PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 3 Tahun 1998 tentang IZIN PEMANFAATAN KAYU RAKYAT (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahul 1998 te'tang Pettyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang I(ehutanan l(epada Daerah, urllsall pengelolaan hutan rakyat/hutan milik diserahkan kepada Daerah Tingkat II;
- b' bahwa utrtuk tertibnya penebangan, pengangkutan clan pemasaran kayg clari hutan |akyat/hutan rnilik, perlu diaclakan pengaturan melalui penerbitan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana climaksud dalam hu1,rf a clan b, perlu mernbentuk Peraturan Daerah tentang Izin Pemanfaatan l(ayu Ral&lt;yat.
- Undang-Lurdang Nomor 12 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) tentang pembentukan Daerah otonom I(abupaten dalam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera Tengah sebagainrana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) teltang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tirrgkat II l. Tarrjung Jabr-rng;
- 2' Undarlg-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nornor. 1041
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang I(onservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3al\;
4. Undang-urrdang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l9g7 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahr,rn 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Repr"rblik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan I(euangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 72; Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3BaB);
7. Undang-r"urdang Nomor 41, Tahun 1999 tentang I(ehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
8. Undang-r,rndang Nomor 54 Tahr.rn 1999 tentang Pembentukan I(abupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, I(abupaten Muaro Jambi dan I(abupaten Tarljung Jabung Timur (Lembaran Negara Repr,rblik Indonesia Tahun 1999 Nonror 182; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembarar-r Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36; Tambahal Lembaran Negara Nornor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Leml'raran Negara Nomor 3294); tentang Perlindungan Hutan 1985 Nomor 39; Tarnbahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahtrn 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Lembaran Negara Nomor 3696); tentang Pendaftaran Tanah 1997 Nomor 59; Tambahan ll.
I
- ll" Peraturan Pemerintah Nomor 6l Tahun 1998 tentang Penr-erahan Sebagian Urusan Penterintah di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan I(eputusan Presiden (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 70);
14. Peraturau Menteri Negara Agraria/I(epala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 '['ahun 1997 tentang I(etentuan Pelaksanaan Peraturan Pernerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
- I 5. I(eputusan Gubernur I(epala Daerah Tingkat I Jambi Nomor 507 TahLrn 1999 tentang Petunjuk Pemberian Izin Pemanfaatan I(ayu Rakyat pada Tanah Milik/Flutan Rakyat.
Dengan persetujuan
DI]WAN PERWAI(ILAN RAI(YAT DAERAH I(ABUPATEN BATANG FIARI, MEMUTUSKAN:
\{crietapl&lt;nrt : PIj|(A1'URAN DAEP.AI{ TENTANG IZIN PEMANFAATAN I(AYU RA I(YAT.
Pasal 1
l)trlarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- L Daerah adalah Da.erah l(abupaten Batang Hari.
2. Pernerintali Daerah adalah Pemerintah l(abupaten Batang Hari.
3. I(epala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. Dinas l(ehutanan adalah Dinas I(ehutanan I(abr-rpaten Batang Hari.
5. I(epala Dinas Kehutanan adalah I(epala Dinas I(ehutanan Kabupaten Batang Hari.
2. 6' Htrtan Rakyat/Hutan Milik adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik, yang berada di luar kawasan hutan.
7. I(ayu Rakyat adalah ku)., baik kayu hasil budidaya maupun kayu alam yang turnbuh cli atas tanah yang dibebani hak milik.
8. Izirt Penianfaatan l(ayu Rakyat (IPI(R) adalah izin yang diberikan kepada perorangan, kelornpok tani atau badan hukum untuk menebang, tnengurnpulkan, mengangkut dan memasarkan kayu rakyat pada tanah rniIil&lt;/hutan rakyat.
9. Laporan llasil Produksi (LHP) Ifuyu Rakyat adalah laporan realisasi prodr.rksi kayu rakyat yang dibuat oleh peme gang izin dan telah disahkan oleh petugas kehutanan yang ditr"rnjuk untuk itu.
PROSES PENERBITAN IPKR
BAB II - PROSES PENERBITAN IPKR
Pasal 2
- ( I ) Setiap orang pribadi atau badan yang akan menebang, mengumpulkan, mengangkut dan memasarkan kayur rakyat pada tanah milik/hutan rakyat yang berada di wilayah I{abupaten Batang Hari harus mendapat IPI(R dari Bupati.
- (2 ) IPKR diterbitkan oleh l{epala Dinas l(ehutanan atas nama Bupati.
BAB II - PROSES PENERBITAN IPKR
Pasal 3
- ( t) IPKR diberikan pad,a tanah milik rakyat di luar kawasan hutan, dan apabila dieksploitasi tidak rnenirnbulkan darnpak negatif terhadap kelestarian linglcungan hidup.
- (2) tPKIt tersebut pada ayat (1) diberikan untuk luas tanah maksimum 100 Ha dengan jenis kayu dan volume sesuai potensi kayu hasil survei.
- (l) Masa berlakunya IPI(R selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang
BAB II - PROSES PENERBITAN IPKR
Pasal 4
- (l) Masa berlakunya IPI(R selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang
BAB II - PROSES PENERBITAN IPKR
Pasal 5
- a. photo copy bukti hak atas tanah dalam bentuk serlifikat atau surat-surat bul&lt;ti l&lt;epemilikan tanah lainnya;
- b. peta lokasi skala 1:10.000 dengan peta situasi sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) I(abupaten Batang Hari skala 1:250.000, diketahui oleh l(epala Desa dan Camat setempat;
- c. peruyataan rencana penanaman/pemanfaatan lahan yang akan dibuka.
- (.2) Apabila ticlak merniliki sertifikat atau surat-surat bukti kepernilikan tanah laittnya, triaka pernbr-rktian kepemilikan tanah dapat berupa pernyataan yang bersarlglir-rtan dan keterangan yang dapat dipercaya clari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkr,rngan masyarakat setempat yang tidak melnpunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkr-rtan sarnpai clerajat kedtla baik dalam kekerabatan vertikal rxallpun horizontal, yarlg menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik tanah tersebut.
- (3 ) Permohonan IPKR pada tanah negara di luar kawasan hutan, terlebih clahulu harus memperoleh izin prinsip pemanfaatan tanah dari Bupati.
- (l ) Selrelurn IPKR diterbitkan, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan/survei lapnngan oleh Petugas Dinas I(ehutanan bersama-sama dengan instansi terkait.
- Perneriksaan/survei lapangan meliputi : (l )
- a. letak lokasi dan status tanah milik/hutan rakyat;
- b. potensi kayu (inventarisasi);
- c. pernbuatan peta lokasi.
- Biaya perneriksaan/survei lapangan dibebankan kepada pemohon, dengan rincian sebagai berikut : (lt
- b. Biaya tlanspofiasi, konsumsi, carnping unit dan uang saku dalam rangka cruising/survei potensi kayr-r sebesar Rp. 1 1.000,- per Ha;
2. Iliaya penyusurlan laporan survei potensi kayu, pembuatan dan penggandaan peta lokasi sebesar Rp. 300.000,- per izin. C
BAB III - I{TWA.IIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IPI(R Pasal 6
Pasal 6
( t ) Pernegang IPI(R berkewajiban untuk :
- a. utentaati ketentuan penggunaan jalan angkutan;
- b. rnetrtaati lcetentuan administrasi yang berlaku dalam pengangkutan kayu rakyat;
- c. tnelunasi pungutan-pungutan yang diwajibkan sesuai ketentuau yang berlaku;
4. rnernprioritaskan hasil produksi industri lokal; d. IPI(R untuk pemenuhan bahan baku
5. mernbuat laporan hasil produksi ditcrbitkan; e. kayu setiap akhir bulan sejak IPI(R
- l. tttelal&lt;ukart penanaman kernbali pada areal yang telah dieksploitasi sesuai rellctllla penggunaan lahan yang dilarnpirkan pada permohonan IPI(R.
