PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 7 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN (berlaku 20 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALANG,
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 222);
15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 5 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 3 seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 6/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 Nomor 2/D);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG dan BUPATI MALANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Instansi adalah penyelenggara urusan pemerintahan bidang hukum.
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Malang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah atau Kepala Desa.
7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
8. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
10. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
11. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Non litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
14. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.
16. Hari adalah hari kerja.
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas
BAB II
Pasal 2
Bantuan Hukum dilaksanakan
BAB II
Pasal 3
Penyelenggaraan Bantuan Hukum dimaksudkan untuk memfasilitasi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
Bagian Ketiga Tujuan
BAB II
Pasal 4
Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:
- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata oleh seluruh masyarakat; dan
- d. mewujudkan pemberian dana bantuan hukum yang tepat sasaran bagi masyarakat miskin.
RUANG LINGKUP
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 5
Ruang lingkup bantuan hukum untuk masyarakat miskin meliputi:
- a. penyelenggaraan;
- b. penganggaran dan penyaluran anggaran;
- c. koordinasi; dan
- d. larangan.
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
Bagian Kesatu Umum
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
Pasal 6
- (1) Bupati menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam bentuk fasilitasi anggaran Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang telah melaksanakan pemberian bantuan hukum litigasi atau non litigasi kepada Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Fasilitasi anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Pemberian Bantuan Hukum
Paragraf 1 Umum
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
Pasal 7
- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bantuan Hukum litigasi dan non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
Pasal 8
- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberikan untuk perkara yang dilakukan melalui proses hukum litigasi sampai dengan berkekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut Surat Kuasa Khusus.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
Pasal 9
Pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
Pasal 10
Pemberian bantuan hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, yang harus memenuhi syarat:
- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program bantuan hukum.
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
Pasal 11
Pemberi Bantuan Hukum berhak:
- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan bantuan hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum;
- d. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. mendapatkan informasi dan/atau data dari instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, atau instansi lain untuk kepentingan penanganan perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
Pasal 12
Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum wajib:
- a. menandatangani Surat Kuasa khusus Penerima Bantuan Hukum;
- b. memberikan bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
Pasal 13
Penerima Bantuan Hukum berhak:
- a. mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat;
- c. mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma;
- d. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum ;
- e. mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik; dan
- f. mencabut surat kuasanya dengan persetujuan pemberi bantuan hukum.
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
Pasal 14
Penerima Bantuan Hukum wajib:
- a. menandatangani Surat Kuasa Khusus;
- b. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- c. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.
Bagian Ketiga Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
Pasal 15
- (1) Pemohon/Penerima Bantuan Hukum mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum dan ditandatangani oleh Pemohon/Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
- a. identitas Pemohon/Penerima Bantuan Hukum;
- b. uraian singkat tentang permasalahan hukum yang dimohonkan;
- c. data yang berkenaan dengan perkara; dan
- d. surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Pemohon/Penerima Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat disampaikan secara lisan.
- (4) Identitas Pemohon/Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
Pasal 16
Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kesatu Penyaluran
BAB V - PENGANGGARAN
Pasal 17
- (1) Penyaluran anggaran Bantuan Hukum dilaksanakan oleh instansi melalui proses pengajuan permohonan, persetujuan permohonan, dan pencairan anggaran penanganan perkara atau kegiatan.
- (2) Proses pengajuan permohonan penyaluran anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah menangani perkara/kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Pendanaan
BAB V - PENGANGGARAN
Pasal 18
Pembiayaan Bantuan Hukum yang diperlukan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan kepada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan tersedianya dana dalam APBD.
BAB V - PENGANGGARAN
Pasal 19
- (1) Bantuan dana kepada pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan per perkara atau per kegiatan.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian bantuan hukum dan besaran dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB VI - KOORDINASI
Pasal 20
- (1) Dalam pemberian Bantuan Hukum, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat berkoordinasi dengan Pemerintah atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh instansi sesuai kewenangan ## BAB VII LARANGAN
BAB VI - KOORDINASI
Pasal 21
Pemberi Bantuan Hukum dilarang:
- a. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAAN
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAAN
Pasal 22
- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 23
- (1) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 17 Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. pembatalan pemberian dana Bantuan Hukum; dan
- b. melaporkan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
KETENTUAN PIDANA
BAB X - KETENTUAN PIDANA
Pasal 24
- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Penetapan: Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 20 Oktober 2016

Penandatangan: ## BUPATI MALANG,

Verifikasi: ttd. ## H. RENDRA KRESNA

Penetapan: Diundangkan di Kepanjen pada tanggal 20 Oktober 2016

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG

Verifikasi: ttd. ## ABDUL MALIK Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 5 Seri D 15
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR TAHUN 2016 TENTANG
## PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN
## I. UMUM.
PENJELASAN
Pasal 1
Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, penyelenggaraan bantuan hukum diatur dengan Peraturan Daerah. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Malang menyusun kebijakan pemberian dana bantuan hukum berupa Peraturan Daerah sebagai dasar untuk pengalokasian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang kepada Pemberi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi dan berdomisili di Wilayah Kabupaten Malang.
Hingga saat ini, di Kabupaten Malang belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin.
Selama ini, pemberian bantuan hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum dalam Peraturan Daerah ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin di wilayah Kabupaten Malang.
Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi: pengertian, asas, maksud dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan bantuan hukum, hak dan kewajiban, syarat, tata cara pengajuan permohonan, koordinasi, larangan, pendanaan, sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
II. PASAL DEMI PASAL.
PENJELASAN
Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan 'asas keadilan' adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.
Huruf b
Yang dimaksud dengan 'asas persamaan' kedudukan di dalam hukum adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.
Huruf c
Yang dimaksud dengan 'asas perlindungan terhadap hak asasi manusia' adalah bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang sama serta tidak memihak sesuai dengan martabat kemanusiannya di depan hukum.
Huruf d
Yang dimaksud dengan 'asas keterbukaan' adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.
Huruf e
Yang dimaksud dengan 'asas efisiensi' adalah memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.
Huruf f
Yang dimaksud dengan 'asas efektivitas' adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat.
Huruf g
Yang dimaksud dengan 'asas akuntabilitas' adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum adalah program investigasi kasus, pendokumentasian hukum, penelitian hukum , mediasi, negosiasi, dan pemberdayaan masyarakat.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas.
Huruf a
Yang dimaksud dengan identitas antara lain nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat lengkap, dan pekerjaan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
```
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19
Hingga saat ini, di Kabupaten Malang belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin.
Selama ini, pemberian bantuan hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum dalam Peraturan Daerah ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin di wilayah Kabupaten Malang.
Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi: pengertian, asas, maksud dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan bantuan hukum, hak dan kewajiban, syarat, tata cara pengajuan permohonan, koordinasi, larangan, pendanaan, sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
II. PASAL DEMI PASAL.
Huruf a
Yang dimaksud dengan 'asas keadilan' adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.
Huruf b
Yang dimaksud dengan 'asas persamaan' kedudukan di dalam hukum adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.
Huruf c
Yang dimaksud dengan 'asas perlindungan terhadap hak asasi manusia' adalah bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang sama serta tidak memihak sesuai dengan martabat kemanusiannya di depan hukum.
Huruf d
Yang dimaksud dengan 'asas keterbukaan' adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.
Huruf e
Yang dimaksud dengan 'asas efisiensi' adalah memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.
Huruf f
Yang dimaksud dengan 'asas efektivitas' adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat.
Huruf g
Yang dimaksud dengan 'asas akuntabilitas' adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) adalah: 1. putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; 2. putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang- undangan; 3. putusan kasasi. Yang dimaksud dengan Surat Kuasa Khusus adalah pemberian kuasa yang dilakukan hanya untuk satu kepentingan tertentu atau lebih. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum adalah program investigasi kasus, pendokumentasian hukum, penelitian hukum , mediasi, negosiasi, dan pemberdayaan masyarakat.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Huruf a
Yang dimaksud dengan identitas antara lain nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat lengkap, dan pekerjaan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
```
Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas.
```