PERATURAN WALIKOTA BI Nomor 36 Tahun 2013 tentang PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KOTA BITUNG KHUSUS DALAM RANGKA PELAKSANAAN TUGAS PEMERIKSAAN BAGI INSPEKTORAT DAN TUGAS LAPANGAN BAGI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH (berlaku 23 Agustus 2013)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa guna mendukung pelaksanaan tugas Inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Badan Hukum/Pihak Ketiga atau organisasi/lembaga kemasyarakatan objek pemeriksaan dan guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas di lapangan dalam rangka pelayanan perizinan bagi masyarakat yang dilaksanakan oleh BPPT-PMD perlu di dukung dengan ketentuan perjalanan dinas khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kota Bitung Khusus Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pemeriksaan Bagi Inspektorat dan Tugas Lapangan Bagi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah;
:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kota Bitung;
10. Peraturan Walikota Bitung Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Walikota Bitung Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KOTA BITUNG KHUSUS DALAM RANGKA PELAKSANAAN TUGAS PEMERIKSAAN BAGI INSPEKTORAT DAN TUGAS LAPANGAN BAGI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bitung.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Bitung.
5. Inspektur adalah Inspektur Kota Bitung.
6. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah, yang selanjutnya disingkat BPPT-PMD adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kota Bitung.
7. Kepala BPPT-PMD adalah Kepala BPPT-PMD Kota Bitung.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Bitung.
10. PNS Diperbantukan adalah PNS pada SKPD/Unit Kerja selain Inspektorat yang karena keahliannya di minta untuk diperbantukan sementara dalam melaksanakan pemeriksaan.
11. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas keluar tempat kedudukan/kantor yang dilakukan dalam Wilayah Kota Bitung untuk kepentingan pemeriksaan bagi Inspektorat dan tugas lapangan bagi BPPT-PMD.
12. Pelaksana Perjalanan dinas dalam rangka Pemeriksaan adalah PNS pada Inspektorat dan/atau PNS Diperbantukan.
13. Pelaksana Perjalanan dinas dalam rangka Tugas Lapangan adalah PNS pada BPPT-PMD.
14. Pemeriksaan adalah proses pengawasan atau pengendalian atau pemantauan untuk membandingkan kondisi yang terjadi dengan keadaan yang diharapkan.
15. Objek pemeriksaan adalah suatu urusan Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan anggaran dan barang, kepegawaian dan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh SKPD/Unit kerja atau Badan Hukum yang diserahi tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah.
16. Tugas Lapangan adalah kegiatan peninjauan, pemeriksaan dan pengukuran lokasi yang dilakukan dalam rangka pelayanan perizinan.
17. Surat Perintah Tugas, yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah Tugas kepada PNS dilingkungan Inspektorat dan/atau PNS Diperbantukan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Pemeriksaan atau BPPT-PMD untuk melaksanakan tugas lapangan.
18. Surat Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Inspektur dalam rangka perjalanan dinas kepada PNS di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Bitung dan/atau PNS Diperbantukan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Daerah dalam rangka pemeriksaan dalam wilayah Kota Bitung atau Dokumen yang diterbitkan oleh Kepala BPPT-PMD dalam rangka perjalanan dinas kepada PNS di lingkungan BPPT-PMD untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Daerah dalam rangka tugas lapangan di wilayah Kota Bitung dalam rangka pelayanan perizinan.
KARAKTERISTIK DAN PERSYARATAN
Bagian Pertama Karakteristik
BAB II - KARAKTERISTIK DAN PERSYARATAN
Pasal 2
- (1) Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dalam rangka pemeriksaan memiliki karakteristik sebagai berikut:
- a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah dilakukan untuk melaksanakan tugas pemeriksaan bagi kepentingan daerah yang tidak dapat menggunakan sarana komunikasi lain serta dilaksanakan secara efektif dengan hasil maksimal;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan disertai dengan konfirmasi lapangan pada tempat-tempat yang berhubungan dengan objek pemeriksaan; dan
- c. Tujuan perjalanan dinas dalam daerah yaitu SKPD/Unit kerja atau Badan Hukum/Pihak Ketiga atau organisasi/lembaga kemasyarakatan yang merupakan objek pemeriksaan, yang berkedudukan di wilayah Kota Bitung.
- (2) Perjalanan Dinas tugas lapangan untuk kepentingan pelayanan perizinan dilaksanakan guna melakukan peninjauan, pemeriksaan dan pengukuran lokasi serta pembuatan Berita Acara pemeriksaan lapangan.
- (3) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling singkat selama 2 (dua) hari dan dibuktikan dengan Surat Tugas.
- (4) Khusus bagi BPPT-PMD, Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat paling sedikit 3 (tiga) lokasi yang akan dilakukan peninjauan, pemeriksaan dan pengukuran dalam rangka pelayanan perizinan.
Bagian Kedua Persyaratan
BAB II - KARAKTERISTIK DAN PERSYARATAN
Pasal 3
Pelaksana perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah berupa SPT dari :
- a. Inspektur, bagi PNS pada Inspektorat dan PNS diperbantukan; dan
- b. Kepala BPPT-PMD, bagi PNS pada BPPT-PMD.
PEMBIAYAAN
BAB III - PEMBIAYAAN
Pasal 4
- (1) Jenis biaya perjalanan dinas terdiri dari :
- a. uang saku;
- b. uang makan; dan
- c. uang transpor.
- (2) Uang saku dan uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dibayarkan secara lumpsum, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam :
- a.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I, bagi perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan oleh Inspektorat; dan
- b. Lampiran III, bagi perjalanan dinas tugas lapangan dalam rangka pelayanan perizinan oleh BPPT-PMD.
- (3) Uang transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibayarkan secara riil (ad-cost) dengan tidak melebihi satuan tertinggi uang transpor sebagaimana tercantum dalam :
- a. Lampiran II, bagi perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan oleh Inspektorat; dan
- b. Lampiran IV, bagi perjalanan dinas tugas lapangan dalam rangka pelayanan perizinan oleh BPPT-PMD.
- (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung.
- (5) Tidak dibenarkan melakukan pembayaran rangkap untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam waktu dan/atau tempat tujuan yang sama.

## BAB IV PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

## Pasal 5

Pelaksana perjalanan dinas, digolongkan dalam 4 (empat) tingkatan, yaitu :

- a. Tingkat B, untuk Eselon II;
- b. Tingkat C, untuk Eselon III dan Pengawas Ahli Madya/Auditor Madya
- c. Tingkat D, untuk Eselon IV, PNS Golongan III dan IV, Pengawas Ahli Muda/Auditor Muda dan Pengawas Pertama/Auditor Pertama
- d. Tingkat E, untuk PNS Golongan I dan II.

## Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas dalam rangka pemeriksaan dilaksanakan oleh Pelaksana Perjalanan Dinas yang masuk dalam Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Inspektur.
- (3) SPT dan SPD pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Inspektur.

## Pasal 7

Perjalanan dinas tugas lapangan dalam rangka pelayanan perizinan, SPT dan SPD pelaksana perjalanan dinas ditandatangani oleh Kepala BPPT-PMD.

## Pasal 8

- (1) Pelaksana perjalanan dinas yang telah selesai melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah wajib memberikan laporan tertulis dalam bentuk Dokumen Pertanggungjawaban Administrasi dan Biaya kepada Pejabat yang memberikan perintah Perjalanan Dinas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah pelaksana perjalanan dinas kembali;
- (2) Dokumen Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Daerah terdiri dari:
- a. SPT;
- b. SPD rampung;
- c. Kalkulasi biaya;
- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
- e. Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas; dan
- f. Laporan Perjalanan Dinas.

## Pasal 9

Pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani SPT dan SPD, bertanggungjawab dan wajib mencegah adanya Perjalanan Dinas yang tidak perlu.

Diundangkan di Bitung Pada tanggal 23 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA, ttd

Drs. EDISON HUMIANG, M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19610804 198603 1 016

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2013 NOMOR 91

## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bitung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kota Bitung dalam rangka Pelaksanaan Tugas Pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Kota Bitung (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 64) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung Pada tanggal 23 Agustus 2013

WALIKOTA BITUNG , ttd

HANNY SONDAKH

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BITUNG

NOMOR

: 36 TAHUN 2013

TANGGAL : 23 AGUSTUS 2013

TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KOTA BITUNG KHUSUS DALAM RANGKA PELAKSANAAN TUGAS PEMERIKSAAN BAGI INSPEKTORAT DAN TUGAS LAPANGAN BAGI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH

## BESARAN UANG SAKU DAN UANG MAKAN PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA PEMERIKSAAN OLEH INSPEKTORAT

| | TINGKAT B | TINGKAT C | TINGKAT C | TINGKAT C | TINGKAT C | TINGKAT D | TINGKAT D | TINGKAT D | TINGKAT E |
|--------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| URAIAN | TINGKAT B | Pengendali Teknis | Ketua Tim | Sekretaris | Anggota | Ketua Tim | Sekretaris | Anggota | TINGKAT E |
| | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp |
| - Uang Saku | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 20.000 |
| - Uang Makan | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

PARAF HIERARKI

Wakil Walikota

Sekretaris Daerah Kota

Asisten Administrasi Umum

Kabag. Hukum

Kasubag. Perundang-undangan

Staf Pengelola

PARAF KOORDINASI

Inspektur

Kepala BPPT-PMD

Kepala BPK-BMD

Kabid. Anggaran

WALIKOTA BITUNG ,


HANNY SONDAKH

LAMPIRAN II

:

PERATURAN WALIKOTA BITUNG

NOMOR

:

36 TAHUN 2013

TANGGAL

:

23 AGUSTUS 2013

TENTANG

: PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KOTA BITUNG KHUSUS DALAM RANGKA PELAKSANAAN TUGAS PEMERIKSAAN BAGI INSPEKTORAT DAN TUGAS LAPANGAN BAGI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH

## SATUAN TERTINGGI UANG TRANSPOR PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA PEMERIKSAAN OLEH INSPEKTORAT

| | | | TINGKAT C | TINGKAT C | TINGKAT C | TINGKAT C | TINGKAT D | TINGKAT D | TINGKAT D | TINGKAT E |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| NO | URAIAN | TINGKAT B | Tim Pengendali | Ketua Tim | Sekretaris | Anggota | Ketua Tim | Sekretaris | Anggota | |
| 1. | Tujuan : A. Kec. Lembeh Utara B. Kec. Lembeh Selatan C. Kec. Ranowulu, terdiri dari : 1. Kel. Batu Putih Atas 2. Kel. Batu Putih Bawah 3. Kel. Karondoran 4. Kel. Kumersot 5. Kel. Pinasungkulan D. Kec. Aertembaga, terdiri dari : 1. Kel. Pinangunian 2. Kel. Makawidey 3. Kel. Kasuari | Rp.150.000 | Rp.110.000 | Rp.110.000 | Rp.110.000 | Rp.110.000 | Rp.100.000 | Rp.100.000 | Rp.100.000 | Rp.90.000 |
| 2. | Tujuan selain sebagaimana dimaksud pada Nomor 1 | Rp.125.000 | Rp.90.000 | Rp.90.000 | Rp.90.000 | Rp.90.000 | Rp.85.000 | Rp.85.000 | Rp.85.000 | Rp.70.000 |

PARAF HIERARKI

Wakil Walikota

Sekretaris Daerah Kota

Asisten Administrasi Umum

Kabag. Hukum

Kasubag. Perundang-undangan

Staf Pengelola

WALIKOTA BITUNG ,


HANNY SONDAKH

PARAF KOORDINASI

Inspektur

Kepala BPPT-PMD

Kepala BPK-BMD

Kabid. Anggaran

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA BITUNG

NOMOR

: 36 TAHUN 2013

TANGGAL

:

23 AGUSTUS 2013

TENTANG

: PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KOTA BITUNG KHUSUS DALAM RANGKA PELAKSANAAN TUGAS PEMERIKSAAN BAGI INSPEKTORAT DAN TUGAS LAPANGAN BAGI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH

## BESARAN UANG SAKU DAN UANG MAKAN PERJALANAN DINAS TUGAS LAPANGAN DALAM RANGKA PELAYANAN PERIZINAN OLEH BPPT-PMD

| URAIAN | TINGKAT B | TINGKAT C | TINGKAT D | TINGKAT E |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| URAIAN | Rp | Rp | Rp | Rp |
| - Uang Saku - Uang | 35.000 25.000 | 30.000 25.000 | 25.000 25.000 | 20.000 |
| makan | | | | 25.000 |

PARAF HIERARKI

Wakil Walikota

Sekretaris Daerah Kota

Asisten Administrasi Umum

Kabag. Hukum

Kasubag. Perundang-undangan

Staf Pengelola

PARAF KOORDINASI

Inspektur

Kepala BPPT-PMD

Kepala BPK-BMD

Kabid. Anggaran

WALIKOTA BITUNG ,


HANNY SONDAKH

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA BITUNG

NOMOR

: 36 TAHUN 2013

TANGGAL

:

23 AGUSTUS 2013

TENTANG

: PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KOTA BITUNG KHUSUS DALAM RANGKA PELAKSANAAN TUGAS PEMERIKSAAN BAGI INSPEKTORAT DAN TUGAS LAPANGAN BAGI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH

## SATUAN TERTINGGI UANG TRANSPOR PERJALANAN DINAS TUGAS LAPANGAN DALAM RANGKA PELAYANAN PERIZINAN OLEH BPPT-PMD

| NO | URAIAN | TINGKAT B | TINGKAT C | TINGKAT D | TINGKAT E |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Tujuan : A. Kec. Lembeh Utara B. Kec. Lembeh Selatan C. Kec. Ranowulu, terdiri dari : 1. Kel. Batu Putih Atas 2. Kel. Batu Putih Bawah 3. Kel. Karondoran 4. Kel. Kumersot 5. Kel. Pinasungkulan D. Kec. Aertembaga, terdiri dari : 1. Kel. Pinangunian 2. Kel. Makawidey 3. Kel. Kasuari | Rp.150.000 | Rp.110.000 | Rp.100.000 | Rp.90.000 |
| 2 | Tujuan selain sebagaimana dimaksud pada Nomor 1 | Rp.125.000 | Rp.90.000 | Rp.85.000 | Rp.70.000 |

PARAF HIERARKI

Wakil Walikota

Sekretaris Daerah Kota

Asisten Administrasi Umum

Kabag. Hukum

Kasubag. Perundang-undangan

Staf Pengelola

PARAF KOORDINASI

Inspektur

Kepala BPPT-PMD

Kepala BPK-BMD

Kabid. Anggaran

WALIKOTA BITUNG ,


HANNY SONDAKH