PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU Nomor 23 Tahun 2013 tentang PEDOMAN PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN MATERIAL PEMATANGAN LAHAN WALIKOTA BANJARBARU, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 23 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN MATERIAL PEMATANGAN LAHAN
WALIKOTA BANJARBARU,
Menimbang : a. bahwa pematangan lahan merupakan kegiatan yang panting dalam menunjang pembangunan Kota Banjarbaru.
- b. bahwa dalam rangka mclakukan pembinaan, pengawaean dan pchgendalian alas kegmum, pemanfaatan ruang dun penggunaan sumber daya slam guns melindungi kcpentingan umum sena menjaga kelestarian lingkungan di wilayah Kota Banjarbaru perlu dilalculcan pengaturan terhadap pemberian Ian pengambilan dan pemanfaatan material yang dipemleh dalam kegiatan pemaningan
- c. bahwa berdasarkan penimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perk) meneumkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Pedoman Pemberton kin Penninfaauin Material Perimuingan lahan;
- I. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotrimadya Daemli Tingkrit II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38221;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan °Borah (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubab beberapu kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Anis UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pearlman Ruang (Lembo= Negara Republik Indonesia Tuhun 2007 Norma- 68. Tambahan Lemboran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangati Mineral dan Batubara (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2009 tentang Perlindungan dan Pengeloloan Lingkungan Hidup ILembaran Nevin Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Natant Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pcmerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan (Lembaran Megrim Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomnr 528.5);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nornor 86 Tahun 2002 terming Pecloman Panyusunun Pelaksamian Upaya Pane°laan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor II Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/Atau kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Amdal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Banta Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomnr 694);
13. I I. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tabun 2001 tanning Janis Rencana Usaha dan/utau Kegiatan yang Wajib Dilenglcapi dengan Analisis Mengenai Damprik Lingkungun (AMDAL):
12. Peraturan Darrah Kota Banjurbaru Nornor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Prmennuah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Humor 2 Sari D Nomor Seri 1);
MEMUTUSKAN
Menctapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN MATERIAL PEMATANGAN LAHAN
BAB II - PERIZINAN
Pasal 2
PROSEDUR DAN PERSYARATAN PERIZINAN
Pusal 4
- (I) lain Pemartfaatan Material Pematangan Lahan diterbitkan oleh Pemcrintah Daerah melalui BP2T etas permohonan dari orang atau badan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada cast (I) ditijukan secant imitate. kepoda Walikota melalui Kepola BP2T dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan.
BAB Ill - PROSEDUR DAN PERSYARATAN PERIZINAN
Pasal 4
- (I) Persynratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) mcliputi
BAB Ill - PROSEDUR DAN PERSYARATAN PERIZINAN
Pasal 5
- (I) Persynratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) mcliputi
- a. foto copy identitas diri pall yang masih herlaku;
- b. Surat bukti kepentilikan atau penguasaan atas mash;
- c. Rekomendusi Lunch setempat;
- d. Rekomendasi Camel setempat;
- e. Rekomendasi Kantor Lingkungan Hidup;
- Rekomendast Dinas Perindutnrittn, Perdagangan, Pertambangan dan Energi;
- g. Dokwncn UKL-UPL ;
- h. Pets koordinat lokasi dan topografi lahan;
- I. Surat Perni,mtaan;
- (21 Format permohonan lain Pcmanfaatan Material Pematangan Lahart sebagairnana tercantum dalam lampirun I Peraturan Walikota
- (3) Format Surat Pcmyatsan dimaksud pada ayat (11 huntf i sebagairnana tereantunt dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (4) Format Surat lain Pernantaatan Material Pematangan lahan sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Walikota

## Pasa) 6

BP2T menenma permohonan lain beserta lampiran persynratan sebagnimana dimaksud datum maul S nyat 11) untuk selanjutnya :

- a. mcmproses lebih lanjut apabila dianggap tclah memenuhi syarat dim sesuai dengan persyttratan yang telah ditentukan;
- b. menolak clan/emu menangguhkun apabila dianggap belum cukup syarat atau tidak mcmenuth persyarotan dengan memberikan Burnt pemberitahuan kepada pemohon;

## Paso.' 7

- 11) Daiwa rangka memproses Permohonan lain, BP2T wajtb melakukan koordinasi dengan instansi tcknis terkan scsuai kewcnangan masingmusing.
- (2) BP2T clan insmnsi tants terkait melakukan pemeriksaan dan pcninjauan lapangan terhadap permohonan win scbagatmana dimnksud dolma mural 4 ayat (2).
- (3) Halal pemeriksaan dan pcninjauan lapangan sebagaimann dimnksud dalam ayat 12) di bust dalam berita acorn pemeriksaan dan dilaporkan kepada Walikota untuk mcndapatkan kcputusaw
- (4) BP2T mcngcluarkan izin setelatt mendapaiktm persettautin dart Walikota bcrdasarkan hasil laporan sebagairnana dimnksud ayat 13).

## BAB IV MASA BERLAKU IZIN

## Pasal S

Inn Pena:anat.= Material Pematangan Lathan berlaku untuk jangka vadat.' 2 (dun) tahun dun dapat diperpanjang lagi.

## rasa! 9

- (I) Untuk lzin yang masa berlakunya akar berakhir, namun pekerjaan pemaumgan lahan belum selesai maks Pemegang inn wajib mengajukan permohonan pcnxinjangan seeara tcrtulis kepada Walikota melalui Kepala BP2T sesuat dengan persynnitan sebagaimana dimaksud datum Pasal S ayat Ill

Permohunan perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayut (I) diaampai In paling lambat IS (lima bclasJ hari sebelum masa berlaku izin bcrakhir.

## BAB V HAI: DAN KEWAJIBAN

## Pasal 10

Pemegang lzin berhak melakukan pengambilan dan pemanfaatan material dalrun kegiatan Pematangan Lahan sesuni dengan luus, lokasi dan kedalaman yang telah ditentukan;

## Pasal I

Pemegang izin berkewajiban:

- I. melakukan pengelolaan Ittigkungan sclama kegiamn pengambilan dan pemanfaatan material berlangsung;
2. memberikan kesempatan kepada petugas dan mstanst terkait untuk melakukan pembinuan dan pengawasan terhadap kegiatan pengambilan dan penninfliatan material;
3. membuvar pajak don atau retribusi sesusi dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku:
4. menyampaikan laporan basil kegiatan pengumbilim dan pemanfaatan material sec-ara berkala kepada Walikota mclalui Dines Perindustrian, Perdagangan, Penambangan dan Energi;

BAB VI BANKS! ADMINISTRATIF

Pasitl 12

Penvnlahgunaan terhadap Izin Pemanfaatnn Material Pematangan Lahan dikenakan sanksi berupe pencabutan ban.

## Pasal 13

Pengawasan teknis kegiatan pengambilan dan pemanfaatan matenal pematangan Inbar* dilakulum nick instansi teknin terkait sesuai bidurtg kewenangan messing - mating.

Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal

2013

SEKRETARIS DAERAII,


H. SYAIIRIANI

BE TA DAERAH KOTA BANJARBARU TABUN 2013 NOMOR

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ptraturan Walikota ml mulni berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinyn. memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditemplcan di Banjarbara path tanggal . \_ 2013

WAIJKOTA EtANJARBARU

1114. RUZAID1N LIOR

Lampiran I

Pcmturan Walikota Banjarbarti

Nomnr : . ' Tahun 2013

Tanggal : •

-

2013

Nomnr : . ' Tahun 2013

Tanggal : •

-

2013

FORMAT PERMOHONANIZIN PEMANFAATAN MATERIAL PEMATANGAN LAHAN

Bauparbaru, Kcpada Yth. Bapak %Waikato Ikumarbstru Cq. Badan Pelayaztan Perizinan Tcrpodu I BP2T1

Namur

Lampsnin -

Pcnhal :

dr

Bamarbiu43

Dengan hormal,

Yang Ix-minds Eamon chbowash ini

Noma

Pekrnann

Mama' rumnh

Nitma Pcrunahnan

Alnmnt Pcrusahneux

Telefon/Fox

Deng= ml mengajukan permohonan tan pcmanfantnn mmerial permitting/1n Milan

lokiass

.11

Keturahon ...

