PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 7 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014 (berlaku 20 Januari 2014)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa, maka untuk mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi dana desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN
BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, ## BAB II
PEDOMAN PELAKSANAAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pedoman Pelaksanaan ADD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB III

## BESARAN ALOKASI DANA DESA

## Pasal 3

- (1) Jumlah ADD Tahun Anggaran 2014 se Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah).
- (2) Besarnya ADD Minimal ADDM dan besarnya ADD Variabel ADDV Tahun Anggaran 2014 adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Nama-nama Desa dan besarnya ADD yang diterima masing-masing Desa Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud
4. dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 4

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua Peraturan Bupati yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dan belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 20 Januari 2014

BUPATI KAPUAS HULU, ttd

A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau pada tanggal 21 Januari 2014

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,


YOHANA ENDANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014 NOMOR 7