PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 11 Tahun 2014 tentang KAWASAN TANPA ROKOK (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat :
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAROS,
Menimbang
- a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Maros, diperlukan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat;
- b. bahwa merokok adalah kebiasaan yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, maka Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
SALINAN
- Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 07);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 12).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS
dan
BUPATI MAROS
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Maros.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Kabupaten Maros.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sebagimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
9. Produk tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
10. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum , nicotiana rustica , dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
11. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
12. Perokok aktif adalah orang yang secara langsung menghisap asap rokok.
13. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
14. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam Kawasan Tanpa Rokok.
15. Asap Rokok Orang Lain (AROL) adalah asap yang keluar dari rokok yang menyala atau dari produk tembakau lain yang biasanya dengan kombinasi asap rokok yang dihembuskan oleh perokok.
16. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
17. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.
18. Tempat kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan kompensasi normal (gaji/upah) termasuk tempat lain yang dilintasi oleh pekerja di Kawasan Tanpa Rokok.
19. Tempat atau gedung tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
20. Kendaraan angkutan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
21. Tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
22. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
23. Pimpinan lembaga adalah pengelola, manajer, pimpinan, penanggung jawab, dan pemilik pada Kawasan Tanpa Rokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
24. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
25. Tim Pengawas, yang selanjutnya disebut tim adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau anggota masyarakat yang ditunjuk oleh Bupati yang mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok;
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang ## BAB II PENGERTIAN, ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu Pengertian
Pasal 2
Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk melakukan kegiatan :
- a. merokok;
- b. memproduksi;
- c. menjual;
- d. mengiklankan, dan/atau
- e. mempromosikan produk tembakau.
Bagian Kedua Asas
Pasal 3
Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berasaskan:
- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan;
- c. kemanfaatan umum;
- d. keterpaduan;
- e. keserasian;
- f. kelestarian dan keberlanjutan;
- g. partisipatif;
- h. keadilan;
- i. transparansi dan akuntabilitas.
Bagian Ketiga
Tujuan
Pasal 4
Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk:
- a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
- e. untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. untuk mencegah perokok pemula.
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu Perorangan
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5
- (1) Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok.
- (2) Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan.
- (3) Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 6
Setiap orang dilarang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, kecuali diatur lain dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Lembaga dan/atau Badan
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7
- (1) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib melarang orang merokok di Kawasan Tanpa Rokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada tempat umum dan tempat kerja yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib menyediakan tempat khusus merokok.
- (3) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib memasang tandatanda dilarang merokok atau pengumuman yang dapat berupa pamflet dan/atau audio visual di Kawasan Tanpa Rokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Pimpinan lembaga dan/atau badan berhak untuk:
- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melarang semua orang untuk merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya baik melalui tanda-tanda atau media yang mudah dimengerti;
- c. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, dan persyaratan tandatanda dilarang merokok diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 8
- (1) Daerah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tempat umum;
- b. tempat kerja;
- c. tempat ibadah;
- d. tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
- e. angkutan umum;
- f. tempat proses belajar mengajar;
- g. tempat pelayanan kesehatan; dan
- h. sarana olahraga .
Bagian Kesatu Tempat Umum
BAB IV - KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 9
- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a seperti pasar modern, pasar tradisional, tempat wisata, tempat hiburan, hotel dan restoran, taman kota, tempat rekreasi, halte, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, dan bandar udara, kecuali pada tempat khusus untuk merokok.
- (2) Tempat umum yang tertutup adalah tempat atau gedung tertutup sampai batas kucuran air dari atap paling luar.
- (3) Tidak termasuk larangan bagi setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta lembaga dan/atau badan untuk menjual, dan/atau membeli, mempromosikan, mengiklankan, produk rokok di dalam tempat atau gedung tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bagi lembaga dan/atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mempromosikan dan mengiklankan produk rokok wajib mempunyai izin sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagian Kedua Tempat Kerja
BAB IV - KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 10
- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b yang meliputi perkantoran pemerintah dan swasta, serta industri, kecuali pada tempat khusus untuk merokok.
- (2) Setiap orang, lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b yang meliputi perkantoran pemerintah dan swasta, serta industri.
- (3) Tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah di tempat dan/atau gedung tertutup sampai batas kucuran air dari atap paling luar.
BAB IV - KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 11
Orang dan/atau lembaga dan/atau badan yang menjual rokok di tempat umum yang tertutup dan/atau di tempat kerja pada Kawasan Tanpa Rokok dilarang memperlihatkan secara jelas jenis dan produk rokok tetapi dapat ditunjukkan dengan tanda tulisan 'disini tersedia rokok'.
Bagian Ketiga Tempat Ibadah
BAB IV - KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 12
- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c yang meliputi masjid/mushola, gereja, vihara, klenteng, dan pura.
- (2) Setiap orang, lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c yang meliputi masjid/mushola, gereja, vihara, klenteng, dan pura.
- (3) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sampai batas kucuran air dari atap paling luar.
Bagian Keempat
Tempat Bermain dan/atau Berkumpulnya Anak-Anak
BAB IV - KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 13
- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d yang meliputi kelompok bermain, penitipan anak, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Taman Kanak-Kanak.
- (2) Setiap orang, lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d yang meliputi kelompok bermain, penitipan anak, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Taman Kanak- Kanak.
- (3) Tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah di tempat atau gedung tertutup dan/atau areal sampai batas pagar terluar.
Bagian Kelima Angkutan Umum
BAB IV - KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 14
- (1) Setiap orang dilarang merokok di angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e seperti bus umum, kereta api, angkutan kota, termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan.
- (2) Setiap orang, lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e seperti bus umum, kereta api, angkutan kota, termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan.
- (3) Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah di dalam kendaraan angkutan umum.
Bagian Keenam Tempat Proses Belajar Mengajar
BAB IV - KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 15
- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f seperti sekolah, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar, dan kursus.
- (2) Setiap orang, lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f seperti sekolah, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar, dan kursus.
- (3) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah di tempat atau gedung tertutup sampai batas luar pagar area proses belajar mengajar.
Bagian Ketujuh Tempat Pelayanan Kesehatan
BAB IV - KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 16
- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g yang meliputi rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), balai pengobatan, posyandu, dan tempat praktek kesehatan swasta.
- (2) Setiap orang, lembaga dan/atau Badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g yang meliputi rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, posyandu, dan tempat praktek kesehatan swasta.
- (3) Tempat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah di tempat atau gedung tertutup sampai batas luar pagar area sarana kesehatan.
Bagian Kedelapan Sarana Olahraga
BAB IV - KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 17
- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h yang meliputi sarana olah raga dan tempat olah raga, kecuali pada tempat khusus merokok.
- (2) Setiap orang, lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h yang meliputi sarana olah raga dan tempat olah raga.
- (3) Sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah di tempat atau gedung tertutup sampai batas luar pagar area sarana olahraga.
- (4) Tempat olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lapangan olah raga atau tempat terbuka atau tertutup yang dipergunakan untuk kegiatan olah raga.
- (5) Sarana olahraga dan tempat olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan peningkatan prestasi olah raga, khusus untuk pemasangan iklan dan promosi diatur oleh Peraturan Bupati.
PEMBINAAN
BAB V - PEMBINAAN
Pasal 18
- (1) Bupati melakukan pembinaan umum atas:
- a. perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya rokok;
- b. terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;
- b. koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh agama;
- c. memotivasi dan membangun partisipasi serta prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye Kawasan Tanpa Rokok;
- d. merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok;
- e. bekerja sama dengan badan-badan atau lembaga-lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.
BAB V - PEMBINAAN
Pasal 19
- (1) Pembinaan dilakukan dalam upaya mengarahkan pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok untuk mengefektifkan tempat-tempat yang dimiliki atau dikelola oleh lembaga dan/atau badan agar benar-benar bebas dari asap rokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. kunjungan ke lokasi Kawasan Tanpa Rokok;
- b. melakukan pembinaan kepada pemilik, pengelola, manajer, pimpinan, dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok.
BAB V - PEMBINAAN
Pasal 20
- (1) Bupati membentuk tim untuk melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Tim mempunyai kewenangan untuk memasuki Kawasan Tanpa Rokok baik siang maupun malam atau selama jam kerja maupun di luar jam kerja untuk melakukan supervisi pelaksanaan Peraturan Daerah.
- (3) Tim dalam melakukan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu memberitahukan maksud dan tujuannya kepada pimpinan lembaga dan/atau badan kecuali inspeksi mendadak.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim berkoordinasi dengan pimpinan lembaga dan/atau badan.
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BAB VI - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 21
- (1) Bupati menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengawasan dan pengendalian Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (3) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
BAB VI - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 22
Setiap pimpinan lembaga dan/atau badan wajib dan bertanggung jawab melaksanakan pengendalian di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok sesuai kewenangannya.
PERAN MASYARAKAT
BAB VII - PERAN MASYARAKAT
Pasal 23
- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk bertanggung jawab dan berperan dalam terbentuknya dan terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Masyarakat berperan aktif untuk mengatur Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing.
BAB VII - PERAN MASYARAKAT
Pasal 24
Peran masyarakat dapat dilakukan secara:
perorangan;
- b. kelompok;
- c. badan hukum;
- d. badan usaha;
- e. lembaga; dan
- f. organisasi.
BAB VII - PERAN MASYARAKAT
Pasal 25
Peran masyarakat diarahkan untuk:
- a. menggunakan hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat agar terlindungi dari asap rokok orang lain;
- b. ikut memfasilitasi dan membantu pejabat yang berwenang dalam mengawasi terlaksananya Kawasan Tanpa Rokok.
BAB VII - PERAN MASYARAKAT
Pasal 26
Peran masyarakat dilaksanakan melalui:
- a. saran, pendapat, pemikiran, usulan, dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok;
- b. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dalam penyuluhan, serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- c.
BAB VII - PERAN MASYARAKAT
Pasal 27
Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan wajib menyebarluaskan informasi yang berkenaan dengan keterlibatan masyarakat dalam terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.
Bagian Pertama Umum
BAB VIII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 28
- (1) Setiap orang, lembaga, dan/atau badan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), dan Pasal 17 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pembekuan dan/atau pencabutan izin;
- b. denda adminsitratif ;
- c. sanksi polisional.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. pemberian teguran tertulis pertama;
- b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
- c. pemberian teguran tertulis ketiga;
- d. penindakan atau pelaksanaan sanksi polisional dan/atau pencabutan izin.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibayarkan langsung ke rekening Kas Umum Daerah setelah mendapat
- penetapan dari pengadilan.
- (5) Sanksi polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penyegelan.
Bagian Kedua Teguran
BAB VIII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 29
- (1) Setiap orang, pimpinan lembaga dan/atau badan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (4), Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), dan Pasal 17 ayat (2) dan sudah diberikan peringatan lisan, dikenakan sanksi teguran tertulis yang dilaksanakan 3 (tiga) tahapan masing-masing tahapan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. teguran tertulis pertama memuat antara lain:
1. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
2. kewajiban yang harus dilaksanakan;
3. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan.
- b. teguran tertulis kedua memuat antara lain:
1.
BAB VIII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 30
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenakan denda administratif paling sedikit Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap kali pelanggaran.
Paragraf 2 Lembaga
BAB VIII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 31
Setiap pimpinan lembaga pada Kawasan Tanpa Rokok yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dikenakan denda administratif paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan/atau penyegelan.
Paragraf 3 Badan
BAB VIII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 32
- (1) Setiap pimpinan badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenakan denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan perampasan barang bukti berupa alat promosi.
- (2) Barang bukti perampasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Pemerintah Daerah untuk dimusnahkan.
Paragraf 4 Pembayaran Denda Administratif
BAB VIII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 33
- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 dibayarkan langsung ke rekening Kas Daerah setelah ditetapkan oleh hakim sidang Pengadilan Negeri Maros.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
KETENTUAN PIDANA
BAB IX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 34
- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 17 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap pimpinan lembaga yang melanggar ketentuan Pasal 31 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) minggu atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Setiap pimpinan badan yang melanggar ketentuan Pasal 32 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) minggu atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah pelanggaran.
- (5) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), baik berupa tindak pidana kejahatan dan/atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi, badan atau pihak lain, atau mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
SANKSI BAGI APARAT
BAB X - SANKSI BAGI APARAT
Pasal 35
Aparat yang berwenang yang tidak mengawasi Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PENYIDIKAN
BAB XI - PENYIDIKAN
Pasal 36
- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hak tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi Penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 37
- (1) Sebelum pelaksanaan sanksi terhadap Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Bupati melaksanakan pembinaan secara terus menerus yang dilaksanakan oleh tim.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XIII - PENUTUP
Pasal 38
Hal-hal yang belum diatur dalam Paraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Paraturan Bupati.
BAB XIII - PENUTUP
Pasal 39
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Penetapan: Ditetapkan di Maros pada tanggal

Penandatangan: BUPATI MAROS, ## M. HATTA RAHMAN

Penetapan: Diundangkan di Maros pada tanggal

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH, ## BAHARUDDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2014 NOMOR

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM &amp; PERUNDANG-UNDANGAN ## AGUSTAM,S.IP,M.Si Pangkat : Pembina TK.I (IV/b) Nip : 19730820 199202 1 001 NOREG . PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN : 8 TAHUN 2014