PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA Nomor 25 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHON 2016 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI KONAWE UTARA PROVINSIS ULAWESIT ENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR :')./ TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHON 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE UTARA,
a.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional .. menyebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi Pedoman Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016.
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4689); ~
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeiolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara RI Tahun 2o'i 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234); /IA,,
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal [Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816); ~
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangakat Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 ten tang Taha pan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
22. Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2008 Ten tang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Dalam Pembagian Urusan Pemerintahan;
23. Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Utara;
24. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Te.kn.is Daerah Kabupaten Konawe Utara;
25. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; . ·.
26. Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah {RPJMD) Kabupaten Konawe Utara 2012 - 2016;
27. Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah {RTRW) Kabupaten Konawe Utara 2012 - 2032; 1/1-
•
28. Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2015, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBD Kah. Konawe Utara Tahun 2016;
29. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016;
30. Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2015, tentang Penjabaran APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016 Menetapkan
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati Konawe Utara ini, yang dimak.sud adalah :
1. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
4. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2015 adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 {satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pemerintah Tahunan Daerah. !f'.../
8. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah Dokumen Perubahan Perencanaan Daerah atau disebut dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
"""
9. Isi beserta uraian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Konawe Utara tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Bupati ini rnerupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB II SISTEMATIKA

## Pasal 2

1. Perubahan RKPD 1n1 menjadi landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk menyusun perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016.
2. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2016 dengan sistematika sebagai berikut:
1. Bab I

Pendahuluan

2. Bab II Evaluasi hasil RKPD Tahun 2016 Kabupaten Konawe Utara sampai dengan triwulan kedua.
3. Bab III
3. 4 Bab IV

Rancangan program dan kegiatan prioritas dalam Perubahan RKPD Tahun 2016 Kabupaten Konawe Utara. Penutup.

3. Sistematika sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 termuat dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
4. Lampiran sebagaimana tersebut pada Ayat 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Dalam hal Perubahan RKPD Tahun 2016 yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 berbeda dengan RKPD Tahun 2016 maka digunakan program dan kegiatan hasil Perubahan RKPD Tahun 2016. /II"-

## BAB III PENUTUP

## Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat meng.etahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Diundangkan di Wanggudu Pada tanggal, .?JI . - &amp; - 2016


Plt: SEKRETARIS DAERAH


JKABUPATEN KONAWE UTARA,

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016 NOMOR .IJO