PERATURAN DAERAH PROVINSI MA Nomor 2 Tahun 2014 tentang RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014-2034 (berlaku 2 Oktober 2014)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
- a. bahwa pengelolaan wilayah pesisir perlu dilakukan secara harmonis dan sinergi agar tercapai kesejahteraan, keadilan, keseimbangan secara berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu menetapkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2014- 2034;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2014- 2034;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor140, Tambahan Lembaran Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5232);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar, (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5151);
11. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara tahun 2013-2023;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
dan
GUBERNUR MALUKU UTARA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014-2034.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Propinsi Maluku Utara menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dibidang Kelautan dan Perikanan yang dibentuk dengan Peraturan Daerah.
6. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
7. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku Utara yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K Provinsi adalah Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara yang menentukan arah penggunaan sumberdaya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang.
8. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi, surut tertinggi yang dihitung dengan rata-rata.
9. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi :
- a. daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut;
- b. ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan; dan
- c. ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai.
BAB II - AZAS DAN TUJUAN
Pasal 3
RZWP-3-K Provinsi
BAB II - AZAS DAN TUJUAN
Pasal 4
RZWP-3-K Provinsi bertujuan untuk :
- a. melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
- b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya;
- c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan
- d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya.
JANGKA WAKTU, KEDUDUKAN, DAN FUNGSI
Bagian Kesatu Jangka Waktu
BAB III - JANGKA WAKTU, KEDUDUKAN, DAN FUNGSI
Pasal 5
- (1) Jangka Waktu RZWP-3-K Provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penetapannya.
- (2) RZWP-3-K Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau dan/atau disesuaikan paling lama sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan dan/atau penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberlakukan untuk zona yang memerlukan penyesuaian.
Bagian Kedua Kedudukan
BAB III - JANGKA WAKTU, KEDUDUKAN, DAN FUNGSI
Pasal 6
RZWP-3-K Provinsi berkedudukan:
- a. RZWP-3-K Provinsi menjadi acuan Kabupaten/Kota;
- b. Melengkapi RTRW Provinsi; dan
- c. RZWP-3-K Provinsi dan RTRW Provinsi menjadi instrumen kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi.
Bagian Ketiga Fungsi
BAB III - JANGKA WAKTU, KEDUDUKAN, DAN FUNGSI
Pasal 7
Fungsi RZWP-3-K Provinsi adalah :
- a. sebagai dasar perencanaan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi;
- b. sebagai dasar pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi; dan
- c. sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi.
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PESISIR
Bagian Kesatu Umum
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 8
- (1) Rencana struktur ruang wilayah pesisir terdiri atas rencana pengembangan:
- a. sistem pusat-pusat pelayanandan pertumbuhan;
- b. sistem jaringan prasarana wilayah; dan
- c. minapolitan.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kebijakan pengembangan, strategi pengembangan, dan arahan pengembangan.
- (3) Rencana struktur ruang wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 :100.000 sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara

Penetapan: Ditetapkan di Sofifi Pada tanggal 2 Oktober 2014

Penandatangan: GUBERNUR MALUKU UTARA

Verifikasi: Ttd. ABD GANI KASUBA

Penetapan: Diundangkan di Sofifi Pada tanggal 2 Oktober 2014

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

Verifikasi: Ttd. A.MADJID HUSEN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA : (1/2014)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua

## Sistem Pusat-Pusat Pelayanan dan Pertumbuhan

## Pasal 9

Kebijakan pengembangan sistem pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhan sebagai berikut:

- a. pemantapan struktur atau hirarki sistem pusat-pusat pelayanan;
- b. pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah pesisir;dan
- c. pengintegrasian fungsi setiap pusat-pusat pertumbuhan dalam sistem pusatpusat pelayanan provinsi.

## Pasal 10

Strategi pengembangan sistem pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhan sebagai berikut:

- a. optimalisasi fungsi pada pusat-pusat pelayanan di wilayah pesisir;
- b. pengembangan fungsi pada pusat-pusat pertumbuhan di wilayah pesisir;
- c. pemberian insentif bagi pengembangan fungsi pusat-pusat pertumbuhan; dan
- d. pengembangan sistem prasarana wilayah pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhan.

## Pasal 11

Arahan pengembangan sistem pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhan sebagai berikut:

- a. Ternate-Sofifi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
- b. Tidore (soa-sio), Tobelo, Labuha, Sanana sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
- c. Sidangoli, Jailolo, Weda, Bobong, Maba sebagai Pusat Kegiatan Lokal yang diusulkan menjadi PKW sampai akhir tahun perencanaan; dan
- d. Galela, Bere-Bere, Wayabula, Kao, Malifut, Kedi, Tongute Sungi, Susupu, Buli, Payahe, Patani, Subaim, Guruapin, Lelief, saketa Babang, Falabisahaya, Dofa dan Pulau Gebe sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL);

## Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

## Pasal 12

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah diwujudkan dalam bentuk kebijakan pengembangan, strategi pengembangan dan arahan pengembangan.
- (2) Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. jaringan jalan raya;
- b. jaringan prasarana transportasi laut;
- c. jaringan telekomunikasi;
- d. prasarana sumberdaya air;
- e. jaringan listrik;
- f. prasarana lingkungan;
- g. jaringan prasarana perikanan; dan/atau

- h. jaringan irigasi pertanian.

## Paragraf 1 Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Raya

## Pasal 13

Kebijakan pengembangan jaringan jalan raya sebagai berikut:

- a. peningkatan efektivitas dan efisiensi jaringan jalan;
- b. peningkatan aksesibilitas ke seluruh wilayah pesisir dan kawasan pesisir yang terisolir; dan
- c. penciptaan keterpaduan yang maksimal antar berbagai moda transportasi wilayah pesisir.

## Pasal 14

Strategi pengembangan jaringan jalan raya sebagai berikut :

- a. peningkatan kualitas sistem jaringan jalan;
- b. peningkatan kualitasdan kuantitas jalan beserta bangunan pelengkap jalan;
- c. peningkatan kelengkapan jalan;
- d. pengembangan sistem perparkiran yang efektif dan efisien; dan
- e. pembangunan fasilitas tempat henti untuk angkutan umum.

## Pasal 15

Arahan pengembangan sistem jaringan jalan raya meliputi :

- a. Jalan Trans Maluku Utara ;
- b. Jalan trans Maluku Utara sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas :
1. Daruba - Daeo;
2. Daeo - Bere Bere;
3. Dalam Kota Daruba;
4. Bere Bere - Sopi;
5. Sopi - Wayabula;
6. Wayabula - Daruba;
7. Lapter - Galela ;
8. Galela - Tobelo;
9. Tobelo - Dermaga Feri;
10. Tobelo - Pelabuhan;
11. Tobelo - Pediwang;
12. Pediwang - Kao;
13. Kao - Boso;
14. Boso - Sidangoli Dermaga Feri;
15. Boso - Simpang Dodinga;
16. Simpang Dodinga - Sofifi;
17. Simpang Dodinga - Bobaneigo;

18. Simpang Sidangoli - Jailolo;
19. Jailolo - Goal ;
20. Goal - Ibu;
21. Ibu - Kedi;
22. Simpang Dodinga - Dodinga ;
23. Sofifi - Akelamo;
24. Akelamo - Payahe;
25. Keliling Pulau Tidore;
26. Payahe - Weda;
27. Weda - Mafa;
28. Weda - Sagea;
29. Bobaneigo - Ekor;
30. Ekor - Subaim;
31. Subaim - Buli;
32. Buli - Gotowasi;
33. Subaim - Dodaga;
34. Buli - Lapangan Terbang;
35. Sagea - Gotowasi;
36. Labuha - Babang;
37. Mafa - Matuting;
38. Matuting - Saketa;
39. Labuha - Sawadai;
40. Babang - Yaba;
41. Keliling Pulau Makian;
42. Laiwui - Jikotamo - Anggai
43. Laiwui - Jikodolong;
44. Jikodolong - Wailoar - Sum;
45. Gurapin - Modayama;
46. Matuting - Ranga-Ranga;
47. Ranga- Ranga - Saketa;
48. Saketa - Dehepodo;
49. Keliling Pulau Ternate;
50. Sanana - Manaf;
51. Manaf - Fatkayon;
52. Fatkauyon - Wai ina;
53. Sanana - Pohea;
54. Pohea - Malbufa;
55. Malbufa - Wai ina;
56. Bobong - Tikong;
57. Tikong - Tobang;
58. Tobang - Samuya;

59. Dofa - Falabisahaya;
60. Falabisahaya - Wailoba;
61. Dofa - Auponhia;
62. Kaporo - Capalulu;
- c. jalan lokal primer terdiri atas:
1. Lapter - Galela Kedi;
2. Kao - Toliwang;
3. Toliwang - Tolabit;
4. Toliwang - Kusuri;
5. Simpang Tobe Katana;
6. Ngidiho - Lapi;
7. Lapi - Darume;
8. Tolabit - Togorebatua;
9. Malifut - Toliwang;
10. Ibu - Togorebatua;
11. Dermaga Sofifi - Simpang Galala;
12. Sofifi - Bukit Durian;
13. Bukulasa - Barumadehe;
14. Guraping - Akekolano;
15. Akekolano - Oba;
16. Oba - Somahode;
17. Somahode - Garujou;
18. Guraping - Simpang Ake Gosale;
19. Sagea - Patani;
20. Patani - Tepeleo;
21. Tepeleo - Sakam;
22. Sakam - Bicoli;
23. Kolibale - Simpang Sagea;
24. Lapter - Wayamli;
25. Miaf - Lolasita;
26. Lolasita - Patlean;
27. Patlean - jara-Jara;
28. Jara-jara - Bololo;
29. Bololo - Labi-Labi;
30. Labi-Labi - Lolobata;
31. Lolobata - Subaim;
32. Babang - Songa;
33. Songa - Wayatim;
34. Lalubi - Samo ;
35. Capalulu - Waitina;

