PERATURAN BUPATI ROTE NDAO Nomor 40 Tahun 2016 tentang GARA TIMUR ~ - PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR I~ TAHON 2016 TENT ANG PENGGUNAAN BAHASA DAERAH BAGI PEGAWAI APARATUR SIPU. NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
BUPATI ROTE NDAO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR ~ -
PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR I~ TAHON 2016
TENT ANG PENGGUNAAN BAHASA DAERAH BAGI PEGAWAI APARATUR SIPU. NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROTE NDAO,
a. bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, kerukunan, dan keutuhan masyarakat serta rnelestarikan nilai sosial budaya di Kabupaten Rote Ndao;
- b. bahwa bahasa daerah mempunyai peran sebagai sarana komunikasi masyarakat sekaligus sebagai pengikat untuk bersatu, rukun dan menjaga keutuhan masyarakat di Kabupaten Rote Ndao;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 huruf b dan huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah bertugas melaksanakan sosialisasi penggunaan bahasa daerah dalam kegiatan pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah;
- d. bahwa dalam rangka mempertahankan dan melestarikan Bahasa Daerah di Kabupaten Rote Ndao, maka diperlukan pengaturan penggunaan Bahasa Daerah di Kabupaten Rote Ndao;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Penggunaan Bahasa Daerah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;
1.
Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia l Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara T Republik Indonesia Nomor 4148):Jf
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 002 Seri D Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 075);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI ROTE NDAO TENTANG PENGGUNAAN ·+ BAHASA DAERAH BAGI PEGAWAI APARATUR SlPIL NEGARAJ( DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
BABI
KETENTUAN UMUJI
Paaal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan tenaga kontrak daerah yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.
5. Bahasa Daerah adalah bahasa yang dipakai secara turun temurun oleh masyarakat di Kabupaten Rote Ndao sebagai sarana komunikasi dan ekspresi budaya.
BABD TUJUAN
Pasal 2
Penggunaan Bahasa Daerah bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, bertujuan:
- a. Menjaga dan memelihara kelestarian bahasa sehingga menjadi faktor pen ting untuk peneguhan jati diri daerah.
- b. Menyelaraskan fungsi bahasa agar sejalan dengan arah pembinaan bahasa Indonesia.
- c. Mendayagunakan bahasa daerah sebagai wahana pembangunan karakter dan budi pekerti luhur.
Pasal 2
Penggunaan Bahasa Daerah bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, bertujuan:
- a. Menjaga dan memelihara kelestarian bahasa sehingga menjadi faktor pen ting untuk peneguhan jati diri daerah.
- b. Menyelaraskan fungsi bahasa agar sejalan dengan arah pembinaan bahasa Indonesia.
- c. Mendayagunakan bahasa daerah sebagai wahana pembangunan karakter dan budi pekerti luhur.
Paaal 3
- (1) Penggunaan Bahasa Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao setiap hari Jumat.
- (2) Pelaksanaan penggunaan Bahasa Daerah di lingkungan Pemerintab Kabupaten Rote Ndao bersifat wajib dan memiliki sanksi bagi para pelanggarnya.
BABIV SANK.SI
Paaal 4
Bagi pegawai yang tidak menggunakan Bahasa Daerah dikenakan sanksi administrasi kepegawaian. Jr
f
BABV BAHASA DAERAH
BAB III - WAKTU PELAK SA.NAAN
Pasal 5
Penggunaan Bahasa Daerah disesuaikan dengan keragaman bahasa di Kabupaten Rote Ndao dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam norma agama, adat-istiadat dan sopan santun yang berlaku dalam tata krama kehidupan sehari-hari.
BABVI KETENTUAN PENUTUP
Pasa16
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao. Diundangkan d Ba'a

Penandatangan: SEKRETARIS AERAH KABUPATEN ROTE NDAO, t,,/ BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2016 NOMOR 0~13,