PERATURAN WALIKOTA BI Nomor 19 Tahun 2013 tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINANDI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAHKOTA BITUNG WALIKOTA BITUNG, (berlaku 16 Juni 2013)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
- a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penyelenggaraan pelayanan Perizinan Terpadu agar tercapai kepuasan masyarakat terutama para pelaku usaha, perlu penetapan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bitung, yang merupakan dasar pelaksanaan pelayanan perizinan, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Badan Pelayanan PerizinanTerpadu dan Penanaman Modal Daerah Kota Bitung;
1. Staatsblaad Tahun 1926 Nomor 226 tentang UndangUndang Gangguan ( Hinder Ordonantie ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblaad Tahun 1940 Nomor 450;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Minyak dan Gas Bumi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 247);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
20. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan, Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
32. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 22);
33. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
35. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Rayon;
36. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan;
37. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/MDAG/PER/9/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/MDAG/PER/9/2009 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
38. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/ MDAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
39. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Daerah Usaha Bagi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum;
40. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
43. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
45. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
46. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tatacara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
47. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
48. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1455.K/40/MEN/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang
- Usaha Bagi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Sendiri, Usaha Bagi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik;
49. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 87);
50. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 90);
51. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2009Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 99);
52. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bitung(Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2009Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 100);
53. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pemanfaatan Air Tanah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 105);
54. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 106);
55. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 110);
56. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2012tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2012Nomor 20);
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KOTA BITUNG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Bitung.
3. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disingkat BPPT dan PMD adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kota Bitung.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kota Bitung.
5. Instansi Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha yang dijalankan serta melakukan pengawasan terhadap izin yang dikeluarkan sesuai bidang tugas masing-masing.
6. Kepala Instansi Teknis adalah Kepala Satuan Perangkat Daerah yang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha yang dijalankan serta melakukan pengawasan terhadap izin yang dikeluarkan sesuai bidang tugas masing-masing.
7. Standar Operasional Prosedur, yang selanjutnya disingkat SOP adalah tahapan yang dilalui untuk menyelesaikan tugas pelayanan perizinan di BPPT dan PMD Kota Bitung
8. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota Bitung untuk kepentingan orang pribadi atau badan
9. Perizinan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Walikota atau Kepala BPPT dan PMD ## BAB II
RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Peraturan Walikota ini mengatur SOP pada BPPT dan PMD Kota Bitung yang meliputi :
- a. jenis izin;
- b. persyaratan perizinan;
- c. klasifikasi izin;
- d. biaya;
- e. waktu penyelesaian;
- f. penomoran;
- g. mekanisme pelayanan dan proses pembuatan izin;
- h. tata cara pengaduan; dan
- i. penanaman modal.
JENIS PELAYANAN
BAB III - JENIS PELAYANAN
Pasal 3
Pelayanan di BPPT dan PMD Kota Bitung adalah pelayanan perizinan.
BAB III - JENIS PELAYANAN
Pasal 4
Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :
1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
4. Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal;
5. Izin Usaha Penanaman Modal;
6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
7. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
8. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal ( Merger );
9. Izin Pembukaan Kantor Cabang;
10. Izin Mendirikan, Merubah dan Menambah Bangunan (IMB);
11. Izin Gangguan (HO);
12. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (IPTMB);
13. Izin Trayek;
14. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
15. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
16. Tanda Daftar Gudang (TDG);
17. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
18. Izin Usaha Industri (IUI);
19. Tanda Daftar Industri (TDI);
20. Surat Izin Usaha Perikanan;
21. Surat Izin Penangkapan Ikan;
22. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan;
23. Surat Izin Usaha Pariwisata;
24. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
25. Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT);
26. Surat Izin Pengusahaan/Pemakaian Air Tanah (SIPA);
27. Izin Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM);
28. Izin Pembuangan Air Limbah;
29. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
30. Izin Penyaluran Bahan Bakar Khusus (BBK);
31. Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
32. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri/Izin Operasi (IO); dan
33. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUPTL).
TATA CARA MEMPEROLEH IZIN
BAB IV - TATA CARA MEMPEROLEH IZIN
Pasal 5
- (1) Untuk memperoleh izin yang diterbitkan oleh BPPT dan PMD harus mengajukan permohonan tertulis kepada BPPT dan PMD dengan menggunakan formulir yang disediakan serta melampirkan persyaratan masing-masing izin.
- (2) Jenis izin, dasar hukum, persyaratan serta prosedur/tata cara memperoleh izin secara rincisebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I Peraturan Walikota ini.

## BAB V

## KLASIFIKASI DAN BIAYA

## Pasal 6

- (1) Izin diklasifikasi berdasarkan jenis.
- (2) Biaya yang kenakan dalam memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- (3) Klasifikasi izin, struktur dan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

## BAB VI

## WAKTU PENYELESAIAN

## Pasal 7

- (1) Waktu penyelesaian pelayanan perizinan merupakan standar waktu penyelesaian maksimal dalam pelayanan perizinan.
- (2) Waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan berlaku apabila berkas lengkap.
- (3) Standar waktu penyelesaian pelayanan perizinan oleh BPPT dan PMD sesuai sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

## BAB VII

## PENOMORAN

## Pasal 8

- Penomoran dibagi menjadi 2 (dua) jenis, meliputi:
- (1) a. nomor berkas permohonan; dan
- b. nomor izin.
- (2) Penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pencantuman nomor pada berkas permohonan sesuaidengan nomor urut berkas yang masuk setelah berkas dianggap lengkap.
- (3) Penomoran izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pencantuman nomor pada izin yang diterbitkan oleh BPPT dan PMD.
- (4) Tata cara penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Walikota ini.

## BAB VIII

## MEKANISME PELAYANAN DAN PROSES PEMBUATAN IZIN

## Pasal 9

Mekanisme pelayanan dan proses pembuatan izin pada BPPT dan PMD sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Walikota ini.

## BAB IX

## MEKANISME DAN TATACARA PENGADUAN

## Pasal 10

- (1) Apabila ada ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas atau pejabat pada BPPT dan PMD, masyarakat dapat melakukan pengaduan.
- (2) Mekanisme dan tatacara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran V Peraturan Walikota ini.

## BAB X

## PENANAMAN MODAL

## Pasal 11

- (1) Pelaku Usaha/penanam modal wajib memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah Izin dari Pemerintah Daerah Kota, dalam rangka memulai usaha;
- (2) Izin Prinsip dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bitung melalui BPPT dan PMD Kota Bitung atas pelimpahan kewenangan BKPM RI dengan menggunakan Sistim Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE);
- (3) Setelah mendapatkan Izin Prinsip, Pelaku usaha wajib melaporkan kegiatan penanaman modalnya secara berkala melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);

## BAB XI

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 12

Pada saat peraturan ini mulai berlaku,Penetapan Standar Pelayanan masingmasing izin, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

## BAB XII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 13

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bitung Nomor 22 Tahun 2009 tentang Sistim dan Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bitung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 14


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

PARAF HIERARKI

Wakil Walikota

Sekretaris Daerah Kota

Asisten Administrasi Umum

Kabag. Hukum

Kasubag Perundang-undangan

Staf Pengelola

Ditetapkan di Bitung Pada tanggal 16 JUNI 2013

WALIKOTA BITUNG ,


HANNY SONDAKH

PARAF KOORDINASI

Kepala BPPT dan PMD

Kabid. Pelayanan Perizinan

Kasubid. Administrasi Perizinan

Diundangkan di Bitung Pada tanggal 21 Juni 2013 SEKRETARIS DAERAH KOTA, ttd

Drs. EDISON HUMIANG, M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP.19610804 198603 1 016

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2013 NOMOR 74

LAMPIRAN I

: PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR : 19 TAHUN 2013 16 juni 2013 : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KOTA BITUNG

TANGGAL :

TENTANG

## JENIS IZIN, DASAR HUKUM, PERSYARATAN DAN PROSEDUR/TATA CARA

| NO | JENIS IZIN | DASAR HUKUM | PERSYARATAN | PROSEDUR/TATA CARA |
|------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL | 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal; 2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tatacara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal; 3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik; 4. Peraturan Daerah Kota Bitung No. 6 Tahun 2009 Tentang Tatacara Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing. | 1. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya; 2. Fotocopy Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan atas perubahan dari Menteri Hukum dan HAM; 3. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; 4. Fotocopy KTP; 5. Keterangan rencana kegiatan; 6. Rekomendasi dari Kementerian/Lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha; 7. Permohonan ditandatangani diatas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagai pemohon; 8. Hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan. | 1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan / CS; 2. Pemeriksaan berkas dan input data awal (tanda terima) melalui SPIPISE (terkoneksi dengan server BKPM- RI); 3. Pemeriksaan lapangan 4. Input data perusahaan melalui SPIPISE; 5. Pemeriksaan, pencetakan dan penomoran serta pengesahan izin oleh pejabat yang berwenang; |

| | | | | 6. Penyerahan Izin (SK). |
|----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL | Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tatacara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik; Peraturan Daerah Kota Bitung No. 6 Tahun 2009 Tentang Tatacara Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing. | 1. Fotocopy Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Usaha dan perubahannya bila ada; 2. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya; 3. Fotocopy Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan atas perubahan dari Menteri Hukum dan HAM; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; 5. Fotocopy KTP; 6. Keterangan rencana kegiatan; 7. Fotocopy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); 8. Rekomendasi dari Kementerian/Lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha; 9. Rekapitulasi data seluruh proyek/kegiatan perusahaan; 10. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir; 11. Pemeriksaan lapangan apabila diperlukan; 12. Permohonan ditandatangani diatas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagai pemohon; 13. Surat Kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh | 1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan / CS; 2. Pemeriksaan berkas dan input data awal (tanda terima) melalui SPIPISE (terkoneksi dengan server BKPM- RI); 3. Pemeriksaan ke lapangan (apabila diperlukan); 4. Input data perusahaan melalui SPIPISE; 5. Pemeriksaan, pencetakan dan penomoran serta pengesahan izin oleh pejabat yang berwenang; 6. Penyerahan Izin (SK). |

| | | | direksi/pimpinan perusahaan. | |
|----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | IZIN PRINSIP PERUBAHAN PENANAMAN MODAL | 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal; 2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tatacara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal; 3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik; 4. Peraturan Daerah Kota Bitung No. 6 Tahun 2009 Tentang Tatacara Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing. | 1. Fotocopy Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Usaha dan seluruh perubahannya bila ada; 2. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya; 3. Fotocopy Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan atas perubahan dari Menteri Hukum dan HAM; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; 5. Data pendukung untuk perubahan yang dimohonkan; 6. Rekomendasi dari Kementerian/Lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha; 7. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir; 8. Hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan 9. Permohonan ditandatangani diatas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagai pemohon; 10. Surat Kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan. | 1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan / CS; 2. Pemeriksaan berkas dan input data awal (tanda terima) melalui SPIPISE (terkoneksi dengan server BKPM- RI); 3. Pemeriksaan ke lapangan (apabila diperlukan); 4. Input data perusahaan melalui SPIPISE; 5. Pemeriksaan, pencetakan dan penomoran serta pengesahan izin oleh pejabat yang berwenang; 6. Penyerahan Izin (SK). |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | IZIN PRINSIP PENGGABUNGA N PENANAMAN MODAL | 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal; 2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tatacara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal; 3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik; 4. Peraturan Daerah Kota Bitung No. Tahun 2009 Tentang Tatacara Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing. | 6 Dari masing-masing perusahaan yang akan bergabung: 1. Fotocopy Izin Prinsip dan Izin Usaha dan/atau seluruh perubahannya; 2. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya; 3. Fotocopy Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan atas perubahan dari Menteri Hukum dan HAM; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; 5. Kesepakatan penggabungan perusahaan yang dituangkan dalam bentuk : Fotocopy RUPS, atau Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris. 6. Data pendukung untuk perubahan yang dimohonkan; 7. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir; 8. Pemeriksaan lapangan apabila diperlukan; 9. Laporan/Neraca Keuangan Perusahaan apabila sumber pembiayaan dibiayai melalui laba ditanam kembali; 10. Rekapitulasi data proyek; 11. Permohonan ditandatangani diatas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagai pemohon; 12. Surat Kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh | 1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan / CS; 2. Pemeriksaan berkas dan input data awal (tanda terima) melalui SPIPISE (terkoneksi dengan server BKPM- RI); 3. Pemeriksaan ke lapangan (apabila diperlukan); 4. Input data perusahaan melalui SPIPISE; 5. Pemeriksaan, pencetakan dan penomoran serta pengesahan izin oleh pejabat yang berwenang; 6. Penyerahan Izin (SK). |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | IZIN USAHA PENANAMAN MODAL | 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal; 2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tatacara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal; 3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik; 4. Peraturan Daerah Kota Bitung No. 6 Tahun 2009 Tentang Tatacara Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing. | 1. Fotocopy perizinan berupa Pendaftaran/Izin Prinsip/Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha/Izin Kementrian/Lembaga/Dinas terkait yang telah dimiliki; 2. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya; 3. Fotocopy Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan atas perubahan dari Menteri Hukum dan HAM; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; 5. Fotocopy bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor/gudang; 6. Fotocopy Izin Gangguan (HO); 7. Fotocopy SITU; 8. Fotocopy dokumen dan persetujuan/pengesahan AMDAL atau UKL- UPL 9. Fotocopy Izin Lingkungan untuk perusahaan yang telah memiliki AMDAL dan UKL-UPL; 10. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir; 11. Permohonan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan stempel perusahaan; 12. Surat Kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh | 1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan / CS; 2. Pemeriksaan berkas dan input data awal (tanda terima) melalui SPIPISE (terkoneksi dengan server BKPM- RI); 3. Pemeriksaan ke lapangan (apabila diperlukan); 4. Input data perusahaan melalui SPIPISE; 5. Pemeriksaan, pencetakan dan penomoran serta pengesahan izin oleh pejabat yang berwenang; 6. Penyerahan Izin (SK). |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | IZIN USAHA PERLUASAN PENANAMAN MODAL | 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal; 2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tatacara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal; 3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik; 4. Peraturan Daerah Kota Bitung No. Tahun 2009 Tentang Tatacara Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing. | 6 1. Fotocopy perizinan yang dimiliki berupa Pendaftaran/Izin Prinsip/Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha; 2. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya; 3. Fotocopy Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan atas perubahan dari Menteri Hukum dan HAM; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; 5. Fotocopy bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor/gudang; 6. Fotocopy Izin Gangguan (HO); 7. Fotocopy SITU; 8. Fotocopy dokumen dan persetujuan/pengesahan AMDAL atau UKL- UPL ; 9. Fotocopy Izin Lingkungan untuk perusahaan yang telah memiliki AMDAL dan UKL-UPL; 10. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir; 11. Rekapitulasi jenis dan kapasitas produksi, investasi dan sumber pembiayaan dari izin- izin usaha yang pernah dimiliki; 12. Permohonan ditandatangani oleh direksi/pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan stempel perusahaan; 13. Surat Kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak | 1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan / CS; 2. Pemeriksaan berkas dan input data awal (tanda terima) melalui SPIPISE (terkoneksi dengan server BKPM- RI); 3. Pemeriksaan ke lapangan (apabila diperlukan); 4. Input data perusahaan melalui SPIPISE; 5. Pemeriksaan, pencetakan dan penomoran serta pengesahan izin oleh pejabat yang berwenang; 6. Penyerahan Izin (SK). |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | IZIN USAHA PERUBAHAN PENANAMAN MODAL | 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal; 2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tatacara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal; 3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik; 4. Peraturan Daerah Kota Bitung No. 6 Tahun 2009 Tentang Tatacara Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing. | 1. Fotocopy Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan dan seluruh perubahannya bila ada; 2. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya; 3. Fotocopy Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan atas perubahan dari Menteri Hukum dan HAM; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; 5. Fotocopy bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor/gudang; 6. Fotocopy Izin Gangguan (HO); 7. Fotocopy SITU; 8. Data pendukung untuk perubahan yang dimohonkan; 9. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir; 10. Permohonan ditandatangani oleh direksi/pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan stempel perusahaan; 11. Surat Kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan. | 1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan / CS; 2. Pemeriksaan berkas dan input data awal (tanda terima) melalui SPIPISE (terkoneksi dengan server BKPM- RI); 3. Pemeriksaan ke lapangan (apabila diperlukan); 4. Input data perusahaan melalui SPIPISE; 5. Pemeriksaan, pencetakan dan penomoran serta pengesahan izin oleh pejabat yang berwenang 6. Penyerahan Izin (SK). |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | IZIN USAHA PENGGABUNGAN PENANAMAN MODAL (MERGER) | 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal; 2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tatacara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal; 3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik; 4. Peraturan Daerah Kota Bitung No. 6 Tahun 2009 Tentang Tatacara Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing. | 1. Fotocopy Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan; 2. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya; 3. Fotocopy Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan atas perubahan dari Menteri Hukum dan HAM; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; 5. Fotocopy bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor/gudang; 6. Fotocopy Izin Gangguan (HO); 7. Fotocopy SITU; 8. Fotocopy dokumen dan persetujuan/pengesahan AMDAL atau UKL- UPL atau SPPL; 9. Fotocopy Izin Lingkungan untuk perusahaan yang telah memiliki AMDAL dan UKL-UPL; 10. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir; 11. Permohonan ditandatangani oleh direksi/pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan stempel perusahaan; 12. Surat Kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan. | 1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan / CS; 2. Pemeriksaan berkas dan input data awal (tanda terima) melalui SPIPISE (terkoneksi dengan server BKPM- RI); 3. Pemeriksaan ke lapangan (apabila diperlukan); 4. Input data perusahaan melalui SPIPISE; 5. Pemeriksaan, pencetakan dan penomoran serta