PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN Nomor 1 Tahun 2017 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku 3 Agustus 2017)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
2. Mengingat : Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
1. Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubulik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2015 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bulungan
Tahun 2015 Nomor 20); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bulungan Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 4);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
Dan BUPATI BULUNGAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.
Pasal 1
- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :
- a. Pendapatan
Rp. 1.237.116.326.390,60
- b. Belanja dan Transfer Rp. 1.331.813.975.528,36 Surplus/(defisit) Rp.(94.697.649.137,76)
- c. Pembiayaan :
1. Penerimaan Pembiayaan Rp. 332.297.910.267,36
- 2.
- Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,00
Surplus/(defisit)
Rp.332.297.910.267,36
Pasal 3
Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :
- a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp. 52.441.191.918,63 dengan rincian sebagai berikut :
- b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp. (180.575.295.186,22) dengan rincian sebagai berikut :
3. 1.
4. Anggaran Belanja setelah perubahan
2. Realisasi Selisih lebih/(kurang) Rp. (180.575.295.186,22)
1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan. Rp. 1.184.675.134.471,97
2. Realisasi
Rp. 1.237.116.326.390,60
Selisih lebih/(kurang)
Rp. 52.441.191.918,63
Rp. 1.512.389.270.714,58 Rp. 1.331.813.975.528,36
- c. Selisih Anggaran dengan Realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 233.016.487.104,85 dengan rincian sebagai berikut :
1. Surplus/(defisit) setelah Perubahan
Rp. 327.714.136.242,61
2. Realisasi
Rp. (94.697.649.137,76)
Selisih lebih/(kurang)
Rp. (233.016.487.104,85)
- d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. (704.063.857,25) dengan rincian sebagai berikut :
- e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. (5.287.837.882,00) dengan rincian sebagai berikut :
1. Pembiayaan
- Anggaran Penerimaan setelah perubahan
Rp. 333.001.974.124,61
2. Realisasi
Rp. 332.297.910.267,36
Selisih lebih/(kurang)
Rp. (704.063.857,25)
Rp. 0,00
1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp. (5.287.837.882,00)
2. Realisasi
Selisih lebih/(kurang)
Rp. (5.287.837.882,00)
- f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. 4.583.774.024,75 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan
Rp. 327.714.136.242,61
2. Realisasi
Rp. 332.297.910.267,36
Selisih lebih/(kurang)
Rp. 4.583.774.024,75
Pasal 4
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, per 31 Desember 2016 sebagai berikut :
- a.
- Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 333.001.974.124,61
- b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp. 332.297.910.267,36
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
- d. e. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
- f. Lain-lain
Saldo Anggaran Lebih Akhir
Rp. 237.047.620.101,60
Rp. (650.880.253,28)
Rp. (53.183.603,97)
Rp. 237.047.620.101,60
Pasal 5
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, per 31 Desember 2016 sebagai berikut :
- a. Jumlah Aset
Rp. 6.404.963.823.323,46
- b. Jumlah Kewajiban
Rp. 83.724.219.255,85
- c. Jumlah Ekuitas
Rp. 6.321.239.604.067,61
Pasal 6
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, per 31 Desember 2016 sebagai berikut :
- a. Jumlah Pendapatan-LO
Rp. 1.169.349.605.741,83
- b. Jumlah Beban
Rp. 1.315.430.259.887,55
- c. Jumlah Surplus/Defisit-LO
Rp. (146.080.654.145,72)
Pasal 7
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut :
- a.
- Saldo Awal Kas di BUD per 1 Januari 2016 Rp. 324.855.663.630,96
- b. Arus Kas dari Aktifitas Operasi
Rp. 242.508.907.799,60
- c. Arus Kas dari Aktifitas Investasi Keuangan
- Non Rp. (334.682.540.961,00)
- d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
Rp. (550.436.209,00)
- e. Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016
Rp. 232.131.594.260,56
- g. Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2016
Rp.
237.072.568.511,00
Pasal 8
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f, per 31 Desember 2016 sebagai berikut :
- a. Jumlah Ekuitas Awal
Rp. 4.926.356.428.291,43
- b. Jumlah Surplus/Defisit-LO
Rp. (146.080.654.145,72)
- c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
- d. Jumlah Ekuitas Akhir
Rp. 1.540.963.829.921,90
Rp. 6.321.239.604.067,61
Pasal 9
Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g, Tahun Anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.
Pasal 10
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I

: Laporan Realisasi Anggaran;

Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;

Lampiran I.2 : Rincian

Laporan Realisasi menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan kegiatan;

Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpadauan Urusan Pemerintahan Daerah, dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;

Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah;

Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal dan (Investasi) Daerah;

Lampiran I.7 : Daftar Realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

Lampiran I.8 : Daftar

Realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;

Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran berikutnya;

Lampiran I.10

:

Daftar Dana Cadangan Daerah ;

Lampiran I.11

:

Daftar Pinjaman Daerah ; dan

Lampiran 1.12 :

Daftar Jumlah Pegawai Daerah Berdasarkan Golongan &amp; Jabatan

- b. Lampiran II

: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

- c. Lampiran III : Neraca;

- d.

Lampiran IV : Laporan Operasional;

- e. Lampiran V

: Laporan Arus Kas;

- f.

- Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;

- g.
- Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan.

## Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini;
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

## Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

## Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 23 Agustus 2017 BUPATI BULUNGAN, ttd

SUDJATI

Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 23 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, ttd

## SYAFRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2017 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,

JOTAM LS, SH. Pembina Tk.I / IVb Nip.196305061992031009

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA : (26/1/2017)

| NO | N A M A | JABATAN | PARAF |
|------|----------------------------|---------------------------|---------|
| 1 | Ingkong Ala, SE., M.Si | Wakil Bupati | |
| 2 | Drs. Syafril | Sekretaris Daerah | |
| 3 | Drs. Kornelis Elbaar, M.Si | Asisten Administrasi Umum | |
| 4 | P. Tumanggor, SE., MM | Kepala BPKAD | |
| 5 | Jotam L Sallata, SH, MM | Kepala Bagian Hukum | |