Unknown Unknown Nomor 35 Tahun 2012 tentang SISTEM DAN PROSEDUR PEMELIHARAANA,,'ENGAMANAN DAN NG MILIK DAERAH (berlaku 4 I 2012)
Pembukaan
berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitasi dan kepastian nilai, maka perlu diatur dalam Sistem dan Prosedur Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu dibentuk Peraturan Bupati Sintang;
1. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 158);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan unadaog-uoaane Parra omor 3 "z?"" "3°, \_";"e Pembentukan Daerah Tingkat II Di Imantan :mbaran R ·iblik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Negara P'?'" Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Lembaran\_, egar � Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Undang-Un'',~, ,bahan Lembaran Negara Republik Indonesi 1959 Nomor , am . Nomor 1820);
3. N or 5 Tahun 1960 tentang Peraturan De Undang-Undang """embaran Negara Republik Indon Pokok-Pokok Agr@",, Tambahan Lembaran Negara Rep Tahun 1960 Nomor » Indonesia Nomor 2043);
00907
00908
4. Undang-Undang Nomor 28 T Negara Yang Bersih p\_ 'ahun 1999 tentang Penyelenggaraan Nepotisme (Lembaran "" Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nomor 75, Tambat. '&amp;ara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3815); an Lembaran Negara Republik Indonesia
5. Undang-Undang Nomor 31 Tindak Pidana Kor Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tahun 1999 N%,~" ??} (embaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomi'' Tambahan Lembaran Negara Republik Undang-Undan , ") sebagaimana telah diubah dengan Republik 1ma4if',"9mor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara L b esia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan em»aran Negara Rey :blik Idc ' 4 Du Ii Indonesia Nomor 4 150);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) · sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4844);
7. 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. U d U d g N omor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah nangn an . ( Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
13. Peraturan
13. Peraturan Pemerintah N Kendaraan Perora' "or 46 Tahun 1971 tentang Penjualan . {an Dinas Mii Republik Indonesia Tan Ill Negara (Lembaran Negara Negara Republik In4."Hn 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran . nesa Nomor 1967);
14. Peraturan Pemerintah N Negara (Lembaran \_\_'or 40 Tahun 1994 tentang Rumah Nomor 69, Ta 1ba Bara Republik Indonesia Tahun 1994 » tauan Le b: . Nomor 3573) :b¢ mbaran Negara Republik Indonesia Pemerintah a,jmana telah di~bah dengan Peraturan Peraturan Pemer. 'l Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Negara (Lets 'tah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah N ""Paran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Ni["""[""", ~sh;g,"?bahan Lembaran Negara Repubu 1nonesia
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 ten tang Pengamanan Dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dan Pemermtah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2001 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaa Barang/Jasa Pemerintah;
22. Peraturan eapkan
22. Peraturan Menteri Dal: Tuntutan Perbenda\_ " Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentan dan Materiil Daer."aan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan '
2. Peraturan Menteri Dalam Standarisasi Sarana · Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang sebagaimana telat ''Frasarana Kerja Pemerintahan Daerah Negeri Nomor 11 T\_,,"bah dengan Peraturan Menteri Dalam Menteri Dalam , 'lun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Sarana dan Pe.'r Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi »arana Kerja Pemerintahan Daerah: ' 23.
3. Keputusan Menteri Dal N . Sistem Informasi M. 'am iegeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang anajemen Barang Daerah; 24.
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 '
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2011);
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
- I. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sintang yaitu Bupati beserta perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Sintang;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRT -' adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang:
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang;
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sintang;
'
f( erJ·a Perangkat Daerah ya n : h D g selanj: t @ , Pemerintal aerah yang me utnya disingkat (SKPD) adalah suatu ",,gK?' de Sekreta . empunyai po set" ,rdiri tan1 er retariat Daerah, Se s anggaran tersendiri pada APBD os"['reknis Daerah, Badan/Lemb#;[""""lariat D~RD, Dnas-dinas Daerah, ;~ab@!" ·nnya, Kantor selaku pengguna barang;
Y ang berwenang adalah Pe· b .pa! . -Jabat Pemer tah p? \_,, dan mengawasi penyelenggarc p :rntal Daerah yang berwenang e rJ1b1Jl aan emenntah Daerah· ml! »
, gerja adalah Bagian dari Satuan Ke.: UV"a Barang; erJa Perangkat Daerah selaku Kuasa pen"
milik daerah adalah semua baran t · , gara~ ,,, berasal dari perolehan lai 8 yang dibeli atau diperoleh atas beban ' ,pgD ata' unnya yang sah;
ola barang milik daerah selanjutr di peng"" an bertanggun ' (nya 1isebut pengelola adalah pejabat yang ' ~wenang g Jawat melakukan koordinasi pengelolaan barang milik aerabi b tu pengelola barang milik dae h I · · pemban :rar selanjutnya disebut pembantu pengelola ~alah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan %rang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah;
pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat «emegang kewenangan penggunaan barang milik daerah;
. Kuasa pengguna barang milik daerah adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang itunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian [Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa;
Penyimpan barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang;
l Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja;
Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya &amp;na dan berhasil guna;
'engamanan adalah kegiatan .tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum;
ggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Scana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang yang dibahas dar :1 setujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dan DPRD Kabupate· Wang, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB IL
/
I
\
]
BAB IL - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
penyusunan Peraturan Bupati ini ialah untuk penyeragaman langkah dan w, yang diperlukan dalam pengamanan dan pemeliharaan barang milik if"",, gesuai dengan peraturan perundang-undangan. pae?
, dari pada Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan bagi "",yoetugas pengelola barang milik daerah secara menyeluruh sehingga dapat """;' sebagai acuan oleh semua pihak dalam rangka melaksanakan pengamanan "" ~eliharaan barang milik daerah. an p
Pasal 4
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
- I. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sintang yaitu Bupati beserta perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Sintang;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRT -' adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang:
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang;
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sintang;
'
f( erJ·a Perangkat Daerah ya n : h D g selanj: t @ , Pemerintal aerah yang me utnya disingkat (SKPD) adalah suatu ",,gK?' de Sekreta . empunyai po set" ,rdiri tan1 er retariat Daerah, Se s anggaran tersendiri pada APBD os"['reknis Daerah, Badan/Lemb#;[""""lariat D~RD, Dnas-dinas Daerah, ;~ab@!" ·nnya, Kantor selaku pengguna barang;
Y ang berwenang adalah Pe· b .pa! . -Jabat Pemer tah p? \_,, dan mengawasi penyelenggarc p :rntal Daerah yang berwenang e rJ1b1Jl aan emenntah Daerah· ml! »
, gerja adalah Bagian dari Satuan Ke.: UV"a Barang; erJa Perangkat Daerah selaku Kuasa pen"
milik daerah adalah semua baran t · , gara~ ,,, berasal dari perolehan lai 8 yang dibeli atau diperoleh atas beban ' ,pgD ata' unnya yang sah;
ola barang milik daerah selanjutr di peng"" an bertanggun ' (nya 1isebut pengelola adalah pejabat yang ' ~wenang g Jawat melakukan koordinasi pengelolaan barang milik aerabi b tu pengelola barang milik dae h I · · pemban :rar selanjutnya disebut pembantu pengelola ~alah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan %rang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah;
pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat «emegang kewenangan penggunaan barang milik daerah;
. Kuasa pengguna barang milik daerah adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang itunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian [Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa;
Penyimpan barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang;
l Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja;
Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya &amp;na dan berhasil guna;
'engamanan adalah kegiatan .tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum;
ggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Scana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang yang dibahas dar :1 setujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dan DPRD Kabupate· Wang, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB IL
/
I
\
]
penyusunan Peraturan Bupati ini ialah untuk penyeragaman langkah dan w, yang diperlukan dalam pengamanan dan pemeliharaan barang milik if"",, gesuai dengan peraturan perundang-undangan. pae?
, dari pada Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan bagi "",yoetugas pengelola barang milik daerah secara menyeluruh sehingga dapat """;' sebagai acuan oleh semua pihak dalam rangka melaksanakan pengamanan "" ~eliharaan barang milik daerah. an p
3upati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.
Dalam melaksanakan ketentuan pada ayat (1), Bupati dibantu oleh:
- b. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku pembantu pengelola;
- a. Sekretaris Daerah selaku pengelola;
- c. Kepala SKPD selaku pengguna;
- e. Penyimpan barang; dan
- d. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna;
- f. Pengurus barang.
0
Pasal4
Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik Daerah berwenang tan bertanggungjawab :
- b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
- a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- c. menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;
4. ' menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah Sesuai batas kewenangannya; dan
5. " mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. enyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau angunan.
ke.. , '@ris Daerah selaku pengelola, berwenang dan bertanggung jawab:
- neliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
- """tapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
- eneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan baran 4"ik daerah;
- "ang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati;
- en " h d ( '8atur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan 1an pemindahtangan
- ; "lake. : te ·b :s. n, 'kan koordinasi dalam pelaksanaan mnventansasr arang milik daerah; lalukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daere
00912
;s Daerah selaku pengelola ba .a. t art ke arang milik d ah d. li ahkan gW ewenangannya epada pembantu taera lapat melimp ~agia" pengelola. s' .
- men~' .:. SKPD; de {elolaan barang milik daerah yang ada pada ~sing-masmng ', tan " ,antu pengelola dalam melak
satuan Kerja Pengelola Keuanan eoa" an bertanggungjawab: 8@ Daerah selaku pembantu pengelola ,enan8 ~. · "" toordinir penyelenggaraan pengelol
- met' ,j d t (2). elaksanakan kewenangannya sebagaimana " Amaksue pata ayat 1.
% Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna barang milik daerah, " hang dan bertanggungjawab:
- mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan "arang milik daerah yang diperoleh atas beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Bupati melalui pengelola;
- � rnengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola;
- melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati melalui pengelola;
- g. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola;
- h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- i. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan lnventarisasi 5 (lima) tahunan (sensus) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola.
fepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna barang milik daerah, rwenang dan bertanggung jawab:
- melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam Penguasaannya; 0
- ? mcngajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi unit kerja yang ipimpinnya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk epentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;
- mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam , P"nguasaannya; .. ...
- t '8ada dalam penguasaannya; dan enyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semest dUBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang bera tlarn penguasaannya kepada kepala satuan kerja perangkat daerah ye 'angkutan.
- elakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daera Yan
- ·rt1Pan barlanittertugas menyimpan barang milik daerah yang berada pada n!"" ng mehp! t "p Y [an perhitungan barang (sto k ,ul s+' .jakukKa ·bu tk ocl opname) sedikitnya setiap 6 (enam) bu lan ,"j; yang menyebutkan dengan jelas jenis, jumlah, dan keterangan lain yang ·",ukan; "
