PERATURAN BUPATI MA Nomor 97 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN KABUPATEN TANAH LAUT (berlaku 31 Oktober 2017)
Pembukaan
Menimbang
S A L I N A N
B U P A T I T A N A H L A U T
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 97 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN KABUPATEN TANAH LAUT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT ,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut;
Mengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Menetapkan
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
9. Peraturan Bupati Tanah laut Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 83);
M E M U T U S K A N :
: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN KABUPATEN TANAH LAUT
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
6. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Bagian Kesatu Pembentukan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Dengan Peraturan Bupati ini membentuk UPT pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yaitu UPT Balai Penyuluhan Pertanian:
- (2) UPT Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. UPT Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Pelaihari;
- b. UPT Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bati- Bati;
- c. UPT Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kurau;
- d. UPT Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Jorong;
- e. UPT Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kintap;
- f. UPT Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Takisung;
- g. UPT Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Panyipatan;
- h. UPT Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Batu Ampar;
- i. UPT Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tambang Ulang;
- j. UPT Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bumi Makmur; dan
- k. UPT Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bajuin.
- (3) Klasifikasi UPT pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- a. UPT Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Pelaihari Kelas B;
- b. UPT Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bati- Bati Kelas B;
- c. UPT Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kurau Kelas B;
- d. UPT Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Jorong Kelas B;
- e. UPT Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kintap Kelas B;
- f. UPT Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Takisung Kelas B;
- g. UPT Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Panyipatan Kelas B;
- h. UPT Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Batu Ampar Kelas B;
- i. UPT Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tambang Ulang Kelas B;
- j. UPT Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bumi Makmur Kelas B; dan
- k. UPT Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bajuin Kelas B.
Bagian Kedua Kedudukan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
UPT pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
UPT Balai Penyuluhan Pertanian
Paragraf 1 Susunan Organisasi
BAB III - DAN URAIAN TUGAS
Pasal 4
- (1) Susunan Organisasi UPT Balai Penyuluhan Pertanian terdiri atas:
- a. UPT Balai Penyuluhan Pertanian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Paragraf 2

## Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas

## Pasal 5

- (1) UPT Balai Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan program penyuluhan dan peningkatan sumberdaya dibidang pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Balai Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis operasional pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian;
- b. penyusunan program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten;
- c. pelaksanaan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
- d. penyediaan dan penyebaran informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar ;
- e. fasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha ;
- f. pengelolaan pembiayaan penyuluhan ;
- g. fasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan ;
- h. pelaksanaan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan modal usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha ; dan
- i. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyusun kebijakan teknis operasional pengelolaan balai penyuluhan pertanian;
- b. menetapkan perencanaan kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Penyuluhan Pertanian berdasarkan Renstra/Renja Dinas;
- c. melaksanakan kebijakan umum dan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang Balai Penyuluhan Pertanian sesuai dengan kebijakan Dinas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Penyuluhan Pertanian;
- e. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Penyuluhan Pertanian;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Penyuluhan Pertanian;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Balai Penyuluhan Pertanian;
- h. menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten;
- i. melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
- j. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
- k. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
- l. memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- m. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan modal usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- n. mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Penyuluhan Pertanian;
- o. menyiapkan bahan dan menyusun program dan kegiatan UPT Balai Penyuluhan Pertanian;
- p. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- q. mengelola surat-menyurat, ekspedisi, dan kearsipan;
- r. menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga dan kehumasan;

- s. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan perlengkapan;
- t. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- u. melaksanakan urusan organisasi, ketatalaksanaan dan perpustakaan; dan
- v. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya.

## Paragraf 3 Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis, jenjang, dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV

## TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap unsur organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik internal maupun eksternal.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahan masing-masing.

- (4) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk dan arahan selanjutnya kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja.
- (7) Dalam upaya meningkatkan efektifitas kegiatan dan pelaksanaan tugas, bimbingan dan evaluasi kinerja organisasi, setiap pimpinan unit organisasi wajib mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.

## Pasal 8

Dalam hal Kepala UPT berhalangan sementara, maka mengusulkan Penyuluh Senior sebagai Pelaksana Harian (Plh) setelah mendapat persetujuan dinas.

## BAB V ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

## Pasal 9

- (1) Kepala UPT Kelas A adalah jabatan Pengawas/Eselon IV a.
- (2) Kepala UPT Kelas B adalah jabatan Pengawas/Eselon IV a.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Kelas A adalah jabatan Pengawas/Eselon IV b.
- (4) Pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pejabat struktural, fungsional dan nonstruktural dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI PEMBIAYAAN

## Pasal 10

Pembiayaan UPT pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendapatan lainnya yang sah dan bersifat tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 31 Oktober 2017

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,


## H. SYAHRIAN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017 NOMOR 97

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua peraturan perundang-undangan yang setingkat dan mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 31 Oktober 2017

BUPATI TANAH LAUT,


## H. BAMBANG ALAMSYAH

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR

TANGGAL

: 97 TAHUN 2017

: 31 Oktober 2017

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENYULUHAN PERTANIAN


BUPATI TANAH LAUT,


H. BAMBANG ALAMSYAH