PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH PERUBAHAN ATAS  PAYAKTIMBUH Nomor I Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAYAKTIMBUH NOMOR I TAHUN 2015 TENTANG PETUNWK PELAKSANAAN PENGEITDALIAN ADMIIiIISTRASI KEGIATAN PEMBANGUNAN DI LII{GKUNGAI{ PEMERIT{TAH KOTA PAYAKUMBT'H DENGAT{ RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA WALIKOTA PAYAKUMBUH, - a. bahwa pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa merupakan perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana swakelola maka dirasa perlu untuk membenahi ketentuan terhadap pihak-pihak yang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimala dimaksud pada huruf a, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR Ib TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAYAKTIMBUH NOMOR I TAHUN 2015 TENTANG PETUNWK PELAKSANAAN PENGEITDALIAN ADMIIiIISTRASI KEGIATAN PEMBANGUNAN DI LII{GKUNGAI{ PEMERIT{TAH KOTA PAYAKUMBT'H
DENGAT{ RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH,
- a. bahwa pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa merupakan perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana swakelola maka dirasa perlu untuk membenahi ketentuan terhadap pihak-pihak yang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimala dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2Ol5 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Administrasi Kegiatan Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
- l. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (l.,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O3 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
V
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2Ol0 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2Ol5;
6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2OO8 Nomor 02);
7. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 20O8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (kmbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 03) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor l1 Tahun 2Ol3 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor O3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (L,embaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor l1);
8. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor O4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan l,embaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (kmbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2OO8 Nomor 04) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Ke{a Inspektorat dan kmbaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2Ol3 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor O5 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (kmbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 05);
6. lO. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor O5 Tahun 2oll tentang Organisasi dan Tata Ke{a Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2Ol3 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh (kmbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2Ol3 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh (kmbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2O13 Nomor 13).
V
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PE*IUNJUK PELAKSANAAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI KEGIATAN PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
Pasal 25
Pasel 25
- (1) PPK menyempurnakan rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa untuk ditandatangani.
2. l2l Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dilakukan setelah DPA ditetapkan.
- (3) Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.
- (4) Dihapus.
- (5) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Dalam hal pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik, PPK memasukan (input) informasi dan mengunggah (upload hasil pemindai (scan) dokumen kontrak pada aplikasi SPSE.
7. (71 Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa harus diregistrasi dan diserahkan 1 (satu) rangkap pada Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan (Bagian Dalminbang) Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh.
- (8) Registrasi Kontrak Pengadaan Barang/Jasa bertujuan agar seluruh SPK/Surat Perjanjian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh tercatat secara administrasi dalam 1 (satu) register, sementara isi dan legalitas kontrak tetap menjadi tanggung jawab masing-masing SKPD.
il
Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap or€rng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Payakumbuh pada tanggal 14 r1ftuan' ?9lb SEKRETARIS DAERAII KOTA BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 20T6 NOMOR \b \,,