PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG Nomor 33 Tahun 2016 tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA SINGKAWANG (berlaku 3 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas
- pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan, maka perlu menyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Dan Perlind ungan Masyarakat Kota Singkawang;
- Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Menetapkan
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
10. Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Dan Perlindungan Masyarakat Kota Singkawang (Serita Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 17);
11. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 45);
7. : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA SINGKAWANG.
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
,
4. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Dan Perlindungan Masyarakat Kota Singkawang, yang selanjutnya disingkat KESBANGPOL dan LINMAS.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Dan Perlindungan Masyarakat Kota Singkawang.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Dan Perlindungan Masyarakat.
7. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya di singkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
8. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya di singkat SOP AP adalah standar operasional prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 2
Tujuan penyusunan SOP AP adalah untuk memberikan pedoman bagi PNS di lingkungan KESBANGPOL dan LINMAS dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing pegawai.
Bagian Kedua Manfaat Pasal3
Manfaat SOP AP adalah:
- a. sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
- b. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai atau pelaksana dalam melaksanakan tugas;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual pegawai dan organisasi secara keseluruhan;
- d. meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
- e. menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan aparatur cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan;
- f. menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu, dan prosedur;
- g. memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya;
- h. menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas;
- I. sebagai instrumen yang dapat melindungi aparatur dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan;
- j. membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam rnemberikan pelayanan; dan
- k. membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan.
BAB III - STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Pasal 4
Pasal 4
- (1) SOP AP KESBANGPOL dan LINMAS sebanyak 106 SOP AP yang mencakup SOP AP Sekretariat, SOP AP Bidang Kesatuan Bangsa, SOP AP Bidang Sosial Politik, dan SOP AP Bidang Perlindungan Masyarakat.
- (2) SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Sekretariat sebanyak 94 SOP AP yaitu :
- b. Bidang Kesatuan Bangsa sebanyak 3 SOP AP;
- c. Bidang Sosial Politik sebanyak 7 SOP AP; dan
- d. Bidang Perlindungan Masyarakat sebanyak 2 SOP AP;
- (3) SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang meru pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV PELAKSANAAN SOP AP Pasal 5

- ( 1) Pelaksanaan SOP AP harus disosialisasikan dan didistribusikan ke seluruh PNS di lingkungan KESBANGPOL dan LINMAS.
- (2) SOP AP harus diintegrasikan dengan peraturan lainnya.

BABV MONITORING DAN EVALUASI Pasal 6

- (1) Kepala Sadan harus melaksanakan monitoring dan evaluasi guna memantau pelaksanaan SOP AP dapat berjalan dengan baik dan penyernpurnaan terhadap SOP AP sesuai dengan kebutuhan KESBANGPOL dan LINMAS.

- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan secara reguler setiap 6 ( enam) bulan sekali dan harus mengarahkan untuk membandingkan dan memastikan kinerja pelaksana/PNS sesuai dengan maksud dan tujuan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara reguler dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan secara insidentil disesuaikan dengan kebutuhan KESBANGPOL dan LINMAS.

BAB VI PENGAWASAN PELAKSANAAN Pasal 7

Kepala Badan bertanggung jawab baik secara langsung maupun berjenjang dalam pelaksanaan SOP AP.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal8

Format dan bagan alur SOP AP KESBANG POL dan LIN MAS akan ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

## Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 3 Oktober 2016 WALIKOTA SINGKAWANG, ttd AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang pada tanggal 13 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG


SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2016 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya


KABAG HUKUM D N PERUNDANG-UNDANGAN Pembina Tk.I NIP. 19681016 199803 1 004

## LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA SING KAW ANG NO MOR : 33 TAHUN 2016 TANGGAL : 3 OKTOBER 2016 TENTANG STAND AR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

## JENIS - JENIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

## A. SEKRETARIAT :

## 1. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAW AIAN

| NO | NAMA SOP | KETERANGAN |
|------|---------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Penanganan Surat Masuk | |
| 2 | Penanganan Surat Keluar | |
| 3 | Pengarsipan Surat | |
| 4 | Pengiriman Surat Keluar | |
| 5 | Penerbitan SK | |
| 6 | Pengumpulan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) | |
| 7 | Pengusulan Perubahan Status CPNS menjadi PNS | |
| 8 | Penerbitan Surat Togas | |
| 9 | Pengusulan Izin Belajar dan Togas Belajar | |
| 10 | Pengusulan Ujian Dinas | |
| 11 | Pengusulan Diklat | |
| 12 | Pengusulan Ujian Penyesuaian ljazah | |
| 13 | Pengusulan Kenaikan Pangkat Reguler/Pilihan | |
| 14 | Pengusulan Penghargaan Satya Lencana/ PNS Teladan | |
| 15 | Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala | |
| 16 | Pengusulan TASPEN | |
| 17 | Pengusulan Karis,Karsu,Karpeg/KPE | |
| 18 | Pengusulan Pensiun | |
| 19 | Pengusulan Surat Izin Cuti | |
| 20 | Penerbitan Surat Izin Cuti | |
| 21 | Penyusunan Daftar Urut | |
| | Kepangkatan (DUK) | |

| 22 | Penyusunan Formasi dan Bezzeting | |
|------|------------------------------------------------------------|----|
| | Pengajuan Izin Cerai | 23 |
| 24 | Pengajuan Mutasi Keluar dari Lingkungan Pemkot Skw | |
| 25 | Pengusulan Surat Tugas Perjalanan Dinas | |
| 26 | Penjatuhan Hukuman Disiplin | |
| | Pengusulan Penjatuhan Hukuman Disiplin | 27 |
| 28 | Pelayanan Tamu | |
| 29 | Pengamanan Kantor | |
| 30 | Pengurusan Barang | |
| 31 | Penyimpanan Barang | |
| 32 | Pengusulan PLT dan PLH | |
| 33 | Penunjukan PLT dan PLH | |
| 34 | Pengusulan Penghapusan Barang | |
| 35 | Penanganan Rumah Tangga Kantor | |
| 36 | Persiapan Pelaksanaan Rapat | |
| 37 | Pelayanan Kebersihan Kantor | |
| 38 | Pembuatan Surat Edaran | |
| 39 | Pengelolaan Kehadiran Kerja PNS | |
| | Pelayanan Izin Penelitian Mahasiswa/Praktek Kerja Lapangan | 40 |
| 41 | Pelayanan Legalisir Fotocopy Surat Berharga | |
| 42 | Pengusulan Usulan Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P) | |
| 43 | Pembuatan Daftar Tambahan Penghasilan | |
| | Pembuatan Daftar Uang Makan | 44 |
| 45 | Pembuatan Kartu Inventaris Barang (KIB) | |
| 46 | Pembuatan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) | |
| 47 | Pembuatan Staock Opname | |
| 48 | Pembuatan Kartu Barang Pakai Habis | |
| 49 | Pembuatan Buku penerimaan Barang | |
| 50 | Pembuatan Buku Pengeluaran Barang | |
| 51 | Pengusulan LHKPN | |

## 2. SUB BAGIAN PROGRAM EVALUASI DAN PELAPORAN

| NO | NAMASOP | KETERANGAN |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Penyusunan Rencana Strategi.s (RENSTRA) | |
| 2 | Pembuatan Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | |
| 3 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja | |
| 4 | Penyusunan Laporan Tugas SKPD/Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) | |
| 5 | Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) | |
| 6 | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) | |
| 7 | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) | |
| 8 | Penyusunan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) | |
| 9 | Pengumpulan Data Laporan | |
| 10 | Penyusunan Data Base | |
| 11 | Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) | |
| 12 | Penyusunan Petunjuk Teknis | |
| 13 | Penyusunan Profil | |
| 14 | Penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja Kegiatan (LPKK) | |

## 3. SUB BAGIAN KEUANGAN

| NO | NAMA SOP | KETERANGAN |
|------|---------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Pembayaran Gaji | |
| 2 | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) | |
| 3 | Penyusunan Buku Pajak | |
| 4 | Penyusunan Surat Pertanggung Jawaban Fungsional | |
| 5 | Penyusunan Anggaran Kas APBD (Mumi dan Perubahan) | |
| 6 | Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) | |
| 7 | Pengusulan Surat Permintaan Pembayaran | |
| 8 | Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran | |

| 9 | Pembuatan Surat Pertanggungjawaban Administratif |
|-----|----------------------------------------------------|
| 10 | Penyusunan Jurnal |
| 11 | Penyusunan Buku Besar |
| 12 | Penyusunan Neraca Saldo |
| 13 | Penyusunan Kertas Kerja (Worksheet) |
| 14 | Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) |
| 15 | Penyusunan Neraca |
| 16 | Penyusunan Prognosis |
| 17 | Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan(CALK) |
| 18 | Penyusunan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran |
| 19 | Penyusunan Buku Kas Tunai |
| 20 | Penyusunan Buku Simpanan Bank |
| 21 | Penyusunan Buku Panjar |
| 22 | Penyusunan Rincian Objek Belanja (ROB) |
| 23 | Verifikasi Surat Pertanggung Jawaban |
| 24 | Pengesahan Surat Pertanggung Jawaban |
| 25 | Pencairan Dana |
| 26 | Upload Gaji Pegawai |
| 27 | Penyusunan Laporan SPT Tahunan |
| 28 | Penyusunan Laporan SPT Masa |
| 29 | Penyusunan DPA-SKPD |

## B. BIDANG KESATUAN BANGSA

| NO | NAMASOP | KETERANGAN |
|------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat | |
| 2 | Penguatan Penghayatan Idiologi Pancasila di Kalalngan Masyarakat | |
| 3 | Workshop Peningkatan Rasa Persatuan dan Kesatuan | |

## C. BIDANG SOSIAL POLITIK

| NO | NAMASOP | KETERANGAN |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang terwakili di DPRD Kota Singkawang | |
| 2 | Pembuatan Surat Rekomendasi Penelitian | |
| 3 | Penyuluhan Politik Kepada Masyarakat | |
| 4 | Pembinaan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik | |
| 5 | Pembuatan Surat Rekomendasi Bantuan Dana Sosial | |
| 6 | Pembuatan Surat Keterangan Terdaftar Organisasi Masyarakat, Organisasi Profesi, dan Lembaga Sosial Masyarakat | |
| 7 | Sosialisasi Kebijakan Ke Ormasan dan LSM | |

## D. BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT

| NO | NAMASOP | KETERANGAN |
|------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Penyuluhan Pencegahan Peredarann/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba | |
| 2 | Pengendalian Kebisingan dan Gangguan Dari Kegiatan Masyarakat | |

WALIKOTA SINGKAWANG, ttd

AWANG ISHAK


Salinan sesuai dengan aslinya KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

YASMALIZAR, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19681016 199803 1 004