PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 72 Tahun 1992 tentang BANK BERDASARKAN PRINSIP BAGI HASIL (berlaku 30 Oktober 1992)
Pembukaan
Menimbang
:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 1992
TENTANG
BANK BERDASARKAN PRINSIP BAGI HASIL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa untuk dapat meningkatkan pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat, perlu dikembangkan kegiatan usaha bank yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa penyediaan jasa perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil merupakan pelayanan jasa perbankan yang dibutuhkan masyarakat;
- c. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk mengatur kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam Peraturan Pemerintah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3503);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3504);
Mengingat
:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BANK BERDASARKAN PRINSIP BAGI HASIL.
Pasal 1
- (1) Bank
Pasal 2
- (1) Prinsip bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah prinsip bagi hasil
Pasal 3
Penetapan besarnya bagi hasil antara bank
Pasal 4
Dalam menyediakan dana bagi nasabah, bank
Pasal 5
- (1) Bank
Pasal 6
- (1) Bank Umum atau bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata
Pasal 7
- (1) Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang telah melakukan kegiatan usaha semata-mata
Pasal 8
Pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.
Pasal 9
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalarn Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 1992

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 1992

Penandatangan: MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA MOERDIONO
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 1992
TENTANG
BANK BERDASARKAN PRINSIP BAGI HASIL
## UMUM
Dalam rangka mengerahkan seluruh potensi masyarakat guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dan sejalan dengan peningkatan kebutuhan masyarakat akan jasa bank, maka pelayanan jasa bank berdasarkan prinsip bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam
PENJELASAN
Pasal 1
Ayat (1) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil dalam Peraturan Pemerintah ini adalah prinsip muamalat berdasarkan Syari'at dalam melakukan kegiatan usaha bank. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Ayat (1) Cukup jelas. huruf a Cukup jelas huruf b Cukup jelas huruf c Kegiatan usaha lain adalah seperti pembukaan L/C dan jual beli valuta asing. Ayat (2) Cukup jelas. Dalam hal bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli, pelaksanaan jual beli antara penjual dengan bank dan antara bank dengan nasabah sebagai pembeli, dilakukan pada waktu yang bersamaan sehingga bank tidak memiliki persediaan barang yang dibiayainya.
PENJELASAN
Pasal 3
Besarnya imbalan yang diberikan didasarkan pada suatu prosentase tertentu yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis antara bank dan nasabahnya. Namun demikian dalam hal tertentu bank berdasarkan prinsip bagi hasil dapat memberi imbalan yang lebih besar daripada yang disepakati.
PENJELASAN
Pasal 4
Dalam menyalurkan dana kepada masyarakat, bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memenuhi ketentuan Pasal 8 Undangundang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
PENJELASAN
Pasal 5
Ayat (1) Cukup jelas. Kedudukan Dewan Pengawas Syari'at dalam organisasi bank berdasarkan prinsip bagi hasil bersifat independen dan terpisah dari kepengurusan bank sehingga tidak mempunyai akses
PENJELASAN
Pasal 6
huruf m dan Pasal 13 huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Sehubungan dengan itu, agar lembaga perbankan dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dapat berfungsi secara lebih efektif dan efisien, maka perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip bagi hasil. PASAL DEMI PASAL