PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITLJBONDO Nomor 9 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI IZIN TRA YEK DEN GAN RAHMA T TU HAN YANG MAHA ESA BUPATI SITUBONDO, - a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahunn 2009 tentang Pajak Daerah dan Rctribusi Daerah, maka Peraturan Dacrah yang mengatur tenlang Retribusi lzin Trayek pcrlu discsuaikan: - b. bahwa hcrdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu mcnetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayck. 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 lentang Pembentukan Dacrah-daerah Kabupatcn dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l 950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nornor 41) scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lcmbaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19. Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999 tcntang Penyelenggarmm Negara yang Bersih dan Bcbas dari Korupsi. Kolusi dan Nepoti~mc (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ); 3. LTndang·Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pcraturan Perundang-undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lemharan Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4389): 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemcrintahan Dacrah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4437) stbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pcmerintahan Daerah (Lcmharan Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tcntang Jalan (lembaran Neg:ua Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tamhahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 132); 6. Undang·Undang Nomor 22 Tahun 2009 lt'nlang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RcpubJik Indonesia Nomor 5025); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pclayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah dan Relribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tcntang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupatcn Panarukan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahon 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tcntang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengclolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pcdoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pcmerintah Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tcntang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tcntang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161 ); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Kcuangan Daerah sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Pcraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Angkutan Umum; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tcntang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lcmbaran Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kcrja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Situbon&lt;lo (Lembarnn Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 04) ; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13). (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI SITUBONDO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITlJBONDO NOMOR 9, TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRA YEK
•
DEN GAN RAHMA T TU HAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahunn 2009 tentang Pajak Daerah dan Rctribusi Daerah, maka Peraturan Dacrah yang mengatur tenlang Retribusi lzin Trayek pcrlu discsuaikan:
- b. bahwa hcrdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu mcnetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayck.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 lentang Pembentukan Dacrah-daerah Kabupatcn dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l 950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nornor 41) scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lcmbaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19. Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999 tcntang Penyelenggarmm Negara yang Bersih dan Bcbas dari Korupsi. Kolusi dan Nepoti~mc (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
3. LTndang·Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pcraturan Perundang-undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lemharan Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4389):
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemcrintahan Dacrah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4437) stbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pcmerintahan Daerah (Lcmharan Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tcntang Jalan (lembaran Neg:ua Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tamhahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 132);
6. Undang·Undang Nomor 22 Tahun 2009 lt'nlang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RcpubJik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pclayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah dan Relribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tcntang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupatcn Panarukan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahon 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tcntang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengclolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pcdoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pcmerintah Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tcntang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tcntang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161 );
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Kcuangan Daerah sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Pcraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Angkutan Umum;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tcntang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lcmbaran Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kcrja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Situbon&lt;lo (Lembarnn Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 04) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13).
-•
Menetapkan
Dengan Persetujuan Bersama
DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
Dan
BUPATI SITUBONDO
MEMUTUSKAN :
PERA TURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRA YEK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan :
- l. Dacrah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sclanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Situbondo.
5. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Situbondo.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Tcrbatas, Perseroan Komanditer, Perscroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, lcmbaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tctap.
7. Pejabat adalah Pegawai yang dibcri tugas tertentu di bidang rctrihusi sesuai dengan Pera tu ran Perundang-undangan yang berlaku.
8. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Situbondo.
9. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kcpentingan orang pribadi atau Badan.
10. Perizinan tertentu adalah kcgiatan tcrtcntu Pcmerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kcpada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, scrta pcnggunaan sumhcr daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas teretentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian tertentu.
11. Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah dacrah.
12. Kendaraan ~~alah adalah suatu alat yang dapal bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bennotor atau kendaraan tidak bermotor. 12.
13. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mohil bus, mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah Kabupaten Situbondo.
14. Angkutan adalah pemindahan orang dan/alau harang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kcndaraan.
15. Angkutan penumpang umum adalah kendaraan hermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dcngan dipungut bayaran.
16. Mobil penumpang adalah kendaraan bennolor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih duri 3500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
17. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
18. Angkutan khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus.
19. Izin isidentil adalah izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk mclakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi lertentu.
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah daerah yang bersangkutan.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang sclanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyctoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang sclanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terulang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan relribusi yang menentukan jumlah kelcbihan pembayaran relribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan rctribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga/denda.
26. Pcmeriksaan adalah serangkaian kegiatan mcnghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan nama Retribusi lzin Trayek, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian lzin Trayek.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Obyek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada Orang Pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum dan angkutan insidentil pada suatu atau beberapa trayek tertentu, meliputi :
- a. Izin angkutan orang dalam trayek.
- b. Izin angkutan orang tidak dalam lrayek.
- c. Izin angkutan yang menyimpang dari trayeknya (izin insidcntil).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Trayek dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi lzin Trayek adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk mdakukan pcmbayaran retribusi izin trayek termasuk pemungut atau pemotong.
BABIII
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Retribusi Izin Trayck tcrmasuk golongan Rctribusi Perizinan Tertentu.
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa diukur
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7
- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi izin trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin tra yek.
- (2) Biaya pemberian izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin trayek tersebut.
-
STRUKTURDAN BESARNYA TARU' RETRIBUSI
BAB VI - STRUKTURDAN BESARNYA TARU' RETRIBUSI
Pasal 8
Struktur dan besamya tarif retribusi :
| NO | JENIS KENDARAAN | KAPASITAS PENUMPANG (Orang) | BESARAN IlliTRUBUSI (Rp.) | WAKTU |
|------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 1. | Bus | <8 | 30.000,00 | 5 Tahun |
| | | 9 sid 15 | 50.000,00 - | 5 Tahun ••--- |
| | | 16 s/d 25 | 55.000,00 | 5 Tahun |
| 2. | Izin lnsidentil Trayek | <8 | 10.000,00 | Perhari |
| | ! | 9 s/d 15 | 10.000,00 | Perhari |
| | | 16 s/d 25 | 25.000,00 | Perhari |
| | i | _,. | 24.000,00 | Perhari |
WIIAYAH PEMUNGUTAN
BAB VII - WIIAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9
Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah.
MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
BAB VIII - MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10
- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan masa berlakunya izin trayek.
- (2) Ketentuan mengenai daftar ulang izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 11
Saat Retribusi lerutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
KETENTUAN PERIZINAN
BAB IX - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 12
- (1) Pcnerbitan Surat Keputusan Izin Trayek (SKIT), bersamaan dcngan berlakunya Kartu Pengawas (KPS).
- (2) Pcmbayaran Retribusi dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
r"'\
PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan
BAB X - PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan
Pasal 13
- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD alau dokumen lain yang dipersarnakan.
- (2) Dokurnen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kwitansi.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tcpat pada waktunya atau kurang membayar diberikan sanksi administrasi berupa bunga sebcsar 2% (dua pcrsen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi tcrutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditctapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Tata Cara Pemhayaran
BAB X - PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan
Pasal 14
- (1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilakukan sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat~lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumcn lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran dilakukan di tempat pelayanan diberikan.
- (4) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran Retribusi dan dicatat dalam buku penerimaan Retribusi Dacrah.
- (5) Dalam hal pembayaran di1akukan di tempat pclayanan, maka seluruh hasil peneriman Retribusi harus disetor di Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak saat diterima pcmhayaran Retribusi.
Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan
BAB X - PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan
Pasal 15
- (1) Dalam ha! 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran Wajib Relribusi bclum mcmbayar retribusi 1erutangnya, dapat diterbitkan surat teguran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah langgal diterbitkannya surat teguran, Wajib Retribusi masih belurn mcmenuhi kewajibannya, dilakukan penagihan dengan STRD.
- (3) STRD sehagaimana dimaksud dalam ayat (2) berisi tentang pokok retribusi dan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) per bulan dari retribusi terutang.
- (4) Surat teguran sehagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan olch Bupati atau pe\_jabat yang ditunjuk.
INST ANSI PEMUNGUT
BAB XI - INST ANSI PEMUNGUT
Pasal 16
Menunjuk Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai instansi yang herwenang memungut Retribusi lzin Trayek di Kabupaten Situbondo.
PEMANFAATAN
BAB XII - PEMANFAATAN
Pasal 17
Pcmanfaatan dari penerimaan Retribusi Izin Trayck diperuntukkan untuk mendanai kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan pemberian izin trayek.
KEBERATAN
BAB XIII - KEBERATAN
Pasal 18
- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pcjabat yang ditunjuk alas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD ditcrbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
4. ( 4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kchcndak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
BAB XIII - KEBERATAN
Pasal 19
- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan ysng diajukan dengan mcnerbilkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XIII - KEBERATAN
Pasal 20
- ( 1) Jika pengajuan keberntan dikabulkan scbagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga scbesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
r-,.,
I""""\
- (2) lmbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) dihitung sej ak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB XIV - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 21
- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Tata cara pcmberian pengurangan, keringanan atau pcmbcbasan rctribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
BAB XV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 22
- (1) Atas kclcbihan pembayaran Retribusi, Wajib Rctribusi dapat mengajukan permohonan pengcmbalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (cnam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayal (1 ), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tclah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengernbalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retrihusi lainnya, kelcbihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi lerlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak ditcrbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengcmbalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati mcmbcrikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pemhayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
KEDALUW ARSA PENAGIHAN
BAB XVI - KEDALUW ARSA PENAGIHAN
Pasal 23
- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi mclakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tertangguh apabila:
- a. diterbitkan surat teguran ; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam ha! diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kcsadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan pcrmohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB XVI - KEDALUW ARSA PENAGIHAN
Pasal 24
- (1) Piutang Re1ribusi yang: tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati mcnctapkan Kcputusan Penghapu~an Piutang Rctribusi yang sudah kcdaluarsa sehagaimana dimaksud pada ayat (I).
- (3) Tala c:ara penghapusan piutang Rctribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB XVIII - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 25
- ( 1) Bupati dapat memberikan insentif kepada instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pembcrian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dcngan Peraturan Bupati.
PENYIDIKAN
BAB XIX - PENYIDIKAN
Pasal 26
- (1) Pejabat Pegawai Ncgeri Sipil tertcntu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dcngan ketentuan peraturan pcrundang-undanga n.
I""',
-
- (3) Wewcnang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mcngumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retrihusi agar keterangan atau laporan terse but menjadi lebih lengk.ap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kcbenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
- c. meminta kcterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Sadan sehubungan dengan tindak pidana bidang Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumcn lain berkcnaan dcngan tindak pidana di bidang Retribusi;
- e. melakukan penggekdahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tcrsebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meningggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkailan dengan tindak pidana Retribusi;
- I. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
11. J· menghentikan pcnyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sesuai ketentuan peraluran perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan mcnyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pcnyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PIDANA
Pasa127
- (1) Wajib Retribusi yang tidak mdaksanakan kewajihannya sehingga rnerugikan keuangan Dacrah diancarn pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana dcnda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagairnana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
BAB XX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 27
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) merupakan penerimaan negara.
BAB XX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 28
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) merupakan penerimaan negara.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 45 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dacrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Penetapan: Ditetapkan di Situbondo. Pada tanggal 1 • ... ; : .., l"')r 4 • .•. .- ' • . l;.: I I LEMBAUAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2011 NOMOR2&gt;