Unknown Unknown Nomor 47 Tahun 2017 tentang PROVINS! MALUKU PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 3g TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN l ALOKASI DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF KABUPATEN MALUKU TENGAH I TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATIMALUKUTENGAH
PROVINS! MALUKU
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 3g TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN l ALOKASI DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF KABUPATEN MALUKU TENGAH I TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA
BUPATI MALUKU TENGAH,
- i e.. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturari Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Bupati menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi·Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017;
t
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 1 1 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2645);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pernbentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Meluku Tenggara Barat jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku :Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896); ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3
!
i
'
5
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pernbentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, tambahan Lembaran Negara Nornor 4350);
2. 5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor Lembaran Negara Nomor 5495); tentang Desa ! 7, Tambahan
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diub~h beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang: Nomor 9 Tdhun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah l · t (Lembaranj Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); "
7. Peraturan ! Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan! Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun' 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun '2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun ti 2014 Nomor 2093); T - i
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 6);
8. 1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 0 Tahuni 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Tahun t . 2017 Nomor 89); ' :
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahuh 2016 Nomor 184);
13. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penetapan Rincian Bidang Urusan Pernerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 07); t
14. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 268);
.:
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- 1 . Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaian urusan Pemerintahan yang menjadi ] ·1 kewenangan Daerah Otonom. I , '
4. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. '
6. Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat ;yang bersifat geneologis territorial yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan. masyarakat setempat ## BAB II
4
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
'
Pasal 2
- ( l ) Pemerintah Daerah menganggarkan Alokasi Dana Negeri/Negeri Admistratif dalam Anggaran Pendapatan dan l Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 s~besar Rp.99.717.741.500,(Sembilan Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (2) Alokasi Dana Negeri/Negeri Admistratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah dana yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan s~telah dikurangi dana alokasi khusus.
j
I
I
I
f,
�
i
•
J
�
d
•
j
- 6 ­
Pembagian Alokasi Dana Negeri/Negeri Admistratif untuk setiap Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat! (2) mempertimbangkan: [
•
- a. kebutuhan penghasilan tetap kepala pemerintah negeri/negeri administratif dan perangkat negeri/jegeri' administratif; dan ' '
- b. jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.
- (4) Indikator yang digunakan untuk pembagian Alokasi Dana Negeri/Negeri Admistratif untuk masing-masing Negeri/Negeri Admistratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari instansi yang berwenang.
Pasal 3
Rincian Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif untuk setiap Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah, dialokasikan secara berkeadilan
Pasal 4
Alokasi Dasar setiap Negeri/Negeri Administratif sebagajmana climaksud pada pasal 3 huruf a, dihitung dengan cara membagi 80% (delapan puluh per seratus) dari Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif dengan jumlah Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah.
,
.
Pasal 5
f
- ' ± ( 1 ) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada pasal 3#huruf b di hitung
Pasal 6
Data Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah, sebagaimana dimaksud pada pasal 6 bersumber! dari Kementrian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Statistik.
Pasal 7
Data Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah, sebagaimana dimaksud pada pasal 6 bersumber! dari Kementrian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Statistik.
Pasal 8
Indeks Tingkat Kesulitan Geografis setiap Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mengacu pada Indeks Kesulitan Geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
i
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
BAB III - PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 9
Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif untuk setiap Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## BAB IV

## PERSYARATAN DAN MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

## Bagian Kesa tu

## Persyaratan Penyaluran

## Pasal 10

Syarat umum penyaluran Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif adalah Pemerintah Negeri telah menetapkari dan menyampaikan Peraturan Negeri sebagai berikut:

- a. Peraturan Negeri tentang Rencana Kerja Pemerintah Negeri i+ (RKP Negeri);
- b. Peraturan Negeri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APB Negeri);
- c. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif tahun sebelumnya;
- d. Laporan pertanggungiawaban pembayaran penghasilan tetap atau tunjangan Kepala Pemerintah Negeri, Perangkat Negeri dan BPN/Saniri Negeri; dan .
- e. Surat Rekomendasi Camat setempat untuk memastikan bahwa Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif masih menjabat dalam jabatannya sebagai Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif.

'

## Bagian Kedua

## Mekanisme Penyaluran

## Pasal 1 1

- ( 1 ) Penyaluran Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif dari RKUD ke RKN dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
- (2) Penyaluran dilakukan setelah Kepala Pemerintah Negeri menyampaikan persyaratan penyaluran sebagaimana ·f dimaksud pada pada pasal 10 diatas.

}

·

i

## BABV

## TAHAPAN PENYALURAN ALOKASI DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

;

' .

## Pasal 12

- Penyaluran Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif dilakukan melalui proses pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Negeri/Negeri Administratif. j ( 1)
- Penyaluran Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif 1 . sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap yang diatur sebagai berikut : (2)
- a. tahap;I, sebesar 40 % (empat puluh per seratus);
- b. tahap Ill, sebesar 40 % (empat puluh per seratus);
- c. tahapIll, sebesar 20 % (dua puluh per seratus);

%

I

- Penyaluran Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif, Tahap I dilakukan setelah Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif menyampaikan kepada Bupati dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 10. (3)

'

## Pasal 13

- ( 1 ) Penyaluran Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif Tahap II dilakukan setelah Kepala Pemerintah " Negeri/Negeri Administratif menyampaikan Laporan ; Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif Tahap I kepada Bupati. ·
- (2) Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif tahap I sebagaimana dimaksud pada 'ayat . · ( 1 ) , menunjukan paling kurang Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif tahap I telah digunakan sebesar 50 % (lima puluh per seratus).

## Pasal 14

- ( ) i Penyaluran Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif Tahap III dilakukari setelah Kepala Pemerintah ' Negeri/Negeri Administratif menyampaikan Laporan 3 Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Negeri/Negeri ! Administratif tahap II kepada Bupati. ;;
- (2) Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Negeri/Negeri ,· Administratif tahap II sebagaimana dimaksud pada. ayat ( 1 ) , menunjukan paling kurang Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif tahap II telah digunakan sebesar 50 %(lima: puluh per seratus). ~
- (3) Selain Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana, Negeri/Negeri Administratif tahap I, II dan III sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) huruf b, pasal 1 1 dan 12 Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif wajib melengkapinya dengan Laporan Pertanggungjawaban pembayaran penghasilan tetap atau tunjangan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif, tunjangan BPN/Saniri Negeri, dan honor bendahara Negeri/Negeri Administratif.

•

## Pasal 15

Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif yang diterima oleh masing-masing Negeri/Negeri Administratif penggunaannya, dianggarkan dalam APB Negeri.

## BAB VI

## PENGGUNAAN

ALOKASI DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

## ·· Pasal 16

Penggunaan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif dianggarkan dalam APB Negeri yang telah disusun dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. i

## Pasal 17

- a. pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Pem~rintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif, operasional Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif, tunjangan dan oper~sional BPN/Saniri Negeri, insentif Rukun Tetangga (RT) dan + Rukun Warga (RW); dan
2. ( 1) Alokasi Dana untuk: $.' Negeri/Negeri Administratif digunakan %
- b. pembiayaan kegiatan lainnya sesuai kewenangan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif yang ditetapkan berdasarkan Musyawarah Negeri/Negeri Administratif. ?
4. i . a. penyelenggaraan pemerintahan; Pembiayaan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b digunakan untuk: (2)

!

- b. pelaksanaan pembangunan;
- c. pembinaan kemasyarakatan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. belanja tak terduga.

## Pasal 18

- ( 1 ) Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif paling banyak 50% (lima puluh per s~ratus) dari total Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif diarahkan untuk menunjang operasional penyelenggaraan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif.
- (2) Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif yang digunakan untuk pembiayan kegiatan lainnya dalam hal pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari total Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif diarahkan untuk :
- 3 a. perbaikan/pembangunan sarana dan prasarana l pemerintahan Negeri/Negeri Administratif atau f~silitas umum Negeri/Negeri Administratif lainnya yang tidak 4 dapat dianggarkan melalui penggunaan Dana Negeri/ Negeri Administratif; ,,

'. }

i

2

'

· :

.

?:

- 1 1 ­

- b. penguatan kelembagaan Negeri/Negeri Administratif

dan kegiatan Negeri/Negeri Administratif lainnya yang dianggap penting dan tidak dapat dianggarkan melalui penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif; dan.

- c. mendanai program-program atau kegiatan-kegiatan lainnya berdasarkan kewenangan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif berdasarkan hasil Musyawarah Negeri/Negeri Administratif dan telah ditetapkan dalam R KP Negeri dengan Peraturan Negeri.

:}

'

z

'

## Pasal 19

'\

·

i %

.

t

,

- dipriorit~skan pemerintahan; Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif untuk membiayai penyelenggaraan I Negeri/Negeri Administratif yang meliputi: · ( 1)
- a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Pemerintah,: Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif;
- b. operasional Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif;

i i

- c. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan; . , Negeri/Saniri Negeri; dan
- d. insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
+ Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri yang'. telah diangkat dan dilantik oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku dengan membuktikan kehadirannya pada setiap hari kerja. (2)
4. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hjruf a I· besarannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala I Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah dan dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pend~patar Belanja Negeri/Negeri Administratif. j ' (3)
5. Operasional Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) huruf b melipti: #' (4)
- a. alat tulis kantor (ATK);

?'

