UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 1960 tentang PERJANJIAN BAGI HASIL (berlaku 7 Januari 1960)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa perlu diadakan Undang-undang yang mengatur perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi-hasil, agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap itu, dengan menegaskan hak-hak dan kewajibankewajiban baik dari penggarapan maupun pemilik;
Mengingat
: a. pasal 27 ayat 2 dan pasal 33 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Dasar; b. pasal 5 ayat 1 jo 20 pasal 1 Undang-undang Dasar;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,
Memutuskan :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG "PERJANJIAN BAGI HASIL.
Pasal 1
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :
- a. tanah, ialah tanah yang biasanya dipergunakan untuk penanaman bahan makanan;
- b. pemilik, ialah orang atau badan hukum yang
Pasal 2
- (1) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam ayat 2 dan 3 pasal ini, maka yang diperbolehkan menjadi penggarap dalam perjanjian bagi-hasil hanyalah orang-orang tani, yang tanah garapannya, baik kepunyaannya sendiri maupun yang diperolehnya secara, menyewa, dengan perjanjian bagi-hasil ataupun secara lainnya, tidak akan lebih dari sekitar 3 (tiga) hektar.
- (2) Orang-orang tani yang dengan mengadakan perjanjian bagi-hasil tanah garapannya akan melebihi 3 (tiga) hektar, diperkenankan menjadi penggarap, jika mendapat izin dari Menteri Muda Agraria atau penjabat yang ditunjuk olehnya.
- (3) Badan-badan hukum dilarang menjadi penggarap dalam perjanjian bagi-hasil, kecuali dengan izin dari Menteri Muda Agraria atau penjabat yang ditunjuk olehnya.
BAB III.
BENTUK PERJANJIAN.
Pasal 3
- (1) Semua perjanjian bagi-hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan Kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan - selanjutnya dalam undang-undang ini disebut "Kepala Desa" dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari fihak pemilik dan penggarap.
- (2) Perjanjian bagi-hasil termaksud dalam ayat 1 diatas memerlukan pengesahan dari Camat/Kepala Kecamatan yang bersangkutan atau penjabat lain yang setingkat dengan itu - selanjutnya dalam undang-undang ini disebut "Camat".
- (3) Pada tiap kerapatan desa Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi-hasil yang diadakan sesudah kerapatan yang terakhir.
- (4) Menteri Muda Agraria menetapkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan 2 diatas.
BAB IV. JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Pasal 4
- (1) Perjanjian bagi-hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan didalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3, dengan ketentuan, bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah-kering sekurangkurangnya 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal-hal yang khusus, yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Muda Agraria, oleh Camat dapat diizinkan diadakannya perjanjian bagi-hasil dengan jangka waktu yang kurang dari apa yang ditetapkan dalam ayat 1 diatas, bagi tanah yang biasanya diusahakan sendiri oleh yang mempunyainya.
- (3) Jika pada waktu berakhirnya perjanjian bagi-hasil diatas tanah yang bersangkutan masih terdapat tanaman yang belum dapat dipanen, maka perjanjian tersebut berlaku terus sampai waktu tanaman itu selesai dipanen, tetapi perpanjangan waktu itu tidak boleh lebih dari satu tahun.
- (4) Jika ada keragu-raguan apakah tanah yang bersangkutan itu sawah atau tanahkering, maka Kepala Desalah yang memutuskan.
Pasal 5
- (1) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal 6, maka perjanjian bagi-hasil tidak terputus karena pemindahan hak milik atas tanah yang bersangkutan kepada orang lain.
Pasal 6
- (2) Didalam hal termaksud dalam ayat 1 diatas semua hak dan kewajiban pemilik
- (1) Pemutusan perjanjian bagi-hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian termaksud dalam pasal 4 ayat 1 hanya mungkin dalam hal-hal dan menurut ketentuan-ketentuan dibawah ini :
- a. atas persetujuan kedua belah fihak yang bersangkutan dan setelah mereka laporkan kepada Kepala Desa;
- b. dengan izin Kepala Desa atas tuntutan pemilik, didalam hal penggarap tidak mengusahakan tanah yang bersangkutan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan sebagian dari hasil tanah yang telah ditentukan kepada pemilik atau tidak memenuhi bahan-bahan yang menjadi tanggungannya yang ditegaskan didalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3 atau tanpa izin dari pemilik menyerahkan penguasaan tanah yang bersangkutan kepada orang lain.
- (2) Kepala Desa memberi izin pemutusan perjanjian bagi-hasil yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dengan ## BAB V. PEMBAGIAN HASIL TANAH.
Pasal 7
- (1) Besarnya bagian hasil-tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik untuk tiaptiap Daerah Swatantara tingkat II ditetapkan oleh Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II yang bersangkutan, dengan ## BAB VI.
KEWAJIBAN PEMILIK DAN PENGGARAP.
Pasal 8
- (1) Pembayaran uang atau pemberian benda apapun juga kepada pemilik yang dimaksudkan untuk memperoleh hak mengusahakan tanah pemilik dengan perjanjian bagi-hasil, dilarang.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat 1 pasal ini berakibat, bahwa uang yang dibayarkan atau harga benda yang diberikan itu dikurangkan pada bagian pemilik dari hasil tanah termaksud dalam pasal 7.
- (3) Pembayaran oleh siapapun, termasuk pemilik dan penggarap, kepada penggarap ataupun pemilik dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsur-unsur ijon, dilarang.
- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dalam pasal 15, maka apa yang dibayarkan tersebut pada ayat 3 diatas itu tidak dapat dituntut kembali dalam bentuk apapun juga.
Pasal 9
Kewajiban membayar pajak mengenai tanah yang bersangkutan dilarang untuk dibebankan kepada penggarap, kecuali kalau penggarap itu adalah pemilik tanah yang sebenarnya.
Pasal 10
Pada berakhirnya perjanjian bagi hasil, baik karena berakhirnya jangka waktu perjanjian maupun karena salah satu sebab tersebut pada pasal 6, penggarap wajib menyerahkan kembali tanah yang bersangkutan kepada pemilik dalam keadaan baik.
BAB VII. LAIN - LAIN
Pasal 11
Perjanjian-perjanjian bagi hasil yang sudah ada pada waktu mulai berlakunya undangundang ini, untuk panen yang berikutnya harus disesuaikan dengan ketentuanketentuan tersebut dalam pasal-pasal diatas.
Pasal 12
Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini tidak berlaku terhadap perjanjianperjanjian bagi hasil mengenai tanaman keras.
Pasal 13
- (1) Jika pemilik dan/atau penggarap tidak memenuhi atau melanggar ketentuan dalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3 maka baik Camat maupun Kepala Desa atas pengaduan salah satu fihak ataupun karena jabatannya, berwenang memerintahkan dipenuhi atau ditaatinya ketentuan yang dimaksudkan itu.
Diundangkan pada tanggal 7 Januari 1960, Menteri Muda Kehakiman,
SAHARDJO.
- (2) Jika pemilik dan/atau penggarap tidak menyetujui perintah Kepala Desa tersebut pada ayat 1 diatas, maka soalnya diajukan kepada Camat untuk mendapat keputusan yang mengikat kedua belah fihak.
Pasal 15
Kewajiban membayar pajak mengenai tanah yang bersangkutan dilarang untuk dibebankan kepada penggarap, kecuali kalau penggarap itu adalah pemilik tanah yang sebenarnya.
Pada berakhirnya perjanjian bagi hasil, baik karena berakhirnya jangka waktu perjanjian maupun karena salah satu sebab tersebut pada pasal 6, penggarap wajib menyerahkan kembali tanah yang bersangkutan kepada pemilik dalam keadaan baik.
BAB VII. LAIN - LAIN
Perjanjian-perjanjian bagi hasil yang sudah ada pada waktu mulai berlakunya undangundang ini, untuk panen yang berikutnya harus disesuaikan dengan ketentuanketentuan tersebut dalam pasal-pasal diatas.
Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini tidak berlaku terhadap perjanjianperjanjian bagi hasil mengenai tanaman keras.
- (1) Jika pemilik dan/atau penggarap tidak memenuhi atau melanggar ketentuan dalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3 maka baik Camat maupun Kepala Desa atas pengaduan salah satu fihak ataupun karena jabatannya, berwenang memerintahkan dipenuhi atau ditaatinya ketentuan yang dimaksudkan itu.
Diundangkan pada tanggal 7 Januari 1960, Menteri Muda Kehakiman,
SAHARDJO.
- (2) Jika pemilik dan/atau penggarap tidak menyetujui perintah Kepala Desa tersebut pada ayat 1 diatas, maka soalnya diajukan kepada Camat untuk mendapat keputusan yang mengikat kedua belah fihak.
Jika pemilik tidak bersedia mengadakan perjanjian bagi hasil menurut ketentuanketentuan dalam undang-undang ini, sedang tanahnya tidak pula diusahakan secara lain, maka Camat, atas usul Kepala Desa berwenang untuk, atas nama pemilik, mengadakan perjanjian bagi hasil mengenai tanah yang bersangkutan.
- (1) Dapat dipidana dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-;
- a. pemilik yang tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 3 atau pasal 11;
- b. penggarap yang melanggar larangan tersebut pada pasal 2;
- c. barang siapa melanggar larangan tersebut pada pasal 8 ayat 3.
- (2) Perbuatan pidana tersebut pada ayat 1 diatas adalah pelanggaran
Pasal 16
Hal-hal yang perlu untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan undang-undang ini diatur oleh Menteri Muda Agraria sendiri atau bersama dengan Menteri Muda Pertanian.
Pasal 17
Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta, pada tanggal 7 Januari 1960. Presiden Republik Indonesia, SOEKARNO. ## MEMORI
PENJELASAN
Pembukaan
MENGENAI
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERJANJIAN BAGI HASIL.
## PENJELASAN UMUM.
- (1) Biarpun tidak disebut dengan nama yang sama, tetapi perjanjian penguasahaan tanah dengan bagi hasil umum dijumpai di Indonesia. Dalam perjanjian itu, yang hukumnya berlaku sebagai ketentuan-ketentuan hukum adat yang tidak tertulis, seseorang yang berhak atas suatu tanah, yang karena sesuatu sebab tidak dapat mengerjakannya sendiri, tetapi ingin tetap mendapat hasilnya, memperkenankan orang lain untuk menyelenggarakan usaha pertanian atas tanah tersebut, yang hasilnya dibagi antara mereka berdua menurut imbangan yang ditentukan sebelumnya.
Orang yang berhak mengadakan perjanjian tersebut menurut hukumnya yang berlaku sekarang ini tidak saja terbatas pada pemilik tanah itu sendiri, tetapi juga orang-orang lain yang mempunyai hubungan hukum tertentu dengan tanah yang bersangkutan, misalnya pemegang gadai, penyewa, bahkan seorang penggarappun - yaitu fihak kedua yang mengadakan perjanjian bagi hasil - dalam batas-batas tertentu berhak pula berbuat demikian.
- (2) Mengenai besarnya bagian yang menjadi hak masing-masing fihak tidak ada keseragaman, karena hal itu tergantung pada jumlahnya tanah yang tersedia, banyaknya penggarap yang menginginkannya, keadaan kesuburan tanah, kekuatan kedudukan pemilik dalam masyarakat setempat/sedaerah dan lain-lainnya. Berhubung dengan kenyataan, bahwa umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedang jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya sangat besar, maka seringkali terpaksalah penggarap menerima syarat-syarat perjanjian yang memberi hak kepadanya atas bagian yang sangat tidak sesuai dengan tenaga dan biaya yang telah dipergunakannya untuk mengusahakan tanah yang bersangkutan. Lain dari pada itu perjanjian tersebut menuntut hukumnya umumnya hanya berlaku selama jangka waktu satu tahun yang kemudian atas persetujuan kedua belah fihak dapat dilanjutkan lagi atau diperbaharui.
Tetapi berlangsungnya perjanjian itu umumnya hanyalah tergantung semata-mata pada kesediaan yang berhak atas tanah, hingga bagi penggarap tidak ada jaminan akan memperoleh tanah garapan selama waktu yang layak. Hal inipun, kecuali berpengaruh pada pemeliharaan kesuburan tanahnya, menjadi sebab pula mengapa penggarap seringkali bersedia menerima syarat-syarat yang berat dan tidak adil. Akhirnya oleh karena jarang sekali perjanjian bagi hasil itu dilakukan secara tertulis dan menurut hukumnya juga tidak ada keharusan untuk dibuatnya dimuka pejabat-pejabat adat setempat, maka seringkali terdapat keragu-raguan, yang menimbulkan perselisihan-perselisihan antara pemilik dan penggarap.
- (3) Dalam rangka usaha akan melindungi golongan yang ekonominya, lemah terhadap praktek-praktek yang sangat merugikan mereka, dari golongan yang kuat sebagaimana halnya dengan hubungan perjanjian bagi hasil yang diuraikan diatas, maka dalam bidang agraria diadakanlah Undang-undang ini, yang bertujuan mengatur perjanjian bagi hasil tersebut dengan maksud :
- a. agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil dan
- b. dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap, agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada dalam kedudukan yang tidak kuat, yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedang jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya adalah sangat besar.
- c. dengan terselenggaranya apa yang tersebut pada a dan b diatas, maka akan bertambahlah kegembiraan bekerja pada para petani - penggarap, hal mana akan berpengaruh baik pada caranya memelihara kesuburan dan mengusahakan tanahnya. Hal itu tentu akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah yang bersangkutan, yang berarti suatu langkah maju dalam melaksanakan program akan melengkapi "sandang-pangan" rakyat. Dengan diadakannya peraturan ini maka lembaga bagi hasil yang didalam susunan masyarakat pertanian kita sebagai sekarang ini pada kenyataannya masih hidup dan mempunyai segi-segi sosial maupun ekonomis yang tidak dapat dengan sekaligus diganti dan dilenyapkan akan dapat dipergunakan dan dilangsungkan sesuai dengan fungsinya dalam masyarakat karena akan dapat diakhiri dan dicegah penyalahgunaan dalam penyelenggaraannya.
- (4) Dalam pada itu perlu diinsyafi, bahwa selama imbangan antara luasnya tanah pertanian dan jumlah kaum tani yang memerlukan tanah disementara daerah Jawa, Madura, Bali dan lain-lainnya belum dapat ditingkatkan pada tingkatan yang layak, dengan hanya memberi ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian bagi hasil itu saja, tujuan tersebut diatas belumlah akan tercapai. Lebih-lebih karena lembaga bagi hasil itu baru merupakah salah satu saja dari bentuk-bentuk perjanjian pengusahaan tanah dimana golongan petani yang lemah terpaksa berhadapan dengan yang kuat.
Berhubung dengan itu maka dalam rangka dan sejalan dengan usaha untuk menyelenggarakan perlindungan sebagai yang dimaksudkan itu sedang dan akan melanjutkan tindakan-tindakan untuk memperbaiki keadaan para petani yang lemah itu. Misalnya usaha-usaha perkreditan yang disalurkan melalui Bank Tani dan Nelayan, memberikan tanah kepada para petani yang belum mempunyai tanah sendiri atau yang tanah usahanya tidak mencukupi, misalnya dengan pembukaan tanah secara besar-besaran diluar Jawa, yang diikuti dengan transmigrasi, baik secara teratur yang diselenggarakan oleh Jawatan Transmigrasi maupun yang spontan.
Usaha-usaha dalam bidang industrialisasi akan membawa perbaikan pula pada imbangan antara tanah dan orang yang kami maksudkan diatas. Penetapan batas maksimum luas tanah yang kini sedang difikirkan, dibeberapa tempat/daerah akan berarti pula bertambahnya tanah yang tersedia bagi para petani yang dimaksudkan itu. Lain dari pada itu sering dengan keluarnya peraturan mengenai perjanjian bagi hasil ini dikalangan rakyat sendiri diperlukan pula adanya Undangundang tentang persewaan tanah, yang akan memberi perlindungan pula pada para petani kecil penyewa tanah terhadap praktek-praktek yang tidak baik dari sementara golongan pemilik tanah.
Hal tersebut dipandang perlu oleh karena sewa-menyewa itu merupakan pula bentuk perjanjian tanah, dimana ada kemungkinan dijalankannya praktek-praktek yang sangat merugikan golongan petani yang lemah.
- (5) Akhirnya perlu ditegaskan, bahwa didalam menyusun peraturan mengenai bagi hasil ini diusahakan didapatnya imbangan yang sebaik-baiknya antara kepentingan pemilik dan penggarap, karena yang menjadi tujuan bukanlah mendahulukan kepentingan golongan yang satu dari pada yang lain, tetapi akan memberi dasar untuk mengadakan pembagian hasil tanah yang adil dan menjamin kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap.
Adalah bukan maksudnya akan memberi perlindungan itu sedemikian rupa hingga keadaannya menjadi terbalik, yaitu kedudukan penggarap menjadi sangat kuat, tetapi sebaliknya bagi yang berhak atas tanah lalu tidak ada jaminan sama sekali. Kiranya telah dimaklumi pula, bahwa tidaklah selalu penggarap itu ada pada fihak yang lemah. Tidak jarang justeru pemiliknya yang merupakan tani-tani kecil yang memerlukan perlindungan sedang penggarapnya termasuk golongan yang kuat ekonominya.
- (6) Undang-undang ini akan berlaku serentak untuk seluruh Indonesia. Biarpun tidak disemua daerah ada ketegangan didalam hubungan pemilik dan penggarap, tetapi dengan mendiskriminasikan berlakunya Undang-undang ini untuk daerah satu dengan daerah lain, artinya diperlakukan disesuatu daerah dan didaerah lain tidak atau menangguhkan berlakunya dikhawatirkan timbulnya kesukaran-kesukaran yang terus-menerus meluas dari satu daerah kelain daerah karena berbedabedanya peraturan. Dalam pada itu perumusan pasal yang terpenting dari Undangundang ini, yaitu
PENJELASAN
Pasal 1
. ## Huruf a. Yang terkena oleh ketentuan-ketentuan Undang-undang ini adalah tanahtanah yang biasanya dipergunakan untuk penanaman bahan makanan, dengan tidak dipersoalkan macam haknya. Jadi mungkin tanah milik, tanah eigendom agraris, tanah gogolan, grant dan lain-lainnya. Tetapi yang ditanam di
PENJELASAN
Pasal 7
memberikan flexibilitet yang cukup luas untuk menyesuaikan pelaksanaannya dengan keadaan-keadaan yang khusus didaerah yang bersangkutan. ## PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.