PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH Nomor I Tahun 2016 tentang PENETAPAN REKENING KAS UMUM DAERAH DAN REKENING GIRO ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPDI (berlaku Unknown)
Pembukaan
bahwa dalam rangka mclaksanakan Pasal 27 ayaL (l) dan (2) Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tcntan{l Pcrbcndaharaan Ncgara, Pcjabat Pcngelola Kcuangan Dacrah mcmbuka Rckcning Kas Umum Dacrah pada bank yang tclah ditcntukan olch Walikota;
- b. bahwa scsuai dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pcrbendaharaan Negara, Walikota dapat memberikan izin pcmbukaan rekcning untuk kcpcrluan pclaksanaan pcngeluaran di lingkungan satuarr kcrja pcrangkat dacrah;
- c. bahwa dcngan tclah ditctapkannya Pcraturan Dacrah Nomor 17 Tahun 2016 tcntang Pcmbcntukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2009 tcntang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah dan Rckcning Giro Satuan Kcrja Pcrangkat Dacrah pcrlu d iganti);
- d. bahwa bcrdasarkan pcrtimbangan sebagaimana drmaksud pada hurul a, b dan c di al-as pcrlu ditctapkan Rckening Kas Umum Dacrah Dan Rckcning Giro Organisasi Perangkat Dacrah dcngan Peraturan Walikola.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tcntang Pcmbcntukan
6. Dacrah Otonom Kota Kccil Dalam Lingkungan Dacrah Propinsi Sumatcra Tcngah jo Pcraluran Mcntcri Dalam Ncgcri Nomor 8 Tahun 1970 Tcntang Pclaksanaan Pcmcrintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh (Lcmbaran Ncgara Tahur-r 1956 Nomor l9);
2. LJndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tcntang Kcuangan Ncgara (Lembaran Ncgara Republik Indoncsia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lcmbaran Ncgara RcpLrblik Indoncsiar Nomor 42t16);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tcntanil Pcrbcndaharaan Ncgara (Lcrnbaran Ncgara Rcpublik Indoncsia'lahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indoncsia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tcntang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung .Iawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indoncsia Nomor 44OO);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 lcnLang Pcrimbangan Kcuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lcmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 44381;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO4 tentang Sistem .Iaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik lndoncsia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Ncgara Rcpublik Indoncsia Nomor 4456) ;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tcntang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
- g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang Pcmbcntukan Peraturan Pcrundang-Undangan ( Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor fl2, Tambahan Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indoncsia Nomor 5234) ;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana tclah diubah bebcrapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 te ntang Pcmcrintahan Dacrah (Lcmbaran Negara Rcpublik Indoncsia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indoncsia Nomor s6791;
15. 1 1 . Pcraturan Presiden Nomor 12 Tahun 20 1 3 tcntang Jamin:rn Kcschatan (Lembaran Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 20 13 Nomor 29) scbagaimana telah diubah dengan Pcraturan Prcsidcn Nomor 11 I Tahun 2013 (Lcmbaran Negara Rcpublik Indoncsia Tahun 2O13 Nomor 255) ;
16. Pcraturan Presiden Nomor 72 Tahun 20 1 2 tcntang Sistcm Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Rcpublik lndoncsia Tahun 2012 Nomor 193) ;
17. l2.Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2Ol4 tcntang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi .Jaminan Keschatan Nasional Pada Fasilitas Kcsehatan Tingkat Pcrtama Milik Pemerintah Daerah (Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indone sia Tahun 20 1 4 Nomor 8l );
18. i 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OOb tcntang Pclaporan Kcuangan dan Kincrja Instansi Pcmcrintah (Lcmbaran Negara Republik lndoncsia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lcmbaran Ncgara Republik lndoncsia Nomor 4614);
