PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 7 Tahun 2017 tentang TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH (berlaku 3 Maret 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
-
BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA
PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MA H A ESA
BUPATI HALMAHERA SELATAN ,
- a. bahwa dalam pemungutan Retribusi daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi Daerah;
- b. bahwa agar pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan secara lebih berdayaguna dan berhasil guna serta untuk memberikan kepastian hukum kepada wajib Retribusi Daerah, maka perlu diatur mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi Daerah tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi Daerah ;
4. : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negera R.I. Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4578);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lemabara Negara R.I. Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lemabaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2010 Nomor 119,);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Nageri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lemabara Negara R.I. Nomor 5265);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2007 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2011 Nomor 4,);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB) (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2011 Nomor 3,);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2011 Nomor 5,);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 Nomor 7,);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 Nomor 6,);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 Nomor 8,);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Persampahan/Kebersihan ( Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 Nomor 11,);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan( Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 Nomor 10,);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan ( Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 Nomor 12,);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ( Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 Nomor 14,);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan ( Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 Nomor 13,);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan ( Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 Nomor 15,);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pejabat pemungut retribusi adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai Peraturan Perundang -Undangan yang berlaku.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Selatan yang selanjutnya dapat disingkat BPKAD.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD Pemungut Retribusi Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan dan melakukan pemungutan retribusi daerah di Kabupaten Halmahera Selatan.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Keringanan Retribusi adalah keringanan terhadap dasar pengenaan Retribusi, yang diberikan bab lain yang luar biasa.
13. Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang -undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong reribusi tertentu.
14. Retribusi Daerah yang terutang adalah retribusi yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya Jumlah Pokok Retribusi yang terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.
Umum
TATA CARA KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Bagian Kesatu
1. Bupati
BAB II
Pasal 3
1. Bupati atas permohonan Wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi mengangsur dan atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan.
2. Persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam hal Wajib Retribusi mengalami kesulitan likuiditas, sehingga Wajib Retribusi tidak akan mampu memenuhi kewajiban retribusi pada waktunya.
3. Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan secara tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelumtanggal jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan, serta :
- a. Jumlah pembayaran Retribusi yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran dan besarnya angsuran; dan
- b. Jumlah pembayaran retribusi yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaaan.
4. Persyaratan yang mendukung permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
- a. Surat permohonan pengangsuran atau penundaan ditandatangani oleh Wajib Retribusi;
- b. Fotocopy KTP; dan
- c. Fotocopy SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- d. Dalam hal kondisi force majeur dilampiri surat keterangan keadaan force majeur dari Wajib retribusi dalam hal objek retribusi terkena bencana alam, kebakaran, dan kerusuhan yang diketahui oleh RT dan Kepala Desa /Lurah setempat.
- e. Dalam hal Wajib Retribusi mengalami kerugian, kesulitan likuiditas, atau kebangkrutan, Bupati dapat menunjuk Kepala SKPD untuk melakukan pemeriksaan/audit pada Wajib Retribusi sebagai pertimbangan untuk menentukan besaran pengurangan dan pembebasan retribusi.
5. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilampaui dalam hal Wajib Retribusi mengalami keadaan diluar kekuasaan Wajib Retribusi sehingga Wajib Retribusi tidak mampu melunasi Hutang retribusi tepat pada waktunya.
BAB II
Pasal 4
1. Angsuran atas utang retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) dapat diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Retribusi dengan angsuran paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, untuk permohonan angsuran atas utang retribusi berupa retribusi yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
2. Penundaan atas utang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat diberikan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Retribusi untuk permohonan penundaan atas utang retribusi berupa retribusi yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
BAB II
Pasal 5
1. Besarnya pembayaran angsuran atas utang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dalam jumlah utang retribusi yang sama besar untuk setiap angsuran.
2. Besarnya pelunasan atas penundaan utang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan sejumlah utang retribusi yang ditunda pelunasannya.
3. Bunga yang timbul akibat angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung
BAB II
Pasal 6
1. Setelah mempertimbangkan alasan dan bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Keputusan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
2. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. Menyetujui jumlah angsuran retribusi dan / atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Retribusi;
- b. Menyetujui jumlah angsuran retribusi dan /atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan pertimbangan Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan
- c. Menolak permohonan Wajib Retribusi.
3. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak menerbitkan keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Retribusi, dan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Retribusi atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Retribusi harus diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut berakhir.
4. Dalam hal permohonan Wajib Retribusi disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf a dan huruf b Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran retribusi.
5. Dalam hal permohonan Wajib Retribusi ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf c, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Angsuran Penundaan Pembayaran Retribusi.
Bagian Ketiga
Tata Cara Pengurangan dan Pembebasan Retribusi
BAB II
Pasal 7
1. Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan dan pembebasan retribusi.
2. Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Retribusi :
- a. Karena kondisi tertentu objek retribusi yang ada hubungannya denga subjek retribusi; atau
- b. Dalam hal untuk kepentingan daerah terkait dengan program investasi dan promosi daerah.
- c. Dalam penggunaan fungsi sosial, keagamaan
3. pembebasan dapat diberikan kepada Wajib Retribusi apabila terjadi force majeur yaitu bencana alam, kebakaran dan kerusuhan sesuai dengan hasil verifikasi tim.
4. Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan secara tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan, serta :
- a. Jumlah pembayaran dan besarnya pengurangan retribusi yang dimohon; dan
- b. Jumlah pembayaran retribusi dan jumlah pembebasan yang dimohon.
5. Setelah mempertimbangkan alasan dan bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),(3), dan (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Keputusan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
6. Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Retribusi, dan Surat Keputusan Persetujuan Pengurangan Pembayaran Retribusi atau Surat Keputusan Persetujuan Pembebasan Pembayaran Retribusi harus diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut berakhir.
7. Kondisi tertentu objek retribusi yang ada hubungannya dengan subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf a adalah objek retribusi yang Wajib Retribusinya mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
8. Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, gunung meletus, banjir, angina topan dan tanah longsor.
9. Ketentuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatur sebagai berikut :
- a. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas;
- b. Melampirkan dokumen :
- f. Fotocopy KTP pemohon;
- g. Fotocopy SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- h. Dalam hal kondisi force majeur dilampiri surat keterangan keadaan force majeur dari Wajib retribusi dalam hal objek retribusi terkena bencana alam, kebakaran, dan kerusuhan yang diketahui oleh RT dan desa setempat.
- i. Dalam hal Wajib Retribusi mengalami kerugian, kesulitan likuiditas, atau kebangkrutan, Bupati dapat menunjuk Kepala SKPD untuk melakukan pemeriksaan/audit pada Wajib Retribusi sebagai pertimbangan untuk menentukan besaran pengurangan dan pembebasan retribusi.
10. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 9 (sembilan) diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadinya bencana alam, kebakaran, dan kerusuhan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Labuha pada tanggal 3 Maret 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, HELMI SURYA BOTUTIHE, SE, M.M NIP. 19650621 198603 1001 BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 7

Distribusi: Salinan Sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM ILHAM ABUBAKAR, SH Nip. 19690307 200212 1 008 ## Pasal 8 Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan kepada Wajib Retribusi atas Retribusi yang terutang yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. ## Pasal 9 Pengurangan dan Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diberikan : - b. Maksimal sebesar 100% (seratus persen) dari Retribusi yang terutang dalam hal objek retribusi untuk pengguna fungsi sosial dan keagamaan serta objek retribusi terkena force majeur yaitu bencana alam, kebakaran dan kerusuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3). - a. Maksimal sebesar 40 % (empat puluh persen) dari Retribusi yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (2) ; atau ## BAB III KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 10

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Labuha pada tanggal 3 Maret 2017

Penandatangan: BUPATI HALMAHERA SELATAN, BAHRAIN KASUBA