UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1985 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWAARATAN/PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
bahwa untuk melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1983 tentang Pemilihan Umum, serta sesuai pula dengan perkembangan keadaan, dipandang perlu untuk menyempurnakan dan mengadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebapimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980;
1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1983 tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063) dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3163);
Menimbang :
Mengingat :
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN /PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1975 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1980.
Menetapkan : umham
Pasal 1
10. "(3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan mengingat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) diselenggarakan selambat-lambatnya pada akhir kurun waktu 5 (lima) tahun setelah tahun Pemilihan Umum sebelumnya."
Pasal 3
15. Pada Pasal 3 la ditambah ketentuan yang dijadikan ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut :
Pasal 5
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) huruf c diganti dengan ketentuan yang terdiri dari 2 (dua) angka yang berbunyi sebagai berikut :
9. "c.1. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, yang berkedudukan di lbukota Daerah Tingkat II, dengan tugas :
10. (i) membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I;
11. (ii) menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk DPRD II.
2. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, yang berkedudukan di lbukota wilayah administratif yang ditetapkan setingkat dengan Daerah Tingkat II, dengan
- tugas membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I." 4. Ketentuan Pasal 8 ayat (4b) huruf a diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut : "a. Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemflihan Umum Pusat, Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Daerah Tingkat I, Panitia Peng-awas Pelaksanaan Pemilihan Umum Daerah Tingkat II, dan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Kecamatan masing-masing berturut-turut sesuai dengan tingkatannya terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota yang dijabat oleh pejabat Pemerintah dan 5 (lima) orang Wakil Ketua merangkap anggota serta beberapa orang Anggota yang diambilkan dari unsur Pemerintah, Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan, dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia." umham
5. Ketentuan Pasal 8 ayat (7) huruf a diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :
- "a. Dewan Pimpinan yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri dengan anggotaanggotanya terdiri dari beberapa orang Menteri dan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia."
6. Ketentuan Pasal 9 diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :
- "Warganegara Republik Indonesia yang pada waktu pendaftaran pemilih untuk Pemilihan Umum sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pemah kawin mempunyai hak memilih."
7. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf c dan huruf d diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :
- "c. tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara Iima tahun atau lebih;
- d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."
8. Ketentuan Pasal 13a diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :
- "Pemilihan Umum diikuti oleh 3 (tiga) organisasi kekuatan sosial politik yakni Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia, dan Partai Persatuan Pembangunan, yang mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama."
9. Ketentuan Pasal 16 huruf a, huruf c, huruf e, dan huruf f diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :
- "a. Warganepra Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa, Dasar Negara, dan Ideologi Nasional, kepada Proklamasi 17 Agustus 1945, UndangUndang Dasar 1945 serta kepada Revolusi Kemerdekaan Bangsa Indonesia untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakyat;
- e. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- f. tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih."
10. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :
2. "Dalam mengajukan calon untuk Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II organisasi kekuatan sosial politik peserta Pemilihan Umum mengajukan nama dan tanda gambar organisasi, dan tanda gambar tersebut mengungkapkan bahwa organisasi yang bersangkutan berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas."
11. Ketentuan Pasal 18 ayat (5) dan ayat (6) diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :
4. "(5) Nama organisasi dan tanda gambar yang ditolak diberitahukan kepada yang berkepentingan serta kepadanya diberi kesempatan untuk mengajukan nama organisasi atau tanda gainbar yang lain dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Lembaga Pemilihan Umum.
umham
- (6) Nama organisasi dan tanda gambar organisasi yang telah diputuskan oleh Lembaga Pemilihan Umum diumumkan dalam Berita Negara dan melalui media pengumuman lainnya secara luas dan efektif."
12. Ketentuan Pasal 20 ayat (la) huruf b diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :
3. "b. Tema kampanye Pemilihan Umum adalah program tiap organisasi peserta Pemilihan Umum yang berhubungan dengan Pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila."
13. Ketentuan Pasal 29a diganti dengan ketentuan yang terdiri dari 2 (dua) ayat yang berbunyi sebagai berikut :
5. "(1) Pelaksanaan Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur berdasarkan Undang-undang ini disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan daerah setempat.
- (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."
14. Ketentuan Pasal 30 diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :
Pasal 7
8. "Apabila di suatu tempat di dalam suatu daerah pemilihan sesudah diadakan penelitian dan pemeriksaan temyata terdapat kekeliruan, kesalahan, atau hal-hal lain dalam pemungutan suara, yang mengakibatkan tidak dapat dilakukan penghitungan suara, maka Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I/Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II yang bersangkutan dengan mengingat ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dengan dikuatkan oleh instansi Pemerintah Daerah setempat dapat mengadakan pemungutan suara lanjutan/ulangan di tempat yang bersangkutan."
Pasal 8
9. "c.1. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, yang berkedudukan di lbukota Daerah Tingkat II, dengan tugas :
10. (i) membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I;
11. (ii) menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk DPRD II.
2. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, yang berkedudukan di lbukota wilayah administratif yang ditetapkan setingkat dengan Daerah Tingkat II, dengan
- tugas membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I." 4. Ketentuan Pasal 8 ayat (4b) huruf a diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut : "a. Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemflihan Umum Pusat, Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Daerah Tingkat I, Panitia Peng-awas Pelaksanaan Pemilihan Umum Daerah Tingkat II, dan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Kecamatan masing-masing berturut-turut sesuai dengan tingkatannya terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota yang dijabat oleh pejabat Pemerintah dan 5 (lima) orang Wakil Ketua merangkap anggota serta beberapa orang Anggota yang diambilkan dari unsur Pemerintah, Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan, dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia." umham
5. Ketentuan Pasal 8 ayat (7) huruf a diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :
- "a. Dewan Pimpinan yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri dengan anggotaanggotanya terdiri dari beberapa orang Menteri dan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia."
Pasal 9
- "Warganegara Republik Indonesia yang pada waktu pendaftaran pemilih untuk Pemilihan Umum sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pemah kawin mempunyai hak memilih."
Pasal 10
- "c. tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara Iima tahun atau lebih;
- d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."
Pasal 13
- "Pemilihan Umum diikuti oleh 3 (tiga) organisasi kekuatan sosial politik yakni Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia, dan Partai Persatuan Pembangunan, yang mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama."
Pasal 16
- "a. Warganepra Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa, Dasar Negara, dan Ideologi Nasional, kepada Proklamasi 17 Agustus 1945, UndangUndang Dasar 1945 serta kepada Revolusi Kemerdekaan Bangsa Indonesia untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakyat;
- e. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- f. tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih."
Pasal 18
2. "Dalam mengajukan calon untuk Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II organisasi kekuatan sosial politik peserta Pemilihan Umum mengajukan nama dan tanda gambar organisasi, dan tanda gambar tersebut mengungkapkan bahwa organisasi yang bersangkutan berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas."
11. Ketentuan Pasal 18 ayat (5) dan ayat (6) diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :
4. "(5) Nama organisasi dan tanda gambar yang ditolak diberitahukan kepada yang berkepentingan serta kepadanya diberi kesempatan untuk mengajukan nama organisasi atau tanda gainbar yang lain dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Lembaga Pemilihan Umum.
umham
- (6) Nama organisasi dan tanda gambar organisasi yang telah diputuskan oleh Lembaga Pemilihan Umum diumumkan dalam Berita Negara dan melalui media pengumuman lainnya secara luas dan efektif."
Pasal 20
3. "b. Tema kampanye Pemilihan Umum adalah program tiap organisasi peserta Pemilihan Umum yang berhubungan dengan Pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila."
Pasal 29
5. "(1) Pelaksanaan Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur berdasarkan Undang-undang ini disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan daerah setempat.
- (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."
Pasal 30
8. "Apabila di suatu tempat di dalam suatu daerah pemilihan sesudah diadakan penelitian dan pemeriksaan temyata terdapat kekeliruan, kesalahan, atau hal-hal lain dalam pemungutan suara, yang mengakibatkan tidak dapat dilakukan penghitungan suara, maka Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I/Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II yang bersangkutan dengan mengingat ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dengan dikuatkan oleh instansi Pemerintah Daerah setempat dapat mengadakan pemungutan suara lanjutan/ulangan di tempat yang bersangkutan."
15. Pada Pasal 3 la ditambah ketentuan yang dijadikan ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut :
10. "(3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan mengingat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) diselenggarakan selambat-lambatnya pada akhir kurun waktu 5 (lima) tahun setelah tahun Pemilihan Umum sebelumnya."
16. Ketentuan Pasal II Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980, dihapus.
Pasal II
Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Perubahan Ketiga Undang-undang Pemilihan Umum dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. umham

Penetapan: Disahkan di Jakarta Pada tanggal 7 Januari 1985

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. SOEHARTO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 1985

Penandatangan: MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. SUDHARMONO, S.H. umham
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1985 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1975 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1980
## UMUM
1. Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 dan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 didasarkan atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/ 1983 tentang Pemilihan Umum.
Pemikiran yang bersifat mendasar dalam kedua Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut dalam kaitannya dengan pembangunan di bidang Politik, adalah perlunya terus diusahakan langkah-langkah yang mampu mendukung berlangsungnya proses pembaharuan politik yang semakin memantapkan kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Langkah-langkah tersebut antara lain adalah pemantapan Pancasila sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian juga pemberian peranan yang lebih efektif kepada ketiga organisasi kekuatan sosial politik dalam kegiatan pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum dari tingkat pusat sampai daerah sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat.
Arah pemikiran dan langkah-langkah tersebut juga dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.
Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 pada hakekatnya tidak mengubah dasar pikiran, tujuan, asas, dan sistem Pemilihan Umum dalam Undang-undang tersebut tetapi bertujuan untuk menyempurnakannya sesuai dengan perkembangan keadaan.
2. Perubahan yang dituangkan dalam Undang-undang ini terutama didasarkan atas Indonesia Nomor III/MPR/1983 tentang Pemilihan Umum.
2.
PENJELASAN
Pasal 1
, Pasal 2, dan Pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Materi Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut, pada hakekatnya sudah tertampung dalam konsiderans, batang tubuh, dan dalam penjelasan Undang-undang Pemilihan Umum. Namun mengingat ketentuan tersebut merupakan pengaturan dasar penyelenggaraan Pemilihan Umum yang harus dilaksanakan, maka untuk lebih memantapkan pelaksanaannya perlu ditampung dan dirumuskan dalam batang tubuh Undang-undang ini. Materi ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut yang mempengaruhi diadakannya perubahan