- b. benda pos;

; '

- c. biaya pemeliharaan;
- d. biaya listrik, air dan telepon;
- e. cetak dan penggandaan;
- f. sewa perlengkapan dan peralatan Kantor;
- g. makanan dan minuman rapat;
- h. pakaian dinas dan atributnya;
1. perjalanan dinas;
- j. musyawarah Negeri/Negeri Administratif;

,

- k. pendataan Negeri/Negeri Administratif;
1. pengelolaan Informasi Negeri/Negeri Administratif;
- m. tunjangan/Insentif RT/RW;
- n. operasional BPN/Saniri Negeri;
- o. pengembangan sistem administrasi dan informasi Negeri/ Negeri Administratif.
- (5) Tunjangan BPN / Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c adalah tunjangan yang diberikan kepada pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Negeri/Saniri Negeri atas pelaksanaan tugas pokok «dan fungsinya.
- (6) Tunjangah BPN/Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c besarannya berdasarkan Peraturan Bupati tentang . Besaran Tunjangan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Bendahara Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah dan ditetapkan setiap 'tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja I I Negeri/Negeri Administratif. ''
- (7) Insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) I ' · sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf d adalah " bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW d~lam i rangka membantu pelaksanaan tugas pelay~nan ; pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat negeri.

%

## BAB VII

## PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

## Pasal 20

- ( 1) Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif dikelola secara % tertib, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab' dan ! merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan ~ Negeri/Negeri Administratif dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Thun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Nomor 35 tentang Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan atau Jasa di Negeri/Negeri Administratif dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tengah, Peraturan Bupati Nomor 38.a tentang Tahun 2015 tenitang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah.
- (2) Pengelolaan Keuangan Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. i j1

## Pasal 21

f

{

- ( 1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Negeri/Negeri}, Administratif harus didukung dengan bukti yang lerjgkap . .. j , . , · · dan sah. '} ' ! } !

,

�

- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Negeri/Negeri Administratif atas kebenaran material yang timbu} dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran Kas Negeri/Negeri Administratif yang mengakibatkan beban APB Negeri/Negeri Administratifj · '? tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Per~turan; Negeri tentang APB Negeri ditetapkan menjadi Peraturan &amp; % Negeri/Negeri Administratif.
- (4) Pengeluaran Kas Negeri/Negeri Administratif sebagaiman, dimaksud pada ayat (3), tidak termasuk untuk belanja, pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Negeri/Negeri Administratif. ;

(

.

## Pasal 22

i �

;

~

Bendahara Negeri/Negeri Administratif sebagai Wajib Pungut I · Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh pen~rimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan Ketentuan Per~turan I . -Perundang-undangan. i

## BAB VIII

PELAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

<!-- formula-not-decoded -->

- ( 1 ) Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif Tahap I, Tahap II dan Tahap III kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Negeri/Negeri o Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) djsusun i sesuai dengan format sebagaimana tercantum jdalam · , lampiran II Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian: yang tidak terpisahkan. ? ' »
- (3) Selain Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi.' Dana Negeri/Negeri Administratif tahap I, II dan III sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1), Kepala Pemerintah: Negeri/Negeri Administratif juga wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban pembayaran penghasilan tetap atau tunjangan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri, Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif, tunjangan BPN / Saniri Negeri dan honor bendahara Negeri/Negeri Adrninistratif.
- (4) Camat dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif sebagairnana dimaksud pada ayat ( 2 ) . '
- (5) Camat wajib melaporkan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif yang telah berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru kepada Bupati.

Dalam hal Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Bupati dapat menunda penyaluran Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif.

## BAB IX

## PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

i

'

Pasal 25 · Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif di RKN.

## Pasal 26

l

¥

2

- Apabila dlam pemantauan atas penggunaan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif ditemukan adajnya ] ;­ keterlambatan atau penundaan pembayaran penghasilan tetap dan atau tunjangan Kepala Pemerintah Negeri, Perangkat Negeri dan BPN/Saniri Negeri selama 1 (satu) triwulan atau lebih maka Bupati: " ? ( 1)
- a. meminta penjelasan kepada Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif atas keterlambatan atau penundaan pembayaran tersebut;
- pemeriksaan; . I b. meminta aparat pengawasan fungsional Daerah Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan

:'

· ,

,

i,

{

:

'

i

- c. Apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan adanya : ¢ indikasi penyelewengan penggunaan Alokasi Dana s Negeri/Negeri Administratif maka Bupati dapat menunda penyaluran Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif tahap berikutnya berdasarkan rekomendasi aparat pengawasan fungsional Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah wajib menganggarkan kembali SILPA Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif yang tidak disalurkan pada tahun anggaran sebelumnya. { ' (3)
3. '� Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran, Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif belum dapat disalurkan oleh Bupati karena keterlambatan Kepala Pemerintah Negeri dalam menyampaikan dokumen persayaratan umum penyaluran, maka sisa Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif tersebut menjadi SILPA Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif pada RKUD. (2)

•

- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya } berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya. SILPA Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif tidak dapat dianggarkan lebih dari 1 (satu) tahun berikutnya. j i (4)

, ·

f

,

I ,

, \_

l

'i

�

P'

. i d .

%

iii

'i

#

ef

I

i

\

d

t

I

i

'

t .

�

t

l

;

I

!'

'

- (5) Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif \_wajib menganggarkan kembali Sisa Alokasi Dana Negeri/Negeri,: Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) alam rancangan APB Negeri/Negeri Administratif jahuni; anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Alokasi' Dana Negeri/Negeri Administratif tersebut. { " t #

## BAB XI

s.

t

:

£

KETENTUAN PENUTUP

#%

:

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana 1 · Negeri/Negeri Administratif Setiap Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016, di cabut dan I -dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 28

, :

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. t

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah. ,

��

1;

jl

Diundangkan di Masohi pada tanggal



BERITA DAERAH\_KABUPATEN MALUKU TENGAH

TAHUN 2017 NOMOR 309

r

LAMPIRAN

: PERATURAN BUPAT! MALUKU TENGAH

NOMOR :

355R

TAHUN 2017

TANGGAL:

1C

FEBRUARI 2017

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA NEGERIINEGERI ADMINISTRATIF DI KABUPATEN MALUKU TENGAH

## Alokasi Berdasarkan Formula

| 0 Nama Negeri | | Jumlah | Jumlah | Jumlah | Jumlah Penduduk Miskin | Jumlah Penduduk Miskin | Jumlah Penduduk Miskin | Luas Wilayah | I KG | I KG | I KG | Jumlah Perangkat | Jumlah Perangkat | Jumlah Perangkat | Total Bobot | Alokasi Formula | | |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| Bobot | Alokasi Dasar | Jumlah Penduduk | Penduduk Rasio Jumlah Penduduk | obot | Jumlah Penduduk Miskin | Rasio Jumlah Bobo! Penduduk Miskin | Luas Wilayah | Rasio Luas Wilayah | Indeks Kesulitan Geografis 13 | Rasio Indeks Kesulitan Geografis | Bobot | Jumlah Perangkat Negeri­ | Rasio Jumlah Perangkat Negeri 17 | Bobot 18 | Total Bobot | Alokasi Formula | | Pagu Alokasi Dana Negeri Pe Negeri 21=3+17 |
| 2 . ... ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 1€ 16 19=6+9+12+15+18 20=16BF | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KEC~MATAN AMAHAN_ | _F-5i | s. | | 893.51.l | | . | | T | L | . | | . | | : | | | | |
| l i zl i~ej j~~jjj~ | ii#.j#.ii#jii#ti##ii#ile#j izsss35ii | | | | | | | | | | | | 9995] | 9,05] | | | 513.862.19: | 513.862.19: |
| 3.lNegefi H~T[HEN | _j_@z@,ss3,sfz | sis] | g@@i]• | @@gs] | gi~] | p@@].@,@s@]. | 1@3.jss@is] | g@j@].~,j3] | 5@s3@zjsi] | | @,p@j5].gjjf].]] | | | | 0,994269459]_84.96g.679] | _73.098.729] | _501,992.24 | _501,992.24 |
| flNsgeij | | 5j@] | ~,@@z[ | _@ , @ @ | % ] a i @] | z,pp[o,1z%] | @z~gjj3] | @,c@z@] | ~,@~] @sis@@] | ~p@55[ | @,ti6%] | if | p,0s] | | _0,05%]_9,003665282] | | | |
| jj~wjg~fr~f~ | @z@@~@sfz | is1] | @.@@z[ | @@i%] | 5ls] | @@i]@,z] | ~~g3@~~] | ~,c@~~] | ~,@@] | is.s?z@ssi].g,@@s7[ | @,17%] | $] | 0.005] | 0,@s%] | _0,004973712] | _99.193.472] | | |
| I 'KECAMATAN TEON NILA 5- NE!Qeri····usi:iAPAN ········... | | | | | | | | | | | | | | | | | _528.086.9a | _528.086.9a |
| SERUA ········ ···- _ 0,05'J'.� 0,00% ·••·········· .- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5fisser ~~ii | 428.893.512 | ·······-··········655 ssz] | 0,002 | 0,04% | •.119], | 0,00 | __ j, 785055 | ···········0,0004 | 46,42331.1 | | 0,0058,_0,1.7% | ·····················..7 | 0,005 | •...0,05% | ..•... 0,003106242 | 61.949.478 | . 490.842.9� | . 490.842.9� |
| iTier | iz@@gsiz | | @~f | @pz~] | 7@] | @@@]@,~3] | 2zssgz~] | g@@gs] | @@]_gs,jz~sss[ | _@@@~j[ | @,j]]]. | | | 9995]9,p5%] | 9.002438855] | 48.639.429]. | 477.532.94 | 477.532.94 |
| | @@Ka~iv.@zs@gs3sf; | gs] | [@ggf | [@@z%] | 5?] | g@]g.@zs] | js5s7gs] | g,pc~z] | @pg] @sz@j37zf | | @.pgsz[.2,1g] | ]] | 9995] | 9,95] | 9,992@?14@]] | 55273.170]. | 484.166.68: | 484.166.68: |
| .lvsssf | | i~is] | | | | | | | | | | | | | g,jg].]].9995].9.95].p,po3774784] | | | |
| i f ~ _i z | s s g s i z | | g~~z] | @@s] | s2z] | ~@@]@,j] | ?@jrss@] | 2.@@@gs] | s@gs].sis.sg9jjs] @,@@%] | @9@js[ | | 0.005] | | | _0,003462189] | _75.282.590] | _504.176.19 | _504.176.19 |
| j [jig@jjjg~jjjY | ~zgggsjz | s~@] | @@cz | ~@ii]_ | zis] | _@,c@] @,cs] | j,gs@7@s] | _~,~z] | ss,@siis@] | | @,@@s@[_@,i7s%] | 7] | | 0,05%] | | 69.048,328] | _497.941.84t | _497.941.84t |
| ? [ij~gejj si f t ~ f j _ | ~ z @ @ g s j z | ii] | jpjf | @~] | zs] | @,@ f @,os] | f,@s@rps] | @,@@@z]_@,@] | szsf@@is] | ~,j@@[ | @,zpi] | if | @,po5] | @, @s%] | ~@@@5ggs@[ | i~jj@5g] | 5~2@jg | 5~2@jg |
| lie~ij ~~Yzjjf | izssgssjz | zzss] .szz] | ~@~@\ 2@@2zj | p,js]. | s@] | @@1].@25]. | @@@@@@] | g@gs].@@i] | 3gs~@s~if | | @@@z[.g,1gs].]]. | .]]. | g,995] | 0,05%] | _0,095949565]_ | 118.635.495] | .547.529.00y | .547.529.00y |
| ili~ii j~ff 5.lNseii1ssi] | szs.ss3.si? | | | .@@4@]• | ss9] | 2g@[ gj4@] | | 2zjs@@is].gg@gs] | @.gg] sz,~jj@is] | ~@~~s] | @z@%] | Z] | 9,995] Q,gos] | p,gs%] | _9,pp4221746] | 84.196.59g] | _513.0909.11¢ | _513.0909.11¢ |
| 5.leer [ssi~au | +zs.gs@sz •«z8.@g35jg'j | szf _ s i s ] | @@?zj @@? | bps] @gs]• | 3sj] ss] | g@]@.js] | ?~i3if] .z?zsg@] | @@@gs] | @.@] zgjj@ss] ggggs].@.gg].#@,sszsss] | _@@@@s | ]@,js] | g995] | | d,05%] g.gs%] | _0,003g53408] _9.992666275] | 76.850.820] 53.174.981] | _505.744.13: | _505.744.13: |
| fee | izs@3sfz | @is] | ~@zj | @@s%] | {gs] | g,pg]@gs] | 3@3is@i] | g@@@s]. | p.@@] | | g@gs@[.g,jg] g , 1 3 ] | ]] . ] ] | | | 0,0939824g5] | 79.424.490] | A82.058.49 | A82.058.49 |
| jf~~p~jj | | | | | | @@j].@ij] | | | .s@@@s@gs]. | g@@@?] EE | | . | 9005] | _0,05%] | | | _508.318.99: | _508.318.99: |
| | | | | | | | | | | | # | _3 | | | | EE] | | |
| {5- | | | | | | EB[ | | | ;[ | | | | | | et | | NE? | NE? |
| | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | E | E |
| | +Hi | | | | | | | | | | | | | a | | | | |
| ~ ]E[ _..4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 lei~ ~js~ii | | | | | | | | | | | | 9g95] | | | | 113.7g52].. | | |
| ±lv~mer | izss3sf2 | Tisi] s@s] | | @@gs;@@j] | 3sjj] | pp@]g,js]. | jjj@@zjs@] | @pf~] | ~,j] ~sjjjs@] gs] 5:,jsss3z] | | @,ggs@[.g.is].]] 5,2@s] | 9925] | | pg5ks] | 9,9057o412?] | | 542.g5A.93 | 542.g5A.93 |
| jijsfu | _zs.@g@35@j | | ~~~3 | @~s@] | is] | @~j]z,is] | @zj@j@j] | @@j@s] | | ~g@if | | @] | | Q.95s] | g,91914333s] E#gr_gE,z,El | 202,393.g16] | _631.287.328 | _631.287.328 |
| | i#] | | # | | | | z#] | | ±#5 | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | # | 5 | | | | | | | | | | | | |
| f :- �;';: | ��:��OKAT----t-:;::��;[ | ::: | �::cot� | :::l� | - -a¥a | ---::lll | -t:a'� | - �g;::1 | -�:½�1·····:t·:i}i�· | | | : : . · . · .: :.. | :w6i;· | :.::..::..�•i:·� | | :.::.:l:·�§t�:}�i: ::.: | :.�·�I��t�ii | zE: '..: �����1�:i�� |
| | | | | | | +1� # | | | | ···········5·:5·6ig | :.:.. | i:ll·�t·--·····················} | | | | | | |
| | l | | | | | | | j | | | | | | | | | ±gt | ±gt |
| i i | | | l | i | | | | | 5~ | | | | | | 314.31355/ | za | | |
| | 5 | | | | t | | | | # | | | | | | | | | |

| | Alokasi Dasar | | | Jumlah Penduduk Miskin | Jumlah Penduduk Miskin | Alokasi Berdasarkan Luas Wilayah | Alokasi Berdasarkan Luas Wilayah | Alokasi Berdasarkan Luas Wilayah | | | Formula I KG Jumlah Perangkat | Formula I KG Jumlah Perangkat | Formula I KG Jumlah Perangkat | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 'o Nama Negeri | Alokasi Dasar | Jumlah Penduduk Rasio Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk | | Jumlah Pe du du ke, | Rasio Jumlah Bobot ~"le-coal Miskin | Le Wile wl | Rasio Luas w e »as. | Br{is | Indeks Rasio Indeks taos,o Geografis | | Jumlah ";;: | Negeri Rasio Jumlah Fero Negeri | Bobot | Total Bobot | Alokasi Formut% | | | Pagu Alokat Dana Negeri Negeri |
| 2 | 3 | 4 5 | 6 | 7 | 8 9 | 10 | 11 | 12 | 13 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19=6·9+12+1s+1s | 2@=f6SF | 2i=3+f7 | 2i=3+f7 | 2i=3+f7 |
| 2_[Negeti_KABAUW | .---.._428.893.512~...2.151, | 0.006 | 0,13%, | | ...Z70]...0,01 | 0,31%, | 22,280438]_ | 0,0029]_9,03%, | 43,627367] ..0.0054]_ | 9,16%\ | • . • Z. ] . | 0,005]_ | 0,05%, | 0,006723720]_ | 134.094.836] | 562.988 | 562.988 | 562.988 |
| 3 . /Neer_KALOLO_...--e..428,893.512 | | 0,015_, | 0,29%] | 1.274, | ...0.,02, | 0,51%, 24,137141, | 0,0031, | 0,03%] | 35,073012, 0,0044, | 9,13% | 8/ | 0,005] | | 9,010152978] | 202.486.402\ | 631.379! | 631.379! | 631.379! |
| +.lNeger PEL~W | .+2s,ss@siz., | 4.963\ @~zs] @,gz~ | @,is@j | 1.77z] | g,~?z] | @7f%j st.ss4@ii, | ,@@f] | ~,~s] | _3@,3f3zg] @,@@gs] | ,f2j | ff | @,~~@]_ | 9,05%, ~,~@% 0.05%, | | @,@fs~sis;"7zg2~ggg5] | 72j7@7 | 72j7@7 | 72j7@7 |
| 5./ Negen. KARu .. . . . . | 4 2 8. 8 93. 5 1 2 | ..1.017}..0.,003., | 0.06%]. | .310]. | 0,00/ .0.12%, | .14,853625]. | .0,0013) | 0,02%, | 0,0061, | 0,18%\... | | .7I..0.005]. | | .0.004342402] | ..86.602.909] | 515.496. | 515.496. | 515.496. |
| | | | | | | | | | 49,291967' | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | ········· | ········· | ········· |
| i f°". KECAMATAN LEIHITU | _' | ..,___..., | | ·-···· | ·-... | .. | ·························· | | ·+---- | | ··········----·········································· | | ..············ | | ····································· | | | |
| j3[ iieoer. ~Si~~ | i55,sssiz' | s@ss[ | @@r@Tb3z%] | i~si] | @i, @,~zj | sz7rs] | | ~,~~~]~~~%] | i,@ss] ~~s] | @,jz%. | ii, | @~~s] | @~@%] | ~,@jg@s~?z] | is@zrs~gs]. | sjj.in | sjj.in | sjj.in |
| 4./egen_ URENG . - | + ..428.093.512..-. | 3.338]. 9.010., | | 0.20%]...613]. | 9,01, | .0,24%]. 2,692220] | 0,0003) | 9,00%/ | 32,211495]. .0.,0040] | .0,126] | .10]..0.007}.0,07% | | | 0,006320845]. | 126.,060.082]...554.953. | | | |
| | . | | | #El | EL#l | EE] | | :51$%%51 | 52534 | | | | {EE | | 5 | %5 | %5 | %5 |
| 3 Lg7_ | I£BEE L | , EE] | IE3I | | | | %BE[ | | | MEL | SSE | | | ,EE1 | | | | |
| 7_[Negeti_KA[TETU...428.893,512~...3.659] | | | 0,011_,0,21%, | .Z2 7], | 0,01,_0,29%, | 2,599384] | | | 0,0003]_0,00%,_44,235470]_,_0,0055] | _09,17%] . . | . . 9 ] . . . | 0, 0 0 6] _ | 0,06%,_0,097341801, | | 146.421.558] | 575.,315, | 575.,315, | 575.,315, |
| 28[Negeti_HILA_..«...428.893.512_~...4.636]..0,014,9,27%,. | | | | 8 2 7/] | 9,01, | _9,33%,14,1 12801, | | 0,0018,_9,02%, | 23,339995]_ 0,0035]_0,11% | . | . 1 0]. | 0, 00 7} | 9,07%,_ | 0,007937682]_ | 158.,305.554]._587.199. | 593.602: | 593.602: | 593.602: |
| 29[ Ne2en WAKAL 10/ Negem ITULAMA | 428.893.512 | 428.893.512..-2.834]..0.006, ,4.061, 0,012 | 0,17%, 0,24%/ | 1.155] 318\, • | 0,02] 0.46%, 0,00] | 0,13%, 33,420657} | .0,0043]_09,04%] | | 2,785055]...0,0004].0,00%]..30,534867,}.0,0038/ 21,078206] .0.0026] | .0.11%] | ...12j..0,008]. 0,08%]...10] | .0.0O7}. | 0,08%, ..0,07%, | ..0.008258782, 0,005553377] | 164.709.426] | 110.754.043)..539.647. | 110.754.043)..539.647. | 110.754.043)..539.647. |
| 11[Nee HTUMESSING...28.893.512 | | 6.947! 0,020 | 0,41%] | 1.396].• | ..0,02] .0.5$%] | 44,560g76] 28,922196] | _0.0058]• | 0,06%] | 31,709657]. .0,0039] | 0,12%] | 15] | | 9,010)..9,10%). | 0,012421680] | 247,732.376] | 676.625, | 676.625, | 676.625, |
| 12 [ Nege MAMALA .-L. | 428.893512 | 2,386] 9,0o7 | p,14%] | 309] | 0,00) 0,12%, | | | 0,0035].9,03% | 31,670718] 0,0039] | g,12%, | 8] | p,005] | 0,05%, | _9,094673094] | 93,198,075] | 522.091, | 522.091, | 522.091, |
| 13.]Negen_MORELLA | 428.893.,512 | 2,773) 0,008 | 0,16%) | 377 | 0,01 0,15%] | | 22,280438].._.0,0029] | 0,03%) | 34,087057}. 0,0042] | 9,13%,_ | 7} | 0,005] | 0,05%] | 0,005179963] | 103,127.344] | 532.020 | 532.020 | 532.020 |
| K KECAMATAN NUSALAUT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| j~[iege ~jjfj | ~z@,@g@siz,j@jj] | _@@, | ,pjj | 3is] | pp@] gj3@j | | f@sis~3]"g~~jjg,~jj | | ggzz5jg] | pp@jg]@,jsj | 7]. | @,@@s]_@,@sip | | ~p~~jig3s] | @z,732549]. | s11.626 | s11.626 | s11.626 |
| 1s./Nspent. TITAWAAN. | .4..428.893.512., | 1.474].9,004, | 0,09%] | 317! | 0,00].0.13%] | 11,140219) | 9,0014] | 0,01%] | 38,300054]..9,0048] | 0,14%]. | 7 } | 0,005]. | 9.05%]. | 0,004130063]• | .83.365.296]. 512.258 | | | |
| 16[Wege ABUB . . . | 4 2 8. 8 9 3 . 5 1 2 | 589) 0,002 | ,0.03%, | ...149].• | 0.090] .9.05%! | 7,890988].• | .9,0010]• | | 0,01%].38,349367,._0.0048]. | 0,14%]... | 7' | 0.005]. | .0,05%] | 0,002916062] | 58.156.816].. | 487.050 | 487.050 | 487.050 |
| _ . 17[Negeri_AKOON | 428.893.512 | 664] 0,002 | 0,04%] | 194, | 0,00] 0,08%, | | 8,819340].0,0011,0,01%,_41,422320]_ | | 0,0052, | 0, 1 5 % | \ . . . . . Z]. | . 0, 0 0 5] | | 0,05%,_9,003301717}...65.847.955]...494.741 | | | | |
| 1@/Nsgeij y~~jj | t..~z@,@g35iz | .100].0.001, | 0.02%] | 6o] | p,pp] 0,p2%] | 9,747ggz] | p,0@13] | @,@jj_@3@,ti7pssfj, | @,@~~j]_ | @,is%j . | Tl . @, @ | j s] _ j,@5jy | | @~~z5~412z] | ~gs~j,@j@) | ~j@@ | ~j@@ | ~j@@ |
| | | | | | | | | | ARE | | | | ZEESERE | | AEl ZEE | | | |
| 5fie. | Lt#EL | # | #EE ] | | SI#EA EE } | | EE]%% | 8EI] | %EE1 | ES] | | # | | | | | | |
| (I KECAMATAN SERAM UTARA | BARI | | o.6es | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21lie7eii Si~E%AW | T"458Essy2] | Ts]" 66E' | | es] | 6oo] 6.67], | #d.36@rzT"6655] | | 0.65#z]3 | 35E@es$] 6.66.el | 6,i25E. | ] | 0.d6s] | o,~5W[ | | o.6557.is6Es[7.r67is]. | 5d5.Es | 5d5.Es | 5d5.Es |
| 22 [Mege HORALE | .-.-4..._.428.893.512_, | .1,974\]. | 9,006_,0,12%] | 758]_ | | | 0,01,0,30%,_27,926672,9,0036]_9,04%],_30,101364]_ | | 0,0037\ | | _9,11%...7...9,005] | | 0,05%,_0,006140641, | 122.466.171 | | 551.359 | 551.359 | 551.359 |
| 23 [Negeri_WALuLU.--+..428.893.,512_...1.431,...0,004_,0,08%,...385] | | | | | 0,01 0,15%) | 21,853396] | .9,0028]_ | 0,03%,_33,384859]_ | | | 0,0042]_9,12%L...Z.}...9,005, | | | 0,05%,_0,004381017] | .87.373.020] | ..516.266 | ..516.266 | ..516.266 |
| 24/Need.PAA..I..428.a93.512 | | 313l 9,001 | 0,02%] | 195].9.99] | 9,977%] | 18,617493]. | 9,9022]. | 0,902%]. | | .0,15%]...Z] | | | | 9,905].9.05%6)...0.,003082282]. | 81.471.637] | 490.365 | 490.365 | 490.365 |
| 2s [Negen_KARLTU KARA | • 428.893.,512 | 406] | 0.001.,0.02%] | 198] | 0.00] 0.08%]. | 21,853396]. | 0.0028]. | ..0.036].57.428148]. | 41,444179]. 9.0052). 0.,0071, | | 7} | 0,005]. | | 0.,0561..0.003932374,.78.425.498] | | 507.319 | 507.319 | 507.319 |
| 26[Negeri_PASANEA | ...-...428.893.512_, | 982],0,003, | 0,06%] | | | | | 9,0011,_0,01%, | _42,209815] | 0.21% | | | | 0,0p5]_0,05%,_0,004473440] | 89.216.272] | 518.109 | 518.109 | 518.109 |
| 27[Negs | | | | 435] | 9,01, 0,17%, | 8,540835]\ | | | | 9,0052,_0,16%]...7] | | | | | | | | |
| LABUAN 28.[Negen. GALE-GALE | ...428.893.512.,950) | 0,005 | 0,10%, | 0.003.,0.06%]..148]. | 0.,00] .0,06%] .0.00].0.096, | 118,736168. • .113.983008] | 9,0154, | • .0,15%, | 49,893192,]. | _09.0062,.0,19%].. | 7' 0,16%]...9.005]..0.05%1 | 0.005]. | | 0.05%]..0.005027042\. .0,005493160]. | 100.257.049] 109.553.101 | | | 529.150 536.445 |
| 29 [Nege LA T EA_ .-.. . | 4283.893.512.,1.765].. 42 8 , 8 93. 5 1 2 , | 1,061].0,003, | _0,06%, | 238]. | 324]__9,00]_0,13%] | | 28,496680]_Q,0037]__0,04%]__48,320342]. | .0,0148].0,15%/ | 41,622382)..0,0052] | 9,0060]__0,18%]...8]. | 0,006]_ | | 9,06%]_9,004705215) | 522.732 | 522.732 | 522.732 | 522.732 | 522.732 |
| 0[Nee. LISABATA TIMUR | •• 428,893.512 | 645] 0,002 | 0,04%, | 69)]. | 0.00] 0,03%/ | 118,736168, | .0,0154, | •0.15%] | 48,925709]...0,0061, | | 0,1£6)...T}..0.005]..0,05%]. | | | 0,004497548]_ | 89.697.072] | 518.590 | 518.590 | 518.590 |
| 31[Negent_RUMAHWEY | .---..,42@3.693.512_~...297] | 9,001_, | 0,02%, | 1 8 3] | . 0, 0 0] _ 0,97%, | 118,736169]_ | 0,0154, | 9,15%, | 71,207028]_ | | 0,0089]_09,27%[...Z'.0,005] | | 0,05%,_ | 111.257.426] | 540.150 | 540.150 | 540.150 | 540.150 |
| 32[Negei WARASIWA . . . .e. @Et5ls | . . 428. 893. , 5 1 2 | _524]..0,002,_,0,03%, | | | 240]..__0,00],_0,10%,_166,230635/] | | | 9,0215]__9,22%, | _45,772442] | 9,0057]__0,17%\...7}...0,005] | i | | | 0,05%, | 0,005578618] | 0,005605267'_111,788,913] | 540.682 | 540.682 |
| | | | | | | | | | | | | | | i | | | | |
| | | | | | | | | | ±E7iii5i | | | | | ±t | i | i | i | i |

-

+

¢

­

%

­

|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------