PERATURAN BUPATI RI Nomor 3STAHUN Tahun 2015 tentang NOMOR 3STAHUN 2015 TENTANG NEGERI ADMINISTRATIF DALAM WILAYAH KABUPATEN MALUKU TENGAH BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NEGERI TAHUN 2015 BUPATI MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 3S TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN ATAU /JASA DI #EGERI / NEGERI ADMINISTRATIF DALAM WILAYAH KABUPATEN MALUKU TENGAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
a
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 1 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan atau /Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan BaranglJasa di Negeri/Negeri Administratif Dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tengah;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf &amp;, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang dan atau /Jasa di Negeri/Negeri Administratif Dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tengah;
1.
Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Darurat Nomor 23 Tahun Pembentukan Daerah Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Maluku Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2645 );
- 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi; Kolusi dan Nepotisme Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahanllembatan Negara Nomor 3851 );
3. Undang Undang Nomor 46 Tahun 1999 Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 06 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961); 75, tentang Kabupaten Buru dan Negara Tahun 3895); Nomor Nomor
2. 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 47, Nomor 4286 ); tentang Keuangan 2003
5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4355 ); tentang
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Negara 4400):
5. 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. 8 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)
7. 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495 ); 07 ,
10. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, dengan Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. 1l. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor' 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
12. Peraturan Pemerinteh Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keúangan Daerah (Lembaran Negara 2005 Nomor Tpmbahan Lembaran Negara Nomor 4578); Tahun
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 aorolayanso; 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585); tentang
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 168);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 17. Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 Tahun Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717) ;
- Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga 18. Peraturan Kebijakan Pengadaan Barangl Jasa Pemerintah;
- Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan 19. Peraturan 54 Tahun 2010 Keempat atas Peraturan Presiden Nomor tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;
- Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 20. Peraturan Menteri Menteri Dalam Perubahan Kedua Atas Peraturan tentang abarahu 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Negeri Nomor Keuangan Daerah;
- Nomor 113 Tahun 2014 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Berita Negara Republik tentang Pengelolaan Keuangan Desa Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093 );
- Nomor 1l1 Tahun 2014 21\_ Peraturan Menteri Dalam Negeri (Berita Negara Teknis Peraturan di Desa tentang Pedoman 2014 Nomor 2091); Republik Indonesia Tahun
- 114 Tahun 2014
23. Negara
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Pembangunan Desa tentang Pedoman Nomor 2094); (Berita
Menetapkan
24. Peraturan Kepala BaranglJasa Pemerintah Nomor 13 Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Lembaga Kebijakan Pengadaan Tahun 2013 tentang Desa;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku 1 2006 tentang Negeri (Lembaran Daerah Tengah Tahun 2006 Nomor 126 Seri D); Tengah Nomor Tahun Kabupaten Maluku
26. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisnsr da6 dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri Kabupaten Maluku Tengah {Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2008 Nomor 39; Nomor
4. 27 . Peraturan Daerah Kabupaten Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2008 Nomor 45);
5. 28 Pcraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penetapan Rincian Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 07);
6. 29 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tehun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 1014 Nomor 174);
MEMOTUSKAN :
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN ATAU/JASA DI NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF DALAM WILAYAH KABUPATEN MALUKU TENGAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan
- Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Kabupaten Maluku Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat daerah pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang: pada
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri yang selanjutnya disingkat BPM-PN adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri Kabupaten Maluku Tengah.
7. ULP adalah Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Maluku Tengah.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
6. 9 Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah yang memimpin wilayah kerja kccamatan.
10. Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus wusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Pengadaan Barang dan ataufJasa ai sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBNegeri/ Negeri Administratit
Bagian Kesatu Tata Nilai
BAB II - TATA NILAI DAN PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN BARANG DAN ATAU/JASA
Pasal 3
- (1) Pengadaan BaranglJasa di Negeri/Negeri ## BAB IV
PENGELOLA KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN ATAUIJASA
Bagian Kesatu
Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan
BAB II - TATA NILAI DAN PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN BARANG DAN ATAU/JASA
Pasal 5
- Pelaksanaan Pengadaan Barang dan atau/Jasa di Negeri/Negeri Administratif dilaksanakan oleh TPK.
- (2) TPK dibentuk setelah Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif membuat dan menetapkan RPBJNeger (negeri Administratif.
- (3) RPBJNegeri sebagaimana dimaksud Ayat (2) disusun oleh Tim Pelaksana Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif yang didalamnya tercantum metode pelaksanaan pengadaan barang dan atau/jasa baik melalui swakelola maupun melalui penyedia barang dan atau jasa/jasa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif
- TPK sebagaimana dimaksud pada (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif. ayat
- (5) Susunan keanggotaan TPK ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
- Ketua, adalah berasal dari unsur Perangkat Pemerintah Negeri/ Negeri Administratif;
- b. Sekretaris, adalah unsur yang berasal dari Aparatur Pemerintah Negeri/ Negeri Administratif atau dari unsu Lembaga Kemasyarakatan Negeri/Negeri Administratif; dan
- Tiga orang anggota yang berasal dari unsur aparatur Pemerintah Negeri dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Negeri / Negeri Administratif:.
- (6) Unsur Perangkat Pemerintah Negeri/ Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah diutamakan Kepala Urusan Ekonomi Pembangunan dan/atau KepalapUrusan lainnya yang dianggap mampu dan memiliki kompetensi dalam Barang dan atau/Jasa
- (7) Unsur Lembaga Kemasyarakatan Negeri / Negeri Administratif dimaksud Ayat (5) dapat berasal dari Lembaga Masyarakat, Karang Taruna, Pemberdayaan Kesejahteraan organisasi lainnya yang memiliki kompentensi dan organisasinya Pemerintah Negeri/ Negeri Administratif setempat. di sebagaimana pada Pemberdayaan Keluarga, dan terdaftar
- (8) TPK sebagaimana dimaksud Ayat (1) melaksanakan kegiatan barang dan atau/jasa untuk belanja modal yang dapat melalui swakelola maupun melalui penyedia barang dan atau /jasa. pada pengadaan dilakukan baik
Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang TPK
BAB II - TATA NILAI DAN PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN BARANG DAN ATAU/JASA
Pasal 6
- Dalam menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang dan atau /jasa TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
- a menyusun yang berlaku; harga
- b. membuat rancangan Surat Perjanjian;
- enandatangani Surat Perjanjian;
- ' d. menetapkan spesifikasi teknis barang dan atau /jasa (bila diperlukan);
- €. khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja (bila diperlukan);
- f menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan Barang dan atau/Jasa;
- g. menetapkan Penyedia Barang dan atau/Jasa;
- h melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang dan atau/Jasa kepada Kepala Pemerintah Négeri /Negeri Administratif dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- (2) Untuk ditetapkán sebagai keanggotaan TPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- b. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki dan dalam perilaku serta tidak pernah terlibat korupsi, nepotisme; keteladanan kolusi sikap
- memiliki integritas, disiplin tinggi dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- menandatangani Pakta Integritas;
setiap
- e memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam tugas/ pekerjaannya. melaksanakan memerlukan
- d. tidak menjabat sebagai bendahara di Pemerintah Negeri; dan
- (3) Dalam hal Pengadaan BaranglJasa bersifat khusus dan/atau dari keahlian khusus, TPK dapat menggunakan tenaga Pegawai Negeri Sipil atau Swasta berasal yang ahli
TPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Surat (4) Perjanjian dengan Penyedia Barang dan atai/Jasa apabila belum tersedia anggaran yang ditetapkan melalui Peraturan Negeri/ Negeri Administratif tentang APBNegeri / Negeri Administratif, yang dapat mengakibatkan melebihi pagu anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBNegeri / Negeri Administratif
Bagian Ketiga Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
BAB II - TATA NILAI DAN PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN BARANG DAN ATAU/JASA
Pasal 7
- Hasil Pekerjaan dengan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri /Negeri Administratif.
- (2) Panitia Pencrima Hasil Pekerjaan terdiri atas 3 (tiga) orang meliputi 2 (dua) orang Aparatur Pemcrintah Negeri / Negeri Administratif dan 1 (satu) orang Lcmbaga Kemasyarakatan Negeri/ Negeri Administratif.
- (3) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a memiliki integritas; disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; b. memahami isi Dokumen Surat Perjanjian;
- menandatangani Pakta Integritas;
- d. tidak menjabat sebagai TPK; dan
- tidak menjabat sebagai pengelola keuangan di Negeri/ Negeri Administratif.
- (4) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:
- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang dan atau/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Surat Perjanjian, yang dituangkan di dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan; b. menerima
- hasil barangljasa setelah melalui pengujian; dan pemeriksaan /
- c. ncmbuat dan mcnandatangani Berita Acara Scrah Terima Hasil Pekerjaan.
- (6) ahli ngebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memiliki keahlian memiliki integritas dan bertanggungjawab dalam tenaga khusus dibidangnya, melaksanakan Negeri /Negeri
- (5) Dalam hal pemeriksaan dan atau/Jasa memerlukan keahlian teknis Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dapat meminta Pemerintah Negeri / Negeri Administratif kepada Kepala untuk membantu agar dibentuk tim tenaga ahli pelaksanaan tugas Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Barang khusus,
- 7 hal salah satu serta nenandatangani Beggotac anitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak turut Hasil Pekerjaan /Berita Acara Serah Terima Dalam Hasil Acara Pekerjaan
- (8) anggota tersebut wejib memberikan tertulis
PENJELASAN
Pembukaan
tertulis. dimaksud pada ayat (7) merupakan bagian Berita cara Pemeriksaan Hasil Hasil Pekerjaan /Berita Penjelasan yang tidak Acara Serah Terima Pekerjaani
## BAB V
## PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN ATAU(JASA DI NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
##
PENJELASAN
Pasal 1
l Pengadaan barang dan atau/jasa yang sudah ada di dalam sistem katalog elektronik yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan atau/Jasa Pemerintah (LKPP) harus mengacu harga di dalam katalog tersebut pada Bagian Kesatu Swakelola Paragraf 1 Umum
PENJELASAN
Pasal 8
- 1) Pengadaan Barang dan atau/Jasa di Negeri/ Negeri Administratif pada prinsipnya dilaksanakan secara swakelola dengan mengoptimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah lokal setempat, secara gotong-royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat. dilaksanakan setempat, - (2) Pengadaan Barang dan atau/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapatdilaksanakan oleh /melalui penyedia BaranglJasa yang dianggap mampu.
PENJELASAN
Pasal 9
Pengadaan barang dan atau/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilaksanakan dengan svarat Biaya Pengadaan barang dan atau/jasa tidak melebih Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah), kecuali: - a Pengadaan barang dan atau /jasa yang dananya bersumber dari Dana - b. Pekerjaan konstruksi sederhana; atau - Barang dan atau/jasa yang sudah ada di dalam sistem katalog elektronik yang dikelola Pengadaan Barang dan atau/Jasa Pemerintah (LKPP)
PENJELASAN
Pasal 10
Sebelum mengadakan pengadaan barang dan atau /jasa di Negeri/Negeri Administratif, Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif wajib menyusun RPBJNegeri/ Negeri Administratif baik melalui swakelola maupun melalui penyedia.
PENJELASAN
Pasal 12
Kegiatan Swakelola dilaksanakan hanya untuk pekerjaan konstruksi sederhana
PENJELASAN
Pasal 13
- (1) Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang dan pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi oleh~ yang atau / Jasa TPK sendiri - (2) Pelaksanaan Swakelola oleh pelaksanaan, pegawasan penyerahan, pelaporan dan hasil pekerjaan. 'perencanan; pertanggungjawaban - (3) Pekerjaan konstruksi melalui swakelola. 'kompleks tidak dapat dilaksanakan - (4) Kebutuhan Barang dan atau/Jasa termasuk di untuk mendukung kegiatan swakelola dalamnya bahan /material dengan cara swakelola maka dilakukan yang tidak dapat disediakan oleh Penyedia dan atau/ Jasa yang dianggap mampu oleh TPK. Barang - (5) Pekerjaan yang dilaksanakan melalui swakelola memiliki tujuan yaitu: - b. Menyerap tenaga kerja lokal; - a. Meningkatkan partisipasi masyarakat setempat; 6. Pekerjaan maupun pemeliharaan yang memang sangat membutuhkan partisipasi langsung masyarakat setempat; dan - d. Mengoptimalkan potensi sumber masyarakat sumber alam, fasilitas pendukung yang tersedia di lingkungan setempat. daya daya - (6) Pelaksanaan kegiatan swakelola dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perpajakan. ## Paragraf2 Rencana Pelaksanaan
PENJELASAN
Pasal 14
- (1) Rencana Pelaksanaan Swakelola meliputi: 2. a Jadwal pelaksanaan pekerjaan\_ - b. Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan /material. - c. Gambar rencana kerja sederhana untuk pekerjaan konstruksi yang beresiko kecil dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah). - d. Gambar rencana kerja konstruksi bersifat teknis. - (2) Pelaksanaan kegiatan swakclola dapat dilakukan dengan Surat Perjanjian tersendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan sebagai berikut: 7. a Tenaga ahli; - b. Peralatan; dan - c. Barang/bahan material. ## Paragraf 3 Pelaksanaan Swakclola
PENJELASAN
Pasal 15
- (1) Tata cara pengadaan barang dan atau/jasa dalam rangka mendukung kegiatan swakelola sebagaimana dimaksud Pasal 13 Ayat (4). pada - (2) Kelompok/Organisasi Masyarakat setempat dan/atau Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang terdaftar di Pemerintah Negeri dapat turut serta sebagai pelaksana kegiatan swakelola yang telah direncanakan dengan ketentuan: 3. Pelaksanaan dilakukan berdasarkan Surat Perjanjian antara TPK dengan kelompok kerja pelakaana #wakelola. - b. Pengadaan bahan / material dan pekerjaan swakelola dilakukan ahli tenaga - (3) hadir pekerja atau ahli upah Surat berlaku. dan mengacu kepada dilaksanakan Pembayaran dengan secara cara tenaga borongan. diperlukan Keputusan dilaksanakan 3. oleh upah harian berdasarkan yang diperlukan yang diperlukan TPK; dan Pembayaran untuk tenaga kerja dapat - (4) TPK wajib melakukan yang menjadi dievaluasi sekali dicatat realisasi untuk dengan standarisasi biaya yang monitoring kegiatan setiap pekerjaan setiap hari dalam dan dengan seminggu selanjutnya keuangan. selanjutnya disesuaikan - a. TPK menunjuk satu pekerjaan dari anggota TPK penanggungjawab tekhnis kegiatan / yang 'pekerjaan; orang tekhnis dianggap pelaksanaan mampu atau - (5) Khusus untuk pekerjaan konstruksi: - b. mengetahui terkait; dapat dan 4. 'tukangl sekali fisik dan melaporkan Ayat (5) kepada Ketua TPK penanggungjawab mandor. adalah seminggu kemajuan 5. C Selain dapat dibantu oleh oleh personil dari dinas dibantu terkait 6. fisik setiap (8) Bukti-bukti - Pemerintah - sebagai berikut: pertanggung-jawaban swakelola Kerangka Acuan dalam - c. Desain (Gambar Spesifikasi); Anggaran Biaya (RAB); dan yang - a b. Kerja (KAK); Rencana - adalah - d. oleh dan Pelaporan TPK; - e. Bukti setor pajak ## Bagian Kedua Dan Barang ## Penyedia Atau /Jasa Paragraf 1 Umum - (1) Pengadaan Pasal 16 dan Barang 2. kebutuhan dan (swakelola) lain: dalam rangka mendukung barang atau /jasa pelaksanaan 3. dimaksudkan untuk memeauhja melalui Penyedia dan atau/Jasa atau/ Jasa Barang 1. Pembelian material pada kegiatan Administratif; 3. peralatan 'jalan Negeri/ Negeri untuk pembangunan\_ Administratif Sewa 2. Pembelian material 4. pembangunan Administratif; 2. Sewa peralatan untuk gedung Negeri /Negeri jalan Negeri/Negeri Administratif; - 5 Penyediaan tukang batu dan untuk 6. Penyediaan tukang batu untuk pembangunan pembangunan gedung; gorong-gorong; dan tukang kayu - 7 Kebutuhan-kebutuhan lain yang mendukung pelaksanaan atau swakelola; - b. kebutuhan barang dan atau/jasa secara langsung di Negeri / Negeri Administratif, antara lain: - 1 Pembelian komputer, printer dan kertas; - 2 Langganan intemnet; 3. Pembelian meja, kursi dan alat kantor; 4. penyediaan makan minum; dan 5. Kebutuhan-kebutuhan barang dan atau/jasa lain secara langsung di Negeri / Negeni Administratif. (2) Dalam hal TPK mengundang atau mcnunjuk Penyedia Barang dan atau /Jasa di Negeri/ Negeri Administratif diutamakan bagi Penyedia barang dan atau/jasa yang memenuhi kriteria sebagai berikut: - a. Memiliki izin usaha dan tempat usaha yang masih aktiî; - b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis pada bidang pekerjaan untuk menyediakan barang dan atau /jasa; 3. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam melaksanakan pengadaan barang dan atau /jasa; - d. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga, Acara Hasil Negosiasi Penawaran; Berita
- Pemenang dan Pengumuman Pemenang; i Rsnetapan
- k Surat Pesanan (Belanja Pengadaan Barang) ;
- j. Surat Perjanjian Kerja (SPK);
- Melaksanakan Kerja (SPMK) untuk Pekerjaan Konstruksi dan L Surat Perintab Jasa Lainnya;
- m. Permohonan Pemeriksaan /Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- n dilampiri foto;;
0. Permohonan Pembayaran;
- p. Berita Acara Pembayaran; dan
9. Kwitansi Dinas bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah)
- (6) Untuk Pengadaan barang dan atau /jasa sebagaimana disebutkan Ayat (5), TPK berkewajiban untuk melakukan negosiasi (tawar menawar) sehingga diperoleh yang lebih murah. pada harga

## Paragraf 4 Perubahan Ruang Lingkup Pekerjaan

## Pasal 19

- (I) Apabila terjadi perubahan paket pekerjaan; maka TPK dapat memerintahkan untuk melakukan ruang pekerjaan sesuai dengan yang diminta, meliputi: secara pcrubahan lingkup
- C. Mengurangi
- 'atau mengurangi volume pekerjaan;
- Menambah
- d spesifikasi teknis; dan /atau Mengubah
- 'pekerjaan Melaksanakan -


- barang dan atauljasa setelah menerima perintah tertulis (2) Penyedia ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dari untuk perubahan pada TPK TPK dimaksud kepada
- (4) Hasil negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Acara Hasil Negosiasi. Berita
- (3) Setelah penyampaian penawaran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPK melakukan negosiasi dengan penyedia barang dan arau /jasa baik maupun harga yang murah dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan, teknis
- (5) Perubahan dituangkan dalam perubahan Surat Perjanjian Kerja.

## Pasal 20

Perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dilakukan dengan nilai tidak lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total pekerjaan.

## Paragraf 5

## Penandatanganan Surat Perjanjian

## Pagal 21

- Penandatanganan Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan atau /Jasa
- (2) Pihak yang berwenang menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan atau/Jasa di Negeri/Negeri Administratif adalah Ketua TPK dan Penyedia Barang dan atau /Jasa.
- (3) Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan yang telah disepakati bersama di dalam Surat Perjanjian, Penyedia Barang dan atau/Jasa dikenakan berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Surat Perjanjian. sanksi

## Pasal 22

Dalam surat perjanjian sekurang-kurangnya harus memuat:

- b. Identitas para pihak;
- a. Tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian para pihak;
- C. Ruang lingkup pekerjaan;
- d. Nilai pekerjaan;
- e. Hak dan kewajiban para pihak;
6. g: Ketentuan keadaan kahar;
7. f Jangka waktu Pelaksanaan pekerjaan;
- h. Pemeliharaan;
9. i Sanksi; dan
- j. Penutup.


## Paragraf 6 Pemutusan Surat Perjanjian dan

## Pasal 23

## Sanksi

TPK secara sepihak dapat melakukan

- pemutusan Surat Perjanjian a Terjadi keterlambatan pelaksanaan apabila: nilai kontrak di dalam surat perjanjian; melampaui 5% (lima perseracsa) dari Kerja
- b. Penyedia barang dan atau /jasa lalai /cidera kewajibannya dan tidak memperbaiki janji dalam melaksanakan yang telah ditetapkan oleh TPK; dalam jangka waktu kelalaiannya
- c. Terbukti terdapat penyimpangan prosedur;
- d. Melakukan persekongkolan dengan penyedia mengatur harga penawaran dan atau /jasa lain untuk merugikan pihak /orang barang sehingga lain;
- Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai bertanggungjawab. surat perjanjian kerja dengan
- e. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen tidak benar utuk memenuhi cdan /atau keterangan lain yang persyaratan pengadaan dan yang ditentukan di dalam Dokumen Pengadaan; dan atau/jasa barang

## Pasal 24

Apabila terjadi sebagaimana dimaksud pada pasal 23 maka penyedia dapat diberikan sanksi berupa: barangljasa

- a Penyedia barang dan atau /jasa membayar denda sesuai di dalam surat perjanjian; kesepakatan dengan
- b. Penyedia barang dan atau/jasa dimasukkan ke dalam daftar tidak boleh mengikuti kegiatan pengadaan hitam dan barang dan atau/jasa selama 2 (dua) tahun berturut- turut;
- c. Daftar hitam sebagaimana dimaksud pada huruf b berlaku untuk seluruh Negeri di lingkungan Pemerintah Dacrah Kabupaten Maluku Tengah; dan
- d. Dilaporkan kepada pihak yang berwenang baik secara perdata maupun pidana

## Pasal 25

Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses pengadaan dan atau /jasa yang dilakukan oleh TPK, maka TPK: barang

- b Pemberhentian sebagai anggota TPK;
- Dikenakan sanksi administratif;
- d.
- Dituntut ganti rugi; dan
- Dilaporkan secara pillana ,


## Paragraf 7 Penyelesaian Perselisihan

## Pasal 26

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara TPK dan penyedia dalam penyediaan barang dan atau /jasa, para pihak menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah untuk oleh Kepala Pemerintah Negeri / Negeri Administratif. barang dan atau/jasa terlebih dahulu mufakat yang dipimpin
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana tidak diperoleh kata mufakat, pada ayat pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan penyelesaian (1) berlaku dimaksud melalui perundang-undangan yang

## Paragraf 8 Keadaan Kahar

## Pasal 27

- (1) Keadaan kahar merupakan salah satu keadaan yang terjadi para pihak dan yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Pengadaan kewajiban menjadi tidak dapat dipenuhi. dan atau/Jasa diluar kehendak sehingga Barang
- (2) Hal-hal yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar Perjanjian Pengadaan Barang dan atau / Jasa di Negeri dalam Surat meliputi:
3. a bencana alam;
- b. bencana sosial;
5. pemogokan;
- d. kebakaran; dan/atau
- e. gangguan industri yang dinyatakan oleh Dinas terkait. lainnya
- (4) Hal-hal merugikan dalam oleh perbuatan Pengadaan Barang dan atau /Jasa yang disebabkan kategori atau kelalaian para pihak Penyedia Barang tidak Keadaan Kahar. termasuk
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, memberitahukan Penyedia Barang dan atau /Jasa dalam terjadinya Keadaan Kahar kepada TPK secara tertulis waktu palinglambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan dengan menyertakan salinan asli pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. tentang Kahar,
- (5) Keterlambatan pelaksanaan Keadaan Kahar tidak pekerjaan yang diakibatkan oleh dikenakan sanksi. terjadinya
11. kembali, dan para pihak dapat melakukan kesepakatan Kahar,
12. {6) Setelah terjadinya Keadaan

## Paragraf 9 Sertifikat /Garansi

## Pasal 28

- (1) Garansi sah oleh Sertifikat secara ditunjuk yang Produsen.


Scanned by CamScanner

- (2) Sertifikat Garansi adalah sertifikat yang diserahkan Pengadaan Barang yang bergaransi. oleh Penyedia atas Barang
2. hingga jangka waktu tertentu sesuai 'kelayakan penggunaan Barang Perjanjian. dengan ketentuan dalam Surat

## Paragraf 10 Pemeliharaan

## Pasal 29

- Jaminan Pemcliharaan wajib diberikan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya sctelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan sclesai 100% (seratus perseratus) dan telah dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan.
- (2) Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak yang tercantum di dalam surat perjanjian harus diberikan kepada Kepala Pemerintah Negeri selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negeri untuk mcnjamin pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang telah diserahkan.
- (3) Uang Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud Ayat (2) tersebut di atas selanjutnya diserahkan kepada Bendahara Negeri dan dicatat di dalam penerimaan Negeri/Negeri Administratif. pada
- (4) Masa pemeliharaan untuk kegiatan konstruksi adalah antara 3 (tiga) bulan
- (5) Jaminan Pemeliharaan dikembalikan setelah 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.
- Penyedia Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dapat memilih untuk memberkan Jaminan Pemeliharaan atau memberikan retensi.
- (6) Uang jaminan Pemeliharaan yang dibayarkan dicatat oleh Bendahara Negeri sebagai pengeluaran Negeri / Negeri Administratif
- (8) Jaminan Pemeliharaan atau retensi sebagaimana dimaksud (4), besarnya 5% (ima perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya. ayat pada
- (10) Setelah berakhirnya masa retensi dilakukan pemçriksaan ulanglcheck list terhadap pckerjaaya Apabila csemua pckerjaan telah dinyatakan sesuai oleh TPK maka dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan [.
- (9) Masa retensi dimulai setelah adanya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 1.
- Berita Acara Serah Terima Apabila sudah dilakukan penandatanganan telah selesai Pekerjaan I maka kewajiban barang dan atau/jasa dan uang retensi bisa dicairkan. (11) penyedia
- hasil (memelihara) agar tidak terjadi kerusakankerjanya, dan menjaga kerusakan.
- (13) Apabila yang disebabkan karena knalitasg yacg terjadi kerusakan bangunan ditanggung sesuai spesifikasi teknik maka semua biaya penyedia barang dan 9au /iAsa. perbaikan tidak


tercantum dalam kontrak Masa melainkan untuk 100% (seratus pcr scratus) selesai dan sudah terima bukanlah pemeliharaan (14) pcmcliharaan menyclesaikan untuk telah dilakukan yang pekerjaan pekerjaan. pertama serah

(*5)

mclampaui Tahun Anggaran. diperkenankan Masa pemeliharaan

## BAB VI

## PEMBAYARAN,

## Pembayaran Prcstasi Kerja

## Bagian Kcsatu

## Pasal 30

- pekerjaan diberikan kepada Penyedia Pembayaran atas pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan atau/Jasa pcmbayaran. Barang prestasi dan tahapan setelah
- pekerjaan scbagaimana dimaksud (2) Pembayaran atas barang dan atau/jasa sctelah Panitia Rencrima diberikan kepada pemeriksaan yang dituangkan di Pckerjaan prestasi Has] pcnycdia
- atas prestasi pekerjaan konstruksi harus mcmperhatkan (3) Pembayaran Pasal 28 yang mengatur mengenai Pemeliharaan ketentuan dalam

## Bagian Kedna

## Uang

## Pasal 31

- kelancaran pelaksanaan Pengadaan Barang dan atau/Jasa (1) Untuk mendukung Swakelola, TPK dapat mengajukan pencairan dana yang dilakukan sccara kekuasaan Pengclolaan kepada Kepala Pcmerintah Negeri selaku pemegang Keuangan yaitu:
- b.tahap kedua senilai 309 (tiga perseratus); dan puluh
- tahap pertama scnilai 40% (empat perseratus); pulub
- tahap ketiga senilai 30% (tiga perseratus). puluh
- (1) buruf b dapat (3) Tahap kedua gebagaimana dimaksud meminta pencairan tahap kedua setelah TPK mempertanggungjawabkan TPK ayat pada 100*
- uang (2) Tahap pertama sebagaimana dimaksud (1) huruf &amp; kegiatan dimuka dari nilai pekerjaan untuk membiayai persiapan merupakan ayat pada pclaksanaan
- (4) Tahap ketiga sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf c meminta pencairan tahap berikutnya atau tahap ketiga uang mempertanggungjawabkan 100% (seratus perseratus) dari diminta tahap telah dipergunakan. dapat TPK pada TPK sctelah yang nilai pada



(3)

## Bagian Ketiga Pelaporan dan Serah Terima

## Pasal 32

- 1) TPK wajib mempertanggung-jawabkan realisasi keuangan dan realisasi fisik pekerjaan yang menjadi kewajibannya.
- (2) Kemajuan pelaksanaan pengadaan barang dan atau/jasa dilaporkan oleh TPK kepada Kepala Pemerintah Negeri, laporan sekurang-kurangnya disampaikan nenyesuaikan dengan tahapan pencairan dana cebagaimana disebutkan dalam Pasal 30.
- (3) Setelah pelaksanaan pengadaan barang dan atau/jasa selesai dilaksanakan 100% (seratus perseratus) , TPK menyerahkan hasil pengadaan barang dan atau/jasa kepada Kepala Pemerintah Negeri dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

## BAB VII FORMAT DOKUMEN

## Pasal 33

Format-format Dokumen Pengadaaan Barang dan atau/Jasa di Negeri/Negeri Administratif adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## PENDAMPINGAN , PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN ATAUIJASA DI NEGERI/NEGERI 'ADMINISTRATIF

## Bagian Kesatu Pendampingan dan Pembinaan

## Pasal 34

- {1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan dan pembinaan pengadaan barang
- oleh: ayat (1) dapat dilakukan
- Fasilitasi Alokasi Dana Tim Desa;
- C. Kcrja Perangkat Daerah dan Unsur terkait ainnya di Pemerintah Maluku Tengah. Satuan Kabupaten
- b. Pengadaan (ULP); dan Layanan
- Idan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: Pendampingan Peningkatan
- Pengadaan Barang dan atau / Jasa; dan 'penbinaan Pengadaan Barang dan atau/ Jasa Konsultasi dan
- b. kapasitas Sumber Manusia; C Daya pendampingan


Scanned by CamScanner

## Bagian Kedua Pengawasan

## Pesal 35

- '1) Camat wajib melakukan pengendalian pengadaan Negeri/ Negeri Administratif. di barang dan
- (2) Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah wajib melakukan terhadap proses pcngadaan barang dan atau /jasa di Administratif. pengawasan
- (3) pengaduan tentang pengadaan dan Negeri wajib ditindaklanjuti oleh Camat dan Inspektorat Setiap barang atau/jasa

di

- 1 Sctiap pclanggaran terhadap segala ketentuan yang berlaku Bupati ini wajib diproses hukum sesuai undangan yang berlaku. dalam Peraturan dengan Peraturan Perundang

## BAB K

## Pasal 36

Pengadaan Barang dan atau/Jasa sebagaimana diatur dalam tcrmasuk pengadaan tanah untuk keperluan Negeri /Negeri peraturan ini tidak Administratif

## Pasal 37

- telah dilaksanakan sebelum
- (2) Pengadaan barang dan atau /jasa yang dilaksanakan pada saat mulai Ketentuan Bupati ini sedang tetap
- (1) Pengadaan barang dan atau /jasa yang berakunya Feraturan Bupati ini sah tetap


## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya; memerintahkan pengundangan Peraturan inidengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Bupati Tengah.


DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 204] BERITA

LAMPIRAN

PERATORAN BUPATI MALUKU TENGAH

TAHUN 2015

AGUSTUS 2015

TENTANG

PEDÖMAN PENGADAAN BARANGDAN ATAUIJASA DI KABOPATEN MALUKU TENGAH

NOMOR

## PORMAT DOKUMEN BARANG DAN ATAU/JASA DI NEGERI/ NEGERI ADMINISTRATIF

## DALAM WILAYAH KABUPATEN MALUKU TENGAH PENGADAAAN\_


## KABUPATEN MALUKU TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA FEMERINTAH NEGERI / NEGERI ADMINISTRATIF NOMOR TAHUN

## TENTANG

KECAMATAN \_ KABUPATEN MALUKU TENGAH

## KEPALA PEMERINTAH NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF ,

- b babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf menetapkan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif tentang Rencana Pengadaan Barang/ Jasa Negeri (RPBJN) Kecamatan Kabupaten Maluku Tengah; perlu
- Menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (3) Peratuan Bupati Maluku Tengah Nomor Tahun. tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Negeri, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Pemcrintah Negeri tentang Rencana Pengadaan BaranglJasa Negeri Kecamatan Kabupaten Maluku Tengah;
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Dacrah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Dacrah Swatantra Tingkat I Maluku Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1ll Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2645 );
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Hngelolaan Keuangan Negeri;


6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 BaranglJasa Pcmerintah sebagaimana telah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tentang Pengadaan dua kali diubah Tahun 2012;
2. 7 . Peraturan Daerah Nomor Tahun Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku tahun tentang Anggaran Tengah
8. Peraturan Bupati Nomor\_ Tahun Pengclolaan Alokasi Dana Desa / Negeri (ADD/N) Kabupaten Maluku Tengah; di tentang Pedoman
4. 9 Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Tata Cara Pengadaan BaranglJasa di Negeri dan Administratif dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah; Pedoman Negeri
10. Peraturan Ncgcri/ Ncgeri Administratif Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Negeri Tahun Anggaran. Nomor Belanja

## MEMUTUSKAN

## Menetapkan

KESATU Rencana Pengadaan Barang dan atau/Jasa Negeri/Negcri Administratif yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

- Rencana Pengadaan BaranglJasa Negcri sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan pedoman bagi semua pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan atau/ Jasa Negeri/ Negeri Administratif \_ pada

KETIGA

Pengadaan Barang dan atau/ Jasa Negeri/Negeri Administratif dilaksanakan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada

KEEMPAT

Scgala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibcbankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri/ Negeri Administratif Tahun Anggaran

KELIMA

Keputusan Kepala Pemcrintah Negeri /Negeri Administratif berlaku tanggal ditetapkan. mulai pada

Ditetapkan di pada tanggal NeEGERI ADMINISTRATIF ,

Ytb

1. Kepala BPM-PN Kabupaten Maluku Tcngab di Masohi.
2. 2.
3. Camat


LAMPIRAN

KEPUTUBAN KEPALA

NOMOR

NEGERI /NEGERI ADMINIBTRATIF

TANGGAL

AGUSTUS 2016

TENTANG

RENCANA PENGADAAN

KECAMATAN

TAHUN

| | | Volume | Jumlah Anggaran | Lokasi | | | | |
|-----|------------|----------|-------------------|----------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| No. | Nama Paket | | | | Metode Pelaksanaan | Metode Pelaksanaan | Metode Pelaksanaan | Metode Pelaksanaan |
| | | | | | Swakelola | Perkiraan Pelaksanaan | Waktu | |
| | | | | | Pihak Ketiga | | Pelaksenaan | |
| | | | | | | (Bulan ke_) | | |

KEPALA PEMERINTAHAN NEGERI / NEGERI ADMINISTRATIF ,

Menimbang

## Mengingat


KABUPATEN MALUKU TENGAH KEPUTUSAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI ADMINISTRATIF NOMOR TAHUN NEGERI /

## TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN

NEGERI

KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN

KECAMATAN

## KEPALA PEMERINTAH NEGERI /NEGERI ADMINISTRATIF ,

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada buruf Administratif tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Ncgeri Kecamatan Kabupaten Maluku Tengab; pcrlu

bahwa dalam Fangka pelaksanaan kegiatan Belanja Modal pcngadaan barangljasa untuk di Negeri Kecamatan. Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran.\_ dipandang pcrlu untuk mcmbentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Negeri

1. Undang-undang Nomor 60 Tabun 1958 tentang Penctapan UndangUndang Darurat Nomor 23 Tabun 1957 Pembentukan Daerah- Daerah Swatantra Tingkat I dalam Wilayah Dacrah Swatantra Tingkat I . Maluku; tentang
2. 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tcntang Dcsa (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tcntang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Dacrah (Lembaran Ncgara Republik Indoncsia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4438);
4. 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pcraturan Pclaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Nomor 5539);
6. Peraturan Prcsiden Nomor 54 Tabun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
5. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 Tentang Pcdoman Pengelolaan Keuangan Dese;
7. Peraturan Dacrah Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun
8. Peraturan Bupati Nomor\_\_\_ Tabun\_\_\_ tentang Fedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa / Negeri (ADD/N) di Kabupatcn Maluku;
9. 9 Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Pedoman Teta Cara Pengadaan BaranglJasa di Ncgeri dan Ncgeri Administratif dalam wlayah Kaylupatet Maluku Tengah;


Menctapkan

KESATU

KEDUA

2. Camat

10. Peraturan

Negeri

Nomor

Anggaran Pendapatan dan Belanja Ncgeri Tahun Tahun

## MEMUTUSKAN

Lnlang

Anggaren

Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK Kabupaten Maluku Tengah Tahun Negeri dan personalia sebagaimana tercantum dalam~ Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana ini, KESATU mempunyai tugas dan wewenang scbagail pada Kecamalan dcngan komposisi lampiran kepubusan ; dimaksud diktum

- b Membuat rancangan Surat Perjanjian;
- a Menyusun Rencana Anggaran (RAB) harga yang berlaku; bcrikut: Biaya bcrdasarkan standarisasi
- c. Menandatangani Surat Perjanjian;
- Khusus pekerjaan konstruksi, menctapkan gambar (bila diperlukan); kenja rcncana
- d. Menetapkan spcsifikasi teknis barangljasa (bila dipertukan);
- Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen BaranglJasa; pcngadaan
- g Menetapkan Penyedia BaranglJasa;
- h. Melaporkan semua kegiatan dan menycrabkan basi] BaranglJasa kepada Kepala Ncgeri disertai Bcrita Serah Terima Hasil Pekerjaan. Pengadaan dengan Acara
- KETIGA Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK barus senantiasa berpedoma mempertanggung-jawabkan tugasnya kepada Kepala Pemcrintah Negeri Kecamatan Kabupaten Maluku Tengah; pada
- dibebankan Anggaran Pendapatan dan pada
- KEEMPAT Scgala biaya yang ditimbulkan Tahun Anggaran

KELMA

- Keputusan Kepala Pemerintah Negeri /Negcri Administratif mulai berlala pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di tanggal pada

KEPALA FEMERINTAHAN NEGERL] NEGERI ADMINISTRATIF,

Kcpada

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah di Masobi
2. 4


LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA PEMERINTAF

NOMOR

NEGERI/NEGERI \_

TANGGAL

TENTANG

AGUSTUS 2015

TAHUN 2016

NEGERI

KECAMATAN

ADMINISTRATD

KEGIATAN (TPK)

TAHUN

KABUPATEN MALUKU TENGAF

- Ketua

- [L. Sekretaris

- III. Anggota

1

2

3.

dst

KEPALA FEMERINTAHANNEGERI / NEGERI ADMINISTRATIF ,


Menimbang

Mengingat

32-


## KABUPATEN MALUKU TENGAH KEPUTUSAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI/ NEGERI ADMINISTRATIF . NOMOR TAHUN 2015

## TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

NEGERI

KECAMATAN

KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN

## KEPALA PEMERINTAH NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF ,

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barangljasa di Negeri Kecamatan Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran dipandang untuk pcrlu
- b. bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam buruf perlu mcnetapkan Keputusan Kapala Pemcrintah Negeri /Negeri Administratif tentang Pembentukan Panitia Hasil Pekerjaan Negeri Kecamatan\_ Kabupaten Maluku Tengah;

membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Negeri

1. Undang-undang Nomor 60 Tabun 1958 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor Tabun 1957 tentang Pembentukan Swatantra Tingkat [ dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku;
2. 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun Desa (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2014 Nomor 7
2. Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 tcntang Ferimbangan Keuangan antara Pemcrintah Pusat dan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. 4 . Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peratuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambaban Lembaran Nomor 55391;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barangl Jasa Pemerintah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
5. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 Tcntang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tcngah Tabun
8. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Pedoman Fengelolaan
9. 9 Peraturan Bupati Nomor Tabun tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan BaranglJasa dan Negeri Administratif dalam wilayah Kabuphten Maluku Tengah;
10. Alokasi Dana Desa/ Ncgcri (ADD/N) di Kabupaten Maluku;


Menctapkan

KESATU

- Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kecamatan Kabupaten Maluku Tengah dengan komposisi dan personalia scbagaimana dalam lampiran keputusan ini. Tahun.. tercantum
- KEDUA Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada diktum
- KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut
- a. melakukan pemeriksaan hasil sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Perjanjian, yang dituangkan di dalam Berita Acara Hasi] Pemeriksaan; Jasa Surat
- membuat dan menandatangani Berita Acara Pekerjaan.
- b menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah mclalui pemeriksaan /pengujian; dan
- KETIGA Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggung-jawabkan tugasnya kcpada Kepala Pemcrintah Negeri Kecamatan Kabupaten Maluku Tengah. pada
- KEEMPAT Segala ditetapkannya Keputusan ini biaya

yang ditimbulkan akibat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran

- KELMMA Keputusan Kepala Pemerintah Negeri /Negeri Administratif mulai berlakau
- pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pada tanggal

KEPALA PEMERINTAH NEGERI/ NEGERI ADMINISTRATIF ,

Icmbusan

3. Inspektorat Kabupaten Camat
2. Kepala Kcputusan Kcpala Ytb; Kepada "
3. Maluku Tengah di Masohi untuk Yang bcreangkutan
2. Maluku BPM-PN Kabupaten Inspektur

diketehyi dan

dipergunakan sebagaimana mcstinya


10. Peraturan Negeri Nomor\_ Tahun. Pndapatan dan Bclanja Ncgcri Tahun Anggaran tentang Anggaran

## MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI /NEGERI

NOMOR

TAHUN 2015

ADMINISTRATIF

TANGGAL

AGUSTUS 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

NEGERI

KECAMATAN

KABUPATEN MALUKU TENGAH

TAHUN

- Ketua

- Anggota

1

2

KEPALA PEMERINTAH NEGERI / NEGERI ADMINISTRATIF ,


SWAKELOLA

FORMATPELAPORAN:


## PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH KECAMATANNEGERI

TdpFu\_

TIM PELAKSANA KEGIATAN Durup (TPK) \_

KodePo

## KERANGKA ACUAN KERJA

KEGIATAN :

## PENDAHULUAN

1.1 Latar Belabang

## [. LINGKUP KEGIATAN

Maksud dan Tujuan

Maksud dari pekerjaan ini adalah

Tujuan utamanya adalah

Lingkup Kegiatan.

Lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan adalah

dengan

Rincian pekerjaan sesuai dengan RAB dan

Gambar.


## Lobs Kegiatan

Lokasi kcgiatan terlctak di

Jangka

waktu

pelaksanaan

kegiatan

ini

hari kalender.

## BOMBER PENDANAAN

Untuk kegiatan ini dialokasikan pagu dana yang bersumbcr

dari

Kccamatan

Kabupaten Maluku Tengah

Tahun Anggaran

## IV Tata CARA PELAKBANAAN

## PERBYARATAN PERBYARATAN

## Bahan /Material

- a bahan /material hanya boleh digunakan apabila telah dilakukan pcngujian dan mcmenuhi kebutuhan;

- b. sebclum memulai pekerjaan terlebih dahulu harus disiapkan pcrscdiaan dimaksudkan untuk menjamin kescragaman bahan serta kcsinambungan pckerjaan;

- c.bahan/material yang dibutuhkan antara lain

- (rincian jenis dan volume bahan /material yang diperlukan)

## Pcralatan

Peralatan yang keecpakatan) untuk kebutuhan di lokasi pekerjaan adalah =

disiapkan oleh pekerjafTPK (dipilih scsuai

1

2.

3

Dst

## Tenaga Terampil

Tcnaga kerja upah boronganharlan (dipilih 8alah 8atu) scjumlah \_ untuk mclaksanakan pekerjaan orang; Sedangkan tenaga ahli perscorangan yang tenaga yang ahli Hi bidang (apabila 'diperlukan yang untuk diperlukan~ dipcrlukan). yaitu

dipcrkirakan

APBDcs


## Metode Kerja/ Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan

## 1. Persiapan Lapangan

pclaksanaan pekerjaan peralatan, dan tenaga kerja yang penyiapan material, dimobilisasi secara urutan pekerjaan yang akan dilaksanakan, sesuai tempat pekerja dan gudang peralatan. membuat barak sebagai Melakukan stack out lapangan; dilakukan bertahap kerja dst sesuai

kebutuhan.

## 2. Pekerjaan Struktur.

- a Pondasi cerucuk, penyediaan pemancangan dan

## b Pekerjaan Pasangan Batu

(sebagai contoh) Pondasi cerucuk struktur dipasang dibawah Pasangan sebagai penopang pondasi.

(sebagai contoh) Pekerjaan pasangan batu dipcrlukan kerja yang terampil danTelitikarena pekerjaan tenaga pasangan batu pada struktur dinding penahan tanah adalah penting kama struktur ini yang menahan tanah timbunan dari badan jalan untuk mcnahan supaya tanah timbunan tidak longsor .

Oleh karena itu ada bcberapa hal yg harus dipcrhatikan dalam Pekerjaan ini

- Susunan pasngan batu yang rapat dan barus= mcngunci saling
- Susunan pasngan batu harus di isi adukan atau space lapis pasngan batu. tiap
- Campuran Adukan /space untk pasngan batu scsuaikan dengan standart spesifikasi.

## Prestasi Pekcrjaan untuk Perhitungan Pembayaran

sccara nilai scsuai yang disepakati dalam perjanjian /kontrak dan dilakukan ' setelah seluruh pekerjaan dilaksanakan 100 %. upah Pcrhitungan borongan dengan pembayaran lapabila~

Prestasi Fekerjaan untuk Pembayaran dilakukan sccara harian berdasarkan daftar hadir pekerja dan pembayaran dilakukan æetelah pekerja selesai melaksanakan tugas dan kewajibannya (apabila upah harian) Perbitungan dibayarkan


38-

## Pembuatan Laporan dan Dokumentasi

Pembuatan Laporan dilakukan oleh TPK dibantu olch pekerja/tukanglmandor meliputi pencatatan harian kemajuan pekerjaan eveluasi mingguan, laporan realisasi pekerjaan; dan ? fisik

Dokumentasi pekerjaan dibuat berupa photo yang dilakukan pada pekerjaan mencapai 0 %, 25 50 75 % dan 100 % yang diambil sudut yang sama dengan tujuan untuk memberikan perbedaan yang ) 'jelas antara sebelum dan sesudah pelaksanaan pekerjaan. saat %, %, dari

## Penerapan Manajemen K3

Dalam pelaksanaan pekerjaan, semua pihak yang terlibat harus tetap

## V METODE PENGAWASAN

Pengawasan dilakukan oleh personil yang ditunjuk oleh TPK. Pengawasan yang dilakukan meliputi pengawasan pekerjaan fisik dan pelaporan serta dokumentasi.

## V PENOTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun untuk dapat menjadi acuan /panduan bagi cemua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan

Ketua Tim Pelaksana Kegiatan,



"39-

JADWAL PELAKBANAAN

NEQERI

PEKERJAAN

| No | Uraian Pekerjaan |
|------|--------------------|
| | Bulan tanggal |

Ketua TPK,


## PEMERINTAEKABUPATEN MALUKU KECAMATANTENGAH

TIMPELAKSANA KEGIATÄN

NEGERI

RT.

Po

Dusun

(TPK)

## BERITA ACARA

PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DI NEGERI TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini;

Tanggal bulan

ribu belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini tclah musyawarah Penunjukan Penanggung jawab Kegiatan Pekerjaan Negeri Kecamatan Kabupaten Maluku di tahun dua mengadakan Konstruksi Tahun

1. Setiap personil yang ditunjuk menjadi Penanggung jawab bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang memiliki tugas melakukan pengawasan pekerjaan fisik dan dan kemajuan fisik sctiap sckali seminggu kepada Ketua TPK kegiatan diberikan melaporkan
3. Palam pelaksanaan kegiatan, tetap
2. Tugas pengawasan scbagaimana dimaksud pada point 1 tugas
4. mcngacu pada Dokumen (KAK, RAB dan Desain gambar) yang telah ditetapkan di Negcri \_ Perencanaan
4. Adapun Personalia Penanggung Jawab Kegiatan Adalah sebagai berikut

5.

lain-lain sesuai kebutuhan Nqgcri.

Bcrite Penanggung jawab Konstruksi ini dibuat dan ditanda tangani di tanggal tersebut di atas. pada

Peserta Musyawarah :

1

2

3

4. Dst



## PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH KECAMATAN NEGERI

KodPos

## TIMPELAKSANA KEGIATAN (TPK \_

Nomor

antara

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK Negeri

(diisi dengan nama kelompok masyarakat pclaksana swakelole)

tanggal

bulan

tahun

Pada hari ini,

di

Kantor

Pcmcrintah Ncgcri

kami

bertempat

bcrtanda tangan di bawah ini \_ yang

Nama

Jabatan

Kcpala Pemcrintah Negcri

Dusun.

No.

Alamat

Jalan

Telepon

Keputusan

Kepala Pcmcrintab

Nomor

berdasarkan

Surat

Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK Ncgcri tentang discbut scbagai PIHAK PERTAMA bertindak untuk dan atas

selanjutnya

dan

Nama

Jabatan

Kctua

No.:

Jalan

RI.

Dusun

Alamat

Telepon

Kepala

Nomor

berdasarkan

Surat

Keputusan

(düisi

tcntang

Pembcntukan

Kelompok),

sclanjutnya

KEDUA

dcngan

SK

bertindak untuk dan atas nama-

PHHAK PERTAMA bcrkut

## TUJUAN KERJASAMA

## Pasal 1

## RUANG LINGKUP KERJASAMA Pasal 2

FIHAK PERTAMA mcmpekerjakan PIHAK KEDUA kegiatan KEDUA telab untuk bal ini dan PIHAK pada scpakat


## PELAKSANAAN KEQLATAN Pasal 3

(Rincian pekcrjaan yang dilaksanakan dalam perjanjian kerjasama)

## PEMBLAYAAN Pasal 4

Pcmbiayaan pclaksanaan kerjasama ini bersumbcr dari APBDcs TA

## JANGKA WAKTU

## Pasal 5

( kalendcr pelaksanaan kerjasama ini ditandatangani dan dapat dipcrpanjang, diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak diubah perjanjian aupun

## PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Pembayaran dilakukan secara harlan berdasarkan daftar hadlr sebesar upah disepakati) atas kescpakatan bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
- (3) Pengadaan bahan/material dan tenaga ahli yang dipcrlukan unbuk pelaksanaan kegiatan disediakan oleb PIHAK PERTAMA Scdangkan pcralatan
- (2) Pembayaran Upah akan dibayarkan oleh PIHAKPERTAMA sctelah PIHAK KEDUA selesai melaksan