PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 2 Tahun 2016 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2016-2021 DENGAN RAHMAH TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANA TIDUNG, - bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penjabaran visi, misi dan program Bupati Tana Tidung untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; a. - bahwa untuk melaksanakan ketentuan (berlaku 6 Agustus 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TANA TIDUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2016-2021
DENGAN RAHMAH TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TIDUNG,
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penjabaran visi, misi dan program Bupati Tana Tidung untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; a.
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditctapkan dengan Peraturan Daerah; b.
- bahwa\_berdasarkan'pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,\_ perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 20162021.
- Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945; 1
- Dasar Negara
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4750); 2.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 4.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); 5.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua\_ kalinya\_terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4585); 8.
- Peraturan Pemcrintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 9.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mcnengah Nasional
Tahun 2015 2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1);
5. 17.Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 Nomor 150;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
dan
BUPATI TANA TIDUNG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2016-2021
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Tana Tidung. 2.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tana Tidung. 4.
4. Bupati adalah Bupati Tana Tidung. 3.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Dacrah sclanjutnya discbut Bappeda atau sebutan lain adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 5.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 7.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah yang bertanggung jawab terhadap pclaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah a 6.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah periode 20 (dua puluh) tahun. 8.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan,
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 9.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
15. Rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
ASAS DAN KEDUDUKAN
BAB II - ASAS DAN KEDUDUKAN
Pasal 2
RPJMD dirumuskan secara:
mo ao oe
- transparan;
- responsif;
- cfisien;
- efektif;
- akuntabel;
- partisipatif;
- berkeadilan; dan rom
- terukur;
- berwawasan lingkungan.
- (2) RPJMD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada RPJPD dan RTRW.
- (4) RPUMD merupakan:
- a. Penjabaran Visi, Misi, dan Program Bupati ke dalam Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan Umum, Program Pembangunan Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah dengan ## BAB III
TUJUAN
BAB II - ASAS DAN KEDUDUKAN
Pasal 3
Tujuan RPJMD adalah:
- pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; a.
- pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD); c
- pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD; b.
- menjadi acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah d.
- menjadi acuan bagi masyarakan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah; e
RUANG LINGKUP
BAB IV - RUANG LINGKUP
Pasal 4
- (1) RPJMD Kabupaten Tana Tidung dalam penyusunannya berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 dengan ## BAB V
PENYUSUNAN RPJMD
BAB IV - RUANG LINGKUP
Pasal 5
- (1) Bappeda menyusun RPJMD.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:
3. Persiapan penyusunan RPJMD; a.
4. Penyusunan rancangan RPJMD;
5. Penyusunan rancangan awal RPJMD; b
6. Pelaksanaan musrenbang RPJUMD; d.
7. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD. f.
8. Perumusan rancangan akhir RPJMD; dan e.
SISTEMATIKA RPJMD
BAB VI - SISTEMATIKA RPJMD
Pasal 6
- (1) Sistematika RPJMD Tahun 2016-2021 Kabupaten Tana Tidung sebagai berikut:
- (2) Rincian RPJMD Kabupaten Tana Tidung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Tideng Pale Pada tanggal 16 Agustus 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG H.M. YUSUF BADRUN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2016 NOMOR 02 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG, PROVINSI KALIMANTAN UTARA : 2/2016 ## BAB XII ## KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Penetapan: Ditetapkan di Tideng Pale Pada tanggaY16 Agustus 2016 Lo

Penandatangan: BUPATIITANA TIDUNG
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- Bab I Pendahuluan;

- Bab Ii Gambaran Umum Kondisi Daerah;

- Bab ITI Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan;

- Bab IV Analisis Isu - Isu Strategis;

- Bab V Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran;

- Bab VI Strategi Dan Arah Kebijakan;

- Bab VII Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah;

- Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan;

- Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah; dan

- Bab X Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksana.

## BAB VII

## VISI DAN MISI

## Pasal 7

- (1) Visi RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021 adalah Meningkatkan Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Melalui Harmonisasi Dalam Pendayagunaan Potensi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, Ekonomi Pro Rakyat, Budaya Lokal Dan IPTEK Menuju Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkelanjutan.
- (2) Misi RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021 adalah:
- a. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- c. mengembangkan perekonomian daerah yang berorientasi pada kepentingan rakyat;
- b. meningkatkan pengelolaan sumber daya alam melalui peningkatkan nilai tambah dan berwawasan lingkungan;
- d. menjadikan budaya lokal sebagai fondasi pemanfaatan kepariwisataan dan ekonomi kreatif serta konservasi nilia-nilai luhur budaya lokal,
- f. mengembangkan kapasitas, daya inovasi dan kreativitas.
- e. meningkatkan kualitas dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta infrastruktur berbasis Iptek;
- g. mengembangkan Kabupaten Tana Tidung sebagai pusat keunggulan dan daya saing di Provinsi Kalimantan Utara;
- i. mengembangkan agroindustri pertaniam.
- h. memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, adil dan transparan,

## BAB VIII

## PELAKSANAAN RPJMD KABUPATEN TANA TIDUNG

## TAHUN 2016-2021

## Pasal 8

RPJMD dijabarkan lebih lanjut ke dalam RKPD setiap tahun sebagai dasar:

- a. Penyusunan kebijakan umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran sementara oleh Kepala Daerah; dan
- c. Rencana Kerja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
- b. Penyusunan Rencana Kerja SKPD yang ditetapkan oleh kepala SKPD.

## BAB IX

## PENGENDALIAN DAN EVALUASI

## Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

## PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

## Pasal 10

- (1) Perubahan RPJMD Kabupaten Tana Tidung hanya dapat dilakukan apabila:
- a. hasil pengendalian dan cvaluasi menunjukan bahwa\_ proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan dacrah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa subtansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
- d. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.

(3)

- (4) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

## Pasal 11

Program Pembangunan Daerah Periode Tahun 2016-2021 disusun dan dilaksanakan sesuai dengan RPJUMD

## BAB XI

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 12

- (1) Dalam rangka menjaga kcsinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati pada tahun terakhir masa jabatannya menyusun:
- a. draft rancangan awal RPJMD untuk periode selanjutnya dengan mengacu pada awal kelanjutan dan sasaran pokok RPJPD periode keeempat;
- b. RKPD tahun berikutnya dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode keempat dan/atau rancangan awal RPJMD jika telah tersedia.
- (2) Draft Rancangan Awal RPUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sebagai masukan bagi masyarakat yang akan mencalonkan diri sebagai Bupati dalam pemilihan umum kepala daerah periode berikutnya.
- (3) RKPD tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode masa jabatan Bupati berikutnya.

Diundangkan di Tideng Pale

Pada tanggal 16 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TANA TIDUNG


H.M. YUSUF BADRUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2016 NOMOR 02 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG, PROVINSI KALIMANTAN UTARA : 2/2016

## BAB XII

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale

Pada tanggaY16 Agustus 2016 Lo

BUPATIITANA TIDUNG


## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

## NOMOR 2 TAHUN 2016

## TENTANG

## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2016-2021

## UMUM 1

Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan citacita dan tujuan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program walikota yang memuat kebijakan penyelenggaraan pembangunan perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai landasan pedoman dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Tana Tidung kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah yang bersinergi dengan visi, misi dan Program Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Pusat serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dengan memperhatikan dinamika kondisi daerah.

Penyusunan RPJMD ini' dilakukan dengan memperhatikan RPJMNasional, RPJUMD Provinsi Kalimantan Utara dan RTRW Kabupaten lainnya. RPJUMD digunakan sebagai pedoman penetapan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan selanjutnya penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

## Il. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

## Ayat (1)

## Hurufa

Yang dimaksud dengan 'transparan' yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan ''responsif'® yaitu dapt mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan terendah dengan keluaran maksimal.

## Hurufc

Yang dimaksud dengan 'efisien' yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan 'efektif'?, yaitu). merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal.

## Hurufe

Yang dimaksud dengan 'akuntabel', yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan dacrah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

## Huruf f

Yang dimaksud dengan 'partisipatif' yaitu merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif tcrhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebiyakan.

## Huruf g

Yang dimaksud dengan 'terukur' yaitu penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan 'berkeadilan' yaitu prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

Hurufi

Yang dimaksud dengan 'berwawasan lingkungan' yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkeclanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan cara menserasikan' aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

```
Ayat (2) Cukup jelas Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukupjelas Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukupjelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 11
```

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukupjelas

Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 2 TAHUN 2016