PERATURAN DAERAH I(ABUPATEN SITUBONDO Nomor 6 Tahun 1974 tentang PEIITYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK ORBAN KEKERASAN DENGAN RATIMAT TUHAN YANG MAIIA ESA BUPATI SITUBONDO, - a. bahwa hingga saat ini jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Situbondo masih tinggi, sedangkan pelayanan dan perlindungan belum dilakukan secara optimal; 2. bahwa agar upaya-upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat memperoleh hasil yang optimal, perlu adanya tindakan nyata dari pemerintah daerah dan perlu meningkatkan peran serta masyarakat secara luas; b. 3. bahwa untuk mewujudkan pemberian perlindungan terhadap perempuan dan anak serta untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Situbondo, maka penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak perlu diatur dalam Peraturan Daerah; c. 4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI SITUBONDO
PERATURAN DAERAH I(ABUPATEN SITUBONDO NOMOR lg TAHUN zOLs
TENTANG
PEIITYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK ORBAN KEKERASAN
DENGAN RATIMAT TUHAN YANG MAIIA ESA
BUPATI SITUBONDO,
- a. bahwa hingga saat ini jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Situbondo masih tinggi, sedangkan pelayanan dan perlindungan belum dilakukan secara optimal;
2. bahwa agar upaya-upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat memperoleh hasil yang optimal, perlu adanya tindakan nyata dari pemerintah daerah dan perlu meningkatkan peran serta masyarakat secara luas; b.
3. bahwa untuk mewujudkan pemberian perlindungan terhadap perempuan dan anak serta untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Situbondo, maka penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak perlu diatur dalam Peraturan Daerah; c.
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak. d.
{
7
Irt
J1
;
1
I
n
n
Mengingat
2
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945; 1.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun L974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nornor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039); 2.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun L979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31a3); 3.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun L984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Conuention on TLrc Elimination of All Forms of Discrimination Againts Womenl (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Lg84 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668); 4.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun L99g tentang Pengesahan Konvensi ILo Nomor 138 mengenai usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Lg99 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835); 5.
- undang-undang Nomor 39 Tahun Lg99 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 16s, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39a\; 6.
- undang-Undang Nomor 23 Tahun 2oo2 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo2 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a23s); 7.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2oo4 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48441; 8.
- undang-undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor L2s, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443T) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 9.
:.:'
Sr
j
Y
:
n-
I
3
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8afl;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pr.rsat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l; 1 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a635); L2. undang-undang Nomor 2l rahun 2oo7 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo7 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47201; 13. undang-undang Nomor L2 Tahun 2oLL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oLL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341; L4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64l.; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2oo7 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oor Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371; 16. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang
2. Pengesahan Konvensi Hak Anak.
I
Jr
!r
a
.:
n
n
-t
Menetapkan :
4
- L7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Anak;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuarl dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2OlO tentang Standar Pelayanan Minimal Bidan g Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2OLO tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
- 2L. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 22 Tahun 2olo tentang Prosedur standard operasional pelayanan Terpadu Bagi saksi dan/atau Korban Tindak pidana Perdagangan Orang;
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2oLL tentang Pedoman Pemberdayaan Anak Korban Kekerasan;
23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2oLL tentang Pedoman Pemberdayaan perempuan Korban Kekerasan.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERUIAKILAN RAI(YAT DAERATI KABUPATEN SITUBONDO
Dan
BUPATI SITUBOIVDO
MEMUTUSI(AN :
PERATURAN DAERAII TENTANG PENTYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.
t
*
i
r
11
n
BAB I - KBIENTUAN UMUM
Pasal 1
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang ada dalam kandungan.
4. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
5. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wen&amp;rg, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi. 5.
6. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang menganc€un integritas tubuh dan merendahkan martabat anak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggungjawab atas nakal tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya, misalnya orang tua, keluarga dekat, guru dan pendamping. 6.
7. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan. 7.
8. Pelayanan adalah tindakan yang harus segera dilakukan kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban. 8.
9. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, 9.
-t-
-.+'
l,t
:l
:
!,-
1
n
n
,t
t
6
terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
10. Pr.rsat Pelayanan Terpadu (PPT) Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Situbondo, Srang selanjutnya disebut PPT Kabupaten Situbondo adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan, yang berbasis rumah sakit, dikelola secara bersama-sama dalam bentuk pelayanan medis (termasuk medico-legal), psikososial dan pelayanan hukum.
2. 1 1. Rumah aman (sheltefl adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
3. L2. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
13. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan.
5. L4. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anakryo, atau ayah dan anaknya, serta ibu dan anaknya.
15. Rumah tangga adalah anggota keluarga dan kerabat seperti cucu, kemenakan, kakak, adik, kakek, nenek, suami, istri, sepupu dan sebagainya dan bukan kerabat seperti pekeda rumah tangga, sopir dan sebagainya yang hidup dan menetap dalam satu rumah.
16. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan perempuan yang selanjutnya disingkat BpMp adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan perempuan Kabupaten Situbondo.
ASAS DAN TUJUAN
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dilaksanakan
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3
- (1) T\.rjuan penyelenggaraa"n perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan untuk memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap korban kekerasan yang berbasis gender dan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak yang terjadi di rumah dan/atau tempat publik.
2. (21 Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bempa:
- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. penelantaran ekonomi; dan
- e. pembatasan ruang gerak.
HAK.HAK KORBAN
BAB III - HAK.HAK KORBAN
Pasal 4
setiap korban kekerasan berhak untuk mendapatkan:
- a. perlindungan dan pendampingan;
- b. bantuan hukum;
- c. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis;
- d. pelayanan psikososial;
- e. informasi; dan
- f. pelayanan terpadu.
BAB III - HAK.HAK KORBAN
Pasal 5
- (1) Dalam hal korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 membutuhkan penanganan berkelanjutan maka berhak untuk tinggal di rumah aman atau tempat tinggal alternatif.
2. (21 Penanganan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanganan pada tahap
n
/.\
8
rehabilitasi yang dilakukan baik oleh individu, kelompok atau lembaga Pemerintah maupun nonPemerintah.
BAB III - HAK.HAK KORBAN
Pasal 6
- (1) Rumah aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memberikan tempat dan/atau penampungan aman sementara bagi korban kekerasan sampai dengan hak-haknya dipulihkan.
2. (21 Penyelenggaraan dan /atau pengelolaan rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPT.
- (3) Untuk keamanan dan atas permintaan korban kekerasan, pengelola atau penyelenggara rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapat menempatkan korban kekerasan di tempat tertentu yang dirahasiakan.
PETTYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
Bagian Kesatu
Kelembagaan
BAB IV - PETTYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
Pasal 7
- (1) Penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan dilaksanakan secara terpadu melalui wadah PPT Kabupaten Situbondo.
- (2) Ketentuan tentang PPT Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Bentuk dan Mekanisme pelayanan
BAB IV - PETTYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
Pasal 8
- (1) Bentuk pelayanan terhadap korban kekerasan yang diselenggarakan oleh PPT meliputi:
- a. pelayanan medis berupa perawatan dan pemulihan kondisi fisik yang dilalmkan oleh tenaga medis dan paramedis;
- b. pelayanan medicolegal merupakan benturk layanal
l-- t.i
I
-l
:
n
n
a
9
medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hulnrm;
- pelayanan bantuan hukum untuk membantu korban kekerasan dalam menjalani proses peradilan; c.
- pertolongan psikososial pertama pada korban dilakukan untuk identifikasi terjadinya kekerasan dan traumatis yang dialami korban; d.
- pendampingan korban kekerasan yang dilakukan oleh orang atau lembaga kompeten yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan dan telah bekerjasama dengan PPT; dan e.
- f. pelayanan kemandirian ekonomi berupa layanan untuk pelatihan ketrampilan dan pemberian akses ekonomi agar korban dapat mandiri.
