Unknown Unknown Nomor 9 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN (berlaku 19 Oktober 2011)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,
Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut perlu melakukan penambahan penyertaan modal ke Bank Kalsel;
- b. bahwa dalam rangka penambahan penyertaan modal ke Bank Kalsel sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 15 tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 15 tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang
- Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong; dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2666);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT dan BUPATI TANAH LAUT MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABU PATEN TANAH LAUT NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH LAUT KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN .
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1
- a. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- d. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan
Pasal 2
- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan perekonomian daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan
Pasal 5
- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah ke Perusahaan Daerah Bank Kalsel sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).
- (2) Dengan ada penambahan Penyertaan Modal sebesar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka seluruh penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada Perusahaan Daerah Bank Kalsel sampai Tahun 2014 menjadi sebesar Rp. 35.734.367.203,- (tiga puluh lima milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga rupiah).
- (3) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan tahapan
Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) saat Perubahan APBD TA. 2011, Tahun 2012 sebesar Rp. 5.000.000.000,(lima milyar rupiah), Tahun 2013 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Tahun 2014 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) atau sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Tanah Laut.
- (4) Pelaksanaan tahapan dalam Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundang an Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 19 Oktober 2011

Penandatangan: BUPATI TANAH LAUT,

Verifikasi: ## Cap ttd H. ADRIANSYAH

Penetapan: Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 19 Oktober 2011

Penandatangan: Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut, ## H. ABDULLAH BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2011 NOMOR 9