PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN I Nomor 1 Tahun 2004 tentang PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
bahwa lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran yang sangat penting dan strategis, .sehingga perlu adanya pengaturan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan oleh Pemerintah Daerah khususnya penyelenggaraan perparkiran baik di dalam ruang milik jalan maupun di luar ruang milik jalan selain merupakan salah satu bentuk pelayanan umum bagi masyarakat juga menjadi salah satu jenis usaha daerah yang berguna untuk menambah pendapatan aeli daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Perparkiran Dalam Wilayah Kota Tarakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat, jumlah penduduk dan meningkatnya kepemilikan kendaraan serta adanya perubahan peraturan perundang-undangan bidang ruang lalu lintas, sehingga perlu dilakukan penggantian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 371, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor4444);
4. Undang-Undang Nomor22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5221);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN
dan
WALIKOTA TARAKAN
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN.
Menetapkan
BASI KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah KotaTarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Ipenyelenggara Pemerintahan Daerah \..y~g memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah WalikotaTarakan.
4. PerangkatDaerah adalah PerangkatDaerahyang tugas dan fungsinyadi bidanglalu lintas dan angkutan jalan di KotaTarakan.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan di KotaTarakan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha MilikDaerah (BUM D) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembagadan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektifdan bentuk usaha tetap.
7. Penyelenggara parkir adalah Perangkat Daerah dan/ atau Badan Usaha serta orang yang diberi izin menyelenggarakan parkir yang memberikan pelayanan perparkiran kepada masyarakat.
8. Pengelola parkir adalah Perangkat Daerah yang bertugas meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian perparkiran
9. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah darr/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
10. Ruang Manfaat Jalan adalah suatu ruang yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan dan terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, serta ambangpengamannya.
11. Ruang MilikJalan adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milikjalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milikjalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaatjalan pada masa yang akan datang.
12. Ruang PengawasanJalan adalah ruang tertentu yang terletak di luar ruang milikjalan yang penggunaannyadiawasioleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggupandangan pengemudi, konstruksi bangunan jalan apabila ruang milikjalan tidak cukup luas, dan tidak mengganggu fungsijalan
13. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkanpengemudinya.
14. Tempat parkir adalah tempat pemberhentian atau parkir kendaraan pada lokasi yang ditentukan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu, yaitu di tepi jalan umum atau badan jalan serta fasilitas parkir untuk umum atau tempat parkir di luar badan jalan yang meliputi tempat khusus parkir atau fasilitas parkir di luar badan jalan.
15. Kawasanparkir adalah kawasan pada suatu areal yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk.
16. Tempat parkir di tepi jalan umum adalah tempat pemberhentian atau parkir kendaraan di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kota.
17. Pelataran parkir adalah pelataran terbuka di luar badan jalan yang dikelola sebagaitempat parkir dengan memungut bayaran.
18. Fasilitas parkir untuk umum adalah fasilitas parkir di luar badan jalan berupa gedung parkir atau taman parkir yang diusahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri yang menyediakanjasa pelayanan parkir untuk umum.
19. Tempat khusus parkir adalah tempat khusus yang secara khusus disediakan, dimiliki darr/atau dikelola oleh Pemerintah Kota, orang pribadi atau badan yang me1iputi gedung parkir, taman parkir dan pelataran.
20. Fasilitas parkir di luar badan jalan adalah fasilitas parkir kendaraan di luar tepijalan umum yang dibuat khusus atau penunjang kegiatan yang dapat berupa tempat parkir, taman parkir dan atau gedungparkir.
21. Fasilitas penunjang adalah tempat yang berupa gedung, gedung parkir atau taman parkir yang disediakan untuk penunjang kegiatan pada bangunan utama.
22. Marka parkir adalah tempat garis putih yang dibuat untuk membatasi petak parkir.
23. Rambu parkir adalah tanda yang dipasang di tempat parkir yang merupakan petunjuk peringatan dan larangan.
24. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP, adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan suatu kendaraan termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.
25. Juru parkir adalah orang yang ditugaskan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk mengelolatempat parkir di tepijalan umum.
26. Petugas parkir adalah orang yang dipekerjakan oleh penyelenggara tempat parkir sebagaijuru parkir pada tempat khusus parkir.
27. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memilikiSurat IzinMengemudi.
28. Parkir progresifadalah parkir yang ditetapkan berdasarkan waktu.
29. Parkir zona adalah parkir yang ditetapkan berdasarkan zona tempat parkir.
30. Gedung parkir mumi adalah suatu bangunan yang digunakan khusus sebagaitempat parkir yang berdiri sendiri.
31. Gedung parkir pendukung adalah suatu bagian dari bangunan atau kumpulan bangunan yang digunakan sebagai tempat parkir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kegiatan pokok bangunan atau kumpulan bangunan tersebut.
32. Taman parkir/Pelataran parkir adalah suatu areal tanah tertentu di luar badan jalan yang digunakan khusus sebagai tempat parkir.
Pasal2
Maksud dan tujuan penyelenggaraan perparkiran adalah untuk menunjang keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, mewujudkan pelayanan parkir yang baik serta meningkatkan pendapatan asli daerah.
Pasal 3
- (1) Penyelenggaraan perparkiran merupakan usaha dan tindakan yang dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi terkait kegiatan perparkiran.
- (2) Tempat parkir dapat diadakan dengan syarat-syarat dan tata cara yang telah ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Pemerintah Daerah memiliki tugas, kewajiban dan tanggungjawab dalam penyelenggaraanperparkiran sebagai kegiatan pelayanan umum.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas, kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota dapat menunjuk dan atau menugaskan Perangkat Daerah.
- (5) Perangkat Daerah yang ditunjuk dan atau ditugaskan dalam penyelenggaraan perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat bekerjasama dengan pihak ketiga baik orang pribadi ataupun badan.
- (6) Penyelenggaraan perparkiran yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib memiliki ijin dari Walikota.
Bagian Kesatu
Tempat Parkir
Pasa14
- (1) Penyelenggaraantempat parkir merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah.
2. (2)Kegiatan penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan danj'atau pembangunan, serta pengelolaan dan atau pemeliharaan tempat parkir.
3. (3)Kegiatan penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas kesepakatan bersama dengan pihak ketiga baik orang pribadi ataupun badan.
Pasal 5
- (1) Penyelenggaraantempat parkir dilaksanakan dalam bentuk:
- a. parkir di tepijalan umum; dan
- b. parkir di tempat khusus parkir.
- (2) Penetapan penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud ayat (1)dilakukan dengan
Pasal 7
- (1) Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)huruf a hanya dapat diselenggarakan pada ruas jalan kota.
- (2) Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah serta dapat dikerjasamakan dengan orang pribadi atau badan.
- (3) Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum hanya dapat diselenggarakan di dalam Ruang MilikJalan.
- (4) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir, harus
Pasal 12
- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat dilakukan oleh orang pribadi atau badan dengan izin Walikota.
- (2) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki nomor pokok wajib pajak;
- b. memiliki akte pendirian perusahaan untuk pemohon yang berbentuk badan hukum indonesia atau tanda jati diri untuk pemohon Warga Negara Indonesia;
- c. memiliki surat izin gangguan;
- d. memiliki atau menguasai areal tanah yang luasnya sesuai dengan kapasitas rencana parkir kendaraan yang akan disediakan;
- e. memiliki izin mendirikan bangunan khusus untuk penyelenggaraan parkir pada gedung parkir murni dan gedung parkir pendukung;
- f. memiliki izin pemanfaatan lahan untuk pengembangan tempat parkir.
- (3) Izin penyelenggaraan fasilitas perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. izin penyelenggaraan tempat parkir di tepi jalan umum;
- b. izin penyelenggaraan tempat khusus parkir milik Pemerintah Daerah yang dikelola oleh pihak ketiga baik orang pribadi dan atau badan;
- c. izin penyelenggaraan tempat parkir tidak tetap;
- d. izin penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum;
- e. izin penyelenggaraan tempat khusus parkir milik orang pribadi dan atau badan.
- (4) Permohonan izin penyelenggaraan fasilitas parkir diajukan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah.
- (5) Perangkat Daerah wajib memberikan keputusan menerima atau menolak dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin.
- (6) Tata cara dan syarat perizinan penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Pasal 13
- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib:
- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izm penyelenggaraan parkir;
- b. menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam kawasan parkir; dan
- c. melaporkan secara tertulis kepada pemberi izin apabila dilakukan perubahan penanggungjawab.
- (2) Izinpenye1enggaraan fasilitas parkir dicabut apabila:
- a. pemegang izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- b. dalam penyelenggaraan parkir mengakibatkan pencemaran lingkungan.
- (2) Tata cara persyaratan dan pencabutan perizinan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
BagianKesatu
PenyelenggaraTempatParkir
Pasa! 14
- (1) Penyelenggaratempat parkir wajib:
- a. bertanggungjawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penye1enggaraantempat parkir termasuk kebersihan, keamanan dan ketertiban tempat parkir;
- b. bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
- c. menyiapkan tempat parkir yang aman dari ancaman bahaya berupa pohon tumbang, angin kencang, tanah longsor, banjir serta bahaya kebakaran;
- d. memenuhi kewajiban atas pungutan Daerah berupa pajak dan retribusi.
- (2) Izin penyelenggaraan fasilitas parkir dicabut apabila tidak memenuhi salah satu atau keseluruhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyelenggaratempat parkir dapat mempekerjakanpetugas parkir.
- (4) Penyelenggaramembuat tata tertib yang berlaku di dalam tempat khusus parkir yang dikelolanya untuk diketahui oleh pemakai jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
BagianKedua
Juru Parkir
Pasal 15
- (1) Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan perparkiran, Walikota melaluiPerangkat Daerah menugaskanjuru parkir dengan surat tugas.
- (2) Juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada Walikotamelalui Perangkat Daerah dilarang mengalihkan tugas dan tanggungjawabkepada pihak lain.
- (3) Setiap orang pribadi dilarang melaksanakan kegiatan sebagai tugas juru parkir tanpa surat tugas.
Pasal 16
Juru Parkir wajib:
- a. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota;
- b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir serta bertanggungjawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
- c. memberikan pelayanan masuk dan keluarnya kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;
- e. menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan perundangundangan;
- f. menggunakan karcis parkir yang disediakan untuk 1 (satu) ka1i parkir;
- g. menyetorkan hasil retribusi kepada juru pungut bendaharawan penerimaan Perangkat Daerah yang selanjutnya disetor ke Kas Daerah.
Pasal 17
Pembinaan terhadap juru parkir dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengangkatan dan penugasan juru parkir dilaksanakan dengan status Mitra Kerja;
- b. terhadap juru parkir dilakukan bimbingan teknis pelayanan parkir.
Pasal 18
Surat tugas kepada juru parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dicabut apabila melanggar ketentuan dalam Pasal 16.
Bagian Ketiga
Tarif Parkir
Pasal 19
- (1) Parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi parkir.
- (2) Retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir diatur dengan Peraturan Daerah.
Pasal 20
- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dapat memungut tarif parkir kepada pengguna parkir yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah .
- (2) Pemungutan tarif parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung ## BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 34
- (1) Untuk bangunan yang belum dilengkapi dengan tempat parkir dan sudah ada sebelum diundangkannya peraturan daerah im menyediakan tempat parkir seeara kolektif atau bersama-sama dengan bangunan lain yang berdekatan.
- (2) Penyediaan tempat parkir seeara kolektif atau bersama-sama dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
Pasal 35
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin pengelolaan parkir yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dalam Wilayah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2004 Nomor 16 Seri E-06) dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlaku izin pengelolaanparkir.
BABIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penye1enggaraan Perparkiran dalam Wilayah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2004 Nomor 16 Seri E-06) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 37
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya.memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Penetapan: Ditetapkan di Tarakan LEMBARANDAERAHKOTATARAKAN TAHUN 2017 NOMOR 24 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 24 / REG.TRK / 2017

Penetapan: Diundangkan diTarakan pada tanggal 6 Mare t 2017 ...\_\_ Pl~~S DAERAH KOTATARAKAN FIRMANANUR | NO | NAMA | JABATAN | AARAF (S .. | |------|-----------------|--------------------------------------|---------------| | I | Drs. Finnananur | PIt. Sekda Kota Tarakan | V ~ ~ | | 2 | Jr. Jamaludin | Asisten Perekonomian dan Pembangunan | ~7J | | 3 4 | Dison, S.H. | KabagHukum | J ~ - | | | A. Hamid, S.E. | Kadishub | 1- .~ V· , | ## BABIX ## KETENTUANPENUTUP ## Pasal36 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dalam Wilayah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2004 Nomor 16 Seri E-06) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ## Pasal37 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya.memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah irii dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan. 6 Maret 2017

Penetapan: Ditetapkan di Tarakan pada tanggal

Penandatangan: WALIKOTA 'ARAKAN, SOFIANHAGA PIt. KRETARISDAERAHKOTATARAKAN ~

Penetapan: Diundangkan diTarakan padaJaRggal 6 Maret 2017 FIRMANANUR LEMBARANDAERAHKOTATARAKANTAHUN 2017 NOMOR 24 UTARA NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN NOMOR 24 / REG.TRK / 2017 | NO | NAMA | JABATAN | ~RAF | |------|-----------------|--------------------------------------|--------| | 1 | Drs. Firmananur | PIt. Sekda Kota Tarakan | | | 2 | lr. Jamaludin | Asisten Perekonomian dan Pembangunan | | | 3 | Dison, S.H. | KabagHukum | | | 4 | A. Hamid, S.E. | Kadishub | | 1
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN I NOMOR 1 TAHUN2017 TENTANG
## PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN
## I.PENJELASAN UMUM
Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran yang sangat penting dan strategis, sehingga perlu adanya pengaturan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah yang dalam pelaksanaan di Daerah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kepemilikan kendaraan menambah permintaan akan ruang untuk kegiatan lalu-lintas, dan salah satu upaya mengatasi hal tersebut dapat disediakan fasilitas parkir lain yang berada pada kawasan terlentu. Dan juga rnerupakan salah satu bentuk pelayanan umum bagi masyarakat juga menjadi salah satu jenis usaha daerah yang berguna untuk menambah pendapatan asli daerah
Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, maka Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dalam Wilayah Kota Tarakanperlu dilakukan penggantian dengan peraturan perundang-undangan yang diatasnya.
## II.PASAL DEMIPASAL
Pasal1
Cukup jelas.
Pasal2
Cukup jelas.
Pasal3
Cukup jelas.
Pasal4
Cukup jelas.
PasalS
Cukup jelas.
Pasal6
Bangunan yang dimaksud adalah bangunan yang keberadaannya menimbulkan suatu tarikan atau bangkitan kendaraan yang berdampak pada kelancaran lalu lintas jalan.
PENJELASAN
Pasal 7
Hurufa Pasal8 Cukup jelas. Pasal9 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan jalan Kota adalah jalan yang berada didalam daerah kota yang bersifat otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (10) Cukup jelas. Cukup jelas. Gedung parkir murni adalah suatu bangunan yang digunakan khusus sebagai tempat parkir yang berdiri sendiri, Hurufb Gedung parkir pendukung adalah suatu bagian dari bangunan atau kumpulan bangunan yang digunakan sebagai tempat parkir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kegiatan pokok bangunan atau kumpulan bangunan tersebut. Hurufc Cukup jelas. Hurufd Cukupjelas. Ayat (2) Cukupjelas. Ayat (3) Cukupjelas. Ayat (4) Cukupjelas. Ayat (5) Cukupjelas. Ayat (6) Cukupjelas. Ayat (7) Cukup jelas. Cukupjelas. Ayat (8) Cukup jelas. Cukupjelas. Pasa110 Cukupjelas. Pasa111 Cukupjelas, Pasal12 Cukupjelas. Pasa113 Cukupjelas. Pasal14 Cukupjelas, Pasa115 Cukupjelas. Pasa116 Cukupjelas. Pasa117 Cukupjelas. Pasal18 Cukupjelas. Pasa119 Cukupjelas. Pasal20 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan pemungutan tarif parkir dihitung berdasarkan penggunaan per jam, per hari atau sesuai perjanjian penggunaan dalarn jangka waktu tertentu salah satu bentuknya berupa parkir berlangganan. Cukup .Jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Cukup Jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayet {5) Cukup Jelas. Pasal21 Cukup jelas. Pasa122 Cukup jelas. \_\_ 1 \_\_ rasal ~,j Cukup jelas. PasB124 Cukup jelas. Pasal25 Cukup jelas. Pasal26 Cukup jelas. Pasa127 Cukup jelas. Pasal28 Cukup jelas. P3.5~129 Cukup jelas. Pasa130 Cukup jelas. Pasal31 ,., \_\_ '1 ~\_ : \_ 1\_\_ ~u.ri..u.p jCid.&lt;S. Pasal32 Cukup jelas. Cukup Jelas. Pasal33 Cukupjelas. Pasal34 Cukupjelas. Pasa135 Cukupjelas. Pasal36 Cukupjelas. Pasal37 Cukupjelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 13 23