PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN Nomor 7 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH (berlaku 1 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATIBANGKALAN PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat ( 1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang› Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan› Peraturan Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Menetapkan
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
Dengan Persetujuan Bersama dan
BUPATI BANGKALAN
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan.
3. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bangkalan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Ka bu paten Bangkalan.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Ka bu paten Bangkalan.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Ka bu paten Bangkalan.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD, adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan.
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD, adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bangkalan.
12. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Bangkalan.
13. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Bangkalan.
14. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT, adalah unsur pelaksana teknis Dinas / Badan Daerah Kabupaten Bangkalan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ a tau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan.
BAB II - PEMBENTUKAN Pasal 2
Pasal 2
Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan
BAB II - PEMBENTUKAN Pasal 2
Pasal 3
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, terdiri atas:
- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas;
- e. Badan;dan
- f. Kecamatan.
BAB III - SUSUNANPERANGKATDAERAH Pasal 4
Pasal 4
Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
- a. Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. lnspektorat Tipe A;
- d. Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri dari:
1. Dinas Pendidikan Tipe A;
2. Dinas Kesehatan Tipe A;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B;
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B;
5. Dinas Sosial Tipe A;
6. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A;
7. Dinas Ketahanan Pangan Tipe A;
8. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A;
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A;
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B;
11. Dinas Perhubungan Tipe B;
12. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B;
13. Dinas Koperasi dan U saha Mikro Tipe A;
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C;
15. Dinas Pemuda dan Olah Raga Tipe A;
16. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe B;
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A;
18. Dinas Perikanan Tipe A;
19. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Tipe A;
20. Dinas Peternakan Tipe A;
21. Dinas Perdagangan Tipe B;
22. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe A; dan
23. Satuan Polisi Pa,mong Praja Tipe A.
- e. Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A;
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Tipe A;
3. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe B;
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe B; dan
5. Badan Pendapatan Daerah Tipe B.
- f. Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri dari:
1. Kecamatan Bangkalan Tipe A;
2. Kecamatan Socah Tipe A;
3. Kecamatan Burneh Tipe A;
4. Kecamatan Kamal Tipe A;
5. Kecamatan Arosbaya Tipe A;
6. Kecamatan Geger Tipe A;
7. Kecamatan Klampis Tipe A;
8. Kecamatan Sepulu Tipe A;
9. Kecamatan Tanjung Bumi Tipe A;
10. Kecamatan Kokop Tipe A;
11. Kecamatan Labang Tipe A;
12. Kecamatan Kwanyar Tipe A;
13. Kecamatan Tragah Tipe A;
14. Kecamatan Tanah Merah Tipe A;
15. Kecamatan Blega Tipe A;
16. Kecamatan Modung Tipe A;
18. 1 7. Kecamatan Konang Tipe A; dan
18. Kecamatan Galis Tipe A.
BAB III - SUSUNANPERANGKATDAERAH Pasal 4
Pasal 5
Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - PEMBENTUKAN UPT Pasal 6
Pasal 6
- ( 1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dan huruf e dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
BAB IV - PEMBENTUKAN UPT Pasal 6
Pasal 7
- (1) Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten.
- (2) Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.
BAB IV - PEMBENTUKAN UPT Pasal 6
Pasal 8
- ( 1) Selain UPI' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat UPT Dinas Daerah Kabupaten di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kabupaten dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
BAB VII - STAF AHLI Pasal 9
Pasal 9
- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf Ahli.
- (2) Staf ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) Staf ahli.
- (4) Staf Ahli Bupati diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli Bupati oleh Bupati.
BAB VIII
Pasal 10
Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang› undangan.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11
- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12
- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan bencana yang dibentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah 1n1 diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampa1 dengan dibentuknya kelembagaan baru yang melaksanakan sub urusan bencana
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13
UPT dan Perangkat Daerah berbentuk Rumah Sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat dengan susunan organisasi dan tata kerja yang ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati tentang UPT yang baru ditetapkan.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya clan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai 2 Januari Tahun 2017.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Penetapan: Ditetapkan di Bangkalan Pada tanggal 1 Desember 2016 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2016 NOMOR 1/D.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
## PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
## I. PENJELASAN UMUM
Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan asas efisiensi, efektifitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan instensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah. Dasar utama pembentukan perangkat daerah adalah urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dengan mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan.
Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah terdiri atas sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas, Badan dan Kecamatan. Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.
Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang susunan perangkat daerah. Mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas. Pasal4 Huruf a cukup jelas. Hurufb cukup jelas. Huruf c cukup jelas. ## Huruf d 1. Dinas Pendidikan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan; 2. Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan; 5. Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; 6. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 7. Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan; 8. Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 11. Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; 12. Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian; 13. Dinas Koperasi dan U saha Mikro menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; 14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal; 15. Dinas Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga; 16. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata; 2. 1 7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan; 18. Dinas Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; 19. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; 20. Dinas Peternakan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan; 21. Dinas Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; 22. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi; dan 23. Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. ## Huruf e 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan; 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; 3. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan; 4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan; dan 5. Badan Pendapatan Daerah melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Tugas dan fungsi urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik tetap dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan beban dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD} Kabupaten Bangkalan sampai dengan keluarnya peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut tentang urusan ini.
PENJELASAN
Pasal 13
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Tugas dan fungsi sub urusan Pemerintahan bidang bencana tetap dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangkalan dengan dengan beban dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD} Kabupaten Bangkalan sampai dengan keluarnya peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut tentang sub urusan ini.
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 37.