PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN Nomor 3 Tahun 2016 tentang BANGUNAN GEDUNG (berlaku 2 November 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat :
WALI KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
BANGUNAN GEDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BALIKPAPAN,
- a. bahwa bangunan gedung sebagai wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang berfungsi untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus;
- b. bahwa untuk menata pembangunan agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Pembangunan yang berwawasan lingkungan perlu dilakukan penertiban dan penataan Bangunan dalam Wilayah Kota Balikpapan sehingga dapat menjamin keselamatan masyarakat guna tercapainya keserasian dan kelestarian lingkungan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 109 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Bangunan Gedung dengan penyusunan pengaturan di bidang bangunan gedung sesuai dengan kondisi Kota Balikpapan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3501);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTABALIKPAPAN dan
WALI KOTA BALIKPAPAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Dinas Teknis Pembina Penyelenggaraan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Teknis yang membidangi Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kota Balikpapan.
5. Kepala Dinas Teknis yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kota Balikpapan.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Badan/Dinas yang ditunjuk untuk menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah sebagai:
- a. acuan paling sedikit untuk mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan bangunan gedung sejak dari perizinan, perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan kelaikan bangunan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. memberikan tata aturan dalam pelaksanaan bangunan gedung di Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pengaturan bangunan gedung bertujuan untuk:
- a. mewujudkan tertib bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungan di Daerah;
- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan; dan
- c. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung di Daerah.
RUANG LINGKUP
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan:
- a. fungsi dan klasifikasi bangunan gedung;
- b. persyaratan bangunan gedung;
- c. penyelenggaraan bangunan gedung;
- d. TABG;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. pembinaan dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Bagian Kesatu
Umum
BAB III - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 5
- (1) Fungsi Bangunan Gedung merupakan ketetapan pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung baik ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungannya maupun keandalan bangunan gedungnya serta sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL.
- (2) Fungsi Bangunan Gedung di Daerah meliputi:
- a. fungsi hunian;
- b. fungsi keagamaan;
- c. fungsi usaha;
- d. fungsi sosial dan budaya;
- e. fungsi khusus; dan
- f. fungsi khas.
- (3) Satu bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki lebih dari satu fungsi.
- (4) Bangunan gedung yang memiliki lebih dari satu fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bangunan yang memiliki lebih dari satu fungsi di dalam suatu kavling/persil atau blok peruntukan, sepanjang sesuai dengan peruntukan lokasinya.
Bagian Kedua
Penetapan Fungsi Bangunan
BAB III - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 6
- (1) Bangunan gedung fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi bangunan untuk:
- a. rumah tinggal tunggal;
- b. rumah tinggal deret;
- c. rumah tinggal susun; dan
- d. rumah tinggal sementara.
- (2) Bangunan gedung fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah, yang dibedakan atas fungsi:
- a. bangunan masjid termasuk mushola, langgar dan surau;
- b. bangunan gereja termasuk kapel;
- c. bangunan pura;
- d. bangunan vihara;
- e. bangunan kelenteng; dan
- f. bangunan keagamaan dengan sebutan lainnya.
- (3) Bangunan gedung fungsi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha, yang dibedakan atas fungsi:
- a. bangunan gedung perkantoran seperti perkantoran swasta, perkantoran niaga, dan sejenisnya;
- b. bangunan gedung perdagangan seperti rumah makan/restoran, toko, tempat potong rambut/salon, tempat pencucian kendaraan, pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, mal, dan sejenisnya;
- c. bangunan gedung perindustrian seperti industri kecil, industri sedang, industri besar/berat, dan sejenisnya;
- d. bangunan gedung perhotelan seperti hotel, motel, hostel, penginapan, losmen, dan sejenisnya;
- e. bangunan gedung wisata dan rekreasi seperti tempat rekreasi, bioskop dan sejenisnya;
- f. bangunan gedung terminal seperti terminal bus, halte bus, terminal peti kemas, pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan perikanan, pelabuhan udara dan sejenisnya;
- g. bangunan gedung tempat penyimpanan seperti gudang, gedung tempat parkir dan sejenisnya;
- h. bangunan gedung walet seperti bangunan gedung sarang burung walet dan sejenisnya; dan
- i. bangunan gedung hunian dengan fungsi usaha seperti rumah asrama, kost, pondokan, dan rumah tamu ( guest house ).
- (4) Bangunan gedung fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d merupakan bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang dibedakan atas fungsi:
- a. bangunan gedung pelayanan pendidikan seperti sekolah taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah lanjutan, sekolah tinggi/universitas, kursus dan sejenisnya;
- b. bangunan gedung pelayanan kesehatan seperti puskesmas, poliklinik, rumah bersalin, rumah sakit kelas A, B, dan C, termasuk panti-panti dan sejenisnya;
- c. bangunan gedung kebudayaan seperti museum, gedung kesenian, bangunan gedung adat dan sejenisnya;
- d. bangunan gedung laboratorium;
- e. bangunan gedung kantor pemerintah; dan
- f. bangunan gedung pelayanan umum seperti bangunan stadion, gedung olah raga dan sejenisnya.
- (5) Bangunan gedung fungsi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e merupakan bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi tingkat nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat disekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi, yang dibedakan atas fungsi:
- a. bangunan gedung untuk instalasi pertahanan dan keamanan; dan b. bangunan gedung sejenis yang ditetapkan oleh Menteri.
- (6) Bangunan gedung khas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f merupakan bangunan gedung yang menjadi ciri khas Daerah dimana dalam penanganannya memiliki peraturan yang berbeda dengan fungsi bangunan lainnya yang terdiri dari:
- a. bangunan pada kawasan perbukitan; dan
- b. bangunan pada kawasan pantai atau mangrove .
- (7) Bangunan gedung fungsi campuran merupakan bangunan yang memiliki lebih dari satu fungsi di dalam suatu kavling/persil atau blok peruntukan, sepanjang sesuai dengan peruntukan lokasinya, dapat berbentuk:
- a. bangunan rumah dengan toko (ruko);
- b. bangunan rumah dengan kantor (rukan);
- c. Bangunan Gedung mal-apartemen-perkantoran;
- d. Bangunan Gedung mal-apartemen-perkantoran-perhotelan;
- e. dan sejenisnya.
BAB III - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 7
- (1) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dicantumkan dalam IMB.
- (2) Perubahan fungsi bangunan gedung yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dan penetapan kembali oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Fungsi bangunan prasarana bangunan gedung meliputi:
- a. bangunan penunjang bangunan gedung yang merupakan bagian dari bangunan yang sifatnya hanya menunjang bangunan utama dan letaknya terpisah dari bangunan utama;
- b. struktur bangunan yang berdiri sendiri; dan
- c. bangunan insidentil merupakan bangunan darurat, non permanen, dan sifatnya hanya sementara.
- (4) Fungsi bangunan prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
- a. ornamen kota, patung, gapura, air mancur, bangunan reklame, monumen dan lain-lain sejenisnya;
- b. pondasi, pondasi tangki dan lain-lain sejenisnya;
- c. septik tank /bak penampungan bekas air kotor, dan lain-lain sejenisnya;
- d. teras tidak beratap atau tempat pencucian dan lain-lain sejenisnya;
- e. dinding penahan tanah dan lain-lain sejenisnya;
- f. papan reklame;
- g. portal, jembatan penyeberangan orang, jembatan jalan perumahan dan lain-lain sejenisnya;
- h. penanaman tangki, landasan tangki, bangunan pengolahan air, gardu listrik, gardu telepon, menara, tiang listrik/telepon, dan lain sejenisnya;
- i. reservoir air;
- j. pelataran untuk parkir, lapangan olah raga terbuka dan sejenisnya;
- k. kolam renang, kolam ikan deras, dan lain-lain sejenisnya; dan
- l. pagar pekarangan, pagar persil, pagar tembok/besi, tanggul/turap dan sejenisnya.
Bagian Ketiga Klasifikasi Bangunan
BAB III - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 8
- (1) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diklasifikasikan
BAB III - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 9
- (1) Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW Daerah, RDTR, Peraturan Zonasi dan/atau RTBL.
- (2) Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung diusulkan oleh pemilik bangunan gedung dalam pengajuan permohonan IMB.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Bagian Keempat
Perubahan Fungsi Bangunan Gedung
BAB III - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 10
- (1) Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung dapat diubah melalui permohonan baru IMB gedung.
- (2) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung diusulkan oleh pemilik dalam bentuk rencana teknis bangunan sesuai peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW Daerah, RDTR, Peraturan Zonasi dan/atau RTBL.
- (3) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung harus diikuti dengan pemenuhan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bangunan gedung.
- (4) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam IMB gedung.
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Bagian Kesatu Persyaratan Administratif Bangunan Gedung
Paragraf 1 Umum
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 11
- (1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.
- (2) Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi:
- a. status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
- b. status kepemilikan bangunan gedung; dan
- c. IMB.
- (3) Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi:
- a. persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang terdiri dari:
1. persyaratan peruntukan lokasi;
2. intensitas Bangunan Gedung;
3. arsitektur Bangunan Gedung;
4. pengendalian dampak lingkungan untuk Bangunan Gedung Tertentu; dan
5. RTBL.
- b. persyaratan keandalan Bangunan Gedung, terdiri dari:
1. persyaratan keselamatan;
2. persyaratan kesehatan;
3. persyaratan kenyamanan; dan
4. persyaratan kemudahan.
- (4) Pemerintah Daerah wajib melakukan pendataan bangunan gedung untuk keperluan pembinaan tertib pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung.
Paragraf 2 Status Hak Atas Tanah
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 12
- (1) Hak atas tanah merupakan penguasaan atas tanah yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat sebagai tanda bukti penguasaan/kepemilikan tanah, seperti hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pengelolaan, dan hak pakai.
- (2) Status kepemilikan hak atas tanah dapat berupa sertifikat, akte jual beli, girik, dan akte/bukti kepemilikan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
- (3) Untuk memperoleh IMB Gedung, pemohon diwajibkan melampirkan surat bukti penguasaan dan/atau pemilikan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimana bangunan tersebut terletak.
- (4) Dalam hal status tanahnya merupakan milik pihak lain diperlukan izin pemanfaatan tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pemilik bangunan gedung.
- (5) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
- a. para pihak yang mengadakan perjanjian;
- b. hak dan kewajiban serta pembatasan kewenangan masing-masing pihak;
- c. status penguasaan/kepemilikan hak atas tanah;
- d. luas, letak dan batas-batas tanah;
- e. fungsi bangunan gedung;
- f. jangka waktu perjanjian; dan
- g. hal-hal lain yang menjadi kesepakatan para pihak.
- (6) Bangunan Gedung yang akan dibangun di atas tanah milik sendiri atau di atas tanah milik orang lain yang terletak di kawasan rawan bencana alam harus mengikuti persyaratan yang diatur dalam Keterangan Rencana Kota.
Paragraf 3 Status Kepemilikan Bangunan Gedung
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 13
- (1) Status kepemilikan bangunan gedung merupakan surat bukti kepemilikan bangunan gedung yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 14
- (1) Kegiatan pendataan dan pendaftaran untuk bangunan gedung baru dilakukan bersamaan dengan proses IMB gedung.
- (2) Kegiatan pendataan dan pendaftaran untuk bangunan gedung yang telah berdiri dilakukan bersamaan dengan proses pengesahan surat keterangan laik fungsi bangunan gedung atau proses IMB gedung apabila terjadi perubahan dan/atau penambahan bangunan gedung.
- (3) Pemilik bangunan gedung wajib memberikan data yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah dalam melakukan pendataan dan pendaftaran bangunan gedung.
- (4)
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 15
- (1) Setiap kegiatan membangun dan/atau menggunakan dan/atau membongkar bangunan dan/atau bagian bangunan dalam wilayah Daerah wajib memiliki izin dari Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan surat keterangan RTRW dan RDTR, sampai kedalaman Peraturan Zonasi dan/atau RTBL untuk lokasi yang bersangkutan kepada setiap orang pribadi atau badan yang akan mengajukan permohonan IMB Gedung.
- (3) Perizinan diterbitkan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dan ditujukan untuk menjamin:
- a. kesehatan, keselamatan dan keamanan pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung;
- b. ketertiban dan keselamatan masyarakat dan lingkungannya;
- c. keserasian dan keselarasan lingkungan; dan
- d. untuk menjaga kesesuaian dengan fungsi yang telah ditetapkan sesuai dengan peruntukan lokasinya.
- (4) Selain harus memenuhi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga harus memenuhi ketentuan lain yang berkaitan dengan kegiatan mendirikan bangunan.
- (5) Orang pribadi atau badan sebelum membangun atau merubah bangunan di Daerah diwajibkan memiliki IMB gedung dari Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Orang pribadi atau badan sebelum memanfaatkan/menggunakan bangunan di Daerah diwajibkan memiliki SLF Bangunan Gedung dari Wali Kota atau Kepala Dinas.
- (7) Orang pribadi atau badan sebelum merobohkan bangunan di Daerah diharuskan memiliki Surat Persetujuan dan Penetapan Pembongkaran Bangunan Gedung dari Wali Kota atau Kepala Dinas.
- (8) IMB merupakan prasyarat untuk mendapatkan pelayanan utilitas umum.
- (9) Pada pembangunan bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan gedung khusus, Pemerintah Daerah mempertimbangkan penerbitan IMB bertahap yang merupakan satu kesatuan dokumen sepanjang tidak melampaui batas waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 16
Wali Kota dalam menyelenggarakan pemberian IMB
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 17
- (1) Wali Kota dalam penyelenggaraan IMB dikelola oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (2) Wali Kota dapat melimpahkan sebagian kewenangan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada camat.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
- a. efisiensi dan efektivitas;
- b. mendekatkan pelayanan pemberian IMB kepada masyarakat; dan
- c. fungsi bangunan, klasifikasi bangunan, batasan luas tanah, dan/atau luas bangunan yang mampu diselenggarakan kecamatan; dan
- d. kecepatan penanganan penanggulangan darurat dan rehabilitasi Bangunan Gedung pascabencana.
- (4) Camat melaporkan pelaksanaan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wali Kota dengan tembusan kepada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 18
- (1) Pemohon mengajukan permohonan IMB kepada Wali Kota.
2. Permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- (2) a. bangunan gedung; atau
- b. prasarana bangunan gedung.
- (3) IMB bangunan gedung atau bangunan prasarana gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pembangunan baru, merehabilitasi/ renovasi, atau pelestarian/pemugaran.
- (4) Pemerintah Daerah wajib memberikan surat Keterangan Rencana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk lokasi yang bersangkutan kepada setiap orang yang akan mengajukan permohonan IMB sebagai dasar penyusunan rencana teknis Bangunan Gedung.
- (5) Surat Keterangan Rencana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan ketentuan yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan dan berisi:
- a. fungsi Bangunan Gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan;
- b. ketinggian maksimum Bangunan Gedung yang diizinkan;
- c. jumlah lantai/lapis Bangunan Gedung di bawah permukaan tanah dan KTB yang diizinkan;
- d. garis sempadan dan jarak bebas minimum Bangunan Gedung yang diizinkan;
- e. KDB maksimum yang diizinkan;
- f. KLB maksimum yang diizinkan;
- g. KDH minimum yang diizinkan;
- h. KTB maksimum yang diizinkan; dan
- i. jaringan utilitas kota.
- (6) Dalam surat Keterangan Rencana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat juga dicantumkan ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan.
Paragraf 5
Tata Cara Penerbitan IMB
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 19
- (1) Permohonan IMB disampaikan kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. data pemohon;
- b. data tanah; dan
- c. dokumen dan surat terkait.
- (3) Data pemohon dan data tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b berlaku sama untuk bangunan gedung sederhana, tidak sederhana, dan khusus.
- (4) Data pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. formulir data pemohon; dan
- b. dokumen identitas pemohon.
- (5) Formulir data pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a memuat informasi paling sedikit:
- a. nama pemohon;
- b. alamat pemohon; dan
- c. status hak atas tanah.
- (6) Dokumen identitas pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa:
- a. fotokopi KTP pemohon atau identitas lainnya yang masih berlaku;
- b. surat kuasa dari pemilik bangunan dalam hal pemohon bukan pemilik bangunan.
- (7) Data tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
- a. fotokopi surat bukti status hak atas tanah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan/atau pejabat lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah dilegalisir oleh instansi berwenang;
- b. data kondisi atau situasi tanah yang merupakan data teknis tanah; dan
- c. surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa.
- (8) Dalam hal pemilik bangunan gedung bukan pemegang hak atas tanah, harus disertakan surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah yang merupakan perjanjian tertulis antara pemilik bangunan gedung dengan pemegang hak atas tanah.
- (9) Dokumen dan surat terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. fotokopi Keterangan Rencana Kota; dan
- b. bukti Lunas PBB tahun terakhir;
- c. gambar Teknis;
- d. surat pernyataan menggunakan desain prototipe untuk bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai untuk fungsi hunian; dan
- e. dokumen pendukung perizinan seperti Izin Prinsip, Site Plan, Rekomendasi Lingkungan, Andalalin, Arahan teknis dan suratsurat yang terkait dengan jenis kegiatan disesuaikan dengan jenis dan klasifikasi bangunan gedung.
- (10) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. data umum bangunan gedung; dan
- b. dokumen rencana teknis bangunan gedung.
- (11) Data umum bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a paling sedikit memuat:
- a. nama bangunan gedung;
- b. alamat lokasi bangunan gedung;
- c. fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung;
- d. jumlah lantai bangunan gedung;
- e. luas lantai dasar bangunan gedung;
- f. total luas lantai bangunan gedung;
- g. ketinggian bangunan gedung;
- h. luas basement;
- i. rencana pelaksanaan;
- j. jumlah lantai basement; dan
- k. posisi bangunan gedung.
- (12) Dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b paling sedikit memuat:
- a. gambar pra rencana bangunan gedung yang terdiri dari gambar rencana tapak atau situasi, denah, tampak dan gambar potongan;
- b. spesifikasi teknis bangunan gedung;
- c. rancangan arsitektur bangunan gedung;
- d. rancangan struktur secara sederhana/prinsip;
- e. rancangan utulitas bangunan gedung secara prinsip;
- f. spesifikasi umum bangunan gedung.
- g. perhitungan struktur bangunan gedung 2 (dua) lantai atau lebih dan/atau bentang struktur lebih dari 5 meter kecuali untuk fungsi hunian;
- h. perhitungan kebutuhan utilitas (mekanikal dan elektrikal);
- i. rekomendasi instansi terkait.
- (13) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (12) disesuaikan dengan penggolongannya, yaitu:
- a. Dokumen rencana teknis untuk bangunan gedung fungsi hunian meliputi:
1. bangunan hunian rumah tinggal tunggal sederhana (rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana);
2. bangunan hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret sampai dengan 2 (dua) lantai;
3. bangunan hunian rumah tinggal tunggal tidak sederhana atau 2 (dua) lantai atau lebih dan gedung lainnya pada umumnya;
- b. dokumen rencana teknis untuk bangunan gedung untuk kepentingan umum;
- c. dokumen rencana teknis untuk bangunan gedung fungsi khusus; dan
- d. dokumen rencana teknis untuk bangunan gedung kedutaan besar negara asing dan bangunan gedung diplomatik lainnya.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 20
- (1) Sebelum memberikan persetujuan atas persyaratan administratif dan persyaratan teknis Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta pemohon IMB untuk menyempurnakan dan/atau melengkapi persyaratan yang diajukan.
- (2) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat menyetujui, menunda, atau menolak permohonan IMB yang diajukan oleh pemohon.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 21
- (1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat menunda menerbitkan IMB apabila:
- a. masih memerlukan waktu tambahan untuk menilai, khususnya persyaratan bangunan serta pertimbangan nilai lingkungan yang direncanakan;
- b. sedang merencanakan rencana bagian kota atau rencana terperinci kota.
- (2) Penundaan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk jangka waktu tidak lebih dari 2 (dua) bulan terhitung sejak penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan IMB apabila Bangunan Gedung yang akan dibangun:
- a. tidak memenuhi persyaratan administratif dan teknis;
- b. penggunaan tanah yang akan didirikan Bangunan Gedung tidak sesuai dengan rencana kota;
- c. mengganggu atau memperburuk lingkungan sekitarnya;
- d. mengganggu lalu lintas, aliran air, cahaya pada bangunan sekitarnya yang telah ada; dan
- e. terdapat keberatan dari masyarakat.
- (4) Penolakan permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan alasannya.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 22
- (1) Surat penolakan permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) harus sudah diterima pemohon dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah surat penolakan dikeluarkan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan jawaban tertulis terhadap keberatan pemohon.
- (4) Jika pemohon tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon dianggap menerima surat penolakan tersebut.
- (5) Jika Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap menerima alasan keberatan pemohon sehingga Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan IMB.
- (6) Pemohon dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 23
- (1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat mencabut IMB apabila:
- a. pekerjaan Bangunan Gedung yang sedang dikerjakan terhenti selama 3 (tiga) bulan dan tidak dilanjutkan lagi
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 24
- (1) IMB tidak diperlukan untuk pekerjaan tersebut dibawah ini:
- a. memperbaiki Bangunan Gedung dengan tidak mengubah bentuk dan luasan, serta menggunakan jenis bahan semula antara lain: memplester, memperbaiki retak bangunan, memperbaiki daun pintu dan/atau daun jendela, memperbaiki penutup udara tidak melebihi 1 m2 , membuat pemindahan halaman tanpa konstruksi, memperbaiki langit-langit tanpa mengubah jaringan utilitas dan mengubah bangunan sementara;
- b. memperbaiki saluran air hujan dan selokan dalam pekarangan bangunan;
- c. membuat bangunan yang sifatnya sementara bagi kepentingan pemeliharaan ternak dengan luas tidak melebihi garis sempadan belakang dan samping serta tidak mengganggu kepentingan orang lain atau umum;
- d. membuat pagar halaman yang sifatnya sementara (tidak permanen) yang tingginya tidak melebihi 120 (seratus dua puluh) sentimeter kecuali adanya pagar ini mengganggu kepentingan orang lain atau umum.
- e. membuat bangunan yang sifat penggunaannya sementara waktu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan Bangunan Gedung diatur dengan Peraturan Wali Kota.
Bagian Kedua
Persyaratan Tata Bangunan
Paragraf 1
Persyaratan Peruntukan dan Intensitas Bangunan Gedung
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 25
- (1) Pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung harus sesuai dengan peruntukan lokasi/kawasan yang diatur dalam:
- a. RTRW;
- b. RDTR;
- c. Peraturan zonasi ( Zoning Regulation ); dan
- d. RTBL untuk lokasi yang bersangkutan.
- (2) Peruntukan lokasi/kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peruntukan utama, sedangkan apabila pada bangunan gedung tersebut terdapat peruntukan penunjang agar berkonsultasi dengan Dinas.
- (3) Setiap pihak yang memerlukan, berhak mendapatkan keterangan tentang peruntukan lokasi/kawasan dan intensitas bangunan gedung pada lokasi/kawasan dan/atau ruang tempat bangunan gedung yang akan dibangun dari Dinas.
- (4) Untuk pembangunan di atas jalan umum, saluran, atau sarana lain, atau yang melintasi sarana dan prasarana jaringan daerah, atau di bawah/di atas air, atau pada Daerah hantaran udara (transmisi) tegangan tinggi dan/atau prasarana dan sarana umum atau di Daerah yang berpotensi bencana alam atau di kawasan keselamatan operasional penerbangan tidak boleh mengganggu keseimbangan lingkungan, fungsi lindung kawasan dan/atau fungsi prasarana dan sarana umum yang bersangkutan.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 26
- (1) Setiap bangunan gedung yang dibangun dan dimanfaatkan harus memenuhi kepadatan bangunan yang diatur dalam KDB sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan untuk lokasi/kawasan yang bersangkutan.
- (2) KDB ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan/ resapan air permukaan tanah dan pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan.
- (3) Setiap bangunan umum apabila tidak ditentukan lain, ditentukan KDB untuk daerah intensitas bangunan:
- a. padat: 60% (enam puluh persen) - 100% (seratus persen);
- b. sedang: 30% (tiga puluh persen) - 60% (enam puluh persen); dan
- c. rendah: lebih kurang atau sama dengan 30% (tiga puluh persen).
- (4) KLB ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan/resapan air permukaan tanah dan pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi/peruntukan lahan, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan, keselamatan dan kenyamanan umum.
- (5) KDH ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan/ resapan air permukaan tanah.
- (6) Setiap bangunan umum apabila tidak ditentukan lain, ditentukan KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen).
- (7) Penambahan lantai dan/atau tingkat pada suatu bangunan gedung hanya dapat dilakukan bila masih memenuhi batas ketinggian yang ditetapkan dalam rencana kota dan tidak melebihi KLB.
- (8) Penambahan lantai dan/atau tingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), harus memenuhi kebutuhan parkir serta serasi dengan lingkungannya.
- (9) Jumlah lantai Bangunan Gedung dan tinggi Bangunan Gedung ditentukan atas dasar pertimbangan lebar jalan, fungsi bangunan, keselamatan bangunan, keserasian dengan lingkungannya serta keselamatan lalu lintas penerbangan.
- (10) Bangunan Gedung dapat dibuat bertingkat ke bawah tanah sepanjang memungkinkan untuk itu dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya jumlah lantai Bangunan Gedung dan tinggi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL dan/atau pengaturan sementara persyaratan intensitas Bangunan Gedung diatur dengan Peraturan Wali Kota.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 27
- (1) Jarak antara bangunan gedung dalam satu kaveling/persil atau antara bangunan gedung dan batas-batas kaveling/persil harus mempertimbangkan faktor keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.
- (2) Jarak antar bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak ditentukan lain, paling tinggi adalah setengah tinggi bangunan gedung terendah.
- (3) Jarak bebas bangunan gedung yang di bawah permukaan tanah maksimum berimpit dengan GSB dan jarak bebas bangunan dengan kaveling/persil minimum 3 (tiga) meter, kecuali bangunan dengan fungsi hunian minimum 1 (satu) meter.
- (4) Ketentuan besarnya jarak bebas bangunan gedung dapat diperbaharui dengan pertimbangan keselamatan, kesehatan, perkembangan kota, kepentingan umum, keserasian dengan lingkungan, dan pertimbangan lain dengan mendengarkan pendapat teknis para ahli terkait.
- (5) Untuk kawasan tertentu, Pemerintah Daerah dapat menetapkan penggunaan tertentu bagi kepentingan umum pada jarak bebas di antara GSP dan GSB.
- (6) Penetapan kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Wali Kota dengan mendapat pertimbangan teknis TABG dan mempertimbangkan pendapat publik.
- (7) Pada ruang bebas saluran udara tegangan tinggi dan saluran udara ekstra tinggi harus bebas dari kegiatan orang, bangunan gedung dan pepohonan.
- (8) Ketentuan mengenai jarak antar bangunan gedung dan persyaratan umum instalasi listrik mengikuti ketentuan dalam standar teknis.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 28
- (1) GSB ditentukan atas pertimbangan keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keserasian dengan lingkungan dan ketinggian bangunan.
- (2) GSB Gedung meliputi ketentuan mengenai jarak Bangunan Gedung dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, rel kereta api, dan/atau jaringan listrik tegangan tinggi, dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesehatan.
- (3) GSB meliputi garis sempadan bangunan untuk bagian muka, samping dan belakang.
- (4) Penetapan GSB berlaku untuk bangunan di atas permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah (besmen).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya GSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL dan/atau pengaturan sementara diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (6) Wali Kota dapat menetapkan lain untuk kawasan-kawasan tertentu dan spesifik.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 29
- (1) Jarak antar Bangunan Gedung dengan batas persil, jarak antar bangunan, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman ditetapkan untuk setiap lokasi sesuai dengan peruntukannya atas pertimbangan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan dan keserasian dengan lingkungan dan ketinggian bangunan.
- (2) Jarak antar Bangunan Gedung dengan batas persil, jarak antar bangunan, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman yang diberlakukan per kapling/persil dan/atau per kawasan.
- (3) Penetapan jarak antar Bangunan Gedung dengan batas persil, jarak antar bangunan, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman berlaku untuk di atas permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah (besmen).
