PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR Nomor 2 Tahun 2009 tentang POKOK - POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (berlaku 17 Januari 2009)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan pengaturan di bidang Keuangan Daerah yang berisi ketentuan tentang penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu membentuk peraturan daerah tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Mengingat : 1.
- Undang- Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingka II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4400 );
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 )
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 omor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574 );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575 );
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemrintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 .
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR dan BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK -POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar .
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakiln Rangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyeleggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7. 7.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena Jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran / barang.
13. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah dan selaku pengguna anggaran / barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
14. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
15. Pejabat Pelaksan Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
16. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
17. Kuasa pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
18. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
19. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah
20. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh penerimaan daerah pada Bank yang ditetapkan.
21. Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
22. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
23. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
24. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
25. Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
26. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
27. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan
Belanja daerah.
28. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
29. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun - tahun anggaran berikutnya.
30. Sisa lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu priode anggaran.
31. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
32. Prakiraan maju ( Forward Estimate ) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
33. Kinerja adalah keluaran / hasil dari kegiatan / program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
34. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
35. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personal ( Sumber daya manusia ), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan ( input ) untuk menghasilkan keluaran ( output ) dalam bentuk barang / jasa.
36. Sasaran ( target ) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
37. Keluaran ( Output ) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
38. Hasil ( Outcome ) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan - kegiatan dalam satu program.
39. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang diselanjutnya di singkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 ( lima ) tahun.
40. Rencana Pembangunan tahunan daerah, selajutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ), adalah dokumen perencanaan daerah untuk
periode 1 ( satu ) tahun.
41. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA - SKPD adalah dokumen perencanaan yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
42. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjunya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
43. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah Dokumen yang memuat kebijakan di Bidang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan serta Asumsi yang mendasarinya untuk Periode 1 (satu) tahun .
44. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimum anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati oleh DPRD.
45. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD merupakan dokumen yang memuat Pendapatan dan Belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
46. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan / bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
47. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjunya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD bab lainnya yang sah.
57. Dana Cadangan adalah Dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan Dana Relatif Besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
58.
- Sistem Pengendalian interen Keuangan Daerah adalah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga / badan/ unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan rencana dan peraturan per undang - undangan.
59. Kerugian Daerah adalah Kekurangan Uang, Surat Berharga, dan barang yang jumlahnya nyata dan pasti harganya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai.
60. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD / Unit Kerja pada SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktifitas.
61. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
- 62.
- Investasi Daerah adalah penggunaan aset daerah untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalty, manfaat social dan / atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemapuan pemerintah daerah dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat.
63.
- Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran / Kuasa Pengguna anggaran untuk diterbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA - SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
64. Piutang Daerah adalah Jumah Uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya bab lainnya yang sah.
60. Dana Cadangan adalah Dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan Dana Relatif Besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
61. Sistem Pengendalian interen Keuangan Daerah adalah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga / badan/ unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang - undangan.
62. Kerugian Daerah adalah Kekurangan Uang, Surat Berharga, dan barang yang jumlahnya nyata dan pasti harganya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai.
63. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD / Unit Kerja pada SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktifitas.
64. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
65. Investasi Daerah adalah penggunaan aset daerah untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalty, manfaat social dan / atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemapuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
RUANG LINGKUP
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2
Keuangan Daerah meliputi :
- a. Hak Daerah untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta melakukan pinjaman
- b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan Pihak Ketiga
- c. Penerimaan Daerah
- d. Pengeluaran Daerah
- e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak - hak lain yang dapat dinilai uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada Perusahaan Daerah; dan
- f. Kekayaan Pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan / atau kepetingan umum.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 3
Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi :
- a. Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
- b. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan daerah
- c. Azas Umum dan Struktur APBD
- d. Penyusunan Rancangan APBD
- e. Penetapan APBD
- f. Pelaksanaan APBD
- g. Laporan Realisasi Semester Pertama APBD &amp; Perubahan APBD
- h. Penatausahaan Keuangan Daerah
- i. Akuntansi Keuangan Daerah
- j. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- k. Pengendalian Defisit dan Penggunaan Surplus APBD
- l. Kekayaan dan kewajiban Daerah
- m. Penyelesaian kerugian Daerah
- n. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan
- o. Pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB III - AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pasal 4
Pasal 4
- (1) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara tertib, taat kepada peraturan perundang - undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan ## BAB IV
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB III - AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pasal 4
Pasal 5
- (1) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah Bupati.
- (2) Bupati mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Kewenangan Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yaitu :
- a. menetapkan kebijakan tentang Rancangan APBD, Perda APBD, dan Rancangan Perubahan APBD, dan Perda Perubahan APBD;
- b. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
- c. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
- d. menetapkan koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- e. menetapkan kuasa pengguna anggaran / barang;
- f. menetapkan bendahara penerimaan dan /atau bendahara pengeluaran;
- g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
