PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 115 Tahun 2000 tentang PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN (berlaku 1 Januari 2001)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 31 C ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan
1. Pasal 5 ayat Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan lembaran Negara Nomor 3985);
MEMUTUSKAN
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH.
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Pajak Penghasilan orang pribadi dalam negeri adalah Pajak Penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri
Pasal 2
- (1) Penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan dengan imbangan sebagai berikut :
- a. 80% (delapan puluh persn) untuk Pemerintah Pusat;
- b. 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah Daerah tempat Wajib Pajak terdaftar;
- (2) Bagian penerimaan Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dibagi antara Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dengan imbangan sebagai berikut:
- a. 40% (empat puluh persen) untuk Daerah Propinsi;
- b. 60% (enam puluh persen) untuk Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Pengalokasian bagian penerimaan Pemerintah Daerah kepada masing-masing Daerah Kabupaten/Kota diatur
Pasal 3
Bagian penerimaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pendapatan daerah untuk masing-masing Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan setiap tahun anggaran dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 21
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Pajak Penghasilan orang pribadi dalam negeri adalah Pajak Penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri
- (1) Penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan dengan imbangan sebagai berikut :
- a. 80% (delapan puluh persn) untuk Pemerintah Pusat;
- b. 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah Daerah tempat Wajib Pajak terdaftar;
- (2) Bagian penerimaan Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dibagi antara Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dengan imbangan sebagai berikut:
- a. 40% (empat puluh persen) untuk Daerah Propinsi;
- b. 60% (enam puluh persen) untuk Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Pengalokasian bagian penerimaan Pemerintah Daerah kepada masing-masing Daerah Kabupaten/Kota diatur
Bagian penerimaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pendapatan daerah untuk masing-masing Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan setiap tahun anggaran dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Ketentuan lebih lanjut yang dipelrukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Desember 2000 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd. DJOHAN EFFENDI ## Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 5 Desember 2000

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID Pasal 2
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2000
## TENTANG
PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas Ayat (1) Cukup jelas. Pembagian hasil penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah dikaitkan dengan tempat Wajib Pajak terdaftar, karena terdapat hubungan yang erat dengan daerah tempat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Pada umumnya Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terdaftar berdasarkan tempat tinggal (domisili), tempat usaha, tempat kegiatan atau pelaksanaan pekerjaan (lokasi). Ayat (2) dan (3)
PENJELASAN
Pasal 3
s.d 5 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4034
PENJELASAN
Pasal 21
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH UMUM Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah yang lebih luas diperlukan adanya keselarasan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan itu, dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2000 sebagai perubahan ketiga Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan ditambah ketentuan baru yaitu Pasal 31 C yang mengatur pembagian hasil penerimaan Negara yang berasal dari Pajak Penghasilan orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagian Pemerintah Daerah merupakan pendapatan Daerah yang setiap tahun anggaran dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Bagian penerimaan Pemerintah Daerah tersebut sebagian besar dialokasikan untuk Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. PASAL DEMI PASAL