PERATURAN BUPATI BOMBANA Nomor /4 Tahun 2017 tentang RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2018 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR /4 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal : 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tenta 1g Sistem Perencanaan Pembangunan Nasi nal, perl disus n Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
- b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daera h (RKPD) Kabupaten Bombana Tahun 2018 mern iat arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan perr bsngunan Daerah yang berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sel .agaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu m enetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perr bangunan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2018:
1. Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tenta Mengingat
5. g Keuangan Negara (Lembaran Negara Re .rublik Indone ia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lernbarun Neg· ra Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 tenta g Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara d . Provi si Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Ir.done ia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lernbar in Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
/
- ten tang Republik Lem bar an 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sist m Perencanaan Pembangunan Nasional (Lernbar m Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Farnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tcntaru, Fenataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tuh un 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang ~encana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2UO 7 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 J tent ng Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 omor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik l ndone sia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201 Li ten tang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernhar m Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagairr ana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Unr ang N .9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas ·JndangUndang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahar. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2&lt; &gt; 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20( 5 tents ng Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbarai L Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14 , I'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4E7f,);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tent ng Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pe ngendalian an Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pernbanguns n Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 200&lt;3 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
h
L
11. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 20 l &gt; tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembai an Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Ts hun 20 6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan aerah, sebagaimana diubah beberapakali, terakhi r dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tc hun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Men .eri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tshun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan ernerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Taha.pan, Tata Cara Pe tyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan ~encana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggars Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pernbangun n Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawes Tenggara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daera Provins. Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor :3 Tah n 2016, tentang Pembentukan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah l(abupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);
MEMUTUSKAN :
- KERJA A TAHUN Menetapkan
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOMB 2018.
Pasal 1
- (1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (abupaten Bombana atau sebutan lain Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana, yang selanjutn ra disebut RKPD Kabupaten Bombana Tahun 201 , adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daer ah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yaitu tah n 2018 y ng dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan ber.tkhir p~ da tanggal 31 Desember 2018.
- (2) Sistematika Rencana Kerja Pernbangunar \_ Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2018 sebagairnana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. BAB I tentang Pendahuluan;
- b. BAB II tentang Evaluasi Hasil Pelaksan.iai KPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja ;:::&gt;enye enggaraan Pemerintahan;
- c. BAB III ten tang Rancangan Kerangka Ekono m. Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah;
- d. BAB IV tentang Prioritas dan Sasaran Perr bangunan Daerah;
- e. BAB V tentang Rencana Program dan Kegiai an Prioritas Daerah; dan
- f. BAB VI tentang Penutup.
- (3) Uraian RKPD Kabupaten Bombana Tahun 2( 1 H secara lengkap sebagaimana tertuang dalarn Lamp iran y ng merupakan satu kesatuan dan bagian tidak tc rpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
Pasal 2
- (1) RKPD Kabupaten Bombana Tah n 2018 r ierupakan dokumen perencanaan tahunan yang merrr ai k:erangka ekonomi daerah, program prioritas dan mdikasi pendanaan pembangunan pada tahun 20 18.
- (2) Rencana Kerja Pembangunan Daerah {abupaten Bombana Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada a. at (1) menjadi:
- a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daer ab (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Sati an Ke ja Perangkat Daerah Tahun 2018;
- b. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten Bornbana dalam menyusun Rancangan Kebijakan Um m Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Semer tara (KUA dan PPAS) Kabupaten Bombana Tahun 201 ; dan
- c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menyusun Rancangan Peraturan Daera 1 tent ng Anggaran Pendapatan dan Belanja DaeraJ 1 [RAPBD) Kabupaten Bombana Tahun 2018.
Pasal 3
- (1) Pemerintah Kabupaten Bombana menggunakan KPD Kabupaten Bombana Tahun 2018 sebag ai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (K U1 ) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Seme tara (PP \S) Tab n 201 7 dengan Dewan Perwakilan Rakya . Daerah Kabupaten Bombana.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah ata u SKPD mer iggunakan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta ri. iritas dan
L
f4
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabr.paten Eombana Tahun 2018 dalam melakukan pembahasar :~encana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat D. ierah at au RKA-SKPD Tahun 2018 dengan De an Perwaki an Rakyat Daerah Kabupaten Bombana.
Pasal 4
- (1) Bupati melakukan pengendalian dan eval as terha ap RKPD Kabupaten Bombana Tahun 2018.
- (2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi e iagaim na dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan 011 .h Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupater Bombana untuk menjamin bahwa Rencana Kerja Perr bangunan Daerah telah disusun sesuai tahapan dan tata cara y ng telah ditetapkan dalam peraturan perundang rndangan, telah selaras dengan sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah, ·,encru ta Kerja Pemerintah Tahun 2018, dan program strategis nasional.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dima s.id p da ayat (2) meliputi pengendalian perumusan ke bijakan, pengendalian pelaksanaan, dan evaluasi «si! RKPD Kabupaten Bombana Tahun 2018.
Pasal 5
- (1) Perubahan RKPD Kabupaten Bombana Tahun ; O:l8 da at dilakukan apabila berdasarkan evaluasi pelak -;aJ aannya dalam tahun berjalan meriunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkernbangan keadaan, meliputi:
- a. perkembangan yang tidak sesuai denga n asumsi kerangka ekonomi Daerah dan kerangka p mdanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rerica a program dan kegiatan prioritas Daerah;
- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggs ran lebih tahun anggaran sebelumnya harus ligunaka; untuk tahun berjalan;
- c. keadaan darurat dan keadaan lu.tr bi sa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Per .indangundangan; dan/ atau
- d. pergeseran kegiatan antar SKPD. e1 .ghapusan kegiatan, penambahan kegiatan ban 1/kegiatan altematif, penambahan atau pengurangar: target kinerja dan pagu kegiatan, serta peru al 1a11 lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
I.
fl,
'
- (2) Perubahan RKPD Kabupaten Bombana Ta un 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapka 1 1 enga Peraturan Bupati.
- (3) Untuk menjaga konsistensi antara pcrencan aan da penganggaran, perubahan RKPD Ka upaten 3ombana Tahun 2017 menjadi landasan penyusunan p -ru bahan KUA dan perubahan PPAS Tahun 20.18 untuk ruenyusun perubahan APBD Tahun 2018.
Pasa l 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diun iangkan;
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya meme -intahk n pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penerr pe.tann a dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Penetapan: Ditetapkan di Rumbia pada tanggal ~I (1/:,j : 0 l 7

Penandatangan: ## Pj. BUPATI BOMBA)IA,

Penetapan: Diundangkan di Rumbia Pada tanggal 31 Mt! 2017 SEKR RIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA ~/ \_\_ H. BURHANUDDIN A. HS. NOY BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017 NOMClR ... 1£1