PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang - Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor ); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75); 5. Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (L:embaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 7. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 8. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 15 TAHUN 2005
T E N T A N G
GERAKAN BEBAS BUTA AKSARA DAN PANDAI BACA ALQURAN DALAM WILAYAH KABUPATEN MAROS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAROS
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan bebas buta aksara Al
Qur'an bagi ummat Islam di Kabupaten Maros, maka perlu dilakukan pembinaan dan pemantapan pendidikan Al Qur'an.
- b. bahwa untuk lebih efisien dan efektifnya pelaksanaan tersebut maka perlu dilakukan upaya yang intensif dan berkesinambungan dengan melibatkan semua unsur dan komponen di dalam masyarakat;
- c. bahwa sehubungan hal tersebut, pada point a dan b diatas maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
3. : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor );
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75);
5. Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (L:embaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
SALINAN
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2001` tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah Kabupaten Maros ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2005-2010;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS dan
BUPATI MAROS
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
TENTANG
GERAKAN BEBAS BUTA AKSARA DAN PANDAI BACA ALQURAN DALAM WILAYAH KABUPATEN MAROS
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
- a. Daerah adalah Kabupaten Maros;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah daerah.
- c. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Maros;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Maros;
- e. Al Qur'an adalah kitab suci bagi umat islam yang berisi Wahyu Allah SWT yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW dengan Perantaraan Malaikat Jibril dan membacanya adalah ibadah;
- f. Aksara Al-Qur'an adalah huruf ujaia yang terdapat dalam Al-Qur'an;
- g. Buta Aksara Al-Qur'an adalah ketidakmampuan seseorang untuk membaca Al-Qur'an;
- h. Gerakan adalah seluruh perbuatan atau usaha yang mempunyai tujuan tertentu;
- i. Pandai Baca Alquran adalah kemampuan seseorang muslim/muslimah untuk membaca AlQuran dengan pasih ;
- j. Bebas Buta Aksara Al-Qur'an adalah kemampuan seseorang anak didik memahami bacaan Al-Qur'an secara asih ;
- k. Anak didik adalah semua anak didik yang beragama islam pada setiap jenjang pendidikan
- l. Pendidikan Tingkat Dasar adalah proses pendidikan baik formal dan informal pada tingkat pendidkan dasar.
- m. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah semua CPNS Lingkup Pemerintah kabupaten Maros bagi yang beragama islam.
- n. Calon Pengantin adalah seoarang laki-laki tau perempuan beragama islam yang akan melangsungkan pernikahan;
- o. Calon Pejabat adalah Setiap Pegawai Negeri Sipil yang dipromosikan untuk diangkat menjadi pejabat pada Lingkup Pemerintah kabupaten Maros;
- p. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Maros;
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Gerakan Bebas Buta Aksara dan Pandai Baca Al Quran dalam wilayah Kabupaten Maros diselenggarakan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:
Secara umum :
untuk mendorong peningkatan baca tulis Al-quran , pemahaman , penghayatan dan pengalaman siswa terhadap ajaran agama Islam sehingga menjadi seorang muslim yang beriman, bertakwa pada Allah Swt, serta berakhlakul karimah dalam kehidupansehari- hari. Secara khusus .
1. Meningkatnya kemampuan membaca, menulis , dan memahami
Al-quran bagi anak didik sekolah umum dan madrasah.
2. Meningkatnya kemampuan membaca menulis ,dan memahami makna
Al-quran bagi santri TKA/ TPA/TQA/PDA, kelompok keluarga sakinah dan kelompok majelis taklim serta masyarakat luas .
- 3 Meningkatnya penghayatan dan pengalaman ajaran Al-quran dalam kehidupan sehari- hari dalam rangka membentuk kepribadian seorang muslim yang kuat baik dalam aspek intelektual, moral, sosial maupun mental spritual.
BAB III - PELAKSANAAN GERAKAN
Pasal 3
- (1) Pelaksanaan gerakan pembelajaran Al-Quran ini bertempat di Sekolah Masjid/Mushallah atau surau, gedung khusus tempat pengajian rumah-rumah dan sebagainya.
- (2) Proses pembelajaran tersebut di atas berwujud Taman Kanak-kanak AlQuran (TKA/TKQ) Taman Pendidikan Al-Quran (TPA/TPQ) Ta'limul Al-Quran lil'Aulad (TQA) Sanggar Tartil Al-Quran (STQ) Kursus Tartil Al-Quran (KTQ) dan wadah-wadah lainnya.
- (3) Sasaran gerakan pembelajaran Al-Quran yaitu :
- a. Anak didik pada setiap tingkatan pendidikan formal maupun nonformal seperti TKA/TPA/PDA/TQA/KTQ/STQ.
- b. Peserta pendidikan informal seperti kelompok majelis Taklim, Kelompok keluarga sakinah dan masyarakat pada umumnya.
- c. Pengajian dasar Al Quran secara tradisional;
BAB IV - BEBAS BUTA AKSARA AL-QUR'AN
Pasal 4
- (2) Para anak didik yang beragama islam pada setiap tingkatan pendidikan . diwajibkan mengikuti dan memahami Al-Qur'an.
- (3) Setiap Alumni/tamatan setiap tingkatan pendidikan formal dan nonformal khusus yang beragama Islam diwajibkan bebas dari buta aksara Al-Qur'an.
- (4) Bagi anak didik yang bebas buta aksara Al-Qur'an tersebut diberikan tanda bukti berupa Sertifikat/ijazah.
BAB IV - BEBAS BUTA AKSARA AL-QUR'AN
Pasal 5
Calon Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pejabat yang beragama islam diwajibkan bebas buta aksara dan pandai baca Al Quran.
BAB IV - BEBAS BUTA AKSARA AL-QUR'AN
Pasal 6
calon pengantin yang beragama islam diwajibkan bebas buta aksara dan pandai baca Al Quran
BAB IV - BEBAS BUTA AKSARA AL-QUR'AN
Pasal 7
Yang berwenang untuk mengeluarkan sertipikat/Ijazah bebas buta aksara dan pandai baca Al Quran diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - BEBAS BUTA AKSARA AL-QUR'AN
Pasal 8
- (1) Bebas buta aksara Al-Qur'an dan Pandai baca Al Quran juga merupakan salah satu persyaratan bagi :
- a. Anak didik untuk ikut ujian akhir sekolah Dasar, SLTP, SLTA dan sederaja.;
- b. Calon Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil ;
- c. Calon Pejabat yang dipromosikan menjadi pejabat;
- d. Calon Pengantin untuk melaksanakan pernikahan
PENGUJIAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN
BAB V - PENGUJIAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN
Pasal 9
- (1). Setiap anak didik pada setiap jenjang yang akan menamatkan jenjang pendidikan wajib pandai baca Al-Qur'an dengan pasih ;
- (2) Pandai baca Al-Quran dengan pasih sebagaimanan dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Anak didik SD lancar membaca Al-Quran dengan mengenal Tajwid dasar
- b. Anak didik SLTP lancar membaca Al-Quran dengan mengenal ilmu Tajwid dan irama dasar
- c. Anak didik SLTA pandai dan fasih membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu Tajwid dan mempunyai irama/seni yang baik sesuai dengan fitrahnya serta mampu menerjemahkan dasar
- (3) Setiap Calon Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pejabat mampu membaca, Alqur'an dengan pasih .
- (4) Setiap Calon Pengantin wajib membaca Al Quran, mengenal dan memahami Al Quran
BAB V - PENGUJIAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN
Pasal 10
Setiap Guru Agama Islam wajib baca tulis Al Qur,an dengan Pasih, mampumemahami dan mampu menerjemahkannya.
BAB V - PENGUJIAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN
Pasal 11
- (1). setiap tingkatan pendidikan Formal dan Non Formal agar menambah jam pelajaran agama yang digunakan khusus untuk mempelajari Al-Quran.
- (2). Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Lembaga pendidikan agar mewajibkan kepada setiap anak didik pada lembaga/institusinya yang belum pandai baca agar belajar dan memahami Al Quran.
- (3). Penilaian hasil belajar bagi anak didik yang mengikuti pendidikan pandai baca AL-Quran sebagai mata pelajaran baru ditulis sebagai mata pelajaran tersendiri dan memiliki nilai tersendiri.
BAB V - PENGUJIAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN
Pasal 12
- (1). Hasil penilaian pendidikan pandai baca AL-Quran sebagaimana dimaksud pada pasal 4 pada akhir pendidikan kepada setiap anak didik diberikan sertifikat setelah dilaksanakan pengujian/ evaluasi oleh sekolah/lembaga lain yang berwenang.
- (2). Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
BAB V - PENGUJIAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN
Pasal 13
- (1) Setiap Calon Pegawai Negeri Sipil sebelum menjadi Pegawai negeri sipil dan Calon Pejabat sebelum dipromosikan terlebih dahulu melalui ujian/Tes baca Al Quran.
- (2) Penilaian atas Ujian/Tes dilakukan oleh Tim Penilai/Penguji.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) dibentuk/diangkat oleh Bupati
BAB V - PENGUJIAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN
Pasal 14
- (1). Setiap pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan wajib mampu membaca AL-Quran dengan pasih .
- (2). Kemampuan membaca AL-Quran sebagaimana maksud diatas pada ayat (1) dibuktikan di hadapan Penghulu atau dihadapan Pembantu penghulu yang dipandu oleh Badan Penasehat Pembinaan Pernikahan dan perceraian . (BP-4).
SANKSI
BAB VI
Pasal 15
- (1) Bagi setiap tamatan SD dan waktu SLTP dan sederajat yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan berikutnya, ternyata tidak mampu membaca AL-Quran atau tidak memiliki sertifikat pandai baca AlQuran maka yang bersangkutan tidak dapat diterima pada jenjang pendidikan berikutnya.
2. (2). Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah apabila anak didik yang bersangkutan yang diketahui oleh orang tua walinya menyatakan kesanggupannya untuk mengikutkan program khusus belajar baca huruf Al-Quran baik yang diadakan disekolah tersebut atau pada tempat lain.
- (3) CPNS yang tidak lolos ujian/tes dapat dikenakan penundaan pengangkatan i menjadi Pagawai Negeri Sipil;
- (4) Calon Pejabat yang tidak lolos ujian/tes dikenakan penundaan promosi menjadi pejabat;
- (5) Bagi calon Pengantin yang tidak mampu membaca Alquran dengan pasih maka dilakukan penundaan penerbitan buku nikah .
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati .
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Maros.

Penetapan: Disahkan di : Maros, Pada tanggal 30 Desember 2005

Penandatangan: BUPATI MAROS ## H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

Penetapan: Diundangkan di Maros, Pada tanggal 2005

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAROS ## DRS. H. MUSLIMIN ABBAS. M.Si Pangkat : Pembina Utama Madya Nip : 580 010 908 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2005 NOMOR : 15

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM &amp; HAM ## AGUSTAM,S.IP,M.Si Pangkat : Pembina TK.I (IV/b) Nip : 19730820 199202 1 001
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR TAHUN 2005 TENTANG
BEBAS BUTA AKSARA AL-QUR'AN PADA PENDIDIKAN TINGKAT DASAR DALAM WILAYAH KABUPATEN MAROS
## I. PENJELASAN UMUM
Bahwa Al-Qur'an merupakan Kitab Suci bagi ummat Islam sekaligus menjadi Pedoman hidup di dalam kehidupan beragama dalam mengintegrasikan secara vertikal kepada Allah SWT dan bermitra secara horizontal dengan sesama muslim pada khususnya dan sesama manusia pada umumnya.
Oleh karena itu, Al-Qur'an perlu dipelajari dan digali hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya, baik yang tersirat maupun yang gtersurat, untuk memahami hal tersebut terlebih dahulu mengenal dan memahami bacaanbacaan Al-Qur'an secara baik dan benar menurut aturan yang telah ditentukan.
Sehubungan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Maros bersama dengan masyarakat melaksanakan usaha terpadu dan berkesinambungan mengoptimalkan bacaan al-qur'an mulai dari Pendidikan Tingkat Dasar dan atau Madrasah Tsanawiyah bagi semua murid yag beragama Islam agar lebih mencintai dan mengamalkan isi Al-Qur'an sebagai kitab sucinya dan sekaligus menjadi persyaratan bagi mereka untuk penamatan pendidikan tingkat dasar di dalam melanjutkan pendidikannya.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
s/d 7 : Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN NOMOR