PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perbendaharaan Negara. serta untuk melaksanakan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
PERATURAN OAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 1 TAHUN 2011
TENT ANG
INVESTASI PEMERINTAH OAERAH
OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah secara efisien dan efekti( maka perlu melakukan lnvestasi Oaerah dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebagai bagian dari penerimaan daerah:
- b. bahwa untuk tertib admln1s!rasi dalam pengelolaan keuangan dacrah berdasarkan Pasa1 41 aya\ (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 71 ayat 7 Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penge!olaan Keuangan Daerah scbagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 pertu membentuk peraturan daerah:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana denaksud pada hurur a dan huruf b di atas. perlu membenluk Peraturan Oaerah tentang lnvastasl Pemerin\ah Oaerah.
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepo!isme (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahon 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4355);
Menimbang
Mengingat
·
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARD
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR TAHUN 2011
TENT ANG
INVESTASI PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,
- a. bahwa da!am rangka mengoptima!kan pengelolaan keoangan daerah secara efisien dan efek!if, maka per1o melakukan lnvestasi Oaerah dengan tojuan mendapatkan keuntongan sebagai bagian dari penerimaan daerah:
- b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta ontok melaksanakan ketenluan pasal 71 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelotaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di obah dengan Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 59 Tahon 2007 per1u membentok peraturan daerah,
3. c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di alas, per1u membentuk Peraturan Oaerah lentang lnvestasi Pemerintah Oaerah.
4. 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 3851).
2. Undang-ondang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keoangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):
3. Undang-undang Nomor 1 Tahon 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahon 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4355):
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4400):
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 lentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421).
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004- Nomor 125, Tambahan lembaan Negara Republtk Indonesia Nomor 4437) sebagaimana te!ah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemcrintah Penggan11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); yang telah diubah dengan Undang·undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemenntahan Oaerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4844):
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemenntah Pusat dan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republrk Indonesia Nomor 4438).
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2007 lentang Pembentukan Kabupaten Kepu!auan Siau Tagulandang Biaro di Provmsi Sulawesi Utara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 NOOlOr 17, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4691).
13. 10.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik tndonesm Nomor 4576),
14. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 lentang Pengelolaan Sadan Layanan Umom (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502):
15. 12.Peraturan Pemerintah Nomoe 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia NomOf 4503).
16. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Oaerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. 14.Peraturan Pemerinlah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. 15.Peraturan Pemerintah NomOf 56 Tahun 2005 tenlang Sistem lnformasi Keuangan Oaerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4576). sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 lentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Repubkk Indonesia Nomor 4576),
19. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 139, Tambahan lembaran Negara Republ,k Indonesia Nomor 4577);
20. 17.Peraturan Pemerinlah Nomor 58 Tahun 2005 lentang Penge1olaan Keuangan Oaerah (lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4578);
21. 18 Peraturan Pemenntah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Mmimal (lembaran Negara Repubhk lndOflesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4585);
22. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pe!aporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerinlah (lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Repubt1k Indonesia Nornor 4614);
23. 20.Peraturan Pemennlah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara Repullk Indonesia 4738);
24. 21 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang lnvestasi Pemerinlah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
Menetapkan
- 22.Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelotaan Keuangan Oaerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mente,i Oalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007:
23. Peraturan Oaerah Kabupaten Keputauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Sadan Usaha Milik Oaerah (lembaran Oaerah Kabupaten Kepulauan Siau Ta9ulandang aero Tahun 2009 Nomor 5).
Oengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT OAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BIARO
dan
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BIARO
MEMUTUSKAN ;
PERATURAN DAERAH TENTANG INVESTASI PEMERINTAH DAERAH
SABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Oaerah ini yang dim,;1ksud dengan :
1. Daerah adalah Oaerah Kabupaten Keputauan Siau Tagulandang Btaro.
2. 2 Pemerintah Oaerah adatah Bupat1 dan Perangkat Oaerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Brase sebagai unsur penyelenggara Pemerinlahan Oaerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah yang se!anjutnya dapat dislngkat OPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang B,aro sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adatah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Oaerah dan OPRO menurut asas otonomi dan tugas pembantuan eencan prinsip otonomi seluas-luasnY&lt;! dalam sistem dan ptinsip Negara Kesa!uan Republlk Indonesia sebagaimana dimak � ud datam Undang-Undang Dasar Republ1k Indonesia Tahun 1945.
5. Bupali adalah Kepala Oaerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRO dengan persetujuan bersama Bupa!i dan mengatur secara umum.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Oaerah yang bersifal mengatur dan mengikat secara umum.
8. lnvestasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalty, manfaat sosial danlatau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemenntah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
5. 9 Penyertaan Modal adalah perbuatan menyertakan kekayaan daerah baik dalam bentuk uang atau barang yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan.
6. 10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah reocana keuangan tahunan pen'lerintahan daerah yang d1bahas dan disetujui bersama oleh OPRO dan Bupati dan ditetapk.an dengan Peraturan Daerah.
11. Divestasi adalah penjua!an surat berharga dan a tau kepemilikan pemerintah ba1k sebagian alau keseluruhan pada pihak lain.
8. 12.Peijanjian kenasama adalah kesepakatan tertulis da!am rangka penyedian infrastruktur dan bidang lainnya antara instansi pemben konlrak dan badan usaha.
9. 13.Pemberian Pinjaman adalah benluk fnvestasi pemerintah pada badan usaha, badan layanan umum (BLU), Pemerinlah provinsi/Kab/kota dan badan layanan umum daerah (BLUD) dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman. bunga, dan/atau biaya lainnya
10. 14.Badan Usaha adalah badan usaha swasta berbentuk perseroan terbatas, Sadan Usaha M1l1k Negara (BUMN), Sadan Usaha Mtlik Daerah (BUMD), dan koperasi.
15. Peijanjian investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan dana mvestasi antara pemerintah daerah dengan badan usaha, BLU, pemerintah prov1nsilkab/kola. BIUD dan/atau Penanaman Modal asing.
12. 16 Rekening kas umum daerah ada1ah rekening lempal penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan unluk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang diletapkan.
17. Pejabat Pengelolah Keuangan Oaerah yang setaniutnya d1singkat PPKO adalah Kepala Saluan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKO yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
MAKSUD, TUJUA.N DAN BENTUK
Pual 2
- (1) lnvestasi yang d1laksanakan pemerintah daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis. sosial dan/atau manfaat lainnya.
- (2) lnvestasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekooomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum
Pasat 3
- (1) lnvestasi pemerintah daerah dtlakukan dalam bentuk:
- a. lnvestasi surat berharga dan/atau
3. b
4. lnvestasi langsung.
- (2) lnvestasi surat berharga untuk mendapatkan manfaat ekonomis sebagaima11a d1maksud pad a ayat (1) a, mehputi :
6. a lnvestasi dengan cara pembel!an saham dan/atau
- b. lnvestasi dengan cara pembelian surat utang
- (3) lnvestasi langsung untuk mendapatkan manfaat ekonomi sosial danlatau manfaat lainya sebaga1111ana d1maksud pada ayat (1) b, meliputi:
9. a Penyertaan modal dan/atau
- b. Pemberian pinJaman.
- (4) lnvestasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPKD.
Pasal4
Pasal 3
lnvestasi langsung sebaga1mana dimaksud pasal 3 ayat ( 1) b dapat dtlakukan dengan cara :
Pasal 4
lnvestasi langsung sebaga1mana dimaksud pasal 3 ayat ( 1) b dapat dtlakukan dengan cara :
- a. Keijasama lnvestasi antara pemerintah daerah dengan badan usaha danfatau BLU dengan pola keija sama pemerintah dan swasta. dan/atau
- b. Keijasama lnvestasi Pemerintah daerah dengan badan usaha. BLU, pemerintah provmsill(abupaten/kota, BLUO, danlatau penanaman modal asing. dengan selam pota kerJasama pemerintah dan swasta
Pual 5
lnvestasi Pemerintah Daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Pasal 6
- (1) lnvestasi jangka peodek merupakan investasi yang dapat segera dipeljua1betikanldicairkan, diluJukan da1am rangka manajemen kas dan befesiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) butan.
- (2) lnveslasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup deposito beljangka waktu 3 (tiga) bulan aampar dengan 12 (dua belas) bulan yang dapal diperpanjang secara otomatis. pembeban Surat Utang Negara (SUN), Sertifik.al Bank Indonesia (SBI) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).
Pasal 7
- (1) lnvestasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk d1miliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang te1diri dari investasi permanen dan non permanen.
- (2) lnvestasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1} antara lain surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemihkan modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibel1 Pemerintah Daerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak dimaksudkan unluk dicairkan dalam memenuhi kebuluhan kas jangka pendek.
Pasal 8
lnvestasi pennanen sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) bertujuan untuk dimilik1 secara berkelanjutan tanpa ada nial untuk diperjualbel1kan atau lidak d1tarik kembali. seperti kerjasama daerah dengan pihak keliga dalam bentuk penggunausahaanlpemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD danfatau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dim1liki Pemerintah Daerah untuk menghas1lkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Pasal 9
lnvestasi non permanen sebagaimana dmaksud pada pasa1 7 ayat (1) bertujuan untuk dimihki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau sural utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jaluh tempo, dana yang disisihkan pemenntah daerah da!am rangka
I
pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.
BABIII DIVEST ASI PEMERINT AH DAE RAH
Pasat 10
Divestasi ada!ah pengurangan, penjualan danla\au pengalihan investasi Pemerintah Daerah alas penjua!an kekayaan daerah.
Pasal 11
- (1) Dwestast Pemerintah Daerah dianggarkan dalam penerimaall pembiayaan pada jenis hasil penjua1an kekayaan daerah yang d1p1sahkan.
- (2) Divestasi Pemerintah Daerah yang dial1hkan unluk d1investasikan kemball dianggarkan dalam penge!uaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.
BABIV
SUMBER DANA INVESTASI PEMERINTAH DAERAH
Pasal 12
Sumber dana investasi berasal dart :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belaraa Oaerah.
- b. Keuntungan dari investasi terdahulu.
- c. Sumber-sumber lainnya yang sah.
Pasal 13
- ( 1) lnvestasi Pemerintah Dae rah dapat dianggarkan paling tinggi 1 (satu) persen dari total Pendapatan Asl1 Daernh, Dana Bagi Hasif dan Dana Alokasl Umum setelah dikurangi belan1a pegawai dan belanja operasionat tahun berkenan.
- (2) lnveslasi Pemerintah Daerah harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Pasal 14
- (1) Sumber dana investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada pasa! 12 huruf a d1tempalkan pada rekening kas umum daerah.
- (2) Sumber dana investasi pemerintah sebagaimana dimak.sud dalam pasal 12 huruf b, dan huruf c dikelOla oleh PPKO.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan, pencairan. dan pengelolaan dana dalam rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) diatur dengan Peraturan Bu pan
BABY
KEWENANGAN DAN PELAKSANAAN INVESTASI PEMERINTAH OAERAH
Pasal 15
- (1) Kewenangan pengelolaan investasi daerah me!iputi kewenangan regulasi. supervisi, dan operasional.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan regulasi sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ), pengelolah investasi daerah berwenanq dan bertanggungjawab :
3. a Merumuskan kebijakan, mengatur dan menetapkan pedoman pengelolaan investasi daerah.
- b. Menetapkan kriteria pemenuhan kriteria perjanjian dalam pelaksanaan inveslasi daerah.
- c. Menetapkan tate cara pembayaran kewajiban yang timbul dari proyek penyediaan investasi dalam hal terdapat penggantian alas hak kekayaan lntelektual. pembayaran subsidi, dan kegagalan pemenuhan perjanjian investasi.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan supervisr sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaan investasi daerah berwenang dan bertanggungjawab;
- a. Melakukan kajian kelayakan dan membenkan rekcrnendasr alas pelaksanaan investasi daerah:
- b. Memonitor secara aktif pelaksanaan investasi daerah yang lerkait dengan dukungan pemenntah daerah:
- c. Melakukan pengendalian alas pengelolaan resiko terhadap pelaksanaan investasi daerah:
- d. Mengevaluasi secara berkesinambungan mengenai pembiayaan dan keuntungan alas pe1aksanaan investasi daerah dalam rangka waktu tertentu; dan
- e. Metakukan koordinasi dengan instansi terkait khususnya sehubungan dengan investasi daerah termawk apabila terjadi kegagalan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (I), pengelola investas1 daerah beiwenang dan bertanggungjawab:
- a. Mengelola dana investasi daerah;
- b. Meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan dana inveslasi dari instansi yang mengelola dana bergulir:
- c. Mengusulkan rencana kebutuhan dana investasi daerah yang berasal dariAPBD:
- d. Menetapkan status dan keb11akan penempatan dana danlatau barang dalam rangka evestasr daerah;
- e. Melakukan perjan1ian investasi dengan pihak ketiga terkail penempatan dana investasi:
18. Mengusulkan rekomendasi atas pelaksanaan investasi dcierah;
19. g Mewakili dan me!aksanakan kewapban serta menerima hak pemerintah daerah yang diatur dalam perjanjian investasi;
- h. Menyusun dan menandatangani perjanjian tnvestasf:
21. Mengusulkan perubahan perjanjian investasi;
- j. Melakukan linclakan untuk dan alas nama pemerintah daerah apabila terjadi sengketa alas perselisihan dalam pelaksanaan investas1: dan
- k. Melaksanakan investasi daerah dan divestasinya.
- (5) Untuk melaksanakan kewenangan dan pelaksanaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Bupati menunjuk Sekretans Oaerah sebagai kooromatcr Tm anggaran Pemerintah Oaerah. dan PPKD sebaqai Pejabat Pengelola Keuangan Oaerah.
BABVI
HASIL INVEST ASI PEMERINT AH DAERAH
Pasal 16
- (1) Penerimaan Hasil lnveslasi Pemerinlah Daerah berupa deviden. bunga, keuntungan. dan bonus adalah merupakan pendapatan daerah yang sah.
2. {2) Penerimaan Hasil lnvestasi Pemerintah Daerah sebagaimana d1maksud ayat (1) dianggarkan pada APBD dalam kelompok pendapatan asli daerah pada jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
I.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
PERATURAN OAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARD
NOMOR ... TAHUN 2011
TENTANG INVESTASI PEMERINTAH DAERAH
UMUM
Berdasarakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Oaerah dapat melaksanakan investasi yaitu penggunaan aset daerah untuk memperoleh manfaat ekooomis, manfaat sosial maupun manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
Demi kelancaran pelaksanaan lnvestasi Pemerintah Oaerah berdasarkan
PENJELASAN
Pasal 41
Pengelolaan lnvestasi Pemerintah Oaerah sebagaimana dmtur dalam Peraturan Oaerah ini dilaksanakan dengan menyepakati asas-asas sebagal berikut : - a. Asas fungsional yaitu pengambilan keputusan pemecahan masalah dibidang inveslasi pemenntah daerah dtlaksanakan oleh pemermtah daerah. badan usaha. pimpinan lembaga sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing; - b. Asas kepastian hukum, yaitu iovestast harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. - c. Asas efisiensi yauu fnvestasi Pemerintah Oaerah diarahkan agar dana investasi digunakan sesuai b