PERATURAN BUPATI TRENGGALEK Nomor 23 Tahun 2017 tentang PENJABARAN TUGAS DINAS PERHUBUNGAN (berlaku 27 Maret 2017)
Pembukaan
Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 172 Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Dinas Perhubungan;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
PARAF KOORDINASI
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
BAGIAN
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO,
M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);
7. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 35);
PARAF KOORDINASI
BAGIAN
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO,
M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DINAS PERHUBUNGAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mengatur penjabaran tugas Dinas.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas Dinas.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. tugas Kepala Dinas;
- b. tugas Sekretariat;
- c. tugas Bidang; dan
- d. tugas Kelompok Jabatan Fungsional.
BAB IV - TUGAS KEPALA DINAS Pasal 4
Pasal 4
Kepala Dinas mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program kerja tahunan dan lima tahunan Dinas;
PARAF KOORDINASI
BAGIAN
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO,
M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
- b. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dibidang perhubungan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan program Bidang perhubungan;
- d. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan;
- e. melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan;
- f. mengelola pendapatan asli Daerah sesuai fungsi Dinas;
- g. mengelola kawasan tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB V - TUGAS SEKRETARIAT Pasal 5
Pasal 5
Sekretariat mempunyai tugas:
- a. merencanakan kebijakan operasional pada Sekretariat
BAB V - TUGAS SEKRETARIAT Pasal 5
Pasal 6
Sub Bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian sebagai acuan kerja;
- b. menyiapkan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. mengelola dan mendistribusikan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor;
- e. menyiapkan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Kepala Dinas dan kegiatan Dinas serta mendokumentasikan berita;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan rumah tangga, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan serta kepegawaian Dinas;
- g. menyiapkan bahan pembinaan dibidang umum dan kepegawaian Dinas;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian umum dan kepegawaian; dan
PARAF KOORDINASI
BAGIAN
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO,
M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB V - TUGAS SEKRETARIAT Pasal 5
Pasal 7
Sub Bagian keuangan, perencanaan dan pelaporan mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian keuangan, perencanaan dan pelaporan sebagai acuan kerja;
- b. menyiapkan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan Sub Bagian keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan Sub Bagian keuangan, perencanaan dan pelaporan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dibidang pengelolaan keuangan Dinas;
- e. menyusun bahan perencanaan dan pelaporan Dinas;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian keuangan, perencanaan dan pelaporan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB V - TUGAS SEKRETARIAT Pasal 5
Pasal 8
Bidang lalu lintas mempunyai tugas:
- a. menyusun program kerja Bidang lalu lintas sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
PARAF KOORDINASI
BAGIAN
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO,
M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
- b. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang lalu lintas;
- c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dibidang lalu lintas;
- d. melaksanakan program kerja dan kegiatan Bidang lalu lintas;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang lalu lintas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB V - TUGAS SEKRETARIAT Pasal 5
Pasal 9
Seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan operasional Seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- d. menyiapkan data sebagai bahan penetapan rencana induk jaringan LLAJ Daerah;
- e. melaksanakan monitoring dan tindakan korektif terhadap fungsi perlengkapan jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
- f. melaksanakan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
- g. melaksanakan kegiatan dan menyiapkan data sebagai bahan persetujuan hasil analisa dampak lalu lintas yang ditimbulkan oleh rencana maupun adanya fasilitas umum, pemukiman, serta pusat kegiatan ( Central Business District) ;
PARAF KOORDINASI
BAGIAN
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO,
M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
- h. melaksanakan kegiatan secara terpadu kajian ruas dan simpang serta alternatif pemecahan agar tercipta lalu lintas yang tertib, aman, lancar dan selamat;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB V - TUGAS SEKRETARIAT Pasal 5
Pasal 10
Seksi data dan informatika lalu lintas angkutan jalan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi data dan informatika lalu lintas angkutan jalan;
- b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan operasional Seksi data dan informatika lalu lintas angkutan jalan;
- c. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi data dan informatika lalu lintas angkutan jalan;
- d. melaksanakan inventarisasi data perhubungan secara keseluruhan sebagai data dasar perumusan kebijakan urusan perhubungan;
- e. melaksanakan survey teknis dibidang perhubungan sebagai bahan kajian untuk mengembangkan dan meningkatkan pelayanan dibidang perhubungan;
- f. mengelola sistem informasi manajemen lalu lintas angkutan jalan;
- g. menyiapkan bahan publikasi dan informasi kepada masyarakat terkait kebijakan dibidang perhubungan;
- h. melaksanakan pemantauan lalu lintas dengan menggunakan alat elektronik;
PARAF KOORDINASI
BAGIAN
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO,
M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi data dan informatika lalu lintas angkutan jalan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB V - TUGAS SEKRETARIAT Pasal 5
Pasal 11
Seksi penerangan jalan umum mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi penerangan jalan umum;
- b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan operasional Seksi penerangan jalan umum;
- c. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dibidang penerangan jalan umum;
- d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi penerangan jalan umum;
- e. melaksanakan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan penerangan jalan umum pada jalan kabupaten;
- f. melaksanakan pengawasan dan penertiban penerangan jalan umum;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi penerangan jalan umum; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB V - TUGAS SEKRETARIAT Pasal 5
Pasal 12
Bidang angkutan mempunyai tugas:
- a. menyusun program kerja Bidang angkutan sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
PARAF KOORDINASI
BAGIAN
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO,
M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang angkutan;
- c. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang angkutan;
- d. melaksanakan program kerja dan kegiatan Bidang angkutan;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang angkutan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB V - TUGAS SEKRETARIAT Pasal 5
Pasal 13
Seksi angkutan orang dan terminal mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi angkutan orang dan terminal;
- b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan operasional Seksi angkutan orang dan terminal;
- c. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi angkutan orang dan terminal;
- d. menyiapkan dan mengolah data sebagai bahan untuk menciptakan keterpaduan, sinkronisasi, pengembangan perumusan program dan pembinaan angkutan orang;
- e. menyiapkan data sebagai bahan pemrosesan perizinan pengusahaan angkutan (SIPA) trayek perbatasan dan trayek dalam kota, penerbitan rekomendasi angkutan penumpang umum serta rekomendasi penerbitan izin trayek angkutan orang antar kota;
- f. memproses penerbitan izin terkait angkutan orang dan terminal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundanganundangan;
- g. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penetapan tarif angkutan orang perdesaaan dan perkotaan;
PARAF KOORDINASI
BAGIAN
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO,
M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
- h. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana terminal, halte dan jembatan penyebarangan;
- i. memantau kedatangan, pemberangkatan, penyajian daftar/jadwal perjalanan dan daftar tarif mobil penumpang umum serta pengelolaan retribusi terminal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. menyiapkan bahan pemberian peringatan dan sanksi adminstratif terhadap pelanggaran ketentuan jam perjalanan, ketentuan rute dalam izin trayek dan masa berlakunya izin trayek dilingkup terminal;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi angkutan orang dan terminal; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB V - TUGAS SEKRETARIAT Pasal 5
Pasal 14
Seksi angkutan barang, khusus dan laut mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi angkutan barang, khusus dan laut;
- b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan operasional Seksi angkutan barang, khusus dan laut;
- c. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi angkutan barang, khusus dan laut;
- d. menyiapkan dan mengolah data sebagai bahan untuk menciptakan keterpaduan, sinkronisasi, pengembangan perumusan program dan pembinaan angkutan barang, khusus dan laut;
- e. menyediakan dan memfasilitasi sarana dan prasarana pelayanan di bidang angkutan barang, khusus dan laut termasuk menyiapkan data dan fasilitasi pelabuhan nasional pada seksi angkutan barang, khusus dan laut khususnya untuk keperluan pemerintah dan badan hukum
PARAF KOORDINASI
BAGIAN
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO,
M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
yang mempunyai cakupan areanya di lingkungan pemerintah daerah
BAB V - TUGAS SEKRETARIAT Pasal 5
Pasal 16
Seksi ketertiban dan keselamatan jalan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi ketertiban dan keselamatan jalan;
- b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan operasional Seksi ketertiban dan keselamatan jalan;
- c. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi ketertiban dan keselamatan jalan;
- d. menyediakan dan memfasilitasi sarana dan prasarana terhadap pelayanan di bidang ketertiban dan keselamatan jalan khususnya untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang mempunyai cakupan area di lingkungan Pemerintah Daerah
BAB V - TUGAS SEKRETARIAT Pasal 5
Pasal 17
Seksi pengelolaan dan pengendalian perparkiran mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi pengelolaan dan pengendalian perparkiran;
- b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan operasional Seksi pengelolaan dan pengendalian perparkiran;
- c. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi pengelolaan dan pengendalian perparkiran;
- d. menyiapkan data sebagai bahan pemrosesan penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- e. melakukan pelayanan, pengasawan dan pengendalian perparkiran;
- f. melakukan pengelolaan dan pemantauan retribusi parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
PARAF KOORDINASI
BAGIAN
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO,
M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi pengelolaan dan pengendalian perparkiran; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB VII - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 18
Pasal 18
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
BAB VII - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 18
Pasal 19
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Penetapan: Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 27 Maret 2017 201 BUPATI TRENGGALEK,d TTD EMIL ELESTIANTO

Penetapan: Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 27 Maret 2017 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, TTD ALI MUSTOFA BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 23

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ANIK SUWARNI Nip . 19650919 199602 2 001 PARAF KOORDINASI

Penandatangan: KEPALA HUKUM

Penandatangan: KEPALA BAGIAN ORGANISASI BAGIAN ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M