PERATURAN BUPATI BANYUWANGI., Nomor 43 Tahun 2011 tentang PEDOMAN TATA CARA PENGADMN BA.RANG/JASA DI DESA .. ' (berlaku 1 Januari 2015)
Pembukaan
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;/perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di De;S~
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi~ Nomor 3833); "'
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,, (Lembaran Negara Republik ,Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);·
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara-{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); "
4. ...ang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara-- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
46
•
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan {Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 20111 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5234); /
6. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Des~-› (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan PeranMasyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
8. Peraturan Pemerintah Nornor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang PenyelenggaraanPembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2000 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
10. Peraturan Pemerjntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah .1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. -Peraturan PemeritttahNomor 38 T'ahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Penrerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabtipaten/Kota\_, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur{ 2007Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesiaTahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesiaNomor 4890)/
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang De~; \_,,-
15. Pera~ran Kep{:lla Lemt?aga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013/tentang Pedoman TataCara Pengadaan· Barang/ Jasa di Desa; '
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah;
MEMlm.JSKAN ;,,'
etapkan CARA
PERA1URAN BUPATI"4'ENTANG PEDOMAN TATA PENGADAAN BARANG/ JASA DI DESA
.;
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
\_..:uu Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan clan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandf.rian dan kesejahteraan tnasyara..kat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas› luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud daiam Undang-Undang Dasar Negara Repubiik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Dana Desa adalali dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
kasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan g diterima kabupaten/kot:a/dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja rah kabupaten/ kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. /
aran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, ah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa: ________________-,,.- t Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli , dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak · ya yang sah:--'" '
Ba.rang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak barang tidak bergerakJ
gadaan Barang/ Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan gadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa alehPemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola rnaupun laluipenyedia barang/ jasa . .,r
~yedia Barang/ Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang . menyediakan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa konsultansi/ jasa . lainny~.r - - .
· Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Iegiatan. . /
•
•
Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang · tapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa yang terdi.ri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lernbaga kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa di Desa. -
Bendahara desa selanjutnya disebut bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, IDC'llatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa:,.,,
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi,.t'
- a. Pengadaan barang/ jasa di Desa yang pembiayaannya bersurnber dari APBN dan atau APBD yang telah rnenjadi sumber pendapatan bagi Desay
- b. Pengadaan barang/jasa di Desa yang pembiayaannya bersumber dari pendapatan asli desa dan lain-lain pendapatan yang sah serta telah menjadi surnber pendapatan Dess.&lt;·· ·
Pengadaan barang/ jasa di Desa yang pembiayaannya bersurnber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, tidak termasuk dalam ruang hgkup Pasal 2--'Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nornor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerin~-
Pasal 3
111111:;auaan barang/ jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan secara swakelola -.~ memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, llllllcsanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat pat, untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan arakat setempat.
hal pengadaan barang/jasa di Desa sebagairnana dimaksud pada Pasal g tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian atau an, dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/ jasa yang dianggap m "pu.
PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN Pasal 9"'
daan barang/ jasa di Desa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : ien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan nggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan an dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan cara yang telah tapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang simum.
ktif,berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan an yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar› ya.
sparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan g/ Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia Barang/ Jasa yang berminat.
berdayaan masyarakat, berarti pengadaan barang/ jasa dijadikan aebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola · pcmbangunan desanya.
a,&gt;tong royong, berarti penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa.
akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/ Jasa sehingga dapat dipertangungjawabkan.
BAB Ill - PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN Pasal 9"'
Pasal 6
I
pihak yang terkait dalam pengadaan barang/ jasa di Desa harus tu.hi etika sebagai berikut :
bertanggungjawab;
mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa;
mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KELEMBAGAAN PENGADAAN BARANG / JASA DI DESA
Bagian Pertama
Organisasi
BAB IV
Pasal 7
Kelembagaan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan be.rang/ jasa di Desa baik melalui swakelola maupun melalui Penyedia Harang/ Jasa adalah :
1. Pengguna Anggaran Desa;
2. Bendahara Desa;
3. Tim Pengelola Kegiatan;
4. 4Tim Pemeriksa Pekerjaan/Penerima Barang/Jasa.
Perangkat Organisasi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas : , ·-
- a Unsur pemerintah Desa;
- b. Unsur Lembaga. Kemasyarakatan \_ , ·
sunan Organisasi TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bagai berikut:
Ketua merangkap anggota;
Sekretaris merangkap anggota;
Anggota;
Pemeriksa Pekerja.an/Penerima Barang/Jasa sebagaimana dirnaksud da ayat ( 1) terdiri dari unsur pemerintah Desa paling sedikit sebanyak 3 · a) orang, yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota. m
BAB IV
Pasal 8
Bagian Kedua Pengguna Anggaran Pasal 8 ; I
BAB Ill - PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN Pasal 9"'
Pasal 9
daan barang/ jasa di Desa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : ien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan nggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan an dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan cara yang telah tapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang simum.
ktif,berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan an yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar› ya.
sparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan g/ Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia Barang/ Jasa yang berminat.
berdayaan masyarakat, berarti pengadaan barang/ jasa dijadikan aebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola · pcmbangunan desanya.
a,&gt;tong royong, berarti penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa.
akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/ Jasa sehingga dapat dipertangungjawabkan.
I
pihak yang terkait dalam pengadaan barang/ jasa di Desa harus tu.hi etika sebagai berikut :
bertanggungjawab;
mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa;
mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KELEMBAGAAN PENGADAAN BARANG / JASA DI DESA
Bagian Pertama
Organisasi
Kelembagaan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan be.rang/ jasa di Desa baik melalui swakelola maupun melalui Penyedia Harang/ Jasa adalah :
1. Pengguna Anggaran Desa;
2. Bendahara Desa;
3. Tim Pengelola Kegiatan;
4. 4Tim Pemeriksa Pekerjaan/Penerima Barang/Jasa.
Perangkat Organisasi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas : , ·-
- a Unsur pemerintah Desa;
- b. Unsur Lembaga. Kemasyarakatan \_ , ·
sunan Organisasi TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bagai berikut:
Ketua merangkap anggota;
Sekretaris merangkap anggota;
Anggota;
Pemeriksa Pekerja.an/Penerima Barang/Jasa sebagaimana dirnaksud da ayat ( 1) terdiri dari unsur pemerintah Desa paling sedikit sebanyak 3 · a) orang, yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota. m
Bagian Kedua Pengguna Anggaran Pasal 8 ; I
na Anggaran Desa adalah Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa yang · · · tugas dan kewenangan sebagai berikut : ✓
ngumumkan secara resmi rencana um um pengadaan barang/ jasa di ...,l'Q.l&amp; pengumuman Kantor Desa; ./
ngangkat dan menetapkan TPK; ..,,, enyutujui atau menolak penunjukan penyedia barang/ jasa yan~ sulkan TPK;
gawasi pelaksanaan anggaran; /
nyampaikan laporan keuangan desa kepada Bupati sesuai dengan ntuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ...
nyampaikan laporan realisasi keuangan desa terkait dengan pengadaan \_,,..,.ng/jasa kepada Bupati setiap enam bulan sekali pada tahun anggaran ·a1an.
awasi penyirnpanan dan pemeliharaan seluru.h dokumen pengadaan \_, ... .., g/ jasa.
Bagian Ketiga Bendahara Desa Pasal g\_;·
dahara Desa adalah unsur dari perangkat Desa, yang ditetapkan oleh ~,i,x:,..aa.Desa;
dahara Desa sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1), wajib memiliki -"'"" · aratan sebagai berikut:
- Memiliki kemampuan teknis dalam proses administrasi pengelolaan keuangan desa;
- Memiliki disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
dahara Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1), memiliki tugas ,okok dan kewenangan sebagai berikut :
- a. Mencatat dan melaporkan setiap transaksi pengadaan barang/ jasa yang membebani APB Desa;
- II. Melaksanakan pembayaran pengadaan barang/ jasa di Desa setelah mendapat persetujuan .Pengguna Anggaran diketahui oleh Sekretaris Desa;
3. Menolak pembayaran pengadaan barang/ jasa dari keuangan desa apabila tidak terdapat bukti yang sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara admnistratif
BAB IV
Pasal 11
Pemeriksa Pekerjaan/Penerima Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) ditetapkan oleb Kepala Desa dalam Keputusan a Desa. da
- Pemeriksa Pekerjaan/Penerima Barang/Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berilrut:
- Memiliki disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- Memahami isi kontrak/perjanjian;
- Tidak menjabat sebagai pengelola keuangan di Desa;
Pemeriksa Pekerjaan/Penerima Barang/Jasa sebagaimana dimaksud ayat ( 1) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :
- Melakukan pemeriksaan basil pekerjaan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak/ perjanjian;
- la. Menerima basil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan, dan;
- Membuat dan menandatangani Serita Acara serah terima basil pekerjaan.
,-u.a.i'" hal pemeriksaan barang/ jasa memerlukan keahlian teknis khusus, Kq&gt;ala Desa selaku Pengguna Anggaran dapat menunjuk tenaga ldmis/ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Pemeriksa ~rjaan/Penerima Barang/ Jasa .
ilaiae:.a teknis/ ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan .SeJ&gt;utusan Kepala Desa.
. -
Penyedia Barang/ Jasa
BAB IV
Pasal 12
Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Memenuhi ketentuan untuk menjalankan usaha atau kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni antara lain Surat ljin Usaha untuk pekerjaan konstruksi, perdagangan, kesehatan, perhubungan perindustrian, migas dan pariwisata.
- b. Memiliki kemampuan untuk menyediakan barang/ jasa;
- c. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatannya tidak sedang dihentikan dan/ atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani penyedia barang/jasa;
4. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh dan PPn paling kurang 3 {tiga) bulan terakhir dalam tahun anggaran berjalan. d
yaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, c dan 41ikecualikan bagi penyedia barang/ jasa orang perorangan.
Unsur Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang menjabat tlalam kelembagaan pengadaan barang/ jasa di Desa dilarang menjadi pcnyedia barang/jasa di Desa setempat.
BAB IV
Pasal 13
J daan barang/ jasa di Desa dilaksanakan melalui :
akelola; dan atau yedia barang/ jasa.
Bagi.an Kedua
Swakelola
BAB IV
Pasal 14
j
•'
gadaan barang/ jasa melalui swakelola dilakukan oleh TPK yang liputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, poran dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.
cana pelaksanaan pengadaan . barang/ jasa di Desa melalui swakelola liputi kegiatan sebagai berikut :
- Jadual pelaksanaan pekerjaan;
- Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan;
- Gambar rencana kerja Juntuk pekerjaan konstruksi);
- Spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan
- Perkiraan biaya (rencana anggaran biaya/RAB).
pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dengan swakelola harus doman pada ketentuan sebagai berikut: alam pelaksanaan Swakelola dilakukan
Pasal 105
- b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pen,gadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013"' tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Baraog/ Jasa di Desa ~ang bertujuan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat, perlu disesuaikan dengan kondisi masyarakat pedesaan; ...
- c. bah.wa ## BAB II,, RUANG LINGKUP Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi,.t'
- a. Pengadaan barang/ jasa di Desa yang pembiayaannya bersurnber dari APBN dan atau APBD yang telah rnenjadi sumber pendapatan bagi Desay
- b. Pengadaan barang/jasa di Desa yang pembiayaannya bersumber dari pendapatan asli desa dan lain-lain pendapatan yang sah serta telah menjadi surnber pendapatan Dess.&lt;·· ·
Pengadaan barang/ jasa di Desa yang pembiayaannya bersurnber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, tidak termasuk dalam ruang hgkup Pasal 2--'Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nornor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerin~-
111111:;auaan barang/ jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan secara swakelola -.~ memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, llllllcsanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat pat, untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan arakat setempat.
hal pengadaan barang/jasa di Desa sebagairnana dimaksud pada Pasal g tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian atau an, dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/ jasa yang dianggap m "pu.
PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN Pasal 9"'
daan barang/ jasa di Desa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : ien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan nggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan an dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan cara yang telah tapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang simum.
ktif,berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan an yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar› ya.
sparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan g/ Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia Barang/ Jasa yang berminat.
berdayaan masyarakat, berarti pengadaan barang/ jasa dijadikan aebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola · pcmbangunan desanya.
a,&gt;tong royong, berarti penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa.
akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/ Jasa sehingga dapat dipertangungjawabkan.
I
pihak yang terkait dalam pengadaan barang/ jasa di Desa harus tu.hi etika sebagai berikut :
bertanggungjawab;
mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa;
mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KELEMBAGAAN PENGADAAN BARANG / JASA DI DESA
Bagian Pertama
Organisasi
Kelembagaan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan be.rang/ jasa di Desa baik melalui swakelola maupun melalui Penyedia Harang/ Jasa adalah :
1. Pengguna Anggaran Desa;
2. Bendahara Desa;
3. Tim Pengelola Kegiatan;
4. 4Tim Pemeriksa Pekerjaan/Penerima Barang/Jasa.
Perangkat Organisasi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas : , ·-
- a Unsur pemerintah Desa;
- b. Unsur Lembaga. Kemasyarakatan \_ , ·
sunan Organisasi TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bagai berikut:
Ketua merangkap anggota;
Sekretaris merangkap anggota;
Anggota;
Pemeriksa Pekerja.an/Penerima Barang/Jasa sebagaimana dirnaksud da ayat ( 1) terdiri dari unsur pemerintah Desa paling sedikit sebanyak 3 · a) orang, yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota. m
Bagian Kedua Pengguna Anggaran Pasal 8 ; I
na Anggaran Desa adalah Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa yang · · · tugas dan kewenangan sebagai berikut : ✓
ngumumkan secara resmi rencana um um pengadaan barang/ jasa di ...,l'Q.l&amp; pengumuman Kantor Desa; ./
ngangkat dan menetapkan TPK; ..,,, enyutujui atau menolak penunjukan penyedia barang/ jasa yan~ sulkan TPK;
gawasi pelaksanaan anggaran; /
nyampaikan laporan keuangan desa kepada Bupati sesuai dengan ntuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ...
nyampaikan laporan realisasi keuangan desa terkait dengan pengadaan \_,,..,.ng/jasa kepada Bupati setiap enam bulan sekali pada tahun anggaran ·a1an.
awasi penyirnpanan dan pemeliharaan seluru.h dokumen pengadaan \_, ... .., g/ jasa.
Bagian Ketiga Bendahara Desa Pasal g\_;·
dahara Desa adalah unsur dari perangkat Desa, yang ditetapkan oleh ~,i,x:,..aa.Desa;
dahara Desa sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1), wajib memiliki -"'"" · aratan sebagai berikut:
- Memiliki kemampuan teknis dalam proses administrasi pengelolaan keuangan desa;
- Memiliki disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
dahara Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1), memiliki tugas ,okok dan kewenangan sebagai berikut :
- a. Mencatat dan melaporkan setiap transaksi pengadaan barang/ jasa yang membebani APB Desa;
- II. Melaksanakan pembayaran pengadaan barang/ jasa di Desa setelah mendapat persetujuan .Pengguna Anggaran diketahui oleh Sekretaris Desa;
3. Menolak pembayaran pengadaan barang/ jasa dari keuangan desa apabila tidak terdapat bukti yang sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara admnistratif
Pemeriksa Pekerjaan/Penerima Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) ditetapkan oleb Kepala Desa dalam Keputusan a Desa. da
- Pemeriksa Pekerjaan/Penerima Barang/Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berilrut:
- Memiliki disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- Memahami isi kontrak/perjanjian;
- Tidak menjabat sebagai pengelola keuangan di Desa;
Pemeriksa Pekerjaan/Penerima Barang/Jasa sebagaimana dimaksud ayat ( 1) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :
- Melakukan pemeriksaan basil pekerjaan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak/ perjanjian;
- la. Menerima basil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan, dan;
- Membuat dan menandatangani Serita Acara serah terima basil pekerjaan.
,-u.a.i'" hal pemeriksaan barang/ jasa memerlukan keahlian teknis khusus, Kq&gt;ala Desa selaku Pengguna Anggaran dapat menunjuk tenaga ldmis/ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Pemeriksa ~rjaan/Penerima Barang/ Jasa .
ilaiae:.a teknis/ ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan .SeJ&gt;utusan Kepala Desa.
. -
Penyedia Barang/ Jasa
RagianKeenam Pasal 12
Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Memenuhi ketentuan untuk menjalankan usaha atau kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni antara lain Surat ljin Usaha untuk pekerjaan konstruksi, perdagangan, kesehatan, perhubungan perindustrian, migas dan pariwisata.
