PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor 6 Tahun 2016 tentang GARA PROVINSISULAWESIUTARA PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR 1(.Lj TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TIPE B KABUPATEN MINAHASA TENGGARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- Mengingat
BUPATI MINAHASA TENGGARA PROVINSISULAWESIUTARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR 1(.Lj TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TIPE B KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA TENGGARA,
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas clan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B Kabupaten Minahasa Tenggara;
- I. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah tetakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Repub}ik Tndone.sjn Nornor 5679);
/1
'
Menetapkan
2
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar,an Nogt!lrtt Rcpublilc Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 98}.
MEPJIUT'USKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLIS! PAMONG PRAJA TIPE B KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BAB K KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
- 1 . Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
Pasal 2
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Dae rah
2. ( 1) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang yang menjadi kewenangan daerah;
Bagian Kedua Tugas
Pasal 3
Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan di bidang Satuan Palisi Pamong Praja.
Bagian Ketiga Fungsi
Pasal 4
- a. perumusan kebijakan teknis;
Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:
- b. pelaksanaan kebijakan teknis;
- d. pelayanan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 5
Satuan Palisi Pamong Praja Tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Satuan Palisi Pamong Praja dengan beban kerja yang sedang.
BAB KU
SUSUNAN ORGAMISASI
Pasal 6
Satuan Polisi Pamong Praja membawahkan :
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 1) Sekretaris Dinas membawahkan :
- b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- a. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 2) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyrakat membawahkan:
- b. Seksi Perlindungan Masyarakat;
- c. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
- 3) Bidang Penegak Peraturan dan Produk Hukum Daerah membawahkan:
- a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
- 4) Bidang Pemadam Kebakaran membawahkan:
- c. Seksi Advokasi dan Pelaporan.
- a. Seksi Pencegahan, Penyuluhan dan Pelatihan;
- b. Seksi Sarana dan Prasarana;
- c. Seksi Pengendalian Operasional.
Pasal 7
Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## l8AlB rv UJRAJIAN TUGAS

Kepala Dinas

## Pasal 8

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas :

- a. Perumusan kebijakan teknis;
- b. Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang satuan polisi pamong praja;
- d. Penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan;
- e. Penyelenggaraan urusan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyrakat;
- f. Penyelenggaraan urusan di bidang penegak peraturan dan produk hukum daerah;
- g. Penyelenggaraan urusan di bidang pemadam kebakaran;
1. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- h. Penyelenggaraan urusan kelompok jabatan fungsional;
- J. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

3)

## Bagian Kedua Sekretariat

## Pasal 9

- 2) Untuk melak.sanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sek.retaris mempunyai fungsi:
- 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas penyelengaraan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi umum, perencanaan program, dan anggaran dan ketatausahan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran.
- b. pengkoordinasian, singkronisasi dan integrasi pelayanan administrasi kepegawaian;
- d. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
- e. melak.sanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
8. Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
- b. menerima, memeriksa dan mengumpulkan bahan dan data barang milik negara serta mengklasifikasikan dan menyimpan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan;
- a. mengelola administrasi umum, perlengkapan dan kepegawaian dengan cara menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta memeriksa dan mengevaluasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sebagaimana mestinya;
- c. menyiapkan peralatan dan menyajikan kebutuhan sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku, serta membersihkan dan merawat peralatan yang digunakan agar tetap terawat;
- d. mengadministrasikan setiap kegiatan pimpinan, menerima, mencatat, menyimpan surat serta dokumen lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlak.u, agar pelaksanaan tugas pimpinan berjalan lancar;
- e. menerima, mencatat, menyimpan surat serta dokumen lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berja1an 1ancar;
- f. melaksanakan tugas protokol sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- g. menyiapkan peralatan dan menyajikan kebutuhan sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku, serta membersihkan dan merawat peralatan yang digunakan agar tetap terawat, mengadministrasikan dan mengatur pengelolaan gudang dan peralatan kantor;
- i. mengkoordinasikan usulan pensiun dan pembuatan SKP Aparatur Sipil Negara;
- h. menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta mengevaluasi kebutuhan perlengkapan rumah tangga sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sebagaimana mestinya;

- j. mengkoordinasikan pembuatan Anjab dan ABK Aparatur Sipil Nega..rn;
- l. Mengkoordinasikan usulan Kenaikan Pangkat dan ljin belajar Aparatur Sipil Negara;
- k. mengkoordinasikan surat masuk keluar dan pengusulan cuti Aparatr Sipil Negara;
4. m.mengkoordinasikan pembuatan laporan dan surat teguran disiplin Aparatur Sipil Negara;
- n. mengkoordinasikan Data Aparatur Sipil Negara;
- o. mengkoordinasikan absensi Aparatur Sipil Negara;
- p. mengawasi pengarsipan data-data;
- r. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
- q. mengkoordinasikan pelaksanaan urusan gaji berkala Aparatur Sipil Negara;
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- 4) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana anggaran dan pelaporan keuangan;
- b. menyusun rencana program kegiatan dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan;
- c. menganalisa laporan akuntabilitas keuangan;
- d. meneliti pelaksanaan administrasi keuangan;
- e. mengkordinasikan pengendalian anggaran, penenmaan kas dan pengeluaran kas;
- f. evaluasi monitoring penatausahaan pengelolaan keuangan;
- g. menyiapkan, menyusun rencana pengembangan sistem dan prosedur akuntansi;
- h. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
- a. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

## Bagian Ketiga

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

## Pasal 10

- ( 1 ) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosesdur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pernantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud auat ( 1 ) , Bidang Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:
- a. penyelenggara program kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban di daerah;
- b. penyelenggara pedoman dan petunjuk teknis dalam menyelesaikan sengketa masyarakat;
- c. penyelenggara pedoman dan petunjuk teknis pembinaan operasional dan penertiban di bidang penggunaan sarana dan prasarana umum serta sarana social lainnya;
- d. penyusun program,dan petunjuk teknis pelaksanaan pene�?an perijinan undang-undang gangguan,ijin mend1rikan bangunan.usaha dagang tempat usaha,tempat hiburan dan tempat rekreasi;

- e. pengadaan pengawasan dan penertiban peraturan daerah;
- g. memberikan saran dan masukan kepada kepala satuan terhadap langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- f. penyusun rencana dan program kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta perumusan kebijakan dan pelaksanaan kesiapan terhadap ancaman dan perlindungan masyarakat di daerah;
- h. pelaksana tugas-tugas kedinasan lainnya yang di berikan kepala satuan.
- a. menyusun rencana dan program kerja sub bagian ketentraman dan penertiban umum;
- (3) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:
- b. menyiapkan bahan kerja;
- c. menyusun kebijakan teknis pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. menyusun program penyuluhan dalam rangka penegakan ketentraman, ketertiban dan pelaksanaan pembinaan tramtib serta sosialisasi segala perundangan yang memuat ketentuan Iarangan, peringatan dan ancaman pelanggaran pidana di wilayah dan lingkungan pemerintah daerah;
- e. menyusun prosedur tetap kegiatan operasional ketentraman dan ketertiban;
- g. melaksanakan tindakan refresif non yustisial terhadap warga masyarakat dan badan hukum yang melakukan pelanggaran atas produk hukum daerah;
- f. mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah;
- h. melaksanakan penyelesaian dibidang penegakan hukum
- i. melaksanakan koordinasi pemeliharaan ketentraman dan ketertiban;
- j. memelihara situasi dan kondisi dalam rangka terwujudnya stabilitas ekonomi dan social budaya di kabupaten;
- k. membuat rincin tugas bawahan sesuai denganjabatanya;

I. membuat laporan

pelaksanaan tugas

harian dan

mengkoordinir laporan harian bawahan;

m.membuat penilaian SKP pada bawahan;

- n. membuat laporan triwulan/tahunan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan tugas pokek dan fungsi kepala sub bagian ketentraman dan ketertiban umum;
- o. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya.; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana clan program kerja sub bagian perlindungan masyarakat;
- b. menyiapkan bahan kerja;
- c. memberikan pelayanan administrasi dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas;
- d. mempelajari peratura perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis, maupun pedoman pelaksanaan \�nny9. yang berhubungan dengan tugasnya;

(4)

8

- e. menyusun kebijakan penyelenggaraan urusan dan kewenangan daerah di bidartg pe.t'l.it1du11gan rnasyarakat;
- f. menetapkan rencana strategis jangka panjang, menengah maupun jangka pendek;
- h. melakukan upaya pencegahan gangguan keamanan dengan mengatur kegiatan penjagaan, pengawasan dan patroli/ perondaan serta kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercipta lingkungan yang aman, tertib dan teratur;
- g. mencermati setiap segala gejala yang timbul yang berpotensi terjadinya konfl.ik pada masyarakat, dan melakukan upaya tindakan pencegahan dan penangkalan;
- i. melakukan upaya dalam bentuk tindakan yang didasarkan cara yang diatur dalam undang-undang guna mencari serta menyimpulkan barang bukti atas dilanggar atau tidak ditaatinya peraturan perundang-undangan sehingga menirnbulkan/ berpotensi menimbulkan gangguan keamanan;
- J. melaksanakan koordinasi dengan aparat keamanan dan instansi terkait untuk mengetahui situasi kemanan dan dapat meningkatkan pengarnanan dalam keadaan/ situasi tertentu.
1. membuat laporan pelaksanaan tugas harian dan mengkoordinir laporan harian bawahan; m.membuat penilaian dp3 pada bawahan;
- k. membuat rincian tugas bawahan sesuai dengan jabatannya;
- n. membuat laporan triwulan/ tahunan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan tugas pokok dan fungsi kepala seksi perlindungan masyarakat;
- o. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
- (5) Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas:
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.
- a. menyusun rencana clan program kerja sub bagian bina potensi masyarakat.
- b. menyiapkan bahan kerja;
- c. memberikan pelayanan administrasi dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis, maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya;
- f. membuat rincian tugas bawahan sesuai dengan jabatannya;
- e. menyusun program penyuluhan dalam rangka pembinaan potensi pada masyarakat di wilayah dan lingkungan pemerintah daerah.
- g. rnembuat laporan pelaksanaan tugas harian dan mengkoordinir laporan harian bawahan;
- h. membuat penilaian dp::! pada bawahan;
- i. membuat laporan triwulan/ tahunan berdasarkan basil pelaksanaan tugas berdasarkan tugas pokok dan fungsi kepala sub bagian bina potensi masyarakat;

- j. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diam.bi! sesuai bidang tugasnya;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

## Bagian Keempat

Bidang Penegakkan Peraturan Dan Produk Hukum Daerah

## Pasal 1 1

- ( 1 ) Bidang Penegakkan Peraturan Dan Produk Hukum Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi,serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penegakkan peraturan dan produk hukum daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Penegakkan Peraturan Dan Produk Hukum Daerah mempunyai fungsi:
- a. menyusun rencana dan program kerja bidang penegakkan peraturan dan produk hukum daerah
- c. melaksanakan operasi dan pengendalian dalam rangka penegakkan peraturan daerah, keputusan kepala daerah serta peraturan perundangan lainnya;
- b. menyusun pedoman, petunjuk dan program kerja dalam rangka penegakkan peraturan daerah, keputusan kepala daerah serta peraturan perundangan lainnya;
- d. mengada.kan komunikasi konsultasi dan kerjasama dengan aparat terkait dalam penegakkan peraturan dan produk hukum daerah
- f. melaksanakan penegakkan peraturan dengan menggunakan satuan polisi pamong praja atas perintah kepala satuan;
- e. menyusun rencana perda beserta rencana pengendalian kegiatan;
- g. membuat rincian tugas bawahan sesuai dengan jabatannya;
- h. membuat laporan pelaksanaan tugas hatian dan mengkoordinir lapora harian bawahan;
1. pemberi saran dan masukan kepada k:epala satuan terhadap langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya
- J. pelaksana tugas-tugas kedinasan lainnya yang di berikan kepala satuan
- (3) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja sub bagian pembinaan,pengawasan. dan penyuluhan
- b. menyiapkan bahan kerja;
- c. memberikan pelayanan administrasi dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas;
- d. me�pelajari peratura perundang-undangan, kebijakan te�n1s, pedoman teknis, maupun pedoman pelaksanaan lainnya :yang berhubungan dengan tugasnya;
- e. memberikan penyuluhan dan pelatihan mengenai pembinaan,pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- f. menetapkan rencana strategis jangka panjang, menengah maupun jangka pcridok;
- g. mengawasi pelaksanaan peraturan perundangan daerah;
- i. membuat rincian tugas bawahan sesuai dengan jabatannya;
- h. memberikaan pembinaan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas harian dan mengkoordinir laporan harian bawahan;
- I. membuat laporan triwulan/ tahunan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan tugas pokok dan fungsi sub bagian pembinaan.pengawasa.dan penyuluhan.
- k. membuat penilaian SKP pada bawahan;
8. m.memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diarnbil sesuai bidang tugasnya;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- (4) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja sub bagian penyelidikan dan penyidikan
- b. menyiapkan bahan kerja;
- c. memberikan pelayanan administrasi dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas;
- d. melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus yang melanggar peraturan daerah serta peraturan perundang­ undangan lainnya.
- f. membuat rmcian tugas bawahan sesuai dengan jabatannya;
- e. menetapkan rencana strategisjangka panjang, menengah maupun jangka pendek;
- g. membuat laporan pelaksanaan tugas harian dan mengkoordinir laporan harian bawahan;
- i. membuat laporan triwulan/ tahunan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan tugas pokok dan fungsi kepala sub bagian penyelidikan dan penyidikan
- h. membuat penilaian SKP pada bawahan;
- j. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- a. menyusun rencana dan program kerja sub bagian advokasi dan pelaporan

(5) Seksi Advokasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

- b. menyiapkan bahan kerja;
- d. menegakkan peraturan daerah,keputusan kepala daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya
- c. memberikan pelayanan administrasi dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas;
- e. melakukan upaya dalam bentuk tindakan yang didasarkan cara yang cliatur dalam undang-undang guna mencari,serta menyimpulkan barang bukti atas dilanggar atau tidak ditaatinya peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan gangguan keamanan;
- f. melaporkan pada pihak yang berwenang apabila terdapat penyimpangan atas pelaksanaan peraturan daerah;

- g. menetapkan rencana strategis jangka paniang, menengah rnaupun jangka peridete;
1. membuat laporan pelaksanaan tugas harian dan mengkoordinir laporan harian bawahan;
- h. membuat rincian tugas bawahan sesuai dengan jabatannya;
- j. membuat penilaian SKP pada bawahan;
- k. membuat laporan triwulan/ tahunan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan tugas pokok dan fungsi sub bagian advokasi dan pelaporan
1. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
7. m.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

## Bagian kelima Bidang Pemadam Kebakaran

## Pasal 12

- ( 1) Bidang Pemadam K.ebakaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemadam kebakaran.
- a. penyiapan bahan perumusankebijakan di bidang pemadam kebakaran;
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi:
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemadam Kebakaran;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemadam kebakaran;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemadam kebakaran; dan
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemadam kebakaran.
- (3) Seksi Pencegahan,Penyuluhan dan pelatihan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan identifikasi dan penguatan kapasitas sebagai pedo:man pelaksanaan tugas.
- b. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang pencegahan,penyuluhan dan pelatihan.
- d. menyiapkan bahan koordinasi bidang pencegahan, penyuluhan dan pelatihan dengan unit/ instansi terkait.
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan.penyuluhan dan pelatihan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria seksi pencegahan,penyuluhan dan pelatihan;
- f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bi dang pencegahan.penyuluhan dan pelatihan;
- g. membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas seksi pencegahan,penyuluhan dan pelahhan:

- h. melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada seksi identifikasi dan penguatan kapasitas sesuai tugas dan kewenangannya.
1. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan tugas seksi pencegahan,penyuluhan dan pelatihan;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
4. j . melaporkan basil kegiatan kepada atasan.
- (4) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan sarana dan prasarana sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang sarana dan prasarana;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana;
- d. menyiapkan bahan koordinasi bidang sarana dan prasarana;
- e. menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria seksi sarana dan prasarana;
- f. menyiapkan bahan pemberian birnbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang sarana dan prasarana;
- g. membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas seksi sarana dan prasarana;
- h. rnelaksanakan penilaian kinerja pegawai pada seksi sarana dan prasarana; sesuai tugas dan kewenangannya.
1. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan tugas seksi sarana dan prasarana;
- j. rnelaporkan hasil kegi.atan kepada atasan;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (5) Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan pengendalian operasional sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang pengendalian operasional.
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian operasional;
- d. menyiapkan bahan koordinasi bidang pengendalian operasional;
- e. menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria seksi pengendalian operasional;
- f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang pengendalian operasional;
- g. membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang betkaitan dengan pelaksanaan tugas seksi pengendalian operasional;
- h. melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada seksi pengendalian operasional; sesuai tugas dan kewenangannya.
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
- j. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan.
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

..

..

Pasal 13

Bidca.ng, Sub Bc;tgi"'-ri, So1'ai tliplm�.itt uloh aoot"i:u",.g U.bplila..

## BABV J'ABATAN JPERANGKAT DAER.AH

## Pasal 14

- 2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon Illa atau jabatan administrator;
- 1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon llb atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- 3) Kepala Bidang pada Din.as Daerah merupakan jabatan struktural eselon Illb atau jabatan administrator;
- 4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas:

## Pasal 15

Selain jabatan pada sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.

## BAB vr TATA KEJRJA

## Pasal 16

- ( 1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas . . masmg-masmg;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Penjabaran tata kerja masing-masing unit kerja perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang perangkat daerah, sesuai dengan bentuk dan cakupan ruang lingkup kerja masing-masing Perangkat Daerah;
- (4) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (6) Setiap laporan yang cliterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- (7) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan orzanisasi lainyang secara f ungsional mempunyai hubungan keria; dan

## BAB VU

## KELODl!pOK J.A.BATAN FUNGiUON'AL

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional program sesuai keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB V1IU KETENTUAN PJERALIHAN

Pasal 18

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 6d Tahun 2011 ten tang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Polisis Pamong Praja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## BAB 1IX KETENTUAN PENUTU1P

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara


--

..,,..

Ditetapkan di Ratahan

Pada tanggal ..2.1 f.Jovew.kr

2oy,

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

It-

\:

JAMES SUMENDAJ?

Diundangkan di Ratahan Pada tanggal .21 t,Joue�b� 2016

SEKRETARIS

MINAHASAT


FARRY FREYKE LIWE BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR !).20

c2 &lt; o o z; � &lt; U) -c :r: &lt; z; -:E

M

f

1