(:l ) Petriegarrg IPI(R dilarang :
- a. tnentindahtangankan IPI(R yang dimilikinya kepada pihak lain clalam bentuk apaplln;
- b. mengg-lnakan IPKR sebagai jarninan bairan baku pendirian atau perluasan in dr,rstt'i perkayuan ;
3. rnencbang dan mengeluarkan kayu di luar areal IPI(R;
4. rnengangkut kaylr keluar dari areal IPI(R tanpa dilengkapi dokumen artgkutan kayu yang sah; d.
5. rnelal&lt;ukar-r pembakaran limbah kayr-r pembukaan lahan; e
6. lxenggLrnakan alat berat dalam pengambilan kayu pada areal IPI(R, kecuali pada areal yang akan dilakukan tebang habis perkebunan f.
TATA USAFIA KAYU RAI(YAT
BAB IV - TATA USAFIA KAYU RAI(YAT
Pasal 7
I'elrtksanaan Tata usaha I(ayu Rakyat produksi IpKR dilakukan sesuai ketentuan yarrg berlaku.
BAB V
SANKSI
BAB IV - TATA USAFIA KAYU RAI(YAT
Pasal 8
- ( I ) IPKR dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
- a' pemegang IPKR tidak melaksanakan kewajiban dan atau tidak mematuhi larangan sebagaimana tersebut pada pasal 6;
- b. pemegang IPKR tidak melaksanakan kegiatan lapangan dalam jangka waktu satu bulan setelah IPKR diterbitkan.
- (2) Dalarn hal berraku ketentuan sebagairnana dimaksud pada ayat (r) huruf a, maka pemegang IPKR tidak diperkenankan rnelanjutkan kegiatan penebangan.
- (3) Pelanggaran di bidang eksploitasi dan Tata usaha I{ayu dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
KETENTUAN PENTUTUP
BAB VI - KETENTUAN PENTUTUP
Pasal 9
I'l.l-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang nretrgenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui I(eputusan Bupati.
BAB VI - KETENTUAN PENTUTUP
Pasal 10
Per'turan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Penetapan: Diundangkan di Muara Bulian pada tanggal 23 Maret 2000. LEMBARAN DAERAH KABTIPATEN BATANG FIAzu TAHLIN 2OOO NOMOR 3.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
## NOMOR 3 TAHUN 2OOO TENTANG
## IZIN PEMANFAATAN KAYU RAKYAT
## I. PENJELASAN UMLM
Hutan sebagai kekayaan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus dikelola, dilindungi dan dirnanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat, bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang I(ehutanan, hutan di Indonesia digolongkan ke dalam hutan negara dan hutan hak. Hutan negara ialah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah, sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah menurut ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, seperti hak milik, hak guna usaha dan hak pakai. Hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim disebut hutan rakyat atau hutan milik.
Urusan pengelolaan hutan rakyat telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang l(ehutanan I(epada Daerah. Guna menjarnin terselenggaranya pengelolaan hutan rakyat secara lestari dan berkesinambungan, khususnya dalam kegiatan penebangan, pengangkutan dan pemasaran kayu dari hutan rakyat, maka perlu diadakan pengaturan melalui penerbitan Izin Pemanfaatan I(ayu Rakyat (IPKR).
Pemberian IPKR pada tanah milik selain dapat memberikan manfaat bagi pemilik tanah berupa penerimaan dari hasil penjualan kayu dan mempermudah pembukaan lahan untuk perkebunan, juga dapat mendukung pro$am pemerintah dalam hal pemanfaatan tenaga kerja dan pencegahan gangguan asap akibat pernbakaran limbah pembukaan lahan, sefia
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Cukup jelas
Pasal2
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Ayat (1) Cukup jelas. IPKR dengan sistem tebang habis tidak dapat diberikan pada tanah milik yang berada pada "kawasan perlindungan setempat" yaitu; sempadan sungai, sempadan sekitar danau/waduk dan kawasan sekitar mata air sebagaimana diatur dalarn pasal 16, pasal 18 dan pasal 20 l(eputusan Presiden Nomor 32 Tahur 1990 tentang Pengelolaan I(awasan Lindung. ## Ayat (2) Pemb