PERATURAN BUPATI PATI Nomor 2 Tahun 2016 tentang PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 61 TAHUN 2015 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN PATI (berlaku 18 Januari 2016)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 61 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pati belum mengatur pengenaan sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil penerima tambahan penghasilan yang tidak masuk kerja sehingga Peraturan Bupati Pati Nomor 61 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pati perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 61 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pati;
2. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
3. Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
13. Peraturan Bupati Pati Nomor 61 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 63);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 61 TAHUN 2015 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN PATI.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 61 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 63) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf I dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2
- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang :
Pasal 3
- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang :
- a. menjadi Kepala Desa, Sekretaris Desa atau Perangkat Desa dan staf perangkat desa;
- b. berprofesi sebagai Guru yang sudah mendapatkan Dana Sertifikasi;
- c. menjalani Cuti Besar, Cuti Bersalin, Cuti Sakit lebih dari 14 hari dalam 1 (satu) bulan dan Cuti di luar tanggungan negara;
- d. menjalankan tugas belajar;
- e. berstatus sebagai tenaga titipan di luar instansi Pemerintah Kabupaten Pati;
- f. sedang ditahan oleh pihak berwajib atau sedang menjalani hukuman penjara;
- g. sedang mengajukan keberatan/banding terhadap putusan hukuman disiplin berat;
- h. menjalani bebas tugas;
- i. dihapus;
- j. bekerja pada SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan sistem manajemen Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan telah menerapkan pengaturan remunerasi tersendiri;
- k. bekerja pada SKPD/Unit Kerja yang mengelola dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) Pengajuan keberatan/banding terhadap putusan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir g, apabila di kemudian hari tidak terbukti bersalah diberlakukan kembali pemberian tambahan penghasilan pada periode berikutnya.
- (1) Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja sampai dengan 4 (empat) hari kerja, dikenakan potongan Tambahan Penghasilan sebesar 4% (empat persen) untuk setiap harinya.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja/mangkir kerja paling sedikit 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Penetapan: Ditetapkan di Pati pada tanggal 18 Januari 2016

Penandatangan: BUPATI PATI,

Verifikasi: ttd. HARYANTO

Penetapan: Diundangkan di Pati pada tanggal 18 Januari 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Verifikasi: ttd. DESMON HASTIONO ## BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2016 NOMOR 2