PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN Nomor 6 Tahun 2008 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2008 (berlaku 15 Oktober 2008)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2008
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan *) maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2008;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2008;
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1985 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang
Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Noomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
27. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006
tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 1);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN dan BUPATI BALANGAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2008.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2008 semula berjumlah Rp.389.352.757.498,- bertambah sejumlah Rp. 54.117.093.747,- sehingga menjadi Rp.443.469.851.245,- dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan
- a. Semula
Rp. 301.417.732.394,-
- b. Bertambah/(berkurang)
Rp. 13.629.335.606,-
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
Rp. 315.047.068.000,-
2. Belanja Daerah
- a. Semula
Rp. 389.352.757.498,-
- b. Bertambah/(berkurang)
Rp. 54.117.093.747,-
Jumlah Belanja setelah Perubahan
Rp. 443.469.851.245,-
Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan
Rp. (128.422.783.245,-)
3. Pembiayaan Daerah :
- a. Penerimaan
- 1) Semula
Rp. 102.610.025.104,-
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. 43.312.758.141,-
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 145.922.783.245,-
- b. Pengeluaran
- 1) Semula
Rp. 14.675.000.000,-
Bertambah /(berkurang) Rp. 2.825.000.000,Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 17.500.000.000,-
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 128.422.783.245,-
Sisa lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan
Rp. 145.922.783.245,-
Pasal 2
- (1) Pendapatan daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan asli daerah
Rp. 10.873.617.966,-
1. Semula
Rp. 4.044.264.425,-
2. Bertambah/(berkurang) Jumlah PAD setelah Perubahan
Rp. 2.658.217.640,-
Rp. 6.702.482.065,-
- b. Dana perimbangan
1. Semula
Rp. 289.618.072.300,-
2. Bertambah/(berkurang) Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan
Rp. 300.491.690.266,-
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
1. Semula
Rp. 7.755.395.669,-
2. Bertambah/(berkurang)
Rp. 97.500.000,-
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah
yang sah setelah Perubahan Rp. 7.852.895.669,-
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak daerah
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan
- b. Restribusi daerah
1. Semula
Rp. 700.213.500,-
Rp. 133.249.998,-
Rp. 833.463.498,-
Rp. 543.435.860,-
2. Bertambah/(berkurang) Jumlah restribusi daerah setelah Perubahan
Rp. 55.717.640-
Rp. 599.153.500,-
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
1. Semula
Rp. 289.865.067-
2. Bertambah/(berkurang)
Rp. 700.000.000,-
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan
Rp. 989.865.067,-
Rp. 989.865.067,-
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
1. Semula
Rp. 2.510.749.998,-
2. Bertambah/(berkurang) Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan
Rp. 1.769.250.002,-
Rp. 4.280.000.000,-
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
1. Semula
1. Semula
Rp. 66.511.612.300,-
2. Bertambah/(berkurang)
Rp. 10.873.617.966,-
- Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan
Rp. 77.385.230.266,-
- b. Dana alokasi umum
1. Semula
Rp. 185.712.460.000,-
2. Bertambah/(berkurang) Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan
Rp. -
Rp. 185.712.460.000,-
- c. Dana alokasi khusus
1. Semula
Rp. 37.394.000.000,-
2. Bertambah/(berkurang) Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan
Rp. -
Rp. 37.394.000.000,-
Rp.
2. Bertambah/(berkurang)
Rp.
Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan
- b. Dana Darurat
1. Semula
Rp.
2. Bertambah/(berkurang)
Rp.
-
-
-
-
Jumlah dana darurat setelah Perubahan
Rp. -
- c. Dana Bagi Hasil Pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya
1. Semula
Rp. 7.755.395.669,-
2. Bertambah/(berkurang) Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan
Rp. -
Rp. 7.755.395.669,-
Rp. -
- d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
1. Semula
Rp. -
2. Bertambah/(berkurang)
Rp. -
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan
Rp. -
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
1. Semula
Rp. -
2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah dana bantuan keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainya setelah Perubahan
- f. Pendapatan lainnya
1. Semula
Rp. -
2. Bertambah/(berkurang) Jumlah pendapatan lainnya setelah Perubahan
Rp. 97.500.000,-
Rp. 97.500.000,-
Pasal 3
- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja tidak langsung
- b. Belanja Langsung
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)
1. Semula
Rp. 130.469.074.395,-
2. Bertambah/(berkurang)
Rp. 11.470.880.800,-
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan
Rp 141.939.955.195,-
Rp. 258.883.683.103,Rp. 42.529.896.050,-
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan Rp. 301.529.896.050,-
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai
1. Semula
Rp. 91.859.074.395,-
2. Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan
Rp. 5.856.000.000,-
Rp. 97.715.074.395,-
- b. Belanja bunga
1. Semula
Rp. -
2. Bertambah/(berkurang)
Rp. -
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan
Rp. -
Rp. -
Rp. -
- c. Belanja subsidi
1. Semula
Rp. -
2. Bertambah/(berkurang)
Rp. 450.000.000,-
- Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan
Rp 450.000.000,-
Belanja hibah
1. Semula
Rp. 4.950.000.000,-
2. Bertambah/(berkurang)
Rp. 4.518.000.000,-
- Jumlah belanja hibah setelah Perubahan
Rp 9.468.000.000,-
- e. Belanja bantuan sosial
1. Semula
Rp. 12.440.000.000,-
2. Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan
Rp. -
Rp 12.440.000.000,-
- f. Belanja bagi hasil
1. Semula
Rp. 10.000.000.000,-
2. Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan
Rp. -
Rp. 10.000.000.000,-
- g. Belanja bantuan keuangan kepada propinsi / kabupaten, kota dan pemerintah desa
1. Semula
Rp. 9.570.000.000,-
2. Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan
Rp. 1.096.880.800,-
Rp. 10.666.880.800,-
- h. Belanja tidak terduga
1. Semula
Rp. 1.200.000.000,-
2. Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan
Rp. -
Rp. 1.200.000.000,-
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai
1. Semula
Rp. 19.052.616.925,-
2. Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan
Rp. 1.445.507.690,-
Rp. 20.498.124.615,-
- b. Belanja barang dan jasa
1. Semula
Rp. 66.747.549.865,-
2. Bertambah/(berkurang)
Rp. 3.287.726.736,-
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan
Rp. 70.035.276.601,-
- c. Belanja modal
1. Semula
Rp. 173.083.516.313,-
2. Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja modal setelah Perubahan
Rp. 37.912.978.521,-
Rp 210.996.494.834,-
Pasal 4
- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah
1. Semula
Rp. 102.610.025.104,-
2. Bertambah/(berkurang)
Rp. 43.312.758.141,-
Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp. 145.922.783.245,-
- b. Pengeluaran sejumlah
1. Semula Rp. 14.675.000.000,-
2. Bertambah/(berkurang)
Rp. 2.825.000.000,,-
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp. 17.500.000.000,-
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah
1. Semula
Rp. 102.610.025.104,-
2. Bertambah/(berkurang) Jumlah SiLPA tahun anggaran
Rp. . 43.312.758.141,-
sebelumnya setelah Perubahan
Rp. 145.922.783.245,-
- b. Pencaiaran dana cadangan sejumlah
1. Semula
Rp. -
2. Bertambah/(berkurang) Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan
Rp. -
Rp. -
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
1. Semula
Rp. -
2. Bertambah/(berkurang) Rp. - Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. -
- d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah
1. Semula
Rp. -
2. Bertambah/(berkurang)
Rp. -
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan
Rp. -
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah
1. Semula
Rp. -
2. Bertambah/(berkurang)
Rp. -
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan
Rp. -
- f. Penerimaan piutang daerah sejumlah
1. Semula
Rp. -
2. Bertambah/(berkurang) setelah Perubahan
Rp. -
- Jumlah penerimaan piutang daerah
Rp. -
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah
1. Semula
Rp. -
2. Bertambah/(berkurang) Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan
Rp. -
Rp. -
- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah
1. Semula
Rp. 2.475.000.000,-
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 2.825.000.000,Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan Rp. 5.300.000.000,-
- c. Pembayaran pokok utang sejumlah
1. Semula
Rp. 12.200.000.000,-
2. Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah pembayaran utang jangka pendek pada Pemerintah Hulu Sungai Utara Rp. 12.200.000.000,-
- d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah
1. Semula
Rp. -
2. Bertambah/(berkurang)
Rp. -
- Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah Perubahan
Rp. -
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

- 2.

- Lampiran II

Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

- 3.

- Lampiran III Rincian perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan dan

Daerah, Organisasi, SKPD, Pendapatan, Belanja Pembiayaan;

- 4.

- Lampiran IV

Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, SKPD, Program dan Kegiatan;

- 5.

- Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi

dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

- 6.

- Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per

Jabatan;

- 7.

- Lampiran VII telah

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah ;

8. Lampiran VIII

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

- 9.

- Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

## Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan;


Ditetapkan di Paringin

pada tanggal, 15 Oktober 2008

H SEfEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin pada tanggal 15 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN,


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2008 NOMOR ....