KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 2002 tentang PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SECOND PACKAGE OF COMMITMENTS ON FINANCIAL SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORKAGREEMENTONSERVICES (PROTOKOL PELAKSANAAN KOMITMEN JASA KEUANGAN PAKET KEDUA DALAM PERJANJIAN DI BIDANG JASA ASEAN) (berlaku 6 April 2002)
Pembukaan
Menimbang
:
a. bahwa di Yangon, Myanmar, pada tanggal 6 April 2002 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Protocol to Implement the Second Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services (Protokol Pelaksanaan Komitmen Jasa Keuangan Paket Kedua dalam Perjanjian di Bidang Jasa ASEAN), sebagai hasil perundingan Negara-negara anggota ASEAN;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Protocol tersebut dengan Keputusan Presiden;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
Mengingat
: 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SECOND PACKAGE OF COMMITMENTS ON FINANCIAL SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL PELAKSANAAN KOMITMEN JASA KEUANGAN PAKET KEDUA DALAM PERJANJIAN DI BIDANG JASA ASEAN)
Pasal 1
Mengesahkan Protocol to Implement the Second Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services (Protokol Pelaksanaan Komitmen Jasa Keuangan Paket Kedua dalam Perjanjian di Bidang Jasa ASEAN), yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Yangon, Myanmar, pada tanggal 6 April 2002, sebagai hasil perundingan Negara-negara anggota ASEAN yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Protocol dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.
Pasal 3
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Nopember 2002

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Penawaran Ilntas batas ## DAFTAR KOMITMEN SPESIFIK INDONESIA Komltmen Jasa Kouangan Paket Kodue 2) Pøndlran\_kantor usaha asing | Sektor atau Sub- sektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Naslonal | | |---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------| | Komitmen horisontal | Komitmen horisontal | Komitmen horisontal | Komitmen horisontal |

Penandatangan: | Semua sektor yang 'ercakup dalam daftar ini | 1). 2) Seperti dirinci di setiap sektor 3) Commercial presence dari pemasok jasa asing dimungkinkan dalam bentuk usaha patungan dan'atau kantor perwakilan; kecuali ditentukan lain Perusahaan patungan harus memenuhi persyaratan Dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) Kepemilikan saham asing tidak lebih | 1), 2) Seperti dirinci di setiap sektor 3) Pajak pendapatan sebesar 20% akan dikenakan kepada bukan penduduk jika pendapatan berasal dari sumber dalam negeri sbb a) Bunga b} Royalti c) Deviden d) upah dari jasa yang ailaksanakan di Indonesia Kepemilikan taran Undang Undang Pokok Agraria No.: 5 Tahun 1960 menetapkan bahwa pihak asing (baik badan hukum maupun orang) tidak boleh memiliki tanah Namun demikian perusahaan joint venture dapat mempercleh HGU dan HGB, dan menyewa tanah dan gedung. Setiap Badan Hukum atau orang harus memenuhi persyaratan kualitikasi profesional. asing | | Kehadiran tenaga kerla asing | | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Sektor atau Sub- | |--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------| | sektor | sektor | sektor | sektor |

