Unknown Unknown Nomor 25 Tahun 2003 tentang an dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Keda Pembangunan Daerah (RPKD); - bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RPKD) menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD); b - bahwa berdasarkan ketentuan (berlaku 7 November 2016)
Pembukaan
Mengingat
\IIALIKOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATT'RAIT WALIKOTA KOTAUOBAGU touoR lg TArruIr 2ols TEI{TAITG
RENCAIIA KER^,A PEMBAI{GI I|AN DAERAII (RXPDI KOTA KOTA,UOBAGU TAIITIIT 2016 DEI{GAN RAIIUAT TUHAI{ YANG MAIIA ESA
WALIKOTA KOTATOBAGU,
Menimbang : a
- bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Keda Pembangunan Daerah (RPKD);
- bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RPKD) menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD); b
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2O05 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah Daerah, maka Rencana Ke{a Pembangunan Daerah (RPKD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu Tahun 2O16.
- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentarg Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ' Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan
3
- kmbaran Negara Republik Indonesian Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pemerintah Nasional (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat darr Pemerintahan Daerah (l,embaran Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO7 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O07 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680); 5
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundaag-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OllNomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, tera}hir dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahaa Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentalg Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaaa dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagzm Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor a2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 11
Pengelolaan Uang Negara /Daerah (t embaran Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah Daerah (Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); l2
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O1I tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Ta-hun 2O 10 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintalr Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; l4
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2O14 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 15
- Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Rencana Pembangunal Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 20132Ol8 (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2009 Nomor Ol). l6
METUTUSKAIT:
Menetapkaa : PERATURAN WALIKOTA TENTANG REIYCAI|A I{ER^rA pEuBANcUrfAry DAERAH (Rr(PDl XOTA KOTAUOBAGU TAIrUlr 2016.
Pasal 2
- (1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan penjabaral dari RPJMD dan mengacu pada Rencana Kery'a Pembangunan (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas Pemerintah daerah, rencana keq'a dan pendanaannya, baik yang dilaksalakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. periode RKPD Tahun 2016 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk I (satu) Tahun berkenaan. (21
.
\'
Bagian Ketiga Maksud dan Tujuan
Pasal 3
- (1) RKPD bertujuan untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembaagunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.
2. (21 Maksud penetapan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah sebagai berikut :
- a. pedoman dalam penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Keda Satuan Kerja Peraagkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2016;
- b. pedoman dalam rangka penyusunan KUA, PPAS dan Rancangan ApBD Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2016.
Baglan Keempat
RKPD Pedoman penyusunan Renja
Pasal 4
Dalam rangka pen5rusunan Renja SKPD Tahun 2016 sr6fagaimana pasal 3 ayat (2) huruf a, SKPD menggunakan RKPD Tahun 2016 untuk :
- a. Menyelaraskan sasaran prioritas pembangunan Kota Kotamobagu dengan Program/ Kegiatan prioritas SKPD dalam mencapai target kineg'a sesuai tugas dan fungsinya;
- b. Penetapan Renja SKPD 2016;
Pasal 5
nana dimaksud Dalam rangka penetapan Renja sKpD Tahun 2o16 sebagaimana dimaksud llf&amp;lT3"i;I,*"u"" verifikasi Rancangan Akhir Renja SKPD rahun 2016
- a. Kepala SKPD menyampaikan Rancangan Akhir Renja SKpD Tahun 2016 kepada Kepala Bappeda;
- b. Bappeda melakukan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Renja SKpD Tahun 2o16, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan SKPD Tahun 2016 dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKpD Tahun 2O16;
- c. Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir SKpD Renja SKpD yang telah di verifikasi untuk diajukan kepada walikota Kotamobagu dalam rangka memperoleh pengesahan melalui Keputusan walikota Kotamobagu.
Pasal 6
Pengesahan Renja sKPD oleh walikota Kotamobagu dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Pengesahan Rancangan Akhir Renja SKpD Tahun 2o16 dengan Keputusan walikota Kotamobagu paling lama 14 (empatbelas) hari setelah peraturan Walikota Kotamobagu tentang RKpD tahun 2O16 ditetapkan;
- b. Penetapan Renja SKPD Tahun 2016 oleh Kepala SKpD paling lama 14 (empat belas) hari, setelai Renja SKpD disahkan oleh walikota Kotamobagu.
I
I
I
;
I
I
I
]
I
.
BAB II - ISI DAN URAI.AN RKPD
Pasal 7
Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud Pasal 2 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran y€u-rg merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, terdiridari :

BAB I

Pendahuluan

BAB II

Evaluasi hasil pelaksanaar RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2Ot4 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

BAE, III

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan

Keuangan Daerah

BAB fV

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Kotamobagu

BAB V

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

BABVI Penutup

## Pasal 8

- \-Dalam rangka pelaksanaan RKPD tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf (a) adalah sebagai berikut :
1. Dalam rangka pengendalian kebijatan rencana pembangunan, SKPD melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil Renja SKpD;
2. Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap seluruh Renja SKPD;
3. Kerangka Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yarrg tercantum dalam RKPD merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembalgan pembahasan anggaran bersama DPRD;
4. Target indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dapat berubah sesuai pengalokasian anggaran pada saat pembahasan dengan DpRD;
5. RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan Watikota menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rencana pembangunan tahun kedua RpJMD 20L4-2018;
6. RKPD tahun lQlg s6lagai pedoman penyusun.rn Kebijalan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara tahun 2O16 serta sebagai bahan rujukaa penyusunan RKA SKPD dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran.

## BAB III PENGENDALI,AN DAN EVALUASI

Pasal 9

Bappeda melalukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKpD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB W

## PERUBAHAN RKPD

Pasal 1O

- (U RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan tahun beg'alan;



- (2) Perkembangan keadaan tahun bedalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti :
- d. Perencanaan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan dan rencana program prioritas daerah;
- e. Keadaan yang menyebabkan saldo anggar€rn lebih tahun angga,r€ul sebelumnya harus digunakan untuk tahun beg'alan; dan/atau
- f. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

## Pasal 11

Perubalan RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu

Padatanggal t.JU1,

2Ol5


| NO | PENGELOLAH | PAI?r{Ir |
|------|--------------------------------------|------------|
| 1 | Wakil Walikota | re |
| 2 | Sekretaris Daerah | N |
| J | Asisten Bidang Ekonomi & Pembangunan | 't |
| 4 | Kepala Bagian Hukum | g\ |
| 5 | Kepala Bappeda | fr_- |

Diundangkan di Kotamobagu

padatanggal lfqni 2015. SEKRETARIS KOTA KOTAIUOBAGU


(^

UTAMA MADYA 10119 198803 1008 Drs.\_MVSTAFA LIMBALQ

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2OI5 NOMOR I'

CrfltAIIxoTA I(oTAuoBAGU4