PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA | Nomor L5 Tahun 2014 tentang URAIAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN MINAHASA UTARA BUPATI MINAHASA UTARA, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan. Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,! Perikanan dan i Pelaksana
2. Kehutanan, Satuan Polisi Pamong Prajaj dan Harian Badan Narkotika Kabupaten Minahasa Utara, maka dipandang perlu penjabaran tugas dan fiingsi Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara; \
I
j
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupari Minahasa Utara tentang Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara;
1. Undang-Undang Nornor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokjpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesi^. Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Propin^i Sulawesi Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negar Nomor 4343);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubab terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran i Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59j Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); '
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan! Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik; Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); i j
3. i 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran! i Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia j Nomor 3547)! i ' sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); b
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009^ 2003 tentang Pemberhentian
tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); !
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia i Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
2. i 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik" Indonesia Nomor 4741);
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999;tentang Rumpuji Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor j57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; ·
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ;64 Taliun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 20ill I tentang Pedoman Jabatan Fungsional Urnum di Lingkungan Pemerintah Daerah; | !
14. Peraturan Daerah Kabupaten Minahas^ Utara Nomqr 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Peneiitian dan Pengembangan, Lembagta. Teknis Daerah, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,
Menetapkan
:
Perikanan dan Kehutanan, Satuan Polisi Pamong Praja dap i Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Minahasa Utara.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN MINAHASA UTARA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara;
,'
j
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahask Utara; i
3. Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa Utara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
5. Inspektorat Kabupaten adalah aparat pengawas internal yan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah; i
6. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara;
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pelaksana pengawasan / pemeriksaan.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2
Inspektorat Kabupaten terdiri dari :
- 1) Inspektur.
- 2) Sekretaris, membawahkan :
- a. Sub Bagian Perencanaan
- b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
- c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- 3) Inspektur Pembantu Wilayah I.
- 4) Inspektur Pembantu Wilayah II.
- 5) Inspektur Pembantu Wilayah III.
- 6) Inspektur Pembantu Wilayah IV.
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu Tugas
BAB III - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3
Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadajp pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
'
i
Bagian Kedua Fungsi
:-
BAB III - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Inspektorat mempunyai fungsi : a. perencanaan program pengawasan; . |
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
\
- c. pengawasan kinerja, pemeriksaan, pengUsutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu Inspektur
*
BAB IV - URAIAN TUGAS
Pasal 5
Inspektur mempunyai tugas :
- a. merumuskan kebijakan program pengawasan di daerah;
!
- b. melaksanakan penyusunan perencjanaan prograin pengawasan;
- c. memfasilitasi pelaksanaan pengawasan di daerah;
- d. melakukan pengawasan kinerja, pemeriksaan, pengusutaiji, pengujian dan penilaian pengawasan di daerah; !
- e. melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa; i
- f. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
j
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah. !
f
j
Bagian Kedua Sekretariat
BAB IV - URAIAN TUGAS
Pasal 6
- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan jbahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua tmsur di lingkungan inspektorat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana. dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencan'a program kerja pengawasan;
- b. penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan^
|
laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- c. penyusunan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- d. penyusunan, inventarisasi dan koordinasi data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga.
- (3) Dalam menyelenggarakan kegiatannya, Sekretariat dipimpih oleh seorang Sekretaris. j
- (4) Sekretariat membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :
i
- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Evaluasi dan pelaporan;
- c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
i-'
BAB IV - URAIAN TUGAS
Pasal 7
- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :
- a. menyusun perencanaan teknis program dan kegiatan;
j
j
- b. menganalisis pembiayaan program dan kegiatan;
i
j
- c. melakukan koordinasi penyusunan perencanaan i program dan kegiatan; \ '
- d. melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian dark statistik serta penyajian bahan perumusan program dan rencana kegiatan;
- e. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); !
- f. mengidentifikasi masalah yang timbul; !
j
- g. melaksanakan evaluasi kegiatan dan jnelaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris. ;
- (2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
j
- a. menyusun perencanaan teknis program dan kegiatan;
i
- b. melaksanakan evaluasi kegiatan pengawasan dan menyusun laporan kegiatan pengawasan;
- c. melakukan administrasi pengaduan ma^yarakat;
j
- i d. inventarisasi hasil pengawasan dan menyusun statistik^
hasil pengawasan;
:
- e. membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat;
- f. melaksanakan evaluasi kegiatan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bagian Administrasi dan Umum, mempunyai tugas :
- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi surat-menyural:;
- b. pengelolaan administrasi, rjemeliharaan barang inventaris, barang cetakan dan benda berharga;
- c. pengelolaan dan pelayanan kearsipan;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga Inspektorat;
.
- e. pengelolaan urusan kepegawaian, menyangkut Daftar Nominatif, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), kesejahteraan pegawai dan disiplin pegawai;
- f. pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan;
- g. melaksanakan pembuatan daftar gaji pegawai;
- h. melaksanakan pernbayaran gaji/tunjangan pegawai;
- i. melakukan koordinasi dalam hal penerimaan maupuh pengeluaran keuangan;
- j. melakukan kegiatan pengelolaan keuangan mengen^i intensifikasi penerimaan, efisiensi dan efektifitas pengeluaran dan pertanggung jawaban keuangan;
- k. melaksanakan tugas yang berkaitan dengan keuangan;
1. melaksanakan evaluasi kegiatan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris
- (6) Dalam melaksanakan tugas, masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
»
Bagian Ketiga
Inspektur Pembantu
BAB IV - URAIAN TUGAS
Pasal 8
- (1) Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanalcan i pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan 1 daerah dan kasus pengaduan^ |
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi :
3. , a. pengusulan program pengawasan di wilayah;
i
- b. koordinasi pelaksanaan pengawasan;
;
- c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusah pemerintahan daerah; \
- d. pengawasan kinerja, pemeriksaan, pengusutari, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- (3) Inspektur Pembantu terdiri dari :
- a. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- b. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
- (4) Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memiliki wilayah kerja pembinaan dah pengawasan pada :
- 1) Sekretariat Daerah;
\
- 2) Sekretariat DPRD;
- 3) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- 4) Dinas Kesehatan;
- 5) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
i
- 6) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- 7) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
i
!
- 8) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- 9) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 10) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah!;
- 11) Perusahaan Daerah Klabat;
- 12) Kecamatan Kauditan;
- 13) Kecamatan Kema;
- (5) Inspektur Pembantu Wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memiliki wilayah kerjja pembinaan dap pengawasan pada :
- 1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan In;formatika;
- 2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 3) Dinas Pekerjaan Umum;
- 4) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 5) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- 6) Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah;
- 7) Badan Ketahanan Pangan;
- 8) Sekretariat Korpri;
- 9) Perusahaan Daerah Air Minum;
- 10) Kecamatan Kalawal;
- 11) Kecamatan Airmadidi;
- 12) Kecamatan Talawaan.
- (6) Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksu pada ayat (3) huruf c memiliki wilayah kerja pembinaan dah pengawasan pada : , f
- 1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- 2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 3) Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan;
- 4) Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah;
- 5) Badan Penanaman Modal;
;
- 6) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan ! Kehutanan;
- 7) Satuan Polisi Pamong Praja;
- 8) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
- 9) RSUD Maria Walanda Maramis;
5. 10)Satuan Polisi Pamong Praja
- 11) Kecamatan Dimembe;
- 12) Kecamatan Wori;
- (7) Inspektur Pembantu Wilayah IV sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d memiliki wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada :
9. Dinas Kelautan dan Perikanan; 1)
10. Dinas Kehutanan; 2)
11. Dinas Pertambangan dan Energi; 3)
12. Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan; 4)
13. Dinas Pemadam Kebakaran; 5)
i
- Dinas Pendapatan Daerah; 6)
- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan -\_ '7)
i
j
j
Desa;
- 8) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 9) Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten;
3. 10)Komisi Pemilihan Urnum Daerah;
- 11) Kecamatan Likupang Timur;
5. 1.2) Kecamatan Likupang Barat;
- 13) Kecamatan Likupang Selatan.
- (8) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1 dapat dibantu oleh pejabat fungsional umurn.
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAB V - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 9
- (1) Aparat Pengawas Internal terdiri atas pejabat fungsional auditor dan pejabat fungsional lainnya yajng terbagi dalaijn beberapa kelompok jabatan fungsional tertentu sesuai i dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana. dimaksud pad ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan pengawasan / pembinaan / pemeriksaan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing serta sesuai dengan ketcntuan peraturan perundang-undangan.
PENUTUP
BAB VI - PENUTUP
Pasal 15
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, makai Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 8 Tahun 2009 tentang jjraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara, dicabut da|n dinyatakan tidak berlaku. I
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di : Airmadidi Pada tanggal : § Jonvofa 2014 SEKRETART^DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA Drs. JOHANNES RUMAMBI PEMBINA UTAMA MADYA NIP 195411101976031011 BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2014 NOMOR tfj ## Pasal 16

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkah pengvmdarvgan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *

Penetapan: Ditetapkan di : Airmadidi Pada tanggal :&lt;§ \)(Ay\v&lt;tfh 2014 SOMPIE S. Ff SINGAL