PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 69 Tahun 2001 tentang KEPELABUHANAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
- Mengingat :
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2001 TENTANG KEPELABUHANAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ,
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah diberikan peran dalam penyelenggaraan kepelabuhanan;
- b. bahwa pengaturan mengenai penyelenggaraan kepelabuhan perlu untuk ditata dan diatur kembali agar sejalan dengan otonomi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan;
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEPELABUHANAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
2. Kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah;
3. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum;
4. Pelabuhan Daratan adalah suatu tempat tertentu di daratan dengan batas-batas yang jelas, dilengkapi dengan fasilitas bongkar muat, lapangan penumpukan dan gudang serta prasarana dan sarana angkutan barang dengan cara pengemasan khusus dan berfungsi sebagai pelabuhan umum;
5. Pelabuhan Khusus adalah pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu;
6. Keselamatan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di perairan dan kepelabuhanan;
7. Penyelenggara Pelabuhan Umum adalah unit pelaksana teknis/ satuan kerja pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan;
8. Pengelola Pelabuhan Khusus adalah Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota atau Badan Hukum Indonesia yang memiliki izin untuk mengelola pelabuhan khusus;
9. Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan adalah unit organisasi Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
10. Badan Usaha Pelabuhan (BUP) adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk mengusahakan jasa kepelabuhanan di pelabuhan umum;
11. Badan Hukum Indonesia adalah badan usaha yang dimiliki oleh negara dan/atau daerah dan/ atau swasta dan/atau koperasi;
12. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan umum yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan;
13. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan adalah wilayah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan umum yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran;
14. Tatanan Kepelabuhanan Nasional adalah suatu sistem kepela-buhanan nasional yang memuat tentang hirarki, peran, fungsi, klasifikasi, jenis, penyelenggaraan, kegiatan, keterpaduan intra dan antar moda serta keterpaduan dengan sektor lainnya;
15. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
16. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pelayaran;
17. Gubernur adalah Kepala Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Otonomi Daerah;
18. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Otonomi Daerah;
19. Walikota adalah Kepala Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Otonomi Daerah.
TATANAN KEPELABUHANAN NASIONAL
BAB II - TATANAN KEPELABUHANAN NASIONAL
Pasal 2
- (1) Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran, merupakan tempat untuk menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya, ditata secara terpadu guna mewujudkan penyediaan jasa kepelabuhan sesuai dengan tingkat kebutuhan.
- (2) Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditata dalam satu kesatuan tatanan kepelabuhan nasional guna mewujudkan penyelenggaraan pelabuhan yang handal, dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi nasional dan mempunyai daya saing global dalam rangka menunjang pembangunan nasional dan daerah.
- (3) Tatanan Kepelabuhanan Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
BAB II - TATANAN KEPELABUHANAN NASIONAL
Pasal 3
- (1) Penyusunan Tatanan Kepelabuhanan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dengan
BAB II - TATANAN KEPELABUHANAN NASIONAL
Pasal 4
- (1) Pelabuhan menurut kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri dari pelabuhan yang melayani kegiatan :
- a. angkutan laut yang selanjutnya disebut pelabuhan laut;
BAB II ...
- b. angkutan sungai dan danau yang selanjutnya disebut pelabuhan sungai dan danau;
- c. angkutan penyeberangan yang selanjutnya disebut pelabuhan penyeberangan.
- (2) Pelabuhan menurut perannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan :
- a. simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hirarkinya;
- b. pintu gerbang kegiatan perekonomian daerah, nasional dan internasional;
- c. tempat kegiatan alih moda transportasi;
- d. penunjang kegiatan industri dan perdagangan;
- e. tempat distribusi, konsolidasi dan produksi.
- (3) Pelabuhan menurut fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), diarahkan pada pelayanan :
- a. kegiatan pemerintahan;
- b. kegiatan jasa kepelabuhanan;
- c. kegiatan jasa kawasan;
- d. kegiatan penunjang kepelabuhanan.
- (4) Pelabuhan menurut klasifikasinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan
BAB II - TATANAN KEPELABUHANAN NASIONAL
Pasal 5
- (1) Hirarki peran dan fungsi pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. pelabuhan internasional hub merupakan pelabuhan utama primer;
- b. pelabuhan internasional merupakan pelabuhan utama sekunder;
- c. pelabuhan nasional merupakan pelabuhan utama tersier;
- d. pelabuhan regional merupakan pelabuhan pengumpan primer;
- e. pelabuhan lokal merupakan pelabuhan pengumpan sekunder.
- (2) Hirarki peran dan fungsi pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. pelabuhan penyeberangan lintas Propinsi dan antar Negara;
- b. pelabuhan penyeberangan lintas Kabupaten/Kota;
- c. pelabuhan penyeberangan lintas dalam Kabupaten/Kota.
- (3) Hirarki peran dan fungsi pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b terdiri dari :
- a. pelabuhan khusus nasional/internasional;
- b. pelabuhan khusus regional;
- c. pelabuhan khusus lokal.
BAB II - TATANAN KEPELABUHANAN NASIONAL
Pasal 6
- (1) Pelabuhan internasional hub yang merupakan pelabuhan utama primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan
BAB II - TATANAN KEPELABUHANAN NASIONAL
Pasal 7
- (1) Pelabuhan penyeberangan lintas Propinsi dan antar Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan
BAB II - TATANAN KEPELABUHANAN NASIONAL
Pasal 8
- (1) Pelabuhan khusus nasional/internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a ditetapkan dengan kriteria :
- a. bobot kapal 3000 DWT atau lebih;
- b. panjang dermaga 70 M' atau lebih;
- c. kedalaman di depan dermaga - 5 M LWS atau lebih;
- d. menangani pelayanan barang-barang berbahaya dan beracun (B3);
- e. melayani kegiatan pelayanan lintas Propinsi dan Internasional.
- (2) Pelabuhan khusus regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan kriteria :
- a. bobot kapal lebih dari 1000 DWT dan kurang dari 3000 DWT;
- b. panjang dermaga kurang dari 70 M', konstruksi beton/baja;
- c. kedalaman di depan dermaga kurang dari - 5 M LWS;
- d. tidak menangani pelayanan barang-barang berbahaya dan beracun (B3);
- e. melayani kegiatan pelayanan lintas Kabupaten/Kota dalam satu propinsi.
- (3) Pelabuhan khusus lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c ditetapkan dengan kriteria :
- a. bobot kapal kurang dari 1000 DWT;
- b. panjang dermaga kurang dari 50 M' dengan konstruksi kayu;
- c. kedalaman di depan dermaga kurang dari - 4 M LWS;
- d. tidak menangani pelayanan barang berbahaya dan beracun (B3);
- e. melayani kegiatan pelayanan lintas dalam satu Kabupaten/Kota.
BAB II - TATANAN KEPELABUHANAN NASIONAL
Pasal 9
- (1) Pelabuhan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, diselenggarakan oleh :
- a. Pemerintah yang pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Milik Negara;
- b. Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang pelaksanaan-nya dapat dilimpahkan
-9 - kepada Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b, diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Badan Hukum Indonesia.
- (3) Pelabuhan khusus merupakan pelabuhan yang dikelola untuk menunjang kegiatan tertentu yang ditetapkan dengan
BAB II - TATANAN KEPELABUHANAN NASIONAL
Pasal 10
Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan, peran dan fungsi, klasifikasi, jenis dan hirarki pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diatur dengan Keputusan Menteri.
BAB II - TATANAN KEPELABUHANAN NASIONAL
Pasal 11
- (1) Menteri melakukan pembinaan kepelabuhanan yang meliputi aspek pengaturan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan, pendayagunaan dan pengembangan pelabuhan guna mewujudkan Tatanan Kepelabuhanan Nasional.
- (2) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan penetapan kebijakan di bidang kepelabuhanan.
- (3) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. pemantauan dan penilaian terhadap kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan; dan
- b. tindakan korektif terhadap pelaksanaan kegiatan pembangun-an, operasional dan pengembangan pelabuhan.
- (4) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. pemberian arahan dan petunjuk dalam melaksanakan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan; dan
- b. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat pengguna jasa kepelabuhanan.
- (5) Untuk kelancaran pelaksanaan pembinaan kepelabuhanan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat meminta Gubernur untuk melakukan koordinasi terhadap pengelolaan pelabuhan dan beberapa kewenangan yang diserahkan kepada Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 26, Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 36 ayat (1), Pasal 44 ayat (3), Pasal 45, Pasal 50 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), dan Pasal 65 ayat (2).
PENETAPAN LOKASI PELABUHAN, RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Bagian Pertama Penetapan Lokasi Pelabuhan
BAB III - PENETAPAN LOKASI PELABUHAN, RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 12
- (1) Lokasi untuk penyelenggaraan pelabuhan ditetapkan oleh Menteri
BAB II - TATANAN KEPELABUHANAN NASIONAL
Pasal 14
PENETAPAN LOKASI PELABUHAN, RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Bagian Pertama Penetapan Lokasi Pelabuhan
- (1) Lokasi untuk penyelenggaraan pelabuhan ditetapkan oleh Menteri
- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan umum, Penyelenggara Pelabuhan wajib menyusun rencana induk pelabuhan pada lokasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Rencana induk pelabuhan disusun dengan
- (1) Penyelenggara pelabuhan mengusulkan penetapan rencana induk pelabuhan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Rencana induk pelabuhan untuk pelabuhan laut ditetapkan sebagai berikut :
- a. pelabuhan internasional hub, internasional, nasional ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota;
- b. pelabuhan regional ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota;
- c. pelabuhan lokal ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (3) Rencana induk pelabuhan untuk pelabuhan penyeberangan ditetapkan sebagai berikut:
- a. pelabuhan penyeberangan lintas propinsi dan antar negara ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota;
- b. pelabuhan penyeberangan lintas Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/ Walikota;
- c. pelabuhan penyeberangan lintas dalam Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (4) Rencana induk pelabuhan menjadi dasar yang mengikat dalam menetapkan kebijakan untuk
- c) perairan ...
-14 - melaksanakan kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan sesuai dengan peran dan fungsinya.
BAB III - PENETAPAN LOKASI PELABUHAN, RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 15
- (1) Dalam melakukan penetapan rencana induk pelabuhan sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 14, Menteri, Gubernur, Bupati/ Walikota melakukan penelitian terhadap aspek :
- a. Tatanan Kepelabuhanan Nasional;
- b. keamanan dan keselamatan pelayaran;
- c. rencana tata guna tanah dan perairan;
- d. rencana kegiatan operasional pelabuhan jangka pendek, menengah dan panjang; dan
- e. kelayakan teknis, ekonomis dan lingkungan.
- (2) Jangka waktu perencanaan di dalam rencana induk pelabuhan meliputi :
- a. jangka panjang yaitu di atas 15 (lima belas) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun;
- b. jangka menengah yaitu di atas 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun;
- c. jangka pendek yaitu 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Penyelenggara Pelabuhan wajib melakukan kaji ulang selambat-lambatnya setiap 5 tahun sekali terhadap rencana induk pelabuhan jangka menengah dan jangka panjang, dan apabila ada perubahan akan ditetapkan kembali oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3).
Jangka waktu ...
Bagian Ketiga Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
BAB III - PENETAPAN LOKASI PELABUHAN, RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 16
- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan umum, ditetapkan batas-batas daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan
BAB III - PENETAPAN LOKASI PELABUHAN, RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 17
- (1) Penyelenggara Pelabuhan mengusulkan penetapan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.
- (2) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota melakukan penelitian atas usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap :
- a. peta usulan rencana daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang dilengkapi dengan titik-titik koordinat di atas peta topografi dan peta laut;
- b. kajian mengenai aspek keamanan dan keselamatan pelayaran; dan
- c. kajian mengenai aspek lingkungan.
BAB III - PENETAPAN LOKASI PELABUHAN, RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 18
- (1) Penetapan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan laut adalah sebagai berikut :
- a. Menteri menetapkan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan internasional hub, internasional, nasional setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota;
- b. Gubernur menetapkan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan
-16 - pelabuhan regional setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota;
- c. Bupati/Walikota menetapkan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan lokal.
- (2) Penetapan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan penyeberangan adalah sebagai berikut :
- a. Menteri menetapkan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan penyeberangan lintas Propinsi dan antar Negara setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota;
- b. Gubernur menetapkan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan penyeberangan lintas Kabupaten/Kota setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/ Walikota;
- c. Bupati/Walikota menetapkan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan penyeberangan lintas dalam Kabupaten/Kota.
- (3) Daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) yang telah ditetapkan, menjadi dasar dalam melaksanakan kegiatan kepelabuhanan.
BAB III - PENETAPAN LOKASI PELABUHAN, RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 19
Penyelenggara pelabuhan umum diberikan hak atas tanah dan perairan untuk kegiatan kepelabuhanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - PENETAPAN LOKASI PELABUHAN, RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 20
- (1) Di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Penyelenggara Pelabuhan mempunyai kewajiban :
- a. di daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan :
- 1) memasang tanda batas sesuai dengan batas-batas daerah lingkungan kerja daratan yang telah ditetapkan;
- 2) memasang papan pengumuman yang memuat informasi mengenai batas-batas daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan;
- 3) melaksanakan pengamanan terhadap asset yang dimiliki;
- 4) menyelesaikan sertifikat hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) menjaga kelestarian lingkungan.
- b. di daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan :
- 1) memasang tanda batas sesuai dengan batas-batas daerah lingkungan kerja perairan yang telah ditetapkan;
- 2) menginformasikan mengenai batas-batas daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan kepada pelaku kegiatan kepelabuhanan;
- 3) menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran;
- 4) menyediakan dan memelihara kolam pelabuhan dan alur pelayaran;
- 5) memelihara kelestarian lingkungan;
- 6) melaksanakan pengamanan terhadap asset yang dimiliki berupa fasilitas pelabuhan di perairan.
- (2) Di dalam daerah lingkungan kepentingan pelabuhan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya berkewajiban :
- a. menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran;
- b. menjamin keamanan dan ketertiban;
- c. menyediakan dan memelihara alur pelayaran;
- d. memelihara kelestarian lingkungan; dan
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan daerah pantai.
BAB III - PENETAPAN LOKASI PELABUHAN, RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 21
- (1) Kegiatan membuat bangunan fasilitas di sisi air di daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri.
- (2) Kegiatan pengerukan dan reklamasi di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Izin reklamasi di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan internasional hub, inter-nasional dan nasional ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat mengenai kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus
BAB III - PENETAPAN LOKASI PELABUHAN, RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Pasal 22
Daratan hasil reklamasi, urukan dan tanah timbul di daerah lingkungan kerja pelabuhan dimohonkan hak atas tanahnya oleh penyelenggara pelabuhan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PELABUHAN UMUM
BAB IV - PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN
Pasal 23
Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan umum, wajib ber-pedoman pada :
- a. rencana induk pelabuhan;
- b. standar disain bangunan, alur, kolam dan peralatan pelabuhan;
- c. standar kehandalan fasilitas dan peralatan pelabuhan;
- d. standar pelayanan operasional pelabuhan;
- e. keselamatan pelayaran; dan
- f. kelestarian lingkungan.
-19 - kehandalan fasilitas dan peralatan pelabuhan, standar pelayanan operasional pelabuhan, keselamatan pelayaran, dan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan oleh Menteri.
BAB IV - PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN
Pasal 25
- (1) Pembangunan pelabuhan umum dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan :
- a. administrasi;
- b. bukti penguasaan tanah dan perairan;
- c. memiliki penetapan lokasi pelabuhan;
- d. memiliki rencana induk pelabuhan;
- e. disain teknis pelabuhan meliputi kondisi tanah, konstruksi, kondisi hidrooseanografi, topografi, penempatan dan konstruksi sarana bantu navigasi, alur pelayaran dan kolam pelabuhan serta tata letak dan kapasitas peralatan di pelabuhan;
- (2) studi kelayakan yang sekurang-kurangnya memuat :
- 1) kelayakan teknis yang meliputi :
- a. hasil survei pelabuhan yang meliputi kondisi hidro-oceanografi dan kondisi geoteknik;
- b. hasil studi keselamatan pelayaran meliputi jumlah, ukuran dan frekuensi lalulintas kapal, rencana penempatan sarana bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran, dan kolam pelabuhan serta perairan pandu;
- 2) kelayakan ekonomis dan atau finansial;
- 3) kelayakan/kajian lingkungan.
- 4) pertimbangan teknis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pengairan, untuk pembangunan pelabuhan sungai dan danau.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipenuhi, ditetapkan Keputusan Pelaksanaan Pembangunan.
- (4) Penetapan Keputusan Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk pelabuhan laut diberikan oleh :
- a. Menteri untuk pelabuhan internasional hub, internasional dan nasional;
- b. Gubernur untuk pelabuhan regional;
- c. Bupati/Walikota untuk pelabuhan lokal.
- (5) Penetapan Keputusan Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk pelabuhan penyeberangan diberikan oleh :
hasil ...
- a. Menteri untuk Pelabuhan Penyeberangan Lintas Propinsi dan antar Negara;
- b. Gubernur untuk Pelabuhan Penyeberangan Lintas Kabupaten/ Kota;
- c. Bupati/Walikota untuk Pelabuhan Penyeberangan Lintas dalam Kabupaten/Kota.
- (6) Pembangunan pelabuhan dilaksanakan
BAB IV - PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN
Pasal 26
Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/ Kota dapat membangun pelabuhan umum baru
BAB IV - PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN
Pasal 27
Penyelenggara pelabuhan umum dalam melaksanakan pembangunan pelabuhan diwajibkan :
- a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan berlayar dan kelestarian lingkungan;
- b. mentaati peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya;
- c. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan pelabuhan umum yang bersangkutan;
- d. melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan umum selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Keputusan Pelaksanaan Pembangunan ditetapkan;
- e. melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan umum sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan yang telah ditetapkan;
- f. melaporkan kegiatan pembangunan pelabuhan umum secara berkala kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.
BAB IV - PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN
Pasal 28
- (1) Pengoperasian pelabuhan umum dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
- a. pembangunan pelabuhan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan persyaratan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
- b. keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran;
- c. tersedia fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan barang;
- d. pengelolaan lingkungan;
- e. tersedia pelaksana kegiatan kepelabuhanan;
- f. memiliki sistem dan prosedur pelayanan; dan
- g. tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi yang diatur dengan Keputusan Menteri.
- h. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipenuhi, ditetapkan Keputusan Pelaksanaan Pengoperasian Pelabuhan.
- (2) Penetapan Keputusan Pelaksanaan Pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk pelabuhan laut, diberikan oleh:
- a. Menteri untuk pelabuhan internasional hub, internasional, nasional;
- b. Gubernur untuk pelabuhan regional;
- c. Bupati/Walikota untuk pelabuhan lokal.
- (3) Penetapan Keputusan Pelaksanaan Pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk pelabuhan penyeberangan, diberikan oleh :
- a. Menteri untuk Pelabuhan Penyeberangan Lintas Propinsi dan antar Negara;
- b. Gubernur untuk Pelabuhan Penyeberangan Lintas Kabupaten/ Kota;
- c. Bupati/Walikota untuk Pelabuhan Penyeberangan lintas dalam Kabupaten/Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.
BAB IV - PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN
Pasal 29
- (1) Pelabuhan Umum dapat ditingkatkan kemampuan pengoperasi-annya menjadi 24 (dua puluh empat) jam dengan
BAB IV - PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN
Pasal 30
- (1) Persyaratan penetapan operasional pelabuhan 24 jam meliputi:
- a. kondisi alur meliputi kedalaman, pasang surut, sarana bantu navigasi pelayaran;
- b. kesiapan pelayanan pemanduan;
- c. kesiapan fasilitas pelabuhan;
- d. kesiapan gudang di luar pelabuhan;
- e. keamanan dan ketertiban;
- f. kesiapan sumber daya manusia operasional dan tenaga kerja bongkar muat;
- g. kesiapan sarana transportasi darat; dan
- h. rekomendasi dari pejabat pelaksana fungsi keselamatan pelayaran.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, huruf d dan huruf f, tidak berlaku bagi pelabuhan penyeberangan.
BAB IV - PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN
Pasal 31
- (1) Pelabuhan laut dapat ditingkatkan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum menjadi fasilitas pelabuhan untuk melayani angkutan peti kemas dan angkutan curah cair maupun curah kering setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Penetapan kemampuan fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang konvensional menjadi fasilitas pelabuhan untuk melayani angkutan peti kemas maupun angkutan curah cair dan kering ditetapkan oleh Menteri atas usul Penyelenggara Pelabuhan laut.
- (3) Persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. fasilitas untuk melayani angkutan peti kemas, adalah:
- 1) memiliki sistem dan prosedur pelayanan;
- 2) memiliki sumber daya manusia dengan jumlah dan kualitas yang memadai;
- 3) kesiapan fasilitas tambat permanen untuk kapal generasi pertama;
- 4) tersedianya peralatan penanganan bongkar muat peti kemas yang terpasang dan yang bergerak;
- 5) lapangan penumpukan dan gudang khusus peti kemas;
- 6) keandalan sistem operasi menggunakan jaringan informasi on line baik internal maupun eksternal.
- b. fasilitas untuk melayani angkutan curah cair maupun curah kering, adalah :
- 1) kesiapan fasilitas tambat permanen sesuai dengan jenis kapal;
- 2) tersedianya peralatan penanganan bongkar muat curah;
- 3) kehandalan sistem operasi menggunakan jaringan informasi on line baik internal maupun eksternal;
- 4) memiliki sistem dan prosedur pelayanan;
- 5) memiliki sumber daya manusia dengan jumlah dan kualitas yang memadai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan proses peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.
BAB IV - PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN
Pasal 32
Penyelenggara Pelabuhan umum yang telah mendapatkan izin operasi diwajibkan :
- a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan;
- b. mentaati peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya;
bertanggungjawab ...
- c. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan umum yang bersangkutan; dan
- d. melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.
PELAKSANAAN KEGIATAN
DI PELABUHAN UMUM
BAB V - PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 33
- (1) Pelaksana kegiatan di pelabuhan umum terdiri dari instansi Pemerintah, Penyelenggara Pelabuhan dan Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan jasa di pelabuhan yang berkaitan
dengan kelancaran arus lalu lintas kapal, penumpang dan barang.
- (2) Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pemegang fungsi :
- a. keselamatan pelayaran;
- b. bea dan cukai;
- c. imigrasi;
- d. karantina;
- e. keamanan dan ketertiban.
- (3) Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan :
- a. Unit pelaksana teknis/satuan kerja pelabuhan di pelabuhan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. Unit pelaksana dari Badan Usaha Pelabuhan di pelabuhan umum yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.
- (4) Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan Badan Hukum Indonesia yang melaksanakan kegiatan di pelabuhan.
BAB V - PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 34
- (1) Instansi Pemerintah di pelabuhan terdiri dari :
- a. pelaksana fungsi keselamatan pelayaran, melakukan:
- 1) penilikan kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar pelabuhan;
- 2) penilikan terhadap pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal;
- 3) penilikan pemanduan dan penundaan kapal serta penyediaan dan pemeliharaan alur pelayaran;
- 4) pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan pelabuhan;
- 5) pengamanan dan penertiban dalam daerah lingkungan kerja dan dalam daerah lingkungan kepentingan pelabuh-an guna menjamin kelancaran operasional pelabuhan;
- 6) penilikan terhadap pembangunan/pengembangan dan pengoperasian pelabuhan.
- (2) pelaksana fungsi bea dan cukai, melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepabeanan serta peraturan perundang-undangan lain yang dibebankan kepadanya;
- (3) pelaksana fungsi imigrasi, melakukan penilikan atas lalu lintas orang dari dan atau ke luar negeri yang berkaitan dengan keimigrasian;
- (4) pelaksana fungsi karantina, melakukan penilikan atas orang, tumbuh-tumbuhan, hewan dan ikan
-25 - yang berkaitan dengan kekarantinaan.
- (5) Pelaksanaan fungsi keamanan dan ketertiban umum di pelabuhan, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 35
- (1) Pelaksanaan fungsi keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a pada pelabuhan yang penyelenggaraan-nya diserahkan kepada Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tetap dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (2) Pelaksanaan fungsi keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a pada pelabuhan baru yang dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dilaksanakan oleh Pemerintah.
BAB V - PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 36
- (1) Pelaksana kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa kepelabuhanan dikoordinasikan oleh Pejabat pemegang fungsi koordinasi yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat pemegang fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- (3) mengkoordinasikan kegiatan instansi Pemerintah terkait dan kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan, guna menjamin kelancaran tugas operasional di pelabuhan;
<!-- formula-not-decoded -->
- (4) menyelesaikan masalah-masalah yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan operasional pelabuhan yang tidak dapat diselesaikan oleh instansi Pemerintah, Badan Usaha Pelabuhan dan unit kerja terkait lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi pelaksanaan kegiatan di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
BAB VI PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN DI PELABUHAN UMUM
BAB V - PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 37
- (1) Pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan umum dilaksanakan oleh:
- a. Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan di pelabuhan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. Unit Pelaksana dari Badan Usaha Pelabuhan di pelabuhan umum yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.
BAB V - PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 38
- (1) Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi :
- a. penyediaan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh;
- b. pelayanan jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan kapal-kapal (pilotage) dan pemberian jasa penundaan kapal laut;
- c. penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk bertambat, bongkar muat barang dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang dan kendaraan;
- d. penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, angkutan di perairan pelabuhan, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan;
- e. penyediaan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan sehubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut dan industri;
- f. penyediaan jaringan jalan dan jembatan, tempat tunggu kendaraan, saluran pembuangan air, instalasi listrik, instalasi air minum, depo bahan bakar dan pemadam kebakaran;
- g. penyediaan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan Ro-Ro;
- h. penyediaan jasa lainnya yang dapat menunjang pelayanan jasa kepelabuhanan.
- (2) Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan usaha pokok pelabuhan yang dimaksudkan untuk:
- a. kelancaran perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi;
- b. pusat kegiatan pelayanan; dan
- c. pusat distribusi dan konsolidasi barang.
- (3) Penyediaan dan pelayanan jasa dermaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dapat dilakukan secara khusus untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu atas dasar
-27
-
kerja sama dengan Penyelenggara Pelabuhan umum dengan prinsip saling menguntungkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyediaan dan pelayanan jasa dermaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
BAB V - PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 39
- (1) Pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan umum yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Pelabuhan.
- (2) Pelimpahan pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah memenuhi kriteria yang meliputi :
- a. aspek keuangan;
- b. aspek operasional;
- c. aspek fasilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
BAB V - PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 40
- (1) Pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan perikanan sebagai prasarana perikanan diatur dan ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan.
- (2) Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam aspek keselamatan pelayaran diberlakukan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
PENUNJANG PELABUHAN
BAB VII - USAHA KEGIATAN
Pasal 41
- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan umum dapat diselenggarakan usaha kegiatan penunjang pelabuhan.
- (2) Usaha kegiatan penunjang pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
- a. kegiatan yang tidak termasuk usaha pokok pelabuhan, dapat meliputi :
- 1) kegiatan penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan;
- 2) kegiatan penyediaan kawasan industri;
- 3) kegiatan penyediaan kawasan perdagangan.
- b. kegiatan yang menunjang kelancaran operasional pelabuhan, yang dalam keadaan tertentu akan mempengaruhi kelancaran operasional pelabuhan apabila tidak ada, dapat meliputi :
- 1) penyediaan fasilitas penampungan limbah;
- 2) penyediaan depo peti kemas;
- 3) penyediaan pergudangan.
- c. kegiatan yang dapat membantu kelancaran pelabuhan dan tidak akan mengganggu kelancaran operasional pelabuhan, apabila tidak ada, dapat meliputi :
- 1) kegiatan angkutan umum dari dan ke pelabuhan;
- 2) kegiatan perhotelan, restoran, pariwisata, pos, dan telekomunikasi;
- 3) penyediaan sarana umum lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha kegiatan penunjang pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
BAB VII - USAHA KEGIATAN
Pasal 42
- (1) Usaha kegiatan penunjang pelabuhan dapat dilaksanakan oleh :
- (2) Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota atau Badan Usaha Pelabuhan;
- (3) Badan Hukum Indonesia atau perorangan setelah dipertimbangkan oleh Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota atau Badan Usaha Pelabuhan.
BAB VII - USAHA KEGIATAN
Pasal 43
- (1) Pelaksana usaha kegiatan penunjang pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diwajibkan :
- (2) menjaga ketertiban dan kebersihan wilayah pelabuhan yang dipergunakan;
- (3) menghindari terjadinya gangguan keamanan dan hal lain yang dapat mengganggu kelancaran
-29 - kegiatan operasional pelabuhan; dan
- (4) menjaga kelestarian lingkungan.
PELABUHAN DARATAN
BAB VIII - PELABUHAN DARATAN
Pasal 44
- (1) Pelabuhan daratan merupakan suatu tempat tertentu di daratan yang berfungsi sebagai pelabuhan umum.
- (2) Menteri menetapkan lokasi pelabuhan daratan.
- (3) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota menetapkan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan daratan sesuai dengan kewenangan pada pelabuhan induknya.
- (4) Penetapan lokasi pelabuhan daratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan
BAB VIII - PELABUHAN DARATAN
Pasal 45
Pelayanan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) di pelabuhan daratan dilakukan oleh :
- a. Unit pelaksana teknis pelabuhan daratan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota; atau
- b. Unit pelaksana dari Badan Usaha Pelabuhan.
BAB IX - KERJA SAMA
Pasal 46
- (1) Dalam pelaksanaan pelayanan jasa kepelabuhanan, Badan Usaha Pelabuhan dapat mengikutsertakan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Badan Hukum Indonesia lainnya melalui kerja sama.
- (2) Kerja sama Badan Usaha Pelabuhan dengan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara menyeluruh dan bersifat nasional.
- (3) Dalam melaksanakan kerja sama dengan Badan Usaha Pelabuhan, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, membentuk Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk mengusahakan jasa kepelabuhanan.
- (4) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Badan Usaha Pelabuhan harus
BAB IX - KERJA SAMA
Pasal 47
- (1) Kerja sama dalam penyelenggaraan pelabuhan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dapat dilakukan untuk :
- a. pembangunan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh;
- b. penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk bertambat, bongkar muat barang dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang;
- c. pelayanan jasa-jasa yang berhubungan dengan pemberian jasa penundaan kapal laut;
- d. penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, angkutan di perairan pelabuhan, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan;
- e. penyediaan berbagai bangunan dan lapangan di atas tanah dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan untuk kepentingan kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan;
- f. penyediaan jaringan jalan dan jembatan, tempat tunggu kendaraan, saluran pembuangan air, instalasi listrik, instalasi air minum, depo bahan bakar, penyediaan penampungan
limbah di pelabuhan;
- g. penyediaan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering dan Ro-Ro;
- h. penyediaan jasa lainnya yang dapat menunjang pelayanan jasa kepelabuhanan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan untuk satu jenis jasa atau lebih sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB X - TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN
Pasal 48
Tarif pelayanan jasa kepelabuhanan ditetapkan
BAB X - TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN
Pasal 49
- (1) Jenis tarif pelayanan jasa kepelabuhanan terdiri dari :
- a. pelayanan jasa kapal;
- b. pelayanan jasa barang;
- c. pelayanan jasa penumpang;
- d. pelayanan jasa alat;
- e. pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya.
- (2) Struktur tarif pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan kerangka tarif dikaitkan dengan tatanan waktu dan satuan ukuran dari setiap jenis pelayanan jasa kepelabuhanan atau kelompok dari beberapa jenis pelayanan jasa kepelabuhanan dalam satu paket pungutan.
- (3) Golongan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan penggolongan tarif yang ditetapkan
BAB X - TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN
Pasal 50
- (1) Besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan umum yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan ditetapkan oleh Badan Usaha Pelabuhan setelah dikonsultasikan dengan Menteri.
PELABUHAN KHUSUS
BAB XI - PELABUHAN KHUSUS
Pasal 51
- (1) Lokasi pelabuhan khusus merupakan satu kesatuan dengan Tatanan Kepelabuhanan Nasional.
- (2) Penetapan lokasi pelabuhan khusus ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/ Walikota.
- (3) Pengelolaan pelabuhan khusus dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota atau Badan Hukum Indonesia untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
- (4) Pengelolaan pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam hal :
- a. pelabuhan umum yang ada tidak dapat melayani jasa kepelabuhanan untuk kegiatan tertentu karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia;
- b.
BAB XI - PELABUHAN KHUSUS
Pasal 52
- (1) Pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), berada di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan umum yang merupakan satu kesatuan Tatanan Kepelabuhanan Nasional.
- (2) Wilayah pelabuhan khusus meliputi daratan dan perairan, atau perairan.
- (3) Penggunaan wilayah daratan pada pelabuhan khusus dilaksana-kan oleh Pengelola Pelabuhan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penggunaan wilayah perairan untuk kepentingan pengelolaan pelabuhan khusus dilakukan dengan
BAB XI - PELABUHAN KHUSUS
Pasal 53
- (1) Kegiatan pengerukan dan reklamasi di wilayah perairan pe-labuhan khusus dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Daratan hasil reklamasi di dalam perairan pelabuhan khusus dapat dimohonkan hak atas tanahnya oleh pengelola pelabuhan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XI - PELABUHAN KHUSUS
Pasal 54
- (1) Pembangunan pelabuhan khusus harus
BAB XI - PELABUHAN KHUSUS
Pasal 55
Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan khusus, wajib berpedoman pada :
- a. rencana induk pelabuhan;
- b. standar disain bangunan, alur, kolam dan peralatan pelabuhan;
- c. standar kehandalan fasilitas dan peralatan pelabuhan;
- d. standar pelayanan operasional pelabuhan;
- e. keselamatan pelayaran; dan
- f. kelestarian lingkungan.
- (2) Pembangunan ...
BAB XI - PELABUHAN KHUSUS
Pasal 56
Rencana induk pelabuhan, standar disain bangunan, alur, kolam dan peralatan pelabuhan, standar kehandalan fasilitas dan peralatan pelabuhan, standar pelayanan operasional pelabuhan, keselamatan pelayaran dan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ditetapkan oleh Menteri.
BAB XI - PELABUHAN KHUSUS
Pasal 57
- (1) Dalam melaksanakan pembangunan pelabuhan khusus diwajibkan :
- (2) mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan berlayar dan pengelolaan lingkungan;
- (3) mentaati peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
- (4) bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus yang bersangkutan;
- (5) melaksanakan pekerjaan pembangunan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak izin pembangunan diterbitkan;
- (6) melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan khusus sesuai dengan jadwal yang ditetapkan; dan
- (7) melaporkan kegiatan pembangunan pelabuhan khusus secara berkala kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota.
BAB XI - PELABUHAN KHUSUS
Pasal 58
- (1) Pengoperasian pelabuhan khusus harus
BAB XI - PELABUHAN KHUSUS
Pasal 59
Pengelola Pelabuhan khusus yang telah mendapatkan izin operasi diwajibkan :
- a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan;
- b. mentaati peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
- c. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan khusus yang bersangkutan; dan
- d. melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada pemberi izin.
BAB XI - PELABUHAN KHUSUS
Pasal 60
- (1) Dilarang menggunakan pelabuhan khusus untuk kepentingan umum, kecuali dalam keadaan tertentu dengan izin Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 58 ayat (1).
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
- a. dalam hal pelabuhan umum tidak dapat melayani permintaan jasa kepelabuhanan oleh karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia;
- b. terjadi bencana alam atau peristiwa alam lainnya sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya pelabuhan umum; atau
- c. pada daerah yang bersangkutan tidak terdapat pelabuhan umum dan belum tersedia moda transportasi lain yang memadai.
- (3) Izin penggunaan pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diberikan apabila fasilitas yang terdapat di pelabuhan tersebut dapat menjamin keselamatan pelayaran dan pelaksanaan pelayanan jasa kepelabuhanan dilaksanakan melalui kerja sama dengan pelabuhan umum terdekat.
- (4) Penggunaan pelabuhan khusus untuk kepentingan umum hanya bersifat sementara, dan apabila pelabuhan umum telah dapat berfungsi untuk melayani kepentingan umum, izin penggunaan
-37 - pelabuhan khusus untuk kepentingan umum dicabut.
BAB XI - PELABUHAN KHUSUS
Pasal 61
- (1) Dalam hal pelabuhan khusus digunakan selain untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) atau digunakan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4), diberlakukan ketentuan tarif jasa pada pelabuhan umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pungutan tarif jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan umum terdekat bekerja sama dengan pengelola pelabuhan khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan tarif jasa kepelabuhanan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri.
BAB XI - PELABUHAN KHUSUS
Pasal 62
- (1) Izin operasi pelabuhan khusus dapat dialihkan kepada pihak lain bersamaan dengan usaha pokoknya.
- (2) Pengalihan izin operasi pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 58 ayat (1).
- (3) Dalam hal usaha pokok tidak lagi dilaksanakan oleh pengelola pelabuhan khusus, Pengelola Pelabuhan khusus wajib melaporkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tidak melaksanakan usaha pokoknya kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya.
BAB XI - PELABUHAN KHUSUS
Pasal 63
- (1) Izin pembangunan pelabuhan khusus dicabut apabila pemegang izin :
- a. tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah izin pembangunan pelabuhan khusus diberikan;
- b. tidak dapat melanjutkan pekerjaan pembangunan pelabuhan khusus;
- c. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.
- (2) Izin operasi pelabuhan khusus dicabut apabila pemegang izin:
- a. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 62 ayat (2) dan ayat
;
- b. menggunakan pelabuhan khusus untuk kepentingan umum tidak
BAB XI - PELABUHAN KHUSUS
Pasal 64
Izin pembangunan dan izin operasi pelabuhan khusus dicabut tanpa melalui proses peringatan, apabila Pengelola Pelabuhan khusus yang bersangkutan :
- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara; atau
- b. memperoleh izin pembangunan pelabuhan khusus dengan cara tidak sah.
BAB XI - PELABUHAN KHUSUS
Pasal 65
- (1) Pelabuhan khusus dapat ditingkatkan kemampuan pengoperasiannya menjadi 24 (dua puluh empat) jam dengan
BAB XI - PELABUHAN KHUSUS
Pasal 66
- a. kondisi alur meliputi kedalaman, pasang surut dan sarana bantu navigasi pelayaran;
- b. kesiapan pelayanan pemanduan;
- c. kesiapan fasilitas pelabuhan;
- d. kesiapan gudang di luar pelabuhan;
- e. keamanan dan ketertiban;
- f. kesiapan sumber daya manusia operasional dan tenaga kerja bongkar muat;
- g. kesiapan sarana transportasi darat;
- h. rekomendasi dari pejabat pelaksana fungsi keselamatan pelayaran.
PERDAGANGAN LUAR NEGERI
BAB XII - PELABUHAN YANG TERBUKA BAGI
Pasal 67
- (1) Pelabuhan umum dan pelabuhan khusus dapat ditetapkan sebagai pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.
- (2) Kegiatan pada pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri meliputi kegiatan lalu lintas kapal, penumpang, barang dan/atau hewan.
- (3) Pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat disinggahi kapal-kapal berbendera Indonesia dan/atau berbendera asing yang berlayar dari dan atau ke luar negeri.
BAB XII - PELABUHAN YANG TERBUKA BAGI
Pasal 68
- (1) Penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dilakukan dengan mempertimbangkan :
- a. Tatanan Kepelabuhanan Nasional;
- b. pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah yang mengakibatkan meningkatnya mobilitas orang, barang dan kendaraan dari dan ke luar negeri;
- c. kepentingan pengembangan kemampuan angkutan laut nasional yaitu dengan meningkatnya kerja sama antara perusahaan pelayaran nasional dengan perusahaan pelayaran asing dalam rangka melayani permintaan angkutan laut dari dan ke luar negeri;
- d. pengembangan ekonomi nasional yang telah meningkatkan peran serta swasta dan
keamanan ...
-40 - masyarakat dalam pembangunan nasional, sehingga menuntut pengembangan pelayanan angkutan laut yang memiliki jangkauan pelayanan yang lebih luas dengan kualitas yang makin baik;
- e. kepentingan nasional lainnya yang mendorong sektor pembangunan lainnya.
- (2) Persyaratan penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri :
- a. aspek administrasi yang terdiri dari :
- 1) rekomendasi dari Gubernur, Bupati/Walikota;
- 2) rekomendasi dari pelaksana fungsi keselamatan pelayaran di pelabuhan.
- b. aspek ekonomi yang terdiri dari :
- 1) menunjang industri tertentu;
- 2) arus barang umum minimal 10.000 Ton/tahun;
- 3) arus barang ekspor minimal 50.000 Ton/tahun.
- c. aspek keselamatan pelayaran yang terdiri dari :
- 1) kedalaman perairan di muka dermaga minimal - 6 M LWS;
- 2) luas kolam cukup untuk olah gerak minimal 3 (tiga) buah kapal;
- 3) sarana bantu navigasi pelayaran;
- 4) stasiun radio operasi pantai;
- 5) prasarana, sarana dan sumber daya manusia pandu;
- 6) kapal patroli.
- d. aspek teknis fasilitas kepelabuhanan terdiri dari :
- 1) dermaga beton permanen minimal 1 (satu) tambatan;
- 2) gudang tertutup;
- 3) peralatan bongkar muat.
- 4) PMK 1 (satu) unit;
- 5) fasilitas bunker;
- 6) fasilitas pencegahan pencemaran.
- 7) fasilitas kantor dan peralatan penunjang bagi instansi Bea dan Cukai, Imigrasi, dan Karantina.
-41 - pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan luar negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian dan perdagangan serta Menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan.
FASILITAS PENAMPUNGAN LIMBAH DI PELABUHAN
BAB XIII - FASILITAS PENAMPUNGAN LIMBAH DI PELABUHAN
Pasal 69
- (1) Pelabuhan umum dan pelabuhan khusus wajib dilengkapi dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain dari kapal yang menyebabkan pencemaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas penampungan limbah atau bahan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.
BAB XIII - FASILITAS PENAMPUNGAN LIMBAH DI PELABUHAN
Pasal 70
- (1) Penampungan limbah atau bahan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), dioperasikan oleh Penyelenggara Pelabuhan umum atau Pengelola Pelabuhan khusus.
- (2) Badan Hukum Indonesia dan/atau Warga Negara Indonesia dapat melakukan kegiatan usaha penampungan limbah atau bahan lain dari kapal, dengan persetujuan Penyelenggara Pelabuhan umum atau Pengelola Pelabuhan khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengoperasian fasilitas penampungan limbah atau bahan lain di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.
GANTI RUGI
BAB XIV - GANTI RUGI
Pasal 71
- (1) Setiap orang dan/atau Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan di pelabuhan bertanggung jawab untuk mengganti kerugian atas setiap kerusakan pada bangunan dan/atau fasilitas
-42 - pelabuhan yang diakibatkan oleh kegiatannya.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya perbaikan pada bangunan dan/atau fasilitas pelabuhan yang bersangkutan.
- (3) Pemilik dan/atau operator kapal yang mengakibatkan kerusakan dan/atau tidak berfungsinya bangunan dan/atau fasilitas pelabuhan umum wajib meninggalkan jaminan untuk pelaksanaan ganti rugi sebelum kapal berlayar.
BAB XIV - GANTI RUGI
Pasal 72
Besarnya jaminan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) ditentukan
BAB XIV - GANTI RUGI
Pasal 73
- (1) Jaminan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri tempat domisili pelabuhan.
- (2) Panitera Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan bukti penitipan jaminan ganti rugi kepada pemberi jaminan dengan tembusan kepada Penyelenggara Pelabuhan umum.
- (3) Dalam hal pemberi jaminan telah melaksanakan seluruh kewajib-annya dalam kaitan dengan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), jaminan ganti rugi dapat diambil kembali.
BAB XIV - GANTI RUGI
Pasal 74
- (1) Penyelenggara Pelabuhan umum bertanggung jawab terhadap kerugian pengguna jasa atau pihak ke tiga lainnya karena kesalahan dalam pengoperasian pelabuhan.
- (2) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN
Pelabuhan umum yang telah diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan, penyelenggaraannya tetap diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.
- (1) Pelabuhan regional yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah (Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan), penyelenggara-annya dilimpahkan kepada Pemerintah Propinsi, sebagai tugas dekonsentrasi.
- (2) Pelabuhan lokal yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah (Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan), penyelenggara-annya diserahkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota, sebagai tugas desentralisasi.
BAB XIV - GANTI RUGI
Pasal 75
Pelabuhan umum yang penyelenggaraannya oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pemerintah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), apabila hirarki peran dan fungsinya berubah, tidak mengubah status penyelenggaraannya.
BAB XIV - GANTI RUGI
Pasal 76
- (1) Pelabuhan regional yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah (Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan), penyelenggara-annya dilimpahkan kepada Pemerintah Propinsi, sebagai tugas dekonsentrasi.
- (2) Pelabuhan lokal yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah (Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan), penyelenggara-annya diserahkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota, sebagai tugas desentralisasi.
BAB XIV - GANTI RUGI
Pasal 77
Pelabuhan umum yang penyelenggaraannya oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pemerintah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), apabila hirarki peran dan fungsinya berubah, tidak mengubah status penyelenggaraannya.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XVI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 78
- (1) Pelimpahan atau penyerahan penyelenggaraan pelabuhan laut (Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja) oleh Pemerintah kepada Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota disesuaikan dengan hirarki fungsi pelabuhan laut, dapat dimulai pada tahun 2002 sepanjang telah disediakan anggaran dan pernyataan kesanggupan dari Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pengoperasian pelabuhan laut tersebut.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua pelabuhan yang telah ada dan beroperasi, tetap dapat beroperasi, dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun
-44 - sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Dalam hal ditetapkan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan umum yang menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian status pelabuhan khusus atau fasilitas dermaga yang dibangun dan dioperasikan oleh pihak
- (4) ketiga, maka penyesuaian status akan dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan umum yang bersangkutan.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 79
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari Peraturan Pemerintah ini yang mengatur mengenai kepelabuhanan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 80
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3661), dinyatakan tidak berlaku.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 81
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. pada tanggal 17 Oktober 2001

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2001

Penandatangan: SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG KESOWO

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2001 TENTANG
## KEPELABUHANAN
## UMUM
Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggraannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan nasional, menetapkan wawasan nusantara serta memperkukuh ketahanan nasional.
Pembinaan pelabuhan yang dilakukan oleh Pemerintah meliputi aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan. Aspek pengaturan mencakup perumusan dan penentuan kebijakan umum maupun teknis operasional. Aspek pengendalian mencakup pemberian pengarahan bimbingan dalam pembangunan dan pengoperasian pelabuhan. Sedangkan aspek pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan kepelabuhanan.
Pembinaan kepelabuhanan dilakukan dalam satu kesatuan Tatanan Kepelabuhanan Nasional yang ditujukan untuk mewujudkan kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan pelayaran dalam pelayanan jasa kepelabuhanan, menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha, mendorong profesionalisme pelaku ekonomi di pelabuhan, mengakomodasi teknologi angkutan, serta meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing dengan tetap mengutamakan pelayanan kepentingan umum.
Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali mengenai kepelabuhanan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan.
Untuk kepentingan tersebut di atas maka dalam Peraturan Pemerintah ini diatur ketentuan-ketentuan mengenai Tatanan Kepelabuhanan Nasional, penetapan lokasi, daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan umum, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan umum dan pelabuhan khusus, pelaksanaan kegiatan di pelabuhan umum, pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan umum, usaha kegiatan penunjang pelabuhan, kerja sama, tarif pelayanan jasa kepelabuhanan, hal-hal menyangkut pelabuhan khusus, ketentuan mengenai pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri, fasilitas penampung limbah di pelabuhan, dan hal-hal menyangkut ganti rugi, untuk mengakomodasikan otonomi daerah di bidang kepelabuhanan yang keseluruhannya merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pelabuhan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna.
PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Maksud dan tujuan penyusunan Tatanan Kepelabuhanan Nasional adalah tertatanya pelabuhan dalam peta geografis sesuai dengan peran yang diembannya dengan mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara serta terciptanya efisiensi pelayanan umum yang berskala nasional dan internasional sebagai perwujudan dari kewenangan Pemerintah dalam rangka perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro di bidang kepelabuhanan, maka diperlukan penetapan jaringan infrastruktur pelabuhan dalam Tatanan Kepelabuhanan Nasional. Tatanan Kepelabuhanan Nasional adalah pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia baik pelabuhan umum, pelabuhan khusus, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan sungai dan danau, pelabuhan daratan maupun pelabuhan perikanan. Hal ini dimaksudkan untuk terjalinnya suatu jaringan infrastruktur pelabuhan secara terpadu, serasi dan harmonis, sehingga dapat bersinergi dan bersifat dinamis. Dengan adanya Tatanan Kepelabuhanan Nasional diharapkan penyelenggara-an pelabuhan lebih handal dan berkemampuan tinggi, antara satu pelabuhan dan pelabuhan lain akan saling bersinergi sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing pelabuhan. Cukup jelas Huruf a
PENJELASAN
Pasal 3
Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Tata ruang wilayah adalah tata ruang wilayah nasional, tata ruang wilayah Propinsi dan tata ruang wilayah Kabupaten/ Kota. Huruf b Cukup jelas Huruf c Pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi pada wilayah yang bersangkutan. Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (1) Cukup jelas. Huruf a Pelabuhan laut dapat dipergunakan untuk kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang, membongkar dan memuat barang umum, komoditi sejenis atau untuk melayani kapal sejenis, seperti pelabuhan batu bara, pelabuhan perikanan sebagai prasarana perikanan, dan pelabuhan untuk kapal wisata sebagai pelabuhan marina. Huruf b Pelabuhan sungai dan danau dapat dipergunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang atau bongkar muat barang. Ayat (3) Cukup jelas. Huruf b Huruf c Pelabuhan penyeberangan dipergunakan untuk melayani penyeberangan. angkutan Angkutan penyeberangan dimaksudkan untuk melayani angkutan penumpang dan kendaraan pada lintas penyeberangan. Lintas penyeberangan tidak selalu menghubungkan antar dua pelabuhan penyeberangan, dan dimungkinkan juga menghubungkan antar dua pelabuhan laut atau sungai atau menghubungkan antara pelabuhan laut dengan pelabuhan penyeberangan yang dilayani sebagai angkutan penyeberangan dan hanya untuk melayani kepentingan umum. Penetapan pelabuhan penyeberangan dilakukan dalam hal pembangunan dan pengoperasiannya ditujukan untuk itu dan memenuhi persyaratan sebagai pelabuhan. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas Huruf a Cukup jelas Cukup jelas Huruf c Kegiatan jasa kawasan adalah kawasan perdagangan dan jasa kawasan industri yang berada di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan sebagai kegiatan yang mengarah kepada konsolidasi barang untuk meningkatkan nilai tambah barang. ## Huruf d Kegiatan penunjang kepelabuhanan dimaksudkan untuk menampung tuntutan dan kebutuhan kehidupan masyarakat (life support) pada daerah yang telah berkembang, seperti kawasan wisata dan rekreasi, perbaikan lingkungan dan pemukiman. Huruf c ...
PENJELASAN
Pasal 5
Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas. Huruf a Cukup jelas Huruf b Yang dimaksud kegiatan tertentu untuk kepentingan sendiri antara lain kegiatan di bidang pertambangan, perindustrian, pertanian dan pariwisata, termasuk pula yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan, penelitian, pendidikan dan latihan serta sosial. Ayat (1) Cukup jelas. Hirarki peran dan fungsi pelabuhan adalah penataan pelabuhan yang didasarkan pada peran dan fungsinya. Hirarki peran dan fungsi pelabuhan dalam jaringan infrastruktur pelabuhan ditetapkan berdasarkan kriteria. Pelabuhan menurut hirarki peran dan fungsi terdiri dari pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpan. Pelabuhan utama adalah pelabuhan yang mempunyai jangkauan pelayanan yang luas, frekuensi kapal dan volume besar, mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional/internasional, berperan dalam transportasi dan perdagangan antar negara, tingkat keselamatan pelayaran yang diperlukan tinggi, dan memiliki fasilitas dengan teknologi tinggi sesuai dengan standar internasional serta merupakan simpul jaringan pelayaran nasional/internasional dan berfungsi sebagai perekat dalam sistem transportasi nasional, sehingga apabila fungsi dan peranan tersebut tidak dapat dilaksanakan akan mengganggu kepentingan nasional. Pelabuhan pengumpan adalah pelabuhan yang mempunyai jangkauan pelayanan-nya terb