KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 2001 tentang TIM PENGKAJIAN PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN (berlaku 20 Desember 2001)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih menertibkan pengelolaan dan pendayagunaan aset milik Negara di lingkungan Komplek Kemayoran telah dibentuk Tim Pengkajian Pengelolaan Komplek Kemayoran dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2001;
- b. bahwa sehubungan dengan pembentukan Kabinet Gotong Royong dan belum selesainya pelaksanaan tugas Tim tersebut, dipandang perlu untuk menyempurnakan Tim Pengkajian Pengelolaan Komplek Kemayoran tersebut;
2. Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indonesische Comptabiliteitswet (Staatsblad 1925 Nomor 448 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indonesische Comptabilitetitswet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
MEMUTUSKAN
Pasal 4
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
Pasal 7
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM PENGKAJIAN PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN.
PERTAMA :
Membentuk Tim Pengkajian Pengelolaan Komplek Kemayoran, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Pengkajian, dengan susunan sebagai berikut :
1. TIM PENGARAH
Ketua
: Menteri Keuangan;
merangkap anggota
Wakil Ketua
:
Menteri
Negara
Badan
Usaha merangkap anggota
Milik Negara
Anggota :
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
3. Menteri Perindustrian dan Perdagang-an;
4. Menteri Perhubungan;
5. Sekretaris Negara;
6. Gubernur DKI Jakarta;
Sekretaris
: Sekretaris Badan Pengelola Komplek Kemayoran.
MEMUTUSKAN : ________________
2. TIM TEKNIS
Ketua
: Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
Wakil Ketua : Sekretaris Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
Anggota :
1. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri;
2. Direktur Jenderal Prasarana Wilayah, Departemen Permukiman dan Pra-sarana Wilayah;
3. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
4. Direktur Jenderal Pos dan Telekomuni-kasi, Departemen Perhubungan;
5. Deputi Sekretaris Negara Bidang Pemberdayaan Sumber Daya;
6. Deputi Bidang Pengkajian Hukum Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional;
7. Direktur Pembinaan Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
Sekretaris :
1. Ketua Direksi Pelaksana Komplek Kemayoran;
2. Kepala Biro Umum, Kantor Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.
KEDUA : Tim Pengkajian bertugas :
1. Melakukan pengkajian terhadap status dan bentuk kelembagaan pengelolaan Komplek Kemayoran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengelolaan aset milik Negara.
2. Melakukan uji tuntas (due diligence) yang meliputi pemeriksaan keuangan (financial audit) dan pemeriksaan hukum (legal audit) terhadap pengelolaan Komplek Kemayoran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengkoordinasikan persiapan pembentukan badan hukum yang berfungsi melaksanakan pengelolaan Komplek Kemayoran sesuai hasil pengkajian Tim.
Tim Pengkajian melanjutkan pelaksanaan tugas Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden
KETIGA : Nomor 61 Tahun 2001.
KEEMPAT :
Tim Pengkajian dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh Sekretariat Badan Pengelola Komplek Kemayoran.
KELIMA :
Tim Pengkajian dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta masukan dan atau bantuan instansi Pemerintah maupun pihak lain yang dipandang perlu, dan atau bekerjasama dengan para ahli dan konsultan sesuai kebutuhan.
KEENAM :
Tugas Tim Pengkajian berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2002 dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.
KETUJUH :
Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pengkajian dibebankan pada Anggaran Badan Pengelola Komplek Kemayoran.
KEDELAPAN : ________________
KEDELAPAN : Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2001 dinyatakan tidak berlaku.
KESEMBILAN : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI