PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 5 Tahun 2016 tentang GARA BARAT PERA TURAN WALIKOTA BIMA NOMOR °?b TAHUN 2016 TENT ANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
2. Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima, perlu ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor Jndonesia Mengingat
5. 26~ Tambaban Lembaran Negara Republik Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Jndonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubaban Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5274); 3.
Menetapkan
- -4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2-014 ten tang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2-014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679};
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 );
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2-016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Daiam Peraturan Walikota rni yang dimaksud dengan
:
1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpm pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. W alikota adalah W alikota Bima.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok masingmasing ## BAB II KEDUDUKAN
Pasal 2
- ( I] Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipiinpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
--
Pasal 4
Daiam Peraturan Walikota rni yang dimaksud dengan
:
1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpm pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. W alikota adalah W alikota Bima.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok masingmasing ## BAB II KEDUDUKAN
- ( I] Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipiinpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
--
- ( 1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari:
1. Seksi Produksi dan Usaha Budidaya;
2. Seksi Perbenihan dan Pakan; dan
3. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya.
- d. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari:
1. Seksi Usaha Penangkapan;
2. Seksi Prasarana dan Sarana Penangkapan; dan
3. Seksi Kenelayanan.
- e. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, terdiri dari:
1. Seksi Akses Pasar, Promosi dan Investasi;
2. Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan; dan
3. Seksi Sistem Logistik.
- f. Unit Pelaksana Teknis.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

## Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan fungsi pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;
4. perikanan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi di lingkup Dinas;
- e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.


## Bagian Kedua Sekretariat

## Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), sekretariat mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
- b. pengelolaan urusan keuangan;
- c. pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara di lingkungan dinas;
- d. pengelolaan urusan ASN;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpman terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat, membawahi:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Paragraf 1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

## Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik daerah/negara.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
5. pegawai; c. pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun
- d. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- e. pelaksanaan penataan administrasi barang milik daerah/ negara;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- g. penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.


## Paragraf 2 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

## Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran dan keuangan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program di bidang kelautan dan perikanan;
- d. penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang kelautan dan perikanan;
- e. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang kelautan dan perikanan;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan;
- g. penyusunan laporan di bidang perencanaan dan keuangan;
- h. pelaksanaan administrasi di bi dang keuangan seperti urusan akuntansi, verifikasi keuangan, gaji perbendahaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- i. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.


## Bagian Ketiga Bidang Perikanan Budidaya

## Pasal 8

- { l) Bidang Perikanan Budidaya rnempunyai tugas penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan budidaya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat { I], Bidang Perikanan Budidaya 'mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan produksi dan usaha perikanan budidaya, perbenihan dan pakan, kesehatan ikan, kawasan dan lingkungan budidaya;
- b. \_penyusunan rencana kerja dan \_program kegiatan di lingkup bidang perikanan budidaya;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria produksi dan usaha perikanan budidaya, perbenihan dan pakan, kesehatan ikan, kawasan dan lingkungan budidaya;
- d. pelaksanaan kebijakan produksi dan usaha perikanan budidaya, perbenihan dan pakan, kesehatan ikan, kawasan dan lingkungan budidaya;
- e. \_pelaksanaan \_pembinaan dan bimbingan teknis \_produksi dan usaha perikanan budidaya, perbenihan dan pakan, kesehatan ikan, kawasan dan lingkungan budidaya;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi produksi dan usaha perikanan budidaya, perbenihan dan pakan, kesehatan ikan, kawasan dan lingkungan budidaya;
- g. pelaksanaan pelaporan produksi dan usaha perikanan budidaya, perbenihan dan pakan, kesehatan ikan, kawasan dan lingkungan budidaya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Perikanan Budidaya, membawahi:
- a. Seksi Produksi dan Usaha Budidaya;
- b. Seksi Perbenihan dan Pakan; dan
- c. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya.

Paragraf 1 Seksi Produksi dan Usaha Budidaya

## Pasai9

- (1) Seksi Produksi dan Usaha Budidaya mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dalam rangka peningkatan produksi dan usaha budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya serta peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya.
2. {2) Untuk rnenyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Produksi dan U saha Budidaya mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja di lingkup seksi produksi dan usaha budidaya;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi usahabudidaya, dan peningkatan produksi budidaya perikanan;
- c. penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penirrgkatan produksi dan usaha budidaya perikanan;
- d. pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan produksi, penerapan teknologi, serta peningkatan usaha budidaya perikanan;
- e. pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar, payau dan laut;
- f. pengembangan dan pengolahan data statistik perikanan budidaya;
- g. penerbitan rekomendasi perizinan SIUP pembudidaya Ikan dan penyiapan tanda pencatatan usaha pembudidayaan ikan (TPUPI);
- h. pengelolaan dan pemberdayaan usaha budidaya ikan skala kecil;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang produksi dan usaha budidaya; dan
- J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.


## Paragraf 2 Seksi Perbenihan dan Pakan

## Pasal 10

- {I) Seksi Perbenihan dan Pakan mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan perbenihan dan pakan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat [I], Seksi Perbenihan dan Pakan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja di lingku p Seksi Pembenihan dan pakan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pembenihan dan pakan;
- c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Pembenihan dan Pakan;
- d. pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam rangka penerapan teknologi, peningkatan usaha perbenihan dan pakan;
- e. penyusunan bahan rencana pengembangan perbenihan perikanan;
- f. pembinaan kelompok usaha pembenihan ikan;


...

- g. -pelaksanaan pola penggunaan pakan alami serta teknologi pakan ikan;
- h. penyelenggaraan teknis perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam;
- i. \_penyusunan la\_poran di bidang \_perbenihan dan pakan; dan
- J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya

## Pasal 11

- ( l) Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya rnernpunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pelaksanaan Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya.
- i2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja di lingkup seksi kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
- c. penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya;
- d. pembinaan, monitoring dan evaluasiyang berkaitan dengan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya;
- e. pelaksanaan Eradifikasi dan pengendalian penggunaan obat ikan yang berbahan kimia dan biologi;
- f. pembinaan dan pengembangan dalam rangka penerapan cara budidaya ikan yang baik (CBIB);
- g. penyusunan bahan rencana pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar, payau dan laut;
- h. penyusunan pengawasan dan menjalin koordinasi terhadap distribusi induk dan benih ikan;
1. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan ikan dan lingkungan budidaya; dan
- J. \_pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.


## Bagian Keempat Bidang Perikanan Tangkap

## Pasal 12

- ii) Bidang Perikanan Tangkap rnempunyai tugas rneiaksakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan tangkap.
- i2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan, prasarana dan sarana penangkapan, dan kenelayanan;
- b. penyiapan rencana kerja dan program kegiatan di lingkup bidang perikanan tangkap;
- c. penyiapan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan, prasarana dan sarana penangkapan, dan kenelayanan;
- d. pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan, prasarana dan sarana penangkapan, dan kenelayanan;
- e. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan, prasarana dan sarana penangkapan, dan kenelayanan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan, prasarana dan sarana penan-gkapan, dan kenelayanan; f
- g. pelaksanaan pelaporan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan, prasarana dan sarana penangkapan, dan kenelayanan;
- h. pelaksanaan penerbitan rekomendasi penerrbitan izin dibidang perikanan tangkap; dan
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya. 1
- (3J Bidang Perikanan Tangkap, membawahi:
- a. Seksi Usaha Penangkapan;
- b. Seksi Prasarana dan Sarana Penangkapan; dan
- c. Seksi Kenelayanan.

Paragraf i Seksi U saha Penangkapan

## Pasal 13

- Seksi Usaha Penangkapan mempunyai tugas rnerrgumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dalam rangka usaha penangkapan, pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan. (1)
- {2j Untuk menyelenggarakan tugas .sebagaimana dimaksutl patla ayat ( 1), Seksi U saha Penangkapan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja di lingkup seksi usaha penangkapan ikan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka usaha penangkapan dan pengendalian sumberdaya ikan;
- c. penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis yang berkaitan dengan usaha penangkapan, pengelolaan dan pengendalian sumberdaya tkan;
- d. pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam rangka usaha penangkapan, pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan;
- e. Pendataan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Perikanan;
- f. pelaksanaan Kerjasama dalam rangka Pemanfaatan Sumber Daya Ikan;
- g. pelaksanaan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Ikan Secara Berkelanjutan;
- h. penyiapan bahan-bahan yang diperlukan untuk penyusunan laporan;
- r, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.


## Paragraf 2

Seksi Prasarana dan Sarana Penangkapan

## Pasal 14

- ( 1) Seksi Prasarana dan Sarana Penangkapan mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan yang berkaitan dengan prasarana dan sarana penangkapan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Prasarana dan Sarana Penangkapan mernpunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja di lingkup seksi Prasarana dan Sarana Penangkapan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi prasarana dan sarana penangkapan;
- c. penyusurran kebijakan, pedoman, dan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana penangkapan;
- d. pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam rangka penerapan prasarana dan sarana penangkapan;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana perikanan tangkap;
- f. pelaksanaan pencatatan, penandaan dan penomoran kapal perikanan;
- g. pelaksanaan kaji terap teknologi penangkapan ikan;
- h. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang prasarana dan sarana penangkapan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.


## Paragraf 3

## Seksi Kenelayanan

## Pasal 15

- ( 1.) Seksi Kenelayanan mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan yang berkaitan dengan seksi kenelayanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)., Seksi Kenelayanan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja di lingkup seksi Kenelayanan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi lingkup kenelayanan;
- c. penyusunan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis yang berkaitan dengan kenelayanan;
- d. pembinaan, monitoring dan evaluasi lingkup kenelayanan;
- e. inventarisasi dan identifikasi terhadap kebutuhan nelayan;
- f. pemberdayaan kenelayanan;
- g. pengoordinasian informasi kondisi iklim dan cuaca untuk kebutuhan pelayaran;
- h. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang kenelayanan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kelima

Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

## Pasal 16

- {I] Bidarig Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
- i2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan sistem logistik, bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan, akses pasar, promosi dan investasi;
- b. penyusunan rencana kerja dan program kegiatan di lingkup bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria sistem logistik, bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan, akses pasar, promosi dan investasi;
- d. pelaksanaan kebijakan sistem logistik, bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan, akses pasar, promosi dan investasi;
- e. pembinaan dan bimbingan teknis sistem logistik, bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan, akses pasar, promosi dan investasi;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sistem logistik, bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan, akses pasar, promosi dan investasi; f
- g. Pelaporan sistem logistik, bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan, akses pasar, promosi dan investasi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.
- i3) Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, membawahi:
- a. Seksi Akses Pasar, Promosi dan Investasi;
- b. Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan;dan
- c. Seksi Sistem Logistik.


Paragraf 1 Seksi Akses Pasar, Promosi dan Investasi

## Pasal 17

- (1) Seksi Akses Pasar, Promosi dan Investasi mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan yang berkaitan dengan seksi Akses Pasar, Promosi dan Investasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Akses Pasar, Promosi dan Investasi mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja di Lingkup Seksi Akses Pasar, Promosi dan Investasi;


-

- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi lingkup Akses Pasar, Promosi dan lnvestasi;
- c. penyusunan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Akses Pasar, Promosi dan Investasi;
- d. pembinaan, monitoring dan evaluasi lingkup Akses Pasar, Promosi dan lnvestasi;
- e. penyiapan prasana dan sarana untuk inventarisasi potensi investasi di bidang kelautan dan perikanan;
- f. pembinaan tekrris, monitoring dan evaluasi terhadap akses pasar dan menciptakan iklim yang kondusif bagi investor; f
- g. pengoordinasian informasi pasar;
- h. \_penyusunan laporan \_pelaksanaan kegiatan di bidang akses pasar, promosi dan investasi; dan
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf

2

Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan

## Pasal 18

- tugas mengumpulkan bahan, petunjuk teknis pembinaan yang Mu tu dan Diversifikasi Produk Perikanan mempunyai menyusun pedoman dan berkaitan dengan Bina Kelautan dan Perikanan. (1) Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja di lingkup seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan;
- b. pengoordinasi dan sinkronisasi lingkup Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan;
- c. penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan; c
- d. pembinaan, monitoring dan evaluasi lingkup Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan;
- Perikanan; e. pelaksanaan kaji terap dan teknologi tepat guna lingkup Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan e
- f. pengawasan terhadap keamanan produk kelautan dan perikanan; f.
- g. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas produk keiautan dan perikarran; 4 Xv
- h. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang Bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.


## Paragraf 3 Seksi Sistem Logistik

## Pasai 19

- (1) Seksi Sistem Logistik mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan yang berkaitan dengan sistem logistik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sistem Logistik mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja di lingkup seksi Sistem Logistik;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi yang berkaitan dengan sistem logistik;
- c. penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan sistem logistik;
- d. pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas sistem logistik;
- e. menciptakan iklim yang kondusif dalam , membangun kemitraan dan kelancaran distribusi logistik perikanan.;
- f. pelaksanaan kaji terap teknologi tepat guna dalam rangka sistem logistik;
- g. menjalin komunikasi dan informasi untuk kebutuhan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN);
- h. penyusunan iaporan pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang Logistik; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis

## Pasal 20

UP'f .adaiah Unit Peiaksana Teknis mempunyai tugas rnembantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas.


## Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 21

- i 1) Keiompok Jabatan Fungsional rnerrrpunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsiorral yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk.
- i4} Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.

## BABV TATA KERJA

## Pasal 22

- i l} Dalam melaksanakan tugas, setiap pirrrpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-Iangkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam pelaksanaan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.


## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 23

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bima Nomor 1 7 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan W alikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Diundangkan di Kota Bima pada tanggal, 1~ Pe&gt;~mber 2016

~ M. QURAIS H. ABIDIN

Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal. 13 ~ember 2016

f. WALIKOTA BIMA,

v

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,


BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2016 NOMOR ?14


KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TOGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

LAMPI RAN PERATURA.l'/ WALIKOTA BIMA NOMOR 7°b TAHON 2016 TENTANG DINAS KELAUTAN DAN PERJKANAN