PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 24 Tahun 2007 tentang BANTUAN KENANGA BAU LIL PAI DARA KERIBNSI REA SERTA PSNBEUNYAANNNYA TA NASA Pes Ea) UK atu TI NGARI KEPO MEA BANLGI 9 HI N BUPATI PESISIR SELATAN PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR : 16 TAHUN 2007 TENTANG BANTUAN KEUANGAN, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA PENGGUNAANNYA KEPADA PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2007 (berlaku 2 Januari 2007)
Pembukaan
Menimbang
-.
a.
bahwa berdasarkan Pasal2 ayat (1) dan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2001 tentang Keuangan Pemerintahan Nagari, salah satu Sumber Pendapatan Pemerintahan Nagari adalah Bantuan Keuangan Nagari, bagi Hasil Pajak dan C Retribusi Daerah Kepada Nagari :
|
Mengingat
- b. bahwa untuk ketertiban dan keteraturan penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas Bupati memberikan pedoman penggunaannya Setiap Tahun Anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1
.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun1958:
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: 2
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah : 3
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah: 4
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah: 5.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa: 6
71. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari :
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagar:
4. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari:
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2001 tentang Keuangan Pemerintahan Nagari,
6. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 28 Tahun 2003 tentang Ketentuan PokokPokok Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan:
7. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007:
Menetapkan
:
- 14.Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat:
- 15.Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintahan Nagari,
- 16.Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Nagari:
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA PENGGUNAANNYA KEPADA PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2007
BAB | KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
- a. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerat Kabupaten Pesisir Selatan.
2. kb Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
- Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintahan Nagari. d
- Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkatnya. e
- Pemerintahan Nagari adalah Proses penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang dilaksanakan oleh Wali Nagari dan DPN. f
9
- Dewan Perwakilan Nagari (DPN) adalah Lembaga Permusyawaratan Nagari yang berfungsi menetapkan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari, dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat.
- Nagari adalah Kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu. memiliki harta benda kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.
- Badan Musyawarah Adat dan Syarak selanjutnya disingkat BMAS adalah Lembaga Permusyawaratan/pemufakatan adat dan syarak yang berfungsi memberikan pertimbangan kepada Wali Nagari dan OPN agar tetap konsisten menjaga dan memelihara penerapan adat basandi syarak. syarak basandi kitabullah di Nagan.
- Peraturan Nagari adaias secas teniuk Produk Hukum Nagari yang bersifat mengarah Tantetan memaksa dan
menghukum masyarakat Nagari yang dibahas dan ditetapkan secara bersama-sama antara Wali Nagari dengan DPN yang terlebih dahulu menampung aspirasi masyarakat Nagari serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan berlaku di wilayah Nagari.
- Keputusan Wali Nagari adalah Produk Hukum yang dilkeluarkan oleh Wali Nagari sebagai wujud pelaksanaan dari Peraturan Nagari dan hal-hal yang dipandang perlu sesuai dengan kewajiban. hak dan wewenangnya sebagai Kepala Pemerintahan Nagari dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga Nagari dan atau kehendak dari Peraturan PerundangUndangan yang lebih tinggi. k
- Keuangan Pemerintahan Nagari adalah semua hak dar kewajiban Pemerintahan Nagari dalam rangka penyelenggaraar Pemerintahan Nagari yang dapat dinilai dengan uang.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari yanc selanjutnya disingkat APBPN adalah rencana operasiona tahunan dari program umum pemerintahan dan pembangunar Nagari yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angkz Rupiah, di satu pihak mengandung perkiraan target pendapatar dan dilain pihak mengandung batas tertinggi pengeluarar keuangan Nagari.
- Pengelolaan Keuangan adalah kegiatan yang meliputi penyusunan, penetapan. pengesahan, pelaksanaan dan perhitungan anggaran Pemerintahan Nagari dalam 41 (satu) Tahun Anggaran.
- Pertanggungjawaban Keuangan adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan Pemerintahan Nagari, baik yang dilakukan oleh Wali Nagari, Atasan Langsung Bendaharawan dan Bendaharawan.
- Atasan Langsung Bendaharawan Nagari adalah perangkat Wali Nagari yang secara struktural setingkat diatas Bendaharawan, seperti Sekretaris Nagari dan atau Kepala Urusan. Pp
- Bendaharawan Nagari adalah pejabat yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, membayar atau mengeluarkan uang. surat-surat berharga dan barang-barang milik Nagari dar mempertanggungjawabkannya kepada Atasan Langsunc Bendaharawan.
- Alokasai Dana Pemerintahan Nagari Minimal (ADPNM) adalat Alokasi dana dari total ADPN se Kabupaten Pesisir Selatar yang dibagi rata kepada seluruh Nagari untuk penyeimbanc keuangan antar Nagari dalam Kabupaten Pesisir Selatan. r.
- Bobot Pemerintahan Nagari (BPN) adalah bobot Pemerintahar s. Nagari yang ditentukan verdasarkan beberapa variabe
Independen antara lain Keluarga Miskin, Keterjangkauan'/jarak Nagari ke Ibu Kota Kecamatan dan Jumlah Penduduk.
Pasal 2
Pengelolaan dan pertanggung jawaban bantuan keuangan, bagi hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Nagari, sepenuhnya berpedoman kepada Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Nagari.
Pasal 2
Pengelolaan dan pertanggung jawaban bantuan keuangan, bagi hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Nagari, sepenuhnya berpedoman kepada Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Nagari.
SUMBER KEUANGAN PEMERINTAHAN NAGARI, BANTUAN KEUANGAN, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2007 Bagian Kesatu Sumber Keuangan Pemerintahan Nagari
BAB II
Pasal 3
Sumber keuangan Pemerintahan Nagari dari Kabupaten terdiri dari
- a. Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Nagari.
- b. Bagi hasil Pajak Daerah untuk Pemerintahan Nagari.
- c. Bagi hasil Retribusi Daerah untuk Pemerintahan Nagari.
BAB II
Pasal 4
Bantuan keuangan, bagi hasil pajak dan retribusi Daerah kepad: Pemerintahan Nagari dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pesis Sziata' Tahun Anggaran 2007.
:
BAB II
Pasal 5
Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Nagari dibagi atas :
- Alokasi Dana Pemerintahan Nagari (ADPN). a
- Penghasilan tetap bagi Aparatur Pemerintahan Nagari. b
BAB II
Pasal 6
- (1) Besarnya bantuan Keuangan untuk Alokasi Dana Pemerintahan Nagari (ADPN) se Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 (tiga) dan 4 (empat) adalah Rp. 3.900.445.000,dengan rincian sebagaimana tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Besarnya Alokasi Dana Pemerintahan Nagari (ADPN) untuk masing-masing Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas terdiri dari Dana Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Minimal (ADPNM) ditambah Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Proporsional (ADPNP). dengan rumus yaitu : ADPN -ADPNM# ADPNP.
- (3) Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Minimal yang diberikar Kepada masing-masing Pemerintanan Nagari jumlahnyz sama/merata. yaitu sebesar Rp. 55.000.000,(Lima puluh limz juta rupiah)

- (4) ADPNP dihitung dari hasil perkalian Bobot Pemerintahan Nagar (BPN) dengan jumlah total ADPN dikurangi jumlah total Alokas Dana Pemerintahan Nagari Minimal, dengan rumus : ADPNF 2 BPNx (EL ADPN -Z ADPNM).
- (5) Perhitungan Bobot/Skor Pemerintahan Nagari berdasarkar jumlah perkalian angka bobot variabel keluarga miskin keterjangkauan dan jumlah penduduk dengan koevisier variabel independen keluarga miskin, keterjangkauan dar jumlah penduduk dengan rumus sebagai berikut: BPN -aN KV #aJKVI « aP KVP.

## Pasal 7

- (1) Untuk mendukung dan meningkatkan kinerja Apara Pemerintahan Nagari, kepada Aparat Pemerintah Nagari, DPN dan BMAS dialokasikan bantuan keuangan untuk penghasilar tetap.
- (2) Besarnya alokasi penghasilan tetap bagi aparat Pemerintahai Nagari se Kabupaten tahun anggran 2007 sebesa Rp. 3.204.525.000,dengan rincian sebagai mana tercantun pada lampiran II Peraturan Bupati ini.
3. Yang berhak menerima penghasilan tetap sebagaimani dimaksud pada ayat 1(satu) di atas adalah : 3)
3. Vvaii Nagari.

- Sekretaris Nagari, Sekretaris OPN, Sekretaris BMAS. b
- Kepala Urusan (3 Kepala Urusan).
- Kepala Kampung. d
- Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPN. e.
- Ketua, Wakil Ketua, Anggota BMAS. f
- (4) Apabila terjadi rangkap jabatan maka penghasilan tetap hanya dibayarkan untuk 1 (satu) jabatan yang definitif.
- (5) Bagi Aparatur Pemerintah Nagari, Anggota DPN dan Anggotz BMAS yang baru diangkat, penghasilan tetap dapat dibayarkar terhitung sejak tanggal pelantikan, yang dibuktikan dengar surat pernyataan pelantikan dari pejabat yang berwenang.
- (6) Besarnya indek penghasilan tetap sebagaimana dimaksw pada ayat (1). sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (7) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua harus di rinci pada pos belanja pegawai APBP Nagari Tahu: 2007 sesuai indek yang telah tetapkan.

## Bagian Ketiga Bagi Hasil

## Kepada Pemerintahan Nagari

## Pajak dan Retribusi Daerah Pasal 8

Pemberian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepac Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 (tig: diatas dimaksudkan untuk memperoleh dukungan dari Pemerintaha Nagari dalam pelaksanaan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribu Daerah dilapangan dan memenuhi kehendak pasal 2 ayat (-Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 200 tentang Keuangan Pemerintahan Nagari.

## Pasal 9

- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Nagari dalar APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2007 adala! sebesar Rp. 136.500.000,(seratus tiga puluh enam juta limi: ratus ribu rupiah).
- (2) Besar alokasi bagi hasil Pajak Daerah kepada masing-masinc Pemerintahan Nagari dihitung secara proporsional berdasarkat Bobot/Skor Pemerintahan Nagari (BPN).
- (3) Besarnya alokasi bagi hasil Pajak Daerah kepada masing masing Pemesntahan Nagari sebagaimana dimaksud pada aya

- (1) dan ayat (2). tercantum pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

## Pasal 10

- (1) Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Nagari dalam APBO Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2007 adalar sebesar Rp. 147.530.000,- (seratus empat puluh tujuh juta limz ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (2) Besar alokasi bagi hasil Retribusi Daerah kepada masing-masins Pemerintahan Nagari dihitung secara proporsional berdasarkar Bobot/Skor Pemerintahan Nagari (BPN).
- (3) Besarnya alokasi bagi hasil Retribusi Daerah kepada masing masing Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada aya (1) dan ayat (2) di atas, tercantum pada Lampiran V Peraturai Bupati ini.

## Pasal 11

Rekapitulasi dari Alokasi Dana Pemerintahan Nagari (ADPN), Bas Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintaha Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 (enam), Pasal (sembilan) dan Pasal! 10 (sepuluh) di atas, tercantum pada Lampira VI Peraturan Bupati ini.

## BAB III

## PENGGUNAAN DANA ALOKASI DANA PEMERINTAHAN NAGARI, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Pasal 12

- (1) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 (sebelas) d atas, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahar Nagari (APBP Nagari) merupakan sumber Keuangar Pemerintahan Nagari.
- (2) Alokasi Dana Pemerintahan Nagari (ADPN), Bagi Hasil Pajal Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud padi Pasal 11 (sebelas) di atas, ditetapkan alokasi penggunaanny: oleh Pemerintahan Nagari yaitu :
- a. 40 (empat puluh persen) untuk kebutuhan belanji rutinfoperasional Pemerintahan Nagari. %
- b. 60 YM (enam puluh persen) dialokasikan untuk kebutuhai Belanja Pembangunan! Publik.
- (3) Dari alokasi untuk kebutuhan rutinf/operasional Pemerintaha Nagari (40 Yo) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di ata: dipergunakan untuk :
- a. Pos belanja Pemerintah Nagari dan Pos belanja bantua operasional kegiatan lembaga sosial! kemasyarakata Nagari sebesar 76 Yo (tujuh puluh enam persen).
- b. Pos belanja DPN sebesar 16 Y (enam belas persen).

- Cc. Pos Belanja BMAS sebesar 8 X (delapan persen).
- (4) Dari alokasi untuk kebutuhan belanja Pembangunan/Publik (606) sebagaimana dimaksud pada ayat dua (2) di atas, penggunaannya diatur oleh Pemerintahan Nagari berdasarkan musyawarah di Nagari dan sesuai dengan pos, Pasal dan ayat dalam anggaran belanja pembangunan/Publik.
- (5) Pelaksanaan belanja Pembangunan/Publik yang bersumber dari APBP Nagari dilaksanakan atau dilakukan oleh Panitia Pelaksana Pembangunan Nagari ( yang terdiri dari unsur LPMN, Pemerintah Nagari, DPN dan lembaga lainnya) dengan sistem gotong royong (tidak dikontrakan dengan pemborong).

## Pasal 13

Dari Alokasi 76 Y (tujuh puluh enam persen) yang dipergunakan untuk belanja rutin/ operasional Pemerintah Nagari dan Belanja Bantuan Operasional kegiatan lembaga sosial kemasyarakatan Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 12 (dua belas) ayat (3) di atas, digunakan untuk :

- a. Belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja lain-lain serta belanja tidak tersangka, disesuaikan dengan kemampuan Alokasi Belanja Rutin untuk Pemerintah Nagari.

- b. Besarnya indek Perjalanan Dinas Aparatur Pemerintah Nagari DPN dan BMAS adalah maksimal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per orang/hari dalam Kecamatan, Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dalam Kabupaten dan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk luar Kabupaten.
- C. Belanja bantuan Operasional kegiatan lembaga sosial kemasyarakatan Nagari :
- 1) Honor kader posyandu per bulan besarnya disesuaikan dengan kemampuan belanja rutin Pemerintah Nagari.
- 3) Bantuan untuk operasional LPMN, Tim Penggerak PKK Nagari, dan KAN paling sedikit Rp. 750.000,(tujuh ratus lima puluh ribu) per tahun , dan Organisasi Bundo Kanduang Nagari, Pemuda Nagari, Ikatan Cadiak Pandai Nagari (atau nama lain) dan Majelis Ulama Nagari (atau nama lain), serendah-rendahnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per tahun.
- 2) Bantuan perangsang pengadaan makanan dan peralatan untuk setiap posyandu per bulan besarnya disesuaikan dengan kemampuan belanja rutin Pemerintah Nagari.

## Pasal 14

Dari Alokasi 16 Y9 (enam belas parsen) yang dipergunakan untuk belanja DPN sebagaimana dimaksud pada pasal 12 (dua belas) ayat (3) di atas, digunakan untuk :

- (1) Belanja barang. belanja pemeliharaan, dan Belanja lain-lain disesuaikan dengan kemampuan Alokasi Belanja Rutin untuk OPN.
- (2) Penetapan peruntukan untuk masing-masing pasal belanja pada pos belanja DPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, ditetapkan dengan Keputusan DPN setelah melalui sidang interen DPN dan disampaikan kepada Wali Nagari untuk dituangkan dalam APBPN.

## Pasal 15

Dari Alokasi 8 Y (delapan parsen) yang dipergunakan untuk belanja BMAS sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 (sebelas) ayat (3) di atas, digunakan untuk :

- (1) Belanja barang, belanja pemeliharaan, dan belanja lain-lain disesuaikan dengan kemampuan alokasi belanja rutin untuk BMAS.
2. Penetapan peruntukan untuk masing-masing pasai belanja pada pos belanja BMASN sebagaimana dimaksud pada avat (1: di atas. ditetapkan dengar Kerutusan Ksila BMASN se'sian (2)

-N

melalui sidang interen BMASN dan disampaikan kepada Wali Nagari untuk dituangkan dalam APBPN.

## BAB IV

## EKANISME PENCAIRAN Pasal 16

Pengajuan belanja rutin/operasional dan pembangunan/publik dapat dilakukan oleh Pemerintah Nagari apabila telah ditampung dalam Peraturan Nagari tentang APBPNagari Tahun Anggaran 2007 serta disahkan oleh Bupati Pesisir Selatan, selanjutnya Pemerintah Nagari dapat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) belanja Rutin maupun Pembangunan kepada Bupati, dengan mekanisme sebagai berikut :

## I. Belanja Rutin/Operasional

- a. Pencairan belanja rutin/operasional Nagari (termasuk penghasilan tetap) dibagi kedalam 4 (empat) triwulan.
- b. SPP UUDP Rutin Triwulan Pertama diajukan oleh Bendaharawan Nagari yang diketahui oleh Atasan Langsung Bendaharawan Nagari ( Sekretaris Nagari/Kaur) dan disetujui oleh Wali Nagari, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Camat. SPP UUDP Rutin Triwulan Pertama tersebut diajukan kepada Bupati c/g Bagian Pemberdayaan Pemerintahan Nagari guna

untuk diproses bersama-sama dengan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.

- Cc. SPP UUDP Rutin Triwulan Pertama yang telah direalisasi oleh Bendaharawan Setda, dapat diambil oleh Bendaharawan Nagari atau ditransfer metatui Bank ke rekening Kas Pemerintah Nagari pada Bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Nagari.
- d. SPP UUDP Rutin berikutnya, diajukan dengan melengkapi laporan keuangan rutin Pemerintahan Nagari triwulan sebelumnya beserta SPJ nya yang telah diverifikasi Camat.
- e. Bagi Pemerintah Nagari yang belum siap dengan laporan keuangan rutin triwulan beserta SPJ nya, tidak dapat dicairkan dana triwulan berikutnya.

## II. Belanja Pembangunan/Publik

:

- a. Pencairan belanja pembangunan Nagari dibagi dalam 2 (dua) termin.
- b. Termin 1 (satu) dapat diajukan pada triwulan kedua sampai triwulan berikutnya.
3. Cc. SPP UUDP Pembangunan Termin Pertama yang telah dilengkapi dengan RAB Pembangunan diajukan oleh Bendaharawan Nagari yang diketahui oleh Atasan Langsung Bendaharawan Nagari (Sekretaris Nagari/Kaur) dan disetujui oleh Wali Nagari. selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Camat.

SPP JUDP Pembangunan Termin Pertama tersebut diajukan kepada Bupati c/g Bagian Pemberdayaan Pemerintahan Nagari guna untuk diproses bersama-sama dengan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.

- d. SPP UUDP Pembangunan Termin Pertama yang telah direalisasi oleh Bendahara Pengeluaran Setda, dapat diambil oleh Bendaharawan Nagari atau ditransfer melalui Bank ke rekening Kas Pemerintah Nagari pada Bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Nagari.
- e. SPP UUDP Pembangunan Termin Kedua, diajukan dengan melengkapi laporan keuangan Pembangunan Nagari beserta SPJ nya yang telah diverifikasi Camat.
- f. Bagi Pemerintah Nagari yang belum siap dengan laporan keuangan Pembangunan beserta SPJ nya atau pelaksanaan kegiatan tersebut menimbulkan permasalahan di masyarakat, pencairan termin II ditangguhkan untuk sementara dan atau dibekukan untuk dipertanggung jawabkan oleh Pemerintah Nagari.

## Pasal 17

Bagi Pemerintahan Nagari yang tidak siap dengan Peraturan Nagari tentang APBNagari Tahun Anggaran 2C07 maka gana rutin/operasional dan pembanguna-'r.t"k Naga tidak Sapat

dicairkan atau dibekukan dan tidak bisa dimintakan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

## BAB V KETENTUAN PAJAK Pasal 18

- (1) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994, pasal 2 ayat (1) dan (3) tentang Pajak Penghasilan (PPh) bagi Pejabat Negara, PNS, anggotan TNI/Polri dan Pensiunan maka Wali Nagari, Perangkat Wali Nagari, anggota DPN dan BMAS yang berasal dari unsur-unsur tersebut dengan golongan III atau perwira (Letda) keatas, tunjangan penghasilannya dipotong 15 Yc (lima belas persen) dan bersifat final.
- (2) Dalam hal pengadaan barang dan pembelian materil untuk kebutuhan rutin dan pembangunan Nagari menurut tingkatan yang diatur dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 6 (sepuluh persen).
- (3) Pemotongan PPh, PPN tersebut merupakan tugas dan tanggungjawab Bendaharawan Nagari dan menyetorkan ke Kas Negara sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP Pasal 19

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini. sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berkoordinasi dengan Camat, Bagian Pemberdayaan Pemerintahan Nagari dan Bagian keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan hanya berlaku dalam Tahun Anggaran 2007.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan Pada tanggal 2 Januari 2007 BUPATI PESISIR SELATAN


NASRUL ABIT

Diundangkan di Painan Pada tanggal : 2 Januari 2007. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN


Drs. H. ADRIL NIP. 010087271.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2007 NOMOR 16