PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 25 Tahun 2015 tentang SEKOLAH UNGGUL BERASRAMA PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 PAINAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
- a. bahwa ketentuan Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus;
- b. bahwa peserta didik lulusan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiah di Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki prestasi dan potensi kecerdasan yang tinggi serta bakat istimewa, perlu diberikan pendidikan khusus agar dapat mengembangkan potensi kecerdasan dan bakat istimewa yang dimilikinya melalui suatu satuan pendidikan;
- c. bahwa SMA Negeri 3 Painan merupakan satuan pendidikan yang ditujukan untuk menampung dan mengembangkan siswa yang memiliki keunggulan dalam hal kecerdasan secara akademis dan memiliki bakat istimewa di kabupaten Pesisir Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sekolah Unggul Berasrama Pada Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Painan;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25), jis Undang-Undang Drf.Nomor 21 tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik
- Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400)
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara, Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nopmor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4592);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5101) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana Telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Ruangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
Menetapkan
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 22 dan 23 Tahun 2006;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; dan,
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG SEKOLAH UNGGUL BERASRAMA PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 PAINAN
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Sekolah Unggul berasrama Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Painan yang selanjutnya disingkat SMA Negeri 3 Painan adalah satuan pendidikan yang melaksanakan program pembinaan pengembangan prestasi akademik dan pendidikan karakter terhadap Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan Tinggi dan berprestasi yang diselenggarakan disekolah dan di asrama.
6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang, dan jenis pendidikan pada sekolah layanan keunggulan Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diberi, diangkat untuk menunjang penyelenggaran pendidikan di sekolah program layanan keunggulan.
8. Pembinaan adalah peningkatan kompetensi peserta didik, kualifikasi dan kompetensi pendidik dan Tenaga Kependidikan di sekolah program layanan keunggulan.
9. Pengawasan adalah kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanan program layanan keunggulan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan dan pihak terkait.
10. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah pembelajaran yang berbasiskan pemanfaatan teknologi informasi.
11. Pembiayaan adalah dana operasional, investasi, personal dan tambahan penghasilan bagi tenaga pendidik dan kependidikan dalam pelaksanaan layanan keunggulan
12. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru yang melaksanakan tugas di sekolah program layanan keunggulan
13. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang di tetapkan ## BAB II FUNGSI DAN TUJUAN
Pasal 2
Sekolah program keunggulan berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya.
Pasal 3
Sekolah program keunggulan berasrama SMA Negeri 3 Painan bertujuan mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaan peserta didik tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain serta mengembangkan potensi peserta didik untuk:
- a. menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- b. meraih prestasi terbaik dibidang intrakurikuler dan ekstrakurikuler tingkat propinsi, nasional dan internasional; dan
- c. dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pada satuan pendidikan bertaraf internasional, baik di dalam maupun di luar negeri.
PRINSIP PENYELENGGARAAN SEKOLAH UNGGUL BERASRAMA PADA
SMA NEGERI 3 PAINAN
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN SEKOLAH UNGGUL BERASRAMA PADA
Pasal 4
Sekolah unggul berasrama diselenggarakan dengan prinsip sebagai berikut :
- a. profesional, yaitu proses penyelenggaraan pendidikan program keunggulan memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi;
- b. terbuka, yaitu proses penerimaan siswa, rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan serta penetapan kepala sekolah dilakukan ## BAB IV
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH UNGGUL BERASRAMA
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN SEKOLAH UNGGUL BERASRAMA PADA
Pasal 5
- (1) Satuan Pendidikan sekolah unggul berasrama adalah SMA Negeri 3 Painan,
- (2) Sekolah keunggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan pendidikan yang menerapkan program pengayaan dan pendidikan karakter bagi peserta didik.
STANDAR PROGRAM LAYANAN KEUNGGULAN
Bagian Kesatu
Standar Isi
BAB V - STANDAR PROGRAM LAYANAN KEUNGGULAN
Pasal 6
- (1) Standar isi pada SMA Negeri 3 Painan dilaksanakan sebagai berikut :
- a. Memiliki dan melaksanakan kurikulum nasional;
- b. Memiliki ciri khas pengayaan mata pelajaran, pengembangan pendidikan karakter, bahasa asing dan prestasi kesiswaan.
- c. Terdapatnya dokumen seperangkat kurikulum sekolah
- (2) Muatan kurikulum setara atau lebih dari sekolah yang memenuhi standar nasional.
- (3) Pengembangan muatan kurikulum senantiasa dilakukan, baik dalam bentuk adopsi atau adaptasi dari sekolah berkualitas di dalam negeri.
Bagian Kedua
Standar Proses
BAB V - STANDAR PROGRAM LAYANAN KEUNGGULAN
Pasal 7
- (1) Proses pembelajaran SMA Negeri 3 Painan diselenggarakan secara :
- a. inspiratif, interaktif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik;
- b. diperkaya dengan model-model pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, kontekstual, kooperatif berbasis pendidikan karakter dengan pendekatan saintifik;
- c. kenaikan kelas menggunakan standar penilaian pendidikan;
- d. pembelajaran berbasis teknologi informatika dan komunikasi pada semua mata pelajaran;
- e. pembelajaran pada mata pelajaran sains dan matematika terintegrasi dengan materi dasar di perguruan tinggi; dan
- f. pembinaan potensi kecerdasan dan bakat istimewa peserta didik melalui pelatihan dan uji potensi dalam berbagai kompetisi seperti sains, matematika, teknologi, seni budaya dan olahraga.
- (2) Pembelajaran dan pembinaan potensi peserta didik dilaksanakan secara maksimal, meliputi kegiatan belajar mengajar sesuai standar proses pendidikan dan pembinaan keunggulan.
- (3) Pembelajaran dan pembinaan potensi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : pembinaan imtaq, pendalaman materi Olimpiade Sains Nasional (OSN), Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI), Lomba Karya Ilmiah Remaja (LKIR), klub bahasa asing, Pramuka, dan Ekstrakurikuler lainnya serta kegiatan Pengembangan diri.
- (4) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
BAB V - STANDAR PROGRAM LAYANAN KEUNGGULAN
Pasal 9
- (1) Standar kompetensi lulusan dilaksanakan
BAB V - STANDAR PROGRAM LAYANAN KEUNGGULAN
Pasal 10
- (1) Standar pendidik pada SMA Negeri 3 Painan terdiri dari :
- a. Kualifikasi akademik pendidik paling rendah Strata 1 dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah tenaga pendidik berkualifikasi Strata 2.
- b. Kualifikasi kompetensi :
- 1) Memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional
- 2) Mampu menggunakan Teknologi Informatika dan Komunikasi dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Standar tenaga kependidikan pada SMA Negeri 3 Painan terdiri dari :
- a. Kualifikasi akademik tenaga kependidikan minimal berkualifikasi Diploma III;
- b. Kualifikasi kompetensi :
- 1) Memiliki kompetensi, kepribadian, sosial, dan profesional.
- 2) Mampu menggunakan Teknologi Informatika dan Komunikasi dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Penempatan pendidik dan pengangkatan kepala sekolah melalui proses seleksi khusus ( Fit and Propertest ) yang dilaksanakan oleh Tim yang ditunjuk oleh Bupati melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Peningkatan kualifikasi, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan secara berkelanjutan di bawah pembinaan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait bidang pendidikan
Bagian Keenam
Standar Sarana dan Prasarana
BAB V - STANDAR PROGRAM LAYANAN KEUNGGULAN
Pasal 11
- (1) SMA Negeri 3 Painan memiliki standar sarana prasarana sebagai berikut:
- a. Ruang belajar
- b. Ruang kepala sekolah
- c. Ruang wakil kepala sekolah
- d. Ruang staf
- e. Ruang majelis guru
- f. Ruang tata usaha
- g. Ruang komite
- h. Ruang laboratorium (laboratorium fisika, kimia, biologi, computer, dan bahasa)
- i. Ruang multi media
- j. Ruang pustaka
- k. Ruang bimbingan konseling
- l. Ruang ibadah
- m. Asrama (putra, putri)
- n. Ruang usaha kesehatan sekolah
- o. Ruang organisasi siswa intra sekolah
- p. Ruang serbaguna
- q. Ruang olahraga
- r. Kolam renang
- s. WC ( siswa, guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah)
- t. Kantin sekolah
- u. Ruang Satpam
- v. Gedung pengelola sampah
- w. Dan sarana pendukung lainnya
- (2) Standar sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilengkapi dengan ;
- a. Ruang kelas dilengkapi dengan sarana pembelajaran berbasis Teknologi Informatika dan Komunikasi.
- b. Ruang perpustakaan dilengkapi dengan sarana digital yang memberikan akses ke sumber belajar berbasis Teknologi Informatika dan Komunikasi serta internet.
- c. Memiliki ruang multi media, ruang untuk seni budaya, fasilitas olah raga, klinik kesehatan, auditorium, asrama siswa, rumah dinas, bus sekolah, ruang kegiatan siswa, pos keamanan dan fasilitas pendukung lainnya.
- d. Sarana dan prasarana pendidikan harus senantiasa ditingkatkan sesuai kebutuhan sekolah oleh pemerintah daerah.
Bagian Ketujuh
Standar Pengelolaan
BAB V - STANDAR PROGRAM LAYANAN KEUNGGULAN
Pasal 12
- (1) Pengelolaan pendidikan pada SMA Negeri 3 Painan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan
- (2) Sekolah senantiasa menjalin hubungan kerjasama dengan Stakeholder pendidikan untuk peningkatan kualitas pengelolaan sekolah.
- (3) Pengelolaan pendidikan harus senantiasa ditingkatkan dibawah pembinaan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait bidang pendidikan.
Bagian Kedelapan Standar Pembiayaan
BAB V - STANDAR PROGRAM LAYANAN KEUNGGULAN
Pasal 13
Sumber pembiayaan SMA Negeri 3 Painan berasal dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. sumbangan Orang Tua Peserta didik melalui komite sekolah; dan
- d. sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
BAB V - STANDAR PROGRAM LAYANAN KEUNGGULAN
Pasal 14
Pembiayaan SMA Negeri 3 Painan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disalurkan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS Pusat) diperuntukkan membantu pemenuhan biaya operasional non personalia sesuai dengan kebutuhan sekolah yakni:
- a. pengadaan Alat Tulis Sekolah;
- b. pengadaan Alat Habis Pakai;
- c. pengadaan Bahan Habis Pakai;
- d. pengadaan Buku Pelajaran/ Buku Penunjang Pelajaran/ Buku Referensi;
- e. pemeliharan dan perbaikan ringan sarana/prasarana sekolah;
- f. langganan jasa dan daya lainnya;
- g. pengadaan dan penggandaan evaluasi pembelajaran;
- h. penyelenggaran kegiatan pembinaan siswa/ ekstrakurikuler dan intrakulrikuler;
- i. kegiatan penerimaan peserta didik baru;
- j. pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan;
- k. pengelolaan data individual sekolah berbasis teknologi informatika dan komunikasi;
- l. pengembangan website sekolah;
- m. biaya asuransi keamanan dan keselamatan sekolah; dan
- n. penyusunan laporan.
BAB V - STANDAR PROGRAM LAYANAN KEUNGGULAN
Pasal 15
- (1) Pembiayaan SMA Negeri 3 Painan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas :
- a. biaya investasi;
- b. biaya operasional asrama; dan
- c. biaya non operasional.
- (2) Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja.
- (3) Biaya operasional asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. bahan atau peralatan habis pakai untuk kebutuhan asrama;
- b. biaya operasional asrama yang terdiri dari: daya listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta transportasi; dan
- c. Makan minum siswa diasrama pagi dan malam sesuai dengan standar biaya pemerintah daerah.
- (4) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah tambahan penghasilan beban kerja pegawai yang terkait dengan tugasnya sebagai pendidik dan tenaga kependidikan:
| No | Uraian | Satuan | Biaya (Rp) |
|------|----------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | Kepala Sekolah | orang/bulan | 850.000,- |
| 2 | Wakil Kepala Sekolah | orang/bulan | 700.000,- |
| 3 | Kepala Tata Usaha | orang/bulan | 650.000,- |
| 4 | Bendaharawan Sekolah | orang/bulan | 500.000,- |
| 5 | Pembina Asrama | orang/bulan | 1.000.000,- |
| 6 | Laboran IPA | orang/bulan | 500.000,- |
| 7 | Petugas Kebersihan | orang/bulan | 500.000,- |
| 8 | Wali Kelas | orang/bulan | 150.000,- |
| 9 | Pembina Osis | orang/bulan | 350.000,- |
| 10 | Kepala Perpustakaan | orang/bulan | 250.000,- |
| 11 | Satpam | orang/bulan | 1.000.000,- |
| 12 | Pegawai Tata Usaha | orang/bulan | 500.000,- |
| 13 | Guru Mata Pelajaran | orang/ Jam Tatap Muka | 25.000,- |
- (5) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama satu tahun anggaran berkenaan, mulai dari Januari sampai dengan Desember.
BAB V - STANDAR PROGRAM LAYANAN KEUNGGULAN
Pasal 16
- (1) Pembiayaan SMA Negeri 3 Painan yang bersumber dari sumbangan orang tua peserta didik melalui komite sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c berupa :
- a. makan dan minum peserta didik di asrama pada siang hari;
- b. pembiayaan rutin operasional sekolah yang tidak dapat dipenuhi melalui dana APBN dan APBD untuk memenuhi standar nasional pendidikan; dan
- c. Pembiayaan makan minum bagi peserta didik berprestasi dari keluarga miskin dapat dilakukan subsidi silang
BAB V - STANDAR PROGRAM LAYANAN KEUNGGULAN
Pasal 17
- (1) Penilaian pendidikan pada Sekolah program layanan keunggulan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dibidang pendidikan.
- (2) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dijabarkan dalam kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau Kurikulum 2013 SMA Negeri 3 Painan.
- (3) Penilaian pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan secara berencana dan berkelanjutan untuk meninggkatkan mutu pelayanan pada Sekolah program layanan unggulan.
- (4) Standart penilaian pendidikan pada sekolah program layanan keunggulan harus dilakukan peningkatan dibawah pembinaan Dinas Pendidikan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Painan Pada tanggal : 5 JUNI 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DTO ## ERIZON BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 25 ## BAB VII ## KETENTUAN PENUTUP Pasal 18

Penetapan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di : Painan Pada Tanggal : 5 JUNI 2015

Penandatangan: BUPATI PESISIR SELATAN DTO H. NASRUL ABIT