PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 28 Tahun 2011 tentang PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR : 8 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA BARAT,
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan penataan kembali terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam kesatuan Sistem Penyelenggaraan Negara;
- b. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, untuk itu guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah perlu ditetapkan objek Pajak Bea Perolehan Hah Atas Tanah dan Bangunan sebagai salah satu objek pajak untuk meningkatkan PAD Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undangundang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerahdaerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pengadilan Pajak;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara RI tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 Badan Penyelasaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara RI tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3684);
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ( lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 42) Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3686);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ( lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75) Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3845);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundangundangan ( lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53) Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan ( lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125) Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4337);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126) Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4338);
11. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ( lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 50) Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3176);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak dan Wajib Menyelenggarakan Pembukuaan dan Tata Cara Pembukuan.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan di Bidang Pajak Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
Dan
BUPATI HALMAHERA BARAT
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TENTANG PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagairnana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- e. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Barat.
- f. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat DPPKAD, adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- g. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku..
- h. Badan adalah kumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, organisasi sosial politik, organisasi sejenis lembaga bentuk usaha serta bentuk badan usaha lainnya termasuk kontrak infestasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- i. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa ## BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan nama Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Objek pajak Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (2) Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Pemindahan hak, karena :
1. Jual beli.
2. Tukar menukar.
3. Hibah.
4. Hibah wasiat.
5. Waris.
6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain.
7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan.
8. Penunjukan pembeli dalam lelang.
9. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
10. Penggabungan usaha.
11. Peleburan usaha.
12. Pemekaran usaha, dan
13. Hadiah.
- b. Pemberian hak baru, karena:
1. Kelanjutan pelepasan hak, atau
2. Diluar pelepasan hak.
- (3) Hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Hak milik.
- b. Hak guna usaha.
- c. Hak guna bangunan.
- d. Hak pakai.
- e. Hak milik atas satuan rumah susun.
- f. Hak pengelolaan.
- (4) Objek pajak yang tidak sikenakan bea perolehan hah atas tanah dan bangunan adalah objek pajak yang diperoleh :
- a. Perwakilan diplomatik dan konsulat
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Subjek pajak Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (2) Wajib pajak Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.
CARA PERHITUNGAN PAJAK
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN
Pasal 5
- (1) Dasar pengenaan pajak Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
- a. Jual beli adalah harga transaksi.
- b. Tukar menukar adalah harga pasar.
- c. Hibah adalah nilai pasar.
- d. Hibah wasiat adalah nilai pasar.
- e. Waris adalah nilai pasar.
- f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar.
- g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar.
- h. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah nilai pasar.
- i. Pemberian hak baru atas tanah sebagaimana kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar.
- j. Pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar.
- k. Penggabungan usaha adalah nilai pasar.
- l. Peleburan usaha adalah nilai pasar.
- m. Pemekaran usaha adalah nilai pasar.
- n. Hadiah adalah nilai pasar.
- o. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
- (3) Jika nilai perolehan objrk pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP pajak Bumi dan Bangunan.
- (4) Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
- (5) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bersifat sementara.
- (6) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak atau instansi yang berwenang di Kabupaten Halmahera Barat.
- (7) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak karena pajak ditetapkan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajip pajak.
- (8) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat kebawah dengan pemberian hibah wasiat termasuk suami/isteri nilai perolehan opjek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN
Pasal 6
Tarif pajak Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan sebesar 5% ( lima persen ).
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN
Pasal 7
Besaran pokok Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terutang dihitung dengan cara yang mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) atau ayat (8).
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN
Pasal 8
- (1) Saat terutang pajak Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan untuk:
- a. Jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- b. Tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- c. Hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- d. Hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- e. Waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya kekantor bidang pertanahan;
- f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- h. Putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- i. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- j. Pemberian hak baru diluar pelepasan hak adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- k. Penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- l. Peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- m. Pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- n. Hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan
- o. Lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang.
- (2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN
Pasal 9
- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani Akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti penyerahan pajak dan melaporkan kepada Bupati.
- (2) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak dan melaporkan kepada Bupati.
- (3) Kepala Kantor Bidang Pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak Bea perolehan hak atas tanah.
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN
Pasal 10
- (1) Pejabat Pembuata Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara melaporkan pembuatan Akta atau risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN
Pasal 11
- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.7.500.000,- (tuju juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana yangdimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)untuk setiap laporan.
- (3) Kepala Kantor Pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB IV - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 12
Wilayah pemungutan pajak Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
PNETAPAN, TATA CARA PEMBEYARAN DAN PENELITIAN
BAB V - PNETAPAN, TATA CARA PEMBEYARAN DAN PENELITIAN
Pasal 13
- (1) Wajib Pajak wajib memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri dengan membayar pajak yang terutang tanpa adanya penetapan.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (3) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga merupakan SPTPD.
- (4) SSPD sebagaiamana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagai bahan untuk dilakukan penelitian.
BAB V - PNETAPAN, TATA CARA PEMBEYARAN DAN PENELITIAN
Pasal 14
- (1) Untuk mendapatkan data objek pajak secara benar dan akurat, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan dan pemantauan kepada wajib pajak.
- (2) Tata cara pemeriksaan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB V - PNETAPAN, TATA CARA PEMBEYARAN DAN PENELITIAN
Pasal 15
- (1) Pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, ukuran, tata cara pembayaran dan penyampaian SSPD serta penelitian SSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB V - PNETAPAN, TATA CARA PEMBEYARAN DAN PENELITIAN
Pasal 16
- (1) Wajib pajak menghitung dan menetapkan pajak sendiri yang terutang serta membayar pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:
- a. SKPDKB jika ## BAB VI
SURAT TAGIHAN PAJAK
BAB V - PNETAPAN, TATA CARA PEMBEYARAN DAN PENELITIAN
Pasal 17
- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD apabila:
- a. pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- b. dari hasil pemeriksaan SSPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara penyampaian STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
TATA CARA PEMBAYARAN
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 18
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 19
- (1) Pembayaran Pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, jenis, isi, ukuran' tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 20
- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan / diterima wajib pajak harus melunasi pajak terutang
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 21
- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar di tagih dengan surat paksa.
- (2) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan atau diterima wajib pajak.
- (3) Pajak yang terutang
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 22
Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan atas izin pengadilan.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 23
Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 ( sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 24
Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 25
Bentuk jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 26
Wajib pajak wajib menyelenggarakan pembukuan dan catatan-catatan atas semua pelayanan yang disediakan.
BAB IX - TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 27
- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat memberikan pengurangan pajak yang terutang kepada Wajib Pajak karena:
- a. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak, atau
- b. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab akibat tertentu, atau
- c. tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang sematamata tidak mencari keuntungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pengurangan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
BAB X - TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 28
- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk ## BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING
BAB X - TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 29
- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:
- a. SKPDKB;
- b. SKPDKBT;
- c. SKPDLB;
- d. SKPDN; dan
- e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
BAB X - TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 30
- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB X - TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 31
- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada pengadilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3(tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat Keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai 1 (satu) bulan sejak tanggal penertiban putusan banding.
BAB X - TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 32
- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan ditertibkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak ## BAB XII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
BAB X - TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 33
- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya.
- a. Nama dan alamat wajib pajak
- b. Masa pajak
- c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak
- d. Alasan yang jelas
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimamana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilampaui oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama (1) satu bulan
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu (2) dua bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak SPMKP
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu (2) dua bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% ( dua persen ) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak
BAB X - TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 34
Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
KADALUARSA PENAGIHAN
BAB XIII - KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 35
- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- a. Diterbitkannya teguran dan atau surat paksa; atau
- b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.
BAB XIII - KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 36
- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
BAB XIV - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 37
- (1) Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria wajib pajak dan penentuan besaran omzet serta tatacara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan kekayaan/keuangan wajib pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB XIV - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 38
- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatutan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Wajib pajak yang diperiksa wajib:
- a. Memperlihatkan dan/atai meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lainnya yang berhubunga dengan objek pajak yang terutang.
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dan
- c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB XV - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 39
- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerag.
KETENTUAN KHUSUS
BAB XVI - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 40
- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepada oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
- a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan.
- b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapklan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga Negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan Hakim sesuai Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.
KETENTUAN PIDANA
BAB XVII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 41
- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SSPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SSPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
BAB XVII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 42
Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.
BAB XVII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 43
- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yangh karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku wajib pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.
BAB XVII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 44
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.
BAB XVIII - PENYIDIKAN
Pasal 45
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagaimana pegawai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidikan sebagimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan dan Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh, berhenti, dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. Memotret seorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- i. Memmanggil Orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Penetapan: Ditetapkan di : JAILOLO

Penandatangan: BUPATI HALMAHERA BARAT, NAMTO H. ROBA

Penetapan: Diundangkan di : JAILOLO

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT, Dr. Ir. H ABJAN SOFYAN, M.T
PENJELASAN
Pembukaan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2011
## TENTANG
## PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
## I. PENJELASAN UMUM
Untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam UUD Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, dengan demikian Penempatan Pajak Daerah harus didasarkan pada Undang-undang.
Selanjutnya dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor : 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu menjabarkan dan melakukan penataan kembali terhadap seluruh jenis-jenis Pajak Daerah khususnya objek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 2
: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3
: Ayat (1)
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4
: Ayat (1)
Cukup Jelas
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5
: Ayat (1)
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
| Pasal Pasal | 6 7 | : : | Cukup Jelas Cukup Jelas |
|---------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasal | 8 | : | Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) |
| Pasal | 9 | : | Cukup Jelas Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) |
| Pasal | 10 | : | Cukup Jelas Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) |
| Pasal | 11 | : | Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) |
| Pasal Pasal | 12 13 | : : | Cukup Jelas Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) |
| Pasal | 14 | : | Cukup Jelas Ayat (1) Cukup Jelas |
| Pasal | 15 | : | Cukup Jelas Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) |
| Pasal | 16 | : | Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup |
| | | | Jelas Ayat (4) |
| | | | Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas |
| | | | Ayat (6) Cukup Jelas |
| Pasal | 17 | : | Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas |
|-------------|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasal Pasal | 18 19 | : : | Cukup Jelas Cukup Jelas Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) |
| Pasal | 20 | : | Cukup Jelas Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas |
| Pasal | 21 | : | Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) |
| Pasal | 22 | : | Cukup Jelas |
| Pasal | 23 | : | Cukup Jelas |
| Pasal | 24 | : | Cukup Jelas |
| Pasal | 25 | : | Cukup Jelas |
| Pasal Pasal | 26 27 | : : | Cukup Jelas Ayat (1) |
| Pasal | 28 | : | Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (1) |
| Pasal | 29 | : | Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas |
| Pasal | 30 | : | Cukup Jelas Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas |
| Pasal | 31 | : | Ayat (1) Cukup Jelas |
|-------------|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasal | 32 | : | Cukup Jelas Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) |
| Pasal | 33 | : | Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) |
| Pasal Pasal | 34 35 | : : | Cukup Jelas Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas |
| Pasal | 36 | : | Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) |
| Pasal | 37 | : | Cukup Jelas Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas |
| Pasal | 38 | : | Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas |
Pasal
39 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Pasal
40 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Pasal
41 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Pasal
42 : Cukup Jelas
Pasal
43 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Pasal
44 : Cukup Jelas
Pasal
45 : Ayat (1)
Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam operasionalnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Pasal
46 : Cukup Jelas
Pasal
47 : Cukup Jelas