Unknown Unknown Nomor - Tahun 2006 tentang Perohaban Kedua Atas Peraturan Mcntr:ri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pcdoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; - c. bahwa penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Situbondo dilaksan.akan sebagai bagian dari upaya untuk mencapei target Program Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) IKK Kendit dengan target pelayanan 800 Sambungan Rwnah (SR); - d. bahwa berdasarkan peitimbangan ~bagairoana dimaks (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan peitimbangan ~bagairoana dimaksttd pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Situbondo Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Situbondo .
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No.mar 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupa.ten dalam
\_,,/
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9 dan Serita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tent.ang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tent.ang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang› Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4714);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234};
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nam.a clan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Ka bu paten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang La.poran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelo1aan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
4
Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah d.iubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Alruntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272};
22. Peraturan Menteri Dalam. Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tent.ang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo Tahun 1991 Nomor 5/C);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13).
Dengan Penetvjuan Benama
DEWAN PERWAKILAl'f RAKYAT DABRAII KABUPATEll SITUBOIIDO
dan
BUPATI SITUBOIIDO
I"'\
I'""'.
:
■enetaplam :
PBRATURAII PBIIBRDITAB PBRUSAIIAAll SITUBOIIDO DAERAB TDITAIIG PB!IYBRTAAJI IIODAL KABUPATBII SITUBOIIDO KBPADA DABRAB AIR lllllUII KABOPATBII
BAB m - JUMLAII DAIi SUIIBER
Pasal 4
- a. Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang telah diberikan kepada PDAM Kabupaten Situbondo pada Tahun 2009 sampai dengan tanggal 14 September 2012 sebesar Rp. 1.800.000.000,- (Satu milyar Delapan Ratus Juta Rupiah);
- b. Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang akan diberikan kepada PDAM Kabupaten Situbondo Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 1. 750.000.000,(Satu Miliyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan pentahapan sebagai berikut :
1. untuk Tahun 2012 sebesar Rp. 400.000.000,-(Empat Ratus Juta Rupiah);
2. untuk Tahun 2013 sebesar Rp. 400.000.000,-(Empat Ratus Juta Rupiah);
3. untuk Tahun 2014 sebesar Rp. 400.000.000,-(Empat Ratus Juta Rupiah); dan
4. untuk Tahun 2015 sebesar Rp. 550.000.000,-(Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
Paaal6
BAB m - JUMLAII DAIi SUIIBER
Pasal 5
TATA CARA PBIICAIRAII
Pual7
Realisasi penyertaan modal sebagaimana dimak:sud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan dengan cara pencairan dari Kas Umum Dacrah Kabupaten Situbondo ke Kas PDAM Kabupaten Situbondo setelah ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.
PEIIATAUSAHAAII DAll PBRTAIIQGUIIGJAWABAII
Pual8
- (1) Penatausahaan clan Pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berJalru.
8
- (2) PDAM Kabupaten Situbondo sebagai penerima penyertaan modal Pemerintah Daerah, diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap tahun berupa Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Perusahaan yang telah diaudit.
BAB V - KETENTUAII PEllUTUP
Pasal 9
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelakanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V - KETENTUAII PEllUTUP
Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.