PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor I Tahun 2017 tentang INSENTIF APARATUR PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA NOMOR I TAHUN 2017
TENTANG INSENTIF APARATUR PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUSI RAWAS UTARA,
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan peran Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah yang efektif, efisien dan mewujudkan reformasi birokrasi yang baik, maka perlu Sumber Daya Manusia yang profesional dan berintegritas tinggi:
- . bahwa Sumber Daya Manusia yang profesional dan b. berintegritas yang tinggi sebagaimana dimaksud huruf a perlu mendapatkan penghargaan dalam bentuk pemberian insentif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah:
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara,
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 1
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 2.
- . Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429): 3.
- . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494): 4.
- . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 5.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578): 6.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593): 7.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890):
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
- 11.Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3),
- 12.Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2014 Nomor 3),
- 13.Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 4 Tahun 2014 Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2014 Nomor 3),
Menetapkan
:
- 14.Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 67).
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA TENTANG INSENTIF APARATUR PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas Utara:
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara:
3. Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara:
4. -Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai profesi sebagai pemeriksa yang melaksanakan tugas pengawasan intern di lingkungan pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara ## BAB II
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Pemberian insentif Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
Tolak ukur yang digunakan untuk mengukur indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Sertifikasi Jabatan Auditor/Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah, output hasil pengawasan, tanggung jawab dan peran dalam pengawasan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara,
BAB III - PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF Pasal 4
Pasal 4
- (1) Insentif Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara,
- (2) Insentif Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Rawas Utara setiap tahun anggaran,
BAB III - PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF Pasal 4
Pasal 5
Besarnya Insentif Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Musi Rawas Utara maksimum yang dibayar adalah sebagai berikut :
| No | Jabatan | Besaran/Bulan (Rp) ' |
|------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| L | Inspektur | 11.000.000,- |
| 2. | | | Inspektur Pembantu Wilayah/Sekretaris. | 8.500.000,- |
| 3. | | Auditor Madya | 8 500.000,- |
| 4. | | Auditor Muda | 3.750.000,- |
| 5. | | Auditor Pertama | 2.750.000,- |
| 6. | | Auditor Terampil | 2.200.000,- |
| 7. | Pengawas Pemerintahan Madya | 8.500.000,- |
| 8. | Pengawas Pemerintahan Muda | 3.750.000,- |
| 9. | Pengawas Pemerintahan Pertama | 2.750.000,- |
| 10. | j Kasubbag | 3.750.000,- |
| 11. | | Bendahara Pengeluaran | 3.250.000,- |
| 12. | |Pengelola Evaluasi dan Pelaporan Perencana / SDM/Pengurus BMD | 2.500.000,- |
| 13. | | Fungsional Umum Lainnya | 2.000.000,- |
| 14. | | CPNS | 750.000,- |
Keterangan :" termasuk pajak
BAB IV
KETENTUAN PEMBAYARAN
BAB III - PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF Pasal 4
Pasal 6
- (1) Insentif Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Musi Rawas Utara dibayar setiap bulan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan,
- (2) Insentif sebagaimana ayat (I) dilakukan pemotongan persentase ketidakhadiran tanpa keterangan atau sakit dengan akumulasi lebih dari 3 hari kerja setiap bulan:
Lebih dari 5090 ketidakhadiran sebagaimana ayat (2) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang bersangkutan tidak mendapat Insentif pada bulan tersebut.
BAB III - PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF Pasal 4
Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal O1 Januari 2017 dan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Penetapan: Ditetapkan di '' Muara Rupit pada tanggal S$ januari 2017 UPATI MUSI RAWAS UTARA U1.M. SYARIF HIDAYAT

Penetapan: Diundangkan di Muara Rupit pada tanggal S januan

Penandatangan: SEKRETARIS D KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, H. ABDULLAH MAKCIK BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2017 NOMOR 1