Unknown Unknown Nomor 6 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, disebutkan bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Kepa'a Daerah; - c. bahwa atas pertimbangan dimaksud padi huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan. 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Repunlik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran 1. Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (L. embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor i 0 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- ' Jndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah terakhir aer . gan Ur . dang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 ^ 38); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Ji Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 8. Peraturan Pemennfah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Peyelenggaraan Dekonsentrasi (Lemoaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugss Pembarituar , (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Normr 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106); 8. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pern :rintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2C07 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741); Organisasi 10. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pernsrinta , Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lerr.barari Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 2); 11. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lernbaran Daerah kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 7 Tahun 2008); 12. 14.Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Uraia; Tugas Jabatan pada Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan(Berit.a Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 239); (berlaku 25 April 2009)
Pembukaan
Mengingat
BUPAT!HUMBANG HASUNDUTAN
Jl. Veieran Kompleks Tanah Lapang Doloksanggul Kode Pos 224f&gt;7
Sumatera Utara Fax. (0633) 31101 - 31104
Teip. (0633) 31101- 31104
Web Site : bttp//www.humbanghasundutankab.go.id
PERATURAN BUFAT': HUMBANG HASUNDUTAN NOMOR 6 TAHUN 2009
TFNTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT Dl KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,
- a. bahwa untuk kelancaraan pcnyelenggaraan sebagian urusan kesehatan di Kabupaten Humbang Hasundutan khususnya wilayah kecamatan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan berupa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Da ' am Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, disebutkan bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Kepa'a Daerah;
- c. bahwa atas pertimbangan dimaksud padi huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Repunlik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran
1. Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
\
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (L. embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor i 0 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- ' Jndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah terakhir aer . gan Ur . dang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 ^ 38);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Ji Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemennfah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Peyelenggaraan Dekonsentrasi (Lemoaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugss Pembarituar , (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Normr 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
8. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pern :rintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2C07 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741); Organisasi
10. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pernsrinta , Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lerr.barari Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 2);
11. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lernbaran Daerah kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 7 Tahun 2008);
12. 14.Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Uraia; Tugas Jabatan pada Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan(Berit.a Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 239);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PEMBENTUKAN UN ' T PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT D! KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan
2. 2 . Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
3. 3 . Pemerintahan Daerah adalah ceriyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rokyat Daerah menum * azas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya iialarn Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Repubiik indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repubiik Indonesia Tahur . 1945.
4. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan
5. Wakil Bupati adalah VVakil Bupati Humbang Hasundutan.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
7. Kepala Dinas adalah Kepaia Dinas Kesehatan Kabupaten Humbang Hasundutan.
8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinoo Kesehatan Kabupaten Humbang Hasundutan
9. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Secretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakvat Daerah. Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah. Kecamatan dan Kelurahan
10. Otonomi Daerah adalah hal ; , wewenang dan kewajiban daerah otoncm untuk mengalur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepent ngan mas / arakat setempat
11. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri ## BAB II
PEMPENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Buoati ini dibentuk UPT Puskesmas yang terdiri dari
- a. UPT Puskesmas Matiti;
- b. UPT Puskesmas Sigompul;
- c. UPT Puskesmas Paranginan;
- d. UPT Puskesmas Hutapaung,
- e. UPT Puskesmas Bonandolok;
- f. UPT Puskesmas Onan Ganjarig;
- g. UPT Puskesmas Tarabintang;
- h. UPT Puskesmas Sait Nihuta;
- i. UPT Puskesmas Hutagalung;
- j. UPT Puskesmas Baktiraja;
- k. UPT Puskesmas Pakkat:
12. L . UPT Puskesmas Pariilitan.
KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA
BAB III - KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA
Pasal 3
- (1) UPT Puske smas Matiti berkeuudukan di Desa Matiti Kecamatan Doloksanggul dengan wilayah kerja meiiputi :
- a. Desa Sampean;
- b. Desa Sosor Tarribok;
- c. Desa Hitagurgur;
- d. Desa Matiti !;
6. e Desa Matiti II;
7. f . Desa Hutabagasan
- g. Desa Sihite I,
- h. Desa Sihite II;
- i. DesaJsnji:
- j. Desa Silagalaga;
- k. Desa Pariksinomba;
13. I Desa Simangaronsang;
- m. Desa Sirisirisi
- n. Desa Bonanionan;
- o. Desa Pasaribu;
- p. Desa Sosor Gonting;
- q. Desa Hutaraja; dan
19. r Kelurahan Pasar Doloksanggul.
- (2) UPT Puskesmas Sigompul berkedudukan di Desa Sigompul Kecamatan Lintong Nihuta dengan wilayah kerja meiiputi seluruh Desa di Kecamatan Lintong Nihuta;
- (3) UPT Puskesmas Paranginan berkedudukan di Desa Sihonongan Kecamatan Doronnlnon Hannan xA/ilowoh Uoria ;-r.oliniit: coliiriih Hfaca Hi Kpnamatan Paranninarv
- (4) UPT PusKesrnas Hutapaung rerkedudukan di Desa Hutapaung Kecamatan Pollung dengan wilayah koria meliputi seluo - ' h desa di Kecamatan Pollung;
- (5) UPT Puskesmas Bonandciok berkedudukan di Desa Bonan Dolok Kecamatan o . jamapolang dengan wilayah kerja meliputi seluruh desa di Kecamatan Sijamapolang,
- (6) UPT Puskesmas Onan Ganjang berkedudukan di Desa Onan Ganjang Kecamatan Onan Ganjang dengan wilayah kega meliputi seluruh desa di Kecamatan Onan Ganjang;
- (7) UPT Puskesmas Tarabintang berkedudukan di Desa Tarabintang Kecamatan Tarabintang dengan wilayah kerja rr , e:iputi desa yang ada di Kecamatan Tarabintang;
- (8) UPT Puskesmas Sait Nihuta berkedudukan di Desa Sait Nihuta Kecamatan Doloksanggu! dengan wilayah Kerja meliputi :
- a. Desa Sait Nihuta;
- b. Desa Simarigung
- c. Desa Aeklung;
- d. Desa Lurnoan Purba;
- e. Desa Purba Manalu:
- f. Desa Purba Dolok;
- g. Desa Pakkat;
- h. Desa Lumban Tobing;
- i. Desa Sile3ng.
- (9) UPT Puskesmas Hutagalung berkedudukan di Desa Sion Tonga Kecamatan Parlilitan dengan wilayah kerja meliputi
37. a Desa Sioriom Hudon Toruon;
- b. Desa Sionom Hudon Tonga;
- c. Desa Sionom Hudon Julu;
- d. Desa Sionom Hudon Utara;
- e. Desa Sionom Hudon VII
- f. Desa Sionom Hudon Sibulbulon;
- (10) UPT Puskesmas BaKtiraja berkedudukan di Desa Sinambela Kecamatan Baktiraja dengan wilayah kerja meliputi se ' uruh desa di Kecamatan Baktiraja;
- (11) UPT Puskesmas Pakkat berkedudukan di Desa Pakkat Hauagong Kecamatan Pakkat dengan wilayah kerja meliputi seluruh desa di Kecamatan Pakkat;
- (12) UPT Puskesmas Parlilitan berkeduciukan di Desa Sihas Tonga Kecamatan Parlilitan dengan wilayah kerja meliputi
- a. Desa Sihotang Hasungian Dolok I,
47. b Desa Pusuk II Simaninggir;
- c. Desa Baringin ;
- d. Desa Sionom Hudon Selatan;
- e. Desa Sionom Hudon Timui;
51. f IhoQa Rihotsnn innian TiWifl Hasi
- g. Desa Pusuk I;
- h. Desa Simataniari;
54. Desa Sionom Hucion Timur II;
- j. Desa Sihotang Hasugian Dolok li;
56. k . Desa Sihotang Hasugian Habinsaran;
TUGAS DAN WEWENANG
BAB IV - TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 4
UPT Puskesmas merupakan unsur yang hertanggungjawab dan pelaksana tugas Pusat Kesehatan Masyarakat yang bersifat teknis operasional dan teknis penunjang medis yang meliputi urusan administrasi. kepegawaiar , keuangan, asset dan penyelenggaraan kesehatan di wilayah kerjanya sesuai dengan kornpetensi kewenangannva.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB V - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5
- (1) Susunan Orgamsas: UPT Puskesmas, ierdiri dari :
2. a Kepala UPT Puskesmas;
3. b Sub Bagisn Tata Usaha,
4. c Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Puskesmas dimaksud pada ayat ( I ) sebagaimana tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati ini

## BAB VI

## TUGAS KEPALA UPT PUSKESMAS KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Bagian Pertama

## Tugas Kepaia UPT Puskesmas

## Pasal 6

- (1) Kepala UPT Puskemas rnempunyai iugas pokok rrelaksanakan sebagian teknis dan administrasi Dinas Kesehatan yang berkaitan dengan pembangunan kesehatan.
- (2) Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ays ' : (1), uraian tugas Kepala JPT Puskesmas, sebag ; i berikut

## a. Urusan Administr3si :

1. Menyusur . re ^ cana program kerja UPT Puskesmas,
2. Membuat. dari menata secara tertib arsip pegawai, keuangan dan asset;
3. 3 Membuat dan menyampaikan laporan bulanan atas pelaksanaan tugas.
4. Menyelenggarakar . pembinsan administrasi umum di lingkungan UPT Puskesmas
5. Meiaksanakan evaluasi secam berkala terhadap program kerja UPT Puskesmas;
6. Melaporkan basil pelaksanaan tuoas kepada Kepala Dinas;
7. Meiaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas ;

## b. Urusan Kepegawaian :

1. Melakukan pembinaan kepegawaian di lingkungan UPT Puskesmas;
2. pengangkr . tan CPNS menjadi PNS di lingkungan UPT 2. Merekomendasi usul Puskesmas;
3. Merekornendasikan pemberhentian dan pensiun 3 NS di Lingkungan Puskesmas, UPT
4. Merekornendasikan calon peserta Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan di lingkungan UPT Puskesmas,
5. Merekomendasikan permohonar . ijin belajar atau tugas belajar bagi PNS di lingkungan UPT Puskesmas;
6. Merekornendasikan penerb ' lan cuti bagi PNS di lingkungan UPT Puskesmas;
7. Membuat laporan keadaan Pegawai UPT Puskesmas;
8. Merekornendasikan kenaikan pangkat Anumerta kepada PNS pada UPT Puskesmas dalam meiaksanakan tugas kedinasannya;
9. Menyampaikan usul kenaikan pangkat pegawai JPT Puskesmas sesuai ketentuan yang berlaku:
10. Membuat DP3 Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas untuk disampaikan kepada Kepala Dinas selaku Atasan Pejabat Penilai;
11. H.Menandatangani DP3 pegawai/staf Subbag Tata Usaha UPT Puskesmas selaku Atasan Pejabat Penilai;
12. 12.Meiaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dengan instansi terkait.

## c. Urusan Keuangan :

1. Menyusun dan mengusulkan Rencana Anggaran UPT Puskesmas;
2. Mengelola dan mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran keuangan UPT Puskesmas;
3. Mengelola pendapatan-pendapatan sah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan vang berlaku.

## d. Urusan Aset :

1. Mendata/menoinventarisasi, :r, emelihara serta mengawasi kondisi dan pemanfaatan sarana dan prasarana baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang ada di lingkungan wilayah keria UPT Puskesmas;
2. Melaporkan secara berkala kondisi oarang inventaris UPT Puskesnas,
3. Mengusulkan pengadaan barang - barang Inventaris kebutuhan UPT Puskesmas kepada Kepala Dinas;
4. Melaksanakan pemeliharaan/perawatan barang inventaris yang ada di kantor UPT Puskesmas.
- e. Urusan Pembangunan Kesehatan :
1. Melakukan penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau;
2. Melaksanakan kcordinasi lintas sektoral pada UPT Puskesmas dan jejaringnya;
3. Meningkatkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat melalui penyelenggaraan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dari pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan vang diiakukan melalui kegiatan pelayanan kesehatan, yany terdiri dari :
- a) Pelayanan Kesehatan Wajib :
- 1) Promosi Kesehatan
- 2) Kesehatan Lingkungan;
- 3) Kesehatan !bu, Bay; baru lahir, dan anak serta Keluarga Berencana;
- 4) Perbaikan gizi;
- 5) Pencegahan Pemberantasan Penyakit,
- 6) Pengobatan.
- b) Pelayanan Kesehatan Tambahan ;
- 1) Promcsi Kesehatan;
- 2) Usahe Kesehatan Sekolah; dan Matra;
- 3) Kesehatan Lanjut Usia;
- 4) Kesehatan Kerja;
- 5) Kesehatan Jiwa:
- 6) Kesehatan Olahraga,
- 7) Kesehatan Tradisionai;
- 8) Kesehatan Mata;
- 9) Kesehatan Gigi dan Mulut;
26. 10)Perawatan Kesehatan Masyarakat.
- c) Kesehatan Lingkungan :
- 1) Laboratorium;
- 2) SP2TP;
- 3) Radiologi.

## Bagian Kedua

## Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha

## Pasal 7

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha menpunyai tugas pokok niembantu Kepala UPT Puskesmas dalam melaksanakan tugas pelavanan administrasi umum, keuangan, asset di lingkungan UPT Puskesmas;
- (2) Sesuai dengan tugas pokok sebagairr . ana tersebut pada ayat (1), uraian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha, sebagai berikut :
3. Menyusun program dan rencana kerja subbagian tata usaha; a
4. Melaksanakan urusan administiasi surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, keuangan aset dan kepegawaian UPT Puskesmas; b.
5. Menyusun rencana kebutuhan perlengkapan dan kebutuhan UPT Puskesmas; c.
6. Melakukan urusan pemeliharaan. pengamanan serta pengaturan penggunaan barang inventaris UPT Puskesmas; d.
7. Menyusun rencana anggaran dan pedanggungjawahan keuangan UPT Puskesmas; e.
8. Memberikan petunjuk kepada bawahan, Melaksanakan pengawasan dar . evaluasi pelaksanaan tugas bawahan; f. g
9. Membuat DP-3 Pegawai sesuai dengan kewenangannya; h.
10. Mempersiapkan laporan pelaksanaan tugas UPT Puskesmas; i.
11. Melaksanakan peningkatan disiplin pegawai; j -
12. Menyelenggarakan administrasi kewajiban pajak pegawai di lingkungan Puskesmas; k.
13. Mengusulk .an pejabat bendaharawar Puskesmas; I.
14. Melaksanakan pengaturan dan penyediaan fasilitas rapat dinas dan upacara; m.
15. Menyelenggarakan administrasi parjalar.an dinas dan pengawasannya; n.
16. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-urdangan yang menyangkut bidang administrasi, aset, keuangan, kepegawaian, serta pe . aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas UPT Puskesmas; o.
17. Melaksanakan urusan penerimaan tamu dan keprotokoleran. P-
18. Melaporkan dan bertanggurigiawab atas seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT Puskesmas; q -
19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Puskesmas. r.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha be kedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas

## Baijian Ketiga

## Tugas Keiompok Jabatan Fungsional

## P3sal 8

- (1) Keiompok jabatan fungsional memDuuyai tugas pokok melaksanakan tugas-tugas fungsional pada UPT Puskesmas sesuai keahlian dan kebutuhan;
- (2) Sesuai dengan xugas pokok sebngaimana tersebut pada ayat (1), uraian tugas keiompok jabatan fungsional sebagai berikut :
- a. Menyusun dan melaksanakan serta menyampaikan laooran hasil pelaksanaan tugas masing- masing kepada Kepala UPT Puskesmas;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT Puskesmas.
- (3) Keiompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. ( 4) Keiompok jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang penunjukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (6) Keiompok jabatar fungsional sebagaunana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Puskesmas.

## BAB VII

## ESELON

## Pasal 9

- Kepala UPT Puskesmas adalah jabatan Struktural Eselon IV a; ( D
- Kepala Sub Bagiari Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon IV b. (2)

## BAB VIII

## TATA KERJA

## Pasal 10

- Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT Puskesmas , Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Koordinator Keiompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi daiam lingkungan UPT Puskesmas serta dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas masing-masing dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ( D
- (2) Kepala UPT Puskesmas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional waj ' b menribina dan mengawasi bawahan/anggota masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Kepala UPT Puskesmas, Kepala Sue Bagian Tata Usaha dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional bawahan/anggota masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya, (3) bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan
- Kepala UPT Puskesmas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya; (4)
- Setiap laporan yarg diterima o!eh Pimpinan/Koordinator dari bawahan/anggota wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan unluk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petur uk kapada bawahan/anggota; (5)
- Dalam penyampaiar: laporan masing-masing kepada atasan, tembusan wajib disampaikan kepada satuan orgamsasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; ( 6 )
- Dalam melaksanakan tugas dan oalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan/anggota masing-masing Kepala UPT Puskesmas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional, wajib mengadakan rapat berkala. (7)

## Pasal 11

Kepala UPT Puskesmas bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk teknis bagi pela tsanaan tugas bawahannya.

## BAB IX

KETENT ' JAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Peningkatan status UP \ Puskesmas dari UPT Puskesmas Non Ferawatan menjadi UPT Puskesmas Perawatan ditetapkan dsngan Keputusan Bupati.

I

Diundangkan di Doloksanggul pada tanggal 28 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,


MARTUAMAN S. SILALAKI, SH NIP. 010 184 921

BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2009 NOMOR 6

## BAB X

## PEMBIAYAAN

^ asal 13

Segala biaya dalam pe aksanaan tugas dan iungsi UPT Puskesmas setiap tahunnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dan Sumber- sumber dana lainnya yang sab sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 14

Dengan berlakunva Peraturan Bupati ini, maka penyelenggaraan UPT Puskesmas berpedoman pada Peraturan Bupati ini dan segals ketentuan lain yang beitentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul pada tanggal 25 April 2009

BUPATI HUMEANG HASUNDUTAN,

dto

Drs. MADDIN SIHOMBING, M.Si

NIT

&lt; ) K (, AINISAS1

LAMPIRAN

^ PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

1

## : PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDLTAN

NOMOR

TENTANG

:

6 TAHUN 2009

UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN KABUPATEN HASUNDLTAN MASYARAKAT D HUMBANC


BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

dto

Drs. MADDIN SIHOMBING, M.Si

2i