PERATURAN BUPATI MA Nomor 13 Tahun 2016 tentang URAIAN TUGAS DAN FUNGSI AUDITOR DAN PENGAWAS PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH PADA INSPEKTORAT KABUPATEN MAMUJU UTARA (berlaku 25 April 2016)
Pembukaan
Mengingat :
BUPATI MAMUJU UTARA
PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI AUDITOR DAN PENGAWAS PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH PADA INSPEKTORAT KABUPATEN MAMUJU UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAMUJU UTARA,
Menimbang
- a. bahwa untuk mendukung Program Pembangunan bidang pengawasan pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara perlu peningkatan peran dan fungsi Auditor dan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) pada Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara;
- b. bahwa peningkatan peran dan fungsi Auditor dan P2UPD perlu dilakukan secara maksimal demi terlaksananya pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien serta mencegah penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas dan Fungsi Auditor dan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah pada Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara.
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaran Urusan Pemerintah di Daerah dan Angka Kreditnya;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju
Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI AUDITOR DAN PENGAWAS PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH PADA INSPEKTORAT KABUPATEN MAMUJU UTARA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara.
5. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara.
6. Pembinaan adalah penetapan dan pengendalian terhadap standar profesi yang meliputi kewenangan penanganan, prosedur pelaksanaan tugas dan metodologinya termasuk di dalamnya penetapan petunjuk teknis yang diperlukan.
7. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Auditor dan PNS tertentu pada Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara.
8. Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan teknis pemerintahan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Jabatan Fungsional Auditor yang selanjutnya disebut Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang,
10. Jabatan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah yang selanjutnya disebut P2UPD adalah Pegawai Negeri SIpil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas
penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan teknis pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Auditor yang merupakan penilaian prestasi kerja sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan, kenaikan jabatan dan/atau pangkat.
13. Tim Penilai Angka Kredit Auditro adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang bertugas untuk memberikan pertimbangan dan menilai prestasi kerja Auditor.
14. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisi dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objentif dan professional BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini, sebagai acuan bagi Auditor dan P2UPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masingmasing.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikna arah dan batasan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan oleh Auditor dan P2UPD.
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB AUDITOR DAN P2UPD
Bagian Kesatu
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB AUDITOR DAN P2UPD
Pasal 4
- (1) Auditor berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawaan di lingkungan Inspektorat.
- (2) Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Auditor dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Inspektur
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB AUDITOR DAN P2UPD
Pasal 5
- (1) Tugas Pokok Auditor melaksanakan kegiatan :
- a. Perencanaan;
- b. Pengorganisasian; dan
- c. Teknis Pengawasan (Audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan pengawasan lain (konsultasi, sosialisasi, asistensi);
- (2) Auditor yang melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat surat tugas Inspektur
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB AUDITOR DAN P2UPD
Pasal 6
- (1) Jenjang Jabatan Auditor adalah :
- a. Auditor Terampil; dan
- b. Auditor Ahli.
- (2) Auditor Terampil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. Auditor Pelaksana;
- b. Auditor Pelaksanan Lanjutan; dan
- c. Auditor Penyelia.
- (3) Rincian tugas auditor terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Auditor Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. Auditor Pertama;
- b. Auditor Muda;
- c. Auditor Madya; dan
- d. Auditor Utama.
- (5) Rincian tugas auditor ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf b tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 7

- (1) Dalam rangka pemeriksaan obyek yang diawasi, auditor berwenang untuk:
- a. memperoleh keterangan dan/ atau dokumen yang wajib diberikan oleh unit yang diawasi dan pihak terkait;
- b. melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang danBarang Milik Negara/Daerah di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan Negara/daerah serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening Koran, pertanggungjawaban dan daftar lainnya yang terkait dengan pengawasan;
- c. menetapkan jenis dokumen, data serta informasi yang diperlakukan dalam penugasan pengawasan;
- d. memeriksa secara fisik setaip asset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diawasi; dan
- e. menggunakan tenaga hali di luar tenaga Auditor jika diperlukan.
- (2) Auditor dalam melaksankan tugas dan kewenangannya harus sesuai dengan Kode Etik Auditor dan standar pengawasan yang berlaku:

## P2UPD

## Bagian Kedua

## Pasal 8

- (1) P2UPD berkedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang pengawasan penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah pada instansi pemerintah pusat dan daerah
- (2) P2UPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
- (3) P2UPD dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab secara

hierarkis kepada pimpinan instansi atau unit yang bersangkutan

## Pasal 9

- (1) Tugas pokok P2UPD adalah urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan yang meliputi :
- a. pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan.
- b. pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan;
- c. pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- d. pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan
- e. pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) P2UPD harus mendapatkan penugasan secara tertulis dari Inspektur.

