Unknown Unknown Nomor MOR Tahun 2014 tentang realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya berhasil mencapai/ melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan, diberikan insentif; - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, Pemerintah Kabupaten Sintang pada Tahun Pajak 2012 telah berhasil melampaui target yang ditetapkan, sehingga mernperoleh Insentif dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan pada Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167 /PMK.07 /2013 tanggal 21 Nopember 2013 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2013; - c. bahwa pelaksanaan penyaluran dana Insentif sebagaimana dimaksud dalarn huruf b di atas dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten Sintang pada akhir Tahun Anggaran 2013 sehingga pelaksanaan pemanfaatan dana lnsentif dapat dilakukan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014; - d. b�wa untuk memanfaatkan Insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas secara efektir' fi · be d , e isren, tr�sparan, r ayaguna dan akuntabel serta mendukun peningkatan pengelolaan Paj� Bumi dan Bangun� Perdesaan dan Perkota1:° d1pandang perlu mengatur pemanfaatan dan pembagian Insentif dimaksud· , (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
PERATURAN BUPATI SINTANG NO MOR .3 TAHUN 2014
TENT ANG
ALOKASI DAN PEMANFAATAN JNSENTIF PAJAK BUMI DAN BANGU:�N TAHUN PAJAK 2012 DARI PEMERINTAH PUSAT UNTUK PEMERINT KABUPATEN SINTANG ATAS PENCAPAIAN TARGET PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2)
huruf b
Dana Perimbangan, maka kepada Kabupaten/Kota yang
Peraturan
Pemerintah
Nomor
55
Tahun
2005
tentang realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
sektor
Pedesaan dan
Perkotaan pada
tahun anggaran
sebelumnya berhasil
mencapai/ melampaui rencana
penerimaan yang ditetapkan, diberikan insentif;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, Pemerintah Kabupaten Sintang pada Tahun Pajak 2012 telah berhasil melampaui target yang ditetapkan, sehingga mernperoleh Insentif dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan pada Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167 /PMK.07 /2013 tanggal 21 Nopember 2013 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2013;
- c. bahwa pelaksanaan penyaluran dana Insentif sebagaimana dimaksud dalarn huruf b di atas dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten Sintang pada akhir Tahun Anggaran 2013 sehingga pelaksanaan pemanfaatan dana lnsentif dapat dilakukan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014;
- d. b�wa untuk memanfaatkan Insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas secara efektir' fi · be d , e isren, tr�sparan, r ayaguna dan akuntabel serta mendukun peningkatan pengelolaan Paj� Bumi dan Bangun� Perdesaan dan Perkota1:° d1pandang perlu mengatur pemanfaatan dan pembagian Insentif dimaksud· ,
Mengingat
- . ebagaimana dimaksud e. bahwa berdasarkan pert1mbangan s tapkan Peraturan dalarn huruf d di atas, perlu rnerie I sentif Pajak Bupati tentang Alokasi dan Pemanfaatan � . Lah ah P iak 2012 dan Pemenn Bumi dan Bangunan T un aJ' . Ata Pusat untuk Pemerintah K.abupaten Smtang d � . . k B . dan Bangunan i Pencapaian Target Paja urm p d at.an Kabupaten Sintang Atas Behan Anggaran dan en ap Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 201 4;
- 27 Tahun 1959 tentang 1 . Undang-Undang Nomor Tah 1953 Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3. ':1n tan tentang Pembentukan Daerah Tingkat II D1 Kallman (Lembanm Negara Republik Indonesia Tahun 19�3 Nomo� 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn&lt;;&gt; 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang P��� Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Repu 1 Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik ' Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang . Nomor\_ 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tmdak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undan�-Und�g Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 ten�anTg K h e u � a � � � R Ubll .k Indonesia a Negara (Lembaran Negara ep R blik Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara epu 1 Indonesia Nornor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ten tang Republik Lembaran
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun "2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Ja�ab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20�4 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Repubhk ' Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. 1 1 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
14. Peratur� Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Penmbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembar 1 Negara Republik Indonesia Nomor 4578); an
16. Peraturan Pem 7 rintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembmaan Dan Pengawasan Penyelengg . tah D h araan Pemenn\_ an aera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Menetapkan
- N 38 Tahun ?007 tentang 17. Peraturan Pemerintah 0 11:or tara- Pemerintah. Pembagian Urusan Pemenntahan An . D ah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemenn�an aer. Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tenta� Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 7 41);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 �omor 26, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupalen Sintarig Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 20 13 (Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang Tahun . 2013 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Smtang ' Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nornor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Siritarig (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana Lelah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sin tang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 8);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENT ANG ALO KASI DAN PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN PAJAK 2012 DARI PEMERINTAH PUSAT UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS PENCAPAIAN TARGET PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHCN ANGGARAN 2014.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Aloka�i Insentif PBB Tahun Pajak 2012 dari Pemerintah Pusat yang diterima Pemenntah Kabupaten Sintang pada akhir Tahun Anggaran 201� adalah sebesar Rp.2.670.266.682,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) d8;11 pemanfaatannya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Alokasi Insentif PBB yang diterima Pemerintah Kabupaten Sintang sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 2 dibagi derigan kornposisi sebagai berikut:
- a. bagian Pemerintah Kabupaten Sintang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan Insentif yang diterima Pemerintah Kabupaten Sintang;
- b. bagian Kecamatan, Kelurahan dan Desa ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah keseluruhan Insentif yang diterima Pemerintah Kabupaten Sintang.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- ( 1 ) Pemanfaatan lnsentif untuk Pemerintah Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a digunakan untuk :
- a. insentif bagi pengelola PBB kabupaten Sintang ditetapkan sebesar 32,46% (tiga puluh dua koma empat puluh enam persen) dari prosentase besaran jumlah Insentif .bagian Pemerintah Kabupaten Sin tang;
- b. kegiatan penunjang pengelolaan PBB-P2 ditetapkan sebesar 67 54% (enam puluh tujuh koma lima puluh empat persen) dari prosentase besaran jumlah Insentif bagian Pemerintah Kabupaten Sintang.
- (2) Alokasi Insentif untuk Kecamatan, Kelurahan dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dibagi dengan rincian sebagai berikut :
- a. untuk Kecamatan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari prosentase besaran jumlah Insentif bagian Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
- b. untuk Kelurahan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari prosentase besaran jumlah Insentif bagian Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
- c. untuk Desa ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari prosentase besaran jumlah Insentif bagian Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
- (1) Besar� pembayaran Insentif bagi Pengelola PBB Kabupaten Sintang sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1 ) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sintang,
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Pel8;ksanaan pembayaran Insentif bagi Pengelola PBB Kabupaten Sintang dan K�g1atan penunjang pengelolaan PBB-P2 dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Sintang.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Jumlah alokasi Insentif PBB yang diterima masing-masing Kecamatan, Kelurahan dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sintang.
MEKANISME PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN INSENTIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BAB Ill - MEKANISME PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN INSENTIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Pasal 8
- ( 1 ) Penyaluran Insentif PBB yang diterima masing-masing Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dialokasikan melalui Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Penyaluran Insentif PBB bagian Desa dialokasikan pada Belanja Tidak Langsung pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan akan menjadi salah satu penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
BAB Ill - MEKANISME PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN INSENTIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Pasal 9
Penggunaan Insentif PBB bagian Pemerintah Kabupaten Sintang, Kecamatan, Kelurahan dan Desa di�ahkan keJ:&gt;ada upaya peningkalan kinerja pengelolaan PBB-P2 dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nom?r 25 Tahun 2013 teritang Pernbagian Dan Penggunaan Irisentif Pajak Bumi . dan Bangunan Tahun Pajak 2011 Dari Pemerintah Pusat Untuk Pemenntah .Kabupaten Sintang Atas Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan D1 Kabupaten Sintang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Penetapan: Ditetapkan di Sintang · pada tanggal �'jAiu� 2014 f.

Penandatangan: BUPATI SINTANG,·� f Y I VMILTON CROSBY

Penetapan: Diundangkan di Sintang pada tanggal � ��� 2014 AERAH KABUPATEN SINTANG, ( ZULKIFLI HAJJ AHMAD BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014 NOMORJ