PERATURAN BUPATI ROTE NDAO Nomor 13 Tahun 2016 tentang GARA TIMUR PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 3;1., TAHUN 2016 TENT ANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
'
BUPATI ROTE NDAO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
w
PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 3;1., TAHUN 2016
TENT ANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROTE NDAO,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 160 ayal (7) Peraturan Mentcri Dalam Negcri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 9 tahun 2009 pasal 138 ayat (7) maka dipandang pcrlu diatur dalam peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;
- b. bahwa sebagai akibat adanya kctentuan Peraturan Perundang-undangan dan/ atau Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/ atau Pemerintah Daerah yang bersifat stratcgis, darurat, mendesak, dan prioritas guna kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupatcn Rote Ndao yang menyebabkan perlu dilakuknnya pergeseran anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;
- l. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Ncpotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
J
1
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tcntang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adrninistrasi Pemerintah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kcuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyclenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemcrintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik S Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan &lt;( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); .
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tcntang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 11.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036};
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Wewenang Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Role Ndao tahun 2009 Nomor 002 Seri D Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Role Ndao Nomor 075);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2011 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 101);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2014 Tcntang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 20142019 (Lcmbaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014 Nomor 039, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 124);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 052);
17. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 86 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015 Nomor 0310);
J
/
.,
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI ROTE NDAO TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam peraturan Bupati ini , yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah adalah Prcsiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-1uasnya dalarn sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalarn Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubemur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
- S. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
7. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao.
10. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai dan/ at.au belanja barang dan jasa.
11. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya J kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan / atau melaksanakan q, kcwajiban kepada pihak ketiga.
12. Tim Anggara Pemerintah Daerah yang selanjutnya clisingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas mcnyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya tercliri dari Pejabat Perencanaan Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Rote Ndao.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanj utnya clisingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang rnempunyai tugas rnelaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah yang dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rote Ndao.
15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
17. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pcrubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
18. Tim Asistensi adalah Tim yang dibentuk guna memverifikasi dan menelaah kcsesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran / Dokumen Pclaksanaan Anggaran dengan dokumen perencanaan lainnya yang diajukan oleh SK.PD.
19. Program/Kegiatan yang dilaksanakan sebelum penetapan Perubahan APBD adalah program/kegiatan dalam keadaan darurat dan/ atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/ atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat di1aksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tcntang Perubahan APBD.
20. Pengeluaran daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam pcriode Tahun Anggaran Tertentu.
21. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
BABII MAKSUD DAN TUJUAN Pasa12
1. Maksud Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka efektifitas ~ pengelolaan Keuangan Daerah sebagai landasan pelaksanaan 'i , rasionalisasi/ pergeseran anggaran antar SKPD.
2. Tujuan Peraturan Bupati ini adalah agar dapat dilakukannya pergeseran anggaran dalam tahun anggaran berjalan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat strategis, darurat, mendesak dan prioritas.
3. Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dipergunakan untuk :
- a. Membiayai defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih keciI dari pada realisasi belanja;
- b. Membiayai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
- c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan;
- d. Penyesuaian yang disebabkan karena ketentuan aturan, kebijakan pemcrintah pusat dan pemerintah provinsi.
- e. Mendanai kcgiatan yang bersifat strategis, darurat, mendesak dan prioritas dalaro rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- f. Mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajb.
BABW RUANG LINGKUP PasaJ 3
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran betjalan.
BAB IV - JENIS PERGESERAN ANGGARAN Pasal4
Pasal 4
- (1) Pergeseran anggaran scbagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dapat dilakukan apabila :
BAB IV - JENIS PERGESERAN ANGGARAN Pasal4
Pasal 5
- (1) Pergeseran anggaran scbagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dapat dilakukan apabila :
- a. Program dan kegiatan yang bersifat strategis, darurat, mendesak, dan prioritas yang anggarannya belum tersedia dan/ atau tid.ak cukup tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Mcnambah dan/ a tau mengurangi pagu anggaran yang tersedia;
- c. Tcrdapat Kebijakan Pemerintah dan/ atau Pemerintah Provinsi yang perlu segera dilaksanakan; dan
- d. Memberit.ahukan dan/atau mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e, dapat dilakukan apabila :
- a. Masih dalam jenis belanja pada kegiatan yang sama;
- b. Tidak menambah dan/ atau mengurangi pagu anggaran dalam jenis Belanja. Berkenaan; dan
- c. Mendapat persetujuan Sekretaris daerah selaku Kctua TAPD.
- (3) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasaJ 4 huruf f, dapat dilaku.kan apabila:
- a. Masih dalam obyek belanja pada kcgiatan yang sama;
- b. Tidak menambah dan/ atau mcngurangi pagu anggaran dalam obyek Belanja Berkenaan; dan
- c. Medapat persetujuan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Oaerah yang bertindak Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (4) Pcrgeseran Anggaran scbagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf g, dapal dilakukan apabila :
- a. Masih dalam rincian obyck belanja pada kegiatan yang sama;
- b. Tidak menambah dan/ atau mengurangi pagu anggaran dalam rinciaan obyek Belanja Berkenaan; dan
- c. Mendapat pcrsetujuan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak Selaku Pcjabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKO).
BAB VI - TATA CARA PERGESERAlf AlfGGARAN Bagianl Tata cara pergeseran Anggaran di SKPD Pasal 6
Pasal 6
- ( 1) Kepala SKPD mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan dalam rangka efisiensi dan cfektifitas penggunaan anggaran.
- (2)
BAB VI - TATA CARA PERGESERAlf AlfGGARAN Bagianl Tata cara pergeseran Anggaran di SKPD Pasal 6
Pasal 8
Tata cara pergeseran anggaran di Sekretaris Daerah dilakukan dengan:
- a. memberikan disposisi kepada TAPD alas usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh Kepala SKPD;
- b. memimpin pembahasan usulan pergeseran anggaran yang tertuang dalam rancangan DPPA-SKPD bersama TAPD;
- c. memberikan persetujuan terhadap usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kelompok belanja dan kcgiatan yang sama; dan
- d. memberikan pertimbangan pergeseran anggaran yang diajukan oleh Kepala SKPD terhadap belanja yang bersifat strategis, darurat, mendesak dan prioritas yang dilaksanakan sebelum penetapan Perubahan APBD.
- e. menyiapkan surat permohonan pergeseran anggaran yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk kegiatan yang bcrsifat strategis, darurat, mendesak, prioritas dan/ atau karena adanya kctcntuan peraturan perundang-undangan, kebijakan Pemerintah/Pemerintah Provinsi dan atas pertimbangan TAPD yang dilaksanakan sebelum penetapan Perubahan APBD.
Bagian Keempat
Tata Cara pelaksanaan program dan kegiatan
BAB VI - TATA CARA PERGESERAlf AlfGGARAN Bagianl Tata cara pergeseran Anggaran di SKPD Pasal 6
Pasal 10
- ( 1) Dalam hal Pemerin tah Daerah perlu menganggarkan program dan kegiatan akibat adanya ketentuan peraturan pcrundang-undangan dan/ atau kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/ atau Pemerintah Daerah, dilakukan dengan mekanismc sebagai berikut:
- a. adanya kebijakan Pernerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau
- Pemerintah Daerah;
- b. SKPD terkait mengajukan usulan kepada Bupati disertai dokumen pendukung;
- c. dilakukan pembahasan usulan seperti yang tertuang dalarn DPPA oleh TAPD dibantu oleh Tim Aaistensi bersama SKPD;
- d. Bupati menyurati pimpinan DfRD untuk mendapatkan persetujuan;
- e. penganggaran dilaksanakan ## BAB VII
BAB VI - TATA CARA PERGESERAlf AlfGGARAN Bagianl Tata cara pergeseran Anggaran di SKPD Pasal 6
Pasal 11
Pengeluaran anggaran akibat pergeseran anggaran antar SKPD, antar program/kegiatan, dan antar jenis belanja yang bersifat strategis/ priorit.as/ mendesak dan/ at.au karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah, dapat dilaksanakan setelah Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD diundangkan.
BAB VIII - KETENTUAN TAMBAHAN Pasal 12
Pasal 12
- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dan dalam pasal 10 dilakukan dengan cara mengubah peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD setelan mendapat persetujuan DPRD sebagai dasar pelaksanaan.
- (2) Apabila DPRD belum memberikan persetujuan terhadap surat Bupati setelah 14 (empat be]as) hari terhitung sejak diterirnanya surat Bupati dimaksud maka Pemerintah Daerah dapat melakukan pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Anggaran yang mengalami perubahan berupa penambahan dan/ atau pengurangan akibat pcrgeseran harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD.
- (4) Penambahan dan/atau pengurangan akibat pergcseran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditampung dalam peraturan S Daerah Tentang Perubahan APBD, dan atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), apabila Pemerintah Daerah /. tidak melakukan perubahan APBD. "
..
BABIX
BAB VIII - KETENTUAN TAMBAHAN Pasal 12
Pasal 13
Peraturan Bupati ini muJai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah &lt;i Kabupaten Rote Ndao.

Penetapan: Diundangkan di B a pada tanggal :J.(: September 2016

Penandatangan: J'SEKRETARIS D RAH KABUPATEN ROTE NDAO, ~ ERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2016 NOMOR o~~o ONAS MATH S SELLY