KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor - Tahun 1998 tentang KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (berlaku 9 Oktober 1998)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menjamin semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita Tahun 1979 (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Wanita (Convention Against Torure and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment of Punishment), dan Deklarasi PBB 1993 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, segala bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak-hak asasi manusia;
- c. bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum, upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan perlu lebih ditingkatkan dan diwujudkan secara nyata;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut dalam butir a, b, dan c dipandang perlu membentuk suatu Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang bersifat independen.
Mengingat: ________________
Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP
: PEREMPUAN.
BAB I - PEMBENTUKAN, ASAS, DAN SIFAT Pasal 1
Pasal 1
Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan serta penghapusan segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan, dibentuk Komisi yang bersifat nasional yang diberi nama Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
BAB I - PEMBENTUKAN, ASAS, DAN SIFAT Pasal 1
Pasal 2
Komisi Nasional Anti kekerasan Terhadap Perempuan berasaskan Pancasila.
BAB I - PEMBENTUKAN, ASAS, DAN SIFAT Pasal 1
Pasal 3
Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap Perempuan bersifat independen.
TUJUAN DAN KEGIATAN
BAB II - TUJUAN DAN KEGIATAN
Pasal 4
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan bertujuan:
- a. penyebarluasan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan yang berlangsung di Indonesia;
- b. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia;
- c. peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak asasi manusia perempuan.
BAB II - TUJUAN DAN KEGIATAN
Pasal 5
Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan melakukan kegiatan:
- a. penyebarluasan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
- b. pengkajian dan penelitian terhadap berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perlindungan hak asasi manusia perempuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menyampaikan berbagai saran dan pertimbangan
- 4 - kepada pemerintah, lembaga legislatif dan masayarakat dalam rangka penyusunan dan penetapan peraturan dan kebijakan berkenaan dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan dan penegakan hak asasi manusia bagi perempuan;
- c. pemantauan dan penelitian, termasuk pencarian fakta, tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada pemerintah;
- d. penyebarluasan hasil pemantauan dan penelitian atas terjadinya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan kerjasama regional dan internasional dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dalam rangka mewujudkan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN Pasal 6
Pasal 6
Susunan organisasi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan terdiri dari:
- a. Komisi Paripurna;
- b. Badan Pekerja.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN Pasal 6
Pasal 7
Anggota Komisi Paripurna adalah tokoh-tokoh yang:
- a. telah aktif memperjuangkan hak asasi manusia dan/atau memajukan kepentingan perempuan;
- b. mengakui adanya masalah ketimpangan jender;
- c. menghargai pluralitas agama dan ras/etnisitas dan peka terhadap perbedaan kelas ekonomi;
- d. peduli terhadap upaya pencegahan dan penghapusan segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan Indonesia.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN Pasal 6
Pasal 8
- (1) Komisi Paripurna terdiri dari 15 (lima belas) sampai dengan 21 (dua puluh satu) orang anggota dengan seorang Ketua dan dua orang Wakil Ketua.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua Komisi Paripurna dipilih oleh anggota.
- (3) Untuk pertama kalinya anggota Komisi Paripurna diangkat oleh Presiden.
- (4) Komisi Paripurna menyediakan kursi keanggotaan bagi tokoh-tokoh daerah yang memenuhi persyaratan anggota.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN Pasal 6
Pasal 9
Masa jabatan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua serta anggota Komisi Paripurna diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komisi.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN Pasal 6
Pasal 10
Komisi Paripurna mengadakan Rapat Paripurna sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN Pasal 6
Pasal 11
Badan Pekerja dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, yang dipilih dan diangkat oleh Komisi Paripurna.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN Pasal 6
Pasal 12
- (1) Badan Pekerja terdiri dari:
- a. Divisi Pemantauan dan Penelitian;
- b. Divisi Pengkajian dan Pembaharuan Perangkat Hukum;
- c. Divisi Advokasi dan Pendidikan Masyarakat.
- (2) Setiap Divisi terdiri dari seorang Koordinator dan anggota Divisi sesuai dengan kebutuhan.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN Pasal 6
Pasal 13
- (1) Sekretaris Jenderal bertugas mengelola pelaksanaan Program Kerja.
- (2) Sekretaris Jenderal bekerja purna waktu dan mendapatkan kompensasi atas pekerjaannya.
- (3) Sekretaris Jenderal dicalonkan oleh Ketua Komisi Paripurna dan diangkat oleh rapat anggota Komisi Paripurna.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN Pasal 6
Pasal 14
Masa kerja Sekretaris Jenderal akan ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN Pasal 6
Pasal 15
Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Jenderal dibantu oleh Sekretaris, beberapa Staf Adminnistrasi dan seorang penanggung jawab hubungan masyarakat.
PEMBIAYAAN
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 16
- (1) Segala pembiayaan sarana dan prasarana yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dibebankan pada Pemerintah.
- (2) Untuk pelaksanaan program kerja, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dapat mencari sumber dana dari sumber-sumber lain dari masyarakat luas yang tidak mengikat.
BAB V PENUTUP
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 17
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE