Unknown Unknown Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas - dinas Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Sahu Raijua; - I. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERA TURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 16 TAHUN 2011
TENT ANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH
KABUPATEN SABU RAIJUA
DEN GAN RAHMA T TUHAN. YANG MAHA ESA
BUPATI SABU RAIJUA,
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati dibantu oleh Dinas -Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana urusan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas - dinas Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Sahu Raijua;
- I. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
'
,.
,-
Menetapkan
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor I Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sahu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010 Nomor I, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor I);
Dengan Persetuj uan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA dan BUPATI SABU RAIJUA
MEMUTUSKAN:
DAERAH TENTANG ORGANISASl DAN DINAS - DINAS DAERAH KABUPATEN : PERATURAN TATA KERJA SABU RAIJUA.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- I. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.
3. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
5. S~kretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sahu Raijua.
6. Dmas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
1
7. Kelompok Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut sebagai kelompok jabatan fungsional adalah kelompok kedudukan yang menunjukan tugas, tariggung jawab wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan I atau ketrampilan tertentu serta mandiri.
8. Unit Pelayanan Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2
- Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah i
sebagai Perangkat Daerah yang terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
2. Dinas Kesehatan.
3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
4. Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan.
5. Dinas Kelautan dan Perikanan.
6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
7. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
8. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pertambangan dan Energi.
9. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
11. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Bagian Kesatu Kedudukan
BAB III - KEDUDUKAN, TOGAS DAN FUNGSI
Pasal 3
Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua Tu gas
BAB III - KEDUDUKAN, TOGAS DAN FUNGSI
Pasal 4
- Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan U rusan Pemerintahan Daerah
BAB III - KEDUDUKAN, TOGAS DAN FUNGSI
Pasal 5
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas-dinas Daerah mempunyai fungsi :
a
- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. Pembinaan teknis terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BABIV
SUSUNAN ORGANISASl
BAB III - KEDUDUKAN, TOGAS DAN FUNGSI
Pasal 6
- (1) Susunan Organisasi Dinas Daerah terdiri dari Sekretariat yang membawahi Bagian-Sub Bagian dan Bidang yang membawahi seksi-seksi sebagai berikut :
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
3. Kepala Dinas: a.
4. Sekretariat membawahi : b.
- l. Sub Bagian Tata Usaha dan Penyusunan Program;
2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah membawahi:
1. Seksi Pendidikan Dasar;
2. Seksi Pendidikan Menengah dan Kejuruan;
3. Seksi Kurikulum dan Pengendalian Mutu.
11. Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan membawahi d.
1. · Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan:
2. Seksi Bina Perpustakaan Sekolah;
'
- e. Bidang ~endidi.k~n Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga membawahi :
1. Seks! Pend!d!kan Luar Sekolah dan Ketrampilan Masyarakat;
2. Seks~ Pend1?1kan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak;
3. Seksi Pembmaan dan Pengembangan Generasi Muda dan Olah Raga.
- f. . Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
2. Dinas Kesehatan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahi :
1. Sub Bagian Tata Usaha dan Penyusunan Program·
2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
'
- Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi: c.
·
- 1 · Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar:
2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan.
3. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus. ,
- Sub
Q
- d. Bidang Peternakan, membawahi :
1. Seksi Produksi dan Usaha Peternakan;
2. Seksi Kesehatan Hewan;
3. Seksi Pemerataan dan Pengembangan Ternak.
- e. Bidang Kehutanan, membawahi :
- I. Seksi Pengusahaan/Pengelolaan Rutan;
2. Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Rutan;
3. Seksi Pengembangan Usaha Rutan.
- f. Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, membawahi:
1. Seksi Bina Program Produksi dan Pemasaran;
2. Seksi Konservasi dan Rehabilitasi;
3. Seksi Penyuluhan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
5. Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahi
1. Sub Bagian Tata Usaha dan Penyusunan Program;
2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan membawahi
1. Seksi Penyuluhan dan Pengolahan Hasil;
2. Seksi Pernasaran;
3. Seksi Usaha dan Investasi.
- d. Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan membawahi :
1. Seksi Sumber Daya dan Pelabuhan Ikan;
2. Seksi Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan;
3. Seksi Pemantauan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan.
- e. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau - pulau Kecil membawahi
2. Seksi Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan;
15. J Seksi Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahi
1. Sub Bagian Tata Usaha dan Penyusunan Program;
2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
•
.,
- c. Bidang Perhubungan Darat membawahi :
2. Seksi Sarana, Prasarana dan Pengujian;
1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Darat;
3. Seksi Perijinan, Penunjang Keselamatan dan Penanggulangan Kecelakaan.
- d. Bidang Perhubungan Laut dan Udara
2. Seksi Transportasi Udara.
1. Seksi Kepelabuhanan dan Keselamatan Pelayaran;
- e. Bidang Komunikasi dan Informatika membawahi
2. Seksi Pelayanan Komunikasi dan Informasi Kebijakan Pemda.
1. Seksi Bina Multi Media dan Pameran ;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
7. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahi
2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
1. Sub Bagian Tata Usaha dan Penyusunan Program;
- c. Bidang Pengelolaan Wisata membawahi:
- I. Seksi Penyediaan Sarana dan Usaha Jasa Wisata;
2. Seksi Pengelolaan Obyek Wisata.
- d. Bidang Wisata Kebudayaan membawahi:
2. Seksi Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan;
- I. · Seksi Pembinaan Bahasa dan Buda ya;
3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kesenian Daerah
- e. Bidang Promosi, Informasi dan Kerjasama Wisata membawahi
2. Seksi Pengembangan dan Kerjasama Wisata.
1. Seksi Promosi dan Informasi Wisata;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
8. Dinas Pekerjanaan Umum, Perumahan Rakyat, Pertambangan dan Energi terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat membawahi
2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
1. Sub Bagian Tata Usaha dan Penyusunan Program;
- c. Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan membawahi
1. Seksi Survey dan Evaluasi Teknis Cipta Karya dan Bina Marga;
2. Seksi Pembangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
3. Seksi Perij inan dan Pengawasan Bangunan.
- d. Bidang Perumahan Rakyat, membawahi:
1. Seksi Survey dan Evaluasi Teknis Tata Kota dan Pemukiman;
2. Seksi Peningkatan Kualitas Pemukiman dan Penyehatan Lingkungan;
3. Seksi Perumahan Rakyat.
- e. Bidang Pengairan membawahi :
1. Seksi Prasarana Pengairan;
2. Seksi Prasarana Air Bersih dan Drainase;
33. f Bidang Pertambangan dan Energi membawahi :
1. Seksi Geologi;
2. Seksi Pertambangan, Minyak dan Gas;
3. Ketenagalistrikan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
9. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahi
1. Sub Bagian Tata Usaha dan Penyusunan Program;
2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Perindustrian membawahi :
1. Seksi Bina Pengembangan Produksi dan Usaha;
2. Seksi Bina Industri dan Kerajinan;
3. Seksi Perijinan, Registrasi dan Pengendalian.
- d. Bidang Perdagangan membawahi :
1. Seksi Informasi, Promosi, Pembinaan dan Perlindungan Konsumen;
2. Seksi Pendaftaran Perusahaan dan Usaha Perdagangan;
3. Seksi Bina Pengembangan Eksport-Import.
- e. Bidang Koperasi dan UKM membawahi Seksi-seksi yaitu :
1. Seksi Perkoperasian;
2. Seksi Bina Usaha Kecil, Mikro dan Menengah;
- -3. Seksi Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam.
17. f Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahi
1. Sub Bagian Tata Usaha dan Penyusunan Program;
2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
;
•
- c. Bidang Kependudukan membawahi :
1. Seksi Pendaftaran KTP dan Kartu Keluarga;
2. Seksi Pengelolaan Data Dasar dan Mutasi Penduduk;
- d. Bidang Pengolahan Informasi dan Data Kependudukan membawahi
1. Seksi Data dan Teknologi Informasi;
2. Seksi Perencanaan dan Penyerasian Kebijakan Kependudukan.
- e. Bidang Pencatatan Sipil membawahi :
1. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kernatian;
2. Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian dan Adopsi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
11. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahi
- I. Sub Bagian Tata Usaha dan Penyusunan Program;
2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Pendapatan membawahi:
6. I . Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
2. Seksi Penetapan dan Penagihan;
- d. Bidang Akuntansi membawahi:
9. I . Seksi Akuntansi;
2. Seksi Pembukuan.
- e. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan membawahi :
1. Seksi Anggaran;
2. Seksi Perbendaharaan;
- f. Bidang Pengelolaan Aset membawahi :
1. Seksi Analisa Kebutuhan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur;
2. Seksi Pengendalian dan Penghapusan;
17. }. Seksi Aset dan Neraca Daerah.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Dinas Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah adalah sebagaimana pada
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 1111 dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Penetapan: Diundangkan di Seba pada tanggal 5 September 201 I LEMBARAN DAERAH KABlJPATEN SABU RAIJ UA TAHUN 201 l NOMOR 16 I ' ., 4
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 101.

