PERATURAN BUPATI TUBAN Nomor 06 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN TUBAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TUBAN
PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN TUBAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,
bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Toban, maka perlu diadakan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Toban Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Toban untuk disesuaikan dengan perkembangan dan menetapkannya kembali dalam suatu Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Pembentukan Nomor 12 Tahun 1950 Daerah-daerah Ka bu paten tentang Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Menetapkan
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2006 Seri E Nomor 24);
10. Peraturan Bupati Tuban Nomor 28 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN TUBAN.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Bupati Tuban Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tuban (Serita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri E Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 21 Tahun 2013 diubah sebagai berikut:

Ketentuan lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- a. BAB III huruf B angka 2b, nomor 1) dihapus sehingga angka 2b berbunyi sebagai berikut:
2. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dalam pelaksanaannya digunakan untuk :
- b. Biaya pembangunan dan penunjang sarana prasarana fisik dan non fisik untuk peningkatan sosial ekonomi desa, antara lain meliputi :
- 1) Dihapus;
- 2) Pembangunan sarana prasarana penunjang ekonomi masyarakat;
- 3) Pembangunan/pemeliharaan irigasi desa;
- 4) Penataan saluran/ gorong-gorong;
- 5) Perawatan/pemeliharaan jalan lingkungan; dan
- 6) Dihapus.

b. BAB III huruf C angka 7 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, angka 8 dan angka 9 diubah, sehingga huruf C berbunyi sebagai berikut:

## C. MEKANISME PENY ALURAN DAN PENCAIRAN DANA

1. Dana ADD untuk masing-masing desa dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban.
2. Pengajuan ADD disesuaikan dengan Prosentase pelunasan PBB.
3. Kepala Desa selaku Ketua Tim Pelaksana Tingkat Desa mengajukan pencairan ADD dengan pengantar Camat kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban, selanjutnya diteruskan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban.
4. Tim Koordinasi Pengelola Program Tingkat Kabupaten mengadakan verifikasi permohonan pencairan ADD.

5. Pencairan ADD untuk masing-masing desa disalurkan melalui rekening Kas Desa untuk digunakan sesuai dengan rencana penggunaannya dan harus dipertanggungjawabkan.
6. Rekening kas desa berupa rekening giro (di Bank Jatim) atas nama Bendahara Umum Desa (BUD).
7. Pencairan dana :
- a. Tahap ke I :
5. -Pencairan sebesar 50% (lima puluh persen) tanpa memperhitungkan realisasi pemasukan PBB untuk alokasi sampai dengan bulan Juni.

## b. Tahap ke II :

Pencairan dengan memperhitungkan prosentase realisasi pemasukan PBB dengan alokasi sebagai berikut:

- 1) Realisasi pemasukan PBB minimal mencapai 75% (tujuh puluh lima persen), pengajuan pencairan dana ADD akumulasi 75% (tujuh puluh lima persen);
- 2) Realisasi pemasukan PBB lunas 100% (seratus persen), pengajuan pencairan dana ADD akumulasi 100% (seratus persen).
- c. Adapun acuan desa dalam mengajukan Pencairan Tahap II adalah realisasi pemasukan PBB pada akhir bulan Oktober.
- d. Pengajuan pencairan dana ADD paling lambat tanggal 5 Nopember harus sudah diterima di Sekretariat Tim Koordinasi Pengelola Program Kabupaten yang berkedudukan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten Toban.
8. Pengajuan pencairan ADD Tahap I dilakukan dengan melampirkan kelengkapan dokumen sebagai berikut :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Berjalan;
- b. Surat Permohonan Pencairan Dana (Format 8-1);
- c. Rincian penggunaan dana (Format A-1 dan/ atau A2);
- d. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana ADD (Format C-1);

- e. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa untuk Tahun Berjalan (Format C2); dan
- f. Kwitansi penerimaan dana ADD.
9. Pengajuan pencairan ADD untuk Tahap II dilakukan dengan melampirkan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
- a. Surat Permohonan Pencairan Dana (Format B-1);
- b. Foto copy Rincian penggunaan dana 100 % (Format A-1 dan/atau A-2);
- c. Foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa untuk Tahun Berjalan (Format C-2);
- d. Foto Copy Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana ADD (Format C-1);
- e. Kwitansi penerimaan dana ADD; dan
- f. Dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana tahap sebelumnya.
10. Pengguna Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toban menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban pengeluaran DPA-DPPKAD, selanjutnya dana akan disalurkan ke Desa melalui Rekening Kas Desa di Bank Jatim.
11. Setelah dana masuk di Rekening Kas Desa, PTPKD, BPD dan LPMD sebagai pengelola dana dapat mengajukan permohonan dana kepada Kepala Desa (Format B-2, B-3, B-4).
12. Penyerahan dana dari Kepala Desa kepada masing› masing pengelola dana wajib disertai Serita Acara Penyerahan Dana ADD (Format D-1, D- 2 dan D3).
13. Selanjutnya untuk dana pemberdayaan masyarakat, Ketua dan Bendahara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa menyerahkan dana penunjang kegiatan untuk lembaga kemasyarakatan penerima bantuan disertai tanda terima.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.


Ditetapkan di Tuban pada tanggal . \_

BUPATI

H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban pada tanggal . .:

SEKRETARIS DAERAH,

~


BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2014 SERI E NOMOR 06.