PERATURAN BUPATI MA Nomor 18 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAJENE (berlaku 4 April 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut mengenai pemberian hibah dan bantuan sosial khususnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene;
- b. bahwa guna lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pemberian Hibah dan bantuan sosial, Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Majen sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4438);
9. Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 .tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2006 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 11);
24. Peraturan Bupati Majene Nomor 19 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 Nomor 14);
25. Peraturan Bupati Majene Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 44).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN BUPATI TENTANG HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL KABUPATEN MAJENE.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan, disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapan dengan Peraturan Daerah.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Majene dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Majene, yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD, yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
8. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disebut RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran PPKD Kabupaten Majene selaku Bendahara Umum Daerah.
9. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disebut RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran OPD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disebut DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD Kabupaten Majene selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disebut DPA-OPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
12. Hibah adalah pemberian uang, barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
13. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dan kemungkinan, terjadinya resiko sosial.
14. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis, ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana lama, yang jika tidak diberikan Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
15. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disebut NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dan APBD antara pemerintah daerah dengan penerima Hibah.
16. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ## BAB II RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat berupa uang atau barang atau jasa.
- (2) Hibah berupa barang dapat berbentuk:
- a. Tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi jaringan dan aset tetap lainya (koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/budaya/olahraga, hewan, dan tanaman);
- b. Aset tetap tidak berwujud seperti perangkat lunak/ software .
- (3) Hibah berupa jasa dapat berbentuk bantuan teknis, pendidikan pelatihan, penelitian dan jasa lainnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dapat berbentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi jaringan dan aset tetap lainya (koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/budaya/ olahraga, hewan, dan tanaman).
BELANJA HIBAH
Bagian Kesatu
Umum
BAB III - BELANJA HIBAH
Pasal 5
- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah, yang dilakukan setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib, yang ditetapkan
BAB III - BELANJA HIBAH
Pasal 6
- (1) Hibah dapat diberikan kepada:
- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lainnya;
- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
- d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
- (2) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada satuan kerja dari Kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di wilayah administrasi Kabupaten Majene.
- (3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah dan/atau daerah lainnya
BAB III - BELANJA HIBAH
Pasal 7
Pemberian Hibah paling sedikit harus memenuhi kriteria, antara lain:
- a. peruntukannya telah ditetapkan secara spesifik;
- b. tidak wajib, tidak mengikat, tidak terus menerus setiap tahun anggaran, dan
BAB III - BELANJA HIBAH
Pasal 8
- (1) Hibah kepada pemerintah dan pemerintah daerah lainnya diberikan dengan persyaratan antara lain:
- a. penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan penyelenggaran fungsi pemerintah daerah dan pemerintah daerah lainnya;
- b. penerima hibah berkedudukan dalam wilayah administrasi/regional pemerintah daerah, kecuali ditentukan lain
BAB III - BELANJA HIBAH
Pasal 9
- a. penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan penyelenggaran fungsi pemerintah daerah dan pemerintah daerah lainnya;
BAB III - BELANJA HIBAH
Pasal 10
- (1) Usulan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) khusus untuk pemerintah pusat supaya melampirkan surat pernyataan dari pimpinan instansi/satuan kerja bagi pemerintah yang menyatakan bahwa yang diusulkan dalam usulan hibah dimaksud belum dianggarkan dalam DIPA instansi bersangkutan.
- (2) Dalam hal usulan hibah diajukan oleh badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, selain dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (3), wajib melampirkan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. Dokumen pendirian/legalitas badan, lembaga dan atau organisasi berupa akta notaris, Surat Keterangan Terdaftar atau dokumen lain yang dipersamakan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. surat keterangan domisili lembaga dari desa/kelurahan setempat;
- d. bukti kontrak sewa gedung/bangunan, bagi lembaga yang kantornya menyewa;
- e. salinan/fotocopy kartu tanda penduduk elektronik kartu keluarga atas nama ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lain;
- f. salinan/fotocopy rekening bank; dan
- (4) Batasan pengajuan usulan hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun berikutnya paling lambat diterima pada bulan Mei pada tahun berkenaan, dan apabila pengajuan usulan Hibah melewati batas tanggal yang telah ditetapkan maka dipertimbangkan untuk dapat diakomodir pada Perubahan APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
BAB III - BELANJA HIBAH
Pasal 11
- (1) Usulan hibah dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), disampaikan dan diadministrasikan/dicatat melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah.
- (2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneruskan usulan hibah dan dokumen persyaratan kepada Bupati.
- (3) Bupati melalui Sekretaris Daerah kemudian menugaskan Asisten yang membidangi Administrasi dan Umum untuk mendistribusikan usulan hibah dan dokumen persyaratan kepada OPD terkait.
- (4) Asisten Bidang Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah mendistribusikan usulan hibah dan dokumen persyaratan kepada OPD terkait untuk verifikasi dan dievaluasi sesuai dengan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan, meliputi :
- a. urusan pendidikan, kepemudaan dan olahraga, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga;
- b. urusan kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan serta Rumah Sakit Umum Daerah;
- c. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Majene;
- d. urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- e. urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. urusan pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial;
- g. urusan ketenagakerjaan, energy, dan sumber daya mineral dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- h. urusan pemberdayaan perempuan dilaksanakan oleh
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- i. urusan ketahanan pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan;
- j. urusan lingkungan hidup dan kebersihan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- k. urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- l. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m. urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- n. urusan perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan;
- o. urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian;
- p. urusan koperasi, UKM, perdagangan dan perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian;
- q. urusan Penanaman modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- r. urusan kebudayaan dan pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- s. urusan perpustakaan dan kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- t. urusan peningkatan pendapatan daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah;
- u. urusan penelitian dan IPTEK dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan;
- v. urusan kebencanaan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- w. urusan politik, wawasan kebangsaan dan ketahanan social budaya ekonomi dilaksanakan oleh Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik;
- x. urusan kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan;
- y. urusan pertanian, peternakan, dan perkebunan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan;
- z. urusan otonomi daerah, kewilayahan dan pemerintahan umum dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;
4. aa. urusan pembinaan keagamaan, pengembangan dan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah;
5. bb. urusan pelayanan kehumasan dilaksanakan oleh Bagian Humas Sekretariat Daerah;
- cc. urusan hukum dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (5) Dalam hal usulan hibah yang menyangkut pembangunan fisik diluar urusan pekerjaan umum, harus melibatkan tim verifikasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan atau Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majene.
- (6) Dalam hal usulan diserahkan langsung kepada Bupati, maka Bupati menugaskan kepada Bagian Umum Sekretariat Daerah untuk diadministrasikan dan dicatat.
- (7) Terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) OPD terkait agar melaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah
BAB III - BELANJA HIBAH
Pasal 12
- (1) Kepala OPD dalam melaksanakan verifikasi dan evaluasi menetapkan Tim Verifikasi dan Evaluasi.
- (2) Tim Verifikasi dan Evaluasi dalam melaksanakan fungsinya mempunyai tugas antara lain :
- a. meneliti kelengkapan dokumen persyaratan;
- b. meneliti kesesuaian antara isi usulan hibah dan dokumen persyaratan dengan keadaan/kondisi di lapangan yang sesungguhnya;
- c. meneliti keterkaitan dan kebenaran usulan kegiatan yang diajukan dengan pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah;
- d. meneliti kesesuaian antara harga dalam usulan hibah dengan standar satuan harga yang berlaku Kabupaten Majene atau apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam standar satuan harga, maka dapat menggunakan harga pasar yang berlaku saat dilaksanakan verifikasi dan evaluasi;
- e. meneliti kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan jenis kegiatan yang diajukan;
- f. memastikan bahwa usulan hibah yang diajukan tidak untuk membiayai kegiatan rutin kantor;
- g. memastikan keberadaan badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia yang mengajukan usulan hibah;
- h. memastikan domisili/alamat sekretariat dari badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia sesuai dengan yang tercantum dalam usulan yang diajukan;
- i. menyimpulkan pemberian hibah dalam bentuk uang atau barang atau jasa serta nilai dan/atau jumlah pemberian hibah uang atau barang atau jasa; dan
- j. menyampaikan hasil verifikasi dan evaluasi kepada Kepala OPD.
- (3) Apabila dokumen persyaratan usulan hibah oleh pemohon belum lengkap, maka paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan verifikasi dan evaluasi, usulan dikembalikan untuk dilengkapi oleh Pemohon.
- (4) Pemohon harus menyampaikan kembali usulan yang telah dilengkapi kepada Tim verifikasi dan evaluasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengembalian usulan permohonan.
- (5) Apabila pemohon tidak dapat melengkapi usulan Hibah dalam batas waktu yang ditentukan, maka Tim verifikasi dan evaluasi menyampaikan surat penolakan kepada pemohon Hibah yang di tandatangani oleh Kepala OPD.
- (6) Apabila
BAB III - BELANJA HIBAH
Pasal 14
- (1) OPD menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) setelah ditetapkan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari DPA PPKD untuk Hibah dalam bentuk uang dan DPA-OPD untuk Hibah dalam bentuk barang/jasa.
- (3)
BAB III - BELANJA HIBAH
Pasal 16
- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan Penerima Hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Penjabaran APBD dan DPA serta daftar penerima hibah yang ditanda tangani oleh Bupati.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. pemberi dan penerima Hibah;
- b. jumlah dan tujuan pemberian Hibah uang atau barang/jasa;
- c. besaran/rincian penggunaan Hibah uang atau barang/jasa yang akan diterima;
- d. jenis barang atau jasa yang akan diserahkan/diterima untuk hibah barang atau jasa;
- e. hak dan kewajiban;
- f. tata cara pencairan/penyaluran/penyerahan Hibah;
- g. penggunaan Hibah; dan
- h. sanksi.
- (4) Bupati dapat menunjuk pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD berupa uang maupun jenis barang dan jasa.
- (5) Pembuatan NPHD berupa uang maupun jenis barang dan jasa dilakukan oleh OPD terkait dan berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (6) Penandatangan NPHD antara Pemberi dan Penerima Hibah harus dihadiri oleh kedua belah pihak dan di dokumentasi oleh Pemberi hibah.
- (7) Format minimal NPHD tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 17

Pencairan/penyaluran hibah dilakukan setelah penandatangan NPHD

## Paragraf I Hibah Uang

## Pasal 18

- (1) Pencairan Hibah Uang didasarkan pada DPA PPKD dan NPHD.
- (2) Pencairan Hibah berupa uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung, dan disalurkan melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Penerima Hibah.
- (3) Apabila nilai usulan pemohon tidak sesuai dengan besaran nominal yang tercantum dalam keputusan Bupati tentang daftar penerima hibah maka pihak pemohon wajib membuat Rincian Penggunaan Hibah sesuai pagu yang telah ditetapkan.

## Pasal 19

- (1) Penerima Hibah berupa uang mengajukan usulan pencairan Hibah kepada Bupati melalui PPKD dan tembusan kepada OPD terkait, dengan dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi;
- a. Hibah untuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah Lainnya, terdiri dari:
- 1) surat usulan pencairan Hibah, dilengkapi rincian rencana penggunaan Hibah;
- 2) salinan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

atas nama pimpinan instansi atau Bupati/Walikota Penerima Hibah;

- 3) salinan photo copy rekening bank yang masih aktif atas nama instansi dan/atau rekening Kas Umum Daerah Lainnya;
- 4) Kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi serta dicantumkan nama lengkap pimpinan, instansi atau Bupati/Walikota; dan
- 5) Pakta integritas/Surat Pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.
- b. Hibah untuk Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, terdiri dari :
- 1) surat usulan pencairan Hibah, dilengkapi rincian rencana penggunaan Hibah;
- 2) copy/salinan Usulan Asli yang telah dilegalisir oleh OPD terkait;
- 3) salinan photo copy KTP atas nama Direksi atau sebutan lain Penerima Hibah;
- 4) salinan photocopy rekening bank yang masih aktif atas nama badan usaha;
- 5) kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap BUMN atau BUMD serta dicantumkan nama lengkap oleh Direksi atau sebutan lain; dan
- 6) Pakta Integritas/Surat Pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD
- c. Hibah untuk badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hokum Indonesia, terdiri dari :
1. Surat Usulan pencairan Hibah dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan Hibah;

2. Surat Pengantar dari OPD terkait
3. fotocopy/salinan Usulan Asli (usulan awal) yang telah dilegalisir oleh OPD terkait;
4. fotocopy KTP atas nama ketua/pimpinan/pengurus lembaga atau organisasi Penerima Hibah;
5. fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga/organisasi;
6. Kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani ketua/pimpinan organisasi kemasyarakatan dan dibubuhi cap lembaga/organisasi, serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan atau sebutan lain ketua/pimpinan organisasi kemasyarakatan; dan
7. pakta integritas/Surat Pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- (2) Berdasarkan Persetujuan Bupati, Pengguna Anggaran/PPKD menyampaikan kepada Asisten Bidang Pembangunan untuk menerbitkan NPHD dan Pakta Integritas yang selanjutnya ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (3) Apabila dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dinyatakan lengkap, maka Pengguna Anggaran/PPKD memerintahkan kepada Bendahara untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).
- (4) Apabila Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dinyatakan lengkap, Pengguna Anggaran/PPKD menerbitkan Surat Permintaan Membayar (SPM).
- (5) Apabila Surat Permintaan Membayar (SPM) dinyatakan lengkap dan sesuai ketentuan PPKD/BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (6) Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

- (7) Penyampaian Hibah berupa uang kepada pemerintah dilakukan dengan transfer dari BUD kepada BUN/rekening lembaga.

## Pasal 20

Penerima Hibah berupa uang bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1).

## Paragraf II

## Hibah Barang dan atau Jasa

## Pasal 21

- (1) Penerima Hibah mengajukan surat usulan penyaluran hibah barang/jasa kepada Bupati melalui OPD terkait yang melaksanakan proses pengadaan barang/jasa setelah APBD ditetapkan.
- (2) Pengadaan barang dan jasa yang akan dihibahkan dilaksanakan oleh OPD setelah APBD ditetapkan sebagaimana tercantum dalam DPA-OPD.
- (3) Penyaluran Hibah barang/jasa kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Penyerahan hibah barang/jasa dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada Penerima, dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Hibah untuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya, terdiri atas :
- 1) berita acara serah terima dalam rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi atau Daerah serta dicantumkan nama lengkap Pimpinan atau Bupati/ Walikota;
- 2) NPHD kepada pemerintah dibuat 4 (empat) rangkap masing-masing untuk pemerintah daerah, disampaikan kepada instansi induk, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri;
- 3) photo copy KTP atas nama pimpinan instansi atau Bupati/Walikota Penerima Hibah;

- 4) pakta integritas/surat pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.
- b. Hibah untuk Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, terdiri atas :
- 1) berita acara serah terima rangkap 4 (empat) bermaterai cukup menandatangani dan dibubuhi cap BUMN atau BUMD serta dicantumkan nama lengkap Direksi atau sebutan lain;
- 2) NPHD;
- 3) photocopy KTP atas nama Direksi atau sebutan lain BUMN atau BUMD; dan
- 4) pakta integritas/surat pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.
- c. Hibah untuk badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia, terdiri atas:
- 1) berita acara serah terima dalam rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap badan, lembaga, dan Organisasi serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan lembaga/organisasi;
- 2) NPHD;
- 3) photocopy KTP atas nama ketua/pimpinan lembaga/ organisasi; dan
- 4) pakta integritas/surat pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.

## Pasal 22

- (1) Penerima Hibah Wajib menggunakan hibah sesuai NPHD.
- (2) Penerima Hibah dilarang mengalihkan hibah yang diterima kepada pihak lain.

## Bagian Keempat

## Pertanggungjawaban dan Pelaporan

## Pasal 23

- (1) Penerima Hibah bertanggungjawab, baik formal maupun material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. untuk penggunaan Hibah berupa Uang, meliputi:
- 1) laporan;
- 2) surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Hibah berupa uang yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD;dan
- 3) bukti - bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. untuk penggunaan Hibah berupa barang atau jasa meliputi;
- 1) laporan penggunaan;
- 2) surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Hibah Berupa barang yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- 3) berita acara serah terima barang atau jasa.
- (3) Penerima Hibah bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1.
- (4) Penerima Hibah selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan bukti pengeluaran atau Berita acara serah terima barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dan huruf b angka 3.
- (5) Menyimpan bukti - bukti pengeluaran atau Berita acara serah terima barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

- (6) Bukti/Dokumen Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian Hibah, meliputi :
- a. usulan dari calon penerima Hibah kepada Bupati;
- b. NPHD;
- c. surat pernyataan tanggungjawab dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- d. SPM/SP2D dan bukti transfer/penyerahan uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian Hibah berupa barang/jasa.

## Pasal 24

- (1) Laporan penggunaan Hibah berupa uang dan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 yang anggarannya masuk pada APBD disampaikan oleh Penerima Hibah kepada Bupati melalui OPD terkait 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Laporan penggunaan Hibah berupa uang dan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 yang anggarannya masuk pada Perubahan APBD disampaikan oleh Penerima Hibah kepada Bupati melalui OPD terkait 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 1 bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
- (3) Batas waktu terakhir pertanggungjawaban Hibah yaitu :
- a. untuk pengadaan barang maksimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima oleh penerima hibah;
- b. untuk pelaksanaan pekerjaan fisik berupa kontruksi maksimal 6 (enam) bulan sejak tanggal diterima oleh penerima hibah; dan
- c. hal lain dapat dikecualikan dalam keadaan tertentu.
- (4) Penerima hibah wajib menyampaikan pertanggungjawaban seluruh penggunaan dana sesuai dengan batas waktu.

