Unknown BUPATI MUSA BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PERUBAHANPERATURANBUPATIMUSI BANYUASIN Nomor 57 Tahun 2016 tentang PERUBAHANPERATURANBUPATIMUSI BANYUASIN NOMOR60 TAHUN2016 TENTANGSUSUNANORGANISASI,URAIANTUGAS DANFUNGSI DINASPEKERJAAN UMUMDANPENATAANRUANG KABUPATENMUSI BANYUASIN DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIMUSI BANYUASIN, - a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin danpelaksanaan Peraturan Bupati No 60 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin, diperlukan perubahan organisasi dan .uraian tugas dan fungsinya guna optimalisasi kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MUSa BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURANBUPATIMUSI BANYUASIN NOMOR 57 TAHUN2017
TENTANG
PERUBAHANPERATURANBUPATIMUSI BANYUASIN
NOMOR60 TAHUN2016 TENTANGSUSUNANORGANISASI,URAIANTUGAS DANFUNGSI DINASPEKERJAAN UMUMDANPENATAANRUANG KABUPATENMUSI BANYUASIN
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATIMUSI BANYUASIN,
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin danpelaksanaan Peraturan Bupati No 60 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin, diperlukan perubahan organisasi dan .uraian tugas dan fungsinya guna optimalisasi kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomoi 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam
Menetapkan
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
5. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 70).
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASINNOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIANTUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSIBANYUASIN.
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 70), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- l. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. 2; Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin. .
7. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin.
8. KJF adalah KelompokJabatan Fungsional.
9. PJ3 adalah Pelayanan Jaringan Jalan dan Jembatan.
10. J alan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan Zatau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
11. Jalan Kabupaten adalah Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten
- dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umurn dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
12. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antara persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.
13. Jalan Desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan Z atau antar perrnukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
14. J embatan adalah suatu struktur konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan-rintangan seperti lembah yang dalam, alur sungai, saluran irigasi dan pembuang.
15. Preservasi jalan dan jembatan adalah pemeliharaan jalan dan jembatan yaitu kegiatan penanganan jalan dan jembatan, berupa pencegahan, perawatan, dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan dan jembatan agar tetap berfungsi secara optimal (menjaga kondisi jalan dalam pelayanan standar dan mantap) melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai.
16. Kegiatan preservasi jalan dan jembatan terdiri dari pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan dan bangunan pelengkap jalan danjembatan.
17. Wilayah I adalah Wilayah yang mencakup Kecamatan Sekayu, Keluang, Plakat Tinggi, Sungai Keruh, Batang Hari Leko, Lawang Wetan, Babat Toman dan Kecamatan Sanga Desa.
18. Wilayah II adalah Wilayah yang mencakup Kecamatan Lais, Babat Supat, Sungai Lilin, Tungkal Jaya, Bayung Lencir dan Kecamatan Lalan.
19. SDAadalah Sumberdaya Air.
20. Pembinaan Jasa Konstruksi adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan Masyarakat.
21. J asa Konstruksi adalah layanan J asa Konsultasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dan jasa pekerjaan konstruksi.
22. BUJK adalah Badan Usaha Jasa Konstruksi.
23. PJU adalah Penerangan Jalan Umum.
24. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
25. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang wilayah kabupaten yang mengatur rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten. ,
26. Pemanfaatan Ruang adalah upaya unruk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
Pasal 3
Pasal3
- c. Bidang Pengembangan dan Pengendalian, terdiri dari :
1. Seksi Pemograrnan dan Perencanaan Teknik;
2. Seksi Lingkungan dan Keselamatan, Dokumen dan Pengembangan Sistem, serta Leger .Jalan;
3. Seksi Pengujian, Pemantauan dan Evaluasi Teknis.
- d. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, terdiri dari:
1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I;
2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah II;
3. Seksi Pengawasan dan Evaluasi.
- e. Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan, terdiri dari :
1. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I;
2. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II;
3. Seksi Penanggulangan Darurat.
- f. Bidang Sumber Daya Air (SDA),terdiri dari :
1. Seksi Bina Penatagunaan Sumber Daya Air (SDA);
2. Seksi Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air;
3. Seksi Bina Operasi, Pemeliharaan dan Bina Manfaat SDA.
- g. Bidang Bina J asa Konstruksi dan Penerangan J alan Umum (PJU),terdiri dari :
1. Seksi Bina J asa Konstruksi;
2. Seksi Perencanaan dan Penyediaan Penerangan J alan Umum (PJU);
3. Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU).
- h. Bidang Penataan Ruang, terdiri dari :
1. Seksi Survey dan Pemetaan;
2. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan;
3. Seksi Pembinaan dan Pengawasan.
1. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- J. KelompokJabatan Fungsional.
Pasal 4
Pasal4
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
Pasal 5
Pasal5
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Kepala Dinas .Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin, mempunyai fungsi:
- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan pengendalian penyelenggaraan pekerjaan umum dan penataan ruang, pembangunan jalan dan jembatan, preservasi jalan dan jembatan, pengelolaan sumber daya air, pembinaan jasa konstruksi, penerangan jalan umum serta penataan ruang, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. pengelolaan barang milikjkekayaan negara yang menjadi tanggungjawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- f. periyelenggaraan kebijakan keterpaduan pengembangan teknis dan infrastruktur strategi pekerjaan umum dan penataan ruang;
- g. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dibidang pekerjaari urnurn dan penataan ruang;
- h. penetapan fungsi, status, dan ke1as jalan pada sistern jaringanjalan Kabupaten danjalan desa;
- i. penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- J. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- k. pengelolaan data dan informasi serta fasilitasi dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai . dengan peraturan perundang- undangan;
1. penyelenggaraan di bidang ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan umum dan rumah tangga di lingkungan Dinas Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang;
- m. pemberian lZ1.L1., rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan serta rekomendasi perizinan pemanfaatan jalan dan jembatan serta SDA;
- n. pelaksanaan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air;
- o. memberikan masukan teknis dan melaporkan hasil penyelenggaraan kegiatan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang kepada Bupati; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.
Pasal 8
Pasal8
- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas sebagai beriku t :
- a. mengerjakan urusan administrasi umum;
- b. memproses surat-menyurat /surat masuk surat keluar;
- c. melakukan pengelolaan arsip yang ada di dinas;
- d. mengerjakan urusan rumah tangga dinas;
- e. melakukan urusan bidang kepegawaian; dan
- f. dihapus;
- g. merancang dan memproses kenaikan pangkat, gaJl berkala, disiplin pegawai, pengembangan pegawai, kesejahteraan pegawai, promosi, mutasi dan cuti pegawai;
- h. memproses SKPpegawai;
1. melakukan pernbinaan, mengevaluasi dan menilai staf di bawahnya; dan
- J. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3)Subbagian Keuangan dan Aset, mempunyai tu.gas sebagai berikut:
- a. rnenyusun perhitungan anggaran;
- b. menyusun RKAdan DPAdinas;
- c. menyusun pembukuan dinas;
- d. melakukan verifikasi terhadap pertanggungjawaban keuangan di dinas;
- e. menyusun laporan keuangan dinas;
- f. menyusun laporan realisasi anggaran;
- g. membuat neraca keuangan dinas;
- h. dihapus;
1. menginventarisasi, pemeliharaan dan mengatur pengurusan penggunaan, barang inventaris kantor;
- J. melaksanakan pemeliharaan, perencanaan dan usul penghapusan prasarana perlengkapan kantor; dan
- k. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
Pasal 9
Pasal9
Bidang Pengembangan dan Pengendalian, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan di bidang Pengembangan dan Pengendalian sesuar dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 10
Dalam melaksanakan tugassebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bidang Pengembangan dan Pengendalian mempunyai fungsi :
- a. penyusunan dan melaksanakan kebijakan pemrograman tahunan dan lima tahunan di bidang pengembangan dan pengendalian, pembangunan jalan dan jembatan, preservasi jalan dan jembatan, pengelolaan sumber daya air, pembinaan jasa konstruksi, penerangan jalan umum, serta penataan ruang, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. penyusunan kebijakan keterpaduan perencanaan strategis sistem jaringan jalan dan SDA;
- c. penyusunan kebijakan perencanaan teknis di bidang, pembangunan jalan dan jembatan, preservasi jalan dan jembatan;
- d. koordinasi pelaksanaan tugas, keterpaduan kegiatan teknis internal Dinas PU dan penataan Ruang, koordinasi dengan Kecamatan, Provinsi, Pusatj Satker di bidang Ke PU-an dan penataan ruang;
- e. pelaksanaan keterpaduan konektifitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersarna instansi terkait dan Kabupaten j Provinsi terdekat;
- f. pembinaan pelaksanaan survey program dan survey perencanaan teknis, investigasi, analisa dampak lingkungan dan Study Kelayakan serta penyiapan indikasi skema pembiayaan pengembangan jaringan jalan, SDA, dan PJU;
- g. pembinaan teknis analisis mengenai dampak lingkungan, dampak lalu lintas, sistem manajemen mutu, manajemen keselamatan dan kesehatan kerjas serta sistem pengendalian intern Pemerintah di oidang jalan dan jembatan;
- h. pelaksanaan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
1. penghimpunan, penerimaan dan pemutakhiran, penyiapan data rencana kerja dan perencanaan teknis serta pelaksanaan kegiatan tata teknis dari bidang pembangunan jalan dan jembatan, preservasi jalan dan jembatan, SDA,binajasa konstruksi dan PJU;
- J. penyiapan Data dan rencana kebutuhan lahan untuk keperluan, pembangunan dan peningkatan j alan , jembatan dan bangunan SDA;
- k. pengelolaan data dan informasi serta fasilitasi dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
1. pelaksanaan analisa data dan pengembangan sistem manajemen jalan dan jembatan;
- m. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- n. pembuatan leger jalan ;
- o. penetapan fungsi, status, dan kelas jalan pada sistem jaringan jalan Kabupaten dan jalan desa;
- p. pelaksanaan pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang rnilik jalan dan ruang pengawasan jalan, serta rekomendasi perizinan pemanfaatan jalan dan jembatan serta SDA;
- q. pelaksanaan ipengujian mutu, pemantauan dan evaluasi teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- r. pelaksanaan sistem manajemen mutu, manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;
- s. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan bidang pengembangan dan pengendalian;
- t. memberikan saran, pertimbangan teknis dan melaporkan hasil kerja kepada atasan;
- u. membimbing dan membina bawahan serta menilai hasil kerja bawahan untuk pengembangan karir; dan
- v. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
Pasal 11
- (1) Seksi Pemograman dan Perencanaan Teknis, mempunyai tugas sebagaiberikut:
.',
I
- a. menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan pemrograman tahunan dan lima tahunan di bidang pengembangan dan pengendalian, pembangunan jalan dan jembatan, preservasi jalan dan jembatan, pengelolaan sumber daya air, pembinaan jasa konstruksi, penerangan jalan umum serta penataan ruang, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan keterpaduan perencanaan strategis sistem jaringan jalan dan SDA;
- c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas, keterpaduan kegiatan teknis internal Dinas PU dan penataan Ruang, koordinasi dengan Kecamatan, Provinsi, Pusatj Satker di bidang Ke PU-an dan penataan ruang;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan keterpaduan konektifitas sistem jaringan jalan dengan sistern moda transportasi bersama instansi terkait dan Kabupaten j Provinsi terdekat;
- e. melaksanakan survey program dan survey perencanaan teknis, investigasi, analisa dampak lingkungan dan Study Kelayakan serta penyiapan indikasi skema pembiayaan pengembangan jaringan jalan , SDA, dan PJU;
- f. me1akukan survey harga dan menyusun rencana harga dan jenis bahan yang akan dipergunakan;
- g. melaksanakan kebijakan perencanaan teknis (membuat desain awal konstruksi, perhitungan dan kekuatan konetruksi serta rencana biayaj estimasi konstruksi) di bidang pekerjaan jaringan jalan;
- h. menghirnpun, penerimaan dan pemutakhiran, penyiapan data rencana kerja dan perencanaan teknis serta pelaksanaan kegiatan tata teknis dari bidang pembangunan jalan dan jembatan, preservasi jalan dan jembatan, SDA,binajasa konstruksi dan PJU;
- i. melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap status dan manfaat konstruksi pekerjaan umum dan bangunan pelengkap lainnya serta mengevaluasi penanggulangan kerusakan akibat bencana;
- J. pe1aksanaan bimbingan teknis dan supe:rvisi atas pelaksanaan urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- k. melaporkan hasil kerja di bidang pemograman dan perencanaan teknis kepada atasan; dan
4. L melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Lingkungan dan Keselamatan, Dokumen dan pengembangan Sistem, Leger J alan, mempunyai tugas sebagai beriku t :
- a. menyiapkan bahan penyusunan dan pengembangan norma, standar, pedoman dan kriteria teknik lingkungan, mitigasi bencana alam, konstruksi berkelanjutan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengembangan norma, standar, pedoman, dan kriteria keselarnatan jalan, program audit keselamatan jalan dan investigasi lokasi rawan kecelakaan serta pembinaan dan evaluasi pelaksanaan kelaikan fungsi jalan;
- c. menyiapkan kebijakan dan penyusunan sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3L) konstruksi dan lingkungan serta teknik lingkungan bidang J alan, SDA,PJU dan penataan ruang;
- d. menyiapkan bahan pengembangan infrastruktur dan sistem manajcmen penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, pembinaan Data dan sistem manajemen informasi jalan serta koordinasi keterpaduan system manajemen internal dan eksternal;
