PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 16/E Tahun 2011 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN 2011 (berlaku 22 Maret 2011)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi JawaTimur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2006 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 36);
22. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
23. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 58);
Menetapkan
:
24. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 59);
25. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 60);
26. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 61);
27. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62);
28. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 4 Seri A);
29. Peraturan Walikota Malang Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 9 Seri A);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN ATAS PRESTASI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN 2011.
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
2. Walikota adalah Walikota Malang.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
5. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Administrasi Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Malang.
6. Staf Ahli Walikota adalah Staf Ahli Walikota Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik, Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi dan Keuangan, dan Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia.
7. Bagian adalah Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Malang.
8. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Malang.
9. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Malang.
10. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang.
11. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
13. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Kantor, Camat dan Lurah.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan berupa uang yang diberikan kepada PNS sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Daftar Hadir Kerja adalah daftar yang memuat nama dan tanda tangan PNS sebagai bukti bahwa PNS tersebut hadir pada waktu hari kerja sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Prestasi Kerja adalah prestasi kerja PNS yang ditetapkan ## BAB II KETENTUAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 2
- (1) Tambahan Penghasilan ## BAB III
PENILAIAN PRESTASI KERJA
Pasal 3
- (1) Penilaian prestasi kerja PNS didasarkan pada rekapitulasi Daftar Hadir Kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir, terhitung sejak awal Agustus 2010 sampai dengan akhir Juli 2011, yang ditandatangani oleh Kepala SKPD dan disahkan oleh Kepala BKD.
- (2) Pada Bagian, rekapitulasi Daftar Hadir Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Kepala Bagian.
- (3) Jumlah hari kerja dalam 1 (satu) tahun yang dijadikan sebagai dasar penilaian prestasi kerja sebanyak 248 (dua ratus empat puluh delapan) hari kerja.
- (4) Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) penilaian prestasi kerja dilaksanakan terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Melaksanakan Tugas pertama sampai dengan akhir bulan Juli 2011.
- (5) Bagi PNS pindahan/mutasi dari instansi di luar pemerintah daerah penilaian prestasi kerja dilaksanakan terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Melaksanakan Tugas pertama sampai dengan akhir bulan Juli 2011.
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAB IV - BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 4
- (1) Besaran Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada PNS disesuaikan dengan klasifikasi tingkat jabatan PNS.
- (2) Klasifikasi tingkat jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. Eselon II.a
:
Rp. 2.750.000,00
- b. Eselon II.b
: Rp. 2.250.000,00
- c. Eselon III.a
: Rp. 1.750.000,00
- d.
- Eselon III.b :
Rp. 1.500.000,00
- e. Eselon IV.a :
Rp. 1.100.000,00
- f. Eselon IV.b
:
Rp. 850.000,00
- g. Eselon V.a
:
Rp. 600.000,00
- h. Pejabat Fungsional Guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri
:
Rp. 1.100.000,00
- i. Pejabat Fungsional Guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Kepala Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa
: Rp. 850.000,00
- j. Pejabat Fungsional Guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri, Kepala Sekolah Dasar Luar Biasa, dan Kepala Taman Kanak-Kanak
: Rp. 600.000,00
- k. Pejabat Fungsional Tertentu Golongan III dan IV, dan Pejabat Fungsional Umum Golongan III dan IV : Rp. 450.000,00
- l. Pejabat Fungsional Tertentu Golongan II, dan Pejabat Fungsional Umum Golongan I dan II : Rp. 375.000,00
- (3) PNS yang pada periode penilaian memperoleh promosi jabatan struktural, berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. apabila promosi jabatan struktural diperoleh sebelum Tahun 2011, maka pemberian Tambahan Penghasilannya diklasifikasikan sesuai jabatan barunya;
- b. apabila promosi jabatan struktural diperoleh pada Tahun 2011, maka pemberian Tambahan Penghasilannya diklasifikasikan sesuai jabatan lamanya.
REKAPITULASI DAFTAR HADIR KERJA
BAB V - REKAPITULASI DAFTAR HADIR KERJA
Pasal 5
- (1) Rekapitulasi Daftar Hadir Kerja berisi jumlah kehadiran dan ketidakhadiran PNS pada hari kerja selama 1 (satu) tahun beserta keterangan yang dianggap perlu.
- (2) Kehadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kehadiran PNS pada hari dan jam kerja efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yang dibuktikan dengan tanda tangan PNS pada Daftar Hadir Kerja.
- (3) Ketidakhadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan ketidakhadiran PNS pada hari dan jam kerja efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan alasan apapun yang menyebabkan PNS tidak hadir kerja, termasuk diantaranya dikarenakan ijin, sakit, cuti dan tanpa keterangan.
- (4) Pengecualian dari pengertian ketidakhadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yakni bagi PNS yang tidak masuk kerja karena sedang melakukan Perjalanan Dinas yang dilengkapi dengan Surat Tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bagi PNS yang tidak masuk kerja dikarenakan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepadanya dianggap hadir kerja dan tidak mengurangi jumlah kehadiran PNS pada hari kerja.
- (6) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), termasuk keikutsertaan PNS dalam program pendidikan dan/atau pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau isntansi non pemerintah atas dasar penugasan dan dengan mendapatkan persetujuan pimpinan atau Pejabat yang berwenang.
PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN
BAB VI - PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 6
- (1) Bendahara Pengeluaran tiap-tiap SKPD mengajukan permohonan pembayaran Tambahan Penghasilan PNS di lingkungan satuan kerjanya dengan bentuk permohonan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Pengajuan permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui BKD dan melampirkan rekapitulasi Daftar Hadir Kerja dengan bentuk rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Kepala BKD memverifikasi rekapitulasi Daftar Hadir Kerja yang disampaikan oleh tiap-tiap SKPD dan meneruskan pengajuan permohonan pembayaran Tambahan Penghasilan PNS dari tiap-tiap SKPD kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Keuangan.
- (4) Pembayaran Tambahan Penghasilan kepada PNS dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran SKPD penerbit Daftar PNS yang mencantumkan data PNS bersangkutan.
- (5) Khusus untuk Kelurahan, pengajuan permohonan pembayaran Tambahan Penghasilan dikoordinasi oleh Kecamatan.
- (6) Apabila dalam periode penilaian PNS terkena mutasi antar SKPD, berlaku ketentuan pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja kepada PNS bersangkutan, sebagai berikut :
- a. dalam hal pembayaran gaji PNS bersangkutan masih dilakukan melalui SKPD lama maka pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja dilakukan melalui SKPD lama, dengan menyertakan fotokopi Daftar Hadir Kerja pada SKPD baru yang telah disahkan oleh Kepala SKPD baru atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. dalam hal pembayaran gaji PNS bersangkutan sudah dilakukan melalui SKPD baru maka pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja dilakukan melalui SKPD baru, dengan menyertakan fotokopi Daftar Hadir Kerja pada SKPD lama yang telah disahkan oleh Kepala SKPD lama atau Pejabat yang ditunjuk.

## BAB VII PEMBIAYAAN

## Pasal 7

Pembiayaan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang pada tanggal 22 Maret 2011

WALIKOTA MALANG, ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang pada tanggal 22 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH, ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19580415 198403 1 012

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2011 NOMOR 16 SERI E

Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

DWI RAHAYU, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19710407 199603 2 003

## LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MALANG

NOMOR : 19 TAHUN 2011

TANGGAL : 22 Maret 2011

## PERMOHONAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

SKPD : ________________

| NO | NAMA | NIP | PANGKAT/ GOL | JABATAN | % KEHADIRAN TERHITUNG | JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp.) | PPh 21 | JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.) | TANDA TANGAN |
|------|---------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1. | ... | ... | .../... | ... | ...% | Rp. ... | Rp. ... | Rp. ... | 1... |
| 2. | ... | ... | .../... | ... | ...% | Rp. ... | Rp. ... | Rp. ... | 2... |
| 3. | ... | ... | .../... | ... | ...% | Rp. ... | Rp. ... | Rp. ... | 3... |
| Dst | ... | ... | .../... | ... | ...% | Rp. ... | Rp. ... | Rp. ... | ... |

Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Malang

Mengetahui,

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

NAMA Pangkat NIP.

Malang, 2011

NAMA Pangkat NIP.

## REKAPITULASI DAFTAR HADIR KERJA

SKPD :

...

PERIODE

:

1 Agustus 2010 s.d. 31 Juli 2011

| NO | NAMADANNIP | JABATAN | JUMLAH KEHADIRAN | JUMLAH TIDAK HADIR | TINGKAT KEHADIRAN (%) | KETERANGAN | TANDA TANGAN |
|------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------|
| 1. | ... | ... | ... hari kerja | ... hari kerja | ...% | | 1... |
| 2. | ... | ... | ... hari kerja | ... hari kerja | ...% | | 2... |
| | NIP. | | | | | | |
| Dst. | ... | ... | ... hari kerja | ... hari kerja | ...% | | ... |
| | NIP. | | | | | | |

Mengetahui

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

NAMA Pangkat NIP.

Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd.

DWI RAHAYU, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19710407 199603 2 003

KEPALA SKPD,

NAMA Pangkat NIP.

WALIKOTA MALANG, ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP