PERATURAN DAERAH KOTA BI Nomor 22 Tahun 2013 tentang RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KOTA BITUNG TAHUN 2013 - 2033 (berlaku 20 Desember 2013)
Pembukaan
Mengingat
WALIKOTA BITUNG
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 22 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KOTA BITUNG TAHUN 2013 - 2033
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
- Menimbang : a. bahwa Rencana Zonasi Wilayah Pesisir adalah rencana yang
- menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin;
- b. bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan melibatkan masyarakat berdasarkan norma, standar dan pedoman penyusunan perencanaan berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (5) UndangUndang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyebutkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kota Bitung Tahun 2013-2033;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kota Bitung Tahun 2013 - 2033;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
- 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan;
13. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bitung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 118);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
WALIKOTA BITUNG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KOTA BITUNG TAHUN 2013-2033.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Bitung.
3. Walikota adalah Walikota Kota Bitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bitung.
6. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
7. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang selanjutnya disingkat RZWP3K adalah Kebijakan Pemerintah Daerah yang menentukan arah penggunaan sumberdaya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang.
8. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi, surut tertinggi yang dihitung dengan rata-rata.
9. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu Asas
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
RZWP3K Daerah didasarkan atas asas :
- a. keberlanjutan;
- b. konsistensi;
- c. keterpaduan;
- d. kepastianhukum;
- e. kemitraan;
- f. pemerataan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. keterbukaan;
- i. desentralisasi;
- j. akuntabilitas;
- k. keadilan; dan
- l. budaya.
Bagian Kedua Tujuan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
RZWP3K Daerah bertujuan untuk :
- a. melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
- b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya;
- c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya agar tercapai keadilan, keseimbangan dan keberkelanjutan; dan
- d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya.
Bagian Ketiga Ruang Lingkup
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Ruang lingkup pengaturan RZWP3K Daerah meliputi :
- a. daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut;
- b. ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan; dan
- c. ke arah laut sejauh 4 (empat) mil laut diukur dari garis pantai.
FUNGSI DAN JANGKA WAKTU
Bagian Kesatu Fungsi
BAB III - FUNGSI DAN JANGKA WAKTU
Pasal 5
Fungsi RZWP3K Daerah adalah :
- a. sebagai dasar perencanaan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Daerah;
- b. sebagai dasar pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Daerah; dan
- c. sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Daerah.
Bagian Kedua Jangka Waktu
BAB III - FUNGSI DAN JANGKA WAKTU
Pasal 6
- (1) Jangka Waktu berlakunya RZWP3K Daerah selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penetapannya.
- (2) RZWP3K Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau dan/atau disesuaikan kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan dan/atau penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberlakukan untuk zona yang memerlukan penyesuaian.
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PESISIR
Bagian Kesatu Umum
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 7
- (1)
- Rencana struktur ruang wilayah pesisir terdiri atas rencana pengembangan : a. sistem pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhan; b. sistem jaringan prasarana wilayah; dan c. minapolitan.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kebijakan pengembangan, strategi pengembangan, dan arahan pengembangan.
- (3) Rencana struktur ruang wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 100.000 (satu berbanding seratus ribu) sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung. PARAF HIERARKHI

Penandatangan: Wakil Walikota

Penandatangan: Sekretaris Daerah Kota Asisten Administrasi Umum

Penandatangan: Kepala Bagian Hukum Kasubag. Perundang-undangan Staf Pengelola PARAF KOORDINASI

Penandatangan: Kepala BAPPEDA

Penetapan: Diundangkan di Bitung Pada tanggal 20 Desember 2013

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA,

Verifikasi: ## TTD Drs. EDISON HUMIANG, M. Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP.19610804 198603 1 016 LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2013 NOMOR 43

Penetapan: Ditetapkan di Bitung Pada tanggal 20 Desember 2013

Penandatangan: WALIKOTA BITUNG, HANNY SONDAKH
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Struktur Ruang Wilayah Pesisir ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## Bagian Kedua

Sistem Pusat-Pusat Pelayanan dan Pertumbuhan

## Pasal 8

Kebijakan pengembangan sistem pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhan sebagai berikut :

- a. pemantapan struktur atau hirarki sistem pusat-pusat pelayanan;
- b. pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah pesisir; dan
- c. pengintegrasian fungsi setiap pusat-pusat pertumbuhan dalam sistem pusatpusat pelayanan Daerah.

## Pasal 9

Strategi pengembangan sistem pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhansebagai berikut :

- a. optimalisasi fungsi pada pusat-pusat pelayanan di wilayah pesisir;
- b. pengembangan fungsi pada pusat-pusat pertumbuhan di wilayah pesisir;
- c. pemberian insentif bagi pengembangan fungsi pusat-pusat pertumbuhan; dan
- d. pengembangan sistem prasarana wilayah pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhan.

## Pasal 10

Arahan pengembangan sistem pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhan sebagai berikut :

- a. Kecamatan Aertembaga sebagai daerah Kepelabuhanan, zona instalasi miter, PKWp dan pengembangan Industrialisasi Perikanan Tangkap, serta penegmbangan Industrialisasi Perkapalan;
- b. Kecamatan Girian sebagai PKL serta usaha perdagangan dan jasa;
- c. Kecamatan Lembeh Selatan sebagai pusat pertumbuhan wilayah pesisir dengan kegiatan utama perikanan tangkap dan kegiatan pendukung wisata, pertanian, pengembangan kepelabuhanan, konservasi lingkungan dan pengembangan industrii-industri berwawasan lingkungan;
- d. Kecamatan Lembeh Utara sebagai pusat pertumbuhan wilayah pesisir dengan kegiatan utama perikanan tangkap, konservasi lingkungan dan wisata bahari serta kegiatan pendukung pertanian dan wisata resort;
- e. Kecamatan Madidir sebagai pusat pertumbuhan wilayah pesisir dengan kegiatan utama perikanan tangkap, wisata bahari, pengembangan UsahaUsaha Hasil Perikanan dan PKL;
- f. Kecamatan Ranowulu sebagai pusat pertumbuhan wilayah pesisir dengan kegiatan utama konservasi alam,perikanan tangkap, perikanan darat dan kegiatan pendukung wisata dan pertanian;
- g. Kecamatan Matuari sebagai pusat pertumbuhan wilayah pesisir dengan kegiatan utama perikanan tangkap, pengembangan kepelabuhanan, pengembangan usaha-usaha hasil perikanan dan kegiatan pendukung wisata dan pertanian; dan
- h. Kecamatan Maesa sebagai pusat pertumbuhan wilayah pesisir dengan kegiatan utama perdagangan dan jasa, Kepelabuhanan, Rencana Pengembangan Industrialisasi di bidang perkapalan serta sebagai daerah PKWp.

## Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

## Paragraf 1 Umum

## Pasal 11

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah diwujudkan dalam bentuk kebijakan pengembangan, strategi pengembangan dan arahan pengembangan.
- (2) Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. jaringan jalan raya;
- b. jaringan prasarana transportasi laut;
- c. jaringan telekomunikasi;
- d. prasarana sumberdaya air;
- e. jaringan listrik;
- f. prasarana lingkungan; dan/atau
- g. jaringan prasarana perikanan.

## Paragraf 2 Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Raya

## Pasal 12

Kebijakan pengembangan jaringan jalan raya sebagaimana dalam Pasal 11 huruf a, meliputi :

- a. peningkatan efektivitas dan efisiensi jaringan jalan;
- b. peningkatan aksesibilitas ke seluruh wilayah pesisir dan kawasan pesisir yang terisolir; dan
- c. penciptaan keterpaduan yang maksimal antar berbagai moda transportasi wilayah pesisir.

## Pasal 13

Strategi pengembangan jaringan jalan raya sebagaimana dalam Pasal 12, meliputi :

- a. peningkatan kualitas sistem jaringan jalan;
- b. peningkatan kualitas dan kuantitas jalan beserta bangunan pelengkap jalan;
- c. peningkatan kelengkapan jalan;
- d. pengembangan sistem perparkiran yang efektif dan efisien; dan
- e. pembangunan fasilitas tempat henti untuk angkutan umum.

## Pasal 14

Arahan pengembangan sistem jaringan jalan raya adalah sebagai berikut :

- a. pengembangan jaringan jalan arteri primer;
- b. pengembangan jaringan jalan kolektor primer;
- c. pengembangan jaringan jalan lokal primer;
- d. pengembangan jalur angkutan umum; dan
- e. pengembangan terminal angkutan darat di wilayah pesisir.

## Paragraf 3

Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Transportasi Laut

## Pasal 15

Kebijakan pengembangan jaringan prasarana transportasi laut sebagaimana dalam Pasal 11 huruf b dilakukan dengan pemanfaatan pelabuhan Samudra Bitung danperencanaan pengembangan pelabuhan Internasional Hub ( International Hub Port ) di Kota Bitung sebagai prasarana transportasi internasional laut.

## Pasal 16

Strategi pengembangan jaringan prasarana transportasi laut sebagaimana dalam Pasal 15, ditetapkan meliputi :

- a. pengembangan prasarana pelabuhan perikanan, pelabuhan Samudera Bitung dan rencana pengembangan Pelabuhan Internasional Hub ( International Hub Port ) Bitung agar mampu dimanfaatkan untuk kegiatan transportasi Internasional laut;
- b. optimalisasi fungsi kepelabuhanan; dan
- c. pengembangan moda transportasi untuk kegiatan perikanan dan non perikanan.

Arahan pengembangan jaringan prasarana transportasi internasionallaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan mengoptimalkan dan mengembangkan :

- a. pelabuhan perikanan, pelabuhan Samudera Bitung dan rencana pengembangan Pelabuhan Internasional Hub ( International Hub Port ) Bitung; dan
- b. mengoptimalkan dan mendorong pengembangan jaringan transportasi laut yang ada di Kota Bitung.

## Paragraf 4 Rencana Jaringan Telekomunikasi

## Pasal 18

Kebijakan pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dalam Pasal 11 huruf c, meliputi :

- a. perencanaan dan pengembangan prasarana telekomunikasi untuk sektor kelautan dan perikanan, pendidikan, pariwisata, pertanian, perindustrian, perdagangan dan pertambangan;
- b. perencanaan dan pengembangan prasarana telekomunikasi pada pusat-pusat pertumbuhan wilayah pesisir; dan
- c. peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap telekomunikasi.

## Pasal 19

Strategi pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dalam Pasal 18, ditetapkan meliputi :

- a. fasilitasi penyediaan ruang untuk fasilitas jaringan telekomunikasi; dan
- b. penyediaan prasarana jaringan telekomunikasi.

## Pasal 20

Arahan pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dalam Pasal 19, meliputi :

- a. mengembangkan jaringan telekomunikasi sesuai dengan rencana pengembangan sistem jaringan nasional;
- b. mengembangkan jaringan telekomunikasi pada setiap fasilitas kelautan dan perikanan, pendidikan, pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertambangan; dan
- c. mengembangkan jaringan telekomunikasi pada pusat-pusat pertumbuhan di wilayah pesisir.

## Paragraf 5

Rencana Pengembangan Prasarana Sumberdaya Air

## Pasal 21

Kebijakan pengembangan prasarana sumberdaya air sebagaimana dalam Pasal 11 huruf d, meliputi :

- a. pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air secara terpadu berbasis wilayah sungai;

- b. pengembangan jaringan prasarana sumberdaya air untuk melayani lahan pertanian, zona permukiman, zona industri, zona konservasi dan kawasan strategis nasional tertentu serta pusat-pusat pertumbuhan di wilayah pesisir;
- c. pengkonservasian telaga, laguna dan sungai-sungai bawah tanah; dan
- d. pengkonservasian sumber mata air di wilayah pesisir.

## Pasal 22

Strategi pengembangan prasarana sumberdaya air sebagaimana dalam Pasal 21, ditetapkan meliputi :

- a. pengkonservasian sumberdaya air secara berkesinambungan terhadap air tanah dan air permukaan;
- b. pengembangan jaringan distribusi air bersih pada zona permukiman, zona perkotaan, zona industri dan kawasan strategis nasional tertentu serta pusatpusat pertumbuhan di wilayah pesisir;
- c. pengembangan jaringan distribusi air untuk keperluan pertanian dan perikanan;
- d. pengembangan kuantitas tampungan air berupa embung, tandon air dan kolam penampung air untuk memenuhi kebutuhan air baku dan konservasi;
- e. optimalisasi prasarana sumberdaya air yang sudah ada agar berfungsi maksimal; dan
- f. penguatan kelembagaan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air minum dan pertanian.

## Pasal 23

Arahan pengembangan sumber daya air ditetapkan sebagai berikut :

- a. jaringan distribusi air bersih dalam wilayah kepelabuhanan;
- b. jaringan distribusi air bersih di zona permukiman, pusat-pusat pertumbuhan dan pusat pendaratan ikan; dan
- c. pengembangan daerah penyedia air bersih di daerah.

## Paragraf 6

Rencana Pengembangan Jaringan Listrik

## Pasal 24

Kebijakan pengembangan jaringan listrik sebagaimana dalam Pasal 11 huruf e untuk mendukung kebijakankelistrikan nasional melalui :

- a. perencanaan pengembangan prasarana kelistrikan di wilayah pesisir;dan
- b. fasilitasi pengembangan energi listrik alternatif.

## Pasal 25

Strategi pengembangan jaringan listrik sebagaimana dalam Pasal 24 ditetapkan dengan menyediakan ruang untuk pengembangan jaringan listrik dengan :

- a. penyiapan pengaturan tentang pengembangan jaringan kelistrikan diwilayah pesisir;
- b. pengembangan sarana dan prasarana energi listrik; dan
- c. fasilitasi pengembangan energi listrik alternatif.

## Pasal 26

Arahan pengembangan jaringan listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi :

- a. mengembangkan jaringan listrik sesuai dengan rencana pengembangan sistem jaringan nasional;
- b. mengembangkan jaringan listrik pada fasilitas kelautan dan perikanan,pertanian dan obyek wisata;
- c. mengembangkan jaringan listrik pada pusat-pusat pertumbuhan di wilayah pesisir; dan
- d. mengembangkan sumber energi angin gelombang laut dan energi tenaga surya di seluruh wilayah pesisir.

## Paragraf 7 Rencana Pengembangan Prasarana Lingkungan

## Pasal 27

Kebijakan pengembangan prasarana lingkungan sebagaimana dalam Pasal 11 huruf f di wilayah meliputi :

- a. pengembangan prasarana air minum;
- b. pengembangan prasarana drainase;
- c. pengembangan prasarana persampahan;
- d. pengembangan prasarana pengolahan limbah;
- e. pengembangan prasarana mitigasi bencana; dan
- f. pengembangan jalan lingkar menuju daerah pesisir yang terisolasi.

## Pasal 28

Strategi pengembangan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi :

- a. penyusunan rencana induk sistem penyediaan air minum, drainase, sampah dan pengolahan air limbah serta mitigasi bencana;
- b. peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan prasarana air minum, drainase, sampah dan pengolahan air limbah serta mitigasi bencana; dan
- c. optimalisasi dan pemeliharaan prasarana lingkungan di wilayah pesisir yang meliputi sistem penyediaan air minum, drainase, sampah; dan
- d. pengolahan air limbah serta mitigasi bencana.

## Pasal 29

Arahan pengembangan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 di wilayah pesisir dilaksanakan meliputi :

- a. fasilitasi dalam mengembangkan unit pengelolaan air minum yang belum terlayani oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah;
- b. mengembangkan instalasi pengolahan limbah pada pusat-pusat aktivitas;
- c. mengembangkan pengolahan sampah yang ramah lingkungan pada pusatpusat aktivitas;
- d. mengembangkan sistem jaringan drainase pada daerah genangan air dan pusat-pusat aktivitas; dan
- e. mengembangkan sistem mitigasi bencana pada zona rawan bencana.

## Paragraf 8 Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Perikanan

## Pasal 30

Kebijakan pengembangan jaringan prasarana perikanan sebagaimana dalam Pasal 11 huruf g meliputi :

- a. pengembangan jaringan prasarana perikanan tangkap;
- b. pengembangan jaringan prasarana perikanan budidaya; dan
- c. pengembangan jaringan prasarana pengolahan dan pasca panen.

## Pasal 31

Strategi pengembangan jaringan prasarana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi :

- a. peningkatan sarana dan prasarana perikanan;
- b. peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana budidaya perikanan;
- c. optimalisasi operasional pelabuhan sebagai sentra perikanan; dan
- b. pemeliharaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan.

## Pasal 32

Arahan pengembangan jaringan prasarana perikanan sebagai berikut :

- a. mengembangan sarana dan prasarana serta perluasan pelabuhan perikanan Kota Bitung;
- b. peningkatan sarana dan prasarana dalam Tempat Pendaratan Ikan (TPI); dan
- c. perencanaan pengembangan Tempat Pendaratan Ikan (TPI) di daerah lainnya.

## BAB V RENCANA STRUKTUR RUANG PULAU-PULAU KECIL

## Bagian Kesatu Umum

## Pasal 33

- (1) Rencana struktur ruang pulau-pulau kecil terdiri atas rencana pemanfaatan.
- (2) Rencana struktur ruang pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kebijakan pemanfaatan, strategi pemanfaatan dan arahan pemanfaatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Struktur Ruang Pulau-Pulau Kecil ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## Bagian Kedua

Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil

## Pasal 34

Kebijakan pemanfaatan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilakukan secara terpadu, optimal dan lestari serta pelestarian lingkungan.

## Pasal 35

Strategi pemanfaatan pulau-pulau kecil dilaksanakan melalui :

- a. penataan peran masyarakat dan swasta;
- b. penyusunan basis data;
- c. pengembangan dan penataan sarana dan prasarana; dan
- d. peningkatan partisipasi dan akses masyarakat.

## BAB VI

## RENCANA POLA RUANG WILAYAH PESISIR

## Bagian Kesatu Umum

## Pasal 36

- (1) Rencana pola ruang wilayah pesisir meliputi penetapan :
- a. kawasan pemanfaatan umum;
- b. kawasan konservasi;
- c. kawasan strategis nasional tertentu; dan/atau
- d. alur laut daerah dan nasional.
- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. zona hutan;
- b. zona pertanian;
- c. zona perikanan budidaya laut;
- d. zona perikanan tangkap;
- e. zona pelabuhan;
- f. zona pertambangan;
- g. zona industri;
- h. zona pariwisata;
- i. zona permukiman; dan
- e. zona ekonomi khusus.
- (4) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. zona Konservasi Pesisir;
- b. zona Koservasi Maritim;
- c. zona Konservasi Perairan; dan
- d. zona Sempadan Pantai.
- (5) Kawasan strategis nasional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu zona instalasi militer.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Pola Ruang Wilayah Pesisir ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## Bagian Kedua

## Kawasan Pemanfaatan Umum

## Paragraf 1 Zona Hutan

## Pasal 37

Kebijakan pengembangan zona hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a meliputi :

- a. pelestarian zona hutan sebagai kawasan hutan yang berkelanjutan untuk mendukung kebutuhan ekonomi, pangan, konservasi dan perkembangan biota pesisir;
- b. pengembangan zona hutan untuk diversivikasi hutan kayu dan non kayu untuk menciptakan peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. optimalisasi produktivitas zona hutan.

## Pasal 38

Strategi untuk melaksanakan kebijakan zona hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dengan cara :

- a. peningkatan fungsi dan luasan kawasan hutan;
- b. pelaksanaan reboisasi dan peningkatan kualitas hutan di wilayah pesisir; dan
- c. peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan hutan.

## Pasal 39

Arahan pengembangan zona hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 di wilayah pesisir Kecamatan Ranowulu, Kecamatan Aertembaga, Kecamatan Lembeh Utara dan Kecamatan Lembeh Selatan dengan cara :

- a. memberikan fasilitasi dalam pengelolaan hutan;
- b. mengembangkan hutan mangrove di pesisir pantai;
- c. mengembangkan hutan alam lain; dan
- d. mengembangkan hutan cemara dan hutan lain di sepadan pantai wilayah pesisir.

## Paragraf 2 Zona Pertanian

## Pasal 40

Kebijakan pengembangan zona pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b meliputi :

- a. pelestarian zona pertanian sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
- b. peningkatan produktifitas pertanian;
- c. pengembangan zona pertanian untuk diverifikasi sumber pangan, sumber energi alternatif, penyediaan pakan ternak serta untuk menciptakan peluang ekonomi; dan
- d. pengendalian alih fungsi lahan pertanian.

## Pasal 41

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan zona pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilaksanakan dengan cara :

- a. pertahankan luasan zona pertanian;
- b. peningkatan prasarana dan sarana pendukung; dan
- c. peningkatan pengelolaan pertanian.

## Pasal 42

Arahan pengembangan zona pertanian sebagai berikut :

- a. memberdayakan kelompok petani pemakai air di wilayah pesisir;
- b. membangun jaringan irigasi di daerah aliran sungai sepanjang wilayah pesisir; dan
- c. memelihara dan meningkatkan jaringan irigasi yang sudah ada di wilayah pesisir.

## Paragraf 3 Zona Perikanan Budidaya

## Pasal 43

Kebijakan pengembangan zona perikanan budidaya laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf c meliputi :

- a. pengembangan zona perikanan budidaya air payau, air tawar dan air laut; dan
- b. peningkatan produktifitas perikanan budidaya air payau, air tawar dan air laut.

## Pasal 44

Strategi pengembangan zona perikanan budidaya laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan dengan cara :

- a. peningkatan pemanfaatan lahan dan perairan umum untuk kegiatan perikanan budidaya air payau, air tawar dan air laut;
- b. pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya air payau, air tawar dan air laut;
- c. pengembangan teknologi pasca panen, perikanan budidaya air payau, air tawar dan air laut yang ramah lingkungan; dan
- d. pengembangan sumberdaya manusia di bidang perikanan budidaya air payau, air tawar dan air laut.

## Paragraf 4 Zona Perikanan Tangkap

## Pasal 45

Kebijakan pengembangan zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf d meliputi :

- a. penataan usaha perikanan tangkap;
- b. peningkatan produksi perikanan tangkap;
- c. pengembangan usaha perikanan tangkap;
- d. menjaga kelestarian sumberdaya ikan; dan
- e. optimalisasi pemanfaatan sumberdaya ikan.

## Pasal 46

Strategi pengembangan zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan dengan cara :

- a. penataan armada penangkapan ikan;
- b. pengembangan alat tangkap yang produktif dan ramah lingkungan;
- c. pengembangan sarana, prasarana dan teknologi perikanan tangkap;
- d. pengembangan sumberdaya manusia; dan
- e. peningkatan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan sumberdaya perikanan.

## Pasal 47

- (1) Arahan pengembangan zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan di perairan laut yang berjarak 4 (empat) mil dari garis pantai.
- (2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. peningkatan efektifitas regulasi penataan jumlah armada;
- b. penggunaan alat tangkap yang pro duktif dan ramah lingkungan;
- c. peningkatan teknologi penangkapan ikan;
- d. peningkatan kapasitas armada perikanan tangkap;
- e. peningkatan kapasitas alat bantu penangkapan ikan;
- f. peningkatan kemampuan dan keterampilan nelayan dalam kegiatan penangkapan ikan di laut lepas; dan
- g. peningkatan kerjasama antar daerah dalam pengawasan dan pelaksanaan penangkapan ikan.

## Paragraf 5

## Zona Pelabuhan

## Pasal 48

Kebijakan pengembangan zona pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf e meliputi :

- a. perencanaan pengembangan Pelabuhan Samudera Bitung dan rencana pengembangan pelabuhan internasional Hup (Internasional Hub Port) di Kota Bitung;
- b. peningkatan akses pengelolaan sumber daya ikan;
- c. pengembangan dan optimalisasi fungsi pelabuhan perikanan; dan
- d. pengembangan dan optimalisasi fungsi kepelabuhanan pihak swasta.

## Pasal 49

Strategi pengembangan zona pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan dengan cara :

- a. mendorong pengembangan pelabuhan samudera bitung dan rencana pengembangan pelabuhan Internasional Hub (Internasional Hub Port) di Kota Bitung;
- b. pengembangan pembangunan pelabuhan perikanan;
- c. pengembangan sarana dan prasarana dalam wilayah kepelabuhanan;
- d. pengembangan fungsi pelabuhan perikanan; dan
- e. pengembangan dan penyelarasan fungsi dan peran antar pelabuhan perikanan.

Arahan pengembangan zona pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilakukan di Samudera Bitung meliputi :

- a. perluasan dan pengembangan Pelabuhan Samudera Bitung termasuk pengembangan pelabuhan peti kemas;
- b. penyiapan lahan dan sarana yang diperlukan untuk pengembangan pelabuhan internasional Hub (Internasional Hub Port) Bitung;
- c. pelabuhan Perikanan Samudera Bitung di Kecamatan Aertembaga dilakukan dengan cara menambah armada penangkapan ikan dengan ukuran lebih dari 10 (sepuluh) GT ( Gross Tonnage ) dan meningkatkan fasilitas fungsional serta penunjang;
- d. pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) di Kecamatan Ranowulu; dan
- e. pengembangan Tempat Pendaratan Ikan (TPI), meliputi:
1. kecamatan Ranowulu;
2. kecamatan Lembeh Utara; dan
3. kecamatan Lembeh Selatan.

## Paragraf 6 Zona Pertambangan

## Pasal 51

Kebijakan pengembangan zona pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf f meliputi :

- a. pemanfaatan potensi pertambangan mineral logam dan mineral bukan logam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- b. pemanfaatan potensi pertambangan mineral logam dan mineral bukan logam dilakukan secara bertanggungjawab.

## Pasal 52

Strategi pengembangan zona pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilakukan dengan cara :

- a. peningkatan peranserta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan potensi pertambangan mineral logam dan mineral bukan logam;
- b. penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan potensi pertambangan mineral logam dan mineral bukan logam;
- c. pengelolaan potensi pertambangan mineral logam dan mineral bukan logam dengan memperhatikan daya-dukung lingkungan; dan
- d. kegiatan pasca penambangan mineral logam dan mineral bukan logam harus menjamin keberlanjutan fungsi sumberdaya alam dan lingkungan.

## Pasal 53

Arahan pengembangan zona pertambangan sebagai berikut :

- a. menetapkan regulasi pemanfaatan lahan kawasan pertambangan mineral logam dan mineral bukan logam; dan
- b. pemanfaatan pertambangan dan pengelolaan pasca pertambangan mineral logam dan mineral bukan logam.

## Paragraf 7

## Zona Industri

## Pasal 54

Kebijakan pengembangan zona industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf g meliputi :

- a. pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berbasis potensi di wilayah pesisir; dan
- b. pengembangan kegiatan industri dalam rangka mensejahterakan masyarakat pesisir sebagai komponen di wilayah lain;
- c. Pengembangan kegiatan industri terpadu dalam rangka menunjang pembangunan kawasan Timur Indonesia ke arah Perdagangan Internasional.

## Pasal 55

Strategi pengembangan zona industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilakukan dengan cara :

- a. pengembangan sentra industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM);
- b. pengembangan industri di wilayah pesisir yang berbasis potensi di wilayah pesisir;
- c. pengembangan industri kelautan dan perikanan; dan
- d. pengembangan industri di wilayah pesisir yang ramah lingkungan.

## Pasal 56

Arahan pengembangan zona industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilakukan dengan cara :

- a. pengembangan industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di pusatpusat pertumbuhan di wilayah pesisir;
- b. pengembangan industri pengolahan hasil perikanan di wilayah pesisir;
- c. pengembangan industrialisasi perikanan tangakap;
- d. pengembanganindustrialisasi perkapalan;
- e. pengembangan sarana pengolahan limbah industri mikro dan kecil dilakukan dalam bentuk pengolahan limbah komunal; dan
- f. pengembangan sarana pengolahan limbah industri menengah dilakukan secara mandiri.

## Paragraf 8

## Zona Pariwisata

## Pasal 57

Kebijakan pengembangan zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf h dilakukan dengan peningkatan fungsi dan kegiatan pariwisata alam bahari, budaya dan minat khusus secara berkelanjutan.

## Pasal 58

Strategi untuk pengembangan zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 meliputi :

- a. peningkatan daya tarik dan promosi wisata;
- b. peningkatan manajemen kepariwisataan;
- c. pengembangan produk wisata yang sesuai dengan sifat dan karakteristiknya;

- d. pengembangan destinasi pariwisata yang berbasis tata nilai budaya daerah, terbebas dari ekses negatif pariwisata pengembangan sarana dan prasarana kepariwisataan; dan
- e. penetapan pemanfaatan kawasan konservasi terbatas yang dapat digunakan untuk kegiatan pariwisata.

## Pasal 59

Arahan pengembangan zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilakukan dengan cara :

- a. pengembangan wilayah Kecamatan Ranowulu sebagai kawasan wisata tradisional, alam, kuliner, keluarga dan minat khusus;
- b. pengembangan Pantai Aertembaga sebagai wisata alam, kuliner, keluarga dan minat khusus;
- c. pengembangan bagian tertentu perairan Selat Lembeh sebagai kawasan wisata dalam air (diving sport);
- d. pengembangan pantai Walenekoko dan pantai Pintu Kota sebagai kawasan wisata berbasis keanekaragaman pantai dan hutan bakau dan minat khusus;

## Paragraf 9

## Zona Permukiman

## Pasal 60

Kebijakan pengembangan zona permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf i meliputi :

- a. pengembangan fasilitas umum, sosial dan ekonomi;
- b. peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan yang layak bagi nelayan dan masyarakat di wilayah pesisir; dan
- c. pengembangan perumahan asri yang berwawasan lingkungan.

## Pasal 61

Strategi pengembangan zona permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 meliputi :

- a. pengembangan permukiman perkotaan, permukiman perdesaan dan permukiman nelayan;
- b. penyediaan fasilitas umum, sosial dan ekonomi yang memadai di permukiman;
- c. peningkatan pengetahuan penduduk tentang permukiman yang berwawasan lingkungan; dan
- d. peningkatan akses di dalam permukiman dan antar permukiman.

## Pasal 62

Arahan pengembangan zona permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilakukan dengan cara :

- a. pengembangan program perbaikan lingkungan permukiman perkotaan, permukiman perdesaan dan permukiman nelayan;
- b. pengembangan permukiman nelayan di wilayah pesisir;
- c. peningkatan kualitas permukiman perkotaan, permukiman perdesaan dan permukiman nelayan; dan
- d. peningkatan peran serta masyarakat dalam menyediakan fasilitas umum, sosial dan ekonomi di permukiman dan antar permukiman.

## Bagian Ketiga

## Kawasan Konservasi

## Paragraf 1 Umum

## Pasal 63

- (1) Sebagian wilayah pesisir ditetapkan sebagai kawasan konservasi untuk kepentingan perlindungan.
- (2) Kawasan konservasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang diselenggarakan untuk melindungi :
- a. kelestarian plasma nutfah perairan beserta ekosistemnya; dan
- b. kelestarian ekosistem wilayah pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan.

## Paragraf 2 Zona Konservasi Pesisir

## Pasal 64

- (1) Kebijakan pengelolaan zona konservasi pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf a dilakukan dengan penetapan suaka pesisir.
- (2) Kebijakan pengelolaan zona konservasi pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
- a. perlindungan habitat suatu jenis atau sumberdaya alam dan hayati yang khas, unik dan langka yang dikawatirkan akan punah dan ataumerupakan tempat kehidupan bagi jenis biota tertentu yang keberadaannya memerlukan upaya perlindungan; dan
- b. perlindungan wilayah pesisir yang mempunyai daya tarik sumberdaya alam dan hayati, formasi geologi dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi.

