PERATURAN GUBERNUR MA Nomor 066 Tahun 2017 tentang TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (berlaku 15 Agustus 2017)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat:
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 066 TAHUN 2017
TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Gubernur Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, maka untuk menunjang kelancaran tugas organisasi perangkat daerah perlu dilaksanakan perumusan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan;
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 100);
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);
Menetapkan:
MEMUTUSKAN:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Bidang adalah Bidang-bidang di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Sub Bagian adalah Sub-sub Bagian pada Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
10. Seksi adalah Seksi-seksi pada Bidang-bidang di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
12. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
13. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
14. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
15. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
16. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
17. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
18. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
19. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
5. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang
20. melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
21. Konservasi Sumber Daya Alam adalah mencakup kegiatan perlindungan sumber daya alam, pengawetan sumber daya alam dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
22. Pencadangan Sumber Daya Alam adalah pencadangan atas sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
23. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, pemerintah daerah atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup, yang meliputi perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi berbasis lingkungan hidup, pendanaan lingkungan hidup, insentif dan/atau disinsentif.
24. Pelestarian Fungsi Atmosfer adalah mencakup upaya-upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, perlindungan lapisan ozon dan perlindungan terhadap hujan asam.
25. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan, manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
26. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
27. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan kesatuan ekosistem.
28. Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.
29. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
30. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
31. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan,
32. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
33. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.
34. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
35. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
36. Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
37. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
38. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
39. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
40. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
41. Sistem Tanggap Darurat Sampah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
Bagian Kesatu Dinas Lingkungan Hidup
BAB II - TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS
Pasal 2
- (1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata lingkungan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- f. koordinasi dan sinkronsasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah, dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- h. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian UPT; dan
- i. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi perumusan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah, dan limbah B3, pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- b. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata lingkungan;
- c. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;
- d. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- e. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- f. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- g. mengoordinasikan, membina, mengawasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- h. membina, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan kegiatan membina, mengawasi, dan mengendalikan UPT;
- i. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:
- a. Sekretariat;
- b. Bidang Tata Lingkungan;
- c. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Kemitraan;
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- e. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Kedua Sekretariat
BAB II - TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS
Pasal 3
- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan aset dan menyelenggarakan urusan umum serta administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas Lingkungan Hidup;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan aset Dinas Lingkungan Hidup;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas Lingkungan Hidup;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan aset Dinas Lingkungan Hidup;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
BAB II - TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS
Pasal 4
- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Dinas Lingkungan Hidup;
- b. menghimpun, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data program Dinas Lingkungan Hidup;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana stratejik;
- d. menyiapkan bahan dan mengevaluasi kegiatan program dan rencana kegiatan;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi Dinas Lingkungan Hidup;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanaan kerjasama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggung Jawaban dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
BAB II - TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS
Pasal 5
- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan aset;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas Lingkungan Hidup;
- e. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Tahunan Barang Unit;
- f. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan aset;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan aset;
- k. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- l. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan keuangan dan aset; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
BAB II - TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS
Pasal 6
- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan suratmenyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta administrasi kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan suratmenyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
- d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
- e. menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, dan mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- g. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- j. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
- k. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
- l. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
- m. menyiapkan bahan pembinaan pegawai, pengembangan jiwa korsa, dan penerapan kode etik kepegawaian;
- n. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyelenggaraan urusan umum dan administrasi kepegawaian; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
Bagian Ketiga Bidang Tata Lingkungan
BAB II - TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS
Pasal 7
- (1) Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengkajian dampak lingkungan; dan
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup;
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penataan lingkungan hidup;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan inventarisasi dan identifikasi potensi, masalah lingkungan, serta upaya perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengkajian dampak lingkungan hidup;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penerbitan dokumen lingkungan;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Tata Lingkungan terdiri atas:
- a. Seksi Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan
- c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
BAB II - TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS
Pasal 8
- (1) Seksi Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi potensi sumber daya alam daerah;
- e. menyiapkan bahan, melaksanakan mitigasi, dan menyiapkan pemetaan potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup daerah;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi daya dukung lingkungan hidup daerah;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi daya tampung lingkungan hidup daerah;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup daerah;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- j. menyiapkan bahan pengesahan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, asistensi, dan supervisi pelaksanaan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis daerah;
- n. menyiapkan bahan pengesahan dokumen kajian lingkungan hidup strategis daerah;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, asistensi dan supervisi pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi dan pemasyarakatan hasil kajian lingkungan hidup strategis daerah;
- q. menyiapkan bahan, mengembangkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- r. menyiapkan bahan, mengembangkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis daerah;
- s. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- t. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- u. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- v. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah; dan
- w. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
BAB II - TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS
Pasal 9
- (1) Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan asistensi pengkajian dampak lingkungan hidup daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengkajian dampak lingkungan hidup daerah;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data dampak lingkungan hidup daerah;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengkajian dampak lingkungan hidup daerah;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan asistensi pelaksanaan analisis dampak lingkungan hidup;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan asistensi penyusunan dokumen AMDAL;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan asistensi penyusunan dokumen AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan asistensi penyusunan dokumen Lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi administratif pembentukan Komisi Penilai AMDAL, Tim Teknis, dan Sekretariat;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian dokumen AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL;
- j. menhyiapkan bahan dan memproses keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup, dan/atau rekomendasi UKL-UPL;
- k. menyiapkan bahan dan memproses penerbitan izin lingkungan;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengkajian dampak lingkungan;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam kegiatan kajian dampak lingkungan hidup;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan kegiatan kajian dampak lingkungan hidup;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja kegiatan kajian dampak lingkungan hidup; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
BAB II - TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS
Pasal 10
- (1) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pemeliharaan lingkungan hidup daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemeliharaan lingkungan hidup daerah;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data kondisi lingkungan hidup daerah;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemeliharaan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, bimbingan teknis, dan supervisi pengembangan dan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan, bimbingan teknis, dan supervisi perlindungan pengendalian perubahan iklim;
- f. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi serta menyusun profil keanekaragaman hayati daerah;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, bimbingan teknis serta pelayanan informasi pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati daerah;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, dan pelestarian fungsi atmosfer;
- j. menyiapkan bahan dan mengembangkan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup daerah;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/ unit kerja dan instansi terkait dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
Bagian Keempat
Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Kemitraan
BAB II - TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS
Pasal 11
- (1) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Kemitraan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan sampah, pengelolaan limbah B3, dan pengembangan kemitraan pengelolaan sampah dan limbah B3.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengeloaan Sampah, Limbah B3, dan Kemitraan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan persampahan;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan limbah B3;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan kemitraan dalam pengelolaan sampah dan limbah B3; dan
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dan limbah B3.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebiajakan teknis pengelolaan sampah, limbah B3, dan pengembangan kemitraan;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan persampahan;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan limbah B3;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan kemitraan dalam pengelolaan sampah dan limbah B3;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dan limbah B3; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Kemitraan terdiri atas:
- a. Seksi Pengelolaan Persampahan;
- b. Seksi Pengelolaan Limbah B3; dan
- c. Seksi Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat.
BAB II - TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS
Pasal 12
- (1) Seksi Pengelolaan Persampahan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengelolaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pengelolaan sampah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan persampahan;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data timbulan sampah;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan sampah;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan dan penerapan teknologi pengolahan sampah;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi timbulan sampah di daerah;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemetaan potensi timbulan sampah kabupaten/kota;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis kapasitas pengelolaan sampah kabupaten/kota;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian serta perencanaan pembangunan TPA/TPST Regional;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembangunan TPA/TPST Regional;
- j. menyiapkan bahan dan menyiapkan stasiun peralihan antara dan alat pengangkutan sampah lintas kabupaten kota;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian pengembangan dan penerapan teknologi pengolahan sampah;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi pengelolaan sampah melalui program Bank Sampah, TPS3R ( reduce, reuse dan recycle ), TPA Regional dan TPA di kabupaten/kota.
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengelolaan dan pengolahan sampah tepat teknologi;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengolahan sampah;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi serta bantuan pengelolaan sampah dalam kondisi khusus;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan sistem tanggap darurat sampah;
- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyelesaian sengketa persampahan;
- r. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah;
- s. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/ unit kerja dan instansi terkait dalam pengelolaan sampah;
- t. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah;
- u. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja pengelolaan sampah; dan
- v. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
BAB II - TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS
Pasal 13
- (1) Seksi Pengelolaan Limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan bimbingan teknis, fasilitasi, serta supervisi pengelolaan limbah B3.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemantauan pengelolaan limbah B3;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data pengelolaan limbah B3 ;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan limbah B3;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis potensi pengelolaan limbah B3 di daerah;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi pengelola limbah B3 di daerah;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan pengelolaan limbah B3;
- g. menyiapkan bahan, memeriksa kelengkapan berkas dan melaksanakan verifikasi lapangan permohonan izin dan/atau rekomendasi pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3 dan/atau pengangkutan limbah B3;
- h. menyiapkan bahan dan memroses izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3;
- i. menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengangkutan limbah B3;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan investasi pengelolaan limbah B3;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi dampak negatif limbah B3;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengelolaan limbah B3;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan limbah B3;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/ unit kerja dan instansi terkait dalam kegiatan pengelolaan limbah B3;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan kegiatan pengelolaan limbah B3;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja kegiatan pengelolaan limbah B3; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
BAB II - TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS
Pasal 14
- (1) Seksi Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengembangan jaringan kerjasama, kemitraan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengembangan jaringan kerjasama, kemitraan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kemitraan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan kemitraan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kelembagaan sosial kemasyarakatan peduli lingkungan hidup;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan jaringan kerjasama dan kemitraan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan kelembagaan sosial kemasyarakatan peduli lingkungan hidup;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- j. menyiapkan bahan, mengembangkan informasi, dan melaksanakan sosialisasi dan edukasi dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan investasi pengelolaan lingkungan hidup;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan jaringan kerjasama dan kemitaan serta peningkatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/ unit kerja dan instansi terkait dalam pengembangan jaringan kerjasama dan kemitraan serta peningkatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pengembangan jaringan kerja sama dan kemitraan serta peningkatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- o. menyiapkan bahan dan penilaian, evaluasi, serta pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Provinsi;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan pameran dalam dan luar negeri;
- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja pengembangan jaringan kerja sama dan kemitraan serta peningkatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
Bagian Kelima
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
BAB II - TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS
Pasal 15
- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pemantauan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemantauan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penilaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pemantauan pencemaran lingkungan hidup;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pemantauan kerusakan lingkungan hidup;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pemulihan pencemaran lingkungan hidup;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pemulihan kerusakan lingkungan hidup;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penilaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri atas:
- a. Seksi Pemantauan Lingkungan Hidup;
- b. Seksi Pemulihan Lingkungan Hidup; dan
- c. Seksi Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup.
BAB II - TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS
Pasal 16
- (1) Seksi Pemantauan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pemantauan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup daerah.
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemantauan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup daerah;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup daerah;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemantauan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup daerah;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup daerah;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi dan penerapan baku mutu kualitas lingkungan hidup daerah;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi dan penerapan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup daerah;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan penerapan baku mutu kualitas lingkungan hidup daerah;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan penerapan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup daerah;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan uji sampel kualitas lingkungan hidup terdeteksi pencemaran;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup daerah;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pemantauan pencemaran dan kerusakan lingkungan daerah;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemantauan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup daerah;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/ unit kerja dan instansi terkait dalam pemantauan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup daerah;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pemantauan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup daerah;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan pemantauan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup daerah; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
BAB II - TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS
Pasal 17
- (1) Seksi Pemulihan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, asistensi, serta supervisi pemulihan kualitas lingkungan hidup daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemulihan kualitas lingkungan hidup daerah;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data kualitas lingkungan hidup daerah;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemulihan kualitas lingkungan hidup daerah;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup daerah;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi badan hukum dan/atau perorangan penyebab pencemaran dan kerusakan lingkungan daerah;
- f. menyiapkan bahan dan memproses penunjukan pihak ketiga penanggung jawab pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup daerah;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemulihan kualitas dan fungsi lingkungan hidup daerah;
- i. menyiapkan bahan, mengembangkan dan menerapkan teknologi pemulihan kualitas llingkungan hidup;
- j. menyiapkan bahan, menghembangkan informasi dan melaksanakan diseminasi serta pelayanan informasi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- k. menyiapkan bahan, menghembangkan informasi dan melaksanakan diseminasi serta pelayanan informasi pemulihan kualitas lingkungan hidup;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, asistensi, dan supervisi penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup daerah;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan serta peningkatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan pencemaran dan kerusakan serta pemulihan kualitas lingkungan hidup daerah;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemulihan kualitas lingkungan hidup;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan dan oemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/ unit kerja dan instansi terkait dalam kegiatan pemulihan kualitas lingkungan hidup daerah;
- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan hidup daerah;
- r. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja kegiatan pemulihan kualitas lingkungan hidup daerah; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
BAB II - TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS
Pasal 18
- (1) Seksi Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan penilaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah.
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pemantauan dan penilaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penilaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan faslitasi perumusan dan penetapan indeks kualitas lingkungan hidup daerah;
- e. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi, dan identifikasi perorangan dan/atau badan hukum pengelola lingkungan hidup daerah;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan verifikasi pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan verifikasi laporan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan verifikasi lapangan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi audit lingkungan hidup;
- j. menyiapkan bahan, melaksanakan penilaian kinerja, dan menyusun laporan penilaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- k. menyiapkan bahan, melaksanakan penilaian program kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria penilaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/ unit kerja dan instansi terkait dalam penilaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan penilaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan neraca sumber daya alam dan status lingkungan hidup daerah;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja penilaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
Bagian Keenam
Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
BAB II - TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS
Pasal 19
- (1) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penataan dan penegakan hukum serta peningkatan kapasitas dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penegakan hukum lingkungan hidup;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup; dan
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian peningkatan peraturan lingkungan hidup;
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. merumuskan bahan kebijakan teknis penataan dan penegakan hukum lingkungan hidup;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penegakan hukum lingkungan hidup;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan peningkatan peraturan lingkungan hidup; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri atas:
- a. Seksi Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum;
- b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup; dan
- c. Seksi Peningkatan Kapasitas dan Peraturan Lingkungan Hidup.
BAB II - TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS
Pasal 20
- (1) Seksi Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penanganan pengaduan kasus dan penegakan hukum lingkungan hidup.
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penanganan pengaduan kasus dan penegakan hukum lingkungan hidup;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengaduan kasus dan penegakan hukum lingkungan hidup;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penegakan hukum lingkungan hidup;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan serta peningkatan wawasan/partisipasi masyarakat dalam pengaduan kasus lingkungan hidup;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kasus pengelolaan lingkungan hidup;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi penegakan hukum lingkungan hidup;
- h. menyiapkan bahan, menerima pengaduan, dan melaksanakan identifikasi serta verifikasi dan analisis kasus lingkungan hidup;
- i. menyiapkan bahan dan memroses rekomendasi tindak lanjut penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi pelanggaran hukum lingkungan hidup;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian hukum pelanggaran hukum lingkungan hidup;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelidikan atas kasus pelanggaran hukum lingkungan hidup;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelesaian kasus pelanggaran hukum lingkungan hidup di luar maupun melalui pengadilan;
- n. menyiapkan bahan, mengembangkan informasi, melaksanakan diseminasi, dan pelayanan informasi penegakan hukum lingkungan hidup;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria penanganan pengaduan kasus dan penegakan hukum lingkungan hidup;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/ unit kerja dan instansi terkait dalam penanganan pengaduan kasus dan penegakan hukum lingkungan hidup;
- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan penanganan pengaduan kasus dan penegakan hukum lingkungan hidup;
- r. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja penanganan pengaduan kasus dan penegakan hukum lingkungan hidup; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
BAB II - TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS
Pasal 21
- (1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi serta pengawasan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengelolaan lingkungan hidup;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi ketentuan dan persyaratan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi permasalahan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kepatuhan dan ketaatan pemenuhan persyaratan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi intentitas pelanggaran ketentuan dan hukum lingkungan hidup;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan peringatan, teguran, dan sanksi administratif pelanggaran ketentuan dan hukum lingkungan hidup;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/ unit kerja dan instansi terkait dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
BAB II - TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS
Pasal 22
- (1) Seksi Peningkatan Kapasitas dan Peraturan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan peraturan lingkungan hidup.
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan peraturan lingkungan hidup;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan peraturan lingkungan hidup;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis peningkatan pengetahuan dan teknologi pengelolaan lingkungan hidup lestari;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis peningkatan pengetahuan ketentuan dan peraturan lingkungan hidup;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan dan penyuluhan pengelolaan lingkungan hidup lestari;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi peningkatan pengetahuan dan teknologi pengelolaan lingkungan hidup lestari;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pelatihan pengelola lingkungan hidup;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup lestari;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup lestari;
- j. menyiapkan bahan, mengembangkan informasi dan melaksanakan sosialisasi dan edukasi dalam pengelolaan lingkungan hidup lestari;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi peraturan perundangundangan lingkungan hidup;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi penerapan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kepatuhan dan ketaatan dalam penerapan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup;
- n. menyiapkan bahan, mengembangkan informasi dan melaksanakan diseminasi dan pelayanan informasi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan peraturan lingkungan hidup;
- p. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat, kearifan lokal/pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
- r. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/ unit kerja dan instansi terkait dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan peraturan lingkungan hidup;
- s. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan peraturan lingkungan hidup;
- t. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan peraturan lingkungan hidup; dan
- u. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis
BAB II - TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS
Pasal 23
Ketentuan mengenai Pembentukan UPT Dinas Lingkungan Hidup beserta Uraian Tugas, Pokok, dan Fungsi diatur dengan Peraturan Gubernur.
Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional
BAB II - TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS
Pasal 24
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
BAB II - TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS
Pasal 25
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 24 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompokkelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis, jenjang, tugas, dan rincian tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 15 Agustus 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, ## H. ABDUL HARIS BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 66 ## BAB III ## KETENTUAN LAIN-LAIN ## Pasal 26

Penandatangan: - (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Penandatangan: - (2) Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Penandatangan: - (3) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Penandatangan: - (4) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Bidang. ## BAB IV KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 27

Penandatangan: Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 086 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 86), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ## Pasal 28

Penandatangan: Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 15 Agustus 2017

Penandatangan: GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, H. SAHBIRIN NOOR