PERATURAN BUPATI RI Nomor I Tahun 2017 tentang GARA PROVINSISULAWESIUTARA PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR I � TAHUN2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENYELESAIAN PENDIDIKAN BAGI SISWA SMA/MA, SMK DAN MAHASISWA TAHUN 2017 BUPATI MINAHASA TENGGARA, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 46 ayat; ( 1 ) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat; dan pasal (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara akan memberikan Bantuan Penyelesaian Pendidikan bagi para Siswa dan Mahasiswa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penyelesaian Pendidikan.
4. : 1 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
. e telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 778);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Hibah dan Bantuan Sosial;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 3);
8. 1 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 98);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 107);
e
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENYELESAIAN PENDIDIKAN BAGI s·swA SMA/MA, SMK DAN MAHASISWA TAHON 2017
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Minahasa Tenggara;
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara;
4. Penyelenggara Pendidikan adalah Penanggung jawab penyediaan layanan pendidikan baik lembaga Pemerintah atau swasta yang membawahi satuan Pendidikan;
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara;
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan di Daerah;
7. Siswa adalah siswa SMA/SMK/MA yang berada di kelas 12 dan akan mengikuti ujian nasional yang dibuktikan dengan Surat Keputusanyang diberikan oleh kepala sekolah madrasah;
8. Mahasiswa adalah mahasiswa yang menjadi penduduk kabupaten Minahasa Tenggara yang mengikuti perkuliahan program Diploma, S 1, 82 dan 83 dan telah menyelesaikan semua mata kuliah pada perguruan tinggi terakreditasi yang ada di provinsi Sulawesi Utara, dan sementara melaksanakan penelitian yang dibuktikan dengan Surat Keputusan ujian proposal penelitian yang diberikan oleh instansi atau lembaga resmi;
9. Bantuan penyelesaian pendidikan siswa adalah bantuan berupa dana bagi para siswa akan menyelesaikan pendidikan di SMA/MA dan SMK yang berada di kabupaten Minahasa Tenggara;
10. Bantuan penyelesaian pendidikan mahasiswa adalah bantuan berupa dana bagi para mahasiswa yang akan menyelesaikan pendidikan program Diploma, S 1, S2 dan 83 pada perguruan tinggi yang berada di kabupaten Minahasa Tenggara.
MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS
Pasal 2
Maksud pemberian bantuan penyelesaian pendidikan adalah untuk membantu Siswa Kelas XII SMA/MA dan SMK, serta Mahasiswa program 03, Sl, 82 dan 83 yang akan menyelesaikan pendidikan.
. .
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS
Pasal 3
Tujuan pemberian bantuan penyelesaian pendidikan adalah:
1. Mendukung Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun;
2. Menurunkan angka putus sekolah bagi siswa SMA/MA dan SMK;
3. Membantu para mahasiswa yang sementara proses penyelesaian pendidikan;
4. Mengurangi jumlah mahasiswa yang drop out sebagai akibat permasalahan biaya pendidikan.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS
Pasal 4
Pemberian bantuan penyelesaian pendidikan berazaskan:
1. Obyektif adalah pemberian bantuan penyelesaian pendidikan tidak membedakan suku, agama, dan golongan;
2. Transparan adalah pelaksanaan pernberian bantuan penyelesaian pendidikan bersifat terbuka dan diketahui oleh masyarakat;
3. Akuntabel adalah pelaksanaan pemberian bantuan penyelesaian pendidikan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
SASARAN BEASISWA
BAB III - SASARAN BEASISWA
Pasal 5
Sasaran Penerima Bantuan Penyelesaian Pendidikan:
1. Siswa SMA/MA dan SMK yang berasal dari Kabupaten Minahasa Tenggara dan yang akan rnenyelesaikan pendidikan pada Tahun Pelajaran 2016/2017;
2. Mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Minahasa Tenggara yang akan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2017;
3. Pemberian bantuan penyelesaian pendidikan dilakukan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara.
SYARAT PEMBERIAN BANTUAN
BAB IV - SYARAT PEMBERIAN BANTUAN
Pasal 6
Syarat pemberian bantuan pendidikan adalah:
1. Siswa:
- a. Terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di kelas XII pada SMA/MA/SMK yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Sekolah serta melampirkan foto copi kartu siswa;
- b. Merupakan penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara yang dibuktikan dengan kartu keluarga, dan foto copi kartu penduduk.
2. Mahasiswa :
- a. Terdaftar dan aktif mengikuti perkuliahan dan sedang menyelesaikan tugas akhir yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi yang terakreditasi serta melampirkan foto copi karti mahasiswa;
- b. Melampirkan kartu hasil studi dari semester awal hingga semester akhir pada tahun yang berjalan;
- c. Melampirkan surat keputusan Dekan/Direktur tentang pelaksanaan ujian proposal/ujian karya tulis/ujian komprehensif;
- d. Melampirkan proposal penelitian yang telah disetujui minimal oleh penasehat akademis.
- e. Tidak sedang menerima beasiswa atau bantuan pendidikan dari pemerintah atau lembaga lainnya.
BAB IV - SYARAT PEMBERIAN BANTUAN
Pasal 7
- a. Pengumuman pendaftaran penerima bantuan diumumkan melalui mediamassa
- b. Pendaftaran dilakukan dengan mengajukan surat permohonan kepada Bupati
- c. Tahapan pengajuan permohonan, seleksi, dan verifikasi serta penyaluran dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
BABV
PENETAPAN PENERIMA DAN JUMLAH BANTUAN
BAB IV - SYARAT PEMBERIAN BANTUAN
Pasal 8
Verifikasi persyaratan
1. Untuk menetukan calon penerima bantuan dilaksanakan verifikasi oleh perangkat daerah teknis yang menangani bantuan;
2. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap persyaratan administrasi permohonan pengajuan bantuan.
BAB IV - SYARAT PEMBERIAN BANTUAN
Pasal 9
Penetapan penerima
Penetapan penerima bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati
BAB IV - SYARAT PEMBERIAN BANTUAN
Pasal 10
Jumlah bantuan
Jumlah bantuan yang diberikan sebagai berikut:
- a. Siswa sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
Mahasiswa
Diploma Rp 2.500.000 (duajuta lima ratus ribu rupiah) Strata Satu Rp 5.000.000 (limajuta rupiah) Strara Dua Rp 7.500.000 (tajuhjuta Iima ratus ribu rupiah) Strara Tiga Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah)
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. | NO | PEJABAT PENGOLAB | PARAF KOORDINASI | KET | |------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------| | 1 | Kasubag Perencanaan dan Kenan-.. | � | |

Penandatangan: | 2 | Kepala Bidang P2TK Dlnas Pendldikan | '- - | |

Penandatangan: | 3 | Sekretaris Dinas Pendldllam | �... | | | 4 | KabagRukum | l | |

Penandatangan: | 5 | Kepala Dinas Pendlclikan | tnJA1 | |

Penandatangan: | 6 | KepalaBKD | v ·, j | | | 7 | Inspektur Daerah | | |

Penandatangan: | 8 | Asisten Sekretaris Daerah Bldang Pemerintahan dan Kesefahteraan RAkvat | �' I | |

Penandatangan: | 9 | Sekretaris Daerah | -t' | | | 10 | Waldl Bupatl Minahasa Tenggara | | | | 11 | Bupatl Minahasa Tenggara | | Dea.pa. Kormat Mohoa.1mtuk dltandatanpnl |

Penetapan: Diundangkan di R a t a h a n Pada tanggal \;O kf? \2.� Lt 201 7 SEKRET17' ## FARRY FREYKE LIWE BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR

Penetapan: Ditetapkan di R a t a h a n Pada tanggaI lo A-� u v 201 7

Penandatangan: ## BUPATI MINAHASA TENGGARA,