PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA Nomor 7 Tahun 2012 tentang KETENAGALISTRIKAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
a. bahwa Ketenagalistrikan merupakan hajat hidup orang banyak, maka peran serta Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam guna memenuhi kebutuhan listrik masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 3 huruf a Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pemerintah Kabupaten mempunyai wewenang membuat Peraturan Daerah di bidang Ketenagalistrikan;
Mengingat
- berdasarkan pertimbangan c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan;
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahuii 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor Republik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4437)
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 126, Daerah Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
8. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan tentang Pembentukan Peruridang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun -1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394) sebagaimana telah dua kali diubah terahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);
11. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk melakukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara; 12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan PerundangUndangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Menetapkan
:
Bengasi Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
DAN
BUPATI NIAS UTARA
MEMUTUSKAN :
PERATURAN
DAERAH
KETENAGALISTRIKAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:
1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Gubemur adalah Gubemur Sumatera Utara.
4. Daerah adalah Kabupaten Nias Utara.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. 5 . Bupati adalah Bupati Nias Utara.
7. Satuan Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi pemerintah di Kabupaten Nias Utara yang memiliki lingkup tugas dan tanggung jawab di bidang ketenagalistrikan.
TENTANG
- adalah segala sesuatu yang 8. Ketenagalistrikan menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik.
9. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
10. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan listrik meliputi pembangkitan, transmisi, tenaga distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
11. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
12. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.
13.
- Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke dari sistem transmisi atau konsumen.
14.
15. Pembangkit listrik tenaga tidak terbarukan adalah pembangkit tenaga listrik yang mertggunakan bahan bakar fosil / minyak bumi.
Pembangkit listrik tenaga energi terbarukan adalah pembangkit tenaga listrik yang menggunakan panas bumi, biogas, bahan bakar nabati, biomasa, mikro hidro, angin, suiya dan energi terbarukan lainnya.
16. Penyediaan tenaga listrik adalah kegiatan penyediaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai titik pemakaian.
17. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
18. Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.-
19. Rencana Umum Ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik.
20. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
22. Rekomendasi teknis adalah rekomendasi yang dibuat oleh SKPD yang secara teknis membidangi ketenagalistrikan.
21. Izin Operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
23. Pengujian adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk mengukur dan menilai unjuk keija suatu instalasi.
24. Usaha penunjang tenaga listrik adalah usaha yang menunjang penyediaan tenaga listrik.
25
.
26. Keselamatan Ketenagalistrikan adalah suatu keadaan yang terwujud apabila terpenuhi.persyaratan kondisi andal bagi instalasi dan kondisi aman bagi instalasi dan manusia, baik pekeija maupirn masyarakat umum, serta kondisi akrab lingkungan dalam arti tidak merusak lingkungan hidup di sekitar instalasi ketenagalistrikan serta peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik yang memenuhi standar.
- Pengoperasian adalah suatu kegiatan usaha untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan antar sistem pada instalasi.
27. Wilayah Usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat badan ' usaha distribusi dan / atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
28. Ganti rugi hak atas tanah adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan / atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut.
29.
Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan / atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
30. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
32. Instalasi Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut instalasi adalah bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin, perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik. saluran-saluran dan peralatan,
31. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapim, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
33. Jaringan Distribusi adaiah jaringan tenaga listrik yang bertegangan keija sampai dengan 35.000 volt.
34. Jaringan Transmisi adaiah jaringan listrik bertegangan di atas 35.000 volt. yang
35.
Sertifikat Laik Operasi yang selanjutnya disebut SLO adaiah Sertifikat yang berfungsi sebagai Tanda Bukti Penilaian bahwa Instalasi yang diperiksa dan diuji sudah sesuai dengan standar.
36.
Uji Laik Operasi adaiah uji yang dilakukan terhadap pembangkit dan instalasi listrik terhadap kesesuaian dengan standar yang berlaku.
37. Sungai adaiah saluran yang badan saluran airnya terbentuk secara alamiah.
38. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adaiah kajian mengenai dampak besar dan periling suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan.
39. Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adaiah upaya yang dilakukan dalam pengendalian dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.
40. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adaiah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Utara yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
41. Inspektur Ketenagalistrikan adaiah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan inspeksi ketenagalistrikan.
42. Persyaratan teknis adalah ketentuan-ketentuan teknis yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan usaha Ketenagaiistrikan.
43. Petugas Teknis adalah petugas teknis SKPD yang membidangi ketenagaiistrikan.
44. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pengelolaan ketenagaiistrikan.
45. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan ketenagaiistrikan untuk menjamin pemanfaatan secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
46. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan ketenagaiistrikan.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
- a. memberikan dasar hukum dalam rangka pemberian izin dan wajib daftar bagi usaha ketenagaiistrikan, pengawasan dan pengendalian pemberdayaan masyarakat; usaha ketenagaiistrikan dan
- b. mendukung program pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan energi nasional;
- c. mengelola dan melestarikan potensi sumber daya alam - yang ada di wilayah Kabupaten Nias Utara dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah, mendukung ildim dunia usaha, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup.
PENGUASAAN DAN PENGUSAHAAN
Bagian Kesatu Periguasaan
BAB III - PENGUASAAN DAN PENGUSAHAAN
Pasal 3
- (1) Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah.
- (2) Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (1) Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Koperasi, dan Perorangan.
Bagian Kedua Pengusahaan
BAB III - PENGUASAAN DAN PENGUSAHAAN
Pasal 4
- (2) Pada wilayah yang memungkinkan secara teknis dan ekonomis, usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan keijasama investasi usaha penyediaan tenaga listrik sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Tata cara pelaksanaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
KEWENANGAN PENGELOLAAN
BAB IV - KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 5
- (1) Kewenangan Pengelolaan Pemerintah Daerah di bidang ketenagalistrikan meliputi:
- a. penetapan Peraturan Daerah Kabupaten di bidang ketenagalistrikan;
- b. penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) Kabupaten;
- c. penetapan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Badan Usaha dan perseorangan yang wilayah usahanya dalam Daerah;
- d. penetapan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk Badan Usaha dan perseorangan yang menjual tenaga listrik dan / atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- e. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- f. penetapan Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah;
- g. penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi Badan Usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
- h. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang Izin Operasi yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- i. penetapan izin penggunaan jaringan tenaga listrik telekomunikasi, multimedia, untuk kepentingan dan informatika pada jaringan milik pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau Izin Operasi yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah;
- k. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk Daerah;
2. pembinaaan dan pengawasan kepada orang / badan usaha di bidang ketenagalistrikan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; yang izinnya
- m. pengelolaan data dan informasi ketenagalistrikan;
2. penetapan sanksi administratif kepada orang / badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- n. penyiapan kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta peihbiayaan yang mendukung pengelolaan ketenagalistrikan;
- o. menetapkan izin uji laik operasi;
- p. mendorong peran masyarakat dalam kegiatan konservasi, dan pengawasan dalam rangka pengelolaan ketenagalistrikan;
- q. melaksanakan kewenangan di bidang ketenagalistrikan yang diperbantukan ' oleh Pemerintah;
- r. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pengelolaan ketenagalistrikan; dan
- s. melakukan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan pengelolaan dalam rangka pengawasan ketenagalistrikan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang secara teknis membidangi ketenagalistrikan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada. ayat (2), SKPD yang secara teknis membidangi ketenagalistrikan berkoordinasi dengan SKPD terkait.
BABY
RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH
BAB IV - KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 6
- (1) Bupati menetapkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Dalam menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati wajib mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan dan pendapat masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
USAHA KETENAGALISTRIKAN
Bagian Kesatu Umum
BAB VI - USAHA KETENAGALISTRIKAN
Pasal 7
Usaha ketenagalistrikan terdiri atas: a. usaha penyediaan tenaga listrik; dan b. usaha penunjang tenaga listrik.
Bagian Kedua Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
BAB VI - USAHA KETENAGALISTRIKAN
Pasal 8
Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas: a. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan ' ' '
usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
BAB VI - USAHA KETENAGALISTRIKAN
Pasal 9
- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi jenis usaha:
- a. pembangkitan tenaga listrik;
- b. transmisi tenaga listrik;
- c. distribusi tenaga listrik; dan / atau
- d. penjualan tenaga listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satu badan usaha dalam satu wilayah usaha.
- (4) Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan / atau penjualan tenaga listrik.
- (5) Wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah.
BAB VI - USAHA KETENAGALISTRIKAN
Pasal 10
- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
- (3) Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Koperasi dan swadaya masyarakat sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.
BAB VI - USAHA KETENAGALISTRIKAN
Pasal 11
Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:
- a. pembangkitan tenaga listrik;
- b. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau
- c. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik.
BAB VI - USAHA KETENAGALISTRIKAN
Pasal 12
Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga / badan usaha lainnya,
Bagian Ketiga
Usaha Penunjang Tenaga Listrik
BAB VI - USAHA KETENAGALISTRIKAN
Pasal 13
Usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:
- a. usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
- b. usaha industri penunjang tenaga listrik.
BAB VI - USAHA KETENAGALISTRIKAN
Pasal 14
- (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:
- a. konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
- b. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
- c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
- d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
- e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
- f. penelitian dan pengembangan;
- g. pendidikan dan pelatihan;
- h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
- i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
- j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau
- k. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
- (2) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-imdangan.
- (3) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (1) Usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
- a. usaha industri peralatan tenaga listrik; dan / atau b. usaha industri pemanfaat tenaga listrik.
- (3) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi dalam melakukan usaha industri penunjang tenaga listrik wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
- (2) Usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi.
- (4) Kegiatan usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kesatu
Umum
BAB VII - PERIZINAN
Pasal 16
Usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 13 dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha. ' ' ' *
'
'
•
•
•
.
BAB VII - PERIZINAN
Pasal 17
- (1) Izin usaha untuk menyediakan tenaga listrik terdiri atas :
- a. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; dan
- b. Izin Operasi.
- (2) Setiap orang yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik wajib memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
Bagian Kedua Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
BAB VII - PERIZINAN
Pasal 18
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan jenis usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
BAB VII - PERIZINAN
Pasal 19
Izin usaha penyediaanTenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundangan.
BAB VII - PERIZINAN
Pasal 20
- (1) Penyediaan tenaga listrik dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, swasta, swadaya masyarakat, dan perorangan setelah mendapatkan izin usaha.
- (2) Permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan melengkapi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. identitas pemohon;
- b. akta pendirian perusahaan;
- c. profil perusahaan;
- d. nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. kemampuan pendanaan (minimal aset 30% dari nilai investasi);
- f. izin prinsip; dan
- g. status tanah.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c tidak berlaku bagi pemohon izin usaha penyediaan tenaga listrik oleh swadaya masyarakat dan perseorangan.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud meliputi: . · ·
11. pada ayat (2),
- a. studi kelayakan yang telah mendapat rekomendasi teknis;
- b. lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);
- c. diagram satu garis ( single line diagram) )
- d. jenis dan kapasitas usaha;
- e. jadwal pelaksanaan pembangunan;
- f. jadwal pengoperasian;
- g. amdal atau UKL dan UPL; dan
- h. izin dan persyaratan lain sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
V
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dengan wilayah usaha dalam Kabupaten dan tidak terhubung kedalam Jaringan Transmisi Nasional hanya dapat dilakukan
BAB VII - PERIZINAN
Pasal 22
- (1) Setiap Usaha Penyediaan Listrik Untuk Kepentingan Sendiri dengan kapasitas 200 KVA (dua ratus kilo volt ampere) ke atas wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (3) Tata cara persyaratan perizinan dan wajib terdaftar sebagaimana pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dikecualikan terhadap kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang kapasitasnya dibawah 200 KVA (dua ratus kilo volt ampere) wajib terdaftar di Pemerintah Daerah.
BAB VII - PERIZINAN
Pasal 23
- (1) Izin Operasi diberikan menurut sifat penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan meliputi:
- a. penggunaan utama;
- e. penggunaan darurat; dan
- b. penggunaan cadangan;
- d. penggunaan sementara.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan huruf c hanya diberikan apabila kapasitas pembangkitnya tidak melebihi daya tersambung dari penggunaan utama.
Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) wajib:
- b. diperbaharui apabila diadakan perubahan kapasitas pembangkit dari jumlah kapasitas pembangkit tenaga listrik yang diizinkan.
- a. diperbaharui apabila diadakan perubahan sifat penggunaan tenaga listrik;
BAB VII - PERIZINAN
Pasal 25
- (1) Permohonan izin operasi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan melengkapi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan adiministratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. identitas pemohon;
- b. akte Pendirian Perusahaan;
- c. profil perusahaan; dan
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hufUf b dan huruf c tidak berlaku untuk pemohon Lembaga Swadaya Masyarakat dan perorangan.
- (4) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);
- b. diagram satu garis (single line diagram);
- c. uraian rencana penyediaan dan kebutuhan tenaga listrik;
- d. jadwal pembangunan;
- e. jadwal pengoperasian; dan
- f. izin dan persyaratan lain sesuai peraturan perundangundangan.
BAB VII - PERIZINAN
Pasal 26
- (1) Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ditetapkan oleh Bupati. 17
- (2) Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
3. (3 ) Pemegang Izin Operasi dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
Bagian Keempat Masa Berlakunya Izin
BAB VII - PERIZINAN
Pasal 27
- (1) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin Operasi diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Wajib terdaftar diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat didaftar ulang.
- (5) Tata cara pemberian izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
¥
Bagian Kelima Uji Laik Operasi
BAB VII - PERIZINAN
Pasal 28
- (1) Setiap pembangkitan tenaga listrik dan instalasi tenaga listrik hams mempunyai Uji Laik Operasi.
- (2) Uji laik operasi terdiri dari:
- a. Uji laik operasi pembangkit tenaga listrik; dan
- b. Uji laik operasi instalasi tenaga listrik.
- (3) Uji laik operasi pembangkit tenaga listrik dan instalasi tenaga listrik untuk memenuhi persyaratan aspek amdal, aman, dan ramah lingkungan.
BAB VII - PERIZINAN
Pasal 29
Pelaksanaan uji laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 antara lain:
- a. dilaksanbkan oleh Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik (UPTL) atau pemsahaan jasa inspeksi teknis yang telah diakreditasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. kegiatan uji laik operasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a disaksikan oleh Petugas Teknis.
BAB VII - PERIZINAN
Pasal 30
Setiap kegiatan uji laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 hams dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh pemohon, pelaksana dan Petugas Teknis.
Laporan teknik uji laik operasi yang telah memenuhi persyaratan kemudian dievaluasi oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh Kepala SKPD dan hasilnya dituangkan dalam berita acara yang ditaridatangani oleh seluruh Tim untuk diterbitkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) oleh Bupati.
BAB VII - PERIZINAN
Pasal 32
Ketentuan dan tata cara permohonan dan pemberian sertifikat laik operasi diatur lebih lanbjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keenam Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik
BAB VII - PERIZINAN
Pasal 33
- (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan Pasal 14 ayat (2) dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dari Bupati.
- (2) Penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dan izin usaha industri penunjang tenaga listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - PERIZINAN
Pasal 34
Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin usaha penunjang tenaga listrik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
HARGA JUAL, SEWA JARINGAN, DAN TARIF TENAGA
Bagian Kesatu Harga JualTenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik
BAB VIII - -LISTRIK
Pasal 35
- (1) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan
BAB VIII - -LISTRIK
Pasal 36
- (1) Bupati menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen yang tidak terhubung dengan jaringan transmisi nasional dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
BAB VIII - -LISTRIK
Pasal 37
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan harga jual, sewa jaringan, dan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 diatur dengan Peraturan Bupati dengan terlebih . dahulu mendapat persetujuan DPRD dengan ## BAB IX
KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN
BAB VIII - -LISTRIK
Pasal 38
- (1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan, ketenagakeijaan dan lingkiingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keselamatan instalasi, keselamatan dan kesehatan keija, keselamatan umum, dan lindungan lingkungan.
