KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 147 Tahun 1999 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 136 TAHUN 1999 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN (berlaku 1 Desember 1999)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas Kabinet Periode 1999-2004 dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dipandang perlu menyempurnakan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja departemen sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999;
Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 136 TAHUN 1999 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN.
Pasal 3
Mengubah ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen, sebagai berikut :
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 136 TAHUN 1999 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN.
Pasal I
Mengubah ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen, sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Departemen terdiri dari :
1. Departemen Dalam Negeri;
2. Departemen Luar Negeri;
3. Departemen Pertahanan;
4. Departemen Hukum dan Perundang-undangan;
5. Departemen Keuangan;
6. Departemen Pertambangan dan Energi;
7. Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
8. Departemen Pertanian;
9. Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
10. Departemen Perhubungan;
11. Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan;
12. Departemen Tenaga Kerja;
13. Departemen Kesehatan;
14. Departemen Pendidikan Nasional;
15. Departemen Agama;
16. Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah."
2. Ketentuan Pasal 4 ayat 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 4
11. Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagaian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang eksplorasi laut dan perikanan."
Pasal 5
"Pasal 5
11. Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan
- a. penetapan kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaannya, pengelolaan kekayaan negara, serta perumusan dan penyiapan kebijakan umum di bidang eksplorasi laut dan di bidang perikanan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- b. pelaksanaan dan pengawasan tugas eksplorasi ekosistem laut dan perikanan untuk menjamin pemanfaatan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan serta berwawasan lingkungan;
- c. pelaksanaan sebagian tugas penatagunaan laut, pengembangan, pendayagunaan, dan penyerasian pemanfaatan sumber daya hayati laut serta perijinan eksplorasi laut dalam skala nasional;
- d. pemberian bimbingan, pembinaan, dan perijinan di bidang perikanan;
- e. pelaksanaan pengembangan dan penyerasian institusi masyarakat dan dunia usaha di bidang eksplorasi laut dan di bidang perikanan;
- f. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi departemen dalam arti perencanaan dan pendayagunaan sumber daya, pengorganisasian, serta hubungan antarlembaga;
- g. penelitian dan pengembangan proses dalam pelaksanaan tugas serta standardisasi;
- h. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tertentu;
- i. pelaksanaan pengawasan fungsional."
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 1999

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd ABDURRAHMAN WAHID

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI

Penandatangan: Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan I, Lambock V. Nahattands