PERATURAN BUPATI TRENGGALEK Nomor 36 Tahun 2017 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASAR KONDISI KERJA KEPADA PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN (berlaku 10 April 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kompensasi terhadap kesehatan dan keselamatan akibat resiko kerja pelayanan pengujian kendaraan bermotor maka kepada penguji kendaraan bermotor perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasar Kondisi Kerja kepada Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
PARAF KOORDINASI
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
SIGID AGUS HARI BASOEKI,
S.H., M.Si.
SAID MAKSUM, S.H.
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
KEPALA BADAN KEUANGAN
DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
PARAF KOORDINASI
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
SIGID AGUS HARI BASOEKI,
S.H., M.Si.
SAID MAKSUM, S.H.
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
KEPALA BADAN KEUANGAN
DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 68);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA KEPADA PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS
PERHUBUNGAN.
PARAF KOORDINASI
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
SIGID AGUS HARI BASOEKI,
S.H., M.Si.
SAID MAKSUM, S.H.
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
KEPALA BADAN KEUANGAN
DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian Tambahan Penghasilan kepada Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian Tambahan Penghasilan kepada Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas.
RUANG LINGKUP
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. pemberian dan pembayaran Tambahan Penghasilan;
- b. pembiayaan; dan
- c. pemotongan Tambahan Penghasilan.
PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAB IV - Pasal 4
Pasal 4
- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang, dengan besaran per bulan sebagai berikut:
- a. Penguji Kendaraan Bermotor penyelia sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
PARAF KOORDINASI
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
SIGID AGUS HARI BASOEKI,
S.H., M.Si.
SAID MAKSUM, S.H.
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
KEPALA BADAN KEUANGAN
DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
- b. Penguji Kendaraan Bermotor pelaksana lanjutan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- c. Penguji Kendaraan Bermotor pelaksana sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- d. Penguji Kendaraan Bermotor pemula sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
BAB IV - Pasal 4
Pasal 5
Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas pada Dinas sesuai surat perintah melaksanakan tugas.
BAB IV - Pasal 4
Pasal 6
- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan dapat diajukan setiap bulan pada bulan berikutnya.
- (2) Khusus untuk pembayaran bulan Desember diajukan pada bulan berkenaan.
BAB V - PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN Pasal 7
Pasal 7
Jenis pemotongan Tambahan Penghasilan yang dikenakan adalah sebagai berikut:
- a. keterlambatan;
- b. pulang sebelum waktu; dan
- c. tidak melaksanakan pengujian pada hari kerja;
PARAF KOORDINASI
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
SIGID AGUS HARI BASOEKI,
S.H., M.Si.
SAID MAKSUM, S.H.
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
KEPALA BADAN KEUANGAN
DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
BAB V - PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN Pasal 7
Pasal 8
- (1) Pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dengan toleransi waktu sebagai berikut:
- (2) Pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dengan toleransi waktu sebagai berikut:
- (3) Pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dengan tidak melaksanakan pengujian perhari dipotong 5 (lima) persen.
| NO | KATEGORI | KETERANGAN/ KETERLAMBATAN HADIR DI TEMPAT TUGAS | PEMOTONGAN PER HARI |
|------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | TL 1 | 1 - 30 menit | 0,50% |
| 2 | TL 2 | 31- 60 menit | 1% |
| 3 | TL 3 | 61-90 menit | 1,25% |
| 4 | TL 4 | >91 dan/atau tidak mengisi daftar hadir | 1,50% |
| NO | KATEGORI | KETERANGAN/ MENINGGALKAN TEMPAT TUGAS LEBIH AWAL | PEMOTONGAN PER HARI |
|------|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | PSW 1 | 1 - 30 menit | 0,50% |
| 2 | PSW 2 | 31- 60 menit | 1% |
| 3 | PSW 3 | 61- 90 menit | 1,25% |
| 4 | PSW 4 | >90 menit | 1,50% |
PARAF KOORDINASI
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
SIGID AGUS HARI BASOEKI,
S.H., M.Si.
SAID MAKSUM, S.H.
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
KEPALA BADAN KEUANGAN
DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
BAB VI - PEMBIAYAAN Pasal 9
Pasal 9
Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian Tambahan Penghasilan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 10
Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Penetapan: Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 10 April 2017 201 BUPATI TRENGGALEK,d TTD EMIL ELESTIANTO

Penetapan: Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 10 April 2017

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, ALI MUSTOFA BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 36

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM, ANIK SUWARNI Nip . 19650919 199602 2 001 PARAF KOORDINASI

Penandatangan: KEPALA DINAS PERHUBUNGAN SIGID AGUS HARI BASOEKI, S.H., M.Si. SAID MAKSUM, S.H. ANIK SUWARNI, S.H..M.Si. 2016