PERATURAN WALIKOTA RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN KOTA 1CENDARI TAHUN 2013-2023 DENGAN RAHMAT TUflAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KENDARI, - a. bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan di Kota Kendari, oleh karena itu perlu ada usaha-usaha pencegahan dan penanggulangannya; - b. bahwa dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kota Kendari memuat program dan rencana pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Kota Kendari selama 10 tahun kedepan; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR ;2 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN KOTA 1CENDARI TAHUN 2013-2023
DENGAN RAHMAT TUflAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KENDARI,
- a. bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan di Kota Kendari, oleh karena itu perlu ada usaha-usaha pencegahan dan penanggulangannya;
- b. bahwa dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kota Kendari memuat program dan rencana pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Kota Kendari selama 10 tahun kedepan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kota Kendari Tahun 2013 - 2023.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat. II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentiing Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.25/PRT/M/2008 tentang Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
8. Peraturan Menteri Pekeijaan Umum No.26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
9. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
10. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
11. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota;
12. 13.Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2011 Nomor 1);
13. 14.Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 1);
14. 15.Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 2).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN KOTA KENDARI TAHUN
Menetapkan : 2013 - 2023
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran selanjutnya disebut RISPK Kota Kendari adalah dokumen perencanaan sistem pencegahan dan sistem penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan di Kota Kendari.
5. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis dan non-teknis oleh Pemerintah Daerah yang merupakan perumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk ruang di atasnya, yang menjadi pedoman pengarahan dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan wilayah.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Penyusunan RISPK ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di wilayah Kota Kendari.
- (2) Penyusunan RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. mewujudkan keamanan kota, lingkungan gedung dan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran;
- b. mewujudkan kesiapan, kesiagaan, dan pemberdayaan masyarakat, pengelola bangunan, serta SKPD terkait dalam upaya mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran;
- c. meminimalkan kerugian menyangkut keselamatan jiwa, kerusakan, harta benda, terganggunya proses produksi barang/jasa, kerusakan lingkungan dan gangguan ketenteraman masyarakat; dan
- d. memenuhi jiwa dan harta benda terhadap bahaya kebakaran melalui pemenuhan persyaratan teknis, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun penggunaan bangunan.
PENYUSUNAN RISPK
BAB III - PENYUSUNAN RISPK
Pasal 3
- (1) RISPK Kota Kendari disusun untuk menindaklanjuti RTRW pada bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) RISPK Kota Kendari disusun ## BAB IV RUANG LINGKUP
BAB III - PENYUSUNAN RISPK
Pasal 4
Ruang lingkup RISPK Kota Kendari adalah :
- a. Rencana Umum Sistem Proteksi Kebakaran;
- b. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran; dan
- c. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran.
RENCANA UMUM SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN KOTA KENDARI
' V
.
BAB V - RENCANA UMUM SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN KOTA KENDARI
Pasal 5
- (1) Rencana Sistem Proteksi Kebakaran Perkotaan (RSPKP) dengan Kantor Pemadam Kota Kendari sebagai penanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan proteksi kebakaran.
- (2) Rencana Sistem Proteksi Kebakatan Lingkungan (RSPKL) dengan Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) dan Barisan Relawan Kebakaran (Balakar) sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan proteksi kebakaran.
- (3) Rencana Sistem Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung (RSPBG) dengan menempatkan pemilik/pengelola bangunan gedung sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan proteksi kebakaran.
BAB VI - RENCANA SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN
Pasal 6
- (1) Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum kebakaran terjadi.
- (2) Rencana sistem pencegahan kebakaran meliputi :
- a. Rencana Edukasi Publik Pencegahan Bahaya Kebakaran;
- b. Rencana Pemeriksaan Keandalan Lingkungan Bangunan dan Bangunan Gedung;
- c. Rencana Penguatan Kerangka Regulasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
Bagian Kesatu Edukasi Publik Pencegahan Kebakaran
BAB VI - RENCANA SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN
Pasal 7
- (1) Edukasi publik pencegahan kebakaran merupakan kegiatan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang upaya-upaya pencegahan kebakaran untuk meminimalkan resiko terjadinya kebakaran.
- (2) Edukasi publik pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sosialisasi pencegahan kebakaran kepada masyarakat.
'V.
BAB VI - RENCANA SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN
Pasal 8
- (1) Setiap lingkungan bangunan dan bangunan gedung dalam wilayah Kota Kendari harus memenuhi persyaratan proteksi kebakaran sesuai Peraturan yang berlaku.
- (2) Pemeriksaan keandalan lingkungan bangunan dan bangunan gedung dilaksanakan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan.
BAB VI - RENCANA SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN
Pasal 9
- (1) Pada tahap perencanaan, setiap usulan dokumen perencanaan teknis lingkungan bangunan dan bangunan gedung untuk penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari instansi atau bidang pemadam kebakaran terkait dengan pemenuhan persyaratan proteksi kebakaran.
- (2) Pada tahap pelaksanaan, setiap pelaksanaan pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan atau sarana penyelamatan jiwa pada lingkungan bangunan dan bangunan gedung, harus terlebih dahulu diadakan pemeriksaan dan pengujian oleh tim teknis pemadam kebakaran.
- (3) Pada tahap pemanfaatan, setiap lingkungan bangunan dan bangunan gedung harus dilakukan pemeriksaan berkala terhadap fasilitas proteksi kebakaran, paling cepat 1 (satu) tahun sekali, paling lambat 3 (tiga) tahun sekali, serta dalam waktu 5 (lima) tahun sekali, harus dilaksanakan pengetesan/pengujian, serta pemeriksaan dapat dilaksanakan sewaktuwaktu dengan atau tanpa pemberitahuan.
BAB VI - RENCANA SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN
Pasal 10
- (1) Pemeriksaan keandalan lingkungan bangunan dan bangunan gedung merupakan bagian dari pemeriksaan dan pengujian pada proses penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan.
- (2) Sumber daya manusia pemeriksa keandalan bangunan harus memiliki kompetensi yang setara dengan Inspektur Kebakaran Tingkat I, II dan III sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ternyata masih ada ketentuan-ketentuan yang belum dipenuhi, tim teknis pemadam kebakaran dapat menunda dan atau melarang penggunaan suatu bangunan sampai dengan dipenuhinya ketentuan tersebut.
- (4) Penyediaan sumber daya manusia dan peralatan pemeriksaaan keandalan bangunan menjadi tanggung jawab pemerintah.
BAB VI - RENCANA SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN
Pasal 11
Pemilik, pengelola dan atau penanggung jawab bangunan sepenuhnya bertanggung jawab atas kelengkapan, kelayakan, seluruh alat pencegah dan pemadam kebakaran, sesuai dengan klasifikasi, penempatan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan penggantian alat tersebut.
Bagian Kedua Pemeriksaan Keandalan Lingkungan dan Bangunan
Bagian Ketiga
Penguatan Kerangka Regulasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
BAB VI - RENCANA SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN
Pasal 12
- (1) Penguatan kerangka regulasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran dilaksanakan melalui penyusunan Peraturan Daerah.
- (2) Penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran pada wilayah kota, lingkungan bangunan dan bangunan gedung dalam Kota Kendari.
BAB VII - RENCANA SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Pasal 13
- (1) Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sesaat kebakaran terjadi.
- (2) Rencana sistem penanggulangan kebakaran meliputi :
- a. Rencana penetapan Wilayah Manajemen Kebakaran;
- b. Rencana Edukasi Publik Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- c. Rencana Penyediaan Air Kebakaran;
- d. Rencana Pengembangan Prasarana Penanggulangan Kebakaran;
- e. Rencana Pengembangan Sarana Penanggulangan Kebakaran; dan
- f. Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- g. Rencana Pengembangan Prosedur Operasional Standar.
Bagian Kesatu Wilayah Manajemen Kebakaran
BAB VII - RENCANA SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Pasal 14
- (1) Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) adalah pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah ataupun buatan.
- (2) Kota Kendari memiliki satu Wilayah Manajemen Kebakaran.
- (3) Wilayah Manajemen Kebakaran Kota Kendari di kelola oleh Badan Penanggulangan Kebakaran Kota Kendari.
' V
,
BAB VII - RENCANA SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Pasal 15
- (1) Edukasi publik penanggulangan kebakaran merupakan kegiatan memberikan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan kepada masyarakat tentang upaya-upaya penanggulangan kebakaran tahap awal di lingkungan masyarakat.
- (2) Edukasi publik penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penyuluhan dan pelatihan teknis penanggulangan kebakaran tingkat awal;
- b. bantuan teknis penanggulangan kebakaran; dan
- c. pembinaan teknis penanggulangan kebakaran.
Bagian Ketiga
Prasarana dan Sarana Kebakaran
BAB VII - RENCANA SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Pasal 16
- (1) Dalam upaya peningkatan pelayanan penanggulangan kebakaran di Kota Kendari dibentuk pos wilayah pemadam kebakaran dan di tempat-tempat strategis lainnya dibentuk pos pembantu pemadam kebakaran.
- (2) Pada setiap pos wilayah pemadam kebakaran dan pos pembantu pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran.
BAB VII - RENCANA SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Pasal 17
Kebutuhan fasilitas pos wilayah pemadam kebakaran meliputi :
- a. luas lahan minimal 1.600 m2;
- b. kebutuhan ruang bangunan wilayah pemadam kebakaran adalah :
1. Gudang peralatan dan bahan pemadam yang mampu menampung : Garasi untuk 2 mobil pompa 4.000 liter, 1 mobil tangga 17 m, 3 mobil tangga &gt; 30 m, 2 mobil rescue/ambulans, 2 mobil pemadam khusus, 2 mobil alat bantu pernafasan, 2 perahu karet;
2. Ruang komando dan komunikasi;
3. Ruang siaga untuk 4 regu;
4. Ruang administrasi;
5. Ruang tunggu;
6. Ruang rapat;
7. Ruang ganti pakaian dan kotak penitipan;
Bagian Kedua Edukasi Publik Penanggulangan Kebakaran
8. Gudang peralatan dan bahan pemadam;
9. -Tandon air 24.000 liter; dan
10. Halaman tempat latihan rutin.
BAB VII - RENCANA SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Pasal 18
Kebutuhan fasilitas pos wilayah pemadam kebakaran meliputi :
- a. Luas lahan minimal 200 m2;
- b. Kebutuhan ruang bangunan pos pemadam kebakaran adalah :
1. Garasi untuk 2 mobil pompa 4.000 liter;
2. Ruang siaga untuk 2 regu (1 regu = 6 orang);
3. Ruang administrasi;
4. Ruang tunggu;
5. Ruang ganti pakaian dan kotak penitipan (locker);
6. Gudang peralatan;
7. Tandon air 12.000 liter; dan
8. Halaman untuk latihan rutin.
BAB VII - RENCANA SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Pasal 19
- (1) Upaya penanggulangan kebakaran harus juga didukung oleh sarana penanggulangan kebakaran, yang meliputi :
- a. kendaraan pemadam dan penyelamat;
- b. peralatan kendaraan;
- c. peralatan teknik operasional dan peralatan perorangan;
- d. peralatan sistem komunikasi dan informasi.
- (2) Prasarana penanggulangan harus dipelihara dan dirawat oleh tim pemadam kebakaran dari Kantor Pemadam Kota Kendari.
Bagian Keempat Sumber Daya Manusia Dan Pendidikan Latihan
BAB VII - RENCANA SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Pasal 20
- (1) Upaya proteksi kebakaran harus didukung oleh tenaga yang mempunyai keahlian dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, yang meliputi :
- a. keahlian di bidang penyuluhan kebakaran;
- b. keahlian di bidang inspeksi kebakaran;
- c. keahlian di bidang pemadaman kebakaran;
5. d - keahlian di bidang pengamanan kebakaran;
- e. keahlian di bidang penyelamatan darurat;
7. f keahlian di bidang penyelidikan kebakaran; dan
8. g keahlian di bidang manajemen kebakaran.
- (2) Sumber daya manusia pemadam kebakaran secara berkala harus dilatih dan ditingkatkan kemampuannya.
BAB VII - RENCANA SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Pasal 21
Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dilakukan sejalan dengan pengembangan, sesuai dengan fungsi perkiraan resiko kebakaran yang ada.
Bagian Kelima Air Pemadam Kebakaran
BAB VII - RENCANA SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Pasal 22
- (1) Air merupakan sebagai bahan pemadam pokok pada setiap kebakaran kecuali ditetapkan lain.
- (2) Pasokan air untuk keperluan pemadaman kebakaran diperoleh dari sumber alam (kolam air, danau, sungai, sumur dalam) maupun buatan (tangki air, kolam renang, reservoir air, mobil tangki air dan hidran).
- (3) Mengambil dan menggunakan air dari hidrant kota untuk kebutuhan pemadam kebakaran tidak harus seizin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
Bagian Keenam Prosedur Operasional Standar
BAB VII - RENCANA SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Pasal 23
- (1) Untuk mendayagunakan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran, disusun prosedur operasional standar (POS).
- (2) Penyusunan POS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. prosedur operasional standar Pencegahan Kebakaran;
- b. prosedur operasional standar Penanggulangan Kebakaran; dan
- c. prosedur operasional standar Koordinasi Antar Instansi Untuk Percepatan Penanggulangan Kebakaran.
v,
BAB VII - RENCANA SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Pasal 24
- (1) Upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada lingkungan dilaksanakan melalui program pembentukan Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan (SKKL).
- (2) SKKL merupakan suatu model tentang pendayagunaan seluruh potensi masyarakat secara sukarela dan bersifat mandiri dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (3) SKKL dikelola oleh Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) dan Barisan Sukarela Kebakaran (Balakar).
- (4) Satlakar dan Balakar adalah setiap orang atau anggota masyarakat di wilayah Kota Kendari, yang telah diberikan keterampilan khusus tentang penanggulangan kebakaran dan dengan sukarela membantu melaksanakan tugas pemadam tingkat pertama awal.
BAB VII - RENCANA SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Pasal 25
Satlakar dan Balakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu masyarakat dalam upaya menjaga bangunan dan lingkungan pemukiman dari ancaman bahaya kebakaran;
- b. memberikan informasi kejadian kebakaran kepada tim pemadam kebakaran; dan
- c. melakukan pemadaman awal sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di tempat kejadian kebakaran dan menyiapkan akses bagi unit pemadam kebakaran.
BAB VII - RENCANA SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Pasal 26
- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Satlakar dan Balakar dilengkapi sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran lingkungan dan mengikuti program pelatihan.
- (2) Sarana, prasarana dan program pelatihan Satlakar difasilitasi dan dibiayai oleh BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta lainnya melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR).
- (3) Sarana, prasarana dan program pelatihan Balakar difasilitasi dan dibiayai oleh Pemerintah Daerah.
BAB VII - RENCANA SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Pasal 27
- (1) Lurah bertanggung jawab dalam hal pembinaan anggota Satlakar.
- (2) BUMN, BUMN dan Perusahaan Swasta lainnya bertanggung jawab dalam hal pembinaan anggota Balakar.
Bagian Ketujuh
Penanggulangan Kebakaran Lingkungan
- (3) Kepala BPBD Kota Kendari bertanggung jawab dalam hal pembinaan kemampuan anggota Satlakar dan Balakar.
Bagian Kedelapan
Penanggulangan Kebakaran Bangunan
BAB VII - RENCANA SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Pasal 28
- (1) Setiap pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung dan lingkungan gedung yang mempunyai potensi bahaya kebakaran wajib berperan aktif dalam mencegah kebakaran.
- (2) Untuk mencegah kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung wajib menyediakan :
- a. sarana penyelamatan jiwa;
- b. akses pemadam kebakaran; dan
- c. manajemen keselamatan kebakaran gedung dan lingkungan.
KEWENANGAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
BAB VIII - KEWENANGAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Pasal 29
- (1) Setiap penduduk yang berada di daerah kebakaran, yang mengetahui terjadinya kebakaran, wajib membantu secara aktif mengadakan usaha pemadaman kebakaran, baik untuk kepentingan pribadi atau kepentingan umum.
- (2) Barang siapa yang berada di daerah kebakaran dan mengetahui tentang adanya kebakaran wajib segera melaporkannya kepada unit pemadam kebakaran dan atau instansi lain yang terdekat.
- (3) Instansi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang telah menerima laporan tentang terjadinya suatu kebakaran wajib melaporkannya kepada unit pemadam kebakaran.
- (4) Setiap orang atau Badan Hukum (Perseroan Terbatas, BUMN, BUMD, CV, Firma atau Perusahaan lainnya) yang memiliki kendaraan Unit Pemadam, maupun Alat Pemadam Kebakaran, wajib membantu dalam penanggulangan kebakaran di wilayah Kota Kendari.
BAB VIII - KEWENANGAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Pasal 30
Dalam penanggulangan bahaya kebakaran, penyelamatan jiwa harus diutamakan dari pada penyelamatan harta dan benda.
-v.
BAB VIII - KEWENANGAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Pasal 31
- (1 ) Pemerintah wajib mendorong, memberikan fasilitas keberadaan peran serta masyarakat profesi dalam mengontrol dan mengendalikan hal teknis yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran terutama mengenai persamaan persepsi dalam strategi, taktis dan tugastugas pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2 ) Masyarakat harus berperan aktif dalam :
- a. melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dini di lingkungannya, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan umum;
- b. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya;
- c. melaporkan terjadinya kebakaran; dan
- d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran.
BAB X - PEMBINAAN TEKNIS
Pasal 32
- (1 ) Pembinaan pelaksanaan ketentuan teknis dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam implementasi RISPK Kota Kendari Tahun 2013 - 2022.
- (2 ) Pembinaan dilakukan melalui pemberian bimbingan, penyuluhan, pelatihan dan pengaturan.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Penetapan: Ditetapkan di Kendari pada tanggal ^ ~ \ -2013

Penandatangan: WALIKOTA KENDARI G f i H. ASRUN ## BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Penetapan: Diundangkan di Kendari pada tanggal 2. -\ -

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI, H. AMARULLAH BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2013 NOMOR .3. 2013