PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 43 Tahun 2014 tentang PENGESAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2015 (berlaku 8 Juni 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATIBALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 43 TAHUN 2014
TENTANG
PENGESAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,
- a. bahwa rencana kerja satuan kerja perangkat Daerah merupakan penjabaran dari tahun ke lima Pelaksanaan rencana strategis satuan kerja perangkat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010-2015 serta mengakomodir aspirasi, usulan serta kehendak masyarakat, kalangan dunia usaha, sertajajaran Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas satuan kerja perangkat Daerah dalam pembangunan Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Daerah perlu menyusun rencana kerja satuan kerja perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2015;
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
5. 2 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
2
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi UndangUndang Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
- 10.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M.PPN/04/2010, Nomor PMK 95 /PMKO7 / 2010 tentang Penyelarasan Rencana strategis (RENSTRA) SKPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 2014;
- 11.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 14.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
- 15.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
- 16.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan; Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Menetapkan
Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 22);
- 17.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 04 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 45);
- 18.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011 Nomor 06);
MEMUTUSKAN
- PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2015.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
- 1 Daerah adalah Kabupaten Balangan.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Balangan.
- 3 Bupati adalah Bupati Balangan.
- 4 . Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan.
- 6 Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENJA SKPD adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan.
- 7 Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah rencana strategis SKPD Tahun 2011-2015 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2011-2015.
- 8 Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Dacrah Kabupaten Balangan.
- 9 Prioritas Plapon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah Prioritas Plapon Anggaran Sementara Kabupaten Balangan.
10. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah Rencana Kerja Anggaran Kabupaten Balangan.
- 11 Rencana Anggaran Perubahan Belanja yang selanjutnya disebut RAPB adalah Rencana Anggaran Perubahan Belanja Kabupaten Balangan.
- 12 Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD Dinas, dan Lembaga Teknis adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD , Dinas, dan Lembaga Teknis Pemerintah Kabupaten Balangan.
BAB II - RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2
RENJA SKPD Kabupaten Balangan Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun Anggaran yaitu tahun 2015 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
BAB II - RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 3
- (1) RENJA SKPD Tahun 2015 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis SKPD Kabupaten Balangan Tahun 2011-2015 yang memuat arah kebijakan pembangunan, strategi dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan serta rencana kerja dan pendanaan SKPD
- (2) RENJA SKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun rancangan kegiatan dan anggaran SKPD Tahun anggaran 2015.
BAB II - RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 4
Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2015
- SKPD menggunakan RENJA SKPD Tahun 2015 sebagai bahan penyusunan dan pembahasan RKA dan RAPBD dengan Tim Teknis Pembahasan RKA dan atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.
- b Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Kantor, dan Lembaga Teknis menggunakan RENJA SKPD Tahun 2015 dalam melakukan pembahasan RKA dan RAPBD Tahun anggaran 2015 dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.
BAB II - RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 5
Sebagai payung hukum dalam penganggaran, maka BAPPEDA berhak dan wajib menjamin kesesuaian isi dan substansi RENJA SKPD Tahun 2015 dengan program kegiatan SKPD yang dituangkan dalam RKA /RAPBD Tahun Anggaran 2015.
BAB II - RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 6
Dokumen RENJA SKPD Kabupaten Balangan Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku tanggal diundangkan. pada

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin tanggal 18 Juni 2014 pada

BUPATI BALANGAN, /


#H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin tanggal 18 Juni 2014 pada

SEKRETARIS

DAERAH

KABUPATEN BALANGAN,

H. RUSKARIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2014 NOMOR 43