KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 47 Tahun 1996 tentang PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN ANCOL TIMUR JEMBATAN TIGA-PLUIT DAN TOMANG-GROGOL-PLUIT JUNCTION SEBAGAI JALAN TOL, PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN PENYESUAIAN BESARNYA TARIF TOL JALAN BEBAS HAMBATAN LINGKAR DALAM KOTA JAKARTA (berlaku 19 Juni 1996)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa pembangunan jalan bebas hambatan segmen Ancol Timur -Jembatan Tiga - Pluit dan segmen Tomang - Grogol - Pluit Junction sebagai dari jalan bebas hambatan Lingkar Dalam Kota Jakarta sudah selesai;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan, penetapan rumah jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta tarif tol ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan
Pasal 4
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, serta Ketentuan-ketentuan Pengusahaan (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405);
6. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya Tarif Tol untuk Jalan Tol Cawang - Semanggi dan Jalan Jakarta/Cawang - Bekasi;
7. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1989 tentang Penetapan Jalan Layang Bebas Hambatan Cawang \_ Tanjung Priok sebagai Jalan Tol dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor, Besarnya tarif Tol untuk Ruas Jalan Tol Tomang - Cawang - Rawamangun serta Langganan Tol;
8. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1990 tentang Penetapan Jenis Kendaraan bermotor dan Besarnya Tarif Tol untuk Jalan Tol Tomang Cawang - Tanjung Priok;
9. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1995 tentang Penambahan Gerbang Tol Ancol Timur dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor serta Penyesuaian Besarnya Tarif Tol Tomang - Cawang Tanjung Priok - Ancol Timur.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN ANCOL TIMUR JEMBATAN TIGA - PLUIT DAN TOMANG - GROGOL - PLUIT JUNCTION SEBAGAI JALAN TOL, PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN PENYESUAIAN BESARNYA TARIF TOL JALAN BEBAS HAMBATAN LINGKAR DALAM KOTA JAKARTA.
Menetapkan jalan bebas hambatan segmen Ancol Timur - Jembatan Tiga Pluit dan segmen Tomang Grogol -Pluit Junction, yang merupakan bagian dari Jalan Bebas Hambatan Lingkar Dalam Kota Jakarta, sebagai
- PERTAMA : Jalan Tol.
- KEDUA : diktum PERTAMA, Jalan Bebas Hambatan Lingkar Dalam Kota Jakarta menjadi Tomang - Cawang - Tanjung Priok - Ancol Timur -Jembatan Tiga - Pluit
Dengan penambahan segmen sebagaimana dimaksud dalam Junction - Grogol - Tomang.
- KETIGA : Menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol untuk jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sebagai berikut :
KEEMPAT : ________________
KEEMPAT : Golongan jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA adalah :
Golongan I :
Sedan, Jip, Pick Up, Bus Kecil (3/4) dan Bus Sedang.
Golongan IIA
:
Truk Besar dan Bus Besar, dengan 2 (dua) gandar.
Golongan IIB :
Truk Besar dan Bus Besar, dengan 3 (tiga) gandar atau lebih.
KELIMA : tol untuk kendaraan angkutan penumpang umum yang menggunakan jalan bebas Rp.
Besarnya langganan yang bersifat komputer, kecuali taksi, hambatan dimaksud dalam diktum KEDUA ditetapkan sebesar 2.000,00.
KEENAM
:
Besarnya langganan tol untuk jalan bebas hambatan dimaksud dalam diktum KEDUA selain kendaraan dimaksud dalam diktum KELIMA, ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) daru tarif tol sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA.
KETUJUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. SOEHARTO