UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 21 Tahun 1956 tentang PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 4 TAHUN 1955 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 18) TENTANG LARANGAN UNTUK MENGUMPULKAN UANG LOGAM YANG SAH DAN LARANGAN MEMPERHITUNGKAN AGIO PADA WAKTU PENUKARAN ALAT-ALAT PEMBAYARAN YANG SAH" SEBAGAI UNDANG-UNDANG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Darurat tentang larangan untuk mengumpulkan uang logam yang sah dan larangan memperhitungkan agio pada waktu penukaran alat-alat pembayaran yang sah (Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1955, Lembaran-Negara tahun 1955 No. 18);
- b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam undang-undang darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undang- undang.
Mengingat : Pasal-pasal 89, 97 dan 111 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
Memutuskan
Undang-undang tentang penetapan "Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 18) tentang larangan untuk mengumpulkan uang logam yang sah dan larangan memperhitungkan agio pada waktu penukaran alat-alat pembayaran yang sah" sebagai undang-undang.
Pasal I.
Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 18) tentang larangan untuk mengumpulkan uang logam yang sah dan larangan memperhitungkan agio pada waktu penukaran alat-alat pembayaran yang sah, ditetapkan sebagai undang-undang yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
- (1) Kecuali badan-badan Pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai pegawai lebih dari sepuluh orang, tiap orang dilarang untuk mempunyai persediaan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, atau mengangkut uang logam yang sah (1 sen, 5 sen, 10 sen, 25 sen dan 50 sen) melebihi jumlah sebagaimana ditetapkan berikut:
Untuk 1 sen (termasuk tembaga yang lama) sehingga jumlah Rp. 1 nominal, untuk 5 sen sehingga jumlah Rp. 5 nominal,
untuk 10 sen sehingga jumlah Rp. 10 nominal, untuk 25 sen sehingga jumlah Rp. 25 nominal,
untuk 50 sen sehingga jumlah Rp. 50 nominal,
- (2) Perusahaan-perusahaan yang dimaksudkan dalam ayat tersebut di atas tetap dilarang untuk menimbun uang logam dengan maksud menarik dari peredaran.
Pasal 2
Terhadap larangan yang termaktub dalam pasal 1 ayat 1 dapat diadakan pengecualian oleh para Gubernur, Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Walikota Jakarta Raya yang dapat memberi izin pada mereka yang memerlukan uang logam lebih banyak dari- pada yang telah ditetapkan, sehingga jumlah Rp. 10, Rp. 50, Rp. 100, Rp. 250, Rp. 500 nominal untuk 1 sen, 5 sen, 10 sen, 25 sen dan 50 sen, sedangkan untuk jumlah yang lebih besar haruslah diminta izin kepada Menteri Keuangan.
Pasal 3
Pada waktu penukaran alat-alat pembayaran yang sah setiap orang dilarang:
1. untuk memperhitungkan, meminta, menawarkan atau membayar nilai lawan yang lain daripada: nilai yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk penukaran alat-alat pembayaran;
2. untuk meminta, menerima, menawarkan atau membayar ganti kerugian dalam bentuk apapun juga.
Pasal 4
Untuk sesuatu pembayaran setiap orang dilarang memperhitungkan, meminta, menerima atau membayar harga lain daripada harga yang diperlukan, dengan memberi nilai lain pada alat-alat pembayaran yang sah daripada nilai yang telah ditentukan oleh undang-undang.
Pasal 5
Setiap orang wajib memberitahukan dengan benar jumlah persediaannya, macamnya uang logam (1 sen, 5 sen, 10 sen, 25 sen dan 50 sen) atas permintaan Menteri Keuangan, Gubernur, Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Walikota Jakarta Raya, Penuntut Umum atau pegawaipegawai pengusut lainnya.
Pasal 6
- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam pasal 1, pasal 3, pasal 4 atau tidak pada waktunya memenuhi permintaan yang termaktub dalam pasal 5, atau memberi keterangan yang tidak benar atas permintaan tersebut dijatuhkan hukuman kurungan setinggitingginya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya lima ratus rupiah.
- (2) Barang siapa dengan sengaja bertindak bertentangan dengan larangan yang termaktub dalam pasal 1, pasal 3, pasal 4 atau dengan sengaja tidak, atau tidak pada waktunya memenuhi permintaan yang termaktub dalam pasal 5 atau memberi keterangan yang tidak benar atas permintaan tersebut, dijatuhkan hukuman penjara setinggitingginya satu tahun atau denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah.
- (3) Apabila pada waktu melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 dan 2 belum lewat dua tahun sejak hukuman yang dahulu dijatuhkan terhadap sitersangka untuk perkara yang sama memperoleh kekuatan hukum yang dapat diubah lagi, maka hukuman-hukuman yang ditentukan dalam ayat 1 dan 2 dapat ditambah dengan sepertiga.
- (4) Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman sebagaimana termaktub dalam ayat 1 dianggap sebagai pelanggaran. Perbuatanperbuatan yang diancam dengan hukuman sebagaimana termaktub dalam ayat 2 dianggap sebagai kejahatan.
- (5) Uang logam, alat-alat pembayaran yang sah beserta bungkusannya yang dipergunakan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan yang dimaksudkan dalam ayat 1 dan 2 dapat disita dengan tidak memperdulikan siapa pemiliknya, baik dimiliki oleh siterdakwa maupun oleh orang lain.
Pasal 7
- (1) Apabila perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 dilakukan oleh sesuatu badan hukum, maka diadakan tuntutan dan dijatuhkan hukuman terhadap anggota-anggota pengurus yang berada di Indonesia, atau jika mereka ini berhalangan, pada wakil-wakil badan hukum tersebut di Indonesia.
- (2) Ketentuan dalam ayat 1 berlaku juga untuk badan hukum yang bertindak sebagai pengurus atau wakil dari badan hukum yang lain.
Pasal 8
Penuntut Umum, Pegawai-pegawai pengusut lainnya atau pegawaipegawai yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan setiap waktu berhak membeslah, menuntut penyerahannya untuk dibeslah semua barangbarang yang dapat memberi petunjuk-petunjuk untuk memperoleh kebenaran atau yang dapat diperintahkan pensitaannya.
Pasal 9
Ordonansi-ordonansi dari 25 Pebruari 1948 (Staatsblad No. 50 dan No. 51) ditarik kembali.
Pasal II
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 1 September 1956, Wakil Presiden Republik Indonesia, ttd. ## MOHAMMAD HATTA

Penandatangan: Menteri Keuangan, ttd. JUSUF WIBISONO

Penandatangan: Menteri Dalam Negeri, ttd. SUNARJO

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal 15 Nopember 1956. Menteri Kehakiman, ttd. MULJATNO LEMBARAN NEGARA NOMOR 53 TAHUN 1956

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ## MEMORI
PENJELASAN
Pembukaan
MENGENAI
## RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT No. 4 TAHUN 1955 TENTANG LARANGAN UNTUK MENGUMPULKAN UANG LOGAM YANG SAH DAN LARANGAN MEMPERHITUNGKAN AGIO PADA WAKTU PENUKARAN ALAT-ALAT PEMBAYARAN YANG SAH" SEBAGAI UNDANG-UNDANG.-
## UMUM
Dengan penghentian berlakunya Indische Muntwet 1912 dan mulai berlakunya Undang-undang Mata Uang 1951 maka perlu meninjau kembali peraturan-peraturan yang lama mengenai pengumpulan uang logam, memperhitungkan agio dan sebagainya.
Ternyata, bahwa dalam praktek sekarang juga masih dikumpulkan atau disimpan untuk diri sendiri atau untuk orang lain dalam jumlah banyak uang logam (aluminium 1, 5, 10, 25 sen dan capronikkel dari 50 sen) sehingga uang logam tersebut tertarik dari peredaran uang.
Demikian pula sering terjadi pengumpulan uang itu dengan maksud supaya diperdagangkan dengan memperhitungkan agio.
Uang logam itu dalam perdagangan sehari-hari sangat dibutuhkan, terutama oleh rakyat kecil, maka pengumpulan uang tersebut akan mempersukarpedagang-pedagang kecil dan akan memberi dorongan pula untuk kenaikan harga-harga barang. Oleh karena itu perlu sekali dibatasi jumlah yang boleh dimiliki setiap orang. Pengecualian terhadap pembatasan ini diadakan untuk badan-badan pemerintah dan perusahan-perusahan besar yang mempunyai pegawai lebih dari sepuluh orang. Ketentuan yang terakhir ini perlu diadakan berhubung dengan keperluan pembayaran pada buruh-buruh mereka.
Akan tetapi perusahaan yang dimaksudkan diatas tetap dilarang untuk menarik tiang logam tersebut dari peredaran. Memperhitungkan agio akan berakibat bahwa uang logam itu akan dianggap sebagai barang dagangan sehingga menimbulkan keadaan keuangan yang kurang sehat. Sudah selayaknya diadakan aturan-aturan untuk menjamin beredarnya uang logam dengan lancar dan mencegah kemungkinan memperhitungkan agio pada penukaran uang tersebut.
Pada tahun 1948 pernah diadakan larangan pula untuk mengadakan pengumpulan uang logam dan memperhitungkan agio pada penukaran uang. (S. 1948 - No. 50, 51). Kedua peraturan ini sekarang dipersatukan dalam rencana undang-undang ini. Dahulu diserahkan pada para Residen untuk mengatur penetapan maksimum jumlah uang logam yang boleh dimiliki masing-masing orang. Ternyata, bahwa tidak semua Residen mengadakan peraturan-peraturan untuk membatasi pengumpulan uang logam tersebut.
Dengan demikian tak ada gambaran yang tegas (overzicht) untuk Pemerintah Pusat tentang jumlah uang logam yang ditetapkan sebagai maximum oleh para Residen yang boleh dimiliki oleh setiap orang.
Oleh karena itu dalam rencana Undang-undang ini telah ditentukan jumlah maximum umum yang berlaku diseluruh Indonesia untuk setiap orang, kecuali badanbadan pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar yang dimaksudkan dalam
PENJELASAN
Pasal 1
a. Para Gubernur-Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wali Kota Jakarta-Raya, sebagai pengecualian