PERATURAN BUPATI BOMBANA Nomor /8 Tahun 2017 tentang STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN B MBANA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Publik Perizinan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Dinas Lingkung n Hidup Kabupaten Bombana;
Mengingat
1.
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom01~ 4899);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 rentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten akatobi, Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik .ndonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang etentuan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik ndonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
I
...
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 t:ent:ang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Rep blik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)~
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tent:ang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)";
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 1:ent:ang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201 tent:ang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 200, tentang Pedoman Penyusunan dan Pen era pan S tandar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 201'&gt; tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu . 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup N mor 1 J 1 Tahun 2003 ten tang Pedoman Mengenai Sy arat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup omor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizi an ds n Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pem · lihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun \. oleh Pemerintah Daerah;
I
',
Menetapkan
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 S Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
14. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daera (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor )036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan elania Daerah Tahun Anggaran 201 7~
17. Peraturan Bupati Bombana Nomor 6 Tah n 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 7;
18. Peraturan Bupati Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana.
MEMUTUSKA N :
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR. PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOMBANA
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bombana;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Organisasi erangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bombana;
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana;
5. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hid up adalah upaya , .istematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hid p dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ a tau kerusakan li gkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum;
6. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak pen ting suatu usaha dari/ a tau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperl kan bagi proses pengambilan keputusan ten tang penyelenggaraan usaha dan/ a tau kegiatan;
7. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Perna tauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/ atau kegi. tan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan ten tang penyelenggaraan usaha dan/ a tau kegiatan;
8. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat 83 adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan yang mengandung B3;
9. Perizinan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (83) dan/ atau Izin Lingkungan/PPLH adalah izm yang diberikan kepada setiap orang/penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan li gkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan / atau kegiatan;
10. lzin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/ a tau kegiatan;
11. Standar Pelayanan Publik adalah tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan perizinan Limbah 83;
12. Tim Teknis adalah tim yang diberi tugas menelaah dan mempro es berkas permohonan izm, meliputi verifikasi adrninistrasi, verifikasi teknis/lapangan, sidang pembahasan dan penyusunan konsep surat izin/kelayakan perizinan Lim bah 83 yang ditetapkan oleh Kepals Daerah.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Maksud disusunnya Standar Pelayanan Publik Perizinan Limbah B3 ini adalah sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum, serta mewujudkan hak-hak masyarakat (penanggungjawab 'usaha dan atau kegiatan) untuk mendapatkan pelayanan di bidang perizinan Lim bah 83.
- (2) Tujuan penyelenggaraan perizinan Limbah B3 adalah terwujudnya upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, melalui pengelolaan Limbah 83.
j
- (1) Penyusunan Standar Pelayanan Publik ini merupakan upa- a untuk mengubah stigma publik bahwa pelayanan pemerintah yang diberikan tidak transparan, akuntabel, efektif, cepat dan tidak murah.
- (2) Melalui Standar Pelayanan Publik ini, dapat mewujudkan pelayanan publik yang prima 3P (pasti persyaratan, pasti biaya dan pasti waktu penyelesaian) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana, serta mewujudkan pemerintah yang bermanfaat dan meningkatkan ke ercayaan masyarakat (penanggungjawab usaha dan/ a tau kegiatan).
BAB III - VISI, MISI, MOTTO, JANJI LAYANAN DAN NILAIIL.AI
Pasal 4
- ( 1) Visi Dinas Lingkungan Hid up Kabupaten Bombana dalam elayanan Perizinan Limbah 83 dirumuskan sebagai berikut:
"Terwuju dnya Pelayanan Periz inan Limbah B3 yang Prima 3P"
- (2) Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana dalam elayanan Perizinan Limbah 83 dirumuskan sebagai berikut:
- a. Mengembangkan kebijakan pelayanan perizinan Limbah 83 yang dapat diterima masyarakat (penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan), partisipatif, bertanggungjawab dan bekelanjutan;
- b. Mewujudkan pelayanan perizinan Limbah 83 yang mudah, cepat, murah dan transparan;
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat (penanggungjawab usaha dan atau kegiatan) dan seluruh pemangku kepentingan dala proses penyelenggaraan pelayanan perizinan Limbah 83 di Kabupaten 8ombana;
- d. Meningkatkan kepercayaan masyarakat (penanggungjawab usaha dan atau kegiatan);
- e. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat (penanggungjawab usaha dan atau kegiatan);
- f. Meningkatkan iklim investasi skala kecil, menengah maupun besar;
- g. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki integritas tinggi dan profesional; dan
- h. Membangun sistem kelembagaan pelayanan perizinan Limbah H3 yang berbasis kompetensi dan teknologi informasi.
