PERATURAN BUPATI JEMBER Nomor 54 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN JEMBER (berlaku 2 Januari 2017)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 54 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN JEMBER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBER,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu mengatur dan menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan
Peternakan Kabupaten Jember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
2. : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhr dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
SALINAN
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN JEMBER.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Bupati adalah Bupati Jember.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
4. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan yang selanjutnya disebut dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember.
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember.
8. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember.
9. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember.
11. Kepala UPT adalah Kepala UPT di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Jember.
BAB II - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2
Pasal 2
- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pertanian dan urusan pemerintahan di bidang pangan.
- (2) Dinas dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pertanian dan urusan pemerintahan di bidang pangan.
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan dan Peternakan;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan dan Peternakan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Peternakan dan Ketahanan Pangan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Peternakan dan Ketahanan Pangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2
Pasal 3
- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan.
- c. Bidang Peternakan membawahi :
1. Seksi Pembibitan Ternak ;
2. Seksi Budidaya Pakan dan Pengembangan Ternak ; dan
3. Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Investasi.
- d. Bidang Kesehatan Hewan membawahi :
1. Seksi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan ;
2. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; dan
3. Seksi Kesehatan Masyarakat, Veteriner dan Standarisasi Mutu;
- e. Bidang Ketahanan Pangan, membawahi :
1. Seksi Ketersediaan Pangan dan Distribusi Pangan ; dan
2. Seksi Pemanfaatan Pangan.
- f. UPT ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat Pasal 4
Pasal 4
- (1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat, mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan pembinaan organisasi tatalaksana;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, rumah tangga dinas, perlengkapan surat menyurat dan kearsipan;
- c. pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan Peternakan dan Kedaulatan Pangan; dan
- d. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas .
Paragraf 1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat Pasal 4
Pasal 5
- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan ketatausahaan penerimaan dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dinas;
- b. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- c. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
- d. mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan tata usaha kepegawaian lainnya;
- e. menyusun rencana program kegiatan anggaran dan laporan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan Dinas;
- b. pelaksanaan tata naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga dan protokol;
- c. pengurusan perbaikan kantor bangunan lain milik Dinas;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan;
- e. pengurusan kendaraan dan alat angkutan lain milik Dinas:
- f. pelaksanaan persiapan upacara, pertemuan dan rapat dinas serta persiapan penerimaan dan pengaturan tamu;
- g. persiapan seluruh rencana keputuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian;
- h. pelaksanaan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai;
- i. penyusunan dan pelaksanaan pengelolahan barang perlengkapan dan perbekalan;
- j. pengadaan, pembinaan, penggunaan, penggudangan serta memelihara barang perlengkapan dan perbekalan;
- k. penyiapan bahan untuk penyusunan alokasi serta melakukan distribusi barang peralatan dan perbekalan;
- l. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan rencana program kegiatan pembangunan kelautan dan Peternakan dan Kedaulatan Pangan;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan pembangunan kelautan dan Peternakan dan Kedaulatan Pangan; dan
- n. penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat Pasal 4
Pasal 6
- (1) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- b. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan ; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) Sub Bagian Keuangan Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi :
- a. penghimpunan dan pengolahan bahan untuk penyusunan anggaran;
- b. penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
- c. pengolahan tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
- d. perhitungan anggaran dan verifikasi;
- e. penatausahaan pembayaran gaji pegawai;
- f. pengurusan keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya biaya lain sebagai pengeluaran Dinas;
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan bidang keuangan; dan
- h. penyusunan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas
Bagian Kedua Bidang Peternakan
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat Pasal 4
Pasal 7
- (1) Bidang Peternakan mempunyai tugas :
- a. membina pembibitan ternak, budidaya dan pengembangan ternak ;
- b. melakukan pembinaan pengolahan dan pemasaran;
- c. melaksanakan penerapan kebijakan pakan ternak;
- d. megembangkan kawasan peternakan dengan penyebaran ternak ;
- e. menerbitkan izin usaha ternak/produk ternak; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Bidang Peternakan, mempunyai fungsi:
- a. pengelolaan Sumber Daya Genetik Ternak;
- b. pengelolaan pengawasan mutu dan peredaran bibit ternak dan pengawasan mutu pakan ternak;
- c. pengelolaan pengendalian penyediaan dan peredaran bibit ternak dan pakan ternak;
- d. pengelolaan wilayah/kawasan sumber bibit ternak;
- e. pengelolaan pengembangan lahan penggembalaan umum;
- f. pelaksanaan bimbingan dan pelatihan budidaya ternak, pengolahan pakan ternak, pengolahan produk ternak dan pemasaran hasil peternakan;
- g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan;
- h. penerbitan izin usaha bidang peternakan; dan
- i. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat Pasal 4
Pasal 8
- (1) Seksi Pembibitan Ternak mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pembibitan ternak serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pembibitan Ternak mempunyai fungsi :
- a. penyusunan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran kebutuhan semen dan mudigah ;
- b. pembinaan pengelolaan produksi ternak bibit ;
- c. pemantauan dan pengawasan mutu ternak bibit ;
- d. pelaksanaan bimbingan registrasi hasil insemenasi buatan;
- f. pembinaan, bimbingan, peredaran dan peningkatan mutu bibit ternak ;
- g. pelaksanaan pembinaan pelayanan insemenasi buatan dan mudigah ;
- h. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan identifikasi pembibitan ;
- i. pelaksanaan bimbingan pelestarian plasma dan Pelaksanaan seleksi ternak; dan
- j. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat Pasal 4
Pasal 9
- (1) Seksi Budidaya Pakan dan Pengembangan Ternak mempunyai tugas :
- a. meningkatkan manajemen peternakan dan pengembangan ternak ;
- b. melaksanakan urusan pakan dan teknologi peternakan ; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang .
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) Seksi Budidaya Pakan dan Pengembangan Ternak, mempunyai fungsi meliputi :
- a. pelaksanaan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan ;
- b. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak ;
- c. pelaksanaan bimbingan, identifikasi serta evaluasi lokasi penyebaran dan pengembangan ternak ;
- d. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak ;
- e. pelaksanaan administrasi pengelolaan ternak ;
- f. pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak ;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis budidaya ternak;
- h. pelaksanaan penerapan kebijakan pakan ternak ;
- i. pemantauan, pengawasan peredaran pakan ternak ;
- j. pembinaan dan bimbingan peningkatan mutu pakan ternak ;
- k. pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan ternak ;
- l. pengembangan lahan hijauan pakan ternak ;
- m. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi peternakan ;
- n. pengkajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna peternakan ;
- o. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan; dan
- p. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
Paragraf 3 Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Investasi
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat Pasal 4
Pasal 10
- (1) Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Investasi mempunyai tugas :
- a. melaksanakan kebijakan pembinaan pengolahan, pemasaran dan penerbitan izin usaha peternakan berwawasan agribisnis ; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Investasi mempunyai
4. fungsi meliputi :
- a. pendataan, penelitian penanganan dan pengolahan hasil peternakan;
- b. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan pengadaan sarana penanganan dan pengolahan serta pemasaran usaha rakyat hasil peternakan;
- c. pemberian pelayanan perijinan usaha peternakan ;
- d. pelaksanaan promosi dan penyebaran informasi potensi dalam pengembangan investasi atau penanaman modal usaha peternakan;
- e. pengembangan kemampuan sumberdaya manusia, baik itu petugas atau pelaku pembangunan lain dalam meningkatkan pelayanan dan pengelolahan sumberdaya peternakan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan bina usaha dan pengembangan Sumberdaya Manusia Peternakan; dan
- g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat Pasal 4
Pasal 11
- (1) Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang Kesehatan Hewan dan Ikan dan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Hewan, mempunyai fungsi:
- a. pengawasan, pengamatan dan epidemilogi penyakit hewan dan ikan serta membuat peta penyakit hewan;
- b. pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan,;
- c. pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan;
- d. pelaksanaann pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
- e. pelaksanaan pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan;
- f. pelaksanaan pengembangan teknologi kesehatan hewan;
- g. pemprosesan perijinan di bidang kesehatan hewan; dan
- h. penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pelaksanaan tugas.
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat Pasal 4
Pasal 12
- (1) Seksi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan mempunyai tugas melaksanakan pengamatan penyakit dan pengawasan dalam pendistribusian obat hewan serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang .
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan
3. mempunyai fungsi meliputi :
- a. pengamatan, penyidikan dan Inventarisasi epidemologi penyakit hewan ;
- b. pengevaluasian, menyajikan data epidemologi dan pemetaan penyakit hewan;
- c. pelaksanaan bimbingan, pelaporan dan pendataan penyakit individual menular mewabah;
- d. penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan;
- e. pelaksanaan bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium kesehatan hewan;
- f. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan unit pelayanan kesehatan hewan (puskeswan, praktek dokter hewan, klinik hewan);
- g. pemberian pelayanan medic/ paramedic veteriner di daerah;
- h. pelaporan pelayanan medik / paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/ non menular, penyakit individual, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi;
- i. pelaksanaan bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan;
- j. pengidentifikasian, inventarisasi pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, took, kios dan pengecer;
- k. pemberian izin usaha obat hewan dan penertiban perizinan bidang obat hewan ;
- l. pelaksanaan bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak; dan
- m. penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pelaksanaan tugas.
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat Pasal 4
Pasal 13
- (1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas tindakan mencegah dan memberantas penyakit hewan serta tugas lain dari Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai fungsi meliputi :
- a. pelaksanaan pencegahan penyakit hewan menular ;
- b. pelaksanaan bimbingan dan pemantauan penyakit zoonosis;
- c. pelaksanaan bimbingan dan pemberantasan penyakit hewan ;
- d. pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular;
- e. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular;
- f. pelaksanaan bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan;
- g. pelaksanaan penutupan dan pembukaan wilayah pada penyakit hewan menular yang mewabah di daerah;
- h. pelaksanaan sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/ masuk di daerah ; dan
- i. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat Pasal 4
Pasal 14
- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat, Veteriner dan Standarisasi Mutu mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang kesehatan hewan dan masyarakat veteriner serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kesehatan Masyarakat, Veteriner dan Standarisasi Mutu mempunyai fungsi meliputi :
- a. pelaksanaan pengawasan hygiene dan sanitasi usaha peternakan;
- b. pelaksanaan pelayanan Rumah Potong Hewan dan Rumah Potong Unggas;
- c. pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dan ikan dari residu obat hewan, chemikalia dan bahan toksik;
- d. pembinaan dan pengawasan praktek hygiene-sanitasi para produsen dan tempat penjajaan produk asal hewan;
- e. pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ ke daerah;
- f. pelaksanaan bimbingan penerapan dan standart teknis minimal RPH/ RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet;
- g. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif;
- h. pemberian surat keterangan asal hewan, produk hewan dan surat keterangan kesehatan bahan asal hewan;
- i. pemberian izin usaha RPH/ RPU; dan
- j. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat Pasal 4
Pasal 15
- (1) Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi meliputi :
- a. menyusun rencana program dan kegiatan di bidang Ketahanan Pangan ;
- b. melaksanakan program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan;
- c. pengkoordinasian, pengendalian, penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanakan program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan; dan
- d. penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pelaksanaan tugas.
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat Pasal 4
Pasal 16
- (1) Seksi Ketersediaan Pangan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) Seksi Ketersediaan Pangan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi meliputi :
- a. penyusunan rencana ketersediaan dan distribusi pangan sesuai dengan rencana Dinas ;
- b. pengkajian kebutuhan dan ketersediaan pangan;
- c. pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan, akses dan distribusi pangan ;
- d. pelaksanaaan survey dan mengidentifikasi standar kebutuhan pangan serta pola pengadaan dan cadangan pangan;
- e. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengadaan dan cadangan pangan;
- f. penyusunan sistem pemantauan dan pengamanan ketersediaan pangan, pengadaan pangan dan cadangan pangan;
- g. pengembangan terhadap upaya pengadaan dan cadangan pangan serta pemerataan pangan;
- h. penyusunan rencana pengembangan kewaspadaan pangan dan gizi;
- i. pelaksanaan survey dan mengidentifikasi serta menyusun peta lokasi wilayah rawan pangan dan gizi;
- j. pelaksanaan evaluasi dan menindaklanjuti kerawanan pangan dan gizi ;
- k. pengembangan kelembagaan kewaspadaan pangan dan gizi;
- l. pelaksanaan identifikasi, pemantauan dan koordinasi pengamanan terhadap distribusi pangan, kebijakan harga dasar gabah, serta harga bahan pangan yang layak bagi masyarakat;
- m. pengembangan sistem jaringan dan pola distribusi pangan;
- n. pemberian fasilitasi terhadap kelembagaan distribusi pangan;
- o. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan; dan
- p. penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pelaksanaan tugas.
Paragraf 2 Seksi Pemanfaatan Pangan
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat Pasal 4
Pasal 17
- (1) Seksi Pemanfaatan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan pangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) Seksi Pemanfaatan Pangan mempunyai fungsi meliputi :
- a. penyusunan rencana seksi pemanfaatan pangan;
- b. penyusunan, penetapan dan pengendalian standarisasi mutu konsumsi pangan dan gizi;
- c. pengidentifikasian potensi sumber daya dan produksi serta keragaman konsumsi pangan masyarakat;
- d. pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal;
- e. pembinaan pengembangan pemanfaatan pekarangan;
- f. pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan;
- g. pemberian fasilitasi dalam rangka mendorong terwujudnya peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam hal keamanan, mutu dan gizi pangan;
- h. pelaksanaan sosialisasi konsumsi pangan yang bermutu dan bergizi; dan
- i. Penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pelaksanaan tugas.
BAB IV - U P T Pasal 18
Pasal 18
- (1) UPT mempunyai tugas membantu pelaksanaan sebagian tugas Dinas.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) UPT dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (5) Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas dan fungsi UPT diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 19
Pasal 19
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
BAB V - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 19
Pasal 20
- (1) Dalam melaksanakan tugas dan funginya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing -masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing - masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing - masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah - langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing - masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing - masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing -masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB V - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 19
Pasal 21
Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 22

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang -undangan.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.

## BAB VIII ESELON JABATAN Pasal 23

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon II b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Eselon III a atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPT merupakan Jabatan Eselon IV a atau Jabatan Pengawas.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III b atau Jabatan Administrator.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT merupakan Jabatan Eselon IV b atau Jabatan Pengawas.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jember Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember pada tanggal 1 Desember 2016

BUPATI JEMBER, ttd

F A I D A

Diundangkan di Jember pada tanggal 1 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS KABUPATEN,

Drs. BAMBANG HARIONO, M.M.

NIP. 19620131 198201 1 005

Pembina Utama Muda ttd

Drs. BAMBANG HARIONO, M.M. Pembina Utama Muda NIP. 19620131 198201 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2016 NOMOR 54