PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 24 Tahun 2012 tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2012-2032 (berlaku 8 Desember 2012)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mengarahkan pembangunan yang memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, dan berbudaya serta berkelanjutan, dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan serta memelihara ketahanan nasional, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kerinci dan keterpaduan pembangunan antar sektor, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten merupakan arahan dalam pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu yang dilaksanakan secara bersama oleh Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci Tahun 2012-2032;
Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1975 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swantantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
dan
BUPATI KERINCI
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2012-2032.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang perairan, dan ruang udara diatasnya termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan
Pasal 2
RTRW Kabupaten memiliki kedudukan sebagai pedoman utama yang menjadi turunan dari RTRW Provinsi Jambi.
Pasal 3
RTRW Kabupaten berperan sebagai landasan operasional pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten.
Pasal 4
RTRW Kabupaten berfungsi untuk:
- a. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten;
- c. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten;
- d. acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta;
- e. pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten; dan
- f. dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.
Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pengaturan Paragraf 1 Muatan
Pasal 5
RTRW Kabupaten memuat:
- a. tujuan, kebijakan, dan strategi;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. penetapan kawasan strategis;
- e. arahan pemanfaatan ruang; dan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.
Paragraf 2
Wilayah Perencanaan
Pasal 6
- (1) Lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan ## BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI Bagian Kesatu Tujuan
Pasal 7
Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Kerinci sejahtera berbasiskan pada sumberdaya alam, dan infrastruktur yang layak dan terpadu, dengan
Pasal 8
- (1) Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten meliputi:
- a. pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui intensifikasi, ekstensifikasi lahan, diversifikasi dan modernisasi pertanian;
- c. pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pertanian dan sumber daya alam lainnya, serta wisata sesuai keunggulan dan potensi kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, terintegrasi dan dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan;
- d. pembangunan infrastruktur yang berkualitas untuk peningkatan aksesibilitas dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat;
- e. penguatan dan pemulihan hutan, kawasan lindung dan Taman Nasional Kerinci Seblat; dan
- f. penataan dan penyesuaian kawasan rawan bencana serta pengendaliannya.
- (2) Strategi pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumberdaya alam guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mengembangkan energi alternatif sebagai sumber listrik, seperti pembangkit listrik tenaga air, tenaga uap, tenaga surya, tenaga angin, biogas dan panas bumi;
- b. mengembangkan infrastruktur dan prasarana kawasan untuk menunjang pengembangan sumber energi yang terbarukan;
- c. mengembangkan kawasan pusat studi dan penelitian pengembangan pembangkit listrik sumber energi alternatif yaitu panas bumi, tenaga uap, dan tenaga air;
- d. mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosialekonomi, seperti hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan perkebunan; dan
- e. meningkatkan kapasitas sosial masyarakat dalam pemanfaatan sumber energi baru terbarukan.
- (3) Strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui intensifikasi, ekstensifikasi lahan, diversifikasi dan modernisasi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. meningkatkan produktivitas hasil perkebunan, pertanian dan kehutanan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan;
- b. memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
- c. meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi;
- d. meningkatkan sistem produksi dan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan serta kehutanan agar dapat meningkatkan nilai jual dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta meningkatkan perekonomian daerah; dan
- e. meningkatkan pemasaran hasil pertanian, kehutanan dan perkebunan melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta memfasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.
- (4) Strategi pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pertanian dan sumber daya alam lainnya serta wisata sesuai keunggulan dan potensi kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, terintegrasi dan dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. merencanakan dan mengembangkan kawasan pertanian dengan sistem modernisasi dan teknologi terpadu untuk meningkatkan kegiatan ekonomi berbasis agro;
- b. mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar;
- c. mengembangkan penelitian dan pengelolaan sumber daya pertanian, perkebunan dan kehutanan sehingga menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat, serta meningkatkan kualitas sumber daya pengelolaan melalui pengembangan pusat kajian dan penelitian agri-bisnis;
- d. meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih efektif; dan
- e. mengembangkan dan meningkatkan penataan kawasan daya tarik wisata.
- (5) Strategi pembangunan infrastruktur yang berkualitas untuk peningkatan aksesibilitas dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. membangun prasarana dan sarana transportasi terutama transportasi darat yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang namun tetap mempertimbangkan ketahanan terhadap ancaman bencana alam;
- b. meningkatkan aksesibilitas antar kawasan dalam wilayah maupun antar wilayah dengan wilayah sekitar Kabupaten;
- c. meningkatkan dan mengembangkan kawasan bandar udara Depati Parbo sebagai sarana transportasi udara guna melayani jalur penerbangan skala regional;
- d. membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap kawasan permukiman, termasuk fasilitas pemerintahan kabupaten yang baru;
- e. menyusun pedoman pembangunan prasarana, sarana dan infrastruktur tahan gempa; dan
- f. menyusun program dan membangun berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti letusan gunung api, gempa bumi, longsor, banjir, kebakaran hutan dan ancaman lainnya.
- (6) Strategi penguatan dan pemulihan hutan, kawasan lindung dan Taman Nasional Kerinci Seblat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. memantapkan tata batas kawasan lindung dan kawasan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi;
- b. menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan fungsi Taman Nasional Kerinci Seblat dan hutan lindung;
- c. meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
- d. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya keanekaragaman hayati dan objek daya tarik wisata alam hutan/ekowisata dan wisata hutan; dan
- e. menggalang kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan lindung terutama Taman Nasional Kerinci Seblat, hutan lindung dan cagar alam.
- (7) Strategi penataan dan penyesuaian kawasan rawan bencana serta pengendaliannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. menyusun dan melaksanakan rehabilitasi kawasan atas dampak bencana;
- b. menyusun dan merencanakan pengembangan kawasan evakuasi bencana;
- c. merencanakan dan menata secara rinci untuk kawasan rawan bencana ## BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG Bagian Kesatu Umum
Pasal 9
- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
- a. rencana sistem pusat kegiatan;
- b. rencana sistem prasarana utama; dan
- c. rencana sistem prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Penetapan: Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 8 Desember 2012

Penandatangan: BUPATI KERINCI, dto H. MURASMAN

Penetapan: Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 10 Desember 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2012 NOMOR 24
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua Rencana Sistem Pusat Kegiatan

## Pasal 10

Rencana sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dikembangkan secara hierarki dan dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai kebijakan nasional dan provinsi, potensi, dan rencana pengembangan wilayah kabupaten.

## Pasal 11

- (1) Rencana sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas: a. sistem perkotaan; dan b. sistem perdesaan.
2. (2)
3. Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan b. pusat Pelayanan Kawasan (PPK).
- (3) Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (4) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. perkotaan Siulak di Kecamatan Siulak yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat perdagangan dan jasa skala kabupaten, pariwisata, pusat pendidikan dan kebudayaan skala kabupaten, pusat peribadatan, pusat kesehatan, pusat rekreasi, olahraga dan wisata serta simpul transportasi.
- b. perkotaan Batang Sangir di Kecamatan Kayu Aro yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan dan jasa sub regional, pusat kesehatan skala kabupaten, pusat rekreasi, olahraga dan wisata, pendidikan, dan industri pengolahan; dan
- c. perkotaan Sanggaran Agung di Kecamatan Danau Kerinci yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, simpul transportasi, pusat perdagangan dan jasa sub regional, pusat kesehatan skala kabupaten, pusat rekreasi, olahraga dan wisata, pendidikan, dan industri pengolahan.
- (5) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. perkotaan Siulak Deras di Kecamatan Gunung Kerinci yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan, pusat kesehatan, pusat rekreasi, olahraga dan wisata, pusat pendidikan, dan pusat kegiatan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan;
- b. perkotaan Jujun di Kecamatan Keliling Danau yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan, pusat kesehatan, pusat rekreasi, olahraga dan wisata, pusat pendidikan, pusat kegiatan pengolahan hasil pertanian dan perikanan;
- c. perkotaan Semurup di Kecamatan Air Hangat yang berfungsi sebagai pusat pengembangan kesehatan, pusat kegiatan pertanian tanaman pangan, pusat kegiatan peternakan, pusat kegiatan industri kecil dan menengah, pusat kegiatan pariwisata; dan
- d. perkotaan Hiang di Kecamatan Sitinjau Laut yang berfungsi sebagai pusat pengembangan kegiatan penerbangan dan kebandarudaraan, pusat kegiatan pertanian tanaman pangan, pusat kegiatan industri kecil dan menengah, pusat kegiatan pendukung kepariwisataan kabupaten.
- (6) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. perdesaan Pelompek di Kecamatan Gunung Tujuh yang berfungsi sebagai pusat kegiatan pertanian hortikultura, pusat kegiatan peternakan pusat kegiatan pariwisata, pusat pengolahan hasil pertanian;
- b. perdesaan Sungai Lintang di Kecamatan Kayu Aro Barat yang berfungsi sebagai pusat kegiatan perkebunan, pengembangan kegiatan penunjang pariwisata, pusat kegiatan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, pusat perdagangan hasil pertanian dan perkebunan;
- c. perdesaan Mukai Pintu di Kecamatan Siulak Mukai yang berfungsi sebagai pusat kegiatan perkebunan, pengembangan kegiatan penunjang pariwisata, pusat kegiatan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, pusat perdagangan hasil pertanian dan perkebunan;
- d. perdesaan Air Panas Baru di Kecamatan Air Hangat Barat yang berfungsi sebagai pusat kegiatan pengembangan kesehatan, pusat kegiatan pertanian tanaman pangan, pusat kegiatan peternakan, pusat kegiatan industri kecil dan menengah, pusat kegiatan;
- e. perdesaan Sungai Tutung di Kecamatan Air Hangat Timur yang berfungsi sebagai pusat kegiatan peternakan, pusat kegiatan pertanian tanaman pangan, pusat kegiatan industri kecil dan menengah, pusat kegiatan pariwisata;
- f. perdesaan Koto Tuo di Kecamatan Depati VII yang berfungsi sebagai pusat kegiatan peternakan, pusat kegiatan pertanian tanaman pangan, pusat kegiatan industri kecil dan menengah;
- g. perdesaan Pondok di Kecamatan Bukit Kerman yang berfungsi sebagai pusat kegiatan perkebunan, pusat kegiatan pertanian tanaman hortikultura, pusat kegiatan pengolahan hasil pertanian dan pekebunan, pusat kegiatan pariwisata dan pusat pengembangan industri agro;
- h. perdesaan Lempur di Kecamatan Gunung Raya yang berfungsi sebagai pusat kegiatan perkebunan, pusat kegiatan pertanian tanaman hortikultura, pusat kegiatan pengolahan hasil pertanian dan pekebunan, pusat kegiatan pariwisata dan pusat pengembangan industri agro; dan
- i. perdesaan Tamiai di Kecamatan Batang Merangin yang berfungsi sebagai pusat kegiatan perkebunan, pengembangan kegiatan penunjang pariwisata, pusat kegiatan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, pusat perdagangan hasil pertanian dan perkebunan.

## Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) akan diatur dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang ditetapkan dengan peraturan daerah tersendiri.

## Bagian Ketiga

## Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama

## Pasal 13

Rencana sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi darat; dan
- b. sistem jaringan transportasi udara.

## Paragraf 1

## Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat

## Pasal 14

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:
- a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- b. jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jaringan jalan;
- b. prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- c. jaringan pelayanan lalu lintas.

## Pasal 15

- (1) Jaringan jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. jalan Kolektor Primer (JKP-2);
- b. jalan Lokal Primer (JLP);
- c. jalan Lingkungan Primer (Jling-P); dan
- d. jalan Strategis Nasional.
- (2) Jalan Kolektor Primer (JKP-2) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ruas Jalan Muara Imat - Simpang IV Tanjung Tanah - Simpang IV Sebukar - Batas Kota Sungai Penuh;
- b. ruas Jalan Semumu, Batas Kota Sei Penuh -Siulak Deras - Kayu Aro - Batas Provinsi Sumatera Barat;
- c. ruas Jalan Sanggaran Agung - Jujun - Batas Kota Sungai Penuh; dan
- d. ruas Jalan Jujun - Lempur.
- (3) Jalan lokal primer (JLP) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. ruas jalan Pelompek - Telun Berasap;
- b. ruas jalan Pelompek - Pauh Tinggi;
- c. ruas jalan Sungai Kering - Sangir;
- d. ruas jalan Bendung Air - Sungai Tanduk;
- e. ruas jalan Kersik Tuo - Danau Tinggi;
- f. ruas jalan Danau Tinggi - Siulak Deras Mudik;
- g. ruas jalan Danau Tinggi - Mukai Tinggi;
- h. ruas jalan Kersik Tuo - R-10;
- i. ruas jalan R-10 - Kebun Baru;
- j. ruas jalan Bedeng VIII - Kebun Baru;
- k. ruas jalan Patok IV - Sungai Jambu;
- l. ruas jalan Sungai Jambu - Sungai Tanduk;
- m. ruas jalan Sungai Lintang - Sungai Jambu;
- n. ruas jalan Bentok - Batu Hampar;
- o. ruas jalan Siulak Deras - Batu Hampar;
- p. ruas jalan Siulak Gedang - Koto Rendah;
- q. ruas jalan Simpang Goreng - Simpang Tutup;
- r. ruas jalan Lubuk Nagodang - Simpang Tanjung Tanah;
- s. ruas jalan Siulak Gedang - Mukai Tinggi;
- t. ruas jalan Siulak Gedang - Sungai Langkap;
- u. ruas jalan Dusun Balai - Koto Mudik;
- v. ruas jalan Semurup - Siulak Kecil;
- w. ruas jalan Desa Air Panas - Simpang Belui;
- x. ruas jalan Pasar Semurup - Pendung Semurup;
- y. ruas jalan Muara Semerah - Air Tenang;
- z. ruas jalan Belui Tinggi - Asrama Brimob;
38. aa. ruas jalan Simpang Belui - Kemantan;
39. bb. ruas jalan Koto Lanang - Belui;
- cc. ruas jalan Sungai Tutung - Koto Lanang;
- dd. ruas jalan Sungai Tutung - Pungut Mudik;
42. ee. ruas jalan Simpang IV Penawar - Pungut Hilir;
43. ff. ruas jalan Simpang IV Hiang - Simpang Betung Kuning;
44. gg. ruas jalan Simpang Betung Kuning - Pungut Mudik;
45. hh. ruas jalan Semerah - Koto Iman;
- ii. ruas jalan Simpang Aro - Penawar;
47. jj. ruas jalan Semerah (batas kabupaten) - Sebukar (batas kabupaten);
48. kk. ruas jalan Seleman - Tebing Tinggi;
- ll. ruas jalan Pendung Talang Genting - Sanggaran Agung; mm. ruas jalan Pendung Talang Genting - TPA;
50. nn. ruas jalan Tebing Tinggi - Pendung Talang Genting;
51. oo. ruas jalan Tanjung Pauh (batas kota) - Semerap;
52. pp. ruas jalan Renah Payo - Tanjung Syam;
53. qq. ruas jalan Simpang Jujun - Lolo Gedang;
54. rr. ruas jalan Pidung - Simpang Pondok;
55. ss. ruas jalan Lolo Kecil - Lempur Mudik;
56. tt. ruas jalan Lempur - Pelayang;
57. uu. ruas jalan Lolo Gedang - Selampaung;
- vv. ruas jalan Lolo Kecil - Lempur;
59. ww. ruas jalan Selampaung - Masgo/Kelok Sago;
- xx. ruas jalan Lempur - Lempur Hilir;
61. yy. ruas jalan Sungai Hangat - Pulau Sangkar;
62. zz. ruas jalan Lolo Gedang - Muak;
63. aaa. ruas jalan Tamiai - Renah Sako;
64. bbb. ruas jalan Tamiai - Muaro Pualu/Bedeng XII; dan
- ccc. ruas jalan bedeng VII - Muara Pulau.
- (4) Jalan lingkungan primer (Jling-P) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jalan kabupaten yang tidak termasuk dalam jalan dengan fungsi jalan kolektor primer (JKP-2) dan jalan lokal primer (JLP), yang menghubungkan antar pusat kegiatan didalam kawasan perdesaan dan jalan dalam kawasan perdesaan.
- (5) Jalan Strategis Nasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. ruas jalan Km 337,1, Kabupaten Merangin Sanggaran Agung;
- b. ruas jalan Sanggaran Agung - Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh; dan
- c. ruas jalan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh - Siulak Deras - Batas Sumatera Barat.