- (4) Penetapan jarak antar Bangunan Gedung dengan batas persil, jarak antar bangunan, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman untuk di bawah permukaan tanah didasarkan pada pertimbangan keberadaan atau rencana jaringan pembangunan utilitas umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya jarak antar Bangunan Gedung dengan batas persil, jarak antar bangunan, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL dan/atau pengaturan sementara persyaratan intensitas Bangunan Gedung diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (6) Wali Kota dapat menetapkan lain untuk kawasan-kawasan tertentu dan spesifik.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 30
- (1) Dalam hal terjadi perubahan RTRW, RDTR dan/atau RTBL yang mengakibatkan perubahan peruntukan lokasi, perubahan intensitas ruang, fungsi bangunan gedung yang tidak sesuai dengan peruntukan yang baru harus disesuaikan.
- (2) Terhadap kerugian yang timbul akibat perubahan peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan penggantian yang layak kepada pemilik bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 2
Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 31
- (1) Persyaratan arsitektur bangunan gedung meliputi persyaratan penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya, serta pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.
- (2) Persyaratan penampilan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 32
- (1) Bentuk bangunan gedung harus dirancang agar setiap ruang dalam dimungkinkan menggunakan pencahayaan dan penghawaan alami, kecuali fungsi bangunan gedung diperlukan sistem pencahayaan dan penghawaan buatan.
- (2) Ruang dalam bangunan gedung harus mempunyai tinggi yang cukup sesuai dengan fungsinya dan arsitektur bangunannya.
- (3) Perubahan fungsi dan penggunaan ruang bangunan gedung atau bagian bangunan gedung harus tetap memenuhi ketentuan penggunaan bangunan gedung dan dapat menjamin keamanan dan keselamatan bangunan dan penghuninya.
- (4) Pengaturan ketinggian pekarangan apabila tinggi tanah pekarangan berada di bawah titik ketinggian (peil) bebas banjir yang ditetapkan oleh Balai Sungai atau instansi berwenang setempat atau terdapat kemiringan yang curam atau perbedaan tinggi yang besar pada tanah asli suatu perpetakan, maka tinggi maksimal lantai dasar ditetapkan tersendiri.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 33
- (1) Persyaratan keseimbangan, keserasian dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) harus mempertimbangkan terciptanya ruang luar dan ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya yang diwujudkan dalam pemenuhan persyaratan daerah resapan, akses penyelamatan, sirkulasi kendaraan dan manusia serta terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana luar bangunan gedung.
- (2) Persyaratan keseimbangan, keserasian dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. persyaratan ruang terbuka hijau pekarangan;
- b. persyaratan ruang sempadan bangunan gedung;
- c. persyaratan tapak besmen terhadap lingkungan;
- d. ketinggian pekarangan dan lantai dasar bangunan;
- e. daerah hijau pada bangunan;
- f. tata tanaman;
- g. sirkulasi dan fasilitas parkir;
- h. pertandaan ( signage ); dan
- i. pencahayaan ruang luar bangunan gedung.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 34
- (1) Ruang terbuka hijau pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a sebagai ruang yang berhubungan langsung dengan dan terletak pada persil yang sama dengan bangunan gedung, berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman, peresapan air, sirkulasi, unsur estetik, sebagai ruang untuk kegiatan atau ruang fasilitas (amenitas).
- (2) Persyaratan Ruang Terbuka Hijau Pekarangan ditetapkan dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL, secara langsung atau tidak langsung dalam bentuk GSB, KDB, KDH, KLB, sirkulasi dan fasilitas parkir dan ketetapan lainnya yang bersifat mengikat semua pihak berkepentingan.
- (3) Dalam hal ketentuan mengenai persyaratan Ruang Terbuka Hijau Pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, maka ketentuan mengenai persyaratan Ruang Terbuka Hijau Pekarangan dapat diatur untuk suatu lokasi dalam Peraturan Wali Kota sebagai acuan bagi penerbitan IMB.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 35
- (1) Persyaratan ruang sempadan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b harus mengindahkan keserasian lansekap pada ruas jalan yang terkait sesuai dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, dan/atau RTBL, yang mencakup pagar dan gerbang, tanaman besar/pohon dan bangunan penunjang.
- (2) Terhadap persyaratan ruang sempadan depan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan karakteristik lansekap jalan atau ruas jalan dengan mempertimbangkan keserasian tampak depan bangunan, ruang sempadan depan bangunan, pagar, jalur pejalan kaki, jalur kendaraan dan jalur hijau median jalan dan sarana utilitas umum lainnya.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 36
- (1) Persyaratan tapak besmen terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c berupa kebutuhan besmen dan besaran KTB ditetapkan
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 37
- (1) Daerah hijau pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e dapat berupa taman atap atau penanaman pada sisi bangunan.
- (2) Daerah hijau pada bangunan merupakan bagian dari kewajiban pemohonan IMB untuk menyediakan ruang terbuka hijau pekarangan dengan luas paling banyak 25% dari RTHP.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 38
Tata Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf f meliputi aspek pemilihan karakter tanaman dan penempatan tanaman dengan memperhitungkan tingkat kestabilan tanah/wadah tempat tanaman tumbuh dan tingkat bahaya yang ditimbulkannya.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 39
- (1) Setiap bangunan bukan rumah tinggal wajib menyediakan fasilitas parkir kendaraan yang proporsional dengan jumlah luas lantai bangunan sesuai standar teknis yang telah ditetapkan.
- (2) Sistem sirkulasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (2) huruf g harus saling mendukung antara sirkulasi ekternal dan sirkulasi internal bangunan gedung serta antara individu pemakai bangunan dengan sarana transportasinya.
- (3) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf g tidak boleh mengurangi daerah hijau yang telah ditetapkan dan harus berorientasi pada pejalan kaki, memudahkan aksesibilitas dan tidak terganggu oleh sirkulasi kendaraan.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 40
- (1) Pertandaan ( signage ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf h yang ditempatkan pada bangunan, pagar, kavling dan/atau ruang publik tidak boleh mengganggu karakter yang akan diciptakan/dipertahankan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertandaan ( signage ) bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 41
- (1) Pencahayaan ruang luar bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf i harus disediakan dengan
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 42
- (1) Untuk kawasan yang ditetapkan sebagai cagar budaya, bangunan gedung yang didirikan di dalamnya harus dirancang dengan mempertimbangkan kaidah pelestarian.
- (2) Arsitektur bangunan gedung yang didirikan berdampingan dengan bangunan gedung yang dilestarikan harus mempertimbangkan kaidah estetika bentuk dan karakteristik dari arsitektur bangunan gedung yang dilestarikan tersebut.
- (3) Pemerintah Daerah dalam menetapkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat pertimbangan teknis TABG dan mempertimbangkan pendapat publik.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 43
- (1) Setiap perencanaan penampilan bangunan gedung harus
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 44
- (1) Pelaksanaan dan Pengawasan terhadap AMDAL ditangani oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Setiap kegiatan dalam bangunan dan/atau lingkungan yang menimbulkan dampak tidak penting terhadap lingkungan atau secara teknologi sudah dapat dikelola, dampak pentingnya tidak perlu dilengkapi dengan AMDAL, tetapi diharuskan melakukan UKL-UPL.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 45
- (1) Bagi Pemohon IMB dalam mengajukan permohonan harus disertai Rekomendasi dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Untuk proses pemberian IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pertimbangan teknis dari TABG dengan mempertimbangkan pendapat publik.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 46
- (1) Untuk mendirikan bangunan gedung yang menurut fungsinya akan digunakan untuk menyimpan dan/atau memproduksi bahan peledak dan bahan-bahan lain yang sifatnya mudah meledak, pemohon izin wajib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bangunan gedung yang menurut fungsinya digunakan untuk menyimpan dan/atau memproduksi bahan radio aktif, bahan beracun, bahan mudah terbakar atau bahan-bahan lain yang berbahaya, pemilik/pemakai bangunan wajib menjamin keamanan, keselamatan, serta kesehatan penghuni dan lingkungannya.
Paragraf 4
RTBL
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 47
- (1) RTBL merupakan pengaturan persyaratan tata bangunan sebagai tindak lanjut RTRW dan/atau RDTR, digunakan dalam pengendalian pemanfaatan ruang suatu kawasan dan sebagai panduan rancangan kawasan untuk mewujudkan kesatuan karakter serta kualitas bangunan gedung yang berkelanjutan.
- (2) RTBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
- (3) Program bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat jenis, jumlah, besaran, dan luasan bangunan gedung, serta kebutuhan ruang terbuka hijau, fasilitas umum, fasilitas sosial, prasarana aksesibilitas, sarana pencahayaan, dan sarana penyehatan lingkungan, baik berupa penataan prasarana dan sarana yang sudah ada maupun baru.
- (4) Rencana umum dan panduan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ketentuan-ketentuan tata bangunan dan lingkungan pada suatu lingkungan/kawasan yang memuat rencana peruntukan lahan makro dan mikro, rencana perpetakan, rencana tapak, rencana sistem pergerakan, rencana aksesibilitas lingkungan, rencana prasarana dan sarana lingkungan, rencana wujud visual bangunan, dan ruang terbuka hijau.
- (5) Rencana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan arahan program investasi bangunan gedung dan lingkungannya yang disusun
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 48
- (1) RTBL disusun
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 49
Bangunan gedung yang dibangun di atas dan/atau di bawah tanah, air, atau prasarana dan sarana umum, pengajuan permohonan IMB gedungnya dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Dinas.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 50
- (1) Pembangunan bangunan gedung di bawah tanah yang melintasi prasarana dan/atau sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 harus:
- a. sesuai dengan RTRW, RDTR, dan/atau RTBL;
- b. tidak untuk fungsi hunian atau tempat tinggal;
- c. tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yang berada di bawah tanah;
- d. memenuhi persyaratan kesehatan sesuai fungsi bangunan gedung;
- e. memiliki sarana khusus untuk kepentingan keamanan dan keselamatan bagi pengguna bangunan gedung; dan
- f. mempertimbangkan daya dukung lingkungan.
- (2) Pembangunan bangunan gedung di bawah dan/atau di atas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 harus:
- a. sesuai dengan RTRW, RDTR, dan/atau RTBL;
- b. tidak mengganggu keseimbangan lingkungan, dan fungsi lindung kawasan;
- c. tidak menimbulkan perubahan arus air yang dapat merusak lingkungan;
- d. tidak menimbulkan pencemaran; dan
- e. telah mempertimbangkan faktor keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemudahan bagi pengguna bangunan gedung.
- (3) Pembangunan bangunan gedung di atas prasarana dan/atau sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 harus:
- a. sesuai dengan RTRW, RDTR, dan/atau RTBL;
- b. tidak mengganggu keseimbangan lingkungan, dan fungsi lindung kawasan;
- c. tetap
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 51
- (1) Persyaratan keselamatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b angka 1 meliputi persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan, serta kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir.
- (2) Setiap bangunan harus dibangun dengan mempertimbangkan kekuatan dan kekakuan, serta kestabilan dari segi struktur.
- (3) Setiap bangunan dan bagian konstruksinya harus diperhitungkan terhadap beban sendiri, beban yang dipikul, beban angin, serta getaran dan gaya gempa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan pembebanan.
- (4) Setiap bangunan dan bagian konstruksinya yang dinyatakan mempunyai tingkat beban angin atau gempa yang cukup besar harus direncanakan dengan konstruksi yang sesuai dengan pedoman dan standar teknis.
- (5) Ketinggian bangunan deret paling tinggi 4 (empat) lantai.
- (6) Panjang bangunan deret paling jauh 30 (tiga puluh) meter.
- (7) Struktur bangunan gedung harus direncanakan secara detail dan dilaksanakan sedemikian rupa, sehingga pada kondisi pembebanan yang melampaui pembebanan paling berat yang direncanakan, apabila terjadi keruntuhan kondisi strukturnya masih dapat memberi kemudahan evakuasi bagi penghuni dan pengamanan harta milik.
- (8) Dinas mempunyai kewajiban dan wewenang untuk memeriksa konstruksi bangunan yang dibangun/akan dibangun baik dalam rancangan bangunannya maupun pada masa pelaksanaan pembangunannya.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 52
- (1) Persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap beban muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 meliputi persyaratan struktur bangunan gedung, pembebanan pada bangunan gedung, struktur atas bangunan gedung, struktur bawah bangunan gedung, pondasi langsung, pondasi dalam, keselamatan struktur, keruntuhan struktur dan persyaratan bahan.
- (2) Struktur bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus kokoh, stabil dalam memikul beban dan memenuhi persyaratan keselamatan, persyaratan kelayanan selama umur yang direncanakan dengan mempertimbangkan:
- a. fungsi bangunan gedung, lokasi, keawetan dan kemungkinan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung;
- b. pengaruh aksi sebagai akibat dari beban yang bekerja selama umur layanan struktur baik beban muatan tetap maupun sementara yang timbul akibat gempa, angin, korosi, jamur dan serangga perusak;
- c. pengaruh gempa terhadap substruktur maupun struktur bangunan gedung sesuai zona gempanya;
- d. struktur bangunan yang direncanakan secara detail pada kondisi pembebanan paling berat, sehingga pada saat terjadi keruntuhan, kondisi strukturnya masih memungkinkan penyelamatan diri penghuninya;
- e. struktur bawah bangunan gedung pada lokasi tanah yang dapat terjadi likulfaksi; dan
- f. keandalan bangunan gedung.
- (3) Pembebanan pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dianalisis dengan memeriksa respon struktur terhadap beban tetap, beban sementara atau beban khusus yang mungkin bekerja selama umur pelayanan dengan menggunakan standar nasional tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk rumah dan gedung, standar nasional tata cara perencanaan pembebanan untuk rumah dan gedung, atau standar baku dan/atau pedoman teknis.
- (4) Struktur atas bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konstruksi beton, konstruksi baja, konstruksi kayu, konstruksi bambu, konstruksi dengan bahan dan teknologi khusus dilaksanakan dengan menggunakan standar sebagai berikut:
- a. konstruksi beton: standar nasional tata cara perencanaan beton dan struktur dinding bertulang untuk rumah dan gedung, standar nasional tata cara penghitungan struktur beton untuk bangunan gedung, standar nasional tata cara perencanaan dinding struktur pasangan blok beton berongga bertulang untuk bangunan rumah dan gedung, standar nasional tata cara pengadukan pengecoran beton, standar nasional tata cara pembuatan rencana campuran beton normal, standar nasional tata cara rencana pembuatan campuran beton ringan dengan agregat ringan, standar nasional tata cara perencanaan dan pelaksanaan konstruksi beton pracetak dan prategang untuk bangunan gedung, metode pengujian dan penentuan parameter perencanaan tahan gempa konstruksi beton pracetak dan prategang untuk bangunan gedung dan spesifikasi sistem dan material konstruksi beton pracetak dan prategang untuk bangunan gedung;
- b. konstruksi baja: standar nasional tata cara pembuatan dan perakitan konstruksi baja, dan tata cara pemeliharaan konstruksi baja selama masa konstruksi;
- c. konstruksi kayu: standar nasional tata cara perencanaan konstruksi kayu untuk bangunan gedung, dan tata cara pembuatan dan perakitan konstruksi kayu;
- d. konstruksi bambu: mengikuti kaidah perencanaan konstruksi bambu
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 53
- (1) Setiap bangunan sedang atau tinggi, wajib dilindungi dengan sistem proteksi kebakaran yang dapat melindungi setiap lantai pada bangunan.
- (2) Pembangunan Bangunan Gedung wajib memenuhi persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran.
- (3) Bangunan gedung dapat beroperasi setelah mendapat rekomendasi dari instansi pemadam kebakaran.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah bangunan gedung memenuhi persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran.
- (5) Bangunan rendah apabila seluruh sisi luar dindingnya tertutup wajib dilindungi dengan sistem proteksi kebakaran.
- (6) Setiap bangunan sedang dan tinggi wajib dilindungi oleh suatu sistem hidran sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- (7) Bagian bangunan, ruang dalam bangunan yang karena fungsinya mempunyai risiko tinggi terhadap bahaya kebakaran, harus merupakan suatu kompartemen terhadap penjalaran api, asap dan gas beracun.
- (8) Sarana jalan keluar untuk penyelamatan terhadap bahaya kebakaran harus diupayakan dan direncanakan bebas asap.
- (9) Ruang bawah tanah, ruang tertutup, tangga kebakaran dan/atau ruang lain yang sejenis harus direncanakan bebas asap.
- (10) Ketahanan terhadap api untuk komponen struktur utama dan komponen lainnya harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.
- (11) Ketentuan mengenai persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 54
- (1) Persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran meliputi sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif, persyaratan jalan keluar dan aksesibilitas untuk pemadaman kebakaran, persyaratan pencahayaan darurat, tanda arah ke luar dan sistem peringatan bahaya, persyaratan komunikasi dalam bangunan gedung, persyaratan instalasi bahan bakar gas dan manajemen penanggulangan kebakaran.
- (2) Setiap bangunan gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan sistem proteksi aktif yang meliputi sistem pemadam kebakaran, sistem deteksi dan alarm kebakaran, sistem pengendali asap kebakaran dan pusat pengendali kebakaran.
- (3) Setiap bangunan gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan sistem proteksi pasif dengan mengikuti standar nasional tata cara perencanaan sistem proteksi pasif untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung, dan tata cara perencanaan dan pemasangan sarana jalan ke luar untuk penyelamatan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung.
- (4) Persyaratan jalan ke luar dan aksesibilitas untuk pemadaman kebakaran meliputi perencanaan akses bangunan dan lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran dan perencanaan dan pemasangan jalan keluar untuk penyelamatan sesuai dengan standar nasional tata cara perencanaan bangunan dan lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan rumah dan gedung, dan standar nasional tata cara perencanaan sistem proteksi pasif untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung.
- (5) Persyaratan pencahayaan darurat, tanda arah ke luar dan sistem peringatan bahaya dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi pengguna gedung dalam keadaaan darurat untuk menyelamatkan diri sesuai dengan standar nasional tata cara perancangan pencahayaan darurat, tanda arah dan sistem peringatan bahaya pada bangunan gedung.
- (6) Persyaratan komunikasi dalam bangunan gedung sebagai penyediaan sistem komunikasi untuk keperluan internal maupun untuk hubungan ke luar pada saat terjadi kebakaran atau kondisi lainnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Persyaratan instalasi bahan bakar gas meliputi jenis bahan bakar gas dan instalasi gas yang dipergunakan baik dalam jaringan gas kota maupun gas tabung mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (8) Setiap bangunan gedung dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai dan/atau jumlah penghuni tertentu harus mempunyai unit manajemen proteksi kebakaran bangunan gedung.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 55
- (1) Penggunaan bahan bangunan diupayakan sebanyak mungkin menggunakan bahan bangunan produksi dalam negeri/setempat dengan kandungan lokal paling sedikit 60% (enam puluh persen).
- (2) Penggunaan bahan bangunan harus mempertimbangkan keawetan dan kesehatan dalam pemanfaatan bangunannya.
- (3) Penggunaan bahan bangunan yang mengandung racun atau bahan kimia yang berbahaya, harus mendapat rekomendasi dari instansi terkait dan dilaksanakan oleh ahlinya.
- (4) Bahan bangunan yang dipergunakan harus memenuhi syarat teknik sesuai dengan fungsinya, seperti yang dipersyaratkan dalam Standar Nasional Indonesia tentang spesifikasi bahan bangunan yang berlaku.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 56
- (1) Instalasi penangkal petir harus dapat melindungi bangunan, peralatan termasuk juga manusia yang ada di dalamnya.
- (2) Pemasangan instalasi penangkal petir pada bangunan, harus
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 57
- (1) Persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya petir dan bahaya kelistrikan meliputi persyaratan instalasi proteksi petir dan persyaratan sistem kelistrikan.
- (2) Persyaratan instalasi proteksi petir harus
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 58
Persyaratan kesehatan bangunan gedung meliputi persyaratan sistem penghawaan, pencahayaan, sanitasi dan penggunaan bahan bangunan gedung.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 59
- (1) Sistem penghawaan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dapat berupa ventilasi alami dan/atau ventilasi mekanik/buatan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Bangunan gedung tempat tinggal dan bangunan gedung untuk pelayanan umum harus mempunyai bukaan permanen atau yang dapat dibuka untuk kepentingan ventilasi alami dan kisi-kisi pada pintu dan jendela.
- (3) Persyaratan teknis sistem dan kebutuhan ventilasi harus mengikuti SNI 03-6390-2000 konservasi energi sistem tata udara pada bangunan gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-6572-2001 tata cara perancangan sistem ventilasi dan pengkondisian udara pada bangunan gedung, atau edisi terbaru, standar tentang tata cara perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan sistem ventilasi dan/atau standar teknis terkait.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 60
- (1) Sistem pencahayaan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dapat berupa sistem percahayaan alami dan/atau buatan dan/atau pencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya.
- (2) Bangunan gedung tempat tinggal dan bangunan gedung untuk pelayanan umum yang optimal disesuaikan dengan fungsi bangunan gedung dan fungsi tiap-tiap ruangan dalam bangunan gedung.
- (3) Sistem pencahayaan buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. mempunyai tingkat iluminasi yang disyaratkan sesuai fungsi ruang dalam dan tidak menumbulkan efek silau/pantulan;
- b. sistem pencahayan darurat hanya dipakai pada bangunan gedung fungsi tertentu, dapat bekerja secara otomatis dan mempunyai tingkat pencahayaan yang cukup untuk evakuasi; dan
- c. harus dilengkapi dengan pengendali manual/otomatis dan ditempatkan pada tempat yang mudah dicapai/dibaca oleh pengguna ruangan.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 61
- (1) Sistem sanitasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dapat berupa sistem air minum dalam bangunan gedung, sistem pengolahan dan pembuangan air limbah/kotor, persyaratan instalasi gas medik, persyaratan penyaluran air hujan, persyaratan fasilitasi sanitasi dalam bangunan gedung (saluran pembuangan air kotor, tempat sampah, penampungan sampah dan/atau pengolahan sampah).
- (2) Sistem air minum dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus direncanakan dengan mempertimbangkan sumber air minum, kualitas air bersih, sistem distribusi dan penampungannya.
- (3) Persyaratan air minum dalam bangunan gedung harus mengikuti:
- a. kualitas air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Pengembangan Sistem Pengolahan Air Minum dan peraturan perundang-undangan tentang syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum, dan Pedoman Plumbing;
- b. standar nasional Sistem Plambing; dan
- c. Pedoman dan/atau pedoman teknis terkait.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 62
- (1) Sistem pengolahan dan pembuangan air limbah harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat bahayanya yang mewujudkan dalam bentuk pemilihan sistem pengaliran/ pembuangan dan penggunaan peralatan yang dibutuhkan dan sistem pengolahan dan pembuangannya.
- (2) Air limbah beracun dan berbahaya tidak boleh digabung dengan air limbah rumah tangga, yang sebelum dibuang ke saluran terbuka harus diproses sesuai dengan pedoman dan standar teknis terkait.
- (3) Persyaratan teknis sistem air limbah harus mengikuti SNI 03-64812000 sistem plambing 2000, atau edisi terbaru, SNI 03-2398-2002 tata cara perencanaan tangki septik dengan sistem resapan, atau edisi terbaru, SNI 03-6379-2000 spesifikasi dan pemasangan perangkap bau, atau edisi terbaru dan/atau standar teknis terkait.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 63
- (1) Persyaratan instalasi gas medik wajib diberlakukan di fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, rumah perawatan, fasilitas hiperbank, klinik bersalin dan fasilitas kesehatan lainnya.
- (2) Potensi bahaya kebakaran dan ledakan yang berkaitan dengan sitem perpipaan gas medik dan sistem wacum gas medik harus dipertimbangkan pada saat perancangan pemasangan, pengujian, pengoperasian dan pemeliharaannya.
- (3) Persyaratan instansi gas medik harus mengikuti SNI 03-7011-2014 keselamatan pada bangunan fasilitas pelayanan kesehatan, atau edisi terbaru dan/atau standar baku/pedoman teknis terkait.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 64
- (1) Sistem air hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan ketinggian permukaan air tanah, permeabilitas tanah dan ketersediaan jaringan drainase lingkungan/kota.
- (2) Setiap bangunan gedung dan pekarangannya harus dilengkapi dengan sistem penyaluran air hujan baik dengan sistem peresapan air ke dalam tanah pekarangan dan/atau dialirkan ke dalam sumur resapan sebelum dialirkan ke jaringan drainase lingkungan.
- (3) Sistem penyaluran air hujan harus dipelihara untuk mencegah terjadinya endapan dan penyumbatan pada saluran.
- (4) Persyaratan penyaluran air hujan harus mengikuti ketentuan standar nasional Sistem plambing 2000, standar nasional tata cara perencanaan sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan, standar nasional spesifikasi sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan, dan standar tentang tata cara perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan sistem penyaluran air hujan pada bangunan gedung atau standar baku dan/atau pedoman terkait.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 65
- (1) Sistem pembuangan kotoran dan sampah dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan fasilitas penampungan dan jenisnya.
- (2) Pertimbangan fasilitas penampungan diwujudkan dalam bentuk penyediaan tempat penampungan kotoran dan sampah pada bangunan gedung dengan memperhitungkan fungsi bangunan, jumlah penghuni dan volume kotoran dan sampah.
- (3) Pertimbangan jenis kotoran dan sampah diwujudkan dalam bentuk penempatan pewadahan dan/atau pengolahannya yang tidak mengganggu kesehatan penghuni, masyarakat dan lingkungannya.
- (4) Pengembang perumahan wajib menyediakan wadah sampah, alat pengumpul dan tempat pembuangan sampah sementara, sedangkan pengangkatan dan pembuangan akhir dapat bergabung dengan sistem yang sudah ada.
- (5) Potensi reduksi sampah dapat dilakukan dengan mendaur ulang dan/atau memanfaatkan kembali sampah bekas.
- (6) Sampah beracun dan sampah rumah sakit, laboratoriun dan pelayanan medis harus dibakar dengan insinerator yang tidak menggangu lingkungan.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 66
- (1) Penggunaan bahan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 harus aman bagi kesehatan pengguna bangunan gedung dan tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan serta penggunaannya dapat menunjang pelestarian lingkungan.
- (2) Bahan bangunan yang aman bagi kesehatan dan tidak menimbulkan dampak penting harus memenuhi kriteria:
- a. tidak mengandung bahan berbahaya/beracun bagi kesehatan pengguna bangunan gedung;
- b. tidak menimbulkan efek silau bagi pengguna, masyarakat dan lingkungan sekitarnya;
- c. tidak menimbulkan efek peningkatan temperatur;
- d. sesuai dengan prinsip konservasi; dan
- e. ramah lingkungan.
Paragraf 3
Persyaratan Kenyamanan Bangunan Gedung
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 67
- (1) Setiap bangunan yang dibangun harus mempertimbangkan faktor kenyamanan bagi pengguna/penghuni yang berada di dalam dan di sekitar bangunan.
- (2) Dalam merencanakan kenyamanan dalam bangunan gedung harus
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 68
- (1) Kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari dimensi ruang dan tata letak ruang serta sirkulasi antar ruang yang memberikan kenyamanan bergerak dalam ruangan.
- (2) Kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan fungsi ruang, jumlah pengguna, perabot/furnitur, aksesibilitas ruang dan persyaratan keselamatan dan kesehatan.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 69
- (1) Persyaratan kenyamanan kondisi udara di dalam ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari temperatur dan kelembaban di dalam ruang untuk terselenggaranya fungsi bangunan gedung.
- (2) Persyaratan kenyamanan kondisi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti standar nasional Konservasi energi, selubung bangunan pada bangunan gedung, standar nasional Konservasi energi sistem tata udara pada bangunan gedung, standar nasional prosedur audit energi pada bangunan gedung, standar nasional tata cara perancangan sistem ventilasi dan pengkondisian udara pada bangunan gedung, dan/atau standar baku dan/atau pedoman teknis terkait.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 70
- (1) Persyaratan kenyamanan pandangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) merupakan kondisi dari hak pribadi pengguna yang di dalam melaksanakan kegiatannya di dalam gedung tidak terganggu bangunan gedung lain di sekitarnya.
- (2) Persyaratan kenyamanan pandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kenyamanan pandangan dari dalam bangunan, ke luar bangunan, dan dari luar ke ruang-ruang tertentu dalam bangunan gedung.
- (3) Persyaratan kenyamanan pandangan dari dalam ke luar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
- a. gubahan massa bangunan, rancangan bukaan, tata ruang dalam dan luar bangunan dan rancangan bentuk luar bangunan; dan
- b. pemanfaatan potensi ruang luar bangunan gedung dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau.
- (4) Persyaratan kenyamanan pandangan dari luar ke dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
- a. rancangan bukaan, tata ruang dalam dan luar bangunan dan rancangan bentuk luar bangunan;
- b. keberadaan bangunan gedung yang ada dan/atau yang akan ada di sekitar bangunan gedung dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau; dan
- c. pencegahan terhadap gangguan silau dan pantulan sinar.
- (5) Untuk kenyamanan pandangan pada bangunan gedung harus dipenuhi persyaratan standar teknis kenyamanan pandangan pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 71
- (1) Persyaratan kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) merupakan tingkat kenyamanan yang ditentukan oleh satu keadaan yang tidak mengakibatkan pengguna dan fungsi bangunan gedung terganggu oleh getaran dan/atau kebisingan yang timbul dari dalam bangunan gedung maupun lingkungannya.
- (2) Untuk mendapatkan kenyamanan dari getaran dan kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara bangunan gedung harus mempertimbangkan jenis kegiatan, penggunaan peralatan dan/atau sumber getar dan sumber bising lainnya yang berada di dalam maupun di luar bangunan gedung.
Paragraf 4 Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 72
- (1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan kemudahan yang meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung.
- (2) Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kemudahan hubungan horisontal dan hubungan vertikal, tersedianya akses evakuasi, serta fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman bagi penyandang cacat dan lanjut usia.
- (3) Ketentuan mengenai kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bangunan gedung untuk kepentingan umum meliputi penyediaan fasilitas yang cukup untuk ruang ibadah, ruang ganti, ruangan bayi, toilet, tempat parkir, tempat merokok, tempat sampah, serta fasilitas komunikasi dan informasi.
- (4) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan tersedianya hubungan horisontal dan vertikal antar ruang dalam bangunan gedung, akses evakuasi termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia.
- (5) Bangunan gedung umum yang fungsinya untuk kepentingan publik, harus menyediakan fasilitas dan kelengkapan sarana hubungan vertikal bagi semua orang termasuk manusia berkebutuhan khusus.
- (6) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan kemudahan hubungan horisontal berupa tersedianya pintu dan/atau koridor yang memadai dalam jumlah, ukuran dan jenis pintu, arah bukaan pintu yang dipertimbangkan
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 73
- (1) Setiap bangunan bertingkat harus menyediakan sarana hubungan vertikal antar lantai yang memadai untuk terselenggaranya fungsi bangunan gedung berupa tangga, ram, lift, tangga berjalan (eskalator) atau lantai berjalan (travelator).
- (2) Jumlah, ukuran dan konstruksi sarana hubungan vertikal harus
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 74
- (1) Bangunan Gedung adat dapat berupa bangunan ibadah, kantor lembaga masyarakat adat, balai/gedung pertemuan masyarakat adat, atau sejenisnya.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung adat dilakukan oleh masyarakat adat sesuai ketentuan hukum adat yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan Bangunan Gedung adat dilakukan dengan mengikuti persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi Bangunan Gedung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif dan persyaratan teknis lain yang bersifat khusus pada penyelenggaraan Bangunan Gedung adat diatur dalam Peraturan Wali Kota.
Paragraf 2
Bangunan Gedung dengan Gaya/Langgam Tradisional
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 75
- (1) Bangunan Gedung dengan gaya/langgam tradisional dapat berupa fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi perkantoran, dan/atau fungsi sosial dan budaya.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan gaya/langgam tradisional dilakukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga swasta atau lembaga pemerintah sesuai ketentuan kaidah/norma tradisional yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan gaya/langgam tradisional dilakukan dengan mengikuti persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi Bangunan Gedung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif dan persyaratan teknis lain yang besifat khusus pada penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan gaya/langgam tradisional diatur dalam Peraturan Wali Kota.
Paragraf 3
Penggunaan Simbol dan Unsur/Elemen Tradisional
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 76
- (1) Perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga swasta atau lembaga pemerintah dapat menggunakan simbol dan unsur/elemen tradisional untuk digunakan pada Bangunan Gedung yang akan dibangun, direhabilitasi atau direnovasi.
- (2) Penggunaan simbol dan unsur/elemen tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melestarikan simbol dan unsur/elemen tradisional serta memperkuat karakteristik lokal pada Bangunan Gedung.
- (3) Penggunaan simbol dan unsur/elemen tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan makna dan filosofi yang terkandung dalam simbol dan unsur/elemen tradisional yang digunakan
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 77
- (1) Bangunan Gedung semi permanen dan darurat merupakan Bangunan Gedung yang digunakan untuk fungsi yang ditetapkan dengan konstruksi semi permanen dan darurat yang dapat ditingkatkan menjadi permanen.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap dapat menjamin keamanan, keselamatan, kemudahan, keserasian dan keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Bangunan Gedung semi permanen dan darurat diatur dalam Peraturan Wali Kota.
Bagian Keenam Persyaratan Bangunan gedung di Kawasan Rawan Bencana Alam
Paragraf 1
Umum
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 78
- (1) Kawasan rawan bencana alam di Daerah meliputi:
- a. kawasan rawan tanah longsor;
- b. kawasan rawan gelombang pasang;
- c. kawasan rawan banjir; dan
- d. kawasan rawan bencana alam geologi.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan tertentu yang mempertimbangkan keselamatan dan keamanan demi kepentingan umum.
- (3) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (4) Dalam hal penetapan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur suatu kawasan sebagai kawasan rawan bencana alam dengan larangan membangun pada batas tertentu dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan demi kepentingan umum.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan bencana alam diatur dalam Peraturan Wali Kota.
Paragraf 2
Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Tanah Longsor
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 79
- (1) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a merupakan kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai persyaratan penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan tanah longsor dalam Peraturan Wali Kota.
- (4) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan Bangunan Gedung akibat kejatuhan material longsor dan/atau keruntuhan Bangunan Gedung akibat longsoran tanah pada tapak.
Paragraf 3
Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Gelombang Pasang
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 80
- (1) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b merupakan kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 (sepuluh) sampai dengan 100 (seratus) kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai persyaratan penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gelombang pasang dalam Peraturan Wali Kota.
- (4) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan dan/atau keruntuhan Bangunan Gedung akibat hantaman gelombang pasang.
Paragraf 4
Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Banjir
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 81
- (1) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c merupakan kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana banjir.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai persyaratan penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan banjir dalam Peraturan Wali Kota.
- (4) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi keselamatan penghuni dan/atau kerusakan Bangunan Gedung akibat genangan banjir.
Paragraf 5
Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 82
Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Kawasan rawan letusan gunung berapi;
- b. Kawasan rawan gempa bumi;
- c. Kawasan rawan gerakan tanah;
- d. Kawasan yang terletak di zona patahan aktif;
- e. Kawasan rawan tsunami;
- f. Kawasan rawan abrasi; dan
- g. Kawasan rawan bahaya gas beracun.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 83
- (1) Kawasan rawan gerakan tanah merupakan kawasan yang memiliki tingkat kerentanan gerakan tanah tinggi.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai persyaratan penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gerakan tanah dalam Peraturan Wali Kota.
- (4) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan dan/atau keruntuhan Bangunan Gedung akibat gerakan tanah tinggi.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 84
- (1) Kawasan yang terletak di zona patahan aktif merupakan kawasan yang berada pada sempadan dengan lebar paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dari tepi jalur patahan aktif.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan yang terletak di zona patahan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai persyaratan penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan yang terletak di zona patahan aktif dalam Peraturan Wali Kota.
- (4) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan dan/atau keruntuhan Bangunan Gedung akibat patahan aktif geologi.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 85
- (1) Kawasan rawan abrasi merupakan kawasan pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai persyaratan penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan abrasi dalam Peraturan Wali Kota.
- (4) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan dan/atau keruntuhan Bangunan Gedung akibat abrasi.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 86
- (1) Kawasan rawan bahaya gas beracun merupakan kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami bahaya gas beracun.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan bahaya gas beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai persyaratan penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan bahaya gas beracun dalam Peraturan Wali Kota.
- (4) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan bahaya gas beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi keselamatan penghuni Bangunan Gedung akibat bahaya gas beracun.
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Bagian Kesatu Pembangunan
Paragraf 1
Umum
BAB V - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 87
Penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.
BAB V - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 88
Penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan proses kegiatan membangun, yang meliputi:
- a. perencanaan bangunan gedung;
- b. pelaksanaan bangunan gedung;
- c. pemanfaatan/penggunaan bangunan gedung;
- d. pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung; dan
- e. pembongkaran bangunan gedung ( demolisi ).
BAB V - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 89
- (1) Pembangunan bangunan gedung diselenggarakan melalui tahapan perencanaan teknis dan pelaksanaan beserta pengawasannya.
- (2) Pembangunan bangunan gedung wajib dilaksanakan secara tertib administratif dan teknis untuk menjamin keandalan bangunan gedung tanpa menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
- (3) Pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti kaidah pembangunan yang berlaku, terukur, fungsional, prosedural, dengan mempertimbangkan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap perkembangan arsitektur, ilmu pengetahuan dan teknologi.
Paragraf 2
Kegiatan Pembangunan
BAB V - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 90
Kegiatan pembangunan bangunan gedung dapat diselenggarakan secara swakelola atau menggunakan penyedia jasa di bidang perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan.
BAB V - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 91
- (1) Penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung secara swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 menggunakan gambar rencana teknis sederhana atau gambar rencana prototip.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan teknis kepada pemilik bangunan gedung dengan penyediaan rencana teknik sederhana atau gambar prototip.
- (3) Pengawasan pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka kelaikan fungsi bangunan gedung.
Paragraf 3 Perencanaan Teknis
BAB V - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 92
- (1) Perencanaan bangunan terdiri atas:
- a. perencanaan arsitektur;
- b. perencanaan konstruksi; dan
- c. perencanaan utilitas yang disertai dengan rencana kerja dan syarat pekerjaan.
- (2) Perencanaan bangunan rumah tinggal satu lantai dengan luas kurang dari 50 m² (lima puluh meter persegi) dapat dilakukan oleh orang yang ahli/berpengalaman.
- (3) Perencanaan bangunan sampai dengan dua lantai dapat dilakukan oleh orang yang ahli yang telah mendapatkan surat Izin bekerja dari Wali Kota.
- (4) Perencanaan bangunan lebih dari 2 (dua) lantai atau bangunan umum, atau bangunan khusus harus dilakukan oleh badan hukum yang telah mendapat kualifikasi sesuai bidang dan nilai bangunan.
- (5) Perencana bertanggung jawab bahwa bangunan yang direncanakan telah memenuhi persyaratan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perencanaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikecualikan bagi perencanaan yang meliputi:
- a. Bangunan yang sifatnya sementara dengan syarat bahwa luas dan tingginya tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas;
- b. Pekerjaan pemeliharaan/perbaikan bangunan kecuali bangunan yang dilestarikan, antara lain:
1. memperbaiki bangunan dengan tidak merubah konstruksi dan luas lantai bangunan;
2. pekerjaan memplester, memperbaiki retak bangunan dan memperbaiki lapis lantai bangunan;
3. memperbaiki penutup atap tanpa mengubah konstruksinya;
4. memperbaiki lubang cahaya/udara tidak lebih dari 1 (satu) m²;
5. membuat pemisah halaman tanpa konstruksi;
6. memperbaiki langit-langit tanpa mengubah jaringan lain.
- (7) Pengesahan rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat pertimbangan teknis dari TABG.
BAB V - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 93
Perancangan dan perencanaan bangunan harus dilakukan oleh ahli yang memiliki surat izin bekerja perencana sesuai bidangnya masing-masing, yaitu meliputi:
- a. site plan dan lansekap ;
- b. perancang arsitektur bangunan;
- c. perancang struktur bangunan;
- d. perencana instalasi dan perlengkapan bangunan; dan
- e. geologi tata lingkungan.
BAB V - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 94
- (1) Gambar rancangan dan rencana bangunan terdiri atas:
- a. gambar site plan (tata letak bangunan dan tanaman);
- b. gambar rancangan arsitektur;
- c. gambar dan perhitungan struktur;
- d. gambar dan perhitungan instalasi dan perlengkapan bangunan; dan
- e. gambar dan perhitungan lain yang ditetapkan.
- (2) Gambar dan perhitungan struktur, instalasi dan perlengkapan bangunan harus sesuai dan tidak menyimpang dari gambar rancangan arsitektur.
- (3) Rencana penggunaan bahan finishing, interior atau eksterior harus jelas letak, bentuk dan ukurannya sesuai dengan petunjuk teknis dari Dinas.
BAB V - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 95
- (1) Dalam perencanaan suatu bangunan gedung atau lingkungan bangunan gedung, harus dibuat perencanaan tapak menyeluruh yang mencakup rencana tata letak bangunan gedung, rencana sirkulasi kendaraan, orang dan barang, pola parkir, pola penghijauan, ruang terbuka, sarana dan prasarana lingkungan, dengan
BAB V - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 96
- (1) Dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (5) dapat meliputi:
- a. gambar rencana teknis berupa: rencana teknis arsitektur, struktur dan konstruksi, mekanikal/elektrikal;
- b. gambar detail;
- c. syarat-syarat umum dan syarat teknis; dan
- d. laporan perencanaan.
- (2) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa, dinilai, disetujui dan disahkan sebagai dasar untuk pemberian IMB dengan mempertimbangkan kelengkapan dokumen sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung, persyaratan tata bangunan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.
- (3) Penilaian dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- a. pertimbangan dari TABG untuk bangunan gedung yang digunakan bagi kepentingan umum;
- b. pertimbangan dari TABG dan
BAB V - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 97
- (1) Perencanaan teknis bangunan gedung dirancang oleh penyedia jasa perencanaan bangunan gedung yang mempunyai sertifikasi kompetensi di bidangnya sesuai dengan klasifikasinya.
- (2) Penyedia jasa perencana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. perencana arsitektur;
- b. perencana struktur;
- c. perencana mekanikal;
- d. perencana elektrikal;
- e. perencana pemipaan (plumber);
- f. perencana proteksi kebakaran; dan
- g. perencana tata lingkungan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menetapkan jenis bangunan gedung yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Lingkup layanan jasa perencanaan teknis bangunan gedung meliputi:
- a. penyusunan konsep perencanaan;
- b. pra rencana;
- c. pengembangan rencana;
- d. rencana detail;
- e. pembuatan dokumen pelaksanaan konstruksi;
- f. pemberian
PENJELASAN
Pembukaan
dan evaluasi pengadaan jasa pelaksanaan;
- g. pengawasan berkala pelaksanaan konstruksi bangunan gedung; dan
- h. penyusunan petunjuk pemanfaatan bangunan gedung.
- (5) Perencanaan teknis bangunan gedung harus disusun dalam suatu dokumen rencana teknis bangunan gedung.
## Bagian Kedua
Pelaksanaan Konstruksi
Paragraf 1
## Pelaksanaan Konstruksi
##
PENJELASAN
Pasal 98
- (1) Pelaksanaan kegiatan membangun wajib mengikuti persyaratan yang tercantum dalam IMB. - (2) Dalam pelaksanaan kegiatan membangun wajib dijaga keamanan, keselamatan fisik bangunan dan keamanan lingkungan. - (3) Pada pelaksanaan pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus harus dilaksanakan oleh tenaga ahli sesuai bidangnya. - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan kegiatan membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
PENJELASAN
Pasal 99
- (1) Pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan sampai 2 (dua) lantai dapat dilakukan oleh pelaksana perorangan yang ahli. - (2) Pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan dengan luas lebih dari 500 (lima ratus) m² atau bertingkat lebih dari 2 (dua) lantai atau bangunan spesifik harus dilakukan oleh pelaksana badan hukum yang memiliki kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. - (3) Segala kerugian pihak lain yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan membangun, kerusakan fisik lingkungan, menjadi beban dan tanggung jawab pelaksana dan/atau pemilik bangunan.
PENJELASAN
Pasal 100
- (1) Wali Kota dapat memerintahkan menutup atau melarang penggunaan suatu bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan yang tidak memenuhi persyaratan pemanfaatan atau penggunaannya dan keselamatan bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan. - (2) Wali Kota dapat memberi kelonggaran teknis pada pembaharuan seluruh atau sebagian dari bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan, jika dengan pembaharuan tersebut akan membuat keadaan lingkungan yang lebih baik. - (3) Wali Kota dapat memerintahkan kepada pemilik atau penghuni bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan untuk memperbaiki bangunannya baik sebagian atau seluruhnya, jika menurut pendapat petugas yang ditunjuk, bangunan gedung yang bersangkutan dipandang tidak memenuhi syarat keselamatan bangunan gedung baik secara teknis maupun estetika lingkungan. - (4) Wali Kota dapat menetapkan suatu bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan baik sebagian atau seluruhnya tidak layak huni atau tidak memenuhi kelayakan penggunaan. - (5) Wali Kota dapat memerintahkan Penghuni untuk segera mengosongkan dan membongkar bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu tertentu. - (6) Apabila bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah dikosongkan, pembongkaran dilakukan sendiri oleh penghuni atau pemilik dalam jangka waktu tertentu. - (7) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tidak dilaksanakan oleh penghuni atau pemilik, pelaksanaan pengosongan dan/atau pembongkaran dilakukan oleh Wali Kota dengan biaya dibebankan kepada penghuni atau pemilik bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan.
PENJELASAN
Pasal 101
Setiap kegiatan membangun termasuk pekerjaan instalasi dan perlengkapan bangunan harus memperhatikan dan melaksanakan ketentuan tentang tertib pembangunan, keselamatan bangunan serta sistem penyelenggaraan pembangunan.
PENJELASAN
Pasal 102
- (1) Setiap pelaku teknis dalam melaksanakan kegiatan pembangunan wajib mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas. - (2) Apabila pelaksanaan kegiatan pembangunan yang menggunakan teknologi/cara baru, maka sebelum pekerjaan tersebut dilaksanakan, pelaksana/pemilik bangunan wajib terlebih dahulu mengajukan rencana pelaksanaannya untuk mendapat persetujuan Dinas. - (3) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko/tingkat kesulitan yang tinggi memerlukan sistem perencanaan melalui pengawasan