KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 51 Tahun 2014 tentang PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON HAKIM KONSTITUSI YANG DIAJUKAN OLEH PRESIDEN (berlaku 9 Desember 2014)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa masa tugas Sdr. Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. sebagai Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Presiden akan berakhir pada bulan Januari 2015;
- b. bahwa dalam rangka memilih calon Hakim Konstitusi pengganti secara transparan, partisipatif, obyektif, dan akuntabel sesuai amanat Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maka dipandang perlu membentuk Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Presiden;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Pasal 4
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pasal 19
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Presiden;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
MEMUTUSKAN: ________________
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON HAKIM KONSTITUSI YANG DIAJUKAN OLEH PRESIDEN.
KESATU
: Membentuk Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Presiden, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia Seleksi.
KEDUA
- Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:
Pengarah
- 1. Prof. Pratikno, M.Soc.Sc., Menteri Sekretaris Negara.
2. Dr. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Ketua merangkap
Anggota
: Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA;
Sekretaris
merangkap Anggota
: Refly Harun, S.H., M.H. LL.M;
Anggota
- 1. Prof. Dr. Harjono, S.H., MCL;
2. Dr. Todung Mulya Lubis. S.H., LL.M.;
3. Dr. Maruarar Siahaan, S.H.;
4. Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.;
5. Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H.
KETIGA : ________________
KETIGA : Panitia Seleksi mempunyai tugas:
1. Mengumumkan penerimaan dan melakukan pendaftaran Calon Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Presiden;
2. Mengumumkan kepada masyarakat mengenai Calon Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Presiden untuk mendapatkan tanggapan dan masukan;
3. Menyeleksi dan menentukan nama Calon Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Presiden; dan
4. Menyampaikan kepada Presiden nama-nama Calon Hakim Konstitusi hasil seleksi.
KEEMPAT : Panitia Seleksi bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.
- KELIMA
- Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Sekretaris Negara.
- KEENAM
- Masa kerja Panitia Seleksi terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan diangkatnya Hakim Konstitusi hasil seleksi.
KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia Seleksi dibebankan kepada Anggaran Belanja Negara pada Kementerian Sekretariat Negara.
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, ttd.
Bistok Simbolon
KEDELAPAN : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Desember 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO