PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG Nomor 11 Tahun 2012 tentang PENGELOLAAN SAMPAH (berlaku 29 Oktober 2012)
Pembukaan
Menimbang
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,
- a. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat mengakibatkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
- b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- c. bahwa sampah telah menjadi suatu permasalahan yang rumit sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komperhensif yang terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah prilaku masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkayang.
Mengingat
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
- Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG dan
BUPATI BENGKAYANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Lembaga Daerah adalah Dinas/Badan/Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dibidang Kebersihan dan persampahan.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari - hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
9. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
10. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
11. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
12. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
13. Tempat pengolahan sampah terpadu selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemprosesan akhir sampah.
14. Tempat pemprosesan akhir (TPA) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
15. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, kost, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
16. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
17. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
18. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
19. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
20. Orang adalah orang perseorang, sekelompok orang, dan/atau badan hukum.
21. Kompensasi adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.
22. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
23. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN
BAB II - RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Ruang lingkup sampah yang dikelola dalam peraturan ini, terdiri atas :
- a. sampah rumah toko;
- b. sampah rumah tangga;
- c. sampah sejenis sampah rumah tangga;
- d. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah toko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah toko, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (4) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (5) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
- b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. sampah yang timbul akibat bencana;
- d. puing bongkaran bangunan;
- e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
- f. sampah yang timbul secara tidak priodik.
Pengelolaan sampah diselenggarakan
BAB II - RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN
Pasal 4
Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kebersihan dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.
Bagian Kesatu
Hak
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5
Setiap orang berhak :
- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemprosesan akhir sampah; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
Bagian Kedua
Kewajiban
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 6
Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah toko, sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi, memilah dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7
Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan atau produknya.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 9
Produsen wajib mengelola kemasan dan atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 10
- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Jenis usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri dari:
- a. pengangkutan sampah;
- b. pengolahan sampah;
- c. pemilahan sampah; dan
- d. penampungan sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut Mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 11
- (1) Keputusan mengenai pemberian izin pengolahan, pemilahan dan penampungan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui media cetak atau media elektronik dan papan pengumuman di lokasi strategis
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN
BAB V - RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN
Pasal 12
- (1) Pemerintah daerah dapat mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada retribusi jasa umum.
- (3) Komponen biaya perhitungan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan meliputi:
- a. biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke TPS/TPST;
- b. biaya pengangkutan dari TPS/TPST ke TPA;
- c. biaya penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
- d. biaya pengelolaan.
- (4) Besaran dan Penyelenggaraan retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan diatur dalam Peraturan Daerah ## BAB VI
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
BAB V - RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN
Pasal 13
Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri dari:
- a. pengurangan sampah;
- b. penanganan sampah; dan
- c. penggunaan ulang sampah.
BAB V - RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN
Pasal 14
- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi kegiatan
- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. pendauran ulang sampah; dan atau
- c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang,dan/ atau mudah diurai proses alam.
- (3) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan ssampah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mengunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/ atau diurai oleh proses alam.
BAB V - RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN
Pasal 15
Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf b meliputi :
- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dam pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/ atau sifat sampah;
- b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/ atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju tempat pemrosesan akhir ;
- d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan / atau
- e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/ atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara alam.
MEKANISME PENGELOLAAN SAMPAH
BAB VII - MEKANISME PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 16
Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, diatur sebagai berikut :
- a. sumber sampah wajib menyediakan tempat sampah yang tertutup;
- b. sumber sampah wajib memilah sampahnya menjadi sampah organik (basah) dan sampah anorganik (kering) dan menempatkannya dalam wadah yang berbeda;
- c. sumber sampah berkewajiban mengumpulkan sampahnya ke tempat TPST atau mengumpulkannya secara langsung ke TPSA;
- d. pemerintah daerah berkewajiban mengambil sampah dari TPST, untuk kemudian mengumpulkannya ke TPSA;
- e. pengelolaan sampah di TPSA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
BAB VIII - KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 17
- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah Daerah lain dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
BAB VIII - KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 18
- (1) Pemerintah daerah dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah atau pihak lain dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KOMPENSASI
BAB IX - KOMPENSASI
Pasal 19
- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. relokasi;
- b. pemulihan lingkungan;
- c. biaya kesehatan dan pengobatan;
- d. ganti rugi; dan/atau
- e. bentuk lain yang ditetapkan oleh Bupati.
BAB IX - KOMPENSASI
Pasal 20
- (1) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) sebagai berikut:
- a. pengajuan surat pengaduan kepada pemerintah daerah;
- b. pemerintah daerah melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah;
- c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan ## BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB IX - KOMPENSASI
Pasal 21
- (1) Masyarakat dapat berperanserta dalam pengelolaan sampah.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menjaga kebersihan lingkungan;
- b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
- c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat kepada Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.
BAB IX - KOMPENSASI
Pasal 22
- (1) Pemerintah daerah melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilaksanakan dengan cara:
- a. sosialisasi;
- b. mobilisasi;
- c. kegiatan gotong royong; dan/atau
- d. pemberian penghargaan.
- (3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilaksanakan dengan cara:
- a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan;
8. dan/atau
- b. pemberian penghargaan.
- (4) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilaksanakan dengan cara:
- a. penyediaan media komunikasi;
- b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
- c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat .
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
BAB XI - PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
Pasal 23
- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah.
- (2) Bupati melakukan pembinaan pengelolaan sampah.
- (3) Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : perencanaan, penelitian,pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah.
LARANGAN
BAB XII - LARANGAN
Pasal 24
Setiap orang/badan dilarang :
- a. memasukkan sampah ke dalam wilayah daerah;
- b. mengimpor sampah;
- c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan;
- e. membuang sampah tidak pada tempat dan jam yang telah ditentukan dan disediakan;
- f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka ditempat pemrosesan akhir. dan/ atau;
- g. membakar sampah secara terbuka, di lokasi TPS, TPST dan TPA;
- h. membuang smpah tidak pada waktu yang di tentukan.
KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XIII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 25
- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
- a. pemeriksaan tersangka;
- b. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
- c. penyitaan barang;
- d. pemeriksaan saksi;
- e. pemeriksaan di tempat kejadian;
- f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.
KETENTUAN PIDANA
BAB XIII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 26
- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengelolaan sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f, diancam pidana atau denda sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang berlaku.
- (3) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, dan huruf g dan huruf h dikenakan denda paling banyak Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) atau pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan.
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 27
- (1) Bupati dapat menutup setiap usaha pengelolaan sampah yang tidak mempunyai izin.
- (2) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a. paksaan pemerintah; b. uang paksa; dan atau c. pencabutan izin.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud apada ayat (3) huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XVI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28
Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29
KETENTUAN PENUTUP
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Penetapan: Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal, 29 Oktober 2012

Penandatangan: BUPATI BENGKAYANG,

Verifikasi: Ttd, SURYADMAN GIDOT

Penetapan: Diundangkan di Bengkayang pada tanggal, 31 Oktober 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

Verifikasi: Ttd, KRISTIANUS ANYIM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2012 NOMOR 11
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 11 TAHUN 2012
## TENTANG
## PENGELOLAAN SAMPAH
## I. UMUM
Pertambahan jumlah dan pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam.
Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Pengelolaan sampah belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.
Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH4) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.
Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.
Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputikegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan persampahan, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga. Kawasan komersial berupa, antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan. Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi. Fasilitas sosial berupa, antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial. Fasilitas umum berupa, antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar. Yang termasuk fasilitas lain yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusatkegiatan olah raga. Ayat (4) Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Yang dimaksud dengan asas "tanggung jawab" adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat