KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 38 Tahun 2003 tentang RINCIAN PENGELUARAN RUTIN DAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2003 (berlaku 10 Juni 2003)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa Pengeluaran Rutin dan Pembangunan Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 perlu dirinci lebih lanjut ke dalam sektor, subsektor, program, kegiatan untuk pengeluaran rutin dan proyek untuk pengeluaran pembangunan Departemen/Lembaga bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Rincian Pengeluaran Rutin dan Pembangunan Tahun Anggaran 2003;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4249);
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG RINCIAN PENGELUARAN RUTIN DAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2003.
Pasal 1
- (1) Pengeluaran Rutin dan Pembangunan Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2002, dirinci ke dalam sektor, subsektor dan program sebagaimana ditetapkan dalam
Pasal 8
- (1) Pengeluaran Rutin dan Pembangunan Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2002, dirinci ke dalam sektor, subsektor dan program sebagaimana ditetapkan dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Presiden ini.
- (2) Rincian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dirinci lebih lanjut ke dalam kegiatan untuk pengeluaran rutin dan ke dalam proyek untuk pengeluaran pembangunan menurut masing-masing Departemen/Lembaga sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan Presiden ini.

## Pasal 2

- (1) Pergeseran biaya dalam dan atau antar kegiatan serta antar program dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
- (2) Pergeseran jumlah biaya dalam satu atau antar proyek serta antar program dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.

## Pasal 3

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

## Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2003.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI