PERATURAN BUPATI JEMBER Nomor 24 Tahun 2016 tentang PERATURAN INTERNAL KORPORASI ( CORPORATE BY LAW ) RUMAH SAKIT DAERAH dr. SOEBANDI KABUPATEN JEMBER (berlaku 5 September 2016)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
BUPATI JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 24 TAHUN 2016
TENTANG
PERATURAN INTERNAL KORPORASI ( CORPORATE BY LAW ) RUMAH SAKIT DAERAH dr. SOEBANDI KABUPATEN JEMBER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBER,
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Kabupaten Jember, diperlukan Peraturan Internal Korporasi Rumah Sakit yang mengatur peran dan fungsi pemilik, pengelola dan staf medis ( Corporate by Laws );
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, perlu menetapkan Peraturan Internal Korporasi ( Corporate By Laws ) Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Kabupaten Jember;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1097/MENKES/SK/XI/2002 tentang Peningkatan kelas B Pendidikan RSUD dr. Soebandi milik Pemerintah Kabupaten Jember;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 228/Menkes/SK/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang Wajib Dilaksanakan Daerah;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971/MENKES/PER/XI/2009 Tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
28. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2014 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 6);
32. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
34. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);
36. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2009 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 45);
35. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 70);
37. Peraturan Bupati Jember Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Penggunaan Pendapatan Fungsional Rumah Sakit Daerah sebagai Badan Layanan Umum Kabupaten Jember.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN INTERNAL KORPORASI ( CORPORATE BY LAWS ) RUMAH SAKIT DAERAH dr. SOEBANDI KABUPATEN JEMBER.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Daerah (RSD) dr. Soebandi Kabupaten Jember Kelas B Pendidikan, sebagai institusi pelayanan kesehatan dan pendidikan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat serta penyelenggaraan pendidikan kedokteran.
4. Direktur Rumah Sakit adalah pejabat tertinggi di Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Kabupaten Jember.
6. Pemilik Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi yang selanjutnya disebut Pemilik adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, seBagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah kabupaten yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Pejabat pengelola rumah sakit terdiri dari pemimpin BLUD, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
11. Peraturan Internal Korporasi (corporate bylaws) adalah peraturan internal rumah sakit yang mengatur tata kelola korporasi ( corporate governance ) terselenggara dengan baik melalui pengaturan hubungan antara Pemerintah Kabupaten sebagai pemilik, Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan Komite Medis beserta fungsi, tugas, tanggungjawab, kewajiban, kewenangan dan haknya masing-masing.
10. Pejabat teknis terdiri dari Wakil Direktur Pelayanan dan Wakil Direktur SDM dan Pendidikan.
12. Peraturan Internal Staf Medis (medical staff bylaws) Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi adalah aturan yang mengatur tata kelola klinis ( clinical governance ) untuk menjaga profesionalisme staf medis di rumah sakit.
13. Peraturan Internal Staf Keperawatan ( nursing staff bylaws ) Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi adalah aturan yang mengatur tata kelola klinis untuk menjaga profesionalisme tenaga keperawatan di rumah sakit.
14. Dewan Pengawas Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit nonstruktural pada rumah sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan operasional rumah sakit secara internal yang bersifat nonteknis perumahsakitan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati dan keanggotaan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
16. Komite Medis adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (clinical governance) agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
15. Tenaga Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.
17. Komite Keperawatan adalah organisasi non struktural yang dibentuk oleh direktur yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi, pemeliharaan etika dan disiplin profesi perawat.
19. Kelompok Staf Medis, yang selanjutnya disingkat KSM adalah kelompok dokter dan/atau dokter spesialis serta dokter gigi dan/atau dokter gigi spesialis yang melakukan pelayanan dan telah disetujui serta diterima sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menjalankan profesi masing-masing di rumah sakit.
18. Staf Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis,dan dokter sub spesialis yang bekerja di rumah sakit sesuai dengan kebutuhan di rumah sakit.
20. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi yang terdiri atas Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.
22. Jabatan Fungsional Umum, yang selanjutnya disingkat JFU adalah jabatan fungsional umum yang untuk pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
21. Jabatan Fungsional Tertentu, yang selanjutnya disingkat JFT adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
23. Kewenangan klinis (clinical privilege) adalah hak istimewa/khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu, pendidikan Kedokteran/dokter spesialis dan penelitian, dalam lingkungan Rumah Sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan ## BAB II PRINSIP PERATURAN INTERNAL KORPORASI
- (1) Peraturan internal korporasi merupakan peraturan internal rumah sakit ( Corporate By Laws) , yang didalamnya memuat :
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- a. struktur organisasi;
- c. pengelompokan fungsi-fungsi logis; dan
- b. prosedur kerja;
- d. pengelolaan sumber daya manusia.
- a. transparansi;
- (2) Peraturan internal rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :
- b. akuntabilitas;
- d. indepedensi.
- c. responsibilitas; dan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
- (1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, kewenangan dan hak dalam organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelompokan fungsi-fungsi logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian tujuan organisasi.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif/kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif dan produktif.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4
- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan.
- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, merupakan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada BLUD dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.
- (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat serta peraturan perundangundangan.
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 5
- (1) Nama rumah sakit adalah Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Kabupaten Jember.
- (3) Kelas rumah sakit adalah Rumah Sakit Daerah Kelas B Pendidikan.
- (2) Jenis rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum.
- (4) Alamat rumah sakit adalah di jalan dr. Soebandi Nomor 124, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, Kode Pos 68111 , Telepon (0331) 487564, Fax (0331) 487564.
Bagian Kedua
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 6
- (1) Visi rumah sakit adalah menjadi rumah sakit pendidikan yang bermutu, mandiri dan menjadi pilihan utama masyarakat.
- a. menyelenggarakan pelayanan rumah sakit yang bermutu dan berorientasi pada kepuasan pasien serta menjadi pilihan utama masyarakat;
- (2) Misi rumah sakit adalah :
- b. melaksanakan fungsi rumah sakit pendidikan yang berbasis pada ilmu dan teknologi kedokteran;
- d. menjadi rumah sakit pusat rujukan wilayah Jawa Timur bagian timur.
- c. menjalin kemitraan untuk mencapai kemandirian rumah sakit; dan
- (3) Tujuan rumah sakit adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan mengutamakan upaya pelayanan kesehatan rumah sakit, serta pendidikan dan pelatihan tenaga profesional kesehatan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu.
- (5) Nilai-nilai dasar rumah sakit "S-O-E-B-A-N-D-I', akronim dari :
- (4) Motto rumah sakit adalah pelayanan cepat, tepat, bermutu dan manusiawi.
safety ;
organizational learning ;
- c. excellent service ;
- e. accountable ;
- d. believe in trust ;
- f. non discrimination ;
- h. integrity.
- g. development ; dan
Bagian Ketiga Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 7
- (1) Rumah Sakit berkedudukan sebagai rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan kesehatan, dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rumah sakit mempunyai fungsi :
- (2) Rumah Sakit mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
- c. penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan;
- b. pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan Pemerintah Kabupaten di bidang pelayanan;
- d. pelayanan medis;
- f. pelayanan keperawatan;
- e. pelayanan penunjang medis dan non medis;
- g. pelayanan rujukan;
- i. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
- h. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- j. pengelolaan keuangan dan akuntansi; dan
- k. pengelolaan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum.
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 8
- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup, perkembangan dan kemajuan rumah sakit sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.
- a. menetapkan peraturan tentang peraturan internal korporasi ( corporate bylaws ) dan standar pelayanan minimal rumah sakit beserta perubahannya;
- (2) Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan tanggungjawabnya mempunyai kewenangan :
- b. membentuk dan menetapkan pejabat pengelola BLUD dan dewan pengawas rumah sakit;
- c. melakukan evaluasi atas kinerja pejabat pengelola BLUD rumah sakit yang dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali;
- d. memberhentikan pejabat pengelola BLUD dan dewan pengawas karena sesuatu hal yang menurut peraturannya membolehkan untuk diberhentikan;
- f. kewenangan mengumumkan visi dan misi ke publik didelegasikan kepada pejabat pengelola BLUD rumah sakit;
- e. menyetujui, mensahkan, dan mengumumkan visi dan misi rumah sakit serta melakukan review berkala minimal 1 (satu) tahun sekali atas visi dan misi tersebut;
- g. menyetujui Rencana Strategis dan/atau Rencana Strategi Bisnis, kebijakan, dan standar prosedur operasional rumah sakit. Kewenangan persetujuan atas kebijakan dan standar prosedur operasional didelegasikan kepada Direktur rumah sakit;
- i. mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai visi dan misi rumah sakit;
- h. menyetujui dan mensahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD rumah sakit;
- j. menyetujui rencana rumah sakit untuk mutu dan keselamatan pasien serta menerima laporan dan tindak lanjut tentang program mutu dan keselamatan pasien tersebut;
- l. pemberian penghargaan dan sanksi dapat didelegasikan kepada Direktur rumah sakit.
