PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 9 Tahun 2014 tentang PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa dalam rangka pelaksanaan kurikulum pada sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, sekolah menengah atas/madrasahaliyah, dan sekolah menengah kejuruan/madrasah aliah kejuruan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Dararut Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentangPerubahanAtasPeraturanPemerintahNo mor 17 Tahun 2010 tentangPengelolaandanPenyelenggaraanPendidi kan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 206 tentnag Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
2. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Satuan pendidikan adalah kelompok pelayanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan (SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMP Satu Atap/SMPLB, SMA/MA/SMA/SMALB) yang
5. diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan Kantor Kementerian Agama dan Masyarakat.
5. Pendidik adalah Guru sebagai tenaga fungsional yang menyelenggarakan secara langsung proses pembelajaran pada satuan pendidikan.
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
7. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, silabus pembelajaran, dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
8. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan ketrampilan yang dimiliki oleh peserta didik.
9. Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya disebut SKL, adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan serta meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau seluruh kelompok mata pelajaran.
10. Muatan lokal merupakan bahan kajian pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya.
11. Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum yang memuat keragaman potensi daerah/wilayah setempat yang dimungkinkan untuk dikembangkan pada satuan pendidikan.
12. Standar Isi Muatan Lokal untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Standar Isi Muatan Lokal adalah standar yang mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
13. Standar Kompetensi yang selanjutnya disebut SK adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang mengembangkan penguasaan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan/atau semester. Standar kompetensi terdiri atas sejumlah
kompetensi dasar sebagai acuan baku yang harus dicapai dan berlaku secara nasional.
14. Kompetensi Dasar yang selanjutnya disebut KD adalah merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi.
15. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.
16. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang selanjutnya disebut RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam Standar Isi dan telah dijabarkan dalam silabus, sedangkan lingkup RPP paling luas mencakup 1 (satu) kompetensi dasar yang terdiri atas 1 (satu) atau beberapa indikator untuk 1 (satu) kali pertemuan atau lebih, dan dalam RPP minimal memuat meliputi identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar beserta pedoman penilaian, kunci jawaban, dan sumber belajar.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud pelaksanaan kurikulum muatan lokal adalah terpenuhinya materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu sesuai dengan kondisi dan ciri khas kabupaten Kapuas Hulu.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Pelaksanaan kurikulum muatan lokal bertujuan untuk :
- a. melestarikan dan mengembangkan budaya daerah Kapuas Hulu;
- b. meningkatkan, mengembangkan dan melestarikan lingkungan alam daerah Kapuas Hulu;
- c. meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang tertentu sesuai dengan keadaan perekonomian daerah Kapuas Hulu;
- d. meningkatkan penguasaan bahasa asing; dan
- e. meningkatkan wawasan dan/atau kemampuan wirausaha/ Center-preneurship.
PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL
BAB III - PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL
Pasal 4
- (1) Setiap satuan pendidikan berkewajiban melaksanakan kurikulum muatan lokal.
- (2) Kurikulum muatan lokal tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan perundangan lainnya.
- (3) Kurikulum muatan lokal harus sesuai dengan norma dan adat istiadat dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu.
- (4) Penyusunan kurikulum muatan lokal dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Tim Pengembang Kurikulum (TPK).
BAB III - PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL
Pasal 5
- (1) Tugas Kepala Sekolah dalam penyusunan muatan lokal meliputi:
- a. menugaskan Tim Pengembang Kurikulum (TPK) untuk membentuk Tim Kerja Pengembang Muatan Lokal;
- b. memberikan arahan teknis tentang pengembangan muatan lokal;
- c. mengesahkan rencana kerja dan jadwal kegiatan, ramburambu dan perangkat pendukung pengembangan muatan lokal;
- d. menetapkan dokumen kurikulum muatan lokal yang akan dilaksanakan di sekolah lengkap dengan SKL, SK, dan KD;
- e. menugaskan Guru yang akan mengajar muatan lokal;
- f. mengembangkan SKL, SK, dan KD muatan lokal;
- g. mensosialisasikan kurikulum muatan lokal kepada seluruh warga sekolah;
- h. membuat kesepakatan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dengan jenis muatan lokal yang dilaksanakan bila diperlukan; dan
- i. tugas lain yang dipandang perlu berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum muatan lokal.
- (2) Arahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memuat:
- a. dasar pelaksanaan pengembangan kurikulum muatan lokal;
- b. tujuan dan manfaat pengembangan kurikulum muatan lokal;
- c. hasil yang diharapkan dari pengembangan kurikulum muatan lokal; dan
- d. unsur-unsur yang terlibat dan uraian tugasnya dalam pengembangan kurikulum muatan lokal.
BAB III - PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL
Pasal 6
- (1) Tugas Tim Pengembang Kurikulum (TPK) dalam penyusunan muatan lokal meliputi:
- a. menyusun rencana dan jadwal kegiatan pengembangan muatan lokal, meliputi :
1. pengumpulan data potensi dan kebutuhan daerah, data potensi satuan pendidikan, data daya dukung internal dan eksternal, yang digunakan untuk penyusunan analisis potensi dan kebutuhan daerah;
2. penyusunan analisis potensi satuan pendidikan, termasuk identitas bakat dan minat peserta didik;
3. kerjasama dengan instansi terkait;
4. penyusunan SKL, SK, KD.
- b. mengumpulkan data dan melakukan analisis:
1. potensi dan kebutuhan daerah;
2. bakat dan minat peserta;
3. analisis potensi dan daya dukung satuan pendidikan internal dan external.
- c. mengusulkan kurikulum muatan lokal yang akan dilaksanakan untuk mendapatkan penetapan Kepala Sekolah dan mengetahui Komite Sekolah.
- (2) Kepala Sekolah bersama Tim Pengembang Kurikulum (TPK) mengidentifikasi jenis-jenis muatan lokal yang dapat dilaksanakan dari hasil analisis, kemudian menentukan jenis kurikulum muatan lokal yang akan dilaksanakan sekolah.
- (3) Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Sekolah bersama Guru kurikulum muatan lokal dan pihak terkait mengembangkan SKL, SK, dan KD.
- (4) Kepala sekolah bersama Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Sekolah dan Guru kurikulum muatan lokal membahas SKL, SK, dan KD.
- (5) Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Sekolah mengadakan dokumen kurikulum muatan lokal dan mendistribusikan kepada guru muatan lokal dan pihak lain yang memerlukan.
BAB III - PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL
Pasal 7
Tugas Tim Kerja Pengembang Kurikulum Muatan Lokal adalah:
- a. membuat draf, membahas draf, menyelesaikan hasil analisis potensi dan kebutuhan daerah satuan pendidikan;
- b. membuat draf, membahas dan menyelesaikan hasil analisis bakat minat peserta;
- c. membuat draf, membahas dan menyelesaikan hasil analisis daya dukung internal;
- d. membuat draf, membuat dan menyelesaikan hasil analisis daya dukung eksternal.
BAB III - PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL
Pasal 8
Kurikulum muatan lokal yang telah ditetapkan Kepala Sekolah diusulkan untuk mendapat pengesahan Kepala Dinas.
LINGKUP MUATAN LOKAL
BAB IV - LINGKUP MUATAN LOKAL
Pasal 9
Lingkup Isi Muatan Lokal meliputi materi berupa :
- a. Budidaya Pertanian;
- b. Budidaya Perikanan;
- c. Budidaya Perkebunan;
- d. Budidaya Peternakan;
- e. Agro Industri;
- f. Pendidikan Lingkungan Hidup;
- g. Pengetahuan Adat dan Tradisi Kapuas Kapuas Hulu;
- h. Keterampilan Dan Kerajinan Daerah Kapuas Hulu;
- i. Tata Krama.
BAB IV - LINGKUP MUATAN LOKAL
Pasal 10
- (1) Untuk menentukan kesesuaian pendidikan kurikulum muatan lokal masing-masing satuan pendidikan melakukan analisis materi kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Pelaksanaan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
- a. potensi dan kebutuhan daerah;
- b. potensi satuan pendidikan;
- c. daya dukung internal ; dan
- d. daya dukung eksternal.
- (3) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bahan bagi Kepala Sekolah dan Tenaga Pendidik dan Tenaga
Kependidikan untuk menentukan mata pelajaran, standar kompetensi, dan kompetensi dasar muatan lokal.
KERANGKA KURIKULUM
BAB V - KERANGKA KURIKULUM
Pasal 11
- (1) Kerangka kurikulum muatan lokal terdiri atas nama mata pelajaran, standar kompetensi, dan kompetensi dasar.
- (2) Untuk melaksanaan kurikulum muatan lokal disusun perangkat pembelajaran.
- (3) Perangkat pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
- a. Silabus;
- b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
- c. Lembar Kerja Siswa (LKS);
- d. Lembar Penilaian;
- e. Buku Siswa;
- f. Media/Alat bantu pembelajaran.
BAB V - KERANGKA KURIKULUM
Pasal 12
Setiap satuan pendidikan dalam satu tahun pelajaran minimal menyelenggarakan dua mata pelajaran muatan lokal.
BAB VI - TENAGA PENDIDIK DAN SARANA PRASARANA
Pasal 13
Tenaga pendidik muatan lokal adalah guru yang mempunyai kompetensi dalam bidang muatan lokal.
BAB VI - TENAGA PENDIDIK DAN SARANA PRASARANA
Pasal 14
Untuk menjamin pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar muatan lokal dapat digunakan sarana prasarana di sekolah dan di luar sekolah.
EVALUASI KURIKULUM DAN HASIL BELAJAR
BAB VII - EVALUASI KURIKULUM DAN HASIL BELAJAR
Pasal 15
- (1) Satuan Pendidikan melaksanakan evaluasi program kurikulum muatan lokal dengan mengkaji sebagian atau seluruh aspek sebagai berikut: konteks, input, proses, output, outcome.
- (2) Satuan Pendidikan melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik yang mengikuti kurikulum muatan lokal.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan kurikulum muatan lokal akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Kapuas Hulu.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Penetapan: Ditetapkan diPutussibau pada tanggal 21 februari 2014

Penandatangan: BUPATI KAPUAS HULU, ttd A.M. NASIR

Penetapan: Diundangkan di Putussibau pada tanggal 24 Februari 2014

Penandatangan: Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, YOHANA ENDANG BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014 NOMOR 9