Unknown Unknown Nomor 2 Tahun 2013 tentang TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BENGKAYANG DENGAN RAHHAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATIBENGKAYANG, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten
Bengkayang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bengkayang;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemer intah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
21. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : pERATURAW BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BENGKAYANG.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah Lampiran surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan lampiran tidak terpisahkan dari bagian SPOP.
17. Nilai Jual Obyek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dar i transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Obyek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Obyek Pajak Pengganti.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada Wajib Pajak.
19. Surat Tanda Ter ima Setoran, yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah pajak terutang.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menetukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah pajak lebih besar dar i pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Tim Pemungut PBB Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Tim Pemungut adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Dinas untuk melakukan aktivitas pemungutan pajak.
26. Keputusan adalah penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa.
27. Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan anatara Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan pejabat berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa.
28. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
29. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
30. Surat Uraian Banding adalah surat terbanding kepada Pengadilan Pajak yang berisi jawaban atau alasan banding yang diajukan oleh pemohon banding.
31. Surat Tanggapan adalah surat dari tergugat kepada pengadilan pajak yang ber isi jawaban atas gugatan yang diajukan penggugat.
32. Surat Bantahan adalah surat dari pemohon banding atau penggugat kepada pengadilan pajak yang ber isi bantahan atas surat uraian banding atau surat tanggapan.

## BAB II RUANG LINGKUP

## Pasal2

- (1) Tata Cara Pemungutan PBB dalam peraturan ini meliputi:
- a. tata cara Pendaftaran Obyek PBB Baru;
- b. tata cara Pendataan dan Penilaian Objek PBB;
- c. tata cara Penerbitan SPPT PBB;
- d. tata cara Pembayaran PBB;
- e. tata cara Mutasi Obyek dan Subjek PBB;
- f. tata cara Penerbitan Salman SPPT/SKPD PBB;
- g. tata cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PBB dan Pengurangan atau Pembatalan PBB;
- h. tata cara Pembetulan PBB
- i. tata cara Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo;
- j. tata cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan kompensasi PBB;
- k. tata cara Pengurangan PBB;
1. tata cara Penagihan PBB;
- m. tata cara Pengajuan Keberatan PBB;
- n. tata cara Pember ian Informasi PBB;
- (2) Pendaftaran Objek Pajak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Pendaftaran Objek Pajak PBB yang belum terdaftar pada administrasi Pemerintah Daerah.
- (3) Pendataan dan penilaian Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pelaksanaan pembentukan basis data PBB yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Penerbitan SPPT PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah proses penerbitan berdasarkan cetak masal PBB atau berdasarkan Pelayanan, Pendaftaran, pendataan dan Penetapan langsung Wajib Pajak.
- (5) Pembayaran PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah proses pembayaran PBB yang dilakukan oleh Wajib Pajak melalui payment online system pada TP PBB atau TPE yang harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB oleh Wajib Pajak.
- (6) Mutasi Objek/Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah perubahan atas data Objek/ Subjek Pajak yang diakibatkan oleh jual beli, waris, hibah, dan Iain-lain.
- (7) Penerbitan salinan SPPT/SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah proses penerbitan SPPT/SKPD sebagai pengganti SPPT/SKPD yang hilang/belum diterima Wajib Pajak.
- (8) Pengurangan atau Penghapusan sanksi administrasi PBB dan Pengurangan atau Pembatalan SPPT/SKPD PBB/STPD PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah proses penerbitan Keputusan Pengurangan atau Penghapusan sanksi administrasi PBB da Pengurangan atau Pembatalan SPPT/SKPD/STPD sebagai akibat penerbitan SPPT/SKPD/STPD yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak dan mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKDP PBB atau STPD PBB yang tidak benar.
- (9) Pembetulan SPPT/SKPD PBB/STPD PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah proses penerbitan Keputusan pembetulan sebagai akibat penerbitan SPPT/SKPD/STPD yang tidak benar sebagai akibat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- (10) Penentuan kembali tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah penentuan kembali tanggal/saat jatuh tempo pembayaran atas permohonan Wajib Pajak karena keterlambatan diterimanya SPPT atau terlambat pengembalian SPOP atas oermohonan Waiib Pajak karena sebab-sebab tertentu.
- (11) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j adalah proses penyelesaian atas kelebihan pembayaran PBB kepada Wajib Pajak.
26. (12)Pengurangan PBB Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k adalah pemberian pengurangan pembayaran atas permohonan Wajib Pajak terhadap ketetapan PBB yang terutang.
- (13) Penagihan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 adalah tata cara penagihan Wajib Pajak yang tidak dibayar atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (14) Pengajuan Keberatan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m adalah tata cara pengajuan keberatan atas ketetapan PBB akibat kesalahan atas luas bumi ataupun bangunan ataupun kesaiahan dalam penempatan ZNT yang berpengaruh terhadap NJOP serta ketetapan pajak yang har as dibayarkan oleh Wajib Pajak.
- (15) Pemberian Informasi PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf N adalah pemberian informasi PBB atas permohonan Wajib Pajak.

