Unknown BUPATI TUBAN Nomor 21 Tahun 2015 tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TUBAR
PERATURAN · BUPATI TUBAN NOMOR 21 TAHUN' 2015 TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TUB.AN,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. tentang Desa I (Lemb~an Negara Republik Indonesia Tahun 2014 I Nomor i 7, Tambahan Lembaran Negara Republik I Indone~ia Nomor 5495);
5. Peratutan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peratui!-an Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 12014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indone~ia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembatan Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peratµran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan I Perundang-Undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEUANGAN lDESA. PENGELOLAAN
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Tuban.
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Tuban.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatw- dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdru:jarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakuil dan dihormati da1am sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indone~
I
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pasal 2
- (1) Keuangan desa dikelola ## BAB Ill KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 3
- ( 1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. menetapkan PTPKD;
- c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. menetapkan (TPK)
- e. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
- f. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD.
Pasal 4
- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b berasal dari unsur Perangkat Desa yang terdiri dari:
- a. Sekretaris Desa;
- b. Kepala Seksi; dan
- c. Bendahara.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
Pasal 5
- (1) Petugas pemungutan penerimaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dapat berasal dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat.
- (2) Petugas pemungutan penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
Pasal 6
- (1) TPK sebagaimana dimak~ud dalain Pasal 3 ayat (2) huruf d adalah tim yang ditetapkan dengani keputusan Kepala Desa, terdiri dari unsur I Pemerintah Desa, Lembaga kemasyarakatan Desa dan atau masyarakat.
I
- (2) Keanggotaan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pengarah, Ketua, Sekretaris dan anggota.
- (3) Keanggotaan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Kepala Seksi yang membidangi.
Pasal 7
- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
- b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
- e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- (3) Sekretaris Desa selaku koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Kepala Seksi dan Bendahara.
Pasa18
- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Dalam hal Kepala Seksi Kosong dan/atau tidak mampu melaksanakan tugas Kepala Desa dapat menunjuk perangkat desa lainnya.
- (3) Kepala Seksi sebagaimaria dimaksud pada ayat ( 1) mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi ta.nggung jawabnya;
- b. melaksanakan kegiatan bersama unsur lembaga kemasyarakatan dan/ atau masyarakat desa yang telah
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan di dalam APBDesa; - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegtatan; - d. mengendalikan pelak~aan kegiatan;

Penandatangan: - e. melaporkan perkem1angan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan : - f. menyiapkan dokutri.en anggaran ata.s beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan~ if ## Pasal9

Penandatangan: - (1) Pelaksanaan kegiatan bersama lembaga kemasyarakatan dan atau masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b adalah pelaksanaan kegiatan oleh kepala seksi bersama lembaga kemasyarakatan dan atau masyarakat desa.

Penandatangan: - (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibentuk TPK dengan Keputusan Kepala Desa.

Penandatangan: - (3) Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa, dan atau dikenai sanksi pidana, maka Kepala Desa dapat melakukan perubahan atas pelaksana kegiatan. 4. ( 4) Tim Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan diberikan honorarium sesuai jenis kegiatan yang dilaksanakan. ## Pasal 10 - (1) Lembaga Kemasyarakatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat - (3) huruf b terdiri dari: - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD); - b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); - c. Karang Taruna {KARTAR); - d. Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW); - e. Posyandu; dan, - f. Lembaga kemasyarakatan desa lainnya. - (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b terdiri dari: - a. Tokoh masyarakat: - 1) Tokoh masyarakat; - 2) Tokoh adat; - 3) Tokoh agama; - 4) Tokoh pendidikan; - b. Kelompok masyarakat: - 1) Kelompok usaha ekonomi produktif; - 2) Kelompok perempuan; - 3) Kelompok tani; - 4) Kelompok masyarakat miskin; - 5) Kelompok nelayan;i, - 6) Kelompok pengrajin; I - 7) Kelompok pemerhati dan perlindungan anak; 2. ! 8) Kelompok pemuda; - 9) Kelompok pemerha[ti dan peduli lingkungan; dan - 10) Kelompok-kelompo:k masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial I budaya masyarakat Desa. 1~ - ( 1) APB Des terdiri atas: - a. Pendapatan Desa; - b. Belanja Desa; dan - c. Pembiayaan Desa. - (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. - (3} Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. - (4) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. ## Bagian Kesatu Pendapatan Desa ## Pasal 13 - (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. - (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok: - a. Pendapatan Asli Desd. (PADes); - b. Pendapatan Transfer;[ dan - c. Pendapatan Lain-Laut· ## Pasal 11 - (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh unsur staf sekretariat desa pada Urusan Keuangan. - (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Penandatangan: - (3) Apabila unsur staf Sekretariat Desa pada Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong dan atau tidak mampu, Kepala Desa dapat menunjuk Bendahara dari Staf Sekretariat atau Perangkat Desa lainnya. ## BABIV APBDeaa ## Pasal 12 ## Paragraf kesatu Pendapatan Asli Desa (PADes) ## Pasal 14 - (1) Kelompok PADes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis: - a. hasil usaha desa; - b. hasil aset desa; - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan - d. lain-lain pendapatan asli desa. - (2) Jenis hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: - a. hasil usaha; dan - b. pengelolaan tanah kas desa. - (3) Jenis hasil aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b meliputi: - a. tambatan perahu; - b. pasar desa; - c. tempat pelelangan ikan; - d. tempat pemandian umum desa; - e. jaringan irigasi; - f. gedung/bangunan desa; - g. hutan desa; - h. lapangan desa; - i. embung desa; - j. pengelolaan taman rekreasi/wisata desa; - k. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan; - l. kebun desa; - m. tanaman milik desa; - n. lingkungan permukiman masyarakat desa; dan - o. aset lain-lain milik desa. 25. ( 4) Jenis swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat meliputi: - a. tenaga; dan - b. barang yang dinilai dengan uang. - (5) Jenis lain-lain pendapa~ asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain: - a. hasil pungutan desa; - b. bagi hasil investasi de~a; dan - c. lain-lain pendapatan 1sli desa sesuai kondisi desa. ## Pasal 15 - (1) Hasil usaha Desa sebagairnana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a antara lain: - a. HIPPAM/PAM desa; - b. HIPPA desa (Pompanisasi); - c. unit usaha simpan pinjam desa; - d. Badan Kredit Desa; - e. usaha perdagangan · desa; - f. lumbung desa; - g. hand traktor; - h. toko desa/waserda; - i. toko saprodi; dan - j. lain-lain hasil usaha desa. - (2) Pengelolaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b antara lain: - a. Tanah Kas Desa (TKD) murni; - b. kompensasi TKD; - c. pemanfaatan TKD; dan - d. lain-lain pengelolaan tanah kas desa. - (3) Pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b antara lain : - a. Pasar umum desa - b. pasar tradisional; - c. pasar hewan; - d. pasar unggas; - e. pasar buah; - f. lain-lain pasar milik desa. - (4) Gedung/bangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf f antara lain : - a. gedung pertemuan/serbaguna desa; - b. gedung olahraga desa; dan - c. lain-lain gedung/bangunan Desa. - (5) Tanaman milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf m antara lain : - a. tanaman di area pemakaman/ kuburan; - b. tanaman pinggir jalan; dan 31. I c. lain-lain tanaman mill~ desa. - (6) Pungutan desa sebagairilana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa dan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-un~angan. ## Paragraf kedua Pendapatan Transfer ## Pasal 16 - (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis: - a. Dana Desa; - b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; - c. Alokasi Dana Desa (ADD); - d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan - e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten. - (2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus. - (3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus). ## Paragraf ketiga Pendapatan Lain-lain ## Pasal 17 - (1) Pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis: - a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan - b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah. - (2) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud. pada ayat ( 1) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga. - (3) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain: - a. pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga; dan - b. bantuan perusahaan yang berlokasi di desa. ## Baaian Kedua Belanja Desa ## Pasal 18 - (1) Belanja desa sebagaimB.fa dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengelµaran dari rekening desa yang merupakan I kewajiban desa dalam 1 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaranny~ kembali oleh desa. - (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. ## Pasal 19 Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 digunakan dengan ketentuan: - a. Paling sedikit 70 % ( tujuh puluh per seratus ) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai : 1. penyelenggaraan pemerintahan Desa; 2. pelaksanaan pembangunan Desa; 4. 3.pembinaan kemasyarakatan Desa; dan 4. pemberdayaan masyarakat Desa. - b. Paling banyak 30 % (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa, digunakan untuk :

Penandatangan: 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; 2. operasional Pemerintah Desa; 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan

Distribusi: 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga. ## Pasal 20 - (1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), terdiri atas kelompok : - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa; - b. pelaksanaan Pembangunan Desa; - c. pembinaan Kemasyarakatan Desa; - d. pemberdayaan Masyarakat Desa; dan - e. belanja Tak Terduga. - (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. ## Pasal 21 - (1) Kegiatan yang termasuk Kelompok belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a terdiri dari : - a. Operasional Pemerintahan Desa; - b. Peningkatan Kualita~ Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa; - c. Peningkatan Kualitasi Data Pemerintahan Desa; - d. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa; - e. Pembentukan BPD, Kelembagaan Masyarakat Desa, KPMD, BKAD, danBKD; - f. Peningkatan pelayanan Perijinan; - g. Peningkatan Kualitas Pemerintahan; - h. Peningkatan Pendapatan dan Pengelolaan Aset Desa; - i. Kelompok Kegiatan lain sesuai kondisi desa. - (2) Kegiatan yang termasuk Kelompok belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat ( 1) huruf b,, antara lain: - a. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat; - b. Pembangunan sarana dan prasarana Desa; - c. pengembangan potensi ekonomi lokal Desa; - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan - e. Kelompok Kegiatan lain sesuai kondisi desa. - (3) Kegiatan yang termasuk Kelompok belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat { 1) huruf c antara lain : - a. pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa; - b. pembinaan hubungan antar lembaga kemasyarakatan; - c. pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa; - d. pembinaan kerukunan warga masyarakat Desa; - e. pembinaan kerukunan antar umat beragama; - f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; - g. pemelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; - h. pelestarian dan pengembangan gotong royong masyarakat Desa; - i. Pembinaan Kepemudaan dan olah raga; - j. Bantuan hibah desa bidang sosial kemasyarakatan;dan - k. kegiatan lain sesuai kondisi Desa. - (4) Kegiatan yang termasuk kelompok belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d antara lain: - a. peningkatan kualitas perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif; - b. fasilitasi lembaga kemasyarakatan; - c. pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa; - d. pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; - e. analisis dan pengent~san kemiskinan secara partisipatif di Desa; - f. pemberian santunan 1 sosial bagi keluarga fakir miskin {dhuafa); - g. pemberian santunan !social bagi penyandang cacat/ difabel; - h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat; - i. pengembangan kegiatan ekonomi BUMDes dan kelompok usaha masyarakat Desa lainnya; - j. peningkatan kapasitas usaha ekonomi Desa; - k. peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Desa; 1. peningkatan kapasitas masyarakat Desa; - m. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat; - n. Pengembangan sumberdaya manusia; - o. pelatihan usaha ekonomi; - p. Sosialisasi, fasilitasi, dan pengembangan program KB; - q. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat, melalui: - (5) Kegiatan yang termasuk Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e antara lain: - a. kegiatan penanggulangan dan pemberian bantuan bencana alam; - b. kegiatan penanggulangan dan pemberian bantuan bencana social; - c. kegiatan Penanggulangan dan pemberian bantuan korban kebakaran; - d. kegiatan Penanggulangan dan pemberian bantuan korban KORT; - e. kegiatan Penanggulangan dan pemberian bantuan korban trafficking; - f. kegiatan Penanganan kerusakan sarana prasarana yang mendesak; dan - g. dan lain lain kegiatan penanggulangan yang bersifat mendesak dan sangat penting. ## Pasal 22 - (1) Kegiatan yang termasuk dalam kelompok Operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf a yaitu: - a. Pembayaran penghasilan tetap, tunjangan dan honorarium; - b. Operasional perkantoran; - c. Operasional BPD;

Distribusi: - d. Insentif (operasional) 'RT dan RW. - (2) Kegiatan yang termasuk dalam kelompok peningkatan Kualitas sarana dan prasarana pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf b yaitu: - a. Pengadaan peralatan . kantor; I - b. Pengadaan komputer; 2. I c. Pengadaan perlengkapan kantor; - d. Pengadaan tanah; i - e. Pengadaan alat-alat $gkutan darat bermotor; - f. Pengadaan alat-alat $gkutan darat tidak bermotor; - g. Pengadaan alat-alat aµgkutan perairan bermotor; i11 - h. Pengadaan alat-alat angkutan darat tid~ bermotor; - i. Pengadaan meubelair; - j. Pengadaan peralatan dapur; - k. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Pengadaan peralatan dan perlengkapan rumah dinas kades; - m. Rehab ringan gedung kantor desa;

Penandatangan: - n. Rehab ringan rumah dinas kepala desa; - o. Pembangunan gedung kantor desa; - p. Pembangunan gedung rumah dinas Kades; - q. Pembangunan taman/pagar kantor; - r. Pembangunan kamar mandi dan WC kantor; - s. Pembangunan tempat parkir; - t. Pengadaan alat-alat studio; - u. Pengadaan alat komunikasi; - v. Pengadaan penghias ruangan rumah tangga; dan - w. Kegiatan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pemerintah desa sesuai kondisi desa. - (3) Kegiatan yang termasuk dalam kelompok peningkatan Kualitas data pemerintahan Desa sebagaimana dim~sud dalam pasal 21 ayat (1) huruf c yaitu: - a. penyusunan pengembangan tata ruang dan sosial desa; - b. pendataan potensi desa (profil desa dan monografi desa); - c. pendataan pengklasifikasian tenaga kerja desa; - d. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian; - e. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja; - f. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan status pekerjaan; - g. pendataan penduduk yang bekerja diluar negeri; - h. pengelolaan arsip Desa; - i. pengelolaan dan pengembangan sistem administrasi kependudukan dan informasi Desa; dan - j. kegiatan peningkatan kualitas data pemerintahan Desa lainnya. - (4) Kegiatan yang termasuk dalam kelompok penyelenggaraan tata Pemerintahan Desa sebagaimana dim~sud dalam pasal 21 ayat (1) huruf d yaitu: - a. penetapan dan penega~an batas Desa; - b. penetapan struktur organisasi Pemerintah Desa (nomenklatur); - c. penetapan Perangkat Ij)esa; - d. penetapan rancangan feraturan Desa dan penetapan Peraturan Desa; - e. pembahasan RAPBDesi dan penetapan APBDes; - f. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)penetapan kerjasama antar Desa;

Penandatangan: - g. penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa; - h. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes); - i. penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDes); - j. penyelenggaraan Muscles;

Penandatangan: - k. penyampaian LKPJ Kepala Desa; - l. penetapan kerjasama antar desa; - m. penetapan BUMDes; - n. penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa; - o. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;

Penandatangan: - p. penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; - q. pengisian lowongan Perangkat Desa; - r. penggabungan atau pemekaran Dusun; - s. penggabungan atau pemekaran RT /RW; - t. belanja sertifikasi; - u. monitoring, evaluasi dan pelaporan;

Penandatangan: - v. rapat koordinasi antar Kepala Desa, dan lintas desa;dan - w. kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa lainnya. - (5) Kegiatan yang termasuk dalam kelompok pembentukan BPD, Kelembagaan Masyarakat Desa, KPMD, BKAD dan BKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) hurufeyaitu: - a. pembentukan Badan Permusyawaratan Desa; - b. pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD, PKK, Karangtaruna, Pokja Nangkis dll); - c. Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD); - d. pembentukan badan Kerjasama Desa (BKD) / Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) ;dan - e. kegiatan pembentukan Kelembagaan Desa lainnya. - (6) Kegiatan yang termasuk dalam kelompok peningkatan pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf fyaitu: - a. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa; I b. pemberian hak pengelolaan atas tanah Desa;dan - c. kegiatan peningkatan pelayanan perijinan lainnya. - (7) Kegiatan yang termasµk dalam kelompok peningkatan kualitas pemerintahan sebagaimapa dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf g yaitu: ~' 1f - a. penyelenggaraan musyawarah Desa; - b. penyelenggaraan perencanaan Desa; - c. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa; - d. penyelenggaraan Kerjasama Desa;dan - e. kegiatan peningkatan kualitas pemerintahan lainnya. - (8) Kegiatan yang termasuk dalam kelompok peningkatan pendapatan dan pengelolaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat ( 1) huruf h yaitu: - a. penggarapan tanah kas Desa; - b. intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi Daerah; - c. penyelesaian status tanah desa; - d. pembayaran PBB tanah milik desa (TKD);dan - e. kegiatan pengelolaan aset Desa lainnya. ## Pasal 23 - (1) Kegiatan kelompok belanja bidang pembangunan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a terdiri dari: - a. pembangunan gedung Polindes; - b. pembangunan gedung pos kesehatan Desa; - c. pembangunan gedung taman posyandu; - d. pembangunan taman tanaman obat/ apotik Desa; - e. pengadaan mobil ambulans Desa; - f. pengelolaan dan Pengembangan poskesdes, polindes dan posyandu; - g. pengelolaan dan pembinaan posyandu - h. pemeriksaan ibu hamil dan pemantauan pertumbuhkembangan balita; - i. pemberian makanan tambahan balita (PMT- balita) dan pemberian makanan tambahan. anak sekolah (PMT-AS); - j. pemberian vitamin bagi ibu hamil dan balita; - k. pelaksanaan gerakan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) melalui 3M;

