PERATURAN BUPATI RI Nomor 60 Tahun 2016 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TOBAN TAHON ANGGARAN 2017 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATITUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TOBAN
NOMOR ~2 TAHON 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TOBAN TAHON ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBAN,
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat ( 1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan . Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bupati Menetapkan rincian Dana Desa untuk Setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2017;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah\_un 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Menetapkan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 ten tang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 23 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri A Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Toban Nomor 78 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Toban Tahun 2016 Seri A Nomor 11);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2017.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
Pasal 2
Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Toban Tahun Anggaran 201 7, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten.
Pasal 3
Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi jumlah Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

## Pasal 4

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

## Pasal5

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

W = {(0,25 * Zl) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)} *

(DDkab/kota -ADkab/kota)

## Keterangan:

W

- = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota
- Zl = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional
- = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap
- Z2 total penduduk miskin Desa nasional

Z3

- = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Z4

- = rasio 1KG kabupaten/kota terhadap total 1KG Kabupaten/ kota yang memiliki Desa
- DDkab = pagu Dana Desa kabupaten/kota
- ADkab = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten/kota


## Pasal6

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

## Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2017 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB Ill .i?ENYALURAN DANA DESA

## Pasal 8

- ( 1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Rekening Kas Umum Desa dilakukan Umum Daerah ke paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyalurari telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
- a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa anggaran sebelumnya kepada Bupati paling minggu kedua bulan Februari. tahun lambat
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I yang menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.


## BAB IV

## PENGGUNAAN DANA DESA

## Pasal9

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Persetujuan sebagaimana\_ dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa.

## Pasal 10

- {1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas µenggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BABV PELAPORAN DANA DESA

## Pasal 11

- ( 1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
- b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.


## BAB VI SANKSI

## Pasal 12

- ( 1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
- a. Bupati belum menerima Laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- b. Terdapat Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
- c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

## 'Pasal 13

- ( 1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
- a. Laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
- b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.


- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke Rekening Kas Desa dan menjadi Sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah.
2. (3)Supati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APSDesa tahun anggaran berikutnya.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 14

Peraturan Supati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Supati ini dengan menempatkannya dalam Serita Daerah Kabupaten Tuban


Ditetapkan di Tuban pada tan 28 Desember 2816 BUPATI

H. PATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban pada tanggal 28 Desember 2916 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN