Unknown PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34 72) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35871· 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentan � Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dan Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sis tern Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn or 44 21); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor · 125, Tambahan Lemb � an Negara ReJ?ublik Indonesia Nomor 4437) sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan .Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. U � dang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi � Nomor 5049); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 14. Peraturan Pernerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggara � Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 16. Peraturan Pernerintah Nornor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4614); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah ' Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4737); 19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ J asa Pemerin tan, se bagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; 20. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73,Tambahan Lemb � an Negara � epublik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418); 21 Peraturan (berlaku 1 Januari 2014)
Pembukaan
Menimbang:
- Mengingat
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENT ANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sintang, maka pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel, serta transparan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan maksud dalam huruf a di atas, dan guna mendukung kelancaran pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran uang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, maka dipandang perlu adanya Petunjuk teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang ;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34 72) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35871·
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentan � Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dan Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sis tern Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn or 44 21);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor · 125, Tambahan Lemb � an Negara ReJ?ublik Indonesia Nomor 4437) sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan .Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. U � dang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi � Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pernerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggara � Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pernerintah Nornor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah ' Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ J asa Pemerin tan, se bagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
20. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73,Tambahan Lemb � an Negara � epublik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
21 Peraturan
Menetapkan
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan La po ran Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran ,Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nornor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tanun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPAT.I SINTANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Sintang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sclanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Sintang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Sintang selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Keuangan Daerah, adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kabupaten Sintang yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang.
10. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih.
11. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
12. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
13. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara Jangsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
14. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
15. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
16. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPASKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPAPPKD adalah dokumen yang memuat
19
Angparan
19. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
2. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan D aerah adalah Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Sintang yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sintang. 20.
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah Kabupaten Sintang, maka SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan A'.PBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 21.
22. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
23. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
24. Pejabat Pembuat Komitmen pejabat yang bertangung Barang/ Jasa Pemerintah. yang selanjutnya disingkat PPK adalah jawab atas Pelaksanaan Pengadaan
24. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
25. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
26. Setoran kerugian negara/ daerah adalah setoran atas temuan hasil pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Internal dan Ekstemal Pemerintah terhadap kerugian negara/ daerah dan harus disetor kem bali ke Kas Negara/ Daerah.
27. Kewajiban setor adalah setoran atas temuan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan eksternal pemerintah daerah terhadap tidak dipungut dan disetornya pajak atau kekurangan pembayaran pajak.
28. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD;
29. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD dan dibantu oleh pembantu bendahara sesuai dengan bidang tugasnya.
30. Pegawai Tidak Tetap/pegawai honorer adalah Pegawai Daerah yang diangkat dengan Surat Keputusan Kepala Daerah dan dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta berlaku pada waktu tertentu yaitu untuk satu tahun Anggaran.
31. Jasa administrasi kantor, jasa kebersihan kantor, jasa tenaga sopir, dan jasa penjaga kantor adalah jasa yang disediakan oleh. pero.rangan Uf1:tuk membantu kelancaran aktifitas perkantoran yang bersifat tidak mengikat dan berhak mendapatkan upah kerja sebagai imbalan jasa yang dibebankan dalam anggaran dan belanja daerah serta pada waktu tertentu yaitu untuk satu tahun anggaran.
32. Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem . tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesrukan. s � atu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/ atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan barang.
33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD, adalah dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang selaku Bendahara Umum Daerah.
34. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD, adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja clan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
35. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
36. Manajemen Kas adalah kemampuan daerah dalam mengatur jumlah penyediaan dana kas bagi setiap SKPD, artinya BUD harus mampu memperkirakan kemampuan keuangan Pemerintah Pemda dalam memenuhi kebutuhan dana SKPD.
37. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksariakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pembayaran.
38. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen y � g diterbitkan oleh bendahara pengeluaran/ pejabat yang bertanggungiawab atas pelaksanaan kegiatan untuk mengajukan permmtaan pembayaran.
39. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang sela · t disingkat SPP-UP adal8:11 dokumen yang diajukan oleh ben1 � h:: pengeluaran untuk permmtaan uang muka kerja yang bersifat pe · · bali ( z · ,1 idak ngisian kem 1 revo vmg, yang ti dapat dilakukan dengan pemba aran langsung. Y
10. 40: Surat Permintaan Pembayaran Gan ti Uang Persediaan · yang l · tn . . . . se anJu ya disingkat SPP-GU adal � dokumen yang diajukan oleh bendahara pengelu � an untuk permmtaan pengganti uang persediaan an tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. Y g
41. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
42. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPPLS a � alah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk pe � u �� an pembayaran Jangsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
43. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPASKPD.
44. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPASKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
45. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
46. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
7. 4 7. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
48. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPASKPD kepada pihak ketiga.
49. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD ## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- ( 1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari APBD Kabupaten Sintang agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan mi adalah terwujud?ya pengelolaan APBD Kabupaten Sintang secara tertib, efiktif, efi � 1en, ekonomis dan akuntabel, serta transparan, dengan ## BAB III
AZAS UMUM DAN RUANG LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Bagian Pertama · Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan mempcrhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedua Ruang Lingkup
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4
- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :
- a. penatausahaan penerimaan dan pengeluaran.
- b. pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Penetapan: Ditetapkan di Sintang pada tanggal 5 Maret 20 14 ( � TANG,ij 7 � \)MILTON CROSBY

Penetapan: Diundangkan di Sintang pada tanggal 5 Maret 2014

Penandatangan: PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, ( I YOSEPHA HASNAH BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014 NOMOR 12 000125 LAMPIRAN I

Penandatangan: PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 11 TAHUN 2014 TANGGAL 5 MARET 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG ## PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PENERIMAAN DAERAH ## A. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN 1. Surnber-surnber pendapatan daerah terdiri atas; - a. Pendapatan Asli Daerah; - b. Dana Perirnbangan; - c. Dana Penyesuaian,dan - d. Lain-lain Pendapatan;

Penandatangan: 2. Pendapatan Asli Daerah yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah dilaksanakan pada SKPD yang rnendapat pelirnpahan wewenang dari Kepala Daerah untuk rnernungut penerirnaan daerah sebagairnana yang dirnaksud pada huruf la.

Penandatangan: 3. SKPD yang rnendapat pelirnpahan wewenang sebagaimana yang dirnaksud pada angka 2 rnengusulkan Bendahara Penerimaan yang kernudian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. 4. Dana Perirnbangan yang bersurnber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam(DBHSDA), Dana Alokasi Urnurn (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (OAK) rnerupakan dana transfer dari Pernerintah Pusat dikelola oleh Kuasa Bendahara Urnurn Daerah. 5. Bendahara Penerirnaan wajib rnenyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerirnaan dan penyetoran atas penerimaan yang rnenjadi tanggungjawabnya. 6. Penatausahaan atas penerirnaan SKPD rnenggunakan : - a. Buku Kas Urnurn. - b. Buku Pernbantu per rincian obyek penerirnaan. - c. Buku rekapitulasi penerirnaan harian. 7. Bendahara Penerimaan dalam melakukan penatausahaan menggunakan: - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah); - b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD); - c. Surat Tanda Setoran (STS); - d. Surat tanda bukti pembayaran; - e. Bukti penerimaan lainnya yang sah (seri karcis harus jelas untuk retribusi). ## B. PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN 1. Setiap penerimaan yang diterima oleh bendahara penerimaan SKPD harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya dengan menggunakan formulir Surat Tanda Setoran (STS). Format dokumen Surat Ketetapan Pajak (SKP) daerah, Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan Surat Tanda Setoran (STS) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 2. Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 3. Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lam bat tanggal 10 bulan berikutnya. 4. Laporan pertanggungjawaban penerimaan dilampiri : - a. Buku Kas Umum (menggunakan aplikasi komputer); - b. Buku rekapitulasi penerimaan bulanan; - c. Bukti penerimaan lainnya yang sah; - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah); - e. Surat Ketetapan Retribusi (SKR); - f. Surat Tanda Setoran (STS); - g. Bukti penerimaan lainnya yang sah (seri karcis harus jelas untuk retribusi). 4. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan pada SKPD dalam rangka rekonsiliasi penerimaan yang kemudian dituangkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 5. Format BKU, buku Pembantu per rincian obyek penerimaan, buku rekapitulasi penerimaan harian/bulanan, SKP-daerah, SKR, STS, Surat tanda bukti pembayaran dan laporan pertanggungjawaban tercantum dalam Lampiran 0.1, D.11 dan D.lll Permendagri 13 Tahun 2006.

Penandatangan: PERATURAN BUPATI SINTANG LAMPIRAN II NOMOR 11 TAHUN 2014 TANGGAL 5 MARET 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG ## PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PENGELUARAN APBD

Penandatangan: 1. Berdasarkan pada DPA-SKPD yang telah disusun, Kepala SKPD rnenyusun anggaran kas yang diserahkan kepada PPKD selaku BUD untuk disyahkan.

Verifikasi: 2. Kuasa BUD menyiapkan SPD setelah menerima Anggaran Kas SKPD, untuk diotorisasi dan ditandatangani oleh PPKD, dimana . SPD yang diterbitkan menggambarkan jumlah penyediaan dana yang d1 � :&gt;Utuhkan, baik untuk rnengisi Vang Persediaan (UP), Ganti Vang Persed1 � an (GU), Tambah Vang Persediaan (TU), dan belanja barang/jasa, bel.arija modal , maupun penggajian dan tunjangan (LS) yang kemudian diserahkan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD. 3. Berdasarkan Anggaran Kas dan ketersediaan SPD pada triwulan yang berkenaan Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kepada pengguna anggaran melalui PPK. 4. Realisasi anggaran tidak dibenarkan melebihi anggaran belanja yang tersedia dalam l (satu) tahun anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang. ## A. SPP- UP (VANG PERSEDIAAN) 1. SPP-UP (Vang Persediaan) yaitu dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. ## Kelengkapan dokumen SPP-UP terdiri dari : - a. Surat Pengantar SPP-UP berikut lembar penelitian kelengkapan dokumen(Format Lampiran D.Xa Permendagri Nomor 59 Tahun 2007); - b. Ringkasan SPP-UP (Lampiran D.Xa); - c. Rincian SPP-UP;

Distribusi: - d. Salinan SPD; - e. Surat Pemyataan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain Uang Persediaan (UP) (Lampiran D.IX Pennendagri Nomor 13 Tahun 2006)· f. Penelitian Kelengkapan SPP UP. '

Distribusi: - g. Salinan Berita Acara Serah Terima Barang

Penandatangan: 2. Besaran UP yang diberikan oleh Kuasa BUD dengan syarat tidak boleh lebih besar dari 1/ 12 pagu dana DPA SKPD (setelah total pagu anggaran SKPD dikurangi Belanja Langsung / LS ) dan ditetapka dengan Peraturan Bupati Sintang. n ## B. SPP-GU (GANT! UANG PERSEDIAAN) 1. SPP-GU (Ganti Uang) yaitu dokumen yang diajukan oleh d1:3end � : � : Pengeluaran untuk permintaan pe\_nggantlan :1ang perse 1; � nk kan bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat 1 a u ·· dengan pembayaran langsung. 2. Kelengkapan dokumen SPP-GU terdiri dari; 3. di b. Surat Pertanggungjawaban SP2D UP/GU yang lalu ter in atas: 4. d · N or 59 a. Surat Pengantar SPP-GU(Lampiran D.Xb Permen agn om Tahun 2007); · 1. BKU; 2. Rincian realisasi belanja UP/GU dan LS perkegiatan; 3. Bukti transaksi yang sah dan lengkap; ib . 4. Bukti atas penyetoran PPN/PPH/PHR/Pajak G � l C/R � tri usr.

Verifikasi: - d. UP/GU/TU sebelumnya (Lampiran D.VII). Draft Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pen � na di . t tidak Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang 1m11: a dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan; .. - c. Rincian realisasi Surat Pertanggungjawaban (lampiran 6), - e. Daftar Transaksi Harian (DTH) (Lampiran XX keputusan ini] . . - f. Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) (Lampiran XXI keputusan mi ) - g. Penelitian Kelengkapan SPP GU;

Verifikasi: - h. Laporan Bulanan persediaan Barang Pakai Habis dan Laporan Barang Inventaris yang telah diverifikasi oleh Bidang Aset Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang.

Verifikasi: 1. SPJ Fungsional bulan sebelumnya yang telah diverifikasi oleh Korektor Bidang Akuntansi.

Verifikasi: 3. Kelengkapan dokumen SPP-GU yang dimaksud pada angka 2 (dua) huruf b yang terdiri dari : Bukti transaksi yang sah dan lengkap disampaikan ke Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD untuk diverifikasi dan tidak disampaikan kepada BUD.

Distribusi: 4. Pengajuan SPP-GU dapat diberikan apabila dana uang persediaan telah di pergunakan I di pertanggungj awabkan sekurang- kurangnya 80% dari uang persediaan yang diterima, dengan ketentuan SPP-GU yang disampaikan tidak boleh melebihi SPD yang tersedia pada triwulan bersangkutan.

Verifikasi: 5. Pejabat Penatausahaan \_\_ Keuangan atau staf verifikasi Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melakukan pengujian terhadap bukti pembayaran dengan memberikan tanda bukti serta membubuhi tanda tangan pada Kuitansi sebagai bentuk verifikasi atas transaksi yang dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Verifikasi: 6. Pejabat Penatausahaan Keuangan atau staf verifikasi satuan keri a Perangkat Daerah wajib melakukan pengujian terhadap SPP SP � bese � kelengkapan pe\_nyampaian surat pertanggungjaw � ban fungsional den � an memben � an � da bukti serta membubuhi tanda tangan sebagai bentuk verifikasi yang disampaikan Satuan Kerja Perangkat Daerah. ## C. SPP-TU (TAMBAH UANG PERSEDIAAN) 1. SPP-TU (Tambahan Uang) yaitu dokumen yang diajukan ?leh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persed1aan guna melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak da � tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persed1aan. 2. Kelengkapan dokumen SPP-TU terdiri dari : . 9 a. Surat Pengantar SPP-TU (Lampiran D.Xc Permendagn Nomor 5 Tahun 2007); - b. Rincian rencana penggunaan TU; - d. Surat Keterangan yang memuat
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I sampai dengan Lampiran IX Peraturan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 5

- (1) Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2014.

(2) Dengan ...

000123

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten ·Sintang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## BABY KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 6

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang pada tanggal 5 Maret 20 14

( � TANG,ij

7

�

\)MILTON CROSBY


Diundangkan di Sintang pada tanggal 5 Maret 2014

PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, (

I


YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014 NOMOR 12

000125

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

11 TAHUN 2014

TANGGAL

5 MARET 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH KABUPATEN SINTANG

## PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PENERIMAAN DAERAH

## A. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN

1. Surnber-surnber pendapatan daerah terdiri atas;
- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Dana Perirnbangan;
- c. Dana Penyesuaian,dan
- d. Lain-lain Pendapatan;
2. Pendapatan Asli Daerah yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah dilaksanakan pada SKPD yang rnendapat pelirnpahan wewenang dari Kepala Daerah untuk rnernungut penerirnaan daerah sebagairnana yang dirnaksud pada huruf la.
3. SKPD yang rnendapat pelirnpahan wewenang sebagaimana yang dirnaksud pada angka 2 rnengusulkan Bendahara Penerimaan yang kernudian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
4. Dana Perirnbangan yang bersurnber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam(DBHSDA), Dana Alokasi Urnurn (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (OAK) rnerupakan dana transfer dari Pernerintah Pusat dikelola oleh Kuasa Bendahara Urnurn Daerah.
5. Bendahara Penerirnaan wajib rnenyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerirnaan dan penyetoran atas penerimaan yang rnenjadi tanggungjawabnya.
6. Penatausahaan atas penerirnaan SKPD rnenggunakan :
- a. Buku Kas Urnurn.
- b. Buku Pernbantu per rincian obyek penerirnaan.
- c. Buku rekapitulasi penerirnaan harian.
7. Bendahara Penerimaan dalam melakukan penatausahaan menggunakan:
- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah);
- b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
- c. Surat Tanda Setoran (STS);
- d. Surat tanda bukti pembayaran;
- e. Bukti penerimaan lainnya yang sah (seri karcis harus jelas untuk retribusi).

## B. PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN

1. Setiap penerimaan yang diterima oleh bendahara penerimaan SKPD harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya dengan menggunakan formulir Surat Tanda Setoran (STS). Format dokumen Surat Ketetapan Pajak (SKP) daerah, Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan Surat Tanda Setoran (STS) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
3. Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lam bat tanggal 10 bulan berikutnya.
4. Laporan pertanggungjawaban penerimaan dilampiri :
- a. Buku Kas Umum (menggunakan aplikasi komputer);
- b. Buku rekapitulasi penerimaan bulanan;
- c. Bukti penerimaan lainnya yang sah;
- d. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah);
- e. Surat Ketetapan Retribusi (SKR);
- f. Surat Tanda Setoran (STS);
- g. Bukti penerimaan lainnya yang sah (seri karcis harus jelas untuk retribusi).
4. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan pada SKPD dalam rangka rekonsiliasi penerimaan yang kemudian dituangkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
5. Format BKU, buku Pembantu per rincian obyek penerimaan, buku rekapitulasi penerimaan harian/bulanan, SKP-daerah, SKR, STS, Surat tanda bukti pembayaran dan laporan pertanggungjawaban tercantum dalam Lampiran 0.1, D.11 dan D.lll Permendagri 13 Tahun 2006.


PERATURAN BUPATI SINTANG

LAMPIRAN II

NOMOR

11 TAHUN 2014

TANGGAL

5 MARET 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG

## PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PENGELUARAN APBD

1. Berdasarkan pada DPA-SKPD yang telah disusun, Kepala SKPD rnenyusun anggaran kas yang diserahkan kepada PPKD selaku BUD untuk disyahkan.
2. Kuasa BUD menyiapkan SPD setelah menerima Anggaran Kas SKPD, untuk diotorisasi dan ditandatangani oleh PPKD, dimana . SPD yang diterbitkan menggambarkan jumlah penyediaan dana yang d1 � :&gt;Utuhkan, baik untuk rnengisi Vang Persediaan (UP), Ganti Vang Persed1 � an (GU), Tambah Vang Persediaan (TU), dan belanja barang/jasa, bel.arija modal , maupun penggajian dan tunjangan (LS) yang kemudian diserahkan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD.
3. Berdasarkan Anggaran Kas dan ketersediaan SPD pada triwulan yang berkenaan Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kepada pengguna anggaran melalui PPK.
4. Realisasi anggaran tidak dibenarkan melebihi anggaran belanja yang tersedia dalam l (satu) tahun anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.

## A. SPP- UP (VANG PERSEDIAAN)

1. SPP-UP (Vang Persediaan) yaitu dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

## Kelengkapan dokumen SPP-UP terdiri dari :

- a. Surat Pengantar SPP-UP berikut lembar penelitian kelengkapan dokumen(Format Lampiran D.Xa Permendagri Nomor 59 Tahun 2007);
- b. Ringkasan SPP-UP (Lampiran D.Xa);
- c. Rincian SPP-UP;
- d. Salinan SPD;
- e. Surat Pemyataan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain Uang Persediaan (UP) (Lampiran D.IX Pennendagri Nomor 13 Tahun 2006)· f. Penelitian Kelengkapan SPP UP. '
- g. Salinan Berita Acara Serah Terima Barang
2. Besaran UP yang diberikan oleh Kuasa BUD dengan syarat tidak boleh lebih besar dari 1/ 12 pagu dana DPA SKPD (setelah total pagu anggaran SKPD dikurangi Belanja Langsung / LS ) dan ditetapka dengan Peraturan Bupati Sintang. n

## B. SPP-GU (GANT! UANG PERSEDIAAN)

1. SPP-GU (Ganti Uang) yaitu dokumen yang diajukan oleh d1:3end � : � : Pengeluaran untuk permintaan pe\_nggantlan :1ang perse 1; � nk kan bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat 1 a u ·· dengan pembayaran langsung.
2. Kelengkapan dokumen SPP-GU terdiri dari;
3. di b. Surat Pertanggungjawaban SP2D UP/GU yang lalu ter in atas:
4. d · N or 59 a. Surat Pengantar SPP-GU(Lampiran D.Xb Permen agn om Tahun 2007); ·
1. BKU;
2. Rincian realisasi belanja UP/GU dan LS perkegiatan;
3. Bukti transaksi yang sah dan lengkap; ib . 4. Bukti atas penyetoran PPN/PPH/PHR/Pajak G � l C/R � tri usr.
- d. UP/GU/TU sebelumnya (Lampiran D.VII). Draft Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pen � na di . t tidak Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang 1m11: a dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan; ..
- c. Rincian realisasi Surat Pertanggungjawaban (lampiran 6),
- e. Daftar Transaksi Harian (DTH) (Lampiran XX keputusan ini]

.

.

- f. Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) (Lampiran XXI keputusan mi )
- g. Penelitian Kelengkapan SPP GU;
- h. Laporan Bulanan persediaan Barang Pakai Habis dan Laporan Barang Inventaris yang telah diverifikasi oleh Bidang Aset Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang.
1. SPJ Fungsional bulan sebelumnya yang telah diverifikasi oleh Korektor Bidang Akuntansi.
3. Kelengkapan dokumen SPP-GU yang dimaksud pada angka 2 (dua) huruf b yang terdiri dari : Bukti transaksi yang sah dan lengkap disampaikan ke Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD untuk diverifikasi dan tidak disampaikan kepada BUD.
4. Pengajuan SPP-GU dapat diberikan apabila dana uang persediaan telah di pergunakan I di pertanggungj awabkan sekurang- kurangnya 80% dari uang persediaan yang diterima, dengan ketentuan SPP-GU yang disampaikan tidak boleh melebihi SPD yang tersedia pada triwulan bersangkutan.
5. Pejabat Penatausahaan \_\_ Keuangan atau staf verifikasi Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melakukan pengujian terhadap bukti pembayaran dengan memberikan tanda bukti serta membubuhi tanda tangan pada Kuitansi sebagai bentuk verifikasi atas transaksi yang dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
6. Pejabat Penatausahaan Keuangan atau staf verifikasi satuan keri a Perangkat Daerah wajib melakukan pengujian terhadap SPP SP � bese � kelengkapan pe\_nyampaian surat pertanggungjaw � ban fungsional den � an memben � an � da bukti serta membubuhi tanda tangan sebagai bentuk verifikasi yang disampaikan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

## C. SPP-TU (TAMBAH UANG PERSEDIAAN)

1. SPP-TU (Tambahan Uang) yaitu dokumen yang diajukan ?leh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persed1aan guna melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak da � tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persed1aan.
2. Kelengkapan dokumen SPP-TU terdiri dari : . 9 a. Surat Pengantar SPP-TU (Lampiran D.Xc Permendagn Nomor 5 Tahun 2007);
- b. Rincian rencana penggunaan TU;
- d. Surat Keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan (Lampiran D.VIII );
- c. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan\_bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD (Lampiran D.IX Permendagri Nomor 13 Tahun 2006);
- e. Telaahan staf dari PPTK atau penanggungjawab kegiatan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku.
3. Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening Kas Umum Daerah, paling lambat sebelum penutupan kas bulan berkenaan.

## D. SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG

1. SPP-LS yaitu dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga yang meliputi Perseorangan, Lembaga Pernerintah, Lembaga Sosial Masyarakat, Perguruaan Tinggi, Kelompok Masyarakat, dan Pemerintahan Desa.
2. Lampiran dokumen SPP-LS untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Penghasilan lainnya mencakup :
- a. Surat Pengantar SPP-LS (Lampiran D.Xc Permendagri Nomor 59 Tahun 2007);
- b. Ringkasan SPP-LS (Lampiran D.Xd);
- c. Rincian SPP-LS (Lampiran D.Xd\;
- d. Kuitansi;
- e. Daftar tanda terima pembayaran;
- f. Penelitian Kelengkapan SPP LS;
- g. Dokumen-dokumen pelengkap daftar gaji yang terdiri atas . 1. Pembayaran Gaji Induk; ·
2. Gaji Susulan;
3. Kekurangan Gaji;
4. Gaji Terusan;

.

5. 1 uan d gk/DGu � \_a 8 Waf 1 at/Tewas yang dilengkapi dengan daftar Gaji n u aJI usu an/Kekurangan Gaji/Uang Duka Waf t/T . 6. SK CPNS; a ewas,
7. SK PNS;
8. SK Kenaikan Pangkat;
9. SK Jabatan;
10. SK Kenaikan Gaji Berkala;

11. Surat Pernyataan Pelantikan;
13. Surat Pernyataan Melaksanakan Togas;
12. Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan;
4. 14.Daftar Keluarga (KP4);
16. Fotokopi Akte Kelahiran;
15. Fotokopi Surat Nikah;
7. 17.Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) GaJ1;
8. 18.Daftar Potongan Sewa Rumah Dinas;
19. Surat Keterangan Masih Sekolah/Kuliah;
20. Surat Pindah;
22. SSP PPh Pasal 21 dan Peraturan Perundang-undangan Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD serta Gaji dan Tunjangan;
21. Surat Kematian;
23. Dokumen disesuaikan dengan kebutuhan SPP-LS.
3. Lampiran dokumen SPP-LS untuk Pembayaran belanja pegawar, belanja barang dan jasa dan belanja modal serta belanja pada PPKD mencakup:
- a. Surat Pengantar SPP-LS berikut Iembar penelitian kelengkapan dokurnen (Lampiran D.Xe Permendagri Nomor 59 Tahun 2007);
- b. Ringkasan SPP-LS (Lampiran D.Xd);
- d. Fotokopi rekening bank pihak ketiga yang\_ akan menerima pembayaran;
- c. Rincian SPP-LS (Lampiran D.Xd);
- e. Fotokopi kartu NPWP;
- f. Penelitian Kelengkapan SPP LS;
4. Dalam rangka pengendalian penerbitan permintaan pembayaran untuk setiap kegiatan belanja Fisik, Belanja Modal, dan kegiatan yang melibatkan pihak ketiga, pengajuan dokumen SPP-LS wajib melampirkan Kartu Kendali Kegiatan.(lampiran IX Keputusan ini)
5. Bendahara Pengeluaran mencatat pengajuan SPP dalam Register SPPUP/GU/TU/LS (Lampiran D.XII).

## E. SURAT PERINTAH MEMBAYAR

1. Surat Perintah Membayar diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran setelah Surat Permintaan Pembayaran dinyatakan lengkap dan sah. SPM ini diterbitkan sebagai dasar Kuasa BUD untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
2. PPK-SKPD menerima SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran dan dicatat dalam Register SPP-UP/GU/TU/LS (Lampiran D.Xll) yang terdiri atas 5 (lima) rangkap : ·
- a. Lembar asli untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD;
- c. Salinan 3 untuk Bendahara Pengeluaran;
- b. Salinan I dan 2 untuk Kuasa BUD (SPM lembar I, 2 dan 3 berikut Dokumen SPP (salinan 1 dan 2) beserta kelengkapan/lampirannya kemudian dis � paikan oleh PPK-� KPD kepada Kuasa BUD (SKPD) untuk penerbitan SP2D (Surat Penntah Pencairan Dana) dan akan dikembalikan kepada Pengguna Anggaran up PPK-SKPD setelah dibubuhi cap penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD;
- d. Salinan 4 untuk PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).

000130

..

6. SP2D-UP/GU/TU dan LS disampaikan ke Bank paling lambat jam 12.00. wib dan jika lewat dari batas jam tersebut SP2D disampaikan ke Bank pada hari berikutnya (pada hari kerja) dengan batasan penerbitan SP2D sampai dengan 2(dua) hari kerja menjelang akhir bulan bersangkutan.


000132

LAMPIRAN Ill

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

11 TAHUN 2014

TANGGAL

5 MARET 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG

## PENGELOLAAN ATAS DOKUMEN PERTANGGUNG JAWABAN PENGELUARAN SKPD

## A. SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN

1. Prosedur penatausahaan pengeluaran pada bendahara pengeluaran terdiri atas :
- b. Bendahara Pengeluaran mencatat SP2D tersebut ke dalam Register SP2D (Lampiran D.XVIII ) dan mencatat ke dalam Buku Simpanan/Bank (Lampiran D.Xll) jika pembebanan pada UP/GU/TU;
- a. PPK-SKPD setelah menerima SP2D lembar 2 yang telah dibubuhi cap, lalu kemudian diserahkan ke Bendahara Pengeluaran;
- c. Bendahara Pengeluaran mencatat Pengeluaran Kas ke dalam BKU (Lampiran D.I) dan Buku Panjar (Lampiran D.XII ) jika uang yang dikeluarkan belum disertai bukti transaksi kemudian mencatat pemunggutan dan penyetoran pajak ke dalam Buku PPN/PPh/PHR (Lampiran D.XX) setelah selesai dicatat ke dalam buku-buku dokumen tersebut, bendahara pengeluaran membuat Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek (Lampiran D.XII);
- d. Bendahara Pengeluaran wajib menutup BKU setiap akhir bulan yang diketahui/disetujui PA/KPA dilengkapi dengan Serita Acara Penutupan Kas dan Register penutupan Kas SPJ dibuat dalam 3 rangkap yaitu : ·
- 1) Asli untuk arsip SKPD;
- 2) Lembar 2 untuk PPKD;
- 3) Lembar 3 untuk Pemeriksa/BPK/lnspektorat;
2. Prosedur pertanggungjawaban keuangan pada bendahara pengeluaran terdiri atas SPJ administratif yaitu Bendahara Pengeluaran wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana UP/GU/TU kepada Kepala\_ SKPD melalui PPK SKPD berupa pembuatan dan penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Khusus bulan Desember paling lam � at tanggal 31 Desember karena berhubungan dengan pencatatan JUr:11 � d � nerac � pada akhir tahun yang bersangkutan.
- a. SPJ adm1mstr � tif yaitu Bendahara Pengeluaran wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana UP/ GU /TU kepada Kepala SKPD melalui PPK SKPD berupa pembuatan dan penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) paling Iambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Khusus bulan Desember paling lambat tanggal 31 Desember kar � na berhubungan dengan pencatatan jumal dan neraca pada akhir tahun yang bersangkutan;

## Dokumen ...

- b. Dokumen-dokumen pertanggungjawaban yang disampaika � Bendahara Pengeluaran secara administratif adalah sebagai berikut:
- 1) 2) Laporan pertanggungjawaban secara administratif (Lamp D.XXA); . ·
3. Buku Kas Umum (BKU) (Lampiran D.I);

3)

Ringkasan pengeluaran

per rincian

obyek yang

d1serta1

- dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah (Lampiran D.XII); Bukti atas penyetoran PPN/PPh/PHR (Lampiran D.Xll);
- 6) Berita Acara Pemeriksaan Kas (Lamp D.XXI);
- 4) 5) Register Penutupan Kas (Lampiran D.XIX);
- 7) Rekening Koran;
- pertanggungjawaban dengan cara : 1) meneliti kelengkapan dokumen SPJ dan keabsahan \_bukt � -bukti pengeluaran (BKU dicross check dengan ku1tans1kuitansi yang dibuat dan dibubuhi tanda tangan PPK-S � PD);
- c. PPK SKPD melakukan verifikasi atas laporan .
- 2) menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per nnc1an obyek;
- 4) menguji kebenaran sesuai SPM dan SP2D yang ditertibkan pada periode sebelumnya;
- 3) menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran per rincian obyek;
- d. Hasil Verifikasi SPJ PPK SKPD :
- 2) Apabila belum sesuai, PPK SKPD membuat Surat Penolakan Pertanggungjawaban (SPJ) dan kemudian diserahkan ke Bendahara Pengeluaran (Lampiran D.XIX);
- 1) Apabila telah sesuai, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban (Lampiran D.VII);
- e. Buku-buku yang digunakan PPK-SKPD dalam Penatausahaan Pertanggungjawaban Pengeluaran :
- 2) Register Pengesahan SPJ (Lampiran D.XIX);
- 1) Register Penerimaan SPJ (Lampiran D.XIX);
- 3) Surat Penolakan Pertanggungjawaban SPJ (Lampiran D.XIX);
- 5) Register Penutupan Kas (Lampiran D.XIX);
- 4) Register Penolakan SPJ (Lampiran D.XIX);
3. SPJ bendahara pengeluaran secara fungsional adalah laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, setelah Surat Pengesahan diterbitkan oleh Pengguna ".'-nggaran dengan melampirkan dokumen-dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut (Format Lampiran D.XX B):
- a. Buku Kas Umum (Lampiran D.l);
- b. Laporan pertanggungjawaban secara fungsional (Lampiran DXXB);
- c. Ringkasan pengeluaran perkegiatan per rincian obyek (Lam · D JGI); piran
- d. Bukti atas penyetoran PPN/PPh/PHR ke Kas Daerah (Lampiran DJGI);
- e. Register Penutupan Kas (Lampiran DJGX);
- f. Berita Acara Pemeriksaan Kas (Lampiran D.XXI).

## B. PERTANGGUNGJAWABAN ATAS BELANJA PEGAWAI

1. Belanja pegawai yang dibayar dan dibebankan pada APBD terdiri atas:
- a. Gaji dan Tunjangan;
- b. Tambahan Penghasilan PNS;


- c. Honorarium Non PNS (Pegawai Tidak tetap, Insentif dan Pihak Ketiga);
- d. Honorarium PNS (PPTK, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Tim dan Panitia);
2. Kelengkapan dokumen atas pertanggungjawaban belanja pegawai agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut : ..
- b. Pembayaran Tambahan Penghasilan wajib melampirkan Surat Keputusan tentang pengangkatan PNS pada Jabatan struktural, fungsional atau surat tugas penempatan staf; . .
- a. Pertanggungjawaban atas pembayaran gaji PNS wajib melampirkan daftar gaji yang sudah ditandatangani oleh seluruh pegawai yang menerima gaji;
- c. Biaya perawatan dan pengobatan melampirkan bu kti tagihan dan keterangan dari pihak medis; . . .
- e. Pegawai Negeri Sipil berturut-turut tidak masuk kantor tanpa keterangan selama 15 (limabelas) hari tidak berhak menerima tambahan penghasilan;
- d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan staf admm1stras 1 kegiatan yang menangani beberapa kegiatan hanya dapat dibayarkan salah satu kegiatan;
- f. Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Tugas belajar, cuti diluar tanggungan negara dan cuti besar, tidak berhak menerima Tambahan Pengahasilan PNS;
- h. Honorarium pihak ketiga dibayar berdasarkan Perjanjian Kerja dan dilampirkan laporan pelaksanaan pekerjaan;
- g. Jasa tenaga kebersihan dan penjaga malam (yang tidak termasuk dalam database honorer) dibayar berdasarkan surat lamaran dari petugas kebersihan, jawaban dari Kepala SKPD dan Surat Perjanjian Kerjasama antara pekerja dan Kepala SKPD yang memuat hak dan kewajiban antara pihak kesatu dan pihak kedua;
- i. Biaya Kepanitiaan, wajib dilampiri dengan surat Keputusan Bupati (kegiatan lintas sektoral);
- j. Bukti pendukung berupa daftar tanda terima kolektif wajib disertai dengan Kuitansi lnduk yang ditanda tangani oleh satu orang yang menerima dalam daftar yang dimaksud tanpa materai.

## C. PERTANGGUNGJAWABAN ATAS BELANJA BARANG DAN JASA

1. Belanja barang d8:11 jasa yang dibebankan pada belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah barang yang nilai manfaatnya kurang clan 12 (dua belas)\_ bulan dan � atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program kegiatan pemenntahan yang terdiri atas ·
- a. belanja barang pakai habis;

·

- b. belanja bahan/material;
- c. jasa Kantor;
- d. premi asuransi;
- f. cetak/Penggandaan;
- e. pemeliharaan kendaraan bermotor;
- g. sewa rumah/ gedung/ gudang/ parkir;
- h. sewa sarana mobilitas;
- i. sewa Alat Berat;
- j. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
- k. belanja makanan dan minuman;
- I. belanja pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu;

- m. belanja perjalanan dinas, Bimtek, pindah dan pemulangan;
- n. belanja pemeliharaan;
- o. belanja Jasa Konsultansi.
4. ha! dalam 2. Ketentuan-ketentuan yang harus dilengkapi pertanggungjawaban belanja barang dan jasa:
- b. Biaya bantuan pelatihan dan kursus ketramp1lan (Pend1dika � Non formal) wajib melampirkan Surat Perintah Tugas, \_SPD, Bukti Setoran [jika ada kewajiban menyetor biaya kona\_,bus1)'. sertifikat hasil pelatihan/Bimtek/ Kursus, dan laporan tidak d1benarkan untuk membiayai kegiatan lainnya seperti foto copy, At\_k, dan lainnya yang tidak diwajibkan oleh panitia pelaksa?a p � lat1han;
- a. Bantuan biaya siswa dan bantuan tugas belajar, keterangan yang menetapkan bahwa pegawai tersebut berhak menenma bantuan biaya siswa dan atau bukti terima uang dari yang berhak menerimanya; . . .
- c. Kegiatan pendidikan dan pelat.ihan formal yang diikuti � leh PNS wajib dilengkapi dengan surat berupa pembentahuan, pengumuman tentang pelaksanaan kegiatan yang dimaksud;
- e. Belanja LS Perjalanan Dinas wajib melampirkan Surat Pernyataan Pengguna Anggaran SKPD, yang menyatakan bahwa Kelengkapan Administrasi Pendukung disampaikan paling lambat 10 (hari) Sejak diterbitnya SP20-LS kegiatan yang bersangkutan. ( Lampiran III Peraturan ini );
- d. Dalam rangka menunjang kelancaran tugas Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil, perjalanan dinas mengacu pada Peraturan Bupati Sintang yang berlaku;
- f. Perjalanan Dinas luar Negeri yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara, PNS mengacu kepada Permendagri Nomor 30 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil;
- g. Perjalanan Dinas konsultasi dan koordinasi Non teknis mengenai pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi/pelatihan · lainnya yang dilaksanakan oleh pihak luar atau diluar daerah, tidak dibenarkan untuk dilaksanakan oleh SKPD , karena kegiatan yang dimaksud tidak memberikan kontribusi aspek efektif dan efisiensi anggaran;
- h. Perjalanan Dinas keluar daerah propinsi yang dilaksanakan oleh Camat yang bersifat teknis/non teknis wajib mendapatkan persetujuan dari Bupati Sintang, dengan melampirkan telaahan staf mengenai maksud dan tujuan perjalanan dinas keluar daerah tersebut;
- i. Perjal � an Dinas dalam da.n keluar daerah propinsi yang men � kut sertak\_an T?\_koh masyarakat/non PNS yang bersifat t � kms/non tekms WaJ1b ?1endapatkan persetujuan dari Bupati Smtang,\_ dengan \_melampir � an telaahan staf mengenai maksud d � . tUJU � peIJal � an dm � s dimaksud dan hanya dapat diberikan biaya peIJal �� dmas sesuai tingkatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Smtang yang diberlaku;

S �� D rampung\_ adalah perhitungan nilai perjalanan dinas yang d1h1ID?g sesu � standar yang b\_erlaku, kelebihan/kekurangan atas biaya hanan dan transportasi diperhitungkan kembali.

Untuk biaya transportasi dapat dibayarkan secara keseluruhan sesuai standar atau sebagian.

Pada saat perhitungan keberangkatan :

Rincian perjalanan dinas diperhitungan sesuai dengan jurnlah hari lam � ya perjalanan dinas sesuai dengan SPT dan SPPD. dD\_apat dibayar secara keseluruhan sesuai standar perjalanan mas.

PPTK

PPTK membuat rincian perjalanan dinas, dan membuat perhitungan kembali setelah perjalanan dinas khusus keluar daerah provinsi dilaksanakan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pembantu pengeluaran.

Pada saat yg melaksanakan tugas kembali : Jika perhitungan kembali biaya perjalanan dinas oleh PPTK lebih besar darl. yang telah dibayar semula , maka bendahara pengeluaran/bendahara pembantu pengeluaran membayar selisih kurang.

- Jika perhitungan kembali biaya perjalanan dinas oleh PPTK lebih kecil dari yang telah dibayar semula. maka yang melaksanakan perjalanan . dinas wajib menyetorkan kelebihan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pembantu.
- k. Pegawai tidak tetap/ tenaga penyedia jasa khusus teknis tenaga ukur, tenaga penilai (taksasi) laboratorium, surveyor, medis, tenaga sopir, dan motoris dapat melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan tingkatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Sin tang yang berlaku;
- j. Pegawai tidak tetap / tenaga penyedia jasa diluar tenaga fungsional ttdak diperkenankan melaksanakan perjalanan dinas dalam dan luar daerah dalam rangka koordinasi, konsultasi, pembinaan, dan pendampingan;
- I. Pertanggungjawaban atas biaya makan dan minum rapat wajib melampirkan daftar hadir rapat, notulen hasil rapat;
- m. Pengadaan barang atau jasa dengan nilai pengadaan sampai dengan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), wajib melampirkan :
- 1) Bukti berupa kuitansi dan materai secukupnya dari pihak ketiga;
- 2) Bon pembelian dari pihak ketiga;
- 3) Serita Cara Penyerahan Barang(Lampiran XIV peraturan ini);
- n. Pengadaan barang atau jasa dengan nilai pengadaan di atas Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), wajib melampirkan :
- 1) Kuitansi dan materai secukupnya dari pihak ketiga;
- 3) Surat Pesanan barang dan jasa dari Pengguna Anggaran;
- 2) Son/faktur pembelian dari pihak ketiga;
- 4) Surat Jawaban Pesanan barang dari pihak ketiga kepada Pengguna Anggaran;
- 5) Surat Perintah Kerja (Lampiran XIX peraturan ini);
- 4) Serita Acara penyerahan barang(Lampiran XIV peraturan ini);
- 6) Serita Acara serah terima barang(Lampiran X.V peraturan ini);
0. Pengadaan barang atau jasa dengan nilai pengadaan diatas Rp. l 0.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah). Untuk Pengadaan Barang dan Jasa, pengajuan SPP-LS dengan nilai belanja mulai dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan Lampiran sebagai berikut:
- 2) Surat permintaan penawaran dari Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa kepada Pihak penyedia barang (Lampiran VIII peraturan ini);
- 1) Surat permohonan proses pengadaan dari Pengguna Anggaran kepada Pejabat Pengadaan Sarang/ Jasa (Lampiran VII peraturan ini);

- 3) Surat jawaban kesediaan pengadaan barang dari Penyedia Barang kepada Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa (Larnpiran IX peraturan ini);
- 5) Surat Penetapan Penyedia Barang/ Jasa dari Pejabat Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran (Larnpiran XI peraturan ini);
- 4) Serita acara klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga (Larnpiran X peraturan ini);
- 6) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa oleh Pengguna anggaran/Pengguna Barang (Larnpiran XII Peraturan ini);
- 8) Kuitansi berrnaterai (Larnpiran XVIII peraturan ini);
- 7) Bori/faktur pernbelian dari pihak ketiga;
- 9) Surat Perintah Kerja (Larnpiran XIX Peraturan ini);
- 10) Serita Acara Perneriksaan dan Penerirnaan (Larnpiran XIII peraturan ini); ·
- 11) Serita acara serah terirna barang (Larnpiran XV Peraturan ini);
- 12) Berita Acara penyerahan barang kepada penyimpan/pengurus barang (Larnpiran XIV peraturan ini);
- 13) Berita Acara pernbayaran (Larnpiran XVI Peraturan ini).
- p. Pengadaan barang /pekerjaan Konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pengadaan Rp.50.000.000,00 sarnpai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan dengan kelengkapan standar dokurnen sebagairnana diatur didalarn Peraturan Presiden Nornor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa rnilik pernerintah dilengkapi dengan :
- 1) Son/faktur pernbelian dari pihak ketiga;
- 2) Serita Acara Perneriksaan dan Penerirnaan (Larnpiran XIII peraturan ini);
- 3) Serita Acara penyerahan barang (Lampiran XIV Peraturan ini);
- 4) Serita Acara pembayaran (Larnpiran XVI peraturan ini);
- 5) Kuitansi dan rnaterai secukupnya dari pihak ketiga;

Pengadaan barang/pekerjaan Konstruksi/jasa lainnya dengan nilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) keatas dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana yang diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pengadaan barang/ jasa milik perrierin tah.

Pengadaan barang dan jasa dengan mekanisme swakelola mengikuti proses dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai pengadaan barang/jasa milik pemerintah ( Larnpiran VI Peraturan ini );

- q. Belanja pemeliharaan (servis peralatan, sarana dan prasarana kantor, dan kendaraan dinas) wajib melampiri dengan kuitansi dan bukti tagihan dari pihak ketiga;
- r. Proses pengadaan Jasa Konsultansi dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku rnengenai Pengadaan Barang/Jasa milik Pemerintah.
- s. Belanja jasa konsultansi wajib rnelarnpirkan laporan dari penyedia jasa dan disesuaikan dengan perjanjian kerja;

- � elanja\_ jasa konsultansi yang dilaksanakan swakelola kepada mstansi pemerintah lain/lembaga wajib melampirkan nota kesepahaman antara pengguna anggaran dan pihak pelaksana. t.
- u. Belanja sewa kepada perorangan wajib melampirkan fotocopy 1dent1tas dan status kepemilikan penyewa yang masih berlaku;
- v. Pengadaan barang/jasa khusus makanan dan minuman rapat, be!anja Penggandaan yang bersifat rutin kantor, dilakukan kontrak/perikatan diawal tahun anggaran,berdasarkan harga satuan pembayaran kepada pihak ketiga dapat dilakukan sesuai dengan tagihan/klaim dengan melampirkan:
- 2) Kuitansi senilai tagihan dari pihak ketiga;
- 1) Faktur / tagihan dari pihak ketiga;
- 3) Untuk tagihan makanan dan minuman kegiatan rutin rapat kantor melampirkan daftar hadir, notulen hasil rapat, dan makanan dan minuman kegiatan rutin kantor melampirkan dasar pelaksanaan kegiatan, daftar hadir serta laporan kegiatan yang dimaksud; ·
- 4) Makanan dan minum tamu, melampirkan tagihan dari penyedia barang, kwintansi, berita acara pembayaran,dan Laporan yang berkenaan dengan kegiatan makan minum tamu oleh PPTK.
- w. Penggunaan materai mengacu pada hal-hal sebagai berikut:
- 1) Transaksi dengan nilai diatas Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) wajib dikenakan bea materai senilai Rp.3.000,00.(tiga ribu rupiah);
- 2) Transaksi dengan nilai diatas Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) wajib dikenakan bea materai senilai Rp.6.000,00.(enam ribu rupiah);
- 3) Materai dianggap sah penggunaannya bila terkena cap basah dan atau tanda tangan dan apabila cap basah dan/atau tanda tangan tidak mengenai materai maka dapat disyahkan pada kantor pos dan giro setempat;
- 4) Materai yang disusun saling tumpang tindih tidak dibenarkan;
- x. Bagi SKPD yang melakukan kontrak jasa perseorangan :
- a. Jasa Kebersihan kantor, Jasa Administrasi Kantor, maka untuk pembayaran upah atas imbalan jasa yang dimaksud maksima! disetarakan dengan standar tingkat pendidikan SLTA/ sederajat.
- b. Jasa penjaga malam dan jasa sopir untuk pembayaran upah atas imbalan jasa yang dimaksud menyesuaikan dengan standar biaya yang berlaku.
- c. Jasa teknis tenaga ukur, tenaga penilai (taksasi), laboratonum, surveyor, dan medis untuk pembayaran upah atas imbalan jasa yang dimaksud menyesuaikan dengan tingkat pendidikan yang terakhir.

## D. PERTANGGUNGJAWABAN ATAS BELANJA MOQAL

- Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pe � bangunan aset tetap be.rwujud .atau tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dan 12 (duabelas) bulan, untuk digunakan dalam kegia