PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor 45 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (berlaku 30 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 45 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG BARAT,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu diatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat.
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DINAS
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DINAS
Pasal 2
- (1) Dinas merupakan Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DINAS
Pasal 3
- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyelenggaran fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan; dan
3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pengairan, membawahi :
1. Seksi Irigasi;
2. Seksi Pengendalian Banjir dan Abrasi; dan
3. Seksi Pemeliharaan dan Bina Manfaat.
- d. Bidang Bina Marga, membawahi :
1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
2. Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan; dan
3. Seksi Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Peralatan dan Perbekalan.
- e. Bidang Bidang Cipta Karya, membawahi :
1. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;
2. Seksi Penyediaan Air Minum; dan
3. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman.
- f. Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, membawahi :
1. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman;
2. Seksi Perumahan; dan
3. Seksi Penataan Ruang.
- g. Bidang Pertanahan, membawahi :
1. Seksi Penyediaan Pertanahan; dan
2. Seksi Penyelesaian Sengketa Pertanahan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seluruh bidang.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Kepala Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

## TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

## Bagian Kesatu Kepala Dinas

## Pasal 5

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggaran fungsi :
- a. perumusan kebijaksanaan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- c. merumuskan kebijakan teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;

- d. menyelenggarakan pembinaan pengurusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, dan pertanahan;
- e. melaksanakan pembinaan personil, pembiayaan dan sarana prasarana dinas;
- f. mengadakan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokoknya;
- g. melaksanakan penyusunan kebijaksanaan pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, dan pertanahan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- h. merumuskan petunjuk pembinaan dan pengembangan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, dan pertanahan serta melaksanakan penilaian pelaksanaan tugas;
- i. membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing - masing;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- k. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Dinas berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Sekretariat Dinas Pasal 6

- (1) Sekretariat Dinas mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, pengelolaan keuangan dan pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas serta melaksanakan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan dinas;
- b. pelaksanaan tugas administrasi umum dan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan dan kerumahtanggaan;
- c. pelayanan administrasi; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkup Sekretariat dan lingkup Dinas.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Dinas mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dilingkungan Sekretariat yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan data untuk kegiatan pelaksanaan tugas dan penyusunan program kerja;

- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang kesekretariatan;
- d. menyiapkan bahan dan data untuk kegiatan pelaksanaan tugas dan penyusunan program kerja;
- e. merencanakan anggaran biaya yang diperlukan untuk satu tahun anggaran dan mengevaluasi penggunaan biaya yang telah dikeluarkan serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada pimpinan;
- f. melaksanakan pengadaan kendaraan dinas yang berasal dari Dana APBD dan APBN dengan melaporkan hasil pengadaan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah disertai dengan penyerahan BKPB dan Surat Administrasi lainnya;
- g. mengkoordinasikan kegiatan yang akan dilaksanakan pada atasan dan bidang-bidang yang ada di lingkungan Dinas ;
- h. menyiapkan perencanaan dan kebijakan teknis pengembangan kesekretariatan dan administrasi umum;
- i. menyelenggarakan urusan kesekretariatan, rumah tangga (perlengkapan), administrasi kepegawaian dan keuangan;
- j. menyusun rencana evaluasi dan laporan pelaksanaan program kerja;
- k. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- m. menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Sekretariat Dinas, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- n. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di sub bagian umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
- a. pengelolaan administrasi umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan dan perlengkapan; dan
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan dibidang umum dan kepegawaian;

- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang umum dan kepegawaian;
- d. melaksanakan urusan administrasi surat menyurat dan kearsipan;
- e. memilah, mengklasifikasikan dan mengagendakan arsip surat menyurat menurut jenisnya;
- f. melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan serta memelihara peralatan kantor guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. menyusun dan melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi urusan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, serta pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan Dinas;
- h. mengumpulkan, menjaga dan merawat perlengkapan dan fasilitas kerja dilingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- i. melaksanakan urusan pengolahan administrasi kepegawaian secara umum di lingkungan Dinas;
- j. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas untuk dikoordinasikan kepada atasan guna mencari pemecahan masalah;
- k. menyiapkan bahan dalam rangka pengadaan kendaraan dinas yang berasal dari Dana APBD dan APBN dengan melaporkan hasil pengadaan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah disertai dengan penyerahan BPKB dan Surat Administrasi lainnya;
- l. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- n. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- o. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 8

## Sub Bagian Perencanaan

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana kegiatan dan program kerjasama teknis, rutin dan pembangunan, perencanaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja dilingkup dinas;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang rencana, monitoring dan evaluasi;
- c. pengelolaan, penyusunan dan penyajian data sebagai bahan informasi; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program di lingkungan Sekretariat dan di lingkungan dinas.

- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja Sub Bagian Perencanaan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan dibidang perencanaan;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang perencanaan;
- d. mengumpulkan dan mengolah serta menyajikan data bidang perencanaan;
- e. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA);
- f. menyusun dan menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan pelaksanaan program dinas, semester dan tahunan pelaksanaan program perencanaan;
- g. menyiapkan bahan data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang perencanaan;
- h. menyiapkan bahan dalam perencanaan program pembanggunan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- i. menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan kebijakan pembanggunan dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun informasi serta menggolah data yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Program Dinas;
- k. menyiapkan bahan dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan rencana kegiatan yang telah diprogramkan;
- l. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- n. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Sub Bagian Perencanaan, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- o. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 9

## Sub Bagian Keuangan

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan rencana anggaran pendapatan dan belanja, melaksanakan kegiatan perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi serta melaksanakan pelaporan atas realisasi pelaksanaan kegiatan dan keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. pengelolaan administrasi keuangan;
- b. penyiapkan bahan penyusunan anggaran di lingkungan dinas;

- c. penyusunan laporan keuangan dinas dan pelayanan bidang keuangan; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkup Sub Bagian Keuangan.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan dibidang Keuangan;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan kegiatan perbendaharaan;
- e. meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- f. meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Perintah Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU), Surat Perintah Pembayaran Lum Sum (SPP-LS) gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta penghasilan lainnya yang ditetapkan dan diajukan bendahara pengeluaran;
- g. melaksanakan verifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPP);
- h. menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- i. melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan;
- j. melaksanakan akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- l. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- n. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Sub Keuangan, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- o. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BagianKedua Bidang Pengairan Pasal 10

- (1) Bidang Pengairan mempuyai tugas melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas di Bidang Pengairan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengairan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengairan;
- b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengairan;
- c. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang pengairan; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pada bidang pengairan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pengairan mempunyai uraian tugas:
- a. mempimpin dan menyiapakan bahan penyusunan petunjuk teknis di Sub Bidang Pengairan yang menjadi tugas kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegitan di bidang pengairan;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhungan dengan bidang pengairan;
- d. mendayagunakan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
- e. mengendalikan daya rusak air yang berdampak skala kabupaten;
- f. menyelenggarakan sistem informasi sumber daya air tingkat kabupaten;
- g. mengadakan koordinasi kegiatan bidang pengairan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan inventarisasi permasalahan di bidang pengairan serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahaan masalah;
- i. membuat dan menyajikan data bidang pengairan sebagai bahan masukan pada atasan dalam rangka hubungan koordinasi dengan instansi terkait sebagai bahan evaluasi dan pembuatan laporan;
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah atasan berdasarkan standar/norma dan peraturan perundangan yang berlaku;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- l. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Bidang Pengairan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- m. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 11 Seksi Irigasi

- (1) Seksi Irigasi mempunyai tugas melaksanakan, mengawasi dan mengkoordinasikanpenyelenggaraan kegiatan irigasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Irigasi mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan di bidang irigasi;
- b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang irigasi;
- c. penyiapan bahan penyelenggaraan skegiatan di bidang irigasi; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pada seksi irigasi.

- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Irigasi mempunyai uraian tugas:
- a. mempimpin dan menyiapakan bahan penyusunan petunjuk teknis di Seksi Irigasi yang menjadi tugas kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegitan di bidang irigasi;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhungan dengan bidang irigasi;
- d. Menyusun rencana kerja pelaksanaan kegiatan irigasi;
- e. Melaksanakan pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten;
- f. Mengkoordinasikan dan memadukan pelaksanaan kegiatan irigasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan irigasi yang sedang dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan masukan pada atasan;
- h. Mengumpulkan bahan dan data bidang irigasi;
- i. Melaksanakan inventarisasi permasalahan bidang irigasi serta membuat laporan sebagai bahan masukan pada atasan;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- k. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Bidang Irigasi berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 12

## Seksi Pengendalian Banjir dan Abrasi

- (1) Seksi Pengendalian Banjir dan Abrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengawasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengendalian banjir dan abrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Banjir dan Abrasi menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian banjir dan abrasi;
- b. perencanaan dan pelaksanakan kegiatan di bidang pengendalian banjir dan abrasi;
- c. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang pengendalian banjir dan abrasi; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pada di bidang pengendalian banjir dan abrasi;
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengendalian Banjir dan Abrasi mempunyai uraian tugas :
- a. mempimpin dan menyiapakan bahan penyusunan petunjuk teknis di Sub seksi pengendalian banjir dan abrasi yang menjadi tugas kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegitan di bidang pengendalian banjir dan abrasi;

- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang pengendalian banjir dan abrasi;
- d. menyusun rencana kerja pelaksanaan kegiatan pengendalian banjir dan abrasi;
- e. melaksanakan pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kabupaten;
- f. melaksanakan pembangunan prasarana dan sarana drainase (konstruksi) di wilayah persungaian dan pantai untuk pengendalian banjir;
- g. mengkoordinasikan dan memadukan pelaksanaan kegiatan pengendalian banjir dan abrasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- h. mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian banjir dan abrasi yang sedang dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan masukan pada atasan;
- i. mengumpulkan bahan dan data bidang pengendalian banjir dan abrasi;
- j. melaksanakan inventarisasi permasalahan bidang pengendalian banjir dan abrasi serta membuat laporan sebagai bahan masukan pada atasan;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- l. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Bidang Pengendalian Banjir dan Abrasi berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- m. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 13 Seksi Pemeliharaan dan Bina Manfaat

- (1) Seksi Pemeliharaan dan Bina Manfaat mempunyai tugas melaksanakan, mengawasi dan mengkoordinasikanpenyelenggaraan kegiatan pemeliharaan dan bina manfaat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeliharaan dan Bina Manfaat menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemeliharaan dan bina manfaat;
- b. perencanaan dan pelaksanakan kegiatan di bidang pemeliharaan dan bina manfaat;
- c. penyiapan bahan penyelenggaraan di bidang pemeliharaan dan bina manfaat; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pada Seksi pemeliharaan dan bina manfaat.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemeliharaan dan Bina Manfaat uraian tugas :
- a. mempimpin dan menyiapakan bahan penyusunan petunjuk teknis di Seksi Pemeliharaan dan Bina yang menjadi tugas kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegitan di bidang pemeliharaan dan bina manfaat;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang pemeliharaan dan bina manfaat;

- d. Melaksanakan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
- e. Melaksanakan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
- f. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase (konstruksi) di wilayah persungaian dan pantai untuk pengendalian banjir;
- g. Mengkoordinasikan dan memadukan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan bina manfaatdengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- h. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan bina manfaat yang sedang dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan masukan pada atasan;
- i. Melaksanakan inventarisasi permasalahan bidang pemeliharaan dan bina manfaatserta membuat laporan sebagai bahan masukan pada atasan;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- k. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Bidang Pemeliharaan dan Bina Manfaat berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Keempat Bidang Bina Marga Pasal 14

- (1) Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di bidang kebinamargaan, peralatan dan perbekalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :
- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang bina marga;
- b. perencanaan dan pelaksanakan kegiatan di bidang bina marga;
- c. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang bina marga; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pada bidang bina marga.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
8. Kepala Bidang Bina Marga mempunyai uraian tugas :
- a. mempimpin dan menyiapakan bahan penyusunan petunjuk teknis di Bidang Bina Marga yang menjadi tugas kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegitan di bidang bina marga;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang bidang bina marga;
- d. mengembangkan dan mengelola manajemen jalan kabupaten;
- e. mengadakan koordinasi kegiatan bidang kebinamargaan, peralatan dan perbekalandalam rangka memperlancarpelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan inventarisasi permasalahan dibidang kebinamargaan, peralatan dan perbekalanserta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahaan masalah;

- g. membuat dan menyajikan data bidang kebinamargaan, peralatan dan perbekalansebagai bahan masukan pada atasan dalam rangka hubungan koordinasi dengan instansi terkait sebagai bahan evaluasi dan pembuatan laporan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- i. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Bidang Bina Marga berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 15

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

- (1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan, mengawasi dan mengkoordinasikanpenyelenggaraan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembangunan jalan dan jembatan;
- b. perencanaan dan pelaksanakan kegiatan di bidang pembangunan jalan dan jembatan;
- c. penyiapan bahan penyelenggaraan di bidang pembangunan jalan dan jembatan; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pada di bidang pembangunan jalan dan jembatan.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai uraian tugas :
- a. mempimpin dan menyiapakan bahan penyusunan petunjuk teknis di seksi pembangunan jalan dan jembatan yang menjadi tugas kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegitan di bidang pembangunan jalan dan jembatan;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang pembangunan jalan dan jembatan;
- d. menyelenggarakan pembangunan prasarana dan sarana drainase dan trotoar (konstruksi) pada jalan kabupaten.
- e. mengkoordinasikan dan memadukan pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan kabupaten dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- f. mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan yang sedang dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan masukan pada atasan;
- g. melaksanakan inventarisasi permasalahan bidang pembangunan jalan dan jembatan serta membuat laporan sebagai bahan masukan pada atasan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;

- i. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 16

Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan

- (1) Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan, mengawasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan peningkatan jalan dan jembatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang peningkatan jalan dan jembatan;
- b. perencanaan dan pelaksanakan kegiatan di bidang peningkatan jalan dan jembatan;
- c. penyiapan bahan penyelenggaraan di bidang peningkatan jalan dan jembatan; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pada di bidang peningkatan jalan dan jembatan.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan mempunyai uraian tugas :
- a. mempimpin dan menyiapakan bahan penyusunan petunjuk teknis di Seksi Bidang Peningkatan Jalan dan Jembatan yang menjadi tugas kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegitan di bidang peningkatan jalan dan jembatan;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang peningkatan jalan dan jembatan;
- d. menyusun rencana kerja dan pembiayaan pelaksanaan kegiatan peningkatanjalan dan jembatan kabupaten;
- e. menyelenggarakan peningkatan prasarana dan sarana drainase dan trotoar (konstruksi) pada jalan kabupaten.
- f. mengkoordinasikan dan memadukan pelaksanaan kegiatan peningkatanjalan dan jembatan kabupaten dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan dan jembatan yang sedang dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan masukan pada atasan;
- h. melaksanakan inventarisasi permasalahan bidang peningkatan jalan dan jembatan serta membuat laporan sebagai bahan masukan pada atasan;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;

- j. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- k. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 17

Seksi Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Peralatan dan Perbekalan

- (1) Seksi Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Peralatan dan Perbekalan mempunyai tugas melaksanakan, mengawasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan jalan, jembatan, peralatan dan perbekalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Peralatan dan Perbekalan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemeliharaan jalan, jembatan, peralatan dan perbekalan;
- b. perencanaan dan pelaksanakan kegiatan di bidang pemeliharaan jalan, jembatan, peralatan dan perbekalan;
- c. penyiapan bahan penyelenggaraan di bidang pemeliharaan jalan, jembatan, peralatan dan perbekalan; dan
- d. pelaksanaan m