Unknown Unknown Nomor 12 Tahun 2003 tentang PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA KONFERENSITINGKAT TINGGI ASEAN Kt:-!) PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA, a. bahwa pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEANkc-B, tanggal 4 - 5 Nopember 2002 di Phnom Penh, Kamboja, Indonesia telah ditetapkan sebagai Ketua Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-B dan Ketua ASEANStanding Committee (ASC) pcriode Juni 2003 sarnpai dengan juni 2004; - b. bahwa dengan rnenjadi Ketua Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-B dan Ketua ASC,l'cmcrintah Indonesia mcmpunyai tanggung jawab terhadap pelaksanaan Konfercnsi Tingkat Tinggi ASEAN ke-B yang akan disclcnggarakan di Bali puda tanggal 7 -8 Oktober Z003; . - c. bahwa untuk mempersiapkun dan menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalarn huruf b, perlu dibentuk Panitia Nasional Konferensi Tingkut 'l'inggi ASEAN Ke-D; (berlaku 18 Maret 2003)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
BARAP KEMBALI
SUB BAGlAN DOKUMENTASI UMUM BIRO UMUM - SETKAB
PRLSIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPlITUSAN PRESIDl:N REPUBLIKINDONES]A
NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG
PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA KONFERENSITINGKAT TINGGI ASEAN Kt:-!)
PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA,
a. bahwa pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEANkc-B, tanggal 4 - 5 Nopember 2002 di Phnom Penh, Kamboja, Indonesia telah ditetapkan sebagai Ketua Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-B dan Ketua ASEANStanding Committee (ASC) pcriode Juni 2003 sarnpai dengan juni 2004;
- b. bahwa dengan rnenjadi Ketua Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-B dan Ketua ASC,l'cmcrintah Indonesia mcmpunyai tanggung jawab terhadap pelaksanaan Konfercnsi Tingkat Tinggi ASEAN ke-B yang akan disclcnggarakan di Bali puda tanggal 7 -8 Oktober Z003; .
- c. bahwa untuk mempersiapkun dan menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalarn huruf b, perlu dibentuk Panitia Nasional Konferensi Tingkut 'l'inggi ASEAN Ke-D;
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan KcernpatUndang-Undang Dasar 1945;
MEMUl'USKAN :
KEPUTUSAN PRESlDEN TENfANG PANITIA NASI0NAL PENYELENGGARAKONFERENS]TINGKATTINGGI ASEANK£-9.
Pasal 1
PRE$IDCN REPUBLIK INDONESIA
-2
-
l'asal
1
- (1) Membentuk l'anitia Nusional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi ASl:AN Ke-~), yang selanjutnya dalam Keputusan Presidcn ini discbut Pnuitia Nasional.
- (2) Fanitia Nasion:!1 berkcdudukan di lbukola Negara Republik Indonesia.
l'asal Z
- (1) Panitia Nasionul mempunyai tugas
:
1. Mengadakan pcrsiapan dan penyelenggaraan kegiatan Konferensi Tingkat 'l'inggi (Kl'T) ASEAN ke-D di Bali pada tanggal 7 -8 Oklober 2003 dengan scbaik-baiknya, sehingga dapat berjalan dengan arnan, lancar dan tertib. 8
2. Bekerjasama dengan negara lain, organisasi internasional dan badan-badan lain untuk kelancaran pcnyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
3. Menyusun dan menyiapkan rencana anggaran penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalarn angka 1.
- (2) Dalam rnelaksanakan tugasnya, Panitia Nasional bertanggung jawab kepada Presiden.
rasal 3
Pasal 2
Dalam melaksanakan tugasnya sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 2, Panitia Nasional dapat rnengikutsertakan, bekerja sarna, dan/atau berkoordinasi dengan Departerucn, Lembagn Pernerintah Non Departemen, Instansi Pemerintah, dan pihak lain ynugdianggap perlu.
Pasal 4
MEMUl'USKAN :
KEPUTUSAN PRESlDEN TENfANG PANITIA NASI0NAL PENYELENGGARAKONFERENS]TINGKATTINGGI ASEANK£-9.
PRE$IDCN REPUBLIK INDONESIA
-2
-
l'asal
1
- (1) Membentuk l'anitia Nusional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi ASl:AN Ke-~), yang selanjutnya dalam Keputusan Presidcn ini discbut Pnuitia Nasional.
- (2) Fanitia Nasion:!1 berkcdudukan di lbukola Negara Republik Indonesia.
l'asal Z
- (1) Panitia Nasionul mempunyai tugas
:
1. Mengadakan pcrsiapan dan penyelenggaraan kegiatan Konferensi Tingkat 'l'inggi (Kl'T) ASEAN ke-D di Bali pada tanggal 7 -8 Oklober 2003 dengan scbaik-baiknya, sehingga dapat berjalan dengan arnan, lancar dan tertib. 8
2. Bekerjasama dengan negara lain, organisasi internasional dan badan-badan lain untuk kelancaran pcnyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
3. Menyusun dan menyiapkan rencana anggaran penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalarn angka 1.
- (2) Dalam rnelaksanakan tugasnya, Panitia Nasional bertanggung jawab kepada Presiden.
rasal 3
Dalam melaksanakan tugasnya sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 2, Panitia Nasional dapat rnengikutsertakan, bekerja sarna, dan/atau berkoordinasi dengan Departerucn, Lembagn Pernerintah Non Departemen, Instansi Pemerintah, dan pihak lain ynugdianggap perlu.
\
PRE';tDEN REPUBLIK INDONESIA
- ~-
!'asal 4
- (1) Susunan kcanggotaan I'unitia Nasional adalah scbagai berikut :
5. Ketua dan Wakil Kctua Bidang Materi Persidangan,
6. Ketua dan Wakil Kctua Bidang Acara dan Pcrsidangan.
7. Ketua dan Wakil Kctua Bidang Media dan l lumas.
8. Ketua dan Wukil Ketua Bidang Pengamanan.
9. Ketua dan Wakil Ketua Bidang Protokol dan Konsuler.
10. Ketua dan Wakil Ketua Bidang Akomodasi d:.~nDukungan Logistik.
11. Ketua dan Wakil Ketua Bidang Administrasi dan Keuangan.
- (2) Ketua clan Wakil Ketua Bidang sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden lersendiri.
4. Wakil Sekretaris
2. WakilKctua
- Sekretaris Negara.
- Sekretaris jendcral Departernen Luar Negeri,
- Deputi Sekrctaris Negara Bidang Adrninistrasi.
3. Sekretaris
- Menteri Luur Negeri.
1. Keiliu
Pasal 5
- (1) Panitia Nasional dalarn melaksanakan tugasnya didampingi oleh Steering Committee yang terdiri dari :
1. Menteri Negara Koordinator Bidang Polilik dan Kearnanan.
2. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonornian.
3. Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat,
4. Menteri Keuangan.
5. Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
'""
6. Menteri Pertanian.
7. Menteri Kehutanan.
8. Menleri Energi dan Sumber Daya Mineral.
9. Meriteri Perhubungan.
10. Menteri Kelautan dan Perikanan.
11. Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata.
12. Menteri Negara Riset dan Teknologi.
13. Menteri Negara Lingkungan Hidup.
14. Panglima Tentara Nasional Indonesia.
15. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
16. KepaJa Badan Intelijen Negara.
17. Gubernur Bali.
- (2) Steering Committee sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas memberikan saran dan pertirnbungan kepada Panitia Nasional.
- (3) Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Kearnanan bertindak sebagai koordinator Steering Committee.
Pasa16
Untuk kelancaran dan efektivitas pelaksanaun tugns schari-hari :
1. Ketua dan Wakil Ketua :
- a. Bidang Materi Persidangan;
- b. Bidang Acara dan Persidangan; dan
- c. Bidang Media dan Huruas,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (I) mernperhatikan arahan teknis Ketua Panitia Nasional.
,
!
2. Ketua dan WakiJ Ketua
:
- a. Bidang Pengarnanan;
- b. Bidang Protokol dan Konsuler;
- c. Bidang Akomodasi dan Dukungan Logistik; dan
- d. Bidang Administrasi dan Keuangan,
sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 4 ayat (1) mernperhatikan arahan teknis Wakil Ketua Panitia Nasional.
Pasal 7
Panitia Nasional dibantu oleh sebuah Sekretnriat Panitia Nasional yang secare ex officio dipimpin oleh Sekretaris dan Wakil Sekreta ris.
I'asal S
Segala pembiayaan yang diperlukan bagi Panilia Nusional untuk pelaksanaan kegiatan Konferensi Tingkat Tingg] (K'Ff') ASl:AN ke - D dibebankan pada Anggaran Pendapatan dun Bclanja Negara Sekretariat Negara Tahun Anggaran 2003.
rasal9
Panitia Nasional menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan k'TTASEANke-9 kepada l'residcn.
rasal 10
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi peluksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan olch Kctua Panilia Nasional.
...
,
·
-
Pasal 11
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditctapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2003 PRESIDENREPUBLIKINDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUrRJ