PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI Nomor 17 Tahun 2007 tentang RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN KABUPATEN MELAWI TAHUN 2007 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 17 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MELAWI,
Menimbang bahwa dalam melaksanakan pemerataan kesempatan berusaha, menjamin adanya kepastian berusaha dan lebih mendukung program Pemerintah Kabupaten Melawi, maka kegiatan usaha perdagangan dibina, diarahkan dan lebih ditingkatkan; perlu
- b bahwa adanya Surat Izin Usaha Perdagangan yang berfungsi sebagai legalitas usaha, alat pembinaan sarana mempermudah pengembangan usaha bagi pengusaha, penting bagi pemerintah guna melakukan penertiban, pengarahan, pembinaan, pengawasan dan mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif dalam pengembangan usaha perdagangan;
- bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b tersebut diatas, ditetapkan dengan Peraturan Dacrah Pada perlu
- 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 2 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3214);
- '3 Undang Undang Nomor 34 Tahun 2U00 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587); Undang
- 5 Undang Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
- 0 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7 Undang Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
- 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 lentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 10 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 11 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1467);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha di Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3734); Bidang Asing
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 54,
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan
- Teraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI dan
BUPATI MELAWI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
- PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN
BAB [
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
- 1 Daerah adalah Kabupaten Melawi;
- 2 unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 3 Bupati adalah Bupati Melawi;
- 4 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Melawi;
- 5 secara terus menerus dengan tujuan mengalihkan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan alau kompensasi;
- 6 Perusahaan adalah bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha yang bersifat dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba; sctiap setiap tetap
- 7 Perscroan Terbuka adalah Perscroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan Perundang Undangan di Pasar Modal; bidang
- 8 Pengusaha Perdagangan yang selanjutnya disebut Pengusaha adalah orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan;
9. Surat
- 9 Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;
10. Restribusi Perizinin Tertentu adalah restribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan yang dimaksudkan dalam pembinaan; pengaturan; pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber Saranl atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ; pribadi daya
- 11 Restribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Restribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberi oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan usaha perdagangan;
- 12 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum, yang menurut Peraturan Perundang-undangan, diwajibkan melakukan pembayaran retribusi;
- 13, Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin usaha perdagangan;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- 15 Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
16. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan wajib retribusi terhadap SKRD atau Dokumen lain dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi Kepada Bupati; Yang
17. Pemeriksaan adalah scrangkaian kegiatan untuk mencari; mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah ## BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
- Dengan nama Retribusi Izin Usaha Pedagangan; dipungut retribusi atas pemberian izin tersebut kepada orang atau Badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan. pribadi
- Pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pemberian SIUP baru, pendaftaran SIUP cabang/ perwakilan perusahaan dan perubahan perusahaan
- Objek Retribusi adalah setiap pelayanan pemberian SIUP . (2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh SIUP .
GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 4
Retribusi Izin Usaha Perdagangan digolongkan sebagai rctribusi jasa umum.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 5
- Pemungutan Retribusi ditetapkan ## BAB IV
BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
- Besarnya tarif retribusi Izin Usaha Perdagangan adalah scbagai berikut :
- a. Untuk SIUP Kecil
- 1 Usaha Perorangan
30.000,- RP.
- 2 Badan Usaha
50.000, RP.
- 3 Usaha Berbadan Hukum
75.000,
- Untuk SIUP Menengah
- 1 Usaha Perorangan
- 2 Badan Usaha
100.000,
- 3 Usaha Berbadan Hukum
- € Untuk SIUP Besar
200.000 , RP.
- d. Perseroan Terbuka
250,000, RP.
RP.
RP.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7
- (1) Retribusi Izin Usaha Perdagangan juga berlaku bagi perusahaan yang kantor pusatnya wilayah Daerah.
- (2) Besarnya dengan klasifikasi / golongan usaha SIUP Perusahan Pusat yang dimiliki.
BAB V
PERUBAHAN SIUP DAN TARIF RETRIBUSI
BAB V - PERUBAHAN SIUP DAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 8
- modal dan kekayaan bersih (netto) yang berakibat perubahan SIUP atau golongan usaha, maka akan diadakan penyesuaian tarif retribusi;
- (2) Besarnya penyesuaian tarif retribusi yang dibayarkan adalah selisih perbedaan tarif retribusi SIUP awal dengan SIUP yang akan diterbitkan;
- (3) Penyesuaian tarif tidak berlaku bagi perusahaan yang memperkecil (penurunan) klasifikasi SIUP/ golongan usaha sebagai akibat perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) namun dibebaskan dari kewajiban pembayaran atas SIUP yang diterbitkan. adanya
WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI DANSAAT RETRIBUSI TERUTANG
BAB VI - WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI DANSAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 9
- (1) Retribusi yang terutang dipungut di Daerah tempat pelayanan diberikan.
- (2) Masa retribusi adalah jangka waktu selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya.
VII
KETENTUAN PERIZINAN
BAB VI - WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI DANSAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10
- orang pribadi atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan, harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP): Setiap
- Dikecualikan dari kewajiban memiliki SIUP adalah :
- (2) Pemberian Surat Izin dimaksud ayat (1) ini adalah merupakan kewenangan Bupati. pasal
- Cabang / perwakilan perusahaan yang dalam kegiatan usahanya mempergunakan SIUP Perusahaan Pusat;
- b Perusahaan kecil perorangan yang tidak berbentuk Badan Hukum atau persekutuan, diurus dan dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarganya/ kerabat dekat;
- Perusahaan yang dikecualikan dimaksud ayat (3) huruf a, b dan c ini dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan. Pasal
- Pedagang keliling pedagang asongan dan pedagang kaki lima.
