PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA Nomor 1 Tahun 2013 tentang BANGUNAN GEDUNG (berlaku 4 April 2013)
Pembukaan
Menimbang :
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
BANGUNAN GEDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TORAJA UTARA,
- a. bahwa bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya mempunyai peranan yang strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktifitas, dan jati diri manusia, untuk itu penyelenggaraan bangunan perlu ditata dan dibina secara tertib, sesuai dengan fungsinya untuk menjamin kemanfaatan, keselamatan, dan keserasian dengan lingkungannya;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan bangunan gedung sesuai dengan fungsinya perlu melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan masyarakat dan meningkatkan penyelenggaraan yang tertib demi kelangsungan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang berperikemanusiaan dan berkeadilan;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum penyelenggaraan bangunan gedung sesuai fungsi dan peruntukan lokasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan untuk melaksanakan Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 7 ayat (5) UndangUndang Nomr 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, maka persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bangunan gedung perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara tentang Bangunan Gedung.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
- Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996, tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun Anggaran 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten
Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 23).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA dan BUPATI TORAJA UTARA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut Sekdakab.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
Pasal 2
Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah sebagai acuan untuk mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan bangunan gedung sejak dari perencanaan, perizinan, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, kelaikan bangunan gedung agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
<!-- formula-not-decoded -->
Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
- a. mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi, selaras dan berkesinambungan dengan lingkungannya;
- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan; dan
- c. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
Paragraf 3 Lingkup
Pasal 4
Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan mengenai fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, peran masyarakat dan pembinaan dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 5
- (1) Fungsi bangunan gedung merupakan ketetapan mengenai pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungan maupun keandalannya serta sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Dan Wilayah (RTRW) dan/atau Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan (RTBL).
- (2) Fungsi bangunan gedung meliputi:
- a. bangunan gedung fungsi hunian, dengan fungsi utama sebagai tempat manusia tinggal;
- b. bangunan gedung fungsi keagamaan dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan ibadah;
- c. bangunan gedung fungsi usaha dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha;
- d. bangunan gedung fungsi sosial dan budaya dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya;
- e. bangunan gedung fungsi khusus dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi dan/atau tingkat risiko bahaya tinggi; dan
- f. bangunan gedung lebih dari satu fungsi.
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 6
- (1) Bangunan gedung fungsi hunian dengan fungsi utama sebagai tempat manusia tinggal dapat berbentuk:
- a. bangunan rumah tinggal tunggal;
- b. bangunan rumah tinggal deret;
- c. bangunan rumah tinggal susun; atau
- d. bangunan rumah tinggal sementara.
- (2) Bangunan gedung fungsi keagamaan dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan ibadah keagamaan dapat berbentuk:
- a. bangunan masjid, mushalla, langgar, surau;
- b. bangunan gereja, kapel;
- c. bangunan pura;
- d. bangunan vihara;
- e. bangunan kelenteng; atau
- f. bangunan keagamaan dengan sebutan lainnya.
- (3) Bangunan gedung fungsi usaha dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha dapat berbentuk:
- a. bangunan gedung perkantoran seperti bangunan perkantoran non pemerintah dan sejenisnya;
- b. bangunan gedung perdagangan seperti bangunan pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, mal dan sejenisnya;
- c. bangunan gedung pabrik;
- d. bangunan gedung perhotelan seperti bangunan hotel, motel, hostel, penginapan dan sejenisnya;
- e. bangunan gedung wisata dan rekreasi seperti tempat rekreasi, bioskop dan sejenisnya;
- f. bangunan gedung terminal seperti bangunan stasiun kereta api, terminal bus angkutan umum, halte bus, terminal peti kemas, pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan perikanan, bandar udara; atau
- g. bangunan gedung tempat penyimpanan sementara seperti bangunan gudang, gedung parkir dan sejenisnya.
- (4) Bangunan gedung sosial dan budaya dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya dapat berbentuk:
- a. bangunan gedung pelayanan pendidikan seperti bangunan sekolah taman kanak kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, kursus dan semacamnya;
- b. bangunan gedung pelayanan kesehatan seperti bangunan puskesmas, poliklinik, rumah bersalin, rumah sakit termasuk panti-panti dan sejenisnya;
- c. bangunan gedung kebudayaan seperti bangunan museum, gedung kesenian, bangunan gedung adat, dan sejenisnya;
- d. bangunan gedung laboratorium seperti bangunan laboratorium fisika, laboratorium kimia, dan laboratorium lainnya; atau
- e. bangunan gedung pelayanan umum seperti bangunan stadion, gedung olah raga dan sejenisnya.
- (5) Bangunan fungsi khusus dengan fungsi utama yang memerlukan tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang mempunyai tingkat risiko bahaya yang tinggi.
- (6) Bangunan gedung lebih dari satu fungsi dengan fungsi utama kombinasi lebih dari satu fungsi dapat berbentuk:
- a. bangunan rumah - toko (ruko);
- b. bangunan rumah - kantor (rukan);
- c. bangunan gedung mal - apartemen - perkantoran; atau
- d. bangunan gedung mal -apartemen -perkantoran -perhotelan.
- (1) Fungsi bangunan gedung diusulkan oleh calon pemilik bangunan gedung dalam bentuk rencana teknis bangunan gedung sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW dan/atau RTBL dan persyaratan yang diwajibkan sesuai dengan fungsi bangunan gedung.
- (2) Penetapan fungsi bangunan gedung dilakukan oleh Bupati melalui penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (3) Perubahan fungsi bangunan gedung yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperoleh persetujuan dan penetapan oleh Bupati.
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 8
- (1) Klasifikasi bangunan gedung menurut klasifikasi fungsi bangunan didasarkan pada pemenuhan syarat administrasi dan persyaratan teknis bangunan gedung.
- (2) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diklasifikasikan
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 9
- (1) Penentuan klasifikasi bangunan gedung atau bagian dari gedung ditentukan
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 10
Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendataan bangunan gedung sesuai fungsi dan klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 ## BAB III
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 11
- (1) Setiap bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.
- (2) Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi:
- a. status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
- b. status kepemilikan bangunan gedung, dan
- c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (3) Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi:
- a. persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang terdiri atas:
1. persyaratan peruntukan lokasi;
2. kepadatan (intensitas) bangunan gedung;
3. arsitektur bangunan gedung;
4. pengendalian dampak lingkungan untuk bangunan gedung tertentu;
5. rencana tata bangunan dan lingkungan.
- b. persyaratan keandalan bangunan gedung terdiri atas:
1. persyaratan keselamatan;
2. persyaratan kesehatan;
3. persyaratan kenyamanan;
4. persyaratan kemudahan.
PERSYARATAN ADMINISTRATIF
Bagian Kesatu
Status Kepemilikan Hak Atas Tanah
BAB IV - PERSYARATAN ADMINISTRATIF
Pasal 12
- (1) Setiap bangunan gedung wajib didirikan di atas tanah milik sendiri atau milik pihak lain yang status tanahnya jelas dan atas izin pemilik tanah.
- (2) Status tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lain yang sah.
- (3) Bangunan gedung yang karena faktor budaya atau tradisi setempat wajib dibangun di atas air sungai, dan air danau wajib mendapatkan izin dari Bupati .
- (4) Bangunan gedung yang akan dibangun di atas tanah milik sendiri atau di atas tanah milik orang lain yang terletak di kawasan rawan bencana alam wajib mengikuti persyaratan khusus yang ditentukan dalam keterangan rencana kabupaten yang dikeluarkan oleh Bupati.
Bagian Kedua Status Kepemilikan Bangunan Gedung
BAB IV - PERSYARATAN ADMINISTRATIF
Pasal 13
- (1) Status kepemilikan bangunan gedung dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan bangunan gedung yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan status kepemilikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat proses Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan/atau pada saat pendataan bangunan gedung sebagai sarana tertib pembangunan, tertib
- pemanfaatan dan kepastian hukum atas kepemilikan bangunan gedung.
- (3) Status kepemilikan rumah adat pada masyarakat hukum adat ditetapkan oleh masyarakat hukum adat bersangkutan
BAB IV - PERSYARATAN ADMINISTRATIF
Pasal 15
- (1) Permohonan IMB untuk bangunan gedung yang dibangun di atas dan/atau di bawah tanah, air, atau prasarana dan sarana umum wajib mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (2) IMB untuk pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat pertimbangan teknis Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) dan dengan mempertimbangkan pendapat masyarakat.
- (3) Pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti standar teknis dan pedoman teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Paragraf 3 Kelembagaan
BAB IV - PERSYARATAN ADMINISTRATIF
Pasal 16
- (1) Dokumen Permohonan IMB disampaikan/diajukan kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (2) Pemeriksaan dokumen rencana teknis dan administratif dilaksanakan oleh instansi teknis pembina yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung.
- (3) Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Camat.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan faktor:
- a. efisiensi dan efektivitas;
- b. mendekatkan pelayanan pemberian IMB kepada masyarakat;
- c. fungsi bangunan, klasifikasi bangunan, luasan tanah dan/atau bangunan yang mampu diselenggarakan di kecamatan; dan
- d. kecepatan penanganan penanggulangan darurat dan rehabilitasi bangunan gedung pascabencana.
- (5) Ketentuan mengenai pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati .
PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu
Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan Paragraf 1 Persyaratan Peruntukan Lokasi
BAB V - PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu
Pasal 17
- (1) Bangunan gedung diselenggarakan sesuai dengan peruntukan lokasi yang telah ditetapkan dalam ketentuan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan ketentuan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dari lokasi bersangkutan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat secara cuma-cuma.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi keterangan mengenai peruntukan lokasi, intensitas/kepadatan bangunan yang terdiri dari kepadatan bangunan, ketinggian bangunan, dan garis sempadan bangunan.
- (4) Bangunan gedung yang dibangun:
- a. di atas prasarana dan sarana umum;
- b. di bawah prasarana dan sarana umum;
- c. di bawah atau di atas air;
- d. di daerah jaringan transmisi listrik tegangan tinggi,
- e. di daerah yang berpotensi bencana alam, dan
- f. di kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP),
11. wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memperoleh pertimbangan serta persetujuan dari Bupati dan/atau instansi terkait lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peruntukan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tentang Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan.
Paragraf 2 Persyaratan Kepadatan (Intensitas) Bangunan Gedung
BAB V - PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu
Pasal 18
- (1) Bangunan gedung yang akan dibangun wajib memenuhi persyaratan intensitas/ kepadatan bangunan gedung yang terdiri dari:
- a. kepadatan dan ketinggian bangunan gedung;
- b. penetapan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB), dan jumlah lantai;
- c. perhitungan KDB dan KLB;
- d. garis sempadan bangunan gedung (muka, samping, belakang);
- e. jarak bebas bangunan gedung; dan
- f. pemisah di sepanjang halaman muka/samping/belakang bangunan gedung,
BAB V - PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu
Pasal 19
- (1) Setiap bangunan gedung yang dibangun wajib memenuhi persyaratan kepadatan bangunan yang diatur dalam koefisien dasar bangunan (KDB) untuk lokasi yang bersangkutan.
- (2) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan/resapan air permukaan tanah dan pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan, dan kenyamanan bangunan.
- (3) Ketentuan besarnya Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu
Pasal 20
- (1) Koefisien Lantai Bangunan (KLB) ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan/resapan air permukaan dan pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan, serta keselamatan dan kenyamanan umum.
- (2) Ketentuan besarnya Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu
Pasal 21
- (1) Koefisien Dasar Hijau (KDH) ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan/resapan air permukaan.
- (2) Ketentuan besarnya Koefisien Dasar Hijau (KDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu
Pasal 22
- (1) Garis sempadan bangunan gedung mengacu pada rencana tata ruang wilayah, dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan.
- (2) Penetapan garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keserasian dengan lingkungan serta ketinggian bangunan.
- (3) Penetapan garis sempadan bangunan berlaku untuk bangunan di atas permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah (besmen).
- (4) Bupati dapat menetapkan lain untuk kawasan-kawasan tertentu dan spesifik.
- (5) Dalam hal garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, Bupati dapat menetapkan garis sempadan bangunan sementara dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah mendengar pertimbangan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG).
BAB V - PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu
Pasal 23
- (1) Jarak bebas bangunan gedung yang ditetapkan untuk setiap lokasi wajib sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Setiap bangunan gedung tidak dapat melanggar ketentuan jarak bebas bangunan gedung yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan/atau Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan ( RTBL).
- (3) Ketentuan jarak bebas bangunan gedung ditetapkan dalam bentuk:
- a. garis sempadan bangunan gedung dengan as jalan, tepi sungai (DAS), rel kereta api dan/atau jaringan listrik tegangan tinggi, dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesehatan; dan
- b. jarak antara bangunan gedung dengan batas persil, jarak antar bangunan, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman yang diberlakukan per kapling/per persil dan/atau per kawasan pada lokasi bersangkutan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.
- (4) Penetapan jarak bebas bangunan gedung atau bagian bangunan gedung yang dibangun di bawah permukaan tanah didasarkan
pada pertimbangan keberadaan atau rencana jaringan pembangunan utilitas umum.
Paragraf 3 Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung
BAB V - PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu
Pasal 24
Persyaratan arsitektur bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b angka 3 meliputi;
- a. persyaratan penampilan bangunan gedung;
- b. tata ruang dalam;
- c. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya; dan
- d. mempertimbangkan adanya keseimbangan antara nilai-nilai adat/ tradisional sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.
BAB V - PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu
Pasal 25
- (1) Persyaratan penampilan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a disesuaikan dengan penetapan tema arsitektur bangunan dalam Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan (RTBL).
- (2) Penampilan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
BAB V - PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu
Pasal 26
- (1) Bentuk denah bangunan gedung sedapat mungkin seimbang/simetris dan sederhana guna mengantisipasi kerusakan akibat bencana alam gempa dan penempatannya tidak dapat mengganggu fungsi prasarana kota, lalu lintas, dan ketertiban.
- (2) Bentuk bangunan gedung dirancang dengan
BAB V - PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu
Pasal 28
- (1) Persyaratan keseimbangan, keserasian dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c mempertimbangkan terciptanya ruang luar dan ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya yang diwujudkan dalam pemenuhan persyaratan daerah resapan, akses penyelamatan, sirkulasi kendaraan dan manusia serta
- terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana luar bangunan gedung.
- (2) Persyaratan keseimbangan, keserasian dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. persyaratan ruang terbuka hijau pekarangan (RTHP);
- b. persyaratan ruang sempadan bangunan gedung;
- c. persyaratan tapak besmen terhadap lingkungan;
- d. ketinggian pekarangan dan lantai dasar bangunan;
- e. daerah hijau pada bangunan;
- f. tata tanaman;
- g. sirkulasi dan fasilitas parkir;
- h. pertandaan (signage); dan
- i. pencahayaan ruang luar bangunan gedung.
BAB V - PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu
Pasal 29
- (1) Ruang Terbuka Hijau Pekarangan (RTHP) sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) huruf a sebagai ruang yang berhubungan langsung dengan dan terletak pada persil yang sama dengan bangunan gedung, berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman, peresapan air, sirkulasi, unsur estetika, sebagai ruang untuk kegiatan atau ruang fasilitas (amenitas).
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan Ruang Terbuka Hijau Pekarangan (RTHP) diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan aturan pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati.
- (3) Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) langsung atau tidak langsung dalam bentuk Garis Sempadan Bangunan, Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Dasar Hijau (KDH), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), sirkulasi, dan fasilitas parkir dan ketetapan lainnya bersifat mengikat semua pihak berkepentingan.
BAB V - PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu
Pasal 30
- (1) Persyaratan ruang sempadan depan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b
BAB V - PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu
Pasal 31
- (1) Persyaratan tapak besmen terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c berupa kebutuhan besmen dan besaran Koefisien Tapak Besmen (KTB) ditetapkan
BAB V - PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu
Pasal 32
- (1) Daerah Hijau Bangunan (DHB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e dapat berupa taman atap atau penanaman pada sisi bangunan.
- (2) Daerah Hijau Bangunan (DHB) merupakan bagian dari kewajiban pemohon IMB untuk menyediakan Ruang Terbuka Hijau Pekarangan (RTHP) dengan luas paling kurang 25 % (dua puluh lima persen) Ruang Terbuka Hijau Pekarangan (RTHP).
BAB V - PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu
Pasal 33
Tata tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf f meliputi aspek pemilihan karakter tanaman dan penempatan tanaman dengan memperhitungkan tingkat kestabilan tanah/wadah tempat tanaman tumbuh dan tingkat bahaya yang ditimbulkannya.
BAB V - PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu
Pasal 34
- (1) Setiap bangunan bukan rumah tinggal wajib menyediakan fasilitas parkir kendaraan yang proporsional dengan jumlah luas lantai bangunan sesuai standar teknis yang telah ditetapkan.
- (2) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf g tidak dapat mengurangi daerah hijau yang telah ditetapkan dan wajib berorientasi pada pejalan kaki, memudahkan aksesibilitas dan tidak terganggu oleh sirkulasi kendaraan.
- (3) Sistem sirkulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf g wajib saling mendukung antara sirkulasi eksternal dan sirkulasi internal bangunan gedung serta antara individu pemakai bangunan dengan sarana transportasinya.
BAB V - PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu
Pasal 35
- (1) Pertandaan (signage) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf h yang ditempatkan pada bangunan, pagar,
kavling dan/atau ruang publik tidak dapat mengganggu karakter yang akan diciptakan/dipertahankan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertandaan (signage) diatur dengan Peraturan Bupati .
BAB V - PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu
Pasal 36
- (1) Pencahayaan ruang luar bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf i wajib disediakan dengan
BAB V - PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu
Pasal 37
- (1) Setiap kegiatan dalam bangunan dan/atau lingkungannya yang mengganggu atau menimbulkan dampak besar dan penting wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a angka 4.
- (2) Kegiatan dalam bangunan dan/atau lingkungannya yang tidak mengganggu atau tidak menimbulkan dampak besar dan penting tidak perlu dilengkapi dengan AMDAL tetapi dilakukan dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
- (3) Kegiatan yang tidak memerlukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), maka Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Paragraf 5
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
BAB V - PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu
Pasal 38
- (1) Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a angka 5 memuat:
- a. program bangunan dan lingkungan;
- b. rencana umum dan panduan rancangan;
- c. rencana investasi;
- d. ketentuan pengendalian rencana; dan
- e. pedoman pengendalian pelaksanaan.
- (2) Program bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat jenis, jumlah, besaran, dan
luasan bangunan gedung, serta kebutuhan ruang terbuka hijau, fasilitas umum, fasilitas sosial, prasarana aksesibilitas, sarana pencahayaan, dan sarana penyehatan lingkungan, baik berupa penataan prasarana dan sarana yang sudah ada maupun penataan baru.
- (3) Rencana umum dan panduan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ketentuanketentuan tata bangunan dan lingkungan pada suatu lingkungan/ kawasan yang memuat rencana peruntukan lahan makro dan mikro, rencana perpetakan, rencana tapak, rencana sistem pergerakan, rencana aksesibilitas lingkungan, rencana prasarana dan sarana lingkungan, rencana wujud visual bangunan, dan ruang terbuka hijau.
- (4) Rencana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan arahan program investasi bangunan gedung dan lingkungannya yang disusun
BAB V - PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu
Pasal 39
Persyaratan keselamatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b angka 1 meliputi:
- a. persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap beban muatan;
- b. persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran; dan
- c. persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya petir.
BAB V - PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu
Pasal 40
- (1) Persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap beban muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a meliputi:
- a. persyaratan struktur bangunan gedung;
- b. pembebanan pada bangunan gedung;
- c. struktur atas bangunan gedung;
- d. struktur bawah bangunan gedung;
- e. pondasi langsung;
- f. pondasi dalam;
- g. keselamatan struktur;
- h. keruntuhan struktur; dan
- i. persyaratan bahan.
- (2) Struktur bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib kokoh, stabil dalam memikul beban dan
memenuhi persyaratan keselamatan, persyaratan pelayanan selama umur yang direncanakan dengan mempertimbangkan:
- a. fungsi bangunan gedung, lokasi, keawetan dan kemungkinan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung;
- b. pengaruh aksi sebagai akibat dari beban yang bekerja selama umur layanan struktur baik beban muatan tetap maupun sementara yang timbul akibat gempa, angin, korosi, jamur dan serangga perusak;
- c. pengaruh gempa terhadap substruktur maupun struktur bangunan gedung sesuai zona gempanya;
- d. struktur bangunan yang direncanakan secara daktail pada kondisi pembebanan maksimum, sehingga pada saat terjadi keruntuhan, kondisi strukturnya masih memungkinkan penyelamatan diri penghuninya;
- e. struktur bawah bangunan gedung pada lokasi tanah yang dapat terjadi likulfaksi; dan
- f. keandalan bangunan gedung.
- (3) Pembebanan pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dianalisis dengan memeriksa respon struktur terhadap beban tetap, beban sementara atau beban khusus yang mungkin bekerja selama umur pelayanan dengan menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI).
- (4) Struktur atas bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hruf c meliputi Konstruksi Beton, Konstruksi Baja, Konstruksi Kayu, Konstruksi Bambu, Konstruksi dengan bahan dan teknologi khusus dilaksanakan dengan menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI).
- (5) Struktur bawah bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pondasi langsung dan pondasi dalam.
- (6) Pondasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e wajib direncanakan sehingga dasarnya terletak di atas lapisan tanah yang mantap dengan daya dukung tanah yang cukup kuat dan selama berfungsinya bangunan gedung tidak mengalami penurunan yang melampaui batas.
- (7) Pondasi dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f digunakan dalam hal lapisan tanah dengan daya dukung yang terletak cukup jauh di bawah permukaan tanah sehingga pengguna pondasi langsung dapat menyebabkan penurunan yang berlebihan atau ketidakstabilan konstruksi.
- (8) Keselamatan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan salah satu penentuan tingkat keandalan struktur bangunan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan berkala oleh tenaga ahli yang bersertifikat sesuai dengan Pedoman Teknis Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung.
- (9) Keruntuhan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan salah satu kondisi yang wajib dihindari dengan cara melakukan pemeriksaan berkala tingkat keandalan bangunan gedung sesuai dengan Pedoman Teknis Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung.
- (10) Persyaratan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i wajib memenuhi persyaratan keamanan, keselamatan lingkungan dan pengguna bangunan gedung serta sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait.
BAB V - PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu
Pasal 41
- (1) Persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b meliputi sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif, persyaratan jalan ke luar dan aksesibilitas untuk pemadaman kebakaran, persyaratan pencahayaan darurat, tanda arah ke luar dan sistem peringatan bahaya, persyaratan komunikasi dalam bangunan gedung, persyaratan instalasi bahan bakar gas dan manajemen penanggulangan kebakaran.
- (2) Setiap bangunan gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana wajib dilindungi dari bahaya kebakaran dengan sistem proteksi aktif yang meliputi sistem pemadam kebakaran, sistem diteksi dan alarm kebakaran, sistem pengendali asap kebakaran dan pusat pengendali kebakaran, sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).
- (3) Persyaratan jalan ke luar dan aksesibilitas untuk pemadaman kebakaran meliputi perencanaan akses bangunan dan lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran dan perencanaan dan pemasangan jalan keluar untuk penyelamatan bagi pengguna gedung, sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).
- (4) Persyaratan pencahayaan darurat, tanda arah ke luar dan sistem peringatan bahaya dimaksudkan untuk memberikan arah bagi pengguna gedung dalam keadaaan darurat untuk menyelamatkan diri, sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).
- (5) Persyaratan komunikasi dalam bangunan gedung sebagai penyediaan sistem komunikasi untuk keperluan internal maupun untuk hubungan ke luar pada saat terjadi kebakaran atau kondisi lainnya wajib sesuai dengan perndang-undangan yang berlaku.
- (6) Persyaratan instalasi bahan bakar gas meliputi jenis bahan bakar gas dan instalasi gas yang dipergunakan baik dalam jaringan gas kota maupun gas tabung mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (7) Setiap bangunan gedung dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai dan/atau jumlah penghuni tertentu wajib mempunyai unit manajemen proteksi kebakaran bangunan gedung.
BAB V - PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu
Pasal 42
- (1) Persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya petir dan bahaya kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c meliputi persyaratan instalasi proteksi petir dan persyaratan sistem kelistrikan.
- (2) Persyaratan instalasi proteksi petir wajib
BAB V - PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu
Pasal 43
Persyaratan kesehatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b angka 2 meliputi:
- a. persyaratan sistem penghawaan;
- b. pencahayaan;
- c. sanitasi; dan
- d. penggunaan bahan bangunan.
BAB V - PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu
Pasal 44
- (1) Sistem penghawaan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dapat berupa ventilasi alami dan/atau ventilasi mekanik/buatan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Bangunan gedung tempat tinggal dan bangunan gedung untuk pelayanan umum wajib mempunyai bukaan permanen atau yang dapat dibuka untuk kepentingan ventilasi alami dan kisi-kisi pada pintu dan jendela.
- (3) Persyaratan teknis sistem dan kebutuhan ventilasi wajib sesuai standar tentang tata cara perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan sistem ventilasi, dan/atau standar teknis terkait, sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).
BAB V - PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu
Pasal 45
- (1) Sistem pencahayaan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dapat berupa sistem pencahayaan alami dan/atau buatan dan/atau pencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya.
- (2) Bangunan gedung tempat tinggal dan bangunan gedung untuk pelayanan umum wajib mempunyai bukaan untuk pencahayaan alami yang optimal disesuaikan dengan fungsi bangunan gedung dan fungsi tiap-tiap ruangan dalam bangunan gedung.
- (3) Sistem pencahayaan buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
- a. mempunyai tingkat iluminasi yang disyaratkan sesuai fungsi ruang dalam dan tidak menimbulkan efek silau/ pantulan;
- b. sistem pencahayaan darurat hanya dipakai pada bangunan gedung fungsi tertentu, dapat bekerja secara otomatis dan mempunyai tingkat pencahayaan yang cukup untuk evakuasi; dan
- c. wajib dilengkapi dengan pengendali manual/otomatis dan ditempatkan pada tempat yang mudah dicapai/ dibaca oleh pengguna ruangan.
- (4) Persyaratan teknis sistem pencahayaan wajib mengikuti sistem pencahayaan alami dan sistem pencahayaan buatan atau standar teknis terkait, sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).
BAB V - PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu
Pasal 46
- (1) Sistem sanitasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c dapat berupa sistem air minum dalam bangunan gedung, sistem pengolahan dan pembuangan air limbah/kotor, persyaratan instalasi gas medik, persyaratan penyaluran air hujan, persyaratan fasilitasi sanitasi dalam bangunan gedung (saluran pembuangan air kotor, tempat sampah, penampungan sampah dan/atau pengolahan sampah).
- (2) Sistem air minum dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib direncanakan dengan mempertimbangkan sumber air minum, kualitas air bersih, sistem distribusi dan penampungannya.
- (3) Persyaratan air minum dalam bangunan gedung wajib mengikuti:
- a. kualitas air minum sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku;
- b. Standar Nasioanl Indonesia (SNI); dan
- c. pedoman teknis terkait.
BAB V - PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu
Pasal 47
- (1) Sistem pengolahan dan pembuangan air limbah/kotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 wajib direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat bahayanya yang diwujudkan dalam bentuk pemilihan sistem pengaliran/pembuangan dan penggunaan peralatan yang dibutuhkan dan sistem pengolahan dan pembuangannya.
- (2) Air limbah beracun dan berbahaya tidak dapat digabung dengan air limbah rumah tangga, yang sebelum dibuang ke saluran terbuka wajib diproses sesuai dengan pedoman dan standar teknis terkait.
- (3) Persyaratan teknis sistem air limbah wajib dilengkapi dengan perencanaan tangki septik dengan sistem resapan, serta pemasangan perangkap bau, sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).
- (1) Persyaratan instalasi gas medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 wajib diberlakukan di fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, rumah perawatan, fasilitas hiperbank, klinik bersalin dan fasilitas kesehatan lainnya.
- (2) Potensi bahaya kebakaran dan ledakan yang berkaitan dengan sistem perpipaan gas medik dan sistem vacum gas medik wajib dipertimbangkan pada saat perancangan, pemasangan, pengujian, pengoperasian dan pemeliharaannya.
- (3) Persyaratan instansi gas medik wajib mengikuti Standar Nasional Indonesia (SNI) dan pedoman teknis terkait.
BAB V - PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu
Pasal 49
- (1) Sistem penyaluran air hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 wajib direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan ketinggian permukaan air tanah, permeabilitas tanah dan ketersediaan jaringan drainase lingkungan/kota.
- (2) Setiap bangunan gedung dan pekarangannya wajib dilengkapi dengan sistem penyaluran air hujan baik dengan sistem peresapan air ke dalam tanah pekarangan dan/atau dialirkan ke dalam sumur resapan sebelum dialirkan ke jaringan drainase lingkungan.
- (3) Sistem penyaluran air hujan wajib dipelihara untuk mencegah terjadinya endapan dan penyumbatan pada saluran.
- (4) Persyaratan penyaluran air hujan wajib mengikuti ketentuan dan standar tentang tata cara perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan sistem penyaluran air hujan pada bangunan gedung, sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).
BAB V - PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu
Pasal 50
- (1) Sistem pembuangan air kotor, dan sampah dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 wajib direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan fasilitas penampungan dan jenisnya.
- (2) Pertimbangan fasilitas penampungan diwujudkan dalam bentuk penyediaan tempat penampungan kotoran dan sampah pada bangunan gedung dengan memperhitungkan fungsi bangunan, jumlah penghuni dan volume kotoran dan sampah.
- (3) Pertimbangan jenis kotoran dan sampah diwujudkan dalam bentuk penempatan pewadahan dan/atau pengolahannya yang tidak mengganggu kesehatan penghuni, masyarakat dan lingkungannya.
- (4) Pengembang perumahan wajib menyediakan wadah sampah, alat pengumpul dan tempat pembuangan sampah sementara, sedangkan pengangkatan dan pembuangan akhir dapat bergabung dengan sistem yang sudah ada.
- (5) Potensi reduksi sampah dapat dilakukan dengan mendaur ulang dan/atau memanfaatkan kembali sampah bekas.
- (6) Sampah beracun dan sampah rumah sakit, laboratoriun dan pelayanan medis wajib dibakar dengan insinerator yang tidak menggangu lingkungan.
BAB V - PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu
Pasal 51
- (1) Penggunaan bahan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d wajib aman bagi kesehatan pengguna bangunan gedung dan tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan serta penggunaannya dapat menunjang pelestarian lingkungan.
- (2) Bahan bangunan yang aman bagi kesehatan dan tidak menimbulkan dampak penting wajib memenuhi kriteria:
- a. tidak mengandung bahan berbahaya/beracun bagi kesehatan pengguna bangunan gedung;
- b. tidak menimbulkan efek silau bagi pengguna, masyarakat dan lingkungan sekitarnya;
- c. tidak menimbulkan efek peningkatan temperatur;
- d. sesuai dengan prinsip konservasi; dan
- e. ramah lingkungan.
- (3) Bahan bangunan gedung sedapat mungkin menggunakan bahan/produk lokal.
Paragraf 3
Persyaratan Kenyamanan Bangunan Gedung
BAB V - PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu
Pasal 52
Persyaratan kenyamanan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) huruf b angka 3 meliputi:
- a. kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang;
- b. kenyamanan kondisi udara dalam ruang;
- c. kenyamanan pandangan; dan
- d. kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan.
BAB V - PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu
Pasal 53
- (1) Kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari dimensi ruang dan tata letak ruang serta sirkulasi antar ruang yang memberikan kenyamanan bergerak dalam ruangan.
- (2) Kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan fungsi ruang, jumlah pengguna, perabot/ furnitur, aksesibilitas ruang dan persyaratan keselamatan dan kesehatan.
- (1) Persyaratan kenyamanan kondisi udara dalam ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari temperatur dan kelembaban di dalam ruang untuk terselenggaranya fungsi bangunan gedung.
- (2) Persyaratan kenyamanan kondisi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Standar Nasional Indonesia (SNI), dan/atau standar baku dan/atau pedoman teknis terkait.
BAB V - PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu
Pasal 55
- (1) Persyaratan kenyamanan pandangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c merupakan kondisi dari hak pribadi pengguna yang dalam melaksanakan kegiatannya di dalam gedung tidak terganggu bangunan gedung lain di sekitarnya.
- (2) Persyaratan kenyamanan pandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kenyamanan pandangan dari dalam bangunan, ke luar bangunan, dan dari luar ke ruang-ruang tertentu dalam bangunan gedung.
- (3) Persyaratan kenyamanan pandangan dari dalam ke luar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan:
- a. gubahan massa bangunan, rancangan bukaan, tata ruang dalam dan luar bangunan dan rancangan bentuk luar bangunan;
- b. pemanfaatan potensi ruang luar bangunan gedung dan penyediaan RTH.
- (4) Persyaratan kenyamanan pandangan dari luar ke dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan:
- a. rancangan bukaan, tata ruang dalam dan luar bangunan dan rancangan bentuk luar bangunan;
- b. keberadaan bangunan gedung yang ada dan/atau yang akan ada di sekitar bangunan gedung dan penyediaan RTH; dan
- c. pencegahan terhadap gangguan silau dan pantulan sinar.
- (5) Kenyamanan pandangan pada bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan standar teknis kenyamanan pandangan pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Dalam hal masih terdapat persyaratan lainnya yang belum tertampung atau belum mempunyai SNI digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.
BAB V - PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu
Pasal 56
- (1) Kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d merupakan tingkat kenyamanan yang ditentukan oleh satu keadaan yang
- tidak mengakibatkan pengguna dan fungsi bangunan gedung terganggu oleh getaran dan/atau kebisingan yang timbul dari dalam bangunan gedung maupun lingkungannya.
- (2) Kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan jenis kegiatan, penggunaan peralatan dan/atau sumber getar dan sumber bising lainnya yang berada di dalam maupun di luar bangunan gedung.
- (3) Kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti persyaratan teknis, yaitu standar tata cara perencanaan kenyamanan terhadap getaran dan kebisingan pada bangunan gedung.
- (4) Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.
Paragraf 4
Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung
BAB V - PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu
Pasal 57
Persyaratan kemudahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b angka 4 meliputi kemudahan hubungan ke, dari dan di dalam bangunan gedung serta kelengkapan sarana dan prasarana dalam pemanfaatan bangunan gedung.
BAB V - PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu
Pasal 58
- (1) Kemudahan hubungan ke, dari dan di dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman dan nyaman termasuk penyandang cacat dan lanjut usia.
- (2) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan tersedianya hubungan horizontal dan vertikal antarruang dalam bangunan gedung, akses evakuasi termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia.
- (3) Bangunan gedung umum yang fungsinya untuk kepentingan publik, wajib menyediakan fasilitas dan kelengkapan sarana hubungan vertikal bagi semua orang termasuk manusia berkebutuhan khusus.
- (4) Setiap bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan kemudahan hubungan horizontal berupa tersedianya pintu dan/atau koridor yang memadai dalam jumlah, ukuran dan jenis pintu, arah bukaan pintu yang dipertimbangkan
BAB V - PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu
Pasal 59
- (1) Setiap bangunan bertingkat wajib menyediakan sarana hubungan vertikal antar lantai yang memadai untuk terselenggaranya fungsi bangunan gedung berupa tangga, ram, lif, tangga berjalan (eskalator) atau lantai berjalan (travelator).
- (2) Jumlah, ukuran dan konstruksi sarana hubungan vertikal wajib
BAB V - PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu
Pasal 60
- (1) Pembangunan bangunan gedung di atas prasarana dan/atau sarana umum wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
- b. tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yang berada di bawahnya dan/atau di sekitarnya;
- c. tetap
BAB V - PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu
Pasal 61
Bangunan gedung adat wajib dibangun
BAB V - PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu
Pasal 62
Penyelenggaraan bangunan rumah adat selain
BAB V - PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu
Pasal 63
- (1) Dalam penyelenggaraan bangunan rumah adat pemilik bangunan gedung wajib
BAB V - PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu
Pasal 64
- (1) Perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga swasta atau lembaga pemerintah dapat menggunakan simbol atau unsur tradisional yang terdapat pada bangunan gedung adat untuk digunakan pada bangunan gedung yang akan dibangun, direhabilitasi atau direnovasi.
- (2) Penggunaan simbol atau unsur tradisional yang terdapat pada bangunan gedung adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan makna simbol tradisional yang digunakan dan sistem nilai yang berlaku pada pemanfaatan bangunan gedung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan simbol atau unsur tradisional pada bangunan gedung diatur dengan Peraturan Bupati .
Bagian Kelima Bangunan Gedung Semi Permanen dan Bangunan Gedung Darurat
BAB V - PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu
Pasal 65
- (1) Bangunan gedung semi permanen dan darurat merupakan bangunan gedung yang digunakan untuk fungsi yang ditetapkan dengan konstruksi semi permanen dan darurat yang dapat ditingkatkan menjadi permanen.
- (2) Bangunan gedung semi permanen dan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjamin keamanan, keselamatan, kemudahan, keserasian dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan bangunan gedung semi permanen dan darurat diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keenam Bangunan Gedung Dilokasi Yang Berpotensi Bencana Alam Paragraf 1
Bangunan Gedung Dilokasi Aliran Sungai
BAB V - PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu
Pasal 66
- (1) Penyelenggaraan bangunan gedung di lokasi yang berpotensi bencana yang berasal dari aliran sungai, diselenggarakan sesuai dengan peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir bandang.
- (2) Dalam hal peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir bandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, Bupati dapat menetapkan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana banjir bandang.
- (3) Bupati dapat menetapkan suatu lokasi sebagai daerah bencana dan menetapkan larangan membangun pada batas tertentu atau tak terbatas dengan pertimbangan keselamatan dan keamanan demi kepentingan umum.
- (4) Bupati dapat menetapkan persyaratan khusus tata cara pembangunan bangunan gedung di lokasi yang berpotensi bencana yang berasal dari aliran sungai apabila daerah tersebut dinilai membahayakan sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku.
Paragraf 2
Bangunan Gedung Dilokasi Jalur Gempa dan Bencana Alam Geologi
BAB V - PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu
Pasal 67
- (1) Penyelenggaraan bangunan gedung di lokasi yang berpotensi bencana gempa bumi sesuai dengan Peta Hazard Gempa Indonesia.
- (2) Penyelenggaraan bangunan gedung di lokasi yang berpotensi bencana geologi
BAB V - PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu
Pasal 68
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67 diatur dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan dan Persyaratan Bangunan Gedung di lokasi Yang Berpotensi Bencana Alam.
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu Penyelenggaraan
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu Penyelenggaraan
Pasal 69
- (1) Penyelenggaraan bangunan gedung terdiri atas kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.
- (2) Kegiatan pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui proses perencanaan teknis dan proses pelaksanaan konstruksi.
- (3) Kegiatan pemanfaatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemanfaatan;
- b. pemeliharaan;
- c. perawatan;
- d. pemeriksaan secara berkala;
- e. perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi (SLF); dan
- f. pengawasan pemanfaatan bangunan gedung.
- (4) Kegiatan pelestarian bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penetapan;
- b. pemanfaatan; dan
- c. pemugaran, perawatan dan pengawasan.
- (5) Kegiatan pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penetapan pembongkaran;
- b. pelaksanaan pembongkaran; dan
- c. pengawasan pembongkaran.
- (6) Dalam penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis untuk menjamin keandalan bangunan gedung tanpa menimbulkan dampak penting bagi lingkungan.
- (7) Penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh perorangan atau penyedia jasa di bidang penyelenggaraan gedung.
Bagian Kedua Kegiatan Pembangunan Paragraf 1 Perencanaan Kegiatan
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu Penyelenggaraan
Pasal 70
Kegiatan pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dapat diselenggarakan secara swakelola atau menggunakan penyedia jasa di bidang perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan.
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu Penyelenggaraan
Pasal 71
- (1) Penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung secara swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 menggunakan gambar rencana teknis sederhana atau gambar rencana prototip.
- (2) Bupati dapat memberikan bantuan teknis kepada pemilik bangunan gedung dengan penyediaan rencana teknik sederhana atau gambar prototip.
- (3) Pengawasan pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dan Pejabat yang ditunjuk atau yang berwenang dalam rangka kelaikan fungsi bangunan gedung.
Paragraf 2
Perencanaan Teknis
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu Penyelenggaraan
Pasal 72
- (1) Setiap kegiatan mendirikan, mengubah, menambah dan membongkar bangunan gedung wajib
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu Penyelenggaraan
Pasal 73
- (1) Dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (5) meliputi:
- a. gambar rencana teknis berupa: rencana teknis arsitektur, struktur dan konstruksi, mekanikal/ elektrikal;
- b. gambar detail;
- c. syarat-syarat umum dan syarat teknis;
- d. rencana anggaran biaya pembangunan; dan
- e. laporan perencanaan.
- (2) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa, dinilai, disetujui dan disahkan sebagai dasar untuk pemberian IMB dengan mempertimbangkan kelengkapan dokumen sesuai dengan fungsi dan klasifkasi bangunan gedung, persyaratan tata bangunan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.
- (3) Penilaian dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- a. pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) untuk bangunan gedung yang digunakan bagi kepentingan umum;
- b. pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) dan
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu Penyelenggaraan
Pasal 74
Pengaturan retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (6) meliputi:
- a. jenis kegiatan dan objek yang dikenakan retribusi;
- b. penghitungan besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- c. indeks penghitungan besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu Penyelenggaraan
Pasal 75
- (1) Jenis kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung yang dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a meliputi:
- a. pembangunan baru;
- b. rehabilitasi/renovasi (perbaikan/ perawatan, perubahan, perluasan/ pengurangan); dan
- c. pelestarian/pemugaran.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a meliputi biaya penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang terdiri atas pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan pada bangunan gedung, dan prasarana bangunan gedung.
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu Penyelenggaraan
Pasal 76
- (1) Penghitungan besarnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b meliputi:
- a. komponen retribusi dan biaya;
- b. besarnya retribusi; dan atau
- c. tingkat penggunaan jasa.
- (2) Komponen retribusi dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung;
- b. administrasi IMB; dan atau
- c. penyediaan formulir permohonan IMB.
- (3) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan penetapan
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu Penyelenggaraan
Pasal 77
- (1) Indeks penghitungan besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c mencakup:
- a. penetapan indeks penggunaan jasa sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk mendapatan besarnya retribusi;
- b. skala indeks; dan
- c. kode.
- (2) Penetapan indeks penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan gedung
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu Penyelenggaraan
Pasal 78
- (1) Harga satuan (tarif) retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d mencakup:
- a. harga satuan bangunan gedung; dan
- b. harga satuan prasarana bangunan gedung.
- (2) Harga satuan (tarif) retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati , sesuai dengan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat dan pertimbangan lainnya.
- (3) Harga satuan (tarif) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bangunan gedung dinyatakan
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu Penyelenggaraan
Pasal 79
Penghitungan besarnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) berpedoman pada Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung.
Paragraf 5 Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu Penyelenggaraan
Pasal 80
- (1) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9.
- (2) Pemerintah Daerah memeriksa dan menilai syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta status/keadaan tanah dan/atau bangunan untuk dijadikan sebagai bahan persetujuan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu Penyelenggaraan
Pasal 81
- (1) Sebelum memberikan persetujuan atas persyaratan administrasi dan persyaratan teknis Bupati dapat meminta pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk menyempurnakan dan/atau melengkapi persyaratan yang diajukan.
- (2) Bupati dapat menyetujui, menunda, atau menolak permohonan IMB yang diajukan oleh pemohon.
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu Penyelenggaraan
Pasal 82
- (1) Bupati dapat menunda menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) apabila:
- a. masih memerlukan waktu tambahan untuk menilai, khususnya persyaratan bangunan serta pertimbangan nilai lingkungan yang direncanakan dan/atau;
- b. sedang merencanakan rencana bagian kota atau rencana terperinci kota.
- (2) Penundaan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati dapat menolak permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) apabila bangunan gedung yang akan dibangun:
- a. tidak memenuhi persyaratan administratif dan teknis;
- b. penggunaan tanah yang akan didirikan bangunan gedung tidak sesuai dengan rencana kota;
- c. mengganggu atau memperburuk lingkungan sekitarnya;
- d. mengganggu lalu lintas, aliran air, cahaya pada bangunan sekitarnya yang telah ada; atau
- e. terdapat keberatan dari masyarakat.
- (4) Penolakan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan alasannya.
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu Penyelenggaraan
Pasal 83
- (1) Surat penolakan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4) sudah diterima pemohon dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah surat penolakan dikeluarkan oleh Bupati .
- (2) Pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan kepada Bupati .
- (3) Bupati dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan jawaban tertulis terhadap keberatan pemohon.
- (4) Jika pemohon tidak melakukan hak sebagaimana maksud pada ayat (2) pemohon dianggap menerima surat penolakan tersebut.
- (5) Jika Bupati tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati dianggap menerima alasan keberatan pemohon sehingga Bupati wajib menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (6) Pemohon dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila Bupati tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu Penyelenggaraan
Pasal 84
- (1) Bupati dapat mencabut Izin Mendirikan Bangunan (IMB) apabila:
- a. pekerjaan bangunan gedung yang sedang dikerjakan terhenti selama 3 (tiga) bulan dan tidak dilanjutkan lagi
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu Penyelenggaraan
Pasal 85
- (1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak diperlukan untuk pekerjaan:
- a. memperbaiki bangunan gedung dengan tidak mengubah bentuk dan luas, serta menggunakan jenis bahan semula antara lain:
1. memplester;
2. memperbaiki retak bangunan;
3. memperbaiki daun pintu dan/atau daun jendela;
4. memperbaiki penutup udara tidak melebihi 1 m 2 ;
5. membuat pemindah halaman tanpa konstruksi;
6. memperbaiki langit-langit tanpa mengubah jaringan utilitas; dan/atau
7. mengubah bangunan sementara.
- b. memperbaiki saluran air hujan dan selokan dalam pekarangan bangunan;
- c. membuat bangunan yang sifatnya sementara bagi kepentingan pemeliharaan ternak dengan luas tidak melebihi garis sempadan belakang dan samping serta tidak mengganggu kepentingan orang lain atau umum;
- d. membuat pagar halaman yang sifatnya sementara (tidak permanen) yang tingginya tidak melebihi 120 (seratus dua puluh) centimeter kecuali adanya pagar ini mengganggu kepentingan orang lain atau umum; dan/atau
- e. membuat bangunan yang sifat penggunaannya sementara waktu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diatur dengan Peraturan Bupati .
Paragraf 6
Penyedia Jasa Perencanaan Teknis
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu Penyelenggaraan
Pasal 86
- (1) Perencanaan teknis bangunan gedung dirancang oleh penyedia jasa perencanaan bangunan gedung yang mempunyai sertifikasi kompetensi di bidangnya sesuai dengan klasifikasinya.
- (2) Penyedia jasa perencana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. perencana arsitektur;
- b. perencana struktur;
- c. perencana mekanikal;
- d. perencana elektrikal;
- e. perencana perpipaan (plumbing);
- f. perencana proteksi kebakaran; dan
- g. perencana tata lingkungan.
- (3) Bupati dapat menetapkan jenis bangunan gedung yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Lingkup layanan jasa perencanaan teknis bangunan gedung meliputi:
- a. penyusunan konsep perencanaan;
- b. prarencana;
- c. pengembangan rencana;
- d. rencana detail;
- e. pembuatan dokumen pelaksanaan konstruksi;
- f. pemberian
PENJELASAN
Pembukaan
dan evaluasi pengadaan jasa pelaksanaan;
- g. pengawasan berkala pelaksanaan konstruksi bangunan gedung; dan
- h. penyusunan petunjuk pemanfaatan bangunan gedung.
- (5) Perencanaan teknis bangunan gedung disusun dalam suatu dokumen rencana teknis bangunan gedung.
Bagian Ketiga Pelaksanaan Konstruksi Paragraf 1 Pelaksanaan Konstruksi
##
PENJELASAN
Pasal 87
- (1) Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung meliputi kegiatan pembangunan baru, perbaikan, penambahan, perubahan, pemugaran bangunan gedung, instalasi dan/atau perlengkapan bangunan gedung. - (2) Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai setelah pemilik bangunan gedung memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan dilaksanakan berdasarkan dokumen rencana teknis yang telah disahkan. - (3) Pelaksana bangunan gedung adalah orang atau badan hukum yang telah memenuhi syarat menurut peraturan perundangundangan. - (4) Dalam melaksanakan pekerjaan, pelaksana bangunan diwajibkan mengikuti semua ketentuan dan syarat-syarat pembangunan yang ditetapkan dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
PENJELASAN
Pasal 88
Untuk memulai pembangunan, pemilik Izin Mendirikan Bangunan (IMB) wajib mengisi lembaran permohonan pelaksanaan bangunan, yang berisikan keterangan mengenai: - a. Nama dan Alamat; - b. Nomor IMB; - c. Lokasi Bangunan; dan - d. Pelaksana atau Penanggung jawab pembangunan.
PENJELASAN
Pasal 89
- (1) Kegiatan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 terdiri