PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 51 Tahun 2015 tentang Uraian Uraian /tugas Pelaksanan Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kecamatan Kabupaten Sintang; - ,Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 . Tambahan Lembaran Negara Republik ' (berlaku 3 Agustus 2015)
Pembukaan
Menimbang a, bahwa untuk terwujudnya efisiensi dan efektivitas .penyelenggaraan pelayan publik di kecarnatan, perlu memperielas peranan setiap pelaksanan teknis pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing guna melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam setiap pelaksana teknis pelayanan publik, khususnya dalam pelayanan administrasi terpadu kecamatan perlu adanya uraian tugas pelaksana teknis pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. untuk melaksanakan maksud tersebut dalam huruf a dan b tersebut di atas dan untuk melaksanakan persyaratan pelayanan · administrasi terpadu kecamatan sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat (4) maka perlu disusun uraian tugas pelaksana teknis pelayanan perijinan dan non perijinan di Kecamatan Kabupaten Sintang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagiamana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Uraian /tugas Pelaksanan Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kecamatan Kabupaten Sintang;
- ,Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 . Tambahan Lembaran Negara Republik '
- Mengingat L Indonesia Nomor 1820)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
0 "'1S: ·\_
&gt;
'
l
'
"
1
3
3
l
1
- 4. Undang-Undang N 2 Kecil D M omor O Tahun 2008 tentang Usaha Mikro , an enengah (Lemb N . . ' Tahun 200 8 N aran egara Repubhk Indonesia Ind . N omor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik onesia omor 4866);
- 5 · Und � g-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Makro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 � Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5404);
I
- 16 · Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perijinan Untuk Usaha Mikro Dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
- 17 · Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 t � ntang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 18 · Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 ten � g Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 20 IO tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan· ,
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor l Tahun 2008 tentang Urusan Pernerintahan Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sinlang Tahun 2008 Nomor I, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
24. Peraturan Bupati Sintang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Camat Sebagai Perangkat Daerah Di Kabupaten Sintang (Serita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2015 Nomor 13).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan DI
PERATURAN BUPATI TENTANG URAlAN TUGAS PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERlZINAN KECAMATAN KABUPATEN SINTANG.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Sintang
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
3. Camat adalah pemim . wilayah kerja K pm dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di pelimpahan kew ecamatan Yang dalam pelaksanaan tugasnya memperolch enangan pern . tah . b . urusan otonomi daerah erm an dari Bupati untuk meriangam se agran rber .menyelenggarakan tugas urn um pemenntahan.
2. Pelayanan . � a a
4. Perizinan adalah usaha/kegi tan pern enan legalitas kepada seseorang atau pelaku s. ;erizi � :nt � , 1ba.ih·k dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha,
6. izm dan fiskal d . man adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas k dahan mformasi mengenai penanaman modal; dalarn memperoleh emu an pelaya d k 1 . nan engan cara mempercepat, menyederhana an r ayanan dan menngankan atau menghilangkan biaya pengurusan perizinan . � non\_ perizinan, dengan ruang Jingkup yang mencakup pelayanan semua � :s penzman dan
5. mencakup tar 1 pelayanan penerbitan dokumen perizinan yang Pelayanan :n p::,n Usaha izin operasional.
6. pelay8:°an non perizinan di bidang penen � an modal. . 7 · an '.fugas adalah penJabaran dari tugas pokok dan Iungsi [tupoksi] seuap pegawai dalam pelayanan publik.
9. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggara pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tern pat.
8. Pelayanan Teknis adalah petugas yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai tugas pokok dan fungsisnya.
10. Penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi kantor/badan pelayanan terpadu di Kabupaten.
11. PATEN mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
RUANG LINGKUP
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang lingkup uraian tugas meliputi:
- a. pelayanan perizinan; dan
- b. pelayanan non perizinan.
TUJUAN
BAB Ill
Pasal 3
Tujuan dari Uraian Tugas sebagaimana dalam Pasal 2 adalah untuk:
- a. memberikan pemahaman kepada pelaksana teknis pelayanan dan memperjelas uraian tugas pokok dan fungsinya masing-masing; dan
- b. memperjelas hubungan uraian tugas pelaksana teknis dengan prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan.
BABIV
PEJABAT PENYELENGGARA PATEN
BAB Ill
Pasal 4
Pejabat penyelenggara PATEN terdiri atas :
- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan ; dan
- c. Kepala Seksi
URA.IAN TUGAS PEJABAT
BAB Ill
Pasal 5
Camat sebagaimana dimak penyelenggara PATEN. sud dalam pasal 4 huruf a, adalah penanggung jawab
BAB Ill
Pasal 6
Camat sebagaimana d" ak M . . rm sud dalam pasal 4 huruf a, mempunyai tugas :
- . enyiapkan rencana anggaran dan biaya·
- � -M em � pm, mengakomodir, dan mengendalikan penyelenggara PATEN;
- c. Menetapkan pelaksanaan teknis; dan , d. Mempertanggungjawabkan kinerja PATEN kepada Bupati melalui Sekretaris Dae rah
BAB Ill
Pasal 7
- 1) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b, mempunyai tugas melakukan penatausahaan administrasi PATEN.
- 2) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b, adalah penanggungjawab kesekretariatan/ketatausahaan penyelenggaraan PATEN.
- 3) Sekretaris Kecamatan mengoreksi dan memaraf surat, selanjutnya diserahkan ke Camat untuk ditandatangani. Jika Sekretaris Kecamatan tidak berada ditempat maka diganti oleh salah satu Kepala Seksi.
- 4) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung jawab kepada Camat.
BAB Ill
Pasal 8
- 1) Kepala Seksi yang membidangi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf c mempunyai tugas melaksanakan teknis pelayanan.
- 2) Kepala seksi yang membidangi pelayanan mempelajari berkas dan melakukan validasi jika diperlukan uji Japangan dapat diproses bersama seksi terkait dan jika tidak diperlukan uji lapangan berkas disampaikan ke operator komputer untuk di ketik.
- 4) Kepala Seksi yang membidangi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf c, bertanggung jawab kepada Camat.
- 3) Kepala seksi yang membidangi pelayanan mengoreksi dan memaraf surat
BAB Ill
Pasal 9
Pejabat penyelenggara PATEN sebagaimana dimaksud dalam pasa 4, melakukan pengelolaan layanan secara transparan dan akuntabel.
BABV PELAKSANA TEKNIS PATEN
BAB Ill
Pasal 10
Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
- a. petugas informasi;
- b. petugas loket/penerima berkas;
- c. perugas operator komputer;
- e. petugas lain sesuai kebutuhan.
- d. petugas pemegang kas; dan
i1J0005
BAB VI - URAIAN TUGAS
Pasal 11
- 1) Petugas infonnasi seba . . tugas: gai.mana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai
- a. menyapa warga dan .. b. meminta warg �� mben mformasi kepada warga masyarakar; .
- d. bila warga ak be lainn an rtemu Camat, Sekcam, Kepala Seksi atau pegawai Y: untuk konsultasi secara khusus maka diantarkan ke ruangan/ rneja Y:g -� rsangkutan, dan apabila yang bersangkutan tidak ada di ruangan a U SI uk dipersilahkan menunggu di ruang tunggu;
4. C b a meng1s1 buku tarnu: . ag1 warga yan k · pelayanan; g a an mengurus surat, dipersilahkan ke loket/ rneja
- e. � embawa s':1rat yang telah diproses di loket/meja palayanan untuk diparaf epala Seksi dan Sekcam serta membawa ke Camat untuk ditandatangani, setelah semua selesai dikembalikan ke loket/meja pelayanan; dan
- f. memperbaharui semua informasi di papan informasi kecamatan.
- 2) Petugas loket/penerima berkas sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas:
- a. menyapa warga dan memeriksa berkas persyaratan pelayanan yang diajukan warga masyarakat;
- b. menyampaikan
PENJELASAN
Pembukaan
kepada warga masyarakat bila ada berkas yang belum lengkap;
- c. menyerahkan hasil pengurusan ke masyarakat apabila telah selesai;
- d. menggandakan surat masuk dan keluar;
- e. menyusun berkas surat masuk dan keluar di meja/loket pelayanan; dan
- f. bertanggung jawab terhadap arsip pelayanan perizinan dan non perizinan.
- 3) Petugas operator komputer sebagimana dimaksud dalam
PENJELASAN
Pasal 4
huruf c mempunyai tugas: - b. mencetak surat dan rekomendasi yang dimohonkan oleh wrga masyarakat; - a. memasukan (melakukan input) data warga pengguna pelayanan dan jenis pelayanan yang dimohonkan; - c. mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam database kecamatan; - d. memasukan data-data yang diperlukan dalam format database pelayanan perizinan dan non perizinan; - e. memperbaharui perkembangan data kecamatan dan pelayanan publik; dan - f. mengamankan data yang sudah terkumpul (back-up) database ke dalam media penyimpanan atau komputer lainnya secara berkala. - 4) Petugas pemegang kas sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai tugas: . - a. berperan sebagai kasir di Ioket/rneja pelayanan; - b. menerima pembayaran tarif pelayanan d3:n memberikan tanda terima pembayaran kepada warga masyarakat penenma pelayanan; - d. menyusun laporan keuangan secara berkala - c. membukukan setiap uang masuk dan keluar dari loket/meja pelayanan; dan - 5) Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dapat dibentuk sesuai kebutuhan masing-rnasing Kecamatan dengan Surat Keputusan Camat. . ## BAB VII PEMBIAYAAN DAN PENERIMAAN
PENJELASAN
Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sin tang. Ditetapkan di Sintang pada tanggal, 3 Agustus 2015
PENJELASAN
Pasal 12
- 1) Biaya penyelenggaraan PATEN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan J ,. ' Diundangkan di Sintang pada tanggal, 3 Agustus 2015 SEKRETARIS DAERAH ( .. � I / YOSEPHA HASNAH LEMBARAN SERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR 51 I ]0007 - 2) Biaya penyele � ggaraan PATEN s � ba � aimana dimaksud \_pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran Kecamatan
PENJELASAN
Pasal 13
Dalam penyelenggaraan PATEN menghasilkan penerimaan, wajib melakukan penyetoran ke kas daerah ## BAB VIII KETENTUANPENUTUP