## BAB III

## TATA CARA PBMUNGUTAN PBB

Bagian Pertama

Tata Cara Pendaftaran Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Baru

## Pasal3

- (1) Pendaftaran objek PBB baru, dilakukan oleh Subjek Pajak atau Wa jib Pajak melalui penelitian kantor/lapangan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Bupati melalui DISPENDA;
- b. mengisi SPOP, termasuk LSPOP, dengan jelas, benar dan lengkap;
- c. formulir SPOP disediakan dan dapat diperoleh dengan cuma-cuma di Dinas;
- d. Wajib Pajak yang memiliki NPWP mencantumkan NPWP dalam kolom yang tersedia dalam SPOP;
- e. Surat permohonan dan SPOP termasuk LSPOP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak dan dalam hal ditandatangani oleh bukan subiek pajak atau Wajib Pajak, harus dilampiri dengan Surat kuasa;
- f. Surat permohonan dan SPOP termasuk LSPOP disampaikan kepada Bupati melalui DISPENDA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) har i terhitung sejak diter imanya SPOP oleh subjek pajak atau kuasanya;
- g. melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
1. fotocopy KTP atau identitas diri lainnya;
2. fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah (sertif ikat/AJB/ Gir ik/dokumen lain yang sejenis);
3. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (1MB) bagi yang memiliki bangunan;
4. fotocopy NPWP (bagi yang memiliki NPWP);
5. fotocopy SSB/SSPD BPHTB;
6. surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat setempat.
- (2) Ketentuan lebih rinci mengenai Pendaftaran Objek PBB Baru sebaeaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

Tata Cara Pendataan Dan Penilaian Objek Dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

## Paragraf 1

Tata Cara Pendataan Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

## Pasal4

- (1)Pendataan objek dan subjek PBB dilakukan oleh Dinas dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP.
- (2)Pendataan objek dan subjek PBB sebagaimana dimaksud pada ay at (1) dapat dilakukan dengan cara :
- a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;
- b. identif ikasi objek dan subjek pajak PBB;
- c. verif ikasi data objek Subjek pajak PBB;
- d. pengukuran bidang Objek Pajak.

## Pasal5

Ketentuan lebih r inci mengenai Pendataan Objek PBB sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## Paragraf 2

## Tata Cara Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan

## Pasal6

- (1)Penilaian Objek PBB dilakukan oleh Dinas baik secara massal maupun secara individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan.
- (2)Hasil penilaian Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

## Pasal7

- (1)Penilaian massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat berupa :
- a. penilaian massal tanah dengan pendekatan data pasar;
- b. penilaian massal bangunan dengan menyusun DBKB Objek Pajak standar;
- c. Penilaian massal bangunan dengan menyusun DBKB Objek Pajak non standar.
- (2)Ketentuan lebih rinci mengenai penilaian Objek PBB secara massal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

## Pasal8

- (1)Penilaian secara individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat berupa :
- a. penilaian individual untuk Objek Pajak berupa bumi dengan pendekatan data pasar;
- b. penilaian individual baik untuk tanah maupun bangunan dengan pendekatan biaya;
- c. penilaian individual untuk bangunan dengan pendekatan kapitalisasi pendapatan.
- (2)Ketentuan lebih rinci mengenai penilaian Objek PBB secara inividual sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketiga

Tata Cara Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB

## Pasal9

- (1)Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB ditetapkan, diterbitkan dan ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2)Dalam rangka mcningkatkan ef isiensi pelaksanaan tugas, khususnya yang terkait dengan penandatanganan SPPT PBB, maka penandatanganan SPPT PBB dapat dilakukan dengan:
- a. cap dan tanda tangan basah, untuk ketetapan Pajak di atas Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- b. Cap dan cetakan tanda tangan, untuk ketetapan Pajak di bawah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (3)Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB dapat diterbitkan melalui :
- a. Pencetakan Massal;
- b. Pencetakan dalam rangka :
1. pembuatan salinan SPPT PBB
2. penerbitan SPPT PBB sebagai tindak lanjut atas keputusan keberatan, pengurangan atau pembetulan;
3. tindak lanjut Pendaftaran objek PBB baru; dan
4. mutasi objek dan/atau subjek PBB.

## Pasal 10

Ketentuan lebih rinci mengenai penerbitan SPPT PBB sebagaimana di maksud dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Tata Cara Pembayaran PBB

## Pasal 11

- (1)Pajak yang terutang berdasarkan Surat Pember itahuan Pajak Terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diter imanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang oleh Wajib Pajak.
- (2)Pajak yang terutang berdasarkan SKPD harus dilunasi selambatlambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD oleh Wajib Pajak.
- (3)Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dar i saat jatuh tempo sampai dengan har i pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.


## Pasal 12

Pajak yang terutang dapat dibayar melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati atau melalui Petugas Pemungut.

## Pasal 13

- (1)Pembayaran Pajak terutang melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilakukan secara langsung ke tempat pembayaran yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam SPPT/SKPD/STPD.
- (2)Pembayaran dengan cek Bank/Giro Bilyet Bank, baru dianggap sah apabila telah dilakukan klir ing.
- (3)Wajib Pajak menerima STTS sebagai bukti telah melunasi pembayaran PBB dari Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4)Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati berkewajiban mengirimkan STTS kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PBB melalui kiriman uang/transfer.

## Pasal 14

Pembayaran melalui petugas pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak menyetorkan pembayaran PBB melalui petugas pemungut. Selanjutnya petugas pemungut yang menerima setoran pembayaran PBB dari Wajib Pajak menyetorkan ke Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati pada hari yang sama;
- b. Wajib Pajak menerima STTS sebagai bukti pembayaran PBB yang sah dar i Tempat Pembayaran melalui petugas pemungut.

## Pasal IS

Ketentuan lebih rinci mengenai pembayaran PBB tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kelima

Tata Cara Mutasi Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

## Pasal 16

- (1) Atas dasar pengalihan objek PBB, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan mutasi sebagian/seluruhnya objek dan subjek PBB.
2. (2)Kelengkapan permohonan mutasi objek dan subjek PBB, meliputi :
- a. Surat Permohonan Mutasi;
- b. bukti perolehan/pengalihan Objek Pajak;
- c. bukti lunas PBB tahun sebelumnya;
- d. mengisi SPOP dan LSPOP;
- e. fotocopy SSB/SSPD BPHTB;
- f. fotocopy identitas kepemilikan KTP/SIM
- g. fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah (sertifikat/AJB/Girik/ dokumen lain yang sejenis);
- h. Surat Pengantar dari Kepala Desa/Lurah;
- i. Surat kuasa (apabila dikuasakan).
12. (3)Penyelesaian mutasi sebagian/seluruh objek dan subjek PBB melalui penelitian kantor/lapangan dan penuangan dalam Berita Acara melalui proses pemutakhiran data Geografis/Bidang.

