PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 19 Tahun 2016 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHAESA BUPATIMUSIBANYUASIN, - a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 19 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, maka perlu diatur petunjuk pelaksanaannya; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATIMUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATIMUSIBANYUASIN NOMOR6/.TAHUN2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHAESA
BUPATIMUSIBANYUASIN,
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 19 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, maka perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 19 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentar.g Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No.6 Tahun 1956 [Lernbaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara, Republik
1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi;
8. KepLtusan Meriteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedorrian Penyelenggaraan Perparkiran di
Menetapkan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 19 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nornor 19);
MEMUTUSKAN:
PEP-ATCRANBUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUSPARKIR.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- l. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pernerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah seoagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Dinas Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Musi Banayuasin.
7. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan darr/ atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejerus, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Penyelenggara Parkir adalah Pemerintah Daerah, orang atau badan yang memberikan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
13. Penyelenggaraan adalah kegiatan penyelenggaraan parkir yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, perigendalian dan pengawasan ;
14. Pengelola Parkir adalah Badan atau orang yang memberikan pelayanan parkir di Ternpat Khusus Parkir setelah mendapatkan izin dari Bupati ;
15. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak berrnotor;
16. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya;
17. Tempat Khusus Parkir adalah Penyediaan tempat yang secara khusus disediakan, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi pelataranflingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir;
18. Retribusi tempat khusus parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaraJ?- kepada pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak terrnasuk yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan Daerah dan pihak swasta.
19. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang
digerakkan oleh peralatan rnekanik berupa mesm selain kendaraan yang berjalan di atas rel;
20. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip kornersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu bagi wajib retribusi memanfaatkan tempat khusus parkir;
23. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi ;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRDadalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi Yang Terutang ;
25. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk rnelaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutangmenurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat . SKRDKBT adalah surat keputusan yangmenentukan tambahan atas jurnlah retribusi yang telah ditetapkan ;
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran' retribusi karena kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRDadalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB diajukan oleh Wajib Retribusi. yang
BABII
PENYELENGGAEAAN PARKIR
Pasa12
- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan perencanaan, pengelolaan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum.
2. (21 Setiap pernbangunan fasilitas untuk umum Pemerintah Daerah berwenang melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
BABIII
NAMA,OBYEKDANSUBYEKRETRIBUSI
Pasa13
Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi atas Pelayanan Tempat Khusus Parkir.
Pasa14
Obyek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan parkir di tempat khusus parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
Pasa15
- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang Menggunakan ' menikmati pelayanan parkir di Tempat Khusus Parkir.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut danl atau pernotong Retribusi.
BABIV
PENYELENGGARAAN PARKIR
Pasa16
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin ditunjuk sebagai penyelenggara parkir khusus di lokasi pasar Ikalangan tradisional dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
BABV
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasa17
Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan retribusi jasa umum.
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasai S
Tingkat J:enggunaan. jasa diukur ## BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
BAB VI - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 9
- (1)Prinsip yang dianut dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2)Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat 11) adalah keuntungan yang diperoleh apabila penyelenggaraan tempat khusus parkir terse but dilakukan secara efisien dan berorientasi pacta harga pasar.
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasa110
- (1)Tarif Retribusi Parkir digolongkan
BAB VIII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 11
- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (9) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (~) dilakukan dengan
BAB VIII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 12
- (1) Retribusi dipungut di wilayah Daerah pelayarian tempat khusus parkir diberikan.
- (2) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Banyuasin.
BABX
PETUGAS DANTATACARAPEMUNGUTAN
BAB VIII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 13
Petugas pemungut retribusi adalah pegawai Dinas Perdagangan
dan Per.ndustrian Kabupaten Musi Banyuasin yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
BAB VIII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 14
Tata cara pemungutan retribusi pelaksanaannya diatur sebagai berikut:
- a. retribusi dipungut dengan yang sah, pada saat Wajib Tempat Parkir; mcnggunakan karcis Retribusi memanfaatkan
- b. bentuk, ISI dan em karcis sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. karcis sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) disediakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin.

## BABXI TATACARAPEMBAYARAN, PENYETORAN, DANTEMPATPEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1)Retribusi yang telah diterima oleh petugas pemungut disetorkan kepada Bendahara Penerimaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin paling lambat 1 x 24 Jam sejak tanggal penerimaan.
- (2)Retribusi yang di terima Bendahara Penerimaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah dalam Waktu 1 x 24 Jam sejak retribusi terse but diterima oleh Bendahara Penerimaan.
- (3)Petugas pemungut dan Bendahara penenmaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin dilarang menggunakan uang retribusi yang diterimanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dalam bentuk apapun.
- (4)Kepada petugas pemungut dan Bendahara penenmaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin yang lalai dalarn melaksanakan apa yang

menjadi tugas dan tanggung jawabnya sehingga berakibat merugikan keuangan daerah dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

- (5) Petugas Pemungut berkewajiban melaporkan pelaksanaan kegiatan pungutan retribusi selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin.

## Pasal 16

Pembayaran Retribusi dilakukan di tempat pelayanan penerbitan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin.

## Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai jlunas.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk terutang dalam waktu tertentu, persyaratan yang ditentukan. mengangsur retribusi setelah memenuhi
- (3) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturutturut.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izm kepada Wajib Retribusi untuk menurida pembayaran retribusi sampaibatas waktu yang ditentukan, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

## BABXII TATACARAPEMBAYARAN ANGSURAN

## Pasal18

- (1)Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2)Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejems disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

- (3)Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

## BABXIII TATACARAPENAGIHAN

## Pasal 19

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejerus disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

## BABXIV

## TATACARAPEMBETULAN,PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAUPENGURANGAN SANKSIADMINISTRASI

## Pasa120

- (1)Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan :
- a. pembetulan SKRD . dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi;
- b. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi terse but dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (2)Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya

- 30 (tiga puluh) hari sejak diterima. SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan, maka perrnohorian dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

## BABXV

## TATACARAPENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

## Pasa121

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dapat dilakukan dengan cara wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Apabila wajib, retribusi mernpunyai utang retribusi dan atau utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud aya t (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi.

## Pasa122

- (1) Terhadap kelebihan pembayaran retribusi tersisa setelah dilakukan perhitungan yang masih dimaksud Pasal 19 diterbitkan SKRDLB sebagaimana paling lamb at 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian
4. "kelebihan .;.' pembayaran retribusi

''-''.\',

.&gt;, ...

dimaksud ayat (1) dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian pembayaran kelebihan retribusi.

## BABVI SANKSIADMINISTRASI

## Pasa123

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
2. (2)Bupati dapat melakukan pencabutan izin pengelolaan perparkiran apabila pengelola tidak melaksanakan ketentuan kewajiban perizinan.

## BABXVII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasa124

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu pada tanggal7..0 =:»

Diundangkan di Sekayu pada tanggal'2-0 O'kTIJ b£D2017 Plt. SEKRET RIS DAERAH MUSI BANYUASIN,



BEl~ITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR c,7-