KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 39 Tahun 2003 tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI BANJARBARU, PENGADILAN NEGERI BONTANG, DAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA (berlaku 10 Juni 2003)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan pesatnya perkembangan kesadaran hukum masyarakat di Kota Banjarbaru, Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur, dan dalam rangka untuk lebih mewujudkan pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum, dipandang perlu membentuk Pengadilan Negeri Banjarbaru, Pengadilan Negeri Bontang, dan Pengadilan Negeri Sangatta yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kota Banjarbaru, Kota Bontang, dan Kabupaten Kutai Timur;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Banjarbaru, Pengadilan Negeri Bontang, dan Pengadilan Negeri Sangatta;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);
Mengingat
- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI BANJARBARU, PENGADILAN NEGERI BONTANG, DAN
Menetapkan : PENGADILAN NEGERI SANGATTA.
Pasal 1
Membentuk Pengadilan Negeri Banjarbaru, Pengadilan Negeri Bontang, dan Pengadilan Negeri Sangatta masing-masing berkedudukan di Kota Banjarbaru, di Kota Bontang, dan di Sangatta.
Pasal 2
- (1) Daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru meliputi wilayah Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang meliputi wilayah Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur.
- (3) Daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta meliputi wilayah Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur.
Pasal 3
- (1) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Banjarbaru, maka wilayah Kota Banjarbaru dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura.
- (2) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Bontang dan Pengadilan Negeri Sangatta, maka wilayah Kota Bontang dan wilayah Kabupaten Kutai Timur dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong.
- (1)
- (2)
Pasal 4
- Pengadilan Negeri Banjarbaru termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin.
Pengadilan Negeri Bontang dan Pengadilan Negeri Sangatta termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda.
Pasal 5
- (1) Perkara Pidana dan Perkara Perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Martapura, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Martapura.
- (2) Perkara Pidana dan Perkara Perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Martapura, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru.
Pasal 6
- (1) Perkara Pidana dan Perkara Perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Bontang dan Pengadilan Negeri Sangatta pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Tenggarong, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Tenggarong.
- (2) Perkara Pidana dan Perkara Perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Bontang dan Pengadilan Negeri Sangatta pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Tenggarong, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Bontang dan Pengadilan Negeri Sangatta.
Pasal 7
Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan pembinaan Pengadilan Negeri Banjarbaru, Pengadilan Negeri Bontang, dan Pengadilan Negeri Sangatta dibebankan pada anggaran Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
Pasal 8
- (1) Penetapan kelas Pengadilan Negeri Banjarbaru, Pengadilan Negeri Bontang, dan Pengadilan Negeri Sangatta, serta tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Pengadilan Negeri Banjarbaru, Pengadilan Negeri Bontang, dan Pengadilan Negeri Sangatta ditetapkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (2) Tugas dan tanggung jawab serta tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru, Pengadilan Negeri Bontang, dan Pengadilan Negeri Sangatta ditetapkan oleh Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Pasal 9
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI