PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP Nomor 6 Tahun 2014 tentang PELESTARIAN CAGAR BUDAYA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- Mengingat
BUPATI SUMENEP
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR: 6 TAHUN 2014 TENTANG
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMENEP,
- a. bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya daerah yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa untuk melestarikan cagar budaya, Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya;
- c. bahwa cagar budaya yang berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep tentang Pelestarian Cagar Budaya.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ten.tang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan U.ndang-Unclang 2 Tahu.n 1965 ten.tang Perubaha.n Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 ten tang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168;
10. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian l.Jn;isan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2098 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2013 ten tang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep 2013-2033 (Lembc;tran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 10).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP dan BUPATI SUMENEP
MEMUTUSKAN
Menetapkan CAGAR
PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN BUDAYA
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep;
2. Daerah adalah Kabupaten Sunienep;
3. Bupati adalah Bupati Sumenep;
4. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/ atau badan usaha bukan berbadan hukum;
5. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/ atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/ atau kebudayaan melalui proses penetapan;
6. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia;
7. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruangberdinding dan/ atau tidak berdinding, dan beratap;
8. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/ atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia;
9. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/ atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/ atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia ataubukti kejadian pada masa lalu;
10. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/ atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas;
11. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap ## BAB II
ASAS, TU JUAN, DAN LINGKUP
Pasal 2
Pelestarian Cagar Budaya berasaskan:
- a. Pancasila;
- b. Bhinneka Tunggal Ika;
- c. kenusantaraan;
- d. keadilan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kemanfaatan;
- g. keberlanjutan;
- h. partisipasi; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas.
Pasal 3
Pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Sumenep bertujuan:
- a. melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
- b. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
- c. memperkuat kepribadian bangsa;
- d. meningkatkan kesejahteraan ra.kyat;
- e. membangun identitas dan kebanggaan masyarakat, dan
- f. mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.
Pasal 4
Lingkup Pelestarian Cagar Budaya meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Buda ya di darat dan di air.
Bagian Kesatu Tugas
BAB III - TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 5
Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
- a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya;
- b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
- c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya;
- d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
- e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
- f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana; ·
- h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian Cagar Budaya; dan
- i. mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya.
..
Bagian Kedua Wewenang
BAB III - TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 6
- (1) Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
- a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
- b. mengoordinasikan pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
- c. menghimpun data Cagar Budaya;
- d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- e. membentuk Tim Ahli Cagar Budaya;
- f. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- g. membuat peraturan pengelolaan Cagar Budaya;
- h. menyelenggarakan kerja sama pelestarian Cagar Budaya;
- i. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
- j. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
- k. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum; ·
1. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
- m. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
- n. memindahkan dan/ atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;
- o. melakukan pengelompokan Cagar Budaya
BAB III - TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 7
- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial.
- (3) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Pasal 8
Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk :
- a. menikmati keberadaan Cagar Budaya sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- b. mendapatkan informasi tentang Cagar Budaya sebagai bagian dari upaya memberikan pendidikan kesejarahan;
- c. mendapatkan pengetahuan kesejarahan melalui Cagar Budaya;dan
- d. memperolah informasi yang berkaitan dengan peran serta dalam pengelolaan Cagar Budaya.
..
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Pasal 9
- (1) Setiap orang berkewajiban menjaga Cagar Budaya serta mencegah dan menanggulangi kerusakan Cagar Budaya.
- (2) Setiap orang yang memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan bangunan dan/ atau lingkungan Cagar Budaya wajib memelihara kelestarian dan mencegah kerusakan bangunan dan/ atau lingkungan Cagar Budaya.
BABV
PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Pasal 10
- ( 1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Peran serta masyarakat dalm pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. membantu upaya perlindungan, pengembangan dan pemenfaatan Cagar Budaya;
- b. memberikan bantuan pendanaan yang sah clan tidak mengikat bagi pelestarian Cagar Budaya;
- c. melakukan pengamanan sementara Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan kondisi tertentu;
- d. melakukan advokasi, publikasi serta sosialisasi upaya pelestarian Cagar Budaya bersama Pemerintah Daerah;
- e. memberikan masukan dalam penetapan batas situs dan kawasan Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah;
- f. melaporkan kepada Dinas dan/atau penegak hukum apabila terjadi indikasi kemusnahan, kerusakan dan kehilangan Cagar Budaya;
- g. melaporkan temuan objek yang diduga Cagar Budaya kepada Dinas;
- h. mendaftarkan objek yang diduga Cagar Budaya; dan
- i. melakukan pengawasan pelestarian Cagar Budaya.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pengelolaanCagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi :
- a. memberikan sumbangan pemikiran dalam penyusunan rencana induk pelestarian Cagar Budaya;
- b. melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Cagar Budaya;
- c. melaporkan pelaksanaan pengelolaan Cagar Budaya yang tidak sesuai dengan dokumen pelestarian kepada Dinas;
- d. mempromosikan Cagar Budaya;
- e. melakukan sosialisasi dan publikasi upaya pengelolaan Cagar Budaya;dan
- f. dapat menjadi bagian dari unsur badan pengelola kawasan Cagar Budaya bersama Pemerintah Daerah.
KRITERIA CAGAR BUDAYA
Bagian Kesatu Benda, Bangunan, dan Struktur
BAB VI - KRITERIA CAGAR BUDAYA
Pasal 11
Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:
- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejru:ah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
...
BAB VI - KRITERIA CAGAR BUDAYA
Pasal 12
Benda Cagar Budaya dapat :
- a. berupa benda alam dan/ atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak a tau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.
BAB VI - KRITERIA CAGAR BUDAYA
Pasal 13
Bangunan Cagar Budaya dapat :
- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/ atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.
BAB VI - KRITERIA CAGAR BUDAYA
Pasal 14
Struktur Cagar Budaya dapat :
- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/ atau
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.
Bagian Kedua Situs Dan Kawasan
BAB VI - KRITERIA CAGAR BUDAYA
Pasal 15
Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:
- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/ atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.
BAB VI - KRITERIA CAGAR BUDAYA
Pasal 16
Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai kawasan Cagar Budaya apabila:
- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya yang terkait dengan sejarah pembentukan kawasan budaya;
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.
BAB VI - KRITERIA CAGAR BUDAYA
Pasal 17
- (1) Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Demi mendukung keberadaan Cagar Budaya, agar bangunan baru atau lama yang ada di sekitar situs Cagar Budaya memiliki arsitektur yang senada guna mendukung terciptanya kaw&lt;;lsan Cagar Budaya yang terpadu.
i
...
PENEMUAN DAN PENCARIAN
Bagian Kesatu Penemuan
BAB VII - PENEMUAN DAN PENCARIAN
Pasal 18
- ( 1) Setiap orang yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya, dan/ atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/ atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.
- (2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (3)
BAB VII - PENEMUAN DAN PENCARIAN
Pasal 19
- (1) Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/ atau Struktur Cagar Budaya berhak mendapat kompensasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Pencarian
BAB VII - PENEMUAN DAN PENCARIAN
Pasal 20
- (1) Pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dapat dilakukan oleh setiap orang dengan penggaliart, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/ atau di air.
- (2) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan melalui penelitian dengan tetap ## BAB VIII PEMILIKAN DAN PENGUASAAN
BAB VII - PENEMUAN DAN PENCARIAN
Pasal 21
- (1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/ atau Situs Cagar Budaya dengan tetap
BAB VII - PENEMUAN DAN PENCARIAN
Pasal 22
- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/ atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/ atau instansi terkait.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan menguasai Cagar Budaya berhak memperoleh insentif apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya.
- (3) Setiap orang yang memiliki Cagar Budaya yang telah ditetapkan, berhak mendapatkan plakat dan piagam penghargaan dari Bupati.
- (4) Setiap orang yang memiliki dan menghuni Cagar Budaya yang telah ditetapkan Wajib memasang plakat tersebut pada bagian depan bangunan dan/atau pada bagian yang mudah dilihat.
- (5) Setiap orang yang telah ikut serta dan berperan serta dalam kegiatan pelestarian Ca.gar Budaya dan lingkungannya dapat diberikan penghargaan.
- (6) Setiap orang yang memiliki dan menguasai Cagar Budaya yang akan melaksanakan pemugaran diberi keringanan perizinan dan wajib melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- (7) Setiap orang yang memiliki, menguasai, menghuni, mengelola dan/ atau memanfaatkan Cagar Budaya wajib melindungi Cagar Budaya dan/ a tau lingkungannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Setiap orang yang akan membongkar sebagian atau keseluruhan bangunan dan/ atau lingkungan Cagar Budaya harus memiliki izin pembongkaran.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif, plakat dan piagam serta penghargaan dan perijinan sebagiamana dimaksud pada ayat (2), (3), (6), dan ayat (7), diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - PENEMUAN DAN PENCARIAN
Pasal 23
- ( 1) Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar Buda ya Peringkat Kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - PENEMUAN DAN PENCARIAN
Pasal 24
- (1) Benda Cagar Budaya, Bangunan Ca.gar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan/ atau setiap orang dapat disimpan dan/ atau dirawat di museum.
- (2) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/ atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat.
- (3) Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah tanggungjawab pengelola Museum.
...
Bagian Kesatu ·Pendaftaran
BAB IX - REGISTRASI CAGAR BUDAYA
Pasal 25
Pemerintah Daerah bekerja sama dengan setiap orang dalam melakukan Pendaftaran.
BAB IX - REGISTRASI CAGAR BUDAYA
Pasal 26
- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya.
- (2) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui pemiliknya sesuai dengan tingkat kewenangan Daerah.
- (4) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.
- (5) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah;
- (6) Syarat dan prosedur pendaftaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Uagian Kedua Pengkajian
BAB IX - REGISTRASI CAGAR BUDAYA
Pasal 27
- (1) Hasil pendaftaran diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (3) Dalam melakukan kajian, Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh unit pelaksana teknis atau satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang Cagar Budaya.
- (4) Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.
BAB IX - REGISTRASI CAGAR BUDAYA
Pasal 28
Pengkajian terhadap koleksi museum yang didaftarkan dilakukan oleh Kurator dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya.
Bagian Ketiga Penetapan
BAB IX - REGISTRASI CAGAR BUDAYA
Pasal 29
- (1) Bupati mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.
- (2) Penemu benda, bangunan, dan/ atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/ atau Struktur berhak mendapat kompensasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB IX - REGISTRASI CAGAR BUDAYA
Pasal 30
Pemerintah Daerah menyampaikan hasil penetapan kepada Pemerintah Provinsi dan selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah.
Bagian Keempat Pencatatan
BAB IX - REGISTRASI CAGAR BUDAYA
Pasal 31
Pemerintahan Daerah melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperlihatkan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX - REGISTRASI CAGAR BUDAYA
Pasal 32
- ( 1) Pengelolaan Register Nasional Cagar Buda ya di daerah menj adi tenggung j awab Pemerintah Daerah sesuai kewenangan daerah.
- (2) Register Nasional cagar budaya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah diawasi dan dibina oleh Pemerintah Provinsi.
Bagian Kelima Pemeringkatan
BAB IX - REGISTRASI CAGAR BUDAYA
Pasal 33
Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya
BAB IX - REGISTRASI CAGAR BUDAYA
Pasal 34
Cagar Budaya yang dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Kabupaten apabila memenuhi syarat:
- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/ atau
- e. jumlahnya terbatas.
BAB IX - REGISTRASI CAGAR BUDAYA
Pasal 35
Pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IX - REGISTRASI CAGAR BUDAYA
Pasal 36
Cagar Budaya yang tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peringkat kabupaten dapat dikoreksi peringkatnya
BAB IX - REGISTRASI CAGAR BUDAYA
Pasal 37
Peringkat Cagar Budaya dapat dicabut apabila Cagar Budaya:
- a. musnah;
- b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya;
- c. kehilangan sebagian besar unsurnya; atau
- d. tidak lagi sesuai dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
Bagian Keenam Penghapusan
BAB IX - REGISTRASI CAGAR BUDAYA
Pasal 38
- (1) Pemerintah Daerah menindaklanjuti. penghapusan Cagar Budaya dalam hal Cagar Budaya yang sudah tercatat dalam Register Nasional dihapus dengan Keputusan Menteri atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya di tingkat pemerintah.
- (2) Penghapusan cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak menghilangkan data dalam Register Nasional Cagar Budaya dan Dokumen yang menyertainya;
- (3) Tindaklanjut penghapusan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
BABX
PELESTARIAN
Bagian Kesatu Umum
BAB IX - REGISTRASI CAGAR BUDAYA
Pasal 39
- (1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan
BAB IX - REGISTRASI CAGAR BUDAYA
Pasal 40
Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/ atau yang dikuasai.
BAB IX - REGISTRASI CAGAR BUDAYA
Pasal 41
Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya.
Bagian Kedua Perlindungan
BAB IX - REGISTRASI CAGAR BUDAYA
Pasal 42
Setiap orang dapat berperan serta melakukan Pelindungan Cagar Budaya.
Paragraf 1 Penyelamatan
BAB IX - REGISTRASI CAGAR BUDAYA
Pasal 43
Setiap orang berhak melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.
BAB IX - REGISTRASI CAGAR BUDAYA
Pasal 44
- (1) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk:
- a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/ atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya;
- b. mencegah pemindahan dan beralihnya pemilikan dan/ atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang› undangan.
- (2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa.
BAB IX - REGISTRASI CAGAR BUDAYA
Pasal 45
- (1) Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman.
- (2) Pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koodinasi Tenaga Ahli Pelestarian.
- (3) Pemerintah Daerah, atau setiap orang yang melakukan penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru.
Paragraf 2 Pengamanan
BAB IX - REGISTRASI CAGAR BUDAYA
Pasal 46
- (1) Pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya merupakan kewajiban pemilik dan/ atau yang menguasainya.
- (3) Masyarakat dapat berperan serta melakukan pengamanan Cagar Budaya.
BAB IX - REGISTRASI CAGAR BUDAYA
Pasal 47
- (1) Pengamanan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 harus
BAB IX - REGISTRASI CAGAR BUDAYA
Pasal 48
- (1) Setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian› bagiannya, dari kesatuan, keloinpok, dan/ atau dari letak asal.
- (2) Setiap orang dilarang mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian› bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/ atau dari letak asal.
BAB IX - REGISTRASI CAGAR BUDAYA
Pasal 49
Setiap orang dilarang memindahkan Cagar Budaya peringkat Kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati.
BAB IX - REGISTRASI CAGAR BUDAYA
Pasal 50
- (1) Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/ atau pameran.
- (2) Setiap orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Bupati
Paragraf 3 Zonasi
BAB IX - REGISTRASI CAGAR BUDAYA
Pasal 51
- (1) Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi
BAB IX - REGISTRASI CAGAR BUDAYA
Pasal 52
- ( 1) Sistem Zonasi mengatur fungsi ruang pada Cagar Buda ya, baik vertikal maupun horizontal. \
- (2) Pengaturan Zonasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas Cagar Budaya di darat dan/atau di air.
- (3) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
- a. zona inti;
- b. zona penyangga;
- c. zona pengembangan; dan/ atau
- d. zona penunjang.
- (4) Penetapan luas, tata letak, clan fungsi zona diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 4 Pemeliharaan
BAB IX - REGISTRASI CAGAR BUDAYA
Pasal 53
- (1) Setiap orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/ atau yang menguasainya dapat dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
BAB IX - REGISTRASI CAGAR BUDAYA
Pasal 54
- (1) Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Buda.ya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.
- (2) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.
- (3) Perawatan sebagaimana climaksucl pacla ayat (1) clilakukan clengan pembersihan, pengawetan, clan perbaikan atas kerusakan clengan
BAB IX - REGISTRASI CAGAR BUDAYA
Pasal 55
- (1) Pemerintah Daerah clapat memberikan penghargaan kepacla Pemilik, Pengelola clan/ atau Penghuni bangunan clan/ atau lingkungan Cagar Buclaya yang telah melaksanakan pelestarian terhaclap bangunan clan/ atau lingkungan Cagar Buclaya climaksucl.
- (2) Bagi yang telah berulang kali menclapatkan penghargaan sebagaimana climaksucl pacla ayat (1), yang bersangkutan clapat cliangkat/clinyatakan sebagai warga telaclan clalam hal pelestarian bangunan clan/ atau lingkungan Cagar Buclaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan clan pengangkatan sebagai warga telaclan sebagaimana climaksucl pacla ayat (1) clan ayat (2), cliatur clengan Peraturan Bupati.
Paragraf 5 Pemugaran
BAB IX - REGISTRASI CAGAR BUDAYA
Pasal 56
'\
- ( 1) Pemugaran Bangunan Cagar Buclaya clan Struktur Cagar Buclaya yang rusak clilakukan untuk mengembalikan konclisi fisik clengan cara memperbaiki, memperkuat, clan/ atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsoliclasi, rehabilitasi, clan restorasi.
- (2) Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
BAB IX - REGISTRASI CAGAR BUDAYA
Pasal 57
- (1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan
BAB IX - REGISTRASI CAGAR BUDAYA
Pasal 59
- (1) Revitalisasi potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya
BAB IX - REGISTRASI CAGAR BUDAYA
Pasal 60
- (1) Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya peringkat kabupaten, baik seluruh maupun bagian› bagiannya, kecuali dengan izin bupati
BAB IX - REGISTRASI CAGAR BUDAYA
Pasal 61
- ( 1) Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan:
- a. ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya; dan/ atau
- b. ciri asli lanskap budaya dan/ atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya;
- b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
- c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/ atau
- d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.
Bagian Keempat
Pemanfaatan,
BAB IX - REGISTRASI CAGAR BUDAYA
Pasal 62
- (1) Pemerintah Daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/ atau pelatihan.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hid up dan pendapatanmasyarakat.
BAB IX - REGISTRASI CAGAR BUDAYA
Pasal 63
- (1) Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/ atau analisis mengenai dampak lingkungan.
- (2) Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
- (3) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan izin Bupati.
- (4) Tata cara pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada; ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - REGISTRASI CAGAR BUDAYA
Pasal 64
- (1) Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib
BAB IX - REGISTRASI CAGAR BUDAYA
Pasal 65
- ( 1) Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Buda ya yang tercatat sebagai peringkat kabupaten hanya dapat dilakukan atas izin Bupati.
- (2) Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya yang dimiliki dan/ atau dikuasai setiap orang atau dikuasai negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dilarang memanfatkan Cagar Budaya peringkat kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyakan, kecuali dengan izin Bupati.
BAB IX - REGISTRASI CAGAR BUDAYA
Pasal 66
Pemanfaatan koleksi berupa Cagar Budaya di museum dilakukan untuk sebesar› besarnya pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, dan/ atau pariwisata.
BAB IX - REGISTRASI CAGAR BUDAYA
Pasal 67
\
Setiap orang dilarang mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tan pa seizin pemilik dan/ atau yang menguasainya.
BAB XI - TIM AHLI CAGAR BUDAYA
Pasal 68
- (1) Dalam rangka melakukan kajian, pemberian rekomendasi penetapan, pemeringkatan dan penghapusan Cagar Budaya dibentuk Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya berjumlah ganjil dan terdiri dari unsur akademisi, ahli arsitektur, ahli sejarah, tokoh masyarakat dan Balai Pelestarian Cagar Budaya.
- (3) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
PENDANAAN
BAB XII - PENDANAAN
Pasal 69
- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab \_ atas pendanaan Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berasal dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/ atau
- c. sumber lain yang sah dc;l.D. tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Kompensasi Cagar Budaya dengan ## BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XII - PENDANAAN
Pasal 70
- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelestarian Cagar Budaya yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan terhadap tindak pidana Cagar Budaya.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana Cagar Budaya;
- b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana Cagar Budaya;
- f. mengambil sidikjari dan memotret seorang;
- g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/ atau saksi;
- h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
1. membuat dan menandatangi berita acara; dan
- j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Cagar Budaya.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Repu blik Indonesia.
KETENTUAN PIDANA
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 71
- (1) Perbuatan pidana terhadap pelestarian dan perlindungan Cagar Budaya dikenakan ancaman dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 72
- (1) Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dikenai tindakan pidana tambahan berupa:
- a. kewajiban mengembalikan · bahan, bentuk, tata letak, dan/ atau teknik pengerjaan sesuai dengan aslinya atas tanggungan sendiri; dan/ atau
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- (2) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum dikenai tindakan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 73
- (1) Pengelolaan Cagar Budaya yang telah memiliki 1zm wajib menyesuaikan ketentuan petsyaratan
BAB XV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 74
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Penetapan: Ditetapkan di: Sumenep

Penetapan: Diundangkan di : Sumenep pada tanggal : 30 D sember 2014

Penandatangan: SEKRETARIS s Drs. H ARTO M.Si Pembina uda NIP. 195 18 198107 1 002 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2014 NOMOR 11
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR: 6 TAHON 2014 TENTANG PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
## I. UMUM
PENJELASAN
Pasal 32
Kebudayaan Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur harus dilestarikan guna memperkuat pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan kebanggaan nasional, memperkukuh persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai arah kehidupan bangsa. Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu, Pemerintah Kabupaten Sumenep mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan untuk memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat Sumenep. Sehubungan dengan itu, seluruh hasil kruya bangsa Indonesia di Kabupaten Sumenep, baik pada masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan. Sebagai karya warisan budaya masa lalu, Cagar Budaya menjadi penting perannya untuk dipertahankan keberadaannya. Warisan budaya bendawi (tangible) dan bukan bendawi (intangible) yang bersifat nilai-nilai merupakan bagian integral dari kebudayaan secara menyeluruh. Pengaturan Undang-Undang ini menekankan Cagar Budaya yang bersifat kebendaan. Walaupun demikian, juga mencakup nilai-nilai penting bagi umat manusia, seperti sejarah, estetika, ilmu pengetahuan, etnologi, dan keunikan yang terwujud dalam bentuk Cagar Budaya. Tidak semua warisan budaya ketika ditemukan sudah tidak lagi berfungsi dalam kehidupan masyarakat pendukungnya (living society). Terbukti cukup banyak yang digunakan di dalam peran baru atau tetap seperti semula. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai pemanfaatan Cagar Budaya yang sifatnya sebagai monumen mati (dead monument) dan yang sifatnya sebagai monumen hidup (living monument). Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan kebijakan yang tegas dari Pemerintah untuk menjamin eksistensinya. Ketika ditemukan, pada umumnya warisan budaya sudah tidak berfungsi dalam kehidupan masyarakat (dead monument). Namun, ada pula warisan budaya yang masih berfungsi seperti semula (living monument). Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai pemanfaatan kedua jenis Cagar Budaya tersebut, terutama pengaturan mengenai pemanfaatan monumen mati yang diberi fungsi baru sesuai dengan kebutuhan masa kini. Selain itu, pengaturan mengenai pemanfaatan monumen hidup juga harus memperhatikan aturan hukum adat dan norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat pendukungnya. Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terb