Unknown Unknown Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pencadangan Kawasan Terumbu Karang Pasir Putih sebagai Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Situbondo. 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Haya ti clan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427); 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sehagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); 3. 6 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 7. Undang-Unda.Jig Nomor 32 Tahtin 2009 tenta.Jig Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2009 Nomor 140); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Hean (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779); 10. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17 /MEN/ 2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; 12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 03); 15. Peraturan Bupati Situbodno Nomor 34 Tahun 2010 ten.tang Uraian Tuga.s dart Fungsi Dina.s Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo. Mem.per·ttkan: 1. Hasil kegiatan Identiftkasi dan Monitoring Spesies Sebaran Ternmbu Karang yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo bekerjasama dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya pada Bulan Juni Tahun 2011; 2. Surat Keputusan Bupati Situbondo tanggal 14 Juni 2010 Nomor 188/313/P/004.2/2010 tentang Pembangunan/ Penyediaan Sarana clan Prasarana Kawasan Konservasi Laut Daerah / Kawasan Konservasi Perairan Dana Alokasi Khusus (DAK} Bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2011. 3. Berita Acara Pengukuran Rekonstrnksi Batas Kawasan Hutan Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH Bondowoso tanggal 23 Februari 2012. IIEMUTUSKAN : PERATURAII BUPATI TBIITAJIG PEIICADARGAR KAWASAII TERUMBU KARAIIG PASIR PUTIH SEBAGAI KAWASA!I KOIISBRVASI PERAIRAII DAERAB. BABI KETBNTUAII UMUJI Paaal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo. 2. Bupati adalah Bupati Situbondo. 3. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo. 4. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan di lingkungan mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan. 5. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan. 6. Konservasi Sumber Daya llcan adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya ikan tennasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan. 7. Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi., dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengeloiaan sumber daya Uran dan lingkungannya secara berkelanjutan. Menetaplam 8. Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Situbondo yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat dan sistem tata nilai tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya. 9. Kearifan LokaJ adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara iain melindungi dan mengelola linglrungan hidup secara lestari. 10. Terumbu Karang adalah endapan-endapan masif dari kalsium karbonat (CaCO3) yang terutama dihasilkan oleh karang dengan sedikit tambahan dari alga berkapur clan organisme-organisme lain yang mengeluarkan kalsium karbonat. 11. Hutan Mangrove adalah hutan yang terdapat di daerah pantai yang selalu atau secara teratur tergenang air laut dan terpengaruh oleh pasang SW1.lt air laut tetapi tidak terpengaruh oleh iklim. 12. Padang La.mun adalah hamparan tumbuhan berbunga yang memiliki akar, ha.tang dan daun yang sejati yang hidup terendam di dalam laut. 13. Pariwisata Bahari adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata laut, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut. BABU WILAYAH DAJI LUAS WILAYAH Pual2 - (1) Mencadangkan sebagian wilayah daratan Desa Pasir Putih Kecamatan Bungatan dan sebagian wilayah perairan Pa.sir Putih\_sebagai Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Situbondo. - (2) Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicadangkan sebagai Tam.an Wisata Pasir Putih Kabupaten Situbondo. - (3) Pencadangan Taman Wisata Pasir Putih sebagairoana dimaksud dalam ayat (2) terdiri atas : - a. Area I (daratan), seluas 580 m 2 (litna ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak pada koordinat 7°41 '18, 18" LS dan 113°49'52,45" BT. - b. Area II (laut), seluas 195,2 Ha (seratus sembilan puluh lima koma dua hektar) dengan panjang / keliling kawasan sebesar 8458,2 m (delapan ribu empat ratus lima puluh delapan koma dua meter). - (4) Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Situbondo adalah sebagaimana pada peta. dan batas koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BABm PRIIISIP PBllOBLOLAAK Pual3 Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah didasarkan pada prinsip-prinsip pencegahan pengrusakan terumbu karang, pencegahan aktivitas pariwisata yang destruktif, pencegahan tangkap lebih (overfishing), pengaturan penggunaan alat penangkapan ikan, cara penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang ramah lingkungan, pengelolaan berbasis masyarakat, pertimbangan kearifan lokal dan pertimbangan bukti ilmiah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (berlaku Unknown)
Pembukaan
bahwa daJam rangka mewujudkan kelest.arian terumbu karang, sumberdaya i.kan beserta ekosistemnya, melindungi dan mengelola ekosistem perairan di wilayab pantai Pasir Putih, perlu dicadangkan sebagai Kawasan Konservasi Pcrairan Daerah Kabupaten Situbondo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencadangan Kawasan Terumbu Karang Pasir Putih sebagai Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Situbondo.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Haya ti clan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sehagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
3. 6 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Undang-Unda.Jig Nomor 32 Tahtin 2009 tenta.Jig Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Hean (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
10. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17 /MEN/ 2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 03);
15. Peraturan Bupati Situbodno Nomor 34 Tahun 2010 ten.tang Uraian Tuga.s dart Fungsi Dina.s Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo.
Mem.per·ttkan: 1. Hasil kegiatan Identiftkasi dan Monitoring Spesies Sebaran Ternmbu Karang yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo bekerjasama dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya pada Bulan Juni Tahun 2011;
2. Surat Keputusan Bupati Situbondo tanggal 14 Juni 2010 Nomor 188/313/P/004.2/2010 tentang Pembangunan/ Penyediaan Sarana clan Prasarana Kawasan Konservasi Laut Daerah / Kawasan Konservasi Perairan Dana Alokasi Khusus (DAK} Bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2011.
3. Berita Acara Pengukuran Rekonstrnksi Batas Kawasan Hutan Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH Bondowoso tanggal 23 Februari 2012.
IIEMUTUSKAN :
PERATURAII BUPATI TBIITAJIG PEIICADARGAR KAWASAII TERUMBU KARAIIG PASIR PUTIH SEBAGAI KAWASA!I KOIISBRVASI PERAIRAII DAERAB.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


## BABm

## PRIIISIP PBllOBLOLAAK

## Pual3

Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah didasarkan pada prinsip-prinsip pencegahan pengrusakan terumbu karang, pencegahan aktivitas pariwisata yang destruktif, pencegahan tangkap lebih (overfishing), pengaturan penggunaan alat penangkapan ikan, cara penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang ramah lingkungan, pengelolaan berbasis masyarakat, pertimbangan kearifan lokal dan pertimbangan bukti ilmiah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV

## PEIIAIIJ'AATAII KAWASAR KOIISBRVASI PltRAIRAJI DAltRAH

## Pual4

Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Daerah diprioritaskan untuk melindungi potensi sumberdaya kelautan clan perikanan khususnya terumbu karang dari eksploitasi yang tidak ramah lingkungan dan untulc menjamin ketersediaan sumber daya ikan secara berkelanjutan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan budidaya perikanan, pengembangan pariwisata bahari yang memberi manfaat secara langsung kepada masyarakat serta konservasi terumbu karang beserta ekosistemnya yang potensinya semakin terancam.

## BABV

## PEIIOAWASAII DAIi PERGAIIAIIAII

## PualS

- ( 1) Pengawasan dan Pengamanan Kawasan Konservasi Perairan Daerah dilakukan untulc mencegah kegiatan yang tidak rarnah lingkungan seperti pengrusakan terumbu karang, pengeboman ikan, penggunaan bahan kimia berbahaya (potasium sianida), aktivitas pariwisata yang destruktif dan penggunaan teknologi Jain yang tidak ramah lingkungan.
- (2) Pengawasan dan pengamanan Kawasan Konservasi Perairan Daerah dilakukan oleh tim terpa.du di bawah koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan.


Diundangkan di . pada tanggal O 6

S,-.u-ra DAERAH KOO

Dn. HADI WLJONQ, ST. 1111 Pembina Utama Muda

NIP. 19541010 197603 l 010

BERITA DAER.All KABUPATU SITUBORDO TAHON 2012 NOMOR l9

## Pasa16

- ( 1) Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Daerah ditindaklanjuti oleh Dinas Kelautan clan Perikanan Kabupaten Situbondo untuk melakukan upaya-upaya penyusunan rencana pengelolaan termasuk rencana zonasi rinci yang disinkronkan dengan Rencana Tata · Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RTRWP2K) Kabupaten Situbondo, mengkaji u1ang luasan dan batas-batas, sosialisasi dan pemantapan pengelolaan serta pembentukan unit organisasi pengelola.
- (2) Dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah di Kabupaten Situbondo dapat dilalrukan kemitraan dengan kelompok masyarakat dan/ atau masyarakat adat, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dunia usaha industri, lembaga penelitian serta perguruan tinggi.

## BAB VI

## KETENTUAB PENUTUP

## Pasa17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

## Pasal8

Peraturan Bupati m1 mulai berlaku pada tangal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Bupati penempatannya dalam Berita Daerah. memerintahkan 1m dengan pkan di Situbondo tangga1 0 6 APR 2012 BVPATI SITUBOl'fDO, pad;



I