Penandatangan: | | Berdasarkan Undang Undang Ketenagakerjaan dan Imigrasi, hanya direktur , menejer , dan tenaga ahlilpenasehat diijinkan untuk tinggal maaksimum 2 tahun dan perpanjangan selama-lamanya tahun kecuali ditetapkan lain. Menejer dan tenaga ahli (transter antar perusahaan) diijinkan berdasarkan kajian kebutuhan ekonomi. | 4) Pungutan atas orang Setiap orang asing pemasok jasa dikenakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusal , provinsi, dan kabupaten Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan Orang yang dipekerjakan oleh perusahaan patungan, Kantor perwakilan, dan atau jenis badan hukum lainnya dan atau pemasok jasa perorangan harus mempunyai sural ijin kerja dari Menteri Tenaga Kerja. Peraturan Perundang-undangan Keimigrasian Semua orang asirg harus memenuhi peraturan dan crosedur imigrasi untuk memasuki wilayeh Indonesia asing asing | | 1) Penawaran Ilntas batas Pendlrlan kantor usaha asing Sektor atau Sub- sektor Pømbatasan Akses Pasar Pembatasan Perlakuan Naslonal Komltmen tambahan ## Definisi Jirektur adalah satu atau sekelompok orang yang dipercaya oleh pemegang saham dari pemasok jasa dengan wewenang penuh untuk mengendalikan perusahaan dan bertanggung jawab sepenuhnya untuk dan atas nama perusahaan baik di dalam rnaupun di luar pengadilan: Menejer adalah pegawai senior dari pemasok jasa yang secara langsung mengenadlikan perusahaan berdasarkan pengawasan dan pengarahan dari Jireksi perusahaan; termasuk mengarahkan perushaan dan anak perusahaan dan atas nama perusahaan, mengawasi serta memiliki wewenang untuk merekomendasikan; menerima. dan memevat:. Tenaga ahli penasehat adalah orang yang dipekerjakan oleh pemasok jasa yang memiliki kualifikasi tinggi atau biasa - kualifikasi yang menyangkut jenis pekerjaan atau perdagangan yang mensyaratkan pengetahuan teknis atau - pengetahuan yang penting atau proprietal untuk jasa, alat-alat penelitian; teknik atau menejemen: Usaha patungan adalah kerjasama antara satu atau beberapa perusahaan dengan perusahaan Indonesia secara temporer . untuk menangani satu atau beberapa proyek tanapa menciptakan badan hukum baru berdasrkan perundang-undançan yang berlaku di Indonesia. asing Perusahaan Patungan adalah perusahaan badan hukum yang didirikan berdasarkan badan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia dalam bentuk {erjasama antara perusahaan asing dengan perusahaan Indonesia ## DAFTAR KOMITMEN SPESIFIK INDONESIA (Komltmen Jasa Keuangan Paket Kedua) Zara penawaran 1) Penawaran lintas batas Pendlrian kantor usaha asing Kehadiran tenaga kerla aslng Sektor atau Sub- Pembatasan Akses Pasar Pembatasan Perlakuan Nasional Komitmen tambahan sektor Jasa Keuangan Sub-sektor Non-bank ## Persyaratan Umum - Semua pembalasan akses pasar dan perlakuan nasional untuk sub sektor non-bank akan dihapuskan tahun 2020 sepanjang negara anggota lain melakukan hal yang sama - Kepemilikan saham penyedia jasa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Persyaratan kepemilikan dan prosesntase saham kepemilikan sebagaimana tersebut dalam perjanjian pendirian perusahaan patungan non-barik yang telah ada harus dihormati. Tidak ada transfer kepemilikan kecuali atas persetujuan semua anggota dalam perusahaan patungan asing - sektor jasa keuangan non-bank. - Sebagai tambahan atas horisontal komitmen ijin kerja sementara dapat diberikan kepada teraça ahli penasehat dengan ketentuan tidak lebih dari 3 {tiga) bulan setiap orang untuk setiap tahunnya - Kepemilikan atas saham perusahaan non-bank yang terdattar di bursa efek dapat mercapai 100 % . asing

Penandatangan: - Tenaga kerja yang diperbolehkan hanya direktur , menejer, dan tenaga ahiilpenasehat uengan balasan waktu selama 3 {tiga) tahun, dan dapat diperpanjang asing - Semua perusahaan patungan harus menyediakan training bagi para karyawannya. ## DDONESIA ## DAFTAR KOMITMEN SPESIFIK (Komitmen Jasa Keuangan Paket Kedua) Cara penawaran 1} Penawaran lintas batas 2) Konsumsi ke luar negeri 3) Pendirian kantor usaha asing Kehadiran tenaga kerja asing Sektor atau Sub- sektor Pembatasan Akses Pasar Pembatasan Perlakuan Nasional Komitmen tambahan ## Jasa Keuangan ## Sub-sektor perbankan Persyaratan Umum 8. Semua pembatasan akses pasar dan perlakuan nasional untuk sub sektor perbankan akan d hapuskan pada tahun 2010 sepanjang negara anggota lain melakukan hal yang sama - 9 Bank dan badan usaha asing. bekerja sama dengan perusahaan atau badan usaha nasional . ciperbolehkan untuk mendirikan atau mengakuisisi bank-bank lokal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Manado, dan Ambon. 11. Akuisisi bank domestik melalui pembelian saham diijinkan maksimum sebesar 51% dari sahar yang terdattar di bursa efek.

Distribusi: 12. Kepemilikan saham penyedia jasa dan prosentase saham kepemilikan sebagaimana tersebut dalam perjanjian pendirian bank patungan yang telah ada harus di hormati sebagai dasar kepemilikan asing dan partner Indonesianya; asing 13. Tes kebutuhan ekonomi tidak akan di berlakukan dalam kaitannya dengan kehadiran tenaga asing. Tenaga asing yang bekerja sebagai menejer atau sebagai ahli wajib mempunyai tenaga magang WNI selama masa kerjanya. - 14, Sebagai tambahan dari Horizontal Measures , ijin kerja sementara dapat di berikan kepada ahli; penasehat dari kantor bank asing dan bank patungan dengan ketentuan tidak lebih dari 3(tiga) bulan setiap orang untuk setiap tahunya. ## Pengertian Istilah-istilah 1. Most Favoured Nations (MFN) adalah prinsip yang mewajibkan semua negara anggota untuk tidak memperlakukan jasa dan/atau pemasok jasa yang berasal dari negara lain lebih buruk (no less favourable) dari jasa dan/atau pemasok jasa yang berasal dari suatu negara tertentu (Pasal 11 GATS). 2. MFN Exemptions List adalah suatu daftar yang berisi uraian tentang penerapan ketentuan/measures/komitmen yang diberikan khusus (berbeda dan lebih baik) kepada negara (negar-negara) tertentu sehingga komitmen dalam SC-nya diberlakukan secara tidak MFN. Untuk membuat daftar ini harus dipenuhi persyaratan Pasal 11 GATS dan Annex on Article 11 Exemptions.

Distribusi: 3. Market Access adalah prinsip yang mewajibkan negara anggota untuk tidak membuat ketentuan yang menghambat pemasok jasa untuk memasuki pasar. 4. National Treatment adalah prinsip yang mewajibkan negara anggota untuk tidak memperlakukan jasa dan/atau pemasok jasa yang berasal dari negara lain lebih buruk dari jasa dan/atau pemasok jasa yang berasal dari dalam negeri (Pasal XVII GATS). 5. Cross Border Supply adalah pelayanan jasa oleh pemasok jasa yang berasal dari suatu negara (tetap berada ditempat) kepada konsumen yang berada di wilayah negara lain. Konsep ini diberi tanda nomor (1) atau Mode of Supply (1) dalam terminologi yang dipakai untuk SC dan pembahasan liberalisasi. 6. Consumption Abroad adalah penikmatan/pembelian jasa oleh konsumen yang berada di luar wilayah negara asalnya. Konsep ini diberi tanda nomor (2) atau Mode of Supply (2). 7. Commercial Presence adalah pelayanan jasa oleh suatu pemasok jasa yang berasal dari suatu negara tertentu dengan kehadiran secara fisik di wilayah negara lain. Konsep ini diberi nomor (3) atau Mode of Supply (3). 8. Presence of Natural Persons adalah pelayanan jasa oleh suatu pemasok jasa yang berasal dari suatu negara tertentu melalui kehadiran karyawannya di wilayah negara lain. Konsep ini diberi nomor (4) atau Mode of Supply (4). 9. Horizontal Measures/Commitments adalah ketentuan atau komitmen yang berlaku untuk semua sektor yang dicakup dalam SC. 10. None adalah sama sekali tidak ada pembatasan. 11. Unbound adalah tidak membuat komitmen dan hal ini berarti negara pembuat SC dapat menerapkan aturan baru (meskipun lebih restriktif daripada yang berlaku pada waktu SC diserahkan).