- ~: jumlah dan kualitas baran di' :. . " d + «eliuJ' ilik d g yang literima sesuai dokumen pengadaan;
- dip"' . an menghimpun dokumer de ~, · Relit :, :n pengadaan barang yang diterima; me'
- "~eatat barang mil} laerah yang diterima ke dalam buku/kartu barang;
- ~enghimpun seluruh tanda bukti penerimaan dan pengeluaran/penyerahan ~%rang secara '[Pd@n teratur sehingga memudahkan untuk mencari apabila aktu-waktu biperlulan terutama dalam hubungannya dengan pengawasan;
- d "~buat laporan penerimaan, penyaluran dan stock/persediaan barang milik "[rah kepada pengguna;
- se' I di membuat laporan secara periodic maupun insidentil mengenai pengurusan " arang yang menjadi tanggungjawabnya kepada pengelola melalui pengguna; dan mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan.
pengurus baran 8 gK � ;tugas me 1 � gur\_us barang milik daerah dalam pemakaian pada sing-masing ·, yang melputr:
- "~ncatat seluruh Barang Milik Daerah yang berada di masing-masing SKPD a. yang berasal dari APBD maupun perolehan Jain yang sah ke dalam Kartu Jnventaris Barang (KIB), Kartu lnventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BIi) sesuai kodefikasi dan penggolongan Barang Milik Daerah;
- b. melakukan pencatatan Barang Milik Daerah yang dipelihara/ diperbaiki ke dalam Kartu Pemeliharaan;
- c. rncnyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Laporan Barang Pengguna Tahunan serta Laporan Invenarisasi 5 (lima) tahunan (sensus) yang berada di SKPD kepada pengelola melalui pembantu pengelola barang milik daerah;
- d. menyiapkan usulan penghapusan Barang Milik Daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi;
Pembantu pengurus barang bertugas membantu pengurus barang untuk mengurus barang milik daerah dalam pemakaian pada unit kerja SKPD tertentu.
BPenyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang diangkat dari Rgawai Negeri Sipil dengan Keputusan Pengelola dan tidak boleh dirangkap oleh endahara.
Bagian Kesatu Pengamanan
BAB IV - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 5
I P "lola, pengguna/kuasa pengguna wajib melakukan pengamanan barang milik «era Yang berada dalam penguasaannya. %
],"manan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventaris {Doran dan penyimpanan dokumen kepemilikan (sertifikat tanah, b Pemilikan kendaraan bemotor (BPKB), dan dokumen lainnya);
I
pcngaman,
I
- amanan fisik untuk mencegah te :. t. pc"l" ,~an jumlah barang dan hilt terjadinya penurunan fungsi barang, ? ~nur ., langnya barang; " ~manan fisik untuk tanah de
- ·li 0e06\_,,, metputi kegiatan melengkapi bukti status epemilikan. 0'
- be pen"" ,~n dan pemasangan tand. ," angunan dilakukan dengan cara · ~em"\_~ea penyimpanan ad%'a atas, selain tanah dan bangunan dilakukan engan tn pemeliharaan; dan manan hukum antara lain .'' .
BAB IV - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 6
manan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf a """akan sebagai berikue 8le «s d ·:. :
- 1) pencatatan/inventarisasi oleh pengguna untuk barang di lingkungan SKPD dan dilaporkan kepada pengelola melalui pembantu pengelola;
2. , Pengamanan administratif terhadap barang bergerak dilakukan dengan cara:
- 2) pencatatan/inventarisasi oleh pembantu pengelola barang untuk barang yang dipertanggungjawabkan kepada pengelola;
- 3) pembantu pengelola dan/atau SKPD menyelesaikan bukti kepemilikan (BPKB,Faktur dan lain-lain) barang milik daerah.
- b. Pengamanan administrasi terhadap barang tidak bergerak dilakukan dengan cara:
- 1) pencatatan/inventarisasi secara tertib oleh pengguna untuk barang di lingkungan SKPD dan dilaporkan kepada pembantu pengelola;
- 2) pencatatan/inventarisasi secara tertib oleh pengelola untuk barang di lingkungan pengelola/ pembantu pengelola;
- 3) penyelesaian bukti kepemilikan seperti : Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Serita Acara Serah Terima, Surat Perjanjian, Akte Jual Beli/Surat Pelepasan Hak (SPH) dan dokumen pendukung lainya dilaksanakan oleh pengguna barang sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- 4) pensertifikatan tanah dilaksanakan oleh pembantu pengelola barang; dan
- 5) penyimpanan bukti kepemilikan dilakukan oleh pengelola dalam hal ini dilaksanakan oleh pembantu pengelola.
- c. Pengamanan administratif terhadap barang persediaan dilakukan dengan cara pencatatan dan penyimpanan secara tertib.
;engamanan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf b, aksanakan sebagai berikut:
- pengamanan terhadap barang bergerak dilakukan dengan cara:
- l) pemanfaatan sesuai tujuan;
