PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN Nomor 08 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (berlaku 18 Maret 2011)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan pembiayaan di bidang bangunan serta peningkatan peran serta masyarakat dalam mendukung terlaksananya otonomi daerah yang efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna;
- c. bahwa peran serta masyarakat dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian serta pengawasan pembangunan daerah guna tercapainya tujuan dan sasaran penataan ruang kabupaten diperlukan suatu aturan yang komferensif;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan baru yang mengatur mengenai retribusi yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan memperhatikan perkembangan masyarakat dan pembangunan dewasa ini mengakibatkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak sesuai lagi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembina Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Indonesia Nomor 4655);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5 );
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Garis Sempadan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 224);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Perlindungan Investasi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2008 Nomor 22);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 8 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Pangkajene dan Kepulauan Tahun 1990-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 1996 Nomor 9);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 6 ).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN dan BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ;
3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan ;
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang membidangi urusan Izin Mendirikan Bangunan dan Bangunan Gedung ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ;
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
7. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas atau Instansi yang terkait ;
9. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat Retribusi IMB adalah Izin yang diberikan oleh Bupati kepada pemohon ## BAB II
NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dapat disingkat Retribusi IMB, dipungut Retribusi atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Obyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian Izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah.
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk golongan Retribusi Perizinan tertentu.
BAB IV
Pasal 6
P E R I Z I N A N
- (1) Pengajuan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB), pemohon dapat meminta keterangan tentang perencanaan, secara cuma-cuma kepada Dinas/ Instansi yang menangani Perizinan/Tata Bangunan, tentang rencana mendirikan/ mengubah bangunan.
- a. jenis/peruntukan bangunan;
- (2) Rencana mendirikan/ mengubah bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- b. luas lantai bangunan yang diizinkan;
- e. koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang diizinkan;
- c. jumlah lantai/lapis bangunan diatas/dibawah permukaan tanah yang diizinkan; d. garis sempadan yang berlaku;
- f. koefisien Lantai Bangunan (KLB);
- h. persyaratan - persyaratan bangunan;
- g. koefisien Dasar Hijau (KDH);
- i. persyaratan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan bangunan;
- (3) Setiap orang pribadi dan/atau Badan yang akan mendirikan bangunan baru harus mendapat Izin dari Bupati.
- j. hal - hal lain yang dianggap perlu.
- (4) Setiap orang pribadi dan/atau Badan yang akan mengubah, merenovasi/ rehabilitasi bangunan dan/atau penambahan bangunan harus bermohon kembali untuk mendapatkan Izin dari Bupati.
- (6) Tata cara pengajuan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku setiap kali mendirikan bangunan baru, mengubah dan merenovasi/rehabilitasi bangunan, penambahan bangunan.
BAB IV
Pasal 7
- (1) Izin Mendirikan Bangunan sementara diberikan kepada pemohon pemilik bangunan setelah memenuhi persyaratan dan kelengkapan ketentuan yang berlaku.
- (2) Surat Izin Mendirikan Bangunan Sementara tidak dapat dijadikan sebagai agunan atau jaminan kredit pada lembaga keuangan dan/atau perbankan.
- (3) Batas waktu berlakunya Izin Mendirikan Bangunan Sementara paling lama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak terbitnya Izin sementara.
- (5) Bangunan non permanen atau rumah kayu panggung, setelah didirikan fisik tiangtiangnya 100 % dan tidak mengalami perubahan ukuran atau bentuk sesuai gambar rencana yang telah disahkan oleh instansi bersangkutan, maka pemilik bangunan berhak menyampaikan kepada instansi yang bersangkutan untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.
- (4) Pekerjaan pondasi bangunan, baik bangunan permanen maupun bangunan semi permanen, kemajuan fisik pondasi sudah terlaksana mencapai 100 %, dan tidak mengalami perubahan ukuran atau bentuk sesuai gambar rencana yang telah disahkan oleh instansi bersangkutan, maka pemilik bangunan berhak menyampaikan kepada instansi yang bersangkutan untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.
- (6) Batas waktu Izin Mendirikan Bangunan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah habis, maka pemohon pemilik bangunan dapat mengajukan permohonan perpanjangan Izin Mendirikan Bangunan Sementara paling banyak satu kali.
- (7) Masa perpanjangan Izin Mendirikan Bangunan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bangunan belum mencapai kemajuan pekerjaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), maka pemilik bangunan wajib melaporkan kepada instansi yang bersangkutan untuk peninjauan kembali kecuali bangunan yang belum dikerjakan maka surat Izin Mendirikan Bangunan Sementara dinyatakan batal dan retribusi bangunan yang telah disetor ke kas Daerah tidak dapat dikembalikan.
BAB IV
Pasal 8
- (1) Dengan terbitnya Izin Mendirikan Bangunan maka Izin Mendirikan Bangunan Sementara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .
- (3) Penyimpangan terhadap persyaratan teknis dan rencana semula dan penataan bangunan gedung termasuk garis sempadan dan/ atau persyaratan kendala bangunan dikenai sanksi ## BAB V PEMBERIAN ATAU PENOLAKAN PERMOHONAN
Bagian Kesatu
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
BAB IV
Pasal 9
- (1) Permohonan Izin membuat keterangan tentang :
- b. tempat dan tanggal lahir;
- a. nama pemohon;
- c. pekerjaan;
- e. surat pernyataan pemohon;
- d. alamat tempat tinggal;
- f. status pemilikan tanah yang akan ditempati bangunan;
- h. surat keterangan tanah;
- g. jenis bangunan;
- i. surat keluasan tanah;
- (2) Setiap pembuatan bangunan baru yang dimohonkan izin di dalam wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan harus disertai langsung dengan pembuatan MCK (Mandi, Cuci dan Kakus) dan perencanaan Pagar.
- j. surat persetujuan tetangga.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan berdasarkan permohonan secara tertulis.
- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- (4)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran-lampiran permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga), dilengkapi dengan :
- b. asli dan foto copy Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi Bangunan (STTSPBB);
- d. gambar perencanaan bangunan .
- c. foto copy surat bukti kepemilikan tanah (sertifikat atau akte jual beli);

## Bagian Kedua PENOLAKAN PERMOHONAN IMB

## Pasal 10

- (1) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dapat ditolak jika :
- b. bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- a. mengganggu keselamatan, ketentraman dan ketertiban serta kepentingan umum;
- c. bangunan yang akan didirikan diatas lokasi/tanah yang penggunaannya tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kecamatan dan Kabupaten;
- e. sifat bangunan tidak sesuai dengan - bangunan disekitarnya;
- d. bangunan yang akan didirikan dinilai tidak memenuhi persyaratan teknis bangunan;
- f. adanya keberatan yang diajukan dan dibenarkan oleh pemerintah pada lokasi sudah ada rencana pemerintah .
- (2) Penolakan terhadap pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan penolakannya.

## BAB VI

## Pasal 11

## CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan dinilai dengan menggunakan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan dan rencana penggunaan bangunan.
- (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien) .

## Koefisien Luas Bangunan (KLB)

| NO | KELAS BANGUNAN | KOEFISIEN |
|------|--------------------|-------------|
| 1 | 1 s/d 100m 2 | 0,50 |
| 2 | 101 s/d 250m 2 | 0,75 |
| 3 | 251 s/d 500m 2 | 1,00 |
| 4 | 501 s/d 1.000m 2 | 1,50 |
| 5 | 1.001 s/d 2.000m 2 | 2,00 |
| 6 | 2.001 s/d 3.000m 2 | 2,50 |
| 7 | 3.001 s/d keatas | 3,00 |

## Koefisien Tingkat Bangunan (KTB)

| NO | KELAS BANGUNAN | KOEFISIEN |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. 2. 3. | Bangunan satu lantai Bangunan bertingkat s/d 3 lantai Bangunan tinggi > 4 lantai (High Rise Building) | 1,00 1,50 2,00 |

## Koefisien Untuk Setiap Jenis Bangunan Gedung Dengan Lingkup Kegiatan Pembangunan Baru Dan Rehab/Renovasi (KFB )

| NO | FUNGSI BANGUNAN | JENIS BANGUNAN | KOEFISIEN BANGUNAN BARU | KOEFISIEN BANGUNAN RENOVASI |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Hunian | Rumah Tinggal a. Non Permanen b. Semi Permanen c. Permanen | 0,50 0,75 1,00 | 0,25 0,375 0,50 |
| 2 | Keagamaan | Mesjid/Mushallah, Gereja, Vihara, Klenteng, Pura dan Bangunan Perlengkapan Keagamaan | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Usaha | Bangunan Usaha : a. Perkantoran Komersial, Bank, Kantor Pos Rukan b. Penginapan, Wisma, Rumah Kost c. Restoran, Bioskop, Rumah | 2,00 2,00 2,00 | 1,00 1,00 1,00 |
| 4 | Sosial dan Budaya | d. Hotel, Bangunan Rekreasi e. Bangunan Industri Bangunan Sosial dan Budaya a. Bangunan Olahraga b. Bangunan Pemakaman c. Bangunan Kesenian/Budaya d. Bangunan Perbelanjaan (pasar tradisional) e. SaranaUmum lainnya (terminal, halte bus, dsb) | 3,00 3,00 0,60 0,30 0,75 0,60 0,70 | 1,50 1,50 0,30 0,15 0,375 0,30 0,30 |

## Koefisien Letak Lokasi Bangunan (KLLB )

| NO | LOKASI BANGUNAN | KOEFISIEN |
|------|-------------------------------|-------------|
| 1 | Di tepi jalan arteri | 2,00 |
| 2 | Di tepi jalan kolektor | 1,50 |
| 3 | Di tepi jalan lokasi sekunder | 1,00 |

## Koefisien Komponen Bangunan Tower (KKBT)

| NO | KOMPONEN BANGUNAN | KOEFISIEN |
|------|---------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | Utama (Berfungsi Utama tanpa ada fungsi lain) | 0,5 |
| 2 | Tambahan (Struktur Penopangnya berada di bangunan lain) | 1,5 |

- (4) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

| Tarif IMB | : Persentasi jenis bangunan (%) x Standar harga Bangunan/M 2 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| Tarif IMB Tower | : Persentasi jenis bangunan (%) X RAB |
| Retribusi IMB | : Tarif IMB x KLB x KFB x KTB x KLLB |
| Retribusi IMB Tower | : Tarif IMB Tower x KLLB x KKBT |

## Pasal 12

Standar nilai minimal bangunan untuk 1 m 2 (satu meter bujur sangkar) ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati sesuai fungsi bangunan

## Pasal 13

- a. Bangunan Hunian :

Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagai berikut :

1. Bangunan Permanen

- 1% x Standar harga Bangunan/m 2 x Luas Bangunan x Koefisien

2. Bangunan Semi permanen

:

1% x Standar harga Bangunan/m 2 x Luas Bangunan x Koefisien 1% x Standar harga Bangunan/m 2

3. Bangunan Non Permanen

:

- x Luas Bangunan x Koefisien

- 1% x Standar harga Bangunan/m 2 x Luas Bangunan x Koefisien.
- b. Bangunan fungsi sosial dan budaya :
- c. Bangunan Multi fungsi/campuran :
- d. Bangunan Fungsi Usaha :
- 1% x Standar harga Bangunan/m 2 x Luas Bangunan x Koefisien.
- 2,5% x Standar Harga Bangunan/m x Panjang Bangunan
- e. Bangunan Pagar :
- f. Bangunan Tower BTS, SUT dan sejenisnya : 2,5% x Nilai Konstruksi (RAB) x Koefisien
- h. Untuk bangunan dengan konstruksi khusus, meliputi : Menara Air, Kolam Renang, Pertamina/SPBU, dermaga/Pelabuhan dan bangunan pelengkap lainnya, Kilang Minyak dihitung berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) konstruksi pelaksanaan bangunan dikalikan dua koma lima persen (2,5%) .
- g. Bangunan Balkon, Teras, Serambi, Selasar, Lantai Jemuran nilai bangunannya adalah setengah (1/2) dikalikan luas dari tarif dasar induk bangunan.

## BAB VII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR

## DAN BESARNYA TARIF

## Pasal 14

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dan pemberian izin mendirikan bangunan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi izin mendirikan bangunan ditetapkan berdasarkan koefisien dan nilai bangunan.
- (4) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ini ditetapkan oleh Bupati secara periodik.

## BAB VIII

## Pasal 15

## WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Wilayah pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah dalam wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

## BAB IX

## TATA CARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

## Pasal 16

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD atau Dokumen Lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

## Pasal 17

Pungutan Retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga atau diborongkan dengan menggunakan STRD.

## BAB X

## MEKANISME PEMBAYARAN IMB

## Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati.

## Pasal 19

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilunasi sekaligus.

- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib Retribusi untuk mengatur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu, dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Tata cara pembayaran penyetoran Retribusi sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 2 ditetapkan oleh Bupati.

## Pasal 20

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

## BAB XI

## TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

## Pasal 21

- (1) Pengeluaran surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran,surat peringatan atau surat lain yang sejenis,
- (4) Surat Teguran,Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## Pasal 22

Bentuk,jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan oleh Bupati.

## BAB XII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

## Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan.
- (4) Tata Cara memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Memperhatikan kemampuan wajib Retribusi.

## BAB XIII

## TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN, ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya ditemukan kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan dalam penerapan Retribusi Daerah.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan persmohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilapan wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengurangan administrasi penghapusan atau pengurangan sanksi dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib Retribusi Kepada Bupati dan pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (6) Apabila lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.

## BAB XIV

## TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

## Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan Permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.

- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (Tiga) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran. Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diputuskan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (Enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

## BAB XV

## TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

## Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan keputusan.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang Retribusi yang telah dibayarkan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan maka permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.

## Pasal 27

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diterbitkan SKRDLB paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
- (2) Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya SKRDLB.

## Pasal 28

- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diterbitkan bukti pemindahan pembukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.
- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi.

## BAB XVI

## Pasal 29

## K E D A L U A R S A

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- a. diterbitkan Surat teguran, atau
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah daerah.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsaa penangihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

## BAB XVII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG

## Pasal 30

## RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi uang sudah kedaluarsa diatur dengan peraturan Bupati.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB XVIII

## INSTANSI PEMUNGUT

## Pasal 31

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB XIX

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 32

Pembinaan dan Pengawasan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

## BAB XX

## P E N Y I D I K A N

## Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau Laporan berkenan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran pembuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang menggunakan ruanganruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut ketentuan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; menghentikan Penyidikan; memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XXI

## KETENTUAN SANKSI

## Pasal 34

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## Pasal 35

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi IMB tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan

ditagih dengan menggunakan STRD.

- a. peringatan tertulis;
- (2) Wajib retribusi yang melanggar dan/atau tidak memenuhi persyaratan administrasi, dikenakan sanksi administratif berupa:
- b. pembatasan kegiatan pembangunan;
- d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan;
- c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
- e. pembekuan Izin Mendirikan Bangunan;
- g. perintah pembongkaran bangunan gedung atau denda RP. 5.000.000,-
- f. pencabutan Izin Mendirikan Bangunan;
- (3) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan dan/atau denda paling banyak 3 (Tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dapat pula dikenai sanksi administrasi.
- (5) Dalam hal wajib retribusi IMB tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pelanggaran.

## BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

## BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Diundangkan di Pangkajene pada tanggal, 18 Maret 2011


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2011 NOMOR : 08

## Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di : Pangkajene

pada tanggal

: 18 Maret 2011

## BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

## Cap / ttd

SYAMSUDDIN. A. HAMID