Unknown Unknown Nomor TAHUN2017 Tahun 2015 tentang SUSUNANORGANISASIDANTATAKERJA PEMERINTAHDESA DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIMUSI BANYUASIN, - a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar berdayaguna dan berhasil guna, maka perlu adanya struktur dan pengaturan tugas pemerintah desa; - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MUSIBANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURANBUPATIMUSI BANYUASIN NOMOR&lt;i3 TAHUN2017
TENTANG
SUSUNANORGANISASIDANTATAKERJA PEMERINTAHDESA
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATIMUSI BANYUASIN,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar berdayaguna dan berhasil guna, maka perlu adanya struktur dan pengaturan tugas pemerintah desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang DaruratNo. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No.6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) ten tang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 6
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambalhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersurnber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015
i
,I
Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Ber'aurnberDari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaterr/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 8).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURANBUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATAKERJA PEMERINTAHDESA.
BABI
KETENTUANUMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati Adalah Bupati Musi Bayuasin.
4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul darr/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
\
10. Sekretaris Desa adalah unsur perangkat desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan sebagai pimpinan sekretariat desa yang merupakan unsur yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
11. Kepala Dusun adalah unsur perangkat desa yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
12. Kepala Seksi adalah unsur perangkat desa yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis.
13. Kepala Urusan adalah unsur bertugas membantu Sekretaris administrasi pemerintah desa. Perangkat Desa yang Desa dalam bidang
14. Badan Permusyawaratan Desa dan selanju;tnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan ditetapkan secara demokratis. keterwakilan wilayah dan
15. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa
17. Peraturan Desa adalah peraturan perunclang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
18. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
19. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
20. Dusun adalah bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah desa.
21. Pembinaan adalah pemberian Pedoman, standar pelaksanaan perencanaan, penelitian, pengebangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan , konsultasi , supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
22. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
BABII
SUSUNANORGANISASI DANTATAKERJA PEMERINTAH DESA
Pasal 2
- (1) Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa.
I
I
I
- (3) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
- a. Sekretariat Desa;
- b. Pelaksana Kewilayahan; dan
- c. Pelaksana Teknis.
- (5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
- (6) Perangkat Desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (7) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ten tang Pengangkatan Perangkat Desa.
Pasal 3
- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Unsur staf Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan, yaitu :
- a. Urusan Tata Usaha dan Umum;
- b. Urusan Keuangan;
- c. Urusan Perencanaan;
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilaksanakan dan dipimpin oleh Kepala Urusan.
Pasal 4
- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan terdiri dari beberapa Kepala Dusun.
- (2) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (3) Jumlah dusun di masing -masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dusun memiliki fungsi :
- a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat ,mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
- c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
- d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada· ayat (4) Kepala Dusun wajib melaporkan secara periodik kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (6) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdomisili di wilayah dusun setempat.
- (7) Untuk Menjalankan tugas Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam wilayah kerjanya dibantu oleh Ketua Rukun Tetangga / RT.
- (8) Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam pelaksanaan tugasnya merupakan unsur pembantu Kepala Dusun sebagai satuan tugas kewilayahan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dusun.
- (9) Ketentuan mengenai tata cara penentuan dusun dan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3:) dan ayat (8) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pasa15
- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi, yaitu :
- a. seksi Pemerintahan;
- b. seksi Kesejahteraan; dan
- c. seksi Pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.
Pasa16
Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BABIII

## TATACARAPENYUSUNAN SUSUNANORGANISASIDANTATA KERJAPEMERINTAHDESA

## Pasa17

- (1) Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa berdasarkan kebutuhan dan wajib mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa mengusulkan Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (3) BPD dapat mengusulkan Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Rancangan Peraturan Desa ten tang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lamb at 3 (tiga) hari kerja sejak

disepakati untuk dievaluasi.

- (5) Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati.
- (6) Tindak lanjut hasil evaluasi Kepala Desa memperbaiki Rancangan Peraturan Desa sesuai hasil evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. selanjutnya hasil tindak lanjut evaluasi disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Camat melaporkan kepada Bupati, selanjutnya Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.
- (8) Peraturan Desa yang telah diundangkan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (9) Klarifikasi Peraturan Desa dimaksud pada ayat (8) di laksanakan oleh tim klarifikasi
- (10) Hasil dari tim klarifikasi, Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi.

## BABIV

## TATAKERJAPEMERINTAHDESA

## Bagian Kesatu

## Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Hak, Kewajiban dan Larangan Kepala Desa

## Pasa18

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas untuk :
- a. menyelenggarakan pemerintahan desa;
- b. melaksanakan pembangunan desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2), Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan saran a prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
- c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
- d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
- e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya;

## PasallO

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Kepala Desa berwenang untuk:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatn dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar -besarnya kemakmuran masyarakat desa;

1. mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan desa secara partisipatif;
- n. mewakili desa di dalam dan di Iuar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

## Pasalll

- (1) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 . ayat (2), Kepala Desa berhak untuk:
- a. mengusulkan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.
- (2) Pelaksanaan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

## Pasal12

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Kepala Desa berkewajiban untuk:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan yang baik; administrasi Pemerintahan Desa
- i. mengelola keuangan dan aset Desa;
- J. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
1. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan di desa;
- o. mengembangkan potensi sumber melestarikan lingkungan hidup; dan daya alam dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat desa;

## Pasal13

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasa19, Pasa110, Pasal11, dan Pasal12, Kepala Desa wajib :

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/ atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

## Pasal14

## Kepala Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, danj atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, kewajibannya; danjatau
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga danjatau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan masyarakat Desa; sekelompok
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menenma uang, barang, danj atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukahnya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota danjatau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua danj atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan -undangan;
- j. ikut serta dan j atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan jatau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpahjjanji jabatan; dan
1. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

## Bagian Kedua

Kedudukan Tugas, Fungsi, Hak, dan Larangan Perangkat Desa

## Pasal 15

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

- (2) Dalam rnelaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (3) Kepala Urusan dalam rnelaksanakan tugasnya bertanggung .jawab kepada Kepala Desa rnelalui Sekretaris Desa.

## Pasa116

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pirnpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas rnernbantu Kepala Desa dalarn bidang adrninistrasi pemerintahan.
- (3) Untuk rnelaksanakan tugas sebagairnana yang dirnaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa rnernpunyai fungsi:
- a. rnelaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, adrninistrasi surat rnenyurat, arsip, dan ekspedisi;
- b. rnelaksanakan urusan umum seperti penataan adrninistrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadrninistrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
- d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

## Pasal17

- (1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.

- (2) Kepala urusan bertugas membantu dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala urusan dibantu oleh staf pelaksana administrasi.
- (4) Untuk melaksanakan tugasnya kepala urusan mempunyai fungsi:
- a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakart urusan keuangan sepenti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
- c. Kepala urusan perencanaan dan Pelaporan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

## Pasal18

- (1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya kepala seksi dibantu oleh staf pelaksana teknis.

I

- (4) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
- a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah serta pendataan dan pengelolaan profil desa;
- b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
- c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

## Pasal19

- (1) Kepala Kewilayahan atau disebut Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan.
- (2) Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dusun memiliki fungsi:
- a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di'wilayahnya.
- c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran pemerintahan dan pembangunan. penyelenggaraan

- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dusun wajib melaporkan secara periodik kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

## Pasal20

- (1) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Perangkat Desa berhak untuk:
- a. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan; dan
- b. mendapatkan perlindungan hukum atas tugas yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan hak Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

## Pasal21

Perangkat Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, darr/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, darr/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga darr/ atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, darr/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/ atau pengurus organisasi terlarang;

I

1. merangkap jabatan sebagai ketua dan ,'atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupateri/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/ atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum danjatau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpahjjanji jabatan; dan
1. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

## BABV

## HUBUNGANKERJA

## Bagian Kesatu Kepala Desa dengan BPD

Pasal22

- (1) Hubungan kerja Kepala Desa dengan BPD adalah fungsional, koordinatif dan konsultatif.
- (2) BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mitra Kepala Desa yang memiliki fungsi :
- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan BPD tidak dalam kapasitas sebagai pemeriksa dan tidak mengganggu stabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (4) Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan BPD bersifat kemitraan dengan tanggung jawab yang sarna untuk kepentingan Desa.

## Bagian Kedua

## Kepala Desa dengan Perangkat Desa

## Pasal23

- (1) Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Perangkat Desa bersifat struktural, pembinaan, dan pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab mermmpm dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas administratif, Kepala Desa didukung dan dibantu oleh semua Perangkat Desa di bawah koordinasi Sekretaris Desa.

## Bagian Ketiga

Kepala Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Lainnya di Desa

## Pasa124

- (1) Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan lembaga kemasyarakatan desa adalah konsultatif, administratif, pembinaan, dan evaluasi.
- (2) Hubungan kerja Kepala Desa dengan lembaga lainnya di desa adalah konsultatif dan pembinaan.

## Bagian Keempat

Sekretaris Desa dengan Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun

## Pasa125

- (1) Hubungan kerja Sekretaris Desa dengan Kepala Urusan adalah hierarki, pembinaan, dan pengawasan.
- (2) Hubungan kerja Sekretaris Desa dengan Kepala Seksi adalah hierarki
- (3) pembinaan dan pengawasan serta koordinasi operasional.

## BABVI

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Bagian Kesatu

## Pembinaan dan Pengawasan oleh Bupati

## Pasal26

- (1) Bupati berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada perangkat daerah yang terkait.
- (3) Bupati memberdayakan masyarakat Desa dengan :
- a. menerapkan pengetahuan hasil pengembangan ilmu dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;
- b. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
- c. mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/ atau yang sudah ada di masyarakat Desa.
- (4) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.

## Pasa127

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal26 ayat (1)meliputi :

- a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Desa;
- b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. melakukan pengawasan Peraturan Desa;

I

I ~

!

t:

- f. menetapkan pembiayaanalokasi dana perirnbangan untuk Desa;
- g. rnengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
1. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan lembaga adat;
- J. rnemberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalarn penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan lembaga adat;
- k. melakukan upaya percepatan pernbangunan perdesaan;
1. rnelakukan upaya percepatan pernbangunan Desa rnelalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- m. melakukan peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa dan lembaga kerja sarna antar desa; dan
- n. memberikan sanksi atas penyirnpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

## Bagian Kedua

## Pernbinaan dan Pengawasan oleh Camat

## Pasal28

- (1) Camat rnelakukan tugas pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- b. evaluasi Peraturan Desa
- c. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa
- d. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
- e. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan

- f. fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
- g. fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- h. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;
1. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
- J. fasilitasi daerah sinkronisasi perencanaan dengan pembangunan desa; pembangunan
- k. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- l. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umurn;
8. rn. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban Lernbaga Kernasyarakatan;
- n. fasilitasi penyusunan perencanaan pernbangunan partisipatif;
- o. fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sarna desa dengan pihak ketiga;
- p. fasilitasi penataan, pernanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- q. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pernberdayaan rnasyarakat desa;
- r. koordinasi pendampingan desa di wilayahnya; dan
- s. koordinasi pelaksanaan pernbangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

## BAB VII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, tetap menjalankan tugas dan kewajibannya serta rnenerirna haknya sampai ditetapkan penempatannya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. Perangkat Desa yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil tetap rnelaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya.

~

## BAB VIII

## KETENTUANPENUTUP

## Pasal30

- (1) Bagan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Semua ketentuan yang 'berkaitan secara langsung dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa wajib menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap pengundangan orang mengetahuinya, Peraturan Bupati memerintahkan rm dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu I pada tanggal12 SePtember~J17 BUPATIMUSI BANYUASINr

H. DODI REZA ALEXNOERDIN


Diundangkan di Sekayu pada tanggal 12 September 2017

r

PIt. SEKR KABUPA TARIS DAERAH N MUSI BA'NYU ASIN,


-BERITADAERAHKABUPATENMUSI BANYUASINTAHUN2017 NOMOR : 43

.c...~

~::,.-.;.~--~-

Lampiran

Peraturan Bupati Musi Banyuasin

Nomor

:

43 Tahun 2017

Tanggal

:

12 September 2017

Tentang

:

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Oesa.


~

H. DODI REZA ALEX NOERDIN