## Pasal 17

Ketentuan lebih r inci mengenai penyelesaian mutasi sebagian/seluruhnya objek dan subjek PBB sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keenam

Tata Cara Penerbitan Salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan

## Pasal 18

- (1)Atas dasar belum diterimanya SPPT atau sebab lain, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penerbitan salinan SPPT, SKPD PBB secara perorangan ataupun secara kolektif ke Dinas.
- (2)Kelengkapan persyaratan pengajuan penerbitan SPPT/SKPD PBB antara lain :
- a. surat Permohonan Penerbitan Salinan;
- b. surat Pengantar dar i Desa/Kelurahan;
- c. STTS lunas PBB tahun sebelumnya atau tahun berjalan;
- d. kartu tanda identitas KTP/SIM dan;
- e. surat kuasa (apabila dikuasakan),
- (3)Ketentuan lebih rinci mengenai Permohonan Penerbitan Salinan SPPT/SKPD PBB tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketujuh

Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Pajak Bumi dan Bangunan

## Pasall9

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :

- a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi PBB berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak;
- b. mengurangkan atau membatalkan dan membetulkan SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB.

## Pasai zu

- (1)Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dapat dilakukan terhadap sanksi administrasi yang tercantum dalam :
- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah PBB;
- b. Surat Tagihan Pajak Daerah PBB.
- (2)Pengurangan SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dapat dilakukan dalam hal, terdapat ketidakbenaran atas :
- a. luas Objek Pajak bumi dan/atau bangunan;
- b. Nilai Jual Objek Pajak bumi dan/atau bangunan; dan/atau;
- c. Penafsiran Peraturan Perundang-undangan PBB, pada SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB.
- (3)Pembatalan SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dapat dilakukan apabila SPPT, SKPD PBB atau oTDr&gt; ddr t,T-&lt;=phiit spbanisnva tidak diterbitkan.

## Pasai Zl

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD PBB atau STPD PBB;
- b. diajukan secara ter tulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya sanksi administrasi yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
- c. diajukan kepada Bupati melalui Dinas;
- d. melampirkan fotokopi SKPD PBB atau STPD PBB yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
- e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SKPD PBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD PBB;
- f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SPPT atau SKPD PBB yang terkait dengan STPD PBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administrasi yang tercantum dalam STPD PBB;
- g. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar ^ yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD PBB atau STPD PBB;
- h. Surat Permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
- i. surat Permohonan harus dilampiri dengan Surat kuasa Khusus untuk:
- a) Wajib Pajak badan; atau
- b) Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar perhitungan sanksi administrasi lebih banyak dar i Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
13. \_ j. Surat Permohonan harus dilampir i dengan surat kuasa, untuk Wajib A Pajak orang pr ibadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

## Pasal22

- (1) Permohonan pengurangan SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b harus memenuhi
2. persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD PBB atau STPD PRR-
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya yang dimohonkan pengurangan diser tai alasan yang mendukung permohonannya;
- c. diajukan kepada Bupati melalui Dinas;
- d. melampirkan asli SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB yang dimohonkan pengurangan;
- e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT atau SKPD PBB yang terkait dengan STPD PBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah SPPT, SKPD PBB;
- f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT atau SKPD PBB yang terkait dengan STPD PBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah STPD PBB;
- g. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD PBB atau STPD PBB;
- h. Surat Permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai ber ikut:
1. Surat Permohonan harus dilampiri dengan Surat kuasa Khusus untuk:
- a) Wajib Pajak Badan; atau
- b) Wajib Pajak Orang Pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar lebih banyak dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
2. Surat Permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
15. (2)Wajib Pa jak yang mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya tersebut, tidak termasuk pengertian Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f.
16. (3)Permohonan pengurangan SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitune seiak permohonan tersebut diterima.


## Pasal23

- (1)Permohonan Pembatalan SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b diajukan secara perseorangan, kecuali untuk SPPT dapat juga dia jukan secara kolektif.
- (2)Permohonan Pembatalan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB;
- b. diajukaan secara ter tulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya
- c. diajukan kepada Bupati Bengkayang melalui Dinas;
- d. melampirkan asli SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB yang dimohonkan pembatalan; dan
- e. Surat Permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai ber ikut:
- 1) Surat Permohonan harus dilampiri dengan Surat kuasa Khusus untuk:
- a) Wajib Pa jak Badan; atau
- b) Wajib Pajak Orang Pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar lebih banyak dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 2) Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3)Permohonan Pembatalan untuk SPPT yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan yang mendukung permohonannya;
- c. diajukan kepada Bupati Bengkayang melalui DISPENDA;
- d. melampirkan asli SPPT yang dimohonkan pembatalan; dan
- p Hiaiukan melalui Keoala Desa/Lurah setempat.
- (4)Permohonan Pembatalan SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat diper timbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diter ima.
- (5)Permohonan Pembatalan SPPT secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Kepala Desa/Lurah setempat diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.



