PERATURAN WALIKOTA PERUBAHAN ATAS  BANJARBARU Nomor 26 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA BANJARBARU (berlaku 9 Oktober 2012)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah kota Banjarbaru perlu dilakukan perubahan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2011 tentang Petunjuk Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Banjarbaru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota;
2. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
3. Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
9. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/824/SJ dan Nomor IKA/LKPP/03/2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Daerah:
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN :
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2011, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Banjarbaru diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan pasal 22 Ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga menjadi :
2. 1.1. Ayat (2) Pokja ULP diperlukan untuk pengadaan nilai di atas Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)
3. 1.2. Ayat (3) Pejabat Pengadaan diperlukan untuk pengadaan nilai di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
2. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
5. 2.1. Ayat (1) huruf a, pelelangan sederhana untuk pengadaan bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,(Dua Ratus Juta Rupiah)
6. 2.2. Ayat (2) huruf a, pemilihan langsung untuk pengadaan bemilai paling tinggi Rp. 200.000.000,(Dua Ratus Juta Rupiah)
3. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
8. 3.1. Ayat (1), pelelangan umum untuk pengadaan bernilai di atas Rp. 200.000.000.- (Dua Ratus Juta Rupiah).
2. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- 2.1. Ayat (1) huruf a, pelelangan sederhana untuk pengadaan bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)
- 2.2. Ayat (2) huruf a, pemilihan langsung untuk pengadaan bernilai paling tinggi Rp. 200.000,000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)
3. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- 3.1. Ayat (1), pelelangan umum untuk pengadaan bernilai di atas Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
Pasal 22
2. 1.1. Ayat (2) Pokja ULP diperlukan untuk pengadaan nilai di atas Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)
3. 1.2. Ayat (3) Pejabat Pengadaan diperlukan untuk pengadaan nilai di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
Pasal 26
5. 2.1. Ayat (1) huruf a, pelelangan sederhana untuk pengadaan bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,(Dua Ratus Juta Rupiah)
6. 2.2. Ayat (2) huruf a, pemilihan langsung untuk pengadaan bemilai paling tinggi Rp. 200.000.000,(Dua Ratus Juta Rupiah)
Pasal 27
8. 3.1. Ayat (1), pelelangan umum untuk pengadaan bernilai di atas Rp. 200.000.000.- (Dua Ratus Juta Rupiah).
2. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- 2.1. Ayat (1) huruf a, pelelangan sederhana untuk pengadaan bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)
- 2.2. Ayat (2) huruf a, pemilihan langsung untuk pengadaan bernilai paling tinggi Rp. 200.000,000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)
3. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- 3.1. Ayat (1), pelelangan umum untuk pengadaan bernilai di atas Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
Peraturan Walikota ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Penetapan: Ditetapkan di Banjarbaru pada tangga129 Oktober 2012

Penandatangan: WALIKOTA BANJARBARU, M. RUZAIDIN N OR

Penetapan: Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 25 Oictober 12

Penandatangan: SEKRETARIS DAE AHRIANI BEF ITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2012 NOMOR 26 ## Pasal 2

Penandatangan: Peraturan Walikota ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Penetapan: Ditetapkan di Banjarbaru pada tangga129 Oktober

Penandatangan: 2012 WALIKOTA BANJARBARU, M. RUZAIDIN N OR BE TA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2012 NOMOR 26