Unknown Unknown Nomor 44 Tahun 2017 tentang PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHON ANGGARAN 2017 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATITUBAN PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURANBUPATITUBAN NOMOR 44 TAHUN 2017
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHON ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,
bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tu ban Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 7, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
-
ifi.; .. i@.&amp;W
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung. Jawab Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembai-an Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
./{,
3
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Vndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
12. Peraturan Pemerintah Nomdr 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia .Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun·2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
4
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
2. 1 7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 ten tang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor .2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
It,
23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor· 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
26. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga l(ependidikan;
27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang\_Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
28. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6
30. Peraturan Menteri Dalam N~geri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dana Alokasi Khusus di Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
34. Peraturan Menteri Dalam N~geri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2006 Seri E Nomor 1);
/fr
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tu.ban Tahun 2007 Seri E Nomor 21);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Tu.ban Tahun 2011 Seri C Nomor 1);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tu ban Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tu.ban Tahun 2011 Seri B Nomor 1);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 2);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Tu ban Tahun 2011- Seri C Nomor 3) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 0 1 Tahun 2017 ten tang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tu ban Nomor 07 Tahun 2011 ten tang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri C Nomor 1);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Tu ban Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 4);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 6);
43. Peraturan Daerah Kabupaten\_Tuban Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tu.ban Tahun 2011 Seri C Nomor 7);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Daerah Kabupaten Tu ban Nomor 02 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri C Nomor 2);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 17 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tu.ban Tahun 2014-Seri E Nomor 6);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tu.ban Tahun 2012 Seri C Nomor 01);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 02);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Tu.ban Tahun 2012 Seri C Nomor 03);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tu.ban Tahun 2012 Seri B Nomor 01);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Tu.ban Tahun 2012 Seri C Nomor 05);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 06 Tahun 2012 ten tang Retribusi Penyediaan · dan/ atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Tu.ban Tahun 2012 Seri C Nomor 06);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 07);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri C Nomor 2);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 23 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri A Nomor 10);
55. Peraturan Daerah Kabupaten·Tuban Nomor 11 Tahun 2016 ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri A Nomor 2);
56. Peraturan Daerah Ka bu paten Tu ban Nomor 8 Tahun 201 7 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 7 · (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri A Nomor );
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN
BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.
Pasal 1
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp.2.359.296.679.985,89 (dua trilyun tiga ratus lima puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah delapan puluh sembilan sen) bertambah sejumlah Rp. l 76.992.957.518,45 (seratus tujuh puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus delapan belas rupiah empat puluh lima sen) sehingga menjadi Rp. 2.536.289.637.504,34 (di.la trilyun lima ratus tiga puluh enam miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat. rupiah tiga puluh empat sen) dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah:
- a. Semula
- b. Bertambah Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
2. Belanja Daerah:
- a. Semula
- b. Bertambah Jumlah Belanja setelah Perubahan (Defisit) setelah Perubahan
3. Pembiayaan Daerah:
- a. Penerimaan
- 1) Semula
- 2) Bertambah Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
- b. Pengeluaran
- 1) Semula
- 2) Berkurang
Jumlah Pengeluaran setelah
Perubahan
Jumlah Pembiayaan Netto
Setelah Perubahan
Sisa le bih pembiayaan
anggaran tahun berkenaan
setelah Perubahan
Rp. 2.275.235.364.022, 76
Rp. 798.803.338,48
Rp 2.276.034.167.361,24
Rp. 2.359.296.679.985,89
Rp. 176.992.957.518,45
Rp. 2.536.289.637.504,34
(Rp.
260.255.470.143, 10)
Rp. 86.369.008.270,82
Rp. 173.886.461.872,28
Rp. 260.255.470.143,10
Rp. 2.307.692.307,69
(Rp. 2.307.692.307,69)
Rp. 0,00
Rp. 260.255.470.143,10
Rp. 0,00
Pasal 2
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Bupati dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Diundangkan di Tuban pada tanggal 22 September 201 7

SEKRETARIS DAERAH

f KABUPATEN TUBAN,


"BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2017 SERI A NOMOR 5

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban pada tanggal 22 September 201 7