UNDANG-UNDANG RI Nomor 55 Tahun 1960 tentang PENYEMPURNAAN ORDONANSI PAJAK PENDAPATAN 1944 (berlaku 29 Desember 1960)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 54 tahun 1960 Ordonansi Pajak Upah 1935 (Staatsblad 1934 No. 611) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 24 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 141) telah ditarik kembali;
- b. bahwa di samping itu Ordonansi Pajak Pendapatan mengenai beberapa hal perlu disempurnakan;
- c. bahwa berhubung dengan itu, Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 (Staatsblad No. 17) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 24 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 141) perlu disesuaikan dengan itu;
- d. bahwa oleh karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
Mengingat
:
pasal 23 ayat (2) Jo. pasal 22 ayat (1) Undang- undang Dasar;
Mendengar
:
Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 28 Desember 1960;
Memutuskan :
Menetapkan
:
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang penyempurnaan ordonansi Pajak Pendapatan 1944 (Staatsblad 1944 No. 17), sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 24 tahun 1959 (LembaranNegara tahun 1959 No. 141);
Pasal I.
Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 (Staatsblad 1944 No. 17) sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 24 tahun 1959 (LembaranNegara tahun 1959 No. 141), diubah dan ditambah seterusnya sebagai berikut :
- I. Pada pasal 2e ayat (1) kata-kata ,sewa barang gerak" dihapuskan.
- II. Pasal 3 huruf I diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut :
3. "1. nikmat makan dan tinggal dengan percuma yang diperoleh buruh sepanjang pendapatannya dalam bentuk uang dan barang natura lainnya seluruhnya berjumlah kotor tidak lebih dari Rp. 3.000, -setahun".
- III. Pasal 6 diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut :
Pasal 6.
- (1) Pendapatan seorang wanita yang telah kawin pada awal tahun takwim atau pada awal masa pajak dimaksudkan pada pasal 8e ayat (4) begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun yang lampau yang belum diperhitungkan seperti dimaksudkan pada pasal 5a, dianggap sebagai pendapatan atau kerugian suaminya.
- (2) Ketetapan pajak suami-isteri dilakukan terpisah dalam hal:
- a. hidup terpisah karena keputusan hakim;
- b. dikehendaki dengan tertulis oleh isteri berdasarkan pemisahan kekayaan dan/atau pendapatan menurut hukum tertulis ataupun tidak tertulis yang berlaku baginya;
- (3) Dalam hal seperti yang dimaksud pada ayat (2) huruf b maka pajak ditetapkan berdasarkan gangguan pendapatan bersih suamiisteri.Suami-isteri masing-masing diberi surat ketetapan pajak yang memuat jumlah pajak sesuai dengan imbangan pendapatan bersih mereka.
2. IV.Pasal 8 ayat (1) ditambah dengan tarip baru yaitu tarip C yang berbunyi sebagai berikut:
3. "Tarip C (tarip atas hasil hubungan kerja yang berjumlah kotor kurang dari Rp. 24.000,- setahun);
- V. Pasal 8d diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut :
| a. | kurang dari | Rp. 3.000, ialah | : 0% |
|------|---------------------|--------------------|--------|
| b. | Rp. 3.000,- hingga" | 12.000, | " : 2% |
| c. " | 12.000, " | " 15.000, " | : 3% |
| d. " | 15.000, " | " 18.000, " | : 4% |
| e. " | 18.000,- " | " 24.000,- " | : 5% |
Pasal 8d.
- (1) Pajak yang dengan memperhatikan pasal 8c ditentukan menurut tarip B dari pasal 8, jika pajak itu dihitung menurut pendapatan bersih setahun sebesar delapanbelas ribu rupiah atau lebih, dikurangkan dengan pajak yang telah dipungut di muka atas pendapatan itu atau atas bagian-bagiannya. Jika jumlah pajak yang telah dipungut di muka itu berjumlah lebih besar dari pada jumlah pajak yang dihitung kemudian itu maka kelebihannya dikembalikan. Pemungutan maupun pengembalian termaksud tidak dilakukan, jika pajak yang dihitung kemudian itu tidak berbeda lebih dari sepuluh persen dari pajak yang telah dipungut di muka.
- (2) a. Pengurangan dilakukan pula dengan pajak dividen yang dianggap sebagai pendapatan termaksud pada pasal 2e ayat (4) dan pajak hasil bumi yang dipungut berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang No. 11 tahun 1959 (LembaranNegara tahun 1959 No. 104).
- b. Pengurangan dengan pajak dividen c.q. pajak hasil bumi dimaksud hanya dilakukan sampai jumlah pajak pendapatan yang terutang dan dalam hal termaksud pada ayat (1) hanya sampai jumlah pajak pendapatan sesudah dikurangkan dengan pajak yang dipungut di muka.
- c. Pengurangan dengan pajak dividen c.q. pajak hasil bumi tidak dilakukan apabila karena sesuatu hal wajib-pajak tidak mempunyai pendapatan kena pajak dan dalam hal termaksud pada ayat (1), apabila jumlah pajak yang dipungut di muka itu berjumlah lebih besar dari pada pajak yang dihitung kemudian itu.
- d. Untuk mendapat pengurangan menurut ayat ini maka wajib-pajak harus menyerahkan nota dividen termaksud pada pasal 11 Peraturan Pajak Dividen 1959 dan/atau turunan surat ketetapan pajak hasil bumi yang bersangkutan.
- VI. Pasal 14d ayat (6) diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut :
6. "(6) Tagihan susulan tidak dilakukan, jika pendapatan bersih yang dijadikan dasar tagihan tersebut berjumlah kurang dari delapanbelas ribu rupiah".
- VII. Pasal 17a diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut:
- "(1) Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang akan dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, maka para majikan wajib melakukan potongan pajak yang terutang atas upah yang dimiliki oleh buruhnya dan untuk menyetor jumlah potongan itu di Kas Negara.
- (2) Juga para penerbit sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan berkewajiban melakukan potongan pajak yang terutang atas honorarium para pengurang dan menyetor jumlah potongan tersebut di Kas Negara.
- (3) Yang dimaksud Ordonansi ini dengan majikan : orang atau badan yang mempunyai hutang kepada buruh yang berupa upah. buruh:
- a. setiap orang yang menurut suatu perjanjian kerja dalam artikata
Pasal 2
- I. Pada pasal 2e ayat (1) kata-kata ,sewa barang gerak" dihapuskan.
Pasal 3
3. "1. nikmat makan dan tinggal dengan percuma yang diperoleh buruh sepanjang pendapatannya dalam bentuk uang dan barang natura lainnya seluruhnya berjumlah kotor tidak lebih dari Rp. 3.000, -setahun".
Pasal 6
- III. Pasal 6 diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut :
Pasal 8
- (2) Ketetapan pajak suami-isteri dilakukan terpisah dalam hal:
- a. hidup terpisah karena keputusan hakim;
- b. dikehendaki dengan tertulis oleh isteri
- (1) Pajak yang dengan bab VII A, buku ketiga dari Kitab Undang-undang Hukum Sipil melakukan pekerjaan, juga jika ketentuanketentuan dari bab itu tidak atau semua berlaku atas perjanjian kerja itu:
- b. setiap orang yang melakukan kerja dalam jabatan Negeri atau badan-badan umum lainnya:
- c. setiap orang yang melakukan kerja dalam dan untuk perusahaan yang dilakukan oleh pihak lain, juga jika kerja itu tidak dilakukan dalam jabatannya, tidak termasuk kerja untuk perusahaan itu dilakukan oleh seorang, yang melakukannya sebagai seorang yang melakukan suatu pekerjaan bebas atau perusahaan;
- d. tidak dianggap sebagai melakukan suatu pekerjaan bebas atau perusahaan ialah melakukan kerja menurut petunjuk pimpinan perusahaan, yang walaupun dengan terhenti-henti, terjadi dengan teratur untuk perusahaan itu.
2. upah : segala sesuatu yang terhutang atau yang dibayarkan oleh majikan kepada buruh dengan nama apapun juga, baik yang berupa uang atau yang berupa barang dan jasa yang dapat dinilaikan dalam uang, sebagai ganti jasa yang diberikan buruh kepada majikan
- (1) Jika ternyata, bahwa upah terutang atau dibayarkan dengan tidak dipenuhinya kewajiban seperti yang dimaksud pada pasal 17a ayat (1), atau dengan tidak diturutinya dengan tertib ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pasal tersebut, maka Kepala Inspeksi Keuangan dapat mengenakan kepada majikan yang lalai karena itu suatu ketetapan pajak tagihan tambahan untuk menagih yang kurang dibayar menurut keterangan-keterangan yang ada padanya.
- (2) Pajak yang dipungut
- (1) Majikan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia dikenakan pajak di tempat mereka bertempat tinggal atau berkedudukan, mereka yang tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, dikenakan pajak di tempat di mana mereka diketemukan atau di mana mereka melaporkan diri.
- (2) Majikan yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia dikenakan pajak di tempat di mana perusahaan atau pekerjaan semata-mata atau terutama dilakukan.
- (3) Oleh Menteri Keuangan ditetapkan peraturan tentang tempat pengesahan pajak majikan, untuk siapa ketentuan pada ayat (2) tidak menunjuk suatu tempat pengenaan pajak, ataupun menunjuk lebih dari satu tempat pengenaan pajak.
- (4) Dimana majikan bertempat tinggal ditentukan menurut keadaan.
Pasal 15
- (1) Ketetapan-pajak yang jumlahnya lima puluh rupiah atau lebih begitu pula tambahan-tambahan, juga yang dimaksud pada pasal 15 Peraturan Pertimbangan Urusan Pajak, dimuat dalam kohir.
Pasal 23
Mendengar
:
Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 28 Desember 1960;
Memutuskan :
Menetapkan
:
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang penyempurnaan ordonansi Pajak Pendapatan 1944 (Staatsblad 1944 No. 17), sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 24 tahun 1959 (LembaranNegara tahun 1959 No. 141);
Pasal I.
Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 (Staatsblad 1944 No. 17) sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 24 tahun 1959 (LembaranNegara tahun 1959 No. 141), diubah dan ditambah seterusnya sebagai berikut :
- I. Pada pasal 2e ayat (1) kata-kata ,sewa barang gerak" dihapuskan.
- II. Pasal 3 huruf I diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut :
3. "1. nikmat makan dan tinggal dengan percuma yang diperoleh buruh sepanjang pendapatannya dalam bentuk uang dan barang natura lainnya seluruhnya berjumlah kotor tidak lebih dari Rp. 3.000, -setahun".
- III. Pasal 6 diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut :
- (1) Pendapatan seorang wanita yang telah kawin pada awal tahun takwim atau pada awal masa pajak dimaksudkan pada pasal 8e ayat (4) begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun yang lampau yang belum diperhitungkan seperti dimaksudkan pada pasal 5a, dianggap sebagai pendapatan atau kerugian suaminya.
- (2) Ketetapan pajak suami-isteri dilakukan terpisah dalam hal:
- a. hidup terpisah karena keputusan hakim;
- b. dikehendaki dengan tertulis oleh isteri
- (1) Pajak yang dengan bab VII A, buku ketiga dari Kitab Undang-undang Hukum Sipil melakukan pekerjaan, juga jika ketentuanketentuan dari bab itu tidak atau semua berlaku atas perjanjian kerja itu:
- b. setiap orang yang melakukan kerja dalam jabatan Negeri atau badan-badan umum lainnya:
- c. setiap orang yang melakukan kerja dalam dan untuk perusahaan yang dilakukan oleh pihak lain, juga jika kerja itu tidak dilakukan dalam jabatannya, tidak termasuk kerja untuk perusahaan itu dilakukan oleh seorang, yang melakukannya sebagai seorang yang melakukan suatu pekerjaan bebas atau perusahaan;
- d. tidak dianggap sebagai melakukan suatu pekerjaan bebas atau perusahaan ialah melakukan kerja menurut petunjuk pimpinan perusahaan, yang walaupun dengan terhenti-henti, terjadi dengan teratur untuk perusahaan itu.
2. upah : segala sesuatu yang terhutang atau yang dibayarkan oleh majikan kepada buruh dengan nama apapun juga, baik yang berupa uang atau yang berupa barang dan jasa yang dapat dinilaikan dalam uang, sebagai ganti jasa yang diberikan buruh kepada majikan
- (1) Jika ternyata, bahwa upah terutang atau dibayarkan dengan tidak dipenuhinya kewajiban seperti yang dimaksud pada pasal 17a ayat (1), atau dengan tidak diturutinya dengan tertib ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pasal tersebut, maka Kepala Inspeksi Keuangan dapat mengenakan kepada majikan yang lalai karena itu suatu ketetapan pajak tagihan tambahan untuk menagih yang kurang dibayar menurut keterangan-keterangan yang ada padanya.
- (2) Pajak yang dipungut
- (1) Majikan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia dikenakan pajak di tempat mereka bertempat tinggal atau berkedudukan, mereka yang tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, dikenakan pajak di tempat di mana mereka diketemukan atau di mana mereka melaporkan diri.
- (2) Majikan yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia dikenakan pajak di tempat di mana perusahaan atau pekerjaan semata-mata atau terutama dilakukan.
- (3) Oleh Menteri Keuangan ditetapkan peraturan tentang tempat pengesahan pajak majikan, untuk siapa ketentuan pada ayat (2) tidak menunjuk suatu tempat pengenaan pajak, ataupun menunjuk lebih dari satu tempat pengenaan pajak.
- (4) Dimana majikan bertempat tinggal ditentukan menurut keadaan.
- (1) Ketetapan-pajak yang jumlahnya lima puluh rupiah atau lebih begitu pula tambahan-tambahan, juga yang dimaksud pada pasal 15 Peraturan Pertimbangan Urusan Pajak, dimuat dalam kohir.
- (2) Kohir ditetapkan oleh Kepala Inspeksi Keuangan.
- (3) Pormulir kohir ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pajak.
- (1) Segera sesudah kohir ditetapkan, maka kepada penanggung pajak diberitahukan hal ketetapan pajak yang dimuat didalamnya dengan jalan pemberian surat ketetapan pajak kepada majikan bersangkutan atau wakilnya dalam arti-kata pasal 17h.
- (2) Penyelenggaraan pemberian surat ketetapan pajak dilakukan oleh Kepala Inspeksi Keuangan.
- (3) Tanggal pemberian dicatat baik pada kohir maupun pada surat ketetapan pajak.
- (4) Pormulir surat ketetapan pajak ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pajak.
- (1) Ketetapan pajak dapat ditagih seluruhnya mulai hari kesepuluh sesudah hari surat ketetapan pajak diberikan.
...
- (2) Ketetapan pajak dapat ditagih seketika itu, jika ketetapan pajak itu dikenakan kepada majikan yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia yang untuk sementara melakukan sendiri perusahaan atau pekerjaan di Indonesia ataupun dengan perantaraan wakilnya.
- (3) Pada surat ketetapan pajak dinyatakan tanda penerimaan pembayaran maka pembayaran dilakukan kepada yang berhak menerimanya.
- (4) Kewajiban membayar pajak tidak ditunda oleh pemasukan keberatan terhadap ketetapan pajak.
- (1) Majikan atau wakilnya bertanggung-jawab atas pembayaran tagihan tambahan seperti yang dimaksud pada pasal 17b.
- (2) Tanggung-jawab dimaksud pada pasal ini meliputi pula biaya tuntutan.
- (1) Untuk ketetapan pajak tagihan tambahan, Negara mempunyai hak utama terhadap segala barang majikan yang menanggung pajak, begitu pula terhadap barang mereka yang menurut pasal 17h, bertanggung-jawab terhadap pembayaran pajak.
- (2) Hak utama yang diberikan pada ayat (1) mendahului segala hak lainnya, kecuali terhadap piutang tersebut dalam pasal 1139 No. 1 dan 4 dan pasal 1149 No. 1 dari Kitab Undang-undang Hukum Sipil
Pasal 80
- 11 - dan pasal 80 dan pasal 81 dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang, terhadap ikatan panenan terhadap gadai dan hipotik yang diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Sipil yang diadakan sebelum saat pajak terutama atau dalam hal diadakan setelah saat itu sepanjang untuk itu diberikan suatu surat keterangan hipotik seperti yang dimaksud pada ayat (5).
Pasal 1139
- 11 - dan pasal 80 dan pasal 81 dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang, terhadap ikatan panenan terhadap gadai dan hipotik yang diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Sipil yang diadakan sebelum saat pajak terutama atau dalam hal diadakan setelah saat itu sepanjang untuk itu diberikan suatu surat keterangan hipotik seperti yang dimaksud pada ayat (5).
- (3) Terhadap tanah, hak utama yang diberikan pada ayat (1) tidak mendahului ikatan kredit yang diadakan sebelum saat terhutangnya pajak atau dalam hal diadakannya sesudah saat itu. sepanjang untuk itu diberikan suatu surat keterangan seperti dimaksud pada ayat (5). Terhadap tanah dan barang yang digadaikan menurut hukum adat, hak utama Negara tidak mendahului hak pemegang gadai terhadap pembayaran uang gadai.
- (4) Hak utama hilang dua tahun setelah surat ketetapan pajak diberikan atau jika dalam waktu itu diberitahukan surat paksa untuk membayar, dua tahun setelah diberitahukannya surat tuntutan yang terakhir. Dalam hal diberikan penundaan pembayaran, maka waktu itu karena hukum diperpanjang dengan waktu penundaan.
- (5) Sebelum atau sesudah diadakan hipotik dalam arti-kata Kitab Undang-undang Hukum Sipil maka pemberi hipotik dapat minta suatu surat keterangan bahwa hipotik itu mendahului hak utama yang diberikan pada ayat (1). Surat keterangan diminta pada Kepala Inspeksi Keuangan dalam wilayah siapa pemberi hipotik bertempat tinggal atau jika mereka tidak bertempat tinggal di Indonesia, dalam wilayah siapa barang tak bergerak terletak atau berada atau kapal dibukukan. Kepala Inspeksi Keuangan memberikan surat keterangan
- 12 - itu, jika tidak ada pajak yang berhak mendahului hipotik atau menurut pendapatnya ada jaminan, bahwa pajak yang berhak mendahului hipotik itu akan dilunasi. Dalam surat keterangan itu disebutkan hutang-hutang pajak yang bersangkutan.
Dalam hal surat keterangan itu tidak diberikan ,maka pemberi hipotik dapat mengajukan keberatannya kepada Kepala Jawatan Pajak yang akan menyuruh memberikan surat keterangan itu, jika menurut pendapatannya ada alasan untuk hal itu. Terhadap ikatan kredit maka ketentuan ini berlaku sesuai.
- (6) Ketentuan-ketentuan tentang hak utama meliputi pula biaya tuntutan.
- (7) Pajak yang terutang setelah hari penanggung pajak dinyatakan dalam keadaan pailit ataupun ditempatkan dibawah penyelesaian pengadilan ,adalah hutang yang memberikan kekayaan.
Pasal II.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan untuk pertama kali dilakukan terhadap penggunaan pajak pendapatan tahun takwim 1961.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 29 Desember 1960 Pejabat Sekretaris Negara, SANTOSO. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 173.

Penetapan: Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 1960. Presiden Republik Indonesia, SOEKARNO
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG No. 55 TAHUN 1960
tentang
## PENYEMPURNAAN PAJAK PENDAPATAN 1944.
## UMUM.
Organisasi Pajak Pendapatan 1944 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 24 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 141) masih pula memuat beberapa kekurangan yang perlu disesuaikan dengan keadaan. Pula berhubung dengan penghapusan Ordonansi Pajak Upah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 54 tahun 1960 maka perlu diadakan penampungan dari upah yang semula dikenakan pajak upah. Dengan dihapuskannya pajak upah maka semua pendapatan yang berupa upah yang semula dikenakan pajak upah sejak saat penghapusannya harus dikenakan pajak pendapatan.
Untuk memudahkan pemasukan uang pajak maka sebagai gantinya pajak upah akan dilakukan pungutan dimuka dari pajak pendapatan dengan tarip yang tersendiri. Tarip ini telah disusun demikian rupa dengan memperhatikan segala beban perorangan yang mungkin terjadi, pula disesuaikan dengan tarip A dari pajak pendapatan, Guna memperoleh keseragaman dengan peraturan pajak upah yang lama, juga dalam peraturan baru pendapatan upah yang tidak melebihi jumlah Rp. 3.000,- setahun dibebaskan dari pengenaan Pajak Pendapatan.
Walaupun ada perubahan dengan penghapusan pajak upah itu, tapi dalam praktek para majikan toh masih berkewajiban untuk melakukan potongan pajak (pendapatan) dari gaji dan upah yang dibayarkan kepada para pegawainya.
Dan pemotongan ini dilakukan menurut tarip C dari
PENJELASAN
Pasal 2
e ayat (1) ternyata memuat hal-hal yang tidak sesuai dengan hasil sumber barang gerak. Sewa barang gerak tidak sewajarnya masuk dalam pasal 2e ayat (1) akan tetapi seharusnya masuk dalam pasal 2c ayat (1) dan merupakan hasil dari pekerjaan yang berdiri sendiri. Maka oleh sebab itu kata-kata "Sewa barang gerak" telah dihapuskan pasal 2e ayat (1) tersebut.
PENJELASAN
Pasal 3
huruf 1. Ketentuan ini dicantumkan sebagai pengecualian untuk menghindarkan kesukaran yang mungkin timbul dalam mengenakan pajak pada pembantu rumah-tangga yang disamping gaji atau upah masih mendapat tempat tinggal dan makan dengan cuma-cuma. Jadi kalau buruh itu upahnya atau gajinya setahun tidak melebihi jumlah Rp. 3.000,- maka nikmati makan dan tempat tinggal dengan cuma-cuma tidak dianggap sebagai pendapatan dalam arti kata ordonansi pajak pendapatan.
PENJELASAN
Pasal 6
Ayat (2) mengatur ketetapan pajak dari suami dan isteri secara terpisah yakni :
PENJELASAN
Pasal 8
. ## PASAL DEMI PASAL.