- b. Memiliki kemampuan untuk menyediakan barang/ jasa;
- c. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatannya tidak sedang dihentikan dan/ atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani penyedia barang/jasa;
4. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh dan PPn paling kurang 3 {tiga) bulan terakhir dalam tahun anggaran berjalan. d
yaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, c dan 41ikecualikan bagi penyedia barang/ jasa orang perorangan.
Unsur Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang menjabat tlalam kelembagaan pengadaan barang/ jasa di Desa dilarang menjadi pcnyedia barang/jasa di Desa setempat.
BABV PENGADAAN BARANG / JASA DI DESA Bagi.an Pertama Metode Pengadaan Pasal 13
J daan barang/ jasa di Desa dilaksanakan melalui :
akelola; dan atau yedia barang/ jasa.
Bagi.an Kedua
Swakelola
j
•'
gadaan barang/ jasa melalui swakelola dilakukan oleh TPK yang liputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, poran dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.
cana pelaksanaan pengadaan . barang/ jasa di Desa melalui swakelola liputi kegiatan sebagai berikut :
- Jadual pelaksanaan pekerjaan;
- Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan;
- Gambar rencana kerja Juntuk pekerjaan konstruksi);
- Spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan
- Perkiraan biaya (rencana anggaran biaya/RAB).
pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dengan swakelola harus doman pada ketentuan sebagai berikut: alam pelaksanaan Swakelola dilakukan
f/
.
----~ Pengadaan Barang/ Jasa melalui Penyedia Barang/ Jasa dimaksudkan . untuk memenuhi kebutuhan barang/ jasa dalam rangka mendukung ~laksanaan Swakelola maupun memenuhi kebutuhan barang/ jasa secara langsung di Desa. .
K menyusun rehcana pelaksanaan pengadaan barang/jasa meliputi aebagai berikut :\_
- L Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut: J
- a. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa;
- b. pembelian dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tan pa penawaran tertulis dari penyedia barang/ jasa;
3. c.TPK melakukan negosiasi atau tawar menawar dengan penyedia barang/ jasa untuk memperolep. harga yang lebih murah; dan /
- d. penyedia barang/ jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian atau kuitansi untuk dan atas nama TP1/'
Pelaksanaan pengad\_ aan barang/ jasa dengan nilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan berikut: . / ---diatas~ dengan sebagai
- a. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasy•
2. , b. Pembelian dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran tertulis dari penyedia barang/ jasa dengan dilampiri daftar barang/ jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan);
- c. penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan harga;\_
•
ii
I
d
'
!
l
- d. TPK melakukan oqpsiasi atllu ta.war menawar dengan penycdia barang/ jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah; dan
- e. penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian atau kuitansi untuk dan atas nama TP~
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut: ./
- a. TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) penyedia barang/ jasa yang berbeda dengan dilampiri daftar barang/ jasa (rincian barang/ jasa a tau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/ jasa;./
- b. penyedia barang/ jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian baraJ}g/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan harga;✓
- c. TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/ jasa yang memasukkan penawaran, dengan ketentuan sebagai berikut...:,/
- 1) Dalam hal spesifi.kasi teknis barang/ jasa sebagaimana dimaksud pada huruf c yang ditawarkan dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi atau ta.war menawar secara bersamaan; .,,
- 2) Dalam hal spesifikasi teknis barang/ jasa sebagaimana dimaksud pada huruf c yang ditawarkan dipenuhi oleh salah satu penyedi~ barang/jasa, maka TPK tetap melanjutkan dengan proses negoisa~i'--"' atau tawar menawar kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi spesifi.kasi teknis. ..,/
- 3) Dalam hal spesifikasi teknis barang/jasa sebagaimana dimaksud pada huruf c yang ditawarkan tidak dipenuhi oleh kedua penyedia barang/ jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan.
- d. Dalam hal spesifikasi teknis barang/ jasa sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 3, maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; \_.
- e. Negosiasi sebagaimana dimaksud pada huruf c ll.Ilgka 1 dan angka 2 . untuk memperoleh harga yang lebih murah dan hasilnya dituangkan dalam surat perjanjian antara Ketua TPK dan Penyedia barang/ jasa yang berisi paling kurang : &lt;
✓
- 1) tanggal dan tempat dibuatnya perjanjian;
- 2) ruang lingkup pekerjaan;/
- 3) nilai pekerjaan; .. ./
- 4) hak dan kewajiban para pihak;-
- 5) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;..,
- 6) ketentuan keadaan kahar; dan~
- 7) sanksi.
Kelengkapan pendukung administratif surat pertanggungjawaban pengadaan barang/jasa di Desa adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Keputusan ini . .,.-

## Pasal 17 .1

Dalam hal terdapat perubahan ruang lingkup pekerjaan pada pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/ jasa dapat dilakukan, apabila perubahan aesuai dengan kebutuhan dengan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan .. ,,--··

Perubahan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh TPK dengan memerintah.kan secara tertulis kepada penyedia barang/ jasa untuk melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan, meliputi :

- a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan; \_.
- b. mengurangi jenis pekerjaan;
- c. mengubah spesifikasi teknis; dan/ ata/u ../
- d. melaksanakan pekerjaan tambahan.

Perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, penyedia barang/ jasa menyampaikan penawaran tertulis kepada TPK. ./

TPK melakukan negosiasi atau tawar menawar dengan penyedia barang/ jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.✓'

- Perubahan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan membuat addendum surat perjanjian yang memuat perubahan ruang lingkup dan total pekerjaan yang disepakati antara penyedia barang/ jasa dengan TPK mengetahui Pengguna Anggaratv.'

Bagian Kelima

Pembayaran \_,,,,

Pasal 18 \_\_,

/

'

bayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/ jasa secara swakelola / atau melalui penyedia barang/ jasa dilaksanakan dengan ketentuan gai berikut : ✓

setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;../

untuk keabsahan bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atau Perangkat lain yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai pelaksana tugas Sekretaris Desa. \.,,,"' .

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b.,,, di atas, diwajibkan memeriksa dengan teliti terhadap keabsahan bukti pengeluaran atas beban APBDesa sebelum mengesahkan pengeluaran dimaksud. , ✓

## BAB VI ,. PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN Pasal 12

Para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/ jasa di Desa dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan pengadaan barang/ ja~a, kecuali diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;/

Dalam proses pengadaan barang/ jasa di desa wajib dilakukan secara . transparan dan akuntabel;, . \_,.

TPK berkewajiban melaporkan secara berkala realisasi pengadaan . barang/jasa kepada Kepala Desa dan Kepala Desa berkewajiban menyampaikan laporan realisasi pengadaan barang/ jasa kepada Bupati melalui Camat setempat; . . .,/

Laporan realisasi pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat . fl) paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran . ..,,~ --


Kepala Desa wajib melakukan pengawasan terhadap kinerja TPK dalam pengadaan barang/ jasa di Desa dan wajib melaporkan kepada Bupati melalui Camat setempat;

'--Pengawasan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa di Desa diawasi oleh masyarakat setempat dan Bupati yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Camat;

I

am hal Penyedia barang/ jasa a tau masyarakat menemukan indikasi ya penyimpangan prosedur, KKN dalam pengadaan barang/jasa atau lakukan pelanggarap ..lyang lain( dapat mengajukan pengaduan atas ses pemilihan penyedia barang/ jasa;

ngaduan atas proses pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana · aksud dalam ayat (1) ditujukan kepada Kepala Desa dengan Tembusan PD dan Camat yang memuat jelas aduannya, alamat pengirim dan entitas pengirim yang dapat dipertanggungjawabkan;

/

· g lama 3 (tiga) hari setelah menerima pengaduan, Kepala Desa berkewajiban memberikan jawaban kepada pengadu secara tertulis yang ditembuskan kepada BPD dan Camat setempat;

Dalam hal pemberian jawaban tertulis yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada pengadu belum diterima, maka Camat memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terjadi melalui media musyawarah mufakat;

## Pasal 22

Sebelum penyerahan pengadaan barang/ jasa dilakukan oleh TPK, Tim Penerima Pekerjaan/Pemeriksa hasil pekerjaan berkewajiban untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap kesesuaian antara administrasi · pengadaan barang/jasa dengan kondisi fisik barang/jasa yang diadakan.

Hasil pemeriksaan terhadap kesesuaian antara administrasi pengadaan barang/jasa dengan kondisi fisik barang/jasa yang diadakan sebagaimana ayat 1 (satu) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan pekerjaan.

Setelah pelaksanaan pengadaan barang/ jasa selesai a tau sasaran akhir pekerjaan telah tercapai, setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1), TPK menyerahkan hasil pengadaan barang/ jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

## BAB VII

## KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dalam masa transisi selama pemberlakuan Peraturan Bupati ini, dapat dibentuk Tim Asistensi Desa yang ditetapkan dengan Kepulusan Bupati.

Tim Asistensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri dari :

- a . Unit Layanan Pengadaan;
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
- c. Unsur lain yang terkait di Pemerintah Kabupaten.

## Pasal 24

I

Pengadaan barang/ jasa di Desa yang telah dilaksanakan sebelurn berlakunya Peraturan Bupati ini tetap sah.

Pengadaan barang/ jasa yang sedang dilaksanakan pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dapat dilanjutkan dengan mengacu pada Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII ...1 KETENTUANPENUTUP Pasal 25

a saat peraturan ini berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan gadaan barang/ jasa di Desa yang bertentangan dengan Peraturan ini · yatakan tidak berlaku;

-'

Pasal 26 ,•

l'

,,

· turan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal 1 Januari 2015 ':"' ,, Agar setiap orang mengetahuinya, memerinta.hkan pengundangan turan Bupati ini dengan penempata.nnya dalam Berita Daerah Kabupaten yuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangj- 1 pada tanggalr Hopw4 ~ 9-Wf

BUPATI BANYUWANQJ

H. ABDULLAH AZWARANAS / ...,,, dangkan di Banyuwangi '› Tanggal 7 Nopember 2014 .. ,.

ARIS DAERAH UPATEN BANYUWANGI, · , . .' .Y

H. SLAMET KARIYONO M.SL · · bina Utama Madya, 19561008 198409 1 001-../

A DAERAH KABUPATEN BANYUV/ANGI TAHUN 2014 NOMOR 36 \_,..-