PERATURAN DAERAH RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang pembentukan Peraturan Daerah; - c. bahwa berdasarkan r srtlrnbanqan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b iiatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan I eraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa pembentukan r eraturan daerah sebagai salah satu produk hukum daerah merupal an salah satu syarat dalam penyelenggaraan pemerintahan di dae ah yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar;
- b. bahwa provinsi sulawr si utara belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur secara khusus mengenai pembentukan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan r srtlrnbanqan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b iiatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan I eraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
Mengingat : 1.
Pasal 9
Sistematika penyusunan Prolegda sebaq. mana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memuat rencana pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan skala prioritas, yang memuat urutan prioritas, pokok materi y; ng akan diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya, · :l ng merupakan
Pasal 18
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti U 1dang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Ti, Jkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Den£ in Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pe ibentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara­ Tengah dan Daerah Ti gkat I Sulawesi Selatan-Tenggara Menjadi Undang-Undang (Lernbz an Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan l srnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Re ublik · Indonesia \_Tahun 2004 Nomor125, Tambahan Lembaran l egara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beb rapa kali diubah terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 12 Ta un 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran negara Rei: iblik Indonesia Tahun 2008 Nornor 59, Tambahan Lembaran Ne ara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomi r 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-1 ndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan · Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah I omor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan D wan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilar Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 22 Norn r 2010 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
6. Peraturan Presiden No ior 1 tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Pen) sbarhiasan Peraturan Perundang-undangan;
7. Keputusan Menteri Dala 1 Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Pn gram Legislasi Daerah;
8. Peraturan Menteri Dala1 1 Neg�ri Nemer 16. Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Pre Iuk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalar I Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Pre luk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalar Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran daerah dan Be ta Daerah;
11. Peraturan Menteri Huku n dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH01.PP.01.01 Tahun 200 : tentang Pedoman Penyusunan Naskkah Akademik.Rancangan Per, .turan Perundang-undangan;
Dengan Pers: tujuan Bersama DEWAN PERWAKII AN RAKYAT DAERAH PROVINS! SL LAWES! UTARA tan GUBERNUR SI JLAWESI UTARA
MEMU'-USKAN :
PERATURAN DAERAH TE� TANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINS! SULAWESI ur» RA.
B \ B I KETENTI JAN UMUM
Pc ,al 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dlrnaksi 1 dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utarz
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi SL awesi Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yar I selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Su iwes' Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris D erah Provinsi Sulawesi Utara.
6. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekrei mat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah � mg selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas/Badan/Kantor/Lembaga di lingk mqan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
Menetapkan:
8. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat 1 aerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan SKPD adalah Kepala Dinas / Sadar / Kantor / Lembaga di lingkungan Daerah
2. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Peraturan perundang-undangan ad; lah peraturan tertulis yang memuat norma dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenz 19 melalui prosedur yang ditetapkan dalam
9. hukum yang mengikat secara umun peraturan perundang-undangan.
10. Pembentukan Peraturan Daerah , ialah pembuatan Peraturan Daerah yang mencakup tahapan perencanaan penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan
11. Program Legislasi Daerah yang selz uutnva disingkat Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentuka I Peraturan Daerah Provlnsl yang disusun secara terencana, terpadu, dan slste iatls.
12. Naskah Akademik adalah naskah 1 ang dapat dipertanggungjawabkan secara i l miah mengenai pengaturan masalal tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagai solusi terl sdap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
13. Peraturan Daerah adalah Peratur n Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan peraturan perundanq-ui dangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur.
14. Pengundangan adalah penempatan 1 eraturan perundang-undangan daerah dalam Lembaran Daerah atau Serita Daerer
resmi Pemerintah Daerah yang digunakan ..
15. Lembaran Daerah adalah penerbita untukmenqundanqkan Peraturan Da rah.
16. Serita Daerah adalah penerbitan res 1i pemerintah daerah yang digunakan untuk rnenqurnumkan peraturan Gubernur
17. Anggaran Pencapatan dan Selanja Di erah yang selanjutnya disingkat APSD adalah Anggaran dan Pendapatan Selanja D, erah Provinsi Sulawesi Utara;
TUJUAN DAN RUANG :;KUP PERATURAN DAERAH
S. 18 II u-
P, ,al 2
Peraturan Daerah ini bertujuan :
- a. memberikan landasan yuridis dalam rn .mbentuk Peraturan Daerah;
- b. memberikan pedoman dan arahan d ilarn rangka tertib pembentukan pereturan perundang-undangan yang baik;dan
- c. menyelenggarakan pembentukan Pera1 uran Daerah yang transparan, akuntabel dan partisipatif.
P2 sal 3
Ruang lingkup tata cara pembentukan Pere turan Daerah meliputi :
- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. penetapan dan pengundangan;
- e. penyebarluasan;
- f. partisipasi masyarakat;
- g. forum legislasi daerah;
- h. teknik penyusunan;dan
9. i . penganggaran.
, /
E \B III ASAS PEMBENTUl&lt;i N PERATURAN DAERAH
F 1sal 4
Pembentukan Peraturan Daerah harus be fasarkan asas sebagai berikut :
- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentu yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarkhi, ctar materi muatan;
4. ct . ctapat ctilaksanakan;
- e. kectayagunaan ctan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; ctan
- g. keterbukaan.
F isal 5
Materi Muatan Peraturan Daerah menganc Jng asas :
- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
4. ct. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keactilan;
- h. kesamaan kectuctukan ctalam hukum de , pemerintahan;
9. i . ketertiban ctan kepastian hukum; dan/: :au
- j. keseimbangan, keserasian, ctan keselar san.
81 g IV MATER! MUATAN ERATURAN DAERAH
P, .al 6
- ( 1). Materi. muatan . .Peraturan Daerah adale 1 seluruh materi muatan ctalam rangka penyelenggaraan otonomi ctaerah ctan rqas pembantuan serta menampung konctisi khusus ctaerah ctan/atau penjabarar l ebih lanjut ctari peraturan perundang­ undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Dae rah dilz ·ang bertentangan ·. dengan umum dan/atau peraturan perundang-L idanqan yang lebih tinggi. kepentingan
Pa: al 7
- (1) Peraturan Daerah dapat memuat ancar ian pictana kurungan paling l ama 6 (enam) bulan atau ctencta paling banyak Ro. 50 000.000, (lima puluh juta rupiah).
- (2) Peraturan Daerah dapat memuat anc man ctencta selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan yang di itur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
PERENCANAAN PEMBEN fUKAN PERATURAN DAERAH BAGU N KESATU
1 : A B V PROGRAM LE GISLASI DAERAH
P1 s a l 8
Perencanaan penyusunan Peraturan Dae ·ah dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara
P 1sal 9
- (1) Prolegda disusun untuk jangka waktu L (satu) tahun.
- (2) Penyusunan Prolegda disusun dal .m bentuk sistematika daftar Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan skala r ·ioritas.
- (3) Urutan skala prioritas sebagaimana di naksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan pertimbangan :
- a. merupakan kelanjutan Prolegda tat m sebelumnya;
- b. merupakan perintah peraturan pen 1dang-undangan yang lebih tingi;
- c. merupakan bagian dari program pe encanaan pembangunan daerah berdasarkan otonomi daerah, tugas pembantuar dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- d. untuk menangulangi bencana alar , wabah penyakit, atau permasalahan yang membutuhkan aturan hukum;
- e. merupakan kebutuhan daerah sesu i dengan aspirasi masyarakat daerah;
9. ( 4) Dalam Prolegda Provinsi dapat dimuat dafter kumulatif terbuka terdiri atas : a. akibat putusan Mahkamah agung; c m/atau b. Anggaran Pendapatan dan Belanja 1 aerah;
- (5) Penetapan Prolegda sebagaimana i maksud pada ayat (1), ditetapkan paling l ambat 30 (tiga puluh) hari sebelum disampaikan oleh Gubernur nota pengantar APBD tahun anggaran.
- (6) Penetapan Prolegda sebagaimana d naksud pada ayat (5), dimaksudkan agar penganggaran rencana pembentuka peraturan Daerah yang tertuang dalam Prolegda dapat terakomodir dalam API D tahun anggaran.
Pa al 10
- (1) Penyusunan rancangan Prolegda di lir ikunqan DPRD dikoordinasikan oleh Sadan Legislasi Daerah.
- (2) Penyusunan rancangan Prolegda di lir jkunqan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Biro Hukum.
BAGI.A J KEDUA PROLEGDA DI L NGKUNGAN DPRD
Pa :1 1 1 1
- ( 1 ) Anggota, komisi, gabungan komisi, stau Sadan Legislasi Daerah DPRD dapat mengajukan usul rencana Rancanga I Peraturan Daerah yang akan dimasukan dalam rancangan Prolegda . di I 1gkungan DPRD, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Sadan Legislasi [ ierah,
- (2) Sadan Legislasi Daerah dalam mengkc irdtnasikan penyusunan rancangan Prolegda · d i · lingkungan-· DPRD sebaqatmana di iaksud pada avat (i) dapat meminta atau memperoleh bahan dan/atau masuka: dari Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Instansi vertikal, Lembaga Swadaya M syarakat dan/atau kelompok masyarakat
- (3) Tata cara pengajuan usu I rencana Rancangan Peraturan Daerah yang akan dimasukan dalam Prolegda di llnqkun. an DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPRD.
/
- (1) Badan Legislasi Daerah menyusun ra: ·cangan Prolegda yang memuat daftar urutan dan prlorltas Rancangan Peraturan [ aerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD.
- (2) Hasil penyusunan Prolegda yang me upakan prakarsa DPRD oleh Badan Legislasi Daerah dilaporkan kepada Pimpina, DPRD, untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui I liro Hukum, dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi Prolegda.
BAGIA \J KETIGA
PROLEGDA DI LINGKUN �AN PEMERINTAH DAERAH
Pa ;al 13
- (1) Pimpinan SKPD menyiapkan usulan encana Rancangan Peraturan Daerah yang akan dimasukan dalam Prolegda sesu ii kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan tugas dan fungsi unit k1 rjanya masing-masing, yang pelaksanaanya dikoordinasikan oleh Biro Hukum.
- (2) Biro Hukum dalam mengkoordinas kan penyusunan rancangan · Prolegda di l i n gkungan Pemerintah Daerah seb gaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta atau memperoleh bahan c in/atau masukan dari Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Instansi vertikal, Lembaga Swadaya Masyarakat dan/atau kelompok masyarakat.
Pa al 14
- (1) Biro Hukum menyusun rancangan I ·olegda yang memuat daftar urutan dan prioritas Rancangan Peraturan Daer h beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan Pemerintah Da rah.
2. pen usunan rencana Prolegda di l i n g k ungan Pemerintah Daerah kepada Gubernur r elalui Sekretaris Daerah, untuk selanjutnya dengan DPRD rnelau Badan Legislasi Daerah, dalam rangka
- (2) Biro Hukum melaporkan hasil dikoordinasikan sinkronisasi dan harmonisasi Prolegda.
- (3) Dalam hal Gubernur memandang perl untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut dan/atau memberikan arahan terhadat konsepsi Rancangan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah, Gubernur rnenuqz ;kan Biro Hukum untuk mengkoordinasikan kembali konsepsi rancangan Prolegda d ·ngan Pimpinan SKPD pemrakarsa/pengusul. cara penyusunan Prolegda dilingkungan
5. ( 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tat Pemerintah Daerah diatur dengan Perat iran Gubernur.
BAGIAN (EEMPAT SISTEMATIKA PEN' JSUNAN PROLEGDA
Pas I 15
Sistematika penyusunan Prolegda sebaq. mana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memuat rencana pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan skala prioritas, yang memuat urutan prioritas, pokok materi y; ng akan diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya, · :l ng merupakan
PENJELASAN
Pembukaan
secara lengkap mengenai konsepsi Rancangan Peraturan D erah, yang terdiri dari :
- a. judul Rancangan Peraturan Daerah;
- b. latar belakang dan tujuan penyusunan
- c. sasaran yang akan diwujudkan;
- d. pokok-pokok pikiran, lingkup atau objel yang akan diatur;
- e. jangkauan dan arah pengaturan;dan
- f. keterkaitan dengan peraturan perundar i-undanqan lainnya;
- ( 1 ) Hasil penyusunan rancangan Prolegd di l i n gkungan DPRD dan hasil penyusunan rancanqan Prolegcia di l i n g kungan ' emerintah Daerah sebagaimana dirnaksud dalam
PENJELASAN
Pasal 10
, dibahas bersama an ara DPRD dengan Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh [ PRO melalui Sadan Legislasi Daerah. - (2) Hasil pembahasan sebagaimana dirr rksud pada ayat (1), selanjutnya disusun menjadi Prolegda Provinsi Sulawesi L :ara yang merupakan kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah y ing ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD, dan selanjutnya ditetapkan dengan Ke iutusan DPRD. - (3) Daftar Rancangan Peraturan Daerah ' ang tersusun dalam Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan di lam media massa lokal untuk diketahui oleh masyarakat. ## Pa� al 17 - (1) Rancangan Peraturan Daerah baik yan J berasal dari DPRD maupun dari Gubernur dibahas berdasarkan Prolegda. - (2) Dalam keadaan tertentu yaitu kondisi yang memerlukan pengaturan yang tidak tercantum dalam Program Legislasi D ierah Provinsi Sulawesi Utara, DPRD atau Gubernur dapat mengajukan Rancang in Peraturan Daerah, di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1). - (3) Pengajuan Rancangan Peraturan Daer, h diluar Program Legislasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud I ada ayat (2) dapat dilakukan dalam hal: - a. untuk meng
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran : Rancangan Peraturan D, irah.

