UNDANG-UNDANG RI Nomor 3 Tahun 1960 tentang PENGUASAAN BENDA-BENDA TETAP MILIK PERSEORANGAN WARGA NEGARA BELANDA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : Negara tahun 1958 No. 162);
- a. bahwa dipandang perlu mengadakan ketentuan-ketentuan tentang penguasaan benda-benda milik perseorangan warga-negara Belanda yang ditinggalkan dan yang tidak terkena oleh Undang-undang No. 86 tahun 1958 tentang "Nasionalisasi Perusahaan Belanda" (Lembaran-
- b. bahwa karena keadaannya sangat mendesak maka ketentuan- ketentuan tersebut perlu segera ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- Mengingat
- a. Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;
- b. Undang-undang No. 24 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 78);
Mendengar :
- Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 12 Januari 1960.
Memutuskan :
Menetapkan
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang "Penguasaan benda-benda tetap milik perseorangan warga-negara Belanda".
Pasal 1
Semua benda tetap milik perseorangan warga-negara Belanda, yang tidak terkena oleh Undang-undang No. 86 tahun 1958 tentang "Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Belanda" (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 162). yang pemiliknya telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia, sejak mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dikuasai oleh Pemerintah, dalam hal ini Menteri (Muda) Agraria.
Pasal 2
- (1) Untuk melaksanakan penguasaan termaksud dalam pasal 1 dan mengadakan penyelesaian selanjutnya dari pada benda-benda yang dikuasai itu, didaerah-daerah yang dipandang perlu, oleh Menteri (Muda) Agraria dibentuk suatu Panitia, yang terdiri atas seorang pejabat dari Jawatan Agraria, sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang Pamongpraja yang ditunjuk oleh Gubernur/Kepala Daerah Swatantra tingkat I serta Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan masing-masing sebagai anggota.
- (2) Panitia tersebut pada ayat (1) pasal ini (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut: Panitia) bekerja atas dasar pedoman-pedoman yang diberikan oleh Menteri (Muda) Agraria.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Pebruari 1960 Menteri Muda Kehakiman, SAHARDJO. Pasal 3. - (1) Barangsiapa, dalam hubungan yang bagaimanapun dengan pemiliknya menguasai benda-benda tetap sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, didalam waktu 2 bulan sejak mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini wajib menyerahkan penguasaan tersebut kepada Panitia setempat dan melaporkan segala sesuatu mengenai benda yang dikuasainya itu serta hubungannya dengan pemiliknya. - (2) Mereka yang tidak memenuhi kewajiban termaksud dalam ayat (1) pasal ini dianggap tidak mempunyai hubungan yang syah dengan benda yang bersangkutan sejak mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini. ## Pasal 4.

Penandatangan: - (1) Barangsiapa ingin membeli benda-benda tetap yang dikuasai menurut ketentuan dalam pasal 1 harus mengajukan permohonan kepada Menteri Muda Agraria dengan perantaraan Panitia setempat yang bersangkutan, menurut cara yang ditentukan oleh Menteri Muda Agraria. - (2) Yang diperkenankan membeli benda-benda termaksud dalam ayat (1) pasal ini hanyalah warga-negara Indonesia, yang dengan pembelian yang baru itu tidak akan mempunyai lebih dari 3 (tiga) bidang tanah. Pasal 5.

Penandatangan: Didalam keputusan Menteri Muda Agraria yang memberi izin untuk melakukan jual-beli dan melaksanakan pemindahan hak atas benda yang bersangkutan, dicantumkan pula ketentuan mengenai cara pembayaran harga benda itu kepada pemiliknya dengan mengingat peraturanperaturan yang berlaku. Pasal 6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Penetapan: Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Pebruari 1960. Presiden Republik Indonesia. SOEKARNO.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG
"PENGUASAAN BENDA-BENDA TETAP MILIK PERSEORANGAN WARGA-NEGARA BELANDA".
- (1) Kini sudah berlaku Undang-undang tentang "Nasionali- sasi perusahaan-perusahaan milik Belanda" (Undang-undang No. 86 tahun 1958) dan telah ditunjuk pula perusahaan mana yang dikenakan nasionalisasi itu. Keadaan suasana sekarang inipun sudah demikian rupa hingga telah memungkinkan diadakannya lagi pengawasan sebagaimana mestinya menurut peraturan-peraturan yang berlaku. Berhubung dengan itu maka larangan yang dikeluarkan pada permulaan bulan Desember 1957 tersebut diatas kini sudah dapat dicabut kembali.
Adapun sepanjang yang mengenai benda-benda tetap yang tunduk pada hukum Eropah pengawasannya dilakukan menurut Undang-undang No. 24 tahun 1954 (LembaranNegara 1954 No. 78), yang mewajibkan adanya izin dari Menteri Muda Agraria bagi setiap pemindahan hak dan serah-pakai yang lebih dari satu tahun.
- (2) Dalam pada itu dengan bepergiannya orang-orang Belanda pemilik benda-benda tetap (berupa rumah dan tanah) secara tergesa-gesa didalam suasana sebagai yang diuraikan diatas, maka penguasaan atas benda-benda yang mereka harus tinggalkan itu menjadi tidak teratur. Ada yang dikuasai oleh orang-orang yang sudah mengadakan perjanjian jual-beli dengan pemiliknya, tetapi berhubung dengan adanya larangan tersebut diatas soal izin pemindahan haknya hingga kini belum dapat diberi keputusannya. Ada yang dikuasai oleh seseorang yang ditunjuk sebagai kuasa oleh pemiliknya dan ada pula yang ditinggalkan begitu saja tanpa ada penunjukan seseorang kuasa.
Berhubung dengan itu maka dianggap perlu untuk mengadakan ketentuan-ketentuan yang khusus yang bertujuan agar pemindahan hak atas benda-benda yang dimaksudkan itu dapat diselenggarakan secara tertib dan teratur dan agar dapat dicegah pula jatuhnya tanah-tanah dan rumah-rumah itu didalam tangan dari golongan yang terbatas saja.
Untuk itu maka pertama-tama dipandang perlu untuk menertibkan kembali soal penguasaannya, dengan menempatkan semua benda-benda tetap yang ditinggalkan itu, baik yang sudah ada perjanjian jual-belinya, yang sudah ada kuasanya maupun yang ditinggalkan begitu saja, dibawah penguasaan Pemerintah, dalam hal ini Menteri (Muda) Agraria (pasal l, 2 dan 3). Adapun penguasaan tersebut bukan berarti pengambilan-alih ataupun nasionalisasi sebagai yang dimaksud dalam Undang-undang "Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Belanda" (Undang-undang No. 86 tahun 1958), dan oleh karenanya tidak menghilangkan atau mengganggu-gugat hak milik dari pada pemiliknya. Penguasaan itu berarti pengelolaan ("beheer") yang bermaksud memberi wewenang kepada Pemerintah untuk secara aktip bercampur tangan didalam soal pemindahan haknya, khususnya didalam memberi keputusan mengenai siapa yang akan diperkenankan mengoper hak milik atas beda-benda tersebut (
PENJELASAN
Pasal 4
) dan mengenai cara pembayaran harganya kepada pemiliknya yang bersangkutan [pasal 5 ayat (1)]. Dalam pasal 4 ayat (2) disebutkan syarat-syarat bagi pemilik yang baru itu, yaitu : warga-negara Indonesia, yang belum mempunyai lebih dari 3 bidang tanah dan yang memerlukan tanah atau rumah yang bersangkutan untuk dipakainya sendiri. Ini berarti, bahwa biarpun misalnya sudah ada perjanjian jual-beli, tetapi kalau pembelinya itu menurut pendapat Menteri Muda Agraria tidak memenuhi syarat yang disebut dalam pasal 4 ayat (2), dapat tanah atau rumah yang bersangkutan diberikan kepada orang lain yang memenuhi syarat. Oleh karena ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang ini tidak mengganggu-gugat hak miliknya, maka harga tanah dan rumah yang - 4 - bersangkutan menjadi hak mereka sepenuhnya. Tetapi oleh karena mereka tidak lagi menjadi penduduk Indonesia soal pembayaran harus dijalankan menurut peraturanperaturan yang berlaku, hal mana untuk tegasnya ditentukan pula dalam surat izin yang diberikan oleh Menteri (Muda) Agraria.