PERATURAN BUPATI SERANG Nomor 64 Tahun 2015 tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku 31 Desember 2015)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 64 TAHUN 2015
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERANG, bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2015 Nomor 09);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 terdiri dari:
A. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
Rp. 558.067.021.750,00
- b. Dana Perimbangan
Rp.1.561.780.731.000,00
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Jumlah pendapatan
Rp. 430.726.122.500,00 (+)
Rp.2.550.573.875.250,00
B. Belanja
(-)
1. Belanja Tidak Langsung sejumlah
- a. Belanja pegawai
Rp.1.124.537.377.000,00
- b. Belanja bunga
Rp. nihil
- c. Belanja subsidi
Rp. nihil
- d. Belanja hibah
Rp. 36.187.640.000,00
- e. Belanja bantuan sosial
Rp. 3.960.000.000,00
- f. Belanja bagi hasil
Rp. 31.566.900.000,00
- g. Belanja bantuan keuangan
Rp. 318.706.481.000,00
- h. Belanja tidak terduga Jumlah Belanja Tidak Langsung
Rp. 3.000.000.000,00 (+)
Rp.1.517.958.398.000,00
2. Belanja Langsung
- a. Belanja pegawai
Rp. 82.384.032.600,00
- b. Belanja barang dan jasa
Rp. 664.688..531.774,00
- c.
- Belanja modal
Rp. 626.878.464.313,00 (+)
Jumlah Belanja Langsung
Rp. 1.373.951.028.687,00 (-)
Defisit
Rp. (341.335.551.437,00)
- C. Pembiayaan
- 1) Penerimaan sejumlah
Rp. 347.735.551.437,00
- 2) Pengeluaran sejumlah
Rp. 6.400.000.000,00
Jumlah pembiayaan netto
Rp. 341.335.551.437,00 (-)
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2016 Rp. 0,00
Pasal 2
Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## Pasal 6


Agar tetap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang pada tanggal, 31 Desember 2015 Pj. BUPATI SERANG, cap/ttd

## H U D A Y A

Diundangkan di Serang pada tanggal, 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG, cap/ttd

LALU ATHARUSSALAM RAIS BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2015 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA

, SH. M.Si

NIP. 19690424 1999 SERANG,

BANTEN NOMOR : (6/2014)