PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Nomor 1 Tahun 2012 tentang 1 1 ANGGARAN PENDAPATAN 1 1 ' 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENT ANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 (berlaku 9 Januari 2012)
Pembukaan
Menimbang:
- a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang­ Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang­ Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang­ Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Minahasa Tenggara telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2012 tidak bertentangan dengan kepentingan · umum dan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi; I
- c. bahwa berdasarkan pertimbanqan sebaqalrriana dimaF�ud pad a huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Af"IBD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2012;
Mengingat :
- 1 . Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2007 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4685);
2. Undang-Undang Nomor 1 � Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Repu�lik I ndonesia Tahun 1985 Nomor .. 68, Tambahan Lembaran Negara Nomorl 1 �31�) sebagaimana telah diubah dengan Undang­ undang Nomor 12 Tahun 19�4 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
1
1
1 1
I
'
I
'
I
I
'
1 Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan. Hak 1 !b.tas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
I
I
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undanp-undanq Nomor 117 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lnd9nesif Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286): 1 /i
1
1
•
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentanq Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 1 0 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Nrgara Republ,ik I ndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara · Repubhk lndonesla Negara Nomor 4421);
5. 1 O. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lernbaran Negara Tahun 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 12 JT�pu� 2p08 1 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tohun 20ol4 tentaHg Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. 1 1 . Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. 1 2 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);.. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor.t 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. 1 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Repu�lik I ndonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhlr dengan Peratura� IPemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan P�merjntah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuanqah Pir1f1pinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 0 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawabarn Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah den Wakil Kepala Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
3. 1 6 . Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
I
I
- 1 7 . Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun r2op1 tentanq Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 1 8 . Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4754);
0
- 1 9 . Peraturan Pemerjptj� t-rJoror 1 55 Tahun 2005. tentang Dana Perimbangan (Lembaran I Negara Reputillk Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lntormasl Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nemer 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
I
I
I
I
I
1 1
I
,o
I
Tahun 2007 Nomor 82, TambJhan Lembaran Ne,gara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
I
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; I
28. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor, i2 Tahun ,2011 tentanq Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
29. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Dengan persetujuan bersama
DEWAN1PER�A�llAN �A�YAT DAERAH MINAHASA TENGGARA
dan
BUPATI MINAHASA TENGGARA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :
- 1 . Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah
Surplus (Defisit)
3. Pembiayaan Daerah
- a. Penerimaan
- b. Pengeluaran
Pembiayaan Neto
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenan
Rp. 392.807.546.654,00
Rp. 428.550.962.498,00
Rp. (35.743.415.844,00)
Rp. 35.743.415.844,00
Rp. 0,00
Rp. 35.743.415.844,00
Rp. 00,00
Pasal 2
- ( 1 ) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 5.000.500.000,00
- b. Dana perimbangan sejumlah Rp. 355.057.407.654,00
- c. Lain-lain pendapatan daerah y�ng sah sejµmlah RA) 32.749.639.000,00
I
I
'
'
.
I
I
I
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak daerah sejumlah Rp. 1. 710.000.000,00
- b. Retribusi daerah sejumlah Rp. 1.290.500.000,00
- c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp. 2.000.000.000,00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 16.941.565.654,00
- b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 1 288.810.442.000,00
- c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 49.�05.400.0Q0,00 .
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 6.000.000.000,00
- b. Dana bagi has ii pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya. sejumlah Rp. 6.000.000.000,00
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejum.lah Rp.
13. 20.749.639.000,00
Pasal 3
- 1 ' 1 1 I I . 1 , .
- ( 1 ) Belanja Daerah sebaqaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja tidak langsung sejumlah Rp. 202.443.947.861,00
- b. Belanja langsung sejumlah Rp. 226.107.014.637,00
- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 168.580.431.361,00
- b. Belanja Hibah sejumlah Rp. 4.683.516.500,00
- c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 9.930.000.000,00
- d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik sejumlah Rp. 18.500.000.000,00
- e. Belanja Tidak terduga sejumlah Rp. 750.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 12.237.902.500,00
- b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 72.356.205.741,00
- c. Belanja Modal sejumlah Rp. 141.512.906.396,00
Pasal 4
- ( 1 ) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Penerimaan sejumlah Rp. 35.743.415.844,00
- b. Pengeluaran sejumlah Rp. 0,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf a terdiridari jenis pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah Rp. 35. 7 43.415.844,00
I
I
I
·
1
,
1
'
I
! ' 1
I
I
i
I
l
I
I
i
!
I
i
l
Pasal 5
## Pasal5
Pasal 185
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2012 tidak bertentangan dengan kepentingan · umum dan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi; I
- c. bahwa berdasarkan pertimbanqan sebaqalrriana dimaF�ud pad a huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Af"IBD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2012;
Mengingat :
- 1 . Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2007 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4685);
2. Undang-Undang Nomor 1 � Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Repu�lik I ndonesia Tahun 1985 Nomor .. 68, Tambahan Lembaran Negara Nomorl 1 �31�) sebagaimana telah diubah dengan Undang­ undang Nomor 12 Tahun 19�4 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
1
1
1 1
I
'
I
'
I
I
'
1 Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan. Hak 1 !b.tas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
I
I
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undanp-undanq Nomor 117 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lnd9nesif Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286): 1 /i
1
1
•
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentanq Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 1 0 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Nrgara Republ,ik I ndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara · Repubhk lndonesla Negara Nomor 4421);
5. 1 O. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lernbaran Negara Tahun 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 12 JT�pu� 2p08 1 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tohun 20ol4 tentaHg Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. 1 1 . Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. 1 2 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);.. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor.t 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. 1 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Repu�lik I ndonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhlr dengan Peratura� IPemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan P�merjntah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuanqah Pir1f1pinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 0 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawabarn Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah den Wakil Kepala Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
3. 1 6 . Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
I
I
- 1 7 . Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun r2op1 tentanq Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 1 8 . Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4754);
0
- 1 9 . Peraturan Pemerjptj� t-rJoror 1 55 Tahun 2005. tentang Dana Perimbangan (Lembaran I Negara Reputillk Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lntormasl Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nemer 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
I
I
I
I
I
1 1
I
,o
I
Tahun 2007 Nomor 82, TambJhan Lembaran Ne,gara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
I
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; I
28. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor, i2 Tahun ,2011 tentanq Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
29. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Dengan persetujuan bersama
DEWAN1PER�A�llAN �A�YAT DAERAH MINAHASA TENGGARA
dan
BUPATI MINAHASA TENGGARA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
Pasal1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :
- 1 . Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah
Surplus (Defisit)
3. Pembiayaan Daerah
- a. Penerimaan
- b. Pengeluaran
Pembiayaan Neto
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenan
Rp. 392.807.546.654,00
Rp. 428.550.962.498,00
Rp. (35.743.415.844,00)
Rp. 35.743.415.844,00
Rp. 0,00
Rp. 35.743.415.844,00
Rp. 00,00
Pasal2
- ( 1 ) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 5.000.500.000,00
- b. Dana perimbangan sejumlah Rp. 355.057.407.654,00
- c. Lain-lain pendapatan daerah y�ng sah sejµmlah RA) 32.749.639.000,00
I
I
'
'
.
I
I
I
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak daerah sejumlah Rp. 1. 710.000.000,00
- b. Retribusi daerah sejumlah Rp. 1.290.500.000,00
- c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp. 2.000.000.000,00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 16.941.565.654,00
- b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 1 288.810.442.000,00
- c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 49.�05.400.0Q0,00 .
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 6.000.000.000,00
- b. Dana bagi has ii pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya. sejumlah Rp. 6.000.000.000,00
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejum.lah Rp.
13. 20.749.639.000,00
Pasal3
- 1 ' 1 1 I I . 1 , .
- ( 1 ) Belanja Daerah sebaqaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja tidak langsung sejumlah Rp. 202.443.947.861,00
- b. Belanja langsung sejumlah Rp. 226.107.014.637,00
- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 168.580.431.361,00
- b. Belanja Hibah sejumlah Rp. 4.683.516.500,00
- c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 9.930.000.000,00
- d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik sejumlah Rp. 18.500.000.000,00
- e. Belanja Tidak terduga sejumlah Rp. 750.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 12.237.902.500,00
- b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 72.356.205.741,00
- c. Belanja Modal sejumlah Rp. 141.512.906.396,00
Pasal4
- ( 1 ) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Penerimaan sejumlah Rp. 35.743.415.844,00
- b. Pengeluaran sejumlah Rp. 0,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf a terdiridari jenis pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah Rp. 35. 7 43.415.844,00
I
I
I
·
1
,
1
'
I
! ' 1
I
I
i
I
l
I
I
i
!
I
i
l
Pasal5
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 , tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Ringkasan APBD;

Ringkasan APBD rnenurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi sKro; I

Rincian APBD 'menurut Utusan · Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerali dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

- Daftar Jumtah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 6. Lampiran VI

- [)aft�r P,iutang Daerah; 1 1

I

baftar Penyertaan Modal (lnvestasi) Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan pengurangan aset lain­ l ain;

Daftar kegiatan -kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

Daftar dana cadangan daerah;

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

- 1 . Lampiran I

2. Lampiran II

3. Lampiran 1 1 1

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

7. Lampiran y11

8. Lampiran VIII

9. Lampiran IX

- 1 0 . Lampi ran X

- 1 1 . Lampi ran XI

- 1 2 . Lampiran XII

- 1 3 . Lampiran XIII

## Pasal6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

## Pasal7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah i ni dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Ratahan

Pada tanggal 9 Januari 2012

BUPATI MINAHASA TENGGARAt

\


I I 1 1 I

'

,

I

I

I

, · ,


1

1

1

1

I

I

,

1 , .

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN NO MOR

1




Lampiran I

Peraturan Daerah

Nomor

01 Tahun 2012

Tanggal

: 9 January 2012

## P�MERINTAH l(A��fA�E� MIN 1 AHAS� TENGG;"RA RINGKASAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2012

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | PENDAPATAN | 392.807.546.654,00 |
| 1 . 1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 5.000.500.000,00 |
| 1 . 1 . l | Pen�apatan Pa)Ak �Jerah 1 I , 1 1 . | 1.710.000.000,00 |
| 1 . 1 . 2 | Hasil Retribusi Daerah | 1.290.500.000,00 |
| 1 . 1 . 4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 2.000.000.000,00 |
| 1 . 2 | DANA PERIMBANGAN | 355.057.407.654,00 |
| 1 . 2 . 1 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 16.941.565.654,00 |
| 1 . 2 . 2 | Dana Alokasi Umum | 288.810.442.000,00 |
| 1 . 2 . 3 | Dana Alokasi Khusus | 49.305.400.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 . 3 | LAIN•LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 32.749.639.000,00 |
| 1 . 3 . 1 | Pendapatan Hlbah | 6.000.000.000,00 |
| 1 . 3 . 3 | Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah D.aerah Lainnya | 6.000.000.000,00 |
| l . 3 . 4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 20.749.639.000,00 |
| 2 | BELANJA | 428.550.962.498,00 |
| 2 . 1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 202.443.947.861,00 |
| 2 . 1 . 1 | Belanja Pegawai | 168.580.431.361,00 |
| 2 . 1 . 4 | Belanja Hibah | 4.683.516.500,00 |
| 2 . 1 . 5 | Belanja Bantuan Sosial | 9.930.000.000,00 |
| 2 . 1 . 7 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan | 18.500.000.000,00 |
| 2 . 1 . 8 | Partai Politik Belanja Tidak Terduga | 750.000.000,00 |
| 2 . 2 | BELANJA LANGSUNG | 226.107.014.637,00 - - - - - - - - - - - - - - |
| 2 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 12.237.902.500,00 |
| 2 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 72.356.205.741,00 |
| 2 . 2 . 3 | Belanja Modal | 141.512.906.396,00 |
| | SURPLUS/ (DEFISIT) | (35.743.415.844,00) |
| | | ����'--����--'-, |
| 3 | PEMBIAYAAN DAERAH | |
| 3 . 1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | 35.743.415.844,00 |
| 3 . 1 . 1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 35.743.415.844,00 |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 35.743.415.844,00 |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN | 0,00 |

I

1

1

1

I

I

, . ,

1

I

•

Ratahan, 9 Ja1'uary 2012

BUPATI


RINGKASAN APBD



•

I