Unknown Unknown Nomor 27 Tahun 2015 tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
WALJKOTA BITUNG PROVINS! SULAWESI UTARA
PERATURAN WALJKOTA BITUNG NOMOR 27 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pembangunan daerah hams ditunjang dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan indeks pembangunan manusia;
- b. bahwa guna menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perencanaan agar dapat menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
- c. bahwa berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan Ketentuan dalam Pasal 129 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyebutkan RKPD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota setelah RKPD Provinsi ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 ten tang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 517);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 20112016 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 11);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016. REN CANA KERJA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Bitung.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Bitung.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Bitung.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
8. Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Bitung, yang selanjutnya disingkat BPK-BMD adalah Satua Kerja Perangkat Daerah yang mcmpunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya diaingkat RAPBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran, yang selanjutnya disingkat PPA adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKASKPD setelah disepakati dengan DPRD.
BAB II - RKPD
Pasal 2
- (!) RKPD Tahun 2016 disusun dan dituangkan dengan sistimatika sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
- b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
- c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
- d. prioritas dan sasaran pembangunan;
- e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah; dan
- f. penutup.
- (2) Isi beserta uraian terperinci dari RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2016 merupakan penjabaran dari RPMJD Tahun 2011-2016 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016, yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2016 yang antara lain termasuk di dalamnya arah kebijakan fiskal dan moneter, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya.
- (2) RKPD sebagaimana dirnaksud pada ayat (!) menjadi pedoman bagi:
- a. SKPD dalam penyempumaan rancangan Rencana Kerja SKPD Tahun 2016;dan
- b. Pemerintah Daerah dalam penyusunan KUA dan PPAS untuk RAPBD Tahun 2016.

## Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2016:

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2016 sebagai bahan pembahasan KUA dan PPAS di DPRD; dan
- b. SKPD menggunakan RKPD Tahun 2016 dalam melakukan pembahasan RKA SKPD dengan DPRD.

- (1) Masing-masing SKPD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-rnasing program dan kegiatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada BPK-BMD dan BAPPEDA paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang bersangkutan.

## BAB JIJ KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Bitung.

\_\_ Ditetapkan di Bitung ·c Pada tanggal 2 � lfei ?01'5

.)

'

' WALI � ,;91TUNG,

--

�

,,

.

�

At

l

IL\NNY SONDAKH

..

s.

Diundangkan di Bitung pada tanggal 2,, Hei 2015

SEKRl!ITARIS DAERAH KOTA,


Drs. EDI ON HUMIANG,M.SI

PEMBINA UTAMA MADYA NIP.19610804198603 016

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2015 NOMOR 27