Unknown BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA PERATURAN KEPALA DAERAH HALMAHERA SELATAN Nomor 17 Tahun 2017 tentang PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2017 DE NGAN RAHMAT TUHAN YANG MA H A ESA BUPATI HALMAHERA SELATAN, (berlaku 18 September 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
- a. bahwa dalam rangka mendukung program Pemerintah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri serta untuk menjamin pemerataan pendidikan, perlu diberikan bantuan dana berupa Bantuan Operasional Sekolah Daerah Negeri dan swasta Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan mengalokasikan Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tentang Pedoman Umum Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Tahun 2017 ;
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negera R.I. Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan jangka panjang Nasional Tahun 2005 -2020 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4586);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan perundang - undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan tugas perbantuan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4106);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4496);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lemabaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4693);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara R.I. Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4864);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan tugas pembantuan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4816);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010) (Lembaran Negara R.I. Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5157);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lemabara Negara R.I. Nomor 5265);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Nageri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 Nomor 8 );
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 47 Tahun 2016 Tentang pedoman organisasi dan perangkat daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
27. Peraturan Daerah kabupaten Halmahera Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Halmahera selatan;
28. Peraturan Daerah kabupaten Halmahera Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017;
Memperhatikan :
Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 420/10281/2017 tanggal 25 September 2017 Perihal Penyampaian Usulan Penetapan Perkada tentang Petunjuk Teknis BOSDA Tahun 2017;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN KEPALA DAERAH HALMAHERA SELATAN TENTANG PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2017
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Peraturan Kepala Daerah ini mengatur mengenai pedoman Umum dan prosedur pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk sekolahsekolah yang menerapkan wajib belajar sembilan tahun yang berada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan.
MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud Peraturan Kepala Daerah ini sebagai pedoman bagi satuan pendidikan dasar dalam penggunaan dan pertanggungjawaban Dana BOSDA.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
- a. Meningkatkan kualitas penduduk, mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa, peningkatan kehidupan sosial serta kesejahteraan masyarakat
- b. Meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu
- c. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD Negeri/Swasta dan SMP Negeri/Swasta, SMP Terbuka terhadap biaya operasional sekolah.
- d. Membebaskan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta
- e. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi peserta didik di sekolah negeri/swasta
PRINSIP
BAB III - PRINSIP
Pasal 4
Prinsip-prinsip pemberian Dana BOSDA yaitu:
- a. bersifat suplemen yaitu Dana BOSDA yang dialokasikan oleh pemerintah daerah melalui APBD untuk memenuhi kekurangan dan/atau melengkapi komponen-komponen penggunaan Dana BOS Pusat;
- b. bersifat efektif; bahwa pemberian Dana BOSDA harus berdampak positif terhadap perkembangan pencapaian kualitas pendidikan di Kabupaten Halmahera Selatan;
- c. bersifat efisien bahwa penggunaan Dana BOSDA harus tepat sesuai rencana dan sasaran yang ingin dicapai;
- d. bersifat transparan; bahwa penggunaan Dana BOSDA harus dilakukan secara terbuka baik kepada warga sekolah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya;
- e. bersifat akuntabel; bahwa penggunaan Dana BOSDA harus tercatat dalam penggunaannya dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.
SASARAN PROGRAM DAN BESARAN BANTUAN
BAB IV - SASARAN PROGRAM DAN BESARAN BANTUAN
Pasal 5
Sasaran program Dana BOSDA adalah SDN/SDS/SDLB dan SMPN/SMPS/SMPLB di Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan
BAB IV - SASARAN PROGRAM DAN BESARAN BANTUAN
Pasal 6
1. Besaran bantuan Dana BOSDA untuk SDN/SDS/SDLB dan SMPN/SMPS/SMPLB di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Selatan. dengan rincian sebagai berikut :
- a. SDN/SDS : 37.958 siswa x Rp. 125,000 / peserta didik / tahun
- b. SMPN/SMPS : 12.599 siswa x Rp. 125,000 / peserta didik / tahun
2. Besaran bantuan Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tahun berkenaan.
3. Jumlah besaran bantuan Dana BOSDA untuk SDN/SDS/SDLB dan SMPN/SMPS/SMPLB di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung ## BAB V
PERSYARATAN
BAB IV - SASARAN PROGRAM DAN BESARAN BANTUAN
Pasal 7
- (1) Persyaratan penyaluran Dana BOSDA kepada Sekolah meliputi:
- a. membuat uraian singkat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dan dibiayai melalui Dana BOSDA terutama pakaian seragam Batik dan Olahraga siswa baru;
- b. mempersiapkan Naskah Perjanjian Hibah Bosda (NPHBD) antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan dengan Kepala Satuan Pendidikan (Kepala Sekolah) yang dilampirkan dengan alokasi BOSDA secara ril di tiap sekolah berdasarkan Dapodik sebagaimana dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan ini;
- c. membuat surat pernyataan tanggungjawab mutlak (Pakta Integritas) sebagaimana dalam lampiran Peraturan ini;
- d. Surat pernyataan tidak menahan ijazah/dokumen hasil belajar lainnya;
- e. Untuk sekolah negeri/swasta menyampaikan surat pernyataan tidak memungut biaya pendidikan dari siswa/orang tua siswa;

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Halmahera Selatan melalui Kepala Sub bagian perencanaan, keuangan dan BMD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan.

## BAB VI PENYALURAN

## Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana BOSDA kepada sekolah dilakukan melalui rekening atas nama sekolah dan diberikan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Penyaluran Dana BOSDA kepada sekolah dilakukan selambat-lambatnya pada bulan September setiap tahunnya.

## BAB VII

## PENGGUNAAN

## Pasal 9

- (1) Penggunaan Dana BOSDA pada jenjang pendidikan dasar ditujukan untuk memenuhi kekurangan dan/atau melengkapi keperluan peserta didik baru yang meliputi:
- a. belanja pakian batik.
- b. belanja pakaian olahraga dan,
- c. belanja menutupi kekurangan dana BOSNAS,
- (2) Penggunaan Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan di sekolah masing-masing dengan tetap mengacu pada pedoman yang ditetapkan.

## BAB VIII

## PERTANGGUNGJAWABAN

## Pasal 10

Pertanggungjawaban Dana BOSDA meliputi :

- a. setiap pengeluaran uang harus didukung dengan bukti yang sah disertaitanda persetujuan dari pihak-pihak yang menerima dan berwenangmengeluarkan uang;
- b. bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus disertai materai yangcukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai barang yang dibeli,tanggal dan nomor bukti serta tidak boleh ada coretan pada kwitansi;

- d. setiap terjadi transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran uang dibuktikan sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi;
- e. pemungutan dan/atau pemotongan dan penyetoran pajak atas pembayaran/pembelian/pengadaan barang dalam jumlah tertentu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. dalam hal terjadi penyimpangan terhadap penggunaan Dana BOSDA sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 9, maka menjadi tanggung jawab penerima bantuan dan/atau Kepala Sekolah;
- g. standar pembiayaan mengacu kepada kewajaran setempat atau batas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

## BAB IX PELAPORAN

## Pasal 11

- (1) Sekolah wajib menyampaikan laporan Dana BOSDA paling lambat 20 (duapuluh) hari kerja setelah diterima.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
- a. uraian singkat kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai melalui Dana BOSDA;
- b. melampirkan kwitansi pembayaran;
- c. melampirkan foto kopi slip penerimaan dan penarikan Dana BOSDA;
- d. melampirkan Rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran atau penggunaanDana BOSDA;
- e. melampirkan kwitansi atau nota bukti pengeluaran;
- f. melampirkan bukti pembayaran pajak;

## BAB X

## PEMANTAUAN DAN EVALUASI

## Pasal 12

- (1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama Pengawas pada jenjang satuan pendidikan melakukan Pemantauan dan Evaluasi penggunaan dan pertanggungjawaban Dana BOSDA.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama Pengawas pada jenjang satuan pendidikan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksudayat (1) dapat menugaskan Tim Pemantauan dan Evaluasi penggunaan dan pertanggungjawaban Dana BOSDA.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperbantukan oleh Tim Bos pusat yang telah ditetapkan oleh Keputusan Bupati Halmahera Selatan dengan susunan keanggotaannya sebagaimana dalam keputusan

Diundangkan di Labuha pada tanggal 18 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

HELMI SURYA BOTUTIHE, SE, M.M NIP. 19650621 198603 1001

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 17

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD ILHAM ABUBAKAR, SH Nip. 19690307 200212 1 008

## BAB XI

## PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan penggunaan dan pertanggungjawaban Dana BOSDA dilaksanakan secara fungsional oleh Inspektorat.
- (2) Hasil pengawasan penggunaan dan pertanggungjawaban Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalaui Sekretaris Daerah

## BAB XII

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Kepala Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Labuha pada tanggal 18 September 2017

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

BAHRAIN KASUBA


## PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Oesman Syah No. 1 - Labuha 97791 Telp. (0927) 21290 - Fax (0927) 2321019 - Email : diknashalsel@yahoo.co.id

## NASKAH PERJANJIAN HIBAH DANA BANTUAN OPERAS IONAL SEKOLAH (BOS) SDN/SDS/SDLB/SMP/SMPS/SMPLB KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 201 7

## ANTARA KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN DENGAN KEPALA SD/SMP ... ...

Nomor

: 422.2 / ... /2017

Nomor

: ________________ (diisi nomor sekolah)

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu tujuh belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama

:

NURLAILA MUHAMMAD, S.Pd. MM

N I P

: 19770404 200501 2 025

Jabatan

: Kepala Dinas Pendidik an dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan

Alamat kantor

: Jl. Oesman Syah No 1 Labuha Kecamatan Bacan

2. Nam a

:

FADLI KASUBA, S.Pd

N I P :

Jabatan

: Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Halmahera Selatan

( PPTK BOSDA Tahun 201 7)

Alamat kantor

: Jl. Oesman Syah No 1 Labuha Kecamatan Bacan

dalam Jabatan dan kedudukan tersebut di atas, bertindak atas nama Pemeri tah Kabupaten Halmahera Selatan , yang selanjutnya disebut PEMBERI HIB AH .

3. Nama

: ________________

N I P

: ________________

Jabatan

: Kepala SMP/MTs. ...

Alamat kantor

: ________________

4. Nama

: ________________

Jabatan

: Ketua Komite SMP/MTs ...

Alamat

: ________________

dalam Jabatan dan kedudukan tersebut di atas , bertindak atas nama Sekolah ,yang selanjutnya disebut PENERIMA HIBAH .

## Berdasarkan pada :

1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentan g Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Per aturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor .... Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017;
3. Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor .... Tahun ..... tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor .... Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksana an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017;

6. Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor .... Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah KabupatenHalmahera Selatan Tahun Anggaran 2017

Daerah

7. Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 430/900/ /2017 tentang Penetapan Penerima d Besaran Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kepada Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/ dan Sekolah Menengah Pertama/Se kolah Menengah Pertama Luar Biasa di Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017.

Menyepakati bahwa Pemberi Hibah menyalurkan Dana Pendampingan Bantuan Operasional SekolahDaerah ( BOSDA) Tahun Anggaran 2017 kepada Penerima Hibah, dengan ketentuan seb agai berikut :

## Pasal 1

## TUJUAN PEMBERIAN HIBAH DANA BOSDA

Pemberian Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA) bertujuan untuk mewujudkan sekolah murah dan meningkatkan mutu pendidikan pada Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah M enengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa di Kabupaten Halmahera Selatan melalui pembiayaan Hibah Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).

## Pasal 2

## JUMLAH HIBAH DANA BOSDA

Pemberi Hibah menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BO SDA) kepada Penerima Hibah sebesar Rp...(...

## Pasal 3

## HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI HIBAH

1. Pemberi Hibah berhak menerima Surat Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dari Penerima Hibah;
2. Pemberi Hibah berkewajiban menyalurkan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) kepada Penerima Hibah setelah dana ditransfer/dipindah bukukan oleh BUD Kabupaten Halmahera Selatan ke rekening Kas Dinas Pendidika n Kabupaten Halmahera Selatan.

## Pasal 4

## HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA HIBAH

1. Penerima Hibah berhak menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) setelah dana ditransfer oleh BUD Daerah Kabupaten Halmahera Selatan rekening Kas Dinas Pendidikan Kabup aten Halmahera Selatan;
2. Penerima Hibah berkewajiban melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA);
3. Penerima Hibah berkewajiban untuk menyusun Surat Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Bantuan Op erasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan menyerahkan kepada Pemberi Hibah sebanyak 3 (tiga) set;
4. Penerima Hibah selaku obyek pemeriksaan berkewajiban untuk menyimpan berkas asli Sura Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).

## Pasal 5

## PENYALURAN

Penyaluran Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 201 7 dilakukan dengan cara transfer melalui Kas Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan k p d Rekening SD/SM P... di Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening

.....

## Pasal 6 SANKSI

Apabila Penerima Hibah tidak memenuhi kewajiban - kewajibannya sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah ini, maka Penerima Hibah dapat d ikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

## Pasal 7 PAJAK

Pajak yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) ini menjadi tanggung jawab Penerima Hibah .

## Pasal 8 LAIN - LAI N

1. Penerima Hibah sanggup dibebani biaya materai sehubungan dengan administrasi prose penyaluran Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA);

2. Perubahan atas Naskah Perjanjian Hibah ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua b pihak;

3. Naskah P erjanjian Hibah ini dibuat rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap bermaterai Rp. 6. - (enam ribu rupiah) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama;

4. Dokumen perjanjian ini adalah bagian dari dokumen administrasi pelaksanaan Dana Bantu Operasional Sekolah Da erah (BOSDA) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017.

## Pasal 9 PENUTUP

Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan mempunyai kekuatan hukum sama, 3 (tiga) rangkap untuk Pemberi Hibah, dan 1 (satu) rangkap untuk Penerima Hibah.

## PEMBERI HIBAH

Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KabupatenHalmahera Selatan

FADLI KASUBA, S.Pd NIP.19800514201101 1 002

NURLAILA MUHAMMAD, S,Pd.MM NIP. 19770404 200501 2 025

## PENERIMA HIBAH

Kepala SD/ SMP ...

Ketua Komite

.....

...

BUPATI HALMAHERA SELATAN

BAHRAIN KASUBA

Lampiran II : Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 17 Tahun 2017 Tanggal 18 SEPTEMBER Tahun 2017

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (PAKTA INTEGRITAS)

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama

: ________________

Jabatan

: Kepala Sekolah SD/SMP...

...

AlamatSekolah

: ________________

Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor ... Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan ini menyataka bahwa kami sebagai penerima dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang bersumber dari Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan akan bertanggungja wab mutlak terhadap penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang kami terima sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara kami dengan Kepala Din Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan.

Apabila dikemudian hari diketahui te rjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian negara tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan perUn - undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunaka sebagaimana mestinya.

...., .... 2017

Mengetahui,

PPTK BOSDA Kab. Halmahera Selatan

Kepala Sekolah SMP...

FADLI KASUBA, S.Pd NIP.

...

...

NIP...

BUPATI HALMAHERA SELATAN

BAHRAIN KASUBA