PERATURAN BUPATI BUTON UTARA Nomor S9TAHUN Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR S9TAHUN 2016 TENT ANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI&gt; TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN EUTON UTARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATl BDTON U'l"ARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR S9TAHUN 2016
TENT ANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI&gt; TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN EUTON UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON UTARA,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ·4 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan · dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara, menyebutkan bahwa Kedudukan, Susurran Organisasi, Tugas ·dan Furrgsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, -Susunan Organisasi, Togas -dan Fungsi, .serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Buton Utara.
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara .(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran . Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturari Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
..
- 5: Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang ·· Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Euton Utara Tahun 2016 Nomor 6 ).
MEMUTUSKAN :
enetapkan ·PERATURAN EUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERIKANAN KAEUPATEN BUTON UTARA.
BAB I - RE'I'ENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton Utara.
2. '2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Euton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Euton Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Euton Utara.
- S. Dtfias 11.ctalah Dinas Perikanan Kaou.paten Buron Utar .. a.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Euton Utara.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang rrretaksarrakan kegiatan teknis 'operastorrai ·dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
BAB I - RE'I'ENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan diwadah! dalam. beatuk Dma.s.
BAB I - RE'I'ENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Perikanan.
..
BAB I - RE'I'ENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4
- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B.
2. urusan ayat (2), peraturan (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan ## BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGAi~ISASI Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi
BAB I - RE'I'ENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 5
- (1) .Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di · bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB I - RE'I'ENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 6
Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepada Daerah di bidang kelautan dan perikanan.
BAB I - RE'I'ENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas menyelenggarakan fungsi :
- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, pemberian rekomendasi penerbitan surat izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan, penge1o1aan -dan penyelerrggaraan ternpat pelelangan ikan serta pengelolaan pembudidayaan ikan;
- a. 1&gt;elaksanaar1 keoijakar1 -pem.be:rclayaan -ne1ayan kecil clan usaha kecil pembudidayaan ikan, pemberian rekomenasi penerbitan surat izm usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan serta pengelolaan pembudidayaan fkan;
- c. pelaksanaan administrasi Dinas;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bu pati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.
BAB I - RE'I'ENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 8
- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :
- b. Sekretariat;
- a. Kepala Din.as;
- c. Bidang Perikanan Tangkap;
- e. Bidang Pengawasan dan Peningkatan Daya Saing;
- d. Bidang Perikanan Budidaya;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan ini.

## BAB IV

## TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan kebijakan dan program strategis, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan bidang kelautan dan perikanan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.

## Bagian Kedua

## Pasal 10

## Sekretariat

- (l) Sekretariat mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan program, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan. ,
- (2) · Sekretariat sebagaimaria dimaksud pada ayat ( l), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam P--asa.1 ro, Sektetariat -:rn.enye1enggatakan 1'ungsi ·:

- b. penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan program, dan angaran Dinas;
- a. pengelolaan verifikasi keuangan, perbendaharaan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
3. 'c. ·perlaksarraa:n pengetolaan .asset;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan furigsional serta -evaluasi Icirrerja aparatur 'sipil negara;
- d. pengelolan dan pelayanan admnistrasi umum, pengelolaan adrninistrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara;
- f. pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan dokumentasi;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas -sesuai -dengan tugas -dan fungsiriya.

## Pasal 12

- ( 1) Sekretariat, terdiri atas :
- a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Perlengkapan; b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

## Pasal 13

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan program, pengumpulan dan analisa data, evaluasi dan pelaporan, perumusan kebijakan dan koordinasi serta melaksanakan administrasi keuangan, perbendaharaan, perlengkapan dan pengelolaan barang;
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan ketataueahaan, administrasi kepegawaian, keprotokalan, kerumahtanggaan, kehumasan, perpustakaan, dan surat menyurat.

## Bagian Ketiga Bidarrg Perikarian Tarrgkap Pasal 14

- ( 1) Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis -serta melaksanakan -evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang perikanan tangkap;
- (2) Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

··

## Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perikanan Tangkap;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
- c. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Perikanan Tangkap.
- d. penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas · sesuai dengan tugas dan fungsinya,

x.,

·

## Pasal 16

- ( 1) Bidang Perikanan Tangkap, terdiri atas :
- a. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
- b. Seksi Kenelayanan dan Pengendalian Penangkapan : Ikan;
- c. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap.

## Pasal 17

- ( 1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 b ayat {l) 'huruf a, mempunyai tugas :
- a .. menyusun program kerja Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
- b. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi sarana dan prasarana penangkapan;
- cl. menyusunraffc·angan a·a:n .skala pnoritas pembangunan dan rehabilitasi prasarana perikanan .tangkap;
- c. melaksanakan penghimpunan peraturan perundangundangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan saran.a dan prasarana perikanan tangkap;
- e. menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- f. menyiapkan bahan koordirrasi petaksanaan kegiatan saran.a dan prasarana perikanan tangkap;
- g. melaksanakan kebijakan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- h. melaksanakan sosialisasi dan desiminasi teknologi anjuran sarana perikarian tangkap;
- i. melakukan monitoring, evaluasi kegiatan saran.a dan prasarana perikanan tangkap;
- J. menyiapkan dan menyusun data Saran.a dan Prasarana Perikanan Tangkap.

{2) .Sekei Kenelayanan -dan Pengendalian Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja Seksi Kenelayanan dan Pengendalian Penangkapan Ikan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan .pelaksanaan kegiatan Kenelayanan Pengendalian Penangkapan Ikan;
3. b .. raelaksanakan pci:i.ghimpt1nan peraturan perundangundangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Kenelayanan dan Pengendalian Penangkapan Ikan;
- d. menyiapkan bahan koodinasi pelaksanaan kegiatan Kenelayanan Pengendalian Penangkapan Ikan;
- e. melaksanakan sosialisaei dan desiminasi teknologi anjuran dibidang usaha penangkapan ikan;

v,

- f. melaksanakan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap;
- g. melaksanakan kebijakan pengembangan, pembinaan, bimbingan usaha perikanan tangkap;
- h. melaksanakan penyebarluasan informasi peta pola migrasi dari penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan Kabupaten;
1. melaksanakan monitoring, evaluasi Kenelayanan Pengendalian Penangkapan Ikan;
- j. melaksanakan . penyusunan bahan clan data Kenelayanan serta Pengendalian Penangkapan Ikan;
- (3) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. mengelola administrasi clan menyusun program kerja Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
8. b .. menyusun peraturan perundang-undangan, pedoman · dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Kesehatan dan Lingkungan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Kesehatan dan Lingkungan dengan unit kerja terkait;
- e. melaksanakan pendataan dan analisis terhadap jenis penyakit pada komoditas perikanan budidaya;
- f. melaksanakan pembinaan upaya pencegahan dan pengendalian wabah dan hama penyakit ikan pada usaha perikanan budidaya;
- h. rrretaksarrakan pembirraan, pemantauan terhadap kualitas dan pemulihan sumberdaya ikan serta lingkungan perikanan budidaya;
- g. "ffielaks·arrhltan 'pemotrraan, -:f&gt;emantauan ti-an pengendalian terhadap penggunaan dan peredaran obat-obatan, bahan kimia, residu obat ikan, · kontaminan dan produk biologis pada sistem produksi budidaya;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Pengembangan Sumber Daya Ikan, kesehatan ikan dan Iingkungan;
- j. menyiapkan bahan dan data penyusunan Pengembangan Sumber Daya Ikan.

## Bagian Keempat Bidang Perikanan Budidaya Pasal 18

- (1) Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan perumusan kebijakan, bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Perikanan Budidaya.
- (1) Bidang Perikanan .Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Perikanan Budidaya;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Perikanan Budidaya;
- c. penyiapan bahan pembinaarr/bimbmgan teknis di bidang Perikanan Budidaya;
- a. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Perikanan Budidaya;
- b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 20

- ( 1) Bidang Perikanan Budidaya, terdiri atas:
- a. 'Seksi Produksi dan U saha;
- b. Seksi Pengembangan Kawasan Budidaya;
- c. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab '.kepacta KeJ&gt;ala Bictang Pei'ikanan Buaicta:ya ctan Usaha.

## Pasal 21

- ( 1) Seksi Produksi dan U saha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat ( 1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyeleggaraan kegiatan di bidang Produksi dan Usaha.
- f3) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 20 ayat ( 1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyeleggaraan kegiatan di bidang Pengem bangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Seksi Pengembangan Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian · bimbingan teknis penyeleggaraan kegiatan di bidang Pengembangan Kawasan Budidaya.

...

## Bagian Keempat

## Bidang Pengawasan dan Peningkatan Daya Saing Pasal 22

- ( 1) Bidang Pengawasan dan Peningkatan Daya Saing mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan perumusan kebijakan, bimbingan teknis serta melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan dan peningkatan daya saing.
- (2) Bidang Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pengawasan dan Peningkatan Daya Saing menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pengawasan dan Peningkatan Daya Saing;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengawasan dan Peningkatan Daya Saing;
- c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidan, Pengawasan dan Peningkatan Daya Saing;
- d. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidan, Pengawasan dan Peningkatan Daya Saing;

## Pasal 24

- (1) Bidang Pengawasan dan Peningkatan Daya Saing, terdiri atas:
- a. 'Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan;
- b. Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan · Perikanan;
- c. Seksi Pengelolaan Ruang Laut.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin oleh Kepa.1a. Se1&lt;.si -yahg berada cli bawah clah beftahggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Peningkatan Daya Saing.

## Pasal 25

- (1) Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja;
- b. rrrerrghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan;
- c. menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan bina mutu serta diversifikasi produk perikanan dengan unit kerja terkait;
5. -d. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan mutu, pengolahan dan Pemasran Hasil Perikanan dengan unit kerja terkait;

- e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan;
- f. mengembangkan saran.a dan prasarana Sistem Rantai Dingin ( Cool Chain System) di sentra kantong-kantong produksi;
- g. menyiapkan bahan dan informasi pengembangan investasi usaha perikanan;
- h. melaksanakan pembinaan kelembagaan usaha perikanan;
1. melaksanakan pembinaan, pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- J. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi pelaku usaha perikanan;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan usaha perikanan;
1. menyiapkan penyusunan bahan dan data Pelayanan U saha Perikanan.
- (2) Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat ( 1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- b. menghimpun peraturan perundang-undangan, peaorrian ·c:1a:n rseru:f{iuk teknis -ifHalrsruYaan 'ke·gtatan. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- c. melaksanakan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- d. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan Perrgawasan Sumber Daya Kelautan ·dan Perikarran dengan unit kerja terkait;
- e. melaksanakan pemantauan dan pengendalian terhadap pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- f. melaksanakan pembinaan terhadap kelompok rnasyarakat pengawas;
- g. melaksanakan pengawasan dan investigasi terhadap tindak pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kawasan suaka: '
1. melaksanakan monitoring, evaluasi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- j. menyiapkan bahan dan data penyusunan Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
20. {3-) Sek.si Pengelolaan Ruang Laut sebagaim.an.a dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pengelolaan Ruang Laut; ·
- b. menghimpun peraturan perundang-undangan, .pedoman dan .petunjuk teknis .pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Ruang Laut;
- d. melaksanakan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Ruang Laut dengan unit kerja terkait;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan kegiatan Pengelolaan Ruang Laut;

- e. menyiapkan bahan bimbingan teknis pemanfaatan dan pengendalian tata ruang laut dan pulau-pulau kecil;
- g. · melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa serta penyajian data statistik Kelautan, Pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
- f. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis pemanfaatan dan pengendalian tata ruang laut dan pulau-pulau kecil;
- h. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan kelautan clan kemaritiman;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Penelolaan Ruang Laut;
- j. menyiapakan bahan dan data menyusun Pengelolaan Ruang Laut.

## Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 26

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/ atau teknis penunjang tertentu.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Unit Pelaksana Teknis Din.as ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gu.bernur.

## Bagian Keenam Kelompok J abatan Fungsional Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas sesuai bidang keahliannya.

## Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat rn ditentukan "berdasaikan .kebutuhan dan -beban .kerja,
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) .Jenis .Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

'.

...

BABV TATAKERJA Pasal 29

- ( 1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan · prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pernerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

## Pasal 30

Kepala Dinas wajib · mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil 1angkah:langkah yang diperlukan sesual ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasa131

Kepala Dinas memimpin · dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

## Pasal 32

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggugjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

## Pasal33

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

## Pasal 34

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh kepala satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

## Pasal 36

- ( l) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

## Pasal 37

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masingmasing pejabat dalam Iingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

## KEPANGKATAN,PENGANGKATAN,ESELONISASIDAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 38

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon Ilb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon Illa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IV a atau jabatan pengawas.
- (7) Pejabat eselon III atau jabatan administrator dan eselon IV atau jabatan pengawas di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemeri.ntah.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Utara tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton Utara dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 40

Peraturan Bupati 1n1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar· setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.


Ditetapkan di Buranga pada tanggal ~ 7 -19- -

BUPATI BUTON UTARA,


H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga pada tanggal 9-7 -1 IJ.. --2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA,


LAODE BAHARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2016 NO MOR

LAMPIRAN

- PERATURAN BUPATI BUTON UTARA.

°I'H'.:&gt;'\.\J()R

;9-- TAHUN 2?n6

TANGGAL

0-7 -

I~

-

(J.otb

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN KERJA DINAS PERIKANAN

FUNGSI,

SERTA

TATA

KABUPATEN BUTON UTARA

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI D~NAS PERIKANAN KABUPATEN BUTON UTARA


BUPATI EUTON UTARA,


H.ABU HASAN