UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 18 Tahun 1955 tentang PERUBAHAN JUMLAH ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN INDONESIA, PANITIA PEMILIHAN DAN PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN (berlaku 14 September 1955)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa jumlah anggota Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan Kabupaten seperti ditentukan dalam pasal 20, 21 dan 22 Undang-undang No. 7 tahun 1953 tidak cukup menjamin lancarnya pelaksanaan pemilihan umum, sehingga jumlah-jumlah itu perlu diubah dengan Undang-undang.
bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan.
Mengingat
:
pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara.
Memutuskan :
Menetapkan
:
- Undang-undang Darurat tentang perubahan jumlah anggota Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia dan Panitia Pemilihan Kabupaten.
Pasal 1
Kalimat pertama dari Pasal 20 Undang-undang Pemilihan Umum diubah sehingga berbunyi :
"Panitia Pemilihan Indonesia terdiri dari sekurang-kurangnya sembilan orang anggota".
Pasal 2
Kalimat pertama dari pasal 21 Undang-undang Pemilihan Umum diubah sehingga berbunyi :
"Panitia Pemilihan terdiri dari sekurang-kurangnya tujuh orang anggota".
Pasal 3
Kalimat pertama dari pasal 22 Undang-undang Pemilihan Umum diubah sehingga berbunyi :
"Panitia Pemilihan Kabupaten terdiri dari sekurang-kurangnya tujuh orang anggota".
Pasal 20
"Panitia Pemilihan Indonesia terdiri dari sekurang-kurangnya sembilan orang anggota".
Pasal 21
"Panitia Pemilihan terdiri dari sekurang-kurangnya tujuh orang anggota".
Pasal 22
Kalimat pertama dari pasal 22 Undang-undang Pemilihan Umum diubah sehingga berbunyi :
Pasal 96
Memutuskan :
Menetapkan
:
- Undang-undang Darurat tentang perubahan jumlah anggota Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia dan Panitia Pemilihan Kabupaten.
Kalimat pertama dari Pasal 20 Undang-undang Pemilihan Umum diubah sehingga berbunyi :
"Panitia Pemilihan Indonesia terdiri dari sekurang-kurangnya sembilan orang anggota".
Kalimat pertama dari pasal 21 Undang-undang Pemilihan Umum diubah sehingga berbunyi :
"Panitia Pemilihan terdiri dari sekurang-kurangnya tujuh orang anggota".
Kalimat pertama dari pasal 22 Undang-undang Pemilihan Umum diubah sehingga berbunyi :
"Panitia Pemilihan Kabupaten terdiri dari sekurang-kurangnya tujuh orang anggota".
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Repulbik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 September 1955. Presiden Republik Indonesia, ttd. SOEKARNO.

Penandatangan: Menteri Kehakiman, ttd. LOEKMAN WIRIADINATA

Penandatangan: Menteri Dalam Negeri, ttd. SUNARJO.

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal 14 September 1955, Menteri Kehakiman, ttd. LOEKMAN WIRIADINATA.
PENJELASAN
Pembukaan
Susunan badan penyelenggara pemilihan seperti diatur dalam
PENJELASAN
Pasal 20
, 21 dan 22 Undang-undang No. 7 tahun 1953 oleh Pemerintah dirasa kurang dapat menjamin kelancaran pelaksanaan pemilihan umum. Karena itu Pemerintah menganggap perlu mengadakan kemungkinan untuk menambah jumlah anggota badan-badan penyelenggara pemilihan itu, dimana perlu. Untuk itu perlu diadakan perubahan dalam Undang-undang Pemilihan Umum. Berhubung dengan taraf pemilihan umum yang telah mendekati saat yang menentukan, maka perubahan