PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUB.AN Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa maka dipandang perlu disusun Pedoman Pembangunan Desa dalam Peraturan Daerah; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu (berlaku 15 Juni 2015)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan k:ualitas kesejahteraan masyarakat Desa dilak:ukan melalui Pembangunan
- hidup dan kehidupan serta Desa;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa maka dipandang perlu disusun Pedoman Pembangunan Desa dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- Mengingat Undang-Undang Dasar Negara
1. Pasal 18 ayat (6) Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemeritah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 ·(Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
Dengan Peretujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN dan
BUPATITUBAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN
DAERAH
TENTANG
PEDOMAN
PEMBANGUNA?f DESA.
Pasal 3
- ( 1) Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
- a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut RKP Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Pasal 4
- (1) Dalam rangka perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi:
- a. penyusunan RPJM Desa; dan
- b. penyusunan RKP Desa.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 · (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
- (3) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
Bagian Kedua
Penyusunan RPJM Desa
Paragraf 1 Umum
Pasal 5
- ( 1) Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan Pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Bidang penyelenggaraan pemedntahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. pendataan Desa;
- c. penyusunan tata ruang Desa;
.,
- d. penyelenggaraan musyawarah Desa;
- e. pengelolaan informasi Desa;
- f. penyelenggaraan perencanaan Desa;
- g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
- h. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
- i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
- j. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa .
- (3) Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa antara lain:
- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Desa antara lain:
1. tambatan perahu;
2. jalan pemukiman;
3. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
5. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
6. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa. dan
- b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan antara lain:
1. air bersih berskala Desa;
2. sanitasi lingkungan;
3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. taman bacaan masyarakat;
2. pendidikan anak usia dini;
3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
1. pasar Desa;
2. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa);
3. penguatan permodalan BUM Desa;
4. pembibita.n tanaman pangan;
5. penggilingan padi;
6. !um.bung Desa;
7. pembukaan lahan pcrtanian;
8. pengelolaan usaha hutan Desa;
9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
5. 10.kapal penangkap ikan;
6. 11.gudang pendingin;
12. tempat pelelangan ikan;
13. tambak garam;
14. kandang ternak;
10. 15.instalasi biogas;
11. 16.mesin pakan ternak;
17. sarana dan prasarana. ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. penghijauan;
2. pembuatan terasering;
3. pemeliharaan hutan bakau;
4. perlindungan mata air;
5. pembersihan daerah aliran sungai;
6. perlindungan terumbu karang; dan
7. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
21. (4} Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:
- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. pembinaan kerukunan umat beragama;
- d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
- e. pembinaan lembaga adat;
- f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
- g. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
- (5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:
- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- b. pelatihan teknologi tepat guna;
- c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa, perangkat Desa, dan BPD;
- d. •peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
2. kelompok usaha ekonomi produktif;
3. kelompok perempuan,
4. kelompok tani,
5. kelompok masyarakat miskin,
6. kelompok nelayan,
7. kelompok pengrajin,
8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
9. kelompok pemuda;dan
10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.
Pasa16
- ( 1) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan Daerah.
- (3) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
- a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
- b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. pengkajian keadaan Desa;
- d. penyusunan rencana Pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
- e. penyusunan rancangan RPJM Desa;
- f. penyusunan rencana Pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan Pembangunan Desa; dan
- g. penetapan RPJM Desa.
Paragraf2
Pasal 7
- ( 1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Kepala Desa selaku pembina;
- b. Sekretaris Desa selaku ketua;
- c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan
- d. anggota yang berasal da.ri perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan keterwakilan perempuan.
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
,..
I
i
I
..
Pasa18
Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Daerah;
- b. pengkajian keadaan Desa;
- c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
- d. penyempumaan rancangan RPJM Desa.
Paragraf3
Pen:,elarasan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Pasal 9
Pasal 8
- ( 1) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a.
Pasal 9
- ( 1) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a.
- (2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa.
- (3) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/ atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Daerah.
- (4) lnformasi arah kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
- a. RPJMDaerah;
- b. rencana strategis SKPD;
- c. rencana umum tata ruang wilayah Daerah;
- d. rencana rinci tata ruang wilayahDaerah; dan
- e. rencana pembangunan kawasan perdesaan.
Pasal 10
- ( 1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan dengan cara mendata dan ·memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Daerah yang akan masuk ke Desa.
- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa.
- (4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Tuban. pada tanggal 16 Oktober 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN, ttd. BUDIWIYANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 SERI E NOMORS0 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN, PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 144-9/2015 ## Pasal 89 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Penetapan: Ditetapkan di Tuban pada tanggal 15 Juni 2015

Penandatangan: BUPATI TUBAN, ttd. H. FATHUL HUDA i i
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran hasil pengkajian keadaan Desa.

7

## Paragraf4

## PengkaJian Keadaan Desa

## Pasal 11

- ( 1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hurufb.
- (2) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa.
- (3) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut:
- a. penyelarasan data Desa;
- b. penggalian gagasan masyarakat; dan
- c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (4) Laporan hasil pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan Pembangunan Desa.

## Pasal 12

- ( 1) Penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
- (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
- a. pengambilan data dari dokumen data Desa;
- b. pembandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini.
- (2) Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Desa.
- (3) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam fonnat data Desa.
- (4) Format data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (5) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan Pembangunan Desa.

## Pasal 13

- ( 1) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang penday;agunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa.

i

- (2) Basil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.
- (3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

## Pasal 14

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi.
- (2) Pelibatan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawa.rah dusun dan/ atau musyawarah khusus unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
- a. tokoh adat;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh pendidikan;
- e. kelompok tani;
- f. kelompok nelayan;
- g. kelompok perajin;
- h. kelompok perempuan;
- i. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- j. kelompok masyarakat miskin;dan
- k. kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (4) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap rnusyawarah dusun dan/ atau musyawarah khusus unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## Pasal 15

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.
- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk inenggali gagasan masyarakat.

...

•

- (3) Tim penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.
- (4) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Desa.

## Pasat 16

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan Pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.
- (3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasii pengkajian keadaan Desa.

## Pasal 17

- ( 1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:
- a. data Desa yang sudah diselaraskan;
- b. data rencana program pembangunan Daerah yang akan masuk ke Desa;
- c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
- d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan Pembangunan Desa dari dusun dan/ atau kelompok masyarakat.

## Pasal 18

- ( 1) Tim penyusun RPJM Desa m.elaporkan kepada Kepala Desa hasil pengkajian keadaan Desa .
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada BPD setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyusunan rencana Pembangunan Desa melalui musyawarah Desa.

i

## Paragraf 5

## Penyuaunan Rencana Pembangu:nan Deaa melalui muayawarah Deaa Paaal19

- ( 1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana , dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa.

## PasaJ.20

- ( 1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, membahas dan menyepakati sebagai berikut:
- a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
- b. rumusan arah kebijakan Pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa; dan
- c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut:
- a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
- b. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
- c. sumber pembiayaan rencana kegiatan Pembangunan Desa; dan
- d. rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/ atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

## Paaal21

- ( 1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.

## Paragraf6

## Penyuaunan Ranoangan RPJM Deaa

## Paaal 22

- ( 1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

- .

- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.
- (3) Tim penyusun RPJM Desa membuat . berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa -yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Tim Penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa.

## Pasal23

- ( 1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa dalam hat Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.

## Paragraf7

## Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

## Pasal 24

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa yang diada.kan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diik-uti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. tokoh adat;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh pendidikan;
- e. perwakilan kelompok tani;
- f. perwakilan kelompok nelayan;
- g. perwakilan kelompok perajin;
- h. perwakilan kelompok perempuan;
- i. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan
- j. perwakilan kelompok masyarakat i:niskin.

i

- (4) Selain unsur masya.rakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan Pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

## Pasal25

- (1) Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.

## Penetapan dan Peru.bahan RPJM Desa

## Paragraf8 Pasal26

- ( 1) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan basil kesepakatan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- (3) Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

## Pasa127

- ( 1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/ atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/ e.ta.u Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalan1 musyawarah perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya &lt;iitetapkan dengan Peraturan Desa.

i

## Bagian Ketiga Penyusunan RKP Desa Paragrafl

Umum

## Pasa128

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- (3) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (4) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (5) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

## Pasal29

- (1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
3. a, penyusunan perencanaan Pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
- b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa
- d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- e. penyusunan rancangan RKP Desa;
- f. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan Pembangunan Desa;
- g. penetapan RKP Desa;
- h. perubahan RKP Desa; dan
- i. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

## Pangraf2

## Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa

## Pasal30

- ( 1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana Pembangunan Desa.

- (2) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

## Pasal31

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
- b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
- c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari warga masyarakat Desa dan/ atau SKPD.
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi pedoman Kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.

## Paragraf 3

## Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Pasal 32

- ( 1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari:
- a. Kepala Desa selaku Pembina;
- b. Sekretaris Desa selaku Ketua;
- c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Sekretaris; dan
- d. anggota yang terdiri dari unsur:
1. Perangkat Desa;
2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
3. kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan
4. masyarakat.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
- (5) Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (6) Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

i

## Pasal33

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
- b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
- d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

## Paragraf 4

## Pencermatan Pagu Program/Kegiatan Masuk ke Desa

## Indikatif Desa dan Penyelarasan Pasal 34

- ( 1) Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari Pemerintah Daerah tentang:
- a. pagu indikatif Desa; dan
- b. rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Kepala Desa dari Daerah
- (3) paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

## Pasal 35

- (1) Tim penyusun RKP Desa melakukan p~ncermatan pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 yang meliputi:
- a. rencana dana Desa yang bersumber dari APBN;
- b. rencana alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Da.erah;
- c. rencana. ba.gian da.li ha.sil Pajak Da.erah dan Retribusi Daerah; dan
- d. rencana. bantuan keuangan dari Anggaran Penda.pa.tan dan Belanja. Da.erah Provinsi da.n Anggaran Penda.pa.tan Belanja. Da.erah.
- (2) Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelara.san rencana.
7. , program/kegia.tan yang ma.suk ke Desa. sebagaimana. dimaksud pada a.ya.t ( 1) yang meliputi:
- a. rencana. kerja. pemerintah Da.erah;
- b. rencana. program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
- c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD.
- (3) Hasil pencermatan seba.gaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam format pagu indikatif Desa..

i

- (4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa.
- (5) Berdasarkan hasil pencermatan dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tim penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam ra..11.cangan RKP Desa.

## Pasal36

- ( 1) Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).
- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ).
- (3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan APB Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

## Pencermatan Ulang RPJM Desa

## ParagrafS Pasal 37

- ( 1) Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

## Paragraf6

## Penyusunan Rancangan RKP Desa

## Pasal 38

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:

- a. hasil kesepakatan musyawarah Desa;
- b. pagu indikatif Desa;
- c. pendapatan asli Desa;
- d. rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
- e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD;
- f. hasil pencermatan u1ang dokumen RPJM Desa;

- g. hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan
- h. hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

## Pasal39

- ( 1) Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang› kurangnya meliputi:
- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. anggota pelaksana.
- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan perempuan.

## Pasal40

- ( 1) Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
- a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
- b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
- c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
- d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
- e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/ atau unsur masyarakat Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari:
- a. warga masyarakat Desa;
- b. SKPD yang membidangi pembangunan infrastruktur; dan/ atau c. tenaga pendamping profesional.
- (4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format rancangan RKP Desa.

i

## Pasal41

- (1) Ra.ncangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- (2) Rencana kegiatan dan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa.
- (3) Rencana kegiatan dan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi.

## Pasal 42

- ( 1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan Pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Tim penyusun RKP Desa menyusun. usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (4) Rancangan daftar usulan RKP Desa sel;&gt;agaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita aca.ra laporan tim penyusun rancangan RKPDesa.

## Pasal 43

- (1) Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh tim penyusun RKP Desa kepada Kepala Desa.

## Pasal 44

- ( 1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud ·pada ayat ( 1), Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah peirencanaan Pembangunan Desa.

## Paragraf7

## Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Pasa145

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (2) Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. tokoh adat;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh pendidikan;
- e. perwakilan kelompok tani;
- f. perwakilan kelompok nelayan;
- g. perwakilan kelompok perajin;
- h. perwakilan kelompok perempuan;
- i. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan
- j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan Pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

## Pasal 46

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
- a. pagu indikatif Desa;
- b. pendapatan asli Desa;
- c. swadaya masyarakat Desa.;
- d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
- e. bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi, dan/ atau Pemerintah Daerah.
- (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
- a. peningkatan'kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;

..

- c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- f. pendayagunaan sumber daya alam;
- g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
- h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
- i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

## Pasal47

- ( 1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal · 46, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa.
- (4) Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa.

## Paragraf8 Perubahan RKP Desa PasaJ.48

- ( 1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/ atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/ atau Pemerintah Daerah .
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
- b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;

- c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB;dan
- d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubah.an RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/ atau Pemerintah Daerah;
- b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya pcrubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
- c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
- d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

## Pasal49

- ( 1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/ atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

## Paragraf9

## PengaJuan Daftar Usulan RKP Desa Pasa150

- (1) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan dan Daerah.

- (4) Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Pemerinta.h Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima pemerintah desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

## BAB Ill

## PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA Bagian Kesatu

Umum

## Pasal 51

- ( 1) Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan Pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh Perangkat Desa dan/ atau unsur masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
- a. Pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan
- b. pembangunan sektoral dan Daerah yang masuk ke Desa.
- (3) Pelaksanaan Pembangunan Desa yang berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakelola Desa, kerjasama antar Desa dan/ atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
- (4) Kepala Desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APB Desa.

## Pasal 52

- (1) Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program Daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana. dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/ atau program· daerah diintegrasikan ke dalam Pembangunan Desa, program sektor dan/ atau program Daerah di Desa dicatat dalam APB Desa.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program Daerah didelegasikan kepada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus.

- (4) Pelaksanaan program sektor dan/atau program Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD.
- (5) Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/ atau program Daerah, Kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud.
- (6) Kepala Desa menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati melalui Camat.

## Pasal 53

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau program Daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- (2) Pelaksanaan program sektor dan/atau program Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh Perangkat Desa dan/ atau unsur masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BagianKedua Tahapan Persiapan Paragraf 1 Umum Pasal 54

## Tahapan persiapan meliputi:

- a. penetapan pelaksana kegiatan;
- b. penyusunan rencana kerja;
- c. sosialisasi kegiatan;
- d. pembekalan pelaksana kegiatan;
- e. penyiapan dokumen administrasi;
- f. pengadaan tenaga kerja; dan
- g. pengadaan bahan/material.

## Penetapan Pelaksana Kegiatan

## Paragraf2 Pasa.155

- ( 1) Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercanturn dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.
- (2) Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (3) Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa, dan/atau dikenai sanksi pidana Kepala Desa dapat mengubah pelaksana kegiatan.

## Pasal56

Pelaksana kegiatan bertugas membantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.

## Penyusunan Rencana Kerja

## Paragraf3 Pasal57

- ( 1) Pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama Kepala Desa.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain:
- a. uraian kegiatan;
- b. biaya;
- c. waktu pelaksanaan;
- d. lokasi;
- e. kelompok sasaran;
- f. tenaga kerja; dan
- g. daftar pelaksana kegiatan.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

## Paragrar 4 Sosialisasi Kegiatan Pasa158

- ( 1) Kepala Desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain melalui:
- a. musyawarah pelaksanaan kegiatan De.sa;
- b. musyawarah dusun;
- c. musyawarah kelompok;
- d. sistem informasi Desa berbasis website;
- e. papan informasi Desa; dan
- f. media lain sesuai kondisi Desa.

## Paragraf 5 Pembekalan Pelaksana Kegiatan Pasal59

- ( 1) Kepala Desa mengoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di Desa.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).
- (3) Pelaksanaan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembimbingan teknis.
- (4) Peserta pembimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi:
- a. Kepala Desa;
- b. Perangkat Desa;
- c. BPD;
- d. pelaksana kegiatan;
- e. panitia pengadaan barang dan jasa;
- f. J&lt;ader pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- g. lembaga pemberdayaan masyarakat.

## Pasal60

- (1) Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, antara lain:
- a. pengelolaan keuangan Desa;
- b. penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
- c. Pembangunan Desa.
- (2) Kegiatan pembekalan pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain teknis administrasi pengelolaan keuangan dan teknis penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Kegiatan pembekalan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, anta.ra lain teknis administrasi kesekretariatan, pendataan, penetapan dan penegasan batas Desa.
- (4) Kegiatan pembekalan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c seperti pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya lokal, mekanisme pengadaan barang dan jasa, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan informasi Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Paragraf6 Penyiapan Dokumen Adminlstrasi Pasal61

- (1) Pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan penyiapan dokumen berkoordinasi dengan Kepala Desa.
- (3) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
- a. dokumen RKP Desa beserta lampiran;
- b. dokumen APB Desa;
- c. dokumen administrasi keuangan;
- d. dokumentasi foto/gambar sebelum kegiatan pembangunan dilakukan;
- e. daftar masyarakat penerima manfaat;
- f. pemyataan kesanggupan pelaksana kegiatan menyelesaikan pekerjaan;
- g. penyiapan dokumen peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat kepada Desa atas lahan/