Unknown Unknown Nomor 9 Tahun 2016 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (berlaku 20 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang :
Pasal 311
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disertai
PENJELASAN
Pembukaan
dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang dijabarkan ke dalam KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 11 Agustus 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
13. 10 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. 11 . Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. 12 . Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. 13 . Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. 14 . Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. 15 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. 16 . Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. 17 . Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. 18 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. 19 . Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. 20 . Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. 21 . Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. 22 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
26. 23 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
27. 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
- 25 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 8);
- 26 . Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 1);
- 27 . Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016 Nomor 5);
- 28 . Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 4);
- 29 . Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 5);
Dengan Persetujuan Bersama
## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
dan
## BUPATI LAMPUNG BARAT
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.
##
PENJELASAN
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut: 1. Pendapatan Daerah ............. ..... Rp 1.032.760.555.587,00 2. Belanja Daerah .............. ..... Rp 1.076.325.351.587,00 Surplus/(Defisit) .............. .... Rp (43.564.796.000,00) 3. Pembiayaan Daerah: - a. Penerimaan ......... ..... Rp 45.064.796.000,00 b. Pengeluaran ....... ......... Rp 1.500.000.000,00 Pembiayaan Netto ....... Rp 43.564.796.000,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan ..... Rp -
PENJELASAN
Pasal 2
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : - a. Pendapatan Asli Daerah ............... Rp 42.263.215.425,00 - b. Dana perimbangan .......... ... Rp 770.968.974.160,00 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ...... Rp 219.528.366.002,00 - (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud - pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: a. Hasil Pajak daerah ...... ... Rp 7.032.594.970,00 b. Hasil Retribusi daerah ...... ... Rp 1.560.956.954,00 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ... Rp 3.600.962.895,00 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ..... Rp 30.068.700.606,00 - (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : - a. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak ..... Rp 26.041.534.000,00 - b. Dana Alokasi Umum ......... Rp 523.760.591.000,00 - c. Dana Alokasi Khusus ... Rp 221.166.849.160,00 - (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: a. Hibah ... ... Rp 53.077.689.000,00 - b. Dana darurat ..... ... Rp - - c. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi... Rp 62.821.856.002,00 - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus ...... Rp 103.628.821.000,00 - e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya ...... ... Rp -
PENJELASAN
Pasal 3
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : - a. Belanja Tidak Langsung ...... Rp 541.721.832.516,00 b. Belanja Langsung ...... Rp 534.603.519.071,00 - (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: - a. Belanja pegawai ..................... Rp 355.228.832.052,00 - b. Belanja bunga ...... Rp - - c. Belanja subsidi .......... ... Rp - - d. Belanja hibah .......... ... Rp 23.519.191.500,00 - e. Belanja bantuan sosial ........... Rp 100.000.000,00 - f. Belanja bagi hasil .......... ... Rp 859.355.200,00 - g. Belanja bantuan ... Rp 160.906.791.683,00 - h. Belanja tidak terduga .......... Rp 1.107.662.081,00 - (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: - a. Belanja pegawai ............ . Rp 46.470.356.610,00 - b. Belanja barang dan jasa ...... Rp 200.054.928.850,00 - c. Belanja Modal .......... ... - Rp 288.078.233.611,00
PENJELASAN
Pasal 4
- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Penerimaan .......... . - Rp 45.064.796.000,00 - b. Pengeluaran ....... . - Rp 1.500.000.000,00 - (2) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : - Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) - a. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran sebelumnya (siLPA) .......... Rp 45.064.796.000,00 - b. Pencairan dana cadangan .......... - Rp - - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan ... - Rp - - d. Penerimaan pinjaman daerah ........... - Rp - - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman ... - Rp - - f. Penerimaan piutang daerah ........... - Rp - - (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: - a. Pembentukan dana cadangan ............ Rp - - b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah ...... Rp 1.500.000.000,00 - c. Pembayaran pokok utang ......... Rp - - d. Pemberian pinjaman daerah ........... Rp -
PENJELASAN
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

Lampiran I

Ringkasan APBD;

Lampiran II

Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;

Lampiran III

Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran IV

Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan;

Lampiran V

Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

Lampiran VI

Daftar jumlah pegawai pergolongan dan perjabatan;

Lampiran VII

Daftar piutang daerah;

Lampiran VIII

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Lampiran IX

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

Lampiran X

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;

Lampiran XI

Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

Lampiran XII

Daftar dana cadangan daerah ; dan

Lampiran XIII

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat

Ditetapkan di Liwa Pada tanggal 20 Desember 2016

Diundangka di Liwa Pada tanggal 20 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Dto

NIRLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG NOMOR :