PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 4 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD) KABUPATEN HALMAHERA SELATAN (berlaku 11 Januari 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat:
:
BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA
PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD) KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MA H A ESA
BUPATI HALMA HERA SELATAN,
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012-2032 maka untuk mendukung pelaksanaannya perlu dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
- b. bahwa Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertugas dalam penyelenggaraan koordinasi penataan ruang dan kerjasama lintas sektor/antar daerah bidang penataan ruang meliputi proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah ( BKPRD) Kabupaten Halmahera Selatan ;
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara R.I Nomor 68, Tambahan Lembaran negara R.I Nomor 4725 :
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koodinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373 );
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 165, Tamabahan Lemabara Negara R.I. Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 82, Tamabahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara R. I Nomor 4833)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara R.I Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negera R.I Nomor 5103);
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;
17. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2014 Nomor 2).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG RUANG
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN DAERAH ( BKPRD ) KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata raung, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang danpola raung yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan yang selanjutnya diseingkat RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan raung wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten
10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyususnan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang
11. Pengendalian pemanfaatan ruang uapaya untuk mewujudkan tertib tata ruang
13. Koordinasi adalah upaya mencapai suatau kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggungjawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiurang dan atau tumpang tindih.
14. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012-2032 dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di Daerah.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Maksud dibentuknya BKPRD adalah untuk melaksanakan tugas koordinasi penataan ruang daerah mengenai rekomendasi kesesuaian tata ruang;
- (2) Tujuan dibentuknya BKPRD adalah untuk melaksanakan tugas-tugas penyelenggara penataan ruang yang meliputi proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan raung dan pengendalian pemanfaatan ruang.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3
Ruang lingkup koordinasi penataan ruang daerah meliputi :
- b. Pemanfaatan ruang
- a. Perencanaan tata ruang
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang
BAB IV - TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 4
- (1 ) Penataan ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati
- (3) BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai format dan persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi kesesuaian tata ruang.
- (2) Bupati dalam melaksanakan koordinasi penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk BKPRD.
- (4) Format dan persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi kesesuaian tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

## Pasal 5

- (1) BKPRD menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 2 ( dua ) kali dalam setahun untuk menghasilkan rekomendasi kesesuaian tata ruang.
- (2) BKPRD menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan rekomendasi kepada Bupati

## Pasal 6

BKPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dapat :

- b. Membentuk tim teknis untuk menangani penyelesaian masalah-masalah yang bersifat khusus dan atau;
- a. Menggunakan tenaga ahli yang diperlukan;
- c. Meminta bahan yang diperlukan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah.

## Pasal 7

Bupati memerintahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi BKPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2)

## Pasal 8

BKPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dibantu sekretariat BKPRD

## Pasal 9

- (1) Sekretariat BKPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 berada pada Bappeda yang dipimpin oleh Kepala Bappeda dan/ atau Sekretaris Bappeda.
- (2) Sekretariat BKPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Bappeda dan/atau Sekretaris Bappeda.

Diundangkan di Labuha pada tanggal 11 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

HELMI SURYA BOTUTIHE, SE, M.M NIP. 19650621 198603 1001

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 4

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD ILHAM ABUBAKAR, SH Nip. 19690307 200212 1 008

## Pasal 10

Pembentukan keanggotaan BKPRD dan sekretariat BKPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Bupati

## BAB V PENDANAAN

## Pasal 11

Pendanaan pelaksanaan koordinasi penataan ruang Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 12

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati

## Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Labuha pada tanggal 11 Januari 2016

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

MUHAMMAD KASUBA

## LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2016 TANGGAL 11 JANUARI 2016

## CHECK LIST PERMOHONAN IZIN PEMANFAATAN RUANG

Nomor Penerima Berkas

:

Tanggal penerimaan berkas

:

Atas Nama penerimaan berkas :

| No. | Persyaratan Izin | Ada | Tidak |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 1 | Fotocopy KTP pemohon atau bukti kewarganegaraan | | |
| 2 | Fotocopy akta pendirian perusahaan/badan usaha yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang | | |
| 3 | Fotocopy NPWP | | |
| 4 | Denah Lokasi atau peta lokasi yang dilengkapi koordinat dan file shp. | | |
| 5 | Proposal yang memuat rencana kegiatan, maksud dan tujuan tentang pemanfaatan tanah bagi kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan, sosial dan masyarakat | | |
| 6 | Surat kuasa bila diurus orang lain | | |

Labuha,

Penerima

(...)

Pemohon

(...)

## BENTUK FORMULIR

## SURAT PERMOHONAN

FORM - 1

## KOP SURAT

Labuha,...

Nomor

:

Kepada:

Sifat

:

Yth. Bupati Halmahera Selatan

Lampiran

: 1 berkas

c/q Ketua BKPRD Kab. Halsel

Perihal

: Permohonan rekomendasi

di.-

Kesesuaian tata ruang

Labuha

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama

: ________________

2. Alamat

: ________________

3. Pekerjaan

:

...

