PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT Nomor 1 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN BATU PUTIH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT (berlaku 28 Juli 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
- a. bahwa dalam rangka upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan peningkatan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui peningkatan peran dan fungsi Camat;
- b. bahwa dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsi Camat sebagai Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu melakukan pemekaran Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Pembentukan Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat;
1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembar Negara Nomor 4826);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisai dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabuaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Barat Nomor 52);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 tahun 2014 tentang Penetapan Kampung menjadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 56);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
dan
BUPATI TULANG BAWANG BARAT
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BATU PUTIH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Lampung.
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Tulang Bawang Barat.
8. Tiyuh adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, ## BAB II
PEMBENTUKAN KECAMATAN
Pasal 2
- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- (2) Wilayah Kerja Kecamatan Batu Putih sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pemekaran dari Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- (3) Wilayah Kerja Kecamatan Batu Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2), terdiri dari :
- a. Tiyuh Panca Marga ;
- b. Tiyuh Sido Makmur ;
- c. Tiyuh Sakti Jaya ;
- d. Tiyuh Margo Mulyo ;
- e. Tiyuh Margo Dadi ;
- f. Tiyuh Marga Sari ;
- g. Tiyuh Mulyo Sari ;
- h. Tiyuh Toto Katon ;
- i. Tiyuh Toto Makmur ;
- j. Tiyuh Toto Wonodadi.
Pasal 3
- (1) Dengan dibentuknya Kecamatan Batu Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka Wilayah Kecamatan Gunung Terang dikurangi dengan luas Kecamatan Batu Putih yang baru dibentuk.
- (2) Wilayah Kerja Kecamatan Gunung Terang setelah dimekarkan, terdiri dari :
- a. Tiyuh Gunung Terang ;
- b. Tiyuh Terang Makmur ;
- c. Tiyuh Setia Bumi ;
- d. Tiyuh Setia Agung ;
- e. Tiyuh Gunung Agung ;
- f. Tiyuh Kagungan Jaya ;
- g. Tiyuh Terang Bumi Agung ;
- h. Tiyuh Toto Mulyo ;
- i. Tiyuh Mulyo Jadi ;
- j. Tiyuh Terang Mulya.
BATAS WILAYAH
BAB III - BATAS WILAYAH
Pasal 4
- (1) Wilayah Kecamatan Batu Putih mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Negari Besar Kabupaten Way Kanan; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan.
- (2) Batas Wilayah Kecamatan Batu Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peta dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
KEDUDUKAN IBU KOTA KECAMATAN
BAB IV - KEDUDUKAN IBU KOTA KECAMATAN
Pasal 5
Ibu Kota Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah berkedudukan di Tiyuh Margo Mulyo.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6
Untuk mengisi kekosongan pelaksanaan pemerintahan Kecamatan Batu Putih, Perangkat Kecamatan Gunung Terang tetap melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada Kecamatan Batu Putih sampai dengan ditunjuknya Perangkat Kecamatan Batu Putih.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Penetapan: Ditetapkan di Panaragan pada tanggal 28 Juli 2016

Penandatangan: BUPATI TULANG BAWANG BARAT, dto. UMAR AHMAD

Penetapan: Diundangkan di Panaragan pada tanggal 29 Juli 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH dto. HERWAN SAHRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 1

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP Pembina NIP. 19770409 200212 1 008 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG: 01/TBB/2016
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 1 TAHUN 2016
## TENTANG
## PEMBENTUKAN KECAMATAN BATU PUTIH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
## I. UMUM
Bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Tulang Bawang Barat maka dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat guna memenuhi tuntutan perkembangan dan kemajuan di masa mendatang.
Bahwa Kabupaten Tulang Bawang Barat telah menunjukkan perkembangan di bidang kependudukan dan kemajuan diberbagai bidang lainnya sesuai dengan peranan dan fungsinya sehingga perlu diikuti dengan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan wilayah melalui pemekaran wilayah Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Bahwa perkembangan dan kemajuan tersebut diatas bukan saja memberikan dampak berupa kebutuhan peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan melalui pemekaran Kecamatan di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat tetapi juga memberikan gambaran mengenai dukungan kemampuan dan potensi Daerah untuk melaksanakan Otonomi Daerah.
Usulan pemekaran Kecamatan Gunung Terang dan pembentukan Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui surat Camat Gunung Terang Nomor : 130/18/IV.03/TBB/2015 tanggal 17 April 2015 tentang Rencana Pemekaran Kecamatan Gunung Terang Tahun 2015 dan dikuatkan dengan Surat Pernyataan dan Berita Acara Dukungan Pemekaran Kecamatan Gunung Terang dari Pemerintahan Tiyuh di Kecamatan Gunung Terang.
Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat maka dipandang perlu membentuk Kecamatan Batu Putih yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 73 Disalin sesuai dengan Aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SOFIYAN NUR. S.Sos.M.IP. Pembina NIP. 19770409 200212 1 008
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BATU PUTIH DI KABUPATEN

TULANG BAWANG BARAT


BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Disalin sesuai dengan Aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM

dto.