PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN Nomor 13 Tahun 2008 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PASAR (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
: .
bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 38 Tahun 2004, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Sarolangun sehingga perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan.
- . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 38 Tahun 2004 tentang Retribusi Pasar.
- , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890),
- . Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048),
- . Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969).
- . Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389),
- . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara .Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) :
- . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
- . Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139):
- . Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),
- . Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 ),
Dengan persetujuan bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
dan
BUPATI SAROLANGUN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PASAR.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 38 Tahun 2004 tentang Retribusi Pasar,
1. Ketentuan
Pasal 8
- (4) struktur dan besarnya tarif retribusi untuk masing-masing pasar/kios/los ditetapakan sebagi berikut :
A. PASAR SAROLANGUN
1. Pemakaian Rumah Toko (Ruko) milik Pemerinth Daerah di Pinggir lintas Sumatera pasar atas Sarolangun ditetapkan sebesar Rp. 12.500.000,-
2. Pasar Atas dikenakan berdasarkan luas lantai bangunan, sebagai berikut :
5g oKT POP
- Los/Toko Benteng (Mawar) a
- Los/Toko Inpres 10/83 (Melati) b
- Los/Toko Belakang Pasar Ikan C
- Ruko H Ibrahim (Teratai 1 dan 2) Rp. d.
- Kios pinggir lintas (Dahlia)
- Los Terbuka (Kenanga)
- Pasar Harian (Kamboja)
- Los Pasar Ikan (Raflesia)
- Los Pasar Daging (Suplir)
- » Los Buah (Kemang)
- Los BJ (Anyelir)
- Los Usman Tuguk (Palem)
- Los Pasar Ayam (Asparagus)
- . Los Angdes (Asoka)
- Los Belakang Pasar Ikan (Pinang Masak 1 dan 2)
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
200/meter/hari
200/meter/hari
200/meter/hari
200/meter/hari
200/meter/hari
200/meter/hari
200/meter/hari
200/meter/hari
200/meter/hari
200/meter/hari
200/meter/hari
200/meter/hari
200/meter/hari
200/meter/hari
200/meter/hari
- Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.
Pasal II
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Penetapan: Ditetapkan di Pada tanggal, 1» mei 2008

Penandatangan: BUPATI SAR Sarolangun BASRI AGUS

Penetapan: Diundangkan di Pada tanggal 12 mei

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,SAROLANGUN, B ARI Sarolangun 2008 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2008 NOMOR j3
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 13 TAHUN 2008
## TENTANG
## PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 38 TAHUN 2004 RETRIBUSI PASAR
## PENJELASAN UMUM
Bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, perlu adanya pengaturan dan penyesuaian terhadap retribusi pasar sebagai salah satu sumber untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mengingat ketetapan tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada saat ini sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu diadakan perubahan.
## PENJELASAN PASAL DEMI PASAL TIDAK ADA PERUBAHAN
«