KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 90 Tahun 1998 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL (berlaku 23 Juni 1998)
Pembukaan
Menimbang
:
- a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 17 Pebruari 1998 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delagasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;
Mengingat
:
Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL.
Pasal 1
Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, pada tanggal 17 Pebruari 1998, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Thailand dan Inggeris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Pasal 4
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL.
Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, pada tanggal 17 Pebruari 1998, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Thailand dan Inggeris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 23 Juni 1998

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Juni 1998

Penandatangan: ## MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. AKBAR TANDJUNG ## PERSETUJUAN ## ANTARA ## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN ## PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand, selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak" Berkeinginan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi antara kedua negara, Mengingat hubungan kerjasama yang bersahabat dan kooperatif antara kedua belah Pihak, Bermaksud untuk menciptakan iklim yang menguntungkan bagi penanaman modal oleh para penanaman modal dari satu Pihak di wilayah Pihak lainnya. Mengakui bahwa peningkatan dan perlindungan atas penanaman modal di bawah Persetujuan ini akan mendorong untuk merangsang inisiatif usaha perorangan dan meningkatkan kemakmuran di kedua Negara.

Penetapan: Memperhitungkan Persetujuan antara Pemerintah Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia, Republik Filipina, Republik Singapura, dan Kerajaan Thailand mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal yang ditandatangani di Manila, pada tanggal 15 Desember 1987, seperti yang diubah oleh Protokol untuk mengubah Persetujuan antara Pemerintah Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia, Republik Filipina, Republik Singapura, dan Kerajaan Thailand mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal yang ditandatangani di Jakarta, pada tanggal 12 September 1996. Telah menyetujui sebagai berikut: ## PASAL I ## DEFINISI Untuk tujuan persetujuan ini : 1. Istilah "penanaman modal" harus diartikan setiap jenis aset yang ditanam oleh para penanaman modal dari satu Pihak di wilayah Pihak lain, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan Pihak yang disebut terakhir, mencakup, secara khusus, tetapi tidak terbatas pada: - a. benda bergerak dan tidak bergerak, serta hak-hak pemilikan lain seperti hipotek, gadai, jaminan, dan hak guna; - b. saham, efek dan obligasi perusahaan atau kepentingan atas pemilikan perusahaan tersebut; - c. tagihan atas uang atau tagihan atas setiap kontrak yang mempunyai nilai keuangan; - d. hak atas kekayaan intelektual, proses teknik, keahlian, reputasi; dan - e. konsesi usaha yang diberikan oleh undang-undang atau berdasarkan kontrak, termasuk konsesi untuk mencari, mengolah, menambang atau mengeksploitasi sumber-sumber alam.

Verifikasi: 2. Setiap perubahan bentuk aset yang ditanam tidak akan mempengaruhi klasifikasinya sebagai penanaman modal sepanjang perubahan tersebut telah disetujui atau diakui berdasarkan Pasal II. Istilah "para penanam modal" harus diartikan: - (a) Setiap orang yang memiliki kewarganegaraan salah satu Pihak sesuai dengan hukumnya yang menanamkan modal di wilayah Pihak lain; atau - (b) Setiap badan hukum, perusahaan, korporasi, perkongsian, atau asosiasi lainnya, yang didirikan atau dibentuk di wilayah salah satu Pihak sesuai dengan perundangan dan peraturannya, yang menanamkan modal di wilayah Pihak lain. 3. Istilah "pendapatan" harus diartikan jumlah yang dihasilkan oleh penanaman modal. secara khusus, tetapi tidak terbatas pada, harus mencakup laba, bunga, laba atas modal, dividen, royalti, atau pendapatan. 4. Istilah "mata uang yang dapat digunakan secara bebas" harus diartikan sebagai mata uang yang ditentukan oleh Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund), yang dari waktu ke waktu, (i) dalam kenyataan, digunakan secara luas untuk melakukan pembayaran bagi transaksi internasional, dan (ii) secara luas diperdagangkan dalam pasar uang utama. 5. Istilah "wilayah" harus diartikan, dalam hubungannya dengan masing-masing Pihak, wilayah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangannya, dan bagian dari landasan kontinen dan laut-laut yang berdampingan dimana masing-masing Pihak mempunyai kedaulatan, hak berdaulat atau yurisdiksi sesuai dengan hukum internasional. ## PASAL II ## BERLAKUNYA PERSETUJUAN 1. Persetujuan ini berlaku bagi penanaman modal oleh para penanaman modal dari Kerajaan Thailand di wilayah Republik Indonesia yang telah diberikan izin sesuai dengan perundang-undangan Indonesia mengenai penanaman modal asing dan setiap undang-undang yang mengubah atau menggantikannya, dan bagi penanaman modal oleh para penanam modal Republik Indonesia di wilayah Kerajaan Thailand yang telah secara khusus diberikan izin tertulis oleh lembaga yang berwenang di Thailand sesuai dengan undang-undang dan peraturan Kerajaan Thailand yang berlaku dan setiap undang-undang yang mengubah atau menggantikannya. 2. Persetujuan ini harus berlaku bagi penanaman modal baik yang dibuat sebelum atau sesudah berlakunya Persetujuan ini, tetapi ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini harus tidak berlaku bagi setiap perselisihan, tuntutan atau perbedaan yang timbul sebelum berlakunya Persetujuan ini. ## PASAL III ## PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL 1. Masing-masing Pihak harus mendorong dan menciptakan iklim yang menguntungkan bagi para penanam modal dari Pihak lain untuk menanamkan modal di wilayahnya, serta harus mengakui penanaman modal tersebut sesuai dengan perundang-undangan dan peraturannya. 2. Penanaman modal oleh para penanam modal dari masing-masing Pihak setiap waktu harus diberi perlakuan secara wajar dan seimbang serta harus mendapat perlindungan dan keamanan secara penuh di wilayah Pihak lain. ## PASAL IV ## PERLAKUAN ATAS PENANAMAN MODAL 1. Masing-masing Pihak di wilayahnya harus memberikan perlakuan kepada para penanam modal dari Pihak lainnya, sehubungan dengan manajemen, pemeliharaan, penggunaan, pemilikan atau penjualan atas penanaman modal mereka, perlakuan yang adil dan wajar serta tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikannya kepada para penanam modal dari negara Ketiga. 2. Penanaman modal yang dilakukan oleh setiap penanam modal dari salah satu Pihak di wilayah Pihak lainnya, termasuk juga pendapatan, harus diberikan perlakuan yang tidak kurang menguntungkan dibanding dengan yang diberikan kepada penanaman modal dan pendapatan yang dilakukan oleh penanam modal dari negara Ketiga sesuai dengan hukum, perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. 3. Ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini yang berkaitan dengan pemberian perlakuan yang tidak kurang menguntungkan dibandingkan dengan perlakuan yang diberikan kepada penanam modal dari negara Ketiga tidak boleh diartikan sehingga mewajibkan salah satu Pihak memberikan kepada penanam modal dari Pihak lain keuntungan atas setiap perlakuan, preferensi atau hak istimewa yang diakibatkan oleh: 4. a). pembentukan atau perluasan dari kesatuan pabean atau kawasan perdagangan bebas atau suatu pasar bersama atau suatu kesatuan moneter atau suatu asosiasi kerjasama ekonomi kawasan atau pengaturan kawasan untuk proyek-proyek tertentu; atau

Verifikasi: 5. b). disetujuinya suatu Persetujuan yang mengarah pada pembentukan perluasan suatu penyatuan atau kawasan tersebut dalam waktu yang wajar; atau, 6. c). Setiap Persetujuan internasional atau pengaturan yang seluruh atau terutama berkaitan dengan perpajakan atau setiap peraturan domestik yang seluruh atau terutama berkaitan dengan perpajakan. ## PASAL V ## GANTI RUGI ATAS KERUGIAN 1. Para penanam modal dari satu Pihak, yang penanaman modalnya di wilayah Pihak lain mengalami kerugian karena perang atau konflik bersenjata lainnya, revolusi, negara dalam keadaan darurat, pemberontakan, kerusuhan atau huru-hara di wilayah Pihak tersebut terakhir, harus diberikan perlakuan oleh Pihak dimaksud terakhir berkenaan dengan restitusi, indemnifikasi, ganti rugi atau penyelesaian lainnya. 2. Perlakuan tersebut harus tidak boleh kurang menguntungkan daripada yang diberikan oleh Pihak yang disebut terakhir kepada penanam modal negara Ketiga. ## PASAL VI ## PENGAMBIL-ALIHAN 1. Masing-masing Pihak tidak boleh mengambil tindakan apapun seperti pengambil-alihan, nasionalisasi atau pencabutan hak milik, tindakan yang mempunyai akibat yang serupa dengan nasionalisasi dan pengambil-alihan terhadap penanaman modal oleh penanam modal Pihak lain, kecuali dalam situasi-situasi sebagai berikut: 2. (a) tindakan tersebut diambil untuk tujuan hukum atau kepentingan umum dan menurut proses hukum; 3. (b) tindakan tersebut bersifat non-diskriminasi; 4. (c) tindakan tersebut disertai dengan ketentuan-ketentuan untuk pembayaran ganti rugi dengan cepat, memadai dan efektif. Ganti rugi tersebut harus sesuai nilai pasar yang wajar, segera sebelum tindakan pencabutan hak milik diumumkan, dan jumlah tersebut dapat ditransfer secara bebas dalam mata uang yang dapat digunakan secara bebas dari Pihak tersebut. 2. Penanam modal yang terkena tindakan dimaksud, harus mempunyai hak sesuai dengan hukum Pihak yang melakukan tindakan pengambil alihan untuk dapat segera meminta dilakukannya peninjauan ulang oleh peradilan atau lembaga independen lainnya dari Pihak tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip yang dicantumkan dalam Pasal ini. ## PASAL VII ## TRANSFER BEBAS 1. Masing-masing Pihak harus, dalam kerangka perundang-undangan dan peraturan, mengijinkan tanpa penundaan transfer bebas dalam mata uang yang bebas dipergunakan dari setiap pembayaran yang berhubungan dengan penanaman modal dan pendapatan lainnya, secara khusus, tetapi tidak terbatas, atas: - a. modal dan pendapatan yang diperoleh dari setiap penanaman modal oleh penanam modal dari Pihak lain; - b. hasil dari seluruh atau sebagian likuidasi dari setiap penanaman modal yang dilakukan penanam modal dari Pihak lainnya. - c. dana pembayaran kembali atas pinjaman; - d. pendapatan perorangan dari Pihak lain yang dipekerjakan dan diijinkan bekerja dalam kaitan dengan penanaman modal di wilayah Pihak lain; - e. pembayaran ganti rugi sesuai dengan Pasal V dan VI. 2. Nilai tukar yang berlaku atas transfer tersebut harus merupakan tingkat nilai tukar pasar yang berlaku pada saat pengiriman. 3. Masing-masing pihak harus menyetujui transfer yang berkaitan dengan paragraf (1) Pasal ini, suatu perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikan kepada transfer yang berasal dari penanaman modal oleh penanam modal dari negara Ketiga. ## PASAL VIII SUBROGASI Jika penanaman modal oleh penanam modal salah satu Pihak diberikan jaminan atas resiko non-komersial sesuai dengan sistem yang dibentuk berdasarkan undang-undang, setiap subrogasi dari pinjaman atau penjamin ulang atas hak-hak penanam modal tersebut sesuai dengan jaminan, harus diakui oleh Pihak lain, namun penjamin atau penjamin ulang tidak berhak untuk melaksanakan segala hal selain hak penanam modal yang telah diberikan. ## PASAL IX KONSULTASI DAN PERUBAHAN 1. Masing-masing pihak dapat meminta diadakannya konsultasi mengenai setiap masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan persetujuan ini. Pihak lainnya harus memberikan pertimbangan yang simpatik atas usulan tersebut dan mengusahakan kesempatan yang memadai untuk konsultasi dimaksud. 2. Persetujuan ini dapat diubah setiap waktu, jika dianggap perlu, dengan kesepakatan bersama. ## PASAL X ## PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTARA PENANAM MODAL DAN PIHAK 1. Setiap perselisihan antara satu Pihak dan penanam modal dari Pihak lain, berkenaan dengan penanaman modal dari yang disebut terakhir di wilayah yang disebut terdahulu, harus diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi dan perundingan.

Distribusi: 2. Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu tiga bulan dari tanggal pemberitahuan tertulis oleh masing-masing Pihak yang mengajukan penyelesaian secara bersahabat, perselisihan tersebut harus, atas permintaan penanam modal dimaksud, disampaikan kepada prosedur peradilan dari pihak penanaman modal tersebut berada atau kepada arbitrasi atau konsiliasi internasional. 3. Dalam hal perselisihan diajukan kepada arbitrasi atau konsiliasi, penanam modal dapat mengajukan perselisihan tersebut kepada:

Penetapan: - a. Pusat Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal Internasional (International Centre for Settlement of Investment Disputes/ICSID) untuk penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrasi sesuai Konvensi Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal antara Negara dan Penanam Modal dari Negara lain (Convention on Settlement of Investment Disputes Between and Nationals of other States), yang terbuka untuk ditandatangani di Washington D.C., pada tanggal 18 Maret 1965, dalam hal kedua Pihak menjadi pihak dalam Konvensi tersebut; atau, - b. Peradilan sementara yang dibentuk sesuai peraturan arbitrasi dari Komisi Hukum Perdagangan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Commission on International Trade/UNCITRAL). ## BAB XI ## PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTAR PARA PIHAK 1. Perselisihan antar para Pihak mengenai penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini, jika mungkin, harus diselesaikan melalui saluran diplomatik. 2. Jika suatu perselisihan antar para Pihak tidak dapat diselesaikan dalam waktu 6 bulan, perselisihan tersebut, atas permintaan salah satu Pihak, dapat diajukan kepada peradilan arbitrasi. 3. Peradilan arbitrasi tersebut harus dibentuk untuk setiap kasus sebagai berikut:

Verifikasi: 4. (a) masing-masing Pihak harus menunjuk satu anggota, dan kedua anggota tersebut kemudian harus memilih seorang warga negara dari negara ketiga yang disetujui oleh kedua belah Pihak untuk ditunjuk sebagai Ketua Peradilan; 5. (b) anggota-anggota tersebut harus ditunjuk dalam waktu tiga bulan, dan ketiga dalam waktu empat bulan, dari tanggal pemberitahuan salah satu Pihak kepada Pihak Lain untuk mengajukan perselisihan tersebut kepada peradilan arbitrasi.

Penandatangan: 4. Jika, dalam jangka waktu yang ditentukan pada paragraf 3 Pasal ini, penunjukan yang diperlukan belum juga dilakukan, salah satu Pihak boleh karena tidak adanya Persetujuan lain, meminta Ketua Mahkamah Internasional untuk melakukan penunjukkan tersebut. Apabila Ketua itu merupakan warga negara salah satu Pihak atau yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugas tersebut, Wakil Ketua harus diminta untuk melakukan pengangkatan dimaksud. Apabila Wakil Ketua tersebut adalah warga negara salah satu Pihak atau yang bersangkutan juga berhalangan untuk melaksanakan tugas tersebut, anggota Mahkamah Internasional senior berikutnya yang bukan warga negara salah satu Pihak harus diminta untuk melakukan penunjukan yang diperlukan. 5. (a) Peradilan arbitrasi tersebut harus mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak. Keputusan ini harus merupakan keputusan akhir dan mengikat kedua belah Pihak.

Penandatangan: 8. (b) Tergantung pada wewenang peradilan arbitrasi untuk membuat peraturan yang berbeda mengenai pembiayaan, biaya untuk anggota dan perwakilannya dalam proses peradilan harus ditanggung oleh masing-masing Pihak dan biaya Ketua serta biaya-biaya lainnya harus ditanggung bersama oleh para Pihak. 9. (c) Dalam hal selain yang tersebut dalam subparagraf (a) dan (b) dalam paragraf ini, peradilan arbitrasi harus menentukan prosedurnya sendiri. ## PASAL XII ## MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN 1. Persetujuan ini harus berlaku 30 hari setelah tanggal penerimaan pemberitahuan terakhir dari masing-masing pihak bahwa persyaratan hukum mereka bagi berlakunya persetujuan ini telah dipenuhi. 2. Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu 10 tahun dan tetap berlaku untuk 10 tahun berikutnya dan demikian seterusnya untuk jangka waktu yang sama, kecuali jika salah satu Pihak secara tertulis menyampaikan maksudnya untuk mengakhiri Persetujuan ini satu tahun sebelum masa berlakunya berakhir. 3. Dalam hal penanaman modal yang dilakukan sebelum pengakhiran Persetujuan ini, ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini akan terus berlaku untuk jangka waktu sepuluh tahun berikutnya sejak tanggal berakhirnya Persetujuan ini. SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintah masing-masing telah menandatangani Persetujuan ini. DIBUAT dalam rangkap dua di Jakarta pada tanggal 17 bulan pebruari 1998 dalam bahasa Indonesia, Thailand dan Inggeris, semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Jika timbul perbedaan mengenai penafsiran maka naskah dalam bahasa Inggeris harus berlaku. | UNTUK PEMERINTAH | UNTUK PEMERINTAH | |---------------------|--------------------| | REPUBLIK INDONESIA, | KERAJAAN THAILAND, |

Verifikasi: ttd.

Verifikasi: ttd.