PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang PEMERINTAHAN DESA (berlaku 2 Oktober 2015)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa
Desa yang
memiliki hak
asal usul
dan hak
tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia
Tahun
1945
perlu dilindungi
dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan
demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh
dalam melaksanakan
pemerintahan dan
pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31, Pasal 33, Pasal 50 dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan sesuai dengan perkembangan kondisi yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan desa maka perlu dilakukan pengaturanpengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa dalam suatu Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Desa;
2. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK dan BUPATI TRENGGALEK
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERINTAHAN DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Trenggalek.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Trenggalek.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Trenggalek yang dipimpin oleh Camat.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Trenggalekyang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Desa adalah desa yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat BAB II
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA Bagian Kesatu Susunan Organisasi
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa terdiri atas:
- a. Kepala Desa; dan
- b. Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
5. a sekretariat Desa;
6. b pelaksana kewilayahan; dan
7. c pelaksana teknis.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Urusan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4
- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 5
- (1) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dusun.
- (3) Jumlah pelaksana kewilayahan ditetapkan secara proporsional sesuai kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat dan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Ketentuan mengenai lebih lanjut mengenai penentuan penetapan jumlah pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 6
- (1) Organisasi Pemerintah Desa dibentuk dengan mempertimbangkan:
- a. kewenangan yang dimiliki oleh Desa;
- b. ketersediaan sumber daya aparatur;
- c. kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat Desa; dan
- d. kemampuan keuangan Desa.
- (2) Pembentukan organisasi Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. susunan organisasi;
- b. kedudukan, tugas dan fungsi;
- c. tata kerja pemerintah Desa; dan
- d. hubungan kerja antar lembaga di Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 7
Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 8
- (1) Tata kerja Kepala Desa dengan Perangkat Desa adalah sebagai berikut:
- a. Kepala Desa memberikan perintah, pengarahan dan/atau petunjuk baik secara tertulis maupun lisan, penghargaan dan sanksi kepada Perangkat Desa; dan
- b. Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa atas pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Tata kerja Sekretaris Desa dengan Kepala Urusan adalah sebagai berikut:
- a. Sekretaris Desa memberikan perintah, pengarahan dan/atau petunjuk baik secara tertulis maupun lisan kepada Kepala Urusan; dan
- b. Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.
- (3) Tata kerja Sekretaris Desa dengan Kepala Seksi adalah sebagai berikut:
- a. Sekretaris Desa mengkoordinasikan secara teknis dan operasional kegiatan masing-masing Kepala Seksi;
- b. Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berkoordinasi dengan Sekretaris Desa; dan
- c. Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (4) Tata kerja Sekretaris Desa dengan Kepala Dusun adalah sebagai berikut:
- a. Sekretaris Desa mengkoordinasikan secara teknis dan operasional kegiatan Kepala Dusun;
- b. Kepala Dusun dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berkoordinasi dengan Sekretaris Desa; dan
- c. Kepala Dusun secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 9
- (1) Hubungan kerja antara Kepala Desa dan Perangkat Desa diterapkan mekanisme hubungan hierarkhi organisatoris.
- (2) Hubungan kerja antara Sekretaris Desa dengan Kepala Urusan diterapkan mekanisme hubungan hierarkhi organisatoris.
- (3) Hubungan kerja antara Sekretaris Desa dengan Kepala Seksi diterapkan mekanisme hubungan koordinatif.
- (4) Hubungan kerja antara Sekretaris Desa dengan Kepala Dusun diterapkan mekanisme hubungan koordinatif.
- (5) Hubungan kerja antara Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun diterapkan mekanisme hubungan koordinatif.
- (6) Hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan kecamatan diterapkan mekanisme hubungan konsultatif dan koordinatif.
PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA
Bagian Kesatu
Asas
BAB III - PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA
Pasal 10
- (1) Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Penyelenggara Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa berpedoman pada asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terdiri atas:
- a. asas kepastian hukum;
- b. asas tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. asas tertib kepentingan umum;
- d. asas keterbukaan;
- e. asas proporsionalitas;
- f. asas profesionalitas;
- g. asas akuntabilitas;
- h. asas efektivitas dan efisiensi;
- i. asas kearifan lokal;
- j. asas keberagaman; dan
- k. asas partisipatif.
- (1) Desa dipimpin oleh Kepala Desa.
- (2) Pengisian jabatan Kepala Desa dilakukan melalui pemilihan Kepala Desa yang diikuti oleh calon Kepala Desa yang memenuhi syarat.
- (3) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi calon Kepala Desa meliputi:
- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
BAB III - PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA
Pasal 11
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara
BAB III - PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA
Pasal 12
- (1) Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui pemilihan Kepala Desa antarwaktu adalah sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti.
- (3) Kepala Desa yang telah menjabat selama 3 (tiga) kali periode masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, tidak boleh mencalonkan kembali.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa yang bersangkutan dianggap telah menjabat 1 (satu) kali periode masa jabatan.
BAB III - PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA
Pasal 13
- (1) Kepala Desa Desa sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
'Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia'.
Paragraf 2 Tugas, Wewenang, Hak, dan Kewajiban Kepala Desa
BAB III - PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA
Pasal 14
- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan APBDesa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa wajib:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
BAB III - PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA
Pasal 15
Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Desa wajib:
- a. menyusun dokumen perencanaan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- c. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- d. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
- e. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.
BAB III - PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA
Pasal 16
- (1) Dokumen perencanaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:
- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa; dan
- b. Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Pedoman tentang penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA
Pasal 17
- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, paling sedikit memuat:
- a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
- c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan;
- d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat; dan
- e. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa pemberian penghargaan dan/atau sanksi.
BAB III - PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA
Pasal 18
- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, paling sedikit memuat:
- a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
- b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
- c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
- d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.
BAB III - PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA
Pasal 19
- (1) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan di Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.
BAB III - PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA
Pasal 20
- (1) Informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, memuat perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan APBDesa setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa selebaran yang ditempel pada papan pengumuman, diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat Desa atau media lainnya.
BAB III - PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA
Pasal 21
Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, tata naskah, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA
Pasal 22
Kepala Desa dilarang:
- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau DPRD, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Bupati;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
- m. melakukan tindakan asusila, perjudian, dan penyalahgunaan narkoba.
Paragraf 4 Pemberhentian Sementara,
dan Pemberhentian Kepala Desa
BAB III - PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA
Pasal 23
- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui persetujuan BPD, karena:
- a. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
BAB III - PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA
Pasal 24
- (1) Kepala Desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan permohonan mengundurkan diri atas permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa jabatannya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
- d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- e. terjadi perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
- f. dinyatakan sebagai terpidana
BAB III - PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA
Pasal 25
- (1) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati
BAB III - PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA
Pasal 26
- (1) Apabila Kepala Desa berhenti atau diberhentikan dilakukan pengisian jabatan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa melalui pemilihan Kepala Desa Serentak.
- (3) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa melalui pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
BAB III - PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA
Pasal 27
Pengisian penjabat Kepala Desa dilakukan dalam hal:
- a. Kepala Desa berhenti dan akan dilaksanakan pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah Desa;
- b. Kepala Desa berhenti dan akan dilaksanakan pemilihan Kepala Desa serentak;
- c. Kepala Desa berhenti dan terdapat kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- d. Kepala Desa berhenti dan terjadi penundaan pelantikan Kepala Desa terpilih;
- e. Kepala Desa diberhentikan sementara;
- f. terjadi pemekaran Desa dimana Kepala Desa berdomisili di Desa baru;
- g. terjadi penetapan Desa persiapan;
- h. terjadi perubahan status Kelurahan menjadi Desa; dan
- i. terjadi penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa.
BAB III - PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA
Pasal 28
- (1) Penjabat Kepala Desa diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang dipandang mampu.
- (2) Pengangkatan penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterimanya usul dari Camat.
- (3) Penjabat Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak ditetapkan Keputusan Bupati.
- (4) Masa jabatan penjabat Kepala Desa berakhir sampai dengan tanggal pelantikan Kepala Desa yang baru atau tanggal pengaktifan kembali sebagai Kepala Desa yang diberhentikan sementara.
- (5) Apabila penjabat Kepala Desa yang diangkat ternyata dipandang kurang mampu, Camat dapat mengusulkan penggantian penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil lainnya.
- (6) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA
Pasal 29
- (1) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku khusus bagi penjabat Kepala Desa yang diangkat karena terjadi penundaan pelantikan Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d apabila penundaan pelantikan Kepala Desa kurang dari 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam hal penjabat Kepala Desa tidak dilantik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui Camat cukup menyerahkan keputusan pengangkatan penjabat Kepala Desa secara simbolis kepada penjabat Kepala Desa yang bersangkutan.
BAB III - PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA
Pasal 30
- (1) Apabila Kepala Desa berhalangan tetap, cuti, dan/atau melaksanakan tugas dinas ke luar Desa dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) hari kerja, maka tugas dan kewajiban Kepala Desa dilaksanakan oleh Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lain yang ditunjuk.
- (2) Penunjukan Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
Paragraf 6 Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil
BAB III - PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA
Pasal 31
- (1) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Calon Perangkat Desa harus memenuhi syarat:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah umum atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar;
- e. bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa;
- f. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara
BAB III - PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA
Pasal 33
Masa jabatan Perangkat Desa sampai dengan usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
BAB III - PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA
Pasal 34
- (1) Perangkat Desa sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Kepala Desa.
- (2) Sumpah/janji Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada
3. ayat (1) adalah sebagai berikut :
4. 'Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia'.
Paragraf 2 Tugas dan Fungsi Perangkat Desa
BAB III - PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA
Pasal 35
Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa.
BAB III - PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA
Pasal 36
- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf untuk membantu Kepala Desa, memimpin Sekretariat Desa, dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa, serta memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Desa.
- (3) Fungsi Sekretaris Desa adalah:
- a. menyelenggarakan administrasi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. melakukan koordinasi perumusan kebijakan Pemerintah Desa;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Desa;
- d. melaksanakan urusan keuangan Desa;
- e. melaksanakan urusan perlengkapan yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan Desa; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
BAB III - PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA
Pasal 37
- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf yang membantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya.
- (2) Tugas dan fungsi Kepala Urusan:
- a. Kepala Urusan mempunyai tugas memberikan pelayanan ketatausahaan, keuangan, dan umum sesuai bidang tugasnya.
- b. fungsi Kepala Urusan adalah:
- 1) menyusun program dan menyelenggarakan ketatausahaan, kearsipan, administrasi kepegawaian, urusan perlengkapan, inventaris Desa serta rumah tangga Desa sesuai bidang tugasnya;
- 2) mengendalikan pelaksanaan anggaran Desa; dan
- 3) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa dan Kepala Desa.
BAB III - PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA
Pasal 38
- (1) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas operasional pemerintahan Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (2) Tugas dan fungsi Kepala Seksi:
- a. Kepala Seksi bertugas melaksanakan tugas-tugas operasional pemerintahan Desa sesuai bidang tugasnya.
- b. Fungsi Kepala Seksi adalah:
- 1) mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data sesuai bidang tugasnya;
- 2) mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah;
- 3) melakukan pelayanan kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya; dan
- 4) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
BAB III - PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA
Pasal 39
- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur kewilayahan yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas operasional pemerintahan Desa dalam satuan wilayah Dusun, dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (2) Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas kewilayahan Pemerintahan Desa.
- (3) Fungsi Kepala Dusun adalah:
- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- b. melaksanakan dan menegakkan pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa di wilayah kerjanya;
- c. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan atas pelaksanaan tugas-tugasnya; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
Kewajiban dan Larangan
BAB III - PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA
Pasal 40
Kewajiban Perangkat Desa:
- a. mengamalkan Pancasila dan melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. bersikap dan bertindak adil, tidak memihak serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- d. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- e. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan Desa;
- f. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangundangan;
- g. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;
- h. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- i. mengembangkan dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- j. melaksanakan semua ketentuan yang berlaku bagi Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa dilarang:
- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau DPRD, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Bupati;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
- m. melakukan tindakan asusila, perjudian, dan penyalahgunaan narkoba.
Paragraf 4 Pemberhentian Sementara,
BAB III - PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA
Pasal 41
- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa, karena:
- a. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
BAB III - PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA
Pasal 42
- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan permohonan mengundurkan diri atas permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
- d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;
- e. dinyatakan sebagai terpidana
BAB III - PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA
Pasal 43
- (1) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Kepala Desa
BAB III - PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA
Pasal 44
- (1) Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala Desa melakukan konsultasi tertulis kepada Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa dengan dilampiri bukti pendukung;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- c. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disampaikan oleh Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat tertulis dari Kepala Desa.
- (3) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah dilakukan penelitian terhadap keabsahan
hal-hal yang dikonsultasikan sesuai peraturan perundangundangan.
- (4) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kepala Desa dapat memberhentikan Perangkat Desa.
- (5) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak memberikan rekomendasi, maka Kepala Desa dapat memberhentikan Perangkat Desa setelah mendapatkan pertimbangan BPD.
- (6) Kepala Desa menerbitkan keputusan pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rekomendasi tertulis dari Camat atau pertimbangan BPD.
BAB III - PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA
Pasal 45
Apabila Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan dilakukan pengangkatan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan Perangkat Desa.
BAB III - PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA
Pasal 46
- (1) Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai Perangkat Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA
Pasal 47
- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menjalankan tugas sehari-hari menggunakan pakaian dinas dan atribut yang berlaku bagi jajaran Pemerintah Daerah.
- (2) Pengadaan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari APBDesa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA
Pasal 48
- (1) Hari dan jam kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa berpedoman pada hari kerja yang berlaku bagi jajaran Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA
Pasal 49
- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan selama dalam melaksanakan tugas.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (3) Bupati/walikota menetapkan besaran penghasilan tetap:
- a. kepala Desa;
- b. sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh
perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan
- c. perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.
- (4) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah bersumber dari APBDesa dan
BAB III - PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA
Pasal 50
- (1) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), tidak diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa menerima penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah sama seperti yang diterima oleh Kepala Desa.
BAB III - PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA
Pasal 51
- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak melaksanakan cuti.
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan cuti bagi Kepala Desa adalah Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (3) Pejabat yang berwenang memberikan cuti bagi Perangkat Desa adalah Kepala Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tata cara pemberian izin cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesatu
Keanggotaan BPD
BAB IV - BPD
Pasal 52
- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa
BAB IV - BPD
Pasal 53
- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan
BAB IV - BPD
Pasal 54
Ketentuan mengenai pengisian keanggotaan BPD diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
BAB IV - BPD
Pasal 55
- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/ berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut: 'Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujurjujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan
demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia'.
Bagian Kedua Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPD
BAB IV - BPD
Pasal 56
- (1) Susunan organisasi BPD terdiri atas:
- a. pimpinan; dan
- b. anggota.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. satu orang ketua;
- b. satu orang wakil ketua; dan
- c. satu orang sekretaris.
BAB IV - BPD
Pasal 57
- (1) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
BAB IV - BPD
Pasal 58
- (1) Dalam melaksanakan kewenangan, fungsi, kedudukan, hak, dan kewajibannya BPD wajib menerapkan prinsip koordinasi dan konsultasi antar anggota BPD, dengan Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Camat, dan Pemerintah Daerah.
- (2) BPD wajib menyampaikan informasi hasil kerjanya kepada masyarakat.
- (3) Penyampaian hasil kerja BPD disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (4) Penyampaian hasil kerja BPD dapat melalui forum pertemuan.
Bagian Ketiga Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang
BAB IV - BPD
Pasal 59
BPD merupakan lembaga Desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa
BAB IV - BPD
Pasal 60
- (1) BPD berfungsi:
- a. membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
- (2) Fungsi membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:
- a. menyusun program pembentukan peraturan Desa bersama Kepala Desa; dan
- b. membahas dan memberikan kesepakatan bersama atas rancangan Peraturan Desa yang diajukan oleh Kepala Desa.
- (3) Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk membahas aspirasi masyarakat sebagai bahan penentuan kebijakan di Desa bersama Kepala Desa.
- (4) Fungsi melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
- a. pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa;
- b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
- c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan Desa.
- (5) Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD dapat mengusulkan Rancangan Peraturan Desa untuk dibahas bersama Kepala Desa.
BAB IV - BPD
Pasal 61
- (1) BPD bertugas dan berwenang:
- a. membentuk Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. membahas dan memberikan kesepakatan bersama atas rancangan Peraturan Desa yang diajukan oleh Kepala Desa;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBDesa dan peraturan desa lainnya;
- d. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.
- f. meminta laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Kepala Desa;
- g. menyelenggarakan musyawarah Desa; dan
- h. melaksanakan tugas dan wewenang lain
BAB IV - BPD
Pasal 62
BPD berhak:
- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDesa.
- (2) Anggota BPD berhak:
- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas; dan
- f. mendapat tunjangan dari APBDesa.
BAB IV - BPD
Pasal 63
- (1) Selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Pimpinan dan anggota BPD berhak:
- a. memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh biaya operasional.
- c. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan, biaya operasional kepada BPD diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - BPD
Pasal 64
- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penghargaan kepada BPD diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - BPD
Pasal 65
Anggota BPD wajib:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa; dan
- g. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.
BAB IV - BPD
Pasal 66
Anggota BPD dilarang:
- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau DPRD, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; dan
- j. melakukan tindakan asusila, perjudian, mengkonsumsi minuman keras, dan narkoba.
BAB IV - BPD
Pasal 67
- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usul pimpinan BPD, karena:
- a. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
BAB IV - BPD
Pasal 68
- (1) Anggota BPD berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan permohonan mengundurkan diri atas permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa keanggotaannya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota BPD;
- d. melanggar larangan sebagai Anggota BPD;
- e. terjadi perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
- f. dinyatakan sebagai terpidana
BAB IV - BPD
Pasal 69
- (1) Pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati
BAB IV - BPD
Pasal 70
- (1) Apabila anggota BPD berhenti atau diberhentikan dilakuka pengisian jabatan Anggota BPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengisian jabatan Anggota BPD.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 6 (enam) bulan, dilakukan penggantian anggota BPD antarwaktu.
- (3) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan digantikan oleh calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara pada Dusun yang sama.
- (4) Dalam hal calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada
mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD, dilakukan pengisian anggota BPD antarwaktu dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (5) Calon anggota BPD antarwaktu diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat diketahui Kepala Desa untuk disahkan.
- (6) Bupati menetapkan keputusan pengesahan keanggotaan BPD antarwaktu dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima.
- (7) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu adalah sisa waktu keanggotaan BPD yang digantikan.
- (8) Peresmian anggota BPD antarwaktu dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
BAB IV - BPD
Pasal 71
- (1) Apabila unsur pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya, maka diadakan penggantian pimpinan BPD.
- (2) Mekanisme penggantian pimpinan BPD dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (3) Masa jabatan pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.
BAB IV - BPD
Pasal 72
- (1) BPD mengadakan musyawarah BPD secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (2) Musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD.
- (3) Rapat musyawarah BPD bersifat terbuka untuk umum, kecuali dinyatakan tertutup
BAB IV - BPD
Pasal 73
- (1) Pengambilan keputusan dalam musyawarah BPD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil
BAB IV - BPD
Pasal 74
- (1) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan daftar hadir rapat, notulen rapat yang
dibuat oleh Sekretaris BPD dan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua BPD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme musyawarah BPD ditetapkan dalam Tata Tertib BPD.
Bagian Kedelapan
BAB IV - BPD
Pasal 75
- (1) Tata tertib BPD ditetapkan dengan Peraturan BPD
BAB IV - BPD
Pasal 76
- (1) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pelaksanaan jam musyawarah;
- b. tempat musyawarah;
- c. jenis musyawarah; dan
- d. daftar hadir anggota BPD.
- (2) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
- b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir;
- c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
- d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.
- (3) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
- b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
- c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
- d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (4) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
- b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
- c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
- d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (5) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
- b. penyusunan berita acara;
- c. format berita acara;
- d. penandatanganan berita acara; dan
- e. penyampaian berita acara.
BAB IV - BPD
Pasal 77
- (1) BPD dapat menyusun kode etik anggota BPD yang berisi norma atau aturan perilaku dan/atau ucapan mengenai hal-
hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota BPD.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPD.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua BPD.
BAB IV - BPD
Pasal 78
- (1) Pemerintah Desa wajib mengalokasikan biaya penyelenggaraan musyawarah BPD dan musyawarah Desa.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBDesa setiap tahun.
BAB V - LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 79
Pasal 79
- (1) Lembaga kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Jenis lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- d. Karang Taruna;
- e. Pos Pelayanan Terpadu; dan
- f. Lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (3) Lembaga kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan lembaga lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
BAB V - LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 79
Pasal 80
- (1) Lembaga kemasyarakatan Desa dibentuk dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pengelolaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Kegiatan lembaga kemasyarakatan Desa ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat Desa.
Bagian Ketiga Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewajiban
BAB V - LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 79
Pasal 81
- (1) Lembaga kemasyarakatan Desa berkedudukan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan mitra Pemerintah Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (2) Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas:
- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
- c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat; dan
- d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga kemasyarakatan Desa berfungsi:
- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah Desa kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partrisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang (narkoba);
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. pendukung media komunikasi, informasi, dan sosialisasi antara pemerintah Desa dengan masyarakat.
- (4) Lembaga kemasyarakatan Desa wajib:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UndangUndang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. menaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga norma yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- e. menyalurkan aspirasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan; dan
- f. membantu Kepala Desa/Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
BAB V - LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 79
Pasal 82
Syarat untuk menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan Desa adalah:
- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. penduduk Desa setempat;
- c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
- d. dipilih secara musyawarah dan mufakat.
BAB V - LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 79
Pasal 83
- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan Desa terdiri atas:
- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.
- (3) Masa bhakti pengurus lembaga kemasyarakatan Desa ditetapkan paling lama 6 (enam) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
Tata Kerja dan Hubungan Kerja
BAB V - LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 79
Pasal 84
- (1) Ketua lembaga kemasyarakatan Desa sebagai pimpinan dan penanggungjawab organisasi bertugas memimpin dan mengendalikan semua kegiatan organisasi.
- (2) Sekretaris bertugas membantu ketua dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan untuk kelancaran kegiatan organisasi.
- (3) Bendahara bertugas membantu ketua dalam menyelenggarakan administrasi keuangan untuk menunjang kegiatan organisasi.
- (4) Bidang-bidang bertugas membantu ketua dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
BAB V - LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 79
Pasal 85
- (1) Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan Desa dengan pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antar lembaga kemasyarakatan Desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga di Desa bersifat kemitraan.
Bagian Keenam
BAB V - LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 79
Pasal 86
Pembiayaan kegiatan lembaga kemasyarakatan Desa dapat bersumber dari:
- a. swadaya masyarakat;
- b. APBDesa;
- c. APBD dan APBD Provinsi;
- d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
- e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
Bagian Ketujuh
Sanksi
BAB V - LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 79
Pasal 87
- (1) Dalam hal lembaga kemasyarakatan Desa tidak dapat melaksanakan dan/atau menyimpang dari maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dan
, maka lembaga kemasyarakatan Desa dimaksud dapat dibekukan dan/atau dibubarkan.
- (2) Pembubaran lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
BAB V - LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 79
Pasal 88
Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - MUSYAWARAH DESA Bagian Kesatu Umum Pasal 89
Pasal 89
- (1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penataan Desa;
- b. perencanaan Desa;
- c. kerjasama Desa;
- d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
- e. pembentukan BUM Desa;
- f. penambahan dan pelepasan aset Desa; dan
- g. kejadian luar biasa.
- (3) Musyawarah Desa diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
BAB VI - MUSYAWARAH DESA Bagian Kesatu Umum Pasal 89
Pasal 90
- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan
BAB VI - MUSYAWARAH DESA Bagian Kesatu Umum Pasal 89
Pasal 91
- (1) Musyawarah Desa terencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a dipersiapkan BPD pada tahun anggaran sebelumnya.
BAB V - LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 79
Pasal 93
