PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua .Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sumber pendapatan daerah salah satunya adalah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 2. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah · sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undan~-Undan~ Nomor 23 Tahun 2014 tentan~ · Pemerintahan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada peraturan perudang-undangan. b. bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
BUPATISAROLANGUN
PROVINSI JAM'.Bf
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NQMOR g TAHUN 2016 TENT ANG
LAIN-LAIN PENDAPATANASLI DAERAH YANG SAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAR..Q-LANGUN,
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 285 Ayat (1) huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua .Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sumber pendapatan daerah salah satunya adalah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
2. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah · sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undan~-Undan~ Nomor 23 Tahun 2014 tentan~ · Pemerintahan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada peraturan perudang-undangan. b. bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor ·-
- c. bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun l 945; Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 14 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Dengan Persetujuan Bersama
dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
BUPATISAROLANGUN
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH.
Menetapkan
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
/'-,
1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai urisur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer dan Perseroan lainnya, BUMN, atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap, serta bentuk Badan Usaha lainnya.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditugaskan oleh Bupati untuk mengelola atau melakukan pungutan atas penerimaan daerah yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten S.arolangun.
9. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang selanjutnya disingkat LLPADS yang sah adalah pendapatan asli daerah diluar pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
10. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, termasuk pemungut atau pemotong Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
11. Hasil penjualan aset tetap daerah adalah merupakan penerimaan atas hasil penjualan barang milik daerah baik yang bergerak maupun tidak bergerak, antara lain berupa bongkaran gedung/Kantor, kendaraan bermotor, rumah dinas dan barang inventaris milik daerah lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Jasa Giro adalah penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli yang sah yang berasal dari hasil penempatan dana Pemerintah Daerah dalam bentuk rekening baik yang dilakukan oleh dan atas nama Pemerintah Daerah dan
atau bendaharawan daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah dan atau Bank lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
13. Sumbangan Pihak dari Pihak Lain adalah penerimaan dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang berasal dari pemberian secara ikhlas dan tidak mengikat, berupa pemberian, hadiah, donasi dan hibah atau lainlain sumbangan yang diberikan dalam bentuk uang atau disamakan nilainya dengan uang.
14. Penerimaan Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah adalah penerimaan dari LLPADS atas penyetoran/pengembalian secara tunai atau angsuran kekurangan perbendaharaan/kerugian Daerah atau hasil penjualan barang jaminan ## BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK
Pasal 2
- (1) LLPADS merupakan Pendapatan Asli Daerah, di luar hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, dan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang telah ditetapkan;
- (2) Objek LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
- c. jasa giro;
- d. pendapatan bunga;
- e. tuntutan ganti rugi;
- f. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asmg;
- g. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh Daerah;
- h. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- i. pendapatan dari pengembalian atas belanja Daerah yang melampaui batas waktu pengembalian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- J. tasilitas sosial dan faeilitas umum:
- k. pendapatan dari penyelengaraan pendidikan dan pelatihan;
1. sumbangan dari pihak lain;
- m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n. bentuk-bentuk lainnya yang merupakan hak Daerah dan/ atau menambah kekayaan Daerah; dan
- o. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah.
Pasal 3
Subyek LLPADS yang sah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh manfaat dari kegiatan Pemerintah Daerah yang berakibat pada adanya pembayaran dalam bentuk sumbangan clan bentuk lainnya kepada Pemerintah.
BAB III - PENGANGGARAN
Pasal 4
- (1) LLPADS yang bersifat tetap dan/atau tidak tetap dianggarkan pada SKPKD atau SKPD pemungut.
- (2) Penganggaran LLPADS yang tidak dapat diduga dan timbul pada tahun berkenaan bersifat estimasi atau cadangan.
- ( 1) Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah:
- a. menetapkan bentuk-bentuk LLPADS pada setiap awal tahun anggaran; dan;
- b, menetapkan besaran penerimaan atas bentuk-bentuk LLPADS;
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang teknis pelaksanaan pengelolaan LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BABV PENERIMAAN DAN PENYETORAN
BAB IV - PENGELOLAAN LLPADS
Pasal 6
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur LLPADS yang sah disesuaikan denganjenis atau sumber LLPADS yang sah tersebut sebagai berikut:
- a. Penerimaan LLPADS dapat melalui Bendahara Penerimaan pada masing-masing SKPD atau langsung ke Kas Umum Daerah.
- b. Penerimaan LLPADS yang melalui Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah;
- c. Penyetoran LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke Kas Umum Daerah paling lama 1 x 24 jam.
BAB VI - PENATAUSAHAAN DAN AKUNTANSI
Pasal 7
- (1) Kepala SKPKD melaksanakan penatausahaan pengelolaan LLPADS serta penerimaan dan penyimpanan uang daerah yang bersumber dari LLPADS.
- (2) Kepala SKPD melaksanakan penatausahaan pemungutan LLPADS.
- (3) Bendahara Penerimaan melaksanakan penatausahaan penerimaan, penyimpanan, dan penyetoran ke Kas Umum Daerah atas uang Daerah yang bersumber dari LLPADS.
BAB VI - PENATAUSAHAAN DAN AKUNTANSI
Pasal 8
Pejabat penatausahaan keuangan SKPKD dan SKPD wajib melaksanakan akuntansi atas penerimaan dan penyetoran LLPADS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9
- ( 1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penatausahaan atas penerimaan LLPADS oleh SKPD secara fungsional dilaksanakan oleh SKPKD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penatausahaan penerimaan LLPADS oleh pejabat dan/ atau pegawai pada SKPD secara fungsional dilakukan Kepala SKPD berkenaan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap penatausahaan uang Daerah yang bersumber dari LLPADS oleh Bendahara Penerimaan SKPKD dan SKPD secara fungsional dilakukan Bendahara Umum Daerah.
- (4) Tata cara pembinaan dan pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
PENYIDIKAN
BAB VIII - PENYIDIKAN
Pasal 10
- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
- a. menenma, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan terse but menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
8. pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; bukti bah an mendapatkan untuk penggeledahan e. melakukan
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- J. menghentikan penyidikan; dan/atau;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mernberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan basil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB IX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 11
- (1) Pejabat penatausahaan keuangan SKPKD, pejabat/pegawai SKPD yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BABX KETENTUAN PERALIHAN
BAB IX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 12
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak lain yang menjadi dasar diperolehnya basil LLPADS dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya kesepakatan tersebut serta semua sumber-sumber LLPADS yang selama ini telah diterima dan diakui sebagai penerimaan bukan pajak Daerah, bukan retribusi Daerah, dan bukan basil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tetap dinyatakan sebagai LLPADS.
BAB XI - PENUTUP
Pasal 13
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun. ARIEF MUNANDAR --

Penetapan: Diundangkan di Sarolangun pada tanggal 5' 0 £S em 6er 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, THAB~LI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2016 NOMOR 9 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, PROVINS! JAMBI : ( 9 / 2016)
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NO MOR 9 TAHUN 2016
## TENTANG
## LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
## I. UMUM
bahwa sesuai ketentuan
PENJELASAN
Pasal 1
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
Huruf a
Yang dimaksud dengan hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan seperti penjualan aset yang telah dihapus secara tunai atau angsuran. Conteh: penjualan bongkaran gedung dan jembatan, mesin, kendaraan bermotor, dll.
Hurufb
Yang dimaksud dengan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan seperti penjualan hak guna bangunan di atas hak pengelolaan, p.enjualan basil perkebunan/pertanian dari kebun milik daerah, sewa mesm rice mill milik Kelurahan, sewa tempat pemasangan reklame, sewa tanah dan sewa bangunan.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Daerah berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti basil pendapatan sewa Balai Kelurahan, sewa gedung/lapangan olah raga, dll .. dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum pendapatan dari sewa pemakaian kekayaan Yang dimaksud adalah hasil
Huruf k
Cukup jelas.
------.,
Huruf 1
Yang dimaksud dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum adalah hasil pendapatan dari sewa pemakaian kekayaan Daerah berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti hasil pendapatan sewa Balai Kelurahan, sewa gedung/lapangan olah raga, dll.
Hurufm
Cukup jelas.
Huruf n
Bentuk-bentuk lainnya yang merupakan hak Daerah dan/atau menambah kekayaan Daerah yang tidak diatur dengan Peraturan Daerah dapat diakui sebagai LLPADS.
Huruf o
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 285
Bahwa Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah tidak kalah penting dan potensialnya dengan pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan tentunya memerlukan pengaturan dan pengelolaan dengan tetap berpedoman pada prinsip efisiensi dan efektifitas. pengelolaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah dengan lebih berdayaguna dan berhasilguna dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, maka Lain-lain PAD yang Sah tergolong jenis pendapatan daerah diluar pajak, retribusi, hasil perusahaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Pengaturan LLPADS dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk memberikan dasar hukum penenmaan LLPADS. Sedangkan tujuan pengaturan LLPADS adalah terwujudnya penerimaan LLPADS secara tertib, taat pada peraturan perundang- undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Guna memberikan pedoman yang jelas dalam pengelolaan Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana tersebut diatas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
II. PASAL DEMI PASAL
Cukupjelas
Cukup jelas.
Huruf a
Yang dimaksud dengan hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan seperti penjualan aset yang telah dihapus secara tunai atau angsuran. Conteh: penjualan bongkaran gedung dan jembatan, mesin, kendaraan bermotor, dll.
Hurufb
Yang dimaksud dengan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan seperti penjualan hak guna bangunan di atas hak pengelolaan, p.enjualan basil perkebunan/pertanian dari kebun milik daerah, sewa mesm rice mill milik Kelurahan, sewa tempat pemasangan reklame, sewa tanah dan sewa bangunan.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Daerah berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti basil pendapatan sewa Balai Kelurahan, sewa gedung/lapangan olah raga, dll .. dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum pendapatan dari sewa pemakaian kekayaan Yang dimaksud adalah hasil
Huruf k
Cukup jelas.
------.,
Huruf 1
Yang dimaksud dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum adalah hasil pendapatan dari sewa pemakaian kekayaan Daerah berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti hasil pendapatan sewa Balai Kelurahan, sewa gedung/lapangan olah raga, dll.
Hurufm
Cukup jelas.
Huruf n
Bentuk-bentuk lainnya yang merupakan hak Daerah dan/atau menambah kekayaan Daerah yang tidak diatur dengan Peraturan Daerah dapat diakui sebagai LLPADS.
Huruf o
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 9