- (3) Motto Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 8ombana dalam elayanan Perizinan Limbah 83 dirumuskan sebagai berikut:
"Memberikan Pelayanan Ter baik dan Melayani Setulus Hati"
- (4) Janji Layanan Untuk memacu semangat kerja aparatur elayanan Perizinan Limbah B3 maka ditetapkan janji layanan, sebag · berikut:
- a. Memberikan pelayanan yang terbaik sepenuh hati, kepads seluruh masyarakat (penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan) yang meminta pelayanan;
- b. Memberikan kepastian waktu, biaya dan prosedur;
/
- c. Memberikan salam, senyum dan sapa serta melayani dengan prof esional;
- d. Saling ## BAB IV
JENIS, PERSYARATAN DAN PROSEDUR PELAYANAN
Bagian Kesatu Jenis Pelayanan
BAB III - VISI, MISI, MOTTO, JANJI LAYANAN DAN NILAIIL.AI
Pasal 5
- Jenis-jenis pelayanan perizinan Limbah 83 yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3;
- b. Izin Pengumpulan Limbah B3;
- c. Izin Pengangkutan Limbah B3;
- d. Izin Penimbunan Limbah B3;
- e. Izin Penguburan Limbah B3; dan
- f. Izin Pembuangan Air Limbah.
Bagian Kedua Persy ara tan
BAB III - VISI, MISI, MOTTO, JANJI LAYANAN DAN NILAIIL.AI
Pasal 6
Persyaratan dan Standar Pelayanan Perizinan Limbah Bahan Berba aya dan Beracun (B3) meliputi:
- a) Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
1. Persyaratan Pelayanan:
- a. Permohonan Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (B3);
- b. Identitas Pemohon/Pemrakarsa yang tercantum sebagai penanggungjawab usaha/kegiatan;
/
- c. Surat Izin Lingkungan (Penetapan Kelayakan Lingkungan/ Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup);
- d. Akta Pendirian Perusahaan;
- e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Izin Usaha lndustri (IUl)/lzin Usaha Pertambangan (IUP), Tanda Daftar Perusahaan ( DP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- f. Surat Izin Gangguan (HO);
- g. Surat Izin Lokasi/lzin Pemanfaatan Ruang;
- h. Dokumen Lingkungan.
2. Biaya Pelayanan:
8. Perjalanan Dinas Verifikasi Teknis/Lapangan Sesuai Standar Biaya Umum (SBU).
3. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan:
10. 14 (empat belas) hari kerja.
4. Produk Pelayanan:
- a. Berita Acara Verifikasi;
- b. Laporan Verifikasi; dan
- c. Draft SK Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah 83.
b) Izin Pengumpulan Limbah B3
- l. Persyaratan Pelayanan:
- a. Permohonan Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (83);
- b. Identitas Pemohon/Pemrakarsa yang tercantum sebagai penanggungjawab usaha/ kegiatan;
- c. Surat Izin Lingkungan (Penetapan Kelayakan Lingkungan/ Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hid p / U paya Pemantauan Lingkungan Hidup);
- d. Akta Pendirian Perusahaan;
- e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Izin Usaha Industri (r 1)/lzin Usaha Pertambangan (IUP), Tanda Daftar Perusahaan ( DP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- f. Surat Izin Gangguan (HO);
- g. Surat Izin Lokasi/Izin Pemanfaatan Ruang;
- h. Dokumen Lingkungan.
2. Biaya Pelayanan: Perjalanan Dinas Verifikasi Teknis / Lapangan Sesuai Stan ar Biaya
11. Umum (SBU).
3. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan:
13. 14 (empat belas) hari kerja.
4. Produk Pelayanan:
- a. Berita Acara Verifikasi;
- b. Laporan Verifikasi; dan
- c. Draft SK Izin Pengumpulan Limbah B3.
- c) Izin Pengangkutan Limbah B3
1. Persyaratan Pelayanan:
- a. Permohonan Izin Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (83);
I
- b. Identitas Pemohon/Pemrakarsa yang tercantum sebagai penanggungjawab usaha/kegiatan;
- c. Surat Izin Lingkungan (Penetapan Kelayakan Lingk gan/ Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup);
- d. Akta Pendirian Perusahaan;
- e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Izin Usaha Industri (IUI)/Izin Usaha Pertambangan (IUP), Tanda Daftar Perusahaan (T P), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- f. Surat Izin Gangguan (HO);
- g. Surat Izin Lokasi/Izin Pemanfaatan Ruang; dan
- h. Dokumen Lingkungan.
8. Perjalanan Dinas Verifikasi Teknis/Lapangan Sesuai Standar Biaya
2. Biaya Pelayanan: Umum (SBU).
3. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan:
11. 14 (empat belas) hari kerja.
4. Produk Pelayanan:
- a. Berita Acara Verifikasi;
- b. Laporan Verifikasi; dan
- c. Draft SK Izin Pengangkutan Limbah B3.
- d) Izin Penimbunan Limbah B3
1. Persyaratan Pelayanan:
- a. Permohonan Izin Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- b. Identitas Pemohon/Pemrakarsa yang tercantum sebagai penanggungjawab usaha/kegiatan;
- c. Surat Izin Lingkungan (Penetapan Kelayakan Lin kungan/ Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup);
- a. Akta Pendirian Perusahaan;
- e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Izin Usaha lndustri (IUl)/lzin Usaha Pertambangan (IUP), Tanda Daftar Perusahaan ( DP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- f. Surat Izin Gangguan (HO);
- g. Surat Izin Lokasi/Izin Pemanfaatan Ruang;
- h. Dokumen Lingkungan.
2. Biaya Pelayanan:
27. Perjalanan Dinas Verifi.kasi Teknis/Lapangan Sesuai Standar Biaya Umum (SBU).
3. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan:
29. 14 (empat belas) hari kerja.
4. Produk Pelayanan:
- a. Berita Acara Verifikasi;
- b. Laporan Verifikasi; dan
- c. Draft SK Izin Penimbunan Limbah B3.
- e) Izin Penguburan Limbah B3
1. Persyaratan Pelayanan:
./
- a. Perrnohonan Izin Penguburan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- b. Identitas Pemohon/Pemrakarsa yang tercantum sebagai penanggungjawab usaha/kegiatan;
- c. Surat Izin Lingkungan (Penetapan Kelayakan Lingkungan/ Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup);
- d. Akta Pendirian Perusahaan;
- e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Izin Usaha In ustri (IUl)/lzin Usaha Pertambangan (IUP), Tanda Daftar Perusahaan (' DP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NP P};
- f. Surat Izin Gangguan (HO);
- g. Surat Izin Lokasi/Izin Pemanfaatan Ruang; dan
- h. Dokumen Lingkungan.
2. Biaya Pelayanan:
10. Perjalanan Dinas Verifikasi Teknis/Lapangan Sesuai Standar Biaya Umum (SBU).
3. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan:
12. 14 (empat belas) hari kerja.
4. Produk Pelayanan:
- a. Berita Acara Verifi.kasi;
- b. Laporan Verifikasi;
- c. Draft SK Izin Penguburan Limbah B3.
- f) Izin Pembuangan air Limbah
1. Persyaratan Pelayanan:
- a. Perrnohonan Izin Pembuangan air Limbah;
20. sebagai tercantum b. Identitas Pemohon/Pemrakarsa yang penanggungjawab usaha/kegiatan;
21. Lin kungan/ Hidup/Upaya c. Surat Izin Lingkungan (Penetapan Kelayakan Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Pemantauan Lingkungan Hidup);
- d. Akta Pendirian Perusahaan;
- e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/lzin Usaha Industri (IUI)/lzin Usaha Pertambangan (IUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Nomor Pokok W jib Pajak {NPWP);
- f. Surat Izin Gangguan (HO);
- g. Surat Izin Lokasi/Izin Pemanfaatan Ruang; dan
- h. Dokumen Lingkungan.
2. Biaya Pelayanan:
28. Perjalanan Dinas Verifikasi Teknis/Lapangan Sesuai Standar Biaya Umum (SBU).
3. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan:
30. 14 (empat belas) hari kerja.
4. Produk Pelayanan:
- a. Berita Acara Verifikasi;
- b. Laporan Verifikasi; dan
- c. Draft SK Izin Pembuangan Limbah Cair.
t
..
Bagian Ketiga Prosedur Pelayanan
Pasal 59
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bombana;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Organisasi erangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bombana;
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana;
5. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hid up adalah upaya , .istematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hid p dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ a tau kerusakan li gkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum;
6. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak pen ting suatu usaha dari/ a tau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperl kan bagi proses pengambilan keputusan ten tang penyelenggaraan usaha dan/ a tau kegiatan;
7. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Perna tauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/ atau kegi. tan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan ten tang penyelenggaraan usaha dan/ a tau kegiatan;
8. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat 83 adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan yang mengandung B3;
9. Perizinan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (83) dan/ atau Izin Lingkungan/PPLH adalah izm yang diberikan kepada setiap orang/penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan li gkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan / atau kegiatan;
10. lzin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/ a tau kegiatan;
11. Standar Pelayanan Publik adalah tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan perizinan Limbah 83;
12. Tim Teknis adalah tim yang diberi tugas menelaah dan mempro es berkas permohonan izm, meliputi verifikasi adrninistrasi, verifikasi teknis/lapangan, sidang pembahasan dan penyusunan konsep surat izin/kelayakan perizinan Lim bah 83 yang ditetapkan oleh Kepals Daerah.
- (1) Maksud disusunnya Standar Pelayanan Publik Perizinan Limbah B3 ini adalah sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum, serta mewujudkan hak-hak masyarakat (penanggungjawab 'usaha dan atau kegiatan) untuk mendapatkan pelayanan di bidang perizinan Lim bah 83.
- (2) Tujuan penyelenggaraan perizinan Limbah B3 adalah terwujudnya upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, melalui pengelolaan Limbah 83.
j
- (1) Penyusunan Standar Pelayanan Publik ini merupakan upa- a untuk mengubah stigma publik bahwa pelayanan pemerintah yang diberikan tidak transparan, akuntabel, efektif, cepat dan tidak murah.
- (2) Melalui Standar Pelayanan Publik ini, dapat mewujudkan pelayanan publik yang prima 3P (pasti persyaratan, pasti biaya dan pasti waktu penyelesaian) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana, serta mewujudkan pemerintah yang bermanfaat dan meningkatkan ke ercayaan masyarakat (penanggungjawab usaha dan/ a tau kegiatan).
- ( 1) Visi Dinas Lingkungan Hid up Kabupaten Bombana dalam elayanan Perizinan Limbah 83 dirumuskan sebagai berikut:
"Terwuju dnya Pelayanan Periz inan Limbah B3 yang Prima 3P"
- (2) Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana dalam elayanan Perizinan Limbah 83 dirumuskan sebagai berikut:
- a. Mengembangkan kebijakan pelayanan perizinan Limbah 83 yang dapat diterima masyarakat (penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan), partisipatif, bertanggungjawab dan bekelanjutan;
- b. Mewujudkan pelayanan perizinan Limbah 83 yang mudah, cepat, murah dan transparan;
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat (penanggungjawab usaha dan atau kegiatan) dan seluruh pemangku kepentingan dala proses penyelenggaraan pelayanan perizinan Limbah 83 di Kabupaten 8ombana;
- d. Meningkatkan kepercayaan masyarakat (penanggungjawab usaha dan atau kegiatan);
- e. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat (penanggungjawab usaha dan atau kegiatan);
- f. Meningkatkan iklim investasi skala kecil, menengah maupun besar;
- g. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki integritas tinggi dan profesional; dan
- h. Membangun sistem kelembagaan pelayanan perizinan Limbah H3 yang berbasis kompetensi dan teknologi informasi.
