PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 11 Tahun 2012 tentang RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU (berlaku 03 Januari 2012)
Pembukaan
Menimbang
: a.
bahwa guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan maka perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu lainnya;
- b. bahwa untuk membiayai pelaksanaan pengaturan dan pengawasan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu dipungut retribusi dengan berdasarkan prinsif demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
Mengingat
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Perizinan Tertentu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
3. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
dan
BUPATI MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU .
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau pribadi atau badan.
7. Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan tertentu.
8. Perizinan Tertentu adalah retribusi kegiatan tertentu Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi dalam rangka pemberian izin kepada orang peribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan sesuai rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
10. Bangunan adalah Konstruksi teknik yang ditanam atau yang diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
11. Koefisien Bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut.
12. Izin Gangguan adalah Izin yang dikeluarkan oleh Bupati kepada orang pribadi atau badan usaha untuk mendirikan atau menjalankan usaha.
13. Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.
14. Angkutan Kendaraan Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut pembayaran.
15. Trayek adalah lintasan kendaraan untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap dan jadual tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah daerah Kabupaten Muaro Jambi.
16. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi paling banyak 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
17. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, serta SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau Bendahara Penerima/Pembantu pada masing-masing unit kerja pemungut retribusi.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah surat melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional ## BAB II
JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Jenis retribusi dalam Peraturan Daerah terdiri atas:
- a. retribusi izin mendirikan bangunan;
- b. retribusi izin gangguan; dan
- c. retribusi izin trayek.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada retribusi perizinan tertentu.
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Bagian Kesatu Nama, Objek Dan Subjek Retribusi
BAB III - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 3
Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan bangunan.
BAB III - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 4
- (1) Obyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap
BAB III - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 5
- (1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan.
- (2) Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin mendirikan bangunan.
Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB III - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 6
- (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi Izin Mendirikan Bangunan
BAB III - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 7
- (1) Setiap orang atau Badan yang mendapatkan pelayanan pemberian izin mendirikan/merubah, wajib membayar retribusi.
- (2) Besarnya retribusi diberitahukan kepada pemohon secara tertulis setelah permohonan dikabulkan dan pembayarannya paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan diterima pemohon.
BAB III - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 8
- (1) Besarnya tarif retribusi izin mendirikan/merubah bangunan (IMB) untuk bangunan induk dihitung
BAB III - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 9
Perubahan atau balik nama izin mendirikan/merubah bangunan dikenakan biaya administrasi sebesar 10% dari besarnya perhitungan kembali nilai retribusi izin mendirikan bangunan yang bersangkutan.
Bagian Keempat
Saat Retribusi Terhutang
BAB III - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 10
Saat Retribusi Terutang adalah saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi
BAB IV - RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
Pasal 11
Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pemberian izin ganguan.
BAB IV - RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
Pasal 12
- (1) Obyek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 03 Januari 2012

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI, Dto BURHANUDDIN MAHIR

Penetapan: Diundangkan di Sengeti pada tanggal 03 Januari 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, Dto IMBANG JAYA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2012 NOMOR 11.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran peraturan daerah ini.
- (3) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

## Pasal 13

- (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat usaha yang dapat menimbulkan ancaman bahaya dan/atau gangguan terhadap lingkungan.
- (2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin gangguan.

## Bagian Kedua

## Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 14

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Gangguan diukur berdasarkan perkalian antara tarif dengan luas ruang tempat usaha atau luas areal tempat usaha, indeks lokasi dan indeks gangguan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin gangguan pada usaha galian C diukur berdasarkan luas areal tempat usaha.
- (3) Luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai luas setiap lantai.

| (4) | Indeks lokasi/indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : a. kawasan perdagangan indeks...3; |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (5) | Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. gangguan besar indeks ...5; b. gangguan sedang indeks...3; dan c. gangguan kecil indeks...2. |

## Bagian Ketiga

## Struktur dan Besaran Tarif

## Pasal 15

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha, luas areal usaha dan klasifikasi perusahaan.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. luas ruang tempat usaha

| No | Luas Lokasi | Tarif/m 2 / |
|------|-------------------------|---------------|
| 1 | Luas 0 s/d 100 m² | Rp. 1000,- |
| 2 | Luas 101 s/d 500 m² | Rp. 750,- |
| 3 | Luas 501 s/d 2000 m² | Rp. 500,- |
| 4 | Luas lebih dari 2000 m² | Rp. 450,- |

## b. luas areal usaha

| No | Luas Lokasi | Tarif/ Ha/ |
|------|----------------------|------------------|
| 1 | Luas 0 s/d 0,5 Ha | Rp. 2.000.000,- |
| 2 | Luas 0,5 s/d 3 Ha | Rp. 5.000.000,- |
| 3 | Luas 3 s/d 5 Ha | Rp. 7.000.000,- |
| 4 | Luas Lebih dari 5 Ha | Rp. 10.000.000,- |

## Pasal 16

Besaran pokok izin gangguan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

## Bagian Keempat

## Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang

## Pasal 17

- (1) Masa retribusi izin gangguan adalah 3 (tiga) tahun untuk satu jenis usaha.
- (2) Izin tempat gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib mendaftar ulang setiap tahunnya (registrasi ulang) dikenakan tarif 10 % dari retribusi awal sedangkan untuk perpanjangan dikenakan 50 % dari Retribusi awal.

## Pasal 18

Saat retribusi terutang adalah saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB V

## RETRIBUSI IZIN TRAYEK

## Bagian Kesatu

## Nama, Objek dan Subjek Retribusi

## Pasal 19

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi atas pemberian izin trayek.

## Pasal 20

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

## Pasal 21

- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin trayek.

## Bagian Kedua

## Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 22

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Izin Trayek diukur berdasarkan jenis kendaraan dan daya angkut serta jangka waktu izin.

## Bagian Ketiga Struktur dan Besaran Tarif

## Pasal 23

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan dan daya angkut serta jangka waktu izin.
2. Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud
- (2) pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : Untuk Angkutan Pedesaan dalam Kota Sengeti :

- 1 s/d 8 orang adalah... Rp. 100.000/Kend/5 Th

- 9 s/d 15 orang adalah... Rp. 125.000/Kend/5 Th

- 16 s/d 25 orang adalah.... Rp.

- 150.000/Kend/5 Th

- Lebih s/d 25 orang adalah... Rp.

- 200.000/Kend/5 Th

## Untuk Angkutan Pedesaan Kabupaten Muaro Jambi.

- 1 s/d 8 orang adalah... Rp. 75.000/Kend/5 Th

- 9 s/d 15 orang adalah.....

Rp.

100.000/Kend/5 Th

- 16 s/d 25 orang adalah... Rp.

- 125.000/Kend/5 Th

- Lebih dari 25 orang adalah.... Rp. 150.000/Kend/5 Th

## Bagian Keempat

## Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang

## Pasal 24

Masa retribusi izin trayek adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.

## Pasal 25

Saat retribusi terutang adalah saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB VI

## PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

## Pasal 26

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur serta besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

## Pasal 27

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

## BAB VII

## WILAYAH PEMUNGUTAN

## Pasal 28

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Muaro Jambi.

## BAB VIII

## TATA CARA PEMUNGUTAN

## Pasal 29

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

## BAB IX

## TATA CARA PEMBAYARAN

## Pasal 30

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 31

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang di bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB X

## TATA CARA PENAGIHAN

## Pasal 32

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh pejabat yang di tunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI

## KEBERATAN

## Pasal 33

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaannya wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

## Pasal 34

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## Pasal 35

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## BAB XII

## PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

## Pasal 36

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

## BAB XIII

## PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

## Pasal 37

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain dapat diberikan kepada usaha/perusahaan kecil untuk mengangsur (mencicil).
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan serta dalam rangka kegiatan sosial.

## BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN

## Pasal 38

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
- a. diterbitkan surat teguran; atau
- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan di hitung sejak tanggal diterimanya Surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

## Pasal 39

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XV

## PEMERIKSAAN

## Pasal 40

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terhutang.
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.

## BAB XVI

## INSENTIF PEMUNGUTAN

## Pasal 41

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVII

## KETENTUAN PENYIDIKAN

## Pasal 42

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti, dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan atau
- k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVIII

## KETENTUAN PIDANA

## Pasal 43

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## BAB XIX

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 25 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Praktek Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, Bidan dan Perawat, Konsultan Ahli Gizi, Apoteker dan Spesialis Apoteker;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 28 Tahun 2002 tentang Retribusi Bagi Setiap Pemborong/Kontraktor Yang Berada Dalam Kabupaten Muaro Jambi;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 02 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Klinik Pelayanan Kesehatan, Toko Obat, Optikal, Laboratorium, Pembuat Gigi Palsu, Pengobatan Tradisional;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 08 Tahun 2004 tentang Retribusi Jasa Pengukuran dan Pengujian Kayu Bulat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 09 Tahun 2004 tentang Izin Pengusahaan Pendistribusian Bahan Bakar serta Jasa Penunjang di Bidang Minyak dan Gas Bumi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Perkebunan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 36 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 04 Tahun Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 03 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Gudang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 10 Tahun 2009 tentang Izin Gangguan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 11 Tahun 2009 tentang Retribusi Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2009 tentang Retribusi Usaha Peternakan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 20 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Tanah dan Bangunan Milik Pemda Untuk Usaha Perniagaan dan Perdagangan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 22 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 24 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 31 Tahun 2009 tentang Izin Angkutan Orang dan Barang; dan
20. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 32 Tahun 2009 tentang Leges, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 03 Januari 2012

BUPATI MUARO JAMBI,

Dto

BURHANUDDIN MAHIR

Diundangkan di Sengeti pada tanggal 03 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,

Dto

IMBANG JAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2012 NOMOR 11.

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

## NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG

## RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

## I. UMUM.

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu, penetapan peraturan ini sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintahan Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti retribusi dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan UndangUndang, untuk itu dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melaksanakan pencabutan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Retribusi Perizinan Tertentu yang diatur dalam beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi, yang selama ini penerbitannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan mengusulkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Penetapan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu ini agar dapat menjamin terlaksananya usaha Pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dalam rangka pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan pungutan Retribusi Perizinan Tertentu di wilayah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi sebagai produk hukum daerah dalam operasionalisasinya.

## II. PASAL DEMI PASAL

```
Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas
```

Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 11.