PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH Nomor 28 Tahun 2016 tentang TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN, PAJAK PARKIR, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK HOTEL DI KOTA PAYAKUMBUH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hiburan dan Pajak Hotel merupakan sumber pendapatan daerah dan sebagai sumber pendanaan bagi kelangsungan pembangunan daerah, sehingga perlu diberdayagunakan dengan memperhatikan potensi yang ada di daerah;
- b. bahwa sebagai pela-ksanaan kewenangan di bidang Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kota Payakumbuh telah menetapkan Peraturan Daerai Kota Payakumbuh Nomor 1O Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Talun 2011 tentang Pajak Parkir, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 12 Ta,hun 2011 tentang P4jak Hiburan dan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pa,iak Hotel, mata dipandang perlu dalam penatausahaannya dilaksanal&lt;an melalui mekasnisme/tata cara pemungutan P4iak yang baik dan benar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
I
Walikota tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hiburan dan Pqiak Hotel.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun l97O tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payalumbuh (kmbaran Negara Republik IndonesiaTahun 1956 Nomor l9);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 32621, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambaian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 474O);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbenda-haraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Talggungjawab Keualgan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan kmbaran Nega,ra Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentanC Paiak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13O);
7. Undang-Undang Nomor 91 tahun 20 10 Tentang Jenis Pajak Daera-h yarrg dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5L7el;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Oll Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a321;
9. Undang-undang Nomor 23 Taiun 2OL4 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambalan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimara telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan [,embaraa Nega-ra Republik Indonesia Nomor s679],
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kota/ Kota (trmbaral Negara Republik Indonesia Tahun 20O7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Paja-k (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Nega,ra Republik Indonesia Nomor 51791;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terathir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahurr 2oll;
15. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2O10 Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kota Payalumbuh Nomor 9 Tahun 2011 tentang PAiak Restoran (kmbaran Daerah Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Tahun 201 1 Nomor 21 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);
18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 22, Tambahaa Lembaran Daerah Nomor 22);
19. Peratural Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan kmbaran Daerah Nomor 23);
20. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 57 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dax Pencabutan Pengukuhan Pengusaia Kena Pajak, Serta Perubahan Data Wajib Pajak/Objek Pajak (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2015 Nomor 57;
21. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2015 Nomor 66.
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN, PAJAK PARKIR,
PAJAK HIBURAN, PAJAK HOTEL. Menetapkan
BAB i - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.
5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuarrgarr dan Aset adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Payakumbuh.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaia Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. wajib Pajak adalah oralg pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pAiak, pemotong pajal, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Pajak Parkir yang selanjutnya disebut Pajal adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalal, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bemotor.
9. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
10. Pajak Hotel yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel
11. Hotel adalai fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk wisata, wisma pariwisata, pesanggrahan rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlai kamar lebih dari 10 (sepuluh).
12. Pajak Restoran yang selanjutnya disebut P4iak adalah pajak atas pelayanan yang disediakal oleh restorar.
13. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencatup juga rumah makan, kafetaria, kaltin, wa,rung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering
14. Pqia-k Hiburan yarlg selaajutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
15. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
16. Pemungutan adalah suatu raagkaian kegiatan mulai dari penghimpunaa data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
17. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah ## BAB II
TATA CARA PENDAMARAN DAN PENDATAAN
BAB i - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak baik yang berdomisili di dalam maupun di luar wilayah Kota Payakumbuh, yang memiliki Objek Pajak di wilayah Kota Payakumbuh.
2. (21 Kegiatan pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Walikota ini serta diberikan kepada wajib Pajak.
- (3) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangaa perpqiakan, wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya dengan menggunakan Formulir PendaJtaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan dilampiri :
- a. Untuk wqiib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha berupa:
- 1) Fotocopy E-KTP pengusaha/penanggung jawab/kuasanya;
- 2) Fotocopy surat keterangan domisili tempat usaha yang diterbitkan Kepala Kelurahan;
- 3) Fotocopy dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan BPMD-PTSP
- b. Untuk wajib pajak badan yang menjalankan usaha berupa:
- l) Fotocopy E-KTP Pengusaha/penanggung jawab/ Kuasanya
10. 2l Fotocopy pe4'anjian ke{asama/akte pendirian atau dokumen pendirian beserta perubahan;
- 3) Fotocopy surat keterangan domisili tempat u saha yang diterbitkan Kepala Kelurahan;
12. 4l Fotocopy dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan BPMD-PTSP.
- c. Untuk wajib paja-k orang pribadi dan Badan dengan status cabang berupa:
- 1) Fotocopy E-KTP Pengusaha/penanggungjawab/ Kuasanya
15. 2l Surat Keterangan sebagai cabang;
- 3) Surat Keterangan domisili tempat usaha yang diterbitkan Kepala Kelurahan;
17. 4l Fotocopy dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan BPMD.PTSP.
- (4) Setelah dokumen sebagaimana dimal&lt;sud pada ayat (2) dikirim atau diserahkan kepada Wqiib Pajak, Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran dan pendataan dengan jelas, lengkap dan benar dan disampaikan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

## Pasal 3

- (1) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya sebagaimana dimalsud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai Wqlib Pajak dan diberikan NPWPD, sebagaimana tercartum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
2. (21 Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dapat menerbitkan NPWPD secara jabatan, apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah diberikan surat teguran sebanyak 2 (dua) kali.

## Pasal 4

## NPWPD dicabut apabila :

- a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan;
- b. Wajib Pqiat orang pribadi yang telah meninggalkan Kota Payakumbuh untuk selama-lamanya;
- c. Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) NPWPD untuk menentukan NPWPD yang dapat digunakan sebagai sarana administratif dalam pelaksanaan hak dan pemenuharr kewaj iban perpajakan daerah ;
- d. Wajib Pajak bentuk usa-ha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Kota Payakumbuh.

## BAB III TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

## Pasal 5

- (1) Wajib Pajak wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPIPD.
2. (21 SPIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

## Pasal 6

- (1) SPIPD Paja-k Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hiburan dan P{ak Hotel harus disampaikan kepada Walikota paling lambat 15 (Lima Belas) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan dilampirkan keterangan dan/atau dokumen pendukung.
2. (21 Apabila batas waktu penyampaian SPIPD jatuh pada hari libur, batas waktu penyampaian SPIPD jatuh pada hari keq'a berikutnya.

## Pasal 7

- (l) Untuk menyampaikan SPIPD da-lam memenuhi kewajibal Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Wajib Pajak dapat diberikan Surat Pemberitahuan/Teguran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.
- (21 Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud disertai lampiran dokumen berupa:
- a. Rekapitulasi Omzet penerimaan bulan yang bersangkutan
- b. Rekapitulasi penggunaan berikut tindasan bon penjualan (Elill) atau struk cash Register
- c. Bukti setoran pajak yalg telah dilakukan (tindasan SSPD)
- (3) SPTPD dapat disampaikan secara laagsung ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Cq. UPTD Pajak Daerah
- (41 Bentuk dan isi SPTPD adalah sebagaimana tercantum da1am Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

## Pasal 8

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan:
- a. SKPDKB dalam hal:
1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
2. jika SPIPD tidat disampaikan kepada Walikota dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
3. jika kewajiban mengisi SPIPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula trelum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tida-k terutang dan tidak ada kredit p4iak.
8. (21 SKPDI(EI, SKPDKBT, dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Wajib Pajak oleh petugas pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan darr Aset.
- (3) Bentuk dan isi SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN adalah sebagaimana tercaltum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.

## Pasal 9

- (1) Wajib Pajak membayar pajak terutang berdasarkaa SPTPD dan dicatat dalam Kartu Data oleh petugas pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangal dan Aset.
2. (21 Berdasarkan Kartu Data dan Hasil Pemeriksaan atau keterangan lain, Petugas pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset membuat Nota Perhitungan dengan cara menghitung jumlah pajak terutang dan jumlah kredit pajakyang diperhitungkar dalam Kartu Data.

## Pasai 10

Kegiatan Penetapan secara jabatan terdiri dari :

- a. membuat Nota Perhitungan Pajak atas dasar Kartu Data dari hasil pemeriksaan dan/atau keterangan lain, karena SPIPD tidak disampaikan dan telah disampaikan Surat Teguran untuk memasukkan SPTPD.
- b. menerbitkan SKPDKB dan membuat Daftar SKPDI(B atas dasar Nota Perhitungan Pajak Daerah.
- c. menerbitkan SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkal penambahan jumlah pajak yang terutang.
- d. apabila SKPDKB/SKPDKBT yalg diterbitkan tidak atau kurang bayar dan dikenakan sanksi administratif berupa bunga dengan menerbitkan STPD.
- e. bentuk dan isi STPD adatah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini.

## BAB IV

## TATA CARA PEMBAYARAN, PEI{YETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

## Pasal 11

- (l) Pembayaran P4jak dilakukan di Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- {21 Apabila pembayaran Pajak dilakukan pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, hasil penerimaan Pqjak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari ke{a.
- (3) Pembayaran Pajat yang menggunakan warkat seperti bilyet giro atau cek, atau dengan cara transfer, baru dapat dinyatalan sah apabila telah dibukukan pada Bendahara Penerima pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dal Aset.
- (41 Wajib Pajak yang telah membayar lunas Pqjaknya diberikan SSPD sebagai tanda bukti pembayaran Pajak.
- (5) Bentuk dan isi SSPD sebagai tanda bukti pembayaran Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiraa VII Peraturan Walikota ini.
- (6) Bentuk darl isi SSPD yang dikeluarkan oleh Bank yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran Pajak adalah dipersamakan dengan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

## Pasal 12

- Pembayaran Pajak harus dila-kukan sekaligus atau lunas. (1)
- Pembayaran Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pqiak Hiburan dan Pajak Hotel dilalsanakan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak. (21

## Pasal 13

- (1) Pajak yang masih harus dibayar dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
2. (21 Wqiib Pqiak dapat mengajukan permohonan seca-ra tertulis kepada Walikota untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimalsud pada ayat (l) yang selanjutnya disebut utang pajat, dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak akan marnpu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.
- (3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diajukan secara tertulis pa-ling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaral, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonaa, serta :
- a. Jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau
- b. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jalgka waktu penundaan.
- (4) Jaagka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilampaui dalam hal Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga wajib pajak tidak mampu melunasi utang pajak tepat pada waktunya.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) haru s diqjukan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran MII Peraturan Wa-likota ini.
- (6) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteliti untuk dijadikal trahan dalam Persetujuan Perjanjian Angsuran dan / atau Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran.
9. (71 Berdasarkan hasil penelitian sebagaimaaa dimaksud pada ayat (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menyetujui atau menolak permohonan angsuran dan/atau penundaan pembayaran pajak.
- (8) Surat Peq'aajian Angsuran, Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran dan Surat Pemberitahuan Penolakan Angsuran/Penundaan Pembayaran adalah sebagaimana tercantum dahm f,ampiran IX Peraturan Walikota ini.

## BAB V

## TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

## Pasal 14

- (U SPIPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD dicatat dalam buku menurut jenis Pajak sesuai dengan NPWPD.
- {21 Dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

## Pasal 15

- (1) Besarnya penetapan dan penerimaan pajak dihimpun dalam Buku Jenis Pqfak.
2. l2l Atas dasa-r Buku Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan per jenis Pajak.
- (3) Berdasarkan daftar penetapan, penerimaan dan tunggakal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis pajak sesuai masa pajak.

## Pasa-l 16

- (1) Wqjib Pajakyang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta rupiah) per tahun wqlib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
2. (21 Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertib, teratur dal benar sesuai dengan norna pembukuan yang berlalu.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

## BAB VI

## TATA CARA PENAGIHAN

## Pasal 17

- (1) Surat teguran sebagai awa,l tindakan pelaksanaan penagrhan pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran.
2. {21 Dalamjangka 7 (tujuh} hari keda setelah tanggal surat teguran, Wqiib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dikeluarkan oleh Pejabat pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagaimara tercantum dalam Lampiran X Peraturan Walikota ini.

## Pasal 18

- (1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, jumlah Pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
2. (21 Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

## Pasal 19

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitaluan surat paksa diterima Wajib Pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penfltaan.

## Pasal 20

Setelah lewat 1O (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaal Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Wajib Pajak belum juga melunasi utang Pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan kepada Kantor Pelayanal Kekayaal Negara dan Lelang (KPKNL) untuk melaksanakan lelang.

## Pasal 21

Setelah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib PAjak.

## Pasal 22

- (U Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan jadwal waktu tindakan penagihal pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam
- Pasal 17, Pasal 18, Pasa-l 19 darr Pasal 20, dengan memperhatikan situasi dan kondisi.
- (21 Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah Pajak yang masih harus dibayar dilakukan oleh Pejabat dengan mengeluarkan Surat Perintah Penagrhan Pajak Seketika dan Sekaligus.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimalsud da-lam Surat Perintah Penagihan Pqjal Seketika dan Sekaligu s sebagaimana dimaksud pada ayat {21, segera dilakukan tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, Surat Perintah Membayar Pajat, serta permintaan penetapa-n tanggal dan tempat pelelaflgan, tanpa memperhatikan tenggang waktu yang telah ditetapkan.

## BAB VII

## TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

## Pasal 23

- (l) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Walikota untuk mendapatkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (21 Pengurangan atau penghapusal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD;
- b. permohonan harus diajukan secara tertulis da-lam Bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang mendukung permohonannya;
- c. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang terutang; dan
- d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.
- (4) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimala dimaksud pada ayat (3), tidak dapat dipertimbangkan.

## Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Walikota untuk mendapatkan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
2. (21 Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal :
- a. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- b. menguralgkan atau membatalkan STPD;
- c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tida-k sesuai dengan tata ca-ra yang ditentukan; dan
- d. mengurangkan ketetapan Pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- b. diajukar secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
- c. mencantumkan jumlah pajak yang seharusnya terutang menurut penghitungal Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya;
- d. dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.
- (4) Permohonan yang tidak memenuhi persya-ratan sebagaimana dimal&lt;sud pada ayat (3), tidak dapat dipertimbangkan.

## Pasal 25

- t1) Permohonal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dal Pasal 24 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Walikota ini dan hanya dapat diqjukan oleh Wajib Pajak 1 (satu) kali.
- (21 Walikota atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) datam jangka waltu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (3) Apabila dalam jangka walrtu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat daa Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, permohonan yzrng diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan sesuai denga,n permohonan yang diajukan.

## Pasal 26

- (U Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (21 dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- l2l Wajib Pajak dapat meminta seca-ra tertulis kepada Walikota mengenai alasan yarrg menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan keterangan secara tertulis atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## BAB VIII

## TATA CARA PENGEMBALTAN KELEBIHAN

## PEMBAYARAN PAJAK

## Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Walikota untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana terca.ntum dalam Lampiran XII Peraturan Walikota ini'
2. l2l Walikota atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas permohonan sebagaimana dimal&lt;sud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan oleh

Wajib Pajat dianggap dikabulkan dan Wa-likota atau Pejabat harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.

- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih daiulu utang pqiak dimaksud.
- (5) Apabila setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya ternyata kelebihan pembayaran pajak, kurang/ sama dengan utang pajak lainnya tersebut maka Wajib Pajak menerima bukti pemindahbukuaa, sebagai bukti pembayaran / kompensasi dengan pajak terutang dimaksud, karenanya SKPDLB tidak diterbitkan.
- (6) Apabila utalg pajak setelah diperhitungkan /dikompensasikan dengan kelebihaa pembayaran pajak ternyata lebih, maka Wajib Pqlak akan menerima bukti pemindahbukuar dan sebagai bukti pembayaral / kompensasi SKPDLB haru s diterbitkan.
4. (71 Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengaa menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (8) Bentuk darr isi SKPDLB sebagaimana tercantum dalam L.ampiran XIII Peraturan Wa.likota ini.

## BAB IX TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK Pasal 28

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terhutang ada-lah sekurang-kurargnya sekali dalam 6 (enam) bulan.
2. (2\ Tujuan Pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan pelaksanaart ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Bentuk pemeriksaan terdiri dari: a. pemeriksaan lengkap; dan b. pemeriksaan sederhana

- (41 Pemeriksaan Lengkap sebagaimana dima,ksud pada ayat (3) huruf a dilakukan di tempat Wajib Pajak meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun bery'alan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.
- (5) Pemeriksaan Sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilalukal :
- a. dilapangan meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun berl'alan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang diadakan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana;
- b. dikantor meliputi jenis pajak tertentu untuk tahun bedalan yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot sederhana.

## Pasal 29

- (1) Pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan lapangan berpedoman pada norma pemeriksaan sebagai berikut :
- a. pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan;
- b. pemeriksa wqiib memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada Wajib P4jak.
- b. pemeriksa wajib memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- c. pemeriksa wajib menjelaskan maksud dart tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa;
- d. pemeriksa wajib membuat laporan pemeriksaan;
- e. pemeriksa wqlib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda anta-ra SPTPD dengan hasil pemeriksaan;
- f. pemeriksa wajib mengembalikan buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 14 (empat belas) ha-ri sejak selesainya pemeriksaan;
- g. pemeriksa dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yarrg diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan;
- h. pemeriksa wajib memberi petunjuk kepada wajib Pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaaa yang dilakukan, dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan di Kantor berpedoman pada norma pemeriksaan sebagai berikut :
- a. pemeriksa menyampaikan surat panggilan yang ditandatangani oleh Walikota atau Pejabat untuk memanggil Wajib Pqjak agar datang ke Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam rangka pemeriksaan;
- b. pemeriksa wajib melaksanakan maksud dan tujuan pemeriksaaa kepada Wajib Pajak yang akart diperiksa;
- c. pemeriksa wajib membuat laporan pemeriksaan;
- d. pemeriksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara SP|PD dengan hasil pemeriksaal;
- e. pemeriksa wajib mengembalikan buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnyayang dipinjam dari wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak selesainya pemeriksaan;
- f. pemeriksa dilarang memberitahukan kepada pihak lain yarg tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan;
- g. pemeriksa wajib memberi petunjuk kepada wajib Pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan, dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Pasal 30

- (1) Pelaksanaan Pemeriksaan berpedoman pada norna pemeriksaan sebagai berikut :
- a. pemeriksaan dapat dilakukan oleh seor€rng atau lebih Pemeriksa;
- b. pemeriksaan dilaksanakan di Kantor Pemeriksa, di Kantor Wajib Pajak atau di tempat usaha atau di tempat tinggal atau ditempat lain yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekeq'aan Wqjib Paiak atau di tempat lain yang ditentukan oleh Walikota;
- b. pemeriksaan dilatsanakan pada jam keq'a dan dapat dilanjutkan diluar jam ke{a jika dipandang perlu;
- c. hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan;
- d. hasil pemeriksaan yang seluruhnya disetujui oleh Wqiib Pajak dibuatkan Surat Pernyataan tentang persetujuan dan ditandatangani oleh Wajib Pajak yang bersaagkutan;
- e. terhadap temuan dalam pemeriksaan yang tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh Wajib Pqiak, dilakukan Pembahasan Akhir Pemeriksaan ;
- f. berdasarkan Laporan Pemeriksaan diterbitkan SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD;
9. (21 Wajib Pajak saat diperiksa berpedoman pada norrna pemeriksaan sebagai berikut :
- a. Wajitr Pajat wajib memenuhi pelaksanaan pemeriksaan baik di lapangan maupun di Kantor sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- b. Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan dal Tanda Pengenal Pemeriksaan
- c. Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan;
- d. Wajib Paja-k berhak meminta kepada Pemeriksa rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan SPTPD;
- e. Wajib Pajak wajib menandatangani surat pemyataan persetujuan apabila seluruh hasil pemeriksaan disetujui;
- f. Wajib Pajak wajib menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaaa apabila hasil pemeriksaan tersebut tidak atau tidak seluruhnya disetujui;
- g. Wqiib Pajak wajib memenuhi permintaaa peminjaman bukubuku, catatan dan dokumen yang diperlukal untuk kelancaran pemeriksaan ;
- h. Waiib Pajak wajib memberikan ijin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
- i. Wajib Pajak wajib memberikan keterangan yang diperlukan.

## Pasal 31

- (1) Pedomaa Umum Pemeriksaan adalah sebagai berikut :
- a. pemeriksaan dapat dilalukan oleh Pemeriksa yang telal mendapat Pendidikan Teknis Pemeriksa Pajak Daerah dan memiliki keterampilaa sebagai Pemeriksa;
- b. pemeriksa harus bekerja dengan jujur, bertalggung jawab, penuh pengabdian, bersifat terbuka, sopan dan obyektif serta wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela;
- c. pemeriksaan harus dilakukan oleh Pemeriksa dengan menggunakan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang Wajib Pajak;
- d. temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagai bahan untuk menyusun Laporan Pemeriksaan.
6. (21 Pedoman Pelal&lt;sanaan Pemeriksaan adalah sebagai berikut:
- a. pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan prograln pemeriksaan, sesuai dengan tujuan pemeriksaan dan dengan pengawasan yang seksama;
- b. luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh, yang harus dikembangkan dengan bukti yang kuat melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaaa;
- c. pendapat dan kesimpulan Pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berlandaskan peraturan perundangundangan perpaj alan daerah.
- (3) Pedoman Laporan Pemeriksaan adatatr sebagai berikut:
- a. laporan pemeriksaan disusun secara rinci, ringkas dan jelas sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksaan yang didukung bukti yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-unda-ngan perpajakan daerah, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang diperlukan;
- b. laporan pemeriksaan yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah harus memperhatikan :
1. faktor pembanding;
2. nilai absolut dari penyimpangan;
3. sifat, bukti dan petunjuk adanya penfimpangan;
4. pengaruh penlmpangan;
5. hubungan dengan permasalahan lainnya.

## Pasal 32

- (l) Pemeriksaan Lapangan dilakukan dengan cara:
- a. memeriksa Tanda Pelunasan Pajak dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah;
- b. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
- c. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
- d. meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa;
- e. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uaag, barang, yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha wajib Pajak dan/atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan ditempat-tempat tersebut;
- f. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf e apabila Wajib Pajak atau Walil atau Kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau
- ruangan dimaksud atau tida-k ada ditempat pada saat pemeriksaan;
- g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketigayang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- (21 Pemeriksaan Kantor dilakukan dengan cara :
- a. memberitahukan agar Wqiib PSiak membawa tanda pelunasan pajak, buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolahan data lainnya.
- b. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan memberikal talda terima;
- c. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer darl perangkat elektronik pengolah data lainnya;
- d. meminta keterangan lisan dan/ atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa;
- e. meminta keterangal dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketigayang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

## Pasal 33

- (U Apabila pada saat dilakukan Pemeriksaan l,apangan, Wajib Pajak atau Wakil atau Kuasanya tidak ada di tempat, pemeriksaan tetap dilal&lt;sara,kan sepanjang ada pihak yang mempunyai kewenargal untuk bertindak mewakili wajib Pajak sesuai batas kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.
- (21 Untuk keperluan pengamanan pemeriksaal, sebelum pemeriksaan lapangarr ditunda, Pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang diperlukan.
- (3) Apabila pada saat Pemeriksaan Lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak atau Wakilnya atau Kuasanya tidat juga ada ditempat pemeriksaan tetap dilalsanakan dengan terlebih
- dahulu meminta Pegawai Wqiib Pqiak yang bersangkutan untuk mewakili Wqiib Paja-k guna membantu kelancaran pemeriksaan.
- (41 Apabila Wqlib Pajak atau Wakilnya atau Kuasanya tidak memberikan ijin untuk memasuki tempat atau ruaigan yang dianggap perlu dan tidak memberi bantuar guna kelancaran pemeriksaan sefia memberikan yang diperlukan Wajib Pajak atau Wakilnya atau Kuasanya harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan.
- (5) Apabila Pegawai Wqjib Pqiak yang diminta mewakili Wajib Pajak sebagaimana dimalsud pada ayat (3) menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan yang bersangkutan harus menandatangani Surat Pemyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan.
- (6) Apabila tedadi penolakan untuk menandatangani surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5), Pemeriksa membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan yang ditandataagani oleh Pemeriksa.
- (71 Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan, Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaal dan Berita Acara Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dapat dijadikan dasar untuk penetapan besarnya pajak terutang secara Jabatan atau dilakukan penldikan.

## Pasal 34

- (l) Pemeriksa membuat Laporan Pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD atau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (21 Apabila penghitungan besarnya pajak yalg terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan SPIPD, perbedaan besarnya pajak diberitahukan kepada Wajib Pajak.

## Pasal 35

- (1) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
2. (21 Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan lapangan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan.
- (3) Hasil Pemeriksaan Kantor disampaikan kepada Wajib Pajak segera setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan Wajib Pajak.
4. (41 Apabila W4jib Pqiak tidak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD diterbitkan secara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikaa kepada Wajib Pajal.
- (5) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan.
- (6) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindat pidana dibidang perpajakan daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan Pemeriksa membuat Laporar Pemeriksaan.

## BAB X

## TEKNIS PEMERIKSAAN PAJAK

## Pasal 36

- (1) Pemeriksaan Pajak dilakukan dalam rangka memeriksa SPTPD dan data pendukung lainnya untuk menerbitkan SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD.
2. (21 Sasaran Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut :
- a. Sasa-ran Pemeriksaan Pajak Parkir yaitu :
1. meme