PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 13 Tahun 2017 tentang /Uudul Naskah Dinas 2017 Diajukan pada tanggal: 3. Diedarkan oleh : DISDUKCAPIL 2. Diperiksa oleh : Bagian Hukum :DISDUKCAPIL :Bagian Hukum :DISDUKCAPIL :Bagian Hukum :DISDUKCAPIL :DISDUKCAPIL :Bagian Hukum 4. Diterima di Penerimaan Surat 5. Dinomori oleh 6. Diketik oleh 7. Ditaklik/Dikaji oleh 8. Diterima di Pengiriman Surat 9. Dikirim oleh - 10.Verbal dan Pertinggal Disimpan oleh 1. Dikerjakan oleh : DISDUKCAPIL 2017 Kota Bima, | No | Jabatan | Paraf | Tanggal | |----------|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------| | 1. 2. 3. | Plt. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR ;1.\ TAHUN 2017
TENT ANG
STRATEGI PERCEPATAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN ANAK USIA 0 - 18 TAHUN MELALUI JALUR PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BIMA,
- a. bahwa di Kota Birna masih terdapat anak-anak yang belum memiliki Akta Kelahiran disebabkan karena berbagai kendala yang dapat berpengaruh pada masa depan anak;
- b. bahwa untuk mempercepat kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak usia 0 - 18 Tahun melalui jalur pendidikan, kesehatan dan masyarakat diperlukan suatu pedoman yang memuat program kerja yang perlu dilaksanakan seluruh instansi terkait dan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Strategi Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0 - 18 Tahun melalui Jalur Pendidikan, Kesehatan dan Masyarakat;
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan ~!1~~13-t}gg@~ Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara
~¥
Menetapkan
- Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Dalam Rangka Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 739);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325);
9. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG STRATEGI PERCEPATAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN ANAK USIA 0 18 TAHUN MELALUI JALUR PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN MASYARAKAT.
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Bima;
2. Walikota adalah Walikota Bima;
3. Pemerintah Daerah adalah W alikota Bima dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima;
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima;
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas Dikbud adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kedudayaan Kota Bima;
8. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bima;
9. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima;
10. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Yang bertugas di Kota Bima;
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selanjutnya disebut UPTD Dikbud adalah Unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di Kecamatan;
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selanjutnya disebut UPT Layanan Dikmen PK PLK adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berada di Kota Bima;
13. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah sakit Umum Daerah Bima;
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan selanjutnya disebut Puskesmas adalah Suatu unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan kegiatannya secara menyeluruh terpadu yang berkesinambungan pada suatu masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu;
15. Bidan Desa adalah Bidan yang ditempatkan, diwajibkan tinggal serta bertugas melayani masyarakat dalam pencapaian target derajat kesehatan diwilayah kerjanya yang meliputi satu sampai dua desa, dalam melaksanakan tugasnya bidan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Puskesmas setempat dan bekerja sama dengan perangkat desa;
16. Bidan Praktek Mandiri adalah Bidan yang memiliki Surat Izin Praktek Bidan (SIPB) sesuai dengan persyaratan yang berlaku, dicatat (register) diberi izin secara sah dan legal untuk menjalankan praktek kebidanan mandiri;
17. 1 7. Klinik adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/ atau spesialistik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpim oleh seorang tenaga medis;
18. Jaring Pekat adalah Suatu cara dalam melakukan deteksi dan penangkapan/ penjaringan terhadap masyarakat Kota Bima yang belum memiliki Akta Kelahiran melalui jalur Pendidikan, Kesehatan dan Masyarakat (pekat);
19. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
20. Akta Kelahiran adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana pencatatan sipil yang berisikan catatan resmi tentang tempat, waktu kelahiran anak, nama anak, urutan anak (anak ke) dan status anak/ nama orang tua anak dan status kewarganegaraan anak;
21. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang mengajukan permohonan pembuatan Akta Kelahiran;
22. Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh pemangku kepentingan agar semua anak di Kota Bima memiliki Akta Kelahiran secara cepat dan menyeluruh tanpa dipungut biaya;
23. Kutipan Akta Kelahiran adalah kutipan data otentik yang dipetik sebagian dari register Akta Kelahiran, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang
Pasal 2
Prinsip yang dianut dalam upaya percepatan kepemilikan Akta Kelahiran anak melalui Jaring Pekat, yaitu:
1. Non diskriminasi, artinya percepatan pemberian Akta Kelahiran diberikan kepada anak Indonesia dengan tidak membedakan latar belakang agama, suku, ras golongan, gender, status perkawinan orang tua dan statussosial;
2. Bebas biaya, artinya seluruh proses pencatatan kelahiran mulai dari pelaporan/pendataan, penulisan data pribadi ke dalam Register Akta Kelahiran hingga penerbitan Kutipan Akta Kelahiran bagi yang bersangkutan, tidak dipungut biaya.
3. Sederhana, artinya persyaratan yang ditetapkan tidak sulit untuk dipenuhi oleh masyarakat, dan tidak berbelit-belit yang dapat menghalangi terpenuhinya hak asasi anak terhadap Akta Kelahiran;
4. Mudah, artinya Formulir dan prosedur pelaporan/pendataan mudah dipahami, diisi dan dijalankan oleh masyarakat, sehingga mengurangi keengganan atau kebingungan untuk mengurus Akta Kelahiran;
5. Cepat, artinya Seluruh proses penerbitan Akta Kelahiran dilakukan dengan cepat dan menyeluruh (kolektif) namun tetap berpegang teguh pada tata cara dan persyaratan yang berlaku.
6. Dekat, artinya Lokasi pengurusan Akta Kelahiran yang mudah dijangkau, menjadikan pelaporan/pendataan bisa dilakukan secara segera dan tidak membuang waktu. Terkait dengan hal ini layanan bisa dilakukan hingga kelurahan/ desa, baik itu berupa tenaga registrasi atau berupa unit bergerak dan proses jemput-antar dokumen secara normal;
7. Transparan, artinya Seluruh informasi mengenai prosedur, persyaratan,waktu dan biaya diketahui dengan jelas. Kejelasan mengenai pencatatan kelahiran anak yang dilakukan melalui upaya penyediaan wadah informasi dan
PENJELASAN
Pembukaan
terkini yang terpercaya, sehingga menumbuhkan keyakinan warga masyarakat untuk segera mencatatkan kelahiran anaknya;
8. Aman, artinya Memastikan bahwa data yang disampaikan kepada petugas pencatatan sipil mendapatkan perlindungan data pribadi dimana arsip tersimpan secara benar dan permanen. Kutipan Akta Kelahiran yang diberikan pun akurat, awet dan tidak mudah dimanipulasi; dan
9. Nyaman, artinya Memastikan bahwa layanan yang diberikan bertujuan mengedepankan pelayanan prima yang mendorong masyarakat untuk menggali informasi dan menggunakan fasilitas pelayanan yang tersedia tanpa keraguan.
##
PENJELASAN
Pasal 3
Tujuan percepatan pengurusan kepemilikan Akta Kelahiran adalah percepatan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan identitas hukum dan menjamin status sipil seorang anak melalui Jaring Pekat. ## BAB II RUANG LINGKUP
PENJELASAN
Pasal 4
Ruang lingkup percepatan pengurusan Akta Kelahiran melalui Jaring Pekat meliputi seluruh proses pelayanan Akta Kelahiran yang dilaksanakan melalui: - a. jalur Pendidikan; - b. jalur Pelayanan Kesehatan RSUD, Puskesmas dan Jaringannya; dan - c. jalur Masyarakat dan/ atau Kelurahan. ## BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PENJELASAN
Pasal 5
- ( 1) W alikota bertugas dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan percepatan pengurusan penerbitan Akta Kelahiran di Kota Bima. - (2) Tugas dan tangung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, melalui: 1. Kepala Sekolah PAUD, SD dan SMP Negeri/Swasta; dan 2. Kepala UPTD Dikbud. - b. Dinas Kesehatan, melalui: 1. Kepala Puskesmas; 2. Petugas Puskesmas Pembantu; 3. Bidan Desa/Bidan Praktek Mandiri; 4. Klinik; dan 5. Petugas Posyandu - c. Direktur RSUD. - d. Kepala Dinas. - e. Masyarakat melalui Lurah dan Camat. - (3) Tugas dan tanggung jawab Dinas Dikpora dalam percepatan penerbitan Akta Kelahiran bagi siswa PAUD, SD/SMP negeri dan swasta, yaitu: - a. melakukan sosialisasi kepada orang tua murid