PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 05 Tahun 2017 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN-BADAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pematangsiantar tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Keija Badan - Badan Daerah Kota Pematangsiantar.
1.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;
2. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat urusan
*
- atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten / Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
3. Kota adalah Kota Pematangsiantar;
4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pematangsiantar;
5. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar;
7. Badan Daerah Kota adalah Unsur Penunjang Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Tugas-tugas Pemerintahan Daerah;
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Kota Pematangsiantar;
9. Unit pelaksana teknis badan adalah Unit Pelaksanaan Teknis Badan Kota Pematangsiantar;
10. Jabatan Pelaksana / Jabatan Fungsional Tertentu adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
11. Eselon adalah Tingkat Jabatan Struktural.
PEMBENTUKAN BADAN-BADAN DAERAH
BAB II - PEMBENTUKAN BADAN-BADAN DAERAH
Pasal 2
Badan-Badan Daerah Kota Pematangsiantar terdiri dari:
1. Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah.
2. Badan Pengelola Keuangan Daerah.
3. Badan Kepegawaian Daerah.
4. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Bagian Kesatu
Kedudukan
BAB III
Pasal 3
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 18
2. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
«
f
Menetapkan:
- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 30 Tahun 2014 tentang
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkung Instansi Pemerintah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-9932 tahun 2016 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;
12. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN-BADAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;
2. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat urusan
*
- atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten / Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
3. Kota adalah Kota Pematangsiantar;
4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pematangsiantar;
5. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar;
7. Badan Daerah Kota adalah Unsur Penunjang Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Tugas-tugas Pemerintahan Daerah;
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Kota Pematangsiantar;
9. Unit pelaksana teknis badan adalah Unit Pelaksanaan Teknis Badan Kota Pematangsiantar;
10. Jabatan Pelaksana / Jabatan Fungsional Tertentu adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
11. Eselon adalah Tingkat Jabatan Struktural.
PEMBENTUKAN BADAN-BADAN DAERAH
Badan-Badan Daerah Kota Pematangsiantar terdiri dari:
1. Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah.
2. Badan Pengelola Keuangan Daerah.
3. Badan Kepegawaian Daerah.
4. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Bagian Kesatu
Kedudukan
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perencanaan Ekonomi;
- d. Bidang Perencanaa Sosial dan Budaya;
- e. Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana;
- f. Bidang Monitoring, Penelitian dan Pengembangan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
- h. Kelompok jabatan Pelaksana.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Penyusunan Program;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Perencanaan Ekonomi terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pertanian
- b. Sub Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
- c. Sub Bidang Kerjasama dan Ekonomi
- (4) Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya
- a. Sub Bidang Pendidikan
- b. Sub Bidang Kesehatan
- c. Sub Bidang Pemerintahan
- (5) Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana
- a. Sub Bidang Pekeijaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
- b. Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- c. Sub Bidang Perhubungan, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana
- (6) Bidang Monitoring, Penelitian dan Pengembangan
- a. Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan
- b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
- c. Sub Bidang Publikasi dan Implementasi
- (7) Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran peraturan Walikota ini

• '




## Bagian Ketiga

## Tugas dan Fungsi

## Pasal 5

- (1) Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan unsur Pemerintahan yang meliputi perencanaan, Penelitian, pengembangan
- (2) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam memyelenggarakan tugas menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis yang meliputi perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- c. Pemantauan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- d. Pelaksanaan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi fungsi penunjang urusan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 1

Sekretariat

## Pasal 6

- (1) Sekretariat Badan merupakan unsur staf yang dipimpin seorang Sekretaris Badan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kegiatan Administrasi Perkantoran, surat menyurat, keuangan, kepegawaian, perlengkapan perkantoran, kerumahtanggaan dan barang inventaris lainnya, dan mengkoordinasikan program / kegiatan yang diselenggarakan bidang-bidang.
- (2) Sekretariat Badan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan perencanaan, evaluasi serta pelaporan program / kegiatan dan anggaran di lingkungan badan.
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, arsip, urusan rumah tangga dan pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan aset, serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan pegawai dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan badan.
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan badan.
- d. pelaksanaan koordinasi program / kegiatan diselenggarakan bidang -bidang di lingkungan badan. yang
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.
- f. pengkoordinasian program / kegiatan yang diselenggarakan bidang-bidang




## Pasal 7

Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dibagi kedalam Sub-Sub Bagian yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan sebagai berikut :

- Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan urusan yang meliputi perencanaan program / kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan di lingkungan badan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan. a.
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
- perkantoran / menyurat, pendistribusian surat menyurat, pengarsipan surat menyurat, hubungan masyarakat di lingkungan badan. 1. menyelenggarakan ketatausahaan pengagendaan manajemen surat
2. menyelenggarakan manajemen rumah tangga serta pengadaan, pemeliharaan, inventarisasi aset di lingkungan badan.
3. menyelenggarakan manajemen administrasi kepegawaian dan koordinasi pembinaan pegawai di lingkungan badan.
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan
- c. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, penggajian pegawai, pelaporan keuangan, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di lingkungan badan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

## Paragraf 2

Bidang

## Pasal 8

- (1) Bidang Perencanaan Ekonomi merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Sekretaris Badan serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang perencanaan dan penganggaran pertanian, koperasi, perindustrian dan perdagangan serta keijasama ekonomi .

## Pasal 9

Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi :

.




- a. merumuskan perencanaan, evaluasi, pengendalian, pelaporan dan penganggaran serta koordinasi program / kegiatan pertanian, koperasi, perindustrian dan perdagangan serta kerjasama ekonomi.

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan

## Pasal 10

Penjabaran tugas Bidang Perencanaan Ekonomi sebagai berikut :

- a. Sub Bidang Pertanian menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran urusan pemerintahan pertanian, perikanan, petemakan, ketahanan pangan dan kehutanan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.
- b. Sub Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran urusan pemerintahan koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.
- c. Sub Bidang Keijasama Ekonomi menyelenggarakan perencanaan keijasama ekonomi antar pemerintah, perbankan, lembaga keuangan, lembaga non keuangan, BUMN / BUMD, serta non pemerintah dan kerjasama ekonomi dalam urusan penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, pengembangan dunia usaha dan unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi keuangan dan asset daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

## Pasal 11

- (1) Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Sekretaris Badan serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan yang meliputi perencanaan dan penganggaran pendidikan, kesehatan dan pemerintahan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

## Pasal 12

Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi :

- a. merumuskan perencanaan, evaluasi, pengendalian, pelaporan dan penganggaran serta koordinasi program / kegitan pendidikan, kesehatan dan pemerintahan
- b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

• '




## Pasal 13

Penjabaran tugas Bidang Perencanaan Sosial dan budaya adalah sebagai berikut :

- a. Sub Bidang Pendidikan menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran urusan pemerintahan pendidikan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata dan kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan, kepegawaian daerah, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.
- b. Sub Bidang Kesehatan, menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran urusan pemerintahan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.
- c. Sub Bidang Pemerintahan menyelenggarakan perencanaan penganggaran urusan pemerintahan sosial dan tenaga kerja, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan politik, pemadam kebakaran, kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, pengawasan daerah, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

## Pasal 14

- (1) Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Sekretaris Badan serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan yang meliputi perencanaan dan penganggaran pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

## Pasal 15

Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 meliputi :

- a. merumuskan perencanaan, evaluasi, pengendalian, pelaporan dan penganggaran serta koordinasi program / kegitan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
- b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

## Pasal 16

Penjabaran tugas Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana adalah sebagai berikut :

?




- a. Sub Bidang Pekeijaan Umum, Penataan Ruang dan menyelenggarakan urusan dan Pertanahan penganggaran penataan ruang dan pertanahan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan. perencanaan pemerintahan pekeijaan umum,
- b. Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran urusan pemerintahan perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.
- c. Sub Bidang Perhubungan, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran urusan pemerintahan perhubungan, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, energi dan sumber daya mineral, komunikasi, informatika, statistik, persandian, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

## Pasal 17

- (1) Bidang Monitoring, Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Sekretaris Badan serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Monitoring, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan yang meliputi monitoring dan pelaporan, perencanaan dan penganggaran penelitian dan pengembangan, publikasi dan implementasi, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

## Pasal 18

Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 meliputi :

1. melaksanakan koordinasi dan perumusan hasil monitoring, evaluasi, pengendalian, pelaporan program / kegiatan tahunan dan lima tahunan, publikasi dan implementasi serta koordinasi perencanaan dan penganggaran program / kegiatan penelitian dan pengembangan serta
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

## Pasal 19

Penjabaran tugas Bidang Monitoring, Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut :

- a. Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.
- b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran unsur penunjang urusan pemerintahan penelitian dan pengembangan rencana

\




pembangunan daerah, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

- c. Sub Bidang Publikasi dan Implementasi menyelenggarakan publikasi dan implementasi tindak lanjut hasil monitoring, evaluasi dan laporan termasuk tindak lanjut hasil penelitian dan pengembangan rencana pembangunan daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

## Paragraf 3

## Jabatan Pelaksana / Jabatan Fungsional tertentu

## Pasal 20

Jabatan Pelaksana / jabatan fungsional tertentu merupakan jabatan yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu yang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Sekretaris Badan serta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

## Pasal 21

Jabatan Pelaksana / jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri dari Jabatan Fungsional Perencana dan Jabatan Fungsional Peneliti serta Jabatan Fungsional Lainnya yang berkaitan dengan unsur urusan pemerintahan perencanaan, pengembangan yang mempunyai fungsi : penunjang serta penelitian dan

- a. Penyelenggaraan program / kegiatan yang berkaitan dengan unsur penunjang urusan pemerintahan perencanaan serta penelitian dan pengembangan.
- b. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

## Pasal 22

Jenjang Jabatan Pelaksana / Jabatan Fungsional Perencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri dari :

- a. Perencana Pertama.
- b. Perencana Muda.
- c. Perencana Madya.
- d. Perencana Utama.

## Pasal 23

Jenjang Jabatan Pelaksana / Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 terdiri dari :

- a. Peneliti Pertama.
- b. Peneliti Muda.
- c. Peneliti Madya.
- d. Peneliti Utama.



## Pasal 24

Jenjang Jabatan Pelaksana/ Jabatan Fungsional Lainnya yang berkaitan dengan unsur penunjang urusan pemerintahan perencanaan, penelitian dan pengembangan disesuaikan dengan peraturan perundangan- undangan.

## BAB IV

## BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

## Pasal 25

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

## Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 26

## (1) Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pendapatan I;
- d. Bidang Pendapatan II;
- e. Bidang Anggaran;
- f. Bidang Perbendaharaan;
- g. Bidang Akuntansi
- h. Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah
- i. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
- j. Kelompok jabatan Pelaksana.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Data dan Program
- c. Sub Bagian Keuangan
- (3) Bidang pendapatan I terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan
- b. Sub Bidang Penetapan dan Penagihan
- c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan
- (4) Bidang pendapatan II terdiri dari
- a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan
- b. Sub Bidang Penetapan dan Penagihan
- c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan
- (5) Bidang Anggaran terdiri dari :
- a. Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan
- b. Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung
- c. Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung
- (6) Bidang Perbendaharaan terdiri dari :
- a. Sub Bidang Belanja Langsung
- b. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung
- c. Sub Bidang Kas Daerah
- (7) Bidang Akuntansi terdiri dari :
- a. Sub Bidang Evaluasi Belanja
- b. Sub Bidang Pencatatan dan Pelaporan Pendapatan dan Pembiayaan Daerah
- c. Sub Bidang Pencatatan dan Pelaporan Belanja Daerah
- (8) Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pendataan dan Asset Daerah
- b. Sub Bidang Pemeliharaan, Perawatan dan Optimalisasi Aset
- c. Sub Bidang monitoring dan evaluasi
- (9) Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran peraturan Walikota ini.



Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

## Pasal 27

- (1) Kepala Badan Pengelola Keuangan daerah mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan Daerah
- (2) Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :
- a. pengelolaan keuangan daerah yang mencakup kegiatan pelaksanaan, penatausahaan, perencanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan lingkup APBD yang mencakup pendapatan dan / atau penerimaan, pengeluaran serta pembiayaan daerah;
- b. pengelolaan kas non anggaran yang mencakup penerimaan dan pengeluaran kas mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan / atau perjanjian dengan pihak ketiga menjadi tugas / tanggung jawab badan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah; tidak yang
- c. pengelolaan kekayaan daerah maupun kekayaan pihak lain dan atau investasi yang dikuasakan kepada daerah yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan / pengadaan, optimalisasi, pelaporan dan pertanggung jawaban;
- d. manajemen internal badan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
- e. pembinaan dan pengendalian terhadap UPTD di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah ;
- f. asistensi terhadap kepala daerah dalam rangka pembuatan kebijakan dan / atau peraturan perundangundangan ditingkat daerah di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.




## Paragraf 1

## Sekretariat

## Pasal 28

- (1) Sekretariat Badan merupakan unsur staf yang dipimpin seorang sekretaris Badan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan manajemen internal badan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah dalam rangka mengoptimalkan kineija organisasi badan.
- (2) Sekretariat Badan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
- a. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan inventaris kantor;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga kantor serta perawatan dan pemeliharaan aset badan;
- c. perumusan anggaran operasional dan anggaran pembangunan badan;
- d. pembinaan pegawai dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia.

## Pasal 29

Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dibagi kedalam sub-sub bagian yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan sebagai berikut :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :
1. menyiapkan bahan-bahan dan tempat rapat;
2. mengarsipkan surat masuk dan keluar;
3. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan alat-alat / barangbarang inventaris kantor;
5. dan program hubungan 4. melaksanakan masyarakat; rencana
5. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan / data untuk pelaksanaan tata usaha, administrasi umum barang, perlengkapan dan pelayanan peijalanan dinas;
6. menyusun kelengkapan dan administrasi kepegawaian;
7. menyiapkan absensi kehadiran aparatur, penegakan disiplin dan pembinaan aparatur;
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- b. Sub Bagian Data dan Program :
1. menyusun rencana dan program kerja badan;
2. menyajikan data pelaksanaan kegiatan setiap bidang pada badan keuangan daerah;
3. menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- c. Sub Bagian Keuangan :
1. menyusun rencana anggaran operasional dinas;
2. melaksanakan pengurusan gaji pegawai;
3. mengkoordinir segala pungutan dan setoran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. mengkoordinir penyelesaian dan pertanggungjawaban administrasi keuangan;
5. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur pengelola keuangan;
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.




## Paragraf 2

Bidang

## Pasal 30

- (1) Bidang Pendapatan I merupakan unsur pelaksana dipimpin seorang Kepala Bidang melaksanakan tugasnya berada bertanggungjawab kepada kepala badan. dalam yang di bawah dan
- (2) Bidang pendapatan I mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan dan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).




## Pasal 31

Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 di atas meliputi :

- a. menyelenggarakan fungsi koordinasi dalam perumusan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan pengembangan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. melaksanakan segala urusan dan kegiatan pemungutan, pengumpulan dan pemasukan pendapatan ke kas daerah secara maksimal, baik terhadap sumber pendapatan daerah yang barn berdasarkan kebijakan yang ditetapkan kepala daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- c. melaksanakan penelitian dan evaluasi tata cara pemungutan pajak, retribusi dan pemungutanpemungutan lainnya yang telah ada;
- d. mengkoordinasikan seluruh usaha di bidang pemungutan dan pendapatan daerah berdasarkan ketentuan yang telah digariskan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
- e. melaksanakan koordinasi kepada instansi pengelola pendapatan asli daerah;
- f. merencanakan, menertibkan, menyelenggarakan dan mengelola pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. merencanakan kegiatan / program 1 (satu) tahun anggaran dalam hal pendataan, pemuktahiran data dan berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah sebagai pengelola pendapatan pajak dan retribusi daerah; dan jadwal menyusun
- h. melaksanakan perencanaan pencapaian pendapatan 1 (satu) tahun anggaran pajak retribusi daerah dan pungutan lainnya yang ada dan berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah sebagai pengelola pendapatan daerah; target daerah,
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

## Pasal 32

Penjabaran tugas pada bidang pendapatan I adalah sebagai berikut :

- a. Subbid Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas :
1. menyusun program dan melaksanakan pengendalian sistem pendaftaran dan pendataan subjek pajak daerah;
2. melaksanakan perhitungan untuk penetapan pajak daerah, retribusi daerah yang terhutang;
3. menghitung penetapan pajak daerah, retribusi daerah;




4. melaksanakan penertiban dan pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
5. mengkoordinir pembuatan SPTPD Pajak;
6. melaksanakan perhitungan penetapan tambahan pajak daerah, retribusi daerah dengan menggunakan hasil dari pemeriksaan lokasi / lapangan;
4. surat penolakan 7. menyiapkan pemungutan / pembayaran / penyetoran bagi permohonan angsuran yang disetujui; angsuran surat
8. mempersiapkan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar;
9. mempersiapkan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Peijanjian Angsuran pemungutan / pembayaran / penyetoran;
10. mempersiapkan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak / Retribusi Daerah (SKP / RD) Angsuran dan Tambahan;
11. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang pendapatan 1 sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Subbid Penetapan dan Penagihan mempunyai tugas :
1. menyusun program dan melaksanakan pengendalian sistem dan prosedur penetapan dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
2. mengkoordinir pelaksanaan penagihan berdasarkan SSPD dan SSRD;
3. mengkoordinir pembuatan laporan rekapitulasi penagihan berdasarkan SSPD dan SSRD yang tidak tertagih;
4. melaksanakan penagihan kepada Wajib Pajak Daerah yang telah menerima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan melunasi hingga belum pemungutan / pembayaran / penyetorannya waktu yang belum ditentukan;
5. melaksanakan monitoring pelaksanaan pengelolaan retribusi daerah pada SKPD pengelola retribusi daerah;
6. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pengelolaan retribusi daerah ol ( h SKPD pengelola;
7. melaksanakan tugas lain yang diberil Bidang pendapatan I sesuai dengan bidang l Kepala igasnya.
- c. Subbid Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
1. melakukan evaluasi dan pelaporan realisasi pajak daerah, dan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain yang sah;
2. membukukan dan melaporkan tunggakan pajak daerah, menfasilitasi dan memonitor tunggakan retribusi daerah;




3. melaporkan benda berharga serta membukukan dan melaporkan realisasi penerimaan;
4. menerima dan mencatat semua SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPD Angsuran, SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRD Angsuran beserta daftamya kekolom yang tersedia pada kartu jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Kartu Wajib Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan mencatat semua Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tercantum dalam DHKP kedalam kartu Wajib yang Pajak PBB;
5. menerima dan mencatat semua SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPD Angsuran, SKRD, SKRDKB, SKRD Angsuran yang telah dibayar lunas kedalam Buku Penerimaan sejenis, ke kolom kredit dalam Kartu Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Kartu Wajib Pajak Daerah;
6. menghitung tunggakan dengan jalan menjumlahkan penetapan pembayaran / pemungutan / penyetoran pada Kartu Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Kartu Wajib Pajak PBB; isi dan isi kolom kolom
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang pendapatan I sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 33

- (1) Bidang Pendapatan II merupakan unsur pelaksana dipimpin seorang Kepala Bidang melaksanakan tugasnya berada bertanggungjawab kepada Kepala Badan. dalam yang di bawah dan
- (2) Bidang pendapatan II mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan dan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

## Pasal 34

Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 di atas meliputi :

- a. menyelenggarakan fungsi koordinasi dalam perumusan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan pengembangan pendapatan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- b. melaksanakan segala urusan dan kegiatan pemungutan, pengumpulan dan pemasukan pendapatan ke kas daerah secara maksimal, baik terhadap sumber pendapatan daerah yang barn berdasarkan kebijakan yang ditetapkan
3. kepala daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- c. melaksanakan penelitian pemungutan pajak, L pemungutan lainnya yang telah ada; dan evaluasi tata cara retribusi dan pemungutan-
- d. mengkoordinasikan seluruh usaha di bidang pemungutan dan pendapatan daerah berdasarkan ketentuan yang telah digariskan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
- e. melaksanakan koordinasi kepada instansi pengelola pendapatan asli daerah;
- f. merencanakan, menertibkan, menyelenggarakan dan mengelola pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
8. jadwal g. merencanakan dan kegiatan / program 1 (satu) tahun anggaran dalam hal pendataan, pemuktahiran data dan berkoordinasi dengan satuan keija perangkat daerah sebagai pengelola pendapatan pajak daerah; menyusun
- h. melaksanakan perencanaan pencapaian target pendapatan 1 (satu) tahun anggaran pajak daerah;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.




## Pasal 35

Penjabaran tugas pada bidang pendapatan II adalah sebagai berikut :

- a. Subbid Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas :
2. menyusun program dan melaksanakan pengendalian sistem pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan objek pajak; 1 .
2. melaksanakan perhitungan untuk penetapan pajak daerah yang terhutang;
3. menghitung penetapan pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
4. pelaksanaan penyampaian SPOP dan SPTPD kepada wajib pajak serta menghimpun dan mengolah kembali hasil SPOP dan SPTPD;
5. pelaksanaan penyampaian SPPT dan SKPD kepada wajib pajak;
6. melaksanakan perhitungan penetapan tambahan pajak daerah dengan menggunakan hasil dari pemeriksaan lokasi / lapangan;
7. menyiapkan pemungutan / pembayaran / penyetoran bagi permohonan angsuran yang disetujui; penolakan surat ' angsuran surat




8. mempersiapkan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar;
9. mempersiapkan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKPD), Surat Peijanjian Angsuran Daerah pemungutan / pembayaran / penyetoran;
10. mempersiapkan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Angsuran dan Tambahan;
11. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang pendapatan 2 sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Subbid Penetapan dan Penagihan mempunyai tugas :
1. menyusun program dan melaksanakan pengendalian sistem dan prosedur penetapan dan penagihan pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
2. mengkoordinir pelaksanaan penagihan;
3. mengkoordinir pembuatan laporan rekapitulasi penagihan;
4. melaksanakan penagihan kepada Wajib Pajak Daerah sesuai dengan kewenangannya;
5. pelaksanaan penerimaan dan penyetoran pajak ke Rekening Kas Umum Daerah;
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pendapatan II sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Subbid Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
1. melakukan evaluasi dan pelaporan realisasi pajak daerah;
2. pelaksanaan pemrosesan permohonan keringanan, keberatan, pembetulan, pembatalan, angsuran dan penundaan pembayaran, banding, pembebasan, restitusi, mutasi dan pengurangan sanksi administrasi pahak serta piutang pajak;
3. pelaksanaan analisa data, dan uji kelayakan atas surat permohonan yang diajukan wajib pajak;
4. pelaksanaan pengawasan objek pajak;
5. pelaksanaan pembukuan, pelaporan dan pengendalian atas pungutan dan penyetoran pajak;
6. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan pajak;
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pendapatan II sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 36

- (1) Bidang Anggaran merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dibidang anggaran



## Pasal 37

Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 atas meliputi :

- a. menyelenggarakan fungsi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan perubahan APBD beserta dokumen lampirannya;
- b. menyelenggarakan fungsi penyusunan rancangan peraturan daerah penjabaran APBD dan penjabaran perubahan APBD beserta dokumen lampirannya;
- c. menyelenggarakan fungsi penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan di tingkat daerah lainnya yang menyangkut penyusunan anggaran;
- d. menyelenggarakan fungsi asistensi dan sinkronisasi dalam proses penyusunan rencana keija anggaran dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

## Pasal 38

Penjabaran tugas pada bidang anggaran adalah sebagai berikut :

- a. Subbid Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan mempunyai tugas :
1. menyelenggarakan fungsi perencanaan anggaran yang menyangkut pendapatan daerah dan pembiayaan daerah serta fungsi pengendalian pelaksanaan anggaran dalam hal ketersediaan anggaran secara periodik;
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang anggaran sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Subbid Anggaran Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas :
5. menyelenggarakan fungsi perencanaan anggaran yang menyangkut belanja tidak langsung serta fungsi asistensi dan pengendalian dalam penyusunan rencana keija perangkat daerah; 1 .
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang anggaran sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Subbid Anggaran Belanja Langsung mempunyai tugas :
8. menyelenggarakan fungsi perencanaan anggaran yang menyangkut belanja langsung serta fungsi asistensi dan pengendalian dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah; 1.
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang anggaran sesuai dengan bidang tugasnya.




- (1) Bidang Perbendaharaan merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan;
- (2) Bidang perbendaharaan mempunyai tugas membantu kepala badan yang berkaitan dengan penetapan dan penerbitan SP2D, menguji kebenaran tagihan, membina ketatausahaan keuangan, penyelesaian masalah perbendaharaan dan ganti rugi serta membina bendaharawan.

## Pasal 40

Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 di atas meliputi :

- a. menyelenggarakan fungsi pengelolaan kas baik yang bersifat anggaran maupun non anggaran yang menjadi tanggungjawab / kewenangan badan;
- b. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan untuk menyusun pedoman teknis dalam pengembangan pembinaan kegiatan perbendaharaan dan kas daerah;
- c. menyusun pedoman dan pengendalian perbendaharaan dan kas;
- d. menyusun pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan gaji;
- e. menyelenggarakan kegiatan pelayanan teknis administratif keuangan;
- f. menyelenggarakan fungsi pengendalian dalam proses pengelolaan kas dan penatausaahaan keuangan daerah;
- g. menyelenggarakan fungsi pengendalian dan penatausahaan selaku SKPKD;
- h. melaksankaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

## Pasal 41

Penjabaran tugas pada Bidang Perbendaharaan adalah sebagai berikut :

- a. Subbid Belanja Langsung mempunyai tugas :
2. fungsi dan pengendalian penatausahaan keuangan untuk jenis belanja langsung; 1. menyelenggarakan
2. membuat laporan penerimaan dan pengeluaran atas dana transfer perbulan, triwulan, semester dan tahunan;
3. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan untuk menyusun pedoman teknis dalam pembinaan kegiatan perendaharaan;
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang perbendaharaan.
- b. Subbid Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas :
1. menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengendalian pengelolaan kas dan penatausahaan keuangan untuk jenis belanja tidak langsung; dan
2. menyelenggarakan fungsi pelaksanaan, pengelolaan dan pengendalian penatausahaan keuangan selaku SKPKD;
3. menyusun pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan gaji;
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang pemdaharaan.
- c. Subbid Kas Daerah mempunyai tugas :
1. menyelenggarakan fungsi pengelolaan kas baik yang bersifat anggaran maupun non anggaran;
2. menyusun pedoman dan pengendalian kas daerah;
3. menyiapkan laporan pengelolaan kas harian, bulanan dan tahunan;
4. mengump