PERATURAN BUPATI SALINAN  JEMBER Nomor 46 Tahun 2012 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER (berlaku 26 November 2012)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI JEMBER
SALINAN PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 46 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBER,
: a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu mengatur kembali Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember;
- b. bahwa Peraturan Bupati Jember Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Subsidi, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Jember, perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
3. : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nmor 4575) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4599);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
22. Peraturan Menteri Dalam Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
23. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
24. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15);
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
2. Bupati adalah Bupati Jember.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
4. Sekretaris Kabupaten adalah Sekretaris Kabupaten Jember.
5. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksananaan APBD.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
8. SKPD terkait adalah SKPD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan verifikasi terhadap belanja hibah dan bantuan sosial.
10. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
13. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
12. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
18. Pemerintah daerah lainnya, adalah Pemerintah Propinsi/ Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota lain di luar Pemerintah Kabupaten Jember.
20. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan, milik persekutuan atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara, yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
21. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya.,Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang atau jasa.
HIBAH Bagian Kesatu Umum
BAB III - HIBAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 4
- (1) Pemerintah kabupaten dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah Kabupaten, dengan
BAB III - HIBAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 5
Hibah dapat diberikan kepada:
- b. pemerintah daerah lainnya;
- a. pemerintah;
- c. perusahaan daerah;
- e. organisasi kemasyarakatan.
- d. masyarakat; dan/atau
BAB III - HIBAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 6
- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah kabupaten dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.
- (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk
BAB III - HIBAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 7
- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah kabupaten.
- a. telah terdaftar sekurang kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah kabupaten; dan
- c. memiliki sekretariat tetap.
Bagian Kedua Penganggaran
BAB III - HIBAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 8
- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan kabupaten.
BAB III - HIBAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 9
- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.
BAB III - HIBAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 10
- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
BAB III - HIBAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 11
- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- a. pemerintah;
- (2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- b. pemerintah daerah lainnya;
- d. masyarakat; dan
- c. perusahaan daerah;
- e. organisasi kemasyarakatan.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.
BAB III - HIBAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 12
- (1)Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2)Format Lampiran III Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

## Pasal 13

- (1)Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPAPPKD.
- (2)Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA - SKPD.

## Pasal 14

- (1) Setiap pemberian hibah dilaksanakan atas persetujuan Bupati dan dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.

- (2)Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
- a. pemberi dan penerima hibah;
- b. tujuan pemberian hibah;
- c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
- d. hak dan kewajiban;
- f. tata cara pelaporan hibah.
- e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan

## Pasal 15

- (1)Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2)Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3)Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah kabupaten kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4)Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (5) Pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk uang, mekanisme penyaluran keuangannya dilakukan oleh PPKD selaku BUD melalui transfer kepada penerima hibah.
- (6) Pemberian hibah yang diberikan untuk lebih dari satu penerima belanja yang dibebankan pada kode rekening belanja dengan penggunaan dana yang sama, dapat diterbitkan dalam 1 (satu) SPP/SPM/SP2D yang didukung dengan daftar lampiran SPP/SPM/SP2D yang memuat paling sedikit nama penerima, nama lembaga, besaran hibah yang diterima dan nomor rekening bank penerima hibah.
- (7) Pemberian hibah yang apabila di dalam NPHD nya diberikan lebih dari satu tahapan, untuk permohonan pembayaran tahap berikutnya harus disertai dengan laporan pertanggungjawaban tahap sebelumnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

## Pasal 16

Pemberian hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa dilaksanakan oleh SKPD dalam bentuk program dan kegiatan, sedangkan proses pengadaan dan penyerahannya dilakukan oleh SKPD terkait dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

## Pelaporan dan Pertanggungjawaban

## Pasal 17

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab atas penggunaan uang, barang dan/jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati.
- (2) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dan tembusan disampaikan SKPD terkait selaku verifikator.
- (3) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.
- (4) Apabila penerima belanja hibah belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban, SKPD terkait selaku verifikator wajib mengingatkan penerima belanja yang bersangkutan dengan menyampaikan surat teguran.
- (5) Laporan pertanggungjawaban bagi penerima hibah dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah berdasarkan berita acara serah terima barang dan penggunaannya atau pemanfaatan harus sesuai dengan NPHD.

## Pasal 18

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

## Pasal 19

Pertanggungjawaban pemerintah kabupaten atas pemberian hibah meliputi:

- a. surat permohonan/usulan yang berisikan rencana penggunaan dana dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- c. NPHD;
- b. surat keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

## Pasal 20

- (1) Penerima hibah yang merupakan obyek pemeriksaan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

- a. laporan penggunaan hibah;
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, asli disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan dan tembusan disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait selaku verifikator.
- (4) Pertanggungjawaban penerima hibah yang apabila di dalam NPHD nya diberikan lebih dari 1 (satu) tahapan, untuk permohonan pembayaran tahap berikutnya harus menyampaikan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

## Pasal 21

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

## Pasal 22

- (1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB IV BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu Umum

## Pasal 23

- (1) Pemerintah kabupaten dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

## Pasal 24

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi:

- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan

## Pasal 25

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

## Pasal 26

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit: a. selektif;
- b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
- d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. memiliki identitas yang jelas; dan
- b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan kabupaten.

- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi: a. rehabilitasi sosial;
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- b. perlindungan sosial;
- c. pemberdayaan sosial;
- d. jaminan sosial;
- e. penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penanggulangan bencana.

## Pasal 27

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf a, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf c, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf b, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf d, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf e, merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf f, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

## Bagian Kedua Penganggaran

## Pasal 29

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati.
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

## Pasal 30

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dan ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

## Pasal 31

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. individu dan/atau keluarga;
- c. lembaga non pemerintahan.
- b. masyarakat; dan
- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

## Pasal 33

- (1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Format Lampiran IV Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

## Bagian Ketiga

## Pelaksanaan dan Penatausahaan

## Pasal 34

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

## Pasal 35

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
- (4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (6) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
- (5) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (7) Pencairan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk uang, mekanisme penyaluran keuangannya dapat dilakukan oleh PPKD selaku BUD melalui transfer ke penerima bantuan sosial dan/atau dapat dilakukan secara tunai melalui bendahara pengeluaran PPKD yang dibantu oleh SKPD terkait sebagai verifikator sesuai dengan tugas dan fungsinya kepada masing-masing penerima bantuan sosial.
- (8) Pemberian bantuan sosial yang diberikan untuk lebih dari satu penerima belanja yang dibebankan pada kode rekening belanja dengan penggunaan dana yang sama, dapat diterbitkan dalam 1 (satu) SPP/SPM/SP2D yang didukung dengan daftar lampiran SPP/SPM/SP2D yang memuat paling sedikit nama penerima, nama lembaga, besaran bantuan sosial yang diterima dan nomor rekening bank penerima bantuan sosial.

## Pasal 36

Pemberian bantuan sosial dalam bentuk barang dan/atau jasa dilaksanakan oleh SKPD dalam bentuk program dan kegiatan, sedangkan proses pengadaan dan penyerahannya dilakukan oleh SKPD terkait dengan berpedoman pada ketentuan perundangundangan.

## Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

## Pasal 37

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab atas penggunaan uang, barang dan/jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dan tembusan disampaikan kepada SKPD terkait selaku verifikator.

- (3) Penerima bantuan sosial berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.
- (4) Apabila penerima belanja bantuan sosial belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban, SKPD terkait selaku verifikator wajib mengingatkan penerima belanja yang bersangkutan dengan menyampaikan surat teguran.
- (5) Laporan pertanggungjawaban bagi penerima bantuan sosial dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan sosial berdasarkan berita acara serah terima barang.

## Pasal 38

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

## Pasal 39

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

## Pasal 40

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah kabupaten atas pemberian bantuan sosial meliputi:
- b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
- a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
- c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
- a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
- b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, asli disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan dan tembusan disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait selaku verifikator.
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.

## Pasal 42

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah kabupaten dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

## Pasal 43

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten.
- (2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB V MONITORING DAN EVALUASI

## Pasal 44

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap penerima belanja hibah dan bantuan sosial dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dilaksanakan oleh SKPD terkait bersama Inspektorat kabupaten.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial sebagaimana tercantum pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati sesuai tingkat capaian maupun perkembangan penerima bantuan.
- (3) Apabila terjadi penyimpangan dalam penggunaan belanja hibah dan bantuan sosial sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima belanja yang bersangkutan.

- (4) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 45

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penerima hibah dan bantuan sosial dilakukan oleh SKPD/ unit kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
- (3) Pengawasan terhadap penerima belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

## PEMBIAYAAN

## Pasal 46

Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 47

- (1) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi serta pembinaan dan pengawasan atas belanja hibah dan bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Jember Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Subsidi, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 48


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TANGGAL 26 - 11 - 2012 NOMOR 46

Ditetapkan di Jember pada tanggal 26 November 2012

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS KABUPATEN ASISTEN PEMERINTAHAN u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM

HARI MUJIANTO, SH.MSi Pembina NIP. 19610312 198603 1 014

BUPATI JEMBER, ttd MZA DJALAL

| LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JEMBER | LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JEMBER | LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JEMBER | LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JEMBER |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| NOMOR | : 46 | TAHUN | 2012 |
| TANGGAL | : 26 | November | 2012 |

## PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

## I. TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL :

- a. pemberian hibah dan bantuan sosial dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati ;
- b. persetujuan Bupati dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk dengan ketentuan sebagai berikut :
2. Pemberian dengan nilai sampai dengan Rp. 10.000.000,(Sepuluh juta rupiah) realisasinya dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Sekretaris Kabupaten;
1. Pemberian dengan nilai di atas Rp. 10.000.000,(Sepuluh juta rupiah) realisasinya dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Wakil Bupati.
- c. pemberian hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- d. pemberian hibah dan bantuan sosial harus memperhatikan aspek keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
- g. pemberian hibah dan bantuan sosial, berupa barang dan/ jasa dilaksanakan oleh SKPD dalam bentuk program dan kegiatan, proses pengadaan dan penyerahannya dilakukan oleh SKPD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- e. pemberian hibah dan bantuan sosial dalam bentuk uang dilaksanakan atas dasar hasil evaluasi oleh SKPD terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

## II. TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL:

## A. Persyaratan Umum

Pengajuan permohonan hibah dan bantuan sosial sebagai berikut :

1. Pimpinan badan/lembaga/organisasi/anggota masyarakat mengajukan surat permohonan ditujukan kepada Bupati melalui SKPD terkait / verifikator dengan ketentuan:
- b. surat permohonan dari organisasi/lembaga non perusahaan/pemerintah dan anggota masyarakat harus diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat, surat permohonan dari perusahaan/pemerintah tanpa diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.
- a. surat permohonan dari lembaga pendidikan swasta dan penelitian harus diketahui oleh kepala sekolah /rektor/ ketua lembaga penelitian yang bersangkutan; dan
2. Surat permohonan dilampiri proposal, rincian dan lokasi kegiatan serta Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) atau dokumen lain yang dipersamakan masing - masing dibuat rangkap 2 (dua) dan dilengkapi :
- a. kwitansi dalam rangkap yang cukup, asli bermaterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. foto copy KTP Ketua atau Pimpinan badan/ lembaga /badan /organisasi / kelompok/ penerima bantuan;
- c. foto copy rekening bank umum ( diutamakan bank pemerintah atas nama lembaga penerima bantuan / bukan rekening pribadi), kecuali permohonan yang bersifat perorangan;

- d. surat permohonan pencairan keuangan dari SKPD terkait selaku verifikator yang isinya menyatakan bahwa kelengkapan administrasi permohonan pencairan keuangan telah diverifikasi dan lengkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. susunan kelembagaan / kepanitiaan.
- e. pakta integritas bermaterai yang ditandatangani ketua atau pimpinan atau penerima belanja yang isinya memuat tentang kesanggupan kewajiban melaksanakan kegiatan sesuai dengan dana yang diterima dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

## B. Persyaratan Khusus;

1. Keputusan Bupati yang memuat paling sedikit tentang penggunaan, penerima dan besaran dana untuk hibah dan bantuan sosial.

Persyaratan khusus pengajuan belanja hibah dan bantuan sosial harus dilengkapi :

2. Persetujuan Bupati atau persetujuan pejabat yang ditunjuk oleh Bupati terhadap pemberian/pencairan belanja hibah dan bantuan sosial.
3. Khusus Belanja Hibah harus dilengkapi dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditanda tangani oleh Bupati atau dapat dilimpahkan kepada SKPD terkait yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten dengan penerima hibah.

## III. MEKANISME PENCAIRAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Mekanisme pencairan belanja hibah dan bantuan sosial :

2. Berdasarkan pengajuan permohonan pencairan keuangan dari SKPD terkait, selanjutnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten selaku PPKD/BUD memproses pencairan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
1. SKPD terkait selaku verifikator mengajukan surat permohonan pencairan keuangan kepada Bupati c.q. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten selaku PPKD dilengkapi dengan dokumen pengajuan pencairan keuangan beserta kelengkapannya dari pemohon yang telah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan telah diverifikasi kebenaran dan kelengkapannya.

## IV. MEKANISME PENYALURAN/PENYERAHAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

A. Mekanisme penyaluran hibah dan bantuan sosial dalam bentuk uang :

1. Penerima hibah dan bantuan sosial diharapkan membuka/memiliki rekening bank atas nama lembaga bukan pribadi perkecualian penerima belanja bersifat perorangan.
3. Semua biaya yang dikeluarkan terkait dengan penyaluran/transfer dana oleh bank dibebankan kepada penerima hibah dan bantuan sosial.
2. PPKD selaku BUD melakukan transfer dana langsung kepada penerima hibah dan bantuan sosial.
4. Penyaluran bantuan sosial, dapat pula dilakukan secara tunai melalui bandahara pengeluaran PPKD atau dapat dibantu SKPD terkait kepada masing - masing penerima belanja yang bersangkutan.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten selaku PPKD/BUD melaporkan daftar realisasi penyaluran belanja kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- B. Mekanisme penyaluran/penyerahan Hibah dan Bantuan Sosial dalam bentuk barang dan/atau jasa :
1. Pemberian hibah dan bantuan sosial dalam bentuk barang dan/atau jasa dilaksanakan oleh SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk program dan kegiatan.
2. Barang yang dihibahkan atau dibantukan secara akuntansi tidak diakui sebagai aset Pemerintah Kabupaten sehingga tidak dilaporkan dalam neraca SKPD.
- V. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.
1. Penerima hibah dan bantuan sosial bertanggungjawab penuh secara formal dan material atas penggunaan uang, barang dan/jasa yang diterima dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Bupati melalui SKPD terkait selaku verifikator dan PPKD.
2. Laporan pertanggungjawaban penerima hibah dan bantuan sosial meliputi :
- a. laporan penggunaan hibah atau bantuan sosial oleh penerima hibah atau bantuan sosial ;
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah atau bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima hibah atau bantuan sosial berupa barang/jasa.
- b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD atau bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
3. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, asli disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan dan tembusan disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait selaku verifikator.
5. Apabila sampai batas waktu 3 (tiga) bulan setelah penerima hibah dan bantuan sosial belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban beserta bukti-bukti pendukungnya SPJ yang sah dan lengkap, maka SKPD terkait menerbitkan Surat Teguran I.
4. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling akhir 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya dana hibah dan bantuan sosial.
5. Surat teguran II akan dikeluarkan SKPD terkait, apabila 14 (empat belas) hari kalender setelah surat teguran I diterima, penerima hibah dan bantuan sosial belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban beserta bukti-bukti pendukungnya SPJ yang sah dan lengkap.
7. Laporan pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial dalam bentuk barang dan/atau jasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.
6. Apabila dalam waktu 14 ( Empat Belas ) hari kalender setelah diterbitkan Surat Teguran ke II penerima hibah dan bantuan sosial belum menyampaikan Laporan pertanggungjawaban, maka SKPD terkait melaporkan kepada Bupati, dengan tembusan kepada BPK-RI Perwakilan di Surabaya.

## VI. MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

1. Monitoring dan evaluasi terhadap belanja hibah dan bantuan sosial dilaksanakan agar pemberiannya sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran sesuai perencanaan yang telah ditetapkan.
2. Monitoring dan evaluasi kepada penerima hibah dan bantuan sosial dalam bentuk uang, barang dan/ atau jasa dilaksanakan SKPD /unit kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.
3. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan atas belanja hibah dan bantuan sosial sepenuhnya menjadi tanggungjawab penerima hibah dan bantuan sosial.

## VII. PENUTUP

Demikian pedoman pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial Pemerintah Kabupaten sebagai pedoman untuk menjadi acuan bagi SKPD yang mengelola hibah dan bantuan sosial, agar dalam pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

BUPATI JEMBER, ttd MZA DJALAL

Sali