PERATURAN BUPATI LABUHANBATU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai SPM Bidang KB dan KS yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota; - b. bahwa Program Keluarga Berencana Nasional merupakan upaya pokok dalam pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan Kesejahteraan Keluarga sebagai bagian integral pembangunan nasional, perlu dilaksanakan secara terus menerus; - c. bahwa dalam rangka optimalisasi program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terutama dalam hal (berlaku 13 Agustus 2013)
Pembukaan
Menimbang a.
bahwa untuk mengimplementasikan Pasal 4 ayat ( 1) Peraturan Kepala Sadan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/85/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai SPM Bidang KB dan KS yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota;
- b. bahwa Program Keluarga Berencana Nasional merupakan upaya pokok dalam pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan Kesejahteraan Keluarga sebagai bagian integral pembangunan nasional, perlu dilaksanakan secara terus menerus;
- c. bahwa dalam rangka optimalisasi program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terutama dalam hal
Mengingat
- 2 - pelayanan kontrasepsi, perlu dilakukan percepatan untuk meningkatkan akses dan jaminan pelayanan bagi seluruh pasangan usia subur;
- d. bahwa untuk mendukung pelaksanaan akses dan jaminan pelayanan bagi seluruh pasangan usia subur telah dialokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Labuhanbatu;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Pelayanan Keluarga Berencana (KB).
1.
- Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 6.
-
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo:r 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerin tahan An tara Pemerin tah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 146/HK-010/85/2009 tentang Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan dan Pasca
/
Keguguran Untuk Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/20i0 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Di Kabupaten/ Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
3. 1 7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 34 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah Ka bu paten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 34 Tahun 2008 Seri D Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2008 Seri D Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Ka bu paten Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupatem
/
.;
Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008 Seri D Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Ka bu paten Labuhanbatu Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Ka bu paten Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Ka bu paten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 32 Tahun 2011 Seri D Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2011 Nomor 33 Seri B Nomor 33);
21. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 474/49/BP2KB/2013 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Labuhanbatu.
MEMUTUSKAN :
BUPATI TENT ANG PENGELOLAAN DAN DANA PELAYANAN PERATURAN PEDOMAN PEMANFAATAN
Menetapkan
DI KELUARGA BERENCANA (KB) KABUPATEN LABUHANBATU
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
- Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati Labuhanbatu dan perangkat daerah sebagai unsu:r penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
- Daerah Sekretaris 4. Sekretaris Dae rah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
- Kabupaten Kesehatan Dinas 5. Dinas adalah Labuhanbatu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu.
·
...
\_
9. Sadan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BP2KB adalah Badan Pengelolaan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ka bu paten Labuhanbatu.
11. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya - disingkat SP2D adalah dokurnen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana.
13. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah Upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal rnelahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
14. Fasisiltas Kesehatan Lanjutan adalah institusi pelayanan kesehatan sebagai tern pat untuk menyelenggarakan pelayanan Kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah, TNiiPOLRI, dan Swasta.
15. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah Jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan,
/
pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
16. Pasangan Usia Subur yang selanjutnya disingkat PUS adalah Pasangan Suami Istri yang Istrinya berumur 1 7 tahun sampai dengan 49 tahun atau masih menstruasi.
17. Peserta KB adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang suami atau istrinya menggunakan salah satu jenis alat dan obat kontrasepsi modern.
18. Pelayanan KB adalah Pelayanan KB yang memungkinkan peserta KB untuk secara sadar dan bebas memilih cara pengendalian kelahiran yang diinginkan, aman, terjangkau serta memuaskan kebutuhan pria dan wanita dengan informasi yang rasional, terbuka, yang diikuti dengan pelayanan oleh tenaga yang profesional dengan jaringan pelayanan dan sistem rujukan yang dapat diandalkan.
19. Klinik Keluarga Berencana adalah tempat pelayanan keluarga berencana yang langsung mernberikan pelayanan keluarga berencana secara integrasi kepada masyarakat, yang berperan mencatat dan melaporkan kegiatan yang dilakukan secara rutin.
20. Suntik KB adalah obat KB yang disuntikan 1 (satu) bulan sekali atau 3 (tiga) bulan sekali kepada wanita.
21. Pil KB adalah obat kontrasepsi yang diminum setiap hari selama 21 hari atau 28 hari oleh istri dan pasangan usia subur untuk mengatur dan mencegah kehamilan.
/
22. Intra Uterine Device yang selanjutnya disingkat IUD adalah alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rongga rahim terbuat dari plastik fleksibel untuk mencegah terjadinya kehamilan.
23. Implant/Norplant adalah alat kontrasepsi/susuk KB yang berbentuk batang terbuat dari silastik yang berisi hormon golongan progresteron yang dimasukkan di bawah kulit lengan kiri atas bagian dalam.
24. Medis Operasi Pria yang selanjutnya disingkat MOP atau Vasektomi adalah metode kontrasepsi mantap bagi pria yang dilakukan · melalui tindakan operasi kecil dengan pengikatan dan pemotongan saluran benih agar sperma tidak keluar dari buah zakar.
25. Medis Operasi Wanita yang selanjutnya disingkat MOW atau Tubektomi adalah rnetode kontrasepsi mantap bagi wanita yang dilakukan melalui operasi kecil dengan pengikatan dan pemotongan saluran telur agar sel telur tidak dapat dibuahi sperma.
26. Biaya pelayanan KB adalah biaya dan/ a tau retribusi yang timbul akibat pelayanan KB di Puskesmas, RSUD dan/ a tau fasilitas kesehatan lain, yang terdiri dari komponen biaya pendaftaran, biaya alat kesehatan, biaya obat-obatan, jasa tindakan medis dan/ atau ruang perawatan.
27. Penggarap akseptor KB adalah petugas yang mencari/ memotivasi calon akseptor KB (PUS) agar ikut
\_/
,.
menggunakan salah satu jenis alat kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
28. Pelayanan komplikasi adalah pelayanan yang diberikan kepada peserta KB karena mengalami faktor penyulit akibat pemakaian kontrasepsi.
29. Jasa medis/jasa pelayanan adalah jasa atas pelayanan kesehatan yang dilakukan meliputi biaya untuk pemberi pelayanan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan medis, perawatan, konsultasi, visite, dan/ atau pelayanan medis lainnya, serta untuk pelaksana administrasi pelayanan.
30. Pemanfaatan adalah penggunaan dana setelah menjadi pendapatan fasilitas kesehatan baik fasilitas kesehatan pemerintah meupun swasta.
31. Tim pengendali dan pengelola program Keluarga Berencana adalah tim yang melaksanakan pengendalian dan pengelolaan Program Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Labuhanbatu.
32. Akseptor adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh Pelayanan Keluarga Berencana.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk memberikan pedoman dan melindungi proses pelayanan KB serta komplikasinya terhadap masyarakat, sehingga menghindarkan hambatan keuangan (financial) bagi masyarakat untuk mendapatkan/jaminan pelayanan Keluarga Berencana.
,..
I
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Peraturan mi adalah meningkatkan akses terhadap program pelayanan Keluarga Berencana pasca persalinan dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bersalin (AKB) dalam mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera sebagai upaya mendukung tujuan pembangunan milenium (Milenium Development Goals/ MDGs).
BAB III - JENIS ALAT KONTRASEPSI Pasal 4
Pasal 4
Jenis-jenis alat kontrasepsi terdiri dari :
- a. Kondom;
- b. Obat Pil KB;
- c. Injeksi (suntik KB);
- d. Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)/IUD (Intra Urine Device);
- e. Norplant/Implant (Susuk).
BAB!V SUMBER DAN ALOKASI DANA Pasa l 5
- ( 1) Dana pelayanan Keluarga Berencana (KB) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya dikelola oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu.
- (2) Sumber dana untuk pengadaan alat kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Alokasi dana untuk pelayanan Keluarga Berencana (KB) bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), besaran jasa pelayanan Keluarga Berencana (KB) diklaimkan pada Sadan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kabupaten Labuhanbatu.
- (4) Pemberi pelayanan Keluarga Berencana (KB) wajib membuat pencatatan dan pelaporan alat dan obat kontrasepsi yang diterima dan digunakan sesuai dengan format pencatatan dan Pelaporan sebagaimana tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan ini

## BABV BESARAN TARIF PELAYANAN Pasal 6

- ( 1) Besaran tarif pelayanan Keluarga Berencana (KB) terhadap akseptor yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan mengajukan Klaim dengan besaran yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

..

- (2) Besaran satuan biaya pelayanan KB yang diklaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Keputusan Bupati.

## BAB VI PENYALURAN DANA Pasal 7

- (1) Dana untuk pelayanan Keluarga Berencana disalurkan melalui SP2D ke rekening BP2KB .
2. pad a dan serta yang dan Penyaluran dana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan penyerapan dan sesuai dengan dana tersedia pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu. (2)
- (3) Dana Keluarga Berencana (KB) merupakan satu kesatuan secara utuh untuk Pelayanan KB di Klinik, Puskesmas dan Rumah Sakit yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Labuhanbatu setiap tahun.
- (4) Dana pelayanan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diajukan oleh Sadan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kabupaten Labuhanbatu.

## PENGELOLAAN DANA

## BAB VII Pasal 8

- ( 1) Dana pelayanan Keluarga Berencana (KB) terintegrasi menjadi satu kesatuan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

merupakan dana belanja bantuan sosial yang disalurkan melalui SP2D ke rekening BP2KB sebagai penanggung jawab program.

- (2) Status dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berubah menjadi dana masyarakat (sasaran) yang diperuntukkan untuk Pelayanan Keluarga Berencana (KB) bagi sasaran yang membutuhkan.
- (3) Setelah Klinik Keluarga Berencana melakukan pelayanan Keluarga Berencana dilakukan verifikasi oleh Verifikator Independen, maka Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) dapat mencairkan dana Pelayanan Keluarga Berencana tersebut dengan batas pencairan sejumlah dana yang dipertanggungjawabkan.
- (4) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan sesuai dengan mekanisme keuangan daerah.

## BAB VIII PEMANFAATAN DANA Pasal 9

- ( 1) Pemanfaatan Dana Pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang bersumber dari APBD telah menjadi fasilitas Pelayanan Keluarga Berencana melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB).

&lt;

I

...

\_,

I

- (2) Pemanfaatan dana Pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang telah menjadi fasilitas Keluarga Berencana digunakan untuk:
- a. Jasa Medis Pelayanan Keluarga Berencana sebesar 75% (Tujuh puluh lima persen);
- b. Jasa Penggarapan Akseptor sebesar 25% (dua puluh lima persen).

## PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN

## BAB IX Pasal 10

Pertanggungjawaban atas penggunaan dana Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Labuhanbatu dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Labuhanbatu dibuat berdasarkan dokumen dan format yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Laporan rekapitulasi pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dilakukan setiap bulan oleh BP2KB Kabupaten Labuhanbatu selaku penanggung jawab pengelola.

## BABX PENGAWASAN Pasal 11

- (1) Pengawasan intern terhadap pengelolaan dan pemanfaatan Dana Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dilakukan oleh Bupati.

- (2) Pelaksanaan pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu.
- (3) Pengawasan fungsional terhadap pengelolaan dan pemanfaatan Dana Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 12

Dengan ditetapkan Peraturan ini, pemanfaatan dana Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dapat dilaksanakan dengan berpedoman kepada Peraturan 1n1.

## BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Paaal 14

Peraturan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2013

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat pada tanggal 13 Agustus 2013

BUPATI LABUHANBATU, dto

TIGOR PANUSUNAN SIREGAR

Diundang dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu

Nomor 17 Tahun 2013

Tanggal 13 Agustus 2013


.,,,,..