- (2) Mekanisme pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Prinsip-prinsip Pelayanan
BAB IV - PETTYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
Pasal 9
- Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan dengan tidak dipungut biaya, cepat, aman, empati, tidak diskriminasi, mudah dijangkau dan adanya jaminan kerahasiaan. (1)
- Penyelenggara atau Pengelola PPT atau Rumah Aman dilarang memungut biaya apapun terhadap korban kekerasan. (2t
TANGGUNGJAUIAB
BAB V - TANGGUNGJAUIAB
Pasal 10
Penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan merupakan tangggung jawab bersama :
- a. pemerintah daerah kabupaten;
t
ar-
!
-,
:
I
n-
n
- b. masyarakat;
- c. keluarga; dan
- d. orangtua.
- (1) Pemerintah Daerah bertanggungiawab untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan dan perlindungan korban kekerasan.
2. (21 Pencegahan terjadinya kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
- a. mengumpulkan data dan informasi tentang perempu€m dan anak serta peratur€m pertrndang-r-rndangan yang terkait;
- b. melakukan pendidikan nilai-nilai anti kekerasan; dan
- c. melakukan sosialisasi peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pencegahan dan perlindungan korban kekerasa.n.
- (3) Perlindungan korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
- a. mendirikan dan memfasilitasi terselenggarakannya lembaga layanan terpadu untuk korban dengan melibatkan dinas/instansi terkait dan unsur masyarakat;
- b. memfasilitasi pendampingan, bantuan hukum dan pelayanan hukum sesuai kebutuhan korban;
- c. menyediakan tempat tinggal baik rumah aman maupun tempat tinggal alternatif beserta mekanisme penanganan, pelayanan, dan psikososial;
- d. melakukan penanganan berkelanjutan sampai pada tahap rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindung€rn korban kekerasan; dan
- f. mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan.
13. (41 Dalam rangka melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
t,
I
v
a,
n
n
1
Daerah menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam satu Rencana Aksi Daerah Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- (5) Rencana Aksi Daerah Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2lr, ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB V - TANGGUNGJAUIAB
Pasal 12
Tanggungjawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O huruf b diselenggarakan dalam bentuk:
- a. mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- b. memberikan informasi danlatau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada penegak hukum atau pihak yang benvenang.
BAB V - TANGGUNGJAUIAB
Pasal 13
Keluarga dan/atau orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dan humf d mempunyai tanggungjawab penuh untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan melindungi perempuan dan anak sebagai anggota keluarga.
PENGAqIASAN
BAB VI - PENGAqIASAN
Pasal 14
- Pengawasan penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan dilakukan oleh BPMP. (1)
- Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPMP berwenang: (21
- a. menempatkan korban kekerasan di rumah aman;
- b. memanggil dan menghadirkan keluarga korban kekerasan untuk didengarkan keterangannya; dan
- c. memerintahkan PPT untuk memberikan perlindungan terhadap seseorang yang menjadi korban kekerasan.
t
t'
i
t
I
n
n
- (3) BPMP wajib melaporkan secara berkala kepada Bupati mengenai penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
PEMBIAYAAN
BAB VII - PEMBIAYAAN
Pasal 15
- (1) Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dibebankan pada APBD Kabupaten Situbondo dan sumber-sumber lain yang sah.
2. (21 Pengelolaan anggaran penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan dilakukan dengan prinsip keadilan, efisiensi, transparan dan akuntabel.
