PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU Nomor 11 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku 8 Oktober 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,
- bahwa sehubungan dengan keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perautran Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 trntang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daeerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 18 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2015;
27. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 207/BPKAD/2015 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
dan
BUPATI KAPUAS HULU
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 berjumlah Rp. 1.313.951.400.125,00 bertambah sebesar Rp. 253.013.692.183,54 sehingga menjadi Rp. 1.566.965.092.308,54 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Semula
Rp. 1.274.982.240.125,00
- b. Bertambah / (Berkurang) Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
Rp. 175.638.751.108,34 (+)
Rp. 1.450.620.991.233,34
2. Belanja
- a. Semula
Rp. 1.269.076.400.125,00
- b. Bertambah / (Berkurang) Jumlah Belanja setelah Perubahan Suplus/(Defisit)
Rp. 249.569.851.059,54 (+)
Rp.
1.518.646.251.184,55(-)
Rp.
(68.025.259.951,20)
3. Pembiayaan Daerah:
- a. Penerimaan
1. Semula
Rp.
38.969.160.000,00
2. Bertambah / (Berkurang) Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
Rp. 77.374.941.079,20 (+)
Rp.
116.344.101.079,20
1. Pendapatan
- b. Pengeluaran
| | 1. Semula 2. Bertambah / (Berkurang) Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan | Rp. 44.875.000.000,00 Rp. 3.443.841.128,00 (+) Rp. 48.318.841.128,00 (-) Rp. 68.025.259.951,20 Rp. 0,00 |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Pasal 2
| Pendapatan a. Pendapatan 1) Semula 2) Bertambah Jumlah | Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri Asli Daerah Rp. 57.269.569.125,00 / (Berkurang) Rp. 519.767.779,34 (+) pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp. | dari: 57.789.336.904,34 |
| b. Dana Perimbangan 1) Semula 2) Bertambah Jumlah | Rp. 1.064.119.612.000,00 / (Berkurang) Rp. 66.580.352.000,00 (+) dana perimbangan setelah Perubahan Rp. | 1.130.699.964.000,00 |
| c. Lain - Lain 1) Semula 2) Bertambah Jumlah | Pendapatan Daerah yang sah Rp. 153.593.059.000,00 / (Berkurang) Rp. 108.538.631.329.00 lain-lain pendapatan daerah setelah Perubahan | (+) Rp 262.131.690.329,00 |
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
| a. | Pajak daerah | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1) Semula | Rp. | 12.673.571.125,00 | |
| | 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. | 6.180.228875,00 (+) | |
| | Jumlah pajak daerah setelah Perubahan | | Rp. | 18.853.800.000,00 |
| b. | Retribusi daerah | | | |
| | 1) Semula | Rp. | 14.933.473.400,00 | |
| | 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. | 217.017.200,00 (-) | |
| | Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan | | Rp. | 14.716.456.200,00 |
| c. | Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | | | |
| | 1) Semula | Rp. | 7.500.000.000,00 | |
| | 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. | 396.993.295,66 (-) | |
| | Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. | Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. | Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. | 7.103.006.704,34 |
| d. | Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | | | |
| | 1) Semula | Rp. | 22.162.524.600,00 | |
| | 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah hasil lain-lain pendapatan asli daerah yang | Rp. setelah | 5.046.450.600,00 (-) Perubahan Rp. | 17.116.074.000,00 |
| Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : | Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : | Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : | Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : | Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : |
| a. | Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak | | | |
| | 1) Semula | Rp. | 67.226.537.000,00 | |
| | 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan | Rp. | 1.314.138.000,00 (-) Rp. | 65.912.399.000,00 |
| b. | Dana alokasi umum | | | |
| | 1) Semula | Rp. | 913.007.845.000,00 | |
| | Jumlah dana alokasi umum | | Rp. | 873.552.160.000,00 |
| | 2) Bertambah / (Berkurang) setelah Perubahan | Rp. | 0,00 (+) | |
- c. Dana alokasi khusus
| 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan | Rp. Rp. | 83.885.230.000,00 67.894.490.000,00 (+) Rp. | 151.779.720.000,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana pendapatan: a. Hibah 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) | dimaksud dalam Rp. Rp. | Pasal 2 ayat (1) huruf 0,00 0,00 (+) | c terdiri dari jenis |
| b. Dana darurat 1) Semula 2) Bertambah | Rp. Rp. | 0,00 0.00 (+) Rp. | |
| / (Berkurang) Jumlah dana darurat setelah Perubahan | | | 0,00 |
| c. Dana Bagi Hasil Pajak 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan | Rp. Rp. | 20.000.000.000,00 10.410.849.329,00 (+) Rp. | 30.410.849.329,00 |
| Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus | Rp. Rp. setelah Perubahan | 133.593.059.000,00 32.530.182.000,00 (+) Rp. | 166.123.241.000,00 |
- (6) Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
| Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah 1) Semula 2) Bertambah / | daerah lainnya Rp. | 0,00 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Berkurang) Rp. 65.597.600,000 (+) Bantuan keuangan dari provinsi atau atau Pemerintah Daerah | (Berkurang) Rp. 65.597.600,000 (+) Bantuan keuangan dari provinsi atau atau Pemerintah Daerah | (Berkurang) Rp. 65.597.600,000 (+) Bantuan keuangan dari provinsi atau atau Pemerintah Daerah | (Berkurang) Rp. 65.597.600,000 (+) Bantuan keuangan dari provinsi atau atau Pemerintah Daerah |
| Jumlah dana lainnya setelah Perubahan Rp. | Jumlah dana lainnya setelah Perubahan Rp. | Jumlah dana lainnya setelah Perubahan Rp. | 65.597.600,000,00 |
| Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 a. Belanja tidak langsung | angka 2 terdiri dari: | angka 2 terdiri dari: | angka 2 terdiri dari: |
| 1) Semula 2) Bertambah | Rp. Rp. | 685.927.691.170,00 61.977.205.534,54 (+) | 685.927.691.170,00 61.977.205.534,54 (+) |
| / (Berkurang) Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan | | Rp. 747.904.896.704,54 | Rp. 747.904.896.704,54 |
| b. Belanja langsung | | | |
| 1) Semula | Rp. | 583.148.708.955,00 | 583.148.708.955,00 |
| 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah belanja langsung setelah Perubahan | Rp. | 187.592.645.525,00 (+) 770.741.354.480,00 | 187.592.645.525,00 (+) 770.741.354.480,00 |
| Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal a. Belanja Pegawai 1) Semula | 3 ayat (1) Rp. | Rp. dari 485.881.435.970,00 | belanja : 489.178.662.104,54 |
| b. Belanja bunga 1) Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah belanja bunga setelah Perubahan | Rp. | 0,00 (+) Rp. | 0,00 |
c.
Belanja subsidi
| | 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan | Rp. Rp. | 0,00 0.00 (+) Rp. | 0,00 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|--------------------|
| d. | Belanja hibah | | | |
| | 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah belanja hibah setelah Perubahan | Rp. Rp. | 51.522.635.000,00 25.403.616.400,00 (+) Rp. | 76.926.251.400,00 |
| e. | Belanja bantuan sosial | | | |
| | 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan | Rp. Rp. | 2.806.950.000,00 1.527.950.000,00 (-) Rp. | 1.279.000.000,00 |
| f. | Belanja bagi hasil | | | |
| | 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan | Rp. Rp. | 0,00 0,00 (+) Rp. | 0,00 |
| g. | Belanja bantuan keuangan | | | |
| | 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan | Rp. Rp. | 142.716.670.200,00 33.804.313.000,00 (+) Rp. | 176.520.983.200,00 |
Pasal 3
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| b. Belanja 1) Semula 2) Bertambah Jumlah | barang dan jasa Rp. 293.811.649.325,00 / (Berkurang) Rp. 57.719.812.098,00 (+) belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp. | 351.531.461.423,00 |
| c. Belanja 1) Semula 2) Bertambah Jumlah | modal Rp. 253.148.841.230,00 / (Berkurang) Rp. 128.590.062.867,00 (+) belanja modal setelah Perubahan Rp. | 381.738.904.097,00 |
Pasal 4
| b. Pengeluaran 1) Semula 2) Bertambah Jumlah | Rp. 44.875.000.000,00 / (Berkurang) Rp. 3.443.841.128,00 pengeluaran setelah Perubahan | (+) Rp. 48.318.841.128,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)
| | 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah SiLPA setelah Perubahan | Rp. 38.969.160.000,00 Rp. 77.374.941.079,20 (+) Rp. | 116.344.101.079,20 |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| b. | Pencairan dana cadangan Rp. | Pencairan dana cadangan Rp. | Pencairan dana cadangan Rp. |
| | 1) Semula | 0,00 | |
| | 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. 0,00 (+) | |
| | Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |
| c. | Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan | Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan | Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan |
| | 1) Semula | Rp. 0,00 | |
| | 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. 0,00 (+) | |
| | Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah | Perubahan Rp. | 0,00 |
| d. | Penerimaan pinjaman daerah | Penerimaan pinjaman daerah | Penerimaan pinjaman daerah |
| | 1) Semula | Rp. 0,00 | |
| | 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. 0,00 (+) | |
| | Jumlah penerimaan pinjaman setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |
| e. | Penerimaan kembali pemberian pinjaman | Penerimaan kembali pemberian pinjaman | Penerimaan kembali pemberian pinjaman |
| | 1) Semula | Rp. 0,00 | |
| | 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. 0,00 (+) | |
| | Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan Rp. | Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan Rp. | 0,00 |
f. Penerimaan piutang daerah
| | 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan | Rp. Rp. | 0,00 0,00 (+) Rp. | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-------------------|
| a. | Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Pembentukan dana cadangan 1) Semula Rp. 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan | | jenis pembiayaan : 0,00 0,00 (+) Rp. | 0,00 0,00 |
| b. | Penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah Perubahan | Rp. Rp. setelah | 32.875.000.000,00 0,00 (+) Rp. | 32.875,00.000,00 |
| | c. Pembayaran pokok utang 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah pembayaran pokok hutang setelah Perubahan | Rp. Rp. | 12.000.000,000,00 3.443.841.128,00 (+) Rp. | |
| | d. Pemberian pinjaman daerah 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) | | | 15.443.841.128,00 |
| | Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah Peubahan | Rp. Rp. | 0,00 0,00 (+) Rp. | 0,00 |
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I :

2. Lampiran II

3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan,

4. Lampiran IV

5. Lampiran IVa

6. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan

7. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;

8. Lampiran VII

9. Lampiran VIII

10. Lampiran IX :

11. Lampiran X

- 12.

13. Lampiran XII : dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;

14. Lampiran XIII

- Lampiran XI :

:

- Ringkasan Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

:

:

:

:

:

Ringkasan Perubahan APBD;

Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

- Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Penggunaan dana menurut Jenis Pendapatan dan Jenis Penerimaan terhadap Jenis Belanja dan Jenis Pengeluaran;

- Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan (Investasi) Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan

Daftar Dana Cadangan Daerah;

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan

di Putussibau

pada tanggal

8 Oktober 2015

PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU,


MARIUS MARCELLUS TJ.

Diundangkan di Putussibau

Pada tanggal

9 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU


## MUHAMMAD SUKRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (12) / (2015)