATION. PENETAPAN TENT ANG PRESIDEN KEPUTUSAN
Menetapkan keanggotaan Indonesia pada Network of Asia Pacific Schools and Institutes of Public Administration.
Pelaksanaan penetapan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tunduk pada ketentuan yang berlaku pada Network of Asia Pacific Schools and Institutes of Public Administration.
Segala biaya yang timbul dari keanggotaan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
KEEMPAT: ________________
KEEMPAT
3
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 April 2012 PRESIDEN REPUBLII{ INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Bistok Simbolon
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 70 Tahun 2003 tentang PENUGASAN (berlaku 27 Agustus 2003)
Pembukaan
Menimbang: bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Kunjungan Kerja Presiden ke negara Malaysia dan Thailand mulai tanggal 28 Agustus 2003 sampai dengan tanggal 1 September 2003, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas seharihari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut;
Mengingat
: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah
1. dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
3. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN
Pasal 3
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
Pasal 4
1. dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
3. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN :
PERTAMA : Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan Kunjungan Kerja ke negara Malaysia dan Thailand yang akan berlangsung mulai tanggal 28 Agustus 2003 sampai dengan tanggal 1 September 2003 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Lambock V. Nahattands
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 32 Tahun 1992 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI (berlaku 29 Juni 1992)
Pembukaan
Menimbang
:
a. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Umum (PERUM) Damri, perlu menambah penyertaan modal Negara ke dalam modal Perusahaan Umum (PERUM) tersebut;
- b. bahwa kekayaan Negara berupa bus beserta suku cadangnya yang pada saat ini dikelola oleh Perusahaan Umum (PERUM) Damri dapat ditetapkan menjadi tambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal Perusahaan Umum (PERUM) Damri;
- c. bahwa penambahan penyertaan modal Negara tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
2. Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
Mengingat
- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 37);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Damri (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 43);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI.
Pasal 1
Kekayaan Negara berupa bus beserta suku cadangnya yang pada saat ini dikelola oleh Perusahan Umum (PERUM) Damri ditetapkan menjadi tambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal Perusahaan Umum (PERUM) Damri.
Pasal 2
Nilai kekayaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp. 55.085.835.288 (lima puluh lima milyar delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).
Pasal 3
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perhubungan baik secara bersama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
Pasal 4
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juni 1992

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Juni 1992

Penandatangan: MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA MOERDIONO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 81 Tahun 2000 tentang PEMBUBARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN PENETAPAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM (berlaku 7 Juni 2000)
Pembukaan
Menimbang :
Menetapkan :
PERTAMA :
KEDUA
:
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBUBARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM SEBAGAIMANA DIATUR
DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1999
TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN PENETAPAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT UMUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Anggaran Dasar Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilihan Umum menentukan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang independen dan non partisan;
- b. bahwa di dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum bersifat bebas dan mandiri serta terdiri dari Wakil Partai Politik peserta Pemilihan Umum dan pemerintah, sehingga dipandang tidak sesuai lagi dengan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a dan b, dipandang perlu untuk membubarkan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999;
Mengingat
: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3959);
3. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum;
MEMUTUSKAN:
Membubarkan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum;
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Juni 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 2009 tentang PENUGASAN (berlaku 26 Februari 2009)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Kunjungan Kerja Presiden ke Thailand dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-14 pada tanggal 27 Februari 2009 sampai dengan tanggal 1 Maret 2009, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN :
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan Kunjungan Kerja ke Thailand dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-14 pada tanggal 27 Februari 2009 sampai dengan tanggal 1 Maret 2009 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
Salinan sesuai dengan aslinya Wakil Sekretaris Kabinet, ttd Lambock V. Nahattands
KEDUA :
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 19 Tahun 2003 tentang KETUA DAN (berlaku 8 April 2003)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas sehari-hari, dalam keanggotaan Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN Ke-9 perlu ditetapkan para Ketua dan Wakil Ketua Bidang;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2003 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN Ke-9, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Ketua dan Wakil Ketua Bidang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN Ke-9;
Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah
1. dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2003 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN Ke-9;
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KETUA DAN WAKIL KETUA BIDANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA KONFERENSI TINGKAT TINGGI ASEAN KE-9.
Pasal 1
Menetapkan Ketua dan Wakil Ketua Bidang dalam Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN Ke-9 sebagai berikut:
1. Bidang Materi Persidangan:
Ketua
- Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Departemen Luar Negeri.
Wakil Ketua : Direktur Kerjasama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika
- Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Departemen Luar Negeri.
2. Bidang Acara dan Persidangan:
- Ketua : Direktur
- Jenderal Kerja Sama ASEAN Departemen Luar Negeri.
Wakil
Ketua
- Direktur Mitra Wicara dan Antar Kawasan Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Departemen Luar Negeri.
3. Bidang Media dan Humas :
- Ketua : Direktur Jenderal Informasi, Diplomasi Publik dan Perjanjian
- Internasional Departemen Luar Negeri.
Wakil
Ketua
- Kepala Biro Administrasi Menteri Departemen Luar Negeri.
4. Bidang Pengamanan :
Ketua
: Sekretaris Militer Presiden.
Wakil
Ketua I
: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali.
Wakil
Ketua II
Panglima Daerah Militer IX Udayana.
5. Bidang Protokol dan Konsuler :
Ketua
- Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler/Kepala Protokol Negara Departemen Luar Negeri.
- Wakil Ketua : Direktur Protokol Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri.
6. Bidang Akomodasi dan Dukungan Logistik :
Ketua
: Ketua Umum Masyarakat Pariwisata Indonesia.
Wakil
Ketua
: Sekretaris Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata.
7. Bidang Administrasi dan Keuangan :
Ketua
: Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.
Wakil
Ketua
: Kepala Biro Anggaran I Sekretariat Negara.
Pasal 2
Tugas masing-masing Ketua dan Wakil Ketua Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan oleh Ketua Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN Ke-9.
Pasal 3
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 April 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 8 Tahun 2010 tentang DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS (berlaku 21 Mei 2010)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, di tingkat nasional perlu dibentuk Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dibentuk dengan Keputusan Presiden;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Pasal 4
3. Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
Pasal 15
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus;
3. Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1. 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG DEWAN NASIONAL
: KAWASAN EKONOMI KHUSUS.
PERTAMA : ________________
- 2 -
PERTAMA
:
Menetapkan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disebut Dewan Nasional, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
Ketua merangkap Anggota
:
Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian;
Anggota :
1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perdagangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Pekerjaan Umum;
6. Menteri Perhubungan;
7. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
KEDUA
:
Dewan Nasional bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
KETIGA
:
Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dewan Nasional dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
KEEMPAT : ________________
Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, ttd.
Dr. M. Iman Santoso
KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2010

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 112 Tahun 1999 tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 107 TAHUN 1999 TENTANG KEADAAN DARURAT MILITER DI DAERAH PROPINSI TIMOR TIMUR (berlaku 23 September 1999)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin baiknya keadaan ketertiban dan keamanan di Daerah Propinsi Timor Timur saat ini, dipandang perlu untuk meninjau kembali Keadaan Darurat Militer di Daerah Propinsi Timor Timur;
- b. bahwa antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa telah dicapai kesepakatan untuk segera menyerahkan tanggung jawab pemeliharaan ketertiban dan keamanan di Daerah Propinsi Timor Timur kepada Pasukan Multinasional Perserikatan Bangsa Bangsa;
- c. sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b serta dengan memperhatikan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor 1264 (1999) tanggal 15 September 1999, dipandang perlu mencabut Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 1999 tentang Keadaan Darurat Militer di Daerah Propinsi Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 152);
Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1908) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 52 Prp Tahun 1960;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 107 TAHUN 1999 TENTANG KEADAAN DARURAT MILITER DI DAERAH PROPINSI TIMOR TIMUR.
Pasal 1
Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 1999 tentang Keadaan Darurat Militer di Daerah Propinsi Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 152) dinyatakan dicabut.
Pasal 2
Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima TNI setelah ber-koordinasi dengan Instansi yang terkait, menetapkan tanggal penyerahan tanggung jawab ketertiban dan keamanan di Daerah Propinsi Timor Timur kepada Komandan Pasukan Multinasional Perserikatan Bangsa Bangsa.
Pasal 3
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1999

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1999

Penandatangan: MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd MULADI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 61 Tahun 2000 tentang PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI (berlaku 8 Mei 2000)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri pada tanggal 30 November 1999 di Jakarta telah ditetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri sebagai pengganti Anggaran Dasar Kamar Dagang dan Industri yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1996;
- b. bahwa atas permintaan Kamar Dagang dan Industri, dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, dipandang perlu untuk mengesahkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri yang baru tersebut dengan Keputusan Presiden;
Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3345);
MEMUTUSKAN:
Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1996 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Kamar Dagang dan Industri;
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI.
Pasal 1
Menyetujui perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri hasil Keputusan Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri Nomor
005/Munassus/XI/1999 tanggal 30 November 1999 di Jakarta, sebagaimana terlampir dalam Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2000

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ABDURRAHMAN WAHID
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 2 Tahun 2017 tentang ORGANISASI DAN TATA PEMERINTAHAN DESA, PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG KEDUDUKAlir KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA, DAN PERATURAN DAERAH NOMO.R 11 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATIBALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 2 TAHUN 2017
TEN TANG
PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA PEMERINTAHAN DESA, PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG KEDUDUKAlir KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA, DAN PERATURAN DAERAH NOMO.R 11 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,
- a. bahwa dengan diterbitkannya Undang-Und 'lg Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan De a, beberapa ketentuan terkait dengan dasar hu m penyelenggraan pemerintahan Desa lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaima a dimaksud dalam huruf a, perlu menetapk an Peraturan Daerah tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Pemerintahan Desa, dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa; b
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265); 1
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah
n
Menetapkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Paringin tanggal 3 Agustus 2017 pada 3 ## Pasal I Dengan Peraturan Daerah ini : 1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4Tahun 2007, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 28); 1. 2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 8 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nornor 32); 2 . 3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 ten tang Pembentukan Produk Nomor 11 Tahun 4. Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan 2007, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 35); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ## Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daer Kabupaten Balangan. . ::::t:~~pkan di Paringin 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH BALANGAN, LEMBARANDAERAHKABUPATENBALANGAN TAHUN2017 NOMOR2 NOREGPERATURANDAERAHKABUPATENBALANGAN, PROVINSIKALIMANTAN SELATANNOMOR79/2017 (' I I l.I1 ih
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 55 Tahun 1998 tentang SURAT UTANG (berlaku 6 April 1998)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk menunjang program penyehatan perbankan nasional diperlukan penghimpun dana pinjaman dalam negeri dalam bentuk surat utang;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan ketentuan tentang pinjaman dalam negeri dalam bentuk surat utang dengan Keputusan Presiden.
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum;
3. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
4. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1998 tentang Tugas Dan Kewenangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 49);
MEMUTUSKAN:
: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PINJAMAN DALAM NEGERI DALAM BENTUK SURAT UTANG.
Pasal 1
- (1) Untuk kepentingan penyehatan perbankan nasional yang dilaksanakan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Pemerintah menerbitkan surat utang dalam negeri.
- (2) Jangka waktu pelunasan, masa tenggang, besarnya angsuran pokok, dan tingkat bunga serta cara pembayaran surat utang tersebut ditetapkan Menteri Keuangan.
Pasal 2
Bank Indonesia dan/atau masyarakat dapat membeli surat utang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1.
Pasal 3
- (1) Pada tahap pertama akan diterbitkan surat utang senilai Rp. 80.000.000.000.000,00 (delapan puluh triliun rupiah).
- (2) Penerbitan surat utang tahap berikutnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penerimaan surat utang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diperuntukkan bagi pembayaran penggantian dana yang telah dikeluarkan Bank Indonesia terhadap bank-bank yang dialihkan kepada BPPN.
Pasal 4
Kewajiban yang timbul sebagai akibat diterbitkannya surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pasal 5
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 April 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 April 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd. SAADILLAH MURSJID
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 80 Tahun 2004 tentang PENGESAHAN INSTRUMENTS AMENDING THE CONSTITUTION AND THE CONVENTION OF THE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, MARRAKESH, 2002 (INSTRUMEN PERUBAHAN KONSTITUSI DAN KONVENSI PERHIMPUNAN TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL, MARRAKESH, 2002) (berlaku 27 September 2004)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
a. bahwa di Marrakesh, Maroko, pada tanggal 18 Oktober 2002, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Instruments Amending the constitution and the Convention of International Telecomunication Union, Marrakesh, 2002 (Instrumen Perubahan Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional, Marrakesh, 2002), sebagai hasil Konferensi yang memiliki Kekuasaan Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Instruments Amending tersebut dengan Keputusan Presiden;
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
3. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1996 tentang Pengesahan Constitution and Convention of the International Telecomunication Union, Geneva, 1992 (Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional, Jenewa, 1992) besrta Instrumen Amandemennya, Kyoto, 1994;
MEMUTUSKAN ...
Menetapkan :
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN INSTRUMENTS AMENDING THE CONSTITUTION AND THE CONVENTION OF THE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, MARRAKESH, 2002 (INSTRUMEN PERUBAHAN KONSTITUSI DAN KONVENSI PERHIMPUNAN TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL, MARRAKESH, 2002).
Pasal 1
Mengesahkan Instruments Amending the constitution and the Convention of International Telecomunication Union, Marrakesh, 2002 (Instrumen Perubahan Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional, Marrakesh, 2002) yang telah ditandatangani delegasi Pemerintah Republik Indonesia di Marrakesh, Maroko, pada tanggal 18 Oktober 2002 dengan beberapa persyaratan (reservations), yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Instruments Amending dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.
Pasal 3
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2004 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG KESOWO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1998 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN MAROKO (berlaku 7 Januari 1998)
Pembukaan
Menimbang bahwa di Jakarta, pada tanggal 14 Maret 1997 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Maroko, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Maroko; b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden; Mengingat Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945; MEMUTUSKAN: Menetapkan KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN MAROKO. Pasal 1 PDF Create! 4 Trial www.nuance.com
Mengesahkan Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Maroko, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, pada tanggal 14 Maret 1997, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Maroko, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Arab dan Inggeris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
Keputusan Presiden ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.
- 2 - pada tanggal 7 Januari 1998
ttd.
Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan
www.nuance.com
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd. MOERDIONO Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI ttd. Lambock V. Nahattands PDF Create! 4 Trial
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 69 Tahun 2000 tentang PENGESAHAN FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF INDIA (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK INDIA) (berlaku 10 Agustus 2004)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa di Bali, pada tanggal 8 Oktober 2003 Pemerintah Republik Indonesia telab menandatangani Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of outheast Asian Nations and the Republic of India (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik India), sebagai basil perundingan antara para wakil Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Pemerintab Republik India;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;
Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF INDIA (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK INDIA).
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 1
Mengesahkan Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik India), yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia. di Bali, pada tanggal 8 Oktober 2003, sebagai hasil perundingan antara para wakil Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Pemerintah Republik Indja yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini .
Pasal 2
Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Agreement dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.
Pasal 3
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2004

Verifikasi: PRESIDEN REPUBLIK NDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Unknown Unknown Nomor NOMOR20 Tahun 1945 tentang PENUGASAN (berlaku 13 Mei 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN:
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan kunjungan kerja dany atau kenegaraan ke Republik Korea dan Federasi Rusia, pada tanggal 15 sampai dengan 21 Mei 2016 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
I.JOKOWIDODO
ttd.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Mei 2016

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal .ditetapkan. KEDUA

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEMENTERIANSEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 25 Tahun 2010 tentang PENUGASAN (berlaku 11 November 2010)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
Menetapkan
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN :
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan rangkaian kunjungan kerja pada KTT G-20 di Seoul, Korea Selatan dan APEC Economic Leaders' Meeting/AELM di Yokohama, Jepang tanggal 11 sampai dengan 13 November 2010 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
Salinan sesuai dengan aslinya WAKIL SEKRETARIS KABINET, ttd.
Lambock V. Nahattands
KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 November 2010 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO