PERATURAN DAERAH KOTA BI Nomor 08 Tahun 2006 tentang PEMAKAIAN PERTOKOAN MILIK DAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 08 TAHUN 2006
TENTANG PEMAKAIAN PERTOKOAN MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA JAMBI,
- a. bahwa pertokoan milik Daerah yang diretribusikan atau dikontrakkan merupakan salah satu aset yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah, dimana pengelolaan dan pemanfaatannya perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;
- b. bahwa pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan tentang pemakaian pertokoan milik Daerah yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, maka perlu diatur kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Pemakaian Pertokoan Milik Daerah.
1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092 );
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4048 );
3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 )sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493 ) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 );
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI dan
WALIKOTA JAMBI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAKAIAN PERTOKOAN MILIK DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Jambi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Jambi;
4. Kantor Pengelola Pasar adalah Kantor Pengelola Pasar Kota Jambi;
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pengelola Pasar Kota Jambi;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kota Jambi;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, badan usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
9. Pertokoan adalah rumah toko ( Ruko ), toko dan kios pasar yang dimiliki, dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang diretribusikan atau dikontrakkan untuk tempat melakukan aktivitas usaha;
10. Rumah Toko ( Ruko ) adalah suatu bangunan yang berfungsi sebagai rumah dan toko yang dimiliki, dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang disediakan untuk tempat melakukan suatu aktivitas atau suatu pekerjaan / usaha;
11. Toko adalah suatu bangunan yang berbentuk ruangan tertutup yang dimiliki, dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang disediakan untuk tempat melakukan suatu aktivitas atau suatu pekerjaan / usaha;
12. Kios adalah suatu bangunan yang berbentuk ruangan tertutup yang ukurannya lebih kecil dari toko yang dimiliki, dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang disediakan didalam suatu lingkungan untuk tempat melakukan suatu aktivitas atau suatu pekerjaan / usaha;
13. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
14. Retribusi Pemakaian Pertokoan Milik Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemakaian pertokoan milik Daerah yang dikontrakkan;
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pemakaian pertokoan milik Daerah;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang berupa ketetapan untuk menentukan besarnya jumlah pembayaran terhadap pemakaian pertokoan milik Daerah;
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan tunggakan dan atau sanksi administrasi berupa denda terhadap kelalaian dalam pembayaran retribusi pemakaian pertokoan milik Daerah;
PERTOKOAN MILIK DAERAH
BAB II - KETENTUAN ATAS PEMAKAIAN
Pasal 2
Jenis-jenis pemakaian pertokoan milik Daerah meliputi :
- a. Pemakaian Rumah Toko ( Ruko ).
- b. Pemakaian Toko.
- c. Pemakaian Kios Pasar.
BAB II - KETENTUAN ATAS PEMAKAIAN
Pasal 3
- ( 1 ) Setiap orang atau badan yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh izin untuk pemakaian pertokoan milik Daerah.
- ( 2 ) Izin pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
BAB II - KETENTUAN ATAS PEMAKAIAN
Pasal 4
Untuk memperoleh izin pemakaian pertokoan milik Daerah harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan :
- a. photo copy Kartu Tanda Penduduk ( KTP );
- b. photo copy akta pendirian bagi badan usaha;
- c. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- d. pas photo 3x4 sebanyak 2 ( dua ) lembar;
- e. asli Surat izin pemakaian yang lama bagi yang mengajukan perpanjangan izin pemakaian;
- f. tanda bukti pembayaran retribusi terakhir bagi yang memperpanjang izin pemakaian maupun pengalihan izin kepada pihak lain.
BAB II - KETENTUAN ATAS PEMAKAIAN
Pasal 5
- (1) Jangka waktu izin pemakaian pertokoan milik Daerah ditetapkan :
- a. pemakaian rumah toko ( Ruko ) paling lama 5 ( lima ) tahun;
- b. pemakaian toko paling lama 5 ( lima ) tahun;
- c. pemakaian kios pasar paling lama 3 ( tiga ) tahun.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang kembali dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
- (3) Pengurusan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum izin berakhir.
BAB II - KETENTUAN ATAS PEMAKAIAN
Pasal 6
Bagi yang akan mengalihkan izin kepada pihak lain harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Walikota dengan ketentuan melampirkan izin yang akan dialihkan.
KETENTUAN RETRIBUSI
Bagian Pertama Nama, Objek dan Subjek serta Golongan Retribusi
BAB III - KETENTUAN RETRIBUSI
Pasal 7
Dengan nama Retribusi Pertokoan dipungut retribusi atas setiap pemakaian pertokoan milik Daerah .
BAB III - KETENTUAN RETRIBUSI
Pasal 8
Objek retribusi adalah setiap pemakaian pertokoan milik Daerah yang meliputi :
- a. pemakaian rumah toko ( Ruko );
- b. pemakaian took;
- c. pemakaian kios pasar.
BAB III - KETENTUAN RETRIBUSI
Pasal 9
Subjek retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh izin pemakaian pertokoan milik Daerah.
BAB III - KETENTUAN RETRIBUSI
Pasal 10
Retribusi pemakaian pertokoan milik Daerah termasuk golongan retribusi jasa usaha.
Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB III - KETENTUAN RETRIBUSI
Pasal 11
Tingkat penggunaan jasa diukur
BAB III - KETENTUAN RETRIBUSI
Pasal 12
Prinsip dalam penetapan besarnya tarif retribusi adalah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh imbalan yang layak atas setiap pemakaian pertokoan milik Daerah.
Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
BAB III - KETENTUAN RETRIBUSI
Pasal 13
- ( 1 ) Struktur tarif retribusi ditetapkan
BAB III - KETENTUAN RETRIBUSI
Pasal 14
Wilayah pemungutan retribusi pemakaian pertokoan milik Daerah adalah Kota Jambi.
BAB III - KETENTUAN RETRIBUSI
Pasal 15
- ( 1 ) Pemungutan retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD.
- ( 2 ) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disetorkan secara bruto ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam kecuali hari libur dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.
- ( 3 ) Kantor Pengelola Pasar sebagai instansi pengelola dan pemungut retribusi pemakaian pertokoan milik Daerah.
Bagian Keenam Tata Cara Pembayaran Retribusi
BAB III - KETENTUAN RETRIBUSI
Pasal 16
- ( 1 ) Pembayaran retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- ( 2 ) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
BAB III - KETENTUAN RETRIBUSI
Pasal 17
- ( 1 ) Pembayaran retribusi harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat tanggal 10 ( sepuluh ) bulan berjalan.
- ( 2 ) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) jatuh pada hari libur, maka batas waktu pelunasan pembayaran retribusi dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.
BAB III - KETENTUAN RETRIBUSI
Pasal 18
- ( 1 ) Pembayaran retribusi dilakukan melalui Bendaharawan Penerima pada Kantor Pengelola Pasar.
- ( 2 ) Bendaharawan Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Bagian Ketujuh Tata Cara Penagihan Tunggakan Retribusi
BAB III - KETENTUAN RETRIBUSI
Pasal 19
- ( 1 ) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat ( 1 ) retribusi tidak dilunasi, maka kepada Wajib Retribusi diberikan Surat Teguran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran retribusi.
- ( 2 ) Dalam jangka waktu 7 ( tujuh ) hari sejak Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diterima oleh Wajib Retribusi atau kuasanya, maka tunggakan retribusi harus dilunasi.
- ( 3 ) Tunggakan retribusi ditagih dengan menggunakan STRD.
Bagian Kedelapan Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi
BAB III - KETENTUAN RETRIBUSI
Pasal 20
- ( 1 ) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan , pengurangan dan pembebasan Retribusi kepada Walikota.
- ( 2 ) Tata cara keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diatur dengan Peraturan Walikota.
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
BAB IV - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 21
Setiap orang atau badan yang memanfaatkan atau memakai pertokoan milik Daerah, diwajibkan :
- a. mempergunakan pertokoan milik Daerah sesuai dengan peruntukkannya;
- b. memelihara dan menjaga keselamatan pertokoan milik Daerah;
- c. membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu;
- d. membayar PBB, rekening listrik, rekening telepon dan rekening air minum yang melekat atas pemakaian pertokoan milik Daerah;
- e. membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengikat terhadap setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh pemakai pertokoan milik Daerah.
BAB IV - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 22
Setiap orang atau badan yang memanfaatkan atau memakai pertokoan milik Daerah, dilarang :
- a. memindahkan pemakaian dalam bentuk meminjamkan atau mengalihkan pemakaian pertokoan milik Daerah baik sebagian dan atau seluruhnya kepada pihak lain;
- b. merubah, menambah atau mengurangi bentuk tata ruang atau bangunan yang telah ada tanpa izin dari Walikota;
- c. mempergunakan pertokoan milik Daerah sebagai tempat usaha perjudian dan atau kegiatan lainnya yang dilarang oleh Pemerintah sesuai Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
SANKSI ADMINISTRASI
BAB V - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 23
Keterlambatan membayar atau melunasi retribusi tidak sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat ( 1 ) dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% ( dua persen ) setiap satu bulan dari jumlah retribusi terutang.
BAB V - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 24
- ( 1 ) Pemindahan pemakaian pertokoan milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dinyatakan sebagai pemindahan tanpa izin serta tidak sah, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 10 ( sepuluh ) kali nilai retribusi terutang.
- ( 2 ) Merubah bangunan pertokoan milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dinyatakan sebagai merubah tanpa izin serta tidak sah, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen ) dari kerugian bangunan yang dirubah.
- ( 3 ) Mempergunakan pertokoan milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dinyatakan sebagai penggunaan tanpa izin serta tidak sah, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 5 ( lima ) kali nilai retribusi terhutang.
BAB V - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 25
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 disetor ke Kas Daerah
BAB V - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 26
- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dikenakan sanksi Administrasi Pencabutan Izin .
- (2) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan setelah diberikan peringatan berupa teguran tertulis sebanyak 2 ( dua ) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jambi pada tanggal 2006

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI M. ASNAWI. AB ## BAB VI ## KETENTUAN PERALIHAN ## Pasal 27 Izin Pemakaian Pertokoan dan/atau Surat Perjanjian Pemakaian Pertokoan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah masih tetap berlaku dan harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Pengundangannya. ## BAB VII ## KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 28

Penandatangan: Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. ## Pasal 29 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 06 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan milik Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ## Pasal 30 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Jambi pada tanggal 2006

Penandatangan: WALIKOTA JAMBI ARIFIEN MANAP