KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 117 Tahun 1998 tentang No Description (berlaku 4 Agustus 1998)
Pembukaan
Menimbang bahwa dengan semakin diperlukannya pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan teknologi untuk menunjang pembangunan nasional, maka dipandang perlu menyempurnakan kembali Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1991 tentang Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara; KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PDF Create! 4 Trial www.nuance.com
- (1) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, yang selanjutnya di dalam Keputusan Presiden ini disebut BPPT, adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
(2) BPPT dipimpin oleh seorang Kepala.
Kedudukan,
d.
Pasal 2 BPPT mempunyai tugas pokok: a. mempersiapkan perumusan kebijaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi sebagai bahan pertimbangan bagi Presiden dalam menetapkan pokok-pokok kebijaksanaan nasional yang menyangkut pengembangan dan penerapan teknologi bagi peningkatan industri dan pembangunan; b. melakukan koordinasi pelaksanaan program pengkajian dan penerapan teknologi secara menyeluruh dan terpadu; c. memberikan pelayanan kepada instansi Pemerintah maupun swasta dalam penerapan teknologi; melaksanakan kegiatan pengkajian dan penerapan teknologi dalam menunjang kebijaksanaan pemerintah di bidang pengembangan dan penerapan teknologi bagi peningkatan industri dan pembangunan. Pasal 3 PDF Create! 4 Trial www.nuance.com
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, BPPT menyelenggarakan fungsi:
- a. pengendalian dan penilaian pelaksanaan program pengkajian dan penerapan teknologi, serta membina kegiatan alih teknologi;
- b. kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi lainnya baik di dalam maupun di luar negeri di bidang pengkajian dan penerapan teknologi;
c. pengkajian kebijaksanaan pengembangan dan penguasaan teknologi, pemanfaatan dan pemasyarakatan teknologi, pengembangan dan penerapan teknologi unggulan daerah dan teknologi untuk pengembangan wilayah; d. pemanffatan, pengembangan dan penguasaan teknologi di bidang inventarisasi sumberdaya mineral, dan pengelolaan sumberdaya lahan dan kawasan; e. pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan teknologi di bidang budidaya pertanian, agroindustri, bioindustri, serta farmasi dan medika; f. pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan teknologi di bidang informasi dan elektronika, konversi dan konservasi energi, material dan lingkungan; g. pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan teknologi di bidang proses dan rekayasa, alat dan mesin industri, industri pertahanan dan keamanan, dan transportasi.
BAB I - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 1
Pasal 1
TENTANG BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
BAB I - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 1
Pasal 2
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, BPPT menyelenggarakan fungsi:
- a. pengendalian dan penilaian pelaksanaan program pengkajian dan penerapan teknologi, serta membina kegiatan alih teknologi;
- b. kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi lainnya baik di dalam maupun di luar negeri di bidang pengkajian dan penerapan teknologi;
pengkajian kebijaksanaan pengembangan dan penguasaan teknologi, pemanfaatan dan pemasyarakatan teknologi, pengembangan dan penerapan teknologi unggulan daerah dan teknologi untuk pengembangan wilayah; d. pemanffatan, pengembangan dan penguasaan teknologi di bidang inventarisasi sumberdaya mineral, dan pengelolaan sumberdaya lahan dan kawasan; e. pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan teknologi di bidang budidaya pertanian, agroindustri, bioindustri, serta farmasi dan medika; f. pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan teknologi di bidang informasi dan elektronika, konversi dan konservasi energi, material dan lingkungan; g. pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan teknologi di bidang proses dan rekayasa, alat dan mesin industri, industri pertahanan dan keamanan, dan transportasi. BAB II SUSUNAN ORGANISASI PDF Create! 4 Trial www.nuance.com
BAB I - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 1
Pasal 4
Susunan Organisasi BPPT terdiri dari:
- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Deputi Bidang Pengkajian Kebijaksanaan Teknologi;
- d. Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam;
Rancang
Bangun dan
Deputi Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi; f. Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi dan Material; g. Deputi Bidang Teknologi Industri Rekayasa. Kepala mempunyai tugas: a. Memimpin BPPT sesuai dengan tugas pokok yang telah digariskan pemerintah dan membina aparatur BPPT agar berdaya guna dan berhasil guna; b. Menentukan kebijaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi; c. Membina pelaksanaan kerjasama di bidang pengkajian dan penerapan teknologi dengan instansi pemerintah dan organisasi lainnya di dalam dan luar negeri, sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PDF Create! 4 Trial www.nuance.com
Bagian Kedua
Wakil Kepala
Wakil Kepala adalah unsur pimpinan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala:
Bagian Pertama
Kepala
BAB I - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 1
Pasal 6
Wakil Kepala adalah unsur pimpinan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala:
Bagian Pertama
Kepala
Bagian Ketiga
Deputi Bidang Pengkajian Kebijaksanaan Teknologi mempunyai tugas membantu Kepala dalam menyelenggarakan pengkajian dan perumusan kebijaksanaan di bidang pengembangan dan penguasaan teknologi, pemanfaatan dan pemasyarakatan teknologi, pengembangan dan penerapan teknologi unggulan daerah, dan teknologi untuk pengembangan wilayah.
BAB I - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 1
Pasal 7
- 6 - d.
BAB I - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 1
Pasal 10
Bagian Keempat Deputi Bidang Teknologi Pengembangan
Sumber Daya Alam
BAB I - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 1
Pasal 11
Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi BPPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
BAB I - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 1
Pasal 12
- c. pelayanan teknis kepada instansi pemerintah dan swasta dalam pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan teknologi di bidang inventarisasi sumberdaya alam, pengembangan sumberdaya energi, pengembangan sumberdaya mineral, dan pengelolaan sumberdaya lahan dan kawasan;
pengembangan dan penguasaan teknologi di bidang inventarisasi sumberdaya allam, pengembangan sumberdaya energi, pengembangan sumberdaya mineral, dan pengelolaan sumberdaya lahan dan kawasan. Bagian Kelima Deputi Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi Deputi Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi BPPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala. Deputi Bidang Teknologi Agroindustri dan bioteknologi mempunyai tugas membantu Kepala dalam menyelenggarakan pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan teknologi di bidang budidaya pertanian, bioindustri, serta farmasi dan medika. PDF Create! 4 Trial www.nuance.com
BAB I - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 1
Pasal 16
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Deputi Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi menyelenggarakan fungsi:
BAB I - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 1
Pasal 17
Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi dan Material adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi BPPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
BAB I - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 1
Pasal 18
Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi dan Material mempunyai tugas membantu Kepala dalam menyelenggarakan pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan teknologi informasi dan elektronika, konversi dan konservasi energi, material dan lingkungan.
BAB I - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 1
Pasal 19
Bagian Ketujuh Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa
BAB I - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 1
Pasal 20
Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi BPPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
- c. pelayanan teknis kepada instansi pemerintah dan swasta dalam pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan teknologi di bidang proses dan rekayasa, alat dan mesin industri, industri pertahanan-keamanan dan transportasi;
BAB I - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 1
Pasal 21
- d. pengembangan dan penguasaan teknologi di bidang proses dan rekayasa, alat dan mesin industri, industri pertahanan-keamanan dan transportasi.
BAB I - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 1
Pasal 23
- (2) BPPT mengikuti secara teratur dan terus menerus pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan teknologi yang dilakukan oleh instansi fungsional dan lembaga-lembaga di dalam masyarakat dan memberikan bantuan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.
- (3) Untuk memecahkan masalah tertentu dalam pelaksanaan program pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan teknologi, Kepala
Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
Wakil
Kepala
Pejabat eselon
Kepala BPPT.
BAB I - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 1
Pasal 26
BAB V
PEMBIAYAAN
- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPPT dibebankan pada Anggaran Belanja yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara.
- (2) BPPT dapat menerima dana dari instansi pemerintah dan atau swasta, baik dari dalam maupun luar negeri dalam rangka kerjasama yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan pelaksanaan tugas dan fungsi BPPT dengan tata cara penerimaan dan pengeluarannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
dan
Deputi diangkat
dan diberhentikan
II
ke bawah
oleh
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
BAB I - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 1
Pasal 27
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 27 Segala keputusan pelaksanaan
BAB I - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 1
Pasal 28
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 27 Segala keputusan pelaksanaan
BAB I - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 1
Pasal 29
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1991 tentang Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB I - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 1
Pasal 30
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 4 Agustus 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PDF Create! 4 Trial