- (3) Motto Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 8ombana dalam elayanan Perizinan Limbah 83 dirumuskan sebagai berikut:
"Memberikan Pelayanan Ter baik dan Melayani Setulus Hati"
- (4) Janji Layanan Untuk memacu semangat kerja aparatur elayanan Perizinan Limbah B3 maka ditetapkan janji layanan, sebag · berikut:
- a. Memberikan pelayanan yang terbaik sepenuh hati, kepads seluruh masyarakat (penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan) yang meminta pelayanan;
- b. Memberikan kepastian waktu, biaya dan prosedur;
/
- c. Memberikan salam, senyum dan sapa serta melayani dengan prof esional;
- d. Saling ## BAB IV
JENIS, PERSYARATAN DAN PROSEDUR PELAYANAN
Bagian Kesatu Jenis Pelayanan
- Jenis-jenis pelayanan perizinan Limbah 83 yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3;
- b. Izin Pengumpulan Limbah B3;
- c. Izin Pengangkutan Limbah B3;
- d. Izin Penimbunan Limbah B3;
- e. Izin Penguburan Limbah B3; dan
- f. Izin Pembuangan Air Limbah.
Bagian Kedua Persy ara tan
Persyaratan dan Standar Pelayanan Perizinan Limbah Bahan Berba aya dan Beracun (B3) meliputi:
- a) Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
1. Persyaratan Pelayanan:
- a. Permohonan Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (B3);
- b. Identitas Pemohon/Pemrakarsa yang tercantum sebagai penanggungjawab usaha/kegiatan;
/
- c. Surat Izin Lingkungan (Penetapan Kelayakan Lingkungan/ Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup);
- d. Akta Pendirian Perusahaan;
- e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Izin Usaha lndustri (IUl)/lzin Usaha Pertambangan (IUP), Tanda Daftar Perusahaan ( DP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- f. Surat Izin Gangguan (HO);
- g. Surat Izin Lokasi/lzin Pemanfaatan Ruang;
- h. Dokumen Lingkungan.
2. Biaya Pelayanan:
8. Perjalanan Dinas Verifikasi Teknis/Lapangan Sesuai Standar Biaya Umum (SBU).
3. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan:
10. 14 (empat belas) hari kerja.
4. Produk Pelayanan:
- a. Berita Acara Verifikasi;
- b. Laporan Verifikasi; dan
- c. Draft SK Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah 83.
b) Izin Pengumpulan Limbah B3
- l. Persyaratan Pelayanan:
- a. Permohonan Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (83);
- b. Identitas Pemohon/Pemrakarsa yang tercantum sebagai penanggungjawab usaha/ kegiatan;
- c. Surat Izin Lingkungan (Penetapan Kelayakan Lingkungan/ Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hid p / U paya Pemantauan Lingkungan Hidup);
- d. Akta Pendirian Perusahaan;
- e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Izin Usaha Industri (r 1)/lzin Usaha Pertambangan (IUP), Tanda Daftar Perusahaan ( DP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- f. Surat Izin Gangguan (HO);
- g. Surat Izin Lokasi/Izin Pemanfaatan Ruang;
- h. Dokumen Lingkungan.
2. Biaya Pelayanan: Perjalanan Dinas Verifikasi Teknis / Lapangan Sesuai Stan ar Biaya
11. Umum (SBU).
3. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan:
13. 14 (empat belas) hari kerja.
4. Produk Pelayanan:
- a. Berita Acara Verifikasi;
- b. Laporan Verifikasi; dan
- c. Draft SK Izin Pengumpulan Limbah B3.
- c) Izin Pengangkutan Limbah B3
1. Persyaratan Pelayanan:
- a. Permohonan Izin Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (83);
I
- b. Identitas Pemohon/Pemrakarsa yang tercantum sebagai penanggungjawab usaha/kegiatan;
- c. Surat Izin Lingkungan (Penetapan Kelayakan Lingk gan/ Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup);
- d. Akta Pendirian Perusahaan;
- e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Izin Usaha Industri (IUI)/Izin Usaha Pertambangan (IUP), Tanda Daftar Perusahaan (T P), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- f. Surat Izin Gangguan (HO);
- g. Surat Izin Lokasi/Izin Pemanfaatan Ruang; dan
- h. Dokumen Lingkungan.
8. Perjalanan Dinas Verifikasi Teknis/Lapangan Sesuai Standar Biaya
2. Biaya Pelayanan: Umum (SBU).
3. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan:
11. 14 (empat belas) hari kerja.
4. Produk Pelayanan:
- a. Berita Acara Verifikasi;
- b. Laporan Verifikasi; dan
- c. Draft SK Izin Pengangkutan Limbah B3.
- d) Izin Penimbunan Limbah B3
1. Persyaratan Pelayanan:
- a. Permohonan Izin Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- b. Identitas Pemohon/Pemrakarsa yang tercantum sebagai penanggungjawab usaha/kegiatan;
- c. Surat Izin Lingkungan (Penetapan Kelayakan Lin kungan/ Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup);
- a. Akta Pendirian Perusahaan;
- e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Izin Usaha lndustri (IUl)/lzin Usaha Pertambangan (IUP), Tanda Daftar Perusahaan ( DP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- f. Surat Izin Gangguan (HO);
- g. Surat Izin Lokasi/Izin Pemanfaatan Ruang;
- h. Dokumen Lingkungan.
2. Biaya Pelayanan:
27. Perjalanan Dinas Verifi.kasi Teknis/Lapangan Sesuai Standar Biaya Umum (SBU).
3. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan:
29. 14 (empat belas) hari kerja.
4. Produk Pelayanan:
- a. Berita Acara Verifikasi;
- b. Laporan Verifikasi; dan
- c. Draft SK Izin Penimbunan Limbah B3.
- e) Izin Penguburan Limbah B3
1. Persyaratan Pelayanan:
./
- a. Perrnohonan Izin Penguburan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- b. Identitas Pemohon/Pemrakarsa yang tercantum sebagai penanggungjawab usaha/kegiatan;
- c. Surat Izin Lingkungan (Penetapan Kelayakan Lingkungan/ Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup);
- d. Akta Pendirian Perusahaan;
- e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Izin Usaha In ustri (IUl)/lzin Usaha Pertambangan (IUP), Tanda Daftar Perusahaan (' DP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NP P};
- f. Surat Izin Gangguan (HO);
- g. Surat Izin Lokasi/Izin Pemanfaatan Ruang; dan
- h. Dokumen Lingkungan.
2. Biaya Pelayanan:
10. Perjalanan Dinas Verifikasi Teknis/Lapangan Sesuai Standar Biaya Umum (SBU).
3. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan:
12. 14 (empat belas) hari kerja.
4. Produk Pelayanan:
- a. Berita Acara Verifi.kasi;
- b. Laporan Verifikasi;
- c. Draft SK Izin Penguburan Limbah B3.
- f) Izin Pembuangan air Limbah
1. Persyaratan Pelayanan:
- a. Perrnohonan Izin Pembuangan air Limbah;
20. sebagai tercantum b. Identitas Pemohon/Pemrakarsa yang penanggungjawab usaha/kegiatan;
21. Lin kungan/ Hidup/Upaya c. Surat Izin Lingkungan (Penetapan Kelayakan Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Pemantauan Lingkungan Hidup);
- d. Akta Pendirian Perusahaan;
- e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/lzin Usaha Industri (IUI)/lzin Usaha Pertambangan (IUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Nomor Pokok W jib Pajak {NPWP);
- f. Surat Izin Gangguan (HO);
- g. Surat Izin Lokasi/Izin Pemanfaatan Ruang; dan
- h. Dokumen Lingkungan.
2. Biaya Pelayanan:
28. Perjalanan Dinas Verifikasi Teknis/Lapangan Sesuai Standar Biaya Umum (SBU).
3. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan:
30. 14 (empat belas) hari kerja.
4. Produk Pelayanan:
- a. Berita Acara Verifikasi;
- b. Laporan Verifikasi; dan
- c. Draft SK Izin Pembuangan Limbah Cair.
t
..
Bagian Ketiga Prosedur Pelayanan
Prosedur Pelayanan:
- a. Pemohon menuju Loket Informasi:
1. Mencari informasi pelayanan yang dibutuhkan;
2. Mengambil formulir permohonan.
- b. Petugas Loket Informasi dan Pendaftaran:
1. Apabila pemohon masih dalam rangka mencari informasi maka petugas informasi memberikan
PENJELASAN
Pembukaan
ten tang persyar a tan dan prosedur pengajuan permohonan pelayanan;
2. Apabila pemohon tersebut adalah pemohon yang telah siap dengan kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan, dipe silahk n menyerahkan berkas permohonan dengan melampirkan pe syaratan yang telah ditentukan;
3. Meneliti berkas persyaratan, dan setelah persyaratan permohonan dinyatakan lengkap maka berkas diterima; dan
4. Memberikan tanda terima pada pemohon dan menginf rmasikan waktu penyelesaian serta biaya yang harus di bayar apabila dikenakan biaya pelayanan/retribusi.
## c. Tim Teknis:
1. Menerima berkas dari loket pendaftaran yang sudah dmyatakan lengkap;
2. Melakukan verifikasi administrasi terhadap berkas permoh nan;
3. Apabila berkas telah lengkap dan valid, kemudian diproses lebih lanjut dengan melakukan verifikasi teknis/lapangan;
4. Apabila terhadap permohonan izin dimaksud telah memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka dibuatkan kajian tek is;
5. Menyusun Dokumen Verifikasi Teknis Perizinan Limbah BJ;
6. Menetapkan persyaratan dan ketentuan teknis yang dimuar dalam izin; dan
7. Menyusun Draft SK Perizinan Limbah B3 untuk permohonan ya g telah lengkap, valid dan memenuhi persyaratan.
## d. Loket Penyerahan:
Menyerahkan surat izin ke pemohon, dengan me min ta tanda bukti pendaftaran, bukti pembayaran retribusi dan rnembuat, tanda terima surat izin.
## BABV KOMPETENSIPETUGAS
##
PENJELASAN
Pasal 8
- ( 1) Petugas Informasi dan Pendaftaran: - a. Memiliki sikap dan perilaku yang sopan dan ramah; - b. Menguasai teknik berkomunikasi yang baik; - c. Menguasai semua jenis pelayanan yang dilaksanakan; - d. Memiliki pengetahuan tentang persyaratan, biaya, waktu penyel saian pelayanan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelayanan yang dilaksanakan; - e. Memiliki kecermatan dalam meneliti persyaratan-persyaratan yang diajukan; dan - f. Memiliki kemampuan mengoperasionalkan komputer. - (2) Petugas Pemroses: - a. Memiliki pengetahuan yang sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan; - b. Memiliki sertifikat kompetensi sesuai yang dipersyaratkan; - c. Memiliki kemampuan teknis dalam menyelesaikan pelayanan yang diberikan; dan - d. Memiliki kemampuan mengoperasionalkan komputer. - (3) Petugas Loket Penyerahan: 1. Memiliki sikap dan perilaku yang sopan dan rarnah; 2. Menguasai teknik berkomunikasi yang baik; 3. Memiliki kecermatan dan ketelitian; dan 4. Memiliki kemampuan mengoperasionalkan komputer. ## BAB VI ## SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN
PENJELASAN
Pasal 9
- ( 1) Pelayanan Perizinan Limbah B3 harus memiliki tern pat pelayanai 1 dengan ketersediaan fungsi ruang yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan. - Memiliki satu ruangan khusus pelayanan perizinan. - (2) Pelayanan Perizinan Limbah B3 harus memiliki sarana kantor yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan. - Komputer dan printer; - Meubelair; - Papan informasi; - Lemari arsip; - Alat Tulis Kantor; dan - Sarana Kebersihan dan Keindahan Ruangan ## BAB VII ## PELAYANAN INFORMASI, PENGADUAN DAN KOMPENSASI ## Bagian Kesatu Pelayanan Inform.asi clan Pengadua n Pasal 10 - (1) Pelayanan Informasi dan Pengaduan ditangani oleh satu orang pet gas. - (2) Petugas Pelayanan Informasi dan Pengaduan memiliki kompeten i sebagai berikut: - a. Memiliki sikap dan perilaku yang sopan dan ramah; - b. Menguasai teknik berkomunikasi yang baik. ' - (3) Dilengkapi sarana dan prasarana informasi pelayanan untuk setiap jenis layanan dan penerimaan pengaduan meliputi telepon/fax, formulir pengaduan/buku agenda pengaduan, SMS pengaduan, pengad an via email, rak arsip, komputer. ## Bagian Kedua Kompensa si Pasal 11 Apabila permohonan izin tidak dapat diselesaikan sesuai standar yang telah ditetapkan maka kepada pemohon diberikan kornpensasi berupa izin/rekomendasi diantarkan ke alamat pemohon. ## BAB VIII ## KETENTUAN PENUTUP ## Pasa l 12 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana. Pj. BUPATI BOMBANA, 2017 Ditetapkan di Rum bia pada tanggal, 1. S Jv\, 1 H. BURHANUDDIN A. HS. NOY 2017 Diundangkan di Rumbia Pada tanggal, 2... S ,l.J\...\ -=-~'~· --- BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017 NOMOR !8