## Pa'. ll 19

- (1) Penyusunan Naskah Akademik sebag urnana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat melibatkan Perguruan Tinggi, renaga Ahli, Instansi Vertikal terkait, dan Lembaga Swadaya Masyarakat / Orgar isasi Kemasyarakatan, yang pelaksanaannya dapat dlserahkan kepada perguruar tinggi atau pihak ketiga l ainnya yang mernpunvaikeahllan untuk itu.
- (2) Penyusunan Naskah Akademik sebag urnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui beberapa tahap yaitu :
- a. Penelitian;
- b. fokus grup diskusi;
- c. seminar/lokakarya;dan
- d. Penyusunan Konsep Awai Rancanga, 1 Peraturan Daerah.

## BAGIAI J KEDUA PENYLSUNAN

## Pa�JI 20

- ( 1 ) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diusulkan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atai Sadan Legislasi Daerah DPRD.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan iemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, dikoor linasikan oleh Sadan Legislasi Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daeral1 sebagaimana dimaksud pada a· at (1) diatur dengan Peraturan DPRD.

## Pa'. ll 21

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang die ukan oleh Gubernur disusun dan disiapkan oleh Pimpinan SKPD atau pejabat y, 19 ditunjuk oleh Gubernur sesuai dengan l i n gkup tugas dan tanggung jawabnya.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan emantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur, c koordinasikan oleh Biro Hukum dan dapat melibatkan instansi vertikal dari ker enterian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

·/

P, sal 22

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang di iapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat plrnplnan DPRD kepada Gubernur.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang c siapkan oleh Gubernur disampaikan dengan surat pengantar Gubernur kepada DPI D.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang tx ·asal dari DPRD atau Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat ( ) dibahas oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama.

## Pa al 23

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Da rah di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur.
- (2) Dalam Pembahasan Rancangan Perati an Daerah di DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat ( iwakilkan kecuali dalam pengajuan dan pengambilan keputusan.
- (3) Pembahasan bersama sebagaimana i maksud pada ayat (1) dilakukan melalui tlnqkatan-tlnqkatan pembicaraan.
4. ( 4) Tingkatan-tingkatan pembicaraan seba .almana dimaksud pada ayat (2) dilakukan . . .daiam . Rapat .. Komisi/Panitia/Badan/B dan Legislasi Daerah DPRD dan Ra pat Paripurna.
- (5) Pembahasan. di DPRD dapat mellbatka: tenaga ahli dan/atau pihak lainnya sebagai narasumber yang membantu penvek salan Rancangan Peraturan Daerah yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan l eblh lanjut mengenai tat, cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ay it (1) diatur dengan Peraturan DPRD.

## Pas ii 24

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Da irah melalui tingkat-tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), dilc «ikan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pernbic. raan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dim 1ksud pada ayat (1) meliputi:
- a. dalam hal Rancangan Peraturan Dae ·ah berasal dari Gubernur dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
1. penjelasan Gubernur dalam rapai paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah;
2. pemandangan umum fraksi terhac ap Rancangan Peraturan Daerah; dan
- b. dalam hal Rancangan Peraturan Da srah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
3. tanggapan dan/atau jawaban Gub ernur terhadap pemandanqan umum fraksi.
1. penjelasan pimpinan komisi, pin pinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi Daerah, atau plmplnar panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan D ierah:
2. pendapat Gubernur terhadap Ran&lt; snqan Peraturan Daerah; dan
3. tanggapan dan/atau jawaban frak i terhadap pendapat Gubernur
- c. pembahasan dalam rapat komisi, 9&lt; bungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Guber iur atau pejabat yang ditunjuk · untuk mewakltinva.

- 

/

- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana di naksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengambilan keputusan dalam rapa paripurna yang didahului dengan:
1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pro es pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dima sud pada ayat (2) huruf c; dan
2. permintaan persetujuan dari nggota secara l i san oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. pendapat akhir Gubernur
6. ( 4) Dalam hal persetujuan sebagaimana d naksud pada ayat (3) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah uni 1k mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Dalam hal Rancangan Peraturan Da rah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur, Rancan an Peraturan Daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD nasa itu.
- (6) Untuk Rancangan Peraturan Daeral tentang APBD, apabila tidak mendapat persetujuan bersama sebagaimana dlrr 1ksud pada ayat (5), maka Peraturan Daerah tentang APBD tahun sebelumnya ditet okan sebagai Peraturan Daerah APBD tahun berikutya.

## Pa 3 1 2 5

- ( 1 ) Rancangan Peraturan Daerah dapat d arik kembali sebelum dib.ahas bersama oleh DPRD dan Gubernur; ·
- (2) Penarikan kembali Rancangan Peratur n Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) oleh DPRD, dilakukan dengan kepi :usan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan
- (3) Penarikan kembali Rancangan Peratur n Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Gubernur, disampaikan denga I surat Gubernur disertai alasan penarikan.
- ( 4) Rancangan Peraturan Daerah yang � �dang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPF ) dan Gubernur.
- (5) Penarikan kembali Rancangan Peratur n Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4) hanya dapat dilakukan dalam apat paripurna DPRD yang dihadiri oleh . . . . . . Gubernur, \_\_ ..
- (6) Rancangan Peraturan Daerah yang di arik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama

## Pa: 3 1 2 6

- ( 1 ) Pembahasan menitikberatkan pada s1 bstansi atau materi Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Substansi atau materi sebagaimana dlrr sksuc pada ayat (1) meliputi:
- a. latar belakang, tujuan, dan ruang lir jkup pengaturan; ·
- b. rumusan, lmplikasi, bahasa, penegal an dan keterkaitan antar norma;
- c. hal lainnya yang berkaitan dengan nateri muatan Rancangan Peraturan Daerah yang bersangkutan.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud � sda ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam rapat komisi atau gabungan komisi itau rapat panitia khusus yang dilakukan bersama antara DPRD dengan Gubernu · atau pejabat yang ditunjuk/ditugaskan.

Apabila dalam satu masa sidang Guberr ur dan DPRD menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang s; ma, maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan Gubernur digunal an sebagai bahan untuk dipersandingkan.

BAGIAN �EEMPAT

PENE .APAN

Pas I 28

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang : elah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang : elah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur sebagaimana dimaksud pad, ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur dalam jangka wakti paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pas ii 29

- ( 1 ) Rancangan Peraturan Daerah yang te 1h disetujui bersama dalam Rapat Paripuna ditetapkan oleh Gubernur dengan n ernbubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling l ambat 30 (tiga puluh hari sejak Rancangan Peraturan Daerah disetujui bersama.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daer h sebagaimana dimaksud dalam pada avat (1) tidak ditandatangani oleh Guberru r dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Rancangan Peraturai Daerah tersebut disetujui bersama, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebu sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Peratur: 1 Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berl rnvi : Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- ( 4) Kalimat pengesahan sebagaimana dim .ksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah .ebelurn pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah.
- (5) Dikecualikan dari pelaksanaan seba aimana dimaksud pada ayat (1) adalah terhadap Rancangan peraturan daerat yang berkaitan dengan APBD,pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daer. h sebelum ditetapkan harus dievaluasi oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan keter uan peraturan perundang-undangan.

## BA VII

PERUBAHAN DAN PENCAE JTAN PERATURAN DAERAH

Bagiar

Kesatu

PerL .ahan

Pas i i 30

Perubahan Peraturan Daerah dilakukan der Jan : a. menyisipkan atau menambah materi ke alam Peraturan Daerah; atau

- b. menghapus atau mengganti sebagian m teri Peraturan Daerah.

- 

Pa ;al 31

- Perubahan Peraturan Daerah dapat dilakul an terhadap: a. seluruh atau sebagian buku, bab, bagi, n, paragraf, pasal dan/atau ayat; atau b. kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan atau tanda baca.

## Pa;al 32

Jika Peraturan Daerah yang diubah mer ipunval nama singkatan, Peraturan Daerah perubahan dapat menggunakan nama sin; katan Peraturan Daerah yang diubah.

## Pa ;al 33

Batang Tubuh Peraturan Daerah perubaha 1 terdiri atas:

- a. Pasal I memuat judul Peraturan D ierah yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Daerah yang diletakkan di antara tanda baca kurung, serta mernuat materi atau norma yang diubah. Jika fl aterl perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunaka 1 angka Arab (1,2,3, dan seterusnya);
- b. Jika Peraturan Daerah telah diubah eblh dari satu kali, Pasal I memuat, selain mengikuti ketentuan pada butir a, ju ra tahun dan nomor dari Peraturan Daerah perubahan yang ada serta Lembaran &gt;aerah yang diletakkan di antara tanda baca kurung dan dirinci dengan huruf-huruf abjad) kecil (a, b, c, dan seterusnya);
- c. Pasal II memuat ketentuan tentang se 1t mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralil an dari Peraturan Daerah Perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketenti in peralihan dari Peraturan Daerah yang diubah.

## Pa al 34

Jika dalam Peraturan Daerah perubahar ditambahkan atau disisipkan bab, bagian, paragraf, atau pasal baru, maka bab, agian, paragraf, atau pasal baru tersebut dicantumkan pada tempat yang sesuai der ran materi yang bersangkutan.

## Pa al 35

Jika dalam 1 (satu) pasal yang terdiri dari 1 eberapa ayat disisipkan ayat baru, penulisan ayat baru tersebut diawali dengan an; &lt;a Arab sesuai dengan angka ayat yang disisipkan dan ditambah huruf kecil a, b, : dan seterusnya, yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

## Pa al 36

Jika dalam Peraturan Daerah dilakukan PE iqhapusan atas suatu bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat, rnaka urutan bab, bagi n, paragraf, pasal · atau ayat tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan di� ipus,

## Pa al 37

Perubahan Peraturan Daerah yang mE 1gakibatkan sistematika Peraturan Daerah berubah, materi Peraturan Daerah berub h lebih dari 50% (lima puluh persen), atau esensinya berubah, maka Peraturan Dae sh yang diubah dapat dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Daerah yang bar .

- 

- (1) Peraturan Daerah yang telah sering 1 ienqalarnl perubahan sehingga menyulitkan pengguna Peraturan Daerah, maka Jeraturan Daerah tersebut dapat disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan-perubahan yang telah dilakukan dengan mengadakan penyesuaian pad: :
- a. urutan bab, bagian paragraf, pasal, iyat, angka, atau butir;
- b. penyebutan-penyebutan; dan ·
- c. ejaan jika masih menggunakan ejaa 1 l a ma.
- (2) Penyusunan- \_ kemball sebagaimana d naksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan oleh Gubernur dengan mengeluarkan suatu .enetapan,
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pa, a ayat (2) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerat itu.

## BAGIA � KEDUA PENC\BUTAN

## Pa'.al 39

Apabila Peraturan Daerah tidak drpertukau lagi dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru, Peraturan Daerah yang baru ha us secara tegas mencabut Peraturan Daerah yang tidak diperlukan itu.

## Pa'. a l 40

- ( 1 ) Peraturan Daerah hanya dapat dlcabi t melalui Peraturan Daerah yang setingkat atau peraturan perundang-undangan y, ng lebih tinggi.
- (2) Pencabutan melalui Peraturan Perundz iq-undanqan yang tingkatannya lebih tinggi dilakukan jika Peraturan Perundar J-undangan yang l ebih tinggi tersebut dimaksudkan untuk menampung ke nbali seluruh atau sebagian dari materi Peraturan Perundang-undangan yang I&lt; Jih rendah yang dicabut itu

## Pa· :1 1 4 1

Jika Peraturan Daerah yang baru mengatu kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan, pencabutan Peratur: 1 Daerah itu dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari Perati ·an Daerah yang baru dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berl ku.

## Pa: :1 1 4 2

Jika pencabutan Peraturan Daerah dllakul m dengan peraturan pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan itu hanya rnernuat ; (dua) pasal yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut :

- a. Pasal 1 memuat ketentuan yang mer .atakan tidak berlakunya Peraturan Daerah atau yang sudah diundangkan tetapi be um mulai berlaku;
- b. Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Daerah pencabutan yang bersangkutan.

## Pa: 31 43

Pencabutan Peraturan Daerah yang menu ibulkan perubahan dalam peraturan daerah l ain yang terkait, tidak mengubah Peratur n Daerah lain yang terkait tersebut, kecuali ditentukan lain secara tegas.

## BAB V: I

PENOMORAN,PENGUNDANGAr ,DAN PENYEBARLUASAN

BAGIAN K! SATU

PENOMC �N

## Pasal f4

- (1) Penomoran dan autentifikasi Peraturan D; erah dilakukan oleh Biro Hukum.
- (2) Penomoran Peraturan Daerah sebagaima a dimaksud pada ayat (1) menggunakan angka nomor. bu lat. .

## BAGIAN I EDUA

PENGUND \NGAN

## Pasal ts

Peraturan Daerah yang telah ditetapkan diautentifikasi, dan diberikan nomor, diundangkan dalam Lembaran Daerah oleh S kretarts Daerah.

## Pasal 46

Agar setiap orang- mengetahuinya, Peratt ·an Daerah harus diundangkan dengan menempatkannya dalam Lem\_baran Daerah.

## Pasa 47

Pengundangan Peraturan Daerah dllaksanak m oleh Sekretaris Daerah.

## Pasa 48

- ( 1 ) Pengundangan sebagaimana dimaksud d ilarn Pasal 47 ditetapkan sebagai berikut :
- a. seri A : Untuk Peraturan Daerah tE ntang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. seri B : Untuk Peraturan Daerah tent, ng Pajak Daerah;
- c. seri C : Untuk Peraturan Daerah tent, ng Retribusi Daerah;
- d. seri D : Untuk Peraturan Daerah tent; ng Kelembagaan;
- e. seri E : Untuk Peraturan Daerah yang mengatur materi Peraturan Daerah selain huruf a sampai dengan d.
- (2) Penulisan nomor seri sebagaimana din aksud pada ayat (1) ditulis dalam agenda pengundangan

## Pas ii 49

Peraturan Daerah mulai berlaku dan me npunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dal; 11 Peraturan Daerah yang bersangkutan.

## Pa'. 11 50

Untuk menjamin keresmian dan keterkait m antara materi Peraturan Daerah dengan Penjelasan Peraturan Daerah, dicatat dalar Tambahan Lembaran Daerah.

## Pa :ii 51

- ( 1 ) Peraturan Daerah yang mempunyai p rnelasan diberi nomor Tambahan Lembaran Dae rah.
- (2) Nomor Tambahan Lembaran Daer; 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelas n dari Lembaran Daerah.
- (3) Penomoran Tarnbahan Lembaran Dae sh dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

## BAGIA� KETIGA PENYEBJ �LUASAN

## Pas I 52

Penyebarluasan pembentukan Peraturan )aerah dilakukan dalam semua tahapan pembentukan Peraturan Daerah yaitu sejak tahapan penvusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, dan pengunc mqan,

## Pas I 53

- (1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan bE ·sama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Sadan Legisl si Daerah.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Peraturan I aerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Sadan Legislasi Daerah DPRD.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Peraturz 1 Daerah yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
4. ( 4) Penyebarluasan Peraturan Daerah van; telah .diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pem Tintah Daerah

## Pas I 54

- (1).Pemerintah-- Daerah wajib menvebe luaskan Peraturan - Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daera dan peraturan dibawahnya yang telah diundangkan .dalam Serita Daerah.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana yang di iaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak, media elektronik dan/atau nelalui cara-cara lainnya.

## Pas I 55

Dalam rangka penyebarluasan melalui med 3 cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), Sekretaris Daerah :

- a. menyampaikan salinan naskah Peratu, in Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah kepada Kementrian/ .embaga Pemerintah Non Kementerian dan pihak terkait;
- b. menyediakan salinan naskah Peratura 1 Daerah yang telah diundangkan dalarn Lembaran Daerah bagi masyarakat yan1 membutuhkan.

## Pas, I 56

Dalam rangka penyebarluasan melalui mec ia elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), Pemerintah Daerah me, iyelenggarakan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan yang berbasis lnternei.

## Pas; ii 57

Dalam rangka penyebarluasan melalui rm dia cara-cara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), Pemerintah Dai rah dapat melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan melalui tatap rnukz atau dialog l angsung berupa ceramah, workshop/seminar, penyuluhan hukum, pen srnuan ilmiah, dan/atau konferensi pers.

## BAI IX PARTISIPASI vlASYARAKAT

Pas I 58

- (1) Masyarakat berhak memberikan ma ukan secara l i s a n atau tertulis dalam pembentukan Peraturan Daerah.
- (2) Pelaksanaan partisipasi masyarakat s bagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
- a. rapat dengar pendapat;
- b. kunjungan kerja;
- c. sosialisasi; dan/atau
- d. seminar, lokakarya, dan atau dlsku; .
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana Jimaksud pada ayat (1) diutamakan bagi masyarakat orang perorangan atau ke ornpok orang yang mempunyai kepentlnqan atau yang terkena dampak langsung d. ·i substansi Peraturan Daerah.
8. ( 4) Pelaksanaan kegiatan untuk menarr Jung partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaks nakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dalarn setiap pembentukan Peraturan [ serah,

## ; A B X FORUM LE( ISLAS! DAERAH

## Pa :ii 59

- (1) Forum Legislasi Daerah adalah w, iah sinkronisasi dan harrnonlsasi . dalam Pembentukan Peraturan Daerah Pr vinsi Sulawesi Utara dan Pembentukan Pearturan Daerah Kabupaten/Kota van: ada di Provinsi Sulawesi Utara.
- (2) Pelaksanaan Forum Legislasi Daera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menghindari terjad 1ya tumpang tindih dan pertentangan antara Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi L ara dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang dapat menimbulkan ketidak pastl; 1 hukum dalam masyarakat.
- (3) Forum Legislasi Daerah melibatkan I adan Legislasi Daerah DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Biro Hukum Pemerin ah Provinsi dan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota, ·dan dapat melibatkar Perguruan Tinngi, Tenaga Ahli, dan Instansi Vertikal terkait.
4. (4.}Tata. cara clan \_\_ pernbentukan Forum L1 ;iislasi.. Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Perat ran Gubernur.

## Bl 3 XI TEKNIK PENYUSUNA I PERATURAN DAERAH

## Pa: al 60

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan )aerah dilakukan sesual dengan teknik penyusunan peraturan perundang-und mgan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan rnenqenal teknik penvusun: n Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Larnplr m yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pai al 61

- ( 1 ) Dalam setiap tahapan pembentukr n Peraturan Daerah mengikut sertakan Perancang Peraturan Perundang-undar gan, Peneliti dan Tenaga Ahli.
- (2) Keikutsertaan Perancang Peraturan Pe undang-undangan, Peneliti, dan Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar pembentukan Peraturan Daerah dapat dilakukan sesuai dengar mekanisme, prosedur, materi muatan, dan teknik penyusunan peraturan perundar g-undangan.

## Bl B XII PENG/! �GGARAN

## Pa al 62

- ( 1 ) Anggaran pembiayaan pembentul sn Peraturan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Da rah.
- (2) Anggaran pembiayaan pembentukar Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusunan I rolegda, Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah, Pemb, iasan, Pengundangan, Penyebarluasan, dan Forum Legislasi Daerah.
- (3) Pembiayaan pembentukan Peraturan iaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapat; 1 dan Belanja Daerah melalui :
- a. anggaran Sekretariat DPRD unt k pembentukan Peraturan Daerah yang merupakan usulan DPRD; dan
- b. anggaran Sekretariat Daerah dan atau SKPD untuk pembentukan Peraturan Daerah yang rrierupakan usulan GL iernur.

## Pa al 63

Anggaran pembiayaan pelaksanaan koordi asi penyusunan Prolegda ditetapkan :

- a. untuk koordinasi penyusunan Prol1 gda antara DPRD dan Pemerintah Daerah ditempatkan pada anggaran sekreta at DPRD;
- b. untuk koordinasi penyusunan Prole ida di lingkungan DPRD ditempatkan pada anggaran Sekretariat DPRD;
- c. untuk koordinasi penyusunan Pr legda di l i n gkungan Pemerintah Daerah ditempatkan pada anggaran Sekreta iat Daerah.

## Pa :11 64

Anggaran pembiayan pelaksanaan penyus nan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan :

- a. untuk anggaran penyusunan nask h akademik Rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD ditempatkan pad, anggaran Sekretariat DRRD;
- b. untuk anggaran penyusunan nask h akademik Rancangan Peraturan Daerah berasal dari Gubernur ditempatkan 1 sda anqqaran SKPD atau Sekretariat Daerah yang menqusulkan Rancangan Perat ran Daerah;

## Pa: :1 1 6 5

Anggaran pembiayaan pelaksanaan pr nbahasan Rancangan Peraturan Daerah ditempatkan pada anggaran Sekretariat DF tD

## Pa'. 31 66

Anggaran pembiayaan pelaksanaan penc mdangan Peraturan Daerah ditempatkan pada anggaran Sekretariat Daerah.

Anggaran pemblayaan pelaksana: n penvebarluesan ditetapkan :

- a. untuk penyebarluasan Prok gda ditempatkan pada anggaran sekretariat DPRD;
- b. untuk penyebarluasan Ran :angan Peraturan Daerah yang berasal darl DPRD ditempatkan pada anggara, Sekretariat DPRD;
- c. untuk penyebarluasan R, ncangan Peraturan Daerah yang berasa da1·i Gub�rnur dltempatkan pad; anggaran Sekretariat Daerah;
- d. untuk penyebarluasan Pe ·aturan Daerah yang telah dluncanokan dalarn ternbaran Daerah ditempat .en pada an·ggaran Sekretariat Daerah:

## Pasal 68

Anggaran pemblayaan pelaksan -an Forum Legislasi Daerah ditempackan pada anggaran Sekretarlat Daerah.

## BAB XIE

l&lt;E rENTUAN PENUTUP ·

## Pasal 69

Peraturan pelaksana Peraturan I aerah lnl dalarn bentuk Peraturan Gubernur dan Peraturan Tata Tertlb DPRD c tetapkan panng l a mbat 6 ( e n a m) bu I a n se.jak dlundanokannva Peraturan Daera , lni.

## Pasal 70

Peraturan Daerah inl mulal berlak I pada tanggal diundangkan.

Agar setlap orang rnenqetahulnv: memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah l n l d e ngan penempatannya dalarr Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara.



LEMBARAN DAERAH PROVINS! SULAWI ,I UTARA TAHUN 2013 NOMOR 2