UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 57 Tahun 1958 tentang PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 8 TAHUN 1952 TENTANG MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG BEA BERAT BARANG (GOEDERENGELD ORDONNANTIE) BESERTA PERATURAN BEA BERAT BARANG (ALGEMEEN GOEDERENGELD REGLEMENT)" (LEMBARANNEGARA TAHUN 1952 NO. 39) SEBAGAI UNDANG-UNDANG (berlaku 29 Juli 1958)
Pembukaan
Menimbang
:
- a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara telah menetapkan "Undang-undang Darurat tentang mengubah dan menambah Undang-undang Pelabuhan Berat Barang (Goederengeld Ordonnantie") beserta "Peraturan Uang Berat (Algemeen Goederengeld Reglement") yaitu Undangundang Darurat No. 8 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 39);
- b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undangundang Darurat tersebut dengan perubahan dan tambahannya perlu ditetapkan sebagai Undang-undang;
Mengingat : Pasal-pasal 97 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANGUNDANG DARURAT No. 8 TAHUN 1952 TENTANG MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG BEA BERAT BARANG (GOEDERENGELD ORDONNANTIE) BESERTA PERATURAN BEA BERAT BARANG (ALGEMEEN GOEDERENGELD REGLEMENT") (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1952 No. 39), SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
Pasal 1
Peraturan-peraturan yang termaktub dalam "Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1952 tentang mengubah dan menambah Undang-undang bea berat barang (Algemeen Gooederengeld Reglement") (Lembaran Negara tahun 1952 dan tambahan-tambahan sehingga berbunyi sebagai berikut:
Daftar nama pelabuhan-pelabuhan bea berat barang termuat dalam pasal 1 Ordonnantie tertanggal 11 Mei 1927 (Staatsblad 1927 No. 201). ditambah dengan Amurang, Banjarmasin, Bitung, Donggala, Inobonto, Palembang, Petta, Tamoko dan Taruna, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Tanjung Priuk, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Banyuwangi, Cilacap, Panjang, Palembang, Jambi, Rengat, Pakan Baru, Bagan Siapi-api, Labuanbilik, Asahan, Tanjungtiram, Tanjungberingin, Belawan, Tanjungplira, Langsa, Lho Seumawe, Sigli, Uleelheue, Sibolga, Teluk- baylir. Bengkulu, Pontianak, Sambas, Sampit, Samarinda, Tanjung- redeb, Makasar. Manado, Bitung, Gorontalo, Ambon, Banda Neira, Ternate, Buleleng, Ampenan, Banjarmasin, Benoa, Donggala, Tamoko, Petta, Amurang dan Inobonto.
Diundangkan pada tanggal 29 Juli 1958.
MENTERI KEHAKIMAN, ttd.
G.A. MAENGKOM.
MENTERI PELAYARAN a.i., ttd.
SUKARDAN
Pasal 2
Jumlah uang maksimum sebanyak F 1,25 yang disebut dalam pasal 5 ayat 3 Algemeen Goederengeld Reglement terlampir pada Ordonantie tersebut, diubah menjadi jumlah uang sebanyak Rp,25 (dua puluh lima rupiah).
Pasal 5
PASAL II.
Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang tentang perubahan Goederengeld Ordonnantie dan Algemeen Goederengeld Reglement (Staatsblad 1927 No. 201).
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut terhadap pelabuhan Banjarmasin sampai tanggal 1 Januari 1950.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 1958. Presiden Republik Indonesia, ttd. SUKARNO. ## MEMORI
PENJELASAN
Pembukaan
MENGENAI
## UNDANG-UNDANG No. 57 TAHUN 1958
## TENTANG
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT No. 8 TAHUN 1952 TENTANG MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG BEA BERAT BARANG (GOEDERENGELD ORDONNANTIE) BESERTA PERATURAN BEA BERAT BARANG (ALGEMEEN GOEDERENGELD REGLEMENT)" (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1952 No.39), SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
Sebagaimana telah diketahui, bea berat-barang di pelabuhan-pelabuhan yang masuk bilangan untuk itu, adalah dipungut dari semua barang-barang, yang dimasukkan dari luar daerah pelabuhan yang bersangkutan atau dikeluarkan keluar dari daerah pelabuhan yang bersangkutan, lihat pasal-pasal dari goederengeld reglement yang ditetapkan dengan ordonansi tanggal 11 Mei 1927 No. 4 (Staatsblad No. 201) seperti yang telah diubah dan ditambah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Darurat No. 31 tahun 1950, sedang di dalam
PENJELASAN
Pasal 3
ayat 1 dan 2 dari "goederengeld reglement" termasuk disebut halhal dalam mana pembebasan bea berat-barang dikabulkan; bea berat-barang ini ialah dimaksudkan sebagai ganti dari ongkos-ongkos umum yang dikeluarkan oleh Negara guna pembuatan dan pemeliharaan perlengkapan dari pelabuhan-pelabuhan yang dimaksudkan di