PERATURAN BUPATI MA Nomor 13 Tahun 2017 tentang SISTEM DAN PROSEDUR ADMINISTRASI RETRIBUSI DAERAH (berlaku 4 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa dalam rangka tertib administrasi terhadap penerimaan retribusi daerah, dipandang perlu adanya Sistem dan Prosedur Administrasi Retribusi Daerah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pengelolaan administrasi penerimaan retribusi daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
2. : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR ADMINISTRASI RETRIBUSI DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Kabupaten Banjar.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar.
6. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang berutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
SISTEM DAN PROSEDUR ADMINISTRASI RETRIBUSI DAERAH
BAB II - SISTEM DAN PROSEDUR ADMINISTRASI RETRIBUSI DAERAH
Pasal 2
Sistem dan Prosedur Administrasi Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar tahun 2011 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura pada tanggal 4 Januari 2017

BUPATI BANJAR,


## H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura pada tanggal 4 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,


## H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 13

4

## LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR

NOMOR : 13 Tahun 2017

TANGGAL : 4 Januari 2017

## SISTEM DAN PROSEDUR ADMINISTRASI RETRIBUSI DAERAH

Tahapan Sistem dan Prosedur Administrasi Retribusi Daerah :

1. PENDAFTARAN.
2. PENDATAAN.
3. PENETAPAN.
4. PENYETORAN / PEMBAYARAN.
5. PENAGIHAN.

## A. DEFINISI

1. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
2. Subyek Retribusi adalah orang atau badan yang dapat dikenakan Retribusi Daerah;
3. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu; dan
4. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

## B. SISTEM PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

Pemungutan Retribusi Daerah menerapkan 2 (dua) sistem yaitu Self Assesment dan Official Assesment . Wajib Retribusi diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dari kedua sistem diatas. Self Assesment merupakan sistem dimana wajib retribusi menghitung dan menetapkan sendiri besarnya retribusi terutang melalui media perhitungan Retribusi Daerah (SPTRD), sedangkan Official Assesment adalah perhitungan dan penetapan Retribusi yang dilakukan oleh pejabat Perangkat Daerah Pemungut berdasarkan Laporan dari Wajib Retribusi.

## 1. Self Assesment

adalah proses administrasi retribusi daerah dimana Wajib Retribusi diberi kesempatan untuk melakukan perhitungan sendiri terhadap obyek retribusi daerah yang menjadi kewajibannya dan langsung melakukan penyetoran dengan SSRD (Surat Setoran Retribusi Daerah) dan melampirkan SPTRD (Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah).

## 2. Official Assesment

adalah proses administrasi retribusi daerah dimana wajib retribusi daerah harus menyerahkan SPTRD (Surat Pemberitahuan Ratribusi Daerah) untuk dilakukan pendataan sebagai bahan proses penetapan retribusi daerah terhutang dan Wajib Retribusi diberikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

Dalam tahapan proses Self Assesment dan tahapan proses Official Assesment adalah :

1. Tahapan Proses Self Assesment :
- a. Kewajiban Perangkat Daerah Pemungut Retribusi :
1. menyiapkan Formulir Pendaftaran (bagi WR yang belum terdaftar);
2. menyiapkan SPTRD sebagai dasar untuk menyetor retribusi daerah yang terutang;
3. menyiapkan SSRD (Surat Setoran Retribusi Daerah); dan
4. melakukan pemeriksaan untuk menghitung jumlah retribusi daerah kurang atau lebih bayar dan menerbitkan SKRDKB / SKRDLB.

## b. Kewajiban Wajib Retribusi :

1. mengisi formulir pendaftaran bagi yang belum terdaftar sebagai Wajib Retribusi (Tercatat dalam Daftar Induk Wajib Retribusi);
2. mengisi SPTRD sebagai dasar perhitungan jumlah kewajiban rertibusi daerah yang harus dibayar dan mencatat SSRD (Surat Setoran Retribusi Daerah);
3. menyetorkan jumlah hutang Retribusi Daerah ke Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar dengan melampirkan SSRD dan SPTRD; dan
4. wajib Retribusi Daerah menerima bukti pembayaran (setoran) dari BKP berupa SSRD yang telah divalidasi.

## 2. Tahapan Proses Official Assement :

- a. Kewajiban Perangkat Daerah Pemungut Retribusi :
1. menyiapkan / memberikan formulir pendaftaran kepada Wajib Retribusi Daerah bagi yang belum terdaftar sebagai Wajib Retribusi Daerah;
2. menyiapkan / memberikan formulir SPTRD untuk diisi oleh Wajib Retribusi Daerah sebagai dasar mengisi kartu data yang akan digunakan untuk menetapkan jumlah retribusi daerah yang harus dibayar;
3. melaksanakan proses penetapan dan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD); dan
4. mendistribusikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) untuk diserahkan kepada Wajib Retribusi Daerah.
- b. Kewajiban Wajib Retribusi :
1. mengisi formulir pendaftaran bagi yang belum terdaftar sebagai Wajib Retribusi Daerah; dan
2. mengisi SPTRD sebagai dasar untuk membuat Kartu Data dan perhitungan Ketetapan Retribusi Daerah yang harus dibayar.

## C. PENDAFTARAN WAJIB RETRIBUSI

1. pendaftaran Wajib Retribusi dilakukan terhadap calon Wajib Retribusi yang berdomisili didalam maupun diluar Wilayah Kabupaten Banjar, yang obyek Retribusinya berada di wilayah Kabupaten Banjar;
2. untuk melakukan pendaftaran, petugas Perangkat Daerah Pemungut menyampaikan formulir pendaftaran kepada calon Wajib Retribusi untuk diisi secara jelas, benar dan lengkap; dan

3. setelah formulir pendaftaran diisi oleh calon Wajib Retribusi, dikirim atau disampaikan kepada petugas Badan Pendapatan untuk kemudian dicatat dalam Daftar Induk Wajib Retribusi Daerah berdasarkan nomor urut, yang digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).

## D. PENDATAAN WAJIB RETRIBUSI

1. paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa Retribusi Daerah harus menyampaikan SPTRD atau Laporan Data Volume Produk / Data Teknis kepada petugas Dinas Pendapatan; dan
2. dokumen tersebut diisi secara jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

## E. PERHITUNGAN DAN PENETAPAN

1. untuk Wajib Retribusi sistem Self Assement , perhitungan dan penetapan Retribusi dilakukan sendiri;
2. untuk Wajib Retribusi sistem Official Assement , perhitungan dan penetapan retribusi oleh pejabat Perangkat Daerah Pemungut berdasarkan laporan data omzet / volume produksi / data teknis yang disampaikan oleh Wajib Retribusi Daerah dituangkan dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang ditandatangani oleh pejabat pada masing-masing Perangkat Daerah Pemungut; dan
3. untuk Wajib Retribusi Self Assesment , yang berdasarkan pemeriksaan atau keterangan informasi lainnya, ternyata jumlah Retribusi terhutang dalam SPTRD Kurang dari jumlah yang sebenarnya, maka pejabat Badan Pendapatan akan menerbitkan Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).

## F. PEMBAYARAN RETRIBUSI

1. berdasarkan SPTRD, SKRD atau SKRDKB, paling lambat akhir bulan setelah berakhirnya masa retribusi, wajib retribusi harus membayar retribusi terhutang ke kas daerah (Bank Kal-Sel Cabang Martapura) atau kepada Bendaharawan Penerima (BP) pada masing-masing Perangkat Daerah Pemungut;
2. bagi Wajib Retribusi yang membayar melalui kas daerah (Bank Kal-Sel Cabang Martapura) dapat melakukan pembayaran langsung ke BANK KALSEL CABANG MARTAPURA JL. AHMAD YANI MARTAPURA atau melalui transfer / pemindah bukuan ke REKENING KAS DAERAH KABUPATEN BANJAR NO. REKENING 009.0003.00001.7. dengan mencantumkan secara jelas dan benar mengenai Nama Wajib Retribusi, Masa Retribusi dan Jumlah Pembayaran; dan
3. bagi Wajib Retribusi yang membayar melalui Bendahara Penerima pada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi, pembayaran dilakukan melalui loket pembayaran pada masing-masing kantor Perangkat Daerah Pemungut. Selanjutnya Bendahara Penerima masing-masing Perangkat Daerah menerbitkan SSRD sebagai bukti pembayaran serta dalam jangka waktu 1 x 24 Jam Bendahara Penerima harus menyetorkan penerimaannya ke Kas Daerah Bank Kalsel.
- G. PERMOHONAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
1. berdasarkan permohonan Wajib Retribusi, Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
2. tanpa adanya permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi dari Wajib Retribusi dan Persetujuan dari Bupati atau permohonan tersebut tidak dapat diberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan terhadap kewajiban retribusi;

3. permohonan diajukan oleh Wajib Retribusi kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi yang dibuat secara tertulis, jelas dan lengkap disertai alasan-alasannya; dan
4. permohonan tersebut dikabulkan apabila berdasarkan dari hasil pemeriksaan, penelitian dan ketentuan lain dari Tim yang bertugas, menunjukkan bahwa permohonan tersebut layak dipenuhi.

## H. PERMOHONAN KEBERATAN

1. wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi Daerah;
2. keberatan diajukan kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang memuat alasan-alasan yang jelas dan disampaikan dalam angka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya Ketetapan Retribusi Daerah yang tertuang dalam SKRD;
3. dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan, Bupati atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi memberi Keputusan setelah dilakukan pemeriksaan dan atau penelitian, Keputusan Bupati atas permohonan keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi Terutang;
4. jika dalam jangka waktu tersebut Bupati atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi tidak memberi Keputusan maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan; dan
5. pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban terhadap Wajib Retribusi untuk membayar kewajibannya.

## I. SANKSI ADMINISTRASI

1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 (dua) % sebulan dihitung dari Retribusi yang kurang atau terlambat dibayar;
2. apabila SPTRD (Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah) tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administarsi berupa bunga sebesar 2 % sebulan dihitung dari retribusi yang kurang atau terlambat dibayar; dan
3. apabila kewajiban membayar Retribusi terutang dalam SKRDKB dan SKRDKBT tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STRD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan.

## J. SANKSI PIDANA

1. wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi Terutang yang tidak atau kurang dibayar; dan
2. hasil denda merupakan Penerimaan Negara.

BUPATI BANJAR,


## H. KHALILURRAHMAN