- ?) pemasangan tanda kepemilikan/label dilakukan oleh pengguna dengan koordinasi pembantu pengelola dengan ukuran sebagai berikut :
- ?) penggudangan/penyimpanan baik tertutup maupun terbuka; dan
- (a) tanda kepemilikan harus dicantumkan pada setiap barang inventaris, kecuali apabila ruang/tempat yang tersedia tidak dapat memuatnya, cukup dicatat dalam BI,KIB dan KlR;
- (") tana kepemilian untuk kendaraan be""?"","?"a 3 (tga) dan 2 (au d ·t k d bagian badan yang mu a 11 at; .empat.an pa a ·
- (b) tanda kepemilikan untuk kendaraan bermotor roda 6 (enam) dan roda 4 (empat) ditempatkan pada bagian badan yang mudah dilihat;
- (d) tanda kepemilikan untuk kendaraan bermotor lainnya ditempatkan tempat yang mudah dilihat.
,
amanan terhadap barang tidak ber , p"" ~jagaan dilakukan oleh pengg,''ak dilakukan dengan cara:
- l "~ipergunakan untuk ,,"""""a terhadap tanah dan/atau bangunan "~Bantu pengelola teria,''Ienggaraan tugas pokok dan fungsi dan oleh dpe erahkan oleh pengguna k apd tanah . dan/ atau bangunan yang telah 1se .epala Bupati
- ? 1)'\_~agaran dilakukan oleh p 'a sesuai tugas pokok dan fungsi; dan
- emasangan papan tanda kepemilike '. 3) '~an dan/atau bangunan ran, 'an dilakukan oleh pengguna terhadap tan 4, f ·· · Ye g dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas okok an uns°\_j"" 9h pembantu pengelola terhiadap tanah dan/atau bangunan yang teal liserahkan oleh pengguna kepada Bupati adalah sebagai berikut:
- (a) pemasangan kode barang dan tanda kepemilikan Rumah Dinas dicantumkan pada sebuah papan yang berukuran 15 x 25 cm, sedangkan untuk tanah kosong pada sebuah papan yang berukuran sekurang-kurangnya 60 x 100 cm.
- (b) pemasangan kode barang dan tanda kepemilikan Rumah Dinas Daerah dicantumkan pada tembok rumah bagian depan sehingga tampak nyata dari jalan umum, yang berbentuk pada kecil dengan ukuran : a) lebar 15 cm; .
- b) panjang 25 cm;
- c) gambar lambang Daerah berbentuk bulat ukuran garis tengah 6cm;
- d) tinggi huruf 2 cm.
- c. pengamanan terhadap barang persediaan dilakukan oleh penyimpan/pengurus barang dengan cara penempatan pada tempat penyimpanan yang baik sesuai dengan fisik barang tersebut agar barang-barang terhindar dari kerusakan fisik.
Pengamanan melalui upaya hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf d, terhadap barang milik daerah yang bermasalah dengan pihak lain dilakukan dengan cara:
- a. musyawarah (negosiasi) untuk mencapai penyelesaian pada tahap awal dilaksanakan oleh pengguna dan pada tahap selanjutnya dilaksanakan oleh pengelola;
- b. upaya pengadalian perdata maupun pidana dikoordinasikan oleh bagian hukum; dan
3. ° penerapan hukum melalui tindakan represif/pengambil alihan, penyegelan atau penyitaan secara paksa dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan/ atau bersama-sama bagian hukum, pembantu pengelola dan SKPD terkait.
BAB IV - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 7
"ang milik daerah berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah @erah.
rang milik daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan ·las n "ma Pemerintah Daerah.
!arang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti P"milikan atas nama Pemerintah Daerah.
BAB IV - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 8
I
% " mi . %i,,," daerah dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan daerah ¢ n sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
«.
Bagian Kedua Pemeliharaan
BAB IV - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 9
araan merupakan kegiatan atau tindakan agar semua barang selalu dalam e!",, aik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. ~da al"
"~an dilakukan terhadap barang inventaris yang sedang dalam unit pet"" tanpa merubah, menambah atau mengurangi bentuk maupun kontruksi aka" di : . g"hingga dapat 1capa1 pendayagunaan barang yang memenuhi persyaratan sh :segi unit pemakaian maupun dari segi keindahan · dan '
- tenggaraan pemeliharaan dapat berupa: . . .. """l,~eiiharaan ringan adalah pemeliharaan yang dilakukan sehari-hari oleh unit .akai/pengurus barang tanpa membebani anggaran;
- pemeliharaan berat adalah pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara " \_~eaktu-waktu oleh tenaga ahli yang pelaksanaannya tidak dapat diduga ~ebelumnya, tetapi dapat diperkirakan kebutuhannya yang mengakibatkan pembebanan anggaran.
- � meliharaan sedang adalah pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara " erkala oleh tenaga terdidik/terlatih yang mengakibatkan pembebanan anggaran; dan . , ..
penyelenggaraan pemeliharaan dimaksudkan untuk mencegah barang milik daerah erhadap bahaya kerusakan yang disebabkan oleh faktor:
- Cuaca, suhu dan sinar;
- a Biologis;
- c. Air dan kelembaban;
- e. Lain-lainnya yang dapat mengakibatkan perubahan kualitas dan sifat-sifat lainnya mengurangi kegunaan barang.
- d. Fisik yang meliputi proses penuaan, pengotoran debu, sifat barang yang bersangkutan dan sifat barang lain, getaran dan tekanan; dan
BAB IV - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 10
Barang yang dipelihara dan dirawat adalah barang inventaris yang tercatat dalam ,uku inventaris.
Rencana pemeliharaan barang yaitu penegasan urutan tindakan atau gambaran kerjaan yang akan dilaksanakan terhadap barang inventaris, yang dengan tegas an secara tertulis memuat macam/jenis barang, jenis pekerjaan, banyaknya atau lume pekerjaan, perkiraan biaya, waktu pelaksanaan dan pelaksanaannya.
- ~. · ·· b:us memuat ketentuan mengenai macam/jenis barang, · Jems pekerjaan, b,"ya atau volume pekerjaan, perkiraan biaya, waktu dan pelaksanaannya;
t � ap Unit diwajibkan untuk menyusun rencana pemeliharaan barang dimaksud ,"ketentuan sebagai berikut: .
- s,"d bahan dalam menyusun rencana APBD, khususnya Rencana Tahun eliharaan Barang; dan 'enc .
- ., "" Tahunan Pemeliharaa Barang disampaikan kepada Pengelola melalui a,, '@ntu Pengelola untuk dipergunakan sebagai pedoman selama tahu &amp;gara, n yang bersangkutan.
Untuk ..
aencana Tp"\_Pemeliharaan barang bagi SKPD ditandatangani oleh ~ ggPD dan 3a1\an pada waktu dan menurut proscdur yang ditetapkan, 4emikian maka Rencana Tahunan Pemeliharaan barang merupakan oi"\_~, bagi pelaksanaan pemeliharaan barang. Setiap perubahan yang akan a da Rencana Pemeliharaan b Kepala w",ganpa arang harus dengan sepengetahuan e pa"""~~ng bersangkutan, sebelum diajukan kepada Pengelola melalui Pembantu pD ~lae0~° .
naan pemeliharaan gedung yang digunakan oleh beberapa SKPD ditetapkan «en° ,] "" ~engelola. eh.P
BAB IV - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 11
sanaan pemeliharaan barang milik daerah dilaksanakan oleh pembantu {""a, pengguna dan kuasa pengguna sesuai dengan Daftar Kebutuhan {"jjaraan Barang Milik Daerah (DKPBMD) yang ada di masing-masing SKPD.
,
.a pemeliharaan barang milik daerah dibcbankan pada APBD. Ba)
paksanaan pemeliharaan barang milik daerah ditetapkan dengan Surat Perintah 'ga/Surat Perjanjian/Kontrak yang ditandatangani oleh Kepala SKPD.
palam rangka tertib pemeliharaan setiap jenis barang milik daerah, harus dibuat Kartu Pemeliharaan/ perawatan yang memuat:
- b. Spesifikasinya;
2. Nama barang inventaris; a.
- Tanggal perawatan;
- d. Jenis pekerjaan atau pemcliharaan;
- e. Barang-barang atau bahan-bahan yang dipergunakan:
6. f Biaya pemeliharaan/perawtan;
- g. Yang melaksanakan pemeliharaan/ perawatan;
- h. Lain-lain yang dipandang perlu.
Pencatatan dalam kartu pemeliharaan/ perawatan barang dilakukan oleh pengurus barang.
Pelaksanaan pcmeliharaan barang milik daerah berpedoman pada Daftar Kebutuhan Remeliharaan Barang Milik Daerah yang telah dituangkan kedalam DPA-SKPD.
'enerimaan pekerjaan pemeliharaan/perawatan barang:
- a. pekerjaan pemeliharaan barang yang akan diterima harus dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksaan Barang;
2. hasil pemeriksaan dituangkan dalam Serita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang itandatangani oleh Panitia Pemeriksaan Barang;
3. pelaksanaan pekerjaan/pemeliharaan barang dilaporkan kepada Pengelola melalui Pembantu pengelola;
4. pembantu Pengelola menghimpun seluruh pelaksanaan pemeliharaan barang an dilaporkan kepada Bupati. d
BAB IV - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 12
"ggu, ib b ba, 'a dan/atau kuasa pengguna wajil membuat daftar hasil pemelihara ,, "8 sesuai kewenangannya dan melaporkan kepada Bupati melalui Pen\_ " &amp;elo . antu a setiap semesteran dan tahunan.
,
f
''loo
gil pemeliharaan sebagaim as!
eiharaan yang menambah nilai ba\_
u dipisah menjadi:
,ha ana dimaks
'
"
,jharaan yang tidak menambah
d
'ang/aset (rehabilitasi yang dikapitalisasi);
em
·.:
Pengelola meneliti laporan a"ik Daerah yang dilakukan a.," menyusun Daftar Hasil Pemeliharaan 4ran6alam 1 (satu) tahun anggaran.
nlai barang/aset.
pencana Kebutuhan Pemeliharaan B. ~.., · 0"araan sebagaimana dimaksud ,\_'rang Milik Daerah dan laporan hasil "oala SKPD dan dijadikan se.""" @yat (3) ditandatangani oleh pengguna lak 'gar ahan evaluasi.
t Kartu Pemeliharaan sebagaim ·"~an satu kesatuan dan bagin .["",'rcantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I, yang menl erpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 13

zag-barang yang berada dalam kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit . dan digunakan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Sintang, maka emanan dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat ah/Unit Kerja yang bersangkutan.

## Pasal 14

Barang milik Pemerintah Kabupaten Sintang yang tidak/belum memiliki dokumen/bukti kepemilikan barang wajib dilakukan inventarisasi, dibukukan dan dilaporkan serta diberi keterangan dengan singkat dan jelas.

Penelusuran dan penghimpunan dokumen/bukti kepemilikan barang dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan.

Dokumen/bukti kepemilikan barang yang asli dilaporkan dan diserahkan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asel Kabupaten Sintang dengan Berita Acara: ·

## Pasal 15

iran merupakan kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 16

?stem dan d nan dan pemeliharaan barang milik daerah yang telah dit. prosedur pengama :· be :d id k � :sanakan sebelum berlakunya Peraturan mt erpe oman pa a etentuan dang-undangan yang berlaku.

BAB VII ...

h. · ±laks .. ad Ogan be rlak Bupati ini, maka pel sanaan sistem lan prosedur Pe er a unya Peraturan ' . . ah d · p · . i"amanan dan emeliharaan barang milik daer mempedomani eraturan ini. terha. Pe sama dengan muatan materi dan bertentangan "ea, ""P pengaturan ,Y",,,t an dinyatakan tidak berlaku. craturan Bupati ini, 1cat

~]

4

## BAB VIL KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 17

Pati ini mulai berlaku pada tangg 1 ct· ~Bu {al liundangkan orang mengetahuinya, memerintahkan 3. qetu? ialam Berita Daerah Kabu pengundangan Peraturan ini dengan annya aoupaten Sintang p

a"

Ditetapkan di Sintang pada tanggal 4 ui · I1

.~angkan di Sintang tangg


'Jo

2

1


RAH KABUPATEN SINTANG,(

TA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR 383

i

I

00920

,.

LAMPIRAN L

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

3 TH9

2012

TANGGAL

4 i

2012

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH

## PAPAN NAMA/STIKER BARANG MILIK DAERAH

## KODE BARANG DAN TANDA KEPEMILIKAN KENDARAAN RODA 2


## KODE BARANG DAN TANDA KEPEMILIKAN RUMAH DINAS GOLONGAN II


BAHAN DARI PAPAN

KODE BARANG DAN TANDA KEPEMILIKAN RUMAH DINAS DAERAH (GOL IHI)


## UKURAN

LEBAR 15 CM PANJANG 25 CM LAMBANG DAERAH BERBENTUK BULAT UKURAN GARIS TENGAH 6 CM TINGGI HURUF 2 CM BAHAN PAPAN

KODE BARANG DAN TANDA KEPEMILIKAN TAN AH KOSONG/PERUNTUKAN


## UKURAN SEKURANG-KURANGNYA -

-

- LEBAR

60 CM

- PANJANG
- LAMBANG DAERAH
- TINGGI DARI TANAH
- TINGGI HURUF
- LATARBELAKANG

BAHAN

- PAPAN/ALMUNIUM
- TIANG DARI KAYU KLS 2/BESI

\_.Burr sryrvo.

e

'---------------------------------


�


- ·--------------

-

�

- --

�

100 CM

15 CM (LEBAR)

200 CM

- A. ATAS JO CM
- B. BAWAH 7 CM
3. CAT WARNA PUTIH

-J

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

3 .

2012

TANGOAL

A 01N)

2012

TENTANG

S!STEM DAN PROSEDUR PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILK DAERAH

## FORMAT KARTU PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH

SKPD

KAB

PROV

SINTANG

KALIMANTAN BARAT

(

)

NIP,

Cntntnn; Lapornn Bulnnnn, Triwulan dnn Tnhunnn «diperoleh dnri Krtu Pemelihnrunn Harnn

PETUN.JUK PENG[IAN KATU PEMELIHAAAN HARANG

; Li nomor Kode Arnn dnri bnrnn Yun iperiki/dirnwnt

; Li Noor Renter nrnn

ii nnrnn inn «dri brnna, vnn tliper bu/tirnwnt

Iii jrpin pwrnrihunn tnn, etnpg ntns bent

ii grnwt jnwft nw, vnn rluen pretest +ti

4+ 44+$pl ti wet gr4lie+fgttnwn+ 4 44 4+4 le4 glilu44444 44luu4ti

44guluulu

++

e

DARI TANGOAL I JANUARI 20 ...

8.D

...888808888...,

20 ...

Cara P'engininn

Kolom l

; [iii nomor urut

Kolom 2

Kolom

Kolotn

Koor

out

4+w

f

vw:

TE-EEEEEEEEEEErE...soc...

## KARTU PEMELIHARAAN BARANG TAHUN ANGGARAN ...

...++%%++++

| NO | | NAMA BARANG YANG DIPELIHARA | JENIS PEMELIHARAAN | YG MEMELIHARA | TGL PEMELIHARAAN | BIAYA PEMELIHARAAN | BUKTI PEMELIHARAAN | KET |
|------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------|
| NO | KODE BARANG NO. REGISTER | NAMA BARANG YANG DIPELIHARA | JENIS PEMELIHARAAN | YG MEMELIHARA | TGL PEMELIHARAAN | BIAYA PEMELIHARAAN | BUKTI PEMELIHARAAN | KET |
| I | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | - | | - - |

K d Lok 0 e aSI '

MENGETAHUI:

KEALA SKPD

PENGURUS BARANG



boll...4...4..4...4.4a...