PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK Nomor 26 Tahun 2016 tentang RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2017-2031 (berlaku 30 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
BUPATI TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2017-2031
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TRENGGALEK,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2017-2031;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan UndangUndang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Menetapkan :
Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032 Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 62);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 20172031.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi:
- a. Destinasi Pariwisata;
- b. Pemasaran Pariwisata;
- c. Industri Pariwisata; dan
- d. Kelembagaan Kepariwisataan.
- (2) Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, dunia usaha dan masyarakat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) RIPPARDA disusun berpedoman pada RIPPARNAS dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Timur.
- (2) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pembangunan Kepariwisataan Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Untuk mensinergikan penyusunan RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Indikator sasaran Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Penetapan: Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 30 Desember 2016 BUPATI TRENGGALEK, TTD EMIL ELESTIANTO

Penetapan: Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 30 Desember 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, ALI MUSTOFA ## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 25 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 483-26/2016

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ANIK SUWARNI Nip . 19650919 199602 2 001
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 7

Arah Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) menjadi dasar arah kebijakan, strategi dan indikasi program Pembangunan Kepariwisataan Daerah dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2031, meliputi Pembangunan: a. DPD;

- b. Pemasaran Pariwisata Daerah;
- c. Industri Pariwisata Daerah; dan
- d. Kelembagaan Kepariwisataan Daerah.

## BAB III

## PEMBANGUNAN DPD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Pembangunan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. Perwilayahan Pembangunan DPD;
- b. Pembangunan Daya Tarik Wisata;
- c. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;
- d. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata;
- e. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan; dan
- f. Pengembangan investasi di bidang Pariwisata.

## Bagian Kedua Perwilayahan Pembangunan DPD Pasal 9

Perwilayahan Pembangunan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:

- a. DPD; dan
- b. KSPD.

## Pasal 10

- (1) DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, ditentukan dengan kriteria:
- a. merupakan kawasan strategis dengan cakupan wilayah Daerah dan/atau lintas kecamatan dan/atau desa/kelurahan yang didalamnya terdapat kawasan-

kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah yang diantaranya merupakan KSPD;

- b. memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas, secara nasional dan internasional serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
- c. memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
- d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan pergerakan wisatawan dan kegiatan Kepariwisataan; dan
- e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (2) KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, ditentukan dengan kriteria:
- a. memiliki fungsi utama Pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
- b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun khususnya secara internasional;
- d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
- e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
- f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
- h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- i. memiliki kekhususan dari wilayah;
- j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial nasional; dan

- k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
- (3) Pembangunan DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:
- a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
- b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
- c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik Pembangunan Kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks regional maupun nasional;
- d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
- e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
- f. citra yang sudah dikenal secara luas;
- g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Daerah; dan
- h. keunggulan daya saing internasional.

## Pasal 11

- (1) Perwilayahan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari:
- a. 6 (enam) DPD yang tersebar di 14 kecamatan; dan
- b. 36 (tiga puluh tiga) KSPD yang tersebar di 6 (enam) DPD.
- (2) Peta perwilayahan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 12

Arah kebijakan Pembangunan DPD dan KSPD, meliputi:

- a. perencanaan Pembangunan DPD dan KSPD yang berbasis masyarakat;
- b. penegakan regulasi Pembangunan DPD dan KSPD; dan
- c. pengendalian implementasi Pembangunan DPD dan KSPD dengan mengutamakan kearifan lokal.

## Pasal 13

- (1) Strategi untuk perencanaan Pembangunan DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi:
- a. menyusun rencana induk dan rencana detail Pembangunan DPD dan KSPD; dan
- b. menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPD dan KSPD.
- (2) Strategi untuk penegakan regulasi Pembangunan DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilakukan melalui monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan rencana detail DPD dan KSPD.
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi rencana Pembangunan DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.
- (4) KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pembangunan Daya Tarik Wisata

## Bagian Ketiga Pasal 14

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:
- a. Daya Tarik Wisata alam;
- b. Daya Tarik Wisata budaya; dan
- c. Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia.
- (2) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata yang berkualitas, berdaya saing, dan mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.

## Pasal 15

Arah kebijakan Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), meliputi:

- a. perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DPD dan pengembangan desa;
- b. Pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan DPD.

## Pasal 16

- (1) Strategi untuk perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi:
- a. mengembangkan Daya Tarik Wisata di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang Kepariwisataannya; dan
- b. memperkuat upaya pengelolaan potensi Kepariwisataan dan lingkungan berbasis masyarakat dalam mendukung upaya perintisan.
- (2) Strategi untuk Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi:
- a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan DPD dengan mengedepankan kearifan lokal; dan
- b. memperkuat upaya konservasi potensi Kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi Daya Tarik Wisata.
- (3) Strategi untuk pemantapan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, meliputi:
- a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai Daya Tarik Wisata dalam berbagai tema terkait; dan
- b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata; dan
- c. memperluas kerja sama antar Daerah dan dengan pelaku wisata.
- (4) Strategi untuk revitalisasi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, meliputi:

- a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisataan pada Daya Tarik Wisata; dan
- b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik dan kawasan di sekitarnya.

## Bagian Keempat Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

## Pasal 17

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata, meliputi:
- a. penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, waduk, dan penyeberangan, serta angkutan laut;
- b. penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, waduk, dan penyeberangan, serta angkutan laut; dan
- c. penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, waduk, dan penyeberangan, serta angkutan laut.
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pengembangan Kepariwisatan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD.

## Pasal 18

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, waduk dan penyeberangan, serta angkutan laut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD; dan

- b. pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD.

## Pasal 19

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi:
- a. meningkatkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
- b. meningkatkan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
- c. mengembangkan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
- (2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, meliputi pengembangan dan meningkatkan kualitas:
- a. kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
- b. keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD.

## Pasal 20

Arah kebijakaan penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, waduk dan penyeberangan, serta angkutan laut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD;
- b. pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara DPD dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antara komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di DPD; dan
- c. pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD.

## Pasal 21

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi meningkatkan:
- a. ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
- b. keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di DPD.
- (2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan keterhubungan natara DPD dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antara komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 huruf b, meliputi mengembangkan dan meningkatkan:

- a. jaringan transportasi penghubung antara DPD dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antara komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPD; dan
- b. keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan DPD serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, meliputi mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kapasitas:
- a. jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
- b. fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

## Pasal 22

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, waduk dan penyeberangan, serta angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan

- b. peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

## Pasal 23

- (1) Strategi untuk peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a diwujudkan dalam bentuk Pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DPD.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi mengembangkan dan meningkatkan:
- a. ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke DPD; dan
- b. kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda.

## Pasal 24

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan masyarakat.
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundanganundangan.

## Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

## Bagaian Kelima Pasal 25

Arah kebijakan Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata meliputi:

- a. pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPD;
- b. peningkatan Prasarana Umum, kualitas Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPD; dan
- c. pengendalian Prasarana Umum, Pembangunan Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

## Pasal 26

- (1) Strategi untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi:
- a. mendorong pemberian insentif untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan Destinasi Pariwisata;
- b. meningkatkan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata atas inisiatif swasta; dan
- c. merintis dan mengembangkan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan Destinasi Pariwisata dan meningkatkan daya saing Destinasi Pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam

mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi:

- a. mendorong dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta;
- b. mendorong dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
- c. mendorong penerapan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus; dan
- d. mendorong penerapan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang memiliki nilai seni dan estetika.
- (3) Strategi untuk pengendalian Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi:
- a. menyusun regulasi perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan; dan
- b. mendorong penegakan peraturan perundangundangan.

## Pasal 27

Pemberian insentif dalam Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keenam Pemberdayaan Mayarakat Melalui Kepariwisataan

## Pasal 28

Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan meliputi:

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui Pembangunan Kepariwisataan dengan mengedepankan kearifan lokal;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui Pembangunan Kepariwisataan;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
- d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang Kepariwisataan;
- f. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- h. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisataan setempat; dan
- i. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.

## Pasal 29

- (1) Strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi:

- a. memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisataan.
- b. memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisataan; dan
- c. menguatkan kelembagaan masyarakat dan Pemerintah di tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan Kepariwisataan.
- (2) Strategi untuk optimalisasi pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi:
- a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata; dan
- b. meningkatkan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan di Daerah.
- (3) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, meliputi:
- a. meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai Daya Tarik Wisata berbasis kelokalan dalam kerangka Pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata;
- b. mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata;
- c. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di Destinasi Pariwisata; dan
- d. meningkatkan kemampuan berusaha pelaku Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil, dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal.
- (4) Strategi untuk penyusunan regulasi dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, meliputi:

- a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mendorong perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil, dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata.
- (5) Strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, meliputi:
- a. mendorong kemitraan antar usaha Kepariwisataan dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- b. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa Kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam memenuhi standar pasar.
- (6) Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f, meliputi:
- a. memperkuat akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
- b. meningkatkan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (7) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g, meliputi:

- a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi Usaha Pariwisata skala mikro, kecil, dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil, dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata.
- (8) Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h, meliputi:
- a. meningkatkan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan Kepariwisataan di Daerah;
- b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif Kepariwisataan setempat;
- c. meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan ketertiban pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif Kepariwisataan; dan
- d. meningkatkan kualitas jejering media dalam mendukung upaya Pemberdayaan Masyarakat di bidang pariwisata.
- (9) Strategi untuk peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf i, meliputi:
- a. pengembangan pariwisata sebagai investasi pengetahuan; dan
- b. meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi pariwisata Daerah kepada masyarakat.

## Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

## Bagian Ketujuh Pasal 30

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata meliputi:

- a. peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
- c. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.

## Pasal 31

- (1) Strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, meliputi:
- a. mengembangkan mekanisme keringanan fiskal untuk menarik investasi modal asing di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- b. mengembangkan mekanisme keringanan fiskal untuk mendorong investasi dalam negeri di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf b, meliputi:
- a. melaksanakan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
- b. melaksanakan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, meliputi:

- a. menyediakan informasi peluang investasi di Destinasi Pariwisata;
- b. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negari; dan
- c. meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait.

## BAB VI

## PEMBANGUNAN PEMASARAN

## PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah meliputi:

- a. Pembangunan pasar wisatawan;
- b. pengembangan citra pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. pengembangan promosi pariwisata.

## Bagian Kedua

## Pengembangan Pasar Wisatawan

## Pasal 33

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pematangan segmen pasar wisatawan masal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global dan domestik.

## Pasal 34

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan masal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi:

- a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan Destinasi Pariwisata yang diprioritaskan;
- b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru dan berkembang;
- c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
- e. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh Destinasi Pariwisata; dan
- f. meningkatkan intensifikasi pemasaran wisata rapat, pertemuan, insentif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.

## Bagian Ketiga Pengembangan Citra Wisata Pasal 35

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Daerah secara berkelanjutan; dan
- b. peningkatan citra pariwisata Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

## Pasal 36

- (1) Strategi untuk peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, meliputi:
- a. meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra pariwisata Daerah di antara para pesaing; dan
- b. meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra pariwisata destinasi.
- (2) Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata Daerah di antara para pesaing sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi:

- a. karakter geografis;
- b. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
- c. keanekaragaman hayati alam dan budaya;
- d. pantai dan pegunungan yang kaya akan sumber daya alam; dan
- e. ikon-ikon lain yang dikenal luas baik secara nasional maupun di dunia internasional.
- (3) Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata destinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada kekuatan-kekuatan utama yang dimiliki masing-masing Destinasi Pariwisata.
- (4) Strategi untuk meningkatkan citra pariwisata Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, diwujudkan melalui promosi, diplomasi, dan komunikasi.

## Bagian Keempat Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata Pasal 37

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

## Pasal 38

Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis, kebersinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, meliputi meningkatkan:

- a. keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata Daerah; dan
- b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

## Pengembangan Promosi Pariwisata

## Bagian Kelima Pasal 39

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, meliputi:

- a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah di dalam negeri; dan
- b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah di luar negeri.

## Pasal 40

- (1) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, meliputi:
- a. menguatkan fungsi dan peran promosi pariwisata di dalam negeri; dan
- b. menguatkan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (2) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, meliputi:
- a. menguatkan fasilitas, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata Daerah di luar negeri; dan
- b. menguatkan fungsi dan keberadaaan promosi pariwisata Daerah di luar negeri.

- (3) Penguatan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Daerah di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata Daerah yang berada di luar negeri.

## BAB V PEMBANGUNAN INDUSTRI

PARIWISATA DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 41

Pembangunan Industri Pariwisata Daerah meliputi:

- a. penguatan struktur Industri Pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata:
- c. pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata;
- d. menciptakan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

## Bagian Kedua

## Penguatan Struktur Industri Pariwisata Pasal 42

Arah kebijakan penguatan struktur Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar atau rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata.

## Pasal 43

Strategi untuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan mata rantai pembentuk Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, meliputi:

- a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antara mata rantai pembentuk Industri Pariwisata;
- b. menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar Usaha Pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku Usaha Pariwisata dan sektor terkait.

## Bagian Ketiga Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata Pasal 44

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, meliputi:

- a. daya saing Daya Tarik Wisata;
- b. daya saing Fasilitas Pariwisata; dan
- c. daya saing aksesibilitas.

## Pasal 45

Arah kebijakan peningkatan daya saing Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a diwujudkan kedalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman Usaha Daya Tarik Wisata.

## Pasal 46

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, meliputi:

- a. mengembangkan manajemen atraksi;
- b. memperbaiki kualitas interpretasi;
- c. menguatkan kualitas produk wisata; dan
- d. meningkatkan pengemasan produk wisata.

## Pasal 47

Arah kebijakan peningkatan daya saing Fasiltas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi standar nasional dan internasional serta mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal.

## Pasal 48

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:

- a. mendorong dan meningkatkan standarisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata:
- b. mengembangkan skema fasilitas untuk mendorong pertumbuhan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- c. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

## Pasal 49

Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke Destinasi Pariwisata.

## Pasal 50

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata; dan

- b. membangun konektivitas transportasi angkutan antar wilayah.

## Bagian Keempat Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

## Pasal 51

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata sebagimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c diwujudkan dalam ben