Unknown Unknown Nomor 6J Tahun 2017 tentang PERSIAPAN PENDAFTARANTANAHSISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATENOGANKOMERING IUR DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPA-r:IOGAN KOMERING IUR, a. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa sesuai Dikturn Kesernbilan Keputusan Bersarna Menteri Tata RuangjKepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalarn Negeri, Menteri Desa, Pernbangunan Daerah Tertinggai dan Tran srnigrasi Nomor 25jSKBjVj2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nornor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sisternatis Lengkap, menyebutkan bahwa dalarn hal biaya persiapan pendaftaran tanah sisternatis tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Menteri Dalam Negeri memerintahkan BupatijWalikota untuk memhuat Peraturan Bupati bahwa biaya terse but dibebankan kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mendukung program Pemerintah dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap, yang pembiayaannya tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu pengaturan mengenai biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis yang dikenakan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Ogan Komering IIir;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
1. Nomor 1821); Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang ...
:
Menetapkan
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambah an Lembaran Negara.Republik Indonesia Nomor 5601); 5.
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruangj Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1693) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata RuangjBadan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata RuangjBadan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
MEMUTUSKAN
:
PERATUHAN BUPATI TENTANG PERSIAPAN PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILlR
BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
:
- Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir. 1.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang mernimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi. 2.
3. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan KomeringIlir.
4. Dinas Pertanahan adalah Dinas Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang merupakan sebagai perangkat daerah kabupaten /kota.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NegaraKesatuan RepublikIndonesia.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayahkerja kecamatan.
7. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun.
8. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam suatu wilayah desaj kelurahan, termasuk pemetaan seluruh obyek pendaftaran tanah yang sudah terdaftar dalam rangka menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang-bidang tanah, dalam artian bahwa tidak ada satu jengkal tanah pun yang tidak terdaftar, semua terukur.
9. Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2)huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok .Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
Pasal 3
... --,-.-...
----~----.-----.-~.--
--
Pasa13
Ruang LingkupPeraturan Bupati ini meneakup :
- a. tata eara pengusulan mengikuti pendaftaran tanah sistcmatis lengkap;
- b. pengaturail mengenai jenis kegiatan dan komponen biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap; dan
- e. tata eara pertanggungjawaban biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap.
BABIII
TATA CARA PENGUSULAN Pasa14
Setiap Kepala Desa, Lurah dan Camat untuk dapat mensosialisasikan kepada masyarakat terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
Pasal 5
- 1) Masyarakat dapat mengikuti program pendaftaran tanah sistematis lengkap dengan mengumpulkan berkas kepada kepala desa/Jurah, dan selanjutnya kepala desa/Iurah membuat daftar usulan peserta pendaftaran tanah sistematis lengkap desaj kelurahan.
- 2) Kelengkapan berkas masyarakat yang diusulkan mengikuti pendaftaran tanah sistematis lengkap :
- a. fotokopialas hak atau surat tanah;
- b. fotokopi identitas, perorangan Warga Negara Indonesia berupa E-KTPatau keterangan identitas lainnya, Badan Hukum Sosial keagamaan berupa Akta Pendirian darr/ atau pengesahan Badan Hukum, Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah berupa peraturan perundangan tentang pembentukan Instansi Pemerintahj Pemerintah Daerah, Nazir berupa KTPatau keterangan identitas lainnya dilengkapi Akta Ikrar Wakaf atau akta pengganti akta Ikrar Wakaf;
- e. surat hibah apabila berasal dari warisanjhibah;
- d. surat pemyataan tanah tidak sengketa;
- e. surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT)Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)dan bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- 3) Daftar usulan peserta pendaftaran tanah sistematis lengkap desaJkelurahan disampaikan kepada Camat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dinas Pertanahan.
- 4)
Pasal 6
Biaya persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipergunakan untuk pembiayaan :
Pasal 7
Biaya persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipergunakan untuk pembiayaan :
- a. kegiatan penyiapan dokumen;
- b. kegiatan pengadaan patok dan materai; dan
- c. kegiatan operasional petugas desa/ kelurahan.
Pasa18
- 1) Pembiayaan kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan kegiatan pembiayaan pengadaan dokumen berupa Surat Pemyataan yang dibuat oleh pemilik atau yang menguasai bidang tanah termasuk pula biaya- materai dan uang saksi untuk pembuatan surat pemyataan.
2. 2} Besaran biaya kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diatur melalui Keputusan Carnat.
- 3) Surat Pemyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi keterangan tentang tidak adanya sengketa, riwayat kcpemilikarr/penguasaan tanah, keterangan mengenai tanah yang dimiliki/dikuasai, bukan merupakan tanah aset Pernerintab/Daerah/Desa dan penguasaan tanah secara sporadik.
Pasal 9
- 1) Pembiayaan kegiatan pengadaan patok dan materai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan kegiatan berupa :
- a. pengadaan patok sebanyak 3 (tiga) buah sebagai tanda batas-batas bidang tanah; dan
- b. pengadaan materai sebanyak 2 (dua) buah sebagai pengesahan surat pemyataan
- 2) Besaran biaya kegiatan pengadaan patok dan materai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui Keputusan Carnat.
Pasal 10
- 1) Pembiayaan kegiatan operasional petugas desaj kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c berupa pembiayaan kegiatan yang meliputi :
- a. biaya penggandaan dokumen pendukung;
- b. biaya pengangkutan dan pemasangan patok; dan
- c. transportasi petugas desajkelurahan dari kantor desa/kelurahan ke kantor pertanahan dalarn rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.
- 2) Besaran biaya kegiatan petugas desajkelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui Keputusan Camat.
BABV
PENGELOLAAN DANPERTANGGUNGJAWABAN Pasa111
Seluruh penerimaan biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap pada desa/kelurahan untuk dikelola dan dipertanggungjawabkan, laporan pertanggungjawabannya wajib disampaikan kepada Dinas Pertanahan.
BABVI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Penetapan: Ditetapkan di Kayuagung pada tanggal 17 JU("j 2017

Penetapan: Diundangkan di Kayuagung pada Y!;flf!¥l#:;J{ ... J(j~i 2017 ;;;~~'i';~;::\_'~1:,)( '\ s~=:=~~ KAB EN OGANKOMEruNG ILIR./4 BERITADAERAHKABUPATEN OGANKOMERINGIUR TAHUN2017 NOMOR 6/ --- .\_--------\_.\_-\_