PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG Nomor 3 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA (berlaku 10 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATITULUNGAGUNG PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TULUNGAGUNG,
- a. bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa serta mendukung upaya penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta sinergitas dengan perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah, sehingga diperlukan pedoman pembangunan desa;
- b. bahwa pelaksanaan pembangunan desa di Kabupaten Tulungagung dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, namun demikin seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menyusun kembali Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Dearah tentang Pedoman Pembangunan Desa;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang› Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang› undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 12 Seri E);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 4 Seri E);
Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATITULUNGAGUNG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2
- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan dan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- (3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (4) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Desa didampingi oleh Pemerintah Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah.
- (5) Dalam rangka mengoordinasikan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa dapat didampingi kader pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga.
- (6) Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.
Pasal 3
Pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Pasal 4
- ( 1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) disusun secara berjangka meliputi:
- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa meru pakan dokumen perencanaan di Desa.
- (4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (5) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Daerah.
--------
Bagian Kedua Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
Pasal 5
- ( 1) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
- (2) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tokoh masyarakat, perwakilan kelompok masyarakat dan dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (4) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dirumuskan
Pasal 6
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menjadi dasar bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.
Pasal 7
- ( 1) Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa secara partisipatif.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, unsur masyarakat Desa, dan kelembagaan yang ada di Desa.
- (3) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi Kepala Desa terpilih, arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerin tahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten.
- (5) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari rancangan RPJM Desa untuk jangka waktu 1 ( satu) tahun.
Pasal 8
- (1) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan Daerah.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa.
Pasal 9
- (1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Kepala Desa selaku pembina;
- b. Sekretaris Desa selaku ketua;
- c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan
- d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Daerah;
- b. pengkajian keadaan Desa;
- c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
- d. penyempumaan rancangan RPJM Desa.
Pasal 10
- ( 1) RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
- a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
- b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
- c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
- d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provins1, dan pemerintah daerah kabupaten; dan
- e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/ atau unsur masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana
kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- (4) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Pebruari tahun berjalan.
- (5) RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan Juni tahun berjalan.
- (6) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.
Pasal 11
- ( 1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Kepala Desa selaku pembina;
- b. Sekretaris Desa selaku ketua;
- c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sekretaris; dan sebagai
- d. anggota yang meliputi: perangkat pemberdayaan masyarakat, kader desa, lembaga pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
- (5) Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (6) Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- (7) Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
- b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
- d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
Pasal 12
- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/ atau pemerintah daerah.
- (2) Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (4) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Penetapan: Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 10 Januari 2017 /1

Penetapan: Diundangkan di Tulungagung pada tan gal 10 Januari 2017 SEKRE A IS DAERAH ## Ir. INDRA FAUZI, MM Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1 006 Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 2 Seri E
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa.
- (5) Usulan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dihasilkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
- (6) Dalam hal Pemerintah Daerah menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), usulan tersebut dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya.

## Pasal 13

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/ atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/ atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## Pasal 14

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. berkoordinasi dengan Pemeritah Daerah yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
- b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;

- c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
- d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/ atau pemerin tah daerah;
- b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/ a tau pemerintah daerah;
- c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
- d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

## Pasal 15

Ketentuan mengenai pelaksanaan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB IV PELAKSANAAN

## Pasal 16

- ( 1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (2) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.
- (3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan dengan melibatkan lembaga kemasyarakat dan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong-royong.
- (4) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.
- ( 5) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bu pati.

## Pasal 17

- ( 1) Kepala Desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong-royong masyarakat.
- (4) Pelaksana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kepada Kepala Desa dalam Forum Musyawarah Desa.
- (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa.

## Pasal 18

- ( 1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program sektoral dan program daerah yang masuk ke Desa.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan / a tau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- (4) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam RKP Desa
- (5) Pengintegrasian program sektoral dan program Daerah ke dalam pembangunan Desa dimaksudkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih program dan anggaran sehingga terwujud program yang saling mendukung.

## BAB V

## SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DESA

## Pasal 19

- ( 1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi perencanaan pembangunan Daerah untuk Desa.
- (2) Informasi perencanaan pembangunan Daerah untuk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas

perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.

- (3) Pemerintah Desa dapat mengakses informasi perencanaan pembangunan Daerah untuk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) melalui sistem informasi Desa.
- (4) Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi data Desa, data pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.

## BAB VI

## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

## Pasal 20

- ( 1) Pemberdayaan masyarakat Desa dalam perencanaan Pembangunan Desa bertujuan memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.
- (2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan pihak ketiga.
- (3) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, BPD, forum Musyawarah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, BUM Desa, badan kerja sama antar-Desa, forum kerja sama Desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

## Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan:
- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;

- b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa;
- c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa;
- f. mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat;
- g. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui Musyawarah Desa;
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa;
1. melakukan pendampingan masyarakat berkelanjutan; dan Desa yang
- J. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.

## Pasal 22

- ( 1) Pemerin tah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pendampingan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan dapat dibantu oleh kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/ atau pihak ketiga.
- (3) Camat melakukan koordinasi pendampingan masyarakat Desa di wilayahnya.

## Pasal 23

Kader pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.

## Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan sumber daya manusia pendamping untuk Desa melalui peIJanJ1an kerja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Desa dapat membentuk kader pemberdayaan masyarakat Desa melalui mekanisme Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## BAB VII

## PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

## PEMBANGUNAN DESA

## Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.
- (3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
4. ( 4) Hasil pengawasan dan sebagaimana dimaksud pembahasan musyawarah pembangunan Desa. pemantauan pembangunan Desa pada ayat (2), menjadi dasar Desa dalam rangka pelaksanaan

## Pasal 26

- (1) Pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa.
- (2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.
- (3) Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan dengan cara menilai antara lain:
- a. pengadaan barang dan/ atau jasa;
- b. pengadaan bahan/material;
- c. pengadaan tenaga kerja;
- d. pengelolaan administrasi keuangan;
- e. pengiriman bahan/material;
- f. pembayaran upah; dan

- g. kualitas hasil kegiatan pernbangunan Desa.
- (4) Hasil pernantauan pernbangunan Desa sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), dituangkan dalarn format hasil pernantauan pernbangunan Desa.

## Pasal 27

- (1) Bupati rnelalui cam.at rnelakukan pernantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pernbangunan Desa dengan cara:
- a. rnernantau dan rnengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pernbangunan Desa;
- b. rnenerirna, rnernpelajari dan rnernberikan urn.pan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Desa;
- c. rnengevaluasi perkernbangan dan kernajuan kegiatan pernbangunan Desa; dan
- d. rnernberikan pernbimbingan teknis kepada pernerintah Desa.
- (2) Dalarn hal terjadi keterlarnbatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1) sebagai akibat ketidakmarnpuan dan/ atau kelalaian Pernerintah Desa, Bupati rnelakukan:
- a. rnenerbitkan surat peringatan kepada Kepala Desa;
- b. rnembina dan mendarnpingi Pernerintah Desa dalarn hal mernpercepat perencanaan pernbangunan Desa untuk memastikan APB Desa ditetapkan 31 Desernber tahun berjalan; dan
- c. membina dan mendarnpingi Pemerintah Desa dalarn hal mempercepat pelaksanaan pernbangunan Desa untuk memastikan penyerapan APB Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 28

- ( 1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi rnengena1 rencana dan pelaksanaan Pernbangunan Desa.
- (2) Masyarakat Desa berhak rnelakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pernbangunan Desa.
- (3) Masyarakat Desa rnelaporkan hasil pernantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pernbangunan Desa kepada Pernerintah Desa dan BPD.
- (4) Kepala Desa rnenginformasikan dokurnen RKP Desa, APBDesa dan rencana kerja kepada masyarakat rnelalui sosialisasi kegiatan, berupa:
- a. musyawarah pelaksanaan kegiatan desa;
- b. musyawarah dusun;

- c. musyawarah kelompok;
- d. sistem informasi Desa berbasis website;
- e. pa pan informasi desa; dan
- f. media lain sesuai kondisi Desa.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2006 Nomor 11 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 10 Januari 2017


/1

Diundangkan di Tulungagung pada tan gal 10 Januari 2017 SEKRE A IS DAERAH


## Ir. INDRA FAUZI, MM

Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1 006

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 2 Seri E

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

## NOMOR 3 TAHUN 2017

## TENTANG

## PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA

## I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan guna mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan serta pelayanan masyarakat, maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah diperlukan suatu pedoman perencanaan pembangunan Desa yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan daerah.

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan yang merupakan salah satu bentuk partisipatif Pemerintah Desa sesuai kewenangannya. Perencanaan pembangunan Desa merupakan bagian dari rencana pembangunan Daerah dan disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Untuk memberikan landasan pelaksanaan perencanaan pembangunan Desa pada masing-masing Desa, diperlukan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tentang Pedoman Pembangunan Desa.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kondisi objektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "didelegasikan pelaksanaannya" adalah penyerahan pelaksanaan kegiatan, anggaran pembangunan, dan aset dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Desa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

,,.-..\_

Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas.