PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN Nomor 10 Tahun 2013 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK JAMBI (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- b. bahwa Bank Jambi adalah Bank Daerah yang sahamnya dimiliki Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupatcn/Kota se Provinsi .Jambi, yang perlu terus dikembangkan permodalannya, sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat, meraih laba, serta dapat memberikan deviden kepada Pemerintah Kabupaten Sarolangun sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, oleh karena itu perlu melakukan penyertaan modal kepada Bank Jambi serta berdasarkan komitmen bersama pemegang saham PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi (Bank Jambi) tanggal 06 Januari 2011 sebagai Bank Terkemuka (Regional Champion);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada Perseroan Terbatas Bank Jambi.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat
2. Undang Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2004 Nomorl25, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2013 Nomor 1).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAK.11..AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
dan
BUPATISAROLANGUN
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK JAMBI
Menetapkan
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun.
5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang didirikan ## BAB II
TUJUAN DAN BIDANG USAHA
Pasal 2
- (1) Penyertaan Modal pada Bank Jambi bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta meningkatkan pendapatan daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Bank Jambi dilaksanakan
Pasal 3
Bank Jambi bergerak dalam bidang usaha perbankan yang dilaksanakan secara sehat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
PENYERTAAN MODAL
BAB III - PENYERTAAN MODAL
Pasal 4
- (1) Penyertaan Modal pada Bank Jambi dilalru.kan dalam bentuk uang dan/atau aset yang dapat dinilai dengan uang dan telah disediakan atau dianggarkan dari APBD/P-APBD dan dilaksanakan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun.
- (2) Modal yang disertakan pada Bank Jambi merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan saham Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi.
NILAI PENYERTAAN MODAL
BAB IV - NILAI PENYERTAAN MODAL
Pasal 5
- (1) Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sarolangun pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jam.bi sesuai dengan yang telah disediakan atau dianggarkan dalam APBD / P-APBD Ka bu paten Sarolangun.
- (2) sesuai basil Rapat Umum Pemegang Saham Bank Jambi Tahun 2010, Jumlah nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sarolangun sampai Tahun 2014 disepakati sebesar Rp. 50.000.000.000,(Lima puluh milyar Rupiah).
- (3) Jumlah nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sarolangun dari tahun 1999 s/d 2013 pada Bank Jambi sebesar Rp. 17.238.000.000,(Tujuhbelas milyar Dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
4. a.
S/d Tahun 2008 sebesar
Rp. 11.238.000.000,-
- b. Tahun 2013 sebesar
Rp.
- 6.000.000.000,-
- (4) Sisa nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang belum disetorkan ke Bank Jambi berjumlah Rp. 32. 762.000.000,(Tiga puluh Dua milyar Tujuh ratus Enam puluh Dua juta Rupiah), dan akan diselesaikan dan/ atau direncanakan
BAB IV - NILAI PENYERTAAN MODAL
Pasal 6
- (1) Pembagian laba yang didapat Pemerintah Daerah dari penyertaan modal disesuaikan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Ru.mah Tangga Notaris Perseroan dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengalihan Bentuk Badan Hukwn Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jambi menjadi Perseroan Terbatas (Pf), ## BAB VI
PERENCANAAN DAN EVALUASI
BAB IV - NILAI PENYERTAAN MODAL
Pasal 7
- (1) Proses dan tahapan perencanaan/penganggaran penyertaan modal merupakan suatu tahap proses dan tahapan dalam perencanaan/penganggaran daerah menurut mekanisme peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Perencanaan/penganggaran penyertaan modal pada PT. Bank Jambi dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi tugas pengelolaan keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.
- (3) Penyertaan modal dilaku.kan oleh PT. Bank Jambi dengan mekanisme penyampaian proposal penyertaan modal kepada pemerintah kabupaten Sarolangun.
- (4) Pemerintah melakukan proses dan tahapan perencanaan/ penganggaran penyertaan modal setelah usulan proposal penyertaan modal PT. Bank Jambi diterima.
- (5) Bupati melalui SKPD pengelola. penyertaan modal meneliti usulan penyertaan modal kepaka PT. Bank Jambi.
- (6) Kelentuan mengenai penunjukan SKPD pcngelola, proposal, proses dan tahapan perenc.anaan/ penganggaran penyertaan modal pada PT. Bank Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan peraturan bupati.
- (7) Penyertaan modal yang dilakukan tidak boleh menghambat, menganggu dan memperlambat program pemerintah daerah tahun anggaran yang sedang berjalan.
- (8) Bupati dapat menyetujui atau menolak usulan penyertaan modal kepada PT. Bank:Jambi.
BAB IV - NILAI PENYERTAAN MODAL
Pasal 8
- (1) Evaluasi penyertaan modal dilaksanakan oleh SK.PD yang membidangi tugas pengelolaan keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.
- (2) SKPD pengelola penyertaan modal wajib menatausahakan dan memelihara dokumen penyertaan modal pada PT. Bank Jambi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) SKPD pengelola penyertaan modal wajib membuat laporan kegiatan pelaksanaan kegiatan penyertaan modal pada PT. Bank Jambi dan disampaikan kepada bupati.
- (4) Ketentuan mengenai t.ata cara evaluasi penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.
.
.
BAB VU
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB IV - NILAI PENYERTAAN MODAL
Pasal 9
- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal kepada PT. Bank Jambi.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi pemantauan/monitoring, evaluasi dan pengendalian.
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun.
5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang didirikan ## BAB II
TUJUAN DAN BIDANG USAHA
- (1) Penyertaan Modal pada Bank Jambi bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta meningkatkan pendapatan daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Bank Jambi dilaksanakan
Bank Jambi bergerak dalam bidang usaha perbankan yang dilaksanakan secara sehat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
PENYERTAAN MODAL
- (1) Penyertaan Modal pada Bank Jambi dilalru.kan dalam bentuk uang dan/atau aset yang dapat dinilai dengan uang dan telah disediakan atau dianggarkan dari APBD/P-APBD dan dilaksanakan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun.
- (2) Modal yang disertakan pada Bank Jambi merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan saham Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi.
NILAI PENYERTAAN MODAL
- (1) Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sarolangun pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jam.bi sesuai dengan yang telah disediakan atau dianggarkan dalam APBD / P-APBD Ka bu paten Sarolangun.
- (2) sesuai basil Rapat Umum Pemegang Saham Bank Jambi Tahun 2010, Jumlah nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sarolangun sampai Tahun 2014 disepakati sebesar Rp. 50.000.000.000,(Lima puluh milyar Rupiah).
- (3) Jumlah nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sarolangun dari tahun 1999 s/d 2013 pada Bank Jambi sebesar Rp. 17.238.000.000,(Tujuhbelas milyar Dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
4. a.
S/d Tahun 2008 sebesar
Rp. 11.238.000.000,-
- b. Tahun 2013 sebesar
Rp.
- 6.000.000.000,-
- (4) Sisa nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang belum disetorkan ke Bank Jambi berjumlah Rp. 32. 762.000.000,(Tiga puluh Dua milyar Tujuh ratus Enam puluh Dua juta Rupiah), dan akan diselesaikan dan/ atau direncanakan
- (1) Pembagian laba yang didapat Pemerintah Daerah dari penyertaan modal disesuaikan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Ru.mah Tangga Notaris Perseroan dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengalihan Bentuk Badan Hukwn Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jambi menjadi Perseroan Terbatas (Pf), ## BAB VI
PERENCANAAN DAN EVALUASI
- (1) Proses dan tahapan perencanaan/penganggaran penyertaan modal merupakan suatu tahap proses dan tahapan dalam perencanaan/penganggaran daerah menurut mekanisme peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Perencanaan/penganggaran penyertaan modal pada PT. Bank Jambi dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi tugas pengelolaan keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.
- (3) Penyertaan modal dilaku.kan oleh PT. Bank Jambi dengan mekanisme penyampaian proposal penyertaan modal kepada pemerintah kabupaten Sarolangun.
- (4) Pemerintah melakukan proses dan tahapan perencanaan/ penganggaran penyertaan modal setelah usulan proposal penyertaan modal PT. Bank Jambi diterima.
