PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 21 Tahun 2013 tentang PENGELOLAAN PENDAPATANDANPENGALOKASIANJASA SARANA SERTA JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAHLIUN KENDAGE TAHUNA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat:
BUPATIKEPULAUAN SANGIHE PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 21
TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN PENDAPATANDANPENGALOKASIANJASA SARANA SERTA JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAHLIUN KENDAGE TAHUNA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,
- a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan peningkatan kineija, dan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Liunkendage Tahuna adalah melalui pengalokasian pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi atas pelayanan kesehatan di rumah sakit untuk digunakan sebagai imbalan jasa pelayanan bagi tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor44 Tahun2009 Tentang RumahSakitdan Pasal 11 A Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Umum;
- c. bahwa agar pengalokasian jasa sarana dan jasa pelayanan yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada hurufa dan b tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pendapatan dan Pengalokasian Jasa Sarana serta Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4183) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran NegaraRINomor4691);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua ' atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RINomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063); *
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI 5072); *
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RINomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran NegaraRI Nomor5161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 5) Sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2011 Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 44 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Tahuna (BeritaDaerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 42).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
- PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN PENGALOKASIAN JASA SARANA SERTA JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIUN KENDAGE TAHUNA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe;
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
6. Jasaadalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
7. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau Badan;
8. Wajib' Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
9. Rumah SakitUmum Daerah "Liun Kendage" Tahuna yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah SakitPublik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;.
10. Kepala Rumah Sakit adalah Direktur RSUD "Liun Kendage" Tahuna, yang selanjutnya disebut Direktur;
11. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit berupa Pelayanan Rawat Jalan, Pelayanan Rawat Inap dan Pelayanan Gawat Darurat yang mencakup Pelayanan Medik dan Pelayanan Non Medik;
12. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit;
13. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan kepada pasien oleh tenaga medik berupa pemeriksaan, konsultasi, dan tindakan medik;
14. Pelayanan Non Medik adalah Pelayanan yang diberikan kepada pasien oleh pihak lain di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan Pelayanan Medik meliputi pelayanan Pendidikan dan Pelatihan, Pelayanan Administrasi, Pelayanan Laundry dan Iain-lain pelayanan yang terkait dengan pelayanan kesehatan;
15. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap;
16. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang hams diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat;
17. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur pada ruang rawat inap;
18. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam keadaan kritis yang memerlukan pemantauan ketat dan intensif pada ruangan khusus dengan sarana khusus dan tenaga terampil;
19. Visite adalah kunjungan dokter kepada pasien dalam rangka observasi, penegakan diagnostik, tindakan medikdanterapi di ruang perawatan pasien;
20. Perawatan adalah pelayanan asuhan keperawatan oleh tenaga keperawatan di Rumah Sakit;
21. Tindakan Keperawatan adalah tindakan mandiri perawat melalui kerjasama/ kolaborasi dengan pasien atau tenaga kesehatan lain dalammemberikan asuhankeperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggungjawab perawat;
22. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi;
23. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik;
24. Tindakan Medik adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang dilaksanakan oleh tenaga medik;
25. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum dan pembiusan lokal;
26. Tindakan Medik Non Operatifadalah tindakan tanpa pembedahan;
27. Cito Tindakan adalah tindakan pelayanan kesehatan yang bersifat segera untuk menghindari seseorang dari kematian atau cacat (live saving);
28. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
29. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas Rumah Sakit, bahan obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi serta pemakaian sarana non operasional;
30. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan di Rumah Sakit;
31. Askes Sosial adalah asuransi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan Pegawai Negeri beserta anggota keluarganya yang memiliki Kartu Tanda Pengenal PT. Persero ASKES Indonesia yang sah termasuk perintis kemerdekaan dan veteran.
32. Jamkesmas adalahbentukbelanjabantuan sosialyang bersumber dari dana APBN Sektor Kesehatan untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.
33. Jamkesda adalah bentuk belanja bantuan sosial yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampudi Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
PENGELOLAAN PENDAPATAN
BAB II - PENGELOLAAN PENDAPATAN
Pasal 2
- (1) Pendapatan RSUD berasal dari hasil penerimaan atas pungutan retribusi kepada pasien atau badan yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit.
- (2) Komponen Retribusi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah merupakan imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit dan jasa sarana atas pemanfaatan berbagai fasilitas rumah sakit yang disediakan oleh Pemerintah Daerah bagi seluruh pasien atau masyarakat yang berobat di rumah sakit.
BAB II - PENGELOLAAN PENDAPATAN
Pasal 3
- (1) Seluruh pendapatan RSUD sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 baik yang bersumber dari penerimaan retribusi atas pelayanan kesehatan bagi pasien umum; klaim asuransi atas pelayanan kesehatan bagi pasien peserta Asuransi Kesehatan Sosial, Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah dan pasien peserta Asuransi jenis lainnya yang mengadakan kontrak kerjasama dengan pihak rumah sakit harus dicatat dalam buku kas umum dan disetor secara bruto oleh bendahara penerimaan ke kas daerah.
- (2) Penerimaan klaim asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas daerah setelah melalui proses verifikasi klaim dan pembagian alokasi jasa sarana serta jasa pelayanan sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah, Asuransi Kesehatan Sosial dan Asuransi lainnya.
PEMBAGIAN ALOKASI JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN
BAB III - PEMBAGIAN ALOKASI JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN
Pasal 4
- (1) Rumah Sakit Umum Daerah berhak melakukan klaim jasa sarana dan jasa pelayanan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai imbalan terhadap setiap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang bekeria di rumah sakit kepada setiap pasien atau badan yang memanfaatkan pelayanan kesehatan tersebut.
- (2) Besamya proporsi Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan yang dapat diklaim oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah kepada Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:
| No | Pelayanan per Instalasi | Jasa Sarana (%) | Jasa Pelayanan (%) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | Pelayanan Rawat Jalan | 55 | 45 |
| 2 | Pelayanan Rawat Inap Biasa | 55 | 45 |
| 3 | Pelayanan pada Ruang Rawat Intensif, Kamar Bersalin. | 40 | 60 |
| 4 | a. Tindakan Medik Operatifdan Non Operatifpada Ruang Operatif b. Tindakan Medik Operatifdan Non Operatifpada Ruang Biasa | 30 40 | 70 60 |
| 5 | Tindakan pada instalasi Laboratorium, Radiologi dan Instalasi Penunjang Medik lainnya | 70 | 30 |
| 6 | Pelayanan Instalasi Farmasi | 95 | 5 |
| 7 | Pelayanan Instalasi lainnya | 55 | 45; |
PENGELOLAAN HASIL PENERIMAAN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN KESEHATAN
BAB IV - PENGELOLAAN HASIL PENERIMAAN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 5
- (1) Jasa Pelayanan adalah jasayang diberikan secara langsung kepada dokter/perawat/operator/staf tenaga kesehatan pada instalasi/unit pelaksana yang secara langsung menangani/merawat pasien dan jumlahnya sesuai dengan jumlah nominal yang diterima sebagaimana diatur dalam pasal 4.
- (2) Jasa pelayanan dibagisecaraproporsional kepada:
- a. Dokter/operator/penanggung jawab Unit Pelayanan Fungsional; dan
- b. Tim pendukung dokter dan paramedis.
BAB IV - PENGELOLAAN HASIL PENERIMAAN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 6
- (1) Komponen jasa sarana terdiri dari komponen jasa sarana penyediaan bahan habis pakai medik dan obat-obatan; jasa saranapenunjang medik; Jasamanajemen rumahsakit.
- (2) Jasa manajemen, dibagi secara proporsional kepada:
- a. Direktur;
- b. Kepala Tata Usaha dan Kepala Seksi bersama staf;
- c. Kepala Bidang bersama staf; dan
- d. Pengelola Administrasi klaimjasa pelayanan.
- (3) Jasa saranapenunjang medik,dibagi secaraproporsional kepada:
- a. Instalasi Laboratorium;
- b. Instalasi Radiodiagnostik;
- c. Instalasi Unit Tranfusi Darah;
- d. Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit;
- e. Central Sterile Supplay Departement;
- f. Instalasi Gizi;
- g. Instalasi Linen dan Laundry;
- h. Cleaning Service;
- i. Ambulance; dan
- j. Radiomedik.
- (4) Jasa sarana penyediaan Bahan Habis Pakai dan obat-obatan.
BAB IV - PENGELOLAAN HASIL PENERIMAAN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 7
- (1) Tim pengelola teknis administrasi klaim jasa pelayanan baik yang bersumber dari pasien umum, jamkesmas, jamkesda, asuransi sosial dan asuransi lainnya diangkat dan ditetapkan dengan keputusan direktur.
- (2) Honor tim pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan dalam alokasi pembagian proporsi jasa sarana.
BABV
PROPORSI PEMBAGIAN ALOKASI JASA SARANA DAN JASA PFI avaivam vAMr BERSUMBER DARI PENERIMAAN FASi^^fJ^^J^SS0 ASKES SOSIAL DAN ASURANSI LAINNYA AMK,*MAS'
BAB IV - PENGELOLAAN HASIL PENERIMAAN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 8
- (1) Proporsi pembagian jasa sarana dan jasa pelayanan yang bersumber dari penerimaan pasien umum, Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah, Jaminan Kesehatan MasyS^suTaS Kesehatan Sosial dan Asuransi lainnya sesuai kesepakatan para tenaga keseh^nnmHS sebagaimana terdapat dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran peraturan bupati ini
- (2) hSTesenS1 f &amp;gaima?a terda*at Pada a?at 0) &lt;&amp;»&amp; secara proposional berdasarkan hasil kesepakatan bersama dalam rapat antara direktur dengan seluruh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan di rumah sakit. waemudn aan
- (3) Besaran proporsi pembagian jasa sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) merupakan pedoman dfr^ahS a administrasi Waim "*·* membayar kepada para pemberi jasa layanan

## Pasal 9

- (1) Tim pengelola bertanggung jawab membuat surat pertanggung jawaban dan mengelola beriSf1"18 ^ U3ngan tCrSebut SCSUai te^™ Peraturan perundang-undangan yang
- (2) Tim pengelola memasukan Surat Pertanggungjawaban kepada bendahara pengeluaran untuk kepentinganaudit internal dan ekstemal.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pendapatan dan Pengalokasian Jasa Sarana serta Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Liunkendage Tahuna dicabut dan dinyatakan berlaku surut

## Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

- Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna pada tanggal 5 Peferuari 2013

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


Diundangkan di Tahuna pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE


WILLY ELFIANUS CARRY KUMENTAS

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN

NOMOR