Unknown Unknown Nomor Z7 Tahun 2017 tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku 17 Februari 2017)
Pembukaan
Menimbang
f
Mengingat
:
BUPATI OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR Z7 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU,
:
bahwa dalam rangka pengelolaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, sesuai Pasal 134 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan ..Daerah sebagaimana telah,beherapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2017. 5
1.
Undang-Undang .Nomor -28. Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821), t h:
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455),
Pai
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konplik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315):
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1578):
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828):
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829): N
6. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310),
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874):
8. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Daerah Ulu Tahun
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan KomeringsUlu Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor12 Tahun 2016 ):
14. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 44 Tahun 2016).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA
TAHUN ANGGARAN 2017.
Pa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran. 5.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Satuan Kerja- Pengelola Keuangan Daerah yang 'selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang. 6.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnyadisingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 8.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 7.
9. Pengguna Anggaran adalah pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 9.
11. Bendahara PPKD adalah bendahara yang
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai misi SKPD.
15. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa:
16. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
18. Belanja Tidak Terduga adalah merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau diharapkan berulang seperti penanggulangan / giRencana alam dan/atau bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah k tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
17. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
19. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
21. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
20. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, -banjir,kekeringan, angintopan, dan tanah longsor.
BAB II - RUANG LINGKUP DAN ASAS UMUM
Pasal 2
Ruang lingkup pengelolaan belanja tidak terduga meliputi penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan pengawasan belanja tidak terduga.
-
- efisiensi:
- efektivitas: d.
- ekonomis: e.
- transparansi, f
- akuntabilitas, g
- kepatutan, dan h
- manfaat: 1.
BAB II - RUANG LINGKUP DAN ASAS UMUM
Pasal 3
- Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bahwa belanja tidak terduga dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. (1
BAB II - RUANG LINGKUP DAN ASAS UMUM
Pasal 4
- Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bahwa belanja tidak terduga dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. (1
- Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf b adalah bahwa pengelolaan belanja tidak terduga harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan. (2)
- Efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan pencapaian keluaran yang maksimal dengan penggunaan masukan (input barang dan jasa) terendah. (3)
- Efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan pencapaian hasil program dari target yang telah ditetapkan yaitu (4) . membandingkan antara keluaran dengan hasil.
Ap
|
- Ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan perolehan masukan (input barang dan jasa) dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang rendah.
- Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan langkah keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya mengenai pengelolaan belanja tidak terduga. (6)
- Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g merupakan. perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan belanja tidak terduga dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. (7)
- (8) Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h merupakan pengelolaan belanja tidak terduga secara realistis dan proporsional.
- (9) Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i adalah pelaksanaan program/kegiatan belanja tidak terduga yang sejalan dengan prioritas sesuai kebutuhan.
- (2) Penyusunan anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud ayat (1)
BAB Il - PENGANGGARAN
Pasal 6
- Penganggaran belanja tidak terduga dalam APBD dicantumkan pada kode rekening kelompok belanja tidak terduga, jenis belanja tidak terduga, (1 obyek belanja tidak terduga dan rincian obyek belanja tidak terduga.
- Penganggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada belanja SKPKD. (2)
BAB Il - PENGANGGARAN
Pasal 7
Belanja tidak terduga merupakan belanja yang diperuntukkan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti :
- b. Penanggulangan bencana alam dan bencana sosial:
- a. Tanggap darurat bencana:
BAB Il - PENGANGGARAN
Pasal 8
- a. merupakan kejadian yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, puting beliung, tanah longsor, kebakaran dan konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror:
- (1) Tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
- b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarahaidan
7. Cc. tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan.
- (2) Tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya bencana. 7
BAB Il - PENGANGGARAN
Pasal 9
- (1) Penanggulangan bencana alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. Merupakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi:
- c. Tidak diharapkan terjadi secara berulang-ulang:dan
- b. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah kabupaten dan tidak dapat diprediksi sebelumnya:
- d. Memiliki dampak signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan disebabkan oleh keadaan
BAB Il - PENGANGGARAN
Pasal 10
Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, harus didukung dengan bukti-bukti yang sah sebagai kelengkaan dokumen pencairan.
BAB IV - PELAKSANAAN
Pasal 11
- (1) Status keadaan darurat bencana ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
BAB IV - PELAKSANAAN
Pasal 12
Pa
- (1) Pengajuan belanja tidak terduga untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan b harus dilampiri proposal/ surat dan rencana kebutuhan biaya (RKB) yang telah dihitung oleh Kepala BPBD. .
- (2) Proposal/ surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kajian dampak sistemik yang ditimbulkan.
- (3) Bupati membentuk tim yang bertugas menentukan apakah kegiatan yang dimuat dalam proposal/ surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mempunyai dampak sistemik.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin Sekretaris Daerah yang berwenang memberikan rekomendasi sebagai dasar penggunaan belanja tidak terduga dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - PELAKSANAAN
Pasal 13
Pengeluaran belanja tidak terduga untuk pembiayaan tanggap darurat, bencana alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari
BAB IV - PELAKSANAAN
Pasal 14
- (1) Pengajuan belanja tidak terduga berkenaan dengan pengemebalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c, dilengkap dengan :
- b. Surat ketetapan penerimaan daerah: dan
- a. Surat permintaan pengembalian:
- c. Bukti penyetoran ke kas daerah.
- (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui PPKD atas dasar surat permintaan pengembalian yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- (3) Penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - PELAKSANAAN
Pasal 15
- (1) Penggunaan belanja tidak terduga melalui pembebanan secara langsung dilaksanakan untuk :
BAB IV - PELAKSANAAN
Pasal 16
- a. penanggulangan yang bersifat tanggap darurat:
- b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah atas tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. -
- (2) Penggunaan belanja tidak terduga melalui proses pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung maupun tidak langsung untuk keperluan bencana alam dan bencana sosial.
BAB IV - PELAKSANAAN
Pasal 17
NN
Tn
- (1) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal terjadi pergeseran belanja tidak terduga kepada belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) setelah perubahan APBD ditetapkan, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian disesuaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- (2) Penyetoran dana tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berasamaan dengan masa pertanggungjawaban dana tanggap darurat bencana yaitu paling lama 1 (satu) bulan sejak selesainya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan. 1
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. :

Penetapan: Ditetapkan di Baturaja | pada tanggal I7 Februari 2017 BUPATI OGAN KOMERING UL Do .KURYANA AZIS N --

Penetapan: Diundangkan di Baturaja , pada tanggal, 17 Februari 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU, £ MARWAN SOBRIE BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2017 NOMOR 7 -