UNDANG-UNDANG DARURAT Nomor 31 Tahun 1950 tentang PEMUNGUTAN BEA CUKAI BERAT-BARANG (berlaku 1 Juli 1949)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa perlu untuk mengubah dan menambah dengan segera ketentuan dalam Ordonansi tertanggal 11 Mei 1927 (Staatsblad 1927 No. 201) demikianpun tentang "Algemeen Goederengeld Reglement" yang terlampir pada Ordonansi tersebut;
bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak perubahan dan tambahan tersebut perlu segera diadakan;
Mengingat
- Pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG DARURAT UNTUK MENAMBAH DAN MENGUBAH "PERATURAN BEA BERAT-BARANG".
Pasal 1
Kecuali perubahan tersebut dalam Pasal 1 yang dianggap mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1949, maka Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Pasal 5
Jumlah uang sebanyak "f.1.25" tersebut dalam Pasal 5 ayat (3)" Algemeen GoederengeldReglement", terlampir pada Ordonansi tersebut diubah menjadi jumlah uang sebanyak "f.3.-".
Pasal 96
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG DARURAT UNTUK MENAMBAH DAN MENGUBAH "PERATURAN BEA BERAT-BARANG".
Pasal I.
Dalam Pasal I Ordonansi tertanggal I 1 Mei 1927 (Staatsblad 1927 No. 201) di belakang perkara "Ampenan" ditambah komma dan perkataan "Banjermasin".
Pasal II.
Jumlah uang sebanyak "f.1.25" tersebut dalam Pasal 5 ayat (3)" Algemeen GoederengeldReglement", terlampir pada Ordonansi tersebut diubah menjadi jumlah uang sebanyak "f.3.-".
Pasal III.
Kecuali perubahan tersebut dalam Pasal 1 yang dianggap mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1949, maka Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 23 Agustus 1950. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SUKARNO.

Penandatangan: MENTERI PERHUBUNGAN, TENAGA DAN PEKERJAAN UMUM, H.LAOH. Naskah Undang-undang Darurat tersanding bermaksud mengadakan perubahan data "Peraturan Umum Berat Barang" (Algemeen Goederangeldreglement). 1. Pada pasal I dari ordonansi tertanggal 11 Mei 1927 (Staatsblad 1927 No. 201) disebutkan pelabuhan-pelabuhan, di mana dipungut bea barang sebagai penggantian kerugian terhadap pemakaian jenis-jenis bangunan-pelabuhan. Waktu menghidupkan kembali penarikan bea berat barang setelahnya perang berakhir pada tanggal 1 Juli 1947, menyimpang dari ordonansi tersebut, dimasukkan juga Pelabuhan Banjarmasin. 2. Alasan untuk memungut bea berat barang di Banjarmasin, yaitu sangat besarnya beaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan bangunanbangunan pada pelabuhan ini. Ongkos-ongkos pembetulan ini yang jumlahnya 900.000.sangat memberatkan pelabuhan tersebut sehingga pemasukan uang dengan memungut tarip-tarip pelabuhan, seperti uang labuh, uang tambahan d.s.b. tidak dapat menutup ongkos exploitasi; maka di sampingnya ini dipungut juga bea berat barang. Pemasukan uang oleh karenanya bea ini besarnya 50.000.- setahun, atas dasar 50.000.- setahun, atas dasar 1.-/ton berat barang. Sampai sekarang terlantarlah peresmian pemungutan bea berat barang untuk Banjarmasin dan untuk membetulkan kelalaian itu dicantumkan kalimat pada pokok "Pertama" dalam naskah Undang-undang Darurat di atas. 2. Bertalian dengan kenaikan pengluaran untuk exploitasi, sangat mendesak agaknya untuk menaikkan bea berat barang pada semua pelabuhan yang harus memungut bea itu, sampai 1.75/ton kotor berat barang. Untuk ini, perlu sekali maximum tarip 1.25/ton kotor berat barang tercantum dalam "Algemeen Geoderengeldreglement" Pasal 5 ayat 3 dinaikkan sampai 3.-, agar supaya memberi kelonggaran kenaikkan baru nanti dari tarip tersebut, jika masih ternyata perlu untuk menaikkannya.