- e. menyiapkan Data dan rencana kebutuhan lahan untuk keperluan, pembangunan dan periingkatan j alan , jembatan dan bangunan SDA;
- f. me1aksanakan fasilitasi dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- g. pelaksanaan analisa data dan validasi Sistem Data dan Inforrnasi Jaringan Jalan dan Jembatan (Leger Jalan) , PJU, SDA dan Penataan Ruang serta pengembangan sistem manajemen jalan dan jembatan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan teknis analisis mengenai dampak lingkungan, dampak lalu lintas, serta sistem pengendalian intern Pemerintah di bidang jalan dan jembatan;
1. melakukan penelitian dan pengembangan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta melaksanakan penelitian dan pengkajian dokumen teknis;
- J. penetapan fungsi, status, dan kelas jalan pada sistem jaringan jalan Kabupaten dan jalan desa;
- k. pelaksanaan pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pernanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan , serta rekomendasi perizinan pemanfaatan jalan dan jembatan serta SDA;
1. melaksanakan penyusunan rencana, pengawasan dan pengendalian perizinan utilitas pada badan j alan , jembatan dan pemanfaatan jalan , jembatan, SD dan penataan ruang;
- m. melakukan penyiapan bahan koordinasi, analisis dan fasilitasi pengesahan dokumen pelaksanaan pekerjaan PUdan penataan ruang;
- n. melakukan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja dan pe1aporan kinerja penye1enggaraan Jalan, SDA dan Penataan Ruang;
- o. Penyusunan dan Pembinaan dokumen penetapan kinerja dan koordinasi penyusunan laporan kinerja dan Evaluasi pelaksanaan target Rencana Strategis Dinas PUdan Penataan Ruang;
,
- p. memberikan saran, pertimbangan Teknis dan melaporkan hasil kerja kepada atasan; dan
- q. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
3. (3)Seksi Pengujian, Pemantauan dan Evaluasi Teknis :
- a. menyusun rencana kebutuhan bahan dan peralatan laboratorium dan pengujian teknik;
- b. melaksanakan pengelolaan laboratorium pengujian teknik;
- c. melaksanakan pengujian mutu, material bahan jalan , jernbatan, konstruksi SDA, geo teknik serta pengujian mutu konstruksi;
- d. melaksanakan kerja sarna dengan laboratorium dan mitra kerja lain yang secara fungsional mernpunyai hubungan kerja dalam hal teknologi pengujian dan manajemen laboratorium;
- e. rnelakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penilaian kepatuhan pelaksanaan;
9. F menganalisis mengenai dampak lingkungan, analisis mengenai dampak lalu lintas, Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan ruang;
- g. melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan evaluasi dan pengolahan bahan monitoring penyelenggaraan pekerjaan umum dan penataan ruang, bahan informasi pimpinan dan informasi penyelenggaraan serta pengolahan informasi dan isu-isu strategis penyelenggaraan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- h. melaksanakan evaluasi target rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin; dan
1. melaksanakan fungsi unit penjamin mutu dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Pasal 12
Pasal12
Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan rnempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibidang pembangunan jalan dan jembatan sesuai dengan peraturan dan perundang- undangan yang berlaku.
Pasal 13
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Bidang Pembangunan .Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan dan pengembangan serta bimbingan teknis standar pelayanan minimal jalan dan jembatan (SPM) , spesifikasi umum dan khusus, norma, standar dan pedoman, kriteria dan prosedur kerja pembangunan jalan danjembatan;
- b. penyusunan dan pengembangan serta bimbingan teknis standar dokumen pengadaan dan dokumen kontrak jalan dan jembatan serta pembinaan standar pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan yang berkeselamatan dan penyiapan kriteria lain fungsi jalan dan jembatan;
- c. pembuatan analisis, pelaksanaan dan monitoring tindak lanjut atas temuan terhadap permasalahan yang ada di lapangan serta mengkoordinasikan dan mengendalikan pekerjaan konstruksi peningkatan kapasitas jalan dan jembatan;
- d. pelaksanaan kebijakan dibidang penyelenggaraan jalan kabupaten dan penguatan konektivitas yang menjadi prioritas nasional;
- e. pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan jalan dan jembatan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan jalan dan jembatan; dibidang
- g. pemberian saran, pertimbangan teknis dan melaporkan hasil kerja kepada atasan;
- h. pembimbingan dan membina bawahan serta menilai hasil kerja bawahan untuk pengembangan karir; dan
1. pelaksanaan tugas kedinasan 1ainnya yang diberikan oleh pimpman.