- k. memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi serta memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan; dan
- (3) Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab menutup defisit anggaran rumah sakit yang setelah diaudit secara independen bukan disebabkan karena kesalahan dalam pengelolaan.
- (4) Pemerintah Kabupaten bertanggung gugat atas terjadinya kerugian pihak lain, termasuk pasien, akibat kelalaian dan/atau kesalahan dalam pengelolaan rumah sakit.
Bagian Kelima
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 9
Paragraf 1 Pembentukan Dewan Pengawas
- (1) Pemilik dapat membentuk Dewan Pengawas rumah sakit.
- (3) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur pemilik, organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan, dan tokoh masyarakat.
- (2) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu unit non struktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Pemilik.
- (4) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang, terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 10
Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas:
- b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
- a. menentukan arah kebijakan rumah sakit;
- c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
- e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
- d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
- f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit; dan
- g. mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 11
- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati atas usulan dari Direktur rumah sakit.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi.
- (4) Pemberhentian sebagai anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan apabila Dewan Pengawas:
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD; atau
- d. dipidana penjara karena melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD.
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 12
- (1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Tugas Ketua Dewan Pengawas adalah:
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Ketua dalam suatu masa kepengurusan Dewan Pengawas, maka Bupati mengangkat seorang Ketua untuk sisa masa jabatan hingga selesainya masa jabatan.
- a. memimpin semua pertemuan Dewan Pengawas;
- c. bekerja sama dengan Pejabat Pengelola/Direksi untuk menangani berbagai hal mendesak yang seharusnya diputuskan dalam rapat Dewan Pengawas. Bilamana rapat Dewan Pengawas belum dapat diselenggarakan, maka Ketua dapat memberikan wewenang pada Direktur rumah sakit untuk mengambil segala tindakan yang perlu sesuai dengan situasi saat itu; dan
- b. memutuskan berbagai hal yang berkaitan dengan prosedur dan tata cara yang tidak diatur dalam Peraturan Internal korporasi melalui rapat Dewan Pengawas;
- d. melaporkan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf c pada rapat rutin berikutnya, disertai dengan
PENJELASAN
Pembukaan
yang terkait dengan situasi saat tindakan tersebut diambil.
- (5) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dalam rangka membantu kegiatan Dewan Pengawas.
- (4) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, Bupati selaku Pemilik dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas atas beban rumah sakit.
- (6) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat bertindak sebagai Dewan Pengawas.
## Paragraf 3 Tugas, Kewajiban Dan Wewenang Terhadap Pengelolaan BLUD
- (1) Dewan Pengawas bertugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD rumah sakit, yang meliputi pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran, Rencana Strategik Bisnis Jangka Panjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
##
PENJELASAN
Pasal 13
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Pengawas berkewajiban: - b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD dan memberikan pendapat serta saran setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD; - a. memberikan pendapat dan saran kepada Pemilik rumah sakit mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola BLUD; - c. memberikan laporan kepada Bupati tentang kinerja BLUD; - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja, baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelolaan BLUD; dan - d. memberikan nasehat kepada pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD; - f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja. - (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
PENJELASAN
Pasal 14
- a. melihat buku-buku, surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan rumah sakit; Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Dewan Pengawas mempunyai wewenang yang meliputi: - b. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direktur rumah sakit mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BLUD; - d. menghadiri rapat Direksi dan memberikan saran pendapat