PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 20 Tahun 2014 tentang KABUPATEN SINTANG (berlaku 1 Januari 2015)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI BINTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah yang' mengacu pada Pedoman
- Menimbang a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual menyatakan bahwa Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarka pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sin tang;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repul lik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pe &gt;lolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara engeiol . . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang...
5. Undang-Undan¢ N Daerah (Len\_'''omor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Nomor 12s, 4"" Negara Repubik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 4243"ban Lembaran Republik Indonesia Negara terakhir d '' Sebagaimana telah diubah beberapa kali (Lembara,"[''S Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 Tambah. 'ra Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, 4844. " zmbaran Republik Indonesia Negara Nomor
6. Undang-Und N Ke ang lomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan ," Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan 'Te (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 "9Hor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia omor 4438);
3. ·Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20O9 tentang Pajak Daerah an Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O49);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor. 1O9 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 21O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2OO7 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O10 ( [\_baran Negara Republik Indonesia 2O1O Nomor 110, ,ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 13. Per""[,,, euangan Daerah (Lembaran Negara Repubi Peng \_., Tahun 2OO5 Nomor ·14O, Tambahan Lembaran Indonesia . Republik Indonesia Nomor 4578); » Negara
14. Peraturan Pere : Pedoman p, "tah Nomor Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pemerinta~" "Paan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Tahun 2005 'aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik I4, ""omor 165, Tambahan Lembaran Negara onesia Nomor 4593);
2. ° {"!an Pemenintah Noor 38 Tahun 20o7 tentapg Smbagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, S""intahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan \_Daerah upaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pe .. " Keuanga,, ~[Perintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Reputi; ,' Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Le b nd onesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan maran Ne · egara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah dirubah dengan Praturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 ( Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
23. P t ran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 ·", trusan Pemeriitah Kabupaten Sintang (Lembaran """\_j kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor i, Tambahan Daer Si N 1); Lembaran Daerah Kabupaten intang +omor j;
24. Peraturan D tentang g,,"rah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 sunan Orge &lt;. .: Sintang (Lembaran ansasi Perangkat Daerah Kabupaten Nomor 2, Te \_ Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2j's.,["""Phan Lembaran baerah Kabupaten Sintang Kabupate, '&amp;aimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupate Pang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Lemb en intang Tahun 2013 Nomor 5. Tambahan aran D ah ' aer; Kabupaten Sintang Nomor 5)
25. Peraturan D rah te aer: Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 201l ["","&amp; Pengelolaan Barang Miik Daerah (Lembaran Dacrah Lea upaten Sintang Tahun 2011 Nomor 8. Tambahan mbar D: · an aerah Kabupaten Sintang Nomor 8);
MEMUTUSKAN: '
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang.
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang
3. Bupati adalah Bupati Sintang
5. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
4. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian Japoran serta penginterpretasian atas hasilnya.
6. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
7. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor dan tanggal efektif.
8. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
10. Sistem
- o. kebijakan Akuntansi,Pememintgah Dacrah\_adalab prinsp··sip, dasar-dasar, onvens-monvens1, auuran-aturan tan ",it'oraktik spesifk yang dipiih oleh pemerintah daerah pr b · pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan sebag? ~emerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan keuangan ik . eng Ina laporan keuangan dalam rangka meningkatkan Pe 3&amp;~mtngan laporan keuangan terhadap anggaran, antar keterban«I . ' periode maupun antar entitas.
AKUNTANSI
10. Sistem Akuntans: disingkat SApp " Pemerintah Daerah yang selanjutnya Denyelenggar,\_ dalah rangkaian sistematik dari prosedur, fungsi aij,[\_Fralatan dan elemen lain untuk mewujudkan pelapora Z " seiak \_analisis transaksi sampai dengan daerah. angan di lingkungan organisasi pemerintahan
11.Anggaran Pend disingkat 'apatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya per , APBD adalah rencana keuangan tahunan ~"""itahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. '
13. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
12. Basis Akrual idal zakui ax lah basis akuntansi yang meng pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan · · · · · penstiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
14. Basis Kas Menuju Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual. 15. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
16. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pas dalam laporan keuangan.
17. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
18. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
19. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
21. Lap ran Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah 1 po yang menyajikan informasi mengenai seluruh aporan : 1 · tan operasional keuangan entitas pe aporan yang keg1a! ,, dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit tercermin .: 3l. :: ·· al dari suatu entitas pelaporan yang penyajannya op"";"~ dengan periode sebelumnya. disant1ng
20. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenru aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. ~.
22. Laporan Ar laporan 3S Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah penggu, ang menyajikan informasi mengenai sumber, per%~a.'hz"\_Perbahan kas dan setara as sclama satu tang zal tansi, serta saldo kas dan setara kas pada &amp;g pelaporan 23. Laporan Perubahe , ~.. E adalah an Ekuitas yang selanjutnya disingkat LP peru.\_"Poran yang menyajikan informasi mengena an ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, 5,"Plus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir. · C atatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat aLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang
PENJELASAN
Pembukaan
atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu }? Yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan K dalam rangka pengungkapan yang memadai. 25. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 26. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 27. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 28. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menu.rut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 29. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. 30. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. 31. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan .yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. 32. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. . 33 P
1biayaan Daerah adalah semua penenmaan yang perlu jar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun Pada tahun-tahun anggaran benkutnya.
• 000285
34. Aset adalah dimiliki oa Hmber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau masa lat #,"""rintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa dep%, ' mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di pemenii~,"",harapkan dapat diperoleh, baik oleh dale laerah maupun masyarakat serta dapat diukur am satuan uan yany di 8, termasuk sumber daya nonkeuangan &amp; 1iperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan su 1be ~ ~ alasa . er-sumber daya yang dipelihara karena an sejarah dan budaya
35. Kewajiban adalah ' ,, lal utang yang timbul dari peristiwa masa 'u yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
36. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
37. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
39. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
38. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.
## BAB II
## PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
##
PENJELASAN
Pasal 2
- (1) Pemerintah Daerah menerapkan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual. - (2) Uraian Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Pemerintah Daerah menyusun Kebijakan Akuntansi yang mengacu pada SAP.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku: Pada saat 'e B ati Nomor 54 Tahun 2012 tentang Kebijakan 1. Peraturan P . tah Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran A1amntansi Pemen1nt . AK' Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 1299) dicabut Daerah idak berlaku; dan dinyatakan t

## 2. Peraturan ...

000286

2. Peraturan Bupati g; Pedoman Kapita;. tang Nomor 52 Tahun 2012 tentang Akuntansi Pe."""8 Barang Milk Daerah Dalam Sistem Kabupaten s~["""ah Kabupaten sintang (Lembaran Daerah dinyatakan tida. ,'' Tahun 2012 Nomor 1294) dicabut dan
3. Peraturan erlaku; dan perundang-und : mengenai p 5l Langan lainnya yang mengatur daerah s,'Hlnggaraan kebijakan akuntansi pemerintah ini, dinyt"g tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati » an tetap berlaku.

## Pasal 5

Peraturan Bur ti ..: pat ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

'!\_tap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan era uran B ti:: Kab 'pat ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah aupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang Pada tanggal 28 Mei 2014


Diundangkan di Sintang pada tanggal 28 Mei 2014

## PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

## 9YO8EPHA HASNAH

/'BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014 NOMOR 23

•

000287

oar

"EE:E

PPR sruo

TAN«

: 20 TAHUN 2014

GGAL : 28 MEI 2014

TENTANG

:KFBJJAKAN

AKUNTANS1

ABUPATEN SINTANG.

PEMERINT AH

## BAB I PENDAHUL UAN

## A. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

## 1. Tujuan

Tujuan dari Kebijakan Akuntansi adalah:

- M. 'di: a. tenja1 acuan dalam keseragaman penyajian laporan keuangan dengan tidak menghalangi masing-masing entitas pelaporan untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan sesuai kondisi masing-masing entitas.
- b. Menciptakan keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan, sehingga meningkatkan daya banding di antara laporan keuangan entitas pemerintah daerah.

## 2. Ruang Lingkup

Kebijakan akuntansi berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu pemerintah daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD.

## B. ACUAN PENYUSUNAN

Penyusunan Kebijakan Akuntansi didasarkan pada:

1. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP);
2. Ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
3. laporan dengan relevan 3. Peraturan perundang-undangan yang keuangan.

## c. GAMBARAN KEBIJAKAN AKUNTA I8I

Basis akuntansi yang di. intah 8 Agunakan dalam laporan keuangan pemerin adalah basis akrual. Dalam be sis akrual ins diakui de saat · as1s ini, pendapatan lie pata hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, basis kas masih digunakan dalam rangka penyusunan LRA sepanjang dokumen anggaran disusun berdasarkan basis kas.

iak Kebijt can akuntansi in; tapka s:. merupakan landasan bagi pemerintah di dalam menet pkan sistem akuntans: :.,$. 1s1 pemerintahan di lingkungan pemerintah daerah. Prinsip akuntansi de an pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahe · ami lan ditaati pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggare ku a a mtansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, erta dal , se pengguna laporan keuangan a am memahami laporan keuangan yar di&lt; »ii ng Asajiran.

## D. DEFINISI

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)] adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepada bupati untuk melakukan pengeluaranpengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan.

Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh -... . b · akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana Demerintah selaga1

manfaat ekonomi dan/at diperoleh, boil y, Gau sosial di masa depan diharapkan dapat 1] auk oleh pemerintah dal maupun masyarakat, serta dapat diukur am satuan uang, t :. 3» vermasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk peny :di. . yediaan jasa bagi 'masyarakat umum dan sumber­ sumber daya yang dipelih 1 ara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tak berwujud dalah . · ax aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunye&gt; .:. a wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barans . g atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset\_tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima a tau dibayar.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Behan adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ b d an oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi pengguna arang dan laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas menyusun pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah u,: lebih entitas akur Rt pemerintahan yang terdiri dari satu atau ntansi atau entita pe raturan 1 8 pelaporan yang menurut ketentuan perundang-unde · rtan :. angan wajib menyampaikan la po ran per ggungjawaban b . : erupa laporan keuangan. Investasi adalah as t ., set yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bun .. · I&amp;a, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meni katk Ingkat an kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Kas adalah uang tu · d . . -a1 lan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk · d menampung seluruh penerimaan daerah an membayar seluruh pengeluaran-daerah.

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kemitraan adalah perjanjian antara dua fihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan.

Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang pelaporan entitas.

Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan.

Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji :. .: %an mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna suatu informas1 aKa . d ar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada yang dibuat atas 1as

hakikat atau besarnya Dos atau kesalah: de '

u ar aset atau penyelesaian kewajiban antar fihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

keadaan khusus di an yang dipertimbangkan tar s II mana kekur N ·1 · · de 'angan atau salah saji terjadi. Ila1 wajar alalah nilai tuk

Otorisasi \_Kredit Anggaran \_(allotment) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang menunjukke b: :. , an agian dari apropriasi yang disediakan bagi instansi dan digunakan 1k untu memperoleh uang dari Bendahara Umum Daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran selama periode otorisasi tersebut.

Pembiayaan (financing] adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalarn rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pi , utang transter a dalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima d · ntitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan pembayaran lan1 € perundang-undangan. .. .

ul aku n sejenis yang ditampilkan pada lembar muka Pos adalah kump tan laporan keuangan.

Pos luar biasa adalah4 pendapatan luar bi: terjadi karena kejadi asa atau beban luar biasa yang J tan atau transaks . biasa, tidak dihe 8€ si yang bukan merupakan operasi arapkan sering ta ,; kendali atau . alu rutin terjadi, dan berada di luar pengaruh entitas bersangkutan. Rekening Kas Umum Dae ..

€rah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentuk an oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh . penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada b k . an yang ditetapkan.

Saldo Anggaran \_Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Selisih kurs adalah seliih .. : ensn yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Sisa Lebih/Kurang Pernbiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalamAPBD selama satu periode pelaporan.

Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/ defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan.

000293

## E. KETENTUAN LAIN-LAIN

Jurnal dan pos yang di merupakan ilustres; \_ 'BHnakan dalam kebijakan akuntansi hanya .. as lan tidak bersifat mengikat dicantumkan dalam kebi. 81 t. Ilustrasi jurnal yang ; &lt;ebijakan akuntansi ini menggambarkan proses akuntansi secara manal. · d . al . d u . Kebijakan akuntansi secara periodik akan 1eve tuas1 lan disesueil¢ k t t PS ai an dengan perkembangan proses bisnis, e en uan AP, ketentu . . an pemerintahan, dan ketentuan lainnya yang terkait dengan akuntansi d 31 1an pelaporan keuangan pemerintah daerah.

## F. SISTEMATIKA PENYAJLAN

Kebijakan akuntansi 3· di .: mm Iisajikan dalam beberapa sub bab yang merupakan pengelompokkan kebijakan akuntansi yang dibagi dalam beberapa topik Masing · · · · · - masing topik secara umum diuraikan menurut sistematika sebagai berikut:

1. Definisi;
2. Jenis - Jenis;
3. Pengakuan;
4. Pengukuran; dan
5. Penyajian/Pengungkapan.

## G. DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, an tara lain:

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
- b. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-undang No. 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah;
- f. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

## , 00029%

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standa Akuntansi Pemerintahan; an
- ; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang PeneraP tah Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Peme daerah.

## BAB II

## KEBIJAKAN AKU NTANSI PELAPORAN KEUANGAN

## A. KERANGKA DASAR

## 1. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan umum la poran keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keu . . angan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil opera · d . . s1, lan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Penyajian informasi untuk tujuan akuntabilitas ini antara lain dilakukan dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan infonnasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7. d iakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi g. menye 1 kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

## 2. Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan

Pi :. titas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian mpinan en s laporan keuangan.

000295

## 3. Bahasa Laporan Keuangan

Laporan keuangan ha ~ rus disusun dalam bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan ju; d; &amp;a lisusun dalam bahasa lain selain dari bahasa Indonesia, maka lapora an :euangan dalam bahasa lain tersebut harus memuat informasi de rak · tan we tu yang sama (tanggal posisi dan cakupan penode). Selanjutny 1 a, laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus diterbitkan dal rak am w tu yang sama dengan laporan keuangan dalam bahasa Indonesia.

## 4. Mata Uang Pelaporan

Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penyajian neraca, aset dan/ atau kewajiban dalam mata uang 'lain selain dari rupiah harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Sentral. Keuntungan atau kerugian dalam periode berjalan yang terkait dengan transaksi dalam mata uang asing dinilai dengan menggunakan kurs sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAP, IPSAP dan Buletin Teknis SAP.

## 5. Kebijakan akuntansi

Kebijakan akuntansi mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam PSAP. Apabila PSAP belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, maka pemerintah harus menetapkan kebijakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat menyajikan informasi:

- a. relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan;
- b. dapat diandalkan, dengan pengertian:
- 1) mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan entitas;
- 2) menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya;
- 3) netral, yaitu bebas dari keberpihakan;
- 4) dapat diverifikasi;
- 5) mencermin
8. ·nikan kehati-hatian; dan
9. U a hal yang material. 6) mencakup sem

- c. Dapatdibandingkan, d tengan pengertian informasi yang termuat dalam laporan dibe di Seuangan akan lebih berguna jika dapat 1Dantingkan dengan L aporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan enti tas pelaporan lain pada umumnya; dan
- d. dapat dipahami, der . ' » ngan pengertian informasi yang disajikan dalam laporan keuangan de t. apat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman para pengguna.

menggunakan pertimbangannya untuk menetapkan kebijakan akuntansi yang memberikan informasi bermanfaat bag pengguna laporan keuangan. Dalam melakukan pertimbangan tersebut pemerintah memperhatikan: Pemerintah

- a. persyaratan dan pedoman PSAP yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait· ·
- b. definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, pembiayaan yang ditetapkan pendapatan-LO, be ban, penerimaan / pengeluaran pendapatan-LRA, belanja, dan dalam Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan dan PSAP; dan
- c. peraturan perundangan terkait pengelolaan keuangan pemerintah daerah sepanjang konsisten dengan huruf a dan b.

## 6. Penyajian

- a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya.
- c. Laporan Operasional menggambarkan pendapatan dan beban yang dipisahkan menurut karakteristiknya dari kegiatan utama/operasional entitas dan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsinya.
4. laporan keuangan harus disajikan secara sistematis d. Catatan atas penyajian sesuai komponen utamanya yang dengan urutan

merupakan bagian . Yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam cata a tan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam ner 1. ~ raca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan perubahan SAL, dan laporan perubahan ekuitas ye ;r\_ ·ik ang sifatnya memberikan penjelasan, bai yan8 bersifat kualitarif 1 ti maupun kuantitatif termasuk komitmen dan , kontinjensi serta tr ak . . . ans :si-transaksi lainnya.

- e. Penjelasan atas 1 . · k k pos-pos laporan keuangan tidak diperkenan.an menggunakan ukuran kualitatif seperti "sebagian besar untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi harus dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase.
- f. Perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Perubahan estimasi akuntansi Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan kondisi yang mendasarinya. Selain itu, juga wajib diungkapkan pengaruh material dari perubahan yang terjadi baik pada periode berjalan maupun pada periode-periode berikutnya. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan dalam LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Contoh: perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh\_ pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh perubahan terhadap LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya diungkapkan di dalam CaLK.
- 2) Perubahan kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi dapat diubah apabila:
5. ) an suatu kebijakan akuntansi yang berbeda a penerap diwajibkan oleh peraturan perundangan atau SAP yang berlaku;atau
- b) diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajiankejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan.
- 3) Terdapat kesalahan mendasar. . k salahan mendasar dilakukan secara retrospektif Koreksi e lakukanpenyajian ulang untuk seluruh periode sajian dengan me

dan melaporkan d ampaknyaterhadap masa sebelum periode sajian.

## 7. Konsistensi

- a. Perlakuan akunta n usi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari satu periode ke periode lain oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa ticlak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas LaporanKeuangan.
- b. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode haruskonsisten, kecuali:
- 1) terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas pemerintahan; atau
- 2) perubahan tersebut diperkenankan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).
- c. Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah, makapenyajian periode sebelumnya tidak perlu direklasifikasi tetapi harus diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

## 8. Materialitas dan Agregasi

- a. Penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas.
- b. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan. Sedangkan, pos-pos yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memilikisifat atau fungsi yang sejenis.
- c. Informasi dianggap material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam pencatatan informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil.

## 9. Pinsip Nilai Perolehan (Historical Cost Principle)

- A . set dicatat se besar J'umlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan

dibayarkan untuk mem hi \_ enuhi kewajiban di masa yang akan datan€ dalam pelaksanaan k : egIatan pemerintah daerah.

Penggunaan nilai perolehe e s · ehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai peroleh l · · 1 ehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nile hi· .. . 1la istoris dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

## 10. Prinsip Realisasi (Realization Principle)

Ketersediaan pendapatan( basis kas) yang telah diotorisasi melalui APBD selama suatu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud atau membayar utang.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching cost against revenue principle) tidak mendapatkan penekanan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

## 11. Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (Substance Over Form Principle)

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

## 12. Periode Pelaporan

Laporan keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwim. Laporan keuangan dapat disajikan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun takwim, misalnya pada saat terbentuknya suatu entitas baru. Penyajian laporan keuangan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun takwim dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## 13. Informasi Komparatif

- k an tahunan a. Laporan euan€ komparatif denganperiode yan8 : ·kan secara Neraca interim disaj dan interim disajikan secara sama pada tahun sebelumnya. komparatif dengan neraca akhir

y

tahun sebelumnya. Sede .. · edangkan, untuk laporan operasional interim dan laporan realisas: s1 anggaran interim mencakup periode sejak awal tahun an &amp;garan sampai dengan akhirperiode interim yang dilaporkan.

- b. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan ·de bali peroue sebelumnya wajib diungkapkan kem 1 apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

## 14. Laporan Keuangan Konsolidaslan

Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan entitas digabungkan satu persatu dengan menjumlahkan unsur-unsur yangsejenis dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Agar laporan keuangan konsolidasian dapat rnenyajikan informasi keuangan tersebut sebagai satu kesatuan ekonomi, maka perlu dilakukan langkah-langkah berikut:

- a. Transaksi dan saldo resiprokal antara Bendahara Umum Daerah dan SKPD dieliminasi;
- b. Untuk tujuan konsolidasi, tanggal penerbitan laporan keuangan Bendahara Umum Daerah pada dasamya harus sama dengan tanggal penerbitan laporan keuangan SKPD; dan
- c. Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi, peristiwa dan keadaan yang sama atau sejenis.

Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD ) menyelenggarakan pelayanan umum, memmungut dan menerima serta membelanjakan dana msayarakat yang diterima berkaitan dengan peleyanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan negara yang dipisahkan. Termasuk dalam BLUD antara lain adalah rumah sakit universitas negeri dan otorita.

- ' a. Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBD) BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahinya.
- b. Selaku satuan kerja pelayanan berupa Badan, walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan Daerah yang :.:. dipisahkan, BLUD adalah entitas pelaporan.

- c. Konsolidasi laporan euangan BLUD pada pemerintah daerah yang secara organisatoris , s membawahinya dilaksanakan setelah laporan keuangan BLUD ; 1susun menggunakan standar akuntansi yang sama dengan stand: kur . ar a utansi yang dipakai oleh organisasi yan membawahinya.

## B. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan untuk tujuan umum terdiri dari:

- (a) Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi berupa:
- 1) Laporan Realisasi Anggaran SKPD;
- 2) Neraca SKPD;
- 3) Laporan Operasional;
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas· dan '
- 5) Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD.
- (b) Laporan keuangan gabungan yang mencerminkan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan berupa:
- 1) Laporan Realisasi Anggaran
- 2) Laporan Perubahan SAL/SAK;
- 3) Neraca;
- 4) Laporan Operasional;
- 5) Laporan Perubahan Ekuitas;
- 6) Laporan Arus Kas ; dan
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan.

## 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan LRA;
- b. belanja;

- c. transfer
- d. surplus/defisit LRA: '
- e. pembiayaan;
- f. sisa lebih/kurang pembi 1ayaan anggaran

mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap ll.B. lb dan II.B.lc

Laporan Realis · An as1 1ggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan rali : e Isasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Reali : e sasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam anggaran. Contoh Format LRA tersaji pada Tabel H.B. la,

## 2. Laporan Perubahan Baldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih awal/Saldo Anggaran Lebih Tahun Yang Lalu
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;
- e. Lain-lain; dan
- f. Saldo Anggaran Lebih akhir / Saldo Anggaran Lebih Tahun Berjalan.

PPKD selaku Bendahara Umum Daerah dan Pemerintah Daerah selaku entitas pelaporan yang menyajikan laporan keuangan konsolidasian menyajikan format Laporan Saldo Anggaran Lebih. Contoh Laporan Perubahan SAL tersaji pada Tabel II.B.2

I

I.

I

## 3. Neraca

Neraca merupakan e omponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi ke t k . ·. uangan suatu entitas pelaporan mengena1 aset, :ewajiban, dan . Ne ' ekuitas pada tanggal tertentu. eraca mencantumk

- a. kas dan setara kas:

an sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- ' b. investasi jangka pendek;
- c. piutang pajak dan bukan pajak;
- e. investasi jangka panjang;
- d. persediaan: '
- f. aset tetap;
- g. aset lain-lain· '
- h. kewajiban jangka pendek;
- i. kewajiban jangka panjang;
- j. ekuitas.

Contoh Format Neraca tersaji pada Tabel II.B.3a, II.B.3b dan II.B.3c.

## 4. Laporan Operasional (LO)

LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.

Laporan finansial mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- b. Beban dari kegiatan operasional;
- c. Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional;
- d. Pos luar biasa;
- e. Surplus/defisit-LO.

Contoh Format Laporan Operasional tersaji pada Tabel II.B.4a, II.B.4b dan II.B.4c.

f

## 5. Laporan Arus Kas (LA)

LAK adalah bagian de :..c · lari laporan keuangan yang menyajikan 1niormasi penerimaa d n an pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasika b . n erdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan trz . ans1toris. Contoh Format LAK tersaji pada Tabel 11.B.5

## 6. Laporan Perubahan Eluitas (LPE)

LPE merupakar k n :omponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos :

- a. Ekuitas awal
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
- 1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
- 2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lan