PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Nomor 1 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014-2019 (berlaku 3 Mei 2017)
Pembukaan
Menimbang :
GUBERNUR JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014-2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TIMUR,
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur serta sasaran dan indikator tahunan dan target pencapaian sampai dengan akhir periode perencanaan Perangkat Daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019;
Mengingat
- Mengingat: 1.
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
Menetapkan:
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 39);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 2 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 67);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR dan
GUBERNUR JAWA TIMUR
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014-2019.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Penetapan: Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 3 Mei 2017

Penandatangan: GUBERNUR JAWA TIMUR Dr. H. SOEKARWO

Penetapan: Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 3 Mei 2017

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Dr. H. AKHMAD SUKARDI, MM LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 1 SERI D.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 39) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 3 Mei 2017

GUBERNUR JAWA TIMUR


Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 3 Mei 2017

## SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR


Dr. H. AKHMAD SUKARDI, MM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 1 SERI D.

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014-2019

## I. UMUM

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 merupakan penjabaran dari Visi 'Jawa Timur lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak,' yang dijabarkan dalam 5 (lima) misi yaitu:

- a. meningkatkan keejahteraan rakyat yang berkeadilan;
- b. meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi;
- c. meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang;
- d. meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik; dan
- e. meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmonis sosial.
6. yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.

Namun pada perkembangan terdapat berbagai dinamika yang berpengaruh terhadap capaian kinerja dalam pelaksanaan RPJMD Jawa Timur baik yang berupa kebijakan pemerintah maupun faktor-faktor eksternal lainnya.

Kebijakan pemerintah dimaksud adalah:

- a. diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berdampak pada perubahan kewenangan dibidang pemerintahan baik bagi Pemerintah Pusat, maupun Pemerintahan Daerah Provinsi maupun Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang mengamanatkan perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah, yang mengakibatkan restrukturisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menyebabkan berkurangnya jumlah perangkat daerah serta terjadinya perubahan program-program pembangunan beserta indikatornya dikarenakan adanya perubahan tupoksi sesuai kewenangan yang baru; dan
- c. diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yang mencantumkan adanya kewajiban untuk penyesuaian dengan Nawacita serta harmonisasi dokumen perencanaan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Sedangkan yang dimaksud dengan pengaruh dari faktor-faktor eksternal adalah karena adanya:

- a. pengaruh kondisi ekonomi global, dimana perlambatan ekonomi dunia yang berdampak signifikan terhadap perekonomian Nasional dan Jawa Timur. Sehingga kinerja perekonomian Nasional dan Jawa Timur tahun 2014-2015 mengalami perlambatan;
- b. perubahan metodologi penghitungan PDRB menggunakan tahun dasar 2010, bahwa atas rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) setiap negara harus mengimplementasikan System of National Accounts 2008 (SNA 2008) dalam penyusunan PDB melalui kerangka Supply and Use Tables (SUT), sehingga lebih merefleksikan kondisi ekonomi terkini sistem neraca nasional, disamping itu juga untuk menjaga konsistensi dan memperkecil perbedaan antara PDB Nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dilihat dari pendekatan lapangan usaha, cakupannya menjadi lebih luas, yang semula 9 (sembilan) lapangan usaha menjadi 17 (tujuh belas) lapangan usaha dan dampak dari perubahan ini level capaian pertumbuhan ekonomi menjadi lebih rendah; dan

- c. perubahan metodologi penghitungan Indeks Pembangunan Manusia. Dimana penghitungan metode baru sudah tidak menggunakan Angka Melek Huruf (AMH). PBB memandang penggunaan AMH sudah kurang relevan karena AMH hampir di semua negara/daerah sudah sangat tinggi mendekati 100 persen dan dampak penghitungan metode baru, level capaian IPM menjadi lebih rendah dibanding dengan IPM metode lama. Sementara itu, dalam penetapan angka target IKU, lebih mempertimbangkan atau menggunakan target yang lebih realistis dan rasional.

Selain sebagai bentuk penyesuaian dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, perubahan kondisi ekonomi global dan perubahan metode penghitungan tersebut menyebabkan capaian pertumbuhan ekonomi, indeks gini, indeks pemerataan pendapatan, tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2014, 2015 dan 2016 tidak sesuai dengan target yang sudah ditetapkan dalam RPJMD sebelum perubahan.

Target pertumbuhan ekonomi, indeks gini, indeks pemerataan pendapatan, tingkat kemiskinan, IPM, IPG, dan TPT perlu ditetapkan kembali dengan mempertimbangkan kondisi saat ini termasuk perkembangan ekonomi terkini, perubahan metode penghitungan IPM berdasarkan ketentuan United Nations Develoment Programme (UNDP), serta tujuan pembangunan yang ingin dicapai dalam perubahan RPJMD.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 71.