PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN Nomor 7 Tahun 2015 tentang PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami Penduduk Kabupaten Merangin yang berada didalam dan/atau di luar daerah, maka Pemerintah Kabupaten Merangin berkewajiban melaksanakan tertib administrasi kependudukan:
- b. bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dibidang kependudukan dan pencatatan sipil sebagai salah satu urusan wajib Pemerintahan Kabupaten Merangin, maka perlu adanya dukungan pelayanan yang profesional dan peningkatan kesadaran penduduk Kabupaten Merangin:
2. Cc. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan pelayanan dan sistim informasi administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil yang berlaku:
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, perlu metetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 7 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755):
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 ):
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882):
4. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969):
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235):
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634):
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475):
9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga: (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080):
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234):
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657):
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373),
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Sipil,
tentang Pencatatan
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257):
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan:
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi:
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan,
19. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 20) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 7 Tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin. (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 7):
Dalam
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN
dan
BUPATI MERANGIN
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Peraturan
Daerah ini
yang dimaksud
dengan
Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Merangin.
Bupati adalah Bupati Merangin.
Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Merangin.
Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin.
Camat adalah Kepala Kecamatan.
Kecamatan adalah merupakan Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
Lurah atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
AZAS UMUM, MANFAAT DAN TUJUAN
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Bagian Kesatu
Azas Umum Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Azas umum administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk Kabupaten Merangin yang berada didalam dan/atau diluar Daerah.
Bagian Kedua
MAKSUD DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Penyelenggaraan
-
Administrasi
Kependudukan
bermaksud -
untuk
- a. Memenuhi hak azazi setiap orang dibidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional:
- b. Meningkatkan kesadaran penduduk untuk berperanserta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan:
3. Cc. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa kependudukan dan peristiwa penting:
- d. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional serta lokal, dan
- e. Mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan.
- (2) Penyelenggaraan administrasi Kependudukan bertujuan untuk
- a. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk:
- b. Memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk:
- c. Menyediakan -data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya:
- d. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu: dan
- e. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK
Pasal 4
a.
d.
| Setiap | Penduduk | mempunyai | hak | untuk | memperoleh | |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| | Dokumen | Dokumen | Dokumen | Dokumen | kependudukan, | kependudukan, |
| b. | Pelayanan yang | sama | dalam | Pendaftaran penduduk dan | pencatatan | sipil, |
| Cc. | Perlindungan | Perlindungan | atas | data | pribadi: | pribadi: |
| | Kepastian | hukum | atas | kepemilikan dokumen | kependudukan, | kependudukan, |
| e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran dirinya dan/atau | e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran dirinya dan/atau | e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran dirinya dan/atau | e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran dirinya dan/atau | penduduk dan pencatatan keluarganya: | sipil | atas dan |
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK
Pasal 5
Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan menyerahkan persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA
Bagian Kesatu
Penyelenggara
BAB IV - KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA
Pasal 6
- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan.
- (2) Dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan, Bupati mempunyai kewenangan meliputi
3. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan: 2.
4. Pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan: 3 .
5. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan, 4
6. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi Kependudukan: 5.
7. Penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan
BAB IV - KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA
Pasal 7
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban meliputi :
- a. Mendaftar peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting:
- b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting:
3. Cc. Menerbitkan dokumen kependudukan:
- d. Mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil:
- e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting: dan
6. f, Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, cerai dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama
BAB IV - KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA
Pasal 8
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi :
Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk:
Memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan:
Memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan: dan
Mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.
Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.
Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.
PEJABAT PENCATATAN SIPIL DAN PETUGAS REGISTRASI
- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta pencatatan sipil, menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil dan membuat Catatan pinggir pada akta-akta pencatatan Sipil.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Dinas dari Pengawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - PEJABAT PENCATATAN SIPIL DAN PETUGAS REGISTRASI
Pasal 10
- (1) Petugas Registrasi membantu Kepala Desa atau Lurah dan Dinas Kependudukan
dan
Pencatatan
Sipil dalam
pendaftaran penduduk
dan pencatatan
sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
PENDAFTARAN PENDUDUK
Bagian Kesatu
Nomor Induk Kependudukan
BAB VI - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 11
Setiap
penduduk
wajib
memiliki
NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup, yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas lainnya.
Bagian Kedua
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan
Paragraf 1
Perubahan Alamat
BAB VI - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 12
Dalam hal terjadi perubahan alamat Penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.
Paragraf 2
Pindah Datang Penduduk
BAB VI - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 13
- (1) Penduduk yang pindah ke luar daerah wajib melapor rencana kepindahannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2)
BAB VI - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 14
- (1) Penduduk yang pindah datang ke daerah wajib melapor kedatangannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan pindah dari daerah asal.
- (2)
BAB VI - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 15
- (1) Penduduk WNI yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2)
BAB VI - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 16
- (1) WNI yang pindah datang dari luar negeri wajib melapor kedatangannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.
- (2)
BAB VI - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 17
- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang datang dari luar negeri yang berencana bertempat tinggal di daerah wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan izin tinggal terbatas.
- (2)
BAB VI - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 18
- (1) Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2)
BAB VI - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 19
- (1) Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang telah berubah status menjadi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin tinggal tetap.
- (2)
BAB VI - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 20
- (1) WNI yang bermaksud tinggal sementara di daerah wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk diterbitkan kartu identitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran mobilitas penduduk non permanen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keempat
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
BAB VI - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 21
| (1) Dinas rentan | Kependudukan dan Pencatatan administrasi | Kependudukan dan Pencatatan administrasi | Sipil wajib melakukan kependudukan yng | Sipil wajib melakukan kependudukan yng | pendataan penduduk meliputi: |
|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| a | Penduduk | Penduduk | korban bencana | korban bencana | alam, |
| b | Penduduk | korban | bencana | sosial, | dan |
| Cc | Cc | Orang | Orang | Orang | terlantar |
| d.Komunitas terasing | d.Komunitas terasing | d.Komunitas terasing | d.Komunitas terasing | d.Komunitas terasing | (SAD) |
- (2) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan ditempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kelima
Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri
BAB VI - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 22
- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa
kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
PENCATATAN SIPIL
Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran
Paragraf 1
Pencatatan Kelahiran di Daerah
BAB VII - PENCATATAN SIPIL
Pasal 23
- (1) Setiap kelahiran di daerah wajib dilaporkan oleh kepala keluarga atau kuasanya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2)
BAB VII - PENCATATAN SIPIL
Pasal 24
- (1) Pencatatan kelahiran dalam register akta kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi berita acara pemeriksaan dari kepolisian.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 2
Pencatatan Kelahiran di Luar Negeri
BAB VII - PENCATATAN SIPIL
Pasal 25
- (1) Kelahiran Penduduk WNI di luar negeri wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran penduduk WNI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 3
Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu
BAB VII - PENCATATAN SIPIL
Pasal 26
- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Pencatatan Lahir Mati
BAB VII - PENCATATAN SIPIL
Pasal 27
- (1) Setiap lahir mati di daerah wajib dilaporkan oleh Kepala keluarga atau kuasanya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2)
BAB VII - PENCATATAN SIPIL
Pasal 28
- (1) Perkawinan yang sah
BAB VII - PENCATATAN SIPIL
Pasal 29
- (1) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 berlaku pula bagi :
- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, dan
- b. Perkawinan orang asing yang dilakukan di daerah atas permintaan orang asing yang bersangkutan.
- (2) -Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mengenai pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VII - PENCATATAN SIPIL
Pasal 30
- (1) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan
BAB VII - PENCATATAN SIPIL
Pasal 31
- (1) Perkawinan penduduk WNI di luar negeri wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan penduduk WNI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan Perkawinan
BAB VII - PENCATATAN SIPIL
Pasal 32
- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perkawinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kelima
Paragraf 1
Pencatatan Perceraian di Luar Negeri
BAB VII - PENCATATAN SIPIL
Pasal 33
- (1) Perceraian penduduk WNI di luar negeri wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian penduduk WNI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perceraian
BAB VII - PENCATATAN SIPIL
Pasal 34
- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami
pembatalan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan Pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) -
BAB VII - PENCATATAN SIPIL
Pasal 35
- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kematian.
