PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2008 Nomor 11 Tahun 2008 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 51 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
.a.
bahwa kekayaan daerah baik 'barang bergerak maupun tidak bergerak perlu pengelolaan dan pemanfaatan sebaikbaiknya, guna untuk kepentingan masyarakat dan Pemerintah Daerah:
- . bahwa terhadap pemakaian kekayaan daerah oleh masyarkat dikenakan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah: b
- . bahwa retribusi pemakaian kekayaan daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2001 tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan perekonomian, sehingga perlu diganti:
Mengingat
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 51 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Sarolangun,
la
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890),
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048), 2
- Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang . Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten
Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nor Lembaran Negara £-: 3903) sebagaimana Undang-Undang Norsur tentang Perubahan atas Nomor 54 Tahun 1999 tc Kabupaten Sarolangun Kabupaten Muaro Jarmibi Republik Indonesia 182, Tambahan « Indonesia Nomor uh diubah dengan 14 Tahun 2000 Undang-Undang 'ang Pembentukan Kabupaten Tebo, dan Kabuvsaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negar: ahun 2000 Nomor €
an Negara Reput Indonesia rearaor 3259),
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Persturan Perurs »gundangan (Lembaran 2gara Rae »lik Indonesia Tahun 2004 or 53, Tambahan Lembaran Nesara Repuiii. Indonesia Nome 4389):
2. . Undang-Undang Nomor 32 Tahi 2004 tentang Pemerintahan 'serah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah -Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
- Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) :
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139):
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737):
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741):
- 10.Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 03):
Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
dan
BUPATI SAROLANGUN
MEMUTUSKAN :
| Menetapkan | : PERATURAN DAERAH TENTANG |
|--------------|---------------------------------|
| | PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH |
| | KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 51 |
| | TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI |
| | PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH |
| | KABUPATEN SAROLANGUN. |
Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 51 Tahun 2001 Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2001 Seri B tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Sarolangun diubah sehingga berbunyi sebagai berikut
1. Ketentuan
Pasal 8
B. PEMAKAIAN BANGUNAN/GEDUNG/RUANG
1. Gedung Pertemuan
- a. Untuk resepsi/pesta atau pertunjukan lain yang bersifat komersil yang dipergunakan untuk kepentingan perseorangan atau Badan Hukum:
- 1) Untuk 1 (satu) kali pemakaian siang hari sebesar Rp. 500.000. (lima ratus ribu Rupiah).
- 2) Untuk 1 (satu) kali pemakaian malam hari sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah):
- D. PEMAKAIAN RUMAH DINAS PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN UNTUK KEPERLUAN PERTEMUAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH DINAS/INSTANS I :
1. Permanen
5. (2). Gedung Olah Raga/Lapangan Sriwijaya/Sport Hall
- a. Untuk resepsi/pesta atau pertunjukan yang bersifat komersil yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum :
7. -Untuk 1 (satu) kali pemakaian siang/malam hari sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- a. Rumah Dinas Bupati Rp. 350.000,-/bulan
- b. Rumah Dinas Wakil Bupati
- Rp. 250.000,-/bulan
- c Rumah Dinas Ketua DPRD Rp.
250.000,-/bulan
- d Rumah Dinas Sekretaris Daerah
Rp.
200.000,-/bulan
- e Rumah Dinas Kepala Dinas Rp.
150.000,-/bulan
2. Semi Permanen
- a. Rumah Dinas Dokter Rp.
100.000,-/bulan
- b. Rumah Dinas
Rp.
75.000,-/bulan
- c. Rumah Dinas Kepala Sekolah
Rp.
75.000,-/bulan
- d. Rumah Dinas Guru
Rp.
50.000,-/bulan
- e. Rumah Dinas lainnya
- 1) Permanen
Rp. 30.000,-/bulan
- 2) Semi Permanen
Rp.
25.000,-/bulan
- 3) Darurat
Rp.
20.000,-/bulan
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun. ntn

Penetapan: Diundangkan di Sarolangun Pada Maa 12 Mei 2008 ETARIS DAERAH SAROLANGUN, ra NA, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2008 NOMOR 11