PERATURAN BUPATI BI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai serta Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembagian Alokasi Sement.ara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2012, untulc mengalokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Situbondo~ dipandang perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
bahwa guna pelaksanaan ketentuan Pasal 66A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai serta Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembagian Alokasi Sement.ara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2012, untulc mengalokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Situbondo~ dipandang perlu menetapkan Pembagiso Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2012 dengan Pcratwan Bupati Situbondo.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lem.ha.ran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebegaimana telah diubeh dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Peruba.han atas Undang› Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4437) r.begaunana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
■enetaplam
2
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
9. Peraturan Menteri K.euangan Nomor : 84/PMK.07/2008 tcntang Pcnggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Saksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 20/PMK.07/2009;
10. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembagian Alokasi Sementara Dana Bagi Basil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota dijawa Timur Tahun Anggaran 2012;
11. Peratu.ran Gubemur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Basil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur.
IIBIIUTUSKAN :
PBRATURAlf BUPATI TEIITAIIO PBIIBAOIAII DARA BAGI BASIL CUKAJ HASJL TEIIBAKAU DI KABUPATBII &amp;ITUBOlfDO
- TAIIUII AIIGOARAII 201:1.
BAB I - BAGI RABIL CUKAJ DAIi PBIIOGUJIAAIOIYA
Pasal 1
I""'.
3
BAB I - BAGI RABIL CUKAJ DAIi PBIIOGUJIAAIOIYA
Pasal 3
## Pasal3
Pasal 66
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lem.ha.ran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebegaimana telah diubeh dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Peruba.han atas Undang› Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4437) r.begaunana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
■enetaplam
2
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
9. Peraturan Menteri K.euangan Nomor : 84/PMK.07/2008 tcntang Pcnggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Saksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 20/PMK.07/2009;
10. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembagian Alokasi Sementara Dana Bagi Basil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota dijawa Timur Tahun Anggaran 2012;
11. Peratu.ran Gubemur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Basil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur.
IIBIIUTUSKAN :
PBRATURAlf BUPATI TEIITAIIO PBIIBAOIAII DARA BAGI BASIL CUKAJ HASJL TEIIBAKAU DI KABUPATBII &amp;ITUBOlfDO
- TAIIUII AIIGOARAII 201:1.
BAGI RABIL CUKAJ DAIi PBIIOGUJIAAIOIYA
Pual 1
Pemerintah Kabupaten Situbondo mendapatkan bagian dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp 6.952.392,138,(enam milyar sembilan ratlls lima puluh dua jut.a tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).
Pual2
Bagian penerimaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan Pendapatan Daerah dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD} Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2012.
I""'.
3
Pasal3
Penyaluran dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagairnana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Situbondo oleh Kementerian Keuangan.
Pual4
- ( 1) Penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau digunakan untuk mendanai kegiatan:
- a. Peningkatan kualitas bahan baku;
- b. Pembinaan industri;
- c. Pembinaan lingkungan sosial;
- d. Sosialisasi ketentuan dibidang cukai; dan/ atau
- e. Pemberantasan barang kena cukai illegal.
- (2) Bupati bertanggungjawab untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
ALOKASl DARA BAGI BASIL CUKAJ
Pual.5
Alokasi dana bagi hasil cukai tembakau kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagaimana tersebut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB m PELAPORAlf, M'.OlllTORIIIG DAlf EVALUASI

## Paaa16

- (1) Bupati membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, setiap 6 bulan kepada Gubemur.
- (2) Laporan Pelaksanaan Kegiata.n sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## Pua17

- (I) Penyampaian laporan sebagaimana dimak~ud Pasal 6 ayat (1) dilaksanaka.n dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Untuk semester pertama paling lambat tanggal 10 Juli, dan
- b. Untuk semester kedua paling lambat tanggal 10 Desember.


- (2) Dalm hal tanggal 10 jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.

## Pua18

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara partisipatif oleh Pengelola pad.a masing-masing Satu.an Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penerima.

## BAB JV PBIIUTUP

## Paaa19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempa:tannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

~


Diundangkan di Situbondo pada tanggal EB 2012

AERAH NDO

Dn. I WIJOIIO, ST, IOI

Pembina Utama Muda NIP. 19541010 197603 1 010

BERITA DABRAH KABUPATEN 8ITUBONDO TAHUN 2011 NOMOR 10


## LAIIPIRAII I Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal

: 2 h FEB 2012

Nomor

: \ Tahun 2012

## PEIIBAGIAR DARA BAGI HASIL CUKAI BASIL TBIIBAKAU DI KABUPATEK SITUBOIIDO T.AHUll' AlfGGARAII 2012

R. D.ADAIIG WIOIARTO, S.R

| RO. | SATUAN KERJA PERAJfGKAT DABRAR (SKPD) PBIIBRDIA DAJI PBIIGELOIA | ALOKASI DARA (RPI |
|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 1.478.069.000,- |
| 2. | Dinas Pertanian | 200.000.000,- |
| 3. | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 500.000.000,- |
| 4. | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 100.000.000,- |
| 5. | Dinas Sosial | 832.811.000,- |
| 6. | Dinas Kesehatan | 1.341.916.000,- |
| 7. | Rumah SakitUmumDaerah (RSUD) | 2.384.146.138,- |
| 8. | Bagian Humas Sekretariat Daerah | 115.450.000,- |
| | JUIIL\JI SBLURUIUIY:A | 6.952.392.138,- |


:~. t"l...u

~.

~v~~­

~. ~H~:V4

•'

~~

l)

..

.

~

--

-

••--••

..

.,--••-•••--•

;


Keterangan :

·) diisi dengan kegiatan yang dilaksanakan.


## LAIIPIRA1I D Peraturan Bul).!lti Situbondo

Tanggal:

2 1 FEB 2012

Nomor :

10

Tahun 2012

## LAPORAN PELAKSANAAN KEGIAT AN

## ······················································*&gt; KABUPATEN SITUBONDO

Peri.ode

: ________________ .

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI KEUANGAN | PENCAPAJAN KINERJA (%) | KETERANGAN |
|------|---------------------|------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

## BUP A TI SITUBONDO,

Ttd .

...•••••...••••••.••...


H. DADAIIG WIGIARTO, S.H