PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Su-Sel; 3. : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik 5. Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga; 16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 1997 Nomor 10); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 3); (berlaku 22 Agustus 2009)
Pembukaan
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 15 TAHUN 2009 T E N T A N G PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK SUL - SEL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,
Menimbang : a. bahwa PT. Bank Sul-Sel sebagai Bank milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi sebagai pilar pembangunan daerah dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu terus dikembangkan melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Su-Sel;
3. : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik
5. Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga;
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 1997 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 3);
Menetapkan
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
dan
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK SUL SEL .
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar;
4. PT. Bank Sul - Sel adalah Perseroan milik Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan yang bergerak di bidang usaha Perbankan;
5. Saham adalah bukti pemilikan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sul-Sel;
6. Modal dasar adalah modal yang ditentukan pada saat Perseroan didirikan;
7. Modal disetor adalah modal yang disetor penuh sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah pada saat Perseroan akan mengembangkan usahanya:
8. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan Modal Daerah dengan pihak ketiga dengan imbalan tertentu.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
T U J U A N
BAB II - T U J U A N
Pasal 2
Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada PT. Bank Sul Sel adalah :
- a. Mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- b. Membantu menggerakkan perekonomian daerah;
- c. Memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah;
:
- d. Menyelenggarakan usaha secara profesional dan bertanggungjawab dengan prinsip-prinsip usaha bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
PENYERTAAN MODAL
BAB III - PENYERTAAN MODAL
Pasal 3
Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal sebagai pemegang saham pada PT. Bank Sul Sel;
BAB III - PENYERTAAN MODAL
Pasal 4
- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 berasal dari APBD Kabupaten Kepulauan Selayar;
- (2) Besarnya nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan ditetapkan sebagai berikut :
- a. kumulatif nilai penyertaan modal saham sampai 31 Maret 1988 sebesar Rp. 10.194.444,66 (sepuluh juta seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah enam puluh enam sen);
- b. untuk periode April 1988 sampai dengan Desember 2007 nilai penyertaan modal saham sebesar Rp. 10.069.805.555,34 (sepuluh milyar enam puluh sembilan juta delapan ratus lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah tiga puluh empat sen) sehingga jumlah kumulatif penyertaan modal saham sampai dengan Desember 2007 Rp. 10.080.000.000,- (sepuluh milyar delapan puluh juta rupiah);
- c. penambahan penyertaan modal Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) dianggarkan melalui APBD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2008, sehingga jumlah kumulatif penyertaan modal saham sampai dengan Desember 2008 Rp. 20.080.000.000,- (dua puluh milyar delapan puluh juta rupiah);
- d. untuk periode April 2009 Penambahan penyertaan modal Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dianggarkan melalui APBD Kabupaten Selayar Tahun 2009, sehingga jumlah kumulatif penyertaan modal saham sampai dengan Agustus 2009 Rp. 20.330.000.000,- (dua puluh milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
BAB III - PENYERTAAN MODAL
Pasal 5
- (1) Penambahan (investasi) atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud Pasal 4 ## BAB IV
PENGAWASAN
BAB III - PENYERTAAN MODAL
Pasal 6
- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan umum sehubungan dengan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sul-Sel.
- (2) Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sehubungan dengan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sul-Sel, wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati baik secara berkala maupun insidental.
HASIL USAHA
BAB V - HASIL USAHA
Pasal 7
Bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sul-Sel berupa deviden yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh selama Tahun Anggaran berjalan, wajib disetor secara bruto ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Penetapan: Ditetapkan di Benteng pada tanggal 22 Agustus 2009

Penandatangan: BUPATI KEPULAUAN SELAYAR ## H. SYAHRIR WAHAB

Penetapan: Diundangkan di Benteng pada tanggal 22 Agustus 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR ## H. ZUBAIR SUYUTHI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2009 NOMOR 15
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 15 TAHUN 2009
T E N T A N G
## PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PT. BANK SUL - SEL
## A. UMUM
Dalam rangka melaksanakan
PENJELASAN
Pasal 41
Secara lebih spesifik dalam rangka pelaksanaan otonami daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan Daerah terdiri