PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. ·. ·1 ! 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 ten tang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kata Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4273); 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangp Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); - ' 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 1· 'l I dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 ten tang Bangunan Gedung ( Lembaran Negara Republil;/'-' Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4532); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor' 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah ddan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2160); 15. Keputusan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat :
WALIKOTA TOMOHON
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENT ANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TOMOHON ,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang Perizinan Tertentu untuk menjamin keamanan, ketertiban kegiatan dan usaha masyarakat, maka dipandang perlu diatur Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Tomohon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Tomohon tentang Retribusi Perizinan Tertentu. ·. ·1 !
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 ten tang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kata Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4273);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangp
Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- ' 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 1· 'l I dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 ten tang Bangunan Gedung ( Lembaran Negara Republil;/'-'
Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor' 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah ddan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2160);
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 /Menkes/Per /II/ 1982 ,. '1 I tentang Larangan Pengedaran, Produksi dan mengimport Min uman Keras yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan;
6. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 /PRT /M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah ;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/MDag/PER/IX/2009 tentang Pengadaan Pengedaran Penjualan Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; /17
23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum ;
24. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON
dan
WALIKOTA TOMOHON
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU .
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tomohon.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tomohon dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Kota Tomohon.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6. Instansi Penyelenggara Pelayanan Perizinan adalah instansi yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pelayanan perizinan di Kota Tomohon.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah dan atau pejabat yang diberi tugas dibidang pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.~
'
·1
1
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Pemohon adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang, lembaga atau organisasi yang mengajukan permohonan izin kepada Pemerintah Kota Tomohon
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliput perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu 1 'k~na melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan, pedalaman dan/atau laut.
13. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian baik membangun bangunan baru maupun menambah, merubah, merehabilitasi dan/atau memperbaiki bangunan yang ada, termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan terse but.
14. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Tomohon kepada pemohon untuk membangun baru, bangunan yang sudah ada, memperluas bangunan dan atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
15. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau gangguan kesehatan , keselamatan, ketentraman ,p
dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
16. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
17. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang memiliki asal dan tujuan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun yang tidak berjadwal.
18. Ijin Trayek adalah pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan angku tan dalam trayek.
19. Mobil Penumpang adalah setiap bagasi kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan.
20. Minuman beralkohol adalah minuman yaang mengandung ethanol yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat I ., I dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
21. Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah tempat dan atau kegiatan usaha yang didirikan oleh orang/badan yang melakukan penjualan minuman beralkohol yang untuk dikonsumsi.
22. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah izin tertulis diberikan oleh pemerintah daerah untuk tempat penjualan minuman beralkohol kepada orang atau badan yang akan melakukan penjualan minuman beralkohol.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota Tomohon.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD , adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan ~
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang · menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi da/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- ( 1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksud untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- (2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:
- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; a.
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- Retribusi Gangguan; dan c.
- Retrtibusi Izin Trayek. p d.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
Bagian Kesatu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Paragraf I
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pemberian izin mendirikan bangunan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- ( 1) Objek Retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang, dengan tetap
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Y~lf r1emperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.
Paragraf II
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung baru, prasarana bangunan gedung, menara/antena dan bangunan reklame, wajib memiliki IMB.
- (2) Setiap orang yang akan melaksanakan pemugaran/pelestarian, merehabilitasi/merenovasi bangunan gedung dan atau prasarana bangunan gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan wajib memiliki !MB.
- (3) Setiap orang yang akan mendirikan bangunan diatas persil 1000 M 2 (seribu meter persegi) wajib memiliki Site Plan Peruntukan Penggunaan Tanah (PPT).
