PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG Nomor 23 Tahun 2016 tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SINGKAWANG (berlaku 3 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan, maka perlu menyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang;
- Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Menetapkan
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
10. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 6);
11. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 45);
PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSED UR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DIN AS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SINGKAWANG.
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, yang selanjutnya disingkat DISDUKCAPIL.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada di Lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.
7. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya di singkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
8. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya di singkat SOP AP adalah standar operasional prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerin tahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 2
Tujuan penyusunan SOP AP adalah untuk memberikan pedoman bagi PNS di lingkungan DISDUKCAPIL dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masingmasing pegawai.
Pasal 3
Manfaat SOP AP adalah:
- a. sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
- b. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai atau pelaksana dalam melaksanakan tugas;
- c. meningatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual pegawai dan organisasi secara kesel uruhan;
- d. meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
- e. menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan aparatur cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan;
- f. menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu, dan prosedur;
- g. memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya;
- h. menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas;
- I. sebagai instrumen yang dapat melindungi aparatur dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan;
- J. membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan; dan
- k. membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan.
BAB III - STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Pasal 4
Pasal 4
- ( 1) SOP AP DISDUKCAPIL sebanyak 116 SOP AP yang mencakup SOP AP Sekretariat, SOP AP Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, SOP AP Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, dan SOP AP Bidang Pengelola Informasi Kependudukan (PIK)
- (2) SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Sekretariat sebanyak 90 SOP AP;
- b. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebanyak 5 SOP AP;
- c. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sebanyak 15 SOP AP; dan
- d. Bidang Pengelola lnformasi Kependudukan (PIK)sebanyak 6 SOP AP.
- (3) SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.

<!-- formula-not-decoded -->

- (1) Pelaksanaan SOP AP harus disosialisasikan dan didistribusikan ke seluruh PNS di lingkungan DISDUKCAPIL.
- (2) SOP AP harus di integrasikan dengan peraturan lainnya.

BABV MONITORING DAN EVALUASI Pasal 6

- (1) Kepala Dinas harus melaksanakan monitoring dan evaluasi guna memantau pelaksanaan SOP AP dapat berjalan dengan baik dan penyempurnaan terhadap SOP AP sesuai dengan kebutuhan DISDUKCAPIL.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara reguler setiap 6 (enam) bulan sekali dan harus mengarahkan untuk membandingkan dan memastikan kinerja pelaksana/PNS sesuai dengan maksud dan tujuan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara reguler dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan secara insidentil disesuaikan dengan kebutuhan DISDUKCAPIL.

## BAB VI PENGAWASAN PELAKSANAAN Pasal 7

Kepala Dinas bertanggung jawab baik secara langsung maupun berjenjang dalam pelaksanaan SOP AP.

BAB VII KETENTU AN PEN UT UP Pasal 8

Format dan bagan alur SOP AP DISDUKCAPIL akan ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

## Pasal9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan WaJikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 3 Oktober 2016 WALIKOTA SINGKAWANG, ttd AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang pada tanggal 13 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG ttd SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2016 NOMOR 18


Salinan sesuai dengan aslinya KABAG HUKUM N PERUNDANG-UNDANGAN Pembina Tk.l NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR

: 23 Tahun 2016

TANGGAL

: 3 Oktober 2016

TENTANG

STANDAR

OPERASIONAL

PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

DIN AS

KEPENDUDUKAN

DAN

PENCATATAN SIPIL KOTA SINGKAWANG.

## JENIS - JENIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SINGKAWANG

## A. SEKRETARIAT :

## 1. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

--

··-

-·-

| NO | NAMA SOP | KETERANGAN |
|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Penanganan Surat Masuk | |
| 2 | Penanganan Surat Keluar | |
| 3 | Pembuatan Daftar Tambahan Penghasilan | |
| 4 | Pengarsipan Surat | |
| 5 | Pengiriman Surat Keluar | ··--- |
| 6 | Penerbitan SK Kepala SKPD | |
| 7 | Pengumpulan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) | |
| 8 | Tanggapan Atas Keberatan Penilaian Prestasi Kerja PNS | |
| 9 | Pengusulan Perubahan Status CPNS menjadi PNS | |
| 10 | Penerbitan Surat Tugas | |
| 1 1 | Pengusulan Izin Belajar dan Tugas Belajar | |
| 12 | Pengusulan DIKLAT | |
| 13 | Pengusulan Ujian Dinas | |
| 14 | Pelayanan Usulan Ujian Penyesuaian Ijazah | |
| 15 | Pengusulan Kenaikan Pangkat Reguler/ Pilihan | -- |
| 16 | Pengusulan Penghargaan Satya Lencana/ PNS Teladan | |
| 17 | Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala | |
| 18 | Penerbitan Kenaikan Gaji Berkala | |
| 19 | Pengusulan TASPEN | ··- |
| 20 | Pelayanan Usulan KARIS, KARSU, KARPEG/KPE | |
| 21 | Pengusulan Pensiun | |
| 22 | Pengusulan Surat lzin Cuti PNS | -·- |
| 23 | Pelayanan Penerbitan Surat Izin Cuti PNS | |
| 24 | Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) | |
| 25 | Penyusunan Formasi clan Bezzeting | |
| 26 | Pengajuan lzin Cerai | |
| 27 | Pengusulan Mutasi Keluar Dari Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang | |
| 28 | Pengusulan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS | |
| 29 | Penjatuhan Hukuman Disiplin | |

| 30 | PengusulanPltdanPlh l |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 | Penunjukan Plt dan Plh |
| 32 | Pengelolaan Kehadiran Kerja PNS |
| 33 | Pelayanan Legalisir Ijazah dll |
| 34 | -----------+-------------j Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P) _____ __,_ _ |
| 35 | Pengusulan Surat Tugas Perjalanan Dinas |
| 36 | Pembuatan Surat Perjalanan Dinas (SPD) --- � --------------- |
| 37 | Pelayanan Tamu -------------------i------------- � |
| 38 | Pengamanan Kantor - |
| 39 | Penanganan Kebersihan Kantor |
| 40 | PengurusanBarang |
| 41 | Pengusulan Penghapusan Barang -----·--·---------i--------------- |
| 42 .___,__ | Persiapan Pelaksanaan Rapat ---- � |
| 43 | ·------ ----------------- Peminjaman Aula Gedung Kantor/Ruang Rapat |
| • 44 | Pelayanan Izin Penelitian Mahasiswa/ Praktek Kerja Lapangan .. ··----------------------+---------- -------l |
| 45 ----- | Pembuatan Daftar Vang Makan '--------------- -------·------+---------- ____, |
| 46 | Pengadministrasian Barang ----------------r-------- ------- |
| 47 | Pengusulan LHKPN |

·-----

�

-------------

## 2. SUB BAGIAN PROGRAM EVALUASI DAN PELAPORAN

.

-

··-

-

| NO | NAMA SOP | KETERANGAN |
|------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) | --- |
| 2 | Penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PPK) --- | ---- |
| 3 | Penyusunan Realisasi Fisik dan Keuangan ---·------- | -- |
| 4 | .. Pengumpulan Data Laporan | - |
| 5 | Penyusunan LKPJ dan LPPD | ··- |
| 6 | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) - | |
| 7 | Pembuatan Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | - |
| 8 | Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) ---------- | |
| 9 | Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) | ---- |
| 10 | Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) | |
| 1 1 | Pembuatan Profil Dinas | ---- |
| 12 | Penyusunan Laporan CapaianKinerja | --·- |
| 13 | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) | |
| 14 | Penyusunan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) | |

## 3. SUB BAGIAN KEUANGAN

| NO | NAMA SOP | KETERANGAN |
|------|--------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Pembayaran Gaji | |
| 2 | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD | |

--

-

·-

--

·-

·-

-

··-

··-

·-

-

-

| 3 | Penyusunan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Fungsional | |
|-----|------------------------------------------------------------|------|
| 4 | Penyusunan Anggaran Kas APBD (Murni dan Perubahan) | |
| | Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) | 5 |
| 6 | Pengusulan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) | |
| 7 | Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ·------ | |
| 8 | Penutupan Kas | I ·- |
| 9 | --- Pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Administratif | |
| 10 | Penyusunan Jurnal | |
| 11 | Penyusunan Buku Besar | |
| 12 | Penyusunan Kertas Kerja (Worksheet) | |
| 13 | ·-----·--- Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ·-- | f-· |
| 14 | Penyusunan Neraca | |
| 15 | Penyusunan Prognosis | |
| 16 | ·----- Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | |
| 17 | Penyusunan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran | |
| 18 | Penyusunan Buku Kas Tunai | |
| 19 | Penyusunan Buku Simpanan Bank | |
| 20 | Penyusunan Buku Panjar | |
| 21 | Penyusunan Buku Pajak | |
| 22 | Penyusunan Rincian Objek Belanja (ROB) | |
| 23 | Verifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) | |
| 24 | Pengesahan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) | |
| 25 | Penyusunan Laporan SPT Tahunan | |
| 26 | Penyusunan Laporan SPT Masa | |
| 27 | Penyusunan DPA | |
| 28 | Pencairan Dana | |
| 29 | Pengusulan Uang Persediaan (UP) | |

## B. BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

·---·

--

··-

| NO | NAMA SOP | KETERANGAN |
|------|----------------------------------------|--------------|
| 1 | Pelayanan Pindah Datang | |
| 2 | Pelayanan Legalisir KK/KTP | |
| 3 | Pelayanan Dokumen KK/KTP | |
| 4 | Pelayanan KTP Elektronik | |
| 5 | ---- Pelayanan Surat Keterangan Pindah | |
| 0.6 | Pelayanan Perbaikan Dokumen KK/KTP | |

## C. BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

-

-

--

-

---

-

-

--

--

-

-

-

-

-

| NO | NAMA SOP ----- - | KETERANGAN |
|------|--------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | 1 Kutipan/ Salinan Akta --- ---- Pencatatar | - ------ --- |
| 2 | Pengakuan Anak --- ·--- Pencatatan | -- |
| 3 | Pengesahan Anak Pencatatan | --- - |
| 4 | Perubahan Nama Pencatatan | --- |
| 5 | ------ 1 Peristiwa Penting lainnya ----- -- Pencatata1 | - |
| 6 | Pembetulan Akta Pencatatan | |
| 7 | Pembatalan Akta Pencatatan | - |
| 8 | n Akta Pengesaha | -- |
| 9 | 1Adopsi/Pengangkatan Anak Pencatata1 | -- |
| 10 | Kelahiran Pencatatan | - |
| 11 | 1Kematian Pencatata1 | |
| 12 | Perkawinan Pencatatan | - |
| 13 | Pembatalan Perkawinan - Pencatatan | - |
| 14 | Perceraian Pencatatan | - |
| 15 | 1 Pembatalan Perceraian Pencatata1 | |

## D. BIDANG PENGELOLA INFORMASI KEPENDUDUKAN (PIK)

--

--

| NO | NAMA SOP -- | KETERANGAN |
|------|----------------------------------------------|--------------|
| 1 | Perbaikan dan Pemeliharaan IT | |
| 2 | Pengapusan Data Ganda | |
| 3 | Penyelesaian KTP Elektronik Gagal Cetak "-·· | -- |
| 4 | Pengembangan Jaringan Data Kependudukan | |
| 5 | Pelayanan Informasi Data Kependudukan | -- |
| 6 | Penyusunan Laporan Data Kependudukan | |

WALIKOTA SINGKAWANG,


AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya KABAG HUKU DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pembina Tk. I

NIP. 19681016 199803 1 004