- (3) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi:
- a. pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
- b. pengamanan instalasi tenaga listrik; dan
-
- c. pengamanan pemanfaat tenaga listrik.
- (4) Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasiwajib memiliki sertifikat laik operasi.
- (5) Setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia;
- (6) Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
BAB X - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pasal 39
- (1) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Program-program yang akan dilaksanakan dalam pemberdayaan masyarakat setelah dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah.
Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
BAB XI - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 40
- (1) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik berhak untuk:
- a. melintas sungai, telaga atau waduk baik di atas maupun di bawah permukaan;
- b. melintas jalan umum;
- c. masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
- d. menggunakan tanah, melintas di atas atau di bawah tanah;
- e. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan
- f. memotong dan / atau menebang tanaman yang menghalanginya.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik terlebih dahulu mengadakan penyelesaian dengan pihak yang berhak atas tanah, bangunan, dan / atau tanaman.
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB XI - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 41
Pemegang izin Usaha penyediaan tenaga listrik wajib:
- a. melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang diberikan;
- b. mehyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan secara terus - menerus;
- c. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan ## BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB XI - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 42
- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik dalam hal :
- a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik;
- b. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;
- c. pemenuhan persyaratan keteknikan;
- d. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup;
- e. pengutamaan pemanfaatan barahg dan jasa dalam negen;
- f. penggunaan tertaga keija asing;
- g. pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik;
- h. pemenuhan persyaratan perizinan;
- i. penerapan tarif tenaga listrik; dan
- j. pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha penunjang tenagalistrik.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dapat:
- a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;
- b. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan;
- c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenaga - listrikan; dan
- d. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan perizinan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dibantu oleh Inspektur ketenagalistrikan dan / atau PPNS.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - PENYIDIKAN Pasal 43
Pasal 43
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang usaha ketenagalistrikan keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; agar
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang Ketenagalistrikan;
- c. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Ketenagalistrikan;
- d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- e. meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Ketenagalistrikan;
- f. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Ketenagalistrikan;
- h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- i. menghentikan penyidikan; dan
- j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Ketenagalistrikan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
BAB XIV - . SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 44
- (1) Setiap orang / badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (3) dan (4), Pasal 35 ayat (3), Pasal 40 ayat (3), dan Pasal 41 dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
- b. pembekuan kegiatan sementara; dan / atau
- c. pencabutan izin usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 45
- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) dan (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 33 ayat (1), Pasal 35 ayat (3), Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 ayat (2), Pasal 41 dan Pasal 46 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp.50.000.000,(lima puluhjuta rupiah).
- (2) Tindak pidana;sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peianggaran.
BAB XVI - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 46
Pasal 46
- (1) Setiap orang atau badan hukum yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan telah memiliki izin ## BAB XVII KETENTUAN PENUTUP
BAB XVI - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 46
Pasal 47
Ketentuan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Lotu pada tanggal H 2012 AERAH KABUPATEN NIAS UTARA, SEKRETXAT z HAOGOSOCHI HULU LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2012 NOMOR 7 SERI E ## Pasal 48 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Lotu pada tanggal DI ovctpW 2012

Penandatangan: BUPATI NIAS UTARA, ttd. EDWARD ZEGA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA NOMOR 7 TAHUN 2012
## TENTANG
## KETENAGALISTRIKAN
## I. UMUM
Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan daerah , yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tenaga listrik, sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peran penting bagi daerah dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan daerah.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan usaha penyediaan listrik yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam penyediaan tenaga listrik,
Mengingat arti penting tenaga listrik dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan dengan ketentuan
PENJELASAN
Pasal 33
Peraturan Daerah ini memberi kesempatan kepada badan usaha swasta, koperasi dan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga lsitrik. Sesuai dengan prinsip tonomi daerah, Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik. Dalam rangka peningkatan penyediaan tenaga lsitrik kepada masyarakat dierlukan upaya penegakan hukum dibidang ketenagalistrikan. Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan elaksanaan usaha ketenagalistrikan termasuk pengawasan dibidang keteknikan. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan