Unknown Unknown Nomor 99 Tahun 2000 tentang TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL (berlaku 26 Juli 2000)
Pembukaan
Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan gairah kerja serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural perlu diberikan tunjangan jabatan yang layak;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, dipandang perlu menetapkan kembali tunjangan jabatan struktural dengan Keputusan Presiden;
Mengingat:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3014); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 (Lembarah Negara Tahun 1991 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor3775);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL.
Pasal 1
- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural diberikan tunjangan jabatan struktural setiap bulan.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sebagai berikut:
- a. terhitung bulan April sampai dengan Mei 2000 diberikan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Keputusan Presiden ini;
- b. terhitung bulan Juni 2000 diberikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini.

## Pasal 2

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Presiden ini oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun tersendiri menurut bidang tugas masing-masing.

## Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1999, sepanjang mengatur mengenai besaran atau jumlah tunjangan jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 2000.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

## ABDURRAHMAN WAHID

## Lampiran I

| | BESARNYA TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL TERHITUNG MULAI APRIL SAMPAI DENGAN MEI 2000 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| NO. | ESELON BESAR TUNJANGAN |

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

IA

IB

IIA

IIB

IIIA

IIIB

IVA

IVB

VA

Rp. 9.000.000,00

Rp. 7.000.000,00

Rp. 5.000.000,00

Rp. 3.000.000,00

Rp. 1.000.000,00

Rp.

750.000,00

Rp.

Rp.

Rp.

400.000,00

350.000,00

250.000,00

10.

VB

Rp.

200.000,00

\_...\_

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Lampiran II

## BESARNYA TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL

| NO. | ESELON _..._ | BESAR TUNJANGAN | BESAR TUNJANGAN |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| NO. | ESELON _..._ | Rp. | 4.500.000,00 |
| 2. | IB | Rp. | 3.500.000,00 |
| 3. | IIA | Rp. | 2.500.000,00 |
| 4. | IIB | Rp. | 1.500.000,00 |
| 5. | IIIA | Rp. | 600.000,00 |
| 6. | IIIB | Rp. | 450.000,00 |
| 7. | IVA | Rp. | 240.000,00 |
| 8. | IVB | Rp. | 210.000,00 |
| 9. | VA | Rp. | 150.000,00 |
| 10. | VB | Rp. | 120.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Dikutip dari Warta Perundang-undangan No. 1980/TH.XXI Senin, 21 Agustus 2000