## Pasal 10

- (1) Jabatan fungsional P2UPD adalah jabatan tingkat keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan P2UPD dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
- a. Pengawas Pemerintahan Pertama;
- b. Pengawas Pemerintahan Muda;
- c. Pengawas Pemerintahan Madya; dan
- d. Pengawas Pemerintahan Utama;
- (3) Jenjang pangkat P2UPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan jenjang jabatannya yaitu :
- a. Pengawas Pemerintahan Pertama:
1. Penata Muda; dan
2. Penata Muda Tingkat I.
- b. Pengawas Pemerintahan Muda:
1. Penata; dan
2. Penata Tingkat I.
- c. Pengawas Pemerintahan Madya:
1. Pembina:
2. Pembina Tingkat I; dan
3. Pembina Utama Muda.
- d. Pengawas Pemerintahan Utama:
1. Pembina Utama Madya; dan
2. Pembina Utama.

## BAB III TATA KERJA

## Bagian Kesatu

Auditor

## Pasal 11

Prinsip pelaksanaan tugas Auditor yaitu koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan Inspektorat maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

## Pasal 12

- (1) Inspektur menunjuk auditor senior selaku koordinator di lingkungan Inspektorat.
- (2) Auditor senior yang ditunjuk sebagaimana dimaksid ayat (1) bertanggungjawab mengkoordinir memberikan bimbingan serta petunjuk demi kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan.

## Pasal 13

- (1) Untuk mewujudkan hasil pengawasan yang berkualitas auditor wajib menerapkan standar audit.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Auditor dibantu oleh Tim Audit mandiri dengan susunan Tim Audit terdiri dari Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim dan anggota tim sesuai kebutuhan dan ditetapkan oleh Inspektur.
- (3) Tim Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab sesuai dengan perannya masing-masing.
- (1) Unsur kegiatan P2UPD yang dilaksanakan meliputi pengawasan atas:
- a. pelaksanaan urusan pemerintahan;
- b. pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- c. dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- d. pengawasan untuk tujuan tertentu;
- e. evaluasi penyelenggaraan pemerintahan;
- f. pengembangan profesi P2UPD; dan
- g. unsur penunjang tugas P2UPD.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan; dan
- b. pelaksanaan atas urusan pemerintahan.
- (3) Pengawasan atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Pengawasan atas rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah; dan
- b. Pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- (4) Pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Kabupaten.
- (5) Pengawasan untuk tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi pengawasan atas :
- a. akhir masa jabatan kepala daerah; dan
- b. pengaduan masyarakat.
- (6) Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
- a. kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
- b. kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah;
- c. daerah otonomi baru;
- d. pemerintahan kecamatan dan desa; dan
- e. laporan akuntabilitas.
- (7) Pengembangan profesi P2UPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi :
- a. Pembuatan karya tulis karya ilmiah dibidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengembangan pengawas pemerintahan daerah;
- c. Penerjemahan/penyaduran buku dan bhan-bahan lain di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/jukni di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. Pelaksanaan studi banding di bidang pengawas pemerintahan daerah dan pendidikan terbuka jarak jauh;
- f. Bimbingan teknis atau pelatihan di kantor sendiri;
- g. Peran serta dalam ekspose hasil pengawasan; dan
- h. Peran serta dalam kelompok kerja pengawasan.
- (8) Unsur penunjuang tugas P2UPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi :
- a. Peran serta dalam seminar, semi loka, lokakarya, konferensi dan kongres di bidang penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
- c. Keanggotaan dalam organisasi profesi pengawasan pemerintahan;
- d. Pengajar/pelatih pada diklat di bidang pengawasan pemerintahan;
- e. Perolehan penghargaan atau tanda jasa dari pemerintah;
- f. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

Bagian Kedua

P2UPD

## Pasal 14

## Pasal 15

- (1) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas auditor dn P2UPD disusun setelah selesai melakukna audit.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk dan isis yang dapat dimengerti oleh auditi dan pihak lain yang terkait serta memuat paling sedikit :
- a. dasar melakukan audit;
- b. identifikasi audit;
- c. tujuan/sasaran, lingkup dan metodologi audit;
- d. pernyataan bahwa audit dilaksanakan sesuai dengan standar audit;
- e. criteria yang digunakan untuk mengevaluasi;
- f. hasil audit berupa kesimpulan, temuan audit dan rekomendasi;
- g. tanggapan dari pejabat auditi yang bertanggungjawab;
- h. pernyataan adanya keterbatasan dalam audit serta pihak-pihak yang menerima laporan; dan
- i. pelaporan informasi rahasia apabila ada.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 25 April 2016

BUPATI MAMUJU UTARA, TTD H. AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu pada tanggal 25 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA,


Diundangkan di Pasangkayu

pada tanggal 2015

SEKRETARIS DA