## Pasal 65

Strategi pengelolaan zona konservasi pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, dilakukan dengan cara :

- a. penetapan wilayah suaka pesisir sesuai dengan kepentingannya;
- b. pencegahan kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan di wilayah suaka pesisir; dan
- c. peningkatan peran serta masyarakat dalam mengelola dan melestarikan wilayah suaka pesisir.

## Paragraf 3 Zona Konservasi Maritim

## Pasal 66

Kebijakan pengelolaan zona konservasi maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf b dilakukan dengan pelestarian dan pemanfaatan adat dan budaya maritim yang hidup di lingkungan masyarakat pesisir.

Strategi pengelolaan zona konservasi maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dilakukan dengan cara:

- a. inventarisasi adat dan budaya maritim yang masih berkembang;
- b. pengkajian adat dan budaya maritim yang memberikan manfaat terhadap kehidupan masyarakat pesisir; dan
- c. pemanfaatan adat dan budaya maritim untuk kesejahteraan masyarakat pesisir.

## Pasal 68

Arahan pengelolaan zona konservasi maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilakukan dengan :

- a. pelestarian adat dan budaya di semua tempat pendaratan ikan; dan
- b. pelestarian kearifan lokal yang sudah menjadi tradisi masyarakat pesisir.

## Paragraf 4

## Zona Konservasi Perairan

## Pasal 69

- (1) Kebijakan penetapan dan pengelolaan zona konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf c dilakukan dengan perlindungan sumberdaya ikan dan habitatnya secara berkelanjutan.
- (2) Kebijakan penetapan dan pengelolaan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
- a. perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan beserta ekosistemnya, serta untuk menjamin keberlanjutan fungsi ekologinya;
- b. pemanfaatan sumberdaya ikan dan ekosistemnya serta untuk kepentingan pariwisata; dan
- c. peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi perairan.

## Pasal 70

Strategi penetapan dan pengelolaan zona konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilakukan dengan cara :

- a. penetapan zona konservasi perairan;
- b. peningkatan peran serta semua pemangku kepentingan dalam menetapkan dan mengelola zona konservasi; dan
- c. peningkatan perhatian asas-asas konservasi dan kepentingan umum dalam menetapkan dan mengelola zona konservasi.

## Pasal 71

- (1) Arahan penetapan dan pengelolaan zona konservasi perairan dilakukan di wilayah pesisir.
- (2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. melakukan identifikasi dan inventarisasi calon kawasan konservasi perairan di wilayah pesisir; dan
- b. melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum dan utamanya masyarakat di sekitar daerah konservasi tentang rencana daerah konservasi perairan.

## Paragraf 5 Zona Sempadan Pantai

## Pasal 72

Kebijakan pengelolaan zona sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf d dilakukan untuk melindungi dan melestarikan pantai.

## Pasal 73

Strategi pengelolaan zona sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilakukan dengan cara :

- a. pengendalian kegiatan-kegiatan di dalam zona sempadan pantai sehingga tidak mengganggu fungsi pantai;
- b. pengembalian fungsi sempadan pantai sesuai peruntukannya; dan
- c. peningkatan peran serta masyarakat dalam penetapan dan pelestarian zona sempadan pantai.

## Pasal 74

Arahan pengembangan zona sempadan pantai adalah sebagai berikut :

- a. mencegah dan mengendalikan pendirian bangunan di sempadan pantai;
- b. mencegah terjadinya kerusakan pantai akibat abrasi dan sedimentasi; dan
- c. mengembangkan tanaman pantai di sempadan pantai

## Bagian Keempat

Kawasan Strategis Nasional Tertentu Zona Instalasi Militer

## Pasal 75

Kebijakan pengelolaan zona instalasi militer, terdiri dari :

- a. penataan ruang;
- b. pengembangan kegiatan di sekitar zona instalasi militer; dan
- c. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan area yang berbatasan dengan zona instalasi militer.

## Pasal 76

Strategi pengelolaan zona instalasi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dilaksanakan dengan cara :

- a. penegakan peraturan tata ruang;
- b. pengaturan kegiatan untuk keselamatan masyarakat dan lingkungan hidup serta kelangsungan fungsi dan keamanan instalasi militer; dan
- c. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan area yang berbatasan dengan zona instalasi militer.

## Pasal 77

Arahan pengelolaan zona instalasi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dilakukan dengan:

- a. pemeliharaan instalasi militer dan lingkungannya di Kecamatan Maesa;
- b. Sosialisasi terhadap kawasan sekitar instalasi militer di Kecamatan Aertembaga dan Kecamatan Maesa; dan
- c. pemasangan area bahaya di ka