- (5) OPD terkait wajib memberikan surat pemberitahuan batas waktu penyampaian laporan penggunaan Hibah kepada penerima batuan hibah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum batas yang telah ditentukan.
- (6) Apabila penerima hibah sampai batas waktu yang telah ditentukan belum menyampaikan laporan penggunaan Hibah maka OPD terkait wajib memberikan surat teguran pertama paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sesudah batas waktu yang telah ditentukan,
- (7) Jika penrima hibah tidak mengindahkan surat teguran pertama maka OPD terkait wajib memberikan surat teguran kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat teguran pertama.
- (8) Apabila surat teguran pertama dan kedua tidak ditanggapi oleh penerima hibah maka OPD terkait wajib melaporkan kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat agar dilakukan audit oleh Inspektorat terhadap penerima hibah.
- (9) OPD terkait mengendalikan penerimaan, pengadministrasian dan penyimpanan dokumen laporan penggunaan Hibah berupa Barang/Jasa.
- (10) PPKD mengendalikan penerimaan, pengadministrasian dan penyimpanan dokumen laporan penggunaan Hibah berupa uang.

## Pasal 25

- (1) Laporan penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a angka 1 minimal memuat: a. realisasi penerimaan dan penggunaan Hibah;
- b. daftar personalia pelaksana;
- c. laporan realisasi penggunaan dana;
- d. dokumentasi kegiatan;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bermaterai cukup dan ditanda tangani serta dibubuhi cap oleh Ketua/Kepala/Pimpinan Instansi Pemerintah Bupati/Walikota/Direktur atau sebutan lain/ketua pimpinan organisasi masyarakat.
- (3) Atas Penerimaan Hibah yang pelaksanaannya melebihi

batas waktu pelaporan menyampaikan laporan yang terdiri dari :

- a. laporan realisasi penggunaan dana;
- b. kemajuan pekerjaan sampai dengan tanggal pelaporan;
- c. sisa uang yang belum digunakan;
- d. rencana penggunaan sisa uang; dan
- e. jadwal pelaksanaan pekerjaan.

## Pasal 26

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis Hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi objek Hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada OPD terkait.
- (3) PPKD melakukan pencatatan realisasi Hibah, untuk selanjutnya dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran berkenaan.
- (4) Hibah berupa barang atau jasa yang belum diserahkan kepada Penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- (5) Realisasi Hibah berupa Barang atau Jasa dikonversikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) laporan realisasi anggaran diungkap pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

## BAB III BANTUAN SOSIAL

## Bagian Kesatu

Penerima Bantuan Sosial

## Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial berupa uang atau barang kepada individu dan/atau keluarga /kelompok masyarakat sesuai kemampuan

keuangan daerah yang dilakukan secara selektif, dengan terlebih dahulu memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

- (2) Pemberian Bantuan Sosial berupa uang hanya diberikan kepada calon penerima dengan maksud untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial, dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (3) Penerima Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. individu, keluarga, dan/ atau kelompok masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup; dan
- b. lembaga non pemerintah yang membidangi pendidikan, keagamaan, sosial dan bidang lain, yang berperan melindungi individu, kelompok dan/masyarakat dari kemungkinan terjadi resikososial.
- (4) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga dan/atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (5) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
- (6) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan rancangan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu, keluarga dan/atau kelompok masyarakat yang bersangkutan.

- (7) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- (8) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan kevdalam jenis belanja barang dan jasa, obyek Bantuan Sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek Bantuan Sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada OPD.
- (9) Dalam rincian obyek belanja dicantumkan nama penerima dan jenis barang bantuan sosial.

## Bagian Kedua

## Kriteria Pemberian Bantuan Sosial

## Pasal 28

Bantuan Sosial bersifat tidak mengikat dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan usulan yang diajukan dan telah disetujui.

## Pasal 29

- (1) Pemberian Bantuan Sosial berupa uang atau barang harus dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. selektif;
- b. memenuhi persyaratan penerima Bantuan Sosial;
- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan d. sesuai dengan tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa Bantuan Sosial berupa uang atau barang hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi yang bersangkutan dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima Bantuan Sosial berupa uang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

## meliputi ;

- a. memiliki identitas yang jelas; dan
- b. berdomisili di wilayah administrasi Kabupaten Majene.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimaksudkan bahwa pemberian Bantuan Sosial berupa, atau barang atau jasa tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu yang memungkinkan Bantuan Sosial berupa uang atau barang dapat diberikan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimaksudkan bahwa pihak penerima Bantuan Sosial belum lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai dengan tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi;
- a. rehabilitasi sosial;
- b. perlindungan sosial;
- c. pemberdayaan sosial;
- d. jaminan sosial;
- e. penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga Bentuk Resiko Sosial

## Pasal 30

Bentuk resiko sosial sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (2) meliputi :

- a. resiko yang terkait dengan siklus hidup, seperti kelaparan, penyakit kekurangan gizi, cacat fisik dan/atau mental, usia lanjut, masyarakat terlantar, anak-anak yatim piatu, orang lanjut usia/jompo, orang sakit, individu/perorangan yang tidak mampu untuk membiayai kebutuhan biaya pendidikannya; dan
- b. resiko yang terkait dengan kondisi ekonomi, seperti kekeringan, banjir, gempa bumi, tanah longsor, bencana alam lainnya dan keterisolasian/ masyarakat tertinggal.

## Bagian Keempat Tujuan dan Jenis Kegiatan

## Paragraf 1 Tujuan

## Pasal 31

- (1) Rehabilitasi sosial, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dan guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga dan kelompok masyarakat, agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial, ditujukan untuk menjadikan atau memberdayakan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial agar mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin Penerima Belanja Bantuan Sosial agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang minimal.
- (5) Penanggulangan kemiskinan, merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar yang minimal bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

## Paragraf 2 Jenis

## Pasal 32

- (1) Jenis kegiatan rehabilitasi sosial yang dapat diberikan Bantuan Sosial, antara lain :
- a. pelatihan vokasional;

- b. pembinaan mental spritual;
- c. bimbingan fisik;
- d. pelayanan aksesibilitas;
- e. bimbingan sosial dan konseling;
- f. bantuan dan asistensi sosial; dan
- g. bimbingan resosialisasi.
- (2) Jenis kegiatan perlindungan sosial yang dapat diberikan Bantuan Sosial, antara lain:
- a. bantuan langsung;
- b. penyediaan aksesibilitas;
- c. penguatan kelembagaan;
- d. advokasi sosial; dan
- e. bantuan hukum.
- (3) Jenis kegiatan pemberdayaan sosial yang dapat diberikan Bantuan Sosial, antara lain;
- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
- b. pemberian stimulan modal;
- c. peralatan usaha dan tempat usaha;
- d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- e. penataan lingkungan;
- f. supervisi dan advokasi sosial;
- g. penguatan keserasian sosial; dan
- h. pendampingan.
- (4) Jenis kegiatan jaminan sosial yang dapat diberikan Bantuan Sosial, meliputi tunjangan berkelanjutan bantuan iuran asuransi kesejahteraan sosial, asuransi kesejahteraan sosial bagi orang sakit dan orang cacat, pensiunan/veteran berupa bantuan iuran Askes.
- (5) Jenis Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dapat diberikan Bantuan Sosial, meliputi :
- a. penyuluhan dan bimbingan sosial;
- b. pelayanan sosial;
- c. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
- d. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
- e. penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;
- f. penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha; dan

- g. bantuan perbaikan rumah masyarakat yang tidak layak huni.
- (6) Jenis Kegiatan penanggulangan bencana yang dapat diberikan Bantuan Sosial, antara lain :
- a. penyediaan dan penyiapan pasokan pemenuhan kebutuhan dasar berupa air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, kesehatan dan penampungan;
- b. pemulihan darurat prasarana dan sarana;
- c. bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. santunan duka cita;
- e. santunan kecacatan; dan
- f. dll.
- (7) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan fisik dan/atau non fisik dan disertai dengan kriteria yang ditetapkan oleh OPD terkait.

## Bagian Kelima Besaran Bantuan Sosial

## Pasal 33

- (1) Jumlah bantuan sosial berupa uang untuk masing masing penerima paling besar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Dalam hal Bantuan Sosial digunakan untuk penanggulangan bencana pada tahap rehabilitasi, besaran jumlah Bantuan Sosial dapat diberikan melebihi batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal tertentu besaran uang bantuan sosial dapat diberikan melebihi batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan harus mendapatkan persetujuan Bupati.

## Bagian Keenam

## Pengajuan dan Persyaratan Usulan Bantuan Sosial

## Pasal 34

- (1) Individu, keluarga dan/atau kelompok masyarakat serta lembaga non pemerintah mengajukan usulan tertulis Bantuan Sosial yang direncanakan kepada Bupati.
- (2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan, sebagai berikut :
- a. bagi lembaga non pemerintahan, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan
- b. bagi individu, keluarga, dan/atau kelompok masyarakat, ditandatangani oleh pemohon dan Kepala Dusun/Lingkungan serta diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.
- (3) Individu dan/atau keluarga mengajukan usulan tertulis Bantuan Sosial yang tidak direncanakan kepada Bupati.
- (4) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan ketentuan, sebagai berikut :
- a. permintaan tertulis yang ditandatangani oleh individu dan/atau keluarga yang bersangkutan; dan
- b. surat keterangan dari pejabat yang berwenang bahwa yang bersangkutan layak untuk diberikan bantuan sosial sesuai yang dimohonkan.

## Pasal 35

- (1) Dalam hal usulan diajukan oleh individu dan/atau keluarga usulan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. maksud dan tujuan;
- b. Rincian Anggaran Biaya;
- c. nama dan alamat lembaga/kelompok masyarakat pemohon;
- d. foto copy Kartu Tanda Penduduk; dan
- e. surat keterangan domisili yang diketahui oleh pejabat yang berwenang.

- (2) Dalam hal Usulan diajukan oleh lembaga selain non pemerintah dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan persyaratan administrasi yang meliputi :
- a. akta Notaris mengenai pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;
- b. izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang;
- c. bukti kontrak sewa gedung/bangunan, bagi lembaga yang kantor penyewa; dan
- d. salinan/foto copy rekening bank.
- (3) Dalam hal usulan diajukan oleh kelompok masyarakat selain dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melampirkan persyaratan administrasi, meliputi:
- a. surat keterangan domisili kelompok dari desa/kelurahan setempat; dan
- b. salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan ayat (3) huruf a, b, dan c untuk Bantuan Sosial kepada lembaga non pemerintah yang bersifat non formal dan yang berperan melindungi individu, kelompok, dan/masyarakat dari kemungkinan terjadinya resikososial.

## Pasal 36

- (1) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1), disampaikan dan dicatat melalui Bagian Umum Sub Sekretariat Daerah yang melaksanakan fungsi surat masuk dan keluar pada Sekretariat Daerah.
- (2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneruskan surat usulan kepada Bupati.
- (3) Bupati melalui Sekretaris Daerah selanjutnya menugaskan Asisten Bidang Adminsitrasi dan Umum untuk

mendistribusikan surat usulan dan dokumen usulan Bantuan Sosial kepada OPD terkait.

- (4) OPD sesuai dengan bidang penyelenggaraan urusan pemerintah melakukan verifikasi dan evaluasi yang meliputi :
- a. urusan pendidikan, kepemudaan dan olahraga, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga;
- b. urusan kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan serta Rumah Sakit Umum Daerah;
- c. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Majene;
- d. urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- e. urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. urusan pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial;
- g. urusan ketenagakerjaan, energy, dan sumber daya mineral dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- h. urusan pemberdayaan perempuan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- i. urusan ketahanan pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan;
- j. urusan lingkungan hidup dan kebersihan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- k. urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- l. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa;

- m. urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- n. urusan perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan;
- o. urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian;
- p. urusan koperasi, UKM, perdagangan dan perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian;
- q. urusan Penanaman modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- r. urusan kebudayaan dan pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- s. urusan perpustakaan dan kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- t. urusan peningkatan pendapatan daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah;
- u. urusan penelitian dan IPTEK dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan;
- v. urusan kebencanaan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- w. urusan politik, wawasan kebangsaan dan ketahanan social budaya ekonomi dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- x. urusan kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan;
- y. urusan pertanian, peternakan, dan perkebunan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan;
- z. urusan otonomi daerah, kewilayahan dan pemerintahan umum dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;
15. aa. urusan pembinaan keagamaan, pengembangan dan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan oleh Bagian

Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah;

bb. urusan pelayanan kehumasan dilaksanakan oleh Bagian Humas Sekretariat Daerah;

urusan hukum dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah

- (5) Dalam hal usulan diserahkan langsung kepada Bupati, maka Bupati menugaskan kepada Bagian Umum Sekretariat Daerah untuk diadministrasikan dan dicatat.

## Pasal 37

- (1) Kepala OPD menetapkan Tim verifikasi dan evaluasi untuk melakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan usulan Bantuan Sosial.
- (2) Verifikasi dan evaluasi dilaksanakan dengan maksud sebagai berikut :
- a. mengetahui keterkaitan usulan kegiatan yang diajukan dengan pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah;
- b. mengetahui kesesuaian antara isi usulan beserta dokumen kelengkapan dengan keadaan yang sesungguhnya;
- c. mengetahui kesesuaian antara harga dalam usulan dengan standar satuan harga yang berlaku di lingkungan pemerintah kabupaten Majene atau apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam standar satuan harga, maka dapat menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu;
- d. mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan jenis kegiatan yang diajukan;
- e. memastikan bahwa usulan Bantuan Sosial yang diajukan tidak untuk membiayai kegiatan rutin kantor;
- f. memastikan keberadaan kelompok masyarakat yang mengajukan usulan bantuan sosial ;
- g. memastikan domisili/alamat sekretariat dari kelompok masyarakat adalah sesuai dengan yang tercantum

dalam usulan yang diajukan; dan

- h. menjamin dokumen yang dilampirkan dalam usulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kepala OPD menyampaikan hasil verifikasi dan evaluasi Bantuan Sosial berupa rekomendasi kepada Bupati melalui Ketua TAPD.
- (4) Ketua TAPD mendisposisi selanjutnya mendistribusikan hasil evaluasi dari OPD terkait ke DPKAD untuk dikompilasi yang selanjutnya dibahas melalui Tim TAPD dan diadministrasikan oleh OPD DPKAD.
- (5) Ketua/Koordinator TAPD beserta Tim TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah, yang dituangkan dalam Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Sosial (DNC-PBS).
- (6) Ketua TAPD menyampaikan hasil pertimbangan disertai DNC-PBS kepada Bupati.
- (7) Bupati memberikan persetujuan atau penolakan DNC-PBS berdasarkan hasil evaluasi OPD dan pertimbangan TAPD.
- (8) Persetujuan Bupati terhadap DNC-PBS dituangkan dalam bentuk Lembar Disposisi Bupati dan menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (9) Rancangan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk dibahas dan selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS yang dltuangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.
- (10) Berdasarkan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (12), SKPKD menyusun RKA-PPKD dan RKA-OPD.
- (11) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan Anggaran Bantuan Sosial yang tidak direncanakan sebelumnya dalam RKA PPKD selama tidak melebihi pagu alokasi anggaran Bantuan Sosial yang direncanakan.
- (12) Sedangkan Bantuan Sosial yang tidak direncanakan untuk verifikasi dan evaluasi dilakukan OPD dengan maksud

## sebagai berikut :

- a. mengetahui kesesuaian antara usulan tertulis dengan keadaan yang sesungguhnya;
- b. mengetahui kesesuaian antara harga dalam usulan dengan standar satuan harga yang berlaku di lingkungan pemerintah daerah atau apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam standar satuan harga, maka dapat menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu;
- c. mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan jenis kegiatan yang diajukan; dan
- d. memastikan dokumen yang dilampirkan dalam usulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (13) Apabila berdasarkan verifikasi dan evaluasi yang dilakukan oleh OPD ternyata usulan bantuan sosial belum benar dan/atau belum lengkap, maka paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan evaluasi, OPD mengembalikan usulan kepada Pemohon.
- (14) Pemohon harus menyampaikan kembali usulan yang telah dibetulkan dan/atau dilengkapi kepada OPD yang melakukan verifikasi dan evaluasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengembalian usulan diterima.
- (15) Apabila setelah usulan dikembalikan, pemohon tidak dapat membetulkan dan/atau melengkapi usulan Bantuan Sosial dalam batas waktu yang ditentukan, maka OPD yang melakukan verikasi dan evaluasi menyampaikan surat penolakan kepada pemohon Bantuan Sosial yang di tandatangani oleh Kepala OPD.
- (16) Kepala OPD menyampaikan hasil verifikasi dan evaluasi Bantuan Sosial berupa rekomendasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (17) Sekretaris Daerah menugaskan Asisten Bidang Pembangunan untuk menindaklanjuti memberikan disposisi dan mendistribusikan hasil evaluasi dari OPD

terkait tersebut ke Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk dibahas bersama dengan DPKAD dan diadministrasikan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat.

- (18) Asisten Bidang Pembangunan, DPKAD dan Bagian Kesejahteraan Rakyat memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (16) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah, yang dituangkan dalam Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Sosial (DNC-PBS).
- (19) Sekretaris Daerah