PERATURAN BUPATI MA Nomor 25 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN BUPATI MALANG : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam (berlaku 12 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN
BUPATI MALANG
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 37 Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan dan berdasarkan kebutuhan Daerah yang memenuhi kriteria dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan;
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
23
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1/C);
9. Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 5/C ).
MEMUTUSKAN:
BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI ALAT
Menetapkan : PERATURAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
6. Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan yang selanjutnya disingkat UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
8. Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang meliputi pemeriksaan fisik dan pengukuran untuk membandingkan alat ukur dengan standart untuk satuan ukuran menetapkan sifat ukurnya (sifat metrologik) atau menentukan besaran atau kesalahan pengukuran.
9. Kalibrasi adalah kegiatan peneraan untuk menentukan kebenaran nilai penunjukkan alat ukur dan/atau bahan ukur.
10. Fasilitas Kesehatan adalah tempat menyelenggarakan keseluruhan upaya kesehatan yang terdiri dari penyelenggaraan upaya kesehatan tidak langsung yang mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan langsung.
PEMBENTUKAN
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan Pada Dinas Kesehatan.
KEDUDUKAN
BAB III - KEDUDUKAN
Pasal 3
- (1) UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang bidang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan pada Dinas.
- (2) UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
- (1) Susunan Organisasi UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan terdiri dari:
- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Pelaksana Urusan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

## TUGAS DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan

## Pasal 5

UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengamanan peralatan kesehatan melalui pengujian dan kalibrasi di lingkungan pemerintah dan swasta;
- b. melaksanakan pemeliharaan peralatan kesehatan di lingkungan Dinas;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana/program pembinaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pemeliharaan standar kerja Alat Kesehatan;
- b. pemeliharaan ketertelusuran alat ukur dan perlengkapannya;
- c. pengujian dan kalibrasi alat kesehatan;
- d. pengendalian mutu;
- e. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan;
- f. pelaksanaan pemeliharaan alat kesehatan di lingkungan Dinas;
- g. pelaksanaan ketatausahaan UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Bagian Kedua Kepala UPT

## Pasal 7

Kepala UPT mempunyai tugas:

- a. memimpin, melaksanakan, merencanakan, mengoordinasikan dan membina serta mengevaluasi kegiatan Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha

## Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta pelaporan dan evaluasi tugas UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan;
- b. menyelenggarakan administrasi perkantoran;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan ketrampilan yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya atau keterampilannya.

- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan.

## Bagian Kelima

## Pelaksana Urusan

## Pasal 10

- (1) Kepala UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya dibantu Pelaksana Urusan;
- (2) Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT;
- (3) Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Pelaksana Urusan;
- (4) Tugas dan fungsi Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Dinas;
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Urusan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## BAB VI TATA KERJA

## Pasal 11

Kepala UPT wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan masing-masing.

## BAB VII

## PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

## Pasal 12

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 13

- (1) Jabatan Kepala UPT tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Kepala UPT berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas menunjuk personil yang berada di UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

## Pasal 14

Pembiayaan UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.

## BAB IX

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 15

Pejabat yang ada saat ini tetap menduduki jabatannya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 16

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

Diundangkan di Kepanjen pada tanggal 12 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG, ttd.

## ABDUL MALIK

Berita Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2017 Nomor 25 Seri C

## BAB X

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen Pada tanggal 12 Januari 2017

BUPATI MALANG, ttd.

H. RENDRA KRESNA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN


ttd.