PERATURAN BUPATI RI Nomor - Tahun 2015 tentang Larangan Gratifikasi, sehingga terjadi kepastian hukum dalam hal gratifikasi; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu (berlaku 21 April 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR � TAHUN 2015 TENT ANG
PENANGANAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SINTANG,
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang yang berwibawa dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sehingga terwujud aparatur pemerintah yang berbudi luhur dan memiliki integritas terhadap tugas dan tanggung jawab kepada masyarakat bangsa dan Negara;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas Surat Inspektur Ka bu paten Sin tang Nomor '700/464/ITKAB/2014 tanggal 21 April 2014 mengenai Larangan Gratifikasi, sehingga terjadi kepastian hukum dalam hal gratifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Ketetapan M · r p a,ie is ennusyawaratan Rakyat Indonesia Nomor Xl/MPR/1998 . tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme; 2.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Koru · K 1 · psi, o usi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan ' Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851); 3.
4. Undang-Undang Nomor · 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3874); sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaram Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- B. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang 1 Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Penye engara . K Iusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Korupsi, o Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
9. Peraturan.-
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 126, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3995);
3. l l. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor "14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 130)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kade Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 124);
17. Peraturan ...
·
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Peri&gt;.erintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5;
MEMUTUSKAN:
Memperhatikan PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGANAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Sin tang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Sintang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Sintang.
- Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD, adalah SKPD dan Lembaga Teknis Daerah, sebagai unsur pembantu pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah, seperti Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Satuan Palisi Pamong Praja, Badan, Dinas, Kantor, Unit Layanan Teknis SKPD. 7.
8. lnsan Pemerintah Daerah adalah Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang antara lain Bupati, Wakil Bupati, PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, dewan komisaris/direksi, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB), Pegawai Tidak Tetap Harian (PTTH), dan Pegawai yang berkerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sintang, termasuk keluarga inti (suami/istri dan anak) selanjutnya disebut.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sintang yang memiliki tugas dan fungsi pokok melaksanakan membantu Bupati dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
10. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah PNS dilingkungan Pemerintah Ka bu paten Sin tang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya, dan gaji
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Peraturan Bupati tentang gratifikasi adalah pedoman yang memberikan arah dan acuan bagi Insan Pemerintah Oaerah yang berkenaari dengan penerimaan, pemberian dan permintaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pedoman gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menerapkan prinsip kehati-hatian dan etika penerimaan, pemberian, dan permintaan gratifikasi, dan mekanisme pelaporannya.
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Tujuan
BAB II - TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4
Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini, sebagai acuan bagi seluruh Insan Pemerintah yang berkenaan dengan penerimaan, pemberian, dan permintaan gratifikasi untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari KKN.
Bagian Kedua
Ruang Lingkup
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Peraturan Bupati tentang gratifikasi adalah pedoman yang memberikan arah dan acuan bagi Insan Pemerintah Oaerah yang berkenaari dengan penerimaan, pemberian dan permintaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Pedoman gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menerapkan prinsip kehati-hatian dan etika penerimaan, pemberian, dan permintaan gratifikasi, dan mekanisme pelaporannya.
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Tujuan
Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini, sebagai acuan bagi seluruh Insan Pemerintah yang berkenaan dengan penerimaan, pemberian, dan permintaan gratifikasi untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari KKN.
Bagian Kedua
Ruang Lingkup
- ( 1) Ruang lingkup gratifikasi mencakup suatu proses sedemikian rupa berupa pemberian, penerimaan, dan pennintaan uang/ setara uang, barang, fasilitas lainnya antara Insan Pemerintah Daerah dengan orang-perorang, badan hukum, atau Pihak III dengan maksud atau diarahkan untuk mempengaruhi dan/ atau mengarahkan perbuatan dan perilaku pemangku jabatan, tugas dan fungsi, baik langsung maupun tidak langsung sehingga tugas dan fungsinya tidak dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Mengatur prinsip kehati-hatian dengan etika penerimaan, pemberian, dan permintaan gratifika.si, dan mekanisme pelaporannya.
r
·
Dapat mcrugikan kcpentingan masyarakat Ncgara/Dacrah scbagaimana dimaksud dalam dan/atau Pasal 3 mencakup juga situasi dan kondisi yang belum senyatanya terjadi.
BAB II - TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 7
Ruang lingkup gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, mcncakup hubungan antara subjek dan objek yang dapat merugikan kepentingan masyarakat dan/atau Negara/Daerah, antara lain:
- a. Subjek gratifi.kasi adalah para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7, angka 9, angka 20 dan angka 21.
- b. Objek gratifikasi mempengaruhi integritas, independensi, kebijakan, dan keputusan pemangku jabatan/tugas dalam melaksanakan tugas jabatannya.
- c. Akibat gratifikasi menguntungkan pihak tertentu dengan cara tidak langsung dapat merugikan kepentingan masyarakat dan/atau Negara/Daerah.
KATEGORI GRATIFIKASI
Bagian Kesatu
Penerimaan Gratifikasi
BAB III - KATEGORI GRATIFIKASI
Pasal 8
Penerimaan gratifikasi terdiri dari:
- a. Penerimaan gratifikasi yang dianggap suap atau percobaan penyuapan;
- b. Penerimaan Gratifikasi dalam kedinasan; dan
- c. Penerimaan gratifikasi bukan suap atau percobaan penyuapan dan bukan kedinasan.
BAB III - KATEGORI GRATIFIKASI
Pasal 9
Penerimaan gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a antara lain termasuk, namun tidak terbatas pada:
- a. Penerimaan uang terima kasih dari Pihak III rekanan kerja setelah proses lelang atau proses lainnya yang berhubungan dengan jabatan penerima;
- b. Penerimaan hadiah dalam arti luas, misalnya uang, fasilitas akomodasi, atau Iaailitas lainnya yang dinikmati dari Pihak Ill yang diketahui atau patut diduga diberikan karena wewenang yang berhubungan dengan jabatan, tugas dan fungsi penerima;
- c. Penerimaan tidak resmi dalam bentuk uang, barang fasilitas atau akomodasi yang diterima petugas/pejabat panitia pengadaan barang/ jasa dari penyedia barang/ jasa terkait proses pengadaan barang/ jasa;
- d. Penerimaan tidak resmi dalam bentuk uang, barang fasilitas atau akomodasi yang diterima Insan Pemerintah Daerah dari proses sampai dengan penyelesaiannya bidang perijinan/ non perijinan, mutasi kepegawaian, penyusunan anggaran, penyelesaian dalam penanganan kasus/sengketa hukum yang ditangani oleh tim pemeriksa/tim audit dan/atau ULPG pada Inspektorat Kabupaten Sintang, penempatan kerja, penerimaan dan penempatan peserta didik dan atau lainnya yang dapat menimbulkan gratifikasi;
- e. Penerimaan tidak resmi dalam bentuk uang, barang fasilitas atau akomodasi dari proses sampai dengan penyelesaian penanganan kasus/ sengketa hukum sebagaimana dimaksud pada huruf d, dikecualikan untuk penanganan kasus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 ten tang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
- f. Penerimaan tidak resmi dalam bentuk uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima lnsan Pemerintah Daerah dari Pihak III sebagai hadiah atas perjanjian kerja sama yang tegah dijalin;
- g. Penerimaan fasilitas perjalanan wisata oleh istri/ suami/ anak Insan Pemerintah daerah dari Pihak III;
- h. Penerimaan uang/barang/fasilitas/pembiayaan oleh Insan Pemerintah Daerah termasuk anak, istri/ suami dalam kegiatan suatu pesta pemikahan, kelahiran, ulang tahun, hari raya keagamaan, hari raya adat dan hajatan lain dari Pihak III yang melebihi batas kewajaran atau standar nilai maksimal penerimaan yang dianggap suap dalam equivalency rupiah dari masing-,masing pihak pemberi.
BAB III - KATEGORI GRATIFIKASI
Pasal 10
Penerimaan gratifikasi dalam kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, sebagai berikut:
- a. Penerimaan fasilitas transportasi, akornodasi, uang saku oleh lnsan Pemerintah daerah dalam kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan kewajibannya yang didasarkan pada penunjukan langsung dari instansi/lembaga pengundang;
- b. Penerimaan gratifikasi entertainment, fasilitas wisata, voucher, dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas dan kewajiban Insan Pemerintah Daerah dari Pihak III yang tidak ada hubungannya dengan penugasan yang diterima dari Pemerintah Daerah;
- c. Penerimaan berupa potongan harga khusus (diskon) pada saat Insan Pemerintah Daerah membeli barang dari Pihak III yang sedang bermitra dengan Pemerintah Daerah.
BAB III - KATEGORI GRATIFIKASI
Pasal 11
Penerimaan gratifikasi bukan suap dan bukan kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, sebagai berikut:
- a. Keuntungan/ manfaat yang berlaku umum bagi masyarakat atas penempatan dana atau kepemilikan saham secara pribadi oleh Insan Pemerintah Daerah;
- b. Makanan dan minuman siap saji dalam jamuan yang berlaku umum bagi seluruh peserta dalam rangkaian kegiatan kedinasan;
- c. Keuntungan dari undian, kontes, kompetisi yang dilakukan secara terbuka bagi masyarakat dan diperoleh di luar rangkaian kegiatan kedinasan;
- d. Manfaat yang berlaku umum bagi seluruh peserta koperasi pegawai
BAB III - KATEGORI GRATIFIKASI
Pasal 12
Setiap lnsan Pemerintah daerah wajib menolak penerimaan gratifikasi dengan sopan dan santun serta menjelaskan ketentuan gratifikasi kepada pihak pemberi dan menyampaikan Peraturan Bupati ini sebagai bagian dari sosialisasi.
BAB III - KATEGORI GRATIFIKASI
Pasal 13
- ( 1) Dalam hal penerimaan gratifikasi tidak dapat dilakukan penolakan karena:
- a. Tidak diketahui proses pemberiannya, waktu maupun lokasi proses penerimaan, serta tidak diketahui identitas dan alamat pemberi;
- b. Penolakan menyebabkan terganggunya nama baik Pemerintah Daerah, sepanjang bukan dalam bentuk uang dan surat berharga serta tidak melebihi batas kewajaran atau standar nilai penerimaan yang dianggap suap dalam equival.ency rupiah dari masing-rnasing pihak pemberi;
- (2) Penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaporkan kepada ULPG, selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja sejak penerimaan gratifikasi.
BAB III - KATEGORI GRATIFIKASI
Pasal 14
- (1) Pemberian dengan tujuan suap atau gratifikasi yang dianggap suap merupakan pemberian kepada lnsan Pemerintah Daerah dalam hubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Setiap Insan Pemerintah Daerah dilarang untuk menerima pemberian dengan tujuan suap atau gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).
BAB III - KATEGORI GRATIFIKASI
Pasal 15
Pemberian kepada Pihak III dapat dilakukan Pemerintah daerah ke instansi pemerintah/korporasi/individu, berupa: .
- a. Pemberian kepada individu antara lain:
1. Pemberian kepada perorangan dalam bentuk hadiah, fasilitas dan akomodasi yang berlaku umum dan diberikan kepada setiap orang;
2. Pemberian sebagaimana dimaksud dalam angka l termasuk pemberian sumbangan dan pemberian lainnya yang bersifat resmi dan berlaku umum dalam rangka kegiatan sosialisasi/temu wicara Bupati/Wakil Bupati.
- b. Pemberian kepada instansi pemerintah antara lain:
1. Pemberian ditujukan langsung kepada instansi;
2. Penerima pemberian merupakan wakil instansi yang sah
BAB III - KATEGORI GRATIFIKASI
Pasal 16
Pemberian gratifikasi kepada pihak III yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13, maka setiap Insan Pemerintah Daerah wajib melaporkan kepada ULPG.
Bagian Keempat
Permintaan Gratifikasi
BAB III - KATEGORI GRATIFIKASI
Pasal 17
- (1) Insan Pemerintah Daerah, apabila meminta untuk memberikan gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pemberian, hendaknya melakukan penolakan secara sopan dan santun terhadap permintaan tersebut dengan memberikan
PENJELASAN
Pembukaan
terkait kebijakan dan aturan gratifikasi kepada Pihak III dan apabila diperlukan dapat menyampaikan pedoman tersebut kepada Pihak III sebagai bagian dari sosialisasi.
- (2) Insan Pemerintah Daerah segera melaporkan kepada ULPG apabila ada permintaan gratifikasi yang menjurus kepada pemerasan dan/ atau pemaksaan yang terkait dengan kelancaran organisasi Pemerintah Daerah.
- (3) ULPG melakukan kajian atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kaitan dengan ketentuan pengendalian gratifikasi dan apabila diperlukan dikonsultasikan dengan pihak-pihak yang berkompeten termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi.
## BAB IV
## TATA CARA PELAPORAN GRATIFIKASI
Bagian Kesatu
Pelaporan Gratifikasi
PENJELASAN
Pasal 18
- (1) Bupati, menjamin bahwa proses pelaporan gratifikasi yang dilakukan oleh Insan Pemerintah Daerah maupun Pihak Ill akan dijaga kerahasiaannya. - (2) Insan Pemerintah Daerah atau Pihak III yang mengetahui adanya pelanggaran
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

## Pengelolaan Gratifikasi

## Pasal 20

- (1) Pemantauan dan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh ULPG bersifat add hoc dengan didukung sekretariat pengendalian gratifikasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat sebagai Unit Pengelola Gratifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan ULPG, adalah:
- a. Pembina adalah Bupati;
- b. Pengarah W akil adalah Bupati;
- c. Penanggungjawab adalah Inspektur;
- d. Ketua adalah Inspektur Pembantu;
- e. Wakil Ketua Inspektur Pembantu;
- f. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat;
- g. Anggota adalah Para Pejabat di Lingkungan Inspektorat.
- (3) ULPG mempunyai tugas:
- a. Melakukan sosialisasi gratifikasi;
- b. Menghimpun data pelaporan penerimaan gratifikasi;
- c. Melakukan penilaian penerimaan dan pemberian gratifikasi;
- d. Meneruskan pelaporan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- e. Memfasilitasi proses klarifikasi dan verifikasi;
- f. Memberikan masukan kepada Bupati terkait dengan pelaporan gratifikasi; dan
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

## Pasal 21

ULPG d.itetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BABV

## STANDAR NILA!

Pasal 22

Standar nilai yang dianggap wajar dalam penerimaan, pemberian, atau pemanfaatannya yang berupa pemberian fasilitas atau barang yang dinilai dalam equivalent rupiah sesuai dengan batasan yang tertuang dalam pedoman pengendalian gratifikasi, meliputi:

- a. Standar nilai pemberian dalam bentuk jamuan makan kepada wakil instansi pemerintah pada waktu kegiatan Pemerintah Daerah maksimal Rp.495.000,00 (Empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) per masing-masing penerima dalam setiap kegiatan, dengan nilai kumulatif maksimal Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) dalam periode satu tahun;
- b. Standar nilai pemberian dalam bentuk fasilitas entertainment dalam kegiatan olah raga (golf/ olah raga lainnya) atau kegiatan hiburan lainnya kepada wakil instansi pemerintah dengan nilai maksimal kumulatif selama periode satu tahun sebesar Rp.7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per masing-masing penerima;
- c. Standar nilai pemberian dalam bentuk uang sebagai honor atau dalam bentuk barang, voucher dan bentuk lainnya sebagai goody bag dalam kegiatan pertemuan (rapat/sosialisasi/workshop) kepada wakil instansi pemerintah nilai maksimal kumulatif selama periode satu tahun Rp.2.500.000,00 (Duajuta lima ratus ribu rupiah).

## BAB VI

## PROSEDUR DAN MEKANISME PENGELOLAAN GRATIFIKASI Pasal 23

Prosedur dan mekanisme pengelolaan gratifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

## BAB VII SOSIALISASI

## Pasal 24

Demi menjamin pelaksanaan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah serta seluruh Pihak III yang berhubungan dengan Pemerintah Daerah melakukan hal-hal sebagai berikut:


- a. Mencantumkan larangan penerimaan, pemberian gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses penerimaan berkas perkara, pengadaan barang/ jasa, dan/ atau pada kontrak pengadaan barang dan jasa serta pada surat-surat yang disampaikan kepada Pihak 1I1 lainnya;
- b. Menugaskan ULPG untuk secara terus menerus memberikan informasi kepada seluruh Insan Pemerintah Daerah maupun Pihak III, terkait dengan adanya pedoman gratifikasi;
- c. Menugaskan seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki hubungan kerja dengan Pihak III untuk melakukan penyampaian Peraturan Bupati tentang Gratifikasi kepada seluruh pihak terkait dengan Pemerintah Daerah;
- d. Memberikan informasi yang jelas kepada pihak manapun terkait dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Bupati tentang Gratifikasi.
- e. ULPG memonitor pelaksanaan Peraturan Bupati ini dan memberikan laporan secara berkala, termasuk laporanlaporan yang timbul setelah berlakunya Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII

## SANKSI ATAS PELANGGARAN

## Pasal 25

Pelanggaran yang dilakukan oleh Insan Pemerintah Daerah terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, akan dikenaan sanksi dan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang � undangan.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 26

Lampiran I dan Lampiran II merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.


## Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Daerah

Peraturan ini dengan penempatannya dalam Serita Kabupaten Sintang,

Ditetapkan di Sintang

.

pada tanggal

g

tJ

-

- -

'.)""' v ""-

\

BUPATI SINTAN

�


� MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang. pada tan � al io jM.1\111.IL, 2015 sEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR 8

1

2015

r

i»Jl'IRAN I :

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

'i? TAHUN 2015

TANGGAL

�

2015

TENT ANG

PENANGANAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG

## PROSEDUR DAN MEKANISME PENANGANAN GRATIFIKASl

1.

LaPoran Penerimaan Gratifikasi

- a. Jnsan Pemerintah Pemerintah Daerah
2. l , Mengisi fonnulir laporan gratifikasi;
2. Menyerahkan fonnulir gratifikasi yang telah diisi dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen terkait maksimal 7 (Tujuh) hari kerja kepada ULPG.

## b. ULPG

1. Menerima fonnulir gratifikasi dari insan Pemerintah Daerah beserta bukti dokumen terkait, terdiri dari:
- a) Fhoto/dokumentasi gratifikasi;
- b) Copy surat perintah tugas untuk mengikuti kegiatan seminar, pelatihan/ diklat;
- c) Bentuk penerimaan dan pemberian gratifikasi:
- d) Jdentitas pegawai yang menerima gratifikasi (nama lengkap dan unit kerja);
- e) Pihak yang memberikan gratifikasi (pernyataan tertulis);
7. f] Rentang waktu dan lokasi terjadinya penerimaan (pernyataan tertulis)
- g) Dokumen lainnya sesuai dengan kondisi penerimaan gratifikasi.
2. Mencatat fonnulir gratifikasi ke dalam register laporan.
3. Memeriksa formulir gratifikasi apakah telah diisi dengan lengkap dan benar serta melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumendokumen terkait. Bila belum lengkap dapat meminta kepada pelapor untuk melengkapinya.
4. Memberikan stempel lengkap serta paraf pada laporan gratifikasi. Proses penerimaan dan penelitian gratifikasi maksimal 2 (Dua) hari kerja.

## Ii. Review Atas Pelaporan ULPG

- a. Memeriksa, memilah dan menganalisa laporan gratifikasi;
- b. Memberikan rekomendasi apakah laporan tersebut diproses oleh ULPG atau oleh Kornisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
3. c, Apabila hasil analisa menjadi kewenangan KPK, maka ULPG tnencruskan laporan gratifikasi kepada KPK.

d. Apabila ...