PERATURAN WALIKOTA BI Nomor 11 Tahun 2016 tentang ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SEBAGAI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL WALIKOTA JAMBI, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan nonformal oleh Pemerintah Daerah perlu dilakukan alih fungsi sanggar kegiatan belajar menjadi satuan pendidikan nonformal sejenis yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan dan penyelengaraan program pendidikan nonformal;
- b. bahwa alih fungsi sanggar kegiatan belajar menjadi satuan pendidikan nonformal sejenis berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Satuan Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal sejenis ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar sebagai Satuan Pendidikan Nonformal.
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang pendirian satuan Pendidikan Nonformal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Satuan Kegiatan Belajar menjadi satuan pendidikan Nonformal sejenis ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas-dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas-dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2015 Nomor 4);
11. Peraturan Walikota Jambi Nomor 4 Tahun 2009 tentang Fungsi Dinas, Sekretariat, Bidang dan Rincian Tugas Sub bagian, Seksi, UPTD serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2009 Nomor 4).
SALINAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SEBAGAI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Kota Jambi.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Jambi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi.
6. Sanggar Kegiatan Belajar yang selantnya disebut SKB adalah unit pelaksana teknis dinas yang menagani urusan pendidikan pada kota jambi yang berbentuj satuan pendidikan pendidikan nonformal sejenis.
7. Satuan Pendidikan Nonformal sejenisnya yang selanjutnya disebut Satuan PNF adalah kelomok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nasional.
8. Program pendidikan Nasional yang selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalaui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaaan, pendidikan pemberdayaaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
ORGANISASI
Bagian Pertama
Pembentukan
BAB II - ORGANISASI
Pasal 2
- (1) Dengan Peraturan Walikota Jambi dibentuk Sanggar Kegiatan Belajar Kota Jambi sebagai Satuan Pendidikan Nonformal.
- (2) Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Jambi bertempatan di Kecamatan Jambi Selatan.
- (3) Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Jambi dibentuk
BAB II - ORGANISASI
Pasal 3
- (1) Sanggar Kegiatan Belajar Kota Jambi adalah Satuan Pendidikan Non Formal berkedudukan sebagai Satuan Pendidikan Nonformal pada lingkup Dinas Pendidikan Kota Jambi.
- (2) Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Jambi dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai kepala Sanggar Kegiatan Belajar yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.
BAB II - ORGANISASI
Pasal 4
Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Jambi mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, mendampingi dan membuat percontohan pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
BAB II - ORGANISASI
Pasal 5
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 4 Sanggar Kegiatan Belajar sebagai Satuan Pendidikan Nonformal mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- b. melaksanakan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- c. melakukan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan nonformal lainnya.
- d. melakukan pendampingan bagi satuan pendidikan lain yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- e. membuat percontohan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- f. pengkajian program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- g. mengembangkan kurikulum dan bahan belajar muatan lokal bagi program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- h. sebagai pusat penyelenggaraan penilaian program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- i. melaksanakan pengabdian masyarakat.
- j. pemberian motivasi kepada masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar.
- k. memberikan layanan informasi kegiatan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- l. pengintegrasian dan penyingkronisasian kegiatan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- m. pengelolaan ketatausahaan dan perumahtanggaan sanggar kegiatan belajar.
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas pendidikan.
Bagian Ketiga Susunan Organisasi
BAB II - ORGANISASI
Pasal 6
- (1) struktur Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar terdiri dari :
- a. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar.
- b. Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Tenaga Fungsional Pamong Belajar.
- (2) bagan struktur susunan organisasi Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini

## Pasal 7

Pengadministrasian Umum Mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, keuangan, Perlengkapan dan urusan dalam.

## Pasal 8

Pengadministrasian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan kegiatan pengurusan keuangan dan pegawaian.

## Pasal 9

Pamong Belajar adalah pegawai Negri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar, melakukan pembinaan, pendampingan, pembuatan percontohan, pengembangan kurikulum, pengkajian program dan penilaian pendidikan Nonformal serta pengabdian masyarakat.

## Pasal 10

Jabatan fungsional mempunyai tugas terdiri atas :

- a. Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenagah dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuain bidang keahlian.
- c. Penempatan pegawai Negeri Sipil pada Sanggar Kegiatan Belajar dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah atas usul Kepala Dinas Pendidikan berdasarkan kebutuhan beban kerja dan analisa jabatan.

## Pasal 11

## Ketenagaan

Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Jambi mempunyai Tenaga Administrasi minimal 1 (satu) orang dan Tenaga Fungsional (Pamong Belajar) minimal 15 (lima belas) orang.

## Pasal 12

Apabila Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Jambi berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk seseorang pelaksana tugas dengan memperhatikan Senioritas kepangkatan untuk melaksanakan tugas dan bertanggu jawab selaku Kepalak Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Jambi.

## Bagian Keempat

Pengangkatan dan Pemberhentikan dalam Jabatan

## Pasal 13

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiata Belajar Kota Jambi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah mendapat usulan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi.
- (2) Staf pada Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Jambi, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Jambi.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dianggat dan diberhentikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

## PEMBIAYAAN

## Pasal 14

Anggaran Belajar Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Jambi dibebankan dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 4 Tahun 2009 tentang Fungsi Dinas, Sekretariat, Bidang dan Rincian Tugas Sub Bagian, Seksi, UPTD serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2009 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi Padatanggal, 2016

WALIKOTA JAMBI,


SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi

Pada tanggal, 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI

ttd ttd

DARU PRATOMO

EDRIANSYAH, SH., MM Pembina NIP.19720614 199803 1 005

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR

: TAHUN 2016

TANGGAL

: 2016

TENTANG

:ALIH

FUNGSI

UNIT

PELAKSANA

TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN

BELAJAR

SEBAGAI

SATUAN

PENDIDIKAN NONFORMAL


WALIKOTA JAMBI, ttd

SYARIF FASHA