PERATURAN BUPATI TUBAN Nomor 80 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP PADA ENTITAS PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Buletin Teknis Nomor 05 tentang Penyusutan dan Nomor 18 tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrual terhadap aset-aset yang diperoleh lebih dari satu tahun sebelum saat penyusutan neraca awal, maka aset tersebut disajikan dengan nilai wajar pada saat penyusutan neraca awal tersebut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Kabupaten Toban perlu disesuaikan dan ditetapkan kembali dalam suatu Peraturan Bupati;
Mengingat
1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Menetapkan:
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP PADA ENTITAS PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Bupati Tuban Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Kabupaten Toban ( Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 19) diubah sebagai berikut:

- -Ketentuan huruf e penyusutan pertama kali diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## a. Penyusutan Pertama Kali.

Pencatatan penyusutan pertama kali akan menghadapi permasalahan terhadap penetapan sisa masa manfaat dan masa manfaat yang sudah disusutkan, karena aset-aset yang sejenis yang akan disusutkan kemungkinan diperoleh pada tahun-tahun yang berbeda satu sama lain, berikut hal-hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Periode penyusutan aset tetap dihitung mulai tahun perolehan aset tetap berkenaan.
2. Periode penyusutan aset tetap dihitung mulai tahun perolehan aset tetap berkenaan se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) misalnya suatu aset tetap diperoleh tahun 2012 maka penyusutannya mulai dihitung sejak tahun 2012 atau aset tetap berkenaan pada tahun 2012 sudah dihitung nilai penyusutan sebesar atau setara 1 (satu) tahun/periode.
3. Untuk aset-aset yang diperoleh lebih dari 1 tahun sebelum saat penyusunan neraca awal, maka aset tersebut disajikan dengan nilai wajar pada saat penyusunan neraca awal tersebut. Untuk menghitung penyusutannya, pertama kali ditetapkan sisa masa manfaat pada saat penyusunan neraca awal. Selanjutnya dihitung masa antara neraca awal dengan saat penerapan penyusutan.
4. Ilustrasi ditetapkannya sisa manfaat aset tetap yang akan disusutkan serta masa manfaat yang telah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebagai berikut:

- a. Jika penyusutan pertama kali akan dilakukan pada akhir tahun 2015, besar kemungkinanya dijumpai adanya jenis aset berupa peralatan dan mesin, misalnya alat: kantor dan rumah tangga, yang diperoleh pada tahun-tahun sebelum tahun anggaran 2015 dan yang diperoleh pada tahun 2015.
- b. Jika secara umum terhadap aset tetap jenis peralatan dan mesin seperti alat kantor dan rumah tangga ditetapkan memiliki masa manfaat selama 5 (lima) tahun dan penyusutannya memakai metode garis lurus, maka pada akhir tahun 2015, dapat terjadi variasi sisa masa manfaat dan masa manfaat yang sudah disusutkan, sebagai berikut
5. Dengan variasi sisa masa manfaat pada 31 Desember 2015 dan masa manfaat yang sudah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan per 31 Desember 2015 di atas, maka per 31 Desember 2015 jumlah penyusutan adalah proporsional dengan masa manfaat yang telah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan per 31 Desember 2015. Jadi, aset yang diperoleh pada tahun 2012 misalnya, tidak disusutkan setahun sebagaimana yang diperlakukan bagi aset yang diperoleh pada tahun 2015.
6. Contoh perhitungan penyusutan aset tetap untuk pertama kali disajikan dalam ilustrasi berikut: SKPD /UKPDX menghitung penghitungan untuk pertama kalinya pada 31 Desember 2015. SKPD /UKPD X menerapkan metode garis lurus. Salah satu jenis aset yang dimiliki adalah gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut:

| No | Saat Perolehan Aset | Sisa Masa Manfaat per 31 Desember 2015 | Masa Manfaat yang telah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan per 31 Desember 2015. |
|------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Tahun 2010 dan Sebelumnva | 0 tahun | 5 tahun |
| 2 | Tahun 2011 | 0 tahun | 5 tahun |
| 3 | Tahun 2012 | 1 tahun | 4 tahun |
| 4 | Tahun 2013 | 2 tahun | 3 tahun |
| 5 | Tahun 2014 | 3 tahun | 2 tahun |
| 6 | Tahun 2015 | 4 tahun | 1 tahun |

Jumal:

## Untuk Aset Tetap

| Kode | Nam.a Perkiraan | Dehet | Kredit |
|----------|-------------------------|---------|----------|
| 9.1.7.xx | Behan Penyusutan... | xxxx | |
| 1.3.7.xx | Akumulasi Penyusutan... | | xxxx |

## Untuk Aset Tak Berwujud

| 9.1.7.xx | Behan Amortisasi... | xxxx | |
|------------|-----------------------------|--------|------|
| 1.5.3.xx | Akumulasi Aset Tak Berwuiud | | xxxx |

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai herlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kahupaten Tuhan.


Di tetapkan di Tuhan

Pada tanggal

6. Desemlter 2116

BUPATI BAN

H. FATHUL HUDA

Di undangkan di Tuhan

Pada tanggal

6 Besemlter 2116

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TUBAN


B6ANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERIE NOMOR '2