a

## BABV JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 7

Kelompok jabatan fungsional dilingkungan Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas daerah sebagai keahlian dan kebutuhan.

## Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 terdiri atas sejumlah tenaga jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, yang telah memperoleh angka kredit minimal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah berdasarkan masukan dari pimpinan Satuan Kerj a terkait;
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## BAB VI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

## Pasal 9

- (I) Bupati dapat membentuk UPTD sesuai kebutuhan.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII TATA KERJA

## Pasal 10

- Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Daerah wajib menerapkan pnnsip koordinasi, integrasi, sink.ronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

## BAB VIII PENGANGKA TAN DAN PEMBERHENTIAN

## Pasal 11

- Kepala Dinas, Sek.retaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian pada dinas-dinas daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

...

## BAB Vil KETENTUAN PERAUHAN

## Pasal 12

Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sarnpai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BAB VIIl KETENTUAN PENUTU P

## Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan maka Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 5 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Derah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 5 Tahun 2010 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 1111 dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.


Diundangkan di Seba pada tanggal 5 September 201 I


LEMBARAN DAERAH KABlJPATEN SABU RAIJ UA TAHUN 201 l NOMOR 16

I

'

.,

4

## PENJELASAN ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABO RAIJUA

## NOMOR 16 TAHUN 2011

## TENT ANG

## ORGANISAS.I DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN SABU RAlJUA

## I. UMUM

Bahwa Kabupaten Sabu Raijua merupakan kabupaten baru yang perlu menata Struktur Organisasinya dan melakukan penyesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

- a. Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;

Dengan semangat Otonomi Daerah yang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Kabupaten Sahu Raijua dalam menata struktur organisasi perangkat daerah tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang memberi keleluasaan dalam menyusun dan menetapkan organisasi perangkat daerah dengan tetap merujuk pada beberapa faktor:

- b. Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
- c. Kemampuan keuangan daerah;
- d. Ketersediaan sumber daya aparatur;
- e. Luas wilayah dan jumlah penduduk.

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas Otonomi dan Tugas Pembantuan, Sehubungan dengan hal tersebut, perlu mengambil langkah penyusuaian dan penyempurnaan dengan melakukan Penataan Organisasi Perangkat Daearah yang legal, efektif dan efisien. ·, ...

## II. PASALDEl\11PASAL

- Pa;al 1 Cukup jelas
- -Pasal 2 Cukup jelas
- Pasal 3 Cukup jelas
- Pasal 4 Cukup jelas
- -Pasal 5 Cukup jelas

/

.~

•·

- -Pasal 6 Cukup jelas
- Pasal 7 Cukup jelas
- Pasal 8 Cukup jelas

-

- Pasal 9 Cukup jelas
- -Pasal 10 Cukup jelas
- -Pasal 11 Cukup jelas
- -Pasal 12 Cukup jelas
- -Pasal 13 Cukup jelas
- Pasal 14 Cukup jelas

TAN.IBAHANLEIVIBARANDAERAH KABUPATEN SABURAIJUANOMOR 16

;::::