PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 7 Tahun 2016 tentang RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (berlaku 12 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
BUPATI KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,
- a. bahwa terhadap orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintahan Daerah, dapat dipunggut retribusi yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dan bermanfaat dalam membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan sejalan dengan perkembangan keadaan perekonomian saat ini, maka pengaturan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selama ini berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000, perlu diganti untuk disesuaikan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 -2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 Nomor 3);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
dan
BUPATI KETAPANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh pemerintah daerah kepada pemohon.
5. Retribusi daerah adalah pengutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, saran atau fasilitas tertntu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
7. Kas umum daerah adalah kas Pemerintah Kabupaten Ketapang.
8. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
9. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemeritah daerah.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintahan Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, ketentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional ## BAB II NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi atas Pemberian Izin Mendirikan Bangunan oleh Daerah.
Pasal 3
- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan termasuk rehabilitas/renovasi dan/atau memugar bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap
Pasal 4
- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari pemerintah daerah.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib retribusi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5
Pasal 5
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tarif dasar IMB adalah :
- a. bangunan sementara
Rp.5.000/M 2
- b. bangunan semi permanen
Rp.8.000/M 2
- c. bangunan permanen
Rp.10.000/M 2
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7
- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan didasarkan atas faktor luas bangunan, jumlah lantai bangunan, guna bangunan, letak bangunan dan kondisi bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Koefisien Luas Bangunan.
| NO | LUAS BANGUNAN | LUAS BANGUNAN | KOEFISIEN |
|------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | ≤ 100 | M2 | 1,00 |
| 2 | 100-300 | M2 | 1,10 |
| 3 | 300-500 | M2 | 1,20 |
| 4 | 500-1000 | M2 | 1,30 |
| 5 | Selanjutnya koefisien ditambah 0,10 setiap 500 M2 | Selanjutnya koefisien ditambah 0,10 setiap 500 M2 | Selanjutnya koefisien ditambah 0,10 setiap 500 M2 |
b. Koefisien Tingkat/Tinggi Bangunan.
| NO | TINGKAT BANGUNAN | KOEFISIEN |
|------|--------------------|-------------|
| 1 | Basement | 1,20 |
| 2 | Lantai Dasar | 1,00 |
| 3 | Lantai I | 1,02 |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 4 | Lantai II | 1,04 |
| 5 | Dan seterusnya angka koefisien bertambah 0,02 setiap tambah lantai | Dan seterusnya angka koefisien bertambah 0,02 setiap tambah lantai |
c. Koefisien Guna Bangunan.
| NO | GUNA BANGUNAN | KOEFISIEN |
|------|-------------------------------------------------|-------------|
| 1 | Bangunan sosial/budaya | 0,05 |
| 2 | Bangunan hunian (rumah tempat tinggal) | 1,00 |
| 3 | Bangunan kelembagaan/kantor | 1,10 |
| 4 | Bangunan usaha (perdagangan/jasa) | 1,20 |
| 5 | Bangunan industri/campuran/bangunan khusus lain | 1,25 |
d. Koefisien Letak Bangunan.
| NO | LETAK BANGUNAN | KOEFISIEN |
|------|--------------------|-------------|
| 1 | Jalan utama/arteri | 1,50 |
| 2 | Jalan kolektor | 1,25 |
| 3 | Jalan lokal | 1,10 |
| 4 | Jalan setapak | 1,00 |
e. Koefisien Kondisi Bangunan.
| NO | KONDISI BANGUNAN | KOEFISIEN |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | Rumah hunian sederhana (tinggal/bukan perumahan) dengan luas ≤ 50 M2/rumah yang telah berdiri selama 10 tahun dan belum pernah direnovassi | 0,80 |
| 2 | Bangunan dalam perencanaan | 1,00 |
| 3 | Bangunan telah berdiri sebelum pengajuan | 1,10 |
PRINSIP DAN SARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
BAB V - PRINSIP DAN SARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izn mendirikan bangunan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen, survey/pengecekan lapangan, penelitian teknis, pengawas dan pengendalain.
BAB VI - CARA PENGHITUNGAN DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Paragraf 1 Umum Pasal 9
Pasal 9
Besarnya Retribusi IMB adalah :
- a. struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan mengalikan luas bangunan dengan tarif dasar IMB dan semua angka koefisien sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7, adalah Luas bangunan x tarif dasar IMB x (koefisien luas bangunan x koefisien jumlah lantai/tingkat/tinggi bangunan x koefisien guna bangunan x koefisien letak bangunan x koefisien kondisi bangunan);
- b. perubahan luas bangunan dikenakan retribusi 100% untuk luas bangunan tambahan;
- c. perubahan fungsi bangunan (IMB) dikenakan retribusi 35% dari perhitungan retribusi normal;
- d. balik nama IMB dikenakan retribusi 25% dari perhitungan retribusi normal;
- e. untuk pemecahan IMB induk menjadi IMB yang terpisah dikenakan retribusi sebesar 10% dari retribusi IMB bangunan gedung yang dimohonkan perpisahan haknya;
- f. untuk pemecahan dari IMB induk sekaligus balik nama dikenakan retribusi sebesar 30% dari retribusi IMB bangunan gedung yang dimohonkan perpisahan haknya;
<!-- formula-not-decoded -->
- (1) Retribusi IMB transportasi dihitung
BAB VI - CARA PENGHITUNGAN DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Paragraf 1 Umum Pasal 9
Pasal 13
- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ## BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB VI - CARA PENGHITUNGAN DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Paragraf 1 Umum Pasal 9
Pasal 14
Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Kabupaten Ketapang.
BAB VIII - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN Pasal 15
Pasal 15
- (1) Retribusi dipungut oleh Kantor Pelayanan Terpadu.
- (2) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN Pasal 15
Pasal 16
- (1) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 1 x 24 jam sejak diterbitkannya SKRD.
- (4) Seluruh penerimaan retribusi harus disetorkan ke rekening kas umum daerah melalui bendahara penerimaan.
- (5) Bendahara penerimaan yang menerima pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyetorkan seluruh penerimaan ke kas umum daerah paling lama 1 x 24 jam setelah penerimaan.
- (6) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga 2% (dua per seratus) setiap bulan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi, serta angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI Pasal 17
Pasal 17
- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan keringanan retribusi berupa angsuran atau penundaan pembayaran.
BAB IX - PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI Pasal 17
Pasal 18
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar, ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB XI - PENAGIHAN RETRIBUSI Pasal 19
Pasal 19
- (1) Apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sampai pada saat jatuh tempo pembayaran, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dahului dengan surat teguran.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Kantor atas Nama Bupati..
- (4) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo.
- (5) Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah STRD atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XII - KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 20
Pasal 20
- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
- a. diterbitkan surat teguran; dan
- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.
BAB XII - KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 20
Pasal 21
- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - KEBERATAN
Pasal 22
- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
BAB XIII - KEBERATAN
Pasal 23
- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, hanya keberatan yang diajukan harus diberikan keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XIII - KEBERATAN
Pasal 24
- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
BAB XIV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 25
Pasal 25
- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimannya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan ddan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua per seratus) sebulan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 25
Pasal 26
- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. nama dan alamat wajib retribusi;
- b. masa retribusi;
- c. besarnya kelebihan pembayaran;
- d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.
BAB XIV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 25
Pasal 27
- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XV - PEMANFAATAN Pasal 28
Pasal 28
- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Daerah tentang APBD.
BAB XVI - INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 29
Pasal 29
- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVII - PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN Pasal 30
Pasal 30
- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang pengawasan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh SKPD yang berwenang memproses izin dan dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama atau melibatkan instansi terkait.
BAB XVII - PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN Pasal 30
Pasal 31
- (1) Bupati melalui Kepala SKPD berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam melaksanakan peratuan perundang-undangan.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentaun lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVIII - PENYIDIKAN Pasal 32
Pasal 32
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang perorangan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang perorangan atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
- i. menghentikan penyidikan;
- j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XIX - KETENTUAN PIDANA Pasal 33
Pasal 33
- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimakasud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP Pasal 34
Pasal 34
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
- a. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1979 tentang Memungut Uang Sempadan Bangunan dan Biaya Pemeriksaan Serta Pemberian Izin Bangunan Dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ketapang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1988 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ketapang Nomor 9 Tahun 1979 tentang Memungut Uang Sempadan Bangunan dan Biaya Pemeriksaan Serta Pemberian Izin Bangunan Dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ketapang; dan
- b. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2000 Nomor 15); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP Pasal 34
Pasal 35
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Penetapan: Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 12 Oktober 2016 BUPATI KETAPANG, TTD. MARTIN RANTAN

Penetapan: Diundangkan di Ketapang pada tanggal 12 Oktober 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

Verifikasi: TTD. M.MANSYUR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2016 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT ( 6 ) / ( 2016 )
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
## NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
## RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
## I. UMUM
Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendanaan yang sangat penting bagi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tanpa adanya Retribusi Daerah, kebutuhan akan dana untuk pembangunan akan terasa sulit dipenuhi. Sejalan dengan tujuan otonomi daerah, penerimaan daerah yang berasal dari Retribusi Daerah dari waktu ke waktu harus senantiasa meningkat dan pengelolaan serta permasalahan tentang Retribusi harus ditangani secara tepat agar iuran Retribusi dapat dimanfaatkan dengan baik. Untuk itu, Retribusi Daerah perlu ditingkatkan agar kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah dan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dapat terwujud.
Bahwa berdasarkan ketentuan
PENJELASAN
Pasal 141
huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan jenis Retribusi Kabupaten/Kota dan termasuk dalam jenis Retribusi Perizinan Tertentu. Selama ini dasar hukum pemungutan