Pasal 14
- (1)Seksi Pembangunan Jalan dan .Jembatan Wi1ayah I yang meliputi wilayah kerja Kecamatan Sekayu, Ke1uang,P1akat Tinggi, Sungai Keruh, Batanghari Leko, Lawang Wetan, Babat Toman dan Kecamatan Sanga Desa, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan penyusunan dan pengembangan serta bimbingan teknis standar pe1ayanan minimal jalan dan jembatan (SPM), spesifikasi umum dan khusus, norma, standard dan pedoman, kriteria dan prosedur kerja pembangunan jalan dan jembatan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dan pengembangan serta bimbingan teknis standar dokumen pengadaan dan dokumen kontrak jalan dan jembatan serta bahan pembinaan standar pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan jalan dan jembatan;
- d. mengkoordinasikan tindak 1anjut atas temuan terhadap permasalahan yang ada di 1apangan;
- e. me1akukan pengendalian, pengawasan pembangunan jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkapnya;
- f. melaksanakan evaluasi dan membuat pe1aporan dibidang penyelenggaraan jalan dan jembatan;
- g. memberikan saran, pertimbangan teknis dan melaporkan hasil kerja kepada atasan;
- h. me1akukan tugas kedinasan 1ainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2)Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah II, yang meliputi wi1ayah kerja Kecamatan Lais, Babat Supat, Sungai Lilin, Tungkal Jaya, Bayung Lencir dan Kecamatan Lalan, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan penyusunan dan pengemhangan serta bimbingan teknis standar pelayanan minimal jalan dan jembatan (SPM) , spesifikasi umum dan khusus, norma, standar dan pedoman, kriteria dan prosedur kerja pembangunan jalan dan jembatan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dan pengembangan serta bimbingan teknis standar dokumen pengadaan dan dokumen kontrak jalan dan jembatan serta bahan pembinaan standar pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
- c. menyiapkan bahan pe1aksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang penye1enggaraan jalan dan jembatan; .
- d. mengkoordinasikan tindak lanjut atas temuan terhadap permasalahan yang ada di lapangan;
- e. melakukan pengendalian, pengawasan pembangunan jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkapnya;
- f. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan dibidang penyelenggaraan jalan dan jembatan;
- g. memberikan saran, pertimbangan teknis dan melaporkan hasil kerja kepada atasan;
- h. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Pengawasan dan Evaluasi, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. me1aksanakan pengendalian teknis dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkapnya;
- b. me1aksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan pernbangunan jalan dan jembatan;
- c. melaksanakan perigawasan, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja konsultan supervisi;
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas; dan
- e. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
Pasal 15
Pasal15
Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibidang preservasi (pemeliharaan) jalan dan jembatan.
Pasal 16
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan dan pengembangan serta bimbingan teknis standar pelayanan minimal preservasi jalan dan jembatan (SPM), spesifikasi umum dan khusus, norma, standar dan pedoman, kriteria dan prosedur kerja preservasi jalan dan jembatan;
- b. penyusunan dan pengembangan serta bimbingan teknis standar dokumen pengadaan dan dokumen kontrak jalan dan jembatan serta pembinaan standar pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan;
- c. penyelenggaraan kegiatan preservasi jalan dan jembatan terdiri dari pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan dan jembatan, serta bangunan pelengkapnya;
- d. penyelenggaraan penanganan dan pengendalian teknis penanggulangan darurat jalan dan jembatan;
- e. pembuatan analisis, pelaksanaan dan monitoring tindak lanjut atas temuan terhadap .permasalahan yang ada di lapangan serta mengkoordinasikan dan mengendalikan pekerjaan konstruksi preservasi jalan dan jembatan;
- f. pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan preservasi jalan dan jembatan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penyelenggaraan preservasi jalan dan jembatan;
- h. pemberian saran, pertimbangan teknis dan melaporkan hasil kerja kepada atasan;
1. pembimbingan dan membina bawahan serta menilai hasil kerja bawahan untuk pengembangan karir; dan
- J. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpman.