- h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
- j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;.
- (4) Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh :
- a. koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- b. kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku PPKD;
- c. kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran /barang daerah;
- (5) Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Sekretaris Daerah bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- (6) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Kedua
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB III - AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pasal 4
Pasal 6
- (1) Koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), mempunyai tugas koordinasi di bidang :
- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBD;
- b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
- c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- d. penyusunan raperda APDB, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. tugas - tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
- f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjwaban pelaksanaan APBD.
- (2) Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Daerah mempunyai tugas :
- a. memimpin tim anggaran pemerintah daerah;
- b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
- c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
- d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/ DPPA - SKPD; dan
- e. melaksanakan tugas - tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya
BAB III - AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pasal 4
Pasal 7
- (1) PPKD mempunyai tugas :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya
BAB III - AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pasal 4
Pasal 8
PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya di lingkungan SKPKD untuk melaksanakan tugas - tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- b. melakukan pengendalian pelaksnaan APBD;
- c. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- d. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- e. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- f. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- g. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
Bagian Keempat
Pejabat Pengguna Anggaran / Barang Daerah
BAB III - AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pasal 4
Pasal 9
Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/ barang daerah mempunyai tugas dan wewenang :
- a. menyusun RKA - SKPD;
- b. menyusun DPA - SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnnya;
- j. mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dpimpinnya
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
- m. melaksanakan tugas - tugas pengguna anggararan / barang lainnya
BAB III - AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pasal 4
Pasal 10
- (1) Pejabat pengguna anggaran/ barang dalam melaksanakan tugas - tugas sebagaimana dimkasud dalam Pasal 9 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/ barang.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
BAB III - AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pasal 4
Pasal 11
- (1) Pejabat pengguna anggaran / barang dan Kuasa Pengguna anggaran/barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
- (2) Penunjukan PPTK
BAB III - AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pasal 4
Pasal 12
- (1) Kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai pejabat penatausahaan keuangan SKPD.
- (2) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD selanjutnya disingkat PPK -SKPD mempunyai tugas yang dimuat dalam DPA - SKPD, yang meliputi :
- a. meneliti kelengkapan SPP - LS yang diajukan oleh PPTK;
- b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
- c. melakukan verifikasi SPP;
- d. menyiapkan SPM;
- e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan ;
- f. melaksanakan akuntansi SKPD;dan
- g. menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- (3) PPK - SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah, bendahara, dan / atau PPTK .
Bagian Ketujuh
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
BAB III - AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pasal 4
Pasal 13
- (1) Bupati mengangkat Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran atas usul PPKD.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat fungsional untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD;
- (3) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik secara langsung maupun
tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan ,pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan serta membuka rekening / giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
- (4) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Bupati menetapkan bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait.
- (5) Bendahara Penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.
ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Bagian Kesatu Asas Umum APBD
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 14
- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
- (2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
- (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- (4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 15
- (1) Semua penerimaan dan pengeluran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan / atau jasa dianggarkan dalam APBD.
- (2) Jumlah Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (3) Semua pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.
- (4) Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 16
- (1) Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
- (2) Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 17
Tahun Anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 18
- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri atas:
- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam 1(satu) Tahun Anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
- (3) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf a dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan
- (4) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas Dana Lancar yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.
- (5) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
- (6) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus APBD.
- (7) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dirinci menurut fungsi, urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 19
Pendapatan Daerah dikelompokkan atas :
- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Dana Perimbangan; dan
- c. Lain - lain Pendapatan Daerah yang sah.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 20
- (1) PAD terdiri dari:
- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- (2) Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- (3) Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup :
- a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan daerah / BUMD;
- b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan
- c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- (4) Jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup :
- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan ;
- b. Jasa Giro;
- c. Pendapatan Bunga;
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi kerugian daerah;
- e. Penerimaan Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan / atau jasa oleh daerah;
- f. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- g. Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- h. Pendapatan denda pajak;
- i. Pendapatan Denda Retribusi;
- J. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- k. Pendapatan dari pengembalian;
- l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- n. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BUD).
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 21
- (1) Kelompok Pendapatan Dana Perimbangan terdiri dari :
- a. Dana Bagi Hasil ;
- b. Dana Alokasi Umum; dan
- c. Dana Alokasi Khusus.
- (2) Jenis Dana Bagi Hasil dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup :
- a. Bagi Hasil Pajak ; dan
- b. Bagi Hasil Bukan Pajak
- (3) Jenis Dana Alokasi Umum hanya terdiri atas obyek pendapatan Dana Alokasi Umum.
- (4) Jenis Dana Alokasi Khusus dirinci menurut obyek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 22
- (1) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup :
- a. hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/ lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
- b. dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban / kerusakan akibat bencana lam;
- c. dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi;
- d. dana penyesuaian yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
- e. bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penerimaan daerah dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.
- (3) Pengelolaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang - undangan.
Bagian Keempat
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 23
- (1) Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan serta urusan penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 24
- (1) Belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja.
- (2) Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintah daerah.
- (3) Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yamg menjadi kewenangan daerah.
- (4) Klasifikasi belanja menurut jenis belanja mencakup : belanja pegawai, barang dan jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil dan bantaun keuangan, serta belanja tidak terduga.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 25
- (1) Jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dikelompokkan atas :
- a. Belanja tidak langsung; dan
- b. Belanja langsung
- (2) Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (3) Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 26
Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a menurut jenis belanja, terdiri dari :
- a. belanja pegawai;
- b. bunga;
- c. subsidi;
- d. hibah;
- e. bantuan sosial;
- f. belanja bagi hasil;
- g. bantuan keuangan; dan
- h. belanja tidak terduga.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 27
- (2) Gaji Pegawai negeri Sipil Daerah dibebankan dalam APBD
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.
- (4) Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang - undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.
- (5) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarakna pada belanja organisasi berkenaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 28
- (1) Pemerintah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam upaya peningkatan kesejahteraan pegawai
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 29
- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud paal 28 diberikan
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 30
Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 31
- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan / lembaga tertentu agar harga jual produksi / jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- (2) Perusahaan / lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan / lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.
- (3) Perusahaan / lembaga penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan / lembaga penerima subsidi dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Bupati.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 32
- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah , masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 33
- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus / tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangakan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bantuan kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang - undangan yang berlaku.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) diterbitkan satu bulan setelah Peraturan Daerah ditetapkan.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 34
Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah kepada pemerintah desa / kelurahan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 35
- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari kabupaten kepada desa / kelurahan dalam rangka pemerataan dan / atau peningkatan kemampuan keuangan.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimkasud pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya disesuaikan dengan usulan pemerintah desa penerima bantuan yang disetujui.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan pengelolaannya diarahkan / ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (4) Pemerintah daerah dalam memberikan bantuan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 36
- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun - tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun - tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti - bukti yang sah.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 37
Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h hanya dapat dianggarkan pada belanja SKPKD.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 38
Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :
- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa; dan
- c. belanja modal.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 39
- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a untuk pengeluaran honorarium / upah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan.
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 ( dua belas ) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- (3) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa belanja barang pakai habis, bahan / material , jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak / penggandaan, sewa rumah / gedung / gudang / parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari - hari tertentu, perjalanan dinas.
- (4) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 ( dua belas ) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.
- (5) Dalam hal pembelian / pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (4) nilai yang dianggarkan sebesar harga perolehan.
- (6) Harga perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu asset pada saat perolehan sampai dengan asset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- (7) Jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu asset pada saat prolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup harga beli / bangun asset, biaya administrasi , pembelian / pembangunan asset, biaya pengiriman, biaya pajak dan biaya lainnya yang diperlukan sampai dengan asset tersebut digunakan.
- (8) Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan
daerah dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 40
Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 41
- (1) Surplus APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah.
- (2) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, pembentukan dana cadangan, pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial, penyertaan modal ( investasi ) daerah dan / atau pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya.
- (3) Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 42
- (1) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah.
- (2) Batas maksimal defisit APBD untuk setiap tahun anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 43
- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 mencakup :
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 44
- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 mencakup :
- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya ( SILPA);
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. penerimaan pinjaman daerah;
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman ; dan
- f. penerimaan piutang daerah.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 mencakup :
- a. pembentukan dana cadangan;
- b. penyertaan modal ( investasi ) pemerintah daerah;
- c. pembayaran pokok utang; dan
- d. pemberian pinjaman daerah.
- (3) Pelaksanaan ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang undangan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
BAB VI - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD Bagian Kesatu
Pasal 45
- (1) Untuk menyusun APBD, pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari rencana kerja SKPD yang mengacu pada rencana kerja pemerintah.
- (2) RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- (3) RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Tata cara penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada peraturan perundang - undangan.
- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah dengan
BAB VI - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD Bagian Kesatu
Pasal 47
- (1) Bupati menyusun Rancangan KUA dan Rancangan PPAS
BAB VI - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD Bagian Kesatu
Pasal 48
- (1) Dalam menyusun rancangan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), Bupati dibantu oleh TAPD dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD kepada Bupati.
- (3) Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.
BAB VI - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD Bagian Kesatu
Pasal 49
- (1) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut :
- a. menentukan skala prioritas pembagunan daerah;
- b. menentukan prioritas program untuk masing-msing urusan; dan
- c. menyusun anggaran plafon sementara untuk masing-masing program kegiatan;
BAB VI - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD Bagian Kesatu
Pasal 50
- (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) disampaikan Bupati kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD bersama Panitia anggaran DPRD;
- (3) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPA.
BAB VI - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD Bagian Kesatu
Pasal 51
- (1) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) masing-masing dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan Pimpinan DPRD dalam waktu yang bersamaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Nota Kesepakatan KUA dan PPAS.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk/pejabat yang berwenang.
Penyusunan Rencana Kerja &amp; Anggaran SKPD
BAB VI - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD Bagian Kesatu
Pasal 52
- (1) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), TAPD menyiapkan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepada SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.
- (2) Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menckup :
- a. Perioritas pembangunan daerah dalam program/ kegiatan yang terkait;
- b. Alokasi anggran plafon sementara untuk setiap program / kegiatan SKPD;
- c. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
- d. Dokumen sebagai
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standr satuan harga.

## Pasal 53

- (1) Pada SKPKD disusun RKA-SKPD dan RKA- PPKD;
- (2) RKA-SKPD memuat program /kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku

SKPD;

- (3) RKA-PPKD digunakan untuk menampung :
- a. Pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
- b. Belanja bunga, belanja sibsidi, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; dan
- c. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

## Bagian Keempat Penyiapan Ranperda APBD Pasal 54

- (1) RKA - SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD .
- (2) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya dan dokumen perencanaan lainnya serta capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD.
- (3) Hasil pembahasan RKA - SKPD terdapat ketidaksesuian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala SKPD melakukan penyempurnaan.
- (4) RKA - SKPD yang telah disempurnakan oleh Kepala SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (5) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan lampiran sebagai dokumen pendukung yang terdiri dari :
- a. ringkasan APBD;
- b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah , organisasi, program dan kegiatan;
- e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah.
- f. daftar jumlah pegawai pergolongan dan perjabatan;
- g. daftar piutang daerah;
- h. daftar penyertaan modal (investasi ) daerah;
- i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
- j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset lain- lain;
- k. daftar kegiatan -kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- l. daftar dana cadangan daerah; dan
- m. daftar pinjaman daerah.
- (6) Format Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berpedoman pada Peraturan Perundang undangan.

## Pasal 55

- (1) Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (4) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari :
- a. ringkasan Penjabaran APBD; dan
- b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD memuat penjelasan sebagai berikut :
- a. untuk pendapatan mencakup dasar hukum.
- b. untuk belanja mencakup lokasi kegiatan. ; dan
- c. untuk pembiayaan mencakup dasar hukum dan untuk kelompok penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.
- (3) Format rancangan Peraturan Bupati beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang - undangan.

## Pasal 56

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat sebelum disampaikan kepada DPRD.
- (3) Sosialisasi Rancangan PeraturanDdaerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan.
- (4) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

## BAB VII

## PENETAPAN APBD

Bagian Kesatu Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Pasal 57

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya pada bulan oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan.
- (3) Dalam hal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, DPRD dapat meminta RKA - SKPD berkenaan dengan program/kegiatan tertentu.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
- (5) Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
- (6) Dalam hal Bupati dan/atau Pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas Bupati dan/atau selaku Pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.
- (7) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (8) Format susunan Nota Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

## Pasal 58

- (1) Penetapan agenda pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) disesuaikan dengan tata tertib DPRD.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah berpedoman pada KUA dan PPA yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (3) Format persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan yang berlaku

## Pasal 59

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran setinggitingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.
- (2) Pengeluaran setinggi - tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus - menerus dan harus dialokasikan oleh
4. pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa
- (4) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
- (5) Rencana pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berpedoman pada peraturan perundang - undangan.
- (7) Format rancangan Peraturan Daerah beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berpedoman pada peraturan perundang - undangan.

## Pasal 60

- (1) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (6) paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak menetapkan keputusan bersama dengan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari DPRD tidak menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud menjadi Peraturan Daerah.

## Bagian Kedua Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

## Pasal 61

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 ( tiga ) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan :
- a. persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- b. KUA dan PPAS, yang disepakati antara Bupati dan Pimpinan DPRD;
- c. risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD; dan
- d. nota keuangan dan pidato Bupati perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kegiatan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya.
- (4) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (5) Dalam hal Gubernur menyatakan bahwa hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (6) Apabla hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati tetap menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati , Gubernur dapat membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.
- (7) Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta pernyataan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Gubernur.

## Bagian Ketiga Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Pasal 62

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember Tahun Anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat / pelaksana tugas Bupati yang menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang

penjabaran APBD.

- (4) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- (5) Format penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Rancangan Penjabaran APBD berpedoman pada peraturan perundang - undangan

## BAB VIII

## PELAKSANAAN APBD

## Bagian Kesatu

## Asa Umum Pelaksanaan APBD

## Pasal 63

- (1) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD.
- (2) Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang - undangan.
- (4) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.
- (5) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.

## Bagian Kedua

## Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

## Paragraf 1

## Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Pasal 64

- (1) PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah. Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua Kepala SKPD agar menyusun Rancangan DPA - SKPD
- (2) Rancangan DPA - SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , merinci sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan.
- (3) Kepala SKPD menyerahkan Rancangan DPA - SKPD kepada PPKD paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 65

- (1) Pada SKPKD disusun DPA - SKPD dan DPA PPKD.
- (2) DPA - SKPD memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD.
- (3) DPA - SKPD digunakan untuk menampung :
- a. Pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah.
- b. Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial,
6. belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
- c. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.
- (4) Format DPA - PPKD berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## Pasal 66

- (1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama - sama dengan Kepala SKPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , PPKD mengesahkan rancangan DPA - SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah
- (3) DPA - SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala SKPD terkait, Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan
- (4) DPA - SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/barang.

## Paragraf 2 Anggaran Kas

## Pasal 67

- (1) Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA - SKPD menyusun rancangan anggaran kas SKPD .
- (2) Rancangan Anggaran Kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA - SKPD.
- (3) Pembahasan rancangan anggaran Kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD.
- (4) PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran - pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA - SKPD yang telah disahkan.
- (5) Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
- (6) Mekanisme pengelolaan anggaran kas pemerintah daerah ditetapkan dalam peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

## Pasal 68

- (1) Semua penerimaan pemerintah daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah .
- (2) Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat -lambatnya dalam waktu 1 (satu ) hari kerja.
- (3) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah .
- (4) Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan / atau menerima dan / atau kegiatannya berdampak pada penerimaan daerah wajib mengintensifkan pemungutan dan penerimaan tersebut yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.
- (5) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
- (6) Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran.
- (7) Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang , baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar - menukar, hibah, asuransi dan / atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro, atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dan anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.
- (8) Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke Kas Umum Daerah dan berbentuk barang menjadi milik / asset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah.
- (9) Pengembalian atas kelebihan pajak, retribusi , pengembalian tuntutan ganti rugi dan sejenisnya dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan untuk pengembalian penerimaan yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (10) Untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun -tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga.

## Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

## Bagian Keempat Pasal 69

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.
- (3) Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan

dalam Peraturan Bupati.

- (4) Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD, atau DPA SKPD, atau Dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

## Pasal 70

Bendahara Pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai bank persepsi dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 71

- (1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Pembayaran sebagaimnan dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kuasa BUD berkewajiban untuk :
- a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran.
- c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- d. Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah; dan
- e. Menolak pencairan dana apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

## Pasal 72

- (1) Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.
- (3) Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :
- a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; dan
- c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (4) Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar atas pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) tidak terpenuhi.

- (5) Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya .
- (6) Bupati dapat memberikan izin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran dilingkungan SKPD.
- (7) Setelah Tahun Anggaran berakhir, kepala SKPD selaku pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan.

## Bagian Kelima

## Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah

## Pasal 73

- (1) Pengelolaan Anggaran pembiayaan daerah dilakukan oleh PPKD
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah.