, maka lembaga kemasyarakatan Desa dimaksud dapat dibekukan dan/atau dibubarkan.
- (2) Pembubaran lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.
- (1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penataan Desa;
- b. perencanaan Desa;
- c. kerjasama Desa;
- d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
- e. pembentukan BUM Desa;
- f. penambahan dan pelepasan aset Desa; dan
- g. kejadian luar biasa.
- (3) Musyawarah Desa diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan
- (1) Musyawarah Desa terencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a dipersiapkan BPD pada tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Perencanaan pada tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana kegiatan beserta Rencana Anggaran Biaya.
- (3) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat;
- b. pembentukan panitia;
- c. jadwal kegiatan;
- d. tempat penyelenggaraan;
- e. sarana/prasarana pendukung;
- f. media pembahasan;
- g. peserta, undangan dan pendamping; dan
- h. pengolahan hasil musyawarah Desa.
- (4) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mengutamakan swadaya gotong royong dan penghematan keuangan Desa.
- (5) Penghematan keuangan Desa sebagai dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan cara menggabungkan pembahasan tentang beberapa hal yang bersifat strategis di dalam sebuah musyawarah Desa.
- (1) Musyawarah Desa mendadak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b dipersiapkan pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan kondisi obyektif sebagai penyebab diadakannya musyawarah Desa.
- (2) BPD menyelenggarakan rapat anggota untuk membahas dan menetapkan:
- a. status urusan Desa termasuk hal yang bersifat strategis; dan
- b. rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
- (3) Ketentuan mengenai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) sampai dengan ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyelenggaraan musyawarah Desa mendadak.
BAB VI - MUSYAWARAH DESA Bagian Kesatu Umum Pasal 89
Pasal 94
- (1) BPD menyampaikan surat tertulis kepada Kepala Desa perihal penyusunan dokumen bahan pembahasan tentang hal bersifat strategis yang akan dibahas dalam musyawarah Desa.
- (2) Kepala Desa
BAB VI - MUSYAWARAH DESA Bagian Kesatu Umum Pasal 89
Pasal 95
- (1) BPD melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat mengenai hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah Desa.
- (2)
BAB VI - MUSYAWARAH DESA Bagian Kesatu Umum Pasal 89
Pasal 100
- (1) Undangan musyawarah Desa adalah:
- a. mereka yang bukan warga Desa yang hadir dalam musyawarah Desa atas undangan ketua BPD; dan
- b. anggota masyarakat Desa yang hadir dalam musyawarah Desa atas undangan tidak resmi.
- (2) Undangan dapat berbicara dalam musyawarah Desa atas persetujuan pimpinan musyawarah Desa, tetapi tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan musyawarah Desa.
- (3) Undangan disediakan tempat tersendiri.
- (4) Undangan harus menaati tata tertib musyawarah Desa.
BAB VI - MUSYAWARAH DESA Bagian Kesatu Umum Pasal 89
Pasal 101
- (1) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam musyawarah Desa tanpa undangan ketua BPD.
- (2) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara, hak bicara, dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun perbuatan.
- (3) Peninjau dan wartawan mendaftarkan kehadiran dalam musyawarah Desa melalui Panitia Musyawarah Desa.
- (4) Peninjau dan wartawan membawa bukti pendaftaran kehadiran dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Peninjau menempati tempat yang sama dengan undangan.
- (6) Wartawan menempati tempat yang disediakan.
- (7) Peninjau dan wartawan harus menaati tata tertib musyawarah Desa.
BAB VI - MUSYAWARAH DESA Bagian Kesatu Umum Pasal 89
Pasal 102
- (1) Panitia Musyawarah Desa menetapkan jumlah peserta, undangan dan pendamping musyawarah Desa
BAB VI - MUSYAWARAH DESA Bagian Kesatu Umum Pasal 89
Pasal 103
- (1) Panitia Musyawarah Desa mempersiapkan undangan kepada peserta musyawarah Desa secara resmi dan secara tidak resmi.
- (2) Undangan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada peserta musyawarah Desa yang telah terdaftar.
- (3) Undangan tidak resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka melalui media komunikasi yang ada di Desa, seperti: pengeras suara di masjid, papan mengumuman, pesan singkat melalui telepon seluler, surat elektronik ( e-mail ), situs laman ( website ) Desa.
- (4) BPD menyampaikan undangan musyawarah Desa paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sebelum hari dan tanggal penyelenggaraan musyawarah Desa.
BAB VI - MUSYAWARAH DESA Bagian Kesatu Umum Pasal 89
Pasal 104
- (1) Kepala Desa, anggota BPD dan Perangkat Desa yang berhalangan hadir harus memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang benar.
- (2) Dalam hal Kepala Desa berhalangan hadir, dapat diwakilkan kepada Sekretaris Desa atau Perangkat Desa yang ditunjuk secara tertulis.
- (3) Ketidakhadiran Kepala Desa, anggota BPD dan Perangkat Desa diinformasikan secara terbuka kepada peserta musyawarah Desa.
BAB VI - MUSYAWARAH DESA Bagian Kesatu Umum Pasal 89
Pasal 105
- (1) Dalam rangka penyelenggaraan musyawarah Desa dapat dilakukan pendampingan.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
- (3) Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di wilayahnya.
- (4) Atas permintaan dan persetujuan pimpinan musyawarah Desa, pendamping Desa dapat menyampaikan pandangan dengan:
- a. memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang pokok pembicaraan;
- b. mengklarifikasi arah pembicaraan dalam musyawarah Desa yang sudah menyimpang dari pokok pembicaraan;
- c. membantu mencarikan jalan keluar; dan
- d. mencegah terjadinya konflik dan pertentangan antar peserta yang dapat berakibat pada tindakan melawan hukum.
- (5) Pendamping Desa tidak memiliki hak untuk berbicara yang bersifat memutuskan sebuah kebijakan publik terkait hal strategis yang sedang dimusyawarahkan.
Tata Cara Penyelenggaraan Musyawarah Desa
Bagian Ketiga Paragraf 1
BAB VI - MUSYAWARAH DESA Bagian Kesatu Umum Pasal 89
Pasal 106
- (1) Ketua BPD bertindak selaku pimpinan musyawarah Desa.
- (2) Sekretaris BPD bertindak selaku sekretaris musyawarah Desa.
- (3) Anggota BPD dan unsur masyarakat yang merupakan bagian dari Panitia Musyawarah Desa bertindak selaku pemandu acara musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal ketua BPD selaku pimpinan musyawarah Desa berhalangan hadir, posisi pimpinan musyawarah Desa dapat digantikan oleh wakil ketua BPD.
- (5) Dalam hal wakil ketua BPD selaku pimpinan musyawarah Desa berhalangan hadir, posisi pimpinan musyawarah Desa dapat digantikan oleh sekretaris BPD.
- (6) Dalam hal sekretaris BPD selaku pimpinan musyawarah Desa, posisi sekretaris musyawarah Desa digantikan oleh anggota BPD lainnya.
BAB VI - MUSYAWARAH DESA Bagian Kesatu Umum Pasal 89
Pasal 107
- (1) Peserta yang hadir dalam kegiatan musyawarah Desa harus menandatangani daftar hadir yang telah disiapkan Panitia Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa dimulai dan dibuka oleh pimpinan musyawarah Desa apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta musyawarah Desa.
- (3) Peserta musyawarah Desa yang telah menandatangani daftar hadir dapat meninggalkan tempat musyawarah Desa
BAB VI - MUSYAWARAH DESA Bagian Kesatu Umum Pasal 89
Pasal 108
- (2) Musyawarah Desa dimulai dan dibuka oleh pimpinan musyawarah Desa apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta musyawarah Desa.
BAB VI - MUSYAWARAH DESA Bagian Kesatu Umum Pasal 89
Pasal 120
- (2) Jika waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan peserta musyawarah Desa yang hadir belum memenuhi ketentuan, pimpinan musyawarah Desa meminta pertimbangan dari Kepala Desa, tokoh masyarakat dan unsur masyarakat yang hadir.
- (3) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan musyawarah Desa menentukan waktu untuk mengadakan musyawarah Desa berikutnya selambatlambatnya 3 (tiga) hari setelah waktu musyawarah Desa pertama.
- (4) Dalam hal setelah dilakukan penundaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyelenggaraan musyawarah Desa yang kedua tetap dihadiri peserta yang tidak mencapai ketentuan, pimpinan musyawarah Desa tetap melanjutkan kegiatan musyawarah Desa dengan dihadiri oleh peserta yang ada.
Paragraf 3
PENJELASAN
Pembukaan
Susunan Acara
PENJELASAN
Pasal 109
- (1) Sekretaris BPD selaku ketua Panitia Musyawarah Desa membacakan susunan acara sebelum musyawarah Desa dipimpin oleh pimpinan musyawarah Desa. - (2) Peserta musyawarah Desa berhak mengajukan keberatan dan usulan perbaikan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dari berita acara hasil musyarawarah Desa dan untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Delegasi Desa dalam badan kerjasama antar-Desa berkewajiban untuk menginformasikan secara terbuka perkembangan tindak lanjut hasil musyawarah Desa di dalam penyusunan dan penetapan peraturan bersama Kepala Desa.
- (4) Masyarakat berhak menyalurkan aspirasi kepada delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka menjamin kerjasama antar-Desa sejalan dengan keputusan musyawarah Desa.

## Paragraf 3 Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga

## Pasal 136

- (1) Desa dapat menjalin kerjasama dengan pihak ketiga yang dilakukan untuk tujuan mempercepat dan meningkatkan:
- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain: lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan.
- (3) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga yang bersifat strategis dan beresiko terhadap aset Desa serta menambah kekayaan/aset Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.
- (4) Hasil/kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa untuk selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan kesepakatan kerjasama secara tertulis antara Desa dengan pihak ketiga.
- (5) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga yang bersifat sosial, tidak beresiko terhadap aset Desa dan tidak menambah aset desa dibahas bersama oleh Kepala Desa dan BPD.
- (6) Hasil/kesepakatan Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan berita acara untuk selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan kesepakatan kerjasama secara tertulis antara Desa dengan pihak ketiga.

## Pasal 137

- (1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan dalam rangka kerjasama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (3) membicarakan pokok-pokok bahasan yang meliputi:
- a. ruang lingkup dan bidang kerjasama Desa dengan pihak ketiga;
- b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama Desa dengan pihak ketiga;
- c. delegasi Desa dalam pembahasan kerjasama Desa dengan pihak ketiga;
- d. jangka waktu;
- e. hak dan kewajiban;
- f. pembiayaan;
- g. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan;
- h. penyelesaian perselisihan; dan
- i. lain-lain yang diperlukan.

- (2) Peserta musyawarah Desa berhak mendapatkan informasi tentang pokok-pokok bahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) minggu sebelum diselenggarakannya kegiatan musyawarah Desa.

## Pasal 138

- (1) Ruang lingkup dan bidang kerjasama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 137 ayat (1) huruf a meliputi
- a. meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. mengadakan sarana prasarana Desa;
- c. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan Desa;
- d. meningkatkan kapasitas Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
- e. meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Desa;
- f. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa;
- g. meningkatkan partisipasi masyarakat; dan
- h. menguatkan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan.
- (2) Selain ruang lingkup dan bidang kerjasama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), musyawarah Desa dapat menentukan ruang lingkup dan bidang kerjasama lain yang bersifat strategis sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

## Pasal 139

- (1) Delegasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) huruf c dipimpin oleh Kepala Desa dan beranggotakan:
- a. perangkat Desa;
- b. anggota BPD;
- c. lembaga kemasyarakatan desa;
- d. lembaga Desa lainnya; dan
- e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

- (2) Keputusan musyawarah Desa perihal delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran dari berita acara hasil musyarawarah Desa dan untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Delegasi Desa dalam pembahasan kerjasama antara Desa dengan pihak ketiga berkewajiban untuk menginformasikan secara terbuka perkembangan tindak lanjut hasil musyawarah Desa di dalam penyusunan dan penetapan kesepakatan kerjasama antara Desa dengan pihak ketiga.
- (4) Masyarakat Desa berhak menyalurkan aspirasi kepada delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka menjamin kerjasama desa dengan pihak ketiga sejalan dengan keputusan Musyawarah Desa.

## Paragraf 4

## Rencana Investasi Masuk Desa Pasal 140

- (1) Pengelolaan sumberdaya Desa dapat dilakukan dengan cara kerjasama Desa dengan pihak ketiga melalui kegiatan investasi masuk Desa.
- (2) Rencana investasi masuk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat strategis harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.
- (3) Rencana investasi yang bersifat strategis meliputi:
- a. berdampak pada berkurangnya aset Desa, hilangnya aset Desa, atau bertambahnya kekayaan/aset Desa,
- b. berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, atau pada peningkatan kemiskinan masyarakat di Desa.
- (4) Rencana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.

## Pasal 141

- (1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan dalam rangka perencanaan investasi masuk desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 140 ayat (2) membicarakan pokok-pokok bahasan yang meliputi:

- a. jenis investasi;
- b. ruang lingkup dan jenis usaha di desa yang dibiayai dengan dana investasi masuk Desa;
- c. dampak positif dan negatif terhadap keberadaan aset Desa, pendapatan asli Desa dan tingkat kesejahteraan masyarakat Desa;
- d. delegasi Desa dalam pembahasan teknis rencana investasi dengan pihak swasta/investor;
- e. jangka waktu investasi;
- f. besaran jumlah investasi;
- g. hak dan kewajiban Desa;
- h. hak dan kewajiban pihak ketiga;
- i. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan kerjasama investasi;
- j. penyelesaian perselisihan; dan
- k. lain-lain yang diperlukan.
- (2) Peserta musyawarah Desa berhak mendapatkan informasi tentang pokok-pokok bahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) minggu sebelum diselenggarakannya kegiatan musyawarah Desa.

## Pasal 142

- (1) Ruang lingkup kegiatan usaha ekonomi yang dapat dibiayai dengan dana investasi masuk Desa meliputi usaha yang dikelola oleh BUMDesa, dan/atau usaha perseorangan atau usaha kelompok masyarakat yang menimbulkan dampak positif atau negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) huruf c.
- (2) Jenis usaha ekonomi yang dibiayai oleh dana investasi meliputi antara lain: hutan, kebun, ternak, perikanan, agroindustri kerakyatan dan usaha-usaha ekonomi lainnya sesuai dengan kondisi obyektif Desa dan masyarakat Desa.

- (3) Pola kerjasama Desa dengan pihak ketiga dalam rangka investasi masuk Desa adalah shareholding yang melibatkan desa dan warga Desa sebagai pemegang saham.

## Pasal 143

- (1) Delegasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) huruf d dipimpin oleh Kepala Desa dan beranggotakan:
- a. perangkat Desa;
- b. anggota BPD;
- c. kelompok usaha ekonomi terkait;
- d. BUMDesa; dan
- e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (2) Keputusan musyawarah Desa perihal delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran dari berita acara hasil musyarawarah Desa dan untuk selanjutnya ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Desa.
- (3) Delegasi Desa dalam pembahasan rencana investasi masuk Desa antara Desa dengan pihak ketiga berkewajiban untuk menginformasikan secara terbuka perkembangan tindak lanjut hasil musyawarah Desa di dalam penyusunan dan penetapan kesepakatan kerjasama investasi antara Desa dengan pihak ketiga.
- (4) Masyarakat Desa berhak menyalurkan aspirasi kepada delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka menjamin kerjasama Desa dengan pihak ketiga sejalan dengan keputusan musyawarah Desa.

## Pasal 144

- (1) Rencana investasi masuk Desa dilakukan dengan cara membangun kerjasama Desa dengan pihak ketiga untuk mengembangkan BUMDesa.
- (2) Pengembangan BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;

- b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
- c. memprioritaskan BUMDesa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

## Paragraf 5

## Pemantauan dan Evaluasi Kerjasama

## Pasal 145

- (1) Camat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kerjasama yang dilakukan antar-Desa dalam kecamatan.
- (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kerjasama antara Desa dan Desa dalam kabupaten, kerjasama antara Desa dan Desa dari kabupaten yang berbeda, dan kerjasama antara Desa dan pihak ketiga.

## Bagian Kedua

Perselisihan

Pasal 146

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerjasama Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan kerjasama antar-Desa dalam kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (3) Dalam hal Camat tidak dapat menyelesaikan perselisihan sebagaimana di maksud pada ayat (2), penyelesaiannya dilakukan oleh Bupati.
- (4) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan kerjasama antar-Desa dalam Daerah, kerjasama antar-Desa dan Desa dari kabupaten yang berbeda, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (5) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.

- (6) Perselisihan dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 147

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama Desa dan perselisihan yang timbul akibat kerjasama Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII

## PARTISIPASI MASYARAKAT

## Pasal 148

- (1) Pemerintah Desa wajib menjamin hak masyarakat baik perseorangan ataupun berkelompok untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan pemerintahan di Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. penyusunan Peraturan Desa dan kebijakan Desa yang mengatur dan membebani masyarakat;
- b. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran, dan pengevaluasian pembangunan Desa;
- c. pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam Desa; dan
- d. penyelenggaraan pelayanan publik.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
- a. konsultasi publik;
- b. musyawarah;
- c. kemitraan;
- d. penyampaian aspirasi;
- e. pengawasan; dan/atau
- f. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 149

- (1) Selain hak berpartisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, masyarakat Desa berhak:
- a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
- c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
- 1) Kepala Desa;
- 2) perangkat Desa;
- 3) anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
- 4) anggota lembaga kemasyarakatan Desa.
- e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.
- (2) Masyarakat Desa wajib:
- a. membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;
- b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik;
- c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa;
- d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan
- e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

## Pasal 150

- (1) Dalam rangka penyampaian informasi pemerintahan Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a, Pemerintah Desa dapat menyediakan dan mengelola sistem informasi pemerintahan Desa.
- (2) Penyediaan sistem informasi pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengadaan fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
- (3) Sistem informasi pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh APBDesa, dikelola oleh Pemerintah Desa, dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
- (4) Informasi pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi yang mencakup:
- a. kondisi geografis Desa;
- b. demografi;
- c. potensi sumber daya Desa;
- d. informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- e. aspek pelayanan umum;
- f. aspek keuangan Desa; dan
- g. informasi penting lainnya sesuai kondisi Desa.
- (5) Pengaturan mengenai sistem informasi pemerintahan Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa.

## Pasal 151

- (1) Pemerintah Desa wajib membuka akses dokumen administrasi pemerintahan kepada setiap warga masyarakat untuk mendapatkan informasi, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.
- (2) Hak mengakses dokumen administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, jika

dokumen administrasi pemerintahan termasuk kategori rahasia negara dan/atau melanggar kerahasiaan pihak ketiga.

- (3) Warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban untuk tidak melakukan penyimpangan pemanfaatan informasi yang diperoleh.

## Pasal 152

- (1) Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Desa:
- a. menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat;
- b. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat;
- c. mengembangkan pelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif; dan/atau
- d. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

## BAB IX

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan oleh Bupati Pasal 153

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Daerah yang dilaksanakan oleh Desa;
- b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
- f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
- g. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- k. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
- l. melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- m. melakukan peningkatan kapasitas BUMDesa dan lembaga kerjasama antar-Desa; dan
- n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pembinaan dan Pengawasan oleh Camat

## Bagian Kedua Pasal 154

Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa melalui:

- a. fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
- b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
- c. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
- d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
- e. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
- g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
- i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
- j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- n. fasilitasi kerjasama antar-Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga;
- o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
- p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- q. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
- r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

## Bagian Ketiga

## Pengawasan oleh Masyarakat

## Pasal 155

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah Desa kepada Inspektorat dan/atau aparat penegak hukum.
- (2) Inspektorat wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Aparat penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkoordinasi dengan Inspektorat atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.
- (4) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (5) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

## Pasal 156

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF Bagian Kesatu Sanksi Kepala Desa Pasal 157

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dikenai sanksi administratif ringan berupa teguran tertulis oleh Bupati.
- (2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, dikenai sanksi administrasi sedang berupa pemberhentian sementara, dan dapat dilanjutkan dengan sanksi administrasi berat berupa pemberhentian.

## Pasal 158

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, huruf d, dan huruf e dikenai sanksi administratif ringan berupa teguran tertulis oleh Bupati.
- (2) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dan huruf c dikenai sanksi administratif ringan berupa teguran tertulis oleh Bupati tanpa melalui usul BPD.
- (3) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, dikenai sanksi administrasi sedang berupa pemberhentian sementara, dan dapat dilanjutkan dengan sanksi administrasi berat berupa pemberhentian.
- (4) Kepala Desa yang mencalonkan sebagai Kepala Desa yang sedang dikenai sanksi administratif karena tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati, dinyatakan tidak lulus dalam seleksi administrasi.
- (5) Dalam hal laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dicukupi, yang bersangkutan dapat dinyatakan lulus sepanjang persyaratan lainnya telah terpenuhi.

