PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 27 Tahun 2001 tentang IZIN PEMANFAATAN KAYU RAKYAT (berlaku 27 Februari 2001)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa dalam rangka penertiban penebangan, pengangkutan dan pemasaran kayu dari hutan rakyat/tanah milik, dipandang perlu untuk diadakan pengaturan melalui penerbitan izin pemanfaatan kayu rakyat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
Mengingat : 1.
Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) juncto Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di bidang kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
16. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor 507 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat pada Tanah milik/hutan rakyat;
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG IZIN PEMANFAATAN KAYU RAKYAT.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Kabupaten adalah Kabupaten Muaro Jambi;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi;
- c. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi;
- d. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi;
- e. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Muaro Jambi;
- f. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- g. Hutan rakyat/Hutan Milik adalah Hutan yang tumbuh diatas tanah yang dibebani hak milik, yang berada diluar kawasan hutan;
- h. Kayu rakyat adalah kayu, baik yang berasal dari budi daya maupun kayu alam yang tumbuh diatas tanah yang dibebani hak milik;
- i. Izin pemanfaatan kayu rakyat yang selanjutnya disingkat IPKR adalah izin yang diberikan kepada perorangan, kelompok tani atau Badan Hukum dengan tujuan untuk menebang, mengumpulkan, mengangkut dan memasarkan kayu pada hutan rakyat/pada tanah milik;
- j. Laporan hasil produksi kayu rakyat adalah laporan realisasi produksi kayu rakyat yang dibuat oleh pemegang izin dan telah disahkan oleh petugas Dinas kehutanan dan perkebunan yang ditunjuk;
- k. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) kayu rakyat adalah surat legalitas pengangkutan kayu rakyat dari lokasi IPKR ke industri penerima kayu, dimana SKSHH tersebut menyertai kayu yang diangkut;
TATA CARA PEMBERIAN IPKR
BAB II - TATA CARA PEMBERIAN IPKR
Pasal 2
- (1).Setiap Warga Negara Indonesia secara perorangan atau Badan Usaha yang akan menebang, mengumpulkan, mengangkut dan memasarkan kayu rakyat pada tanah milik/hutan rakyat yang berada di Kabupaten Muaro Jambi harus mendapat IPKR dari Bupati;
- (2). IPKR diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan atas nama Bupati.
PRIORITAS PEMBERIAN IPKR
BAB III - PRIORITAS PEMBERIAN IPKR
Pasal 3
Pemberian IPKR diprioritaskan kepada :
- (1). Koperasi/kelompok tani yang berada didesa lokasi IPKR;
- (2). Badan Usaha yang bergerak di bidang perkayuan;
- (3). Yayasan/organisasi sosial yang memerlukan sumber pembiayaan;
- (4). Badan Usaha Milik Daerah.
LUAS AREAL DAN MASA BERLAKU IPKR
BAB IV - LUAS AREAL DAN MASA BERLAKU IPKR
Pasal 4
- (1). IPKR diberikan kepada tanah milikn rakyat diluar kawasan hutan, dan apabila dieksploitasi tidak menimbulkan dampak negative terhadap kelestarian lingkungan hidup;
- (2). IPKR tesrsebut pada Ayat (1) diberikan untuk luas tanah maksimum 100 Ha dengan jenis kayu dan Volume sesuai potensi kayu hasil survey;
- (3). Masa berlakunya IPKR 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang maksimum 6 (enam) bulan terhitung tanggal penerbitanizin.
PERSYARATAN PERMOHONAN IPKR
BAB V - PERSYARATAN PERMOHONAN IPKR
Pasal 5
- (1). Untuk memperoleh IPKR, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan melampirkan :
- a. Fhoto copy bukti hak atas tanah dalam bentuk sertifikat atau surat-surat bukti kepemilikan tanah lainnya;
- b. Peta lokasi skala 1: 10.000 dengan peta situasi rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Muaro Jambi;
- c. Pernyataan rencana penanaman/pemanfaatan lahan yang akan dibuka.
- (2). Apabila tidak memiliki sertifikat atau surat-surat bukti kepemilikan tanah lainnya, maka pembuktian kepemilikan tanah dapat berupa pernyataan yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertical maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik tanah tersebut;
- (3). Permohonan IPKR pada tanah Negara diluar kawasan hutan, terlebih dahulu harus memperoleh izin prinsip pemanfaatan tanah dari Bupati.
SURVEY LOKASI
BAB VI - SURVEY LOKASI
Pasal 6
- (1). Sebelum IPKR diterbitkan, terlebih dahulu dilakukan survey lokasi oleh petugas Dinas Kehutan dan Perkebunan bersama-sama dengan Instansi terkait;
- (2). Pemeriksaan/survey lapangan meliputi :
- a. Letak lokasi dan status hutan rakyat/tanah milik;
- b. Potensi kayu (inventarisasi);
- c. Pembuatan Peta lokasi;
- d. biaya pemeriksaan/survey dibebankan kepada pemohon sesuai dengan tarif perjalanan dinas yang berlaku.
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IPKR
BAB VII - KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IPKR
Pasal 7
- (1). Pemegang IPKR berkewajiban untu :
- a. Mentaati ketentuan penggunaan jalan angkutan;
- b. Mentaati ketentuan administrasi yang berlaku dalam pengangkutan kayu rakyat;
- c. Melunasi pungutan-pungutan yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Memprioritaskan hasil produksi IPKR untuk pemenuhan bahan baku industri lokal;
- e. Membuat laporan hasil produksi kayu setiap akhir bulan sejak IPKR diterbitkan;
- f. Melakukan penanaman kembali pada areal yang telah dieksploitasi sesuai dengan rencana penggunaan lahan yang dilampirkan pada permohonan IPKR.
- (2). Pemegang IPKR dilarang :
- a. Memindahtangankan IPKR yang dimilikinya kepada pihak lain dalam bentuk apapun;
- b. Menggunakan IPKR sebagai jaminan bahan baku pendiri atas perluasan industri perkayuan;
- c. Menebang dan mengeluarkan kayu diluar areal IPKR;
- d. Mengangkut kayu keluar dari areal IPKR tanpa dilengkapi dokumen angkutan yang sah;
- e. Melakukan pembakaran limbah kayu pembukaan lahan;
- f. Menggunakan alat berat dalam pengambilan kayu pada areal IPKR, kecuali pada areal yang akan dilakukan tebang habis untuk perkebunan dan pemanfaatan lahan lainnya.
TATA USAHA KAYU RAKYAT
BAB VIII - TATA USAHA KAYU RAKYAT
Pasal 8
Pelaksanaan Tata Usaha kayu rakyat produksi IPKR dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
S A N K S I
BAB IX - S A N K S I
Pasal 9
- (1). IPKR dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
- a. Pemegang IPKR tidak melaksanakan kewajiban dan atau tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7;
- b. Pemegang IPKR tidak melaksanakan kegiatan dilokasinya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah IPKR diterbitkan.
- (2). Dalam hal berleku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, maka pemegang IPKR tidak diperkenankan melanjutkan kegiatan penebangan.
- (3). Pelanggaran dibidang eksploitasi dan tata usaha kayu dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
KETENTUAN PENUTUP
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 27 Februari 2001

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI DTO Z.BACHRI SALEH, SH

Penetapan: DIUNDANGKAN DI SENGETI PADA TANGGAL 13 MARET 2001

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI DTO DRS. MUCHTAR MUIS. DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI 27 SERI B TANGGAL 13 MARET 2001 .
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
## NOMOR 27 TAHUN 2001
## TENTANG
## IZIN PEMANFAATAN KAYU RAKYAT
## 1. UMUM
Hutan sebagai kekayaan alam Nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa, baik manfaat ekologis, social budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat baik bagi generasi sekarang maupun yang akan dating.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, hutan di Indonesia digolongkan kedalam hutan Negara dan hutan Hak. Hutan Negara ialah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah, sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah menurut ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai.
Hutan Hak yang berada pada tanah yang dibebani Hak Milik lazim disebut Hutan Rakyat atau Hutan Milik.
Urusan Pengelolaan Hutan Rakyat telah diserahkan pada Daerah Tingkat II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang PenyerahanSebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan kepada Daerah.
Guna menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan rakyat secara lestari dan berkesinambungan, khususnya dalam kegiatan penebangan, pengangkutan dan pemasaran kayu dari hutan rakyat maka perlu diadakan pengaturan melalui penerbitan izin pemanfaatan kayu rakyat (IPKR).
Pemberian IPKR pada tanah milik selain dapat memberikan manfaat bagi pemilik tanah berupa penerimaan dari hasil penjualan kayu dan mempermudah pembukaan lahan, juga dapat mendukung program Pemerintah dalam hal pemanfaatan tenaga kerja dan pencegahan gangguan asap akibat pembakaran limbah pembukaan lahan, serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menunjang pembangunan Daerah dalam rangka Otonomi Daerah.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 IPKR dengan sistim tebang habis tidak dapat diberikan pada tanah milik yang berada pada 'Kawasan Perlindungan Setempat' yaitu : sempadan sungai sempadan sekitar danau/waduk dan kawasan sekitar mata air sebagaimana diatur dalam Pasal 16, Pasal 18 dan Pasal 20 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas ## Ayat (2) Pemb
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran IPKR.

Ayat (2)

Huruf a

Huruf b

Huruf c

## Pasal 7

Cukup jelas

## Pasal 8

Yang dimaksud dengan Tata Usaha Kayu Rakyat adalah suatu pengaturan administrasi kayu dalam bentuk pencatatan, penerbitan dokumen dan pelaporan yang meliputi kegiatan penebagan, pengumpulan, pengukuran, pengangkutan dan pemasaran kayu rakyat.

## Pasal 9

Ayat (1)

Pelanggaran dimaksud dinyatakan dalam bentuk berita acara pemeriksaan lapangan yang diketahui oleh pemegang izin.

## Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

- Orientasi dan pemeriksaan lapangan dilakukan oleh 3 atau 4 personil sesuai kepentingannya.
- Cruising/survey potensi kayu dilakukan oleh 3 atau 4 personil sesuai dengan luas tanah yang dimohonkan IPKR.
- Penyusunan laporan dikerjakan oleh personil yang melaksanakan cruising/survey potensi kayu, sedang pembuatan peta lokasi oleh personil yang melaksanakan orientasi dan pemeriksaan lapangan.