PERATURAN BUPATI MA Nomor 10 Tahun 2015 tentang TATA CARA PENGADAJU{ BARA}IG/JASA DI DESA KABUPATEN I{ALMAHERA BARAT TAHUN 2015 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Bd}PATl EIAI,MAHERA BARAT
PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOiVIOR 10 TAI{UN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGADAJU{ BARA}IG/JASA DI DESA KABUPATEN I{ALMAHERA BARAT TAHUN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI }IALMAHERA BARAT,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1OS Peraturan Pemerintatr Nomor 43 Tahun 2Al4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tatrun 2Ol4 tentang Desa dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala l*mbaga Keb{iakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tatrun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, maka perlu menetapkan Peratrrran Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Halmahera Barat tatrun 2015 ;
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daeratr-daeratr Swatarrtra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku meqiadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2OOO tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembenhrkan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaterr Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telatr Diubatr Dengan Undangundang Nomor 6 Tahun 2OOO;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Halmatrera Utara, Kabupaten Halrnatrera Selatal, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan KotaTidore Kepulauon di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tatrun 2OO4 tentang Pemerintalran Daerah (I-ernbaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OO4 Nomor L25, Tambatral Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telatr diubatr beberapa kali, teraktrir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahrrn 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tatrun 2OO4 tentang Pemerintatran Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan l,embaran Negara Republik lndonesia Nomor a84a\
5. Undang-Undang Nomor 12 Tatrun 20ll tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tatrun 2OL4 tentang Desa (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5a95);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OOS tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasatl Penyelenggaraan Pemerintah Daeratr (Lembaran Negara Republik Lrdonesia Tatrun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Ledonesia Nomor a593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaarr undang-undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa;
9. Perattrran Pemerintah Nomor 6O Tahun 2Al4 tentang Dana Desa yarrg bersumber dari Anggaran Pendapatan darr Belanja Negara;
- 1O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 311 Tahun 2OL4 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor I Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daeratr;
12. Perattrran Kepala Lembaga Kebiiakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
Memperhatikan Register Biro Hukum dan Hak Azasi Marrusia Sekretariat Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tatrun 2OLS tentang Tata Cara Pengadaan BaranglJasa di Desa Kabupaten Halmatrera Barat tatrun 2015.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
' ,IBfitHH* BARAT TAHUN 2075. KABUPATEN HALMAHERA
Pasal 1
Dalam peraturan Ehrpati ini yang dimaksud dengan:
- l. Kabupaten adalatr Kabupaten Halmahera Barat-
2. Pemerintatr Kabupaten adalatr Pemerintah Kabupaten Hnlrrratrera Barafl
3. Bupati adalah Bupati HelnaheraBarat-
4. Sekretariat Daeratr yang selanjutrrya disebut Setda adalatt Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat-
5. Satuan Keria Perangkat Daerah yffig selanjutrya disingkat SKPD adalatr Satuan Kerja Perangftat Daeratr di lingfurngart Pemerintah l(abupaten.
6. Unit Layalan Pengadaan yang selarrjutnya disebut ULP adalatt ULP Kabupaten Halrnatrera Barat yang berfirngsi melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintatr.
7. Desa adalah desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
8. Pemenntah Desa addah kepda desa dibanbt perangkat desa yang ada di wiyalah Kabupaten Halmahera Barat.
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tatrunan pemerintatran desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintatr Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/j asa.
11. penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorarlgan y ffLg menyediakan barang /j asa.
12. Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan.
13. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya dising!&lt;at TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintatr Desa dan unsur l-embaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa.
MAKSUD, TUJUAN DAN RUAI.IG LINGKUP
Pasa72
Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk tne:rrrberikan pedoman bagi Pemerjrrtah Desa daiam melaksanakan pengadaan BaranglJasa yang dibiayai dengan dana APB Desa.
T\rjuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah agatr Pengadaan Barang/Jasa dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik- dan sesuai dengan prinsip-prinsip Pengadaan Barang/ Jasa.
- (1) Ruang Lingkup pengaturan tata cara pelaksanaan Pengadaan BaranglJasa dalam Peraturan Bupati ini adalah Pengadaan BaranglJasa yang pembiayaannya bersumber dari APB Desa.
2. (21 Pengaturan tata cara pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagait',ana dimaksud pada ayat (1) meiiputi :
- a. Pengadaan Barang/Jasa melahri Swakelola;
- b. Pengadaan Barxtg/Jasa melalui Penyedia Barang/ Jasa; dan
- c. Pengawasan, pembayararl, pelaporan dan serah terima'
PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA
pengad,aan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/ Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaratrl yang telatr ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
3. Transparan, berarh. m'engenai Penga^daan Barang diketahui ".cara luas oleh m Jasa Yang bermirla!. c. bersifat jelas dan dapat
4. Pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan Barang/Jasa hams ai3aditan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya; d.
5. Gotong-royong, berarti penyediaan tenaga keda secara cumacuma -oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan e.
6. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentual yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertan ggungiawabkan. f.
para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Baratg'/Jasa haruJ mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, *"n""-g"t kebocoran, dan pemborosan keualgan desa, serta patuh terhadap ketenflran Peratrrran Perundang-undangan'
BAE} IV
MEKANISME PENGADAAN BARANG/ JASA
Bagian Kesatu
Umum
- (1) pengadaan Barang/Jasa pada prinsipnya dilakukan secara Swakelola dengan memaksimdkan Penggunaan akan secara masYarakat lo.j", dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi setempat, untuk memperluas kesempatan pemberdayaan masyarakat setempat.
2. Barang/Jasa yang dianggaP mamPu. (21 (1) yang tidak dapat dilaksanakan secara Swakelole, baik sebagian keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyedia pada ayat
Pasal I
Untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibentuk TPK.
Bagian Kedua
Pembentukan TPK
- (l) TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setiap tahun anggaran.
- (2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. TPK pengadaan barang/jasa melalui Swakelola; darr
- b. TPK pengadaan barang/jasa melalui Penyedia Barang/Jasa.
- (3) TPK pengadaan barang/jasa melalui Swakelola dan TPK pengadaan barang#asa melalui Penyedia Barang/Jasa sebagairnala dimaksud pada ayat (21antara lain meliputi :
- a. TPK kegiatan yang direncanakan dilaksanakare dan diawasi di lingkungan pemerintah desa;
- b. TPK kegiatan yang direncanakan dilaksanakan dan diawasi di lin\_Skrruga:r dul-&lt;uh ;
- c. TPK kegiatan pengadaan barang/jasa melalui Penyedia Banng/Jasa.
Diperlukan perincian ttrgas masing-masing TPK.
- (4I Susunan [gan8Sotaan masing:masing TPK 5s$aBirrrana dimaksud pada ayat (3) berjumlah gasal beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (trtjuh) orang, antara lain meliputi :
- a. Ketrra;
- b. Sekretaris; daat
- c. Anggota.
- (5) Jumlatr anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c disesuaikan dengan nilai atau kompleksitas pekerjaan.
Pasal IO
T\rgas pokok dan kewenangan TPK meliputi :
- a. merencanakan, mengerjakan dan mengawasi Pengadaan Barang/ Jasa yan g dilaksanakan mdalui Swakelola;
- b. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp.5O.0O0.0O0,OO (lima puluh juta rupiah);
- c. meminta penawaran secara terhrlis dari Penyedia Barang/Jasa untuk Pengadaan Barangl Jasa dengan nilai Rp.5O.0OO.OOO,OO (liriia puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.2OO.OOO.00O,O0 (dua ratus juta rupiah);
- d. mengundang dan rnetninta 2 {dua) pen.awara:: secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia Barang/Jasa untuk Pengadaan BaranglJasa dengan nilai diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah)
- e. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- f. mela)ntkan negosiasi ltawar-tnenawafl dengan Penyedia Barang/Jasa;
7. c, b. menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan Penyedia BaranglJasa kepada Kepala Desa;
- h. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Kepala Desa;
9. membuat laporan mengenai proses Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa. 1
Masa bakti TPK selama 1 (satu) tatrun anggaran terhitung mulai tanggaT ditetapkan sampat dengan a1*air tahrun anggaranbe4alan.
Bagian Ketiga
Pengadaan Barang/ J asa Melalui Swakelola
- (1) TpK melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa melalui Swakelola meliputi kegiatan Persiapan, Pelaksallaall, Pengawasan, Penyerahan, Pelaporan, dan Pertanggung-jawaban hasil pekerjaan.
- (2) Khusus untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekeqaan konstruksiyaog membutuhkan tenaga ahli dan/ atau peratatan berat, tidak dapat dilaksanakan cara Swakelola.
Rencana Pelaksalaan Pengadaan Baratg/Jasa melalui Swakelola meliputi:
- a. Jadwal pelaksanaan Pekerjaan;
- h. Rencal}a penggunaan tenaga kerja, kebutuhan hahan dan peralatan;
- c. Gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi);
- d. Spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan
5. e- pslkiraan bi,aya (Rencana Anggaran Bi.aya/RAB)
pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan Swakelola ditakukan erdasarkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa melalui swakelola.
- b. i(ebutuhan barang/jasa termasuk didalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu oleh TPK.
- U. Ktrusus untuk pekedaan konstruksi :
1. ditunjuk satu orang penanggung jawab teloris pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap 6ampu atau mengetatrui teloris kegiatan/pekerjaan;
2. dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari Dinas Teknis terkait; dan/atau
3. dapat dibantu oleh pekerja (tenaga tukang dan/atau zaaandorl.
7. Tata cara kegiatan mengacu Penyedia Barang/Jasa. d. Pengadaan BaranglJasa dalam rangka mendukung Swakelola sebagaimana dimaksud huruf b, ketentuan Pengadaan Barang/ Jasa melalui pada pada
Bagran KeemPat
Pengadaan B aran g/ Jasa Melalui Penyedia Baran g/ Jasa
- pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa dimaksudkan untuk rnernenuhi kebutuhan barang/ jasa da)arn rangka mendukung pelakszrna€rn Swakelola maupun memenuhi kebutuhan barangljasa secara langsung di desa' (1)
- (2t Barang/ Jasa yang dianggap mampu dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi persyaratan memiliki tempat /lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya.
- Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaarr konstruksi, Inarnpu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan Pekerj aan. (3)
TPK men5rusun rencana pelaksanaal pengadaan melalui penyedia barang/jasa meliPl-ti :
- a. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- (1) Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan np.5o.Ooo.ooo,oo (lima puluh juta rupiah) adalah sebagai berikut:
- a. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
- b. Pembelian sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan tanpa permintaan penawaran terhrlis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari Penyedia Barang/ Jasa-
- c. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia BaranglJasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
- d. Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.
6. (21 Pengadaarr Barangf Jasa dengan nilai di atas np.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiatr) sampai dengan np.zoo.oo0.000,0o (dua ratus juta rupiah) adalah sebagai berikut:
- a. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
8. dan satuan). Pembelian sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran secara tertulis dari Penyedia Barangl Jasa dengan dilampiri daftar barangljasa pada
- c. Peny yang ruarr tertulis daftar barangljasa (rincian barangljasa atau
- d. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) d.engan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
- e. Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.
12. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp' 2OO:OOO.OOO,00 (dua ratus juta rupiah) adalah sebagai berikut : (3)
13. spesifikasi telcris barang/j asa. a. TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia BaranglJasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barangljasa (rincian barangljasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan
- b. Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barangljasa (rincian barangljasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga.
- c. TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedul Penyedia Barang/Jasa yang memasukan penawaran.
- d. Apabila sPesifrkasi teloris barang/jasa Yang ditawarkan :
1. dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka diianjutkan dengan proses negosiasi (tawar-rnenawar) secara bersamaan.
2. dipenuhi oleh salah satu Penyedia Barang/Jasa, maka TfX tetap melanjutkan dengan proses negosiasi (tawarmenawar) kepada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut.
3. tidak dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan.
- e. Apabila spesifrkasi telcris sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 3, maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada hurufa.
21. Negosiasi (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1 dan angka 2 untuk memperoleh harga yang lebih murah. f.
22. o b. Hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian antara Ketua tpf dan Penyedia Barang/Jasa yang berisi sekurang-kurangnya :
1. tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian;
2. para pihak;
3. ruang lingkuP Pekerjaan;
4. nilai pekerjaan;
5. hak dan kewajiban Para Pihak;
6. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
7. ketentuan keadaan kahar; dan
8. sanksi.
- (1) Apabila diperlukan, TPK dapat memerintahkan secala tertulis liepada penyedia 3arang/Jasa untuk melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan yang meliputi :
- a. menambah atau mengurangl volume pekerjaan;
- b. mengurzrngi jenis Pekerjaan;
- c. mengubah spesifikasi teloris; dan/atau
- d. melaksanakan pekerjaan tambah.
6. untuk perubahan ruang lingkup pekerjaan -sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) tturuf c dan huruf d, Penyedia Bar ang / Jasa menyarnpaikan penawaran tertulis kepada TPK. (21
7. TpK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah' (s)
8. Untuk nilai Pengadaan Barang/Jasa di atas Rp' 2OO.OOO.OOO,0O (dua ratus juta rupiah), dilakukan adendum surat perjanjian y€!r[g memuat perubahan ruang lingkup dan total nitai pekerjaan yang disepakati. (4)
PEMBAYARAN DAN SERAH TERIMA
Pembayaral atas pelaksanaan Pengadaan Baralg/Jasa secara Swakeiola dan/atau melalui Penyedia Banng/Jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bulrti yang Iengftap; dan
- b. Bukti sebagafurrana dimaksud pada huruf a, harus mendapat pengesalran oleh selrretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud.
Setelatr pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa selesai 1OO% (seratus prosen), TPK meny*ah7&lt;an hasil Pengadaan Barang/Jasa i&lt;epada kepala Desa dengan Berita Acara Seratr Terima Hasil Pekeqaan.
PELAPORAI{ DAN PENGA\TIASAN
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUAI.IG LINGKUP
Pasal 3
T\rjuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah agatr Pengadaan Barang/Jasa dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik- dan sesuai dengan prinsip-prinsip Pengadaan Barang/ Jasa.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUAI.IG LINGKUP
Pasal 4
- (1) Ruang Lingkup pengaturan tata cara pelaksanaan Pengadaan BaranglJasa dalam Peraturan Bupati ini adalah Pengadaan BaranglJasa yang pembiayaannya bersumber dari APB Desa.
2. (21 Pengaturan tata cara pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagait',ana dimaksud pada ayat (1) meiiputi :
- a. Pengadaan Barang/Jasa melahri Swakelola;
- b. Pengadaan Barxtg/Jasa melalui Penyedia Barang/ Jasa; dan
- c. Pengawasan, pembayararl, pelaporan dan serah terima'
PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUAI.IG LINGKUP
Pasal 5
pengad,aan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/ Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaratrl yang telatr ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
3. Transparan, berarh. m'engenai Penga^daan Barang diketahui ".cara luas oleh m Jasa Yang bermirla!. c. bersifat jelas dan dapat
4. Pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan Barang/Jasa hams ai3aditan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya; d.
5. Gotong-royong, berarti penyediaan tenaga keda secara cumacuma -oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan e.
6. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentual yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertan ggungiawabkan. f.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUAI.IG LINGKUP
Pasal 6
para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Baratg'/Jasa haruJ mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, *"n""-g"t kebocoran, dan pemborosan keualgan desa, serta patuh terhadap ketenflran Peratrrran Perundang-undangan'
BAE} IV
MEKANISME PENGADAAN BARANG/ JASA
Bagian Kesatu
Umum
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUAI.IG LINGKUP
Pasal 7
- (1) pengadaan Barang/Jasa pada prinsipnya dilakukan secara Swakelola dengan memaksimdkan Penggunaan akan secara masYarakat lo.j", dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi setempat, untuk memperluas kesempatan pemberdayaan masyarakat setempat.
2. Barang/Jasa yang dianggaP mamPu. (21 (1) yang tidak dapat dilaksanakan secara Swakelole, baik sebagian keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyedia pada ayat
Pasal I
Untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibentuk TPK.
Bagian Kedua
Pembentukan TPK
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUAI.IG LINGKUP
Pasal 8
- (l) TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setiap tahun anggaran.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUAI.IG LINGKUP
Pasal 9
- (l) TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setiap tahun anggaran.
- (2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. TPK pengadaan barang/jasa melalui Swakelola; darr
- b. TPK pengadaan barang/jasa melalui Penyedia Barang/Jasa.
- (3) TPK pengadaan barang/jasa melalui Swakelola dan TPK pengadaan barang#asa melalui Penyedia Barang/Jasa sebagairnala dimaksud pada ayat (21antara lain meliputi :
- a. TPK kegiatan yang direncanakan dilaksanakare dan diawasi di lingkungan pemerintah desa;
- b. TPK kegiatan yang direncanakan dilaksanakan dan diawasi di lin\_Skrruga:r dul-&lt;uh ;
- c. TPK kegiatan pengadaan barang/jasa melalui Penyedia Banng/Jasa.
Diperlukan perincian ttrgas masing-masing TPK.
- (4I Susunan [gan8Sotaan masing:masing TPK 5s$aBirrrana dimaksud pada ayat (3) berjumlah gasal beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (trtjuh) orang, antara lain meliputi :
- a. Ketrra;
- b. Sekretaris; daat
- c. Anggota.
- (5) Jumlatr anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c disesuaikan dengan nilai atau kompleksitas pekerjaan.
Pasal IO
T\rgas pokok dan kewenangan TPK meliputi :
- a. merencanakan, mengerjakan dan mengawasi Pengadaan Barang/ Jasa yan g dilaksanakan mdalui Swakelola;
- b. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp.5O.0O0.0O0,OO (lima puluh juta rupiah);
- c. meminta penawaran secara terhrlis dari Penyedia Barang/Jasa untuk Pengadaan Barangl Jasa dengan nilai Rp.5O.0OO.OOO,OO (liriia puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.2OO.OOO.00O,O0 (dua ratus juta rupiah);
- d. mengundang dan rnetninta 2 {dua) pen.awara:: secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia Barang/Jasa untuk Pengadaan BaranglJasa dengan nilai diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah)
- e. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- f. mela)ntkan negosiasi ltawar-tnenawafl dengan Penyedia Barang/Jasa;
7. c, b. menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan Penyedia BaranglJasa kepada Kepala Desa;
- h. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Kepala Desa;
9. membuat laporan mengenai proses Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa. 1
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUAI.IG LINGKUP
Pasal 11
Masa bakti TPK selama 1 (satu) tatrun anggaran terhitung mulai tanggaT ditetapkan sampat dengan a1*air tahrun anggaranbe4alan.
Bagian Ketiga
Pengadaan Barang/ J asa Melalui Swakelola
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUAI.IG LINGKUP
Pasal 12
- (1) TpK melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa melalui Swakelola meliputi kegiatan Persiapan, Pelaksallaall, Pengawasan, Penyerahan, Pelaporan, dan Pertanggung-jawaban hasil pekerjaan.
- (2) Khusus untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekeqaan konstruksiyaog membutuhkan tenaga ahli dan/ atau peratatan berat, tidak dapat dilaksanakan cara Swakelola.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUAI.IG LINGKUP
Pasal 13
Rencana Pelaksalaan Pengadaan Baratg/Jasa melalui Swakelola meliputi:
- a. Jadwal pelaksanaan Pekerjaan;
- h. Rencal}a penggunaan tenaga kerja, kebutuhan hahan dan peralatan;
- c. Gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi);
- d. Spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan
5. e- pslkiraan bi,aya (Rencana Anggaran Bi.aya/RAB)
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUAI.IG LINGKUP
Pasal 14
pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan Swakelola ditakukan erdasarkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa melalui swakelola.
- b. i(ebutuhan barang/jasa termasuk didalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu oleh TPK.
- U. Ktrusus untuk pekedaan konstruksi :
1. ditunjuk satu orang penanggung jawab teloris pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap 6ampu atau mengetatrui teloris kegiatan/pekerjaan;
2. dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari Dinas Teknis terkait; dan/atau
3. dapat dibantu oleh pekerja (tenaga tukang dan/atau zaaandorl.
7. Tata cara kegiatan mengacu Penyedia Barang/Jasa. d. Pengadaan BaranglJasa dalam rangka mendukung Swakelola sebagaimana dimaksud huruf b, ketentuan Pengadaan Barang/ Jasa melalui pada pada
Bagran KeemPat
Pengadaan B aran g/ Jasa Melalui Penyedia Baran g/ Jasa
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUAI.IG LINGKUP
Pasal 15
- pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa dimaksudkan untuk rnernenuhi kebutuhan barang/ jasa da)arn rangka mendukung pelakszrna€rn Swakelola maupun memenuhi kebutuhan barangljasa secara langsung di desa' (1)
- (2t Barang/ Jasa yang dianggap mampu dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi persyaratan memiliki tempat /lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya.
- Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaarr konstruksi, Inarnpu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan Pekerj aan. (3)
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUAI.IG LINGKUP
Pasal 16
TPK men5rusun rencana pelaksanaal pengadaan melalui penyedia barang/jasa meliPl-ti :
- a. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUAI.IG LINGKUP
Pasal 17
- (1) Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan np.5o.Ooo.ooo,oo (lima puluh juta rupiah) adalah sebagai berikut:
- a. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
- b. Pembelian sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan tanpa permintaan penawaran terhrlis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari Penyedia Barang/ Jasa-
- c. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia BaranglJasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
- d. Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.
6. (21 Pengadaarr Barangf Jasa dengan nilai di atas np.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiatr) sampai dengan np.zoo.oo0.000,0o (dua ratus juta rupiah) adalah sebagai berikut:
- a. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
8. dan satuan). Pembelian sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran secara tertulis dari Penyedia Barangl Jasa dengan dilampiri daftar barangljasa pada
- c. Peny yang ruarr tertulis daftar barangljasa (rincian barangljasa atau
- d. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) d.engan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
- e. Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.
12. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp' 2OO:OOO.OOO,00 (dua ratus juta rupiah) adalah sebagai berikut : (3)
13. spesifikasi telcris barang/j asa. a. TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia BaranglJasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barangljasa (rincian barangljasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan
- b. Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barangljasa (rincian barangljasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga.
- c. TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedul Penyedia Barang/Jasa yang memasukan penawaran.
- d. Apabila sPesifrkasi teloris barang/jasa Yang ditawarkan :
1. dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka diianjutkan dengan proses negosiasi (tawar-rnenawar) secara bersamaan.
2. dipenuhi oleh salah satu Penyedia Barang/Jasa, maka TfX tetap melanjutkan dengan proses negosiasi (tawarmenawar) kepada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut.
3. tidak dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan.
- e. Apabila spesifrkasi telcris sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 3, maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada hurufa.
21. Negosiasi (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1 dan angka 2 untuk memperoleh harga yang lebih murah. f.
22. o b. Hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian antara Ketua tpf dan Penyedia Barang/Jasa yang berisi sekurang-kurangnya :
1. tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian;
2. para pihak;
3. ruang lingkuP Pekerjaan;
4. nilai pekerjaan;
5. hak dan kewajiban Para Pihak;
6. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
7. ketentuan keadaan kahar; dan
8. sanksi.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUAI.IG LINGKUP
Pasal 18
- (1) Apabila diperlukan, TPK dapat memerintahkan secala tertulis liepada penyedia 3arang/Jasa untuk melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan yang meliputi :
- a. menambah atau mengurangl volume pekerjaan;
- b. mengurzrngi jenis Pekerjaan;
- c. mengubah spesifikasi teloris; dan/atau
- d. melaksanakan pekerjaan tambah.
6. untuk perubahan ruang lingkup pekerjaan -sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) tturuf c dan huruf d, Penyedia Bar ang / Jasa menyarnpaikan penawaran tertulis kepada TPK. (21
7. TpK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah' (s)
8. Untuk nilai Pengadaan Barang/Jasa di atas Rp' 2OO.OOO.OOO,0O (dua ratus juta rupiah), dilakukan adendum surat perjanjian y€!r[g memuat perubahan ruang lingkup dan total nitai pekerjaan yang disepakati. (4)
PEMBAYARAN DAN SERAH TERIMA
BAB V - PEMBAYARAN DAN SERAH TERIMA
Pasal 19
Pembayaral atas pelaksanaan Pengadaan Baralg/Jasa secara Swakeiola dan/atau melalui Penyedia Banng/Jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bulrti yang Iengftap; dan
- b. Bukti sebagafurrana dimaksud pada huruf a, harus mendapat pengesalran oleh selrretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud.
BAB V - PEMBAYARAN DAN SERAH TERIMA
Pasal 20
Setelatr pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa selesai 1OO% (seratus prosen), TPK meny*ah7&lt;an hasil Pengadaan Barang/Jasa i&lt;epada kepala Desa dengan Berita Acara Seratr Terima Hasil Pekeqaan.
PELAPORAI{ DAN PENGA\TIASAN
Kem4iuan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilaporkan oleh TPK kepada Kepala Desa-
BAB VI - PELAPORAI{ DAN PENGA\TIASAN
Pasal 22
- (1) Pelaksanaan Pengadaan BaranglJasa diawasi oleh Ehrpati dan masyarakat setemPat.
- (2) Pengawasan oleh Bupati sebagaimarra dimaksud pada ayat (1), didelegasikan kepada Camat.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23
- (1) Dalam rlasa transisi selama pemberlakuan Peraturan Bupati ini, Bupati berurenang melimpahkan kepada Kepala BPMD unttrk dapat membenttrk Tim Asistensi Desa.
- (2) Tim Asisterrsi Desa ssfoagaitnana rlimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Unit I^ayanan Pengadaan;
- b. Satuan Kerja Perang[at Daeratr; dan
- c. Unsur lain terkait di Pemerintah Kabupaten-
- (3) Tugas dan fungsi Tim Asistensi Desa sebagaimana rlimaksud pada ayat (1) meliPuti:
- a. Meningkatkan kapasitas SDM; dan
- b. Melakukan pendampingan Pengadaan Barang/Jasa'
- (4) Pengadaan Barang/Jasa yang telatr dilaksanakan sebelum berlakunya Peratrrran Bupati ini tetap sah-
- (5) Pengadaan Eiararrg/Jasa yang sedang dilaksanakan pada saat *..lai berlakgnya Peraturan Bupati ini dapat dilanjutkan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24
Beberapa contoh format Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana tercantum dalarn I^arrrpiran Peraturan Bupati ini.
tsAB \,'iii
KETENTUAN PENUTUP
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orarlg mengetahuinya, rnemerintahkan pengunda:rgan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
| Pejabat | Parat |
|--------------------------|---------|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass.Bid. Pem, Adm & Umum | |
| Kepala BPMD | F"/*us |
| Kabag.Hukum & Organisasi | |
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Haimahera Barat Pada tanggal le /u.et tns BUPATI HALMAHERA BARAT , NAMTO. H. ROBA

Penetapan: Diundangkan di Jailolo 2015 Pada tanggal 11 lAei SEI(RETARIS DAERAfI FTALMAHERA BARAT DR. IR. ABJ SOF-YAN, MT BERITA DAERAH UPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2015 NOMOR...IO I-AMPIRAN : PERATURAN BTIPATI TIALMAHERA BARAT NOM0R : 10 TAHt-rN 2015 TANGGAL : {9 y1114i eots ## DAI"TAR CONTIOH FORMAT PTNGADAAN BARANG/JASA | trt, | golffiE,tr FlB*ffifff | Jtffifts FORUAT | |--------|-------------------------------------------------------------------|-------------------| | 1 | Surat Permintaan Penawaran | Form PBJD.A | | 2 | Srrrat Petrav'r an ant Harga | Forrn PBJD.B | | 3 | Da-ftar Rincian Penawaran Harga Barang/Jasa | Forn PzuD.C | | 4 | Surat Undangan Klarifikasi dan Negosiasi | Form PBJD.D | | 5 | Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi | Form PE}.D.E | | 6 | Surat Persetuju ant Pertaw ar an | Fonn PBJD.F | | 7 | Surat Perjanjian Kerjasama | Form PzuD.G | | 8 | Strrat Penyerahan Hasil Pekeryaan | Form PzuD.H | | 9 | Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan | Form PBJD.I | | 10 | Berita Acara Pembayaran | Form PBTD.J | | 11 | Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan | Form PtsrD.K | | 72 | Lapor an Pelaksanaan Pekeq'aan | For:n PBJD.L | | 13 | Berita Acara Serah Terima Hasil Pekeg'aan | Form PB"ID.M | | 14 | Surat Pesanan | Form PB.JD.N | | 15 | Surat Kesanggupan Keq'a | Fonn PBJD.O | | t6 | Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Pesanan | Form PzuD.P | NAMTO H. ROBA

Penandatangan: BUPATI HALMAHERA BARAT , | Pejabat | Paraf / | |---------------------------|-----------|

Penandatangan: | Sekretaris Daerah | 7t | | Ass.Brd. Pern, Adm & Umum | IZ |

Penandatangan: | Kepala BPMD | fYr*'ts | | Kabag.Hukum & Organisasi | |