PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN Nomor 7 Tahun 2009 tentang PERUBAHANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009 (berlaku 20 Agustus 2009)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG
PERUBAHANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN.
a.
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bum; dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomer 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tenlang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah lerakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan anlara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraluran Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tenlang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemelintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retlibusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemelintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemelintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemelintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemelintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemelintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemelintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemelintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pelimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemelintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4576);
21. Peraturan Pemelintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemelintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);
23. Peraturan Pemelintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemelintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemelintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemelintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinelja Instansi Pemelintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraluran Pemerinlah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerinlahan Daerah Kabupalen/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 lentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana lelah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
28. Peraturan Menleri Da/am Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009;
30. Peraluran Daerah Kabupalen Bangkalan Nomor 15 Tahun 2007 tenlang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 9/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupalen Bangkalan Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 4/E)
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 1/A)
Dengan Perselujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN dan BUPATI BANGKALAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah Rp. 745.721.882.301,00 bertambah/(berkurang) sejumlah Rp. (6.442.379.158,34) sehingga menjadi Rp. 739.279.503.142,66, dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapalan Daerah
- a. Semula
Rp. 700.427.016.301,00
- b. Bertambah/ (berkurang)
RD. 5.555.364.902.40
jumlah pendapalan selelah perubahan
Rp.705.982.381.203,40
2. Belanja Daerah
- a. Semula
Rp. 745.721.882.301,00
- b. Bertambahl (berkurang)
RD. (6.442.379.158.34)
Jumlah belanja setelah perubahan
RD. 739.279.503.142.66
Surplus/(defisit) setelah perubahan
Rp. (33.297.121.939,26)
3. Pembiayaan Daerah:
- a. Penerimaan
- 1) Semula
Rp. 45.394.866.000,00
- 2) Bertambah/(bekurang)
RD. (11.752.744.060,74)
Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 33.642.121.939,26
- b. Pengeluaran
- 1) Semula
Rp. 100.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
- RD. 245.000.000.00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan
RD 345.000.000,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan
Rp. 33.297.121.939.26
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah
perubahan
Rp. 0,00
Pasal 2
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal1 terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak Daerah
- 1) Semula
Rp. 32.235.810.503,00
- 2) Bertambahl (berkurang) RD. 487.049.989,08
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah
- perubahan
Rp. 32.722.860.492,08
- b. Dana Perimbangan
- 1) Semula
Rp. 628.028.471.567,00
- 2) Bertambahl (berkurang) RD. (1.647.459.000,00)
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp. 626.381.012.567,00
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- 1) Semula
Rp. 40.162.734.231,00
- 2) Bertambahl (berkurang) RD. 6.715.773.913.32
- Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 46.878.508.144,32
- 1) Semula
Rp. 6.945.014.860,00
- 2) Bertambahl (berkurang) RD. 416.337.000,00
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp.
7.361.351.860,00
- b. Retribusi Daerah
- 1) Semula
Rp. 18.776.192.580,00
- 2) Bertambahl (berkurang) RD. (643.519.063,00)
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp.
- 18.132.673.517,00
- C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- 1)
- Semula Rp.
969.683.217,00
- 2) Bertambahl (berkurang) RD. 177.452.444,04
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah
yang dipisahkan setelah perubahan
Rp.
1,147.135.661,04
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- 1) Semula
Rp. 5.544.919.846,00
- 2)
- Bertambahl (berkurang) RD, 536.779.608,04
Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah
setelah perubahan
Rp. 6.081.699.454,04
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil
- 1) Semula
- Rp. 80.345.641.567,00
- 2) Bertambahl (berkurang) RD. (1.638.989.000,00)
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 78.706.652,567,00
- b. Dana Alokasi Umum
- 1) Semula
Rp. 478.776.830.000,00
- 2)
- Bertambahl (berkurang) RD. (8.470.000,00)
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah
perubahan
Rp. 478.768,360.000,00
- c. Dana Alokasi Khusus
- 1) Semula
Rp. 68.906.000.000,00
- 2) Bertambahl (berkurang)
- RD. 0,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah
perubahan
Rp. 68.906.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C terdiri dari jenis pendapatan :
- a, Hibah
- 1) Semula
Rp.
0,00
- 2) Bertambahl (berkurang) RD. 0,00
- Jumlah Pendapatan hibah setelah perubahan
Rp,
0,00
- b. Dana Darurat
- 1) Semula
- Rp. 0,00
- 2) Bertambahl (berkurang) RD. 0,00 Jumlah Dana Darurat setelah perubahan Rp. 0,00
- c. Dana Bagi Hasil Pajak
- 1)
- Semula Rp. 20.539.202,889,00
- '2) Bertambahl (berkurang) RD. 2.226.928.913,32 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan Rp.
22.766.131.802,32
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- 1) Semula
Rp. 19.589.685.150,00
- 2)
- Bertambahl (berkurang) RD. (8.944.110.000,00)
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi
Khusus setelah perubahan
Rp.
10.645.575.150,00
- e. BantuanKeuangandanPropinsiatau dan PemenntahDaerahlainnya
- 1) Semula Rp. 33.846.192,00
- 2) Bertambahl(berkurang) Rp. 13.432.955.000.00
JumlahBantuanKeuangandan Propinsiatau dan
Pemenntah Daerah
Lainnya setelah
perubahan
Rp. 13.466.801.192,00
Pasal 3
- (1) BelanjaDaerahsebagaimanadimaksuddalampasal1, terdiridari :
- (2) BelanjaTidak Langsungsebagaimanadimaksudpada ayat (1) huruf a, terdin danjenis belanja:
- a. BelanjaTidak Langsung
- 1) Semula Rp.401.161.154.521,OO
- 2) Bertambahl(berkurang) Rp. 9.571.090.193,00
JumlahBelanjaTidak Langsungsetelah
perubahan
Rp. 410.732.244.714,00
- b. BelanjaLangsung
- 1) Semula
Rp. 344.560.727.780.00
- 2)
- Bertambahl(berkurang) Rp. (16.013.469.351,34)
JumfahBelanjaLangsungsetelah
perubahan
Rp. 328.547.258.428,66
Rp. 2.109.445.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00 Rp. 2) Bertambahl(berkurang) Rp. Jumlahbelanjabagi hasilsetelahperubahan
0,00
0,00
Rp.
- a. BelanjaPegawai
- 1) Semula Rp. 357.658.180.739,00
- 2) Bertambahl(berkurang) Rp. 12.943.698.883,00
JumlahBelanjaPegawaisetelahperubahan
Rp. 370.601.879.622,00
- b. BelanjaBunga
- 1) Semula
Rp.
0,00
- 2) Bertambahl(berkurang) Rp. 0,00
- JumlahBelanjaBungasetelahperubahan
- Rp.
- c. BelanjaSubsidi
- 1) Semula
Rp.
- 2) Bertambahl(berkurang) Rp.
JumlahBefanjaSubsidisetelahperubahan
- d. BelanjaHibah
- 1)
- Semula Rp. 5.700.150.000,00
- 2) Bertambahl(berkurang) Rp. (920.000.000,00)
JumlahBelanjaHibahsetelahperubahan Rp. 4.780.150.000,00
- e. BelanjaBantuanSosial
- 1) Semula
Rp. 2.978.162.660,00
- 2) Bertambahl(berkurang) Rp. (868.717.500.00)
- Jumlahbelanjabantuansosialsetelah perubahan
- f. BelanjaBagiHasil
- 1) Semula
Rp.
Rp. 1.000.000.000,00
Rp. 32.240.769.932,00
1.000.000.000,00
0,00
- g. Belanja Banluan Keuangan
- 1) Semula
- Rp.
33.824.661.122,00
- 2) Bertambahl (berkurang)
- Rp. (1.583.891.190,00)
Jumlah belanja banluan
keuangan setelah
perubahan
- h. Belanja Tidak Terduga
- 1) Semula
Rp.
- 2) Bertambahl (berkurang)
- Rp.