Distribusi: 1. pelaksanaan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4 K); - m. pelaksanaan program pencegahan penyakit menular (P2M); - n. pelaksanaan progr8JlI). Desa siaga aktif; - o. penimbangan bayi; - p. pelaksanaan gerakan sehat untuk lanjut usia; 18. i q. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; - r. pemantauan dan p~ncegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa; I - s. pembangunan gedung taman kanak-kanak; - t. pembangunan gedung pendidikan anak usia dini (PAUD); - u. pembangunan gedung kegiatan belajar masyarakat; - v. pembangunan gedung perpustakaan/taman bacaan Desa; - w. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa; - x. peningkatan penyelenggaraan pendidikan di desa (PAUD, TK, Diniyah dan RA); - y. eksplorasi Air Bawah Tanah (ABT); - z. eksplorasi sumber mata air; 8. aa. pembangunan rumah pompa, pengadaan mesin pompa, mesin pebangkit dan instalasinya;

Distribusi: 9. bb. pembangunan jaringan pipa distribusi air bersih;

Distribusi: - cc. pembangunan hidran umum Desa; - dd. pembangunan bak penampung air (reserooir ground); dan 12. ee. pembangunan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. - (2) Kegiatan kelompok belanja bidang pembangunan sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b terdiri dari: - a. pembangunan kantor dan balai Desa; - b. pembangunan gedung kantor Desa; - c. pembangunan rum.ah dinas milik Desa; - d. pembangunan gedung panti PKK; - e. pembangunan gedung serbaguna; - f. rehab sedang/berat balai Desa; - g. rehab sedang/berat gedung kantor Desa; - h. rehab sedang/berat rumah dinas milik Desa; - i. rehab sedang/berat panti PKK; - j. rehab sedang/berat gedung serbaguna; - k. pembangunan tugu batas Desa; 1. pembangunan gapura Desa; - m. pembangunan pos kemanan Desa; - n. pembangunan jalan Desa; - o. pembangunan jembatan/ gorong-gorong Desa; - p. pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Desa; - q. pembangunan tambatan perahu milik Desa; - r. pembangunanjalan lingkungan; - s. pembangunan jembatan/ gorong-gorong lingkungan; - t. pembangunan jalan usaha tani; - u. pembangunan jaringan irigasi tersier; - v. pembangunan embung Desa; - w. pembangunan pintti air/dam saluran irigasi; - x. pembangunan tembbk penahan jalan; - y. pembangunan tembpk penahan tanah/talud; - z. pembangunan saluran air hujan/drainase; 2. aa. pembangunan saluran air rumah tangga; 3. bb. pembangunan instalasi pembuangan limbah;

Distribusi: - cc. pembangunan depo/bak penampungan sampah; - dd. pembangunan MCK umum; 6. ee. pembangunan instalasi bio gas;

Distribusi: 7. ff. pembangunan jaringan pipa distribusi gas; 8. gg. pembangunan pem,bangkit listrik tenaga surya; 9. hh. pembangunan jaringan listrik tenaga surya; - ii. pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro; 11. jj. pembangunan jaringan listrik tenaga mikro hidro; 12. kk. pembangunan saluran air budidaya perikanan; 11. pembangunan saluran air tambak garam; - mm. pembangunan kerambah jarring apung milik Desa; 15. nn. pembangunan tempat pembenihan ikan milik Desa; 16. oo. pembangunan lapangan olahraga (volley/ sepakbola/bulutangkis) 17. pp. pembangunan masjid dan mushola; 18. qq. pembangunan pagar makam; 19. rr. pembangunan rumah-rumah keranda; 20. ss. pembangunan gedung penggilingan padi milik Desa; 21. tt. pembangunan tempat penjemuran hasil pertanian Desa; 22. uu. Pemeliharaan Jalan desa - vv. Pemeliharaanjembatan/gorong-gorong desa; 24. ww. Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Desa; - xx. Pemeliharaan tambatan perahu milik desa; 26. yy. Pemeliharaan jalan lingkungan; 27. zz. Pemeliharaan jembatan/ gorong-gorong lingkungan; 28. aaa. Pemeliharaan pemeliharaan jalan usaha tani; 29. bbb. pemeliharaan jaringan irigasi tersier;

Distribusi: - ccc. pemeliharaan embung Desa; - ddd. pemeliharaan pin tu air/ dam saluran irigasi; 32. eee. pengadaan mobil dan gerobak sampah; 33. fff. pengadaan mesin pertanian; 34. ggg. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa lainnya. - (3) Kegiatan kelompok belanja bidang pengembangan potensi ekonomi lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c terdiri dari: - a. pengembangan prasarana BUMDes (gedung kantor, gudang, kios); I - b. penyertaan modal d~sa di BUMDes ; - c. pembangunan pasai dan kios Desa; - d. pengembangan usalia mikro berbasis desa; - e. pembangunan temp~.t pelelangan ikan milik Desa; - f. pengadaan kapal / perahu penangkap ikan; ~' ift - g. pengembangan benih ikan lokal; - h. pengadaan mesin pembuat pakan ikan (pelet); - i. penebaran benih ikan di perairan milik desa; - j. penyuluhan teknis usaha perikanan; - k. pengelolaan kapal penangkap ikan; 1. pengelolaan gudang pendingin {Cold storage); - m. pembangunan lumbung Desa; - n. pembukaan lahan pertanian; - o. pengembangan benih/bibit unggulan tanaman pangan; - p. pengadaan mesin pompa dan mesin pembangkit usaha pompanisasi pertanian milik desa; - q. pembangunan jaringan pipa irigasi usaha pompanisasi pertanian milik desa; - r. pengembangan benih lokal; - s. pengembangan pupuk organik; - t. pengembangan tanaman holtikultura; - u. pengelolaan usaha Penggilingan padi; - v. pengelolaan usaha hutan Desa; - w. pengembangan ternak secara kolektif; - x. pembangunan kandang peternakan milik desa; - y. pengadaan mesin dan peralatan pembuatan pakan temak; - z. penyuluhan teknis usaha peternakan; 21. aa. pengembangan pakan organik/ fermentasi; 22. bb. pengembangan peternakan unggas;

Distribusi: - cc. penyediaan bahan dan peralatan kegiatan penerapan teknologi tepat guna; - dd. pengediaan tenaga pendamping profesional penerapan teknologi tepat guna; 25. ee. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri; 26. ff. pengelolaan tambatan perahu; 27. gg. pengelolaan Instalasi biogas; 28. hh. pengadaan dan pengelolaan tambak garam; - ii. pembangunan fasilitas prasarana pendukung objek wisata milik desa; 30. ij. pengadaan fasilitas sarana pendukung objek wisata desa; 31. kk. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya , !elembagaan dan budaya lokal; 11. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa; mm. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan Desa; 33. nn. pengaturan pelaksEinaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perik~an secara terpadu; - oo. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa; - pp. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan; - qq. pengadaan dan pengelolaan kandang ternak; - rr. pengelolaan padang gembala; - ss. pengelolaan kolam ikan dan balai benih ikan; - tt. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; uu. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa. - {4) Kegiatan kelompok belanja bidang pembangunan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d terdiri dari: - a. penanaman pohon/tanaman produksi di lahan kritis; - b. penanaman pohon/penghijauan lingkungan; - c. pembuatan terasering; - d. pemeliharaan hutan bakau; - e. reboisasi; - f. perlindungan sumber mata air; - g. pembersihan daerah aliran sungai; - h. perlindungan terumbu karang; - i. pengelolaan sampah dan komposting;dan - j. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa. ## Pasal 24 - ( 1} Kegiatan yang termasuk kelompok kegiatan pembinaan Lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a terdiri dari: - a. operasional LPMD; - b. operasional PKK; - c. operasional Karang taruna; - d. operasional Posyandu; - e. operasional Poltja Penanggulangan kemiskinan; - f. operasional perlindungan masyarakat (Linmas); - g. operasional RT /RW; dan - h. kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa sesuai dengan kondisi desa. - (2) Kegiatan yang termasuk kelompok kegiatan pembinaan hubungan an.tar lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b terdiri dari: - a. rapat Koordinasi dan ikonsolidasi antar lembaga kemasyarakatan; - b. sarasehan antar lembaga kemasyarakatan;dan I - c. kegiatan pembinaanl hubungan antar lembaga kemasyarakatan I i :suai dengan kondis\ desa. - (3) Kegiatan yang termasuk kelompok kegiatan pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c terdiri dari: - a. revitalisasi kegiatan siskamling; - b. penyelenggaraan forum kemitraan polisi dan masyarakat (FKPM); - c. penyelenggaran forum musyawarah tiga pilar desa; - d. sosialisai dan penyuluhan hukum bagi masyarakat; - e. pemantauan dan pembinaan tempat usaha, tempat hiburan, dan warung; - f. gelar kesiap-siagaan Linmas/Tagana Desa; - g. pelatihan Linmas dan tagana desa; - h. fasilitasi dan pendampingan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); dan - i. kegiatan pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat desa sesuai dengan kondisi desa. - (4) Kegiatan yang termasuk kelompok kegiatan pembinaan kerukunan warga masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf d terdiri dari: - a. kegiatan sedekah bumi (manganan); - b. kegiatan peringatan hari besar nasional (PHBN); - c. kegiatan pembinaan kerukunan warga masyarakat desa sesuai dengan kondisi desa. - (5) Kegiatan yang termasuk kelompok kegiatan pembinaan kerukunan antar umat beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf e terdiri dari: - a. kegiatan peringatan hari besar keagamaan (PHBK); - b. fasilitasi kegiatan sarasehan tokoh agama (FKUB); dan - c. kegiatan pembinaan kerukunan antar umat beragama sesuai dengan kondisi desa. - (6) Kegiatan yang termasuk kelompok kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat - (3) huruf f terdiri dari: - a. kegiatan pelestarian nilai-nilai budaya dan sejarah daerah; - b. fasilitasi kegiatan kesenian masyarakat; - c. fasilitasi kegiatan sarasehan antar lintas generasi; - d. fasilitasi kegiatan adat desa; - e. kegiatan promosi senil budaya; - f. penyedianaan tenaga ~nstruktur kesenian; dan - g. kegiatan pembinaan fesenian dan social budaya masyarakat sesuai dengan kondisi desa. - (7) Kegiatan yang termasuk kelompok kegiatan pemeliharaan perdamaian, menangani konfl.ik dan melakukan mediasi di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf g terdiri dari: - a. fasilitasi dan mediasi penyelesaian masalah dan konfl.ik antar warga; - b. penyelenggaraan forum mediasi penyelesaian masalah dan konflik antar kelompok; dan - c. kegiatan pemeliharaan perdamaian, menangani konfl.ik dan melakukan mediasi di desa sesuai dengan kondisi desa. - (8) Kegiatan yang termasuk kelompok kegiatan Pelestarian dan pengembangan gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf h terdiri dari: - a. fasilitasi kegiatan kegotong-royongan fasilitas umum milik desa; - b. fasilitasi kegiatan kegotong-royongan saluran irigasi pertanian; - c. pelaksanaan kegiatan bulan bhakti gotong royong (BBGR); dan - d. kegiatan Pelestarian dan pengembangan gotong royong masyarakat sesuai dengan kondisi desa. - (9) Kegiatan yang termasuk kelompok kegiatan pembinaan kepemudaan dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf i terdiri dari: - a. pengadan peralatan dan perlengkapan olahraga; - b. penyuluhan wawasan kebangsaan; - c. penyelenggaraan perlombaan olahraga; dan - d. kegiatan pembinaan kepemudaan dan olahraga sesuai dengan kondisi desa. - (10) Kegiatan yang termasuk kelompok kegiatan Bantuan hibah desa bidang sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf j terdiri dari: - a. tempat ibadah; - b. lembaga social kemasyarakatan; - c. santunan anak yatim; - d. santunan kematian; - e. bantuan siswa berprestasi; dan - f. kegiatan Bantuan hibah desa bidang sosial kemasyarakatan sesuai dengan kondisi desa. ## Pasal 25 - (1) Kegiatan yang termasu!k kelompok kegiatan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan desa secara partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a terdiri darl: - a. kegiatan penggalian aspirasi masyarakat desa; 3. ! b. kegiatan pemetaan pq'tensi dan social desa; - c. penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang); - d. penyelenggaraan forum kelompok diskusi terfokus (FGD) membahas perencanaan pembangunan desa; - e. penyediaan tenaga pendamping/jasa konsultan professional perencanaan pembangunan desa; dan - f. kegiatan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan desa secara partisipatif sesuai dengan kondisi desa. - (2) Kegiatan yang termasuk kelompok kegiatan fasilitasi lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b terdiri dari: - a. fasilitasi kegiatan LPMD; - b. fasilitasi kegiatan PKK; - c. fasilitasi kegiatan kader Posyandu; - d. fasilitasi kegiatan kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD); - e. fasilitasi kegiatan PKBD dan SUBPKBD; dan - f. kegiatan fasilitasi lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kondisi desa. - (3) Kegiatan yang termasuk kelompok kegiatan pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf c terdiri dari: - a. pembentukan dan fasilitasi kegiatan tim hukum desa; - b. fasilitasi layanan bantuan hukum bagi masyarakat; dan - c. kegiatan pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa sesuai dengan kondisi desa. 16. ( 4) Kegiatan yang termasuk kelompok kegiatan analisis dan pengentasan kemiskinan secara partisipatif di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf e terdiri dari: - a. Kegiatan identifikasi rumah tangga miskin dan permasalahannya; - b. Kegiatan penyusunan dan validasi data kemiskinan desa; - c. Bantuan penyusunan validasi data kemiskinan desa; dan - d. kelompok kegiatan analisis dan pengentasan kemiskinan secara partisipatif di desa sesuai dengan kondis
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran bukti transaksi

## Pasal 48

- (1) Dalam pengajuan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 7, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
- a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang di ajukan oleh tim pelaksana kegiatan;
- b. menguji Okebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
- c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan
- d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh tim pelaksana I kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang t~lah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana ' dimaksud pada ayat : ( 1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendah~a melakukan pembayaran.

I


- (3) Terhadap pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran dalam buku kas umum desa.

## Pasal 49

- (1) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan atas pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan potongan atas pajak sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) dicatat dalam Buku Kas Pembantu Pajak.

## Pasal 50

- (1) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
- a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
- b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- c. terjadi penambahan dan/ atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
- d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/ atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
- e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.

## Pasal 51

- ( 1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, perubahan di~tur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa.
- (2) Perubahan APBDesa [sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada Bl]&gt;D.


## Bagian Ketiga Penatausahaan

## Pasal 52

- ( 1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) La.poran pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5! Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat ( 1), menggunakan:
- a. buku kas umum;
- b. buku Kas Pembantu Pajak; dan
- c. buku Bank.

## Pasal 53

Pencairan dana desa dalam rekening kas desa dan rekening dana cadangan ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa

## Pasal 54

Dalam Pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa dapat diatur lebih lanjut dengan pedoman/petunjuk teknis.

## Bagian Keempat Pelaporan

## Pasal 55

- ( 1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Camat berupa:
- a. laporan semester pertama; dan
- b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertam~ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa laporan realisasi APBDes~.
- (3) Laporan realisasi APBD:esa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.


- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januarl ta.bun berikutnya.
- (5) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

## Bagian Kelima

## Pertanggu.ngfawaban

## Pasal56

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat { 1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
- a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
- b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
- c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

## Pasal 57

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## Pasal 58

- ( 1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan 56 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagalll¥llla dimaksud pada ayat ( 1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.


## Pasal 59

- ( 1) La.poran pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat ( 1) disampaikan kepada Camat.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), disampaikan paling lam bat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

## BAB VI

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 60

Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

## Pasal 61

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 meliputi :
- a. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan APBDesa;
- b. Memberikan bimbingan dan pelatihan dalam penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
- c. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa, dan;
- d. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat didelegasikan kepada Camat.

## Pasal 62

Pembinaan dan pengawasan Camat atas pengelolaan keuangan desa meliputi:

- a. Memfasilitasi pengadministrasian keuangan desa;
- b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- c. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBIDesa.


## BAB VII PENUTUP

## Pasal 63

- (1) Uraian lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, tercantum dalam lampiran I, II, III, IV dan V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Lam.piran sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) terdiri dari:

- a. Lampiran I

- b. Larnpiran II

- c. Lam.piran III

- d. Lampiran IV

- e. Lampiran V

- Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Kode Kegiatan Desa dan Kode Belanja Desa;

- Format Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- Format Keputusan Kepala Desa Terkait Pengelolaan Keuangan Desa;

- Format Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan Buku-buku Kewajiban Desa Terkait Pengelolaan Keuangan Desa;

- Format laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

## Pasal 64

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toban.

Ditetapkan di Tuban



Diundangkan di Toban pada tanggal

Pit. SEKRETARIS DAERAH,

!:iANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 SERI NOMOR

LAMPIRANI PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

## A. Kode dan Struktur Peraturan Desa tentang APBDes

## 1. Kode Klasifikasi Anggaran

Kode Rekening

1

2

PENDAPATAN

BELANJA

3

PEMBIAYAAN

## 2. Kode Klasifikasi Kelompok Pendapatan dalam Anggaran Pendapatan Desa

Kode Rekening

Uraian

Keterangan

1

1

1

2

PENDAPATAN ASLI DESA

PENDAP/HAN TRANSFER

1

3

PENDAPATAN LAIN-LAIN

## 3. Kode Klasifikasi Kelompok Belanja dalam Anggaran Belanja Desa

| Kode Rekening | Kode Rekening | Kode Rekening | Kode Rekening | Uraian | Keterangan | Kode Rekening |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 2 | 1 | | | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | | |
| 2 | 1 | 1 | | Operasional Pemerintahan Desa | | |
| 2 | 1 | 1 | 01 | Pembayaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Honorarium | | |
| 2 | 1 | 1 | 02 | Operasional Perkantoran | | |
| 2 | l | l | 03 | ...dst | | |
| 2 | 1 | 2 | | Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pemerintah Oesa | | |
| 2 | l | 3 | | ...dst | | |
| 2 | 2 | | | BIDANG .PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | | |
| 2 | 2 | 1 | | Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat | | |
| 2 2 | 2 2 | 1 1 | 01 02 | Pembangunan Gedung Polindes Pembangunan Gedung Pos Kesehatan Desa | | |
| 2 | 2 | 1 | 03 | ...dst | | |
| 2 | 2 | 2 | | Pemenuhan Sarana dan Prasarana Desa | | |
| 2 | 2 | 2 | 01 | Pembangunan Kantor dan Balai Desa | | |
| 2 | 2 | 3 | | ...dst | | |
| 2 | 3 3 | 1 | | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa | | |
| 2 | | | | | | |
| 2 | 3 | 1 | 01 | Operasional LPMD | | |
| 2 | 3 | 1 | 02 | Operasional PKK | | |
| 2 | 3 | 1 | 03 | ...dst | | |
| 2 | 3 | 2 | | Pemb~naan Hubungan Antar Lembaga Kemasyarakatan | | |
| 2 | 3 | 3 | | ...dst i | | |
| 2 | 4 | | | BIDANG IPEMBERDAYAAN MASYARAKATDESA | | |
| 2 | 4 | 1 | | Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Oesa Secar~ Partisipatif | | |
| 2 | 4 | 1 | 01 | Kegjatan Penggalian Aspirasi Masyarakat Desa | | |


Uraian

Keterangan

| 2 | 4 | 1 | 02 | Kegiatan Pemetaan Potensi dan Sosial Desa |
|-----|-----|-----|------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | 4 | 1 | 03 | ...dst |
| 2 | 4 | 2 | | Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa |
| 2 | 4 | 3 | | ...dst |
| 2 | 5 | | | BELANJATAKTERDUGA |
| 2 | 5 | 1 | | Kegiatan Penanggulangan dan Pemberian Bantuan Bencana Alam |
| 2 | 5 | 2 | | Kegiatan Penanggulangan dan Pemberian Bantuan Bencana Sosial |
| 2 | 5 | 3 | | ...dst |

## 4. Kode Klasifikasi Kelompok Pembiayaan dalam Anggaran Pembiayaan Desa

| Kode Rekening | Kode Rekening | Uraian | Keterangan | Kode Rekening | Kode Rekening | Kode Rekening | Kode Rekening |
|-----------------|-----------------|------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3 | 1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | | | | | |
| 3 | 2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | | | | | |

## 5. Kode Klasifikasi Jenis Belanja pada Belanja Pegawai

| Kode Rekening | Kode Rekening | Kode Rekening | Kode Rekening | Kode Rekening | Kode Rekening | Kode Rekening | Uraian | Keterangan |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| X | X | X | 1 | | | | Belanja Pegawai | |
| | | | 1 | 1 | | | Penghasilan | |
| | | | 1 | 1 | 1 | | Penghasilan Tetap | |
| | | | 1 | 1 | 1 | 01 | Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa | |
| | | | 1 | 1 | 1 | 02 | Penghasilan non Perangkat desa | |
| | | | 1 | 2 | | | Tunjangan | |
| | | | 1 | 2 | 1 | | Tunjangan Jabatan . | |
| | | | 1 | 2 | 1 | 01 | Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa, Pelaksana Sekretaris Desa,dan Perangkat Desa | |
| | | | 1 | 2 | 1 | 02 | Badan Permusyawaratan Desa | |
| | | | 1 | 2 | 1 | 03 | ...dst | |
| | | | 1 | 2 | 2 | | ...dst | |
| | | | 1 | 3 | | | ...dst | |

## 6. Kode Klasifikasi Jenis Belanja pada Belanja Barang dan Jasa

| Kode Rekening | Kode Rekening | Kode Rekening | Kode Rekening | Kode Rekening | Kode Rekening | Kode Rekening | Uraian | Keterangan |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| X | X | X | X | 2 | | | Belanja Barang dan Jasa | |
| | | | | 2 | 1 | | Belanja Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa | |
| | | | | 2 | 1 | 1 | Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah | |
| | | | | 2 | 1 | 2 | Belanja Perjalanan Dinas luar daerah | |
| | | | | 2 | 2 | | Bel~nja Alat Tulis Kantor | |
| | | | | 2 | 3 | | ...d~t | |
| | | | | | | | I I | |


## 7. Kode Klasifikasi Jenis Belanja pada Belanja Modal

| Kode Rekening | Kode Rekening | Kode Rekening | Kode Rekening | Kode Rekening | Kode Rekening | Uraian | Keterangan |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| X | X | X | X | 3 | | Belanja Modal | |
| | | | | 3 | 1 | Belanja Modal Pengadaan Tanah | |
| | | | | 3 | 2 | Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah | |
| | | | | 3 | 3 | ...dst | |

## Catatan:

Penambahan Kode Rekening APBDes hanya dapat dilakukan setelah diverifikasi dan dibakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban


## B. Kode Rekening Pendapatan

|------|---------|-----|-------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| | •.• < 1 | 1 | .. | | <•• ''_:;-.•; -.-.,-. | .• :-., •;:.ti •::,::'11'.'.-:,,,". • •, .. •,•.,., .. , ... /.:.• |
| | | 1 | | | Hasil Usaha Desa | |
| | 1 1 | 1 | 01 | 01 | Hasil Usaha HIPPAM/PAM desa | |
| | 1 | 1 | 01 01 | 02 | HIPPA desa (Pompanisasi) | |
| | 1 | 1 | 01 | 03 | Unit Usaha Simpan Pinjam Desa | |
| | 1 | 1 | 01 | 04 | Sadan Kredit Desa | |
| | 1 | 1 | 01 | 05 | Usaha Perdagangan Desa | |
| | 1 | 1 | 01 | 06 | Lumbung Oesa | |
| | 1 | 1 | 01 | 07 | Hand Tracktor | |
| | 1 | 1 | 01 | 08 | Toko Desa I waserda | |
| 1 | 1 | 1 | 01 | 09 | Toko Saprodi | |
| 1 | 1 | 1 | 01 | | ...dst | |
| | | | | 10 | | |
| 1 | 1 | 1 | 02 | | Pengelolaan Tanah Kas Desa | |
| 1 1 | 1 | 1 | 02 | 01 | Tanah Kas Desa (TKD) Mumi | |
| 1 | 1 | 1 1 | 02 02 | 02 03 | Kompensasi TKD Pemanfaatan TKD | |
| 1 | 1 1 | 1 | 02 | 04 | ...dst | |
| 1 1 | 1 | 2 | | | HASILASET Tambatan perahu | |
| | 1 | 2 2 | 01 02 | | PasarOesa | |
| 1 1 | 1 1 | 2 | 02 | 01 | PasarUmum Desa | |
| 1 | 1 | 2 | 02 | 02 03 | Pasar tradisional | |
| 1 | 1 | 2 | 02 | | Pasarhewan | |
| 1 | 1 | 2 | 02 | 04 | Pasar Unggas | |
| 1 1 | 1 | 2 | 02 | 05 | Pasarbuah | |
| 1 | 1 | 2 | 02 | 06 | ...dst Tempat Pelelangan | |
| 1 | 1 | 2 | 03 | | lkan Tempat Pemandian Umum | |
| 1 | 1 1 | 2 | 04 | | Jaringan lrigasi | |
| 1 | | 2 | 05 | | Gedung/Bangunan desa | |
| | 1 | 2 | 06 | | Gedung pertemuan/serbaguna | |
| 1 1 | 1 1 | 2 | 06 | 01 | desa Gedung olahraga desa | |
| 1 | 1 | 2 2 | 06 06 | 02 | ...dst | |
| 1 | 1 | 2 | 07 | 03 | Hutandesa | |
| 1 | 1 | 2 | 08 | | Lapangan Desa | |
| 1 | 1 | 2 | 09 | | pengelolaan embung Desa; | |
| 1 | 1 | 2 | 10 | | Peng~lolaan Taman rekreasi/wisata Desa | |
| 1 | 1 1 | 2 | 11 12 | | peng~lolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan; | |
| 1 | | 2 | | | Kebu~ desa | |
| 1 | 1 | 2 | 13 | | tana~an milik desa | |
| 1 | 1 | 2 | 13 | 01 | Tan~man di area Pemakaman/Kuburan | |
| 1 | 1 | 2 2 | 13 | 02 | tan~man pinggir jalan desa | |
| 1 | 1 | | 13 | 03 | ...dst | |
| 1 | 1 | 2 | 14 | | lingkungan pennukiman masyarakat | |
| 1 | 1 | 2 | | | Oesa; ...dst | |
| | | | 15 | | | |


| 1 | 1 | 3 | | | | | Swadaya, Partisipasi dan Gotongroyong |
|-----|-----|----------|-------|----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 | 1 | 3 | 01 | | | Tenaga | |
| 1 | 1 | 3 | 02 | | | Barang | |
| 1 | 1 | 3 | 03 | | | uang | |
| 1 | 1 | 4 | | | | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah | |
| 1 | 1 | 4 | 01 | | | Hasil Pungutan Desa | |
| 1 | 1 | 4 | 01 | 01 | | Pungutan Keamanan | |
| 1 | 1 | 4 | 01 | 02 | | Pungutan / Retribusi jalan Desa | |
| 1 | 1 | 4 | 02 | | | Bagi Hasil lnvestasi Desa | |
| 1 | 1 | 4 | 03 | | | ...dst | |
| 1 | 2' | I :: | ,, | ... , 1•.::••• '•.> | . ' ;•.•,> | ... PENDAP~TANTRAN§F~rt" 1 {"i<: .•. • •• • .., .: :.« :•.: •. •\.,,:;~r::: ;, ' ,: •••••.; t.C ; • ;\'fri. | ... : "'; ..,.••/; •••:< .. .. |
| 1 | 2 | 1 | | | | DanaDesa | |
| 1 | 2 | 1 | 01 | | | Dana Desa | |
| 1 | 2 | 2 | | | | Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | |
| 1 | 2 | 2 | 01 | | | Bagian Dari Hasil Pajak Daerah | |
| 1 | 2 | 2 | 02 | | | Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah | |
| 1 | 2 | 3 | | | | Alokasi Dana Desa (ADD) | |
| 1 | 2 | 3 | 01 | | | Alokasi Dana Desa (ADD) | |
| 1 1 | 2 2 | 4 4 | 01 | | | Bantuan Keuangan Dari APBD Provinsi Bantuan Keuangan Umum | |
| 1 | 2 | 4 | 02 | | | Bantuan Keuangan Khusus | |
| 1 | 2 | 5 | | | | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten | |
| | 2 | 5 | | | | | |
| 1 1 | 2 | 5 | 01 02 | | | Bantuan Keuangan Umum Bantuan Keuangan Khusus | |
| 1 | I 3 | .•... •. | ••I | •• :.< | .'> | PE;NDAP~TAN LAIN~t.AtN> • . .. :,,; | '•• .. 1, :•' Ji .:. •••; .: ________________ •: .•• |
| 1 | 3 | 1 | | | | Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Yang Tidak Mengikat | |
| 1 | 3 3 | 1 | 01 | | | Hibah Pihak ketiga | |
| 1 | | 1 | 02 | | | Sumbangan pihak ketiga | |
| 1 | 3 | 1 | 02 | 01 | | lndividu | |
| 1 | 3 | 1 | 02 | 02 | | Organisasi kemasyarakatan | |
| 1 | 3 | 1 | 02 | 03 | | Perguruan tinggi | |
| 1 | 3 | 1 | 02 | 04 | | Lembaga Swadaya Masyarakat | |
| 1 | 3 | 1 | 02 | 05 | | Lembaga Donor | |
| 1 | 3 | 1 | 02 | | | Perusahaan | |
| 1 | 3 | 1 | 03 | 06 | | ...dst-l I | |
| 1 | 3 | 2 | | | | I Lain-lai~ Pendapatan Desa yang Sah | |
| 1 | 3 | 2 | 01 | | | Hasil kerjasama dengan pihak ketiga | |
| 1 1 | 3 3 | 2 | 02 | | | Bantuan perusahaan yang berlokasi di desa ...dst 1 | |
| | | | 03 | | | | |
| | | 2 | | | | ! I | |


## C. Kode Rekening Belanja Desa

1. Kode Rekening Belanja Desa (Bidang, Program, Kegiatan)

| ' | :1 | ..,, | . :..:,., ... | '" ••. | | ,, ijlQANG•••p,NveLENGGA~~~gMERIN1'~~;oesA | '• ., > . ,•••.• |
|------|------|--------|-----------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| | 1 | 1 | | | | Operasional Pemerintahan Desa | 30%APBOes |
| | 1 | 1 | | | | Pembayaran penghasilan tetap, tunjangan dan Honorarium | |
| | 1 | 1 | | | | Operasional Perkantoran | |
| 2 | 1 | 1 | 03 | | | Operasional BPD | |
| 2 -- | 1 -- | 1 -• | 04 - | ,_ | •- -- | lnsentif (Operasional) RT/RW | -------- |
| 2 | 1 | 2 | | | | •----------------------------- Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa | |
| 2 | 1 | 2 | 01 | | | Pengadaan peralatan kantor Pengadaan Komputer | |
| 2 | 1 | 2 | | | | | |
| 2 | 1 | 2 | 02 03 | | | Pengadaan Perlengkapan Kantor | |
| 2 | 1 | 2 | 04 | | | Pengadaantanah | |
| 2 | 1 | 2 | 05 | | | Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor | |
| 2 | 1 | 2 | 06 | | | pengadaan alat-alat angkutan darat tidak bermotor | |
| 2 | | 2 | 07 | | | Pengadaan atat-alat angkutan perairan bermotor | |
| 2 | 1 1 | 2 | 08 | | | pengadaan alat-alat angkutan perairan tidak bermotor | |
| 2 | 1 | | | | | Pengadaan meubelair | |
| 2 | 1 | 2 2 | 09 10 | | | pengadaan peralatan dapur | |
| 2 | 1 | 2 | 11 | | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Dinas | |
| 2 | 1 | 2 | 12 | | | Kades | |
| 2 | 1 1 | 2 | 13 | | | Rehab ringan Gedung Kantor Desa | |
| 2 2 | 1 | 2 2 | 14 | | | Rehab ringan Rumah Dinas Kepala Desa | |
| 2 | 1 | | 15 | | | Pembangunan Gedung Kantor Desa Pembangunan Gedung Rumah Dinas Kepala Desa | |
| | | 2 | 16 | | | | |
| 2 2 | 1 1 | 2 | 17 | | | Pembangunan Taman/Pagar Kantor Pembangunan kamar mandi dan WC | |
| 2 | 1 | 2 | 18 | | | kantor Pembangunan tempat parkir | |
| 2 | 1 | 2 2 | 19 | | | Pengadaaan Alat-alat studio | |
| 2 | 1 | 2 | 20 21 | | | Pengadaan Alat komunikasi | |
| 2 | 1 | 2 | 22 | | | Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga | |
| 2 | 1 | 2 | 23 | | | ...dst | |
| | 1 | 3 | | | | | |
| 2 2 | 1 | 3 | 01 | | | Peningk~tan Kualitas Data Pemerintahan Desa Penyusunan Pengembangan tata ruang dan sosial | |
| 2 | 1 | 3 | 02 | | | Desa Pendat~an potensi Desa (profil Desa dan Monografi Desa) i | |
| 2 | 1 | 3 | 03 | | | Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor | |
| 2 | 1 | 3 | 04 | | | pertanian dan sektor non pertanian | |
| 2 | 1 | 3 | 05 | | | Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkat~n kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkat~n kerja | |


| 2 | 1 | 3 | 06 | Pendataan penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenispekerjaan dan status pekerjaan | |
|-----|-----|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 2 | 1 | 3 | 07 | Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri | |
| 2 | 1 | 3 | 08 | Pengelolaan arsip Desa | |
| 2 | 1 | 3 | '09 | Pengelolaan dan pengembangan sistem administrasi Kependudukan dan informasi Desa | |
| 2 | 1 | 3 | 10 | ...dst | |
| 2 | 1 | 4 | | Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa | |
| 2 | 1 | 4 | 01 | Penetapan dan penegasan batas | Desa |
| 2 | 1 | 4 | 02 | Penetapan struktur organisasi Pemerintah Desa (Nomenklatur) | |
| 2 | 1 | 4 | 03 | Penetapan perangkat Desa | |
| 2 | 1 | 4 | 04 | Penetapan Rancangan Peraturan Desa dan Penetapan Peraturan Desa | |
| 2 | 1 | 4 | 05 | Pembahasan RAPSDes dan Penetapan APSDesa | |
| 2 | 1 | 4 | 06 | Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) | |
| 2 | 1 | 4 | 07 | Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala Desa | |
| 2 | 1 | 4 | 08 | Penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) | |
| 2 2 | 1 1 | 4 4 | 09 10 | Penyusunan Rencana Kegiatan pemerintah Desa (RKPDes) Penyelenggaraan | Musdes Penyampaian LKPJ Kepala desa |
| 2 | 1 | 4 | 11 | Penetapan Kerjasama antar Desa | |
| 2 | 1 | 4 | 12 | Penetapan | SUMDes |
| 2 | 1 | 4 | 13 | Penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian tuar biasa lainnya dalam skala Desa | |
| 2 | 1 | 4 | 14 | Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa | |
| 2 | 1 | 4 | 15 | Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) | |
| 2 | 1 | 4 | 16 | Pengisian Perangkat Desa | Lowongan |
| 2 | 1 | 4 | 17 | Penggabungan atau pemekaran dusun | |
| 2 | 1 | 4 | 18 | Penggabungan atau pemekaran RT/RW | |
| 2 | 1 | 4 | 19 | Belanja sertifikasi | |
| 2 | 1 | 4 | 20 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | |
| 2 | 1 | 4 | 21 | Rapat Koordinasi antar Kepala desa dan Lintas desa | |
| 2 | 1 | 4 | 22 | ...dst | |
| 2 | 1 | 5 | | Pembentukan BPD, Kelembagaan Masyarakat | |
| | | | | Desa, KPMD, BKAD dan BKD Pember;itukan Permusyawaratan Desa | Sadan |
| 2 | 1 | 5 | 01 | Pember11tukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD, | |
| 2 2 | 1 | 5 | 02 | PKK, Karang~aruna, Pokja Nangkis dan lainnya) | |
| 2 | 1 1 | 5 5 | 03 04 | Pemberiltukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) | PembeQtukan Sadan Kerjasama Desa (SKD) dan Sadan |
| 2 | 1 | 5 | 05 | Kerjasatna Antar Desa (BKAD) | ! |
| 2 | | | | ...dst | i |
| | 1 | 6 | | Peningk.tan | pelayanan perijinan |


| 2 | 1 | 6 | 01 | | | | Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa | |
|------|-----|-----|---------|-------------------|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 2 | 1 | 6 | 02 | | | | Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa | |
| 2 | 1 | 6 | 03 | | | | ...dst. | |
| 2 | 1 | 7 | | | | | Peningkatan Kualitas Pemerintahan | |
| 2 | 1 | 7 | 01 | | | | Penyelenggaraan musyawarah Desa | |
| 2 | 1 | 7 | 02 | | | | Penyelenggaraan perencanaan Desa | |
| 2 | 1 | 7 | 03 | | | | Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa | |
| 2 | 1 | 7 | 04 | | | | Penyelenggaraan kerja sama Desa | |
| 2 | 1 | 7 | 05 | | | | ...dst. | |
| 2 | 1 | 8 | | | | | Peningkatan Pendapatan dan Pengelolaan aset | desa |
| 2 | 1 | 8 | 01 | | | | Penggarapan Tanah Kas Desa | |
| 2 | 1 | 8 | 02 | | | | lntensifikasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah | |
| 2 | 1 | 8 | 03 | | | | Penyelesaian Status Tanah desa | |
| 2 | 1 | 8 | 04 | | | | Pembayaran PBB Tanah Milik Desa/TKD | |
| :,2\ | rt | | ,I, i i | .:.: ,iJL : .. •' | u/ | I I •. | <~Jt)~G p~~~~AANPl;Ptt~~~.QN~~:p~~,} ... ''/::,;.}'.{;f:j | ,j{)/ .: ••••.• .. ;.. :: , .. , '/•,.;. l•'li:V |
| 2 2 | 2 2 | 1 | 01 02 | | | | Pembangunan Gedung Polindes Pembangunan Gedung Pos Kesehatan Desa Pembangunan Gedung Taman Posyandu | |
| 2 2 | 2 | 1 | | | | | | |
| | 2 | 1 | 03 | | | | Pembangunan Taman Tanaman Obat/ Apotik | |
| | | 1 | 04 | | | | Desa Pengadaan mobil ambulans desa | |
| 2 2 | 2 | 1 1 | 05 | | | | Pengelolaan dan Pengembangan poskesdes, polindes dan posyandu | |
| | 2 | | 06 | | | | Pengelolaan dan pembinaan posyandu | |
| 2 | 2 | 1 | 07 | | | | Pemeriksaan ibu hamil dan pemantauan | |
| 2 2 | 2 2 | 1 1 | 08 09 | | | | pertumbuhkembangan balita Pemberian makanan tambahan balita (PMT-balita) dan | anak |
| 2 | 2 | | | | | | Pemberian vitamin bagi ibu hamil dan balita | sekolah (PMT-AS) |
| | | 1 | 10 | | | | | |
| 2 | 2 | 1 | 11 | | | | Pelaksanaan gerakan pemberantasan sarang nyamuk melalui 3M | (PSN) |
| 2 2 | 2 2 | 1 1 | 12 | | | | Pelaksanaan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) | |
| | | | 13 | | | | Pelaksanaan program pencegahan penyakit menular (P2M) | |
| 2 2 | 2 2 | 1 1 | 14 | | | | Pelaksanaan program desa siaga aktif | |
| 2 | 2 2 | 1 | 15 16 | | | | Penimbangan Bayi Pelaksanan gerakan sehat untuk lanjut usia | |
| 2 | | 1 | | | | | Pembin?an dan pengawasan upaya kesehatan | |
| | | 1 | 17 | | | | tradisional | pencegahan penyatahgunaan narkotika dan |
| 2 | 2 | | 18 | | | | Pemant~uan dan zat adik~ di Desa | |
| 2 2 | 2 2 | 1 1 | 19 20 | | | | Pemba~gunan Gedung Taman Kanak-kanak | |
| | | | | | | | Pembaogunan Gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |
| | 2 | 1 | | | | | Pemba~unan Gedung Kegiatan Belajar Masyarakat I | |
| 2 | 2 | | 21 | | | | I | |
| 2 | | 1 | 22 | | | | Pemba~gunan Gedung Perpustakaan/ taman bacaan | I Desa |


| 2 | 2 | 1 | 23 | Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa |
|-----|-----|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 2 | 1 | 24 | Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan di Desa (PAUD, TK, Diniyah dan RA) |
| 2 | 2 | 1 | 25 | Eksplorasi Air Bawah Tanah (ABT) |
| 2 | 2 | 1 | 26 | Eksplorasi sumber mata air |
| 2 | 2 | 1 | 27 | Pembangunan rumah pompa, pengadaan mesin pompa, mesin pembangkit dan instalasinya |
| 2 | 2 | 1 | 28 | Pembangunan jaringan pipa distribusi air bersih |
| 2 | 2 | 1 | 29 | Pembangunan hidran umum Desa |
| 2 | 2 | 1 | 30 | Pembangunan bak penampung air (reservoir ground) |
| 2 | 2 | 1 | 31 | ...dst |
| 2 | 2 | 2 | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa |
| 2 | 2 | 2 | 01 | Pembangunan Kantor dan Balai Desa |
| 2 | 2 | 2 | 02 | Pembangunan gedung kantor Desa |
| | | 2 | 03 | Pembangunan rumah dinas milik desa |
| 2 | 2 | | 04 | Pembangunan gedung Panti PKK |
| 2 | 2 | 2 | 05 | Pembangunan gedung serbaguna |
| 2 | 2 | 2 2 | 06 | Rehab sedang/ berat Balai Desa |
| 2 2 | 2 2 | 2 2 | 07 08 | Rehab sedang/ berat gedung kantor Desa |
| 2 2 | 2 2 | 2 2 | 09 | Rehab sedang/ berat rumah dinas milik desa |
| 2 | 2 2 | 2 | 10 | Rehab sedang/ berat gedung Panti PKK |
| 2 2 | 2 | 2 | 11 | Rehab sedang/ berat gedung serbaguna Pembangunan tugu batas desa |
| | | 2 | 12 | gapura desa |
| 2 | 2 | | | Pembangunan |
| | | | 13 | Pembangunan pos keamanan desa Pembangunan Jalan desa |
| | | 2 | 14 | |
| 2 | 2 | 2 | 15 | Pembangunan jembatan/ gorong-gorong desa |
| 2 | 2 2 | 2 | 16 17 | Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) pembangunan tambatan perahu milik desa |
| 2 2 | 2 | 2 | 18 | |
| | 2 | 2 2 2 | 19 20 | Pembangunan jalan lingkungan lingkungan |
| 2 2 | | | 21 | Pembangunan jembatan/ gorong-gorong Pembangunan jatan usaha tani |
| 2 | 2 2 | 2 2 2 | 22 | Pembangunan jaringan irigasl tersier |
| 2 | 2 2 | 2 | 23 | Pembangunan embung desa |
| 2 | 2 | 2 | 24 | Pembangunan pintu air/ dam saluran irigasi Pembangunan tembok penahan jalan |
| 2 2 | 2 | 2 | 25 | Pembangunan tembok penahan tanah/ tatud |
| 2 2 | 2 2 | 2 | 26 | Pembangunan saluran air hujan/ drainase |
| 2 2 | 2 | 2 | 27 | Pembangunan saluran air rumah tangga |
| 2 | 2 | 2 | 28 | Pembangunan bak penampung limbah rumah tangga |
| 2 | 2 | | 29 | Pembangunan instatasi pembuangan limbah |
| 2 | | | 30 | Pembangunan depo/ bak penampungan sampah |
| | 2 2 | 2 | 31 | Pembangunan MCK Umum |
| 2 | 2 | 2 | 32 | Pembangunan instalasi biogas |
| 2 | 2 | 2 2 | 33 | Pembangunan jaringan pipa distribusi gas |
| 2 | 2 | 2 | 34 | Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya |
| 2 | 2 | 2 | 35 | Pembangunan jaringan listrik tenaga surya |
| 2 | 2 | 2 | 36 | Pembangunan pembangkit listrik microhidro |
| 2 | 2 | 2 | 37 | Pemban,gunan jaringan listrik microhidro |
| | 2 | | | Pemb8"9unan saturan air budidaya perikanan |
| 2 2 | 2 | 2 | 38 | Pemba~gunan saturan air tambak garam |
| 2 | 2 | 2 2 | 39 40 | Pembangunan keramba jaring apung milik desa |
| 2 | 2 | | | Pembangunan tempat pembenihan ikan milik desa |
| | | 2 | 41 | |

/l


| 2 | 2 | 2 | 42 | Pembangunan lapangan olah raga (sepakbola, volley, bulu tangkis) |
|-----|-----|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 2 | 2 | 43 | Pembangunan Masjid dan Mushola |
| 2 | 2 | 2 | 44 | Pembangunan pagar makam |
| 2 | 2 | 2 | 45 | Pembangunan rumah rumah keranda |
| 2 | 2 | 2 | 46 | Pembangunan gedung penggilingan padi milik desa |
| 2 | 2 | 2 | 47 | Pembangunan tempat penjemuran hasil pertanian desa |
| 2 | 2 | 2 | 48 | Pemeliharaan jalan desa |
| 2 | 2 | 2 | 49 | Pemeliharaan jembatan/ gorong-gorong desa |
| 2 | 2 | 2 | 50 | Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) |
| 2 | 2 | 2 | 51 | Pemeliharaan tambatan perahu milik desa |
| 2 | 2 | 2 | 52 | Pemeliharaan jalan lingkungan |
| 2 | 2 | 2 | 53 | Pemeliharaan jembatan/ gorong-gorong lingkungan |
| 2 | 2 | 2 | 54 | Pemeliharaan jalan usaha tani |
| 2 | 2 | 2 | 55 | Pemeliharaan jaringan irigasi tersier |
| 2 | 2 | 2 | 56 | Pemeliharaan embung desa |
| 2 | 2 | 2 | 57 | Pemeliharaan pintu air/ dam saluran irigasi |
| 2 | 2 | 2 | 58 | Pengadaan mobil dan gerobak sampah |
| 2 | 2 | 2 | 59 | Pengadaan alat dan mesin pertanian |
| 2 | 2 | 2 | 60 | ...dst |
| 2 2 | 2 2 | 3 3 | 01 | Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Desa Pembangunan prasarana BUMDes (gedung kantor, gudang, |
| | 2 | 3 | 02 | kios) Penyertaan modal desa di BUMDes |
| 2 | | 3 | 04 | |
| 2 | 2 | 3 | 03 | Pembangunan pasar dan kios desa |
| 2 | 2 | | | Pengembangan Usaha Mikro Berbasis Desa desa Pengadaan kapal/ perahu penangkap ikan |
| 2 | 2 | 3 | 05 | Pembangunan tempat pelelangan ikan milik |
| 2 | 2 | 3 | 06 | Pengembangan benih ikan lokal |
| 2 | 2 | 3 | 07 | |
| 2 2 | 2 | 3 | 08 09 | Pengadaan mesin pembuat pakan ikan (pelet) Peneba,ran benih ikan di perairan milik desa |
| 2 | 2 2 | 3 3 | 10 | Penyuluhan teknis usaha perikanan |
| 2 | 2 | 3 | 12 | Pengelolaan Kapal Penangkap lkan |
| 2 2 | 2 | 3 | 11 | Pengelolaan Gudang Pendingin (cold storage) |
| 2 | 2 2 | 3 3 | 14 | Pembangunan lumbung desa Pembukaan Lahan Pertanian |
| 2 | | | 13 | Pengembangan Benih/Bibit unggulan Tanaman Pangan |
| | 2 | 3 | 15 | Pengadaan mesin pompa dan mesin pembangkit usaha pompanisasi pertanian milik desa |
| 2 | 2 2 | 3 | 16 | Pembangunan jaringan pipa irigasi usaha pompanisasi |
| 2 2 | | 3 | 17 | pertanian milik desa Pengembangan Benih Lokal |
| 2 | 2 2 | 3 3 | 18 19 | Pengembangan pupuk organik |
| 2 | 2 | 3 | 20 | Pengembangan tanaman hortikultura |
| 2 | 2 | 3 | 21 | Pengelolaan Usaha Penggilin