Unknown GUBERNUR SULAWESI UTARA Nomor 47 Tahun 2017 tentang SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBANGUNAN DBNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI UTARA, - a. bahwa Gubernur sebagai Kepala Daerah bertanggung jawab atas keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam pelaksanaan pembangunan; - b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan target rencana kerja pemerintah daerah oleh perangkat daerah; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
GUBERNUR SULAWESI UTARA
PBRATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 1b TAHUN 2017
TENTANG
SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBANGUNAN
DBNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI UTARA,
- a. bahwa Gubernur sebagai Kepala Daerah bertanggung jawab atas keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam pelaksanaan pembangunan;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan target rencana kerja pemerintah daerah oleh perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Satuan Tugas Percepatan Pembangunan;
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo UndangUndang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daefah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Menetapkan
:
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 201.1 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 Provinsi Sulawesi Utara;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 Provinsi Sulawesi Utara;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBANGUNAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Utara.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
7. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Angga.ran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah untuk 1 (satu) tahun anggaran.
13. Satuan Tugas Percepatan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Satgas PP adalah Tim Gubernur dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Satuan Tugas Percepatan Pembangunan.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 3
- (1) Satgas PP bukan Perangkat Daerah melainkan Tim Gubernur dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah.
2. ( 2) Satgas PP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
TUGAS DAN KEWENANGAN
Bagian Kesatu
Tugas
BAB III - TUGAS DAN KEWENANGAN
Pasal 4
Ketua Satgas PP mempunyai tugas membantu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam hal :
- a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah; dan
- b. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua
Kewenangan
BAB III - TUGAS DAN KEWENANGAN
Pasal 5
Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Ketua Satgas PP mempunyai wewenang :
- a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah guna mendapatkan data / informasi tentang pelaksanaan pembangunan;
- b. mendengarkan pendapat,
PENJELASAN
Pembukaan
dan keterangan dari masyarakat, narasumber atau tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan.
##
PENJELASAN
Pasal 6
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Ketua Satgas PP menghadiri : - a. rapat. pimpinan dan / atau menghadiri forum / rapat yang dipimpin oleh Gubernur / Wakil Gubernur; dan - b. menerbitkan surat tugas penanganan masalah tertentu dan menandatangani laporan hasil penugasan.
PENJELASAN
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Satgas PP bersinergi dengan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan / atau Kepala Perangkat Daerah tertentu. ## BAB IV ## PENGORGANISASIAN ## Bagian Kesatu
PENJELASAN
Pasal 8
Susunan keanggotaan Satgas PP terdiri dari : - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota; dan - c. paling banyak 9 (sembilan) orang anggota. ## Bagian Kedua ## Keanggotaan dan Persyaratan
PENJELASAN
Pasal 9
Aparatur Sipil Negara yang dapat diangkat sebagai anggota wSatgas PP adalah Aparatur Sipil Negara yang pernah menjabat jabatan struktural eselon II dan / atau mempunyai keahlian tertentu dan / atau berpendidikan setara dengan strata tiga (S3) dan / atau memiliki sertifikat keahlian. ## Bagian Ketiga Pengangkatan dan Pemberhentian
PENJELASAN
Pasal 10
Pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Satgas PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
PENJELASAN
Pasal 11
Keanggotaan Satgas PP yang telah ditetapkan, dikukuhkan oleh Gubernur.
PENJELASAN
Pasal 12
- ( 1) Anggota Satgas PP diberhentikan apabila : - a. rnemasuki b