## Pasal24

- (1)Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan permohonan pengurangan atau pembatalan SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.
- (2)Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman Surat Keputusan Bupati atas permohonan yang pertama.
- (3)Permohonan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (2) atau Pasal 23 ayat (3).
- (4)Permohonan kedua yang diajukan melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasar i dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung seiak oermohonan tersebut diterima.

## Pasal25

- (l)Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diter ima, harus memberi suatu keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan dan Bupati harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung pada jangka waktu dimaksud berakhir.

## Pasal26

- (1)Keputusan Bupati atas :
- a. permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a; dan
- b. permohonan pengurangan SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2)Keputusan Bupati atas permohonan pembatalan SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak
- (3)Atas permintaan tertulis dari Wajib Pajak, Bupati harus member ikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau menolak permohonan Wajib Pajak sebaeaimana dimaksud pada ayat (2)

## Pasal27

Ketentuan lebih r inci mengenai Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PBB, dan Pengurangan atau Pembatalan SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB.sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan BuDati ini.

## Bagian Kedelapan

Tata Cara Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan

## Pasal28

Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau secara Jabatan, pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan ter tentu dalam peraturan perundang-undangan Pajak Bumi dan Bangunan dapat dilakukan terhadap surat keputusan atau surat ketetapan sebagai berikut :

- a. Surat Pember itahuan Pajak Terutang (SPPT);
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah PBB (SKPD PBB);
- c. Surat Tagihan Pajak Daerah PBB (STPD PBB);
- d. Surat Keputusan Pember ian Pengurangan PBB;
- e. Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi PBB;
- f. Surat Keputusan Pembetulan;
- g. Surat Keputusan Keberatan;
- h. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;
9. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UU KUP. i

## Pasal29

Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak, yaitu :

- a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan Nomor Objek Pajak, nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, alamat Objek Pajak PBB, nomor Surat Keputusan atau Surat Ketetapan, Luas Tanah, Luas Bangunan, Tahun Pajak, dan/atau tanggal jatuh tempo pembayaran;
- b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau
- c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangundangan PBB, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dan kekeliruan penerapan sanksi administrasi.

## Pasal30

- (1)Permohonan pembetulan hanya dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya secara perseorangan.
- (2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pembetulan surat ketetapan PBB berupa SPPT dapat diajukan secara kolektif.

## Pasal31

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagi berikut:
- a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
- b. dia jukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
- c. diajukan kepada Pejabat; dan
- d. Surat Permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat Permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak:
1. harus melampirkan Surat kuasa Khusus, bagi Wajib Pajak Orang Pr ibadi dengan pokok pajak lebih besar dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Wajib Pajak Badan; atau
2. harus melampirkan Surat kuasa, bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dengan pokok pajak sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
8. (2)Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. diajukan untuk SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
- c. diajukan kepada Pejabat; dan
- d. diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat.
13. (3)Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 adalah :
- a. tanggal ter ima surat Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas yang ditunjuk; atau
- b. tanggal Stempel Pos tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui Pos Tercatat.

## Pasal 32

- (1)Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2)Dalam hal permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3)Dalam hal permohonan pembetulan diajukan secara kolektif, pemberitahuan ter tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah.

## Pasal 33

- (1) Pejabat harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan sebagimana dimaksud dalam Pasal 30 dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diter ima.
2. (2)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Pejabat t idak member i suatu keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan, dan Pejabat wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung pada berakhirnya jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. (3)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan, mengurangkan atau menghapuskan jumlah PBB yang terutang atau sanksi administrasi, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.

## Pasal34

Dalam hal tidak ada permohonan oleh Wajib Pajak tetapi diketahui oleh Pejabat telah terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ata