PERATURAN WALIKOTA RI Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat e
[ SALINAN ] SALINAN
[
)
BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN ER DAERA K TANGERANG SELA
No.34,2014 No.34,2014
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN. Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota. PEME N H KO TANGERANG SE TAN. Perubahan At Perat r n Walikota Tanger ng Se Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kedu Keu Walikota dan Wakil Walikota.
PROVINSI BANTEN PROVINS BANT
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN PERA URAN WALIK A TANGERAN S LATAN
NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PERATURAN WALIK TANGERANG SEL TAN NOMOR 36 TAHUN 2013 TEN ANG KEDUDUKAN KEUANGAN WALIKOT DAN WAKIL WALIK A
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DENG N RAHM TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG SELATAN, WALIKO TANGERANG SE ATAN,
Menimbang Meni g
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional Walikota dan Wakil Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, telah diatur dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota; a. ba w dal rangka mendukung pel ksa an tugas oper si na Walikota dan Wakil Walikot dalam e Pemerint an Daerah, telah diatur den Peratur Walikot Tangerang Selatan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Keduduk Keuan n Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tunjangan operasional Walikota dan Wakil Walikota, serta dalam rangka perubahan peraturan perundang-undangan maka perlu dilakukan penyesuaian; b. bahwa dalam rangk mendukung pelaksanaan tunjangan oper sio Walikot dan Wakil Walikota, ser a dalam ran perubahan per r perundang u a ma a pe dil penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu untuk menetapkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kedudukan Keuangan Walikota Dan Wakil Walikota. c. ba ber a pertimbang sebagai ana dimaks d pada huruf a dan huruf b, perlu unt k mene n Per Walik Tangerang Selat n tentang Perub a Atas Per turan Walikot Tangerang Sel Nomor 36 ahun 2013 tent ng Kedudukan Keuangan Walik ta Dan Wakil Walikota.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1. Pasa 18 ayat (6) Undang-Un ang Das Neg r Republik Indonesi ahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); . ndang-U g omor 7 ahun 003 ent ng eu Le b e ep bli n on s hu 003 omor 7, amb em li ndones omor 286);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935); . ndang-Un g om r 1 ahun 008 en g em t ot anger ng e i rovinsi ant n em ep bli ndon ah 008 om r 88, amb an em ep li ndones o r 935);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); . ndang-Un g omor 3 ahun 014 ent ng emeri a r L m ep li ndon s ah 014 o 44, amba Le e ep bli n om r 587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); . er emer nt om r 09 ahun 0 n ed du eu g ep a a a l ep a L ba e epubli ndone 000 omor 10, amba em ga epubli ndon o r 028);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 /PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 /PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 346); . e eua o r 7 PMK.05/2010 ent ng erjalana inas ua e r a ejabat e ra, g e eri, a ida et B ri g epubli n s ahun 010 omor 25) b el i eb ali, er khi en e t eua omor 5/PMK.05/2014 en eruba a ed t er t e t eu omor 7 PMK.05/2010 ent ng erjalana i ua e a ja a e a, e ri, ida t Beri e ep bli n o a u 014 o r 46);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 1 3 / P M K. 0 5 / 2 0 1 2 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678); . r tur e r eua omor 13/PMK.05/2012 ent ng erjalana i s a e ri ejaba eg ra, e a e eri, eg ida et Be e Republik ndones ahun 012 omor 78);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); . eratur e a eg r omor ahun 014 ten emb rod u a B e ep bli ndones ahu 014 om r 2);
Menetapkan e t
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; . er e e o 7 h 014 ent ng edom enyus a en e ja ahun n 015;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Dalam Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1239); 0. an e es o 5 ah 014 en n es amin emeli es etua, etua, e erw akyat, e erw il aerah, emer k euang n, omis udisi , a m a onstitusi, a gung a k gung, e ri, il e ja r n Beri ar ep b ndones ahu 014 om 239);
3. 1 1 . Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610); 1. ot ang r e om r hu 010 enta r anis er emb r nger ng e ah 010 om r , amba em ang r e n om 610);
MEMUTUSKAN: EMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA. ERATURA ALI EN ANG ERU TA ERATURA AL O ANGERANG LAT OMOR 6 AHUN 013 ANG EDUDUKA EUANG AN AKIL ALIK A.
Pasall asall
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kedudukan Keuangan Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 Nomor 36), diubah sebagai berikut: eb eten a a er ali anger e om 6 ahun 013 ent ng edudu Keu alik a a il alikot Ber a t Tangerang e ah 013 om r 6), iub e erikut:
- 1 . Ketentuan Pasal 2 ayat ( 1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: . etent as ya ) a y 2) iubah, se asa e n seb i berikut:
Pasal2 Pasal2
- ( 1 ) Kepada Walikota dan Wakil Walikota diberikan gaji dan tunjangan, yang terdiri dari: (1) Kepada Walikot da Wakil Walik t di g ji da tunjangan, yang terdir dari:
- a. gaji pokok; a. g ji pokok;
- b. tunjangan keluarga; b. tu ja kel a;
- c. tunjangan jabatan; c. tunjang ja atan;
- d. tunjangan beras; . unja eras;
- e. tunj angan pajak; . nj jak;
- f. tunjangan asuransi kesehatan; ja s ns es n;
- g. tunjangan uang duka/wafat; . ja a uka/w fa ;
- h. tunjangan asuransi kecelakaan kerja; dan/atau . unja suransi ec ja; an/ata
1. tunjangan asuransi kematian; 1. unja suransi ematian;
- (2) Besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 2) esarn ji unjan e i y 1) e p tus likota.
2. Ketentuan Pasal 12 ayat ( 1 ) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: . eten 2 y 1) i b h, e gg asal 2 e a erikut:
Pasal 12
- ( 1) Kepada Walikota dan W akil W alikota beserta anggota keluarga disediakan biaya pemeliharaan kesehatan. ) p li kil li es ng t el i a e liha es an.
- (2) Rincian biaya pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 2) inci em li a es at ai i a a y 1) i e ep tus alikota.
3. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat ( la) dan ayat ( 1 b) dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: . etent a s 4 ya 1) iubah, i nt ya 1) y 2) is sipk d a) yat, akni ya a ya a i mba s y akni y 2a), eh as 4 er eb e ut:
Pasal 13
- ( 1 ) Biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan dalam bentuk: 1) i erjalana inas ala aer eba aima i as 3 ib a entuk:
Pasal 14
- ( 1 ) Biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan dalam bentuk: 1) i erjalana inas ala aer eba aima i as 3 ib a entuk:
- a. uang harian; . ua arian;
- b. uang representasi; dan . ua g epresentasi;
- c. biaya rapat/pertemuan. . apat/pe muan.
- ( l a) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a, meliputi: la Uang a ia eb aimana i s a a ya 1) uruf , meliputi:
- a. uang harian; a. uang harian;
- b. uang harian untuk pendidikan dan pelatihan; atau b. uang hari unt k pendi k da pelatihan; a
- c. uang harian untuk rapat/pertemuan di luar kantor. c. uang ha ia un k rapat/p m di lu kantor.
- ( 1 b) Biaya rapat/ pertemuan di luar kantor meliputi: ( 1 b Bi rapat/ pertemua di luar kantor melip ti:
- a. paket meeting half day; a. paket me ti half da
- b. paket meeting fullday; atau b. pa m ti full y a
- c. paket meeting fullboard. c. paket me ti full d.
- (2) Uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan secara Lumpsum. (2) Uang har a dan uang representasi sebagaimana dima pada aya (1) hu f a da huruf b diberi sec Lumpsum.
- (2a) Biaya rapat/pertemuan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara Biaya Riil. 2a apat/p r i ant ai i a a ya 1) i iay iil.
Pasal 15
- ( 1 ) Biaya perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan dalam bentuk: 1) jalana inas a r e ai ima ala as 3 i r a en k:
- a. uang harian; . a a ian;
- b. uang representasi; . epresentasi;
- c. biaya transpor; . y ranspor;
- d. biaya penginapan; dan . i eng napan; a
- e. biaya rapat/ pertemuan. . i apat/ ertemuan.
- ( 1 a) U ang harian se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a, meliputi: ng aria agaimana ima a a y ) uruf , eliputi:
- a. uang harian; . ang arian;
- b. uang harian untuk pendidikan dan pelatihan; atau b. ua g hari un pen da pel ihan; a
- c. uang harian untuk rapat/pertemuan di luar kantor. c. ua g ha unt k rapat/p r n di luar kantor.
- ( 1 b) biaya rapat/ pertemuan di luar kantor meliputi: ( 1 b) b rapat/ per em di lua kantor meliputi:
- a. paket meeting half day a. pak t m ti half d
- b. paket meeting fullday; atau b. paket m ti full ; a
- c. paket meeting fullboard. c. paket me ti full d.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a dan uang representasi dimaksud pada ayat (1) · huruf b diberikan secara Lumpsum. (2) Ua g harian sebagaimana dimaksud pada aya (1) huruf a dan uang represent si dimaks pada aya (1) · hur f b diber n sec Lumpsum.
- (3) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d, dan biaya rapat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf e, diberikan secara Biaya Riil. (3) Bi transpor seb imana dimaks pada aya (1) huruf c, bi peng napan seba aimana di pada ayat ( 1) huruf d, dan biaya rapat sebagaimana dima sud pada aya (1) huruf e, diber kan sec Bi Riil.
Pasal 17
- ( 1 ) Biaya perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan dalam bentuk: ( 1) Bi ya perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasa 13 diber k n dalam bentuk:
- a. uang harian a. uang harian
- b. biaya transpor; dan b. bi ya transpor; da
- c. uang representasi; c. uang representasi;
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a, meliputi: 2) a harian sebag imana dimaksud a ayat 1) huruf a, meliputi:
- a. uang saku; . ;
- b. uang makan; . ma an;
- C. uang transpor lokal; dan C. transpor lok l; dan
- d. uang penginapan. d. penginapan.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dan uang represen tasi diberikan secara Lumpsum. 3) a an eba ima a a s p a ( 1) ru g epres t rik n s cara Lumpsum.
- (4) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan secara Biaya Riil. 4 iay ans b im su p 1) huru iberika e ar iay Riil.
Pasal II I
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. P k ta ini r aku ta gal iundang an.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan. g a merinta ka engu dangan r lik t nga nempatanny ra n.

Penetapan: Ditetapkan di Tangerang Selatan. Pada tanggal 26 November 2014. an. n 6 e r 014.

Penandatangan: WALIKOTA TANGERANG SELATAN, LIKOTA ANGERANG ELA AN, ttd/cap td/ca AIRIN RACHMI DIANY AIRI RA I IANY

Penetapan: Diundangkan di Tangerang Selatan. Pada tanggal 26 November 2014. SEKRETARIS DAERAH i a g e an. 6 o emb r 014. K ARIS RA KOTA TANGERANG SELATAN, ANGERA G LA AN,

Verifikasi: ## ttd/cap d/ca ## DUDUNG E. DIREDJA DUDUNG E. REDJA

Distribusi: BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 34 Salinan Sesuai Dengan Aslinya RIT ERA A ANGERA ELA AHUN 014 OMO li ng liny

Penandatangan: Plt. Kepala Bagian Hukum, lt. u m,

Verifikasi: ## ttd/cap td/c ## Ir. H. Nur Selamet, MM. . lamet M. Pembina Tk. I IV /b Nip. 19630215 199601 1 001 em k. b ip. 9630215 99601 01