- (5) Bupati melalui SKPD pengelola. penyertaan modal meneliti usulan penyertaan modal kepaka PT. Bank Jambi.
- (6) Kelentuan mengenai penunjukan SKPD pcngelola, proposal, proses dan tahapan perenc.anaan/ penganggaran penyertaan modal pada PT. Bank Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan peraturan bupati.
- (7) Penyertaan modal yang dilakukan tidak boleh menghambat, menganggu dan memperlambat program pemerintah daerah tahun anggaran yang sedang berjalan.
- (8) Bupati dapat menyetujui atau menolak usulan penyertaan modal kepada PT. Bank:Jambi.
- (1) Evaluasi penyertaan modal dilaksanakan oleh SK.PD yang membidangi tugas pengelolaan keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.
- (2) SKPD pengelola penyertaan modal wajib menatausahakan dan memelihara dokumen penyertaan modal pada PT. Bank Jambi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) SKPD pengelola penyertaan modal wajib membuat laporan kegiatan pelaksanaan kegiatan penyertaan modal pada PT. Bank Jambi dan disampaikan kepada bupati.
- (4) Ketentuan mengenai t.ata cara evaluasi penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.
.
.
BAB VU
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal kepada PT. Bank Jambi.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi pemantauan/monitoring, evaluasi dan pengendalian.
KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Daerah ini mulai berlalru pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Penetapan: Ditetapkan di Sarolangun Pada tanggal ~10~S~m6tr 2013

Penandatangan: BUPATI SAROLANGUN, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2013 NOMOR 10 THABRONIROZALI

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROI.ANGUN,

Penetapan: Diundangkan di Sarolangun Pacta tanggaI :&gt;-r Odtm6tr 2013 6 ;
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR /0 TAHUN 2013
## TENT ANG
## PENYERTAAN MODAL PEMERlNTAH DAERAH KEPADA
PERSEROAN TERBATAS BANK JAMBI
## I. PENJELASAN UMUM
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, maka Pemerintah daerah berkewajiban untuk mendorong perkembangan perekonomian di daerah antara lain dengan cara menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan bajat bidup orang banyak.
Kewajiban tersebut dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah Daerah, baik melalui instansi yang dimiliki maupun melalui penyertaan modal kepada PT. Bank Jambi. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum serta meningkatkan perluasan investasi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah dapat pula melakukan Penyertaan Modal ke dalam Perseroan Terbatas yang di dalamnya belum terdapat saham milik daerah.
Untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perseroan Terbatas, Pemerintah Daerah dapat pula melakukan penambahan Penyertaan Modal daerah ke dalam Perseroan Terbatas tersebut yang dananya dapat berasal dari APBD dan sumber lainnya.
Dalam rangka upaya untuk mewujudkan tertib administrasi dan tertib hukum dalam setiap Penyertaan Modal maka perlu dilakukan pcnatausahaan untuk mengetahui posisi modal milik Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas. Mengingat modal daerah pada Perseroan Terbatas merupakan bagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan, maka penatausahaannya dilalrukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Seluruh upaya Pemerintah Daerah tersebut harus dilakukan dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Jambi, sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan
PENJELASAN
Pasal 1
CukupJelas Pasal 2 CukupJelas Pasal 3 CukupJelas Pasal4 CukupJelas 7
PENJELASAN
Pasal 5
Ayat (1) Cukup jelas. CukupJelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukupjelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukupjelas Ayat (4) Cukup jelas. Cukupjelas Ayat (5) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan kemampuan keuangan Daerah adalah penyertaan modal dapat dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib sesuai perencanaan yang ditetapkan.
PENJELASAN
Pasal 6
CukupJelas
PENJELASAN
Pasal 7
CukupJeias CukupJelas
PENJELASAN
Pasal 9
CukupJelas Pasa110 CukupJelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROI.ANGUN NOMOR 10 8 • ## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN Nomor Seri Nomor /() Tahun 2013 ## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 10 TAHUN 2013 ## TENT ANG ## PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERB
PENJELASAN
Pasal 41
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL