PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 3 Tahun 2016 tentang PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PARIWISATA KABUPATEN SERUYAN (berlaku 5 Januari 2016)
Pembukaan
Mengingat :
BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PARIWISATA KABUPATEN SERUYAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERUYAN,
Menimbang
- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 33 huruf g Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seruyan untuk membentuk UPTD BLK Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pariwisata Kabupaten Seruyan;
- b. bahwa pembentukan UPTD BLK pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pariwisata dalam rangka menciptakan tenaga kerja yang berkompeten, berkualitas terampil dan mandiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pariwisata Kabupaten Seruyan.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
SALINAN
Menetapkan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2006 tentang sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2015 Nomor 30 Seri D).
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI SERUYAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PARIWISATA KABUPATEN SERUYAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dan tugas pembentukan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati;
5. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri ## BAB II
PENETAPAN DAN KEDUDUKAN
Bagian Kesatu PENETAPAN
Pasal 2
- (1). Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan UPTD BLK pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pariwisata Kabupaten Seruyan;
- (2). Bagan Struktur Organisasi UPTD BLK pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pariwisata Kabupaten Seruyan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati ini;
- (3). Lampiran sebagaiman dimaksud pada ayat (2), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua KEDUDUKAN

## Pasal 3

- (1). UPTD BLK pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pariwisata Kabupaten Seruyan adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas dilapangan;
- (2). UPTD BLK pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pariwisata Kabupaten Seruyan dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3). UPTD BLK berkedudukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.

## BAB III

## SUSUNAN ORGANISASI

## Pasal 4

Susunan Organisasi UPTD BLK terdiri dari :

- (1). Kepala UPTD;
- (2). Sub Bagian Tata Usaha;
- (3). Kelompok Jabatan Fungsional.

## BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu UPTD BLK

## Pasal 5

- (1). UPTD BLK mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pariwisata dan / atau segala aktivitas yang ada di Balai Latihan Kerja.
- (2). Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD BLK menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis dan penganalisaan perencanaan operasional program kerja UPTD BLK untuk melaksanakan kegiatan pemberian pelayanan pelaku usaha penyelenggaraan latihan kerja guna menyediakan tenaga terampil, disiplin, produktif dan mandiri yang merujuk pada Renstra Dinas;
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Dinas dalam pelayanan pelaku usaha menyediakan tenaga terampil;
- c. Pengkoordinasian dan hubungan kerja antara unsur UPTD BLK dan Dinas maupun instansi terkait dalam penunjang kelancaran kegiatan pembinaan dan pelaksanaan tugas kesekretariatan UPTD BLK dan kegiatan teknis operasiaonal dan / atau teknis penunjang pengelolaan dan pengembangan menyediakan tenaga terampil yang mencakup seluruh masyarakat Kabupaten Seruyan;
- d. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan program UPTD BLK secara berkala dan pelaksanaan tugastugas lain yang diberikan dan / atau diperintahkan oleh Kepala Dinas sesuai ruang lingkup tugas dan tanggung jawab kewenangannya.

## Bagian Kedua Kepala UPTD

## Pasal 6

- (1). Kepala UPTD BLK mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin, membina tugas bawahan dan mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan pelaksanaan penyusunan dan perumusan perencanaan kebijakan teknis operasional dan / atau teknis penunjang kegiatan program pemberian pelayanan umum dan teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan serta penanganan pengembangan Sarana penyelenggaraan latihan kerja guna menyediakan tenaga terampil, disiplin, produktif dan mandiri meliputi pemberian pelayanan bagi pelaku usaha penyelenggaraan latihan kerja yang beraktivitas di Balai Latihan Kerja melaksanakan urusan kesekretariatan UPTD BLK dan pelayanan umum dan teknis lainnya yang diarahkan Kepala dinas dan searah dengan kebijakan umum daerah sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria.
- (2). Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD BLK menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program dan Kerjasama latihan UPTD BLK;
- b Pelaksanan seluruh rangkaian kegiatan UPTD BLK baik dari urusan surat menyurat, pelatihan tenaga kerja dan uji ketrampilan;
- c. Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Kerja dan Uji Ketrampilan;
- d. Pemasaran program, fasilitasi, hasil produksi jasa dan hasil pelatihan serta pemerian layanan informasi pelatihan;
- e. Pemantauan, Pengendalian, evaluasi dan Pelaporan Pelaksanan Kegiatan UPTD BLK;dan
- f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas dan / atau atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3). Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTD mempunyai uraian tugas :
- a. Menyusun program dan Kerjasama latihan UPTD BLK;
- b Melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan BLK baik dari urusan surat menyurat, Pelatihan tenaga kerja dan uji ketrampilan;
- c. Melaksanakan Pelatihan Tenaga Kerja dan Uji Ketrampilan;
- d. Memasarkan program, fasilitasi, hasil produksi jasa dan hasil pelatihan serta pemerian layanan informasi pelatihan;
- e. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan Pelaksanan Kegiatan UPTD BLK;dan
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas dan / atau atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya.

## Bagian Ketiga

## Sub Bagian Tata Usaha

## Pasal 7

- (1). Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD BLK mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan penyusunan rencana pengembangan teknis operasional / penunjang dan teknis ketatausahaan meliputi urusan surat menyurat, kearsipan rumah tangga, kepegawaian, perlengkapan dan aset penganggaran dan akuntansi serta pengelolaan penggunaan anggaran keuangan, kehumasan dan perencanaan program kegiatan UPTD BLK, evaluasi dan pelaporan serta kegiatan umum lainnya baik keluar maupun kedalam lingkup UPTD BLK yang diarahkan kepala UPTD BLK sesuai kebijakan Kepala Dinas.
- (2). Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja di bidang ketatausahaan UPTD BLK ;
- b. Pelaksanaan kegiatan dan Pelayanan ketatausahaan, administrasi umum dan surat menyurat;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, sarana dan prasarana UPTD BLK;
- d. Pengelolaan keuangan, perjalanan dinas, penyajian data dan grafikgrafik dan pertanggung jawaban keuangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD BLK sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3). Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :
- a. Melaksanakan koordinasi perumusan perencanaan program kegiatan ketatausahaan dan mengkoordinasikan peraturan perundangundangan dengan petugas operasional lingkup tugas kewenangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan ketatausahaan yang meliputi administrasi, surat menyurat, pengelolaan keuangan dan perjalanan dinas UPTD BLK;
- c. Melaksanakan penyusunan anggaran dan pengelolaan anggaran belanja, kepegawaian, kearsipan, kerumahtanggaan dan kehumasan UPTD BLK serta pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan tertib administrasi umum UPTD BLK;
- d. Melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis ketatausahaan dan teknis operasional serta teknis penunjang dengan prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi dan simplikasi antar unsur lingkup UPTD BLK maupun dengan instansi terkait, melakukan monitoring, evaluasi pelaporan hasil kegiatan;
- e. Melaksanakan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara berjenjang yang meliputi Rencana Strategis, RKT, PK, IKU dan LKIP Dinas serta melakukan tugas-tugas lain yang dilimpahkan dan / atau diperintahkan oleh Kepala UPTD BLK sesuai ruang lingkup tugas dan tanggung jawab kewenangannya;
- f. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai masukan dalam pengambilan keputusan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD BLK.

## Bagian Keempat Jabatan Fungsional Instruktur

## Pasal 8

- (1). Jabatan Fungsional Instruktur mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran serta pengembangan sarana penyelenggaraan pelatihan kerja guna menyediakan tenaga terampil, disiplin, produktif dan mandiri.
- (2). Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jabatan fungsional instruktur menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan rencana pembelajaran;
- b. Pembuatan Perangkat pembelajaran;
- c. Pengajaran dan pelatihan;
- d. Pemberian pelayanan pelatihan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelatihan;
- f. Perencanaan pelaksanaan uji kompetensi kerja;
- g. Pelaksanaan uji kompetensi kerja;
- h. Pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan uji kompetensi kerja;
- i. Pengembangan program pelatihan;
- j. Pembinaan dan pengembangan sistem pelatihan; dan
- k. Pengembangan standar kompetensi kerja.

## BAB V TATA KERJA

## Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan UPTD BLK pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pariwisata maupun dengan Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

## Pasal 10

- (1). Kepala UPTD BLK pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pariwisata bertanggungjawab meminpin dan mengkoordinasikan, memberi petunjuk, pengendalian memberikan bimbingan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing;
- (2). Kepala UPTD BLK pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pariwisata wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pariwisata serta menyampaikan laporan secara tepat waktu;
- (3). Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pariwisata, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk bahan memberikan petunjuk dan pembinaan kepada bawahan.

## BAB VI

## KEPEGAWAIAN

## Pasal 11

- (1). Kepala Unit, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah;
- (2). Kepala UPTD BLK merupakan jabatan struktural Eselon IV.a / Jabatan Pengawas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural Eselon IV.b / Jabatan Pengawas;
- (3). Pembinaan kepegawaian di lingkungan UPTD BLK pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pariwisata dilakukan oleh Bupati sebagai Pembina Aparatur Sipil Negara.

## Pasal 12

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di lingkungan UPTD BLK pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pariwisata Kabupaten Seruyan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VII PEMBIAYAAN

## Pasal 13

Segala biaya dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan UPTD BLK pada Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pariwisata dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat;

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Seruyan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pariwisata Kabbupaten Seruyan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang pada tanggal 5 Januari 2016

BUPATI SERUYAN,


SUDARSONO

Diundangkan di Kuala Pembuang pada tanggal 6 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN,


HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2016 NOMOR 3

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 3 TAHUN 2016 TANGGAL 5 Januari 2016

SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PARIWISATA

## KABUPATEN SERUYAN


BUPATI SERUYAN,


SUDARSONO