Unknown BUPATI MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELAT AN TENTANG DENGA Nomor KABUPATEN Tahun 2006 tentang TATACARAPEMBERIANDANPERTANGGUNGJAWABAN HIBAH BIBITKARETPOLYBAGKEPADAPETANI/PEKEBUN KELOMPOKUNITPENGOLAHAN DANPEMASARAN BAHANOLAHKARET KABUPATEN MUSIBANYUASIN DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHAESA BUPATIMUSIBANYUASIN, - a. bahwa sesuai ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELAT AN
PERATURAN BUPATIMUSIBANYUASIN NOMOR t'f TAHUN2017
TENTANG
TATACARAPEMBERIANDANPERTANGGUNGJAWABAN HIBAH BIBITKARETPOLYBAGKEPADAPETANI/PEKEBUN KELOMPOKUNITPENGOLAHAN DANPEMASARAN BAHANOLAHKARET KABUPATEN MUSIBANYUASIN
DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHAESA
BUPATIMUSIBANYUASIN,
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemberian Hibah dilaksanakan atas persetujuan Kepala Daerah yang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban hibah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa komoditas karet merupakan salah satu komoditi unggulan yang mampu meningkatkan pendapatan petani/ pekebun , mendongkrak perekonomian daerah, dan mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, sehingga dipandang perlu untuk memberikan hibah berupa bibit karet dalam polybag kepada petani/ pekebun yang tergabung dalam kelompok unit pengolahan dan pemasaran bahan olah karet di Kabupaten Musi Banyuasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah Bibit Karet Polybag kepada Petani/Pekebun Kelompok Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet Kabupaten Musi Banyuasin;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor541);
I
'/
:I
I
Menetapkan
5. Peraturan Menteri Pertanian 38 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (BOKAR);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 73 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 83);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATIMUSI BANYUASIN TENTANGTATACARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH BIBIT KARETPOLYBAG KEPADAPETANI/PEKEBUNKELOMPOK UNIT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN BAHAN OLAH KARET KABUPATEN MUSIBANYUASIN.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
3. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Kelompok Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet selanjutnya disingkat KUPPBadalah Ke1ompokPetani Karet yang sudah teregister pada Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang
j'
bertujuan untuk rnenunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
6. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
BABII
MAKSUDDANTUJUAN
Pasa12
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian dan pertanggungjawaban Bantuan Hibah Bibit Karet Polybag kepada KUPBB.
2. (2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati mi adalah untuk menjamm agar pelaksanaan pemberian dan pertanggungjawaban Bantuan Hibah Bibit Karet Polybag kepada KUPBBdapat tepat sasaran dan dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BABIII
RUANGLINGKUP
Pasa13
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
- a. Persyaratan penerima hibah;
- b. Verifikasi penerima hibah;
- c. Pelaksanaan pemberian hibah;
- d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban; dan
- e. Monitoring dan evaluasi.
BABIV
PERSYARATAN PENERIMAHIBAH
Pasal4
Persyaratan penerima hibah bibit karet polybag yaitu :
- a. petani/pekebun yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. telah berumur 21 Tahun atau telah menikah;
- d. tidak sedang memperoleh bantuan dari pemerintah berupa bibit karet yang pendanaannya bersumber dari APBN/APBD dalarn tahun yang sarna;
- e. sudah tergabung dan teregister dalam KUPPB pada Dinas Perkebunan;
- f. bersedia menandatangani surat pernyataan sanggup merawat bibit karet sarnpai tumbuh menjadi tanarnan karet;
- g. bersedia menandatangani surat pernyataan membuka lahan tanpa bakar bagi petani/pekebun yang baru membuka lahan; dan
- h. diprioritaskan kepada petani/ pekebun yang:
1. mempunyai lahan tidak produktif (tua/ rusak) dengan maksud untuk diremajakan atau pengembangan areal baru untuk pengembangan karet;
2. mempunyai status tanah yang jelas (milik sendiri) dan tidak sedang dalam proses hukum;
3. luas lahan maksimal 1 Ha per petani/pekebun dengan jumlah paling banyak 500 batang bibit polybag; dan
4. lahan kebun karet produktif yang terkena musibah kebakaran atau banjir.
Pasal5
Kelengkapan administrasi persyaratan Penerima Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal4, yaitu:
- a. proposal permohonan dari KUPBB yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perkebunan;
- b. fotokopi KTPsuami/Istri; dan
- c. pasfoto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar.
