Unknown Unknown Nomor 28 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG BUPATITULUNGAGUNG, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Tulungagung dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602};
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 43 Tahun 2009 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat/Pegawai adalah Bupati Tulungagung, Wakil Bupati Tulungagung, Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara, Dewan Pengawas BUMD, Direksi BUMD, Pegawai BUMD, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.
6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah lembaga negara yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dibentuk ## BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- ( 1) Peraturan Bupati 1n1 dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pejabat/Pegawai dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
- a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pejabat/ Pegawai ten tang Gratifikasi;
- b. meningkatkan kepatuhan Pejabat/Pegawai terhadap ketentuan Gratifikasi;
- c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. membangun integritas Pejabat/Pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan di Pemerintah Daerah.
- (1) Setiap Pejabat/Pegawai wajib menolak Gratifikasi yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, meliputi Gratifikasi yang diterima :
- a. terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat diluar penerimaan yang sah;
- b. terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran diluar penerimaan yang sah;
- c. terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi diluar penerimaan yang sah;
- d. terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas diluar penerimaan yang sah/resmi dari Pemerintah Daerah;
Bagian Kedua
Prinsip
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
- e. dalam proses penerimaan / promosi/ mutasi pegawru.;
- f. dalam proses komunikasi, negosias1 dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
- g. sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain;
- h. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
1. merupakan hadiah atau souvenir bagi pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan dinas;
- J. merupakan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher oleh Pejabat/Pegawai dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;
- k. dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan / perlakuan pemangku kewenangan;
1. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugas Pejabat/Pegawai.
- (2) Setiap Pejabat/Pegawai dilarang memberikan Gratifikasi kepada Pejabat/Pegawai lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4
Kewajiban penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) dikecualikan dalam hal :
- a. Gratifikasi tidak diterima secara langsung;
- b. pemberi Gratifikasi tidak diketahui;
- c. penerima ragu dengan kualifikasi Gratifikasi yang diterima;
- d. Gratifikasi diberikan dalam rangka kegiatan adat istiadat atau upacara keagamaan; dan/ atau
- e. adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, yaitu: penolakan yang dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan penerima dan/ atau mengancam jiwa/harta atau pekerjaan Pejabat/Pegawai.
BAB III - Bagian Kedua
Pasal 5
- ( 1) Organisasi pelaksanaan PPG terdiri dari:
- a. UPG;
- b. Sekretariat UPG;
- c. Pelaksana PPG SKPD.
- (2) Susunan keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Pembina : Bupati
- b. Pengarah: Sekretaris Daerah
- c. Ketua : Inspektur
- d. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat
- e. Anggota Inspektur Pembantu, Auditor, Pejabat Pengawasan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD) pada lnspektorat.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas UPG, dibentuk Sekretariat UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan Anggota paling banyak 6 (enam) orang.
- (4) Untuk menjalankan fungsi koordinasi pelaporan Gratifikasi ditunjuk Pelaksana PPG SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c, minimal pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian di masing-masing SKPD.
- (5) Susunan keanggotaan organ1sas1 pelaksanaan PPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Kedua
Tugas UPG
BAB III - Bagian Kedua
Pasal 6
UPG mempunyai tugas berupa:
- a. mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian Gratifikasi;
- b. menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dari Pejabat/Pegawai;
- c. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK;
- d. melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK;
- e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan instansi;
- f. melakukan sosialisasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi;
- g. melakukan pengelolaan barang Gratifikasi yang menjadi kewenangan instansi;
- h. melakukan pemetaan titik rawan penenmaan dan pemberian Gratifikasi; dan
1. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian Gratifikasi bersama KPK.
BAB III - Bagian Kedua
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugasnya, UPG wajib
BAB III - Bagian Kedua
Pasal 8
Terhadap Gratifikasi yang ditetapkan oleh KPK untuk dikelola oleh Pemerintah Daerah, UPG dapat menentukan pemanfaatannya yaitu:
- a. dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan/ a tau
- b. disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya;
- c. dikembalikan kepada pemberi Gratifikasi;
- d. dikembalikan kepada penerima Gratifikasi; atau
- e. dimusnahkan.
BAB III - Bagian Kedua
Pasal 9
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan PPG ditetapkan dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Inspektur selaku Ketua UPG.
Togas Sekretariat UPG
BAB III - Bagian Kedua
Pasal 10
- ( 1) Sekretariat UPG bertanggung jawab kepada Ketua UPG yang berkedudukan di Inspektorat.
- (2) Sekretariat UPG mempunyai tugas :
2. a . memfasilitasi dokumen perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian Gratifikasi;
- b. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja Tahunan PPG;
- c. menyusun dan mengajukan anggaran yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat selaku Ketua UPG dengan berpedoman pada Rencana Kerja Tahunan PPG;
- d. memfasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi PPG;
- e. memfasilitasi penerusan pelaporan Gratifikasi kepada KPK, yang disampaikan oleh penerima melalui Pelaksana PPG SKPD;
- f. memfasilitasi pelaksanaan Kegiatan UPG dan Pelaksana PPG SKPD dalam rangka pelaksanaan PPG.
BAB III - Bagian Kedua
Pasal 11
- ( 1) Pelaksana PPG SKPD bertanggung jawab kepada Kepala SKPD atas pelaksanaan kegiatan PPG di lingkungan SKPD masing› masing.
- (2) Pelaksana PPG SKPD bertugas menerima dan meneruskan laporan Gratifi.kasi di lingkungan SKPD masing-masing untuk disampaikan kepada UPG paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya laporan gratifi.kasi.
BAB IV - PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI Pasal 12
Pasal 12
- ( 1) Pejabat/ Pegawai dapat melaporkan penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) kepada Pelaksana PPG SKPD di instansi terkait.
- (2) Dalam hal Pelaksana PPG SKPD di instansi terbentuk, pelaporan disampaikan kepada menjalankan fungsi pengawasan/kepatuhan atasan langsung. Pelapor belum bagian yang atau kepada
- (3) Pejabat/Pegawai yang tidak dapat menolak karena memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib melaporkan Gratifikasi tersebut kepada Pelaksana PPG SKPD.
- (4) Dalam hal Pejabat/Pegawai menerima Gratifikasi yang tidak dapat ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa makanan yang mudah busuk atau rusak, penerima Gratifikasi wajib menyampaikannya kepada Pelaksana PPG SKPD.
- (5) Dalam rangka memenuhi prinsip kemanfaatan, Pelaksana PPG SKPD menyalurkan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke panti asuhan, panti jompo, atau tempat penyaluran bantuan sosial lainnya.
- (6) Penyaluran Gratifikasi oleh Pelaksana PPG SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberitahukan kepada KPK melalui UPG.
BAB IV - PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI Pasal 12
Pasal 13
- (1) Pejabat/Pegawai wajib melaporkan setiap Gratifikasi yang diterimanya kepada KPK, kecuali dalam hal :
- a. pemberian dalam keluarga yaitu kakek/ nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
- b. pemberian dalam bentuk hidangan atau sajian yang berlaku umum;
- c. pemberian berupa keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang Berlaku Umum;
- d. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis
BAB IV - PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI Pasal 12
Pasal 14
- (1) Dalam hal penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, bukan dalam bentuk uang, penenmaan tersebut dihitung
BAB IV - PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI Pasal 12
Pasal 16
- ( 1) Kepala SKPD bertanggungjawab atas pelaksanaan pengendalian gratifikasi di masing-masing SKPD.
- (2) Inspektur bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Inspektur melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.
PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN
BAB VI - PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN
Pasal 17
- ( 1) Pelapor gratifikasi berhak mendapatkan perlindungan hukum, yaitu:
- a. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan pelapor, namun tidak terbatas pada penurunan peringkat jabatan, penurunan penilaian kinerja pegawai, usulan pemindahan tugas/mutasi atau hambatan karir lainnya;
- b. pemindahtugasan/mutasi bagi pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik;
- c. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. kerahasiaan identitas.
- (2) Setiap Pejabat Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan terhadap Pejabat/Pegawai yang menyampaikan laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap Pejabat Pemerintah Daerah dilarang memberi perlakuan diskriminatif atau tindakan yang merugikan Pejabat/Pegawai karena melaporkan gratifikasi.
- (4) Dalam hal terdapat ancaman fisik dan/atau psikis kepada Pejabat/Pegawai karena melaporkan gratifikasi, Pejabat/Pegawai dapat meminta perlindungan kepada LPSK atau intansi lain yang berwenang
BAB VI - PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN
Pasal 18
- ( 1) Pejabat/ Pegawai yang mematuhi ketentuan pengendalian gratifikasi dapat diperhitungkan menjadi faktor penambah dalam penilaian kinerja.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dijadikan pertimbangan dalam kebijakan promosi pegawai atau insentif.
- (3) Pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang mengatur penilaian kinerja dan disiplin kepegawaian yang berlaku.
BAB VII
SANKS!
BAB VI - PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN
Pasal 19
Pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - PEMBIAYMN
Pasal 20
Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 21
Pasal 21
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Penetapan: Diundangkan di Tulungagung pada ta gal 28 Juli 2016 SEKRETAR DAERAH Ir. INDRA FAUZI. MM Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1 006

Penetapan: Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal :18 Juli 2016 i-or BUPAT TULUNGAGUNG, /2 Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 26 SYAHRI MULYO