PERATURAN BUPATI TRENGGALEK Nomor 35 Tahun 2017 tentang URIAN TUGAS KELURAHAN (berlaku 27 Maret 2017)
Pembukaan
Menimbang :
BUPATI TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG
URIAN TUGAS KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TRENGGALEK,
bahwa sesuai Pasal 19 ayat (3) Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Kelurahan;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
PARAF KOORDINASI
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
BAGIAN
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO,
M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);
7. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 37);
PARAF KOORDINASI
BAGIAN
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO,
M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS KELURAHAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mengatur uraian tugas Kelurahan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam uraian tugas Kelurahan.
PARAF KOORDINASI
BAGIAN
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO,
M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
- a. tugas Lurah;
- b. tugas Sekretariat; dan
- c. tugas Seksi.
BAB IV - TUGAS LURAH Pasal 4
Pasal 4
Lurah mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB V - TUGAS SEKRETARIAT
Pasal 5
Sekretariat mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Kelurahan;
- b. melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan;
- e. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan rumah tangga, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
PARAF KOORDINASI
BAGIAN
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO,
M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
- f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan internal;
- g. mengelola dan mendistribusikan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB VI - TUGAS SEKSI Pasal 6
Pasal 6
Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban dan Pelayanan Umum mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja dan anggaran kegiatan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban dan Pelayanan Umum sesuai dengan rencana kerja Kelurahan;
- b. mengumpulkan, mengolah, menyusun, melaporkan dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban dan pelayanan umum;
- c. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang kependudukan;
- d. menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- e. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah;
- f. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan pemilihan umum;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan;
- h. menyiapkan bahan fasilitasi tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. menyiapkan bahan fasilitasi pemungutan pajak bumi dan bangunan;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
PARAF KOORDINASI
BAGIAN
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO,
M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
BAB VI - TUGAS SEKSI Pasal 6
Pasal 7
Seksi Pemberdayaan Kelembagaaan Masyarakat Kelurahan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja dan anggaran kegiatan Seksi pemberdayaan kelembagaaan masyarakat sesuai dengan rencana kerja;
- b. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi serta menyusun data di bidang pemberdayaan kelembagaaan masyarakat;
- c. melakukan pembinaan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di wilayahnya;
- d. melakukan pelayanan masyarakat di bidang pemberdayaan kelembagaaan masyarakat;
- e. mendorong swadaya dan partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB VI - TUGAS SEKSI Pasal 6
Pasal 8
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana Kelurahan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja dan anggaran kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana sesuai dengan rencana kerja;
- b. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi serta menyusun data dibidang pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana;
- c. melakukan pembinaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana;
- d. melakukan pelayanan masyarakat dibidang pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan dibidang pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana;
PARAF KOORDINASI
BAGIAN
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO,
M.M
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 9
Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Penetapan: Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 27 Maret 2017 BUPATI TRENGGALEK,d TTD EMIL ELESTIANTO

Penetapan: Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 27 Maret 2017 2016

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, ALI MUSTOFA BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 35

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM, ANIK SUWARNI Nip . 19650919 199602 2 001 PARAF KOORDINASI

Penandatangan: KEPALA HUKUM

Penandatangan: KEPALA BAGIAN ORGANISASI BAGIAN ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M