KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 87 Tahun 2002 tentang RENCANA AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK (berlaku 30 Desember 2002)
Pembukaan
Menimbang
:
- a. bahwa anak merupakan mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar dan proporsional baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial, dan budaya tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan;
- b. bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang akan sangat menentukan nasib dan masa depan bangsa secara keseluruhan di masa yang akan datang dan oleh karena itu pembinaan dan perlindungan anak haruslah menjadi tugas utama seluruh komponen bangsa;
- c. bahwa kegiatan eksploitasi seksual komersial anak adalah merupakan kejahatan berat terhadap kemanusiaan yang harus diberantas hingga ke akar-akarnya;
- d. bahwa kegiatan eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia sudah sedemikian parah yang sungguh merisaukan dan mencemaskan sehingga harus segera ditangani dengan sungguhsungguh dan melibatkan semua pihak;
Mengingat :
- e. bahwa untuk itu diperlukan tindakan nyata berupa tindakan penegakan hukum dan program nyata yang merupakan derivasi dan penjabaran dari berbagai amanat yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun internasional tentang perlindungan anak terhadap kegiatan eksploitasi seksual komersial anak;
- f. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam butir a, b, c, c, dan e dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden mengenai Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Number 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
11. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak) (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 57);
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN EKSPLOITASI SEKSUAL
Menetapkan : KOMERSIAL ANAK.
Pasal 1
- (1) Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, selanjutnya disebut RAN-PESKA, adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Keputusan Presiden ini.
- (2) RAN-PESKA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah, Propinsi dan Kabupaten/Kota serta Organisasi Non Pemerintah dalam melaksanakan penghapusan eksploitasi seksual komersial anak.

## Pasal 2

Hakekat dan tujuan RAN-PESKA adalah untuk:



- a. menjamin peningkatan dan pemajuan atas upaya-upaya perlindungan terhadap korban eksploitasi seksual komersial anak;
- b. mewujudkan kegiatan-kegiatan baik yang bersifat preventif maupun represif dalam upaya melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan atas praktek-praktek eksploitasi seksual komersial anak;
- c. mendorong untuk adanya pembentukan dan/atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindakan eksploitasi seksual komersial anak;

## Pasal 3

Pelaksanaan RAN-PESKA dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam suatu program 4(lima) tahunan yang akan ditinjau dan disempurnakan kembali setiap 5 (lima) tahun.

## Pasal 4

- (1) Untuk menjamin terlaksananya RAN-PESKA dibentuk suatu Gugus Tugas/Panitia Nasional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (2) Gugus Tugas/Panitia Naional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas:


- a. Pengkoordinasian pelaksanaan upaya penghapusan eksploitasi seksual komersial anak yang dilakukan oleh Pemerintah, Propinsi dan Kabupaten/Kota serta Organisasi Non Pemerintah sesuai dengan tugas dan/atau kualifikasi masing-masing;
- b. Advokasi dan sosial RAN-PESKA pada pemangku kepentingan;
- c. Kerjasama nasional, regional dan internasional untuk langkahlangkah pencegahan dan penanggulangan dalam upaya penghapusan eksploitasi seksual komersial anak;
- d. Pemantauan dan evaluasi baik secara periodik maupun insidentil serta penyampaian permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan RAN-PESKA kepada instansi yang berwenang untuk penanganan dan penyelesaian lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pelaporan perkembangan pelaksanaan upaya penghapusan eksploitasi seksual komersial anak kepada Presiden dan masyarakat.
- (3) Susunan keanggotaan Gugus Tugas/Panitia Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini.

## Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas/Panitia Nasional RANPESKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 7 - dari Tim Pengarah yang diketuai oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Tim Pelaksana yang diketuai oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan

- (2) Untuk adanya kelancaran dan kesinambungan yang sinergis dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan selaku Ketua Pelaksana, mengkoordinasikan setiap kegiatan yang terkait fengan pelaksanaan RAN-PESKA.

## Pasal 6

- (1) Untuk menjamin terlaksananya RAN-PESKA di daerah dilakukan oleh Gugus Tugas/Panitia Daerah RAN-PESKA, yang dibentuk melalui Keputusan Gubernur untuk Pemerintah Provinsi (pemporv) dan Keputusan Bupati/Walikota untuk Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot).
- (2) Susunan keanggotaan Gugus Tugas/Panitia Daerah RAN-PESKA menyesuaikan susunan keanggotaan Gugus Tugas/Panitia Nasional RAN-PESKA dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi daerah yang bersangkutan.

## Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan RAN-PESKA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, anggaran masing-masing pemangku kepentingan dan/atau sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat.



## Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Desember 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

## SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan

Perundang-undangan II;


Edy Sudibyo