Unknown BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN Nomor TAHUN Tahun 2017 tentang PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAO DAN SHODAOAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR3! TAHUN 2017
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAO DAN SHODAOAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN, a.
bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, dinyatakan bahwa mulai dari Kementerian, Lembaga Negara sampai kepada Gubernur dan Bupati/Walikota, BUMN/BUMD supaya mendorong dan memfasilitasi pegawai/ karyawan yang beragama Islam di Lingkungan Instansi masing-masing untuk membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional:
- bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat, Infag dan Shodagah dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan maka, perlu menetapkan peraturan pelaksanaannya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan: b.
1
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347):
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255): 2
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3. 5679), #f
Menetapkan
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508), 4.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, 5.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat, Infag dan Shadagah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2009 Nomor 9): 6
- Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 7. (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6),
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAO DAN SHODAOAH.
BABI KENTENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan:
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan. 3.
4. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan/ dikeluarkan/ ditunaikan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama islam untuk diberikan kepada yang berhak menerima zakat. 5
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. 4.
6. Infag adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan diluar zakat untuk kemaslahatan umum. 6.
7. Shodagah adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim diluar zakat untuk kemaslahatan umum. 7
8. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang terdiri dari Unsur Pimpinan dan Unsur Pelaksana. 8.
9. Pengelolaan zakat, infag dan shodagah adalah kegiatan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan 9. zakat, infag dan shodagah.
Ap
10. Unsur Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional yang disebut unsur pimpinan BAZNAS adalah Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional yang terdiri atas seorang Ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua.
11. Unsur Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional yang disebut Unsur Pelaksana BAZNAS yang terdiri atas seorang Bendahara dengan seorang Sekretaris dengan membawahi sekurang-kurangnya 4 (empat) bagian dan setiap bagian dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian. 3
12. Unit Pengumpul Zakat yang disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan tugas mengumpulkan zakat dari Muzakki pada Instansi di lingkungan Pemerintah, Swasta, Masjid dan Desa se-Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
13. Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional adalah tempat/Kantor Pelayanan Zakat, Infak, Shodagah dan harta agama lainnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pendayagunaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, infag dan shodagah.
15. PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah yang bekerja dalam lingkungan Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Pusat atau Lembaga lainnya yang berkedudukan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, termasuk kedalam PNS yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten adalah anggota DPRD dan karyawan/pejabat lainnya yang gaji/honornya di bayar melalui APBD.
14. Bendahara BAZNAS adalah unsur pelaksana BAZNAS yang melakukan penataan penerimaan zakat dari setiap UPZ seKabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan melakukan penataan pengeluaran keuangan Badan Amil Zakat Nasional.
Pasal 2
- (1) Setiap orang yang beragama islam atau badan yang dimiliki oleh muslim berkewajiban menunaikan zakat.
- (2) Setiap orang dapat menunaikan dan atau memberikan infag, shodagah dan hibah untuk kemasiahatan umum.
Pasal 3
Pengelolaan Zakat, Infag dan Shodagah berasaskan iman dan tagwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Pasal 4
Pengelolaan Zakat, Infag dan Shodagah bertujuan:
- a. meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infag dan shodagah sesuai dengan tuntunan agama islam,
2. meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dala Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, b.
21
- meningkatkan hasil daya dan hasil guna zakat, infag dan shodagah. c
PENGGOLONGAN, SASARAN DAN PENDISTRIBUSIAN
BAB II - ZAKAT, INFAO DAN SHODAOAH
Pasal 5
- (1) zakat terdiri dari :
- a. zakat Maal
3. b.zakat Fitrah
- (2) harta yang dikenai zakat, meliputi:
5. a.emas, perak dan uang:
- c. hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan:
- b. pedagangan dan perusahaan:
- d. hasil pertambangan,
- f. hasil pendapatan dan jasa:
- e. hasil peternakan,
11. g.rikaz.
BAB II - ZAKAT, INFAO DAN SHODAOAH
Pasal 6
- 8 (delapan) golongan/ ashnaf sasaran pendistribusian zakat meliputi :
- a. fakir,
- Cc. amil (pengurus zakat),
- b. miskin,
- d. muallaf,
- e. rigab (hamba sahaya),
- f. gharimin (orang yang berhutang):
- h. ibnu sabil.
- g. fisabillilah,
BAB Ili - PERHITUNGAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAO DAN SHODAOAH
Pasal 7
Perhitungan pendistribusian zakat, infag dan shodagah dibedakan menjadi 4 (empat) komponen yaitu:
- a. Fakir dan miskin besarnya 2/8 x total zakat yang dikumpulkan, dapat diberikan berupa :
1. Pembagian bahan makanan secara langsung,
3. Pemberian bea siswa untuk anak keluarga miskin,
2. Pemberian obat-obatan:
4. Bantuan alat-alat sekolah untuk para pelajar,
5. Bantuan alat-alat pertanian pada petani miskin.
7. . Muallaf, rigab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil besarnya b. 5/8 x total zakat yang terkumpul dapat diberikan berupa:
1. Pemberian bantuan ternak,
3. Dapat juga diberikan kepada mustahig modal bergulir atau untuk permodalan proyek, seperti koperasi syariah.
2. Pemberian sarana pengrajin,
11. . Amil, besarnya 12,5 Yo total zakat terkumpul diperuntukkan sebagai berikut:
1. BAZNAS Kabupaten :
- a) Untuk UPZ Sekretariat, Dinas, Badan, Kantor, BUMD, BUMN, dan Instansi lainnya termasuk BUMS sebesar 2,5 Yo
£f
- b) Untuk Amil BAZNAS Kabupaten sebesar 7,5 Yo
2. Cc) Untuk biaya ATK dan Operasional sebesar 2,5 Yo
2. BAZNAS Kecamatan :
- b) Untuk UPZ desa sebesar 7,5 Ye dari zakat yang terkumpul,
- a) Untuk Amil kecamatan sebesar 2,5 Wo dari setoran UPZ desa,
- c) Untuk BAZNAS Kabupaten 2,5 Ys dari zakat yang disetor.
Bantuan Sosial lainnya
2. Organisasi keagamaan, kemasyarakatan:
1. Rumah-rumah ibadah:
3. Masyarakat yang terkena musibah kebakaran, musibah tanah longsor, dll.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
BAB Ili - PERHITUNGAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAO DAN SHODAOAH
Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Muaradua pada tanggal y Agustus 2017 suram OGAN KOMERING ULU SELATAN,g /

Penetapan: Diundangkan di Muaradua pada tanggal Agustus 2017

Penandatangan: Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN H. ROMZI GE BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2017 NOMOR