14. Peraturan Mcntcri Dalam Ncgcri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pcdoman Pengelolaan Kcuangan Dacrah scbageiimana tclah diubah dengan Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tcntang Perubahan Atas Pcraturan Mcntcri Dalam Ncgcri Nomor 13 Tahun 2006 tcntang Pcdoman Pcngclolaan Kcuangan Dacrah;
20. 15.Pcraturan Mcntcri Dalam Ncgcri Nomor 55 Tahun 2008 tcntang Tata Cara Pcnatausahaan Dan Pcnyusunan Laporan Pcrtanggungjawaban Bendahara Serta Pcnyam pa ian nyzrl
M cnetapkan
- l6.Peraturan Dacrah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2O10 tentang Pokok-Pokok Pcngclolaan Keuangan Daerah (Lcmbaran Dacrah Kota Payakumbuh Tahun 2O 1O Nomor 3);
- lT.Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 77 Tahun 2016 tcntang Pembentukan dan susunan Perangkat (Daerah Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17)
- l8.Pcraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017 ( Lcmbaran Dacrah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 19);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN RtrKtrNING KAS UMUM DAERAH DAN REKENING GIRO ORGANISAS] PERANGKAT DAERAH.
Pasal 1
Dalam Pcraturan Walikota Payakumbuh ini yang dimaksud dcngan:
- l. Kota adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemcrintah Kota adalah Pcmerintah Kota Payakumbuh.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah.
5. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah dacrah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
6. Pcjabat Pcngelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan dacrah yang selanjutnya discbut dcngan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengclolaan APBD dan bcrtindak sebagai bendahara umum daerah.
Pasal 2
Walikota Payakumbuh me netapkan :
- (l ). Rckcning Bcndahara Umum Dacrah Nomor 0100.0101.00207.2, sebagai rckcning kas umum dacrah yang digunakan untuk mcnampung scluruh pcncrimaan dacrah dan membayar scluruh pengeluaran daerah pada Bank Umum.
- (2). Rekcning Bcndahara Umum Daerah Nomor 0 1 00.0 10 1 .OO2O1 .6, scbagai rckcning pcnerimaan daerah yang digunakan untuk menampung scluruh penerimaan dacrah sctiap hari.
- (3). Rckcning Bcndahara Umum Daerah Nomor 0100.0i01 .OO2O5.7, scbagai rckcning pcngeluaran dacrah yang diisi dcngan dana yang bersumbcr dari Rekening Kas Umum Dacrah.
Pasal 3
Pcmindahbukuan dana dari rckcning pencrimaan dan/atau rckcning pcngcluaran pada Bank Umum kc Rckcning Kas Umum Dacrah dilakukan atas pe rintah Bcndahara Umum Dacrah/ Kuasa Bendahara Umum Dacrah.
Pasal 4
- ( 1 ). Seluruh pcncrimaan daerah Nomor O 1OO.O 101.00201.6 transfcr. dapat disctorkan kc rckening dcngan menggunakan bukti
- (2). Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh pcnerimaannya dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurangkurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja.
- (3).Wajib Sctor/Wajib Pungut wajib mengirimkan fotokopi bukti transfcr kepada Bendahara Umum Dacrah selambat lambatnya 3 (tiga) hari kerja setclah dilakukan penyetoran.
Pasal 5
- (1).Pengeluaran daerah yang mcnurut ketcntuan harus dibayar dalam mata uang rupiah melalui reke ning Nomor O100.O101.0O205.7 dilakukan dengan pencrbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (2).Rekening scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diopcrasikan sebagai rekening yang mcnampung pagu dana untuk mcmbiayai kegiatan pemerintah daerah sesuai rcncana pengeluaran.
- (3).Tata cara penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lcbih lanjut dalam Peraturan Walikota Payakumbuh mengenai Tata Cara Pcnatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bagi Bendahara Scrta Penyampaiannya.
Pasal 6
- (1).Dalam rangka pelaksanaan pcngcluaran pada Organisasi Perangkat Dacrah, maka Walikota Payakumbuh membcrikan izin untuk pembukaan rekening pengcluaran kepada OPD pada Bank Umum untuk menampung Uang Pcrsediaan.
- (2). Pcmbukaan re kening sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) scpcrti tcrcantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran sebagai satu kcsatuan yang tidak tcrpisahkan dari Pcraturan Walikota ini .

## Persal 7

Untuk kcpcrltran pcn.yusunan Laporan Kcuangan Pcmcrintal-r Dacrah scbagai bcntuk pcrtarnggungjawaban pclaksanaan APBD, Pcjabat Pcngclola Kcuangan Dacrah (PPKD) sclaku Bcndahara Umum Dacrah wajib mcmbuat Laporan Posisi Kas Rckcning Kas Umum Dacrah, dan Laporan Realisasi Pcncrimaan dat't Pengeluaran Rckening Kas Umum Daerah.

## Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota Payakumbuh ini mulai berlaku, semua Nomor Rekening Bendahara Umum Daerah yang ada di Bank Umum selain yang tercantum dalam Peraturan Walikota Payakumbuh ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB II

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 9

Dengan ditctapkannya Peraturan Walikota ini maka Pcraturan Walikota Payakumbuh Nomor 77 Tahun 2OO9 Tentang Penctapan Rckcning Kas Umum Daerah Dan Rekcning Giro Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2009 Nomor 17) beserta perubahannya dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak bcrlaku.

## Pasal 10

Pcraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mcmerintahkan pcngundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Bcrita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh

pada tanggal tro 'o1-t€\.\.Qre\

2016

Diundangkan di Pal,akumbuh

Pada Tanggal lo i)ss1b r otL

SEKRETARIS DAERAH KOTA

PAYAKUMBUH


BEN

s

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR: tt9


I

I

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

NOMOR :

\\,

TAHUN 2016

TANGGAL :

X! \t €\^ \t,B

2016

## DAFTAR REKENING GIRO ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPDI KOTA PAYAKUMBUH

f

| No I | ORGANISASI PERANGKAT rl4ERAH (oPD) | NO REKENING GIRO | KETERANGAN |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| L=l | Sekrctariat DPRD | o100.0101.00123 3 | |
| 2 | Sckrctariat Daerah | 0100.0101.00055 0 | |
| 3 | Badan Kcpegawaian dan Pcn mban SDM | 01o0.0101.00337-l | |
| 1 | Badan Kcu Dacrah | 0100.0101.oo338-2 | |
| 5 | Ins ktorat | 0100.0101.00138-5 | |
| 6 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 0100.o 101.00 i 47-6 | |
| 7 | Dinas Pcrpustakaan dan Arsip | 0100.0101 .oo339-4 l | |
| 8 | Dinas Pcrtanian | 0100.0101.00340-1 | |
| 9 | I oi.ru" Kopeiasi dan UMKM | 0100.0101.0034 1-2 | |
| t0 | Dinas Kcschatan | 0100.o101.oo144-r | |
| 11 | Rumah Sakit Umum | o100.0101.00402-8 | |
| 12 | Dinas Sosial | 0100.0101.oo342-4 | |
| t3 | Dinas Pcmberdayaan Perempuan, Pcrlindungan anak dan Pcngcndalian Penduduk, Keluarga Bcrcncana | o100.0101.00343-6 | |
| l;-l | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 0 100.0 1 01 .00344-8 | |
| 15 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruans | 0100.0101.00345- 1 | |
| 16 | Dinas Perhubunsan | 0100.o 101.00346-0 | |
| 17 ] | Dinas Kependudukan dan Pcncatatan Sipil | 0100.0101.oo148-8 | |
| 18 | Dinas Pariu'isata, Pemuda dan I 1 Olah Raga | 0100.0101.00051-4 | |
| 1.9 | Dinas Pcndidikan | 0100.0101.00121- 1 l | l |
| 20 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar | 0100.0101.00347-3 | l |
| | Dinas Kctahanan Pangan | 0100.0101.00348-5 | |
| 22 | Dinas Pcnanaman Modal Dacrah Dan Pclayanan Tcrpadu Satu | 0100.0101 .oo349-7 | |
| ?s | Dinas Lingkur-rgan Hidup | 0100.0101.003s0-3 | |
| z+ | Kccamatan Pay akumbuh Barat | 0100.0101.00 160-9 | l |
| 25 | akumbuh Utara Kccamatan Pav | 01o0.ot 01.00 t65-8 | |
| 26 | akumbuh Timur v Kccamatan Pa | 0100.0101.o0167-0 | _l |
| 27 | Kccamatan Payakumbuh Sc'latan | 0100.0101.00034-4 | |
| 28 | Kccamatan Lamposi Tigo Nagori | 0 i 00.0101 .o0120-8 | I |
| 29 | Badan Dacrah Pcnanggulangan Bcncana | 0100.0101.00300-1 | |
| 3O | Kantor Kcsatuan dan Linmas Bangsa, Politik | 0100.0I01 .00302-3 | |
| 3l | Dinas Komunikasi dan Informatika | 0100.0101 .00351-5 | |
| | Dinas Te naga Pcrindustrian Kcrja dan | 0100.0101 .oo352-7 | |
| 33 | SKPKD | 0100,0101 .oo237 7 | |

I

| 34 | Dinas Pendidikan | oloo.orot.oo274.2 | Rekcning Bendahara Pengel uaran Pembantu Dana BOS |
|------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| 35 | RSUD Dr Adnaan WD | 0100.o1o1.oo177.4 | Rekening pencrimaan BLUD |
| s6 I | UPTD Fasilitasi Pcmbia | o 100.o 10I .oo294-a | |
| 37 I | BLUD Puskesmas Ibuh | 0100.0101.00304-7 | |
| 8l | BLUD Puskesmas Parit Rantang | 0 1 00.0 101 .00305 9 | |
| 39 | BLUD Puskesmas Payolansek | 0100.0101 .00306- I | |
| 40 | BLUD Puskesmas Air Tabit | 0100.0101 .oo307-2 | |
| 41 | BLUD Puskesmas Tiakar | 0100.0101.00308-4 | l |
| 42 | BLUD Puskesmas Tarok | 0100.0101.00309-6 | |
| 13 | BLUD Puskcsmas Lampasi | 0100.0101 .o03 10,2 | |
| 44 | BLUD Puskesmas Padang Karambia | 0100.0101.o03 11-4 | I |