- (2) -
BAB VII - PENCATATAN SIPIL
Pasal 36
- (1) Kematian penduduk WNI di luar negeri wajib dilaporkan oleh ahli waris, keluarga atau kuasanya kepada Perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada instansi yang berwenang di negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.
- (2) Dalam hal seseorang penduduk WNI dinyatakan hilang, pernyataan kematian karena hilang dan pencatatannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana di negara setempat.
- (3) Dalam hal terjadi kematian seseorang penduduk WNI yang tidak jelas identitasnya, pernyataan dan pencatatan dilakukan oleh instansi pelaksana di negara setempat.
- (4) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi bukti di Pengadilan sebagai dasar penetapan Pengadilan mengenai kematian seseorang dan
menjadi dasar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat peristiwa tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 3
Pencatatan Kematian yang Melampaui Batas Waktu
BAB VII - PENCATATAN SIPIL
Pasal 37
- (1) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) yang melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kematian, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan kematian yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
BAB VII - PENCATATAN SIPIL
Pasal 38
- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan
BAB VII - PENCATATAN SIPIL
Pasal 39
- (1) Pengangkatan anak warga negara asing yang dilakukan oleh penduduk WNI di luar negeri wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2) Pengangkatan anak warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh orang tua angkat tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipiL paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (3)
BAB VII - PENCATATAN SIPIL
Pasal 40
- (1) Pengakuan anak di daerah wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipiL paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlakuu bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinnan sah menurut hokum agama, tetapi belum sah menurut Negara.
- (3)
BAB VII - PENCATATAN SIPIL
Pasal 41
- (1) Setiap pengesahan anak di daerah wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipiL paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negera
- (3)
BAB VII - PENCATATAN SIPIL
Pasal 42
- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan
BAB VII - PENCATATAN SIPIL
Pasal 43
- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil -paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2)
BAB VII - PENCATATAN SIPIL
Pasal 44
- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing yang telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan kutipan akta pencatatan sipil
BAB VII - PENCATATAN SIPIL
Pasal 45
- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kesebelas
Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri
BAB VII - PENCATATAN SIPIL
Pasal 46
- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan penduduk yang tidak mampu melaporkan diri sendiri terhadap peristiwa penting yang menyangkut dirinya sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Bagian Kesatu
Data Kependudukan
BAB VIII - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 47
- (1) Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
b.
| (2) | Data | Perseorangan | meliputi | |
|-------|--------|----------------|------------|------|
| a. | | Nomor | | KK: |
| | | | | NIK: |
Nama lengkap:
| Jenis | Jenis | kelamin: | |
|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Tempat | Tempat | lahir, | |
| Tanggal/bulan/tahun | Tanggal/bulan/tahun | lahir: | |
| Golongan | Golongan | darah: | |
| Agama/kepercayaan: | Agama/kepercayaan: | Agama/kepercayaan: | Agama/kepercayaan: |
| Status | Status | perkawinan: | |
| Status hubungan | dalam | keluarga: | |
| Cacat fisik | dan/atau | mental: | |
| Pendidikan | Pendidikan | terakhir, | |
| | | pekerjaan: | |
| NIK ibu | NIK ibu | kandung: | |
| Nama ibu | Nama ibu | kandung: | |
| NIK | NIK | ayah, | |
| Nama | Nama | ayah: | |
r.
t.
V.
| Ss. | | | Alamat | Alamat | Alamat | Alamat | sekarang, | sekarang, |
|------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | Kepemilikan akta | Kepemilikan akta | Kepemilikan akta | kelahiran/surat | kelahiran/surat | kelahiran/surat | kenal | lahir: |
| Uu. | Nomor | akta | kelahiran/nomor | kelahiran/nomor | kelahiran/nomor | surat | kenal | lahir: |
| | Kepemilikan | Kepemilikan | akta | perkawinan/buku | perkawinan/buku | perkawinan/buku | perkawinan/buku | nikah: |
| W. | Nomor | akta | | perkawinan/buku | perkawinan/buku | perkawinan/buku | perkawinan/buku | nikah: |
| X. | | | | Tanggal | Tanggal | Tanggal | Tanggal | perkawinan: |
| y. | | | Kepemilikan | | akta | | | perceraian, |
| z. | Nomor | akta | perceraian | | / | surat | cerai, | dan |
| aa.Tanggal | | | | | | | | perceraian. |
| bb.Sidik | | | | | | | | jari |
| CC.iris | | | | | | | | mata |
| dd.tanda | | | | | | | | tangan |
| ce.elemen | data | lainnya | yang | | merupakan | | aib | seseorang. |
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
Alamat sebelumnya:
Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan
Paragraf 1
Dokumen Kependudukan
BAB VIII - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 48
C.
C.
Dokumen
Kependudukan
meliputi
Biodata
Penduduk:
KK:
KTP:
Surat
keterangan
kependudukan:
dan
Akta
Pencatatan
Sipil.
Surat
keterangan
kependudukan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
huruf
d
meliputi
:
Surat
Keterangan
Pindah:
Surat
Keterangan
Pindah
Datang:
Surat
Keterangan
Pindah
ke
Luar
Negeri,
O.
| | Surat | Keterangan | Keterangan | Keterangan | Datang | dari Luar | dari Luar | | Negeri, |
|----|---------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|-----------------|------------|-------------|
| | | Surat | | Keterangan | Keterangan | Keterangan | Tempat | | Tinggal, |
| | Surat | Keterangan | | | Identitias | | Penduduk | Non | Permanen, |
| | | Surat | | | Keterangan | | | | Kelahiran: |
| | | Surat | | | Keterangan | Keterangan | | Lahir | Mati, |
| | | Surat | | | Keterangan | | Pembatalan | | Perkawinan, |
| j. | | Surat | | | Keterangan | | Pembatalan | | Perceraian: |
| | | | Surat | | | | Keterangan | | Kematian: |
| . | Surat | | | Keterangan | Keterangan | Keterangan | Pengangkatan | | Anak, |
| | Surat | Keterangan | | | Pelepasan | | Kewarganegaraan | | Indonesia: |
| | Surat | Keterangan | | | Pengganti | | Tanda | Identitas: | dan |
| | | Surat | | | Keterangan | | Pencatatan | | Sipil. |
Biodata penduduk, KK, KTP, surat keterangan pindah dan surat keterangan pindah datang penduduk antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, surat keterangan pindah ke luar negeri, surat keterangan datang dari luar negeri, surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing tinggal terbatas, surat keterangan kelahiran untuk orang asing, surat keterangan lahir mati untuk orang asing, surat keterangan kematian untuk orang asing, surat keterangan pembatalan perkawinan, surat keterangan pembatalan perceraian, surat keterangan pengganti tanda identitas, surat keterangan identitas penduduk non permanen diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Surat keterangan pindah dan surat keterangan pindah datang penduduk WNI antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (5) Surat keterangan pindah datang penduduk WNI dalam satu desa/kelurahan, antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan, surat keterangan kelahiran untuk penduduk wni, surat keterangan lahir mati untuk penduduk WNI dan surat keterangan kematian untuk penduduk WNI, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala desa/lurah atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Paragraf 2
Biodata Penduduk
BAB VIII - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 49
a.
b.
C.
d.
| Biodata | penduduk | paling | sedikit | memuat keterangan | tentang |
|-----------|---------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------------------|
| | Tempat | dan | | tanggal | lahir, |
| | Jatidiri | lainnya | | secara | lengkap: |
| Penting | Perubahan data sehubungan | dengan yang | Peristiwa | Kependudukan | dan Peristiwa dialami. |
BAB VIII - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 50
- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan pencatatan, penerbitan
- 2) dengan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki penduduk.
- (3) Setiap orang dilarang memerintahkan melakukan manipulasi dan/atau data kependudukan dan/atau elemen data penduduk. memfasilitasi dan/atau
BAB VIII - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 51
Pemutakhiran biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BAB VIII - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 52
| (1) | KK | memuat | keterangan | mengenai | | kolom | |
|-------|-----------|-----------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | nomor KK, | nomor KK, | nomor KK, | nomor KK, | nomor KK, | nomor KK, | nomor KK, |
| | nama | lengkap | kepala | keluarga | dan | anggota | keluarga: |
| C. | | | | | | | NIK: |
| | | | | jenis | | | kelamin: |
| e. | | | | | | | alamat: |
O.
tempat
lahir,
tanggal
lahir,
agama,
pendidikan:
pekerjaan:
status
perkawinan:
.
status
hubungan
dalam
keluarga:
kewarganegaraan,
dokumen
imigrasi:
dan
nama
orang
tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundangundangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (4) KK diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KK sebagaimana dimaksud ayat' (4) diatur -dalam Peraturan Bupati.
BAB VIII - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 53
- (1) Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3)
BAB VIII - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 54
- (1) Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) Orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin tinggal tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP-el.
- (3) -KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk wajib melaporkan perubahan KTP-el kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil apabila mengalami perubahan data.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawa pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el.
$$(1) KTP-el mencantumkan$$
- a. Gambar lambang Garuda Republik Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Indonesia:
tempat
laki-laki
BAB VIII - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 55
Status
golongan
tanggal
atau
NIK:
Nama,
lahir,
perempuan:
agama,
perkawinan:
darah:
alamat:
b
9.
h
1
Pekerjaan:
O.
Kewarganegaraan,
.
pas
foto:
masa
berlaku,
tempat
dan
tanggal
dikeluarkan
KTP-el,
tanda
tangan
pemegang
KTP-el,
serta
- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama
BAB VIII - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 56
Pembetulan KTP-el hanya dilakukan untuk KTP-el yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek KTP-el.
2. (39 - Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KTP-el diatur dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 5
Surat Keterangan Kependudukan
BAB VIII - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 57
C.
Surat
keterangan
kependudukan
paling
sedikit
memuat
keterangan
tentang
nama
lengkap:
NIK:
jenis
kelamin:
tempat
tanggal
lahir,
agama,
f,
alamat
dan,
- g. Peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang.
Paragraf 6
Akta Pencatatan Sipil
BAB VIII - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 58
a.
b.
| (1) | Akta | pencatatan | sipil | terdiri | atas | |
|-------|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | Register | akta | pencatatan | Sipil, | | dan |
| | kutipan | akta | | pencatatan | | Sipil. |
| (2) | Akta | pencatatan | sipil | berlaku | selamanya. | selamanya. |
BAB VIII - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 59
- (1) Register akta pencatatan sipil memuat seluruh data peristiwa penting.
- (2) Data peristiwa penting yang berasal dari KUA Kecamatan diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan kutipan akta pencatatan sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
a.
C.
| (4) | Register | akta | pencatatan | sipil | memuat | |
|-------|------------|--------|--------------|-----------|------------------|------------------|
| | Jenis | Jenis | Jenis | peristiwa | peristiwa | penting: |
| | NIK | dan | status | | kewarganegaraan, | kewarganegaraan, |
| | Nama | orang | yang | mengalami | peristiwa | penting: |
| | Nama | Nama | Nama | dan | dan | dan | identitas | identitas | pelapor, | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|----------|
| | Tempat | Tempat | Tempat | dan | dan | dan | tanggal | tanggal | peristiwa: | |
| | Nama | Nama | Nama | dan | dan | dan | identitas | identitas | saksi, | |
| | Tempat | Tempat | dan | tanggal | tanggal | tanggal | dikeluarkannya akta, | dikeluarkannya akta, | dan | |
| | Nama | dan | tanda | tangan | tangan | tangan | Pejabat | yang | berwenang. | |
BAB VIII - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 60
| (1) | Kutipan | akta | pencatatan | pencatatan | sipil | terdiri | atas | kutipan | akta | |
| | | | | | | | | | Kelahiran: | |
| | | | | | | | | | kematian, | |
| | | | | | | | | | perkawinan: | |
| perceraian | perceraian | perceraian | perceraian | perceraian | perceraian | perceraian | perceraian | perceraian | dan | |
| | pengakuan | pengakuan | pengakuan | anak dan | anak dan | anak dan | pengesahan | pengesahan | anak. | |
| 2) | Kutipan | | akta | akta | pencatatan | pencatatan | Sipil | memuat | | |
| | Jenis | Jenis | Jenis | Jenis | peristiwa | peristiwa | peristiwa | penting: | penting: | |
| | NIK dan | NIK dan | NIK dan | status | status | status | | kewarganegaraan, | kewarganegaraan, | |
C.
d.
e.
f.
| tempat | tempat | dan | tanggal | tanggal | peristiwa: |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------------------|----------------|--------------|
| tempat | dan | tanggal | dikeluarkannya | dikeluarkannya | akta: |
| nama | dan tanda | tangan | Pejabat yang | berwenang: | dan |
| 9g. pernyataan register | kesesuaian akta | kutipan tersebut | dengan data pencatatan | yang terdapat | dalam Sipil. |
BAB VIII - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 61
- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Pejabat yang diberi kewenangan sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen kependudukan sebagai berikut
- a. KK atau KTP-el paling lambat 14 (empat belas) hari kerja:
- b. Surat keterangan pindah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja:
4. Cc. Surat keterangan pindah datang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja:
- d. Surat keterangan pindah ke luar negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja:
- e. Surat keterangan datang dari luar negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja:
nama orang
yang mengalami
peristiwa penting:
- f. Surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas
2. paling lambat 14 (empat belas) hari kerja:
- g. Surat keterangan identitas penduduk non permanen paling lambat 14 (empat belas) hari kerja,
- h. Kutipan Akta kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja:
- i. Kutipan Akta Kematian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja:
- j. Kutipan Akta perkawinan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja: atau
- L. Kutipan Akta perceraian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja:
Kutipan Akta Pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak 14 (empat belas)
- (2) Perhitungan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap dan benar.
- (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat 1 ## BAB IX
PERLINDUNGAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Bagian Kesatu
Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan
BAB VIII - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 62
- (1) Petugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diberi hak akses untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat, menghapus, mencetak data, mengkopi data dan dokumen kependudukan.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan
- a. Memiliki pangkat/golongan paling rendah Pengatur (1/0),
- b. Memiliki DP3 dengan predikat baik,
- C. Memiliki kompetensi yang cukup di bidang pranata komputer, dan
7. d.
8. Memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugasnya.
- (4) Hak Akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicabut karena :
- a. Meninggal
11. dunia:
12. b.
Mengundurkan
- diri,
- C. Menderita sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya:
- d. Tidak cakap melaksanakan tugas dengan baik: dan/atau
- e.
Membocorkan data
dan dokumen
kependudukan.
- (5) Pencabutan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
BAB VIII - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 63
Data
pribadi
penduduk
yang
harus
dilindungi
memuat
Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental:
Sidik jari:
Iris mata:
Tanda tangan: dan
Elemen lain nya yang merupakan aib seseorang.
BAB VIII - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 64
Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 wajib disimpan, dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 65
Pengguna data pribadi penduduk dapat memperoleh dan menggunakan data pribadi dari petugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memiliki hak akses.
Bagian Ketiga
Pendataan dan Pelaporan
BAB VIII - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 66
- (1) Seluruh instansi penyelenggara wajib memelihara, menyusun dan melaporkan data hasil pendaftaran penduduk dan hasil pencatatan sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat menyelenggarakan pencacahan atau pendataan terhadap penduduk yang belum terdaftar atau belum mendaftarkan diri, termasuk pendataan penduduk rentan, anak jalanan, orang-orang terlantar dan pengungsi.
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
BAB X - SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 67
Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menggunakan aplikasi SIAK.
f.
i.
j.
| SIAK | merupakan | satu | kesatuan kegiatan | yang | terdiri | dari | unsur |
|--------|-------------|-----------|---------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| | | | | | | | Database, |
| | Perangkat | teknologi | teknologi | informasi | dan | | komunikasi, |
| Cc. | | Sumber | Sumber | daya | | | manusia, |
| | | Pemegang | Pemegang | hak | | | akses, |
| | | | Lokasi | | | | database, |
| | | | Pengelolaan | | | | database: |
| | | | Pemeliharaan | | | | database: |
| | | | Pengamanan | | | | database: |
| | | | Pengawasan | database, | database, | | dan |
| | Data | cadangan | (back-up | Jata/disaster | recovery | recovery | centre). |
BAB X - SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 68
- (1) Database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
BAB X - SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 69
- (1) Database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
BAB X - SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 70
Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 huruf d adalah Administratur data base yang diberi hak akses sebagaimana dimaksud dalam pasal 62.
BAB X - SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 71
- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 huruf g, huruf h dan huruf i dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data centre dan data cadangan.
KERJASAMA
BAB XI - KERJASAMA
Pasal 72
- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau dengan Pemerintah Daerah lain dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak kantor Imigrasi, kantor Kejaksaan Negeri, Kepolisian Resort, Komando Distrik Militer, Pengadilan Negeri, Pengadian Agama, Kantor Kementerian Agama dan Instansi terkait dilingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sesuai dengan aturan yang berlaku.
PEMBINAAN
BAB XII - PEMBINAAN
Pasal 73
- (1) Pembinaan penyelenggaraan administrasi kependudukan menjadi tanggung jawab Bupati yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan berkoordinasi dengan Instansi terkait.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
- a. Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan administrasi kependudukan kepada kecamatan dan desa/kelurahan,
- b. Memberikan pedoman umum administrasi tata naskah dan pelaporan:
5. Cc. Memberikan pelatihan, bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi pelaksanaan administrasi kependudukan dengan kecamatan, desa/kelurahan, RW, RT, tokoh masyarakat dan pelajar.
PENGAWASAN
BAB XIII - PENGAWASAN
Pasal 74
- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kecamatan maupun desa/kelurahan dapat dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten yang hasilnya dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal hasil laporan dari Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh aparat Pemerintah
Daerah, maka Bupati dapat memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Untuk menjamin pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan berjalan lancar secara tertib, efektif, efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Bupati dapat membentuk tim pengawasan untuk melakukan kegiatan pemantauan, penelitian, penertiban dan pengevaluasian segala penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat.
- (4) Bupati membentuk tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diantaranya tim operasi justisi kependudukan yang keanggotaannya terdiri dari unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan dan Instansi terkait dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Bentuk kerjasama, prosedur, tata cara, pelaksanaan kegiatan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati
PENYIDIKAN
BAB XIV - PENYIDIKAN
Pasal 75
Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 76
| (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas | (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas | (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas | (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas | (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas | (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas | (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas | (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas | (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas | (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas | (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas | (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| waktu | waktu | pelaporan | pelaporan | peristiwa | kependudukan | kependudukan | | dalam | dalam | hal | |
| | Pindah | datang | penduduk | 20 | sebagaimana | dimaksud | dalam ayat | Pasal 14 | ayat | (1) | dan (1: |
| Pasal 15 | Pindah | ke luar | negeri | bagi | Penduduk | WNI ayat | sebagaimana | dimaksud | | dalam | Pasal (0): |
| dalam | Pindah | datang | dari Pasal | luar | negeri | bagi Penduduk 16 | WNI | sebagaimana ayat | | | dimaksud (1): |
| Pindah terbatas | Pindah terbatas | datang sebagaimana | dari | luar | negeri dimaksud | bagi orang dalam | asing yang pasal | memiliki 17 | | izin ayat | tinggal (1): |
| asing ayat | Perubahan yang | status memiiki | orang izin | asing tinggal | yang tetap | memiliki izin sebagaimana | tinggal dimaksud | terbatas | dalam | menjadi pasal | orang 19 (0): |
| f. Pindah asing ayat g. | ke yang Perubahan | luar memiliki | negeri bagi izin | orang tinggal | asing tetap | yang memiliki sebagaimana | izin tinggal dimaksud dalam pasal | terbatas 54 | dalam ayat | atau pasal (2), | orang 18 (1): atau |
| | h. | KK Perpanjangan | sebagaimana | KTP-el | dimaksud sebagaimana | dalam dimaksud | dalam | Pasal | 56 | ayat | (4). |
| (2) | Denda Rp.25.000,00 | administratif (dua | puluh | sebagaimana lima | ribu | dimaksud pada rupiah) dan | ayat (1) orang asing | terhadap Rp. | | Penduduk 1.000.000,00 | WNI |
| (satu | | | | | juta | | | | | | rupiah). |
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 77
- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal
- a. Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) atau pasal 25
3. ayat (2) atau pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) atau pasal 27 ayat (1),
- b. Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (7) atau pasal 31 ayat (2):
5. Cc. Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1):
- d. Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) atau pasal 34 ayat (2):
- e. Pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1):
- f. Kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) atau pasal 37 ayat (1) atau pasal 38 ayat (1) dan ayat (2),
- g. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) atau pasal 40 ayat (2):
- h. Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1),
- i. Pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1),
- j. Perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2):
- k. Perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1): atau
- I. Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 Ayat (2).
- (2) Denda administratif peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi Penduduk WNI sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan bagi Orang Asing sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Denda administratif peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k ditentukan 2 (dua) kalitarif retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 78
- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (5) yang bepergian tidak membawa KTP-el dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) yang bepergian tidak membawa surat keterangan identitas penduduk non permanen dikenakan denda administratif -paling banyak Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).
- (3) Setiap orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (4) yang berpergian tidak membawa surat keterangan tempat tinggal dikenai denda administratif paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 79
- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan penyelesaian dokumen kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, maka petugas dan/atau Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dikenai denda administratif sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) -Keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dilakukan dengan sengaja, maka petugas dan/atau pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dikenai sanksi administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Dikecualikan pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila keterlambatan penyelesaian dokumen kependudukan telah diberitahukan terlebih dahulu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 80
Penetapan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 77, pasal 78 dan pasal 80 merupakan penerimaan daerah.
KETENTUAN PIDANA
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 81
Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 82
Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 83
Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 84
Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan blangko dokumen kependudukan dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 85
Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) atau untuk memiliki KTP-el lebih dari satu sebagaimana pasal 55 ayat (6) dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 86
- (1) Dalam hal pejabat dan petugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan dan membantu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 dan pasal 82, Pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga).
- (2) Dalam hal pejabat dan petugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan dan membantu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 83, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 87
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86 dan Pasal 87 adalah tindak pidana administrasi kependudukan.
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XVII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 88
Penerbitan dokumen kependudukan bagi Petugas Rahasia Khusus dilaksanakan sesuai prosedur ## BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XVII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 89
Dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat dan mempersiapkan prasarana dan sarana serta personalia, maka pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan secara efektif selambat-lambatnya tanggal 1 Mei 2015.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 90
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 96
Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) atau untuk memiliki KTP-el lebih dari satu sebagaimana pasal 55 ayat (6) dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- (1) Dalam hal pejabat dan petugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan dan membantu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 dan pasal 82, Pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga).
- (2) Dalam hal pejabat dan petugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan dan membantu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 83, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86 dan Pasal 87 adalah tindak pidana administrasi kependudukan.
KETENTUAN LAIN-LAIN
Penerbitan dokumen kependudukan bagi Petugas Rahasia Khusus dilaksanakan sesuai prosedur ## BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat dan mempersiapkan prasarana dan sarana serta personalia, maka pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan secara efektif selambat-lambatnya tanggal 1 Mei 2015.
KETENTUAN PENUTUP
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin. Ditetapkan Pada tanggal 2015

Penandatangan: BUPATI MERANGIN H. AL HARIS

Penetapan: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2015 NOMOR Diundangkan di Bangko Pada Tanggal,

Penandatangan: SEKRETARISDAERAH KABUPATEN MERANGIN H. SIBAWAIHI