PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA Nomor 05 Tahun 2005 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN ANGGARAN 2013 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
a-
- bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran e.tta"p"t"tt dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a telah memperoleh persetujuan ppnn yang dituangkan dalam Keputusan DPRD i"u,rp"Ln bolaang iltottgondow Utara Nomor 9oo I r7s i BPT - BMUi K I 2ol2, Nomor 05 / DPRD / BOLMUT I Xl I 2OI2 dan Berita Acara Persetujuan g"r"*. Bupati Bolaang Mongondow Utara dan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; b.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal L arrg!&lt;a7 ' Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (4) Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Anggaran eendafatan dan Belanja Daerah setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- bahwa berdasarfan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hunrl a dan huruf b' perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2Ol3; C
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; 1.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Saerah-daerah Tingkat II -di Sulawesi 1t.*U"r.r, N"f"t" Republik.Indonesia Tahun 1959 Nomor 7+, fi-U"ft"tt Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182211' 2.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 3.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286); 5.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor a355); 6.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOOl; 7.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2AO4 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\; 8.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Fernerintahan Daerah firmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2W Nomor I25, Tambahan tembaran Negar:a Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OM tentang tremerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia Nomor aeaj; 9.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahgn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aas$; fu 10.
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO7 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO7 Nomor 12,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6861;
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2AO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlI Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523il;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO1 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor al39|l;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2OOl tentang Retribusi Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOl Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahlun 2OO4 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 9O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44161 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2OO5 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2OO5 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSaO\
17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 48, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor a5o2l;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2OOS tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a17a\l^,
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor t37, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor a5761;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2OO5 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 139, Tambahan LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomoraSTT|;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2oo5 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5761;
4. 22.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara nepirtit&lt; Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomoraSTS|;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2oo5 tentang Pedoman Pen5rusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 150, Tambahan LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomoraSTS|;
6. 24.PeraturanPemerintahNomorT2Tahun2oo5tentang Desa(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5871;
7. 26.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang PelaporanKeuangandanKinerjalnstansiPemerintah (Lembaran Negai" Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, fimUanan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6lal;
25. peiaturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2oo5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo5 Nomor 165, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a593);
9. 2T.PeraturanPemerintahNomor38Tahun2oaTtentang PembagianUrusanPemerintahanAntaraPemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Ka-bupate n I Kota' (Lembaran Negara Republik Indonesia tafrun 2OO7 Nomor 82' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor +Z3Zl;l'
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 ilo*o. 2I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8771;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2olo tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaian Negara Republik Indonesia Tahun 2olo Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
29. Perahran Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OO8 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ms Nomor 127, TaIrnfuhan kmbaran Negara Republik Indonesia Nornor a89O);
31. Perafuran Pemerintah Nomor 71 Tahun 2o7o tentang Sistem Akuntansi Pemerintah (kmbaran Negara Republik Ind,onesia Tahun 2olo Nomor 123, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
33. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2oIO tentang PengadaanBarang/JasaPemerintahsebagaimanatelah diubah dengan piraturan presiden Nomor 70 Tahun 2AI2 tentan! Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol2 ilo*o. 155, Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 533a);
32. Ferattlllan Pl".id*r Nomor 5 Tahun 2oLa tentang Rerrcan'a Fernbangunan Jangte Menengah Nasirnal Tahr:n 20IG|2OL4:'
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2A06 tentangStandarisasiSaranadanPrasaranaKerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan PeraturanMenteriDalamNegeriNomorllTahun2oo7 tentangPerubahanAtasPeraturanMenteriDalamNegeri NomorTTahun2oo6tentangStandarisasiSaranadan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
35. Peraturan Minteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimani diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 20ll tentang PerubahanKeduaatasPeraiuranMenteriDalam Negeri Nomor 13 Tahun ZOOO; f-
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L7 Tahun 2OO7 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.OZ l2OO8 tentang Hibah Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2oo7 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana di;bah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2oo9 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2oa7 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemelihan Umum Kepala Daerah dan Wakil KePala Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2o Tahun 2oo9 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi KhususdiDaerahsebagaimanadiubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomoi 2O Tahun 2OOg tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan b.*^tt Perwakilan Rakyat Daerah terh"adap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
6. 4O. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4o/PMK.osl2oagtentangSistemAkuntansiHibah;
42. Perafi;u:an Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2OIO tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) -dengan Rencana Pembangurt.r, -J.tgka Menengah Nasiona'l (RPJMN) Tahun 2olo-2ol+ [eerita Negera Republik Indonesia Tahun 2OlA Nomor 229).;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2OtI tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita *"941t RepubliklndonesiaTahun2o||Nomor45U),|.4.
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2O1O tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan' Tata Cara Penlrusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rentana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 5t7J;
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
-7 - sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2OI2 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanj a Daerah;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2OII tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OlI Nomor 694);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2OI2 tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol3 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OI2 Nomor 5O8);
3. 47 . Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangarl pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2OO8 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2);
48. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2OO8 2OI3 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2OA9 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 41);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN ANGGARAN I 2Or3. pe
Pasal 1
Anggaran PendaPatan dan Anggaran 2Ol3 sebagai berikut: Belanja Daerah Tahun
Pendapatan daerah
1. PendaPatanAsliDaerah
2. Dana Perimbangan
3. lain-lainkndaamrlagsah
JumlahPendaPatan
- b. Belanja Daerah
2. Belanja Langsung ")
- a) Belanja Pegawai
- b) eehnjafUrangdanlasa
- c) Belanja Modal Jumlah Belanja SurPlus (defisit)
- c. PembiaYaan
1. Penerimaan
2. Pengeluaran
JumlahPe mbiaYaanN etto
Sisa lebih PembiaYaan Anggaran tahun berkenaan
Pasal 2
Rp. 8.146.0O0.OOO'OO
Rp. 340.905.0 18.000,0O
Rp. 27.919.O13.588,OO
Rp. 376.97O.03 1.588,0O
1. Belanja Tidak Langsung
- a) eetania eegawfi
Rp' 135'924'579'741'oo
- b) Belanja Bunga
RP'
- "j d) Belanja Hibah
- Behnja subsidi RP'
Rp' 2O'A4O987 '678'00
- e) BelanjaBantuansosbl
Rp'
672'8A0'000'00
- fl Belanja Bagi Hasil
RP'
- g) BelariaBanlianKeuanganRp'
16'524'4OO'O00'OO
- g"l"tj"tiaJ-f"ta"g" np
5OO'OOO'OOO'00
Rp. 18.702.527' 15O,OO
R-p. 87.822.981'216,66
np. f Z 1.980.632'882,43
np. +OZ. 168.908'668,O0
R^p Q5-195.877'08O,0O)
Rp. 27.69a-877'O8O,OO
R-p 2.5OO.OOO'OOO,OO
Rb. 2s.198.877.080,00
Rp.
o,oo
- Uraian lebih lanjut Anggaran. Pendapatan dan Belanja Daerah ""u^g.i"""1t" ;ffi;k"to p:$iF asal 2' terdiri dari: i. v,^^Prr"r, I : Rfnslrasan APBI*
- l. ;Hii', ,,;t
: Ringkasan APBD menurut Urusan
p"ti.tintah Daerah dan Organisasi;
- c.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Boroko Pada tanggal, 96 W*Wrce1- )otL HAMDAN DATUNSOLANG

Penandatangan: BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

Penetapan: Diundangkan di Boroko Pada tanggal 7B AtH^e?JL &gt;o:t SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BoLAAlP4f,qGoNDow urARA, ,// L/- REKY POSUMAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOI.AANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2012 NOMOR 4
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran III : Rincian APBD menurut Umsan Pemerintah Daerah' Organisasi' l,emennurL t) p"tti"p"*, Belanj a dan Pembiayaarv

- n.f."pir.rf""i Belanj,a T:^::' ilH:ff*"" o.*?irft"'fr .o".r"1r, Organisasi, Program dan Kegtatan; 1'r

- d. Lampiran Iv

- '



- e. Lampiran V
2. f.

: Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan KeterPaduan Urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah; dan

- Lampiran VI : Daftar jumlah pegawai per Golongan dan per Jabatan,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 3

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

## Pasal 4

Feraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangal dilrndang[an.

Agar setiap or€rng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam kmbaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.


Ditetapkan di Boroko Pada tanggal, 96 W*Wrce1- )otL

HAMDAN DATUNSOLANG

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,


Diundangkan di Boroko Pada tanggal 7B AtH^e?JL &gt;o:t SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BoLAAlP4f,qGoNDow urARA, ,// L/-

REKY POSUMAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOI.AANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2012 NOMOR 4



## PENJELASAN ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR TAHUN 2OI2

## TENTANG

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

## I. PENJELASAN UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2AI3 merupakan implementasi dari pada Rencana Strategis Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah dan Pedoman Teknis Lainnya guna mewujudkan Otonomi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang luas, nyata dan bertanggung jawab, sehingga dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OL3.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jehs l^,



Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jehs L'

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR