Unknown BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER AGOESDJAM KABUPATEN KETAPANG Nomor 29 Tahun 2016 tentang PENGELOLAAN INVESTASI PADA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER AGOESDJAM KABUPATEN KETAPANG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 29 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN INVESTASI PADA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER AGOESDJAM KABUPATEN KETAPANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam dapat melakukan investasi sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan rumah sakit;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Investasi pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Ketapang;
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan PemerintahNomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2008 tentang Pelaporan Atas Pelaksanaan Kegiatan Investasi;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Divestasi Terhadap Investasi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2008 tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah;
19. Peraturan DaerahNomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2006 Nomor 7);
20. Peraturan BupatiNomor 4 Tahun 2007 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2007 Nomor 4);
21. Peraturan BupatiNomor 27 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2007 Nomor 27);
22. Peraturan BupatiNomor 36 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2007 Nomor 36);
23. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2009 Nomor 85);
Menetapkan :
24. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2012 Nomor 132);
25. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pedoman Penggunaan Surplus Anggaran pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2012 Nomor 133);
26. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2013 Nomor 30);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATITENTANG PENGELOLAAN INVESTASI PADA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER AGOESDJAM KABUPATEN KETAPANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah DaerahKabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ketapang.
5. Kepala Rumah Sakit adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam, yang selanjutnya disebut dengan RSUD dr. Agoesdjam adalah rumah sakit umum milik Pemerintah Kabupaten Ketapang, yang mempunyai fasilitas kemampuan pelayanan medik dasar dan spesialistik serta dikelola sebagai badan layanan umum.
7. Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam, yang selanjutnya disebut BLU RSUD dr. Agoesdjam adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. BLU RSUD dr. Agoesdjam adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan pemerintah Kabupaten Ketapang yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
9. Pola Pengelolaan Keuangan BLU RSUD dr. Agoesdjam, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLU RSUD dr. Agoesdjam pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
11. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Investasi BLU RSUD dr. Agoesdjam dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga, dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi BLU RSUD dr. Agoesdjam;
- b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu; dan
- c. peningkatan penerimaan BLU RSUD dr. Agoesdjam dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Investasi BLU RSUD dr. Agoesdjam bertujuan untuk peningkatan pendapatan rumah sakit dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak menggangu likuiditas keuangan rumah sakit.
KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB
BAB III - KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB
Pasal 4
- (1) Kepala RSUD dr. Agoesdjam memiliki kewenangan dalam pengelolaan investasi BLU RSUD dr. Agoesdjam Kabupaten Ketapang.
- (2) Kewenangan pengelolaan investasi BLU RSUD dr. Agoesdjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. regulasi;
- b. operasional; dan
- c. supervisi.
BAB III - KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB
Pasal 5
Kewenangan dan tanggungjawab regulasi yang dimiliki Kepala RSUD dr. Agoesdjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. menetapkan kebijakan pengelolaan investasi BLU RSUD dr. Agoesdjam;
- b. menetapkan kriteria pemenuhan perjanjian dalam pelaksanaan investasi BLU RSUD dr. Agoesdjam; dan
- c. menetapkan tata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari proyek penyediaan investasi BLU RSUD dr. Agoesdjam dalam hal terdapat penggantian atas hak kekayaan intelektual dan kegagalan pemenuhan perjanjian investasi.
BAB III - KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB
Pasal 6
- (1) Kewenangan dan tanggungjawab operasional yang dimiliki Kepala RSUD dr. Agoesdjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan investasi dari pemerintah daerah, pemerintah daerah lainnya, badan usaha, dan masyarakat;
- b. mengusulkan rencana kebutuhan dana investasi BLU RSUD dr. Agoesdjam yang bersumber dari pendapatan BLU RSUD dr. Agoesdjam;
- c. menempatkan dana dan/atau barang milik rumah sakit dalam rangka investasi BLU RSUD dr. Agoesdjam sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan perjanjian investasi terkait dengan penempatan dana dan/atau barang milik rumah sakit;
- e. melakukan pengendalian atas risiko terhadap pelaksanaan investasi BLU RSUD dr. Agoesdjam;
- f. mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak BLU RSUD dr. Agoesdjam yang diatur dalam perjanjian investasi;
- g. mengusulkan perubahan perjanjian investasi;
- h. melakukan tindakan untuk dan atas nama pemerintah daerah apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian investasi;
- i. melaksanakan investasi dan divestasi BLU RSUD dr. Agoesdjam.
- (2) Kewenangan dan tanggungjawab operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada pengelola investasi.
BAB III - KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB
Pasal 7
- (1) Kewenangan dan tanggungjawab supervisi yang dimiliki Kepala RSUD dr. Agoesdjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. melakukan monitoring pelaksanaan investasi BLU RSUD dr. Agoesdjam;
- b. melakukan evaluasi secara berkesinambungan pelaksanaan investasi BLU RSUD dr. Agoesdjam dalam jangka waktu tertentu; dan
- c. melakukan koordinasi pelaksanaan investasi dengan instansi terkait khususnya sehubungan dengan investasi langsung;
- (2) Kewenangan dan tanggungjawab supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Dewan Pengawas BLU RSUD dr. Agoesdjam.
BAB IV - SUMBER DANA INVESTASI
Pasal 8
Sumber dana investasi BLU RSUD dr. Agoesdjam dapat berasal dari:
- a. jasa layanan;
- b. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- c. lain-lain pendapatan BLUD yang sah;
- d. Surplus.
BAB IV - SUMBER DANA INVESTASI
Pasal 9
- (1) Pendapatan BLU RSUD dr. Agoesdjam yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLU RSUD dr. Agoesdjam.
- (3) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf c, antara lain:
- a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan kekayaan;
- c. jasa giro;
- d. pendapatan bunga;
- e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLU RSUD dr. Agoesdjam; dan
- g. Hasil investasi.
- (4) Surplus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d adalah selisih lebih antara pendapatan BLU RSUD dr. Agoesdjam dan biaya BLU RSUD dr. Agoesdjam.
JENIS DAN BENTUK INVESTASI
BAB V - JENIS DAN BENTUK INVESTASI
Pasal 10
- (1) BLU RSUD dr. Agoesdjam dalam melakukan investasi dapat berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (3) Bentuk investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
- b. pembelian surat utang jangka pendek; dan
- c. pembelian Sertifikat Bank Indonesia.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
- c. berisiko rendah.
BAB V - JENIS DAN BENTUK INVESTASI
Pasal 11
- (1) BLU RSUD dr. Agoesdjam tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Bupati.
- (2) Bentuk investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. Investasi surat berharga;
- b. investasi langsung.
- (3) Investasi surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:
- a. pembelian saham;
- b. pembelian obligasi.
- (4) Investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. penyertaan modal;
- b. pemberian pinjaman.
- (5) Investasi BLU RSUD dr. Agoesdjam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang surat berharga dan investasi langsung.
BAB VI - PENGELOLAAN INVESTASI
Pasal 12
Pengelolaan investasi BLU RSUD dr. Agoesdjam, meliputi:
- a. perencanaan investasi;
- b. pelaksanaan investasi;
- c. penatausahaan dan pertanggungjawaban investasi;
- d. pengawasan; dan
- e. divestasi.
Bagian Kesatu Perencanaan Investasi
BAB VI - PENGELOLAAN INVESTASI
Pasal 13
- (1) Pengelola Investasi BLU RSUD dr. Agoesdjam menyusun perencanaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan.
- (2) Perencaaan investasi BLU RSUD dr. Agoesdjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kegiatan investasi BLU RSUD dr. Agoesdjam.
- (3) Rencana kegiatan investasi BLU RSUD dr. Agoesdjam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala RSUD dr. Agoesdjam.
- (4) Pengelola Investasi BLU RSUD dr. Agoesdjam menyusun analisis investasi sebelum melakukan investasi.
Bagian Kedua Pelaksanaan Investasi
BAB VI - PENGELOLAAN INVESTASI
Pasal 14
- (1) Investasi dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, diajukan oleh Pengelola Investasi BLU RSUD dr. Agoesdjam kepada Kepala RSUD dr. Agoesdjam untuk mendapat persetujuan.
- (2) Pelaksanakan investasi dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis.
BAB VI - PENGELOLAAN INVESTASI
Pasal 15
- (1) Investasi dengan cara pembelian surat hutang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b, dilaksanakan atas surat hutang jangka pendek yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.
- (2) Pembelian surat hutang jangka pendek hanya dapat dilakukan apabila penerbit surat hutang jangka pendek memberikan opsi pembelian surat hutang jangka pendek kembali.
- (3) Opsi pembelian surat hutang jangka pendek kembali merupakan komitmen penerbit surat hutang jangka pendek untuk melakukan pembelian kembali surat hutang tersebut apabila BLU RSUD dr. Agoesdjam akan menjual surat hutang jangka pendek sebelum jatuh tempo.
- (4) Pembelian surat hutang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
BAB VI - PENGELOLAAN INVESTASI
Pasal 16
- (1) Investasi dengan cara pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) huruf c, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang SBI.
- (2) Pelaksanaan investasi dengan cara pembelian SBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan.
BAB VI - PENGELOLAAN INVESTASI
Pasal 17
Investasi surat berharga dengan cara pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, dilaksanakan atas saham yang diterbitkan perseroan terbatas.
BAB VI - PENGELOLAAN INVESTASI
Pasal 18
- (1) Investasi surat berharga dengan cara pembelian obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, dilaksanakan atas obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah lainnya.
- (2) Pembelian obligasi hanya dapat dilakukan apabila penerbit obligasi memberikan opsi pembelian obligasi kembali.
- (3) Opsi pembelian obligasi kembali merupakan komitmen penerbit obligasi untuk melakukan pembelian kembali obligasi tersebut apabila BLU RSUD dr. Agoesdjam akan menjual obligasi sebelum jatuh tempo.
BAB VI - PENGELOLAAN INVESTASI
Pasal 19
- (1) Investasi surat berharga dan investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dilaksanakan
BAB VI - PENGELOLAAN INVESTASI
Pasal 20
- (1) Pelaksanaan investasi BLU RSUD dr. Agoesdjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dilaksanakan oleh Pengelola Investasi BLU RSUD dr. Agoesdjam dan dapat dilimpahkan pelaksanaanya kepada Pengelola Investasi Pemerintah Kabupaten Ketapang.
- (2) Investasi langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4), dilaksanakan dengan cara:
- a. kerjasama investasi antara pengelola investasi dan badan usaha dengan pola kerjasama BLU dan swasta ( Public Private Partnership );
- b. kerjasama investasi antara pengelola investasi dan badan usaha, pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan/atau badan hukum asingdengan selain pola kerjasama BLU dan swasta ( Non Public Private Partnership ).
BAB VI - PENGELOLAAN INVESTASI
Pasal 21
- (1) Investasi langsung dengan pola Public Private Partnership sebagaimana dimaksud dalamPasal 20ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan cara pengelola investasi melakukan Perjanjian Investasi dengan badan usaha dan/atau BLU
BAB VI - PENGELOLAAN INVESTASI
Pasal 22
- (1) Investasi langsung dengan pola NonPublic Private Partnership sebagaimana dimaksud pada Pasal 20ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan cara pengelola investasi melakukan Perjanjian Investasi dengan badan usaha, pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan/atau badan hukum asing.
- (2) Isi Perjanjian Investasi sebaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
- a. identitas para pihak;
- b. hak dan kewajiban;
- c. tujuan investasi;
- d. nilai investasi;
- e. jadwal dan tata cara pencairan dana;
- f. proyeksi keuntungan dan persentase pembagian keuntungan investasi ;
- g. skema pembagian risiko;
- h. tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban;
- i. sanksi;
- (3) Perjanjian investasi langsung dengan pola NonPublic Private Partnership sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
BAB VI - PENGELOLAAN INVESTASI
Pasal 23
- (1) Investasi langsung dapat dilaksanakan atas inisiatif pengelola investasi dan/atau permohonan investasi yang diajukan oleh badan usaha, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, BLU, dan/atau badan hukum asing.
- (2) Permohonan investasi dituangkan dalam proposal investasi dan disampaikan kepada pengelola investasi dengan dilampiri dokumen yang diperlukan.
- (3) Proposal investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat:
- a. latar belakang;
- b. studi kelayakan;
- c. skema pembiayaan;
- d. skema pembagian risiko;
- e. skema hak kepemilikan untuk investasi penyertaan modal;
- f. skema pengembalian dana untuk investasi pemberian pinjaman.
- (4) Dokumen yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan untuk:
- a. badan usaha/badan hukum paling kurang meliputi:
1. anggaran dasar;
2. perizinan;
3. laporan keuangan;
4. proyeksi arus kas.
- b. badan layanan umum paling kurang meliputi:
1. keputusan pembentukan/anggaran dasar;
2. perizinan;
3. laporan keuangan;
4. proyeksi arus kas.
- c. pemerintah provinsi/kabupaten/kota paling kurang meliputi:
1. persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. laporan keuangan.
BAB VI - PENGELOLAAN INVESTASI
Pasal 24
- (1) Hasil investasi BLU RSUD dr. Agoesdjam merupakan pendapatan BLU RSUD dr. Agoesdjam yang dapat dikelola secara langsung untuk membiayai pengeluaran BLU RSUD dr. Agoesdjam sesuai RBA.
- (2) Pendapatan BLU RSUD dr. Agoesdjam yang berasal dari hasil investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui rekening kas BLU RSUD dr. Agoesdjam dan dicatat dalam kelompok lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
Bagian Ketiga
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Investasi
BAB VI - PENGELOLAAN INVESTASI
Pasal 25
- (1) Pengelola investasi menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Investasi (LPKI) surat berharga dan investasi langsung BLU RSUD dr. Agoesdjam.
- (2) LPKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. laporan posisi portofolio investasi;
- b. laporan hasil investasi.
- (3) Pedoman penyusunanLPKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (4) Format laporan posisi portofolio investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,ditetapkan dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (5) Format laporan hasil investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,ditetapkan dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (6) LPKIBLU RSUD dr. Agoesdjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang paling lambat 1 (satu) bulan setelah transaksi perubahan.

## Pasal 26

Pengelola investasi BLU RSUD dr. Agoesdjam menyelenggarakan akuntansi atas pelaksanaan investasi BLU RSUD dr. Agoesdjam dengan mengacu kepada standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.

## Bagian Keempat Pengawasan Investasi

## Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas BLU RSUD dr. Agoesdjam melakukan pengawasan atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama.
- (2) SKPD yang membidangi pengawasan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang melakukan pengawasan atas pelaksanaan Perjanjian Investasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pemantauan/monitoring, evaluasi, dan pengendalian.
- (4) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.

## Bagian Kelima Divestasi

## Pasal 28

- (1) Dalam hal investasi BLU RSUD dr. Agoesdjam diperkirakan rugi, BLU RSUD dr. Agoesdjam melakukan divestasi.
- (2) Divestasi BLU RSUD dr. Agoesdjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil analisis pengelola investasi.
- (3) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penjualan surat berharga;
- b. penjualan kepemilikan investasi langsung.

## Pasal 29

- (1) Penjualan surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. penjualan saham;
- b. penjualan obligasi.
- (2) Penjualan kepemilikan investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b, berupa kepemilikan atas:
- a. penyertaan modal;
- b. pemberian pinjaman;

## Pasal 30

- (1) Kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, berupa modal dan/atau saham.
- (2) Kepemilikan atas pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, berupa kepemilikan atas piutang atau hak tagih.

## Pasal 31

- (1) Penjualan surat berharga berupa penjualan saham dan/atau obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan penjualan surat berharga.
- (2) Penjualan kepemilikan investasi langsung berupa penjualan kepemilikan atas penyertaan modal dan/atau penjualan kepemilikan atas piutang atau hak tagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan penjualan kepemilikan atas penyertaan modal dan/atau penjualan kepemilikan atas piutang atau hak tagih.

## Pasal 32

- (1) Penjualan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan apabila:
- a. harga saham naik secara signifikan dan/atau menguntungkan untuk dilakukan divestasi;
- b. terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan;
- c. terjadi penurunan harga saham secara signifikan.
- (2) Penjualan obligasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan apabila:
- a. imbal hasil ( yield ) diperkirakan turun;
- b. terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan;
- c. terdapat kemungkinan gagal bayar.

## Pasal 33

- (1) Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, dapat dilaksanakan setelah dilakukan analisis kelayakan oleh pengelola investasi.
- (2) Analisis kelayakan oleh pengelola investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal:
- a. kegiatan perusahaan tidak menguntungkan;
- b. tidak sesuai dengan strategi investasi BLU RSUD dr. Agoesdjam.

## Pasal 34

- (1) Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara penjualan hak kepemilikan kepada pihak lain.
- (2) Penjualan kepemilikan atas pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara pemindahan piutang atau hak tagih untuk memperoleh hak pokok pinjaman, bunga dan/atau biaya lainnya kepada pihak lain.

## Pasal 35

Divestasi atas Surat Berharga dan Divestasi atas Investasi Langsung dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Prosedur Operasi ( Standar Operating Procedure ) yang ditetapkan oleh Direktur/Kepala RSUD dr. Agoesdjam setelah mendapat persetujuan Bupati.

## Pasal 36

- (1) Hasil divestasi atas seluruh jenis investasi BLU RSUD dr. Agoesdjam merupakan hasil bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan divestasi.
- (2) Biaya pelaksanaan divestasi berdasarkan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas.
- (3) Hasil divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan BLU RSUD dr. Agoesdjam dan dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLU RSUD dr. Agoesdjam sesuai RBA.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkandi Ketapang pada tanggal 19 Juli 2016

BUPATI KETAPANG, ttd MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang pada tanggal 19 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG, ttd M. MANSYUR

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2016 NOMOR 29

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG

EDI RADIANSYAH, SH.MH Pembina NIP. 19700617 200003 1 001