- d. Jalur angkutan umum,meliputi:
1. jalur menuju kota kecamatan di wilayah pesisir;dan
2. jalur angkutan umum dari ibukota kecamatan menuju pusat-pusat pertumbuhan wilayah pesisir.
- e. Terminal angkutan darat di wilayah pesisir, meliputi:
1. Terminal Tipe B di Sofifi, Tobelo, Maba, Weda;
2. Terminal Tipe C di Gamalama, Bastiong, Dufa-Dufa, Sulamadaha, Gambesi, Akelamo, Payahe, Batula, Soa Sio, Rum, Goto, Sidangoli, Goal, Ibu, Loloda, Boso, Dodinga, Galela, Malifut, Kao, Pediwang, Susupu, Daruba, Wayabula, Sangowo, Sopi, Bere-bere, Buli, Ekor, Subaim, Tatam, Bilolo, Dorosagu, Patlean, Gotowasi, Foya, Lelief, Banemo, Patani, Gebe, Labuha, Babang, Indari, Yaba, Wayakuba, Maffa, Saketa, Busui, Ganeluar, Tawa, Laiwui, Wayaloar, Mano, Soligi, Sanana, Manaf, Kabau, Waikalopa, Dofa, Mangoli, Kawata, Wailoba, Buruakol, Bobong, Tikong, Jorjaga, Barenu, Samuya, Loseng;

## Paragraf 2 Rencana Pengembangan Jaringan

## Prasarana Transportasi Laut

## Pasal 16

Kebijakan pengembangan jaringan prasarana transportasi laut dilakukan dengan pemanfaatan pelabuhan perikanan sebagai prasarana transportasi laut yang berhubungan dengan aktivitas perikanan.

## Pasal 17

Strategi pengembangan jaringan prasarana transportasi laut ditetapkan sebagai berikut:

- a. pengembangan prasarana pelabuhan perikanan agar mampu dimanfaatkan untuk kegiatan transportasi laut;
- b. optimalisasi fungsi pelabuhan perikanan; dan
- c. pengembangan moda transportasi untuk kegiatan perikanan.

## Pasal 18

Arahan pengembangan jaringan prasarana transportasi laut dengan mengoptimalkan dan mengembangkan:

- a. Pelabuhan Perikanan Pantai Tobelo di Kab. Halmahera Utara;
- b. Pelabuhan Perikanan Pantai Bacan di kab. Halmahera Selatan; dan
- c. Pelabuhan Perikanan Pantai Tiley di Kab. Pulau Morotai;

## Paragraf 3 Rencana Jaringan Telekomunikasi

## Pasal 19

Kebijakan pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi sebagai berikut:

- a. perencanaan dan pengembangan prasarana telekomunikasi untuk sektor kelautan dan perikanan, pendidikan, pariwisata, pertanian, perindustrian, perdagangan dan pertambangan;
- b. perencanaan dan pengembangan prasarana telekomunikasi pada pusat-pusat pertumbuhan wilayah pesisir; dan
- c. peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap telekomunikasi.

## Pasal 20

Strategi pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi ditetapkan sebagai berikut:

- a. fasilitasi penyediaan ruang untuk fasilitas jaringan telekomunikasi; dan
- b. penyediaan prasarana jaringan telekomunikasi.

## Pasal 21

Arahan pengembangan prasarana jaringan telekomunikasi sebagai berikut:

- a. mengembangkan jaringan telekomunikasi sesuai dengan rencana pengembangan sistem jaringan nasional;
- b. mengembangkan jaringan telekomunikasi pada setiap fasilitas kelautan dan perikanan, pendidikan, pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertambangan; dan
- c. mengembangkan jaringan telekomunikasi pada pusat-pusat pertumbuhan di wilayah pesisir.

## Paragraf 4

## Rencana Pengembangan Prasarana Sumberdaya Air

## Pasal 22

Kebijakan pengembangan prasarana sumberdaya air sebagai berikut:

- a. pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air secara terpadu berbasis wilayah sungai;
- b. pengembangan jaringan prasarana sumberdaya air untuk melayani lahan pertanian, zona permukiman, zona industri, zona konservasi dan kawasan strategis nasional tertentu, serta pusat-pusat pertumbuhandi wilayah pesisir;
- c. pengkonservasian telaga, laguna dan sungai-sungai bawah tanah; dan
- d. pengkonservasian sumber mata air di wilayah pesisir.

## Pasal 23

Strategi pengembangan prasarana sumberdaya air ditetapkan sebagai berikut:

- a. pengkonservasian sumberdaya air secara berkesinambungan terhadap air tanah dan air permukaan;
- b. pengembangan jaringan distribusi air bersih pada zona permukiman, zona perkotaan, zona industri, dan kawasan strategis nasional tertentu, serta pusatpusat pertumbuhan di wilayah pesisir;
- c. pengembangan jaringan distribusi air untuk keperluan pertanian dan perikanan;
- d. pengembangan kuantitas tampungan air berupa embung, tandon air, dan kolam penampung air untuk memenuhi kebutuhan air baku dan konservasi;
- e. optimalisasi prasarana sumberdaya air yang sudah ada agar berfungsi maksimal; dan
- f. penguatan kelembagaan dan peranserta masyarakat dalam pengelolaan air minum dan pertanian.

## Pasal 24

Arahan pengembangan prasarana sumberdaya air dilakukan dengan mengembangkan:

- a. Sungai sebagai sumberdaya air secara terpadu berbasis wilayah sungai;
- b. kolam tampungan sebagai basis di wilayah pesisir;
- c. Daerah Aliran Sungai menjadi sumber air sungai bawah tanah; dan
- d. Jaringan distribusi air bersih di zona permukiman, pusat-pusat pertumbuhan dan pusat pendaratan ikan.

## Paragraf 5

## Rencana Pengembangan Jaringan Listrik

## Pasal 25

Kebijakan pengembangan jaringan listrik untuk mendukung kebijakan kelistrikan nasional melalui:

- a. perencanaan pengembangan prasarana kelistrikan di wilayah pesisir; dan
- b. fasilitasipengembangan energi listrik alternatif.

## Pasal 26

Strategi pengembangan jaringan listrik ditetapkan dengan menyediakan ruang untuk pengembangan jaringan listrik dengan:

- a. penyiapan pengaturan tentang pengembangan jaringan kelistrikan di wilayah pesisir;
- b. pengembangan sarana dan prasarana energi listrik;dan
- c. fasilitasi pengembangan energi listrik alternatif.

## Pasal 27

Arahan pengembangan jaringan listrik sebagai berikut:

- a. mengembangkan jaringan listrik sesuai dengan rencana pengembangan sistem jaringan nasional;
- b. mengembangkan jaringan listrik pada fasilitas kelautan dan perikanan, pertanian dan obyek wisata;
- c. mengembangkan jaringan listrik pada pusat-pusat pertumbuhan di wilayah pesisir;dan
- d. mengembangkan sumber energi angin, gelombang laut dan energi tenaga surya di seluruh wilayah pesisir.

## Paragraf 6

## Rencana Pengembangan Prasarana Lingkungan

## Pasal 28

Kebijakan pengembangan prasarana lingkungan di wilayah sebagai berikut:

- a. pengembangan prasarana air minum;
- b. pengembangan prasarana drainase;
- c. pengembangan prasarana persampahan;
- d. pengembangan prasarana pengolahan limbah;
- e. pengembangan prasarana mitigasi bencana; dan
- f. pengembangan jalan lingkungan menuju daerah pesisir yang terisolasi.

## Pasal 29

Strategi pengembangan prasarana lingkungan sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana induk sistem penyediaan air minum, drainase, sampah, dan pengolahan air limbah serta mitigasi bencana;
- b. peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan prasarana air minum, drainase, sampah, dan pengolahan air limbah serta mitigasi bencana; dan
- c. optimalisasi dan pemeliharaan prasarana lingkungan di wilayah pesisir yang meliputi sistem penyediaan air minum, drainase, sampah, dan pengolahan air limbah serta mitigasi bencana.

## Pasal 30

Arahan pengembangan prasarana lingkungan di wilayah pesisir dilaksanakan sebagai berikut :

- a. fasilitasi dalam mengembangkan unit pengelolaan air minum yang belum terlayani oleh masyarakat dan pemerintah daerah;
- b. mengembangkan instalasi pengolahan limbah pada pusat-pusat aktivitas;

- c. mengembangkan pengolahan sampah yang ramah lingkungan pada pusat-pusat aktivitas;
- d. mengembangkan sistem jaringan drainase pada daerah genangan air dan pusatpusat aktivitas; dan
- e. mengembangkan sistem mitigasi bencana pada zona rawan bencana.

## Paragraf 7

## Rencana Pengembangan Jaringan

## Sarana dan Prasarana Perikanan

## Pasal 31

Kebijakan pengembangan jaringan prasarana perikanan sebagai berikut:

- a. pengembangan jaringan Sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- b. pengembangan jaringan Sarana dan prasarana perikanan budidaya; dan
- c. pengembangan jaringan Sarana dan prasarana pengolahan dan pasca panen.

## Pasal 32

Strategi pengembangan jaringan prasarana perikanan sebagai berikut:

- a. peningkatan sarana dan prasarana pada sentra produksi perikanan;
- b. peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana perikanan; dan
- c. optimalisasi operasional pelabuhan dan Balai Benih Ikan sebagai sentra perikanan;

## Pasal 33

Arahan pengembangan jaringan sarana dan prasarana perikanan dengan cara :

- a. mengembangkan sarana dan prasarana pengolahan perikanan dan pasca panen di wilayah-wilayah potensi perikanan;
- b. mengoptimalkan pelabuhan perikanan Nusantara Ternate, Pelabuhan Perikanan pantai Bacan dan pelabuhan pantai Tobelo sebagai sentra produksi perikanan; dan
- c. mengembangkan sarana perikanan tangkap dan perikanan budidaya di wilayah pesisir.

## Paragraf 8 Rencana Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian

## Pasal 34

Kebijakan pengembangan jaringan irigasi pertanian dilakukan dengan upaya pengembangan, pengelolaan dan pelestarian sistem irigasi agar dapat melindungi petani dalam menjalankan profesinya secara mandiri.

## Pasal 35

Strategi pengembangan jaringan irigasi pertanian dilakukan melalui :

- a. penyusunan rencana induk jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier;
- b. pembangunan jaringan irigasi baru;
- c. peningkatan jaringan irigasi sesuai dengan norma, standar dan pedoman yang ditetapkan pemerintah; dan
- d. pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi.

## Pasal 36

Arahan pengembangan jaringan irigasi pertanian dilakukan dengan :

- a. memberdayakan kelompok petani pemakai air di wilayah pesisir;
- b. membangun jaringan irigasi di sentra-sentra pertanian; dan
- c. memelihara dan meningkatkan jaringan irigasi yang sudah ada di wilayah pesisir;

## Bagian Keempat Minapolitan

## Pasal 37

Kebijakan pengembangan minapolitan diwujudkan dalam bentuk :

- a. pengembangan infrastruktur penunjang;
- b. pengembangan teknologi budidaya, penangkapan dan pasca panen; dan
- c. pengembangan manajemen minabisnis.

## Pasal 38

Strategi pengembangan minapolitan sebagai berikut :

- a. pembangunan sistem dan usaha minabisnis berorientasi pada kekuatan pasar;
- b. pengembangan sarana dan prasarana umum yang menunjang minapolitan ;
- c. peningkatan pemberdayaan masyarakat; dan
- d. reformasi regulasi yang berhubungan dengan iklim kondusif bagi pengembangan usaha, pengembangan ekonomi;

## Pasal 39

Arahan pengembangan minapolitan meliputi :

- a. Kawasan minapolitan perikanan tangkap di Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- b. Kawasan minapolitan perikanan budidaya di Kab. Kepulauan Sula dan Kabupaten Halmahera Timur;
- c. melakukan pemberdayaan masyarakat pelaku minabisnis di kawasan minapolitan;
- d. meningkatkan minabisnis komoditas unggulan lokal;
- e. mengembangkan kelembagaan keuangan di kawasan minapolitan;

- f. mengembangkan kelembagaan penyuluhan perikanan;
- g. meningkatkan perdagangan/pemasaran termasuk pengembangan terminal/ subterminal minabisnis dan pusat lelang hasil perikanan ;
- h. mengembangkan pendidikan perikanan untuk generasi muda;dan
- i. mengembangkan teknologi tepat guna di kawasan minapolitan

## BAB V

## RENCANA STRUKTUR RUANG PULAU-PULAU KECIL

## Bagian Kesatu Umum

## Pasal 40

- (1) Rencana struktur ruang pulau-pulau kecil terdiri atas rencana pengelolaan dan pemanfaatan.
- (2) Rencana struktur ruang pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kebijakan, strategi dan arahan.

## Bagian Kedua

## Pengelolaan dan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil

## Pasal 41

Kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilakukan secara terpadu, optimal dan lestari berbasis pelestarian dan perlindungan lingkungan.

## Pasal 42

Strategi pengelolaan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil dilaksanakan melalui :

- a. penataan peran masyarakat dan swasta;
- b. penyusunan basis data;
- c. pengembangan dan penataan sarana dan prasarana; dan
- d. peningkatan partisipasi dan akses masyarakat.

## Pasal 43

Arahan pengelolaan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil di wilayah Provinsi Maluku Utara dilaksanakan melalui :

- a. melakukan inventarisasi data untuk perencanaan, pengelolaan, pengendalian dan pemanfaatan pulau-pulau kecil ; dan

- b. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pariwisata bahari di pulaupulau kecil;

## BAB VI

## RENCANA POLA RUANG WILAYAH PESISIR

## Bagian Kesatu Umum

## Pasal 44

- (1) Rencana pola ruang wilayah pesisir meliputi penetapan:
- a. kawasan pemanfaatan umum;
- b. kawasan konservasi;
- c. kawasan strategis nasional tertentu; dan/atau
- d. alur laut.
- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 100.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. zona hutan;
- b. zona pertanian;
- c. zona perikanan budidaya;
- d. zona perikanan tangkap;
- e. zona pelabuhan;
- f. zona pertambangan;
- g. zona industri;
- h. zona pariwisata;dan
- i. zona permukiman.
- (4) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. zona Konservasi Pesisir ;
- b. zona Koservasi Maritim;
- c. zona Konservasi Perairan;
- d. zona Sempadan Pantai; dan
- e. zona Rawan Bencana.
23. Kawasan strategis nasional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
- (5) b terdiri atas:
- a. zona instalasi militer; dan
- b. zonasituswarisan dunia.

## Bagian Kedua

## Kawasan Pemanfaatan Umum

## Paragraf 1 Zona Hutan

## Pasal 45

Kebijakan pengembangan zona hutan sebagai berikut:

- a. pelestarian zona hutan sebagai kawasan hutan yang berkelanjutan untuk mendukung kebutuhan ekonomi, pangan, konservasi dan perkembangan biota pesisir;
- b. pengembangan zona hutan untuk diversivikasi hutan kayu dan non kayu untuk menciptakan peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. optimalisasi produktivitas zona hutan.

## Pasal 46

Strategi untuk melaksanakan kebijakan zona hutan dengan cara :

- a. peningkatan fungsi dan luasan kawasan hutan;
- b. pelaksanaan reboisasi dan peningkatan kualitas hutan di wilayah pesisir; dan
- c. peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan hutan.

## Pasal 47

Arahan pengembangan zona hutan di wilayah pesisir dengan cara :

- a. memberikan fasilitasi dalam pengelolaan hutan;
- b. mengembangkan hutan mangrove ;
- c. mengembangkan hutan jati dan hutan lain; dan
- d. mengembangkan hutan cemara dan hutan lain di sempadan pantai wilayah pesisir.

## Paragraf 2

## Zona Pertanian

## Pasal 48

Kebijakan pengembangan zona pertanian sebagai berikut:

- a. pelestarian zona pertanian sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
- b. peningkatan produktifitas pertanian;
- c. pengembangan zona pertanian untuk diversifikasi sumber pangan, sumber energi alternatif, penyediaan pakan ternak serta untuk menciptakan peluang ekonomi; dan
- d. pengendalian alih fungsi lahan pertanian.

## Pasal 49

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan zona pertanian dilaksanakan dengan cara :

- a. pertahankan luasan zona pertanian;
- b. peningkatan prasarana dan sarana pendukung;dan
- c. peningkatan pengelolaan pertanian.

## Pasal 50

- (1) Arahan pengembangan zona pertanian dilakukan terhadap lahan pertanian wilayah pesisirdi Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Halmahera Timur dan Halmahera Barat;
- (2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. fasilitasi lahan pertanian berkelanjutan;
- b. memberikan insentif untuk mempertahankan lahan pertanian berkelanjutan;
- c. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan menumbuhkan minat generasi muda untuk bertani ;
- d. mengembangkan pertanian terpadu;
- e. mengembangkan jaringan irigasi dan drainase untuk zonapertanian;
- f. mengembangkan sawah tadah hujan di zona pertanian berkelanjutan;dan
- g. meningkatkan teknologi pasca panen hasil pertanian.

## Paragraf 3

## Zona Perikanan Budidaya

## Pasal 51

Kebijakan pengembangan zona perikanan budidaya sebagai berikut:

- a. pengembangan zona perikanan budidaya air payau , air tawar dan air laut; dan
- b. peningkatan produktifitas perikanan budidaya air payau , air tawar dan air laut .

## Pasal 52

Strategi pengembangan zona perikanan budidaya dilakukan dengan cara :

- a. peningkatan pemanfaatan lahan dan perairan umum untuk kegiatan perikanan budidaya air payau ,air tawar dan air laut;
- b. pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya air payau , air tawar dan air laut;
- c. pengembangan teknologi pasca panen, perikanan budidaya air payau , air tawar dan air lautyang ramah lingkungan; dan
- d. pengembangan sumberdaya manusia di bidang perikanan budidaya air payau , air tawar,dan air laut.

## Pasal 53

- (1) Arahan pengembangan zona perikanan budidaya dilakukan dengan :
- a. mengembangkan perikanan budidaya air payau di Halmahera Barat dan Halmahera Utara, Halmahera Selatan;
- b. mengembangkan perikanan budidaya air tawar di Halmahera Utara, Halmahera Timur, Halmahera Barat;dan
- c. mengembangkan budidaya perikanan air laut di Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Barat, dan Kabupaten Pulau Taliabu;
- (2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. revitalisasi tambak;
- b. mengembangkan jaringan irigasi dan drainase untuk kawasan pertambakan;
- c. meningkatkan kapasitas dan daya dukung sarana dan prasarana perikanan budidaya air payau ,air tawardan air laut;
- d. menggunakan teknologi budidaya tambak di lahan pasir;
- e. meningkatkan fungsi laguna untuk budidaya perikanan air payau; dan
- f. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia bidang teknologi dan manajemen perikanan budidaya.

## Paragraf 4 Zona Perikanan Tangkap

## Pasal 54

Kebijakan pengembangan zona perikanan tangkap adalah sebagai berikut :

- a. penataan usaha perikanan tangkap;
- b. peningkatan produksi perikanan tangkap;
- c. pengembangan usaha perikanan tangkap;
- d. menjaga kelestarian sumberdaya ikan;dan
- e. optimalisasi pemanfaatan sumberdaya ikan.

## Pasal 55

Strategi pengembangan zona perikanan tangkap dilakukan dengan cara :

- a. penataan armada penangkapan ikan;
- b. pengembangan alat tangkap yang produktif dan ramah lingkungan;
- c. pengembangan sarana,prasarana,dan teknologiperikanan tangkap;
- d. pengembangan sumberdaya manusia;dan
- e. peningkatan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan sumberdaya perikanan.

## Pasal 56

- (1) Arahan pengembangan zona perikanan tangkap dilakukan di perairan laut yang berjarak 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai.

- (2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. meningkatkan efektifitas regulasi penataan jumlah armada;
- b. menggunakan alat tangkap yang produktif dan ramah lingkungan;
- c. meningkatkan teknologi penangkapan ikan;
- d. meningkatkan kapasitas armada perikanan tangkap;
- e. meningkatkan kapasitas alat bantu penangkapan ikan;
- f. meningkatkan kemampuan dan keterampilan nelayan dalam kegiatan penangkapan ikan di laut lepas; dan
- g. meningkatkan kerjasama antar daerah dalam pengawasan dan pelaksanaan penangkapan ikan.

## Pasal 57

Pengembangan perikanan tangkap di perairan Provinsi Maluku Utara dibagi menjadi 3 (tiga) daerah penangkapan utama yang potensial yaitu:

- (1) Daerah Penangkapan Ikan 1, yaitu daerah-daerah dengan potensi pengembangan ikan karang (ikan kerapu beronang, kakatua, biji nangka) meliputi: perairan pantai sebelah barat daya Pulau Morotai, sebelah timur Kepulauan Sula, pantai Tobelo, perairan Bacan dan Obi
- (2) Daerah Penangkapan Ikan 2, yaitu daerah-daerah yang memiliki potensi pengembangan perikanan pelagis kecil dan demersal (ikan layang, kembung, julung-julung, kuwe, dan kakap merah) berada di perairan pantai sebelah selatan, tenggara, timur, timur laut, utara, barat laut, dan barat Pulau Morotai, perairan pantai Tidore, Ternate, dan wilayah perairan Sanana
- (3) Daerah Penangkapan Ikan 3, yaitu daerah pengembangan perikanan pelagis besar (cakalang, tongkol, dan tuna) terdapat di prairan lepas pantai Maluku Utara

## Pasal 58

Pengembangan sistem pemasaran sebagaimana dimaksud harus tepat dan berbasis komoditas sebagai berikut:

- a. komoditas pelagis besar untuk pasar ekspor dengan bentuk komoditas adalah olahan segar untuk tuna dan beku untuk cakalang;
- b. komoditas pelagis besar untuk tujuan pasar domestik, yaitu cakalang dan tongkol dengan jenis produknya adalah segar dan beku, olahan asap;
- c. komoditas pelagis kecil untuk pasar ekspor, yaitu ikan layang, dengan produk yang tepat adalah bentuk olahan beku;
- d. komoditas pelagis kecil untuk pasaran domestik, yaitu ikan layang, kembung, dan julung-julung, dengan produk yang tepat untuk antar pulau adalah olahan beku dan khusus ikan julung-julung adalah bentuk olahan asap, sedangkan untuk pasaran setempat adalah olahan segar;

- e. ikan demersal utuk pasaran ekspor, yaitu ikan kakap merah dengan produk yang tepat adalah fillet;
- f. ikan demersal untuk pasaran domestik dan lokal, yaitu ikan kwe. Untuk antar pulau produk yang tepat adalah olahan beku, sedangkan untuk pasaran setempat produk yang tepat adalah segar;

## Paragraf 5 Zona Pelabuhan

## Pasal 59

Kebijakan pengembangan zona pelabuhan adalah sebagai berikut :

- a. peningkatan akses pemanfaatan sumberdaya ikan;dan
- b. pengembangan dan optimalisasi fungsi pelabuhan perikanan.

## Pasal 60

- a. Strategi pengembangan zona pelabuhan dilakukan dengan cara :
- b. pengembangan dan pembangunan pelabuhan perikanan;
- c. pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan;
- d. pengembangan fungsi pelabuhan perikanan; dan
- e. pengembangan dan penyelarasan fungsi dan peran antar pelabuhan perikanan.

## Pasal 61

Arahan pengembangan zona pelabuhan dilakukan di Provinsi Maluku Utara meliputi :

- a. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) di Kabupaten Pulau Morotai;
- b. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Ternate di Kota Ternate;
- c. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tobelo di Kabupaten Halmahera Utara;
- d. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Bacan di Kabupaten Halmahera Selatan;
- e. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Dufa-Dufa di Kota Ternate;
- f. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Gebe di Kabupaten Halmahera Tengah;
- g. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Goto di Kota Tidore Kepulauan;
- h. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Weda di Kabupaten Halmahera Tengah;
- i. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Loloda di Kabupaten Halmahera Barat;
- j. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Wainin di Kabupaten Kepulauan Sula;
- k. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Manitingting di Kabupaten Halmahera Timur;
- l. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sofifi di Kota Tidore Kepulauan;
- m. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tiley di Kab. Pulau Morotai; dan
- n. Tempat Pelelangan Ikan Tuada Kabupaten Halmahera Barat;

## Paragraf 6 Zona Pertambangan

## Pasal 62

Kebijakan pengembangan zona bpertambangan sebagai berikut :

- a. pemanfaatan potensi pertambangan mineral logam dan mineral bukan logam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- b. pemanfaatan potensi pertambangan mineral logam dan mineral bukan logam dilakukan secara bertanggung jawab.

## Pasal 63

Strategi pengembangan zona pertambangan dilakukan dengan cara :

- a. peningkatan peranserta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan potensi pertambangan mineral logam dan mineral bukan logam;
- b. penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan potensi pertambangan mineral logam dan mineral bukan logam;
- c. pengelolaan potensi pertambangan mineral logam dan mineral bukan logam dengan memperhatikan daya-dukung lingkungan; dan
- d. kegiatan pasca penambangan mineral logam dan mineral bukan logam harus menjamin keberlanjutan fungsi sumberdaya alam dan lingkungan.

## Pasal 64

- (1) Arahan pengembangan zona pertambangan dilakukan diKabupaten Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Utara, Halmahera Barat dan Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan dan Kabupaten Pulau Talibu;
- (2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. menetapkan regulasi pemanfaatan lahan kawasan pertambangan mineral logam dan mineral bukan logam; dan
- b. pemanfaatan pertambangan dan pengelolaan pasca pertambangan mineral logam dan mineral bukan logam.

## Paragraf 7

## Zona Industri

## Pasal 65

Kebijakan pengembangan zona industri sebagai berikut:

- a. pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berbasis potensi di wilayah pesisir; dan
- b. pengembangan kegiatan industri dalam rangka mensejahterakan masyarakat pesisir sebagai komponen di wilayah lain.

## Pasal 66

Strategi pengembangan zona industri dilakukan dengan cara :

- a. pengembangan sentra industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- b. pengembangan industri di wilayah pesisir yang berbasis potensi di wilayah pesisir;
- c. pengembangan industri kelautan dan perikanan; dan
- d. pengembangan industri di wilayah pesisir yang ramah lingkungan.

## Pasal 67

Arahan pengembangan zona industri dilakukan dengan cara :

- a. mengembangkan industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di pusatpusat pertumbuhan di wilayah pesisir;
- b. mengembangkan industri pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Selatan dan Kabupaten Halmahera Utara, Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Barat;
- c. mengembangkan sarana pengolahan limbah industri mikro dan kecil dilakukan dalam bentuk pengolahan limbah komunal; dan
- d. mengembangkan sarana pengolahan limbah industri menengah dilakukan secara mandiri.

## Paragraf 8 Zona Pariwisata

## Pasal 68

Kebijakan pengembangan zona pariwisata dilakukan dengan peningkatan fungsi dan kegiatan pariwisata alam bahari, budaya, dan minat khusus secara berkelanjutan.

## Pasal 69

Strategi untuk pengembangan zona pariwisata meliputi :

- a. peningkatan daya tarik dan promosi wisata;
- b. peningkatan manajemen kepariwisataan;
- c. pengembangan produk wisata yang sesuai dengan sifat dan karakteristiknya;
- d. pengembangan destinasi pariwisata yang berbasis tata nilai budaya Moloku Kie Raha;
- e. pengembangansarana dan prasarana kepariwisataan; dan
- f. menjaga fungsi lindung pada kawasan konservasi yang digunakan untuk kegiatan pariwisata.

## Pasal 70

Arahan pengembangan zona pariwisata dilakukan dengan cara:

- a. mengembangkan Ternate, Tidore, Jailolo, Tobelo, Bacan dan Morotai sebagai kawasan wisata tradisional, alam, kuliner, keluarga dan minat khusus; dan
- b. mengembangkan Pulau Lelei, Pulau Dodola dan Pulau Widi sebagai wisata alam, kuliner, keluarga dan minat khusus;

## Paragraf 9

## Zona Permukiman

## Pasal 71

Kebijakan pengembangan zona permukiman sebagai berikut:

- a. pengembangan fasilitas umum, sosial dan ekonomi;
- b. peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan yang layak bagi nelayan dan masyarakat di wilayah pesisir; dan
- c. pengembangan perumahan yang berwawasan lingkungan.

## Pasal 72

Strategi pengembangan zona permukiman sebagai berikut :

- a. pengembangan permukiman perkotaan, permukiman perdesaan dan permukiman nelayan;
- b. penyediaan fasilitas umum, sosial dan ekonomi yang memadai di permukiman;
- c. peningkatan pengetahuan penduduk tentang permukiman yang berwawasan lingkungan; dan
- d. peningkatan akses di dalam permukiman dan antar permukiman.

## Pasal 73

Arahan pengembanganzona permukiman dilakukan dengan cara :

- a. mengembangkan program perbaikan lingkungan permukiman perkotaan, permukiman perdesaan dan permukiman nelayan;
- b. mengembangkan permukiman nelayan di wilayah pesisir;
- c. meningkatkan kualitas permukiman perkotaan, permukiman perdesaan dan permukiman