Unknown Unknown Nomor 24 Tahun 1956 tentang SUMBER PENDAPATAII DA]*I KEKr{YAJ{{ DESA" PENGURUS${ DA}I PENGAWASA}i (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
PERATURA}I DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR: 24 TAIIUN 2001
TENTANG
SUMBER PENDAPATAII DA]*I KEKr{YAJ{{ DESA" PENGURUS${ DA}I PENGAWASA}i
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,
- batrwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengafiu dan mengUrus kepentingan masyarakat setempa{ dalam melaksanakan hrgasnya memerlukan adanya Surnber Pendapatan dan Kekayaan Desa; :4.
- batrwa mtuk memenuhi maksud huruf a diatas dan melaksanakan ketentuan pasal fi7 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tatnm 1999 tentang Pernedntaban Da€fah, Pertu pngttuan lebih lanjut mengenti Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, p€,qgrmsan dan Ponpwasan dalam $urru Peraturan Daerah ;
- bahwa berdasakan pertimbangan sebagaimana dimaksud hunrf a dan b diatas perlu me,lnbe,lrtuk Peraturan Daeratr tentang Srmrber Pendapatan dan Kekayaan Des4 peNrggrusan dan pengawasan.
- Undang-undang Nomor L2 Talnm 1956 tentatrg Pembentukan Daerah Otonom Kabrryaten Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lerrbaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor ? Ta?run 1965 tentang Pernbentukan Daerah Tingkat tr Sarolangun Bangko dan Daetah Tingkat tr Taqiung Iabrmg (kmbran Negara RI Tatnn 1965 Nomor 50 Tarrbatran l.embare Negaa Nomor 2755); :1.
- Undang-rmdag Nomor 22 Tahrm 1999 teirtang P€m€fintahm Defah (Lembaran Negra RI Tahrm 19D9 Noms 60 Tambah.o l-eaba.a Negra Nomor 3839); .,
3" Undang - tndag
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daeratr (L.enrbaran Negara RI Tahm 1999 Nomor 72 Tanrbatran Irnrbaran Negara Nomor 3848);
4. Keputusasn Presiden Nomor 44 Tatrun 1999 tentang Tekdk Penyusrnan PEraturan Perundmg-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Perafiuan PemerintatU dan Rancangan Keputusm Presid€o (Lerrbaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 10 Tatrun 2001 terntang Pengeloaan da Pedurggung jawaban Keuangan Daerah (Lenrbarm Daeralt Kabrryate'n Bateg llri tatnm 20Ol Nomor 10).
Dengan persetujuan
DEWANI PERWAKILA}I RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAI.I DAERAH TENTAIIG SUMBER PENDAPATAN DAll KEKAYAA}I DESA PENGURUS$I, DA}I PENGAWASA].I.
Pasal 1
Dalam Peratran Daerah ini yang dimaksud delrgm :
1. Daerah adalah Kabupaten Batang llari;
2. Pemsrintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupate'lr Batang Hari ;
3. Kepala Daeratr adalah Bupati Batang llari ;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Batang Hari.
5. Pe,msrintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.;
6. Pem€rintah^m Desa adalah Kegiatan Pemerintatran yang dilaksanakan olsh Pem€rintah Desa dm Bade Pei:wakilan Desa ;
7. Desa atar yang disebut dengan fttrna lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesah n masyarakat huhm yag memiliki kewenangan untrrk mengahr dan mengmus kepentingan masyrakat sr*€mpat berdasrkaa asal usil d.a adat istiadat setenpat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Naslnd de Berda di Derah Kahry*en ;
8. Badan Perwakilan Desa yang selanjr*rya disingkat BPD adalatr Badan Perwakilan yang terdiri atas pemr*a-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang Mrngsi mengayomi adat Isthda! melnbuat Peraturan Des4 menampung dan menyalrrkan aspirasi masyarakat serta melakukflr pffiganrasan terhadap penyelenggraan Pemsrintahan Desa ;
9. Peraturan Desa adalah Perafiuan yang mengatur tentang penyelenggar:um Otonomi Desa yang bersangkutan;
10. Pengawasan adalatr pflrganrasim ymg dilalukan oleh BPD terhadap pelakranaan penyelenggaf,aan Pemerintahan Desa ;
11. Sumber pendapatan Desa adalatr Pendapatar Asli Des4 pendapatan yang beraeal dari pemberian Pemerintatt, Pemerintah Propirrsi pmerintah Kabrryaten, srmbangan pihak ketiga dan lain-lain pendapatanyang sah;
12. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dm sumber penglusilm bagi Desa yang bersangkutan;
BAB tr
STIMBER PENDAPATAN DA].I KEKAYAA}I DES,\
PENGURUS$I DAN PENGAWASA}I
Bagan Pertana
Swnber Pendapatur dan Kekayaan Desa
Pasal 2
- (1) Sunber Pendapatan Desa terdiri atas :
- a. pendapatan Asli Desa;
- b. bantuan dari Pem€rintah Kabupaten ;
- c. bantuan dari Pemerintah Propinsi ;
- d. bantuan dari Pemerintatr ;
- e. sumbangan dari pihak ketiga ;
- f. pnjaman Desa ;
8. g lain - lain pendapatan yang sah.
- (2) Pendrytm AsliDesa s€bagaimana dimaksud dalam ryat (1) huntra P"sal ini melipr$i :
- a. hasil usaha Desa;
- b. hasil kekayaan Dosa;
- c. hasil swadaya dan partisipasi ;
- d. hasil gotong royong;
- e. dan lain-lain Pendapatan Asli Desayang sah.
- (3) Pendapatan yang berasal dari Pemerintatr Kabupateir sebagimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b Pasal ini, meliputi:
- a. bagran dari perolehan Pajak dan Retrlbusi Daerah;
- b. bagan dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daeratr yang diterima oloh Pemerintatt Kabupate4 yang meliputi :
1. bagsr dmi perolehan pajak d^m Retribusi Daeratr;
2. bagran dari dana perimbangan keuangan hsat dan Daeratr yang diterima oleh Pemerintah Propinsi.
- (4) Pendapatan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) huntre Pasal ini meliputi :
- a. banhran dsrmawatt;
- b. sumbangan lain yang tidak mengikat.
- (5) Pendapatan yang berasal dari pfufiamm Desa" sebagainrana dimaksud dalam ayat (1) huruf f Pasal ini, meliputi :
15. a- Bak Pemerintah;
- b. Bank Swasta;
- c. Pinjaman lainnya
18. 1e) r ain - lain PendQdan yang sah adalah yang tidak termasuk ayat (2), (3), (4) dan (5) Pasal ini.
Pasal 3
K*ayam De*a t€rdiri :
- r. TaahKas Desa ;
| b. | Pasar Desa; |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c. | Badan Usatn Milik Desa ; |
| d- | LumbrurgDesa; |
| e. | Pemandian Umum dan objek wisata yang dikelola oleh Desa |
| f. | Banguran Mlik Desa ; |
| g | Tempat-tempat pemancingan ; |
| b- | Jalan Desa; |
| t | trpalq Lebung dan hutan desa ; |
| j. | Lain-lain kekayaan milik Desa |
| Bagm Ke&ra | Bagm Ke&ra |
| Pagal4 | Pagal4 |
| rmfirk kepentingan penyelenggffian Psmerintaha4 Pe'mbaogunan dan sosial kemasyarakatan Desa. Pasal5 | rmfirk kepentingan penyelenggffian Psmerintaha4 Pe'mbaogunan dan sosial kemasyarakatan Desa. Pasal5 |
| Besarnya penerimaan yang diperoleh dri sumber - sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Desa. | Besarnya penerimaan yang diperoleh dri sumber - sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Desa. |
| Pasal6 | Pasal6 |
| (1) Perencanaan penggunaan penerimaan dari sunber-srmrber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dalam fuiggaran Pendapatan dan | (1) Perencanaan penggunaan penerimaan dari sunber-srmrber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dalam fuiggaran Pendapatan dan |
| (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ifli dirtur dalsn Perafiran Desa. | (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ifli dirtur dalsn Perafiran Desa. |
| Pasal T | Pasal T |
| Pengawasa tffhadap pelalsanaan APB Desa dilakukan oleh BPD. | Pengawasa tffhadap pelalsanaan APB Desa dilakukan oleh BPD. |
| Pasal S (l) Teah-tanah | Pasal S (l) Teah-tanah |
- (r) Tanah\_ta'ah Desa yang tidak termasuk ranah Kas Des4 banrpa padang Pengembalaan' K'buraru dan rain-rain yang sejenis ysrg dikuasai oleh dan menrpakan kekayaan Desa dilarang uauk dilimpahkar kepada pihak rain kec'ali diporrukcr rmtuk kepentingan proyek-proyek pembangunan yang ditet4kan de'ogm Peratrm Desa ;
- (2)PerafinanDesasebagaimandimakgrdayat(1)ditetapkansetelah:
- a- Mendapatkan $r$i tanah yang senilai dengAr tdtah yang dilepaskan atau ;
- b. Persetujuan dari BPD'
- (3) peraturan Desa sebagaimma dimaksrd ayat (r) pasar ini disampaikan kepada Bupati s€larnbatlanrbatrya 15 (lima belas) hari sotelah ditet4kan dengan tenrbusan kepada camat'
Pasal 9
- (1) Taflah Kas Desa yang me,rupakan kekaya^ur Desa dilarang untuk dilimpahkan kepada pihak lai&amp; kecuali diperlukan rmtuk kepenting@ proyek-p,royek pemban$man yang ditetapkan deirgan peraturan Desa setelah mendapat p€rs€hljuan dari Bupati baik pngalihm fi5rgsi F4iualan' ruruprm penukaran Tanah Kas Desa ;
- (2) Datam hal pengpntian jenis komoditi pada lokai T{teh Kas D€8ayag ada ditetrykan dengan perat*ran Desa setelah me6dapat psrs€fidua dri Bryati, selambd-larnbahya 15 (lima belas) htri dib€ritatrukan kepada Pem€rintahDea obhBryati ;
- (3) Selarrbat-lambatnya 15 (lirna bcbs) hd.i set€lah ditefima Perahrm Desa mengenai maksud ayat (1) dan ryat Q\Pasal ini Brpati nengehrakan surat Persetujum dit€fima atau ditolak ;
KETENTUA}I PERALIHAN
BAB M - KETENTUA}I PERALIHAN
Pasal 10
sunrber\_s'mber pondapatan Desa b€rupa tailah desa dan rain - rain dari Desa yang statusnya benrbah menjadi Kerrratran, p€*guflis&amp;nya dilaksanakan oreh pemerintah Kab'pateo melalui Anggarao pe,ndapatan dan Beranja Daerah Kabupaten yang dipenrrnrkkm bagi ke'po'ntingrt pehksmam pe,(rerintah dan pemban$mm antara D€sa dan atau Keluatran rainnya yang ada di wil,ayah Kahryatec
KETENTUA}I PENUTUP
Pasak 11
Iftt{rl lain ymg belum diduf di dalm Perstl.atl Defah ini, s€pailjag mengenai teknis pelaksmamya diatrr leb'ih 14irt Dqpn K€prfiEa Bryatt
BAB IV - KETENTUA}I PENUTUP
Pasal 12
Psraaran Daeratr ini mulai b€rlaku sejak tanggal dirurdangkan.
Agar setiap oraflg dapat meirgetahuiny4 meurerintahkan pengundangan Peratr:ran Da€rah ini dengan pene,mpatannya dalarn Lembaran Daerah Kabupate'lr Batmg IIri.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Pada Tanggal Muaa Bulian 16 Jtmi 2001

Penandatangan: BUPATIBATANG HARI ABDUL FATTAH W Drmdangkan di : Mura Bulian Pada tanggal : 16 Juni 2001.

Penandatangan: SEKRETARIS DAERATI KABTIPATEN BATAI{G HARI LEMBAR.N\'DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAI{UN 2001 NOMOR : 24 AVRUDDIN EFFENDL
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATT.IRA}I DAERA}I KABUPATEN BATA}IG HARI
## NOMOR : 24 TAHUN 2001
## TENTA}IG
## SUMBER pENDApATAII KEKAYAAN DESA PENGURUS${ DA}.I PENGAWASAI'{
## L PENJELASA}I UMUM
peiryeleqggaraan Pemerintahm Desa menryakao subsistim dari sistim peiryelenggaraan pem€rintahan sehingga desa mecriliki kewenmgan unnrk mengatr dan mengunrs kepeirtingan masyarakatnya . Tujuan diafirnya sumb€r pendapatan dan kekayaan dssa, pslglrusan dan ps4gawasafl dalam Perafiran Daerah ird dale rangka mengtradapi Oto'nomi Des4 dimana pemerintaSan Desa bgrhak menetapkan Angg{m Pelrdapatan Dan Belanja Desa unfuk melaksanakan peinbmguan dipedesaan- peratuan Daerah ini adalah rrntuk melaksanakan Undang-rurdarg Nomor 22Tafulfi 19ffi tentang pemerintahan Daeratr pengdrran leb'ih lanjut mengenai Sumber Pendapatan dan Kekayaan Des4 Pengunrsan dan peirgawasan ditet4kan dalam Peraturan Daeratr Kabupten.
Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Peirguusan dan Pe'ngwasan dalam Peratuan Daeratr ini materinya meliprti ; jenis-jenis pendaatar asli desa, jelris-jenis kekayaan des4 pengurusan dan pegelolaan sumb€r pelrdapatm desa s€rta pngenrbangan dan pengawasan surnber-srmtber pendapatan desa
## tr. PENJELASA}I PASAL DEMI PASAL.
Pasal I Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cuhry jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cuhry jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cuklp jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukry jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cuktry ielas PGal 11 Cuhry jetas
PENJELASAN
Pasal 12
ftkp Fbg