Unknown BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA PERATURAN KEPALA DAERAH HALMAHERA SELATAN Nomor 1 Tahun 2017 tentang PAGU INDIKATIF KECAMATAN DAN PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN PAGU INDIKATIF KECAMATAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN (berlaku 5 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang : terukur, berkeadilan dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan dan penganggaran secara partisipatif dengan memperhatikan prinsip keadilan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan Jo. pasal 5 ayat (2) dan pasal 50 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4 ) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka dipandang perlu disusun Pagu Indikatif Kecamatan dan Pedoman Umum Penggunaan Pagu Indikatif Kecamatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tentang Pagu Indikatif Kecamatan dan Pedoman Umum Penggunaan Pagu Indikatif Kecamatan Kabupaten Halmahera Selatan;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerimtah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Thun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4576);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lemabaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan &amp; Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lemabara Negara R.I. Nomor 5265);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Nageri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 - 2019;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang RPJPD Kabupaten Halmahera Selatan 2005 -2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat DaerahSelatan Kabupaten Halmahera (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8 );
26. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG PAGU INDIKATIF KECAMATAN DAN PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN PAGU INDIKATIF KECAMATAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Kepala Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
6. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan
5. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Halmahera Selatan;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah Kabupaten Halmahera Selatan selaku pengguna anggaran dan pengguna barang.
10. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
12. Rencana Pembangunan Kecamatan yang selanjutnya disebut RPK adalah Dokumen perencanaan pembangunan wilayah kecamatan yang disusun ## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Maksud diluncurkannya PIK adalah agar camat sebagai pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan dapat mengusulkan dan mengelola langsung program/kegiatan yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat yang berangkat dari permasalahan pembangunan di tingkat kecamatan yang akan diakselerasi dengan pembangunan di tingkat desa.
- (2) Tujuan Khusus PIK adalah untuk meningkatkan keterwakilan pendekatan partisipatif dan bottom up dalam perencanaan pembangunan daerah lewat pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan.
BAB III - ALOKASI PAGU INDIKATIF KECAMATAN
Pasal 3
- (1) Alokasi PIK Pemerintah Daerah adalah minimal 10% dari total perencanaan belanja langsung sesuai arah kebijakan keuangan daerah yang didistribusikan secara proporsional ## BAB IV VARIABEL PAGU PROPORSIONAL PIK
BAB III - ALOKASI PAGU INDIKATIF KECAMATAN
Pasal 4
Dalam penyusunan pagu proporsional PIK masing-masing kecamatan menggunakan beberapa variabel antara lain :
- a. Luas Wilayah;
Variabel luas wilayah adalah luas wilayah kecamatan ## BAB V
BOBOT VARIABEL PAGU PROPORSIONAL PIK
BAB III - ALOKASI PAGU INDIKATIF KECAMATAN
Pasal 5
Dalam penentuan pagu proporsional PIK, variabel yang ada dilakukan pembobotan ## BAB VI
PENETAPAN PIK
BAB III - ALOKASI PAGU INDIKATIF KECAMATAN
Pasal 6
- (1) Proses penetapan PIK dilakukan pada tahap persiapan penyusunan dokumen RKPD.
- (2) Proses penetapan PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Halmahera Selatan.
- (3) PIK ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan.
PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN PIK
BAB VII - PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN PIK
Pasal 7
PIK yang telah ditetapkan kegiatannya melalui dokumen RPK akan dijadikan dasar penyusunan rencana kerja kecamatan yang bersangkutan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
BAB VII - PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN PIK
Pasal 8
Kecamatan selaku pengguna anggaran bertanggung jawab secara teknis dan administratif keuangan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan didanai dari PIK.
BAB VII - PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN PIK
Pasal 9
Camat selaku pengguna anggaran wajib memasukkan kegiatan dan anggaran PIK kedalam dokumen perencanaan kecamatan dan tidak bisa dirubah dengan kegiatan lain dan atau tidak bisa merubah lokasi kegiatan
BAB VII - PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN PIK
Pasal 10
- (1) Ruang lingkup penggunaan PIK meliputi seluruh program dan kegiatan yang menjadi urusan kewenangan daerah.
- (2) PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah
PENGELOLAAN PIK
BAB VIII - PENGELOLAAN PIK
Pasal 11
- (1) Pengelolaan PIK dilaksanakan dengan
BAB VIII - PENGELOLAAN PIK
Pasal 12
Kegiatan yang tidak dapat didanai dari pagu dana PIK meliputi:
- a. Pembangunan urusan Pemerintah Pusat;
- b. Pembangunan urusan Pemerintah Provinsi;
- c. Pembangunan urusan Pemerintah Desa;
- d. Belanja hibah dalam bentuk uang;
- e. Belanja bantuan sosial;
- f. Kegiatan lain yang bersifat konsumtif;dan
- g. Kegiatan yang telah didanai dari sumber dana lainnya.
PERUNTUKAN ANGGARAN PIK
BAB IX - PERUNTUKAN ANGGARAN PIK
Pasal 13
- (1) PIK diperuntukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dibagi menjadi 2 (dua) alokasi yaitu alokasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan alokasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa
- (2) Untuk alokasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (pagu kecamatan) diberikan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari total jumlah PIK masingmasing kecamatan
- (3) Pagu kecamatan sebagaimana ayat (2) diatas dialokasikan untuk belanja modal dan kegiatan pendukung operasional kecamatan
- (4) Untuk pagu desa dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang diberikan sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari total jumlah pagu indikatif kecamatan (PIK) yang bersangkutan untuk mendukung peningkatan indeks pembangunan desa (IPDes)
KETENTUAN PENUTUP
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Labuha pada tanggal 5 Januari 2017

Penandatangan: BUPATI HALMAHERA SELATAN, BAHRAIN KASUBA

Penetapan: Diundangkan di Labuha pada tanggal 5 Januari 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, HELMI SURYA BOTUTIHE, NIP. 19650621 198603 1001 BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 1

Distribusi: Salinan Sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM

Verifikasi: TTD ILHAM ABUBAKAR, SH Nip. 19690307 200212 1 008