4. Umur

: ________________

5. Jabatan

: ________________

Bertindak atas nama :

6. Badan Usaha

: ________________

7. Alamat

: ________________

8. Nomor telpon

: ________________

9. Akta Pendirian

: ________________

10. NPWP &amp; NPWPD: ________________

Melalui surat ini, kami mengajukan permohonan rekomendasi kesesuaian tata ruang untuk ... sebagai berikut :

## Keterangan Rencana Proyek

1. Sektor Usaha

: ________________

2. Lokasi Proyek

: ________________

3. Alamat Desa/Kelurahan : ________________ Kecamatan

: ________________

: ________________

- 3.

Luas Tanah (M 2 ): ________________

4. (khusus untuk permohonan izin perubahan penggunaan tanah) Batas Tanah

Sebelah Utara

: ________________

Sebelah Selatan : ________________

Sebelah Barat

: ________________

Sebelah Timur

: ________________

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami lampirkan :

1. Fotocopy KTP pemohon atau bukti kewarganegaraan;

2. Fotocopy akta pendirian perusahaan/Badan Usaha;

3. Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

4. Izin lokasi lama bila permohonan perluasan/balik nama/pemecahan/alih usaha

5. Denah Lokasi atau peta lokasi

6. Proposal yang memuat rencana kegiatan, maksud dan tujuan tentang pemanfaatan tanah bagi kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan, sosial dan masyarakat

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan atas perhatian serta bantuannya disampaikan terima kasih.

Tembusan disampaikan kepada :

Yth : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pemohon

## Nama Lengkap Jabatan

PETA LOKASI (Peta Berbasis Koordinat, dan file shp)

## KOP SURAT SEKRETARIAT DAERAH

## BERITA ACARA RAPAT KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH UNTUK PEMBERIAN REKOMENDASI KESESUAIAN TATA RUANG

NOMOR

:

Tanggal :

Pada hari ini, ...tanggal...Bulan...Tahun...diadakan rapat koordinasi dalam rangka pembahasan rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang, berdasarkan surat permohonan nomor ...tanggal...bertempat di...

Pemohon

1. Nama

: ________________

2. Alamat

: ________________

3. Umur

: ________________

4. Pekerjaan

: ________________

5. Jabatan

: ________________

Bertindak atas nama

6. Badan Usaha

: ________________

7. Alamat

: ________________

8. Akta Pendirian

: ________________

9. NPWP

: ________________

## Keterangan Rencana Proyek

1. Sektor Usaha

: ________________

2. Lokasi Proyek

: ________________

Alamat

: ________________

Desa

: ________________

Kecamatan

: ________________

3. Luas Tanah (M 2 )

: ________________

4. Batas Tanah

- Sebelah Utara

: ________________

Sebelah Selatan : ________________

Sebelah Barat

: ________________

Sebelah Timur

: ________________

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, rapat koordinasi pemberian rekomendasi kesesuaian tata ruang berkesimpulan untuk (disetujui/tidak disetujui)

Demikian berita acara rapat koordinasi pemberian rekomendasi kesesuaian tata ruang dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

| No. | Nama | Instansi | Tanda Tangan |
|-------|--------|------------|----------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |

Mengetahui SEKRETARIS BKPRD Kabupaten Halmahera Selatan

(...Nama Terang...)

Pangkat

NIP...

## SURAT REKOMENDASI KETUA BKPRD

## KOP SURAT

## KEPUTUSAN KETUA BKPRD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NOMOR : ________________

TENTANG

REKOMENDASI

KESESUAIAN

TATA

RUANG

TERLETAK

DI

DESA...KECAMATAN...

Membaca surat permohonan Nomor ... Tanggal ...dari saudara : Nama

Pemohon

1. Nama

: ________________

- 2.

- Alamat

: ________________

3. Umur

: ________________

4. Jabatan

: ________________

Bertindak atas nama

5. Badan Usaha

: ________________

6. Alamat

: ________________

7. Akta Pendirian

: ________________

8. NPWP

: ________________

Keterangan Rencana Proyek

1. Sektor Usaha

: ________________

2. Lokasi Proyek

: ________________

- Alamat

: ________________

Desa

: ________________

- Kecamatan

: ________________

3. Luas Tanah (M 2 )

: ________________

4. Batas Tanah

Sebelah Utara

: ________________

Sebelah Selatan : ________________

Sebelah Barat

: ________________

Sebelah Timur

: ________________

## Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

2. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012 - 2032;

3. Dst..

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KESATU

:

Memberikan

rekomendasi

kesesuaian

tata

ruang

kepada...bertindak

atas

nama

...,untuk

keperluan...terletak

di

Desa...,

Kecamatan...

Kabupaten Halmahera Selatan seluas kurang lebih ...Ha.

KEDUA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan segala sesuatu yang ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Labuha,...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN Selaku KETUA BKPRD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

(...Nama Terang...)

Pangkat

NIP...

BUPATI HALMAHERA SELATAN,


MUHAMMAD KASUBA