## Pasal 74

- (1) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan setelah jumlah dana cadangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan yang berkenaan mencukupi.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dan cadangan.
- (3) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan kerekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD

## Pasal 75

- (1) Penjualan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.
- (2) Pencatatan penerimaan atas penjualan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bukti penerimaan yang sah .

## Pasal 76

- (1) Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman .
- (2) Penerimaan pinjaman dalam bentuk mata uang asing dibukukan dalam nilai rupiah.
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah didasarkan pada perjanjian pemberian pinjaman daerah sebelumnya, untuk kesesuaian pengembalian pokok pinjaman dan kewajiban lainnya yang menjadi tanggungan pihak peminjam.

## Pasal 77

- (1) Jumlah pendapatan daerah yang disisihkan untuk pembentukan dana cadangan dalam tahun anggaran bersangkutan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
- (2) Pemindahbukuan jumlah pendapatan daerah yang disisihkan yang ditransper dari rekening kas umum daerah ke rekening dana cadangan dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

## Pasal 78

Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah.

## Pasal 79

Pembayaran pokok utang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan perioritas utama dari seluruh kewaiiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

## Pasal 80

Pemberian pinjaman daerah kepada pihak lain berdasarkan keputusan Bupati atas persetujuan DPRD.

## Pasal 81

- (1) Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh PPKD.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiayaan, kuasa BUD berkewajiban untuk :
- a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran / pemindahbukuan yang ditetapkan oleh PPKD;
- b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan ;
- d. menolak pencairan dana ,apabila perintah pembayaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan

## BAB IX

## LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PERUBAHAN APBD

## Bagian Kesatu

## Laporan Realisasi Semester Pertama APBD

## Pasal 82

- (1) Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagimana dimaksud pada ayat (1), disiapkan oleh PPK-SKPD dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 ( enam ) bulan berikutnya paling lama 7 ( tujuh ) hari kerja setelah semester pertama Tahun Anggaran bekenaan berakhir.
- (3) Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 ( enam ) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (4) PPKD menyusun laporan semester pertama APBD dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) paling lambat minggu kedua bulan Juli Tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 ( enam ) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disampaikan kepada Bupati Selayar paling lambat minggu ketiga bulan juli tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 ( enam ) bulan berikutnya.bulan berikutnya
- (6) Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 ( enam ) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) disampaikan kepada DPRD paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.
- (7) Format laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD prognosis untuk 6 (enam ) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- (8) Format laporan realisasi semester pertama prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

## Bagian Kedua Perubahan APBD Pasal 83

- (1) Pemerintah daerah dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum Tahun Anggaran yang bersangkutan berakhir.
- (2) Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan / atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi :
- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- d. Keadaan darurat, dan
- e. Keadaan luar biasa
- (3) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 ( satu ) kali dalam 1 ( satu ) Tahun Anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (4) Persetujuan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat - lambatnya 3 ( tiga ) bulan sebelum berakhirnya Tahun Anggaran.

## Pasal 84

- (1) Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan pengguna pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.
- (2) Bupati memformulasikan hal - hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) ke dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD.
- (3) Dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara lengkap penjelasan mengenai :
- a. Perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya
- b. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan
- c. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam Perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
- d. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam

perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA

- (4) Dalam hal persetujuan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD karena Perubahan KUA dihindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik.
- (5) Kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat 3, masing - masing dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.

## Pasal 85

- (1) Pergeseran anggaran antar Unit Organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (2) huruf b serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD.
- (2) Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (3) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD.
- (5) Pergeseran anggaran antar Unit Organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD.
- (6) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan / atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- (7) Tata Cara pergeseran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan Bupati.

## Pasal 86

- (1) Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan Tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam Tahun Anggaran berjalan, dapat berupa :
- a. membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
- b. melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;
- c. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah;
- d. mendanai kegiatan lanjutan;
- e. mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran

berjalan ; dan

- f. mendanai kegiatan - kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam Tahun Anggaran berjalan.
- (3) Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA - SKPD
- (4) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diformulasikan terlebih dahulu dalamDPAL - SKPD.
- (5) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA - SKPD.

## Pasal 87

- (1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan / atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada pasal 83 ayat (2) huruf d sekurang - kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya
- b. tidak diharapkan terjadinya secara berulang
- c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat
- (3) Pelaksanaan pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Realisasi pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

## Pasal 88

- (1) Keadaan luar biasa adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50 % ( lima puluh persen ).
- (2) Pelaksanaan pengeluaran atas pendanaan keadaan luar biasa sebagaimana dimkasud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Re