UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1954 tentang No Description (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa perlu diadakan peraturan supaya dalam hal seorang penjabat Notaris tidak ada jabatan Notaris itu dapat dijalankan sebaik-baiknya;
- b. bahwa berhubung dengan hal-hal yang mendesak peraturan ini harus segera diadakan dengan tidak menunggu pengaturan kembali kenotariatan seluruhnya;
Mengingat : pasal-pasal 89, 102 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Mencabut pasal 2 ayat 3, pasal-pasal 62, 62a dan 63 Reglemen tentang jabatan Notaris di Indonesia (Staatsblad No. 3 seperti yang telah diubah, terakhir dengan Staatsblad 1945 No. 94);
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG WAKIL NOTARIS DAN WAKIL NOTARIS SEMENTARA.
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
- a. Reglemen, ialah: Reglemen tentang jabatan Notaris di Indonesia (Staatsblad 1860 No. 3, seperti yang telah diubah, terakhir dengan Staatsblad 1945 No. 94),
Pasal 2
- c. Wakil Notaris, ialah: orang yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 undang-undang ini.
- d. Wakil Notaris Sementara, ialah: orang yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 undang-undang ini.
- (1) Kalau seorang Notaris tidak ada, Menteri Kehakiman dapat mununjuk seorang yang diwajibkan menjalankan pekerjaanpekerjaan Notaris itu.
- (2) Sambil menunggu ketentuan Menteri Kehakiman itu, ketua pengadilan negeri dapat menunjuk seorang yang untuk sementara diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan Notaris yang dimaksud pada ayat 1.
Pasal 3
Dengan tidak mengurangi yang ditentukan dalam undang-undang ini, bagi Wakil Notaris dan Wakil Notaris sementara berlaku ketentuanketentuan yang berlaku bagi Notaris.
Pasal 4
- (1) Untuk ditunjuk sebagai Wakil Notaris (sementara) seorang tidak perlu lulus, dalam ujian yang dimaksud dalam pasal 13 Reglemen.
- (2) Dalam pada itu sedapat mungkin ditunjuk seorang yang telah lulus dalam satu atau dua bahagian dari ujian yang dimaksud dalam pasal 13 Reglemen.
Pasal 5
Dalam semua akta-akta Wakil Notaris (sementara) harus dinyatakan keputusan penunjukannya sebagai Wakil Notaris (sementara).
Pasal 6
- (1) Apabila seorang Notaris atau Wakil Notaris (sementara) meninggal dunia, maka hal itu secepat mungkin diberitahukan oleh pengurus harta peninggalannya kepada ketua pengadilan negeri, yang selanjutnya memberitahukan hal itu dengan kawat kepada Menteri Kehakiman.
- (2) Jika seorang Notaris atau Wakil Notaris (sementara) meninggal dunia pada ketik ia sedang diganti, maka penggantinya itu menurut hukum adalah Wakil Notaris sementara.
Pasal 7
- (1) Apabila seorang Notaris atau Wakil Notaris (sementara) diperhentikan atau dipecat dari jabatannya, maka hal itu segera diberitahukan kepada ketua pengadilan negeri menurut keperluan.
- (2) Ketentuan dalam pasal 6 ayat 2 berlaku juga untuk hal pemberhentian dan pemecatan.
KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 8
Mereka yang sebelum berlakunya undang-undang ini telah diserahi kewajiban menjalankan jabatan Notaris untuk sementara ditempat-tempat kedudukan Notaris yang lowong dianggap sebagai Wakil Notaris.
KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 13
- (2) Dalam pada itu sedapat mungkin ditunjuk seorang yang telah lulus dalam satu atau dua bahagian dari ujian yang dimaksud dalam pasal 13 Reglemen.
Dalam semua akta-akta Wakil Notaris (sementara) harus dinyatakan keputusan penunjukannya sebagai Wakil Notaris (sementara).
- (1) Apabila seorang Notaris atau Wakil Notaris (sementara) meninggal dunia, maka hal itu secepat mungkin diberitahukan oleh pengurus harta peninggalannya kepada ketua pengadilan negeri, yang selanjutnya memberitahukan hal itu dengan kawat kepada Menteri Kehakiman.
- (2) Jika seorang Notaris atau Wakil Notaris (sementara) meninggal dunia pada ketik ia sedang diganti, maka penggantinya itu menurut hukum adalah Wakil Notaris sementara.
- (1) Apabila seorang Notaris atau Wakil Notaris (sementara) diperhentikan atau dipecat dari jabatannya, maka hal itu segera diberitahukan kepada ketua pengadilan negeri menurut keperluan.
- (2) Ketentuan dalam pasal 6 ayat 2 berlaku juga untuk hal pemberhentian dan pemecatan.
KETENTUAN PERALIHAN.
Mereka yang sebelum berlakunya undang-undang ini telah diserahi kewajiban menjalankan jabatan Notaris untuk sementara ditempat-tempat kedudukan Notaris yang lowong dianggap sebagai Wakil Notaris.
KETENTUAN PENUTUP.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Diundangkan pada tanggal 20 Nopember 1954
MENTERI KEHAKIMAN, ttd
DJODY GONDOKUSUMO.
LEMBARAN NEGARA NOMOR 101 TAHUN 1954
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Nopember 1954. WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, MOHAMMADHATTA.

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ## MEMORI
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR33 TAHUN 1954 TENTANG
## WAKIL NOTARIS DAN WAKIL NOTARIS SEMENTARA
## A. UMUM
1. Reglemen tentang Notaris di Indonesia (Staatsblad 1860 No. 3, seperti yang berulang-ulang telah diubah) sejak dahulu mengenal 2 golongan Notaris, yakni orangorang yang khusus diangkat untuk jabatan Notaris ("beroepsnotarissen") dan "pegawaipegawai negeri yang disamping jabatannya menurut hukum merangkap jabatan Notaris" ("fungerende notarissen"). Bandingkanlah
PENJELASAN
Pasal 2
ayat 1. Oleh karena ketika berakhirnya perang, lantaran berbagai-bagai hal, tidak ada cukup banyak orang dari kedua golongan tersebut, maka dengan ordonansi yang termuat dalam Staatsblad 1945 No. 94, pasal 2 ditambah sedemikian rupa, sehingga Residen diberi hak mencukupi kekurangan-kekurangan tersebut dengan menunjuk penjabatpenjabat sementara apabila seseorang yang ditunjuk menurut pasal 2 tak hadir, berhalangan atau tidak ada. (Bandingkanlah pasal 2 ayat (3). Hak itu sejak berlakunya tambahan itu (10 April 1945) telah berulang-ulang dipergunakan oleh Residen-residen untuk menunjuk orang-orang penjabat sementara yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai Notaris seperti tercantum dalam pasal 13 ayat 1 Reglemen, oleh sebab mereka tidak berhasil dalam ujian-ujian yang diwajibkan itu, atau tidak memperoleh kedudukan kandidat Notaris, terutama ditempat-tempat dimana seharusnya ada seorang Notaris jabatan ("beroepsnotaris"). Oleh karena kekurangan akan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Notaris jabatan, sudah beberapa tahun lamanya menjadi kronis, maka hak penunjukan itu kini praktis dipergunakan dalam tiap-tiap pengangkatan di luar ibukota-ibukota yang besar. Akan tetapi masih adanya kekuasaan itu dalam tangan residen, sedangkan segenap kebijaksanaan kepegawaian (personeelsbeleid) dalam lapangan Notariat telah dipusatkan di Kementerian Kehakiman, menimbulkan kesukarankesukaran, oleh karena residen itu, dengan kemungkinan menunjuk semau-maunya, ataupun karena tidak suka mengindahkan sesuatu usul pengangkatan yang dianggap perlu oleh Menteri Kehakiman, dapat mengambil keputusan bertentangan dengan kebijaksanaan itu. 2. Lagi pula peraturan tambahan tersebut di