Unknown Unknown Nomor 6 Tahun 2016 tentang PERUBAHANANGGARANPENDAPATANDANBELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2016 DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA WALIKOTATARAKAN, bahwa telah terjadi perkembangan dan perubahan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disertai keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja darr/ atau keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran yang sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap sasaran pendapatan daerah, belanja daerah, defisit anggaran, serta kebutuhan dan sumber pembiayaan anggaran, agar menjadi lebih realistis dan mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan di daerah tahun 2016; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat:
WALIKOTATARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURANDAERAHKOTATARAKAN
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHANANGGARANPENDAPATANDANBELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2016
DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA
WALIKOTATARAKAN,
a.
bahwa telah terjadi perkembangan dan perubahan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disertai keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja darr/ atau keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran yang sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap sasaran pendapatan daerah, belanja daerah, defisit anggaran, serta kebutuhan dan sumber pembiayaan anggaran, agar menjadi lebih realistis dan mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan di daerah tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2010 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 NomorI6).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KOTA TARAKAN
dan
WALIKOTATARAKAN
MEMUTUSKAN:
Rp. 188.860.475.587,68
Rp. (92.928.539.199,68)
- b. Pengeluaran
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
405.870.127.918,75
Rp.
3. Pembiayaan
- a. Penerimaan
- 1) Semula
Rp. 384.346.931.384,68
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah penerimaan setelah perubahan
Rp. 21.523.196.534,07
Rp.
(114.451.735.733,75)
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan
Rp. 1.345.775.869.798,00
Rp. 1.207.724.583.155,00
Rp. 138.051.286.643,00
2. Belanja
- a. Semula
- b. Bertambah/ (berkurang)
Jumlah Belanja setelah
Perubahan
Rp. 1.035.837.678.267,25
Rp. 1.012.238.127.358,00
Rp. 23.599.550.909,25
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp. 1.207.724.583.155,00 bertambah sejumlah Rp. 138.051.286.643,00 sehingga menjadi Rp. 1.345.775.869.798,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan
- a. Semula
- b. Bertambah/ (berkurang)
Jumlah
Pendapatan
setelah
Perubahan
Pasal 1
1
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATANDANBELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2016.
309.938.191.530,75
Rp.
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan
95.931.936.388,00
Rp.
.Jurnlah pengeluaran setelah perubahan
0,00
Rp.
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan
Pasa12
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari
:
- a. Pendapatan Asli Daerah a
- 1) Semula
Rp.
92.113.600.000,00
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp.
0,00)
- Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp.
- b. Dana Perimbangan
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp. 671.401.926.660,00
Rp. 17.349.540.849,00
- Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- 1) Semula
Rp. 248.722.600.698,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
6.250.010.060,25
- Jumlah lain-lain pendapatan daerah
- yang sah setelah Perubahan
Rp.
254.972.610.758,25
Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak daerah a
- 1) Semula
Rp.
38.050.000.000,00
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp.
0,00
Jumlah pajak daerah setelah Perubahan
- b. Retribusi daerah b.
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp. 16.863.600.000,00 Rp. 2.146.400.000,00
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 1) Semula
Rp.
12.000.000.000,00
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah hasil pengeloaan
Rp.
0,00
kekayaan daerah
yang dipisahkan
setelah
Perubahan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah d
- 1) Semula
Rp. 25.200.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
(2.146.400.000,00)
Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
92.113.600.000,00
688.751.467.509,00
38.050.000.000,00
19.010.000.000,00
12.000.000.000,00
23.053.600.000,00
Dana perirnbangan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya e
- 1) Semula
Rp. 186.380.000.000,00
- 2) Bertarnbah/(berkurang)
Rp. (25.606.500.000,00)
- Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi
- atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan
Rp. 160.773.500.000,00
5.000.000.000,00
Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus
- 1) Semula
Rp.
5.000.000.000,00
- 2) Bertarnbah/ (berkurang)
Rp.
0,00
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi
khusus setelah Perubahan
Rp.
54.862.710.758,25
- c. Dana bagi hasil pajak C
- 1) Semula
Rp. 57.342.600.698,00
- 2) Bertarnbah/(berkurang) Jumlah Dana Bagi Hasil
Rp. (2.479.889,939,75) Pajak
setelah
Perubahan
Rp.
0,00
- setelah Perubahan 2) Bertarnbah/ (berkurang) Jumlah Dana darurat
Rp.
0,00
0,00
Rp.
Rp.
- b. Dana darurat b\_
- 1) Sernula
0,00
- a. Hibah
- 1) Sernula
Rp.
0,00
- 2) Bertarnbab / (berkurang)
=-R=p\_;\_.
O:::\_\_;,'--"'O\_\_:::\_O
Jurnlah pendapatan hibah setelah Perubahan
Rp.
Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf terdiri dari jenis pendapatan :
Rp.
336.447.029.000,00
setelah
Perubahan
- a. Dana bagi hasil a
- 1) Sernula
Rp. 189.216.693.000,00
- 2) Bertarnbah/(berkurang) Jurnlah dana bagi hasil
Rp. 36.516.431.109,00
setelah Perubahan
Rp.
225.733.124.109,00
- b. Dana alokasi urn urn
- 1) Sernula
Rp.336.447.029.000,00
- 2) Bertarnbah/ (berkurang) Jurnlah Dana Alokasi
Rp.
0,00
Urnurn
126.571.314.400,00
Rp.
Dana alokasi khusus C
- 1) Sernula
Rp.
145.738.204.660,00
- 2) Bertarn bah / (berkurang) Jurnlah Dana alokasi
",-,R=p\_;\_. \_...,( 1:: ________________=9: ________________: ________________ -=-16..=: ________________6"'-'.'-='8...::..9-"-0..:..;:. 2:: ________________ :6;...;:0: ________________&gt;., O.::\_O~)
khusus
setelah
Peru bahan
c
34.336.400.000,00
Rp.
- f. Pendapatan Lainnya
- 1) Semula
Rp.
0,00
- 2) Bertambab / (berkurang)
Rp.
34.336.400.000,00
Jumlah pendapatan lainnya setelah Perubahan
Pasal 3
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari
:
Belanja Belanja Tidak Langsung
- 1) Semula
Rp. 525.276.315.231,10
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
(15.409.847.799,08)
Jumlah
belanja
tidak
langsung
setelah
Perubahan
Rp.
509.866.467.432,02
- b. Belanja Belanja Langsung
- 1) Semula
Rp. 682.448.267.923,90
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. 153.461.134.442,08
Jumlah
belanja
langsung
setelah
Perubahan
Rp.
835.909.402.365,98
Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai
0,00
- f. Belanja bagi hasil
- 1) Semula
Rp.
0,00
- 2) Bertambah/ (berkurang)
.::.,cR=p..: ________________
0.::: ________________L.:::,O:..=O
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan
Rp.
3.612.000.000,00
Belanja bantuan sosial
- 1) Semula
Rp.
4.300.000.000,00
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp.
(688.000.000,00)
Jumlah bantuan sosial setelah Perubahan
Rp.
27.925.352.400,00
- d. Belanja hibah
- 1) Semula
Rp. 20.912.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 7.013.352.400,00 Jumlah belanja hibah setelah Perubahan
Rp.
2.500.000.000,00
Rp.
0,00
Rp.
2.500.000.000,00
setelah
Perubahan
Rp.
- c. Belanja subsidi
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
- Jumlah belanja subsidi
0,00
- b. Belanja bunga
- 1) Semula
Rp.
0,00
- 2) Bertambah/ (berkurang)
.::.,cR=p-,-.
--------'O=.\_J,...;::,O-=..O
Jumlah
belanja
bunga
setelah
Perubahan
Rp.
473.930.321.438,02
Rp. 498.564.315.231,10
Rp. (24.633.993.793,08)
setelah
Perubahan
Rp.
- 1) Semula
- 2) Bertambab / (berkurang)
Jumlah
belanja
pegawai
- a. SiLPAtahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 22.717.389.909,98
- 1) Semula
Rp.
86.913.701.940,00
- 2) Bertambah/ (berkurang)
- Rp
(64.196.312.030,02)
Jumlah SiLPAtahun anggaran sebelumnya
setelah Perubahan
Rp.
22.717.389.909,98
- (2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- b. Pengeluaran sejumlah Rp. 95.931. 936.388,00
- 1) Semula
Rp. 188.860.475.587,68
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. (92.928.539.199,68)
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan
Rp.
95.931.936.388,00
- a. Penerimaan sejumlah Rp. 405.870.127.918,75
- 1) Semula
Rp. 384.346.931.384,68
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp. 21.523.196.534,07
Jumlah penerimaan setelah Perubahan
Rp.
405.870.127.918,75
Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
Pasa14
- c. Belanja modal
- 1) Semula
Rp. 426.287.369.059,00
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp.
107.330.325.199,00
Jumlah belanja modal setelah Perubahan
Rp.
533.617.694.258,00
- b. Belanja belanja barang dan jasa
- 1) Semula
Rp.236.996.347.564,90
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. 47.148.157.235,08
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan
Rp.
284.144.504.799,98
18.147.203.308,00
Rp. 19.164.551.300,00
Rp. (1.017.347.992,00)
setelah Perubahan Jumlah belanja pegawai
Rp.
- a. Belanja pegawai
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
- (4)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
1.000.000.000,00
- h. Belanja tidak terduga
- 1) Semula
Rp.
1.500.000.000,00
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp.
(500.000.000,00)
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp.
898.793.594,00
- g. Belanja bantuan keuangan
- 1) Semula
Rp
0,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. 898.793.594,00
Jumlah bantuan keuangan setelah Perubahan
Rp.
| b. Pencairan dana cadangan sejumlah | 0,00 Rp. | 0,00 Rp. | 0,00 Rp. | 0,00 Rp. | 0,00 Rp. | 0,00 Rp. | 0,00 Rp. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 | | | | | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | =.,:RO.t:p:..: ________________, | | -=o.L::,o~O | | | | |
| Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan | Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan | Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan | Rp. | | 0,00 | | |
| c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. | c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. | c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. | c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. | 0,00 | c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. | | |
| 1) Semula | Rp. | 0,00 | | | | | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | 0,00 | | | | | |
| Jumlah hasil penjualan | kekayaan daerah | | | | | | |
| yang dipisahkan setelah Perubahan | yang dipisahkan setelah Perubahan | yang dipisahkan setelah Perubahan | Rp. | | 0,00 | | |
| d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp 383.152.738.008,77 | d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp 383.152.738.008,77 | d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp 383.152.738.008,77 | d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp 383.152.738.008,77 | d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp 383.152.738.008,77 | d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp 383.152.738.008,77 | d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp 383.152.738.008,77 | |
| 1) Semula | Rp. | 0,00 | | | | | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp.383.152.738.008,77 | | | | | | |
| Jumlah penerimaan pinjaman daerah | Jumlah penerimaan pinjaman daerah | Jumlah penerimaan pinjaman daerah | | | | | |
| setelah Perubahan | setelah Perubahan | Rp. 383.152.738.008,77 | Rp. 383.152.738.008,77 | Rp. 383.152.738.008,77 | Rp. 383.152.738.008,77 | Rp. 383.152.738.008,77 | |
| e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp 0,00 | e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp 0,00 | e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp 0,00 | e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp 0,00 | e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp 0,00 | e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp 0,00 | e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp 0,00 | e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp 0,00 |
| 1) Semula | Rp. 297.433.229.444,68 | | | | | | |
| Bertambah/(berkurang) Rp. (297.433.229.444,68) | Bertambah/(berkurang) Rp. (297.433.229.444,68) | Bertambah/(berkurang) Rp. (297.433.229.444,68) | Bertambah/(berkurang) Rp. (297.433.229.444,68) | Bertambah/(berkurang) Rp. (297.433.229.444,68) | Bertambah/(berkurang) Rp. (297.433.229.444,68) | Bertambah/(berkurang) Rp. (297.433.229.444,68) | Bertambah/(berkurang) Rp. (297.433.229.444,68) |
| 2) Jumlah penerimaan pinjaman setelah Perubahan | kembali pemberian | Rp. | | | | | |
| 0,00 f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. | 0,00 f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. | 0,00 f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. | 0,00 f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. | 0,00 f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. | 0,00 f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. | 0,00 f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. | 0,00 f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. |
| 1) Semula | Rp. | | | | 0,00 | | |
| | | 0,00 | | | | | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | :: ________________:R=p_:_. | | 0.::: ________________L::,O:..=O | | | | |
| Jumlah penerimaan piutang daerah | Jumlah penerimaan piutang daerah | Jumlah penerimaan piutang daerah | | | | | |
| setelah Peru bahan | setelah Peru bahan | setelah Peru bahan | Rp. | | 0,00 | | |
| g. Kelebihan Target Pendapatan/Efisiensi Belanja sejumlah Rp. 0,00 | g. Kelebihan Target Pendapatan/Efisiensi Belanja sejumlah Rp. 0,00 | g. Kelebihan Target Pendapatan/Efisiensi Belanja sejumlah Rp. 0,00 | g. Kelebihan Target Pendapatan/Efisiensi Belanja sejumlah Rp. 0,00 | g. Kelebihan Target Pendapatan/Efisiensi Belanja sejumlah Rp. 0,00 | g. Kelebihan Target Pendapatan/Efisiensi Belanja sejumlah Rp. 0,00 | g. Kelebihan Target Pendapatan/Efisiensi Belanja sejumlah Rp. 0,00 | g. Kelebihan Target Pendapatan/Efisiensi Belanja sejumlah Rp. 0,00 |
| 1) Semula | Rp. | 0,00 | | | | | |
| 2) Bertambab / (berkurang) | Rp. | 0,00 | | | | | |
| 0,00 Jumlah Kelebihan Target Pendapatarr/Efisiensi setelah Perubahan Rp. | 0,00 Jumlah Kelebihan Target Pendapatarr/Efisiensi setelah Perubahan Rp. | 0,00 Jumlah Kelebihan Target Pendapatarr/Efisiensi setelah Perubahan Rp. | 0,00 Jumlah Kelebihan Target Pendapatarr/Efisiensi setelah Perubahan Rp. | 0,00 Jumlah Kelebihan Target Pendapatarr/Efisiensi setelah Perubahan Rp. | 0,00 Jumlah Kelebihan Target Pendapatarr/Efisiensi setelah Perubahan Rp. | 0,00 Jumlah Kelebihan Target Pendapatarr/Efisiensi setelah Perubahan Rp. | 0,00 Jumlah Kelebihan Target Pendapatarr/Efisiensi setelah Perubahan Rp. |
| Pengeluaran sebagaimana pembiayaan: | dimaksud pada ayat | (1) huruf | | terdiri | jerus | | |
| a. Pembentukan Dana Cadangan | sejumlah Rp. 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1) Semula | Rp. | | | | | | |
| 2) Bertambab / (berkurang) | Rp. | 0,00 | | | | | |
| Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 0,00 0,00 Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp. | Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 0,00 0,00 Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp. | Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 0,00 0,00 Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp. | Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 0,00 0,00 Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp. | Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 0,00 0,00 Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp. | Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 0,00 0,00 Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp. | Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 0,00 0,00 Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp. | Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 0,00 0,00 Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp. |
| 1) Semula | Rp. | 0,00 | | | | | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | 0,00 | | | | | |
| Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 95.931.936.388,00 0,00 Jumlah penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah setelah Perubahan Rp. | Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 95.931.936.388,00 0,00 Jumlah penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah setelah Perubahan Rp. | Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 95.931.936.388,00 0,00 Jumlah penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah setelah Perubahan Rp. | Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 95.931.936.388,00 0,00 Jumlah penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah setelah Perubahan Rp. | Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 95.931.936.388,00 0,00 Jumlah penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah setelah Perubahan Rp. | Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 95.931.936.388,00 0,00 Jumlah penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah setelah Perubahan Rp. | Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 95.931.936.388,00 0,00 Jumlah penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah setelah Perubahan Rp. | Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 95.931.936.388,00 0,00 Jumlah penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah setelah Perubahan Rp. |
| c. | c. | c. | c. | c. | c. | c. | c. |
| 1) Semula | Rp. 188.860.475.587,68 | | | | | | |
| 2) | Rp. | | | | | | |
| Bertambah/(berkurang) (92.928.539.199,68) | Bertambah/(berkurang) (92.928.539.199,68) | Bertambah/(berkurang) (92.928.539.199,68) | Bertambah/(berkurang) (92.928.539.199,68) | Bertambah/(berkurang) (92.928.539.199,68) | Bertambah/(berkurang) (92.928.539.199,68) | Bertambah/(berkurang) (92.928.539.199,68) | Bertambah/(berkurang) (92.928.539.199,68) |
| Yangjatuh tempo setelah Perubahan | Yangjatuh tempo setelah Perubahan | Rp. | 95.931.936.388,00 | 95.931.936.388,00 | 95.931.936.388,00 | 95.931.936.388,00 | |
0,00
Rp.
- d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah
- Rp. 0,00
- 1) Semula
Rp.
0,00
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp.
0,00
- Jumlah Pemberian Pinjaman pinjaman daerah setelah Peru bahan
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

Daftar Pinjaman Daerah Dan Obligasi Daerah.

Daftar Dana Cadangan; dan

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran mi;

Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;

Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;

Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

Ringkasan Perubahan APBD;

13. Lampiran XIII

12. Lampiran XII

11. Lampiran XI

10. Lampiran X

9. Lampiran IX

8. Lampiran VIII

7. Lampiran VII

6. Lampiran VI

5. Lampiran V

4. Lampiran IV

3. Lampiran III

2. Lampiran II

1. Lampiran I

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Diundangkan diTarakan padatanggal 22 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN


| No. | Nama | Jabatan |
|--------|-----------------------|--------------|
| 1. | dr. Khairul, M.Kes | Sekda |
| 2. | Drs. Firmananur, M.Si | Umum |
| ., .J. | Dison. SH | Kabag. Hukum |
| 4. | Arbain, SE, M,AP | |


LEMBARANDAERAHKOTATARAKANTAHUN2016 NOMOR 22

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 6 / REG.TRK / 2016