PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 23 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI (berlaku 7 Mei 2015)
Pembukaan
Menimbang: a.
- b. Bahwadalam rangka menyesuaikan Indikator Utama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, perlu merubah Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati.
Mengingat:
Bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan Pemantapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diselenggarakan oleh Asisten Deputi Bidang Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi, dan kegiatan Pra Evaluasi Sistem Akuntabilitas, terdapat ketidak sesuaian indikator kinerja utama Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 28 tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
Menetapkan:
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor ; PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 28 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran II Angka Romawi I Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## I. INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATO R KINERJA UTAMA | PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 1 | Meningkat nya kapabilitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik | Indeks Kepuasan Layanan Masyara kat | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan aparatur pemerintah hasil survey pada tahun x | Hasil survey IKM pada semua SKPD | Sekretariat Daerah |
| 2 | Meningkat nya penegakan hukum | Persentase penurunan angka pelangga ran terhadap Perda | Jumlah pelanggaran Perda pada th. (n-1) - Jumlah pelanggaran Perda pada th.(n) ---------- x 100 % Jumlah pelanggaran Perda pada th.(n) | Hasil rekapitulasi penegakan Perda | Satuan Polisi Pamong Praja |

| 3. | Terbangun nya tata kelola pemerinta han yang baik dan efektif | Opini BPK terhadap pengelola an keuangan daerah | Predikat yang diperoleh dari hasil penilaian BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah pada tahun (n) | Hasil penilaian/ evaluasi BPK | Inspektorat, dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| | | Nilai / Peringkat Laporan Penyeleng garaan Pemerin tahan Daerah (LPPD) | Nilai / Peringkat hasil penilaian LPPD pada tahun (n) oleh Tim Kemendagri | Hasil penilaian/ Evaluasi Tim Kemendagri | Sekretariat Daerah |
| | | Nilai / Predikat Akuntabili tas Kinerja Instansi Pemerin tah (AKIP) | Nilai / Predikat hasil evaluasi AKIP pada tahun (n) oleh Tim Kemen PAN-RB | Hasil penilaian/ evaluasi Tim KemenPAN- RB | Sekretariat Daerah |
| 4. | Meningkat nya akses dan kualitas pendidikan yang bermoral dan berakhlak | Angka melek huruf (AMH) | Jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas dapat baca tulis ---------- x 100 % Jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas | Bidang Pendidikan Menengah, Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal | Dinas Pendidikan |
| 4. | Meningkat nya akses dan kualitas pendidikan yang bermoral dan berakhlak | Angka rata-rata lama sekolah | Jumlah seluruh tahun pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas ---------- x 100 % Jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas | -sda- | Dinas Pendidikan |
| 4. | Meningkat nya akses dan kualitas pendidikan yang bermoral dan berakhlak | Angka melanjut kan (AM) dari SD/MI ke SMP/Mts | Jumlah siswa baru tingkat pada jenjang SMP/MTs ---------- x 100 % Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya | Bidang Pendidikan TK dan SD, Bidang Pendidikan Menengah | Dinas Pendidikan |
| 4. | Meningkat nya akses dan kualitas pendidikan yang bermoral dan berakhlak | Angka melanjut kan (AM) dari SMP/Mts ke SMA/SMK /MA | Jumlah siswa baru tingkat pada jenjang SMA/SMK/MA -----------x 100 % Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya | Bidang Pendidikan Menengah | Dinas Pendidikan |

| 5. | Meningkat nya akses dan kualitas kesehatan | Angka usia harapan hidup | Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur | Semua Bidang pada Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan |
|------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | Cakupan Desa/Kelu rahan Universal Child Immunizat ion (UCI) | Jumlah desa / kelurahan UCI -------- x 100 % Seluruh desa / kelurahan | Bidang Penyehatan Lingkungan | Dinas Kesehatan |
| | | Angka kematian ibu melahir kan (per 100.000 kelahiran hidup) | (Kasus kematian perempuan yang diakibatkan oleh proses yang berhubungan dengan kehamilan (termasuk hamil ektopik), persalinan, abortus (termasuk abortus mola), dan masa dalam kurun waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa melihat usia gestasi, dan tidak termasuk di dalamnya sebab kematian akibat kcelakaan atau kejadian insidental | Bidang Bina Kesehatan Keluarga | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase rumah tangga bersanitasi | Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi ----------x 100 % Jumlah rumah tinggal | Bidang Bina Penyehatan Lingkungan, Pemberda yaan Masyarakat dan SDM Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| 6. | Meningkat nya revitalisasi sektor pertanian | Nilai tukar petani (NTP) | Indeks yang diterima petani (jt) -------- x 100 % Indeks yang dibayar petani | Bidang Pertanian Tanaman Pangan, BPS | Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan |
| | | Nilai tukar Nelayan(N TN) | Indeks yang diterima nelayan (jt) --------- x 100 % Indeks yang dibayar nelayan | Bidang Kelautan; Bidang Perikanan Budidaya; Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, BPS | Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan |

| | | Persentase pertumbu han sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam PDRB | PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan th. (n) - PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan tahun (n-1) -------------x 100 PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan th. (n- 1) | Bidang Pertanian Tanaman Pangan | Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan |
|----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| | | Ketersedi aan dan cadangan pangan | GLYPH<UNKNOWN> Penyediaan Pangan : Rumus : Ps = Pr -St + Im - Ek Dimana : Ps = Total penyediaan dalam negeri Pr = Produksi St = Stok akhir - Stok awal Ek = Ekspor Cadangan pangan tingkat kabupaten minimal sebesar 100 ton ekuivalen beras | Seksi Ketersedi aan Pangan, BPS | Kantor Ketahanan Pangan |
| 7. | Berkembang nya industri olahan dan kreatif berbasis pertanian | Persentase pertumbuh an sektor industri pengola han dalam PDRB | Nilai PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan th (n) - Nilai PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan th (n-1) ---------- x 100% Nilai PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan (th (n-1) | Bidang Indusri | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan |
| | | Persentase pertumbuh an sektor perdagang an dalam PDRB | Nilai PDRB ADHK Sektor Perdagangan th (n) - Nilai PDRB ADHK Sektor Perdagangan th (n-1) ------------x 100% Nilai PDRB ADHK Sektor Perdagangan (th (n-1) | Bidang Perdaga ngan | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan |
| 8. | Berkembang nya pariwisata berbasis kearifan lokal | Persentase peningka tan kunjungan wisata | Jumlah kunjungan wisatawan dalam tahun (n) - Jumlah kunjungan wisatawan dalam tahun (n-1) -----------x 100% Jumlah kunjungan wisatawan dalam tahun (n-1) | Bidang Pariwisata, Bidang Pemasaran | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |

| 9. | Meningkat nya pelestarian dan pengemba ngan budaya lokal | Cakupan kelestarian situs dan budaya lokal | Jumlah situs dan budaya lokal yang dilestarikan dalam tahun (n) ---------- x 100 % Jumlah situs dan budaya lokal yang ada | Bidang Kebudayaan | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 10. | Meningkat nya daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berbasis kelompok dan kluster | Kontribusi UKM terhadap total PDRB | Jumlah Kontribusi PDRB UKM -------- x 100 % GLYPH<UNKNOWN> Jumlah PDRB | Bidang UMKM | Dinas Koperasi dan UMKM |
| 11. | Penguatan regulasi ekonomi kerakyatan daerah | Jumlah Perda/Per bup yang mendu kung iklim usaha | Jumlah Perda/Perbup yang mendukung iklim usaha yang telah ditetapkan | Bidang Kelemba gaan Koperasi | Dinas Koperasi dan UMKM |
| 12. | Berkembang nya jejaring kekuatan ekonomi | Jumlah Kerja sama dibidang pengemba ngan perekonom ian dengan lembaga / daerah lain | Jumlah MOU di bidang pengembangan perekonomian | Rekapitulasi Jumlah MOU di Bagian Pemerin tahan | Sekretariat Daerah |
| | | Persentase pertumbuh an pasar tradisional | Jumlah pasar tradisional th. (n) - Jumlah pasar tradisional th (n-1) ----------- x 100% Jumlah pasar tradisional th. (n-1) | Bidang Perdaga ngan, Bidang Industri | Dinas Pendapatan |
| 13. | Meningkat nya infrastruktur dan tata ruang | Persentase sawah terairi melalui jaringan irigasi | Luas sawah terairi jaringan irigasi teknis -----------x 100 % Luas sawah | Bidang Pembangu nan dan Pengemba ngan | Dinas PU Pengairan |

| | | Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) | Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik --------- x 100 % Panjang seluruh jalan kabupaten | Bidang Bina Marga | Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang |
|-----|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| | | Proporsi Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah perkotaan | Luas Ruang Terbuka Hijau --------- x 100 % Luas wilayah perkotaan | Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang | Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| | | Persentase ketersedia an dokumen tata ruang | Dokumen tata ruang yang tersedia --------- x 100 % Rencana peruntukan | Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang | Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| | | Menurun nya tingkat kecelakaan lalu lintas | Jumlah kecelakaan lalu lintas th. (n-1) - Jumlah kecelakaan lalu lintas th. (n) --------- x 100 % Jumlah kecelakaan lalu lintas th. (n) | Bidang Bina Marga | Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 14. | Meningkat nya akses transportasi dan informasi | Tingkat pemanfa atan TI (Teknologi Informasi) dalam pelayanan publik | Jumlah aplikasi yang dimanfatkan dalam pelayanan publik -----------x 100 % Jumlah aplikasi yang ada | Bidang Komunikasi ,Bidang Informasi dan Data | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
| | | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/ PMA) | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) | Badan Pelayanan Perijinan Terpadu | Badan Pelayanan Perijinan Terpadu |
| 15 | Meningkat Nya investasi | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN / PMA) (Milyar Rp) | Jumlah nilai investasi berskala nasional(PMDN/ PMA) | Badan Pelayanan Perijinan Terpadu | Badan Pelayanan Perijinan Terpadu |

| | | Pertumbu han investasi | Jumlah nilai investasi berskala nasional(PMDN/PMA) Th. (n) - Jumlah nilai investasi berskala nasional(PMDN/PMA) Th. (n -1) ----------- x 100% Jumlah nilai investasi berskala nasional(PMDN/PMA) Th. (n-1) | Bidang Penanaman Modal | Badan Pelayanan Perijinan Terpadu |
|-----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 16. | Meningkat nya pengentasan kemiskinan dan penganggu ran | Tingkat kemiski nan | Jumlah penduduk miskin ---------- x 100 % Jumlah penduduk | Bidang Sosial, BPS | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | | Tingkat penggangu ran terbuka | Jumlah yang menganggur ----------x 100 % Jumlah angkatan kerja | Bidang Penempatan ,Pelatihan dan Produktivi tas, BPS | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 17. | Meningkat nya pemberda yaan kelompok masyarakat | Persentase pertumbuh an kelompok masyara kat aktif | Jumlah kelompok masyarakat aktif dalam th. (n) - Jumlah kelompok masyarakat aktif dalam th. (n-1) ---------- x 100% Jumlah kelompok masyarakat aktif dalam th. (n-1) | Bidang Pemberda yaan Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa |
| 18. | Meningkat nya pengarusuta maan gender dan perlindungan anak | Indeks Pembangu nan Gender (IPG) | Mengungkapkan disparitas gender dalam 3 komponen IPM/HDI (masa hidup, pendidikan dan pendapatan) Rumus : IPG = 1/3 [ X ede (1) + X ede (2) + I inc-dis ] Dimana : X ede (1) : Harapan Hidup X ede (2) : Pendidikan I inc-dis : Indeks Distribusi Pendapatan | Bidang Pemberda yaan Perempuan | Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB |
| | | Indeks Pemberda yaan Gender (IDG) | Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi | Bidang Pemberda yaan Perempuan | Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB |

9

| | | | dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Dalam penghitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG) ada tiga komponen penyusun IDG, yaitu : keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan dan distribusi pendapatan. Rumus : IDG = 1/3 [ I par + I DM + I inc-dis ] Dimana : I par : Indeks keterwakilan di parlemen I DM : Indeks pengambilan keputusan I inc-dis : Indeks Distribusi Pendapatan | | |
|-----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| | | Jumlah Perda/Per bup yang mendu kung perlindu ngan perem puan dan anak | Jumlah Perda/Perbup yang mendukung perlindungan perempuan dan anak yang telah ditetapkan | Bidang Pemberda yaan Perempuan | Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB |
| 19. | Berkembang nya program perlindungan dan jaminan sosial | Persentase penurunan PMKS | Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial Tahun (n-1)- Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial Tahun (n) --------- x 100 % Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial Tahun (n) | Bidang Sosial | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | | Persentase penduduk mempuyai jaminan sosial | Jumlah penduduk yang memperoleh jaminan sosial ---------- x 100 % Jumlah seluruh penduduk yang seharusnya memperoleh jaminan sosial | Bidang Sosial | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 7 Mei 2015

BUPATI BANYUWANGI, ttd H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 7 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI


Drs. H. SLAMET KARIYONO, M. Si. Pembina Utama Madya NIP. 19561008 198409 1 001 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015 NOMOR