PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 110 Tahun 2017 tentang PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI PROFESI SUMBER DAYA MANUSIA (berlaku 9 Agustus 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun
- 2014 telah diatur mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Profesi Sumber Daya Manusia;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
- Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
SALINAN
| 6. | Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. | Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; |
| 8. | Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; |
| 9. | Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; |
| | 10.Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Pelatihan; |
| | 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; |
| | 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rumpun Pendidikan dan Pelatihan Substantif Pemerintah Daerah; |
| | 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; |
| | 14.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management); |
| 15. | Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya; |
| 16. | Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil; |
| 17. | Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil; |
| 18. | Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis; |
| 19. | Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Pola Penjenjangan Pendidikan dan Pelatihan Teknis; |
| 20. | Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional; |
| 21. | Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS Golongan I, Golongan II dan atau Golongan III yang Diangkat dan i Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2; |
| 22. Tahun | Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II; |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23, Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III; | Nomor 19 Pendidikan |
| 24.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV; | Nomor 20 Pendidikan |
| 25.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga dan Pelatihan Pemerintah; | Nomor 25 Pendidikan |
| 26.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Dasar Calon PNS Golongan III; | Nomor 21 Pelatihan |
| 27. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Dasar Calon PNS Golongan I dan II; | Nomor 22 Pelatihan |
| 28. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Surat Pelatihan Jabatan Aparatur Sipil Negara; | Nomor 24 Keterangan |
| 29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Lingkungan Instansi Pemerintah; | dan tentang Sipil di |
| 30. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara 1931/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan | Nomor Umum Pegawai |
| 31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 893.5-37 Tahun tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintah Daerah Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; | 2011 |
| 32. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Ibukota Jakarta; | Khusus |
| 33. Peraturan Gubernur Nomor Organisasi dan Tata Kerja Daya Manusia; | 257 Tahun 2016 tentang Badan Pengembangan Sumber |
| 34. Peraturan Gubernur Nomor Organisasi dan Tata Kerja Pusat | 293 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Profesi Pegawai; |
| 35.Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2017 tentang E-Learning dalarn Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara; | Penerapan Pegawai |
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI PROFESI SUMBER DAYA MANUSIA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau subordinat yang melaksanakan satu atau beberapa program.
14. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah badan independen yang bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi personil dan bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi bagi tenaga kerja.
15. Pengembangan Kompetensi adalah segala upaya untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, penataran, magang, pertukaran pegawai ASN dengan swasta, bimbingan teknis, sosialisasi, tugas belajar, workshop dan coaching.
16. Coaching adalah sebuah proses pembangunan din i yang sangat unik, di mana coachee membangun orientasi pada masa depan dan diberdayakan untuk menciptakan send in solusi-solusinya.
17. Bimbingan Teknis adalah kegiatan dimana peserta bimtek diberi pelatihan yang bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampila.n secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
18. Seminar adalah sebuah pertemuan khusus untuk membahas suatu masalah secara menyeluruh dan secara ilmiah oleh beberapa pakar/ahli dipandu oleh seorang moderator.
19. Penataran adalah suatu usaha atau kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan tarap ilmu pengetahuan dan kecakapan pegawai sehingga keahliannya bertambah dalam dan bertambah luas.
20. Workshop adalah program pendidikan yang dirancang untuk mengajarkan atau memperkenalkan kepada peserta keterarnpilan praktis, keterampilan teknis atau ide-ide yang dapat digunakan dalam pekerjaan mereka atau kehidupan mereka sehari-hari.
21. Magang/Praktik Kerja adalah proses pembelajaran dengan cara memberi kesempatan kepada peserta pelatihan untuk magang di tempat kerja sehingga peserta pelatihan dapat menerapkan/mempraktikan ilmu yang diperoleh pada dunia kerja nyata sesuai bidangnya.
22. Sosialisasi adalah proses dimana seseorang mempelajari polapola hidup dalam masyarakat sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma dan kebiasaan yang berlaku agar berkembang sebagai anggota individu dan sebagai anggota masyarakat.
23. Tugas Belajar adalah penugasan pegawai untuk mengikuti pendidikan tinggi di dalam maupun luar negeri pada Perguruan Tinggi yang ditunjuk dan/atau ditetapkan, dengan biaya pendidikan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Negara Asing dan/atau Lembaga Swasta Nasional dan/atau Lembaga Swasta Asing.
24. Lokakarya adalah pertemuan yang dilakukan oleh para ahli di bidang tertentu yang bertujuan untuk membahas suatu masukan yang terkait dengan keahlian mereka sekaligus untuk mencari solusi dan i permasalahan tersebut.
25. Pertukaran PNS dan Swasta adalah pendekatan pelatihan di luar tem -pat kerja vakni antara Pegawai Negeri Sipil dengan pegawai swasta yang memberikan kesempatan pada pegawai untuk keluar dan i rutinitas -pekerjaan dan berkonsentrasi dalam mempelaiari sesuatu baru (budaya organisasi, metode kerja) yang berkaitan dengan pekerjaan.
26. E-learning adalah proses pengembangan kompetensi Pegawai ASN yang menggabungkan prinsip-prinsip pembelajaran dengan teknologi informasi, komunikasi dan multimedia.
27. Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.
28. Kompetensi Fungsional adalah Kompetensi yang hams dimiliki pegawai berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II
MAKSUD TUJUAN, RUANG LINGKUP, SASARAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan pengembangan kompetensi dan sertifikasi profesi SDM di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :
- a. menjamin kepastian dasar hukum dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi dan sertifikasi profesi Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi dan sertifikasi profesi Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. mewujudkan penyelenggaraan pengembangan kompetensi dan sertifikasi profesi Pegawai ASN yang tertib, transparan dan akuntabel.
Bagian Kedua
Ruang Lingkup
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini mengatur tentang penyelenggaraan pengembangan kompetensi dan sertifikasi profesi SDM di lingkungan Pemerintah Daerah, yang meliputi kegiatan perencanaan dan strategi, pelaksanaan, kebijakan diklat satu pintu, pembinaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan.
Bagian Ketiga
Sasaran
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Sasaran pengembangan kompetensi terdiri dan:
- a. CPNS;
- b. PNS;
- c. PPPK sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing; dan
- d. Masyarakat dan/atau instansi yang membutuhkan kegiatan pengembangan kompetensi pada BPSDM.
Bagian Keempat
Pengembangan Kompetensi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Kompetensi yang harus dimiliki oleh Pegawai ASN adalah kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi pemerintahan dan kompetensi sosial kultural.
- (2) Dalam upaya meningkatkan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelenggaraan pengembangan kompetensi terdiri dan:
- a. Pengembangan kompetensi teknis dan fungsional;
- b. Pengembangan kompetensi manajerial;
- c. Pengembangan kompetensi pemerintahan;
- d. Pengembangan kompetensi sosial kultural.
- (3) Kompetensi yang dimiliki oleh Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah harus dibuktikan dengan sertifikasi profesi.
PERENCANAAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI
Bagian Kesatu
Perencanaan
BAB III - PERENCANAAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI
Pasal 6
- (1) Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi.
- (2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus dan penataran.
2. Pengembangan kompetensi digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier. (3)
- (4) Perencanaan pengembangan kompetensi disusun
BAB III - PERENCANAAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI
Pasal 7
- (1) Perencanaan pengembangan kompetensi dilaksanakan dengan prinsip dasar yaitu kesatuan dalam kebijakan dan keragaman dalam pelaksanaan.
- (2) Selain prinsip dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perencanaan pengembangan kompetensi dilaksanakan dengan prinsip mudah dan tepat sasaran.
Bagian Kedua
Strategi
BAB III - PERENCANAAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI
Pasal 8
- (1) Strategi pengembangan kompetensi ditetapkan secara periodik oleh Kepala Badan.
- (2) Strategi pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan :
- a. rencana strategis;
- b. keterkaitan tugas antar SKPD;
- C. kompleksitas dan tantangan tugas;
- d. kapasitas lembaga dan tenaga;
- e. kebutuhan belajar peserta; dan
- f. hasil evaluasi pengembangan kompetensi.
- (3) Pelaksanaan strategi pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung oleh manajemen, organisasi, SDM, anggaran, sarana dan prasarana serta teknologi informasi.
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
BAB IV - PENGEMBANGAN KOMPETENSI
Pasal 9
- (1) Pengembangan kompetensi terdiri dan:
- a. pengembangan kompetensi dasar bagi CPNS;
- b. pengembangan kompetensi dalam jabatan
- (2) Pengembangan kompetensi dasar bagi CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab.
- (3) Pengembangan Kompetensi dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dan:
- a. pengembangan Kompetensi Manajerial;
- b. pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional;
- c. pengembangan Kompetensi Sosial Kultural;
- d. pengembangan Kompetensi Pemerintahan.
- (4) Pedoman Pelaksanaan Pengembangan kompetensi dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d ditetapkan oleh Keputusan Kepala Badan.
BAB IV - PENGEMBANGAN KOMPETENSI
Pasal 10
- (1) Pelaksanaan pengembangan kompetensi dapat dilakukan oleh BPSDM dan/atau SKPD dan atau melalui pengiriman ke Kementerian/Lembaga Non Kementerian/Perguruan Tinggi/ Pemerintah Daerah/Swasta/Dalam Negeri/Luar Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1), dikoordinasikan oleh BPSDM.
Bagian Kedua
Pengembangan Kompetensi Dasar
BAB IV - PENGEMBANGAN KOMPETENSI
Pasal 11
- (1) Pengembangan kompetensi bagi CPNS dilaksanakan melalui Pelatihan Dasar CPNS dan/atau Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.
- (2) Pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana pada ayat (1) pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan dani Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Bagian Ketiga
Pengembangan Kornpetensi Manajerial
BAB IV - PENGEMBANGAN KOMPETENSI
Pasal 12
Pengembangan Kompetensi Manajerial meliputi :
- a. Diklat Kepemimpinan Tingkat I;
- b. Reform Leader Academy;
- c. Diklat Kepemimpinan Tingkat II;
- d. Diklat Kepemimpinan Tingkat III;
- e. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV;
- f. Diklat Manajerial lainnya.
BAB IV - PENGEMBANGAN KOMPETENSI
Pasal 13
- (1) Pedoman pelaksanaan pengembangan kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 12 huruf a sampai dengan huruf e sepenuhnya mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN).
- (2) Pedoman pelaksan.aan pengembangan kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f ditetapkan oleh Keputusan Kepala Badan.
Bagian Keempat
Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional
BAB IV - PENGEMBANGAN KOMPETENSI
Pasal 14
- (1) Pengembangan Kompetensi Teknis meliputi 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan dan beberapa penunjang urusan pemerintahan.
- (2) Pedoman Pengembangan Kompetensi Teknis mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian dan Lembaga teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB IV - PENGEMBANGAN KOMPETENSI
Pasal 15
Pengembangan Kompetensi Teknis diselenggarakan oleh BPSDM dan/atau SKPD teknis sesuai dengan urusan pemerintahan yang diamanatkan.
BAB IV - PENGEMBANGAN KOMPETENSI
Pasal 16
- (1) Pengembangan Kompetensi bagi Jabatan Fungsional Tertentu dilaksanakan melalui Diklat Fungsional.
- (2) Pengembangan kompetensi sebagaimana pada ayat (1) pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Diklat pembentukan Jabatan Fungsional;
- b. Diklat penjenjangan Jabatan Fungsional.
- (4) Mekanisme pengembangan kompetensi fungsional mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga.
Bagian Kelima
Pengembangan Kompetensi Pemerintahan
BAB IV - PENGEMBANGAN KOMPETENSI
Pasal 17
Kompetensi Pemerintahan adalah kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh Pegawai ASN di setiap SKPD.
BAB IV - PENGEMBANGAN KOMPETENSI
Pasal 18
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan terpusat di BPSDM.
Bagian Keenam
Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural
BAB IV - PENGEMBANGAN KOMPETENSI
Pasal 19
Kompetensi Sosial Kultural adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap Pegawai ASN untuk memperkuat kompetensi sesuai dengan fungsi pekerjaannya.
BAB IV - PENGEMBANGAN KOMPETENSI
Pasal 20
Penyelenggaraan pengembangan Kompetensi Sosial Kultural terpusat di BPSDM.
METODE PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
BAB V - METODE PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
Pasal 21
Metode pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui :
- a. Diklat;
- b. Magang/Praktik Kerja;
- c. Penataran;
- d. Kursus;
- e. Seminar;
- f. Pertukaran Pegawai PNS dan Swasta;
- g. Bimbingan Teknis;
- h. Sosialisasi;
- i. Tugas Belajar;
- j. Workshop; dan
- k. Coaching.
SDM PENYELENGGARA PENGEMBANGAN KOMPETENSI
BAB VI - SDM PENYELENGGARA PENGEMBANGAN KOMPETENSI
Pasal 22
- (1) SDM penyelenggara pengembangan kompetensi harus memiliki sertifikat Diklat Management of Training (MOT) dan/atau Training Officer Course (TO C).
- (2) SDM penyelenggara pengembangan kompetensi mempunyai tugas dan kewajiban mengelola serta mengembangkan kapasitas kelembagaan, program, SDM penyelenggara dan widyaiswara, yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pengembangan kompetensi.
3. SDM penyelenggara pengembangan kompetensi dalam mengembangkan kapasitas kelembagaan, program, SDM penyelenggara dan widyaiswara, dapat melakukan kerja sama dengan lembaga pengembangan kompetensi lainnya. (3)
SISTEM INFORMASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI
BAB VII - SISTEM INFORMASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI
Pasal 23
- (1) Sistem informasi pengembangan kompetensi merupakan media informasi pada penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang meliputi :
- a. jenis, jenjang dan mata ajar diklat;
- b. pendaftaran peserta diklat;
- c. jadwal diklat;
- d. tenaga pengajar;
- e. hasil evaluasi diklat;
- f. seleksi tugas belajar
- g. pengelolaan pegawai tugas belajar; dan
- h. informasi lainnya.
- (2) Sistem informasi pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh BPSDM dan dapat digunakan oleh SKPD/UKPD setelah berkoordinasi dengan BPSDM.
- (3) Alur sistem informasi pengembangan kompetensi sebagaimana yang tercantum dalam Form I
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Gubernur mi.

## BAB VIII

## PERSYARATAN PESERTA DAN SELEKSI CALON PESERTA

## Bagian Kesatu

## Pasal 24

## Persyaratan Peserta

- (1) Persyaratan Umum calon peserta pengembangan kompetensi adalah sebagai berikut :
- a. diusulkan oleh SKPD/UKPD dalam rangka memenuhi persyaratan kompetensi yang terkait dengan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- b. tidak sedang mengikuti program pengembangan kompetensi lainnya;
- c. tidak sedang menjalankan hukuman disiplin; dan
- d. merupakan penugasan dengan memperhatikan rencana pengembangan karier PNS yang bersangkutan.
- (2) Persyaratan Khusus calon peserta ditetapkan dalam Keputusan Program Pengembangan Kompetensi, yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga.

## Bagian Kedua

## Seleksi Calon Peserta

## Pasal 25

- (1) Seleksi calon peserta pengembangan kompetensi dilakukan dengan seleksi administrasi dan atau seleksi akademis yang disesuaikan dengan persyaratan calon peserta.

- (2) Tahapan seleksi calon peserta disesuaikan dengan jenis dan kebutuhan pengembangan kompetensi.
- (3) Seleksi calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Seleksi, yang keanggotaannya terdiri dan:
- a. unsur BPSDM;
- b. unsur inspektorat;
- c. unsur BKD;
- d. unsur Biro ORB; dan
- e. unsur instansi terkait
- (4) Calon peserta yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi peserta oleh Kepala Badan.

## BAB IX

## PROSEDUR PENGUSULAN CALON PESERTA

## Pasal 26

- (1) Prosedur pengusulan peserta pengembangan kompetensi sebagai berikut :
- a. BPSDM menyampaikan kalender kegiatan BPSDM tahunan melalui website BPSDM yang memuat jenis program pengembangan kompetensi dan persyaratannya;
- b. SKPD/UKPD mendaftarkan calon peserta pada sistem informasi pengembangan kompetensi, melalui admin yang telah ditunjuk oleh unit instansi;
- c. bagi pengusulan calon peserta pengembangan kompetensi dasar dan manajerial melalui surat usulan calon peserta;
- d. BPSDM menghimpun data usulan calon peserta pada sistem informasi pengembangan kompetensi;
- e. mengadakan pemanggilan peserta melalui sistem informasi pengembangan kompetensi, berdasarkan hasil pembahasan dengan Tim Seleksi; dan
- f. bagi peserta yang telah dipanggil mengikuti pengembangan kompetensi, maka yang bersangkutan harus mengkonfirmasi kesediaan peserta kepada BPSDM dan melengkapi biodata serta mengunduh kartu peserta pada sistem informasi pengembangan kompetensi.
- (2) Tugas pimpinan SKPD/UKPD dan BPSDM dalam prosedur pengusulan calon peserta:
- a. Tugas Pimpinan SKPD/UKPD
1. menentukan calon peserta yang akan diusulkan dani unit yang bersangkutan;
2. membuat urutan calon prioritas untuk pemanggilan peserta; dan

3. mendaftarkan calon peserta pada sistem informasi pengembangan kompetensi, melalui admin yang telah ditunjuk oleh unit instansi.

## b. Tugas BPSDM

1. menyampaikan kalender kegiatan BPSDM tahunan melalui website BPSDM yang memuat jenis program pengembangan kompetensi dan persyaratannya;
2. menghimpun data usulan calon peserta pada sistem informasi pengembangan kompetensi;
3. melaksanakan rapat penentuan peserta bersama dengan tim seleksi calon peserta; dan
4. mengadakan pemanggilan peserta melalui sistem informasi pengembangan kompetensi, berdasarkan hasil pembahasan dengan Tim Seleksi.

## BAB X

## PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

## Bagian Kesatu

Umum

## Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan pengembangan kompetensi dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan yang terdiri dan:
- a. tahap persiapan;
- b. tahap pelaksanaan; dan
- c. tahap pelaporan.
- (2) Tahapan penyelenggaraan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan kebutuhan metode pengembangan kompetensi.
6. Alur penyelenggaraan pengembangan kompetensi sebagaimana yang tercantum dalam Form II Lampiran Peraturan Gubernur mi. (3)

## Bagian Kedua

## Tahap Persiapan

## Pasal 28

Tahap persiapan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. Tahap persiapan rencana pengembangan kompetensi dengan tahapan sebagai berikut :
- 1) Menyusun kerangka acuan kerja yang ditandatangani oleh Kepala Badan, terdiri dan:

- a) dasar pemikiran;
- b) indikator kegiatan;
- c) sasaran;
- d) kurikulum/silabi dan materi;
- e) volume pelajaran;
- f) kepersertaan;
- g) tenaga pengajar;
- h) metode;
- i) sarana dan prasarana;
- j) pembiayaan;
- k) waktu dan tempat pelaksanaan;
- 1) evaluasi; dan
- m) pelaksana.
- 2) Menyusun Keputusan program pengembangan kompetensi yang ditetapkan oleh Kepala Badan, terdiri dan:
- a) dasar pemikiran;
- b) indikator kegiatan;
- c) sasaran;
- d) kurikulum/silabi dan materi;
- e) volume pelajaran;
- f) kepersertaan;
- g) tenaga pengajar;
- h) metode;
- i) sarana dan prasarana;
- j) pembiayaan;
- k) waktu dan tempat pelaksanaan;
- 1) evaluasi; dan
- m) pelaksana.
- 3) Penentuan calon peserta yang ditetapkan oleh Kepala Badan;
- 4) Penentuan calon tenaga pengajar yang ditetapkan oleh Kepala Badan;
- 5) Penyiapan bahan ajar;
- 6) Penentuan waktu dan jadwal pelajaran;
- 7) Kelengkapan sarana dan prasarana pendukung; dan
- 8) Pembiayaan.
- b. Tahap persiapan operasional pengembangan kompetensi sebagai berikut :
- 1) Penentuan tempat dan akomodasi;
- 2) Pengiriman informasi umum kepada Kepala SKPD/UKPD;
- 3) Penyampaian informasi kepada tenaga pengajar;
- 4) Pemanggilan dan konfirmasi calon peserta;

- 5) Pengarahan program dan pengecekan kesiapan peserta; dan
- 6) Penyiapan administrasi.
- c. Pemanggilan peserta sebagaimana dimaskud pada ayat (2) huruf b angka 4) terlampir pada Form III Lampiran Peraturan Gubernur mi.

## Bagian Ketiga

## Tahap Pelaksanaan

## Pasal 29

- (I) Tahap pelaksanaan pengembangan kompetensi dimulai dani pembukaan, pelaksanaan proses pembelajaran dan diakhiri dengan acara penutupan.
- (2) Pembukaan adalah acara ceremonial sebagai tanda dimulainya pelaksanaan pengembangan kompetensi dengan tahapan sebagai berikut :
- a. menyiapkan naskah sambutan pembukaan, laporan penyelenggaraan, sarana dan prasarana;
- b. pembukaan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan susunan acara sebagai berikut :
1. pembukaan;
2. menyanyikan Lagu Indonesia Raya;
3. lapo ran penyelenggara;
4. pengalungan tanda peserta;
5. janji peserta;
6. sambutan dan pengarahan;
7. doa; dan
8. ramah tamah.
- c. susunan acara sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan alokasi waktu yang tersedia.
- (3) Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan sebagai berikut :
- a. Penjelasan program (tujuan, kurikulum, sistem evaluasi, tata tertib dan jadwal);
- b. Membangun komitmen belajar building learning commitment);
- c. Proses pembelajaran yang mengacu pada kurikulum dan modul yang sudah ditetapkan sesuai dengan jenis pengembangan kompetensi;

- d. Supervisi dan evaluasi pembelajaran membahas evaluasi terhadap peserta, pengajar, penyelenggaraan dan penetapan kelulusan; dan
- e. Keputusan mengenai penetapan hasil peserta dibuat setelah evaluasi peserta dan ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (4) Penutupan adalah acara seremonial sebagai tanda diakhirinya pelaksanaan pengembangan kompetensi ·dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Penutupan
1. acara penutupan; dan
2. pengembalian peserta.
- b. Penutupan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dengan susunan acara sebagai berikut :
1. Pembukaan;
2. Laporan penyelenggaraan hasil pengembangan kompetensi;
3. Penanggalan/pelepasan tanda peserta;
4. Pemberian penghargaan kepada peserta terbaik;
5. Pemberian STTP, sertifikat, transkrip, piagam penghargaan dan atau surat keterangan telah mengikuti pengembangan kompetensi;
6. Menyanyikan lagu bagimu negeri;
7. Doa; dan
8. Ramah tamah.
- c. susunan acara sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan alokasi waktu yang tersedia.
- d. Penyelenggara mengirimkan pemberitahuan hasil pembelajaran dan pengembalian peserta ke SKPD/UKPD asal peserta. Bentuk Surat Pengembalian Peserta terlampir pada Form IV Lampiran Peraturan Gubernur mi.

## Pasal 30

- (1) Laporan disusun sebagai bahan informasi tentang gambaran pelaksanaan pengembangan kompetensi kepada pimpinan dan stakeholder serta menjadi acuan penyelenggaran pelaksanaan pengembangan kompetensi di masa yang akan datang.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis yang ditandatangani oleh Kepala Badan.
3. Khusus pada pengembangan kompetensi teknis yang diselenggarakan oleh SKPD/UKPD bekerjasama dengan BPSDM, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala SKPD/UKPD yang bersangkutan. (3)
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada Gubernur.

- (5) Sistematika laporan hasil penyelenggaraan pengembangan kompetensi tercantum dalam Form V Lampiran Peraturan Gubernur mi.

## BAB XI

## TENAGA PENGAJAR

## Pasal 31

- (1) Tenaga Pengajar pengembangan kompetensi terdiri dani widyaiswara dan widyaiswara luar biasa, instruktur, pakar/praktisi dan narasumber.
- (2) Penugasan pengajar didasarkan kepada :
- a. kesesuaian penguasaan materi;
- b. kesesuaian penguasaan metodologi; dan
5. mempunyai kredibilitas, dedikasi dan reputasi yang baik. C
6. Dalam proses belajar pengajar harus mengajar sesuai dengan kurikulum, rencana pembelajaran dan ketuntasan hasil pembelajaran, sehingga indikator keberhasilan peserta sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. (3)

## BAB XII

## KURIKULUM, MODUL DAN METODE PEMBELAJARAN

## Bagian Kesatu

## Umum

## Pasal 32

- (1) Kurikulum dan Modul Pelatihan Dasar dan/atau Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan berpedoman pada ketentuan Lembaga Administrasi Negara.
- (2) Kurikulum dan Modul Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, Diklat Kepemimpinan Tingkat III, berpedoman pada ketentuan Lembaga Administrasi Negara.
- (3) Kurikulum dan Modul Diklat Teknis dan Fungsional mengacu pada standar kompetensi teknis yang disusun berdasarkan kebutuhan dengan melibatkan SKPD/UKPD terkait atau lembaga sesuai dengan bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

## Bagian Kedua

## Kurikulum

## Pasal 33

- (1) Kurikulum disusun berdasarkan kebutuhan kompetensi untuk suatu jabatan atau pada standar kompetensi jabatan.

- (2) Setiap jenis dan jenjang pengembangan kompetensi mempunyai kompetensi dasar dan indikator keberhasilan.
- (3) Kurikulum terdiri dan:
- a. kelompok umum/wawasan;
- b. kelompok inti/dasar; dan
- c. kelompok penunjang/ aplikasi/ lain-lain.
- (4) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat struktur kurikulum, tujuan, mata ajar dan ringkasan materi.
- (5) Mata ajar pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat deksripsi singkat, kompetensi dasar dan indikator keberhasilan, waktu (sesi dan jam pelajaran) dan metode.

## Bagian Ketiga

## Modul

## Pasal 34

- (1) Modul disusun berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan.
- (2) Modul harus disusun secara rasional atas dasar analisis, sesuai dengan tingkat kompetensi yang harus dicapai oleh peserta diklat setelah menguasai modul.
- (3) Modul dapat dipelajari oleh peserta diklat secara mandiri, tanpa bantuan atau seminimum mungkin bantuan dani widyaiswara (self instructional).
- (4) Modul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup deskripsi dan tujuan, batasan-batasan, standar kompetensi yang harus dicapai, kompetensi dasar, indikator keberhasilan peserta, metode, rangkuman, latihan-latihan, yang secara keseluruhan ditulis dan dikemas dalam satu kesatuan yang utuh (self contained).
5. Isi modul harus merupakan bahan yang terkini (up to date), sesuai dengan tuntutan perkembangan, memuat contohcontoh dan latihan yang relevan sehingga peserta dapat menerapkan di lingkungan kerjanya. (5)
- (6) Modul dapat dipelajari secara tuntas, tidak tergantung pada media lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan media lain (independent).
- (7) Modul memuat alat evaluasi pembelajaran untuk mengukur tingkat kecakapan peserta terhadap modul (self assessed).
- (8) Modul memiliki sistematika penyusunan yang mudah dipahami dengan bahasa yang mudah dan lugas, sehingga dapat dipergunakan sesuai dengan tingkat pengetahuan peserta (user friendly).

## Bagian Ketiga

## Metode Pembelajaran

## Pasal 35

- (1) Metode pembelajaran dalam pengembangan kompetensi melalui diklat menggunakan cara pembelajaran bagi orang dewasa (andragogi) serta disesuaikan dengan ilmu dan teknologi.
- (2) Metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan dalam bentuk kegiatan pembelajaran:
- a. ceramah;
- b. diskusi;
- C. visitasi;
- d. studi banding/benchmarking;
- e. latihan;
- f. studi kasus;
- g. simulasi;
- h. bermain peran;
- i. tutorial; dan
- j. pembelajaran jarak jauh (e-learning).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan e-learning dalam pengembangan kompetensi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB XIII

## SARANA DAN PRASARANA

## Pasal 36

- (1) Sarana pengembangan kompetensi yang secara langsung dipergunakan dalam proses pembelajaran, terdiri dan:
- a. LCD;
- b. papan tulis;
- c. flipchart;
- d. projector;
- e. handout;

- f. pengeras suara;
- g. penyejuk ruangan; dan
- h. lain-lain.
- (2) Prasarana pengembangan kompetensi sebagai fasilitas penunjang dalam proses pelaksanaan pembelajaran, terdiri dan:
- a. asrama;
- b. ruang kelas;
- c. ruang komputer;
- d. ruang CAT;
- e. ruang makan;
- f. ruang kebahasaan;
- g. aula;
- h. poliklinik;
1. perpustakaan;
- j. fotokopi;
- k. tempat ibadah;
1. fasilitas olahraga;
- m. kantin;
- n. ruang laktasi;
- o. ruang inovasi;
- p. ruang disabilitas; dan
- q. lain-lain.
- (3) Sarana dan prasarana pengembangan kompetensi dapat dimiliki sendiri dan/atau disewakan, memanfaatkan milik instansi lain dengan memperhatikan kesesuaian kebutuhan pengembangan kompetensi tertentu.

## BAB XIV

## KRITERIA KELULUSAN DAN TIM PENILAI

## Bagian Kesatu

## Kriteria Kelulusan Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial

## Pasal 37

Kriteria kelulusan peserta Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial sepenuhnya berpedoman pada Peraturan Kepala LAN.

## Bagian Kedua

## Kriteria Kelulusan Pengembangan Kompetensi Teknis, Fungsional, Sosial Kultural dan Pemerintahan

## Pasal 38

- (1) Peserta dinyatakan lulus apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. unsur disiplin paling rendah 90% (sembilan puluh persen); dan
- b. nilai rata-rata akhir paling rendah 70,1 (tujuh puluh koma satu)
- (2) Apabila selama proses pembelajaran, tingkat ketidakhadiran peserta lebih dan i 10% (sepuluh persen), maka peserta dinyatakan gugur, setelah dilakukan tindakan peringatan baik secara lisan atau tertulis kepada yang bersangkutan.
5. Apabila peserta mendapatkan nilai akhir kurang dani 70,1 (tujuh puluh koma satu) sementara unsur disiplinnya 90% (sembilan puluh persen), maka kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian ulangan satu kali dan nilai yang diberikan maksimum 70,1 (tujuh puluh koma satu). (3)
- (4) Apabila hasil ujian ulangan masih kurang dan i 70,1 (tujuh puluh koma satu), maka peserta tersebut dinyatakan tidak lulus.
7. Apabila unsur disiplin kurang dan i 90% (sembilan puluh persen), maka kepada yang bersangkutan dinyatakan gugur. (5)
- (6) Khusus pengembangan kompetensi dengan persiapan TOEFL, TOEIC dan sejenisnya yang menggunakan standar internasional, maka kelulusan ditentukan berdasarkan standar yang berlaku di negara tujuan.
9. Khusus pengembangan kompetensi pada persiapan tugas belajar di luar negeri (pre Departure Training) maka kriteria kelulusan ditetapkan berdasarkan standar yang berlaku di negara tujuan. (7)

## Bagian Ketiga

## Tim Penilai

## Pasal 39

- (1) Tim Penilai terdiri dani :
- a. penceramah;
- b. widyaiswara;

- c. penguji;
- d. coach;
- e. mentor;
- f. konselor;
- g. manager kelas; dan
- h. pengamat kelas.
- (2) Rapat Evaluasi penyelenggara, pengajar/widyaiswara dan penentuan kelulusan peserta dilaksanakan. oleh Tim Evaluasi Akhir yang terdiri dan:
- a. Kepala BPSDM;
- b. Kepala Bidang selaku penanggung jawab;
- c. Kepala Subbidang selaku Ketua;
- d. Para pengajar;
- e. Para pelaksana, dan bidang lain yang terkait dengan pengembangan kompetensi;
- f. Inspektorat, BKD dan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi;
- i. Instansi Pembina (khusus pengembangan kompetensi manajerial);
- g. Unit instansi terkait sesuai kebutuhan; dan
- h. Bagi Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial mempertimbangkan penilaian dan i coach, mentor dan konselor.
- (3) Tim Evaluasi Akhir dalam memberikan penilaian memperhatikan hasil evaluasi terhadap unsur sikap, perilak -u dan penguasaan materi.
- (4) Bagi Pengembangan Kompetensi Teknis Fungsional, Pemerintahan dan Sosial Kultural nilai sikap dan perilaku serta penguasaan materi masing-masing diberikan bobot kemudian direkap sehingga menghasilkan nilai akhir yang merupakan nilai kelulusan.

## BAB XV

## KUALIFIKASI KELULUSAN

## Pasal 40

- (1) Kualifikasi kelulusan peserta Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial sepenuhnya berpedoman pada Peraturan Kepala LAN.

- (2) Kualifikasi kelulusan peserta pengembangan kompetensi Pengembangan Kompetensi Teknis, Fungsional, Sosial Kultural dan Pemerintahan ditetapkan sebagai berikut :

| Kategori | Nilai | Keterangan |
|--------------------|----------|-------------------------|
| a.Sangat Memuaskan | 90,1-100 | Lulus |
| b.Memuaskan | 80,1-90 | Lulus |
| c.Cukup Memuaskan | 70,1-80 | Lulus |
| d.Kurang Memuaskan | 60,1-70 | Ditunda (Ujian Ulangan) |
| e.Tidak Memuaskan | 560 | Tidak Lulus |

## BAB XVI

## SUPERVISI DAN EVALUASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

## Pasal 41

- (1) Untuk menjamin efektifitas penyelenggaraan pengembangan kompetensi dilakukan tahapan supervisi dan evaluasi.
- (2) Supervisi pengembangan kompetensi dimulai dan i tahap kegiatan perencanaan dan strategi, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan koordinasi.
3. Supervisi dan evaluasi dilakukan kepada penyelenggara, pengajar dan peserta pengembangan kompetensi. (3)
- (4) Pedoman supervisi kegiatan adalah standar operasional prosedur kegiatan dan standar mutu pelaksanaan pengembangan kompetensi lainnya yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan.

## Pasal 42

Supervisi dan evaluasi pengajar, penyelenggara dan peserta pengembangan kompetensi meliputi :

- (1) Evaluasi pengajar dilakukan oleh peserta dengan mengisi lembar evaluasi kepuasan peserta terhadap pengajar.
- (2) Evaluasi penyelenggara dilakukan oleh peserta dengan mengisi lembar evaluasi kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan.
- (3) Skala penilaian evaluasi pengajar sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

| No | Rentang Skala | Kualifikasi |
|------|-----------------|-----------------------|
| 1 | 90,1 - 100 | Sangat Memuaskan (SM) |
| 2 | 80,1 - 90,0 | Memuaskan (M) |
| 3 | 70,1 - 80,0 | Cukup Memuaskan (CM) |
| 4 | 60,1 - 70,0 | Kurang Memuaskan (KM) |
| 5 | 1 - 60,0 | Tidak Memuaskan (TM) |

- (4) Skala penilaian evaluasi penyelenggara sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagai berikut:
- (5) Evaluasi pasca Pengembangan Kompetensi Teknis, Fungsional, Sosial Kultural dan Pemerintahan dilakukan terhadap alumni pengembangan kompetensi untuk mengukur efektivitas dan manfaat program pengembangan kompetensi terhadap peningkatan kinerja yang dilakukan 6 (enam) bulan setelah selesai pengembangan kompetensi. Evaluasi pasca Pengembangan Kompetensi dilakukan oleh atasan langsung, rekan kerja, dan bawahan dan i alumni.
- (6) Lembar evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (5) terlampir pada Form VI Lampiran Peraturan Gubernur mi.
- (7) Evaluasi pasca Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial sepenuhnya berpedoman pada Peraturan Kepala LAN.
- (8) Evaluasi pasca pengembangan kompetensi dilakukan oleh BPSDM bekerja sama dengan SKPD/UKPD. Hasil evaluasi pasca pengembangan kompetensi disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

| No | Rentang Skala | Kualifikasi |
|------|-----------------|-----------------------|
| 1 | 90,1 - 100 | Sangat Memuaskan (SM) |
| 2 | 80,1 - 90,0 | Memuaskan (M) |
| 3 | 70,1 - 80,0 | Cukup Memuaskan (CM) |
| 4 | 60,1 - 70,0 | Kurang Memuaskan (KM) |
| 5 | 1 - 60,0 | Tidak Memuaskan (TM) |

## Pasal 43

Evaluasi peserta untuk pengembangan kompetensi dasar dan kompetensi manajerial sepenuhnya mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan mempertimbangkan unsur sikap dan perilaku.

## Pasal 44

- (1) Evaluasi peserta untuk pengembangan kompetensi teknis, fungsional, sosial kultural dan pemerintahan melalui aspek sikap dan perilaku diukur dengan sikap disiplin, tanggung jawab, kerjasama dan prakarsa dengan indikator sebagai berikut :
- a. disiplin dan tanggung jawab yaitu mengikuti kegiatan pembelajaran secara tepat waktu, kerapian berpakaian, dan menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh Fasilitator secara konsekuen dan konsisten serta perduli dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan;

- b. integritas yaitu kemampuan dan kemauan individu untuk menyelaraskan perilakunya, berperilaku secara konsisten sesuai dengan kebutuhan, prioritas, prinsip-prinsip nilai / norma serta aturan yang berlaku;
- c. kerja sama yaitu kontribusi dalam melaksakan tugas bersama, membina kebutuhan dan kekompakan kelompok, tidak mendikte atau mendominasi kelompok, mau menerima pendapat orang lain; dan
- d. prakarsa yaitu membantu rnembuat iklim Diklat yang kondusif, mampu membuat saran demi kelancaran Diklat, aktif mengajukan pertanyaan yang menggugah pemikiran, mampu mengendalikan din, waktu, situasi dan lingkungan.
- (2) Aspek akademis (Penguasaan Materi) terdiri dan:
- a. Ujian teori adalah ujian yang difokuskan pada kemampuan kognitif dan bersifat komprehensif maupun per mata ajar, setelah seluruh mata ajar diberikan;
- b. Ujian praktik adalah ujian yang difokuskan pada kemampuan afektif dan psikomotorik sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan;
- c. Studi lapangan/kunjungan yang memberikan kemampuan dalam memperkaya antara teori dan kenyataan di lapangan, khusus untuk Diklat tertentu;
- d. Seminar yang membahas beberapa topik yang terkait dengan Diklat yang dilaksanakan terdiri dan:
1. kemampuan memberikan argumen secara lugas dan tepat; dan
2. kemampuan/kesediaan menerima pendapat orang lain.
- (3) Bobot penilaian untuk pengembangan kompetensi teknis, fungsional, sosial kultural dan pemerintahan :
- a. aspek sikap dan perilaku dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
- b. aspek penguasaan materi dengan bobot 70% (tujuh puluh persen); dan
- c. Bobot penilaian sebagaimana tercantum dalam Form VII Lampiran Peraturan Gubernur mi.

## BAB XVII

## UJI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI

## Pasal 45

Pelaksanaan uji kompetensi memenuhi prinsip-prinsip :

- a. Valid, artinya menilai apa yang seharusnya dinilai, bukti-bukti yang dikumpulkan harus mencukupi serta terkini dan ash;

- b. Reliabel, artinya penilaian bersifat konsisten, dapat menghasilkan kesimpulan yang sama walaupun dilakukan pada waktu, tempat dan oleh asesor yang berbeda;
- c. Fleksibel, artinya penilaian dilakukan dengan metode yang disesuaikan dengan kondisi peserta uji dan kondisi tempat uji kompetensi;
- d. Adil, artinya dalam penilaian tidak boleh ada diskriminasi terhadap peserta, dimana peserta harus diperlakukan sama sesuai dengan prosedur yang ada dan tidak melihat dani kelompok mana dia berasal;
- e. Efektif dan efisien, artinya tidak membuang-buang sumber daya dan waktu dalam melaksanakan uji kompetensi; dan
- f. Berpusat kepada peserta uji kompetensi, artinya proses pengujian difokuskan kepada peserta uji kompetensi jabatan tertentu, berdasarkan bukti-bukti yang ditunjukkan peserta uji kompetensi.

## Pasal 46

- (1) Materi uji kompetensi dan sertifikasi dalam rangka uji kompetensi dan sertifikasi meliputi :
- a. perangkat uji tertulis, untuk menilai kompetensi dani aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan peserta uji kompetensi, yang disusun dalam bentuk soal/pertanyaan tertulis;
- b. perangkat uji lisan, untuk menilai kompetensi dan i aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku dalam bentuk tanya jawab secara lisan;
- c. portofolio, untuk menilai kompetensi dan i aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku sesuai tugas pokok dan standar kompetensi dalam jabatan dan dibuktikan dengan dokumen administrasi; dan
- d. Simulasi untuk menilai kompetensi teknis
- (2) Materi uji kompetensi dan sertifikasi dalam rangka penyesuaian (inpassing) meliputi :
- a. perangkat uji tertulis, untuk menilai kompetensi dani aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan peserta uji kompetensi, yang disusun dalam bentuk soal/pertanyaan tertulis;
- b. perangkat uji lisan, untuk menilai kompetensi dan i aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku dalam bentuk tanya jawab secara lisan; dan
- c. portofolio, untuk menilai kompetensi dan i aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku sesuai tugas pokok dan standar kompetensi dalam jabatan dan dibuktikan dengan dokumen administrasi.

- (3) Untuk jabatan tertentu, dapat ditambahkan materi uji, seperti tes kesehatan dan tes narkoba.

## Pasal 47

- (1) Peserta uji kompetensi dinyatakan kompeten apabila hasil tes tertulis/lisan memenuhi batas kelulusan yang ditentukan dan didukung oleh kelengkapan dokumen bukti-bukti portofolio sesuai tugas pokok dan standar kompetensi yang diujikan.
- (2) Peserta uji kompetensi dinyatakan belum kompeten apabila hasil tes tertulis/lisan masih di bawah batas kelulusan yang ditentukan dan kurangnya dukungan kelengkapan dokumen bukti-bukti portofolio sesuai tugas pokok dan standar kompetensi yang diujikan.

## Pasal 48

- (1) Prosedur sertifikasi jika BPSDM berfungsi sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK), adalah sebagai berikut :
- a. Kementerian/Lembaga menetapkan standar kompetensi jabatan yang ditentukan;
- b. Kepala Badan berkoordinasi dengan Kepala SKPD untuk perencanaan dan pelaksanaan uji kompetensi;
- c. Kepala SKPD mengajukan surat permohonan uji kompetensi jabatan kepada Kepala Badan yang disertai dengan dokumen administrasi;
- d. Kepala Badan melakukan verifikasi atas persyaratan uji kompetensi yang diajukan oleh Kepala SKPD;
- e. Kepala Badan mengajukan permohonan pelaksanaan kegiatan uji kompetensi kepada Kepala BPSDM/Diklat pada Kementerian/ lembaga atau nama lain;
- f. Kepala Badan menetapkan Tim Asesor yang terdiri dani Asesor Kementerian/lembaga dan Asesor Pemerintah Daerah;
8. Tim Asesor melaksanakan uji kompetensi di tempat uji kompetensi yang ditentukan oleh Kepala Badan; g.
- h. Tim Asesor menyampaikan hasil uji kompetensi kepada Kepala Badan;
- i. Hasil uji kompetensi dibahas dalam pertemuan antara Kepala Badan, Kepala SKPD, Ketua Tim Asesor dan Sekretariat perwakilan dan i Kementerian/Lembaga untuk mencapai kesepakatan dan penyampaian rekomendasi hasil uji kompetensi kepada Kepala Diklat pada Kementerian/lembaga atau nama lain; dan
11. Kepala BPSDM menyampaikan laporan pelaksanaan uji kompetensi kepada Kepala BPSDM/Diklat Kementrian/ Lembaga untuk persetujuan dan penerbitan sertifikat kompetensi

- (2) Bagi peserta yang lulus uji kompetensi, diberikan sertifikat kompetensi oleh BPSDM/Diklat Kementerian/lembaga atau nama lain.
- (3) Sertifikat kompetensi pada halaman muka, ditandatangani oleh Kepala Badan BPSDM / Diklat pada Kementerian/ Lembaga atau nama lain.
- (4) Sertifikat kompetensi pada halaman belakang memuat standar kompetensi yang diujikan, ditandatangani oleh Kepala BPSDM.

## Pasal 49

- (1) Prosedur sertifikasi jika BPSDM berfungsi sebagai Penerbit Sertifikat, adalah sebagai berikut :
- a. setelah berkoordinasi SKPD teknis, BKD, Biro ORB dan tenaga ahli, BPSDM merumuskan dan menetapkan standar kompetensi untuk masing-masing jabatan;
- b. Kepala SKPD atau Direktur BUMD atau Swasta mengajukan surat permohonan uji kompetensi jabatan kepada Kepala Badan yang disertai dengan dokumen administrasi;
- c. Kepala Badan melakukan verifikasi atas persyarata.n uji kompetensi yang diajukan oleh Kepala SKPD atau Direktur BUMD atau Swasta;
- d. Kepala Badan menetapkan Tim Asesor yang terdiri dani Asesor Pemerintah Daerah dan Asesor Profesional;
- e. Tim Asesor melaksanakan uji kompetensi di tempat uji kompetensi yang ditentukan oleh Kepala Badan;
- f. Tim Asesor menyampaikan hasil uji kompetensi kepada Kepala Badan;
- g. hasil uji kompetensi dibahas dalam pertemuan antara Kepala Badan, Kepala SKPD atau Direktur BUMD atau Swasta dan Ketua Tim Asesor untuk proses pengambilan keputusan; dan
- h. Kepala Badan memberikan keputusan kelulusan peserta uji kompetensi.
- (2) Bagi peserta yang lulus uji kompetensi, diberikan sertifikat kompetensi oleh Kepala Badan.
- (3) Sertifikat kompetensi pada halaman belakang memuat standar kompetensi yang diujikan, ditandatangani oleh Kepala Badan.
- (4) Sertifikat kompetensi pada halaman muka, ditandatangani oleh Kepala Badan dan Kepala BNSP.

## BAB XVIII

## SURAT KETERANGAN PELATIHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

- (1) Jenis surat keterangan pelatihan terdiri dan:
- a. Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP);
- b. Sertifikat;
- c. Piagam penghargaan;
- d. Surat keterangan; dan
- e. Transkrip nilai.
- (2) STIP adalah surat pernyataan absah yang menerangkan bahwa pemiliknya telah berhasil mengikuti, menyelesaikan keseluruhan program pelatihan yang bersifat persyaratan pengangkatan dan promosi jabatan.
8. Sertifikat adalah surat pernyataan absah yang menerangkan bahwa pemiliknya telah menyelesaikan keseluruhan program pelatihan dan/atau uji kompetensi: (3)
- a. penambahan pengetahuan dan pemantapan yang mempersyaratkan pencapaian kompetensi tertentu melalui evaluasi program pelatihan;
- b. penambahan pengetahuan, pemantapan dan/atau penyegaran tanpa mempersyaratkan kelulusan melalui evaluasi program pelatihan; dan
- c. mengikuti uji kompetensi dan sertifikasi.
- (4) Piagam Penghargaan adalah surat pernyataan absah yang menerangkan bahwa pemiliknya memperoleh penghargaan telah berhasil menyelesaikan keseluruhan program Pelatihan dengan prestasi terbaik.
- (5) Surat Keterangan adalah surat pernyataan absah yang menerangkan bahwa pemiliknya telah mengikuti secara keseluruhan atau sebagian dan i program Pelatihan, namun tidak berhasil mencapai kompetensi yang diharapkan.
- (6) Transkrip Nilai adalah daftar nilai yang diberikan kepada peserta setelah selesai dan lulus mengikuti pelatihan.

## Bagian Kedua

## Kriteria Pemberian

## Pasal 51

- (1) Ketentuan dalam memberikan Srl'P dan Sertifikat adalah sebagai berikut :

- a. srrp dan transkrip nilai diperuntukan bagi peserta Pelatihan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1); dan
- b. Sertifikat diberikan kepada peserta Pelatihan dan/atau peserta Uji Kompetensi dinyatakan dengan keterangan "Kompeten", "Lulus" atau "Telah Mengikuti Pelatihan" oleh BPSDM.
- (2) Ketentuan dalam memberikan Piagam Penghargaan adalah sebagai berikut :
- a. Piagam penghargaan dapat diberikan kepada 3 (tiga) peserta Pelatihan yang memperoleh peringkat terbaik berdasarkan hasil evaluasi akhir oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta;
- b. Piagam penghargaan diberikan pada seluruh program Pelatihan;
- c. Piagam penghargaan dapat diberikan kepada para pengajar yang telah memberikan materi pelajaran; dan
- d. Peserta Diklat yang bukan ASN.
- (3) Ketentuan dalam memberikan Surat sebagai berikut : Keterangan adalah
- a. Surat Keterangan diperuntukkan dinyatakan tidak lulus berdasarkan oleh BPSDM; dan bagi peserta yang hasil evaluasi akhir
- b. Surat Keterangan dinyatakan dengan Kelulusann.ya" atau keterangan Pelatihan". keterangan "Ditunda "Telah Mengikuti

## Bagian Ketiga

## Bentuk dan Ukuran

## Pasal 52

- (1) STTP berbentuk empat persegi panjang dalam posisi horizontal dengan kertas berukuran 33 (tiga puluh tiga) cm x 21,5 (dua puluh satu koma lima) cm berwarna putih dan menggunakan lambang negara Garuda yang berukuran 3,5 (tiga koma lima) cm x 4 (empat) cm terletak di atas pada bagian tengah STTP. Bentuk STTP Pengembangan Kompetensi Dasar bagi CPNS menggunakan Form VIII dan IX, Bentuk STTP Pengembangan Kompetensi Manajerial menggunakan Form X dan XI, sedangkan STTP Pengembangan Kompetensi Teknis, Fungsional, Sosial Kultural dan Pemerintahan menggunakan Form XII dan XIII. Sedangkan untuk pengembangan kompetensi yang menggunakan pola kerja sama dengan instansi/lembaga lainnya menggunakan Form XIV dan XV.

- (2) Sertifikat berbentuk empat persegi panjang dalam posisi horizontal dengan kertas berukuran 33 (tiga puluh tiga) cm x 21,5 (dua puluh satu koma lima) berwarna putih dan menggunakan lambang negara Garuda yang berukuran 3,5 (tiga koma lima) cm x 4 (empat) cm terletak di atas pada bagian tengah Sertifikat. Bentuk Sertifikat menggunakan Form XVI dan XVII.
2. Piagam Penghargaan berbentuk empat persegi panjang dalam posisi vertikal dengan kertas berukuran 33 (ti