- (5) SIUP sebagaimana dimaksud ayat (1) ini terdiri dari pasal
SIUP Menengah
- 4 SIUP Kecil;
- b SIUP Menengah;
- SIUP Besar;
- SIUP Perseroar Terbuka (Tbk)
BAB VI - WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI DANSAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 11
SIUP diterbitkan
BAB VI - WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI DANSAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 12
- Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya sampai dengan 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah bangunan tempat usaha, wajib memiliki SIUP Kecil:
- Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal dan ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah bangunan tempat usaha, wajib memiliki SIUP Besar:
- Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya diatas 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) sampai tempat usaha, wajib memiliki SIUP Menengah.
- Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (3) yang berstatus Perseroan Terbuka dan telah menjual saham paling banyak 49% dari seluruh jumlah saham perusahaan kepada Badan Usaha dan/atau perorangan melalui penawaran umum dan terbuka pada asing
BAB VI - WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI DANSAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 13
Perusahaan yang melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan akta perubahan dan atau neraca perusahaan wajib menyesuaikan SIUP sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 12 ketentuan ini. pasal
BAB VI - WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI DANSAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 14
Perusahaan yang telah memperoleh SIUP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan SIUP wajib mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan Perundang undangan yang berlaku. Sctiap
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
BAB VIII - TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 15
- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan kepada ketiga. pihak
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN
BAB IX - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 16
- Pembayan retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- Pembayaran retribusi Izin Usaha Perdagangan dilakukan setelah permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan disetujui Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Melawi.
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB X - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 17
- Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi adalah sebagai berikut :
- Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagimana dimaksud ayat (1) ini dapat diberikan kepada wajib retribusi antara lain koperasi, Lembaga Sosial untuk kegiatan sosial , bencana alam; dengan cara mengangsur. Pada pasal
- menerima Surat Permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
- b meneliti kelengkapan permohonan keberatan Pengurangan; Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
- d menyampaikan berkas Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi disertai pertimbangan Kepala Dinas kepada Bupati untuk pembuatan keputusan, diterina atau penolakan terhadap Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi tersebut;
- penyampaian Laporan Hasil Penelitian kepada Kepala Dinas;
- Bupati menerbitkan Keputusan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
- apabiala permohonan dimaksud ayat (1) pasal ini ditolak, Bupati memberitahukan kepada pemohon perihal permohonan tersebut dengan surat pemberitahuan melalui Kepala Dinas.
KETENTUAN PIDANA
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 18
- orang atau Badan Hukum yang dengan sengaja atau kelalaiannya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud 12, 13 dan 14 Peraturan ini sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 5.000.000, (lima juta rupiah). Setiap Pasal pasal Pasal RP.
- (2) Tindakan Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) ini adalah pelanggaran. pasal
BAB XII
PEN YIDIK A N
BAB XII - PEN YIDIK A N
Pasal 19
- Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Penerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- a menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; bidang
- Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) ini adalah pasal
- b meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang alau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi; pribadi
- d memeriksa buku buku, catatan catatan, dan dokumen dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- meminta ketarangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- 8 menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e; Pada pada
- meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di perpajakan Daerah dan retribusi; bidang
- h memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- 1 menghentikan penyidikan;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- k melakukan tindakan yang lain yang untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab. perlu bidang
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui diatur dalam Undang Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. pasal
BAB XIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20
Terhadap perusahaan yang telah memiliki SIUPITDP 3 (tiga) Tahun lebih atau yang mengajukan permintaan untuk memperoleh SIUP yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum ditetapkan Peraturan Daerah 'ìni, wajtb mengajukan kembali permintaan kepada Bupati Cq Kepala Dinas untuk pendaftaran dan atau memperoleh SIUP baru serta membayar retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Darah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. cukup
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan. pada orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi. Agar setiap
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Nanga Pinoh tanggal 2 Oktobu 2007 Pada

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2007 NOMOR 17
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 17 TAHUN 2007
## TENTANG
## RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Usaha Perdagangan termasuk Retribusi Daerah Kabupaten yang diatur dengan Peraturan daerah.
Dalam rangka lebih memantapkan otonomi daerah nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya dari restribusi daerah harus dikelola lebih bertanggung jawab, disamping itu semakin meningkatkan pertumbuhan pembangunan didaerah dewasa ini maka baik pelayanan maupun efektifitas dan efesiensi yang berkaitan dengan restribusi meningkatkan mutu dan jenis pelayanan masyarakat. Perlu pada
Berkaitan dengan terscbut salah satu sumber keuangan oleh Pemerintah Daerah adalah restribusi Izin Usaha Perdagangan karena itu Pemerintah Kabupaten Melawi menetapkan Peraturan Daerah tentang Restribusi Izin Usaha Perdagangan dalam rangka menggali sumber-sumber pendapatan daerah guna menunjang pembangunan. prihal
## IL. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Penjelasan Pasal Demi Pasal dianggap tidak karena sudah jelas. perlu cukup
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 43