PERATURAN WALIKOTA TOMOHON Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA TOMOHON PROVINSISULAWESIUTARA
PERATURAN WALIKOTA TOMOHON NOMOR 2 TAHUN 2015
TENT ANG
BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA DI LINGK UNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TOMOHON ,
bahwa untuk melaksanakan Pasal 201 dan Pasal 202 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon;;
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); ·
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubc7
Menetapkan beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan .Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalani Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Torno hon Tahun 2014 Nomor 28);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN. UANG PERSEDIAAN GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN U" KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON .(\_/.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kesatuan Masyarakat hukum Kota Tomohon yang mempunyai batas-batas wilayah dan berwenang mengatur dan mengurus ur.usan pemerintah dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri ## BAB II PENYEDIAAN DANA DAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
Bagian Kesatu Penyediaan Dana
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.
Bagian Kedua Permintaan Pembayaran
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPKSKPD dalam rangka pengisian uang persediaan.
- (2) Uang Persediaan (UP) diberikan 1 (satu) kali untuk setiap SKPD dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (3) SPP-UP hanya diberikan untuk pengeluaran pengeluaranpengeluaran belanja pada klasifikasi yang diperbolehkan yaitu Kelompok Belanja Langsung, untuk Jenis Belanja Pegawai dan Jenis Belanja Barang dan Jasa.
- (4) Besaran Jumlah Permintaan Uang Persediaan untuk setiap SKPD, sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan W alikota ini.


- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPKSKPD dalam rangka ganti uang persediaan.
- (2) SPP-GU diberikan untuk pengeluaran-pegeluaran belanja pada klasifikasi yang diperboleii:~an yaitu pada Kelompok Belanja Langsung, untuk Jenis Belanja Pegawai dan Jenis Belanja Barang dan J asa.
- (3) Batas Jumlah Permintaan Ganti Uang Persediaan untuk setiap SKPD, tidak melebihi jumlah UP.

## Pasal 5

- ( 1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran Zkuasa pengguna anggaran melalui PPKSKPD dalam rangka tambahan uang persediaan.
- (2) SPP-TU diberikan untuk melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak.
- (3) SPP-TU diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran belanja pada klasifikasi yang diperbolehkan yaitu KeLompok Belanja Langsung, untuk Jenis Belanja Pegawai dan Jenis Belanja Barang dan J asa.

I

- (4) Batas Jumlah pengajuan SPP-TU untuk klasisfikasi Belanja yang diperbolehkan untuk TU harus mendapat persetujuan PPKD.
- (5) Dalam hal dana Tambahan Uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa Tambahan Uang disetor ke rekening kas umum daerah.

## BAB III

## KETENTUAN PENUTUP Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Walikota iru, maka Peraturan Walikota Tomohon Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pengaturan Besaran Uang Persediaan Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. &lt;i,

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam J1rita Dae rah. (\_J--

## Paraf Koordinasi

~ fl


Ditetapkan di Tomohon pada tanggal " ,J0.~ -...,c::\_'i

WALIK

A TOMOHON ,

JIM

EMAN

FEIDIE

Diundangkan di Tomohon

pada tanggal S J~.1~1.t.::-·j

,..:·=:.

'i

··

SEKRETARIS DAERAH,


ARNOLD POLI

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2015 NOMOR

'

I

1 ,-

IV


LAMPIRAN:

PERATURAN WALIKOTA TOMOHON

NOMOR

:

2

'-&gt;~

&gt;L:.

~C ~

:-:

TANGGAL

:

~

, ,

.m; ... ,::·.

:-::; ·;

'.:

## BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSED IAAN GANTI UANG PERSED IAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKA T DAERAH DAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON

| NO | KODE | SKPD/UNIT KERJA | BESARANUP | BESARANUP |
|---------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 1. 2. | 1.01.1.1 1.02.1.1 | DINAS PENDIDIKAN DAERAH DINAS KESEHATAN DAN SOSIAL | Rp. Rp. | 434.400.000 167.800.000 |
| 3. | 1.02.2.1 | PUSKESMASKAKASKASEN | Rp. | 11.700.000 |
| 4. | 1.02.2.2 | PUSKESMAS TOMOHON TENGAH | Rp. | 13.700.000 |
| 5. | 1.02.2.3 | PUSKESMAS LANSOT | Rp. | 13.300.000 |
| 6. ~ | 1.02.2.4 | PUSKESMAS RURUKAN | RP. | 10.400.000 |
| 7. | 1.02.2.5 | PUSKESMAS TARATARA | Rp. | 11.400.000 |
| 8. | 1.02.2.6 | PUSKESMAS TINOOR | Rp. | 11.300.000 |
| 9. | 1.02.2.7 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN | Rp. | 12.000.000 |
| 10. | 1.03.1.1 | DINAS PEKERJAAN UMUM | Rp. | 92.700.000 |
| | | DINAS TATA RUANG PERTAMANAN DAN PERSAMPAHAN | Rp. | 240.000.000 |
| 11. | 1.05.1.1 | | | |
| 12. | 1.06.1.1 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Rp. | 211.400.000 |
| 13. | 1.07.1.1 1.08.1.1 | DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BADAN LINGKUNGAN HIDUP | Rp. | 65.700.000 |
| 14. 15. | 1.10.1.1 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | Rp. | 80.500.000 |
| 16. | 1.12.1.1 | BADAN KELUARGA BERENCANA DAN | Ro. | 60.200.000 |
| 17. | 1.14.1.1 | PEMBERDAYAANPEREMPUAN DINAS TENAGA KERJA | Rp. Rp. | 75.000.000 |
| 18. | 1.15.1.1 | DINAS KOPERASI Dn.N USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH | Rp. | 47.000.000 70.700.000 |
| 19. | 1.16.1.1 | BADAN PENANAMAN MODAL | Rp. | |
| 20. | 1.17.1.1 | | | 62.000.000 |
| 21. | 1.18.1.1 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | RP. RP. | 227.300.000 80.600.000 |
| 22. | 1.19.1.1 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITJK | | |
| 23. | 1.19.2.1 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA | Ro. Rp. | 136.000.000 119.500.000 |
| 24. | 1.19.3.1 | DAERAH BADAN NARKOTIKA KOTA | Rp. | 50.000.000 |
| 25. | 1.19.4.1 | SATUAN POLIS! PAMONG PRAJA | Rp. | 79.700.000 |
| 26 | 1.20.3.1 | SEKRETARIA T DAERAH | Rp. | 1.671.400.000 |
| | 1.20.3.2 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | Rp. | 47.800.000 |
| | | BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT | Rp. | |
| | 1.20.3.3 | | | 67.000.000 |
| | 1.20.3.4 | BAGIAN ADMINISTRASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL | Rp. | 284.000.000 |
| | 1.20.3.5 | BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN | Ro. | 29.500.000 |
| | 1.20.3.6 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | Ro. | 62.900.000 |
| | 1.20.3.7 ·-- | BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM -- - -·-· -- ----- | Ro. | 26.700.000 |
| | 1.20.3.8 | . . . -· BAGIAN ADMINISTRASI DATA ELEKTRONIK | RP. | 21.600.000 |
| | 1.20.3.9 | BAGIAN ADMINISTRASI ORGANISASI | Ro. | 74.100.000 |
| | 1.20.3.10 1.20.3.11 | BAGIAN ADMINISTRASI UMUM -··--·-··-·· ·--- -- - . BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM | Rp. | 800.000.000_ -· 83.800.000 |
| | 1.20.3.12 | - . -- BAGIAN ADMINISTRASI PERLENGKAPAN | .B..E.:.._ RP. | 174.'000.0007 |

..

| 27 | 1.20.4.1 | SEKRETARIATDPRD | Rp. 845.400.000 |
|--------|------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| 28. | 1.20.5.1 | DINAS PENDAPATANPENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH | Rp. 200.000.000 |
| 29. | 1.20.6.1 | BADAN KEPEGAWAIANDAERAH | Rp. 100.000.000 |
| 30. | 1.20.7.1 | INSPEKTORAT | Rp. 157.800.000 |
| 31. | 1.20.9.1 | KECAMATAN TOMOHON UTARA | Rp. 79.000.000 |
| 32. | 1.20.9.2 | KECAMATAN TOMOHON TENGAH | Rp. 62.100.000 |
| 33. | 1.20.9.3 | KECAMATAN TOMOHON SELATAN | Rp. 82.800.000 |
| 34. | 1.20.9.4 | KECAMATAN TOMOHON TIMUR | Rp. 45.100.000 |
| 35. | 1.20.9.5 | KECAMATAN TOMOHON BARAT | Rp. 55.900.000 |
| 36 | 1.20.10.1 | KANTOR PELAYANANPERIJINAN TERPADU | Rp. 37.800.000 |
| 37. | 1.21.1.1 | BADANKETAHANANPANGAN | Rp. 77.000.000 |
| 38 | 1.22.1.1 | BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KELURAHAN | Rp. 132.100.000 |
| 39. | 1.24.1.1 | KANTOR PERPUSTAKAANARSIP DAN DOKUMENTASI | Rp. 27.100.000 |
| 40. | 2.01.1.1 | DINAS PERTANIANPETERNAKAN DAN PERIKANAN | Rp. 179.300.000 |
| 41. | 2.01.2.1 | BADAN PELAKSANAPENYULUHAN PERTANIAN PERIKArTAN DAN KEHUTANAN | Rp. 58.600.000 |
| 42. | 2.02.1.1 | DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN | Rp. 75.000.000 |
| 43. | 2.03.1.1 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Rp. 32.800.000 |
| 44 | 2.07.1.1 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PEDAGANGAN | Rp. 172.700.000 |
| JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH | Rp. 6.476.200.000 |


| Para f Koordin asi | Para f Koordin asi |
|----------------------------|----------------------|
| Sekr etaris Daerah | |
| Asisten Administra si Umum | |
| Inspe kturKota | |
| Kaba g Administras i Hukum | |
| Kadis PPKBMD | |