- (4) Mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- ( 1) Pemohon sebelum mengajukan PIMB terlebih dahulu meminta petunjuk ten tang Rencana Mendirikan Bangunan kepada Kepala Daerah atau Instansi yang ditunjuk meliputi:
- a. Jenis / peruntukan;
- b. Jenis/peruntukan bangunan;
- c. Luas lantai diatas/ diatas permukaan tanah;
- d. Jumlah lantai/lapis diatas/dibawah permukaan tanah;
- e. GSB, GSP, GSS dan Garis Sempadan Jaringan Listrik Arus Kuat Tegangan Tinggi yang diizinkan;
- f. Luas ruang terbuka;
- g. KDB maksimun yang diizinkan;
- h. KLB maksimun yang diizinkan;
1. KDH maksimun yang diwajibkan;
- j. Spesifikasi peruntukan bangunan (Arsitektur, Struktural, Mekanikal, Elektrikal, Drainage, Sanitasi, Jalan masuk keluar dan Pengaman Bahaya Kebakaran);
- k. Persyaratan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan bangunan tertentu;
1. Rencana Tata Kota.
- (2) PIMB diajukan kepada Kepala Daerah atau melalui Pejabat yang ditunjuk setelah terlebih dahulu diketahui oleh Lurah setempat.
- (3) Prosedur dan Tata Cara Pengajuan PIMB diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Syarat-syarat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan
:
- a. Surat Pernyataan kepemilikan tanah yang disah'lkan oleh Lurah setempat;
- b. Fotocopy sertifikat tanah dengan menunjukan sertifikat asli atau Surat Keterangan dari Lurah tentang kepemilikan tanah untuk tanah pasini yang belum bersertifikat;
- c. Gambar situasi;
- d. Rencana bangunan yang berisi:
1. Garn bar Site plan;
2. Gambar Rencana Bangunan berskala, denah, tampak, potongan dan detail;
- e. Persyaratan Khusus untuk bangunan tertentu seperti Rumah Ibadah, pembangunan yang dilaksanakan oleh developer / pengembang / investor berlaku :
1. Bangunan Rumah Ibadah harus mendapat rekomendasi dari Kantor Departemen Agama tentang status organisasi keagamaan dan persetujuan tertulis dari sekurang-kurangnya 60 % pemilik bangunan disekitar lokasi yang dimaksud dengan radius 100 (seratus) meter;
2. AMDAL atau UKL/UPL dari instansi yang berwenang, jika diperlukan;
3. Memiliki persetujuan warga untuk bangunan usaha, jika diperlukan;
4. Rekomendasi kajian lalulintas dari instansi yang berwenang, jika diperlukan;
5. Rekomendasi ketinggian bangunan dari instansi yang berwenang, jika diperlukan;
6. Rekomendasi uji daya dukung tanah (soil test) dari institusi yang berwenang, jika diperlukan; p
7. Rekomendasi kekuatan struktur dari konstruktor;
8. Rekomendasi uji kekuatan tekan beton (hammer test) dari institusi yang berwenang, jika diperlukan;
9. Untuk bangunan Menara/ Antena harus memiliki Persetujuan Warga dengan radius sesuai ketinggian ditambah 10%;
10. Surat Keterangan kesiapan penggunaan Menara/ Antena bersama dari pemohon.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- ( 1) Proses penyelesaian PIMB paling lama 3 (tiga) minggu terhitung tanggal PIMB oleh Instansi yang ditunjuk secara lengkap.
- (2) Keputusan IMB disampaikan kepada pemohon secara tertulis dengan surat tercatat atau melalui ekspedisi.
- (3) PIMB dapat disetujui untuk seluruh bangunan yang direncanakan atau sebagian bangunan yang direncanakan, dan secara struktural merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menunda atau menolak PIMB yang diajukan oleh Pemohon.
- (2) Penundaan terhadap PIMB sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan apabila:
- a. Memerlukan waktu tambahan untuk penolakan khususnya persyaratan bangunan serta pertimbangan nilai lingkungan yang direncanakan.
- b. Pemerintah daerah sedang merencanakan bagian daerah atau rencana terperinci daerah.
- c. Memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melengkapi PIMB yang diajukan. ·· ·, 1
- (3) Penolakan terhadap PIMB sebagaimana dimaksud ayat ( 1) dilakukan apabila:
- a. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Kepentingan Umum;
- c. Ketertiban Umum;
- d. Kelestarian, Keserasian dan Keseimbangan Lingkungan;
- e. Hak Pihak ke 3 (tiga);
- f. Rencana Umum Tata Ruang Kota, Rencana Bagian, Wilayah Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Rencana Teknik Ruang Kota;
- g. Melewati GSB, GSP dan atau GSS;
- h. Rawan Bencana.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
- (1) Penundaan PIMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dalam jangka waktu tidak lebih dari 2 (dua) bulan terhitung diterimanya PIMB oleh instansi yang ditunjuk.
- (2) Penolakan PIMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) ditetapkan dengan Kepu tusan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan menyebutkan alasan penolakan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
- (1) Mengubah atau memperluas bangunan yang telah memperoleh IMB harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang baru.
- (2) Permohonan untuk melakukan perubahan atau perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum pekerjaan dimulai. p
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
Tingkat Penggunaan J asa atas pemberian layanan perizinan IMB diukur
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 17
- ( 1) Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan reklarne dihitung dengan cara: Indeks Pemanfaatan Kawasan x Indeks Lokasi x Tinggi Bangunan x Panjang Kali Lebar Materi x Kelas Jalan = Nilai Retribusi,17
- a. Indeks Pemanfaatan Jalan
1. Kawasan jasa dan perdagangan == 3
2. Permukiman dan pertanian == 2
- b. Indeks Lokasi Reklame :
1. Jembatan Kinilow lingkar timur sampai Gereja Imanuel Walian == 3
2. Pusat Kota sampai Terminal dan Pasar Tomohon
== 3
3. Tapal batas Utara Tomohon sampai tapal Jembatan Kinilow Lin~kar Timur == 3
4. Tugu Tololiu sampai tapal batas sebelah Timur Tomohon == 2
5. Pusat Kota sampai tapal batas sebelah Barat Tomohon
4. == 2
6. Tugu Tololiu sampai tapal batas sebelah Selatan Tomohon == 2
- c. Ketinggian bangunan dihitung dari permukaan dasar bangunan sampai titik tertinggi bangunan.
- d. Ukuran Reklame dihitung volume panjang dikalikan lebar reklame.
: Rp. 5.000
- e. Kelas Jalan Arteri Primer
Kelas Jalan Sekunder
: Rp. 4.000
Kelas Jalan Lingkungan
: Rp. 3.000
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 18
Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan IMB dari Pemerintah Daerah, terdiri dari :
- a. Bangunan reklame adalah jangka waktu yang lamanya sepanjang tahun anggaran berjalan. '
- b. Bangunan gedung adalah jangka waktunya selama usia bangunan.
- c. Bangunan gedung adalah jangka waktunya selama usia sewa lahan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 19
Retribusi dipungut di wilayah Daerah Izin Mendirikan Bangunan diberikan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 20
Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
Bagian Kedua Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Paragra f I
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 21
Dengan nama retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol dipungut retribusi atas pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 22
Objek Retribusi adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu. ,,p
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 23
- ( 1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu dari Pemerin tah Dae rah.
<!-- formula-not-decoded -->
Tingkat penggunaan jasa diukur
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 26
- ( 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangku tan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penataushaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
Paragraf IV
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 27
Retribusi dipungut di wilayah daerah izin tempat penjualan minuman : beralkohol diberikan. //?
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 28
Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 29
Saat Retribusi teru tang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
Bagian Ketiga Retribusi izin Gangguan Paragraf I
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 30
Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian tempat izin usaha/kegiatan kepada orang Pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/ atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 31
- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin Tempat Usaha/Kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/ atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara teru s-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 32
- (1) Subjek Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Gangguan Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin Gangguan Pemerintah Daerah.
Paragraf II
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 33
- ( 1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang melakukan kegiatan dan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan wajib memiliki izin gangguan.
- (2) Izin gangguan se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) pasal ini dikeluarkan oleh Walikota.
- (3) Syarat-syarat pengajuan perizinan gangguan meliputi
:
- a. Mengisi formulir permohonan perizinan
- b. Melampirkan foto copy KTP pemohon bagi usaha perorangan atau akta pendirian usaha bagi yang berbadan hukum
- c. Melampirkan fotocopy status kepemilikan tanah atau surat kontrak ,1':J
- d. Melampirkan bukti persetujuan masyarakat di sekitarnya.
- (4) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a paling sedikit memuat :
- a. Nama penanggung jawab usaha/kegiatan
- b. Nama perusahaan
- c. Alamat perusahaan
- d. Bidang usaha/kegiatan
- e. Lokasi kegiatan
- f. Nomor telepon perusahaan
- g. Wakil perusahaan yang dapat dihubungi
- h. Ketersidiaan sarana dan pra sarana teknik dalam menjalankan usaha
- i. Pernyataan pemohon tentang kesanggupan memenuhi dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 34
Tingkat penggunaan jasa Pemakaian Retribusi Izin Gangguan diukur
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 37
Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat izin Gangguan diberikan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 38
Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah, dan wajib dilakukan perpanjangan izin setiap 3 (tiga) tah un sekali dalam rangka pengawasan dan pengendalian.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 39
Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. p
Bagian Keempat Retribusi Izin Trayek
Paragraf I
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 40
Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungu t atas Pelayanan pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 41
Objek Retribusi adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 42
- ( 1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat izin untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Kota Tomohon.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat izin untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Kota Tomohon.
<!-- formula-not-decoded -->
Tingkat penggunaan jasa diukur
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 46
Retribusi terutang dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan pemberian Izin Trayek diberikan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 47
Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Izin Trayek yang diberikan Pemerintah Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 48
Saat Retribusi teru tang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB III - PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI Pasal 49
Pasal 49
- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarbiif retribusi sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan ## BAB IV
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Ketentuan Pembayaran Retribusi
BAB III - PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI Pasal 49
Pasal 50
- ( 1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB III - PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI Pasal 49
Pasal 51
- ( 1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana di maksud pad ayat ( 1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan walikota.
BAB III - PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI Pasal 49
Pasal 52
,.
··l
'
- ( 1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak jatuh tempo.
- (3) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis/Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
Bagian Keempat
Keberat an
BAB III - PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI Pasal 49
Pasal 53
- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. /17
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
BAB III - PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI Pasal 49
Pasal 54
- ( 1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB III - PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI Pasal 49
Pasal 55
- ( 1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) qi,fitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
BAB III - PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI Pasal 49
Pasal 56
- ( 1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, menjadi Kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tertangguh apabila :
- a. Diterbitkan Surat Teguran, atau
;
- b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan piutang sejak tanggal diterimanya Surat Teguran terse but.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. 4:?
BAB III - PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI Pasal 49
Pasal 57
- ( 1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
Bagian Keenam Sanksi Administratif
BAB III - PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI Pasal 49
Pasal 58
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang mambayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BABV INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB III - PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI Pasal 49
Pasal 59
- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota q.~n?an berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan. l
PENYIDIKAN
BAB VI - PENYIDIKAN
Pasal 60
- ( 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan terse but menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Sadan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Sadan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi.
- d. Memeriksa buku , catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; /17
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
1. Memenggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Palisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB VII - KETENTUAN PIDANA Pasal 61
Pasal 61
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
BAB VII - KETENTUAN PIDANA Pasal 61
Pasal 62
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 merupakan penerimaan Negara.
'
•)
I
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 63
Pasal 63
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang ## BAB IX KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 63
Pasal 64
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. ~
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 63
Pasal 65
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tomohon,i{'

Penetapan: Ditetapkan di Tomohon pada tanggal 14 11'" r•t 2012 ,. ·1 ' Diundangkan di Tomohon pada tanggal 15 M.,-rst 2012

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH, Drs. ARNOLD POLI , SH.MAP PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19630815 198803 1 018 LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2012 NO MOR 10