Unknown PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MI Nomor KABUPATEN Tahun 2014 tentang pENGGUNAAN DANA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2014 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a.
bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dijelaskan Investasi pemerintah daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/ atau manfaat lainnya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang ditegaskan maksud dilakukannya penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang adalah untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum guna meningkatkan kinerjanya dalam mengembangkan perusahaan dan mendorong peningkatan pelayanan air minum, pertumbuhan perekonomian daerah dan pendapatan asli daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014;
1.
2. Undang-Undang ...
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ten tang Republik Lembaran
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perund: .U Re ta tang-Hndangan (Lembaran Negara epubhk Indonesia Tahun 2011 N 82 Tambahan Lembaran . omor » 5234 ); Negara Republik Indonesia Nomor
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 t tan P b S . en g engem angan . 1stem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012); ,
"eapeas
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investas' p (Bernita Negara Repubu Indonesia Ta,,, [j""5,ah Daerah omor 754);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ti ze II : Nomor 12 Tahun 1981 tentang Penainia,""} tang . . erusa aan aerah Air Minum (Lembaran Daerah Tingkat II Sintang Tahun 1981 Nomor 7 Sen D Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Ka bu paten Sin tang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2014 Nomor 3);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2014
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- lJ Pe \_hi ,\_rtaan modal Pemerintah Daerah dmaksudkan untuk memenuh butuhan biaya operasional kepada PDAM Kabupaten Sintang dalam aemberikan pelayanan akan ketersediaan air minum kepada masyarakat.
- 3Me#, guna
- «~~"kuat struktur permodalan PDAM Kabupaten Sintang gkatkan kinerjanya dalam dalam mengembangkan perusahaan.
•
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
'an Modal Pemerintah Daerah bertujuan untuk :
$.
- ( 1) Mendorong ...
- eningkatan pelayanan air minum pertur1b ~adg"{s pciingkatan pendapatan asii aa"",Phan perekonomian l ae"nan daerah. guna menunjang ~mba"
- ., Aatnya kualitas jasa pelayanan bagi pemer th I n) ?Jen1ng yang terjangkau dan memenuhi standnu ank kebutuhan air l .;um ke r,\_ iar resehatan ' enggarakan remanfaatan umum bagi masyarakat Kab \_ &amp;una ~eny°' aoupaten Sintang.
BAB III - pENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
Pasal 4
. tah Kabupaten Sintang memberikan penyertaan modal kepada PDAM em""\_, sintang yang didirikan
BAB III - pENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
Pasal 5
penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang merupakan penyisihan dari Dana Anggaran pndapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014, itetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - pENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
Pasal 6
Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang kepada PDAM Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
RINCIAN PENGGUNAAN DANA PENYERTAAN MODAL
BAB IV
Pasal 7
- (11 Rincian penggunaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang Kepada PDAM Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014, sebagai berikut:
1. Pembayaran Listrik Tenaga Pembangkit;
2. Pembelian Bahan Kimia;
3. Pembelian Bahan Bakar Minyak (Solar) dan Minyak Pelumas (Olie);
- Pembelian Pompa 50 L/D (1 Buah);
- Pembelian Pompa 30 L/D (1 Buah); 5
- Pembelian Pompa 20 L/D (1 Buah); 6
- embelian Komputer dan Printer; 7
8.p
- 9 7' Pember an Water Meter Pelanggan;
ember an Generator Set·
l ·an Water Meter lnduk 0 4";
,elian Water Meter Induk 06".
1"
pembel
1
1
.
pern
·, jan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) re""~ Bupat ini. " perat" tercantum dalam Lams: piran (2|
BABV MEKANISME DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA PENYERTAAN MODAL
Pasal
8
- pireksi PDAM Kabupaten Si!@8 aiib menyampaikan laporan seluruh egiatan Perusahaan, yang terdiri lari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri dari laporan ~giatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan pengawas. (2)
- 3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.
- (4) Tata cara dan waktu penyarnpaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV
Pasal 9
Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM Kabupaten Sintang dilakukan oleh Dewan Pengawas bersama Tim Pengelolaan dan Pengenadalian Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang kepada PDAM Kabupaten Sintang yang telah ditetapkan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10
:.:
lamp; ran merupakan kesatuan yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11
- "8betum %%, \_\_,Dana Penyertaan Moda rlakunya Peraturan Bupati ini, Penggunaan Sintan dig.\_'emerintah Kabupaten Sintang Kepada PDAM Kabupaten ' bi.,""kan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan man8
"3pit,,.
\_.
akan satu kesatuan yang
Vang terdapat dalam Peraturan ini, merup kcrpisahkan
dari
Peraturan ini.
de
BAB VIII ...
BAB VII - KETENTUAN PENUTUp
Pasal 12
"
an ini berlaku sejak tanggal diundangkan tura ·tah· per' .cap orang menget uinya, memerintahkan Ag' "~%nempatannya dalam Berita Daerah Ka,~"""!dangan Peraturan ii enga ten intang.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Sintang pada tanggal ; · 2014 1(0

Penandatangan: BUPATI SINTANG ' • 2 � MILTON CROSBY

Penetapan: Diundangkan di Sintang pada tanggal Qui 2014 4

Penandatangan: PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, Y0SEPHA HASNAH SERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014 NOMOR 3% 1 | 1 1 88 ## 1 H ## HI | | | | | 8 0 8 c t | | | | | | ti | |----------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|-------------|--------------------|----------|------------|-----------|-----------|----------------| | | 3 8 0 $ | | 1/l cu 1/l c "' N i N | | | | | | | cu % 8 et 8 cu | | | | § & c 00 | 1/l f::l .,; c cu ci u | | | | | | | cu 3 8 t 8 cu | | | 3 ¥ 4 • £ 0 | 1/l cu 1/l o ( v cu N 8 o 0 00 | | | | | | | | N 0 o 8 t 8 (N | | .¥ L • 2z "' £ "' rn | 3 8 0 c | 00 | | | | | | | | | | | & 8 0 % | | p o ci t 0c C | | | | | | | | | | 5 8 0 c 00 | | t o c t 0c C | | | | | | | | | z 2 | 3 8 0 c 00 | 1/l f::l c t N v Nu | t o c f 0¢ C | | | | 8 8 0 c «t | 8 0 c 1/l | 8 0 8 0 c | cN e - | | | 0 00 00 a (N cj t | 1/l 1/l 00 0 °' c cN | | 3 8 0 c t | 0 00 «t ui 0o 0 t- | 3 c c (N | 8 0 8 t £ | | | | | | | 1/l 1/l 00 0 °' c cN | p t t 0c 1/l o t 00 | | | | | | | | | | 0 (N 8 ci t | 1/l 1/l 0o 0 0 c Nu | | | | | | | | | | | 8 (N 0c t t cv t | 1/l 1/l 00 0 °' c cu | t coy t 00 u) o t- a0 | | | | | | | | | I | 8 00 $ 0 c 00 | u to 0o - 8 c cu | p co t o:i u) o t 00 | | | | | | | cN ± c t u $ - | | i | i | (u | | | | | | | | | \ l c z z z 77 200657 1