PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor 29 Tahun 2005 tentang BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR : TAHUN 2005
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JENEPONTO,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, perlu menetapkan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4477);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) ;
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4513);
Menetapkan
2
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 86);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2004 Nomor 121);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2005;
13. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
Dan
BUPATI JENEPONTO
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK. .
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah bersama perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Jeneponto ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto ;
- e. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Jeneponto;
- f. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan Pemerintah Daerah kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto;
- g. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara melalui pemilihan umum;
- h. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus Partai Politik di tingkat Nasional yang ditetapkan ## BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 2
- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik di Kabupaten Jeneponto yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto hasil Pemilihan Umum Tahun 2004;
- (3) Bantuan Keuangan kapada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.
Pasal 3
- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan secara proporsional
Pasal 4
Besarnya Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah) pertahun.
TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN
BAB III - TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN
Pasal 5
- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati Jeneponto.
- (2) Surat Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Kop surat dan cap stempel partai dengan melampirkan :
- a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik tingkat kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
- b. Foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisisr pejabat yang berwenang;
- c. Surat Keterangan Autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPRD Kabupaten Jeneponto yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah kabupaten Jeneponto;
- d. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan prundangundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lain di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik;
- e.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dibuat dalam rangkap 2 (dua).

## Pasal 6

Surat pengajuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Jeneponto, dan Kepala Bagian Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto.

## BAB IV

## PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

## Pasal 7

- (1) Penelitian dan Pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Pengguanaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Jeneponto;
- (2) Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
1. Ketua : Kepala Bagian Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Sekretriat Daerah Kabupaten Jeneponto;
2. Sekretaris : Kasubag. Kesatuan Bangsa Bagian Pembinaan Kesatuan Bangsa dan
5. Perlindungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto
6. 3.
7. Anggota
8. : Asisten Tata Praja
4. Anggota
10. : Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Jeneponto
5. Anggota : Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto
12. 6.
13. Anggota
14. : Kepala bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto
7. Anggota
16. : Kasubag. Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum Sekretariat Daerah
17. Kabupaten Jeneponto
- (3) Pembentukan tim penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Biaya Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto;

## Pasal 8

Bentuk Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

## BAB V

## PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

## Pasal 9

- (1) Penyerahan Bantuan Keuangan kepada partai Politik dilaksanakan oleh Kepala Bagian Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Sekretariat Daerah kabuapaten Jeneponto atas nama Bupati kepada Ketua dan bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya.
- (2) Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :
- a. Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki nomor rekening atas nama DPC Partai Politik;
- b. Surat Tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani di atas materai oleh Ketua dan bendahara DPC partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai;
- c. Berita acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten jeneponto sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPC partai politik atau sebutan lainnya sebagai pihak kedua.
- (3) Bentuk Berita Acara serah terima bantuan keuangan kepada partai politik sebgaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

## BAB VI

## LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

## Pasal 10

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan kepada Bupati Jeneponto melalui Kepala Bagian Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto.

- (2) Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagimana dimaksud pada ayat (1) , yang telah diaudit oleh Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Jeneponto disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Jeneponto.

## Pasal 11

Bentuk laporan penggunaan bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.

## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang bantuan keuangan kepada partai politik dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di : JENEPONTO

Pada Tanggal : 2005

BUPATI JENEPONTO

Drs. H. RADJAMILO. MP.

Diundangkan di : JENEPONTO

Pada Tanggal : 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2005 NOMOR ....

6

Lampiran I

: Perda Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Nomor

: Tahun 2005

Tanggal

: 2005

## BENTUK BERITA ACARA

## PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2004

## Nomor :

Pada hari ini .... tanggal... bulan...tahun .... Tim Peneliti dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Jeneponto Nomor..... Tahun .... tanggal.... telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun .... yang diajukan oleh DPC ....

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi pangajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politk, Tim menyatakan bahwa Partai Politik ..... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah Kabupaten Jeneponto berdasarkan pada hasil perolehan kursi pada Pemilihan Umum tahun .... sebanyak ... x Rp ....= Rp...

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

## TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

1. .... Ketua

(...)

2. .... Sekretaris

(...)

3. .... Anggota

(...)

4. .... Anggota

(...)

5. .... Anggota

(...)

6. .... Anggota

(...)

7. .... Anggota

(...)

BUPATI JENEPONTO

Drs. H. RADJAMILO. MP.

7

Lampiran II

- Perda Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Nomor

: Tahun 2005

Tanggal

: 2005

## BENTUK BERITA ACARA

## SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pada hari ... tanggal .... bulan .... tahun ... yang

bertanda tangan di bawah ini :

1. Kepala Bagian Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto yang bertindak Atas Nama Bupati Jeneponto selanjutnya disebut Pihak Pertama.

2. Ketua Umum dan Bendahara Umum DPC Partai Poilitk atau sebutan lainnya ..... selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan bantuan keuangan partai politik

tahun..... kepada DPC ... sejumlah Rp. ... dan pihak kedua telah

menerima batuan keuangan tersebut dari pihak kedua.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini di buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jeneponto, 2005 Pihak Pertama, An Bupati Jeneponto Kepala Bagian Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Setda Kabupaten Jeneponto

Pihak Kedua,

DPC....

Ketua


(...)

Bendahara

(....)

BUPATI JENEPONTO

Drs. H. RADJAMILO. MP.

Nama Partai Politik NPWP

Nomor Rekening Bank

Alamat

Jumlah Kursi

Jumlah Dana

8

Lampiran II

: Perda Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Nomor

: Tahun 2005

Tanggal

: 2005

KOP SURAT PARTAI POLITIK

## BENTUK LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN ...

:

:

Kegiatan

: Administrasi dan/atau Sekretariat

:

:

:

: Rp.

Pelaksanaan Audit

: Tgl.....Bln.....Tahun.....

Jeneponto,....

Kepada

Yth. Bupati Jeneponto di-

Jeneponto

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan partai politik sebagai berikut :

| No. | JENIS BELANJA | JUMLAH UANG | KETERANGAN |
|-------|---------------------------------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. 2. | Belanja Kebutuhan Administrasi Belanja Jasa | | |

Terbilang :

BENDAHARA UMUM,

( ....)

Telah diaudait Bawasda Kab. Jeneponto

( ... )

KETUA UMUM / KETUA

( .... )

BUPATI JENEPONTO

Drs. H. RADJAMILO. MP.

Menimbang

:

## Mengingat :

9


## PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

## RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR : TAHUN 2006

## TENTANG

## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI JENEPONTO,

- a. bahwa untuk menyesuaikan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dengan perkembangan masyarakat maka Perda Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik perlu dilakukan Perubahan ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4477);
15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
16. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) ;
17. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);

10

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4513);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 86);
22. Peraturan Daerah KabupatenJeneponto Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2004 Nomor 121);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2005;
24. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

Dengan Persetujuan Bersama :

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

Dan

## BUPATI JENEPONTO

## MEMUTUSKAN :

## Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

## Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomo 13 Tahun 2005 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik diubah sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 4

- (1). Besarnya bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk setiap kursi ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap Tahun Anggaran.
- (2). Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Diundangkan di : JENEPONTO

Pada Tanggal : 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

Drs. H. IKSAN ISKANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2006 NOMOR ....

11

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Ditetapkan di : JENEPONTO

Pada Tanggal : 2006

BUPATI JENEPONTO

H. RADJAMILO