Unknown Unknown Nomor - Tahun 2003 tentang STANDAR KOMPETENSI JABATAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang bahwa dalam rangka menjamin objektifitas dan kualitas Jabatan, Sipil
- a. pengangkatan Aparatur Sipil Negera dalam diperlukan Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Negara;
- b. bahwa Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan.
Mengingat 1.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 · ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan . . .
Menetapkan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6036);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2008;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063);
7. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 166 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 166);
8. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN LINGKUP PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Organisasi . . .
1tl'
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Perrierin tah Dae rah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Sekretariat KORPRI, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga lain.
8. Pegawai Negeri Sipil/ atau Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin, yang selanjutnya disebut PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin.
9. Standar Kompetensi Jabatan adalah Persyaratan Kompetensi Manajerial minimal yang harus dimiliki seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan pe:rjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji ## BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP STANDAR KOMPETENSIJABATAN
Bagian Kesatu Maksud.dan Tujuan
Pasal 2
- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menyusun Standar Kompetensi Jabatan di instansi masing-masing.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar setiap instansi dapat menyusun Standar Kompetensi Jabatan di instansi masing-masing.
Bagian Kedua Ruang Lingkup
Pasal 3
Ruang lingkup Standar Kompetensi Jabatan terdiri dari:
- a. pembentukan dan Tugas tim penyusunan Standar Kompetensi Jabatan dengan pendekatan kompetensi manajerial;
- b. prosedur penyusunan Standar Kompetensi Jabatan dengan pendekatan kompetensi manajerial; dan
- c. penilaian kompetensi dengan pendekatan kompetensi manajerial.
BAB ...
ti
5
PEMBENTUKAN DAN TUGAS TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL
I
BAB III - PEMBENTUKAN DAN TUGAS TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL
Pasal 4
- (1) Pembentukari Tim Penyusun Standar Kompetensi Manajerial, meliputi:
- a. untuk kelancaran penyusunan standar kompetensi manajerial di setiap instansi, pejabat Pembina Kepegawaian daerah membentuk Tim Penyusun Standar Kompetensi Manajerial, yang selanjutnya disingkat TPSKM;
- b. TPSKM dibentuk paling rendah pada unit eselon II OPD Kabupaten;
- c. TPSKM mempunyai tugas mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis data dan informasi yang diperlukan dalam rangka penyusunan Standar Kompetensi Manajerial;
- d. hasil penyusunan kompetensi manajerial dihimpun oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Standar Kompetensi Manajerial Instansi yang bersangkutan.
- e. hasil penyusunan kompetensi manajerial di setiap jenjang eselon II dihimpun oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Standar Kompetensi Manajeri.al yang bersangkutan.
- f. syarat Keanggotaan TPSKM, adalah sebagai berikut:
1. menduduki jabatan struktural paling rendah Eselon IV atau setara yang secara fungsional menangani kepegawaian;
2. pendidikan paling rendah Strata 1 (S-1) atau yang sederajat;
3. telah mengikuti bimbingan teknis dan/ atau mampu melakukan analisis kompetensi jabatan
BAB III - PEMBENTUKAN DAN TUGAS TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL
Pasal 5
Prosedur Penyusunan Standar Kornpetensi Manajerial tercanturn dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BABY

## PENILAIAN KOMPETENSI PNS

## Pasal 6

- (1) Penilaian kornpetensi dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yang dapat dijadikan bukti yang rnenunjukan apakah pemegang jabatan atau calon pemegang jabatan memenuhi atau tidak memenuhi kompetensi minimal yang dipesyaratkan untuk melaksanakan tugas jabatan.
- (2) Motede, Prosedur, dan h~l yang terkait dengan penilaian kompetensi ASN akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

## BABY

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan pengembangan dan penetapan Standar Kompetensi Manajerial berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Aparatur Sipil Negara, Pejabat Pembina Kepegawaian agar menyampaikan basil penyusunan standar Kompetensi Manajerial di lingkunganya masing-masing kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Standar kompetensi jabatan Struktural Aparatur Sipil Negara yang disusun sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini berdasarkan Keputusan Kepala BKN Nomor 46A Tahun 2003 masih dapat digunakan sampai dengan dilakukan penyempumaan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB . . .

,,.

BABV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.


Ditetapkan di Pangkalan Balai pada tanggal ~'i ~f~fl1,f 6(r2017

~Plt. BUPATI BANYUASIN,f-

/?

S. A. SUPRIONO

Diundangkan di Pangkalan Balai pada tanggal ~~ S(\_ ytrW\ ij ( r 201 7 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN,


BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR I U1

v

?t,~

~(l)

\~~l, )\;) ..

/

I II 1. o-m . urb