PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA Nomor TAHUN Tahun 2015 tentang TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Menetapkan :
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kayong Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
6. Desa adalah Desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Kayong Utara.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
8. Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat BHPRD adalah realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Desa dalam satu tahun anggaran dari Pemerintah Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara.
BAB II - PRINSIP PENGALOKASIAN
Pasal 2
- (1) Prinsip pengalokasian BHPRD adalah:
- a. berkeadilan;
- b. pemerataan; dan
- c. proporsional;
- (2) Prinsip berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pengalokasian BHPRD diupayakan memperkecil kesenjangan pagu dana yang diterima setiap Desa dengan pertimbangan secara rasional terhadap kebutuhan Desa.
- (3) Prinsip pemerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengalokasian BHPRD mempertimbangkan segala kebutuhan Desa, sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia, guna menjamin terselenggaranya pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa di setiap Desa.
- (4) Prinsip proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengalokasian BPHRD harus memperhitungkan realisasi penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang berasal dari setiap Desa.
MEKANISME PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN PAGU BHPRD
BAB III - MEKANISME PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN PAGU BHPRD
Pasal 3
- (1) BHPRD dialokasikan dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) Besaran pagu dana untuk BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pengalokasian anggaran BHPRD yang diterima Desa berada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPKD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran persentase pagu dana untuk BHPRD yang diterima Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - MEKANISME PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN PAGU BHPRD
Pasal 4
- (1) SKPKD menyampaikan pagu dana BHPRD untuk tahun anggaran berikutnya kepada SKPD yang diserahi urusan Pemerintahan Desa paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkannya Besaran persentase pagu dana untuk BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).
- (2) Pagu dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri data realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Data realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar penghitungan pagu BHPRD tahun anggaran berikutnya.
- (4)
BAB III - MEKANISME PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN PAGU BHPRD
Pasal 5
- (1) Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang disalurkan kepada Desa, meliputi:
- a. pajak hiburan;
- b. pajak restorant;
- c. pajak reklame;
- d. pajak hotel;
- e. pajak mineral bukan logam dan batuan;
- f. pajak air tanah;
- g. pajak parkir;
- h. pajak air tanah;
- i. pajak sarang burung walet;
- j. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- k. pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan;
- l. retribusi parkir ditepi jalan umum;
- m. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- n. retribusi terminal;
- o. retribusi pelayanan kepelabuhan;
- p. retribusi penyeberangan di atas air;
- q. retribusi pelayanan pasar;
- r. retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
- s. retribusi izin mendirikan bangunan;
- t. retribusi izin gangguan;
- u. retribusi tempat pelelangan;
- v. retribusi izin usaha perikanan;
- w. retribusi penggantian biaya cetak peta;
- x. retribusi pemakaian kekayaan daerah; dan
- y. retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan jenis, pajak dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGALOKASIAN BHPRD
Bagian Kesatu Tata Cara Penghitungan BHPRD
BAB IV - TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGALOKASIAN BHPRD
Pasal 6
Penghitungan BHPRD ditentukan dengan pembagian :
- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata untuk setiap desa;dan
- b. 40% (empat puluh perseratus) dialokasikan secara proporsional.
BAB IV - TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGALOKASIAN BHPRD
Pasal 7
- (1) Penghitungan BHPRD secara merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, merupakan bagian yang berhak diterima setiap Desa sebagai BHPRD bagi rata.
- (2) Penghitungan BHPRD secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, merupakan sisa pagu anggaran BHPRD setelah dikurangi Pagu BHPRD bagi rata yang dibagi secara proporsional untuk setiap Desa.
- (3) Pembagian BHPRD proporsional untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
BAB IV - TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGALOKASIAN BHPRD
Pasal 8
- (1) Pengalokasian BHPRD untuk setiap Desa adalah hasil penjumlahan dari pembagian BHPRD bagi rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditambah BHPRD proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Pengalokasian BHPRD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengalokasian BHPRD pada APBD setiap tahun anggaran.
- (3) Pengalokasian BHPRD pada APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi pemerintahan Desa mengalokasikan dana BHPRD sebagai salah satu sumber pendapatan Desa dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan.
KETENTUAN PENUTUP
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Sukadana pada tanggal Maret 2015

Penandatangan: BUPATI KAYONG UTARA, HILDI HAMID

Penetapan: Diundangkan di Sukadana pada tanggal Maret 2015

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA, HENDRI SISWANTO BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2015 NOMOR