PERATURAN BUPATI LAMONGAN Nomor 26 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMONGAN, - bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil dan Peraturan Menteri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu di kecamatan, perlu mengubah Peraturan Bupati Lamongan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI LAMONGAN PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR "19 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMONGAN,
- bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil dan Peraturan Menteri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu di kecamatan, perlu mengubah Peraturan Bupati Lamongan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011,
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Milrro dan Kecil (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. 9, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 ten tang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Milera dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Menetapkan
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 ten tang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 35);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Belita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 26).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN.
Pasal 3
2. ( 1) Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :
Pasal 4
2. ( 1) Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :
- a. Izin Mendirikan Bangunan (1MB), dengan luas sampai dengan l00m 2 (seratus meter persegi), tidak termasuk perumahan/real estate;
- b. Surat Izin Usaha Mikro Kecil (SIUMK);
- c. Izin daftar ulang penggilingan padi, huller dan penyosohan beras skala kecil.
2.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran II, Jenis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan diubah sebagai berikut :
- a. Angka I kolom 2 diubah, sehingga berbunyi 1MB, dengan Iuas sampai dengan 1oom2.
- b. Angka 2 dihapus.
- c. Angka 3 diubah, sehingga berbunyi Surat Izin Usaha Mikro Kecil (SIUMK).

3. Setelah Lampiran III ditambah 1 (satu) lampiran, yakni Lampiran IV, Prosedur /Diagram Alur Pendataan dan Penetapan Lokasi Pelaku Usaha Mikro Kecil (PUMK) dan Prosedur/Diagram Alur Pelayanan Surat Izin Usaha Milrro dan Kecil (SIUMK) sebagaimana terlampir.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan pad a tanggal 3 17U?&lt;m bei ;rou.

Diundangkan di Lamongan pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

LAMONGAN ,

YÚH

@NUR EFENDI

{a

NOMOR

Y9


Lampiran IV

Peraturan Bupati Lamongan

Nomor

: 49- Tahun 2016

Tangga1

3 t\:9?:mb-r r

2016

## A. PROSEDUR/DIAGRAM ALUR PENDATAAN DAN PENETAPAN LOKASI PELAKU USAHA MIKRO KECIL (PUMK)


| | | PELAKSANA | PELAKSANA | PELAKSANA | | MUTU BAKU | MUTU BAKU |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| NO. | AKTIVITAS | RT/RW | KEPALA DESA/ LURAH | CAMAT | KELENGKAPAN | WAKTU 7 HARi | OUTPUT |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | Pembuatan draft pendataan dan penetapan lokasi PUMK | liiiiiiiil | | | Memperhatikan faktor : Kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah | 2 hari | Draft data dan penetapan lokasi PUMK |
| 2. | Verifikasi I draft pendataan dan penetapan lokasi PUMK dari RT/RW | Tidak sesuai | • | | Memperhatikan faktor : Kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah | 2 hari | Draft data dan penetapan lokasi PUMK |
| 3. | Verifikasi II draft pendataan dan penetapan lokasi PUMK dari Desa/Kelurahan | | Tidak sesuai | | Memperhatikan faktor : Kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah | 2jam | Draft data dan penetapan lokasi PUMK |
| 4. | Penetapan lokasi PUMK | | | | Berkas permohonan Lembar verifikasi Draft naskah SIUMK | 15 menit | Draft data dan penetapan lokasi PUMK |

-

## B. PROSEDUR/DIAGRAM ALUR PELAYANAN SURAT IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (SIUMK)


| | | PELAKSANA | PELAKSANA | PELAKSANA | PELAKSANA | PELAKSANA | PELAKSANA | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| NO. | AKTIVITAS | PEMOH ON | FRONT OFFICE (INFORMASI/ PENDAFTAR AN | BACK OFFICE {PEMRO SES) | KASI | CAMAT | PENOMO RAN DAN PENGAM BILAN | KELENGKAPAN | WAKTU 1 HARi | OUTPUT | KET. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | 11 | 12 |
| I. | a. Pemohon meminta informasi perizinan dan earn pengisian formulir b. Pendaftaran perizinan | | | | | | | a. Pengantar Kepala Desa/ Lurah; b. Mengisi form permohonan; c. Foto kopi KTP dan KK; d. Foto kopi Akta Perusahaan (bagi yang berbentuk badan usaha); e. Suk.ti pendataan PUMK; f. NPWP; | 30 menit | Berkas pennohonan | |
| 2. | Pemeriksaan berkas pendaftaran/permohon an | Tidak lengkap | ~ | lengkap | | | | e. Foto ukuran 3x4 lb Berkas permohonan Lembar veri:fikasi Form tanda terima Buku register SIM Perizinan | 30 menit | - Tanda terima permohonan - Berkas pennohonan lengkap dan benar | |
| 3. | Pemrosesan perizinan (entry data) dan pencetakan naskah izin | | | | | | | Komnuter Berkas permohonan Lembar verifikasi SIM Perizinan Komputer | 1 jam | Draft Naskah Izin SIUMK Data perizinan Paraf pada lembar verifikasi | |
| 4. | Verifikasi naskah izin dan pembubuhan paraf pada arsip | | | | | | | Berk.as permohonan Lembar verifikasi Draft naskah SIUMK | 15 menit | Paraf pada draft naskah SIUMK Paraf pada lembar verifikasi | |
| 5. | Penandatanganan naskah izin | | | | | | I | Berkas permohonan Lembar verifikasi Draft naskah SIUMK | 1 jam | Naskah SIUMK, Paraf pada lembar verifikasi | |
| 6. | Penomoran izin | | | | | | • | Buku penomoran, naskah SIUMK | 15 menit | Nomor izin, Paraf pada lembar verifikasi | |
| 7. | Pengambilan naskah | | | | | | I :I | Register pengambilan Naskah SIUMK | 15 menit ,• / | Tanda tangan pada r~ter: -, "' ' r-Jter~~:rsip | SOP Pengarsip an |

s

'

'