PERATURAN DAERAH PROVINSI GUBERNUR Nomor 5 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANjA DAERAH TAHUN ANGGARN 2017 (berlaku 3 Oktober 2017)
Pembukaan
Mengingat
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2017.
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANjA DAERAH TAHUN ANGGARN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOtA JAKARTA,
Menimbang a. bahwa dengan · adanya perkembangan yang lidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), estimasi Pendapatan Asli Daerah yang tidak tercapai dan program serta kegiatan yang disesuaikan, sehingga diperlukan Penambahan dan/atau pengurangan maupun 'pergeseran · kegiatan . dan kode rekening Pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Bela-nja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan ·Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
•
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran · Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
1
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2
- Undang-Undang · Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004- tentang F'emeriksaan Pengelolaan dan · Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Inclonesia Nomor 4400); * ·
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pernerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan · Perundang-undangan (Lembaran Negara ,RepUblik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,· Tambahan Lembaga Negara· Republik indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Npmor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan · dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dafam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun·2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);-
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2001);
15. Peraturan Daerah ·Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan ·dan Administratif Pimpinan - dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
dan
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.
•
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae-ah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 70.191.958.203.554,00 (tujuh puluh triliun seratus sembilan puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus tiga ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) bertambah sejumlah Rp. 1.631.617.159.704,00 (satu triliun enam ra:us tiga puluh satu miliar enam ratus tujuh belas juta seratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat rupiah) sehingga menjadi Rp. 71.823.575.363.258,00 (tujuh puluh satu triliun delapan ratus dua puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pendapatan
1. Sem ula
2. Bertambah Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
Rp 62.466.130.203.554,00
Rp 51.613.822.981,00
b. Belanja
| 1. | Semula | Rp | 63.612.303.305.596,00 | 63.612.303.305.596,00 | 63.612.303.305.596,00 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 2. | Berkurang | Rp | (1.790.380.305.116,00) | (1.790.380.305.116,00) | (1.790.380.305.116,00) |
| | Jumlah Belanja setelah Perubahan | | | Rp | 61.821.923.000.480,00 |
| | Surplus setelah Perubahan | | | Rp | 695.821.026.055,00 |
| c. Pembiayaan | c. Pembiayaan | c. Pembiayaan | c. Pembiayaan | c. Pembiayaan | c. Pembiayaan |
| 1. | Penerimaan | | | | |
| | a) Semula | Rp | 7.725.828.000.000,00 | | |
| | b) Bertambah | Rp | 1.580.003.336.723,00 | | |
| | Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | | | Rp | •9.305.831.336.723,00 |
| 2. | Pengeluaran | | | | |
| | a) Semula | Rp | 6.579.654.897.958,00 | | |
| | b) Bertambah | Rp | 3.421.997.464.820,00 | | |
| | Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan | | | Rp | 10.001.652.362.778,00 |
| | Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan | Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan | Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan | Rp | (695.821.026.055,00) |
| | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan | Rp | 0,00 |
Pasal 2
| a. | Pendapatan Daerah sebagaimana Pendapatan Asli Daerah | dimaksud | dalam Pasal 1, terdiri | dari | : |
| | 1. Semula | | | Rp | 41.488.193.370.554,00 |
| | 2. Bertambah | | | Rp | 199.194.455.981,00 |
| | Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan | Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan | Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan | Rp | 41.687.387.826.535,00 |
| | Dana Perimbangan | Dana Perimbangan | Dana Perimbangan | | |
| b. | 1. Semula | | | Rp | 18.770.211.233.000,00 |
| | 2. Berkurang | | Rp | | (73.870.633.000,00) |
| | Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan | Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan | Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan | Rp | 18.696.340.600.000,00 |
| c. | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | | |
| | 1. Semula | | | Rp | 2.207.725.600.000,00 |
| | 2. Berkurang | | | Rp | (73.710.000.000,00) |
| | Jumlah Lain-Lain Pendapatan• Perubahan | Daerah | Yang Sah setelah | Rp | 2.134.015.600.000,00 |
| | Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada pendapatan : ayat | Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada pendapatan : ayat | Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada pendapatan : ayat | | huruf a, terdiri dari jenis |
| | | | | (1) | |
| a. | Pajak Daerah | | | | |
| | 1. Semula | | | Rp | 35.230.000.000.000,00 |
| | 2. Bertambah | | | Rp | 129.500.000.000,00 |
| | Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan | Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan | Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan | Rp | 35.359.500.000.000,00 |
| b. | Retribusi Daerah | Retribusi Daerah | Retribusi Daerah | | |
| | 1. Semula | | | Rp | 677.885.370.000,00 |
| | 2. Bertambah | | | Rp | 2.266.930.000,00 |
4
| c. | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 1. Semula 2. Bertambah | Rp Rp | 453.338.246.000,00 12.555.438.641,00 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b. | Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan Dana Alokasi Umum 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang) Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud | Rp Rp | 465.893.684.641,00 0,00 0,00 |
| d Lain-Lain | Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang) • Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Alokasi Khusus Semula | Rp Rp | |
| | 1. Semula 2. Bertambah Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak | Rp Rp Rp huruf b, terdiri | 5.126.969.754.554,00 54.872.087.340,00 5.181.841.841.894,00 |
| c. | Jumlah Dana 1. 2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Lain-Lain jenis pendapatan : Hibah 1. Semula 2. Berkurang Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Dana Darurat 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang) • Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan | Rp Rp Rp Rp Rp Rp pada | dari jenis pendapatan : 15.621.239.355.000,00 (84.182.304.000,00) 15.537.057.051.000,00 0,00 3.148.971.878.000,00 10.311.671.000,00 3.159.283.549.000,00 |
| a. | Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Lainnya Semula Bertambah/(Berkurang) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan | Rp Rp | ayat (1) huruf c, terdiri 0,00 0,00 |
| | Dana Pemerintah Daerah 1. 2. | Rp | 0,00 0,00 |
| | Jumlah Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1. | Rp | 0,00 |
| d. | | Rp | 0,00 |
| dari a. | | Rp Rp | 2.134.015.600.000,00 |
| | | Rp | 2.207.725.600.000,00 (73.710.000.000,00) |
| b. | | | 0,00 |
| | Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah | Rp | 0,00 |
| | | Rp Rp | |
| c. | | | |
| | Semula Bertambah/(Berkurang) | Rp | |
| | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah | Rp | 0,00 |
| | Semula • | | |
| | | Rp | |
| | Jumlah | | |
| | 2. | | |
| | Perubahan | | |
| e. | | | |
| | | | 0,00 |
| | Bantuan Lainnya 1. | | 0,00 |
| | 2. Bertambah/(Berkurang) | | |
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan
Rp
0,00
Pasal 3
| (1) | Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari: | Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari: | Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari: |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | a. Belanja Tidak Langsung | a. Belanja Tidak Langsung | a. Belanja Tidak Langsung |
| | 1. Semula | Rp | 28.055.746.847.929,00 |
| | 2. Berkurang | Rp | (1.347.206.537.419,00) |
| | Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan | Rp | 26.708.540.310.510,00 |
| | b. Belanja Langsung | | |
| | 1. Semula | Rp | 35.556.556.457.667,00 |
| | 2. Berkurang | Rp | (443.173.767.697,00) |
| | Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan | Rp | 35.113.382.689.970,00 |
| | Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja | Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja | Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja |
| a. | •Belanja Pegawai | | : |
| | 1. Semula | Rp | 20.140.729.686.251,00 |
| | 2. Berkurang | Rp | (500.517.793.251,00) |
| | Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | Rp | 19.640.211.893.000,00 |
| b. | Belanja Bunga | | |
| | 1. Semula | Rp | 49.226.437.819,00 |
| | 2. Berkurang | Rp | (13.670.180.296,00) |
| | Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan | Rp | 35.556.257.523,00 |
| c. | Belanja Subsidi | | |
| | 1. Semula | Rp | 3.234.116.847.884,00 |
| | 2. Berkurang | Rp | (1.312.787.500.000,00) |
| | Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan | Rp | 1.921.329.347.884,00 |
| d. | Belanja Hibah | | |
| | 1. Semula | Rp | 1.458.036.810.329,00 |
| | 2. Bertambah | Rp | 14.723.220.000,00 |
| | • Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan | Rp | 1.472.760.030.329,00 |
| e. | Belanja Bantuan Sosial | | |
| | 1. Semula | •Rp | 2.499.348.722.000,00 |
| | 2. Bertambah | Rp | 734.496.978.000,00 |
| | Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan | Rp | 3.233.845.700.000,00 |
| f. | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | | |
| | 1. Semula | Rp | 0,00 |
| | 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp | 0,00 |
| | Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada | Rp | 0,00 |
| g. | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa - | | |
| | 1. Semula | Rp | 348.804.149.960,00 |
| | 2. Bertambah | Rp | 15.918.620.040,00 |
| | Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan | Rp | 364.722.770.000,00 |
| h. | Belanja Tidak Terduga 1. Semula | Rp | 325.484.193.686,00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 2. Berkurang | Rp | (285.369.881.912,00) |
| | Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan | Rp | 40.114.311.774,00 |
| | Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja: | Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja: | Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja: |
| a. | Belanja Pegawai 1. Semula | Rp | 3.066.783.557.689,00 |
| | 2. Berkurang | Rp | (100.871.674.826,00) |
| | Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | Rp | 2.965.911.882.863,00 |
| b. | Belanja E3arang dan Jasa | | |
| | 1. Semula | Rp | 16.608.666.978.677,00 |
| | 2. Bertambah | Rp | 128.572.981.501,00 |
| | Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan | Rp | 16.737.239.960.178,00 |
| c. | Belanja Modal | | |
| | 1. Semula | Rp | 15.881.105.921.301,00 |
| | 2. Berkurang | Rp | •(470.875.074.372,00) |
| | Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan | Rp | 15.410.230.846.929,00 |
Pasal 4
| | Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari: | Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari: | Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari: |
| a. | Penerimaan 1. Semula | Rp | 7.725.828.000.000,00 |
| | 2. Bertambah | Rp | 1.580.003.336.723,00 |
| | Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | Rp | 9.305.831.336.723,00 |
| b. | Pengeluaran | | |
| | 1. Semula | Rp | 6.579.654.897.958,00 |
| | 2. Bertambah | Rp | 3.421.997.464.820,00 |
| | Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan | • Rp | 10.001.652.362.778,00 |
| | Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan : | Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan : | Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan : |
| a. | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) 1. Semula | Rp | 5.700.000.000.000,00 |
| | 2. Bertambah | Rp | 2.006.289.336.723,00 |
| | Jumlah SILPA setelah Perubahan | Rp | 7.706.289.336.723,00 |
| b. | Pencairan Dana Cadangan | | |
| | 1. Semula | Rp | 0,00 |
| | 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp | 0,00 |
| | Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan | Rp | 0,00 |
| c. | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 1. | | |
| | Semula | Rp | 0,00 |
| | 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp | • 0,00 |
| | Jumlah Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan | Rp | 0,00 |
(
| d. | Penerimaan Pinjaman Daerah | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1. Semula | Rp | 2.025.828.000.000,00 |
| | 2. Berkurang | Rp | (426.286.000.000,00) |
| | Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan | Rp | 1.599.542.000.000,00 |
| e. | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | | |
| | 1. Semula | Rp | 0,00 |
| | 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp | 0,00 |
| | Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan | Rp | 0,00 |
| f. | Penerimaan Piutang Daerah | | |
| | 1. Semula | Rp | 0,00 |
| | 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp | 0,00 |
| | Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan | Rp | 0,00 |
| Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan: | Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan: | Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan: | Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan: |
| a. | Pembentukan Dana Cadangan 1. Semula | Rp | 0,00 |
| | 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp | 0,00 |
| | Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan | Rp | 0,00 |
| b. | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | | |
| | 1. Semula 2. Bertambah | Rp | 6.562.456.000.000,00 |
| | Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | Rp | 3.421.997.464.820,00 |
| | setelah Perubahan | Rp | 9.984.453.464.820,00 |
| c. | Pembayaran Pokok Utang | | |
| | 1. Semula | Rp | 17.198.897.958,00 |
| | 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp | 0,00 |
| | Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan | Rp | 17.198.897.958,00 |
| d. | Pembayaran Utang Lainnya | | |
| | 1. Semula | Rp | 0,00 |
| | 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp | 0,00 |
| | Jumlah Pembayaran Utang Lainny -a setelah Perubahan | Rp | 0,00 |
| e. | Pemberian Pinjaman Daerah | | |
| | 1. Semula | Rp | 0,00 |
| | 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp | 0,00 |
| | Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan | Rp | 0,00 |
3)
Pasal 5
Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

- Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan e. Lampiran V

Keuangan Negara

- a. Lampiran I

- b. Lampiran II

- c. Lampiran III

- d. Lampiran IV

8

- f. Lampiran VI

- g. Lampiran VIII

- h. Lampiran IX

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;

Daftar Pinjaman Daerah.

## Pasal 6

Sebagai landasan operasional pelaksanaan Peraturan Daerah ini, Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

## Pasal 7

Dalam rangka mengantisipasi belanja untuk keperluan mendesak,· Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat menyodiakan pendanaan darurat untuk penanggulangan bencana alam, bencana sosial, penanggulangan penularan penyakit, ·kerusuhan masal dan kejadian luar biasa yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

## Pasal 8

Pengeluaran belanja rnendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, juga mencakup Program dan Kegiatan Pelayanan Dasar Masyarakat yang · anggarannya belum tersedia dalam tahun · anggaran berjalan dan keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar IDagi Pemerintah Daerah· dan rnasyarakat.

## Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus ·Ibukota Jakarta.

· Ditetapkan di Jakarta tanggal 13 Oktober 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ·


Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

•


## SAEFULLAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ·2017 NOMOR 102

Salinan sesuai dengan aslinya. KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


NIP 196508241994032003

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA: ( 5 / 244 / 2017 )

DJAROT•SAIFUL HIDAYAT