PERATURAN DAERAH BUPATI Nomor 20 Tahun 2016 tentang SISTEM KESEHATAN DAERAH (berlaku 30 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
1
BUPATIBALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATENBALANGAN NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
SISTEM KESEHATAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BALANGAN,
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat, perlu didukung dengan pembangunan di bidang kesehatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan;
- b. bahwa pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur dalam suatu sistem pelayanan kesehatan yang terpadu yang berlaku di Kabupaten Balangan; b .
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah; C.
1
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 2
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 4 .
Menetapkan
2
2
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193); 5
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255) 6
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
Dan
BUPATIBALANGAN
MEMUTUSKAN
:
PERATURAN
DAERAH
KESEHATAN
DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Prinsip-prinsip dasar Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Balangan meliputi:
- a. perikemanusiaan;
- b. hak asasi manusia;
- c. adil dan merata;
- d. pemberdayan dan kemandirian masyarakat;
- e. kemitraan;
- f. pengutamaan dan manfaat;
- g. tata pemerintahan yang baik; dan
- h. nilai-nilai budaya Kabupaten Balangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Tujuan SKD adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua komponen, baik pemerintah maupun masyarakat termasuk swasta secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
SKDterdiri dari 6 (enam) subsistem yaitu
- a. subsistem upaya kesehatan;
:
4
- b. subsistem pemberdayaan masyarakat;
- c. subsistem pembiayaan kesehatan;
- d. subsistem sumber daya manusia kesehatan;
- e. subsistem obat dan perbekalan kesehatan; dan
- f. subsistem manajemen kesehatan. f.
SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN
Bagian Kesatu Upaya Kesehatan
Pasa15
- (1) Subsistem upaya kesehatan adalah terdiri dari
- a. upaya kesehatan masyarakat (UKM);
- b. upaya kesehatan perorangan (UKP);
- c. kombinasi UKMdan UKP;
- d. upaya kesehatan kegawatdaruratan bencana (UKKB).
- (2) Subsistem upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
- (3) Subsistem upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara adil, merata, menyeluruh, terpadu, berkesinambungan, bermutu, aman dan terjangkau.
Pasa16
- (1) Unsur-unsur Subsistem upaya kesehatan dalah:
- a. upaya kesehatan masyarakat (UKM);
- b. upaya kesehatan perorangan (UKP);
- c. upaya kesehatan kombinasi UKPdan UKM;dan
- d. upaya kesehatan kegawatdaruratan bencana (UKKB).
- (2) Penyelenggaraan UKMdan UKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dalam mekanisme rujukan secara berjenjang terdiri dari: 8 b
- a. pelayanan primer;
- b. rujukan sekunder; dan
- c. rujukan tersier.
- (3) Penyelenggaraan upaya kesehatan kombinasi UKM dan UKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai kondisi masalah kesehatan masyarakat, penanganan masalah kesehatan tertentu dan atau penanganan penyakit bagi perorangan, mulai dari pelayanan tingkat dasar sampai sub spesialis, tidak hanya oleh dokter tetapi tenaga kesehatan maupun tenaga pendukung lain yang berkompeten. C
:
- (4) Penyelenggaraan UKKBsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan tahapan siklus bencana yaitu:
- a. pra bencana;
- b. saatbencana; dan
- c. pasca bencana.
Bagian Kedua Upaya Kesehatan Masyarakat
Pasal7
Upaya kesehatan masyarakat diselenggarakan dengan tujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Pasal8
- (1) Upaya kesehatan masyarakat memprioritaskan pelaksanaan 6 (enam) pelayanan kesehatan dasar yang terdiri-dari :
- a. promosi kesehatan;
- b. kesehatan ibu dan anak (KIA) serta keluarga berencana (KB);
- c. gizi masyarakat;
- d. kesehatan lingkungan;
6. serta menular e. pencegahan dan pemberantasan penyakit pengendalian penyakit tidak menular; dan
- f. pengobatan dasar.
- (2) Selain pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilaksanakan upaya kesehatan pengembangan sesuai permasalahan kesehatan setempat.
Pasal9
- (1) Upaya kesehatan masyarakat sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan UKMtingkat lanjut yang mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialistik ditujukan kepada masyarakat.
- (2) Upaya kesehatan masyarakat sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat dan swasta dengan penanggungjawab Dinas Kesehatan didukung lintas sektor.
Pasa112
2
- (1) Dalam menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Dinas Kesehatan mempunyai (dua) fungsi yaitu:
- a. fungsi manajerial; dan
- b. fungsi teknis kesehatan.
a
- (2) Fungsi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mencaku p perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pengawasan, penilaian, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pembangunan kesehatan. a
- (3) Fungsi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dijalankan dengan tersedianya berapa unit teknis untuk melaksanakan prioritas pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan upaya kesehatan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
Pasa113
- (1) Upaya kesehatan masyarakat tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan UKMstrata unggulan yang mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan subspesialistik ditujukan kepada masyarakat.
- (2) Upaya kesehatan masyarakat tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta dengan penanggungjawab Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian Kesehatan didukung lintas sektor.
Pasa114
- (1) Dalam menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dinas Kesehatan mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu:
- a. fungsi manajerial; dan
- b. fungsi teknis kesehatan.
- (2) Fungsi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pengawasan, penilaian dan pertanggungjawaban penyelenggraaan pembangunan kesehatan. a
7
- (3) Fungsi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan dengan dukungan beberapa fasilitas pelayanan langsung dan kebutuhan rujukan yaitu:
- a. Polindes
- b. Pos kesehatan desa
- c. Puskesmas Pembantu (Pustu)
- d. Puskesmas
- e. Instalasi Gudang Farmasi (IGF); dan
- f. Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya f
Bagian Kedua Upaya Kesehatan Perorangan
Pasal15
BAB II - SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN
Pasal 6
- (1) Upaya kesehatan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan.
BAB II - SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN
Pasal 7
Upaya kesehatan masyarakat diselenggarakan dengan tujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
BAB II - SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN
Pasal 8
- (1) Upaya kesehatan masyarakat memprioritaskan pelaksanaan 6 (enam) pelayanan kesehatan dasar yang terdiri-dari :
- a. promosi kesehatan;
- b. kesehatan ibu dan anak (KIA) serta keluarga berencana (KB);
- c. gizi masyarakat;
- d. kesehatan lingkungan;
6. serta menular e. pencegahan dan pemberantasan penyakit pengendalian penyakit tidak menular; dan
- f. pengobatan dasar.
- (2) Selain pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilaksanakan upaya kesehatan pengembangan sesuai permasalahan kesehatan setempat.
BAB II - SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN
Pasal 9
## Pasal9
BAB II - SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN
Pasal 11
- (1) Upaya kesehatan masyarakat sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan UKMtingkat lanjut yang mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialistik ditujukan kepada masyarakat.
- (2) Upaya kesehatan masyarakat sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat dan swasta dengan penanggungjawab Dinas Kesehatan didukung lintas sektor.
Pasa112
2
- (1) Dalam menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Dinas Kesehatan mempunyai (dua) fungsi yaitu:
- a. fungsi manajerial; dan
- b. fungsi teknis kesehatan.
a
- (2) Fungsi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mencaku p perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pengawasan, penilaian, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pembangunan kesehatan. a
- (3) Fungsi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dijalankan dengan tersedianya berapa unit teknis untuk melaksanakan prioritas pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan upaya kesehatan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
Pasa113
- (1) Upaya kesehatan masyarakat tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan UKMstrata unggulan yang mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan subspesialistik ditujukan kepada masyarakat.
- (2) Upaya kesehatan masyarakat tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta dengan penanggungjawab Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian Kesehatan didukung lintas sektor.
Pasa114
BAB II - SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN
Pasal 13
- a. fungsi manajerial; dan
- b. fungsi teknis kesehatan.
- (2) Fungsi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pengawasan, penilaian dan pertanggungjawaban penyelenggraaan pembangunan kesehatan. a
7
- (3) Fungsi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan dengan dukungan beberapa fasilitas pelayanan langsung dan kebutuhan rujukan yaitu:
- a. Polindes
- b. Pos kesehatan desa
- c. Puskesmas Pembantu (Pustu)
- d. Puskesmas
- e. Instalasi Gudang Farmasi (IGF); dan
- f. Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya f
Bagian Kedua Upaya Kesehatan Perorangan
BAB II - SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN
Pasal 15
- (1) Upaya kesehatan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan.
- (2) Upaya kesehatan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan tujuan memberikan pelayanan kesehatan kepada perorangan secara komprehensif, berhasil guna dan berdaya guna, adil, menyeluruh, terpadu, berkesinambungan, bermutu, aman dan terjangkau.
BAB II - SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN
Pasal 16
## Pasal16
BAB VI - SUB SISTEM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
Pasal 38
Subsistem obat dan perbekalan kesehatan dilaksankan dengan menghimpun berbagai upaya guna menjamin ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, mutu, serta keamanan obat dan perbekalan secara terpadu untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
BAB VI - SUB SISTEM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
Pasal 39
Tujuan subsistem obat dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 adalah tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang merata, bermutu, aman, bermanfaat dan terjangkau, melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (napza), serta mengembangkan obat tradisional untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya.
BAB VI - SUB SISTEM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
Pasal 40
Subsistem obat dan perbekalan kesehatan terdiri dari 5 (lima) unsur utama yaitu:
- a. ketersediaan, pemerataan, serta keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan;
- b. keamanan, khasiatj manfaat, serta mutu;
- c. obat rasional;
- e. dan napza; penyalahgunaan d. pencegahan, penanggulangan pengembangan obat tradisional.
BAB VI - SUB SISTEM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
Pasal 41
- (1) Ketersediaan, pemerataan, serta keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a adalah upaya
pemenuhan jenis dan jumlah, peningkatan penyebaran secara merata dan berkesinambungan, serta peningkatan akses dengan harga terjangkau obat dan perbekalan kesehatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, mudah diperoleh, serta dapat dibeli oleh masyarakat.
- (2) Keamanan, khasiaty manfaat, serta mutu obat dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b adalah upaya menjamin keabsahan obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar dan persyaratan mulai dari pengadaan bahan baku, produksi, distribusi, hingga pemanfaatannya oleh masyarakat.
- (3) Penggunaan obat secara rasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c adalah upaya menjamin ketepatan penggunaan dan ketepatan biaya dalam pelayanan obat kepada masyarakat untuk mencapai pemanfaatan obat yang optimal.
- (4) Pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (napza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d adalah upaya preventif, kuratif, dan rehabilitatif melalui keterpaduan lintas program dan lintassektor serta peran serta masyarakat untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (napza).
- (5) Pengembangan obat tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e adalah upaya pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam sebagai obat tradisional untuk meningkatkan pelayanan kesehatan.
Pasa142
Subsistem manajemen kesehatan dilaksanakan dengan menghimpun berbagai upaya kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, sistem informasi kesehatan, serta hukum kesehatan secara terpadu untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Pasa143
BAB VII - SUB SISTEM MANAJEMEN KESEHATAN
Pasal 42
Pasa144
Subsistem manajemen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 terdiri dari 5 (lima) unsur utama yaitu:
- a. kebijakan kesehatan;
- b. administrasi kesehatan;
- c. sistem informasi kesehatan;
- d. ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- e. hukum kesehatan.
Pasa145
BAB VII - SUB SISTEM MANAJEMEN KESEHATAN
Pasal 44
- (2) Administrasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dilaksanakan dengan melakukan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pembangunan kesehatan.
- (3) Sistem informasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dilaksanakan untuk menghasilkan datajinformasi untuk mendukung dan atau menjadi dasar dalam pengambilan keputusan di bidang kesehatan.
- (4) Ilmu pengetahuan dan tehnologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d merupakan hasil penelitian dan pengembangan yang menjadi masukan dalam pengambilan keputusan di bidang kesehatan.
- (5) Hukum kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e dipakai sebagai acuan bagi penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Daerah.
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasa146
- (1) Pengendalian SKP dilaksanakan dalam rangka memantau dan menilai keberhasilan penyelenggaraan pembangunan kesehatan berdasarkan SKN,SKP,dan SKK.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan menggunakan tolak ukur keberhasilan pembangunan kesehatan tingkat Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten.
- (3) Untuk keberhasilan pengendalian SKD perlu dikembangkan sistem informasi kesehatan di Daerah.
BABIX KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 47
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Penetapan: Ditetapkan di Paringin pada tanggal 30 Desember 2016

Penandatangan: BUPATI BALANGAN, ttd H. ANSHARUDDIN

Penetapan: Diundangkan di Paringin pada tanggal 30 Desember 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN ## H. RUSKARIADI

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATENBALANGAN H. M. IWAN SETIADY, SH NIP.19780929 200501 1 009 BERITADAERAHKABUPARENBALANGAN TAHUN2016 NOMOR20 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 215 TAHUN 2016 '
PENJELASAN
Pembukaan
' .
## ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 20 TAHUN 2016
## TENTANG
## SISTEM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN BALNGAN
## I. UMUM
Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Tujuan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan pembangunan kesehatan yang berkesinambungan, baik oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota maupun oleh masyarakat termasuk swasta.
Strategi pembangunan kesehatan skala nasional dituangkan dalam kebijakan yang salah satunya diwujudkan dengan penyusunan Sistem Kesehatan Nasional (SKN)yang ditetapkan pada tahun 2004.
Selanjutnya SKN melalui strategi desentraliasi dilaksanakan di daerah berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 004/MENKES/SK/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi. Kebijakan tersebut an tara lain menggariskan perlunya disusun Sistem Kesehatan Daerah (SKD) dengan memperhatikan Sistem Kesehatan Nasional (SKN).
Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu daerah yang terus berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya selama ini telah menunjukkan prestasi yang cukup baik dibandingkan dengan daerah lain di Pulau Kalimantan. Namun demikian karena selama ini pembangunan kesehatan dimaksud masih mengacu hanya kepada SKN sehingga kebijakan pembangunan itu sendiri belum terfokus kepada persoalan kesehatan daerah sendiri.
Dengan pertimbangan tersebut dipandang perlu menyusun Sistem Kesehatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang nantinya diharapkan mampu menjawab dan merespon berbagai persoalan dan tantangan di bidang kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan pada khususnya.
Sistem Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan ini selanjutnya digunakan sebagai pendorong, acuan dan pemberi arah dalam menyusun dan mengembangkan rencana pembangunan kesehatan jangka menengah Provinsi Kalimantan Selatan (RPKJM-KS 2005-2009), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Selatan (RPKJK-KS 2025) dan Rencana Kerja Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan setiap tahun serta sebagai pedoman umum program kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun sistem kesehatan kabupaterr/ kota.
## II. PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas.
Pasa12
##
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas. 7 | Cukup jelas. Pasa13 | |-------------------------------------| | Cukup jelas Pasa14 | | Pasa15 Cukup jelas. | | Pasa16 Cukup jelas. | | Cukup jelas. Pasa17 | | Pasa18 Cukup jelas. | | Cukup jelas. Pasa19 | | Pasall0 Cukup jelas. | | Pasal 11 Istilah Puskesmas termasuk | | Pasal12 Cukup jelas. | | Pasal 13 Cukup jelas. | | Pasal14 Cukup jelas. | | Pasal15 Cukup jelas. | | Pasal16 Cukup jelas. | | Pasal17 Cukup jelas. | | Pasal 18 Cukup jelas. | | Pasal19 Cukup jelas. | | Pasa120 Cukup jelas. | | Pasa121 Cukup jelas. | | Pasa122 Cukup jelas. | |------------------------| | Pasa123 Cukup jelas. | | Pasa124 Cukup jelas. | | Pasa125 Cukup jelas. | | Pasa126 Cukup jelas. | | Pasal27 Cukup jelas. | | Pasa128 Cukup jelas. | | Pasa129 Cukup jelas. | | Pasa130 Cukup jelas. | | Pasal31 Cukup jelas. | | Pasa132 Cukup jelas. | | Pasa133 Cukup jelas. | | Pasal34 Cukup jelas. | | Pasa135 Cukup jelas. | | Pasa136 Cukup jelas. | | Pasa137 Cukup jelas. | | Pasa138 Cukup jelas. | | Pasal39 Cukup jelas. | | Pasa140 Cukup jelas. | ## Pasa141 ## Pasa142 ## Pasa143 ## Pasa144 ## Pasa145 Pasa146 ## Pasa147 Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. ' : , ## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 126 2 ' . - '