Pasal 17
- (1)Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I yang meliputi wilayah kerja Kecamatan Sekayu, Keluang, Plakat Tinggi, Sungai Keruh, Batanghari Leko, Lawang Wetan, Babat Toman dan Kecamatan Sanga Desa, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan penyusunan dan pengembangan serta bimbingan teknis standar pelayanan minimal (SPM),spesifikasi umum dan khusus, norma, standar dan pedoman, kritcria dan prosedur kerja preservasi jalan dan jembatan di wilayah I;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dan pengembangan serta bimbingan teknis standar dokumen pengadaan dan dokumen kontrak jalan dan jembatan serta bahan pembinaan standar pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan di wilayah I;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan preservasi jalan dan jembatan wilayah I;
- d. melaksanakan kegiatan preservasi jalan dan jembatan terdiri dari pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan dan jembatan, termasuk bangunan pelengkapnya di wilayah I;
- e. mengkoordinasikan tindak lanjut atas temuan terhadap permasalahan yang ada di lapangan wilayah I;
- f. melakukan pengendalian, pengawasan preservasi jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkapnya di wilayah I;
- g. melaksanakan evaluasi dan membuat pelaporan dibidang preservasi jalan dan jembatan;
- h. memberikan saran, pertimbangan teknis dan melaporkan hasil kerja kepada atasan; dan
1. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2)Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II yang meliputi wilayah kerja Kecamatan Lais, Babat Supat, Sungai Lilin, Tungkal Jaya, Bayung Lencir dan Kecamatan Lalan, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan penyusunan dan pengembangan serta bimbingan teknis standar pelayan minimal (SPM), spesifikasi umum dan khUSU8, norma, standar dan pedoman, kriteria dan prosedur kerja preservasi jalan dan jembatan wilayah II;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dan pengembangan serta bimbingan teknis standar dokumen pengadaan dan dokumen kontrak jalan dan jembatan serta bahan pembinaan standar pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan di wilayah II;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan preservasi jalan dan jembatan wilayah II;
- d. melaksanakan kegiatan preservasi jalan dan jembatan terdiri dari pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan dan jembatan, termasuk bangunan pelengkapnya di wilayah II;
- e. mengkoordinasikan tindak lanjut atas temuan terhadap permasalahan yang ada di lapangan wilayah II;
- f. melakukan pengendalian, pengawasan preservasi jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkapnya di wilayah II;
- g. melaksanakan evaluasi dibidang preservasi di wilayah II; dan membuat jalan dan pelaporan jembatan
- h. memberikan saran, pertimbangan teknis dan melaporkan hasil kerja kepada atasan; dan
1. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3)Seksi Penanggulangan Darurat mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan s1.1 pervrsi di bidang penyelenggaraan penanganan darurat jalan dan jembatan;
- b. menyusun norma stand ar, prosedur, dan kriteria dibidang penanggulangan darurat jalan dan jembatan;
- c. melaksanakan inventarisasi jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkapnya yang akan ditangani dengan penanggulangan darurat;
- d. melaksanakan penanganan dan pengendalian teknis penanggulangan darurat jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkapnya;
- e. membuat laporan pelaksanaan tugas penanggulangan darurat; dan
- f. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
Pasal 18
Pasal18
Bidang Sumber Daya Air, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumberdaya air yang meliputi perencanaan pemograman, perencanaan teknik dan pelaksanaan konstruksi operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air dan pengendalian daya desak air pada danau, situ, embung, tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah dan air baku yang menjadi urusan pemerintah kabupaten Musi Banyuasin.
Pasal 19
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :
- a. bersama-sama bidang pengembangan dan pengendalian, menyusun rencana program dan pengendalian pola pengelolaan dan kegiatan SDA;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengelolaan sumber daya air;
- c. pelaksanaan kebijakan dibidang konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sumber air permukaan, dan pendayagunaan air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya air;
- f. pelaksanaan evaluasi kelayakan, manfaat dan dampak kegiatan pengelolaan sumber daya;
- g. koordinasi dengan bidang pengembangan dan pengendalian dalam melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan, pengelolaan sistem informasi dan data SDA,serta koordinasi dan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
- h. pengendalian dan· pengawasan pelaksanaan studi dan investigasi sarana dan prasarana SDA, termasuk pemantauan dan evaluasi serta pembuatan Japorannya;
1. pelaksanaan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air;
- j. pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa di bidang program dan perencanaan umum;
- k. pelaksanaan administrasi bidang sumber daya air; dan
1. pelaksanaan tugas kediriasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
Pasal 20
- (1) Seksi Penatagunaan Sumber Daya Air, mempunyai tugas sebagai beriku t :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan pengendalian pola pengelolaan dan kegiatan tata guna air;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur,· dan kriteria dibidang pengelolaan tataguna air;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sumber air permukaan, dan pendayagunaan air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, bimbingan tcknis dan supervisi di bidang pengelolaan tataguna air;
- f. pelaksanaan evaluasi kelayakan, manfaat dan dampak kegiatan pengelolaan tataguna air;
- g. membuat laporan pelaksanaan tugas di bidang tataguna air; dan
- h. rnelakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
7. (2)Seksi Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan koordinasi dengan bidang pengembangan dan pengendalian dalam penyusunan rencana program dan pembuatan dibidang jaringan surnberdaya tarnbak, air tanah dan air baku); perencanaan teknik air (irigasi, rawa,
- b. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengembangan jaringan irigasi, rawa, tambak, air tanah dan air baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi, saran a dan prasarana konservasi sumber daya air, daya rusak air, pengendali sedimen dan drainase utama perkotaan;
- d. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana irigasi, rawa, tarnbak, air tanah, dan air baku;
- e. melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselarnatan kesehatan kerja (SMK3)
dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana di bidang pelaksanaan mgasi, rawa, tambak, air tanah dan air baku;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknik dalam bidang konstruksi sarana dan prasarana irigasi, rawa, tambak, air tanah dan air baku yang menjadi kewenangan kabupaten;
- g. pemberdayaan masyarakat dibidang sarana dan prasarana mgasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku;
- h. membuat laporan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan jaringan sumberdaya air (irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku); dan
1. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
5. (3)Seksi Operasional, Pemeliharaan dan Bina Manfaat, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. bersama-sama bidang pengembangan dan pengendalian, menyusun rencana kegiatan pengelolaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana danau, irigasi, rawa, tambak, air tanah danair baku;
- b. menyiapkan bahan danimelaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang operasi, pemeliharaan dan bina manfaat sumber daya air;
- c. melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi, persiapan pelaksanaan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air;
- d. melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja (SMK3) dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana di bidang operasi dan pemeliharaan;
- e. melaksanakan pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini;
- f. melaksanakan penanggulangan kerusakan akibat bencana;
- g. melakukan pemanfaatan, pemantauan dan pengawasan penggunaan dan pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan pemeliharaan penggunaan sumber daya air tanah dan permukaan;
1. penyelenggaraan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air;
- J. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di bidang pemanfaatan dan penggunaan SDA,operasi dan pemeliharaan;
- k. memfasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya;
1. membuat laporan pelaksanaan tugas di bidang Operasional, Pemeliharaan dan Bina Manfaat; dan
- m. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
10. Ketentuan BAB IV ditambah 2 (dua) Bagian baru, yakni Bagian Ketujuh Bidang Bina Jasa Konstruksi dan Bagian Kedelapan Bidang Penataan Ruang, serta diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 6 (enam) Pasal, yakni Pasal 20 A, Pasal 20 B, Pasal 20 C, Pasal 20 D, Pasal 20 E dan Pasal 20 F, sehingga berbuny:i.sebagai beriku t :
Bagian Ketujuh Bidang Bina J asa Konstruksi Penerangan Jalan Umum
Pasal20 A
Bidang Bina Jasa Konstruksi, Penerangan Jalan Umum (PJUL mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina jasa konstruksi, penerangan jalan umum (PJU), sesuai dengan peraturan dan perundang- undangan yang berlaku.
Pasal 21
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang bina jasa konstruksi dan penerangan jalan umum (PJU);
- b. penyusunan, pembinaan, kompetensi merencanakan, melaksanakan program kegiatan kelembagaan, sumber dan produktifitas jasa konstruksi daya, dan penerangan jalan umum;
- c. penyelenggaraan bimbingan teknis pelaksanaan pengaturan jasa konstruksi, bimbingan teknis kegiatan kompetensi bimbingan dan produktifitas jasa konstruksi serta teknis pelaksanaan terhadap kegiatan pengaturari jasa konstruksi;
- d. pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi penyediaan dan pemeliharaan penerangan jalan umum (PJU);
- e. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi terhadap pekerjaan konstruksi pemerintah dan non pemerintah seperti persyaratan perizinan, ketentuan keteknikan pekerjaan konstruksi, .keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan umum, ketenagakerjaan, lingkungan, tataruang dan ketentuan tata bangunan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa konstruksi;
- f. pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan penerangan jalan umum (PJU);
- g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang bina jasa konstruksi dan penerangan jalan umum (PJU);
- h. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pengendalian di bidang bina jasa konstruksi dan penerangan jalan umum (PJU);dan
1. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
Pasal20 C
- (1) Seksi Bina Jasa Konstruksi, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan pelaksanaan kelembagaan, bahan penyusunan, perencanaan dan program pembinaan, kegiatan sumber daya, kerjasama dan pemberdayaan serta kegiatan pembinaan kompetensi dan produktifitas jasa konstruksi;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan pengaturan jasa konstruksi, bina kompetensi dan produktifitas jasa konstruksi serta bimbingan teknis pelaksanaan terhadap kegiatan pengaturan jasa konstruksi, pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan dan sumber daya jasa konstruksi;
- c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan dan sumber daya jasa konstruksi;
- d. melaporkan hasil pekerjaan kepada atasan; dan.
- e. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
7. (2)Seksi Perencanaan dan Penyediaan Penerangan Jalan Umum (PJU),mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis;
- b. melaksanakan pendataan lampu penerangan jalan umum;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait;
- d. menyiapkan rencana sarana dan prasarana pelaksanaan perencanaan, penerangan jalan umum; pemasangan lampu
- e. menyusun rencana keDa pengadaan alat-alat penerangan jalan umum;
- f. menyiapkan bahan evaluasi. dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Pemeliharaan Penerangan jalan Umum (PJU), mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait;
- c. melaksanakan perencanaan, pemasangan lampu penerangan jalan umum;
- d. melaksanakan penertiban lampu jalan urnum dan jenis penerangan jalan;
- e. melaksanakan pengendalian dan pengawasan penggunaan penera.I?-gan jalan umum;
- f. melaksanakan pemeliharaan dan penerangan jalan umum; perawatan
- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Kedelapan Bidang Penataan Ruang
Paaa120 D
Bidang Penataan Ruang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekeriaan Umum dan Penataan Ruang dibidang Penataan Ruang.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimanadimaksud pada Pasal24, Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pembinaan bidang penataan ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pelaksanaan survey, pengukuran dan pemetaan, dokumentasi dan informasi perkembangan tata ruang wilayah kota dan daerah;
- c. pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemantauan dan evaluasi perkembangan tata ruang wilayah kota dan daerah, melaksanakan penyusunan, pengawasan dan pengendalian program pembangunan sarana dan prasarana dibidang penataan ruang;
- d. pelaksanaan pengelolaan tata ruang; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan .oleh pimpman.
Pasal20 F
- (1) Seksi Survey dan Pemetaan, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penghimpunan data informasi perkembangan tata ruang, wilayah kota dan daerah;
- b. melakukan pengelolaan data, informasi perkembangan tata ruang, wilayah kota dan daerah;
- c. melakukan pendokumentasian data, informasi perkembangan tata ruang, wilayah kota dan daerah;
- d. melakukan pemetaan, pengukuran dan pengaturan ketentuan teknis survey dan pemetaan dalam rangka penataan ruang;
- e. melakukan pembinaan, evaluasi dan penilaian kinerja staf atau bawahannya; dan
- f. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya.
- (2)Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pengembangan tata ruang wilayah kota dan daerah;
- b. melakukan pemanfaatan tata ruang wilayah kota dan daerah;
- c. melakukan pemantauan tata ruang wilayah kota dan daerah;
- d. melakukan evaluasi tata ruang wilayah kota dan daerah;
- e. melakukan pembinaan, evaluasi dan penilaian kinerja staf atau bawahannya; dan
- f. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3)Seksi Pembinaan dan Pengawasan, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pembinaan pengelolaan tata ruang;
- b. melakukan pengawasan pengelolaan tata ruang;
- c. menyusun dan mernbina regulasi rota ruang wilayah kota dan daerah;
- d. melakukan pengelolaan jalan dan pengelolaan tata ruang wilayah kota dan daerah;
- e. melakukan pembinaan, evaluasi dan pengawasan bawahan atas kinerjanya; dan
- f. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
11. Mengubah
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 70) mengenai Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Diundangkan di Sekayu pad a tanggal 11 O\::T{)~8L 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEM MUSI BANYUASIN ,


BERIl'A DAERAH KABUPATENMUSI BANYUASINTAHUN 2017 NOMOR 5-4

## Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu pada tanggaJ. '"7 Ok-w ~ tr,J~ 17 BUPATI MUSI BANYUASIN~



/