Unknown Unknown Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka penggunaan atas bantuan keuangan kepada Partai Politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana diatur dcngan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pcdoman Tata Cam Pcrhitungan, Penganggaran, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pcrtanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Situbondo daJam beberapa ketentuannya perlu disesuaikan; - b. bahwa berdasarkan pertin,bangan aebagaimana dimaksud pada buruf a, perlu membentuk Peraturan Bupe.ti tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Situbondo. 1. (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan pertin,bangan aebagaimana dimaksud pada buruf a, perlu membentuk Peraturan Bupe.ti tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Situbondo.
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
•
•
2
2. Undang-Undan.g Nomor 12 Tahun 1950 t.entang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang› Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4844);
6. 6 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Perm.usyawaratan Rakyat, Dewan Pcrwakilan Rakyat, Dewan Perwakilsn Daerah, dan Dewan Perwskilan Rakyat Daerah;
..
3
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pcmerint.ah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama clan Pemindahan Tempat Kedudukan Pcmerintah Daerah Kabµpaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2989);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 5351 );
14. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah hebcrapa kali diubah, terakhir dengan Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Pengangaran Dalam APBD, Pengajuan, Pcnyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Kcuangan Partai Politik;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Situbondo.
IIBIIUNSKAII:
llenetapkan : PBRATURAII BUPAfl TBlfTAIIG PBRUBAIIAII ATAS PBRATURAlf BUPATI 'tEIITAIIG PBDOIIAII TATA CARA PUGIIITUIIGAII, PEIIOAIIOOARAII, PBIIGAJUAR, PBNYAUJRAII, DAIi LAPORAJI PBRt'AJIGGUIIGJA'lfABAll PDOOVIIAAJI BAIITUAR KBUAJIGAlf PARTAI POUTII[ KAIIUPAftJI SITOBOJO&gt;O.
4
Puall
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2010 tent.ang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 Nomor 6) diubah se~ berikut
1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 diubah dan ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 11 dan angles 12, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
Pasall
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pcmerintah Dacrah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Situbondo.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah di Kabupaten Situbondo.
6. Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2009 di Kabupaten Situbondo.
7. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Sadan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Situbondo.
8. Komisi Pemilihan Umum adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo.
9. Dewan Pimpman eabang Partai Politik, yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik di tingkat daerah yang ditetapkan berdasarkan basil keputusan musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
10. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersu.mber dari APBD yang diberikan aecara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang pcnghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan s~ dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.
s
11. Pendidikan Politik adaJah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hakt kewajibant dan tanggungiawab setiap warga Negara dalaJn kehidupan berbangsa clan bemegara.
12. Badan Pemeriksa Keuangan, selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana di.maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketcntuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2
- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diberikan oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan setiap tahunnya deism APBD.
- (2) Partai Politilc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politilc yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya
Pasal 4
Tata Cara Perhitungan Bantuan Keuangan kepa.da Partai Politik dari APBD sebagaimana dimakRud dalain Pasal 2 ayat (2} dan ayat (3} adalah sebagai berilrut :
- a. besamya nilai bantuan persuara untuk Pa.rtai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang bersumber dari APBD adalah jumlah bantuan APBD ta.bun anggaran sebelumnya yakni Tahun Anggaran 2008 dibagi dengan jumlah perolehan suara basil Pemilu DPRD periode sebelwnnya yakni Tahun 2004
Pasal 12
- ( 1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, digunakan sebagai dana penunjang kegiatan Pendidikan Politik dan operasional sekretariat Partai Politik.
Pasal 14
- ( 1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, digunakan sebagai dana penunjang kegiatan Pendidikan Politik dan operasional sekretariat Partai Politik.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik digunakan untuk melaksanakan Pendidikan Politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat paling sedikit 60 % (enam puluh persen).
7
Pasal 15
- ( 1) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertujuan untuk :
- a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, clan bemegara;
- b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalatn kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara; dan
- c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa daJam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendiclikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkait.an dengan kegiatan:
- a. penda]aman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bemcgara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, clan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
- c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
Pasal 17
- ( 1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Untuk membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1), Partai Politik wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana Bantuan Keuangan.
8
- (3} Laporan pcrtanggungjawaban sebagairoana dimaksud pada ayat ( 1) terd.iri dari :
- a. rekapitulasi realisasi penerimaan clan belanja Bantuan Keuangan Partai Politik dan rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan Partai Politik per kegiatan; dan
- b. barang invcntaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/ penggunaan jasa.
- (4) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) tercanturn dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
10. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1 7 A yang berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 17A

- ( 1) Partai Politik wajib menya.R'lpaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD kepada BPK secara berkala 1 (satu} t.ahun sekali untuk diperiksa.
- (2) Hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh BPK disampaikan kepada Partai Politik paling lama 1 (satu) bulan setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan oleh Partai Politik kepada BPK serta tata cara penyampaian laporan basil pemeriksaan oleh BPK kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur tersendiri dslam Peraturan BPK.
11. Ketentuan Pasal 18 dihapus.
12. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 19

- ( 1) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengcluaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Daerah setelah diperiksa oleh BPK.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain Partai Politik Tingkat Kabupaten kepada Bupati.

9

- (3) Laporan Pertanggungjawaban sebagimana pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh BPK.
13. Ketentuan Pasal 20 dihapus.
14. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berilrut:

## Pasal24

Penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran, penggunaan, dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimsna dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sehagairnana telab diubah dengan Undang› Undang Nomor 2 Tahun 2011;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012; dan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pcdoman Tatacara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Pcngeluaran dan La.poran Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

## PualD

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pad.a tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengctahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Situbondo.


Ditetapkan di ~ilubQn~~0 13 pada tanggal U ".) . JUN L . BUPATI SITUBOIIDO,

DADAIIG WIGIARTO

Diundangkan di Situbo9,dq pada tanggal O 5 ju i~ 2U 13

DABRAII KABUPATBII Sl'nJBOimO,



, '!"9. ~~-, .

BBRITA DABRAII KABUPATBII 81TUBOIIDO TAIIUlJ-9&amp;1&amp;--IIO■OR ~0