Jumlah belanja lidak lerduga
selelah
perubahan
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut b, lerdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- 1) Semula
Rp. 53.434.168.400,00
- 2) Bertambahl (berkurang) Rp. 1.646.306.939,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan
Rp. 55.080.475.339,00
- b. Belanja Barang dan Jasa
- 1) Semula
Rp. 108.202.756.930,00
- 2) Bertambahl (berkurang) Rp. (2.388.839.749,34)
- Jumlah belanja barang dan jasa selelah perubahan
Rp.105.813.917.180,66
- c. Belanja Modal
- 1) Semula
Rp. 182.923.802.450,00
- 2) Bertambahl (berkurang) Rp. (15.270.936.541,00)
- Jumlah belanja modal selelah perubahan
Rp.167.652.865.909,OO
Pasal 4
- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal1, lerdiri dari:
- a. Penerimaan, sejumlah Rp. 33.642.121.939,26;
- 1) Semula
Rp. 45.394.866.000,00
- 2) Bertambahl (berkurang) Rp. (11.752.744.060,74) Jumlah penerimaan selelah perubahan Rp. 33.642.121.939,26
- b. Pengeluaran, sejumlah Rp. 0,00
- 1) Semula
Rp.
100.000.000,00
- 2) Bertambahl (berkurang) Rp. 245.000.000,00 Jumlah pengeluaran selelah perubahan Rp. 345.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut a, lerdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), sejumlah Rp. 32.556.724.185,26;
- 1) Semula
Rp. 45.394.866.000,00
- 2) Bertambahl (berkurang) RD. (12.838.141.814,74)
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya
selelah
perubahan
Rp. 32.556.724.185,26
0,00
0,00
0,00
- sejumlah yang Dipisahkan, C. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Rp.O,OO;
0,00
0.00
Rp.
Rp.
- f. Penerimaan Piutang Daerah, sejumlah Rp. 0,00.
- b. Pencairan Dana Cadangan, sejumlah Rp. 0,00;
- 1) Semula
Rp.
0,00
- 2) Bertambahl (berkurang)
Rp.
0.00
Jumlah Pencairan Dana Cadangan
setelah
perubahan
- 1) Semula
Rp.
- 2) Bertambahl (berkurang) Rp.
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah
yang dipisahkan setelah setelah Perubahan
Rp.
0,00
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligas; Daerah, sejumlah Rp. 0,00;
- 1) Semula
Rp.
0,00
- 2) Bertambahl (berkurang) Rp. 1.085.397.754,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
setelah
perubahan
Rp.
1.085.397.754,00
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, sejumlah Rp. 0,00;
- 1) Semula
Rp.
- 0,00
- 2) Bertambahl (berkurang) Rp.
- 0,00
- Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan
Rp.
- 1) Semula
Rp.
0,00
- 2) Bertambahl (berkurang)
- Rp.
0.00
- Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan Dana Cadangan, sejumlah Rp. 0,00.
Rp.
Rp.
0,00
- 0.00
0,00
345.000.000,00
0,00
Daerah,
sejumlah
Rp.
Pemerintah
- 1) Semula
Rp.
0,00
- 2) Bertambahl (berkurang) Rp.
0.00
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan
setelah
perubahan
- b. Penyertaan
Modal
(Investasi)
Rp. 345.000.000,00;
- 1) Semula
Rp.
- 100.000.000,00
- 2) 8ertambahl (berkurang) Rp. 245.000.000,00
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah setelah perubahan
- C. Pembayaran Pokok Utang, sejumlah Rp. 0,00;
- 1) Semula
Rp.
- 2) Bertambahl (berkurang) Rp.
Jumlah Pembayaran cicilan Pokok Utang
Yang jatuh tempo setelah perubahan
- d. Pemberian Pinjaman Daerah, sejumlah Rp. 0,00;
- 1) Semula
3. Rp. 0,00
- 2) Bertambahl (berkurang) RD' 0.00
5. Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi setelah perubahan
<!-- formula-not-decoded -->
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I
2. Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II
3. Lampiran III
4. Lampiran IV
5. Lampiran V
6. Lampiran VI
7. Lampiran VIII
8. Lampiran IX
10. Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
11. Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
12. Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
13. Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
14. Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
15. Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini.
16. Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan

pada tanggal 20 Agustus 2009


Diundangkan di Bangkalan pada tanggal 20 Agustus 2009