PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 23 Tahun 2015 tentang PENGELOLAAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA KEPADA NAGARI BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEDOMAN PENGGUNAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN , YANG TAHUN ANGGARAN 201 5 (berlaku 26 Mei 2015)
Pembukaan
Mengingat
:
BUPATI PESISIR SELATAN PROPINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 23 TAHUN 2015
T E N T A N G
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA KEPADA NAGARI BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEDOMAN PENGGUNAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN , YANG
TAHUN ANGGARAN 201 5
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,
- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Desa,
- Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 , perlu diatur melalui Peraturan Bupati;
- b. bahwa Pedoman Penggunaan Dana Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2015, untuk itu perlu dilakukan perubahan; Nagari telah diatur dengan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan s huruf a dan huruf tentang Perubahan at 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan Penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Tahun Anggaran ebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati as Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Alokasi Dana Kepada Nagari Yang Bersumber dari 2015; pada dan Selatan
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 ) Jis Undang 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643); -Undang Drt. Nomor 21 Tahun -Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran
2. Undang-Undang Nomor Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 17 Tahun 2003 tentang Keuangan ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tengan Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
19. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Nagari;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan:
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA KEPADA NAGARI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015 diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 13 diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :
BAB IV - PENGGUNAAN ALOKASI DANA KEPADA NAGARI
Pasal 13
- (1) Penggunaan Dana Nagari yang bersumber dari APBN digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan Nagari yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui :
- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. pembangunan sarana dan prasarana Nagari;
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (2) Penggunaan Dana Nagari yang bersumber dari APBN digunakan untuk Pemberdayaan Masyarakat Nagari terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi,
- (3) Prioritas penggunaan Dana Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pengembangan pos kesehatan Nagari dan Polindes;
- b. pengembangan tenaga kesehatan Nagari;
- c. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
- 1) layanan gizi untuk balita;
- 2) pemeriksaan ibu hamil;
- 3) pemberian makanan tambahan;
- 4) penyuluhan kesehatan;
- 5) gerakan hidup bersih dan sehat;
- 6) penimbangan bayi; dan
- 7) gerakan sehat untuk lanjut usia.
- d. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- e. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Nagari;
- f. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini, meliputi :
- 1) Pembangunan Gedung TK/PAUD beserta Mobiler dan Perlengkapan Lainnya;
- 2) Pemberdayaan Guru TK/PAUD, TPA/TPSA/MDA;
- 3) Pembinaan Lembaga Pendidikan yang menjadi tanggung jawab Nagari; dan
- 4) Kegiatan lainnya yang sasarannya untuk melayani kebutuhan dasar pendidikan masyarakat.
- g. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Nagari; dan
- h. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa.
- (4) Prioritas penggunaan Dana Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf c untuk mendukung target pembangunan sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya, yang diprioritaskan untuk:
- a. mendukung kedaulatan pangan;
- b. mendukung kedaulatan energi;
- c. mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan; dan
- d. mendukung pariwisata dan industri.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Nagari yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b didasarkan atas kondisi dan potensi Nagari, sejalan dengan pencapaian target RPJM Nagari dan RKP Nagari setiap tahunmnya, yang diantaranya dapat meliputi:
- a. Pembangunan dan pemeliharaan jalan nagari;
- b. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- c. Pembangunan dan pemeliharaan embung nagari;
- d. Pembangunan energi baru dan terbarukan;
- e. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- f. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala nagari;
- g. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- h. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
- i. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di nagari.
- (6) Prioritas penggunaan Dana Nagari yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c didasarkan atas kondisi dan potensi Nagari, sejalan dengan pencapaian target RPJM Nagari dan RKP Nagari setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:
- a. Pendirian dan pengembangan BUM Nagari;
- b. Pembangunan dan pengelolaan pasar nagari dan kios nagari;
- c. Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Nagari;
- d. Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- e. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Nagari;
- f. Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- g. Pengembangan benih lokal;
- h. pengembangan ternak secara kolektif;
- i. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- j. Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- k. pengelolaan padang gembala;
- l. Pengembangan Nagari Wisata; dan
- m. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan
- (7) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:
- a. komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain:
1. zirkon;
2. kaolin;
3. zeolit;
4. bentonit;
5. silika (pasir kuarsa);
6. kalsit (batu kapur/gamping);
7. felspar; dan
8. intan.
komoditas tambang batuan, antara lain:
1. onik;
2. opal;
3. giok;
4. agat;
5. topas;
6. perlit;
7. toseki;
8. batu sabak;
9. marmer;
10. granit;
11. kalsedon;
12. rijang (chert);
13. jasper;
14. krisopras;
15. garnet;
16. danpotensi komoditas tambang batuan lainnya.
- c. Rumput laut;
- d. Hutan milik Nagari; dan
- e. Pengelolaan sampah
- (8) Penggunaan Dana Nagari yang bersumber dari APBN untuk Pemberdayaan Masyarakat Nagari terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Nagari dan RKP Nagari setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup :
- a. Peningkatan kualitas proses perencanaan nagari;
- b. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Nagari maupun oleh kelompok usaha masyarakat Nagari lainnya;
- c. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari;
- d. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Nagari;
- e. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- f. Dukungan terhadap kegiatan Nagari dan masyarakat pengelolaan Hutan Nagari dan Hutan Kemasyarakatan; dan
- g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
- 1) kelompok usaha ekonomi produktif;
- 2) kelompok perempuan;
- 3) kelompok tani;
- 4) kelompok masyarakat miskin;
- 5) kelompok nelayan;
- 6) kelompok pengrajin;
- 7) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- 8) kelompok pemuda; dan
- 9) kelompok lain sesuai kondisi nagari.
BAB IV - PENGGUNAAN ALOKASI DANA KEPADA NAGARI
Pasal 30
Bagian Kedua
Pencairan Dana pada Rekening Kas Nagari
Penyaluran Alokasi Dana kepada Nagari yang bersumber dari APBN kepada rekening kas nagari dilakukan secara bertahap pada tahun berjalan, yang diatur dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Ketentuan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I diubah, sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan

pada tanggal 26 Mei 2015

BUPATI PESISIR SELATAN, dto NASRUL ABIT

Diundangkan di Painan pada tanggal 26 Mei 2015 SEKRETARIS DAERAH

KABUPATENPESISIR SELATAN, dto

## ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 23