UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957 tentang PENETAPAN BAGIAN VII (KEMENTRIAN KEHAKIMAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN:
Pasal 1
Bagian VII (Kementerian Kehakiman) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti berikut:
BAGIAN VII KEMENTERIAN KEHAKIMAN
- 7.1
- Kementerian dan pengeluaran umum ... 27 531 900
- 7.2 Urusan Hukum ...
67 822 500
- 7.3 Jawatan Harta Peninggalan dan Balai-balai
Harta Peninggalan ...
3 620 300
- 7.4 Jawatan Kepenjaraan, Pendidikan Paksa dan
Reklasering ...
127 810 800
- 7.5 Pemilihan Umum ...
855 700
- 7.6 Jawatan Imigrasi ...
17 347 700
- 7.7 Jawatan Pendaftaran Tanah ...
9 461 400
- 7.8 Dewan Oktroi dan Kantor Milik Perindustrian
2 336 800
- 7.9 Pengeluaran tak tersangka ...
776 200
Jumlah ...
257 563 300
===========
(Dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).
7.1 KEMENTERIAN DAN DINAS UMUM.
- 7.1.1 Badan Pengawas Pertanggungan Jiwa.
- 7.1.1.1 Tunjangan perseroan pertanggungan jiwa.
- 7.1.2 CATATAN Sipil.
- 7.1.2.1 Penerimaan Catatan Sipil.
- 7.1.3 Ujian untuk memperoleh kekuasaan menjalankan jabatan notaris.
- 7.1.3.1 Penerimaan mengenai penempuhan ujian untuk memperoleh kekuasaan menjalankan jabatan notaris.
- 7.1.4 Penerimaan umum sepanjang tidak dibentangkan di tempat lain.
- 7.1.4.1 Upah pengesahan surat-surat di bawah tangan.
- 2 Pembayaran kembali persekot-persekot gaji dan pendapatan lain sepanjang tidak menjadi penghasilan Jawatan Kepenjaraan, Pendidikan Paksa dan Reklasering.
7.2 URUSAN HUKUM.
- 7.2.1 Penerimaan selanjutnya untuk Urusan Hukum sepanjang tidak disebut di pasal anggaran lain.
- 7.2.1.1 Denda dan perampasan.
- 2 Pembayaran kembali ongkos peradilan dalam perkara-perkara pidana.
- 3 Uang meja (leges) dan upah-upah yang diterima oleh paniterapanitera badan-badan pengadilan, dan juga oleh penerimapenerima pembayaran Kas-kas Negeri.
7.3 JAWATAN HARTA PENINGGALAN.
- 7.3.1 Balai-balai Harta Peninggalan.
- 7.3.1.1 Bagian untuk Negeri dari penghasilan Balai-balai Harta Peninggalan.
- 7.4 JAWATAN KEPENJARAAN, PENDIDIKAN PAKSA DAN REKLASERING.
- 7.4.1 Rumah-rumah penjara dan rumah-rumah tahanan.
- 7.4.1.1 Pengganti kerugian untuk pekerjaan orang-orang hukuman dan pekerjaan harian.
- 2 Penghasilan hasil-pekerjaan orang-orang hukuman.
- 3 Penghasilan pekerjaan dalam rumah-rumah pendidikan.
- 4 Pembayaran kembali persekot-persekot gaji dan penghasilan lain.
- 5 Penerimaan mengenai perusahaan karet di Nusakambangan.
- 6 Penerimaan lain-lain.
- 7 Penerimaan dan Pendidikan Paksa dan Reklasering.
7.5 JAWATAN PENDAFTARAN TANAH.
- 7.5.1 Jawatan Pendaftaran Tanah.
- 7.5.1.1 Penerimaan Pendaftaran Tanah.
7.6 DEWAN OKTROI DAN KANTOR MILIK PERINDUSTRIAN.
- 7.6.1 Dewan Oktroi dan Kantor Milik Perindustrian.
- 7.6.1.1 Penerimaan Dewan Oktroi dan Kantor Milik Perindustrian.
- 7.7 BERBAGAI-BAGAI PENERIMAAN.
- 7.7.1 Berbagai-bagai penerimaan.
- 7.7.1.1 Penjualan barang-barang untuk keperluan Negeri yang dapat dipakai sepanjang tidak menjadi penghasilan Jawatan Kepenjaraan, Pendidikan Paksa dan Reklasering.
- 2 Penjualan barang-barang yang tidak dapat dipakai dan barangbarang kelebihan sepanjang tidak menjadi penghasilan Jawatan Kepenjaraan, Pendidikan Paksa dan Reklasering.
- 3 Penerimaan lain-lain.
- 4 Penerimaan uang retribusi.
Diundangkan pada tanggal 13 Nopember 1957 Menteri Kehakiman ttd
G.A. MAENGKOM
LEMBARAN NEGARA NOMOR 115 TAHUN 1957
BAB II - (Penerimaan)
Pasal 2
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diudangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1954.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1957 Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO