UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1967 tentang POKOK-POKOK PERBANKAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat :
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR14 TAHUN 1967 TENTANG POKOK-POKOK PERBANKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa Negara kita adalah Negara yang agraris yang perlu dibangun untuk memperbesar produksi dan yang menyangkut langsung bidang industri, prasarana dan kesehatan serta kesejahteraan Rakyat;
- b. bahwa dalam rangka pembangunan tata-perekonomian Nasional perlu diadakan penilaian kembali terhadap tata-perbankan yang sekarang berlaku sesuai dengan jiwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/ MPRS/1966;
- c. bahwa berhubung dengan itu perlu segera mengatur kembali tataperbankan supaya dapat lebih dimanfaatkan untuk kepentingan perkembangan ekonomi dan moneter;
- d. bahwa karenanya perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan pokok mengenai perbankan dengan suatu Undang-undang.
1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 23 dan pasal 33 Undangundang Dasar 1945;
2. Pasal 55 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXXIII/MPRS/1967. 245 1967, No. 34
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
Memutuskan :
- I. Mencabut :
1. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1955 tentang pengawasan terhadap urusan kredit (Lembaran-Negara No. 2 tahun 1955) sebagaimana ditambah dan diubah);
2. Undang-undang No. 23 Prp. tahun 1960 tentang rahasia bank.
II. Menetapkan:
Undang-undang tentang Pokok-pokok Perbankan, sebagai berikut:
Pasal 1
Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan:
- a. "Bank" adalah Lembaga Keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu-lintas pembayaran dan peredaran uang.
- b. "Lembaga Keuangan" adalah semua badan yang melalui kegiatankegiatannya dibidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat.
- c. "Kredit" adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu
Pasal 2
Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini, maka terhadap bank yang dimaksud dalam Undang-undang ini berlaku segala macam hukum Indonesia.
BAB II - JENIS DAN MACAM LEMBAGA PERBANKAN
Pasal 3
- (1) Menurut fungsinya bank dibedakan dalam:
- a. Bank Sentral ialah Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar 1945, dan yang selanjutnya akan diatur dengan Undang-undang tersendiri.
- b. Bank Umum ialah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.
- c. Bank Tabungan ialah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga.
- d. Bank Pembangunan ialah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan.
- (2) Apabila Bank Pembangunan menerima simpanan giro, maka penggunaannya dilakukan menurut bimbingan Bank Indonesia.
- (3) Dengan Undang-undang dapat ditetapkan lain-lain jenis bank menurut kebutuhan dan perkembangan ekonomi.
BAB II - JENIS DAN MACAM LEMBAGA PERBANKAN
Pasal 4
Suatu Badan atau perorangan yang melakukan usaha serupa dengan usaha bank, wajib menamakan dirinya "Bank".
PENDIRIAN DAN PIMPINAN BANK
BAB III - PENDIRIAN DAN PIMPINAN BANK
Pasal 5
Bank Umum milik Negara
- (1) Bank Umum milik Negara didirikan dengan Undang-undang
BAB III - PENDIRIAN DAN PIMPINAN BANK
Pasal 6
- (1) Bank Umum milik Negara dipimpin oleh Direksi yang jumlah anggota dan susunannya serta tugas, wewenang dan tanggung jawabnya ditetapkan dalam Undang-undang tentang pendirian bank tersebut.
- (2) Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Keuangan.
- (3) Pengangkatan termaksud dalam ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan setelah waktu itu berakhir anggota Direksi yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (4) Anggota Direksi termaksud dalam ayat (1) harus memiliki keahlian dan akhlak serta moral yang baik.
BAB III - PENDIRIAN DAN PIMPINAN BANK
Pasal 7
- (1) Dewan Pengawas Bank Umum milik Negara mengawasi pengurusan atas bank yang dilakukan oleh Direksi.
- (2) Tugas, wewenang, tanggung jawab dan susunan Dewan Pengawas Bank termaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Undang-undang tentang pendirian bank yang bersangkutan.
- (3) Direksi Bank Umum milik Negara bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Pengawas Bank yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan-ketentuan dalam pasal 6 ayat (2), (3) dan (4) berlaku juga untuk Dewan Pengawas Bank.
BAB III - PENDIRIAN DAN PIMPINAN BANK
Pasal 8
- (1) Bank Umum Swasta hanya boleh didirikan dan menjalankan usaha sebagai bank setelah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan Bank Indonesia dan atas dasar syarat-syarat sebagai berikut:
- a. berbentuk hukum perseroan terbatas.
- b. mempunyai modal yang telah dibayar sekurang-kurangnya Rp 1.000.000,(satu juta rupiah). Menteri Keuangan dapat menetapkan jumlah modal dibayar minimum yang lebih tinggi menurut perkembangan keadaan dengan
BAB III - PENDIRIAN DAN PIMPINAN BANK
Pasal 9
Bank Umum Koperasi
- (1) Bank Umum Koperasi hanya boleh didirikan dan menjalankan usaha sebagai bank setelah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan Bank Indonesia dan atas dasar syarat-syarat sebagai berikut:
- a. berbentuk hukum koperasi.
- b. mempunyai simpanan pokok sekurang-kurangnya Rp 1.000.000,(satu juta rupiah) dengan ketentuan bahwa pada waktu pendirian, dari jumlah simpanan pokok tersebut sekurang-kurangnya sudah tersedia Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 500.000,(lima ratus ribu rupiah) sudah harus terkumpul dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pendirian tersebut.
- c. Menteri Keuangan dapat menetapkan jumlah simpanan pokok minimum yang lebih tinggi menurut perkembangan keadaan dengan
BAB III - PENDIRIAN DAN PIMPINAN BANK
Pasal 10
Bank Tabungan milik Negara.
Bank Tabungan milik Negara didirikan dengan Undang-Undang
BAB III - PENDIRIAN DAN PIMPINAN BANK
Pasal 11
Ketentuan-ketentuan dalam pasal 5 ayat (2), pasal 6 dan pasal 7 berlaku juga untuk Bank Tabungan milik Negara.
BAB III - PENDIRIAN DAN PIMPINAN BANK
Pasal 12
Bank Tabungan Swasta
- (1) Bank Tabungan Swasta hanya boleh didirikan dan menjalankan usaha sebagai bank tabungan setelah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan Bank Indonesia dan atas dasar syarat-syarat sebagai berikut:
- a. berbentuk hukum perseroan terbatas,
- b. mempunyai modal yang telah dibayar sekurang-kurangnya Rp 50.000,(lima puluh ribu rupiah). Menteri Keuangan dapat menetapkan jumlah modal dibayar minimum yang lebih tinggi menurut perkembangan keadaan dengan
BAB III - PENDIRIAN DAN PIMPINAN BANK
Pasal 13
Bank Tabungan Koperasi
- (1) Bank Tabungan Koperasi hanya boleh didirikan dan menjalankan usaha sebagai bank tabungan setelah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan Bank Indonesia dan atas dasar syarat-syarat sebagai berikut:
- a. berbentuk hukum koperasi.
- b. mempunyai simpanan pokok sekurang-kurangnya Rp 50.000,(lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan bahwa pada waktu pendirian dari jumlah simpanan pokok tersebut sekurangkurangnya sudah tersedia Rp 25.000,(dua puluh lima ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 25.000,(dua puluh lima ribu rupiah) sudah harus terkumpul dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pendirian tersebut. Menteri Keuangan dapat menetapkan jumlah simpanan pokok minimum yang lebih tinggi menurut perkembangan keadaan dengan
BAB III - PENDIRIAN DAN PIMPINAN BANK
Pasal 14
Bank Pembangunan milik Negara
Bank Pembangunan milik Negara didirikan dengan Undang-undang
BAB III - PENDIRIAN DAN PIMPINAN BANK
Pasal 15
Ketentuan-ketentuan dalam pasal 5 ayat (2), pasal 6 dan pasal 7 berlaku juga untuk Bank Pembangunan milik Negara.
BAB III - PENDIRIAN DAN PIMPINAN BANK
Pasal 16
Bank Pembangunan Daerah
- (1) Bank Pembangunan Daerah didirikan menurut ketentuan yang ditetapkan dengan Undang-undang.
- (2) Bank Pembangunan Daerah baru menjalankan usahanya setelah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan Bank Indonesia.
- (3) Ketentuan dalam pasal 8 ayat (2) dan (3) berlaku juga usaha Bank Pembangunan Daerah.
BAB III - PENDIRIAN DAN PIMPINAN BANK
Pasal 17
Bank Pembangunan milik Swasta
- (1) Bank Pembangunan milik Swasta hanya boleh didirikan dan menjalankan usahanya sebagai bank pembangunan setelah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan Bank Indonesia dan atas dasar syarat-syarat sebagai berikut:
- a. berbentuk hukum perseroan terbatas.
- b. mempunyai modal yang telah dibayar sekurang-kurangnya Rp 2.000.000,(dua juta rupiah). Menteri Keuangan dapat menetapkan jumlah modal dibayar minimum yang lebih tinggi menurut perkembangan keadaan dengan
BAB III - PENDIRIAN DAN PIMPINAN BANK
Pasal 18
Bank Pembangunan Koperasi
- (1) Bank Pembangunan Koperasi hanya boleh didirikan dan menjalankan usahanya sebagai bank pembangunan setelah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan Bank Indonesia dan atas dasar syarat-syarat sebagai berikut:
- a. berbentuk hukum koperasi.
- b. mempunyai simpanan pokok sekurang-kurangnya Rp 2.000.000,(dua juta rupiah) dengan ketentuan bahwa pada waktu pendirian dari jumlah simpanan pokok tersebut sekurang-kurangnya sudah tersedia Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 1.000.000,(satu juta rupiah) sudah harus terkumpul dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pendirian tersebut. Menteri Keuangan dapat menetapkan jumlah simpanan pokok minimum yang lebih tinggi menurut perkembangan keadaan dengan ## BAB IV BANK ASING
BAB III - PENDIRIAN DAN PIMPINAN BANK
Pasal 19
- (1) Bank Asing diperkenankan menjalankan usahanya di Indonesia hanya di bidang bank pembangunan dan/atau bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dengan mengutamakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi pembangunan Negara dan kepentingan nasional pada umumnya.
- (2) Bank Asing tersebut dalam ayat (1) hanya dapat didirikan dan menjalankan usaha sebagai bank setelah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan. izin tersebut diberikan oleh Menteri Keuangan sesudah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.
BAB III - PENDIRIAN DAN PIMPINAN BANK
Pasal 20
Bank Asing tersebut dalam pasal 19 hanya dapat didirikan dalam bentuk:
- a. cabang dari bank yang sudah ada di luar negeri;
- b. suatu Bank Campuran antara Bank Asing dan Bank Nasional di Indonesia yang berbadan hukum Indonesia dan berbentuk perseroan terbatas.
BAB III - PENDIRIAN DAN PIMPINAN BANK
Pasal 21
Saham-saham dari perseroan terbatas tersebut dalam pasal 20 huruf (b) hanya boleh dikeluarkan "atas nama".
BAB III - PENDIRIAN DAN PIMPINAN BANK
Pasal 22
Hal-hal tentang Bank. Asing yang belum diatur dalam Undang- undang ini ditetapkan dengan Undang-undang.
BAB V - USAHA-USAHA PERBANKAN
Pasal 23
- (1) Bank Umum memindahkan uang, baik dengan pemberitahuan secara telegram maupun dengan surat, ataupun dengan jalan memberikan wesel-tunjuk diantara sesama kantornya; penarikan atas saldo kredit yang ada pada koresponden dilakukan secara telegram atau dengan wesel-tunjuk atau dengan cek.
- (2) Bank Umum menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran, menjalankan perintah untuk pemindahan uang, menerima pembayaran dari tagihan atas kertas berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga.
- (3) Bank umum mendiskonto:
- a. surat wesel dan surat order dengan dua penanggungjawab atau lebih secara solider dan dengan masa berlaku yang tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan;
- b. surat wesel dan kertas dagang yang lain yang tidak lebih lama masa berlakunya daripada kebiasaan dalam perdagangan baik yang ditarik dengan jaminan surat kredit, maupun dengan jaminan dokumen-pengangkutan;
- c. kertas perbendaharaan atas badan Negara;
- d. surat hutang dengan pelunasan dalam enam dan selama diskontannya turut bertanggungjawab secara solider;
- e. mandat dan/atau surat perintah membayar atas kas Negara untuk rendemen lelang.
- (4) Bank Umum membeli dan menjual:
- a. wesel yang diakseptasi oleh bank yang waktu berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan;
- b. kertas perbendaharaan atas beban Negara;
- c. surat hutang yang tercatat pada suatu bursa efek yang resmi atas beban Negara atau bunganya atau pelunasannya dijamin oleh Negara.
- (5) Bank umum membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang yang lain dan pembayaran dengan surat dan telegram, yang masa berlakunya sekedar berlaku atas hal ini, tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan, dan adanya jaminan yang lazim berlaku untuk hal itu.
- (6) Bank Umum membeli kredit terutama dengan tanggungan efek, hasil bumi barang, juga dengan tanggungan dokumen pengangkutan dan dokumen penyimpan atau cedul yang mewakili barang itu; Begitu juga dengan tanggungan kertas berharga termaksud pada ayat (3) dan ayat (5) pasal ini, yang mewakili barang itu.
- (7) Bank Umum memberi jaminan bank (bank garantie) dengan tanggungan yang cukup.
- (8) Bank Umum menyewakan tempat menyimpan barang-barang berharga.
- (9) Bank Umum menjalankan usaha lain lazim dilakukan oleh suatu Bank Umum.
BAB V - USAHA-USAHA PERBANKAN
Pasal 24
- (1) Bank Umum tidak memberi kredit tanpa jaminan kepada siapapun juga.
- (2) Pada penyitaan barang-tetap atau hasil bumi, barang, efek atau tanggungan lain, yang terikat kepada bank, sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap bank, maka bank boleh membeli seluruh atau sebagian dari barang tetap atau hasil bumi, barang efek atau tanggungan yang lain untuk dijadikan uang kembali secepat-cepatnya.
BAB V - USAHA-USAHA PERBANKAN
Pasal 25
- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf b, Bank Umum diperkenankan memberikan kredit jangka menengah hanya untuk tujuan bidang produksi. Jumlah kredit itu diberikan menurut perbandingan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank Umum dapat memberikan kredit jangka panjang dan, atau turut serta dalam perusahaan dengan persetujuan dan dengan syaratsyarat yang akan ditetapkan oleh Bank Indonesia.
BAB V - USAHA-USAHA PERBANKAN
Pasal 26
- (1) Bank Tabungan terutama memperbungakan hanya dalam kertas berharga yang solide.
- (2) Bank Tabungan dapat memberikan kredit yang pelaksanaannya dilakukan menurut bimbingan oleh Bank Indonesia.
BAB V - USAHA-USAHA PERBANKAN
Pasal 27
Jumlah kredit termaksud dalam pasal 26 ayat (2) hanya boleh diberikan sampai suatu jumlah menurut perbandingan dengan seluruh simpanan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
BAB V - USAHA-USAHA PERBANKAN
Pasal 28
- (1) Bank Pembangunan diperkenankan mengadakan penyertaan modal dalam perusahaan, dengan persetujuan dan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Penyertaan modal tersebut tidak bersifat tetap.
- (2) Bank Indonesia memberikan bimbingan kepada Bank Pembangunan dalam usahanya menarik dana-dana jangka panjang.
BAB V - USAHA-USAHA PERBANKAN
Pasal 29
- (1) Bank Pembangunan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang.
- (2) Bank Pembangunan diperkenankan mempergunakan simpanan gironya untuk pemberian kredit jangka pendek. Jumlah kredit tersebut hanya boleh diberikan sampai suatu jumlah menurut perbandingan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan ## BAB VI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN BANK
BAB V - USAHA-USAHA PERBANKAN
Pasal 30
- (1) Bank Indonesia dapat menetapkan ketentuan-ketentuan umum mengenai kewajiban Direksi dan Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris, bagi setiap Bank baik milik Negara, Swasta maupun Koperasi.
- (2) Terhadap pelanggaran kewajiban termaksud dalam ayat (1) Bank Indonesia dapat menetapkan sanksinya.
BAB V - USAHA-USAHA PERBANKAN
Pasal 31
- (1) Untuk kepentingan likwiditas dan solvabilitas setiap bank diwajibkan memelihara perbandingan tertentu menurut ketentuanketentuan umum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank yang tidak memenuhi kewajiban termaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan sanksi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
BAB V - USAHA-USAHA PERBANKAN
Pasal 32
- (1) Bank wajib memberikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan bahan mengenai usahanya menurut cara yang ditentukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Setiap Bank wajib atas permintaan Bank Indonesia atau petugas yang ditunjuk oleh Bank. Indonesia untuk memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku dan berkas-berkas yang ada adanya guna penyelidikan kebenaran dari keterangan dan bahan yang telah diberikannya itu, dan seterusnya untuk memberikan segala bantuan dalam pelaksanaan pemeriksaan buku dan berkas-berkas tersebut.
- (3) Yang menguasai buku dan berkas-berkas termaksud dalam ayat (2) wajib jika diminta, memperlihatkannya dengan segera kepada Bank Indonesia atau petugas yang ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk melakukan pemeriksaan tersebut.
- (4) Jika dianggap perlu, Menteri Keuangan atau petugas yang ditunjuk olehnya dapat pula minta kepada bank melalui Bank Indonesia segala bahan serta keterangan dan melakukan pemeriksaan bukubuku dan berkas-berkas sebagai tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini. Keterangan tentang bank yang diperoleh
BAB V - USAHA-USAHA PERBANKAN
Pasal 33
Setiap Bank wajib tiap tahun, dalam waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia mengirimkan kepada Bank Indonesia sebuah neraca disertai perhitungan rugi-laba dan
PENJELASAN
Pembukaan
yang dianggap perlu, menurut bentuk, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Neraca serta perhitungan rugi-laba tersebut disetujui terlebih dahulu oleh seorang akuntan-luar.
##
PENJELASAN
Pasal 34
Jika dari keterangan dan bahan yang dimaksud dalam pasal 32 dan 33 Bank Indonesia melihat tanda-tanda adanya suatu perkembangan yang menurut pendapatnya membahayakan atau dapat membahayakan solvabilitas atau likwiditas bank yang bersangkutan, maka Bank Indonesia, mengambil tindakan-tindakan pengamanan untuk meng