## Pasal 159

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenai sanksi administratif ringan berupa teguran tertulis oleh Bupati.
- (2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, dikenai sanksi administrasi sedang berupa pemberhentian sementara, dan dapat dilanjutkan dengan sanksi administrasi berat berupa pemberhentian.

## Pasal 160

- (1) Kepala Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f dan huruf m serta telah ditetapkan sebagai tersangka yang dilanjutkan dengan penahanan dikenai sanksi administrasi sedang berupa pemberhentian sementara oleh Bupati berdasarkan usul BPD melalui Camat.
- (2) Kepala Desa yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f dan huruf m berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi administrasi berat berupa pemberhentian sebagai Kepala Desa tanpa melalui usul BPD.

## Pasal 161

- (1) Kepala Desa yang meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf l telah dikenai sanksi administratif ringan berupa teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak melaksanakan tugas, dikenai sanksi administrasi sedang berupa pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Dalam hal masa pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilewati dan tetap tidak dilaksanakan, Bupati memberhentikan yang bersangkutan sebagai Kepala Desa.

- (3) Apabila jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dilewati dan yang bersangkutan kembali melaksanakan tugas, Bupati mengangkat yang bersangkutan sebagai Kepala Desa dengan pernyataan tidak mengulangi perbuatan serupa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa diaktifkan kembali dan mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atas usulan BPD memberhentikan yang bersangkutan sebagai Kepala Desa.

## Bagian Kedua Sanksi Perangkat Desa Pasal 162

- (1) Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dikenai sanksi administratif ringan berupa teguran tertulis oleh Kepala Desa.
- (2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, dikenai sanksi administrasi sedang berupa pemberhentian sementara, dan dapat dilanjutkan dengan sanksi administrasi berat berupa pemberhentian.

## Pasal 163

- (1) Perangkat Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf f dan huruf m serta telah ditetapkan sebagai tersangka yang dilanjutkan dengan penahanan dikenai sanksi administrasi sedang berupa pemberhentian sementara oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf f dan huruf m berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi

administrasi berat berupa pemberhentian sebagai Perangkat Desa tanpa melalui konsultasi dengan Camat.

## Pasal 164

- (1) Perangkat Desa yang meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf l telah dikenai sanksi administratif ringan berupa teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak melaksanakan tugas, dikenai sanksi administrasi sedang berupa pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Dalam hal masa pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilewati dan tetap tidak dilaksanakan, Kepala Desa memberhentikan yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa.
- (3) Apabila jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dilewati dan yang bersangkutan kembali melaksanakan tugas, Kepala Desa mengangkat yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa dengan pernyataan tidak mengulangi perbuatan serupa.
- (4) Dalam hal Perangkat Desa diaktifkan kembali dan mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa memberhentikan yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa.

Bagian Ketiga

Sanksi BPD

Pasal 165

- (1) Anggota BPD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dikenai sanksi administratif ringan berupa teguran tertulis oleh Bupati berdasarkan usul pimpinan BPD melalui Camat.
- (2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap

tidak dilaksanakan, dikenai sanksi administrasi sedang berupa pemberhentian sementara, dan dapat dilanjutkan dengan sanksi administrasi berat berupa pemberhentian.

## Pasal 166

- (1) Anggota BPD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b dan huruf j serta telah ditetapkan sebagai tersangka yang dilanjutkan dengan penahanan dikenai sanksi administrasi sedang berupa pemberhentian sementara oleh Bupati berdasarkan usul pimpinan BPD melalui Camat.
- (2) Anggota BPD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b dan huruf j berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi administrasi berat berupa pemberhentian sebagai Anggota BPD tanpa melalui usul pimpinan BPD.

## Pasal 167

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI

## KETENTUAN PERALIHAN Pasal 168

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sudah ada wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

## Pasal 169

- (1) Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris Desa yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil, Kepala Urusan, Pelaksana Teknis, dan Kepala Dusun yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa Lainnya tetap melaksanakan tugas hingga mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Pengisian jabatan Kepala Urusan dan Kepala Seksi bagi Kepala Urusan dan Pelaksana Teknis yang belum berakhir masa jabatannya dilaksanakan dengan cara mutasi tanpa melalui proses pengisian dengan masa kerja dihitung sejak pengangkatan pertama kali.
- (4) Pengisian dengan cara mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan beban tugas dengan kemampuan dari Perangkat Desa.
- (5) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 170

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## Pasal 171

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan Penjabat Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 4 Seri D);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 5 Seri D);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 6 Seri D);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 7 Seri D)
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 8 Seri D);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 10 Seri D);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kerja Sama Antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 12 Seri D);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 172

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## Pasal 173

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 2 Oktober 2015 BUPATI TRENGGALEK, TTD MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, TTD ALI MUSTOFA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 NOMOR 18

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 307-12/2015

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI


Nip . 19650919 199602 2 001

## PENJELASAN

ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAHAN DESA

## I. UMUM

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu untuk disesuaikan.

Dengan demikian, lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini ialah Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Penyelenggara Pemerintahan Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Musyawarah Desa, Kerja sama Desa dan Perselisihan, Partisipasi Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, serta Sanksi.

Berkaitan dengan pengaturan mengenai Pemerintahan Desa, Peraturan Daerah ini mengatur secara lebih terperinci mengenai bentuk susunan organisasi Pemerintah Desa, tata kerja dan hubungan kerja, penyelenggara Pemerintahan Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) yang dirinci mulai dari persyaratan, masa jabatan dan pelantikan, kedudukan, tugas, fungsi, hak, kewajiban, larangan, pemberhentian dan pemberhentian sementara, dan tata cara pengangkatan Penjabat Kepala Desa. Juga diatur mengenai pakaian dinas dan hari kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa, Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, ketentuan mengenai cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pengaturan yang berkaitan dengan BPD diatur mengenai syarat menjadi anggota BPD, keanggotaan, masa jabatan, pelantikan, susunan organisasi dan tata kerja BPD, kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, hak, kewajiban, larangan, ketentuan pemberhentian dan pemberhentian sementara, penggantian anggota BPD antarwaktu, penggantian pimpinan BPD, mekanisme musyawarah BPD, Tata Tertib BPD, dan Pembiayaan.

Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa, pengisian Perangkat Desa, dan pengisian anggota BPD diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri, tetapi implementasi Peraturan Daerah tersebut merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.

Ketentuan mengenai Dana Desa yang bersumber dari APBN diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri, tetapi implementasi peraturan pemerintah tersebut merupakan satu kesatuan