PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor RAPPANG Tahun 2011 tentang PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH (berlaku 28 Juni 2011)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 04 TAHUN 2011
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak-hak warga negara di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan pengarusutamaan gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan ;
- b. bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi yang efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sudah disepakati oleh masyarakat internasional;
- c. bahwa upaya pengarusutamaan gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan instansi vertikal serta lembaga non pemerintah daerah, untuk itu diperlukan landasan yuridis sebagai pedoman pengarusutamaan gender di Kabupaten Sidenreng Rappang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277) ;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
Menetapkan
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2009 - 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009 Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 09);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 15);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Dan
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
8. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
9. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran lakilaki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya ## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu Maksud
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pelaksanaan PUG di Daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.
Bagian Kedua Tujuan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Tujuan pelaksanaan PUG di daerah adalah sebagai berikut :
- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang lingkup PUG meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah.
BAB IV - KEWENANGAN
Pasal 5
Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG di daerah meliputi hal-hal sebagai berikut :
- a. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di Kabupaten;
- b. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, pusat studi wanita, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala Kabupaten;
- c. Koordinasi, mediasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala Kabupaten;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala Kabupaten;
- e. Pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG, analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) PUG skala Kabupaten;
- f. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM politik skala Kabupaten; dan
- g. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala Kabupaten;
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Perencanaan
BAB V - PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 6
- (1) Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.
BAB V - PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 7
- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (Gender Analisys Pathway) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis gender terhadap Rencana Kerja SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD dan Renstra SKPD dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
BAB V - PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 8
- (1) Bappeda mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra SKPD dan Rencana Kerja SKPD berperspektif gender.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Kerja SKPD berperspektif gender, diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Pelaksanaan
BAB V - PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 9
Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat bidang pemberdayaan perempuan dan PUG skala Kabupaten.
BAB V - PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 10
Bupati menetapkan SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah.
BAB V - PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 11
- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh SKPD, dibentuk Pokja PUG Kabupaten.
- (2) Susunan keanggotaan Pokja PUG adalah seluruh Kepala/Pimpinan SKPD.
- (3) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB V - PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 12
Tugas Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah sebagai berikut :
- a. Mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
- b. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Pemerintah Kabupaten;
- c. Menyusun program kerja setiap tahun;
- d. Mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender;
- e. Menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun ;
- f. Bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati ;
- g. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati ;
- h. Memfasilitasi SKPD atau Unit Kerja yang membidangi Pendataan untuk menyusun Profil Gender Kabupaten ;
- i. Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi ;
- j. Menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah ;
- k. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kabupaten ; dan
- l. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing masing SKPD.
BAB V - PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 13
- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang berperspektif gender.
- (2) Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k memuat :
- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah ;
- b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah ;
- c. penguatan kelembagaan PUG di daerah ; dan
- d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.
Bagian Ketiga
Focal Point
BAB V - PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 14
- (1) Focal Point PUG pada setiap SKPD terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan dan Bidang lainnya.
- (2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. Mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja ;
- b. Memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja SKPD yang berperspektif gender ;
- c. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD ;
- d. Melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD ;
- e. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja ; dan
- f. Memfasilitasi penyusunan profil gender pada setiap SKPD.
- (3) Pelaksanaan tugas Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh pejabat pada SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan.
- (4) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala SKPD.
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
BAB VI - PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 15
SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan bersama-sama dengan pemangku kepentingan melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat kelayakan dan sasaran program, kegiatan serta kebijakan pembangunan dalam menuju kesetaraan dan keadilan gender.
BAB VI - PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 16
- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan pada setiap SKPD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (2) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.
PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB VII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 17
Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat berhak turut serta dalam berbagai kegiatan PUG di Daerah.
BAB VIII - PEMBINAAN
Pasal 18
Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :
- a. Penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kabupaten ;
- b. Penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi ;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kabupaten dan pada SKPD Kabupaten ;
- d. Peningkatan kapasitas Focal Point dan Pokja PUG ; dan
- e. Strategi pencapaian kinerja.
BAB IX - PEMBIAYAAN
Pasal 19
Pembiayaan PUG di Daerah dapat bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
BAB IX - PEMBIAYAAN
Pasal 20
Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dianggarkan pada SKPD yang terkait dengan pelaksanaan PUG.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Pangkajene pada tanggal, 30 Juni 2011

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, RUSLAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2011 NOMOR 04 ## BAB X ## KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 21

Penandatangan: Ketentuan lebih lanjut Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur kemudian dengan Peraturan Bupati. ## Pasal 22 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penetapan: Ditetapkan di Pangkajene pada tanggal, 28 Juni 2011

Penandatangan: BUPATI SIDENRENG RAPPANG, RUSDI MASSE
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 04 TAHUN 2011
## TENTANG
## PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH
## I. UMUM
Persamaan kedudukan antara lak-laki dan perempuan telah dijamin di dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya
PENJELASAN
Pasal 27
Hal ini mempunyai dampak, perempuan belum memperoleh manfaat yang optimal dalam menikmati hasil pembangunan sehingga perempuan yang merupakan bagian dari proses pembangunan nasional, yaitu sebagai pelaku sekaligus pemanfaat hasil pembangunan masih belum dapat memperoleh akses, partisipasi dan manfaat yang setara dengan laki-laki, terutama dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan pembangunan di semua bidang dan semua tingkatan. Berpangkal tolak dari hal tersebut dan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah KABUPATEN dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, maka pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan prinsip-prinsip demokratis, keterbukaan, partisipatif, pemerataan dan keadilan serta dengan mempertimbangkan potensi dan keanekaragaman daerah perlu direspon secara arif dan bijaksana oleh Pemerintah Daerah khususnya