KETENTUAN PIDANA
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 16
Setiap orang yang dengan sengaja membiarkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak darrlatau tidak melaporkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 17
- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. (21 Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan perlindungan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Penyelenggara atau pengelola PPT atau Rumah Aman yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal g ayat (2],, dipidana dengan
t, fr
t
I
f
n
n
pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP Pasal 18
Pasal 18
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Penetapan: Diundangkan di Situbondo Pada tanggal 0 g .-!i\_i'l :,. '!,,{

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAII I(ABUPATEN SITUBONDO, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2OL4 NOMOR 13 a t, a t n n i
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERAr'""H#Bffi Ti-Hfr 1?T-'slruBoNDo
## TENTANG
## PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
## I. UMUM
Penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan diselenggarakan berdasarkan pada prinsip kemanusiaan, keterpaduan dan keadilan. Sehingga setiap orang harus mendapatkan haknya atas perlindungan terhadap rasa aman serta terbebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia yang bertentangan dengan apa yang dicita-citakan dalam Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945 yaitu terciptanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk mencapai layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan secara terpadu dan komprehensip diperlukan bentuk layanan secara terpadu dari berbagai lembaga terkait meliputi pelayanan medis, mediocolegal, psikososial, ' bantuan hukum, pendampingan, kemandirian ekonomi (pelatihan). Layanan tersebut dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan keamanan dan perlindungan secara hukum.
Secara prinsip, sasaran strategis penyelenggaraan perlindungan ailalah menjaga keberlanjutan perlindungan melalui upaya layanan terpadu, komprehensif dan rumah aman dan nyaman yang kondusif untuk korban kekerasan. Sasaran strategis tersebut ditempuh melalui tahapan-tahapan yang saling terkait, baik perencanaan, perlindungan, layanan dan pembiayaan, pengawasan serta sanksi.
Ada empat fenomena penting yang perlu dicermati dalam kaitan , dengan Penyelengga.raan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Pertama, adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tahun ketahun jumlahnya meningkat dengan modus kekerasannya cenderung lebih sadis (pelaku yang menggorok leher, menyiram dengan air panas, menceburkan ke dalam sumur, sampai mematahkan sebagian apggota badan dan seterusnya) . Kedua, banyaknya kasus kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang didominasi oleh kaum perempuan yang terjadi akhir-akhir ini membutuhkan perhatian dari semua pihak terlebih adanya perlindungan hukum, peraturan dan kebijakan yang melindungi mereka. Ketiga, minimnya sarana dan
t
a
,t
a
n
n
prasarana rumah aman dan nyaman yang kondusif untuk korban kekerasan. Ketiga fenomena tersebut mengindikasikan semakin meningkatnya kompleksitas perilaku kekerasan yang korbannya adalah didominasi perempuan dan anak baik yang menjadi pekerja rumah tangga maupun yang selainnya. Keempat, anak adalah amanah dan karunia T\rhan Yang Maha Esa, dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, kognitif, spiritual maupun sosial.
Karena sifatnya, maka tumbuh kembang anak harus dilakukan dalam linglmngan yang melindungi dari segala bahaya dalam bentuk pengasuhan yang optimal.
Oleh karena itu, diperlukan payung hukum berupa Peraturan Daerah yang mampu mengakomodir semua isu terkait penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, mampu memberikan layanan terpadu secara holistik dan komprehensif, dan secara tegas memberikan mandat kepada lembaga untuk melakukan koordinasi kebijakan dan pengawasan, dan mandat kepada lembaga untuk memberikan layanan. Selain itu, Perda juga dapat membuka keterlibatan institusi non pemerintah dan masyarakat untuk berperan secara luas.
Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kbkerasan di Kabupaten Situbondo dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dan Keputusan Bupati Situbondo No. 188/ 237 1P.00 L.2 /2OO7 tentang hrsat Pelayanan Terpadu (PPT) Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Situbondo. Sebagaimana fenomena yang dikemukakan di atas, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2006 tersebut belum mampu mampu menjadi payung hukum yang komprehensif dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mengantisipasi dan menanggulangi kondisi kekerasan yang terjadi di Kabupaten Situbondo, sehingga dapat memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap korban kekerasan secara terpadu dan komprehensif.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas. \l i, lrt li ,l t, Et A n
PENJELASAN
Pasal 2
Huruf a Yang dimaksud dengan "asas penghormatan hak asasi manusia" yaitu bahwa penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan ialah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban kekerasan sebagai wujud penghormatan