## Pasal 16

- (1) Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. terminal penumpang; dan
- b. terminal barang.
- (2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pembangunan terminal Tipe C di Kecamatan Siulak; dan
- b. pembangunan terminal Tipe C di Kecamatan Danau Kerinci.
- (3) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Gunung Raya dan Kecamatan Kayu Aro.

## Pasal 17

- (1) Jaringan pelayanan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b meliputi: a. angkutan penumpang; dan b. angkutan barang.
- (2) Angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan angkutan perdesaan dengan jalur meliputi:
- a. Telun Berasap - Pelompek - Sungai Sikai - Sungai Bendung Air - Pasar Sungai Tanduk - Koto Tuo Sungai Dalam - Siulak Gedang;
- b. Sungai Sikai - Kersik Tuo - Gunung Labu - Sungai Lintang - Batu Hampar - Sungai Renah - Sungai Betung Hilir - Simpang Tutup - Sungai Galampeh Koto Rendah- Siulak Gedang;
- c. Kersik Tuo - Sungai Jambu - Bedeng VIII - Batu Hampar - Siulak Deras - Lubuk Nagodang - Sungai Pegeh - Siulak Gedang;
- d. Pungut Tengah - Pungut Mudik - Sungai Medang Kemantan - Simpang Belui - Semurup;
- e. Siulak Gedang - Koto Rendah - Siulak Kecil - Air Panas Baru - Semurup;
- f. Siulak Gedang - Sungai Langkap - PendungHilir Semurup;
- g. Air Panas Baru - Belui Tinggi - Semumu -Semurup;
- h. Koto Tuo - Koto Lanang - Simpang IV Sungai Tutung, Kemantan Darat - Simpang Belui - Semurup;
- i. Pungut Hilir - Pondok Sungai Abu - Sungai Deras Sungai Tutung - Kemantan Darat - Simpang Belui Semurup;
- j. Muara Hemat - Tamiai - Lubuk Paku - Tarutung Pulau Pandan - Sanggaran Agung;
- k. Lempur - Tanjung Syam - Jujun - Tanjung Batu Sanggaran Agung;
- l. Pulau Sangkar - Pondok - Kebun Baru - Lolo Hilir Muak - Pidung - Sanggaran Agung;
- m. Hiang Sakti - Ambai Bawah - Pendung Talang Genting - Koto Baru Sanggaran Agung;
- n. Jujun - Tanjung Batu - Pidung - Sanggaran Agung;
- o. Pulau Tengah - Semerap - Tanjung Pauh - Semerah Hiang - Kota Sungai Penuh- Semumu - Semurup;
- p. Pulau Tengah - Semerap - Tanjung Pauh - Kota Sungai Penuh - Semumu - Semurup; dan
- q. Pulau Tengah - Semerap - Tanjung Pauh - Semerah Hiang - Betung Kuning - Kemantan Hilir - Sungai Tutung - Semumu - Semurup.
- (3) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan angkutan barang dengan jalur Gunung Raya-Bangko-Kota Jambi;
- b. pengembangan angkutan barang dengan jalur Gunung Raya-Kota Sungai Penuh-Kota Padang (Provinsi Sumatera Barat);
- c. pengembangan angkutan barang dengan jalur Gunung Raya-Kota Sungai Penuh-Tapan (Provinsi Sumatera Barat)-Mukomuko (Provinsi Bengkulu);
- d. pengembangan angkutan barang dengan jalur Kayu Aro-Kota Padang (Provinsi Sumatera Barat);
- e. pengembangan angkutan barang dengan jalur Kayu Aro-Kota Sungai Penuh-Tapan (Provinsi Sumatera Barat)- Mukomuko (Provinsi Bengkulu); dan
- f. pengembangan angkutan barang dengan jalur Kayu Aro-Kota Sungai Penuh-Bangko-Kota Jambi.

## Pasal 18

Angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b berupa pengembangan dermaga khusus penunjang pariwisata meliputi:

- a. pengembangan dermaga Sanggaran Agung di Kecamatan Danau Kerinci;
- b. pembangunan dermaga Koto Petai di Kecamatan Danau Kerinci;
- c. pembangunan dermaga Semerap di Kecamatan Keliling Danau; dan
- d. pembangunan dermaga Jujun di Kecamatan Keliling Danau.

## Paragraf 2

## Rencana Sistem Transportasi Udara

## Pasal 19

- (1) Rencana sistem transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri atas:
- a. tatanan kebandarudaraan; dan
- b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan Bandar Udara Depati Parbo di Kecamatan Sitinjau Laut sebagai bandar udara pengumpan.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi ruang udara di sekitar wilayah kabupaten dan Kota Sungai Penuh dan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (4) Penataan ruang pada kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Keempat Rencana Sistem Prasarana Lainnya

Pasal 20

Rencana sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. sistem energi dan kelistrikan;
- b. sistem telekomunikasi;
- c. sistem pengelolaan sumberdaya air; dan
- d. sistem prasarana wilayah lainnya.

## Paragraf 1

## Rencana Sistem Energi dan Kelistrikan

## Pasal 21

- (1) Rencana sistem energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi:
- a. pembangkit tenaga listrik; dan
- b. transmisi tenaga listrik.
- (2) Pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lempur di Kecamatan Gunung Raya;
- b. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Merangin, di Kecamatan Batang Merangin;
- c. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Telun Berasap di Kecamatan Gunung Tujuh;
- d. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Pulau Tengah di Kecamatan Keliling Danau;
- e. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Napal Melintang di Kecamatan Gunung Kerinci;
- f. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Batu Hampar di Kecamatan Kayu Aro Barat;
- g. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Sungai Dedap di Kecamatan Siulak;
- h. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Pondok, Kecamatan Bukit Kerman;
- i. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Lubuk Tabun, Kecamatan Siulak Mukai;
- j. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) meliputi Kecamatan Air Hangat Barat, Kecamatan Air Hangat Timur dan Kecamatan Gunung Raya;
- k. pengembangan potensi sumber energi baru dan terbaharukan lainnya di setiap kecamatan dalam wilayah kabupaten.
- (3) Transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan Gardu Induk Kayu Aro di Kecamatan Kayu Aro memiliki jaringan distribusi Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dengan jalur melalui Batang Sangir, Pelompek, dan Siulak Deras;
- b. pembangunan Gardu Induk di Kecamatan Batang Merangin dan Kecamatan Gunung Raya;
- c. pengembangan Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan jalur melalui Kecamatan Batang Merangin, Kecamatan Bukit Kerman, Kecamatan Danau Kerinci, Kecamatan Sitinjau Laut, Kecamatan Air Hangat Timur, Kota Sungai Penuh, Kecamatan Depati VII, Kecamatan Air Hangat dan Kecamatan Siulak; dan
- d. pembangunan Transmisi dengan jalur melalui Kecamatan Batang Merangin, Kecamatan Bukit Kerman, Kecamatan Gunung Raya, Kecamatan Keliling Danau dan Kota Sungai Penuh.

## Paragraf 2

## Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 22

- (1) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi:
- a. jaringan kabel; dan
- b. jaringan nirkabel.
- (2) Jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengembangan dan pembangunan jaringan kabel di seluruh kecamatan di Kabupaten Kerinci.
- (3) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b berupa penataan dan efesiensi menara telekomunikasi atau Base Tranceiver Station (BTS) yang meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Kerinci.
- (4) Ketentuan mengenai pengaturan menara telekomunikasi bersama diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Paragraf 3

## Rencana Sistem Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 23

- (1) Sistem pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi: a. wilayah sungai (WS);
- b. cekungan air tanah (CAT);
- c. jaringan irigasi;
- d. jaringan air baku untuk air bersih; dan
- e. pengendalian daya rusak air.
- (2) Wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. WS Batanghari yang merupakan WS lintas provinsi Jambi-Sumatera Barat; dan
- b. WS Teramang Moar yang merupakan WS lintas Provinsi Jambi-Provinsi Bengkulu.
- (3) Cekungan air tanah (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. CAT Bangko-Sarolangun;
- b. CAT Kayu Aro-Padang Aro;
- c. CAT Painan-Lubuk Pinang; dan
- d. CAT Sungai Penuh.
- (4) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melayani DI dengan luas kurang lebih 29.119 (dua puluh sembilan ribu seratus sembilan belas) hektar yang terdiri dari:
- a. DI kewenangan nasional meliputi:
1. DI Sei Siulak Deras dengan luas kurang lebih 3.628 (tiga ribu enam ratus dua puluh delapan) hektar; dan
2. DI Sei Batang Sangkir dengan luas kurang lebih 5.801 (lima ribu delapan ratus satu) hektar.
- b. DI kewenangan pemerintah provinsi meliputi DI Sei Tanduk dengan luas kurang lebih 1.265 (seribu dua ratus enam puluh lima) hektar;
- c. DI kewenangan pemerintah kabupaten dengan luas kurang lebih 18.470 (delapan belas ribu empat ratus tujuh puluh) hektar terdiri dari:
1. Daerah irigasi (D.I) semi teknis ; dan
2. Daerah irigasi (D.I) sederhana ;
- d. Daerah irigasi semi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat (1) dengan luas 5.731 (lima ribu tujuh ratus tiga puluh satu) hektar meliputi :
1. D.I. Sungai Rumpun di Kecamatan Gunung Tujuh;
2. D.I. Bumbun Duri di Kecamatan Gunung Tujuh;
3. D.I. Sungai Sikai di Kecamatan Gunung Tujuh;
4. D.I. Sungai Cubadak di Kecamatan Gunung Kerinci;
5. D.I. Simpang Tutup di Kecamatan Gunung Kerinci;
6. D.I. Sungai Tanjung Genting di Kecamatan Gunung Kerinci;
7. D.I. Sungai Koto Rendah di Kecamatan Siulak;
8. D.I. Sungai Bukit Sembayang di Kecamatan Siulak;
9. D.I. Sungai Dadap di Kecamatan Siulak;
10. D.I. Sungai Kuning di Kecamatan Siulak Mukai;
11. D.I. Sungai Dusun Baru Semurup di Kecamatan Air Hangat;
12. D.I. Pendung Mudik di kecamatan Air Hangat;
13. D.I. Sungai Semurup di kecamatan Air Hangat;
14. D.I. Sungai Gunung Selasih di Kecamatan Air Hangat;
15. D.I. Sungai Tutung di kecamatan Air Hangat Timur;
16. D.I. Sungai Pungut Mudik di Kecamatan Air Hangat Timur;
17. D.I. Sungai Pungut Tengah di Kecamatan Air Hangat Timur;
18. D.I. Sungai Pungut Hilir di Kecamatan Air Hangat Timur;
19. D.I. Belui Tinggi di Kecamatan Depati VII;
20. D.I. Sungai Hiang di Kecamatan Sitinjau Laut;
21. D.I. Sungai Cupak di Kecamatan Danau Kerinci;
22. D.I. Sungai Rajo Sulaiman di Kecamatan Danau Kerinci;
23. D.I. Sungai Talang Kemulun di Kecamatan Danau Kerinci;
24. D.I. Sungai Koto Tengah Seleman di Kecamatan Danau Kerinci;
25. D.I. Sungai Lubuk Pagar di Kecamatan Keliling Danau;
26. D.I. Sungai Tapan di Kecamatan Keliling Danau;
27. D.I. Sungai Air Jujun I di Kecamatan Keliling Danau;
28. D.I. Sungai Air Jernih di Kecamatan Keliling Danau;
29. D.I. Sungai Pasar Kerman di Kecamatan Bukit Kerman;
30. D.I. Sungai Lumpur di Kecamatan Gunung Raya;
31. D.I. Sungai Talang Kemuning di Kecamatan Gunung Raya;
32. D.I. Sungai Masgo di Kecamatan Gunung Raya;
33. D.I. Sungai Air Lintah di Kecamatan Batang Merangin; dan
34. D.I. Sungai Renah Sako di Kecamatan Batang Merangin.
- e. Daerah Irigasi Sederhana sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat (2) merupakan irigasi kewenangan pemerintah kabupaten dengan luas 12.739 (dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) hektar yang tersebar di setiap wilayah kecamatan.
- (5) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan dan pengolahan sumber air baku meliputi: Sungai Batang Merao, Sungai Pendung, Sungai Medang, Sungai Air Mukai, Sungai Sikabu, Sungai Gunung Lumut, Sungai Ambai, Sungai Sangkir, Sungai Batang Merangin, Danau Kerinci, Danau Lingkat, Muara Sungai Tanduk, Muara Sungai Lintang, Muara Sungai Pelompek, Muara Telago, Sungai Siulak Kecil, Muara Talang Kemuning, Sungai Sidik, Sungai Temiai, Sungai Dedap, Sungai Buai, Sungai Jujun, Sungai Lolo, Sungai Perikan, Sungai Batu Hampar, Sungai Imat, Sungai Masgo, Sungai Renah Peko; dan
- b. peningkatan pelayanan air bersih sistem perpipaan di seluruh kabupaten.
- (6) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g mencakup upaya pencegahan, penangggulangan, dan pemulihan daya rusak air berupa pembangunan stabilisasi tebing sungai, bendungan pada:
- a. Sungai Sangir di Kecamatan Gunung Tujuh;
- b. Sungai Batang Merao di Kecamatan Gunung Kerinci, Kecamatan Siulak Mukai, Kecamatan Air Hangat, dan Kecamatan Depati VII;
- c. Sungai Mukai di Kecamatan Siulak Mukai;
- d. Sungai Lempur di Kecamatan Gunung Raya;
- e. Sungai Batang Sangkir di Kecamatan Sitinjau Laut;
- f. Sungai Buai di Kecamatan Keliling Danau; dan
- g. Sungai Jujun di Kecamatan Keliling Danau.

## Paragraf 4

## Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya

## Pasal 24

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi:
- a. sistem persampahan;
- b. sistem penyediaan air minum;
- c. sistem pengelolaan air limbah;
- d. sistem jaringan drainase; dan
- e. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (2) Sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah dengan luas lebih kurang 2 (dua) hektar menggunakan sistem lahan urug saniter di Kecamatan Gunung Kerinci dengan area pelayanan meliputi:
1. Kecamatan Gunung Kerinci;
2. Kecamatan Siulak;
3. Kecamatan Kayu Aro;
4. Kecamatan Gunung Tujuh;
5. Kecamatan Air Hangat;
6. Kecamatan Depati VII;
7. Kecamatan Siulak Mukai;
8. Kecamatan Kayu Aro Barat; dan
9. Kecamatan Air Hangat Barat.
- b. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Pendung Talang Genting di Kecamatan Danau Kerinci seluas kurang lebih 5 (lima) hektar menggunakan sistem lahan urug saniter dengan area pelayanan meliputi:
1. Kecamatan Sitinjau Laut;
2. Kecamatan Batang Merangin;
3. Kecamatan Keliling Danau;
4. Kecamatan Gunung Raya;
5. Kecamatan Air Hangat Timur;
6. Kecamatan Danau Kerinci; dan
7. Kecamatan Bukit Kerman.
- c. pengembangan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten; dan
- d. peningkatan jaringan pelayanan sampah di kawasan perkotaan.
- (3) Sistem penyediaan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sistem penyediaan air minum melalui PDAM yang melayani seluruh wilayah kabupaten; dan
- b. distribusi air minum melalui jaringan pipa sepanjang jalan utama meliputi seluruh kecamatan di wilayah kabupaten.
- (4) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengelolaan limbah domestik berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal terdapat di Perkotaan Siulak, Perkotaan Batang Sangir, dan Perkotaan Sanggaran Agung;
- b. pengelolaan limbah domestik berupa septic tank terdapat di Perkotaan Siulak Deras, Perkotaan Jujun, Perkotaan Semurup, dan Perkotaan Hiang;
- c. pengelolaan limbah non domestik terdapat di PTP VI Kayu Aro Perkotaan Batang Sangir; dan
- d. pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) terdapat di Kecamatan Gunung Raya, Kecamatan Gunung Kerinci dan Kecamatan Siulak.
- (5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. jaringan drainase primer meliputi:
1. Sungai Batang Merao;
2. Sungai Batang Merangin;
3. Sungai Sangir;
4. Sungai Buai;
5. Sungai Lempur;
6. Sungai Batang Sangkir;
7. Sungai Mukai; dan
8. Sungai Jujun.
- b. jaringan drainase sekunder terdapat di sepanjang jaringan jalan utama perkotaan dan perdesaan.
- (6) Jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana banjir berupa pengembangan ruas jalan utama disetiap kawasan permukiman dan mengarahkan jalur pergerakan transportasi menuju jalan lokal primer (JLP) dan jalan kolektor II (JKP-II) untuk:
1. kecamatan Gunung Tujuh;
2. kecamatan Kayu Aro;
3. kecamatan Kayu Aro Barat;
4. kecamatan Gunung Kerinci;
5. kecamatan Siulak;
6. kecamatan Siulak Mukai;
7. kecamatan Air Hangat Barat;
8. kecamatan Air Hangat;
9. kecamatan Air Hangat Timur;
10. kecamatan Depati VII;
11. kecamatan Sitinjau Laut;
12. kecamatan Danau Kerinci;
13. kecamatan Keliling Danau; dan
14. kecamatan Bukit Kerman.
- b. jalur evakuasi bencana tanah longsor berupa pengembangan ruas jalan utama disetiap kawasan permukiman dan mengarahkan jalur pergerakan transportasi menuju jalan lokal primer (JLP) dan jalan kolektor II (JKP-II) untuk setiap kecamatan dalam wilayah kabupaten.
- c. jalur evakuasi bencana letusan gunung api meliputi:
- a. pembangunan ruas jalan Pelompek - Pauh Tinggi Sungai Kuning -Limbur Lubuk Mingkuang, Kabupaten Bungo; dan
- b. pembangunan ruas jalan Sungai Tanduk - Danau Tinggi - Sungai Kuning - Limbur Lubuk Mingkuang, Kabupaten Bungo.
- d. jalur evakuasi bencana gempa bumi berupa pengembangan ruas jalan Lempur Mudik - Renah Kemumu, Kabupaten Merangin;
- e. jalur evakuasi bencana gempa bumi dan tsunami berupa pengembangan ruas jalan Lempur Mudik Sungai Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;
- f. ruang evakuasi bencana banjir di gedung sekolah, pasar, puskesmas dan lapangan di kecamatan:
1. kecamatan Gunung Tujuh;
2. kecamatan Kayu Aro;
3. kecamatan Kayu Aro Barat;
4. kecamatan Gunung Kerinci;
5. kecamatan Siulak;
6. kecamatan Siulak Mukai;
7. kecamatan Air Hangat Barat;
8. kecamatan Air Hangat;
9. kecamatan Air Hangat Timur;
10. kecamatan Depati VII;
11. kecamatan Sitinjau Laut;
12. kecamatan Danau Kerinci;
13. kecamatan Keliling Danau; dan
14. kecamatan Bukit Kerman.
- g. ruang evakuasi bencana tanah longsor di gedung sekolah, masjid, lapangan terbuka, dan puskesmas yang tersebat di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten.
- h. ruang evakuasi bencana gempa bumi berupa pengembangan lapangan terbuka yang tersebar di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten.
- i. ruang evakuasi bencana letusan gunung api berupa pembangunan titik evakuasi di Desa Sungai Kuning Kecamatan Siulak Mukai.
- j. ruang evakuasi bencana angin puting beliung berupa bangunan fasilitas umum di setiap kecamatan di wilayah kabupaten.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jalur evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IV

## RENCANA POLA RUANG

## Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten meliputi:
- a. kawasan lindung; dan
- b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan sosial, ekonomi, budaya, agama dan pertanahan keamanan, maka beberapa wilayah yang berada dalam kawasan hutan dan telah dimasukkan dalam peta rencana pola ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, diusulkan perubahan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangn yang berlaku.
- (4) Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tertuang dalm Lampiran III dan Lampiran III.a peraturan daerah ini.

## Bagian Kedua

## Kawasan Lindung

Pasal 26

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
- d. kawasan rawan bencana alam.

## Paragraf 1

## Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 27

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a berupa kawasan resapan air.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten.

## Paragraf 2

## Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 28

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b meliputi :
- a. kawasan sempadan sungai;
- b. kawasan sempadan danau;
- c. kawasan sempadan mata air; dan
- d. Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berjarak 100 (seratus) meter dari kiri kanan sungai besar dengan luas lebih kurang 1.920 (seribu sembilan ratus dua puluh) hektar meliputi:
- a. sungai Batang Merao;
- b. sungai Batang Merangin;
- c. sungai Sangir;
- d. sungai Buai;
- e. sungai Lempur;
- f. sungai Batang Sangkir;
- g. sungai Mukai; dan
- h. sungai Jujun.
- (3) Kawasan sempadan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjarak 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi dengan luas lebih kurang 1.129 (seribu seratus dua puluh sembilan) hektar di sekeliling Danau Kerinci, Danau Lingkat, Danau Kaco, Danau Kecil, Danau Belibis, Danau Duo dan Danau Gunung Tujuh.
- (4) Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan jarak 200 (dua ratus) meter di sekeliling mata air di luar kawasan permukiman dan 100 (seratus) meter sekeliling mata air di dalam kawasan permukiman.
- (5) Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di seluruh kawasan perkotaan, meliputi:
- a. RTH publik berupa taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai dan pantai dengan luas 345 (tiga ratus empat puluh lima) hektar atau kurang lebih 21 (dua puluh satu) persen dari luas seluruh kawasan perkotaan;
- b. RTH privat berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan dengan luas 181 (seratus delapan puluh satu) hektar atau kurang lebih 11 (sebelas) persen dari luas seluruh kawasan perkotaan; dan
- c. ketentuan lebih lanjut mengenai RTH Perkotaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang.

## Paragraf 3

## Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 29

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c meliputi taman nasional.
- (2) Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Taman Nasional Kerinci Seblat dengan luas kurang lebih 194.216 (seratus sembilan puluh empat ribu dua ratus enam belas) hektar yang tersebar diseluruh kecamatan di wilayah kabupaten.

## Paragraf 4 Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 30

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d terdiri atas:
- a. kawasan rawan bencana banjir;
- b. kawasan rawan bencana tanah longsor;
- c. kawasan rawan bencana gempa bumi;
- d. kawasan rawan bencana letusan gunung berapi; dan
- e. kawasan rawan bencana angin puting beliung.
- (2) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori tingkat kerawanan tinggi meliputi:
- a. Kecamatan Gunung Tujuh;
- b. Kecamatan Kayu Aro:
- c. Kecamatan Kayu Aro Barat;
- d. Kecamatan Gunung Kerinci;
- e. Kecamatan Siulak:
- f. Kecamatan Siulak Mu