Unknown BUPATI LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM Nomor 18 Tahun 2017 tentang PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- a bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat guna memenuhi kebutuhan informasi hukum diperlukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. bahwa dalam rangka mengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Pemerintah Daerah diperlukan penataan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dengan tertib, teratur dan terselenggara dengan baik;
- C bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. perlu
- Mengingat 1
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Menetapkan
Indonesia Tahun 2009 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 6 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
- 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BAB [
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
- 2 Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat.
- 1 Daerah adalah Kabupaten Lahat.
- 3 Bupati adalah Bupati Lahat.
- 4 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lahat
- 5 Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lahat.
- 6 Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat.
- 8 Dokumen hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan, yang meliputi namun tidak terbatas putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, hukum, naskah akademik, dan rancangan peraturan perundang-undangan. pada
- 7 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
- 9 Informasi hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
- 10 Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum.
- 1l. Sistem informasi hukum yang selanjutnya disingkat siskum adalah suatu sistem untuk mengelola data base peraturan perundang-undangan.
- 13 Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.
12. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat PJDIH adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Lahat.
PEMBENTUKAN JDIH
BAB II
Pasal 2
Bupati membentuk JDIH Pemerintah Kabupaten.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III
Pasal 3
Maksud dibentuknya JDIH adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan JDIH guna memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JDIH.
Bagian Kedua
Tujuan
BAB III
Pasal 4
- Menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi melalui sitem informasi hukum yang berbasis teknologi;
Pengelolaan JDIH bertujuan untuk
- b. Menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- d. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum daerah dan pelayanan publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, dan bertanggungjawab
- C. Mengembangkan kerjasama yang efektif antar PJDIH dan anggota JDIH dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
BAB III
Pasal 5
Ruang lingkup pengelolaan JDIH meliputi
- b Pengelolaan JDIH; dan
- a. Kelembagaan JDIH;
- C. Pembinaan dan pengawasan.
Organisasi
Bagian Kesatu
BAB IV - KELEMBAGAAN
Pasal 6
- (1) Dalam pengelolaan JDIH menetapkan organisasi JDIH yang terdiri dari
- a. PJDIH;
3. b Anggota JDIH .
- (2) PJDIH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah Bagian Hukum;
- (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah OPD
BAB IV - KELEMBAGAAN
Pasal 7
PJDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (1) hurul a mempunyai tugas sebagai berikut ayat
- a. Melakukan perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
- b Melakukan penyusunan dan /atau penyempurnaan dokumentasi dan informasi hukum;
- d Melakukan sosialisasi, kebijakan, dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota JDIH;dan
- C. Memberikan konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota JDIH;
- e Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungan Pemerintah Kabupaten.
BAB IV - KELEMBAGAAN
Pasal 8
PJDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai fungsi sebagai berikut
- b. Penyedian sarana dan prasarana pengelolaan dolumentasi dan informasi hukum di Pemerintah Kabupaten;
- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan dokumentasi dan informasi hukum oleh OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten;
3. C Pelaksanaan evaluasi berkala mengenai pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum Pemerintah Kabupaten paling sedikt 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- d. Penyampaian hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam bentuk laporan berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
BAB IV - KELEMBAGAAN
Pasal 9
Anggota JDIH sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut
- b. Pengelola dokumentasi dan informasi hukum OPD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, menyelenggarakan fungsi
- a. Pengelola dokumentasi dan informasi hukum OPD mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di OPD-nya.
3. 1 Pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan dokumentasi dan informasi hukum yang ditertibkan OPD-nya;
4. 3 Pelaksanaan evaluasi berkala mengenai pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum OPD paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
5. 2 Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum OPD;
4. Penyampaian hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dalam bentuk laporan berkala kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum atas
pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di OPD.
Bagian Kedua Tim Pengelola PJDIH
BAB IV - KELEMBAGAAN
Pasal 10
- (1) Pada PJDIH sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a dibentuk Tim pengelola PJDIH.
- (3) Tim pengelola PJDIH sebagaimana dimaksud ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Tim pengelola sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - KELEMBAGAAN
Pasal 11
- (1) Tim pengelola PJDIH sebagaimana dimaksud Pasal 10 (1) terdiri dari ayat
- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- C. Wakil Sekretaris;dan
- d. Web admin;
- (2) Perubahan tim pengelola PJDIH ditetapkan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Umum
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 12
Tim pengelola PJDIH dalam melakukan pengelolaan JDIH meliputi
- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum dan
- b. Penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
Bagian Kedua
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 13
- penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilaksanakan terhadap
- b. Informasi hukum lainnya.
- a. Informasi hukum;dan
- (2) Informasi hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, memuat paling sedikit pada
- a. TAP MPR;
- b Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- C. Peraturan Pemerintah;
2. €. Keputusan Presiden;
- d. Peraturan Presiden;
1. Intruksi Presiden;
- g. Peraturan Menteri;
- h. Peraturan Bersama Menteri;
- i. Peraturan Dacrah;
- j. Peraturan Bupati;
- k. Peraturan Bersama;
1. Keputusan Bupati; dan
- a. Putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (3) Informasi hukum lainnya scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b memuat paling sedikit
13. b Surat edaran;
- C. Instruksi;
- d. Perjanjian / kesepakatan bersama / nota kesepahaman;
- e. Klarifikasi dan evaluasi rancangan Peraturan Daerah;
- f. Rancangan Peraturan Daerah;
18. g Naskah akademik rancangan Peraturan Daerah; dan
- h. Artikel hukum.
Bagian Ketiga Sistem Informasi Hukum
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 14
Kegiatan penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b, terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan antara lain melalui
- b Sistem mandiri (stand alone) dan / atau Local Area Network (LAN); dan
- a. Sistem katalog;
- Sistem internet / website.
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 15
- (1) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undang yang berisi
- a. Jenis;
- b. Nomor;
4. Tanggal;
- d. Judul;
6. e Sumber;dan
- (2) Penataan sistem informasi hukum melalui Sistem mandiri (stand alone) dan / atau Local Area Network (LAN) sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf b, diberikan
- f. Status perundang-undangan.
melalui sistem aplikasi database peraturan perundang undangan yang berdiri sendui dalam satu ul komputer tanpa menggunakan jaringan internet.
- Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet / website sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf C; dikelola melalui website 7 WWW https:\_
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 16
Tim Pengelola PJDIH sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) melakukan integrasi / link website dengan JDIH Provinsi Sumatera Selatan, JDIH Kemendagri dan JDIHN ke dalam website JDIH Pemerintah Kabupaten.
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 17
- (1) Tim Pengelola PJDIH sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) melakukan updating data produk hukum dan informasi hukum lainnya untuk disebarluaskan dan di unggah melalui website JDIH Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penyebarluasan informasi dan unggah sebagaimana dimaksud ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi pada
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 18
- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH Pemerintah Kabupaten.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 19
Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) melalui
- b Penyedian sarana dan prasarana JDIH Pemerintah Kabupaten;dan
- Pemberian bim bingan pengelolaan JDIH Pemerintah Kabupaten;
- C. Pertemuan dan koordinasi pengelolaan JDIH Pemerintah Kabupaten secara berkala.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 20
- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH Kabupaten dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- dunuksud Pasal dilakukan mclalui pengawasan pelaksanaan pengclolaan dokumenuasi hukumn Sistemn inlormasi hukum mnelalui JDIH Pemerintah Kabupaten
BAB VII - PENDANAAN
Pasal 21
Pendanaan pengelolaan JDIH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah danfatau lain-lain pendaputan yang sah dan tidak mengikat
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan. pada

Penetapan: Ditetapkan di Lahat tanggal 30 03 3017 pada

Penandatangan: BUPATI LAHAV H. SAIFUDIN ASWARI RIVAT

Penetapan: Diundangkan di Lahat tanggal 30 03 2017 pada

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2017 NOMOR 18