Unknown Unknown Nomor 5 Tahun 2008 tentang PENGALIHAN DESA MERANTI BARAT, DESA SIBIDE BARAT, DAN DESA SIBIDE DARI WILAYAH KECAMATAN PINTU POHAN MERANTI MENJADI WILAYAH KECAMATANSILAEN DAN DESA PURBA TUA DARI WILAYAH KECAMATAN HABINSARAN MENJADI WILAYAH KECAMATAN BORBOR KABUPATEN TOBA SAMOSIR DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TOBA SAMOSIR, - bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf 'a' diatas dan dengan memperhatikan kondisi geografis Desa Meranti Barat, Desa Sibide Barat dan Desa Sibide yang lebih dekat ke Ibukota Kecamatan Silaen, dan Desa Purba Tua yang lebih dekat ke Ibukota Kecamatan Borbor, maka dipandang perlu mengalihkan Desa Meranti Barat, Desa Sibide Barat dan Desa Sibide dari Wilayah Administrasi Kecamatan Pintu Pohan Meranti ke Wilayah Administrasi Kecamatan Silaen dan Desa Purbatua dari Wilayah Administrasi Kecamatan Habinsaran ke wilayah Administrasi Kecamatan Borbor; b. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Toba Samosir, serta memperhatikan aspirasi yang berkembang di tengah - tengah masyarakat dan dalam rangka untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dipandang perlu melakukan Penataan Desa; - bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; c. (berlaku 22 Mei 2008)
Pembukaan
Menimbang :
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2008 NOMOR 5 SERI E NOMOR 3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBASAMOSIR
NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG
PENGALIHAN DESA MERANTI BARAT, DESA SIBIDE BARAT, DAN DESA SIBIDE DARI WILAYAH KECAMATAN PINTU POHAN MERANTI MENJADI WILAYAH KECAMATANSILAEN DAN DESA PURBA TUA DARI WILAYAH KECAMATAN HABINSARAN MENJADI WILAYAH KECAMATAN BORBOR KABUPATEN TOBA SAMOSIR
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBA SAMOSIR,
a.
- bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf 'a' diatas dan dengan memperhatikan kondisi geografis Desa Meranti Barat, Desa Sibide Barat dan Desa Sibide yang lebih dekat ke Ibukota Kecamatan Silaen, dan Desa Purba Tua yang lebih dekat ke Ibukota Kecamatan Borbor, maka dipandang perlu mengalihkan Desa Meranti Barat, Desa Sibide Barat dan Desa Sibide dari Wilayah Administrasi Kecamatan Pintu Pohan Meranti ke Wilayah Administrasi Kecamatan Silaen dan Desa Purbatua dari Wilayah Administrasi Kecamatan Habinsaran ke wilayah Administrasi Kecamatan Borbor; b.
bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Toba Samosir, serta memperhatikan aspirasi yang berkembang di tengah - tengah masyarakat dan dalam rangka untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dipandang perlu melakukan Penataan Desa;
- bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; c.
Mengingat
- Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794); : 1.
- Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Perubahan Kedua yaitu dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 28; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815); 3.
- Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 2.
- Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4 .
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106); 5.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 6.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006 Nomor 15 Seri E Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR dan
BUPATI TOBA SAMOSIR
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGALIHAN DESA MERANTI BARAT, DESA SIBIDE BARAT, DAN DESA SIBIDE DARI WILAYAH KECAMATAN PINTU POHAN MERANTI MENJADI WILAYAH KECAMATAN SILAEN DAN DESA PURBATUA DARI WILAYAH KECAMATAN HABINSARAN MENJADI WILAYAH KECAMATAN BORBOR KABUPATEN TOBA SAMOSIR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
4. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir.
7. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas - batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Dengan Pengalihan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), maka Struktur Organisasi Pemerintahan Desa beserta Perangkatnya berada di bawah Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Silaen. '
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (2) Dengan Pengalihan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), maka Struktur Organisasi Pemerintahan Desa beserta Perangkatnya berada di bawah Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Borbor.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Dengan Pengalihan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), maka Struktur Organisasi Pemerintahan Desa beserta Perangkatnya berada di bawah Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Silaen. '
- (2) Dengan Pengalihan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), maka Struktur Organisasi Pemerintahan Desa beserta Perangkatnya berada di bawah Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Borbor.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Dengan pengalihan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), maka tugas, tanggungjawab, dan kewajiban Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak berubah.
- (2) Dengan pengalihan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), maka susunan perangkat Desa dan BPD tidak berubah.
- (3) Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Rumah Tangga Desa dan Urusan Pemerintahan di Desa serta melaksanakan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
Bagian Ketiga
Pcmbagian wilayah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Dengan dialihkannya Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa Sibide, Desa Sibide Barat dan Desa Meranti Barat ke Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan Silaen, maka teijadi penghapusan Desa Meranti Barat, Desa Sibide Barat, dan Desa Sibide dari Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan Pintu Pohan Meranti.
- (2) Dengan pengalihan wilayah administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), maka Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan Pintu Pohan Meranti meliputi :
- a. Desa Meranti Utara;
- b. Desa Meranti Timur;
- c. Desa Meranti Tengah;
- d. Desa Halado;
- e. Desa Pintu Pohan;
- f. Desa Pintu Pohan Dolok;
- g. Desa Ambar Halim.
- (3) Wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan Pintu Pohan Meranti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Dengan dialihkannya wilayah administrasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (l),maka teijadi pertambahan Desa Meranti Barat, Desa Sibide Barat dan Desa Sibide diwilayah administrasi pemerintahan Kecamatan Silaen.
- (5) Dengan Pengalihan wilayah administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), maka wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan Silaen meliputi:
- a. Desa Ombur ;
- b. Desa Dalihan Natolu;
- c. Desa SintaDame;
- d. Desa Hutagurgur I;
- e. Desa Lumban Dolok;
- f. Desa Parsambilan;
- g. Desa Sigodang Tua;
- h. Desa Sitorang;

- i. Desa Natolutali;
- k. Desa Hutagurgur II;
- j. Desa Hutanamora;
- l. Desa Pintu Batu;
- m. Desa Pardomuan;
- n. Desa Silaen;
- o. Desa Meranti Barat;
- p. Desa Sibide Barat;
- q. Desa Sibide.
- (6) Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan Silaen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat pada Lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## Pasal 8

- (1) Dengan dialihkannya Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa Purbatua ke wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan Borbor, maka teijadi penghapusan Desa Purbatua dari wilayah Administrasi Kecamatan Habinsaran.
- (2) Dengan pengalihan wilayah administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), maka Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan Habinsaran meliputi :
- a. Desa Lumban Rau Selatan ;
- b. Desa Lumban Rau Barat ;
- c. Desa Lumban Balik ;
- d. Desa Panamparan ;
- e. Desa Lumban Pinasa ;
- f. Desa Lumban Ruhap ;
- g. Desa Lumban Pea ;
- h. Desa Hitetano ;
- i. Kelurahan Parsoburan Tengah ;
- j. Desa Tomagodang ;
- k. Desa Lumban Gaol ;
- l. Desa Taon Marisi ;
- m. Desa Parsoburan Barat ;
- n. Desa Lobu Hole ' ;
- o. Desa Batunabolon ;
- p. Desa Pagarbatu ;
- q. Desa Sibuntuon ;
- (3) Wilayah administrasi Pemerintahan Kecamatan Habinsaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat pada Lampiran III, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Dengan dialihkannya wilayah administrasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), maka teijadi pertambahan Desa Purbatua di wilayah administrasi Pemerintahan Kecamatan Borbor.
- (5) Dengan pengalihan wilayah administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) , maka wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan Borbor meliputi :
- a. Desa Pangururan ;
- b. Desa Lintong ;
- c. Desa Pardomuan Nauli ;
- d. Desa Natumingka ;
- e. Desa Rianiate ;
- f. Desa Aek Unsim ;
- g. Desa Purbatua;
- (6) Wilayah administrasi Pemerintahan Kecamatan Borbor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat pada Lampiran IV, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## Pasal 9

Dengan pengalihan Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), maka Kecamatan Silaen memiliki luas wilayah 172,28 Km2 dengan jumlah penduduk sebanyak 12.031 jiwa , dan Kecamatan Pintu Pohan Meranti menjadi memiliki luas wilayah 277,27 Km2 dengan jumlah penduduk 6.536 jiwa.

## Pasal 10

Dengan pengalihan Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), maka Kecamatan Borbor memiliki luas wilayah 197,93 Km2 , dan Kecamatan Habinsaran menjadi memiliki luas wilayah 385,42 km2.

## Pasal 11

- (1) Dengan adanya pengalihan Desa dari Kecamatan Pintu Pohan Meranti ke wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan Silaen, maka Kecamatan Pintu Pohan Meranti memiliki batas - batas sebagai berikut :
- (2) Dengan adanya pertambahan wilayah ke Kecamatan Silaen, maka Kecamatan Silaen memiliki batas - batas sebagai berikut :

Sebelah Utara

Sebelah Timur

Sebelah Barat :

Sebelah Selatan

: Kabupaten Asahan

: Kabupaten Labuhan Batu

Kecamatan Silaen

: Kecamatan Habinsaran

Sebelah Utara

Sebelah Timur :

Sebelah Barat

Sebelah Selatan

: Kecamatan Siantar Narumonda

Kecamatan Pintu Pohan Meranti

: Kecamaran Sigumpar

: Kecamatan Laguboti

## Pasal 12

- (1) Dengan adanya Pengalihan Desa dari Kecamatan Habinsaran ke wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan Borbor, maka Kecamatan Habinsaran memiliki batas - batas sebagai berikut :

Sebelah Utara

Sebelah Timur

Sebelah Barat

Sebelah Selatan :

: Kecamatan Habinsaran

: Kabupaten Tapanuli Utara

: Kecamatan Laguboti dan Kecamatan Silaen

Kecamatan Habinsaran

## Pasal 13

Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa Meranti Barat, Desa Sibide Barat, Desa Sibide, maka Camat Pintu Pohan Meranti sesuai dengan wewenangnya menginventarisasi tanah, bangunan, barang bergerak dan tidak bergerak lainnya yang berada di Wilayah Desa Meranti Barat, Desa Sibide Barat dan Desa Sibide dan perlengkapan kantor, arsip, dokumen, yang sifatnya dimiliki dan dikuasai oleh Desa, dialihkan dan diserahkan kepada Camat Silaen.

## Pasal 14

Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa Purbatua, maka Camat Habinsaran sesuai dengan wewenangnya menginventarisasi tanah, bangunan, barang yang bergerak dan tidak bergerak lainnya yang berada di wilayah Desa Purbatua dan perlengkapan kantor, arsip, dokumen yang sifatnya dimiliki dan dikuasai oleh Desa, dialihkan dan diserahkan kepada Camat Borbor.

## BAB V

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 15

Pengalihan Desa Meranti Barat, Desa Sibide Barat, Desa Sibide sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Desa Purbatua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan selambat - lambatnya 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 16

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlakulagi.

## Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten TobaSamosir.

Ditetapkan di Balige pada tanggal 22 Mei 2008

## BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/dto

MONANG SITORUS


Diundangkan di Balige

U \ OKtoSw

2008

pada

RAH KABUPATEN

[ BU

AERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR 008 NOMOR SERI E NOMOR 2 Tj 4

SETDARI

V

r

## LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR

^

TAHUN 2008

TANGGAL: l ^ j

Ovz + pkoi 2008

TENTANG : PENGALIHAN DESA MERANTI BARAT, DESA SIBIDE BARAT DAN DESA SIBIDE DARI WILAYAH KECAMATAN PINTU POHAN MERANTI MENJADI WILAYAH KECAMATAN SILAEN DAN DESA PURBA TUA DARI WILAYAH KECAMATAN HABINSARAN MENJADI WILAYAH KECAMATAN BORBOR KABUPATEN TOBA SAMOSIR.


BUPATI TOBA SAMOSIR

C ^ p/dto

MONANG SITORUS

\

% r

## LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR

:

A TAHUN 2008

TANGGAL:

l A 0&lt;to&amp;eK 2008

TENTANG : PENGALIHAN DESA MERANTI BARAT, DESA SIBIDE BARAT DAN DESA SIBIDE DARI WILAYAH KECAMATAN PINTU POHAN MERANTI MENJADI WILAYAH KECAMATAN SILAEN DAN KECAMATAN BORBOR KABUPATEN TOBA SAMOSIR DESA PURBA TUA DARI WILAYAH


BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/dto

MONANG SITORUS

•

*

«


PETA KECAMATAN HABINSARAN

&lt;.

i

I

f

• «


y