Unknown PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Nomor 18 Tahun 2017 tentang MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI
PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SUNGAI PENUH,
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi, formasi dan penempatan Pegawai Negeri Sipil yang sesuai dengan kompetensi yang diperlukan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh, perlu diatur ketentuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil pada Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil pada Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh;
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Menetapkan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
MEMUTUSKAN :
:
PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Walikota.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pemgembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Mutasi adalah perpindahan kepegawaian yang berakibat pada beralihnya status kepegawaian seorang Pegawai Negeri Sipil.
9. Formasi adalah jumlah susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi Negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
10. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
11. Tim Seleksi adalah tim yang ditugaskan dan ditetapkan oleh Walikota Sungai Penuh untuk menyelenggarakan seleksi mutasi Pegawai Negeri Sipil dari luar Pemerintah Kota Sungai Penuh yang akan pindah tugas ke Pemerintah Kota Sungai Penuh.
12. Pegawai Titipan adalah PNS Pusat dan/atau PNSD di luar Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk jangka waktu tertentu.
PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
BAB II - PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
Mutasi tugas dan Penempatan PNS pada lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh pada prinsipnya dilakukan secara obyektif
BAB II - PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3
Mutasi tugas dan Penempatan PNS pada lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh bertujuan untuk memenuhi kebutuhan organisasi, formasi, dan penempatan PNS yang sesuai dengan kompetensi yang diperlukan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh.
BAB II - PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang lingkup mutasi dan penempatan PNS meliputi :
- a. mutasi PNS lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh;
- b. mutasi PNS dari Luar Pemerintah Kota Sungai Penuh yang akan pindah tugas ke Pemerintah Kota Sungai Penuh; dan
- c. mutasi PNS dari Pemerintah Kota Sungai Penuh yang akan pindah tugas ke luar Pemerintah Kota Sungai Penuh.
MUTASI PNS
Bagian Kesatu
Mutasi Lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh
BAB III - MUTASI PNS
Pasal 5
Dalam rangka Penataan dan Pemerataan PNS yang memangku jabatan fungsional dilakukan distribusi PNS antara SKPD lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh dengan
BAB III - MUTASI PNS
Pasal 6
Mutasi lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh dapat dilakukan dalam rangka:
- a. penataan dan pemerataan pegawai; dan
- b. permohonan SKPD.
BAB III - MUTASI PNS
Pasal 7
Secara Prinsip untuk kepentingan dinas dalam rangka pembinaan pegawai, pengembangan pegawai dan menciptakan iklim organisasi yang kondusif seorang PNS dapat dimutasi ke unit kerja lain tanpa persetujuan Kepala SKPD dan yang bersangkutan.
Bagian Kedua PNS yang akan Pindah Tugas ke Pemerintah Kota Sungai Penuh
BAB III - MUTASI PNS
Pasal 8
PNS yang mengajukan pindah tugas ke Pemerintah Kota Sungai Penuh dilakukan secara selektif untuk memenuhi kebutuhan pegawai dan tenaga profesional yang belum mencukupi sesuai dengan formasi dan kompetensi yang dibutuhkan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh.
BAB III - MUTASI PNS
Pasal 9
PNS yang mengajukan pindah tugas ke Pemerintah Kota Sungai Penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan ke Walikota Sungai Penuh dengan tembusan disampaikan kepada Kepala BKPSDM Kota Sungai Penuh disertai dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.
BAB III - MUTASI PNS
Pasal 10
- (1) PNS yang mengajukan pindah tugas ke Pemerintah Kota Sungai Penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus memenuhi persyaratan yang meliputi :
- a. persyaratan umum; dan
- b. persyaratan administratif.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
- a. berstatus PNS;
- b. memenuhi kualifikasi pendidikan, keahlian dan pengalaman sesuai kebutuhan;
- c. memperoleh persetujuan tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian instansi asal;
- d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau dalam proses pemeriksaan diduga melakukan pelanggaran disiplin;
- e. tidak dalam proses peradilan/penyidikan dari pihak yang berwajib; dan
- f. tidak sedang menjalani/melaksanakan tugas belajar atau belum selesai melaksanakan kewajiban mengabdi setelah melaksanakan tugas belajar.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
- a. permohonan dari PNS yang bersangkutan diketahui oleh atasan langsung;
- b. surat persetujuan tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian instansi asal;
- c. SK CPNS;
- d. SK PNS;
- e. SK pangkat terakhir;
- f. Ijazah pendidikan terakhir;
- g. SK jabatan struktural atau fungsional;
- h. Penilaian angka kredit terakhir bagi pejabat fungsional tertentu;
- i. SKP 2 (dua) tahun terakhir;
- j. surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin atau sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin dari instansi yang bersangkutan;
- k. surat pernyataan tidak sedang menjalani/melaksanakan tugas belajar atau belum selesai melaksanakan kewajiban mengabdi setelah melaksanakan tugas belajar;
- l. surat pernyataan bersedia ditempatkan dimana saja dan tidak menuntut menduduki jabatan;
- m. surat izin suami/isteri; dan
- n. surat tugas suami/isteri, surat nikah dan kartu keluarga untuk permohonan mutasi dengan alasan mengikuti suami/isteri.
Bagian Ketiga PNS yang akan Pindah Tugas Keluar Pemerintah Kota Sungai Penuh
BAB III - MUTASI PNS
Pasal 11
PNS yang akan pindah tugas keluar Pemerintah Kota Sungai Penuh dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan pada kebutuhan pegawai.
BAB III - MUTASI PNS
Pasal 12
PNS yang mengajukan permohonan pindah tugas keluar Pemerintah Kota Sungai Penuh disampaikan kepada Walikota Sungai Penuh dengan tembusan disampaikan kepada Kepala BKPSDM Kota Sungai Penuh secara hirarki sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
BAB III - MUTASI PNS
Pasal 13
- (1) PNS yang mengajukan pindah tugas keluar Pemerintah Kota Sungai Penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus memenuhi persyaratan yang meliputi :
- a. persyaratan umum; dan
- b. persyaratan administratif.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
- a. berstatus PNS;
- b. memperoleh persetujuan tertulis dari kepala SKPD;
- c. memperoleh persetujuan tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian instansi yang dituju;
- d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau dalam proses pemeriksaan diduga melakukan pelanggaran disiplin; dan
- e. tidak sedang menjalani/melaksanakan tugas belajar atau belum selesai melaksanakan kewajiban mengabdi setelah melaksanakan tugas belajar sesuai perjanjian/pernyataan.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
- a. permohonan dari PNS yang bersangkutan diketahui oleh atasan langsung;
- b. surat persetujuan tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian instansi yang dituju;
- c. SK CPNS;
- d. SK PNS;
- e. SK pangkat terakhir;
- f. ijazah pendidikan terakhir;
- g. SK jabatan struktural atau fungsional;
- h. penilaian angka kredit terakhir bagi pejabat fungsional tertentu;
- i. SKP 2 (dua) tahun terakhir;
- j. surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin atau sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin dari instansi yang bersangkutan;
- k. surat pernyataan tidak sedang menjalani/melaksanakan tugas belajar atau belum selesai melaksanakan kewajiban mengabdi setelah melaksanakan tugas belajar;
- l. surat izin suami/isteri; dan
- m. surat tugas suami/isteri, surat nikah dan kartu keluarga untuk permohonan mutasi dengan alasan mengikuti suami/isteri.
BAB III - MUTASI PNS
Pasal 14
- (1) PNS yang pindah tugas keluar Pemerintah Kota Sungai Penuh diwajibkan terlebih dahulu menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab.
- (2) Sebelum surat keputusan pemindahan ditetapkan pejabat yang berwenang ditandatangani, yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas seperti biasa.
BAB III - MUTASI PNS
Pasal 15
- (1) PNS Pemerintah Kota Sungai Penuh dapat menjadi pegawai titipan/dipekerjakan di luar Pemerintah Kota Sungai Penuh setelah mendapat persetujuan Walikota Sungai Penuh.
- (2) Penugasan masa titipan/dipekerjakan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Selama menjalani penugasan sebagai pegawai titipan/dipekerjakan diluar Pemerintah Kota Sungai Penuh, penggajian dan pembinaan kepegawaian menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Sungai Penuh.
- (4) PNS yang menjalani penugasan sebagai pegawai titipan tidak dapat diberikan tunjangan perbaikan penghasilan/tunjangan kinerja.
- (5) Selama menjalani penugasan sebagai pegawai titipan/dipekerjakan diluar Pemerintah Kota Sungai Penuh wajib mengirimkan laporan kehadiran kepada Walikota Sungai Penuh melalui BKPSDM Kota Sungai Penuh.
SELEKSI PNS YANG AKAN PINDAH TUGAS KE PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
BAB IV - SELEKSI PNS YANG AKAN PINDAH TUGAS KE PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
Pasal 16
- (1) PNS yang akan pindah tugas ke Pemerintah Kota Sungai Penuh dilakukan melalui mekanisme seleksi/tes yang meliputi:
- a. seleksi administratif;
- b. tes kompetensi; dan
- c. tes wawancara.
- (2) Dalam melakukan seleksi/tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Seleksi dengan susunan tim dan tugas ditetapkan dengan Keputusan Walikota Sungai Penuh.
- (3) Pelaksanaan seleksi/tes dapat dilaksanakan 2 (dua) periode dalam satu tahun berjalan.
- (4) Hasil seleksi/tes yang dilaksanakan digunakan sebagai dasar bahan pertimbangan perpindahan ke Pemerintah Kota Sungai Penuh.
- (5) PNS yang telah mengikuti tahapan seleksi dan dinyatakan lulus diberikan surat persetujuan tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
BAB IV - SELEKSI PNS YANG AKAN PINDAH TUGAS KE PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
Pasal 17
- (1) Seleksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a meliputi pemeriksaan kelengkapan berkas dan verifikasi usulan pindah.
- (2) Hasil seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk mengikuti pelaksanaan seleksi/tes berikutnya.
Tes Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilaksanakan secara tertulis oleh tim seleksi.
BAB IV - SELEKSI PNS YANG AKAN PINDAH TUGAS KE PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
Pasal 19
Tes Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh tim seleksi.
BAB IV - SELEKSI PNS YANG AKAN PINDAH TUGAS KE PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
Pasal 20
Hasil penilaian oleh Tim seleksi disampaikan kepada Walikota Sungai Penuh sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan penetapan pegawai mutasi/pindahan yang akan tugas ke Pemerintah Kota Sungai Penuh.
BAB IV - SELEKSI PNS YANG AKAN PINDAH TUGAS KE PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
Pasal 21
- (1) PNS yang mengajukan permohonan mutasi dengan alasan mengikuti suami/isteri karena dinas dapat diprioritaskan dan dipertimbangkan untuk disetujui ## BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB IV - SELEKSI PNS YANG AKAN PINDAH TUGAS KE PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
Pasal 22
PNS yang memiliki kompetensi teknis/fungsional tertentu yang formasinya sangat terbatas, secara prinsip tidak diperkenankan untuk pindah tugas keluar Pemerintah Kota Sungai Penuh, kecuali bagi PNS yang mengikuti suami/isteri yang bekerja di luar Provinsi Jambi.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23
PNS yang telah memperoleh surat persetujuan tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini dinyatakan berlaku sampai jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkan dan untuk memperoleh surat persetujuan tertulis selanjutnya wajib mengikuti tahapan seleksi sesuai Peraturan Walikota ini.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Penetapan: Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 20 Juni 2017

Penandatangan: WALIKOTA SUNGAI PENUH, ttd H. ASAFRI JAYA BAKRI

Penetapan: Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 20 Juni 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, PUSRI AMSYI BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2017 NOMOR 18