Kecarciatan

...

Luas Areal

Scbagai bahan pertimbangan Bapak. town Lampukan

- n. Foto copy identitas diri (KTPI yang month berlalni.

- b. Surat bukti kepemilikan ntnu penguanann inns tanah.

- c. Rekomendast Lurnh setempat

- d. Rckomendasi Comet setcrnpot

r. Rekomendaer Kantor Lingkungan Hithip

- f. Rekomendutu Dmas Perindustrion. Perdagangan. Pertambangan dan Ennio

- g. Dokumen UKL-UPL

- h. Pets koordinat lokani dun topografi lithan

- t. Surat Pemynistan

Derrnkian permnhonnn int dinnmpoikan, Inns pethati.sn Bapak di ucapkan tern= kariih

Pcmolton.

Tembtatan :

- 1 Kantor tatigkunitan Hidup Kota Bantarbaru

2. Dings PcruidustnarL Prrdagangiut Pertnmbangan dun Enema Kota annputaru

4. Cumin ...

- 5 Lurah.

WALIKOTA BANJARBARU?'

H.M. RUZAIDI NOOR

Lampiranll Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor : Tahun 2013 Tanggal : • • 2013

FORMAT SURAT FERNYATAAN

## SURAT PERNYATAAN


Yang bennnda tangan dibawah ini :

Noma

Fekenaan

Mama! rumah

Hama Ferusalmati

Alumni Feniaahaan

Telefon/Fax

ScWku Pernegang Stunt Izin Pentanfaatan Material Pematangan Labial pada :

Lokam

: .11

Kelurabsn

...

Km:amnion ...

Luna Areal

... Ha

Dengan ini menyatakan :

- I. bcrsedia menctgah dan/atau menanggulangi tenadinya perwmkan dun pent-martin lingkungun sena bertanggung jawub sepenuhnya terloulap akibat yang ditimbulkan dalum melakukan kegiatan pernantaatan material pematangan lahan;

2. bersedia membayar pajak den retribusi aeall/31 dengan ketentuan peratunm perundung-undangan yang berlaku;

3. apabila karm mini atnu melanggar chui pemyuttuan ini, make kami bersedin diberi sankai scauai perundang-undangan yang ',mink°.

Banjarlxins,

Yang Menyauaknn,

Materai Rp. 6.000,-

1

... 1

WALIKOTA BATUARBARU,

A

H.M. RUZAIDIN NOOR

Lampiran III : Peraturan Walikora Banjarbaru

Nomor •

Tahun 2013

Tamggal : ' 2013

## FORMAT SURAT IZIN PEMANFAATAN MATERIAL PEMATANGAN LAHAN

## KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR ... TAHUN

## TENTANG

## PEMBERIAN

PEMANFAATAN MATERIAL PEMATANGAN LAHAN

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang : a. bahwa Pernohon ielah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan guns kepenUngon pcmbangurum di Kota 13anjarbaru perlu diberikan kesempatan untuk melakukan pengarnbilan dan pemanfaatan material dari kegiatan pematangan lahan pada lokasi yang dimohonkan;

- b. bahwa berclasarkan pertimbangan sebagairnana clumaktrud huruf a, perlu ditetapkan dalmn Keputusan Walikota Banjarbaru;

Mcngingat

- 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tartans Pembentukan Kotamadya Deere% Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenting Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana tclah diubah beberapa kali teraktar dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Peruhattan Kedua Max UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah ILembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembuntn Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tatnhahan Lembaran Megrim Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomar 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2009 tentang Perlindungan don Pengelolaan Lzngkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negaru Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Umberto, Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Numor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Namur 48, Tambahan Leath/trim Negant Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Pemturan Mentes Lingkungan Eltdup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pelaksanuan Upaya Pengelotaan Lingkungan Hadup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dim / Amu Icetnamn yang Wajib dilengkapi dengan Amdal.
10. Peraruran Menteri Dalam Negen Namur 53 Tabun 2011 Matting Pembentukan Produk Hukum Uzerah (Berlin Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Humor 694);
11. Keputusan Menton Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tabun 2001 tentang Jenis Reneann Usaha daniatau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Damped( Lingkungan (AMDAL);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tabun 2008 terming Urusan Pemenntahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Namur Seri 1);

- Memperhatakan I. Surat Permohonan ... Tanggal

...

perihal Permohonan bin Pematangan Lahan.

2. Rekomendasi Lunth ... Nomor : ________________

- tanggal ...

3. Rekomandasi Carnal ...

Nomor

...

- tanggal ...

4. Rekomendasi Kantor Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.

Nomor ... tanggal ...

5. Rekomendasi Dinas Perindustrian, Perdugangan, Pertambangan dan Energi Kota Banjurb.tu - u, Humor ... tanggal ...

MEIMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU

Keputusan Walikota Banjarbaru tentang Petnbcrian ban PernanInatan Material Pematangan Lahan.

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Pemberinn Din Pematangan Lahan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua diberikan kepada :

Nama

Alanmt

Pekerjaan

Nama Pcrusahaan

Alamat Perusatman:

Telp. /Fax.

etas lokasi yang terletak di :

Jalan

Keturahrin

Kecamatan

Kota

Luau Areal

Ha

Sebagaimana yang tercantum pada peta koordinat lokasi dun topograFt lahan terbunpir

- Pemegang Izin Pemankutum Material Pematangan Latino sebagtdmana dirnalcsud Diktum KEDUA mempunyai kewajiban ttelxtgai berikut :
1. melakukan pengelolnan lingkungan selama keginum pengambilan dan pernanfaatan material bcrlangsung;
2. membcrilum kcscmpatan kepada pctugas dart instansi tcrkait untuk melakukan pembanattn dun pcngawasan terhadap ketpatan pcngambtian dan pcmanfaatan material;
3. membayar pajak dan atau retnbuiti sesurti dengan kctenturm peraturan perundangan yang berlaku;
4. mcnyampaikan laporan basil kegiatan pengumbiltut dan penumfautan material sccara berkala kcpada Walikota melaltn Ulnas Perinclustrian, Perdagangan, Pcrtambangan don Energi;
- Apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dirnaksud chktum KETIGA, make Walikma melaltal Instansi yang bcrwenang depot mencabut dan/atau mcmhatalkan izin, dan dengan sendirinya kegiamn hares dihentikan.
- ; Pcmberian Izin Pennwalt:Iran Material Fttnattutgan Lahan diberikan untuk jangka wnktu 2 (dual tahun terhitung scjak ditetapkannya Keputusan ink

KEENAM

Kcputusan min mukd berlaku pada tunggal ditetapkan.

Ditctapkan di Hanpubaru pada tanggal

2013

A.n WAL1KOTA HANJARJ3ARU Kcpala BP2T Kota Banjarbaru,

Ternbustut disampoikon kormada Yth

1. Kapofa Mhos Pertiolustrion. Percloganonn, Porturnhongon don Energi Kora Bardarbaru.

2. &amp;pato Kantor Lingkungan thdup Kota Banjarbaru

- 3.

Carnal ...

4. Lutah ...

WAL1KOTA HANJARBARU,t

H.M. RUZAIDIN NOOR