PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NO MOR L :&GT; TAHON 201 7 TENT ANG PERUBAHAN K.EDUA ATAS  ROTE NDAO Nomor MOR Tahun 2015 tentang GARA TIMUR PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NO MOR l :&gt; TAHON 201 7 TENT ANG PERUBAHAN K.EDUA ATAS PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 11 TAHON 2015 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAK.ILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat:
BUPATI ROTE NDAO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NO MOR l :&gt; TAHON 201 7
TENT ANG
PERUBAHAN K.EDUA ATAS PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 11 TAHON 2015 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAK.ILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROTE NDAO,
- a. bahwa terhadap besaran Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao yang diatur dalam Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao tidak sesuai dengan amanat ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2017 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatcn Rote Ndao;
- I. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupatcn Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. ten tang Republik Lembaran)"° 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); t
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Per.ibahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4737);
13. 1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dcngan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mcnteri Dalam Negcri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah (Serita Negara Repu blik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31 O);
12. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Dacrah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 002 Seri D Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 075);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tah un 2011 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndaott Nomor 101); t \)'
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nornor 135);
18. 16.Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 058);
17. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Serita Daerah Kabupaten RoteNdao Tahun Anggaran 2015 Nomor 0279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2017 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 11 Tahun 2015 ten tang Tunjangan Perurnahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten RoteNdao (Serita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017 Nomor 0420);
18. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 61 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2017 [Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahu n 2016 Nomor 0419);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATl
ROTE NDAO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO.
Pasal I
Ketentuan
Pasal 6
BABIV BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN
- I (1) Besaran tunjangan perumahan bagi Anggota DPRD ditetapkan berdasarkan klasifikasi jumlah besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Sampai dengan Rp.600.000.000.000,00 sebesar Rp.5.525.000,-
- b. Sampai Rp. l.000.000.000.000,00 sebesar Rp. 7 .000.000,-
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Rote Ndao. ! Baa Februari 2017 pada Np BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2017 NOMOR 0 432