Unknown BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 Tahun 2006 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, (berlaku 10 Juli 2014)
Pembukaan
Mengingat :
WAKIL
KETUA
KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3/K/I-XIII.2/7/2014
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (4) UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK;
- b. bahwa dengan Keputusan BPK Nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007 telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya pemekaran wilayah, perkembangan organisasi sesuai pembagian beban kerja, dan perubahan nama BPK Perwakilan, dipandang perlu untuk menyempurnakan dan menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK dengan suatu Keputusan;
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654);
2. Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 31/SK/IVIII.3/8/2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan, Keputusan, dan Naskah Dinas pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
Memperhatikan
:
1. Putusan Sidang Badan Pemeriksa Keuangan XLI tanggal 30 Oktober 2013;
2. Surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 398/S/I/12/2013 tanggal 12 Desember 2013 perihal Konsultasi tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK;
3. Surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 858/S/I-IX/03/2014 tanggal 4 Maret 2014 perihal Tanggapan atas Penyempurnaan SOTK Pelaksana BPK;
4. Surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 874/S/I-IX/04/2014 tanggal 2 April 2014 perihal Pemberitahuan Rencana Penetapan Keputusan/Peraturan BPK tentang SOTK Pelaksana BPK;
5. Surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 878/S/I-IX/04/2014 tanggal 11 April 2014 perihal Proses Konsultasi SOTK Pelaksana BPK;
6. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2169.2/M.PAN-RB/05/2014 tanggal 30 Mei 2014 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Pelaksana BPK);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
Pasal 1
Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disebut BPK merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Pasal 2
BPK bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPK dibantu oleh Pelaksana BPK.
PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
BAB II - SUSUNAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 4
- (1) Pelaksana BPK terdiri atas:
- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Inspektorat Utama;
- c. Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara;
- d. Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara;
- e. Auditorat Utama Keuangan Negara I;
- f. Auditorat Utama Keuangan Negara II;
- g. Auditorat Utama Keuangan Negara III;
- h. Auditorat Utama Keuangan Negara IV;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
KETUA
III
ANGGOTA
ANGGOTA V
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- i. Auditorat Utama Keuangan Negara V;
- j. Auditorat Utama Keuangan Negara VI;
- k. Auditorat Utama Keuangan Negara VII;
- l. BPK Perwakilan;
- m. Staf Ahli; dan
- n. Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa.
- (2) Struktur Organisasi BPK adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

## BAB III SEKRETARIAT JENDERAL

## Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

## Pasal 5

- (1) Sekretariat Jenderal yang selanjutnya disebut Setjen adalah salah satu unsur Pelaksana BPK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Wakil Ketua BPK.
- (2) Setjen dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.
- (3) Struktur Organisasi Setjen adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

## Pasal 6

Setjen mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK serta Pelaksana BPK.

## Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Setjen menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Setjen dengan mengidentifikasi Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK;

WAKIL

ANGGOTA I

ANGII

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA V

ANGGOTA

ANGGOTA

KETUA

III

IV

KADIT LABH

VI

KADITAMA

BINBANGKUM

VII

SEKRETARIS

JENDERAL

- b. perumusan rencana kegiatan Setjen berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Setjen;
- c. perumusan kebijakan di bidang kesekretariatan dan keprotokolan, hubungan masyarakat dan kerja sama internasional, sumber daya manusia, keuangan, teknologi informasi, prasarana dan sarana, administrasi umum serta pendidikan dan pelatihan (diklat);
- d. pembinaan di bidang kesekretariatan dan keprotokolan, hubungan masyarakat dan kerja sama internasional, sumber daya manusia, keuangan, teknologi informasi, prasarana dan sarana, administrasi umum serta diklat;
- e. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal; dan
- f. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

## Pasal 8

## Setjen terdiri atas:

- a. Biro Sekretariat Pimpinan;
- b. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional;
- c. Biro Sumber Daya Manusia;
- d. Biro Keuangan;
- e. Biro Teknologi Informasi;
- f. Biro Umum; dan
- g. Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

## Bagian Ketiga Biro Sekretariat Pimpinan

## Pasal 9

- (1) Biro Sekretariat Pimpinan yang selanjutnya disebut Biro Setpim berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Biro Setpim dipimpin oleh seorang kepala.

WAKIL

ANGGOTA I

ANGII

ANGGOTA

KETUA

III

ANGGOTA

ANGGOTA V

IV

KADIT LABH

ANGGOTA

VI

KADITAMA

BINBANGKUM

ANGGOTA

VII

SEKRETARIS

JENDERAL

## Pasal 10

Biro Setpim mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan pimpinan, memberikan layanan persidangan dan keprotokolan, dan menyediakan informasi yang dibutuhkan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK serta menyampaikan informasi mengenai kebijakan BPK sesuai putusan Sidang BPK dan/atau Rapat BPK kepada semua unsur Pelaksana BPK.

## Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Biro Setpim menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Biro Setpim dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Biro Setpim berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Biro Setpim;
- c. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kesekretariatan pimpinan, persidangan, dan keprotokolan BPK;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang kesekretariatan pimpinan, persidangan, dan keprotokolan BPK;
- e. perumusan informasi yang dibutuhkan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK;
- f. perumusan konsep pidato BPK;
- g. perumusan dan penyampaian informasi mengenai kebijakan BPK sesuai putusan Sidang BPK dan/atau Rapat BPK kepada semua unsur Pelaksana BPK;
- h. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Setpim; dan
- i. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Sekretaris Jenderal.

## Pasal 12

Biro Setpim terdiri atas:

- a. Bagian Sekretariat Ketua; dan
- b. Bagian Persidangan dan Protokol.

WAKIL

ANGGOTA I

ANGII

KETUA

ANGGOTA

III

ANGGOTA

ANGGOTA V

IV

KADIT LABH

ANGGOTA

VI

KADITAMA

BINBANGKUM

ANGGOTA

VII

SEKRETARIS

JENDERAL

## Pasal 13

Bagian Sekretariat Ketua mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, menyiapkan konsep pidato Ketua BPK, informasi yang dibutuhkan oleh Ketua BPK, dan informasi mengenai kebijakan BPK sesuai putusan Sidang BPK dan/atau Rapat BPK serta melaksanakan kegiatan lain sesuai perintah Ketua BPK.

## Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Sekretariat Ketua menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan Ketua BPK;
- b. pengoordinasian kegiatan kesekretariatan Wakil Ketua BPK dan para Anggota BPK;
- c. penyiapan konsep pidato Ketua BPK;
- d. penyiapan informasi yang dibutuhkan oleh Ketua BPK;
- e. penyiapan informasi sebagai bahan konferensi pers mengenai kebijakan BPK sesuai putusan Sidang BPK dan/atau Rapat BPK; dan
- f. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Setpim.

## Pasal 15

Bagian Sekretariat Ketua terdiri atas:

- a. Subbagian Sekretariat Wakil Ketua;
- b. Subbagian Sekretariat Anggota I;
- c. Subbagian Sekretariat Anggota II;
- d. Subbagian Sekretariat Anggota III;
- e. Subbagian Sekretariat Anggota IV;
- f. Subbagian Sekretariat Anggota V;
- g. Subbagian Sekretariat Anggota VI; dan
- h. Subbagian Sekretariat Anggota VII.

## Pasal 16

- (1) Subbagian Sekretariat Wakil Ketua BPK mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, menyiapkan konsep pidato dan informasi yang dibutuhkan oleh Wakil Ketua BPK, dan menyiapkan bahan penyampaian informasi mengenai kebijakan BPK sesuai putusan Sidang BPK dan/atau Rapat BPK.

WAKIL

ANGGOTA I

ANGII

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA V

ANGGOTA

ANGGOTA

KETUA

III

IV

KADIT LABH

VI

KADITAMA

BINBANGKUM

VII

SEKRETARIS

JENDERAL

- (2) Subbagian Sekretariat Anggota I mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, menyiapkan konsep pidato dan informasi yang dibutuhkan oleh Anggota I, dan menyiapkan bahan penyampaian informasi mengenai kebijakan BPK sesuai putusan Sidang BPK dan/atau Rapat BPK.
- (3) Subbagian Sekretariat Anggota II mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, menyiapkan konsep pidato dan informasi yang dibutuhkan oleh Anggota II, dan menyiapkan bahan penyampaian informasi mengenai kebijakan BPK sesuai putusan Sidang BPK dan/atau Rapat BPK.
- (4) Subbagian Sekretariat Anggota III mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, menyiapkan konsep pidato dan informasi yang dibutuhkan oleh Anggota III, dan menyiapkan bahan penyampaian informasi mengenai kebijakan BPK sesuai putusan Sidang BPK dan/atau Rapat BPK.
- (5) Subbagian Sekretariat Anggota IV mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, menyiapkan konsep pidato dan informasi yang dibutuhkan oleh Anggota IV, dan menyiapkan bahan penyampaian informasi mengenai kebijakan BPK sesuai putusan Sidang BPK dan/atau Rapat BPK.
- (6) Subbagian Sekretariat Anggota V mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, menyiapkan konsep pidato dan informasi yang dibutuhkan oleh Anggota V, dan menyiapkan bahan penyampaian informasi mengenai kebijakan BPK sesuai putusan Sidang BPK dan/atau Rapat BPK.
- (7) Subbagian Sekretariat Anggota VI mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, menyiapkan konsep pidato dan informasi yang dibutuhkan oleh Anggota VI, dan menyiapkan bahan penyampaian informasi mengenai kebijakan BPK sesuai putusan Sidang BPK dan/atau Rapat BPK.
- (8) Subbagian Sekretariat Anggota VII mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, menyiapkan konsep pidato dan informasi yang dibutuhkan oleh Anggota VII, dan menyiapkan bahan penyampaian informasi mengenai kebijakan BPK sesuai putusan Sidang BPK dan/atau Rapat BPK.

## Pasal 17

Bagian Persidangan dan Protokol mempunyai tugas menyelenggarakan layanan persidangan dan/atau rapat BPK serta kegiatan keprotokolan BPK.

WAKIL

ANGGOTA I

ANGII

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA V

ANGGOTA

ANGGOTA

KETUA

III

IV

KADIT LABH

VI

KADITAMA

BINBANGKUM

VII

SEKRETARIS

JENDERAL

## Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Persidangan dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan BPK tentang Sidang dan/atau Rapat BPK;
- b. penyelenggaraan kegiatan Sidang dan/atau Rapat BPK termasuk tindak lanjutnya;
- c. penyelenggaraan kegiatan keprotokolan BPK; dan
- d. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Setpim.

## Pasal 19

Bagian Persidangan dan Protokol terdiri atas:

- a. Subbagian Persidangan; dan
- b. Subbagian Protokol.

## Pasal 20

- (1) Subbagian Persidangan mempunyai tugas menyiapkan penyelenggaraan Sidang dan/atau Rapat BPK, dan menyiapkan bahan perumusan dan pemantauan tindak lanjut putusan Sidang BPK dan/atau Rapat BPK.
- (2) Subbagian Protokol mempunyai tugas menyiapkan penyelenggaraan kegiatan keprotokolan BPK.

## Bagian Keempat

## Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional

## Pasal 21

- (1) Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional yang selanjutnya disebut Biro Humas dan Kerja Sama Internasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Biro Humas dan Kerja Sama Internasional dipimpin oleh seorang kepala.

## Pasal 22

Biro Humas dan Kerja Sama Internasional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kehumasan dan kerja sama internasional.

WAKIL

ANGGOTA I

ANGII

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA V

ANGGOTA

ANGGOTA

KETUA

III

IV

KADIT LABH

VI

KADITAMA

BINBANGKUM

VII

SEKRETARIS

JENDERAL

## Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Biro Humas dan Kerja Sama Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Biro Humas dan Kerja Sama Internasional dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Biro Humas dan Kerja Sama Internasional berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Biro Humas dan Kerja Sama Internasional;
- c. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kehumasan dan kerja sama internasional;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang kehumasan dan kerja sama internasional;
- e. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Humas dan Kerja Sama Internasional; dan
- f. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Sekretaris Jenderal.

## Pasal 24

Biro Humas dan Kerja Sama Internasional terdiri atas:

- a. Bagian Pengelolaan Informasi;
- b. Bagian Hubungan Antar Lembaga; dan
- c. Bagian Kerja Sama Internasional.

## Pasal 25

Bagian Pengelolaan Informasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan publikasi dan media, layanan informasi serta perpustakaan.

## Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bagian Pengelolaan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan strategi, kebijakan, dan rencana di bidang publikasi dan media, layanan informasi, dan perpustakaan;
- b. pelaksanaan strategi, kebijakan, dan rencana di bidang publikasi dan media, layanan informasi, dan perpustakaan; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Humas dan Kerja Sama Internasional.

WAKIL

ANGGOTA I

ANGII

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA V

ANGGOTA

ANGGOTA

KETUA

III

IV

KADIT LABH

VI

KADITAMA

BINBANGKUM

VII

SEKRETARIS

JENDERAL

## Pasal 27

Bagian Pengelolaan Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Publikasi dan Media;
- b. Subbagian Layanan Informasi; dan
- c. Subbagian Perpustakaan.

## Pasal 28

- (1) Subbagian Publikasi dan Media mempunyai tugas melaksanakan kegiatan publikasi ke-BPK-an melalui media cetak dan elektronik, serta melaksanakan kegiatan hubungan dan kerja sama dengan media massa untuk mendukung pelaksanaan tugas BPK.
- (2) Subbagian Layanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan layanan informasi atas kegiatan pemeriksaan dan kegiatan BPK lainnya melalui Pusat Informasi dan Komunikasi serta saluran komunikasi lainnya.
- (3) Subbagian Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan museum BPK.

## Pasal 29

Bagian Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan hubungan dan kerja sama dengan lembaga negara/pemerintah dan nonpemerintah dalam negeri terkait dengan pelaksanaan tugas BPK.

## Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bagian Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan strategi, kebijakan, dan rencana di bidang hubungan dan kerja sama dengan lembaga negara/pemerintah dan nonpemerintah dalam negeri terkait dengan pelaksanaan tugas BPK;
- b. pelaksanaan strategi, kebijakan, dan rencana di bidang hubungan dan kerja sama dengan lembaga negara/pemerintah dan nonpemerintah dalam negeri terkait dengan pelaksanaan tugas BPK; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Humas dan Kerja Sama Internasional.

WAKIL

ANGGOTA I

ANGII

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA V

ANGGOTA

ANGGOTA

KETUA

III

IV

KADIT LABH

VI

KADITAMA

BINBANGKUM

VII

SEKRETARIS

JENDERAL

## Pasal 31

Bagian Hubungan Antar Lembaga terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Lembaga Negara/Pemerintah; dan
- b. Subbagian Hubungan Lembaga Nonpemerintah.

## Pasal 32

- (1) Subbagian Hubungan Lembaga Negara/Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan hubungan dan kerja sama dengan lembaga negara/pemerintah di dalam negeri untuk mendukung pelaksanaan tugas BPK.
- (2) Subbagian Hubungan Lembaga Nonpemerintah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan hubungan dan kerja sama dengan lembaga nonpemerintah di dalam negeri untuk mendukung pelaksanaan tugas BPK.

## Pasal 33

Bagian Kerja Sama Internasional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan hubungan atau kerja sama internasional, baik secara bilateral maupun multilateral, dengan badan pemeriksa negara lain, organisasi asosiasi badan pemeriksa negara lain, dan lembaga internasional lainnya termasuk perwakilannya di Indonesia dalam rangka meningkatkan peran BPK secara internasional.

## Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bagian Kerja Sama Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan strategi, kebijakan, dan rencana di bidang hubungan dan kerja sama internasional, baik secara bilateral maupun multilateral, dengan badan pemeriksa negara lain, organisasi asosiasi badan pemeriksa negara lain, dan lembaga internasional lainnya termasuk perwakilannya di Indonesia dalam rangka meningkatkan peran BPK secara internasional;
- b. pelaksanaan strategi, kebijakan, dan rencana di bidang hubungan dan kerja sama internasional, baik secara bilateral maupun multilateral, dengan badan pemeriksa negara lain, organisasi asosiasi badan pemeriksa negara lain, dan lembaga internasional lainnya termasuk perwakilannya di Indonesia; dan

WAKIL

ANGGOTA I

ANGII

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA V

ANGGOTA

ANGGOTA

KETUA

III

IV

KADIT LABH

VI

KADITAMA

BINBANGKUM

VII

SEKRETARIS

JENDERAL

- c. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Humas dan Kerja Sama Internasional.

## Pasal 35

Bagian Kerja Sama Internasional terdiri atas:

- a. Subbagian INTOSAI, ASOSAI, dan ASEANSAI;
- b. Subbagian Kerja Sama Bilateral; dan
- c. Subbagian Kerja Sama Multilateral.

## Pasal 36

- (1) Subbagian INTOSAI, ASOSAI, dan ASEANSAI mempunyai tugas melaksanakan hubungan dan kerja sama internasional dengan organisasi International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), Asia Organization of Supreme Audit Institutions (ASOSAI), dan ASEAN Supreme Audit Institutions (ASEANSAI) dalam rangka meningkatkan peran BPK secara internasional.
- (2) Subbagian Kerja Sama Bilateral mempunyai tugas melaksanakan hubungan dan kerja sama internasional secara bilateral dengan:
- a. badan pemeriksa negara lain;
- b. organisasi asosiasi badan pemeriksa negara lain selain INTOSAI, ASOSAI, dan ASEANSAI; dan
- c. lembaga internasional lainnya termasuk perwakilannya di Indonesia, dalam rangka meningkatkan peran BPK secara internasional.
- (3) Subbagian Kerja Sama Multilateral mempunyai tugas melaksanakan hubungan dan kerja sama internasional secara multilateral dengan:
- a. badan pemeriksa negara lain;
- b. organisasi asosiasi badan pemeriksa negara lain selain INTOSAI, ASOSAI, dan ASEANSAI; dan
- c. lembaga internasional lainnya termasuk perwakilannya di Indonesia, dalam rangka meningkatkan peran BPK secara internasional.

WAKIL

ANGGOTA I

ANGII

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA V

KETUA

III

IV

KADIT LABH

ANGGOTA

VI

KADITAMA

BINBANGKUM

ANGGOTA

VII

SEKRETARIS

JENDERAL

## Bagian Kelima Biro Sumber Daya Manusia

## Pasal 37

- (1) Biro Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Biro SDM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Biro SDM dipimpin oleh seorang kepala.

## Pasal 38

Biro SDM mempunyai tugas melaksanakan manajemen sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Pelaksana BPK.

## Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Biro SDM menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Biro SDM dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Biro SDM berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Biro SDM;
- c. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan SDM termasuk pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan mutasi, pengembangan kompetensi dan penilaian kinerja serta kesejahteraan SDM;
- e. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro SDM; dan
- f. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Sekretaris Jenderal.

## Pasal 40

## Biro SDM terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Mutasi;
- b. Bagian Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja;
- c. Bagian Jabatan Fungsional; dan
- d. Bagian Kesejahteraan.

WAKIL

ANGGOTA I

KETUA

ANGII

ANGGOTA

III

ANGGOTA

ANGGOTA V

IV

KADIT LABH

ANGGOTA

VI

KADITAMA

BINBANGKUM

ANGGOTA

VII

SEKRETARIS

JENDERAL

## Pasal 41

Bagian Perencanaan dan Mutasi mempunyai tugas merencanakan kebutuhan SDM BPK, menyelenggarakan pengadaan pegawai, menyiapkan usulan penempatan dan mutasi pegawai, menyelenggarakan pemberhentian dan pemensiunan pegawai, melaksanakan analisa dan evaluasi jabatan serta mengelola informasi SDM.

## Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bagian Perencanaan dan Mutasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan di bidang perencanaan, pengadaan, penempatan, dan mutasi SDM;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengadaan, penempatan, dan mutasi SDM; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabiltas Kinerja Biro SDM.

## Pasal 43

Bagian Perencanaan dan Mutasi terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Rekrutmen;
- b. Subbagian Mutasi dan Pemberhentian; dan
- c. Subbagian Analisis Jabatan dan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia.

## Pasal 44

- (1) Subbagian Perencanaan dan Rekrutmen mempunyai tugas merencanakan kebutuhan SDM, menyusun formasi pegawai, menyiapkan dan melaksanakan pengadaan pegawai, menyusun pola karir.
- (2) Subbagian Mutasi dan Pemberhentian mempunyai tugas melakukan analisis penempatan dan mutasi pegawai, menyelenggarakan pelantikan pegawai, menyiapkan dan memproses usulan kenaikan pangkat pegawai, memproses pemberhentian dan pemensiunan pegawai.
- (3) Subbagian Analisis Jabatan dan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan analisis jabatan dan evaluasi jabatan, mengelola informasi SDM, dan mengadministrasikan dokumen kepegawaian.

WAKIL

ANGGOTA I

ANGII

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA V

ANGGOTA

ANGGOTA

KETUA

III

IV

KADIT LABH

VI

KADITAMA

BINBANGKUM

VII

SEKRETARIS

JENDERAL

## Pasal 45

Bagian Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja mempunyai tugas merencanakan pengembangan kompetensi dan melakukan serta mengoordinasikan penilaian kinerja pegawai.

## Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Bagian Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan di bidang pengembangan kompetensi dan penilaian kinerja pegawai;
- b. perencanaan program pengembangan kompetensi pegawai;
- c. pelaksanaan kebijakan SDM di bidang pengembangan kompetensi dan penilaian kinerja pegawai; dan
- d. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabiltas Kinerja Biro SDM.

## Pasal 47

Bagian Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja terdiri atas:

- a. Subbagian Penilaian Kompetensi;
- b. Subbagian Pengembangan Kompetensi; dan
- c. Subbagian Evaluasi Kinerja.

## Pasal 48

- (1) Subbagian Penilaian Kompetensi mempunyai tugas menyusun standar kompetensi, perencanaan kegiatan penilaian kompetensi, menyusun instrumen pengukuran, menyiapkan instrumen assessment , memberikan feedback hasil assessment center termasuk mengelola change management di tingkat individu, menyiapkan data pengembangan kompetensi, dan mengelola data hasil assessment .
- (2) Subbagian Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas mendesain rencana pengembangan kompetensi pegawai, melaksanakan rencana pengembangan kompetensi pegawai, mengelola data tugas belajar, shortcourse dan sertifikasi internasional, menyelenggarakan ujian penyesuaian ijasah, mengusulkan peserta Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan (Diklat Pim) I-IV dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), serta menyiapkan izin belajar.

WAKIL

ANGGOTA I

ANGII

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA V

ANGGOTA

ANGGOTA

KETUA

III

IV

KADIT LABH

VI

KADITAMA

BINBANGKUM

VII

SEKRETARIS

JENDERAL

- (3) Subbagian Evaluasi Kinerja mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem dan administrasi penilaian kinerja individual, menyelenggarakan administrasi kedisiplinan pegawai, termasuk penyelenggaraan Sidang Atasan yang Berwenang Menghukum (Sidang Ankum), memproses tindak lanjut putusan atas pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai, serta memproses usulan pemberian penghargaan kepada pegawai.

## Pasal 49

Bagian Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengelolaan administrasi jabatan fungsional di BPK.

## Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bagian Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan di bidang jabatan fungsional;
- b. pelaksanaan kebijakan SDM di bidang jabatan fungsional; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro SDM.

## Pasal 51

Bagian Jabatan Fungsional terdiri atas:

- a. Subbagian Jabatan Fungsional Pemeriksa; dan
- b. Subbagian Jabatan Fungsional Lainnya.

## Pasal 52

- (1) Subbagian Jabatan Fungsional Pemeriksa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengelolaan administrasi Jabatan Fungsional Pemeriksa di BPK.
- (2) Subbagian Jabatan Fungsional Lainnya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi Jabatan Fungsional Lainnya di BPK.

WAKIL

ANGGOTA I

ANGII

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA V

ANGGOTA

ANGGOTA

KETUA

III

IV

KADIT LABH

VI

KADITAMA

BINBANGKUM

VII

SEKRETARIS

JENDERAL

## Pasal 53

Bagian Kesejahteraan mempunyai tugas menyiapkan kebijakan remunerasi dan menyelenggarakan administrasi remunerasi, memberikan konsultasi dan bimbingan pegawai serta layanan kesehatan.

## Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Bagian Kesejahteraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan di bidang perumusan kebijakan remunerasi dan penyelenggaraan administrasi remunerasi, pemberian konsultasi dan bimbingan pegawai serta layanan kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perumusan kebijakan remunerasi dan penyelenggaraan administrasi remunerasi, pemberian konsultasi dan bimbingan pegawai serta layanan kesehatan; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabiltas Kinerja Biro SDM.

## Pasal 55

Bagian Kesejahteraan terdiri atas:

- a. Subbagian Remunerasi;
- b. Subbagian Konsultasi; dan
- c. Subbagian Kesehatan.

## Pasal 56

- (1) Subbagian Remunerasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi gaji dan remunerasi serta menyelenggarakan program persiapan pensiun.

WAKIL

ANGGOTA I

ANGII

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA V

ANGGOTA

ANGGOTA

KETUA

III

IV

KADIT LABH

VI

KADITAMA

BINBANGKUM

VII

SEKRETARIS

JENDERAL

- (2) Subbagian Konsultasi mempunyai tugas menyelenggarakan konsultasi dan bimbingan pegawai serta menyelenggarakan administrasi Tim Penyelesaian Penasehat Perkawinan dan Perceraian (TP-4).
- (3) Subbagian Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi, layanan, dan fasilitas kesehatan.

## Bagian Keenam Biro Keuangan

## Pasal 57

- (1) Biro Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Biro Keuangan dipimpin oleh seorang kepala.

## Pasal 58

Biro Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara di lingkungan BPK berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

## Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Biro Keuangan dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Biro Keuangan berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Biro Keuangan;
- c. perumusan kebijakan di bidang penganggaran berdasarkan Rencana Kegiatan Pelaksana BPK;
- d. perumusan kebijakan di bidang perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan;

WAKIL

ANGGOTA I

ANGII

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA V

ANGGOTA

ANGGOTA

KETUA

III

IV

KADIT LABH

VI

KADITAMA

BINBANGKUM

VII

SEKRETARIS

JENDERAL

- e. perumusan bahan pertimbangan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola Keuangan dan Bendahara;
- f. pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran;
- g. pelaksanaan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan;
- h. penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- i. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Keuangan; dan
- j. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Sekretaris Jenderal.

## Pasal 60

Biro Keuangan terdiri atas:

- a. Bagian Penganggaran dan Pemantauan;
- b. Bagian Perbendaharaan; dan
- c. Bagian Akuntansi dan Pelaporan.

## Pasal 61

Bagian Penganggaran dan Pemantauan mempunyai tugas melakukan dan mengoordinasikan kegiatan penyusunan anggaran berdasarkan Rencana Kegiatan Pelaksana BPK dan memantau pelaksanaan anggaran di lingkungan BPK.

## Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Bagian Penganggaran dan Pemantauan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan di bidang penganggaran dan pemantauan pelaksanaan anggaran;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan anggaran berdasarkan Rencana Kegiatan Pelaksana BPK;
- c. pemantauan pelaksanaan anggaran di lingkungan BPK;
- d. penyiapan data anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK; dan
- e. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabiltas Kinerja Biro Keuangan.

WAKIL

ANGGOTA I

ANGII

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA V

ANGGOTA

KETUA

III

IV

KADIT LABH

VI

KADITAMA

BINBANGKUM

ANGGOTA

VII

SEKRETARIS

JENDERAL

## Pasal 63

Bagian Penganggaran dan Pemantauan terdiri atas:

- a. Subbagian Penganggaran dan Pemantauan I;
- b. Subbagian Penganggaran dan Pemantauan II; dan
- c. Subbagian Penganggaran dan Pemantauan III.

## Pasal 64

- (1) Subbagian Penganggaran dan Pemantauan I mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan anggaran dan revisi anggaran berdasarkan Rencana Kegiatan Pelaksana BPK, melaksanakan pemantauan dan pelaporan realisasi anggaran serta menyiapkan data anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK pada lingkup Setjen (di luar Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat)), Inspektorat Utama (Itama), Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Revbang), Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum), Staf Ahli, dan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) I s.d. VII.
- (2) Subbagian Penganggaran dan Pemantauan II mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan anggaran dan revisi anggaran berdasarkan Rencana Kegiatan Pelaksana BPK, melaksanakan pemantauan dan pelaporan realisasi anggaran serta menyiapkan data anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK pada lingkup BPK Perwakilan Wilayah Barat, Pusdiklat dan Balai Diklat serta melakukan kompilasi atas bahan penyusunan anggaran dan revisi anggaran tingkat lembaga.
- (3) Subbagian Penganggaran dan Pemantauan III mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan anggaran dan revisi anggaran berdasarkan Rencana Kegiatan Pelaksana BPK, melaksanakan pemantauan dan pelaporan realisasi anggaran serta menyiapkan data anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK pada lingkup BPK Perwakilan Wilayah Timur serta melakukan kompilasi atas pemantauan realisasi anggaran tingkat lembaga.

## Pasal 65

Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan kegiatan perbendaharaan di lingkungan Kantor BPK Pusat.

WAKIL

ANGGOTA I

ANGII

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA V

ANGGOTA

ANGGOTA

KETUA

III

IV

KADIT LABH

VI

KADITAMA

BINBANGKUM

VII

SEKRETARIS

JENDERAL

## Pasal 66

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di bidang perbendaharaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan di lingkungan Kantor BPK Pusat;
- c. penyiapan data perbendaharaan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- d. penyiapan bahan pertimbangan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola Anggaran dan Bendahara; dan
- e. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabiltas Kinerja Biro Keuangan.

## Pasal 67

Bagian Perbendaharaan terdiri atas:

- a. Subbagian Perbendaharaan I;
- b. Subbagian Perbendaharaan II; dan
- c. Subbagian Perbendaharaan III.

## Pasal 68

- (1) Subbagian Perbendaharaan I mempunyai tugas melakukan koordinasi dan memantau pengusulan uang persediaan (UP), perencanaan dan pengelolaan kas serta pengembalian uang belanja dan penyetoran pajak milik BPK ke Kas Negara berdasarkan standar, sistem, dan prosedur yang berlaku, guna mendukung kegiatan perbendaharaan bagi satuan kerja (satker) di Kantor BPK Pusat dan BPK Perwakilan berjalan secara efektif dan efisien.
- (2) Subbagian Perbendaharaan II mempunyai tugas melakukan koordinasi dan memantau pengujian dokumen tagihan, evaluasi atas Rincian Anggaran Biaya (RAB), dan pengelolaan Uang Muka (UM) berdasarkan standar, sistem, dan prosedur yang berlaku, guna mendukung kegiatan perbendaharaan bagi satker di Kantor BPK Pusat dan BPK Perwakilan berjalan secara efektif dan efisien.

WAKIL

ANGGOTA I

ANGII

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA V

ANGGOTA

ANGGOTA

KETUA

III

IV

KADIT LABH

VI

KADITAMA

BINBANGKUM

VII

SEKRETARIS

JENDERAL

- (3) Subbagian Perbendaharaan III mempunyai tugas melakukan koordinasi dan memantau pencetakan dokumen, penginput -an data Surat Perintah Membayar (SPM), dan data perbendaharaan ke dalam Aplikasi dan Sistem Informasi Keuangan (SIK) serta pengelolaan belanja pegawai berdasarkan standar, sistem, dan prosedur yang berlaku, guna mendukung kegiatan perbendaharaan bagi satker di Kantor BPK Pusat dan BPK Perwakilan berjalan secara efektif dan efisien.

## Pasal 69

Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengolahan data akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan BPK.

## Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Bagian Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan di bidang penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan;
- b. penyelenggaraan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN);
- c. pelaksanaan rekonsiliasi Akuntansi Barang Milik Negara (BMN);
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK; dan
- e. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabiltas Kinerja Biro Keuangan.

## Pasal 71

Bagian Akuntansi dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan I;
- b. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan II; dan
- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan III.

## Pasal 72

- (1) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan I mempunyai tugas mengolah data akuntansi dan melaksanakan SAI dan SABMN pada lingkup Setjen (di luar Pusdiklat) dan Itama dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK.

WAKIL

ANGGOTA I

ANGII

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA V

ANGGOTA

ANGGOTA

KETUA

III

IV

KADIT LABH

VI

KADITAMA

BINBANGKUM

VII

SEKRETARIS

JENDERAL

- (2) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan II mempunyai tugas mengolah data akuntansi dan melaksanakan SAI dan SABMN pada lingkup Ditama Binbangkum, Ditama Revbang, Staf Ahli, dan AKN I s.d. VII dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan III mempunyai tugas mengolah data akuntansi dan melaksanakan SAI dan SABMN pada lingkup Satker Perwakilan, Pusdiklat, dan Balai Diklat dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK dan melakukan kompilasi atas laporan keua