BABV
VERIFlKASIPENERIMAHIBAH
Pasa16
- (1) Kepala Dinas Perkebunan membentuk Panitia Verifikasi untuk melaksanakan proses penerima verifikasi terhadap hibah bibit karet petani/ pekebun calon
1
•
- (2) polybag, yang ditetapkan dengan Keputusan KepaIa Dinas Perkebunan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meneliti dan memeriksa administrasi dan faktual petanij pekebun calon penerima hibah bibit karet polybag.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perkebunan.
- (5) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas Perkebunan.
Pasal 7
- (1)Hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi dituangkan dalam Berita Acara.
- (2)Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Dinas Perkebunan.
- (3) Petanijpekebun calon penerima hibah bibit karet polybag yang dinyatakan lulus verifikasi diusulkan Kepala Dinas kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima hibah.
BABVI
PELAKSANAAN PEMBERIANHIBAH
Pasal8
- (1)Bupati menetapkan daftar penerima hibah bibit karet polybag dengan Keputusan Bupati.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluranjpenyerahan hibah bibit karet polybag.
- (3)Penyaluranjpenyerahan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4)Bupati menunjuk Kepala Dinas Perkebunan untuk diberi wewenang menandatangani NPHD;
- (5)NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
- a. pemberi dan penerima hibah;
- b. tujuan pemberian hibah;
- c. besararr/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
- d. hak dan kewajiban;
I
I
f!
,
- e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
- f. tata cara pelaporan hibah.
BABVII PELAPORAN DANPERTANGGUNGJAWABAN
Pasa19
Penerima hibah bibit karet polybagwajib menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perkebunan.
Pasall0
- (1)Penerima hibah bibit karet polybag bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2)Pertanggungjawaban penerima hibah bibit karet polybag meliputi:
- a. laporan penggunaan hibah;
- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;dan
- c. salinan bukti serah terima bibit karet polybag.
- (3)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perkebunan paling lambat tanggal 10 bulan Desember tahun anggaran berjalan,
- (4)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
BABVIII MONITORING DANEVALUASI
Pasall1
- (1)Monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah bibit karet polybagdilakukan oleh Dinas Perkebunan;
- (2)Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
"
- (3) Dalam hal hasil monitoring clan evaluasi sebagairnana dimaksud pada ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BABIX
PENDANAAN
Pasal 7
- (1)Hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi dituangkan dalam Berita Acara.
- (2)Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Dinas Perkebunan.
- (3) Petanijpekebun calon penerima hibah bibit karet polybag yang dinyatakan lulus verifikasi diusulkan Kepala Dinas kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima hibah.
BABVI
PELAKSANAAN PEMBERIANHIBAH
Pasal 8
- (1)Bupati menetapkan daftar penerima hibah bibit karet polybag dengan Keputusan Bupati.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluranjpenyerahan hibah bibit karet polybag.
- (3)Penyaluranjpenyerahan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4)Bupati menunjuk Kepala Dinas Perkebunan untuk diberi wewenang menandatangani NPHD;
- (5)NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
- a. pemberi dan penerima hibah;
- b. tujuan pemberian hibah;
- c. besararr/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
- d. hak dan kewajiban;
I
I
f!
,
- e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
- f. tata cara pelaporan hibah.
BABVII PELAPORAN DANPERTANGGUNGJAWABAN
Pasa19
Penerima hibah bibit karet polybagwajib menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perkebunan.
Pasall0
- (1)Penerima hibah bibit karet polybag bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2)Pertanggungjawaban penerima hibah bibit karet polybag meliputi:
- a. laporan penggunaan hibah;
- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;dan
- c. salinan bukti serah terima bibit karet polybag.
- (3)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perkebunan paling lambat tanggal 10 bulan Desember tahun anggaran berjalan,
- (4)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
BABVIII MONITORING DANEVALUASI
Pasall1
- (1)Monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah bibit karet polybagdilakukan oleh Dinas Perkebunan;
- (2)Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
"
- (3) Dalam hal hasil monitoring clan evaluasi sebagairnana dimaksud pada ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BABIX
PENDANAAN
Pasal 12
Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan pemberian hibah bibit karet polybag dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang dikelola oleh Dinas Perkebunan.
BABX
KETENTUANPENUTUP
Pasa113
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Penetapan: Ditetapkan di Sekayu 11 pada tanggal /VIrtrd 2017 tPj.

Penandatangan: BUPATIMUSIBANYUASINf- , H. YUSNIN

Penetapan: Diundangkan di Sekayu pada tanggal t1 fYlftfe{- 2017 PIt. SEKRETARI DAERAH KABUPATENM SI BANYUASIN, H:APRIYADI BERITADAERAHKABUPATENMUSI BANYUASINTAHUN2017 NOMOR l1-