PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA Nomor 10 Tahun 2011 tentang Peleburan Dinas Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga dan Struktur Organisasi serta Tata Kerjanya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga Nomor 10 Tahun 1993 sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini; c. - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perusahaan dan Pelayanan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Nauli Sibolga; d. 1. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa Perusahaan Daerah Air Minum sebagai Perusahaan Daerah yang diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat secara kualitas, kuantitas dan kontiniutas;
- bahwa Perusahaan Daerah Air Minum sebagai Perusahaan Daerah yang diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah, perlu dikelola secara professional; b.
- bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga Nomor 16 Tahun 1980 tentang Peleburan Dinas Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga dan Struktur Organisasi serta Tata Kerjanya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga Nomor 10 Tahun 1993 sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini; c.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perusahaan dan Pelayanan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Nauli Sibolga; d.
1. Mengingat :
Undang -Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota -Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang ...
l l
i
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinlahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dibidang Pekeijaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA
dan
WALIKOTA SIBOLGA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAN PELAYANAN AIR BERSIH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA NAULI SIBOLGA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Sibolga;
2. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan fiaerah ;
3. Walikota adalah Walikota Sibolga;
4. Lembaga Pelaksana adalah Lembaga yang menangani urusan Pengelolaan Pelayanan Air Bersih;
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nauli Sibolga;
6. Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nauli Sibolga;
7. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nauli Sibolga;
8. Karyawan / pegawai adalah karyawan / pegawai yang bekeija untuk kepentingan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nauli Sibolga;
9. Air baku untuk air minum, yang selanjutnya disebut air baku, adalah air yang dapat dimanfaatkan oleh PDAM yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan / atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku air minum;
10. Air bersih adalah air bersih untuk keperluan rumah tangga dan non rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan belum dapat langsung diminum.
11. Air minum adalah air minum untuk keperluan rumah tangga dan non rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;
12. Mata air adalah sumber air yang berasal dari lapisan bawah tanah / aquifer yang muncul ke permukaan tanah secara alamiah;
13. Air permukaan adalah semua air yang terdapat di permukaan tanah;
14. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah;
15. Sarana dan prasarana air minum adalah bangunan beserta peralatannya dan perlengkapannya yang menghasilkan, menyediakan dan mendistribusikan air minum untuk masyarakat;
16. Pipa transmisi air baku adalah pipa pembawa air baku dari bangunan penangkap air ( intake) ke Instalasi Pengolahan Air (IPA);
17. Pipa transmisi air bersih adalah pipa pembawa air bersih dari sumber mata air atau dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) ke Reservoir / bak penampungan;
18. Pipa distribusi adalah pipa pembawa air minum dari Reservoir yang disalurkan kepada pelanggan;
19. Pipa dinas adalah pipa dan perlengkapannya yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air;
20. Pipa retikulasi adalah pipa beserta peralatan yang terletak antara pipa dinas dan pipa distribusi dimana pada pipa retikulasi terletak titik pengambilan (taping) ke sambungan rumah;
21. Pipa persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapannya yang terletak dalam persil pelanggan sesudah meter air;
22. Persil adalah sebidang tanah yang dimiliki / dikuasai oleh seorang atau badan, yang mempunyai ukuran tertentu sesuai dengan bukti kepemilikan tanah;
23. Meter air adalah alat untuk mengukur volume pemakaian air oleh pelanggan dalam satuan waktu tertentu dan sudah ditera oleh lembaga yang berwenang;
24. Instrumen Meter Air adalah peralatan mekanis yang terdapat pada meter air yaitu kipas kaca, magnet meter, register kapsul, meter, tutup meter dan peralatan lainnya yang terdapat di dalam meter air;
25. Segel meter adalah segel yang dipasang oleh instansi yang berwenang untuk menandakan ketelitian meter sudah memenuhi syarat;
26. Segel Dinas adalah segel yang dipasang oleh PDAM pada meter air ke pipa dinas dan pipa persil untuk mencegah penyalahgunaan meter air oleh pelanggan dari jaringan perpipaan;
27. Pelayanan Air Bersih adalah jasa pelayanan yang diberikan oleh PDAM Tirta Nauli kepada pelanggan.
28. Pelanggan adalah perorangan atau sekelompok masyarakat / badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dari PDAM;
29. Pelanggan pasif adalah perorangan atau sekelompok masyarakat / badan yang statusnya sebagai pelanggan tetapi tidak menggunakan air PDAM / pemakaian air 0 m3 (nol meter kubik);
30. Eks pelanggan adalah pelanggan yang berhenti menjadi pelanggan;
31. Pihak lain adalah perorangan atau kelompok masyarakat di luar pelanggan;
32. Instalatir air minum adalah suatu badan usaha atau perorangan yang bergerak dalam pekeijaan instalasi air minum dan telah memiliki persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan;
33. Terminal Air dan Hidran Umum, yang selanjutnya disebut TAHU, adalah sarana pelayanan air minum yang terlebih dahulu ditampung dalam sebuah tangki atau bak dan pengambilannya dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan jerigen atau alat sejenis;
34. Tarif air minum adalah harga air minum untuk setiap meter kubik (m3) yang harus dibayar oleh pelanggan;
35. Rekening air minum adalah kewajiban yang harus dibayar oleh pelanggan ' setiap bulan sesuai jumlah pemakaian air ditambah biaya tetap;
LEMBAGA PELAKSANA
BAB II - LEMBAGA PELAKSANA
Pasal 2
- Lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan Pelayanan Air Bersih adalah Lembaga yang menangani Urusan Pengelolaan Pelayanan Air Bersih, yaitu PDAM Tirta Nauli Sibolga. ( 1)
- Tugas dan Kewenangan Lembaga Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : ( 2 )
- a. melaksanakan pembinaan umum dan teknis operasional terhadap pengelolaan pelayanan air bersih;
- b. memberikan bimbingan terhadap petugas lapangan dalam rangka pelayanan air bersih;
- c. melakukan koordinasi pengawasan terhadap penegakan Peraturan Daerah ini.
ASAS, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
BAB III - ASAS, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 3
Asas penyelenggaraan PDAM meliputi asas kepastian hukum, kewirausahaan, keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas, kepentingan umum, profesionalisme, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, efesiensi dan efektifitas.
BAB III - ASAS, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 4
PDAM bertujuan :
- a. memberi pelayanan yang optimal dan berkesinambungan dalam memenuhi kebutuhan air bersih, terutama air minum kepada masyarakat, rumah tangga, kantor, sarana sosial, fasilitas umum, industri, dan lain-lain sesuai standar kesehatan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan dan mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat;
- b. membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah; dan
- c. sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
4. ( 2 ) PDAM yang bergerak di bidang penyediaan air dengan lapangan usaha :
- a. pencarian air baku yang dapat menjangkau kebutuhan masyarakat secara luas;
- b. untuk pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat, PDAM dapat menggunakan rekayasa teknologi dalam mengolah air baku untuk air bersih bagi masyarakat baik melalui pengeboran, penyulingan dan teknologi lainnya;
- c. pengadaan air bersih sebagai salah satu tugas pokok Pemerintah Daerah, pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada PDAM.
BABIY
M O D A L
BAB III - ASAS, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 5
- Neraca permulaan perusahaan terdiri dari aktiva dan pasiva yang berasal dari Badan / lembaga Pengelola Air Minum sebelumnya. ( 1 )
- Modal dasar perusahaan terdiri atas seluruh kekayaan daerah yang dipisahkan. ( 2 )
- Modal Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bertambah dari penyisihan Anggaran Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta pinjaman. ( 3 )
- Semua alat likuidatur perusahaan di simpan pada PT. Bank Sumut atau Bank Pemerintah lainnya. ( 4 )
BABV.
ANGGARAN PERUSAHAAN
BAB V - ANGGARAN PERUSAHAAN
Pasal 6
- Direktur mengajukan Rencana Anggaran Perusahaan kepada Dewan Pengawas paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku. ( 1)
- Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Walikota. ( 2 )
- Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan Rencana Anggaran Perusahaan belum mendapat keputusan, maka anggaran perusahaan dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah. (3)
- Apabila Walikota mengemukakan keberatan atau menolak rancangan Anggaran Perusahaan sebelum memasuki anggaran tahun baru, maka Anggaran Perusahaan berpedoman pada anggaran tahun sebelumnya. (4)
- Anggaran tambahan perusahaan dalam tahun buku dapat diajukan kepada Walikota setelah melalui pertimbangan dan persetujuan Dewan Pengawas. (5)
LAPORAN PERUSAHAAN
BAB VI - LAPORAN PERUSAHAAN
Pasal 7
Direktur berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.
BAB VI - LAPORAN PERUSAHAAN
Pasal 8
- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direktur dan Dewan Pengawas yang selanjutnya disampaikan kepada Walikota.
- (4) Direktur menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Walikota.
- (5) Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA
BAB VII - PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA
Pasal 9
- (1) Pembagian laba bersih perusahaan adaLab 55 % (lima puluh lima persen) untuk Pemerintah Daerah dan 45 % (empat puluh lima persen) untuk PDAM;
- (2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah disetor ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah;
- (3) Penggunaan laba bersih bagian Pemerintah Daerah ditetapkan melalui Keputusan Walikota;
- (4) Penggunaan laba bersih bagian perusahaan ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas;
- (5) Penetapan penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PEMBUBARAN PERUSAHAAN
BAB VIII - PEMBUBARAN PERUSAHAAN
Pasal 10
- (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan panitia likuidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. ( 2) Semua kekayaan perusahaan setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
K E P E N G U R U S A N
Bagian Kesatu
P e n g u r u s
BAB IX - K E P E N G U R U S A N
Pasal 11
Pengurus Perusahaan Daerah Air Minum terdiri dari :
- a. Walikota sebagai pemilik modal;
- b. Direktur; dan
- c. Dewan Pengawas.
Bagian Kedua
Direktur
Paragraf 1
Pengangkatan Direktur
BAB IX - K E P E N G U R U S A N
Pasal 12
- (1) Direktur diangkat oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas;
- (2) Batas usia Direktur yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali, dengan usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
- (3) Batas usia. Direktur yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali, dengan usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (4) Jabatan Direktur berakhir pada saat yang bersangkutan berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
BAB IX - K E P E N G U R U S A N
Pasal 13
- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. berpendidikan paling rendah Saijana (SI) atau sederajat sesuai bidangnya;
- b. mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun mengelola Pemsahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (Referensi) dari pemsahaan dengan penilaian 'BAIK';
- c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
- d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
- e. bersedia beketja penuh waktu;
- f. bersedia berdomisili di Kota Sibolga (wilayah tempat kedudukan pemsahaan);
- g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota / Wakil Walikota atau Dewan Pengawas atau lainnya sampai derajat ketiga menumt garis lums atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
- h. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang telah memiliki sertifikasi yang ditunjuk oleh Walikota.
- i. tidak pemah melakukan tindak pidana ataupun perbuatan lain yang berakibat memgikan Negara / Daerah, dan atau tercela yang dapat mprusak nama baik PDAM / Pemerintah Daerah;
- j. tidak pemah dihukum dan atau sedang dalam proses hukum;
- k. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil / TNI / POLRI / Pegawai BUMN/ Pegawai BUMD / Anggota DPR dan DPRD;
- (2) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB IX - K E P E N G U R U S A N
Pasal 14
- (1) Direktur dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
- a. jabatan stmktural atau fungsional pada instansi / lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
- b. anggota direksi pada BUMD, BUMN dan badan usaha swasta;
- c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan / atau
- d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.
Paragraf 2
Masa Jabatan Direktur
BAB IX - K E P E N G U R U S A N
Pasal 15
- (1) Masa jabatan Direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direktur terbukti mampu meningkatkan kineija PDAM dan pelayanan kebutuhan air bersih / air minum kepada masyarakat setiap tahun.
Paragraf 3
P e m b e r h e n t i a n
BAB IX - K E P E N G U R U S A N
Pasal 16
- (1) Direktur berhenti karena:
- a. masa jabatannya berakhir;
- b. meninggal dunia.
- (2) Direktur diberhentikan karena :
- a. permintaan sendiri;
- b. reorganisasi;
- c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
- d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau Negara;
- e. mencapai usia 60 (enam puluh) tahun; dan
- f. tidak dapat melakscpakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.
BAB IX - K E P E N G U R U S A N
Pasal 17
- (1) Apabila Direktur diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dan d, maka Direktur diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.
BAB IX - K E P E N G U R U S A N
Pasal 18
- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak peraberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direktur untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Walikota hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Walikota untuk memberhentikan dan merehabilitasi.
- (3) Dalam hal persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur tidak hadir tanpa alasan yang sah yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh Direktur merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
BAB IX - K E P E N G U R U S A N
Pasal 19
- (1) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, b dan e, adalah pemberhentian dengan hormat.
- (2) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, d dan f, adalah pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Direktur yang diberhentikan
BAB IX - K E P E N G U R U S A N
Pasal 20
- (1) Dalam hal sampai barakhimya masa jabatan Direktur, pengangkatan Direktur baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota dapat menunjuk / mengangkat Direktur yang lama atau seorang pejabat struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
Paragraf 5
I
Tugas dan wewenang
BAB IX - K E P E N G U R U S A N
Pasal 21
Direktur mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM dan yang mendukung fungsi pelayanan PDAM, termasuk memberikan pertimbangan dengan instansi terkait dalam rangka pelayanan air bersih;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
menyusun.
- e. menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (business plan / coiporate plan) yang disahkan oleh Walikota melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis ( business plan/ corporate plan) kepada Walikota melalui Dewan Pengawas;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM;
BAB IX - K E P E N G U R U S A N
Pasal 22
Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai wewenang :
- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai
BAB IX - K E P E N G U R U S A N
Pasal 23
- (1) Penghasilan Direktur terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. tunjangan kesehatan termasuk istri / suami dan anak; dan b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direktur memperoleh Jasa produksi.
- (4) Besamya gaji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direktur setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (5) Direktur mendapat uang jasa pengabdian yang besamya ditetapkari oleh Walikota dengan
BAB IX - K E P E N G U R U S A N
Pasal 24
- (1) Direktur memperoleh hak cuti sebagai berikut :
- a. cuti tahunan;
- b. cuti besar;
- c. cuti sakit
- d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan Ibadah Haji;
- e. cuti nikah;
- f. cuti bersalin; dan
- g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Direktur yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
DEWAN PENGAWAS
Bagian Kesatu
Pengangkatan
BAB X - DEWAN PENGAWAS
Pasal 25
- (1) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari Pejabat Pemerintah Daerah, Profesional dan / atau masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.
BAB X - DEWAN PENGAWAS
Pasal 26
- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- a. menguasai manajemen perusahaan khususnya PDAM.
- c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota / Wakil Walikota, atau anggota Dewan Pengawas yang lain atau dengan Direktur sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB X - DEWAN PENGAWAS
Pasal 27
- (1) Jumlah Anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, dalam hal membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk sekretariat Dewan Pengawas beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang yang ditetapkan melalui Keputusan Dewan Pengawas setelah mendapatkan persetujuan Walikota.
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
BAB X - DEWAN PENGAWAS
Pasal 28
1
- (1) Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu ) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direktur dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kineija pelayanan air minum kepada masyarakat.
Bagian Kedua
Tugas dan wewenang
BAB X - DEWAN PENGAWAS
Pasal 29
Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direktur, program keija yang diajukan oleh Direktur, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direktur kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.
BAB X - DEWAN PENGAWAS
Pasal 30
Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mempunyai wewenang:
- a. menilai kineija Direktur dalam mengelola PDAM;
- b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direktur untuk mendapat pengesahan Walikota;
- c. meminta keterangan Direktur mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direktur kepada Kepala Daerah.
Bagian Ketiga
Penghasilan dan Jasa Pengabdian
BAB X - DEWAN PENGAWAS
Pasal 31
Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.
BAB X - DEWAN PENGAWAS
Pasal 32
- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa sebesar paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa sebesar paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur.
BAB X - DEWAN PENGAWAS
Pasal 33
I
- Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal ( 1) 32.
- Besamya bagian dari Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan
BAB X - DEWAN PENGAWAS
Pasal 34
- Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besamya ditetapkan oleh Walikota dengan
BAB X - DEWAN PENGAWAS
Pasal 35
- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
- a. berakhir masa jabatannya; dan
- b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
- a. permintaan sendiri;
- b. reorganisasi;
- c. kedudukan sebagai pejabat pemerintah daerah telah berakhir;
- d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
- e. tidak dapat melaksanakan tugas;
- f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
- g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.
BAB X - DEWAN PENGAWAS
Pasal 36
- Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Walikota. ( 1)
- Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat ( . 1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. ( 2 )
BAB X - DEWAN PENGAWAS
Pasal 37
1
- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Walikota melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan, Walikota belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir ! tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
PEGAWAI PERUSAHAAN
Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Pemberhentian
BAB XI - PEGAWAI PERUSAHAAN
Pasal 38
- ( 1) Direktur berwenang mengangkat dan memberhentikan pegawai
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berkonsultasi dengan Dewan Pengawas
BAB XI - PEGAWAI PERUSAHAAN
Pasal 39
Pengangkatan pegawai
BAB XI - PEGAWAI PERUSAHAAN
Pasal 40
Untuk dapat diangkat menjadi pegawai harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berkelakuan baik dan belum pemah dihukum;
- c. berpendidikan paling rendah SMU atau yang sederajat;
- e. tidak pemah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri atau karyawan pemsahaan (BUMN, BUMD, Swasta);
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Umum yang ditunjuk oleh Direktur
- f. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
- g. lulus seleksi.
BAB XI - PEGAWAI PERUSAHAAN
Pasal 41
- (1) untuk diangkat menjadi Pegawai harus melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian keija setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (2) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penilaian yang meliputi :
- a. loyalitas;
- b. kecakapan;
- c. kesehatan;
- d. kerjasama;
- e. kerajinan;
- f. prestasi keija; dan
- g. kejujuran.
- (3) Selama masa percobaan mendapatkan nilai rata - rata baik, maka calon pegawai tersebut dapat diangkat menjadi pegawai defenitif.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.
BAB XI - PEGAWAI PERUSAHAAN
Pasal 42
- (1) Pegawai diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu;
- (2) Pengangkatan pegawai dalam satu jabatan dilaksanakan dengan
BAB XI - PEGAWAI PERUSAHAAN
Pasal 43
- (1) Direktur dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium yang besamya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan menduduki jabatan.
BAB XI - PEGAWAI PERUSAHAAN
Pasal 44
- (1) Batas usia pensiun pegawai adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian, setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling singkat telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
Bagian Kedua.
Bagian Kedua
Cuti, Penghasilan dan Penghargaan
BAB XI - PEGAWAI PERUSAHAAN
Pasal 45
- (1) Pegawai berhak mendapat cuti :
- a. Cuti Tahunan;
- b. Cuti Besar;
- c. Cuti Sakit;
- d. Cuti karena alasan penting atau cuti menunaikan Ibadah Haji;
- e. Cuti Nikah;
- f. Cuti Bersalin; dan
- g. Cuti diluar tanggungan perusahaan.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan berpedoman pada Peraturan Perusahaan.
BAB XI - PEGAWAI PERUSAHAAN
Pasal 46
Sumbangan kematian, bencana alam dan kecelakaan dalam menjalankan tugas, diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.
BAB XI - PEGAWAI PERUSAHAAN
Pasal 47
- (1) Penghasilan Pegawai terdiri dari :
- a. gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan lainnya.
- (2) Besamya gaji pokok dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XI - PEGAWAI PERUSAHAAN
Pasal 48
- (1) Direktur dapat memberikan penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai perusahaan.
- (2) Pemberian penghargaan dan tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perusahaan.
BAB XI - PEGAWAI PERUSAHAAN
Pasal 49
Setiap tahun tutup buku kepada pegawai dapat diberikan jasa produksi, yang besamya ditetapkan dengan peraturan perusahaan.
Bagian.
Bagian Ketiga Kewajiban dan Larangan
BAB XI - PEGAWAI PERUSAHAAN
Pasal 50
Setiap pegawai wajib :
- a. mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi Negara
BAB XI - PEGAWAI PERUSAHAAN
Pasal 51
Setiap pegawai dilarang :
- a. melakukan kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan perusahaan dan atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya dalam perusahaan untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain baik langsung ataupun tidak langsung yang merugikan perusahaan;
- c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik perusahaan dan atau negara;
- d. memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang perusahaan kepada pihak lain di luar wewenangnya tanpa izin tertulis dari Direktur.
Bagian Keempat
Perlindungan Karyawan / Tenaga Keija
BAB XI - PEGAWAI PERUSAHAAN
Pasal 52
- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, karyawan diberikan jaminan perlindungan keija sebagaimana yang berlaku umum sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakeijaan.
- (2) Mekanisme perlindungan pegawai / karyawan selanjutnya diatur dalam peraturan perusahaan.
Bagian Kelima
Hukuman Disiplin
BAB XI - PEGAWAI PERUSAHAAN
Pasal 53
- (1) Seorang pegawai dapat dikenakan hukuman disiplin karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ;
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. penundaan kenaikan pangkat;
- e. penurunan jabatan;
pembebasan.
- f. pembebasan jabatan;
- g. pemberhentian sementara;
- h. pemberhentian dengan hormat;
- i. pemberhentian dengan tidak hormat;
5. Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur. ( 3 )
BAB XI - PEGAWAI PERUSAHAAN
Pasal 54
- (1) Direktur berwenang memberhentikan sementara pegawai karena :
- a. melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan;
- b. adanya penahanan oleh yang berwajib karena dugaan melakukan tindak pidana kejahatan.
- (2) Prosedur dan tata cara pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan peraturan perusahaan.
BAB XI - PEGAWAI PERUSAHAAN
Pasal 55
Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 mulai bulan berikutnya gajinya dibayarkan 50 % (lima puluh persen).
BAB XI - PEGAWAI PERUSAHAAN
Pasal 56
- Paling lambat 6 (enam) bulan, Direktur mengadakan sidang yang dihadiri oleh pegawai yang diberhentikan sementara untuk menetapkan apakah yang bersangkutan terbukti merugikan perusahaan; ( 1 )
- Apabila
BAB XI - PEGAWAI PERUSAHAAN
Pasal 57
- (1) Direktur berwenang memberhentikan dengan hormat pegawai karena :
- a. telah mencapai usia 56 tahun;
- b. permintaan sendiri;
- c. kesehatan tidak mengizinkan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- d. meninggal dunia;
- e. pengurangan pegawai.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat hak pensiun dan jaminan hari tua yang ditetapkan dengan peraturan perusahaan;
- (3) Bagi pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pemberhentiannya ditetapkan 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan berhenti.
BAB XI - PEGAWAI PERUSAHAAN
Pasal 58
Direktur berwenang memberhentikan tidak dengan horxnat pegawai karena :
- a. melanggar sumpah / janji pegawai dan sumpah / janji jabatan;
- b. dihukum
BAB XI - PEGAWAI PERUSAHAAN
Pasal 59
Pegawai yang melaksanakan peijalanan dinas diberikan biaya yang besamya ditetapkan dengan peraturan perusahaan.
Bagian Keenam
Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi
BAB XI - PEGAWAI PERUSAHAAN
Pasal 60
- (1) Pegawai Perusahaan, termasuk Anggota Direktur yang secara langsung maupun tidak langsung baik disengaja maupun tidak disengaja, lalai dalam menjalankan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai Perusahaan.
- (3) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun sifatnya, termasuk Perhitungan Tata Buku dan Administrasi Perusahaan disimpan di Kantor Perusahaan.
- (4) Untuk keperluan pemeriksaan yang berkaitan dengan penetapan pajak dan pemeriksaan akuntan pada umumya, surat bukti dan surat lainnya tidak dapat dipindahkan ke kantor / instansi yang berwenang.
PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM
Bagian Kesatu
Kewenangan
BAB XII - PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM
Pasal 61
- (1) PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pelayanan air minum yang dimanfaatkan untuk masyarakat umum.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PDAM memiliki tugas sebagai berikut :
- a. menyediakan pelayanan air minum bagi masyarakat khususnya kota Sibolga dan sekitarnya.
- b. melakukan pemeliharaan terhadap asset PDAM.
- c. mensosialisasikan bentuk layanan air minum / air bersih PDAM kepada masyarakat.
- d. melaksanakan perluasan cakupan pelayanan pada wilayah dimana sumber air tanah tidak dapat memenuhi persyaratan kesehatan untuk digunakan sebagai air minum.
- e. mengatur sistem pendistribusian air minum sesuai dengan kapasitas produksi yang tersedia.
- f. berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan.
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PDAM dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam.
Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban PDAM Terhadap Pelanggan
BAB XII - PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM
Pasal 62
Dalam penyelenggaraan pelayanan air minum, PDAM mempunyai hak sebagai berikut :
- b. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
- a. menagih dan menerima hasil jasa pelayanan air dan / atau non air dari pihak lain atau pelanggan;
- c. menolak dan / atau menerima permintaan calon pelanggan dengan
BAB XII - PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM
Pasal 63
Dalam penyelenggaraan pelayanan air minum, PDAM mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. mengoperasikan sarana pelayanan air minum secara optimal;
- c. melaksanakan penggantian meter secara periodik paling sedikit setiap 5 (lima) tahun, dan apabila sebelum 5 (lima) tahun meter air mengalami kerusakan, maka kewajiban PDAM untuk melakukan penggantian meter air;
- b. memberikan pelayanan air minum kepada para pelanggan dengan
BAB XII - PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM
Pasal 64
PDAM memberikan pelayanan untuk kepentingan umum sesuai dengan kemampuan yang meliputi :
- b. menyediakan Terminal Air dan Hidran Umum (TAHU) bagi masyarakat Kota Sibolga yang belum mendapat pelayanan sambungan air minum secara langsung dengan sistem perpipaan dan bagi masyarakat yang kurang mampu.
- a. menyediakan hidran kebakaran ditempat-tempat tertentu.
- c. menyediakan loket pembayaran rekening air yang memberikan kemudahan bagi pelanggan.
Bagian Keempat
Tata Cara Pelayanan Air Minum Paragraf 1
Pemasangan Baru
BAB XII - PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM
Pasal 65
- Setiap Permohonan pemasangan baru hams diajukan secara tertulis kepada PDAM. ( 1)
- Permohonan pemasangan bam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir yang hams diisi dengan benar, jelas dan lengkap, diberi tanggal, dan ditandatangani serta melampirkan persyaratan yang ditentukan PDAM. ( 2 )
- Permohonan pemasangan bam dapat diterima atau ditolak oleh PDAM. (3)
- Terhadap permohonan yang diterima, pemasangan sambungan akan dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari keija setelah permohonan pemasangan bam diterima dan biaya pemasangan dilunasi. (4)
- Terhadap permohonan pemasangan bam yang ditolak, PDAM memberikan alasan yang jelas secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permohonan. (5)
BAB XII - PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM
Pasal 66
Setiap pemasangan bam pelayanan air minum dikenakan biaya pemasangan yang diatur dengan Peraturan Pemsahaan.
BAB XII - PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM
Pasal 67
Untuk pemasangan baru khusus komplek real estate / pemmahan / asrama yang belum ada jaringan air minumnya / perpipaan, selumh biaya prasarana dan sarana air minum dibebankan kepada pihak pengembang
BAB XII - PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM
Pasal 68
Pipa dinas, meter air dan instmmennya yang dipergunakan dalam penyambungan air minum ke persil pelanggan, sepenuhnya milik PDAM.
Paragraf 2 Pemutusan Sambungan Langganan
BAB XII - PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM
Pasal 69
- (1) PDAM dapat melakukan pemutusan sambungan kepada pelanggan karena hal-hal sebagai berikut :
- a. menunggak rekening air minum selama 3 (tiga) bulan bertumt-tumt;
- b. pelanggaran yang mengakibatkan kemgian bagi PDAM; dan
- c. karena permintaan pelanggan.
- (2) Pemutusan sambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. pemutusan sementara; dan
- b. pemutusan tetap.
BAB XII - PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM
Pasal 70
- (1) Pemutusan sementara adalah tindakan yang dilakukan PDAM kepada pelanggan berupa pencabutan meteran air untuk sementara.
- (2) Pemutusan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- b. pemutusan sementara atas permintaan sendiri paling lama 6 (enam) bulan dengan terlebih dahulu melunasi seluruh tunggakan dan membayar biaya buka kembali.
- a. pemutusan sementara selama 3 (tiga) bulan karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan.
- c. Pemutusan sementara dapat disambung kembali paling lambat 1 (satu) hari setelah pelanggan melunasi tunggakan dan denda administrasi, ditambah biaya bukaan kembali yang diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.
BAB XII - PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM
Pasal 71
- (1) Pemutusan tetap adalah pemutusan dari pipa retikulasi / distribusi.
- (2) Pemutusan tetap dilakukan apabila :
- b. pelanggan tidak memperpanjang masa pemutusan sementara dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b.
- a. pelanggan tidak menyelesaikan segala kewajibannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a.
- c. atas permintaan pelanggan dengan mengajukan permohonan tertulis untuk berhenti menjadi pelanggan PDAM dengan melunasi segala sesuatu yang menjadi kewajiban pelanggan.
- (3) Pemutusan tetap dapat disambung kembali setelah pelanggan melunasi tunggakan dan denda ditambah biaya pemasangan baru.
TARIF DAN REKENING AIR MINUM
Bagian Kesatu
Tarif Air Minum
BAB XIII - TARIF DAN REKENING AIR MINUM
Pasal 72
- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dikenakan Tarif Air Minum sesuai peruntukkannya dengan Peraturan Walikota Sibolga.
- (2) Perhitungan dan penetapan Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip-prinsip :
- a. pemulihan biaya;
- b. keteijangkauan;
- c. efesiensi pemakaian;
- d. kesederhanaan;
- e. transparansi.
BAB XIII - TARIF DAN REKENING AIR MINUM
Pasal 73
- Besamya tarif air minum dihitung
BAB XIII - TARIF DAN REKENING AIR MINUM
Pasal 74
- ( 1) Rekening air minum terdiri atas :
- a. jumlah pemakaian air minum pelanggan per meter kubik (m3) dikalikan dengan tarif air.
- b. biaya beban tetap yang terdiri atas :
- 1) biaya pemeliharaan meter air (BPMA); dan
- 2) biaya administrasi (BA)
- ( 2) Biaya beban tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan peraturan Walikota.
- ( 3) Jumlah pemakaian air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung
BAB XIII - TARIF DAN REKENING AIR MINUM
Pasal 76
- ( 1) Selain biaya pemasangan baru dan biaya dalam rekening air, kepada pelanggan dapat dikenakan biaya non air yang terdiri atas :
- a. biaya buka kembali.
- b. biaya pengganti meter atas permintaan pelanggan
.
-
- c. biaya pindah letak meter.
- d. biaya tera meter atas permintaan pelanggan; dan
- e. biaya beban pelanggan pasif.
- (2) Besamya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
BABXIV.
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PELANGGAN Bagian Kesatu Hak Pelanggan
BAB XIV - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PELANGGAN Bagian Kesatu Hak Pelanggan
Pasal 77
Pelanggan mempunyai hak sebagai berikut :
mendapatkan hasil pengujian atas :
1. perhitungan tagihan rekening air minum bulanan;
2. kualitas air; dan
3. akurasi meter air.
- b. mendapatkan
PENJELASAN
Pembukaan
atas ketentuan yang disepakati pada saat mengajukan pemasangan baru.
- c. mendapatkan informasi tentang struktur dan besaran tarif serta tagihan.
- d. mendapatkan potongan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pembayaran rekening air pada bulan bersangkutan apabila PDAM tidak dapat memenuhi aliran air minum selama 6 (enam) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan terhitung sejak pelanggan melaporkan berhentinya abran air minum dan atau mendapatkan ganti rugi yang layak sebagai akibat kelalaian pelayanan kecuali sebagai akibat bencana alam, keadaan mendesak (force majure) dan / atau adanya kerusakan.
- e. mengajukan permohonan pemutusan sementara atas permintaan sendiri.
- f. menyampaikan pengaduan tentang layanan air minum yang meliputi :
1. keberatan atas tagihan rekening air minum.
2. pendistribusian air minum.
3. kualitas air minum.
4. hal-hal lain yang menyangkut pelayanan air minum.
##
PENJELASAN
Pasal 78
- 1) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan tentang pelayanan air minum. - (2) PDAM menindaklanjuti pengaduan baik secara teknis maupun administrasi. - (3) PDAM memberikan informasi yang diperlukan kepada pihak terkait. - (4) Penyelesaian perselisihan antara pelanggan dan PDAM dapat dilaksanakan di luar pengadilan yang dilakukan melalui arbitrase atau altematif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Kewajiban Pelanggan
PENJELASAN
Pasal 79
Pelanggan mempunyai kewajiban sebagai berikut : - b. mentaati seluruh ketentuan dan prosedur yang tercantum dalam surat pemyataan yang ditetapkan oleh PDAM dan peraturan pelayanan air minum; - a. segera melaporkan apabila mengetahui adanya kerusakan pipa dinas atau sarana milik PDAM lainnya dan perubahan status pelanggan; - c. bertanggung jawab