PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN Nomor 8 Tahun 1981 tentang Izin Undang-Undang Gangguan bagi kegiatan usaha, perusahaan dan industri; - c. bahwa untuk memenuhi yang dimaksud pada huruf a dan b diatas maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Undang-undang Gangguan bagi kegiatan U saha, Perusahaan, dan Indus ti. 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 2. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 6. Undang undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur,( Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3809); Memperhatikan 7. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021 ); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 Tentang Izin Usaha Industri; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang -undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 ) 13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun ( Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 seri c Nomor 1 ); 14. Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2001 Tentang Usaha Pertambangan Umum ( Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 19 Seri B). - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1987 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota; - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 Tentang Penertiban Pungutan - Pungutan dan J angka Waktu Terhadap Pemberian Izin Undang Undang Gangguan; - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 Tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri; - d. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 056 Tahun 1994 Tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting. - e. Surat Persetujuan Pimpinan DPRD Kabupaten Sarolangun Nomor 621/086/DPRD tanggal 23 April 2003 Tentang Izin Undang - undang Gangguan (HO) bagi kegiatan usaha, perusahaan dan industri. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR ~-:\_.. T AHUN 2004
TENT ANG
IZIN UNDANG- UNDANG GANGGUAN BAGI KEGIATAN USAHA, PERUSAHAAN DAN INDUSTRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAROLANGUN,
- a. bahwa setiap usaha, perusahaan dan industri yang dapat mempengaruhi lingkungan hidup perlu diatur dengan peraturan perundang- undangan;
- b. bahwa sebagai upaya pengendalian dan pengawasan atas pelestarian lingkungan hidup, dipandang perlu adanya pengaturan mengenai Izin Undang-Undang Gangguan bagi kegiatan usaha, perusahaan dan industri;
- c. bahwa untuk memenuhi yang dimaksud pada huruf a dan b diatas maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Undang-undang Gangguan bagi kegiatan U saha, Perusahaan, dan Indus ti.
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur,( Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3809);
Memperhatikan
:
7. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 Tentang Izin Usaha Industri;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang -undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 )
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun ( Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 seri c Nomor 1 );
14. Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2001 Tentang Usaha Pertambangan Umum ( Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 19 Seri B).
- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1987 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 Tentang Penertiban Pungutan - Pungutan dan J angka Waktu Terhadap Pemberian Izin Undang Undang Gangguan;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 Tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri;
- d. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 056 Tahun 1994 Tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting.
- e. Surat Persetujuan Pimpinan DPRD Kabupaten Sarolangun Nomor 621/086/DPRD tanggal 23 April 2003 Tentang Izin Undang - undang Gangguan (HO) bagi kegiatan usaha, perusahaan dan industri.
Menetapkan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG IZIN UNDANG - UNDANG GANGGUAN BAGI KEGIA TAN USAHA PERUSAHAAN DAN INDUSTRI.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Daerah Kabupten Sarolangun.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sarolangun
- c. Kepa1a Daerah adalah Bupati Sarolangun.
- d. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sarolangun.
- f. Perusahaan adalah orang atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan atau pekerjaan dengan tujuan mencapai keuntungan.
- g. Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan mempergunakan sarana dan peralatan.
- h. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana dan fasilitas penunjang lain yang disediakan oleh dan dikelola oleh perusahaan.
1. Perusahaan kawasan industri adalah perusahaan I badan hukum yang di dirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola kawasan Industri.
- J. Perusahaan dengan Intensitas dampak penting dengan gangguan besar adalah perubahan lingkungan yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan yang diperkirakan akan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan AMDAL.
- k. Perusahaan dengan intensitas dampak penting dengan gangguan sedang adalah perobahan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha kegiatan yang diperkirakan akan mempunyai dampak I ganguan sedang terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan UPLdanUKL.
1. Analisa Mengenai dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAl adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup dan diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
- m. Upaya Pengelolaan Lingkungan, yang selanjutnya disebut UKL adalah uraian secara rinci mengenai upaya pengelolaan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa.
- n. Upaya Pemantauan Lingkungan, yang selanjutnya disebut UPL adalah uraian secara rinci mengenai upaya pemantauan lingkungan yang hams dilaksanakan oleh pemrakarsa.
- o. Perusahaan dengan itensitas dampak penting dengan gangguan kecil adalah perubahan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha kegiatan yang diperkirakan akan mempunyai dampak kecil terhadap lingkungan wajib Rekomendasi Lingkungan.
- p. Perusahaan yang menimbulkan gangguan sesaat dan dapat di abaikan wajib SPPL.
- q. Luas ruang tempat usaha adalah luas yang di gunakan untuk tempat usaha dengan tidak tennasuk fasilitas umum I fasilitas sosial I fasilitas karyawan.
- r. Izin Undang-Undang Gangguan atau disingkat Izin UUG adalah izin yang diberikan bagi tern pat-tern pat usaha
Pasal 2
- (1) Setiap usaha, perusahaan dann industri serta perusahaan industri hams memiliki izin Undang - undang Gangguan, kecuali bagi perusahaan industri yangjenis industrinya wajib Ai\1DAL atau yang berlokasi didalam kawasan industri.
- (2) Permohonan Izin Undang - undang Gangguan oleh perusahaan industri atau perusahaan kawasan industri diaj ukan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan yang meliputi :
- a. Surat permohonan dengan dibubuhi materai serta melampirkan pas photo terbaru dengan ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar.
- b. Photo copy KTP
- c. Photo copy akte pendirian bagi perusahaan yang berstatus badan hukum I badan usaha atau photo copy anggaran dasar yang sudah disyahkan bagi koperasi.
- d. Photo copy Sertifikat Tanah atau bukti perolehan Hak Atas Tanah I IMB I Tanda Lunas PBB.
- e. Rencana tata letak instalasi, mesin I peralatan dan perlengkapan bangunan industri, yang telah disetujui pimpinan perusahaan pemohon.
8. f Persetujuan tetangga atau masyarakat yang berdekatan sesuai dengan peruntukan dan dampak yang timbul diketahui oleh kepala Desa I Lurah Setempat.
- g. Membuat UKL dan UPL I SPPL, AMDAL
- h. Rekomendasi dari camat.
Pasal 3
- (1) Sebelum Izin Undang - undang Gangguan bagi kegiatan usaha, perusahaan dan industri dikeluarkan, segera dilakukan peninjauan dan penelitian kelokasi.
- (2) Hasil dari peninjauan dan penelitian lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam menerbitkan Izin.
- (3) Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya surat keputusan Izin Undang-undang Gangguan bagi usaha, perusahaan dan industri ini dibebankan kepada pemohon.
Pasal 4
Jika telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan 3 pemohon terlebih dahulu harus membayar retribusi yang ditetapkan.
Pasal 5
- ( 1) Pemberian atau penolakan Izin Undang undang Gangguan bagi kegiatan usaha, perusahaan dan industri, diberikan oleh Kepala Daerah paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja serta setelah pennohonan diterima secara lengkap.
- (2) Penolakan atas permohonan izin Undang - undang Gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) disampaikan kepada pemohon secara tertulis dengan alasan penolakan.
Pasal 6
- (1) Izin Undang - undang Gangguan diberikan selama 3 (tiga) Tahun, dan dapat diperpanjang kembali apabila habis masa berlakunya.
- (2) Untuk memudahkan pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan, diwajibkan kepada setiap usaha perusahaan dan industri yang telah memiliki Izin Undang - undang gangguan untuk melaksanakan pendaftaran ulang (heregistrasi) setiap tahun.
- (3) Pendaftaran ualang (heregestrasi) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan biaya retribusi Tzin Undangundang Gangguan sebesar 5 % dari setoran awal.
Pasal 7
- (1) Kepala Daerah dapat melimpahkan wewenang penandatangan Izin Undang -undang Gangguan bagi Kegiatan Usaha. Perusahaan dan Industri kepada pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Wewenang penandatangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
Pasal 8
- ( 1) Dalam rangka pengawasan, pengendalian dan pembinaan, maka setiap usaha, perusahaan dan industri, sewaktu -waktu dapat dilakukan pemeriksaan kelapangan oleh Tim Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
Pasal 9
- (1) Penambahan atau pengurangan jumlah jenis usaha dan ruang tempat usaha hams melaporkan secara tertulis untuk mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Setelah diperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1) izin dapat diperbaharui dengan dikeluarkannya Izin Undang - Undang Gangguan yang barn.
Pasal 10
Izin Undang -undang Gangguan bagi kegiatan usaha, perusahaan dan industri tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain I lokasi lain kecuali setelah mendapat persetujuan dari kepala daerah.
RETRIBUSI
BAB ID - RETRIBUSI
Pasal 11
Atas jasa pelayanan pemberian Izin Undang - undang Gangguan serta pemindahaan Izin bagi kegiatan usaha, perusahaan dan industri dikenakan retribusi adalah sebagai berikut :
Luas ruang tempat usaha X Indek Lokasi X Indek gangguan X Tarif Lingkungan .
BAB ID - RETRIBUSI
Pasal 12
Penentuan indek gangguan didasarkan pada besar kecilnya intensitas dampak penting yang ditimbulkan oleh usaha atau kegiatan dengan klasifikasi sebagai berikut :
- a. Perusahaan dengan intensitas dampak penting dengan gangguan besar
2. Indeknya 4
- b. Perusahaan dengan intensitas dampak penting dengan gangguan sedang...
.
.
.
.
- c. Perusahaan dengan intensitas darnpak penting dengan gangguan Kecil...
...
.
- d. Perusahaan yang menimbulkan gangguan sesaat dan dapat diabaikan . . . . . . . . . . .
Indeknya 3
Indeknya 2
Indeknya 1
BAB ID - RETRIBUSI
Pasal 13
Penetapan indek lokasi didasarkan pada letak/lokasi perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut :
- a.
- Jalan Negara/Propinsi/Sungai Indeknya 4.
- b. Jalan Kabupaten
Indeknya 3.
- c. Jalan Kelurahan . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .
.
. .
- d. Jalan yang tidak termasuk a, b dan c
Indeknya 2.
- Indeknya 1.
BAB ID - RETRIBUSI
Pasal 14
- (1) Penentuan besarnya retribusi I tarip lingkungan sebagai dimaksud dalam pasal 12 didasarkan pada luas tempat usaha dan intensitas dampak yang diakibatkan oleh usaha tersebut.
- (2) Retribusi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kegiatan Usaha, perusahaan dan industri yang berdampak penting besar I gangguan besar yang mencakup 4 ( empat) komponen Rp 500,-/ M2.
- b. Kegiatan usaha, perusahaan dan industri yang berdampak penting sedang/gangguan besar yang mencakup 3 (tiga) komponen Rp 400,-/ M2.
- c. Kegiatan usaha, perusahaan dan industri yang berdampak peting kecil/gangguan kecil yang mencakup 2 (dua) Komponen Rp 300,-/ M2.
- d. Kegiatan usaha, perusahaan dan industri yang menimbulkan gangguan sesaat dan dapat diabaikan Rp 200,-/ M2.
- (3) Kriteria komponen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- a. J umlah manusia yang terkena dampak.
- b. Luas wilayah persebaran dampak.
- c. Lamanya dampak berlangsung.
- d. Intensitas dampak.
BAB ID - RETRIBUSI
Pasal 15
Pembayaran retribusi Izin Undang undang gangguan bagi perusahaan dan industri disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sarolangun.
JENIS - JENIS PERUSAHAAN DAN INDUSTRI
BAB IV - JENIS - JENIS PERUSAHAAN DAN INDUSTRI
Pasal 16
Jenis - jenis perusahaan dan industri yang termasuk dalam Undang - undang Gangguan adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini.

## BABV

## KEWAJIBANDANLARANGAN

## Pasal 17

Usaha, perusahaan dan industri yang telah mendapatkan izin Undang-undang gangguan diwajibkan untuk :

- a. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin Undang-undang gangguan.
- b. Melakukan kegiatan usahanya paling lama 6 (enam) bulan setelah izin Undang-undang gangguan diterbitkan.

. .

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

. .

. .

.

. . .

. .

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- c. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku lainnya yang berkaitan dengan undang-undang ganguan.
- d. Melakukan usaha pengendalian terhadap limbah cair, padat, potensi kebisingan, getaran baubauan asap yang diakibatkan oleh kegiatan usaha
- e. Melaksanakan penanaman pohon pelindung dilokasi tempat usaha tersebut
- f. Menyediakan tempat penampungan limbah cair, padat dan sampah yang ditentukan untuk itu
- g. Menyediakan satpam atau petugas keamanan.

## Pasal 18

Usaha, perusahaan dan industri yang telah mendapatkan izin Undang-undang Gangguan dilarang untuk :

- a. Membuang limbah cair, limbah padat, serta limbah lainnya kedalam media lingkungan,
- b. Menambah luas ruangan tempat usaha, perusahaan dan industri tampa ada persetujuan dari Bupati Sarolangun.

## BAB VI

## SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 2, pasal 5, pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp. 1.000.000,(satujuta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000,(limajuta rupiah).
- (2) Denda sebagai mana yang dimaksud dalam ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

## Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 9, pasal 10, pasal 1 7 dan pasal 18 dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin undang-undang gangguan.
- (2) Pencabutan Izin Undang-undang Gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu selama 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diindahkan maka dapat dilakukan dengan pencabutan izin.

## BAB VII

## PENYIDIKAN

## Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk rnelakukan penyidikan tindak pidana dibidang Izin Undangundang Gangguan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Undang-undang gangguan.

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang Kebenaran Perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Undang-undang Gangguan.
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Undang-undang Gangguan.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Undang-undang Gangguan.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikkan tindak pidana dibidang Undang-undang Gangguan.
- g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf ( e ).
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Undang-undang Gangguan.
1. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- J. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Undang-undang Gangguan menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui koordinasi penyidik Polri.

## Pasal 22

Perusahaan Kawasan Indusrti bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan atas izin Undang-undang gangguan dilingkungan kawasan industri dan perusahaan industri didalamnya.

## BAB Vil

## KETENTUAN PIDANA

## Pasal 23

- ( 1) Barang siapa melanggar atau tidak mengindahkan ketentuan sebagimana yang diatur dalam pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (limajuta rupiah). e-
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

## BABVfil.

## KETENTUANPERALIHAN

## Pasal 24

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini sudah selesai paling lama 3 (tiga) bulan setelah diundangkannya.

(

## BAB IX

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka surat Keputusan Bupati Nomor 1 tahun 2003 tentang Izin Undang-undang Gangguan, bagi kegiatan usaha, perusahaan dan Industri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 26

Hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini rnengenai pelaksanaannya akan diatur ]ebih lanjut dengan Keputusan Bupati Sarolangun.

## Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang dapat rnengetahuinya, rnernerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penetapan dalarn Lernbaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun

Pada Tanggal

.

&lt;../

\_

-&lt;

\_

2004

BUPATI SAI

OLANGUN,

HMUHAMMAD MADEL


Diundangkan di Sarolangun.

Pada Tanggal

2004 .

SEKRET ARIS DAERAH KABUP ATEN SAROLANGUN,


LEMBARAN DAERAH KABUP ATEN SAROLANGUN T AHUN 2004 NOMOR ~ SERI e NOMOR .. /.. .

(

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH

KABUP ATEN

SAR OLAN GUN

NOMOR

--:i-

T AHUN 2004

TANGGAL

2. t:.-;

-

oz

-

2004

TENT ANG

IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN BAGI KEGIA TAN USAHA, PERUSAHAAN DAN INDUSTRI

## JENIS-JENIS USAHA, PERUSAHAAN DAN INDUSTRI YANG MENIMBULKAN GANGGUAN LINGKUNGAN

A 1. U saha, perusahaan dan industri yang termasuk memiliki intensitas dampak atau gangguan besar/tinggi wajib dilengkapi dengan Amdal:

| NO | JENIS KEGIATAN | KETERANGAN |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2 | Budidaya tambak udang I ikan dengan atau tampa unit pengola hannya. hannya. Usaha budidaya perikanan terapung Garing apung pensistem) di air tawar. a. di air tawar (danau) jumlah b. di air laut BIDANG PERI.KANAN Budidaya tanaman pangan dan hurtikultura semusim dengan atau tampa unit pengolahannya Budidaya tanaman pangan dan hurtikultura tahunan dengan atau tampa unit pengolahannya. Budidaya tanaman perkebunan semusim dengan atau tampa unit pengolahannya. - Dalam kawasan budidaya non kehutanan - Dalam kawasan budidaya kehutanan Budidaya tanaman perkebunan tahunan dengan atau tampa unit pengolahannya. - Dalam kawasan budidaya non kehutanan - Dalam kawasan budidaya kehutanan BIDANG PERTANIAN Dan lain-lain sejenisnya yang menimbulkan dampak atau gangguan besar/penting. Industri Tembaga Industri Almumium Industri Senjata dan bahan peledak Industri Baterai Kering Industri Baterai Basah Industri Kimia Organik Industri Kayu Japis Industri Pestisida Industri semen Industri Pulp atau Industri Kertas Industri Petrokimia Hulu Industri Besi I baja Industri Timah Hitam BIDANG INDUSTRI | Luas > 2,5 ha > 500 Unit luas > 5 ha > 1000unit Luas > 50 ha Luasnya > 3.000 ha Semua besaran Luasnya > 3. 000 ha Semua besaran Luasnya > 5. 000 ha Luasnya > 2. 000 ha Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran > 6.000M3 Semua besaran |

(

I

| NO | JENIS KEGIATAN | KETERANGAN |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 3 | BIDANG RENCANA PEMBANGUNAN PRASARANA PERIKANAN YANG BERBENTUK PELABUHAN PERIKANAN YANG TERLETAK DILUAR DAERAH LINGKUNGAN KERJA PELABUHAN UMUM - Panjang derrnaga - Industri perikan - Kedalaman Perairan | > 300 rn > 10 ha >-4LWS |
| 1 2 | BIDANG KESEHATAN BIDANG KEHUTANAN Usaha pemampaatan hasil kayu ( UPHHK ) Usaha hutan tanaman ( UHT) | Semua besaran > 5. 000 ha |
| 1 | BIDANG PERHUBUNGAN Pembangunan Rurnah sakit | Kelas A dan B atau setara |
| 3 4 1 2 | Kontruksi Bangunan Jalan rel dibawah permukaan tanah Pengerukan alur pelayaran sungai volume Pembangunan Stasiun Kereta Api - Panjang Pembangunan Stasiun Kereta Api | > 25 Km Stasiun Kelas besar dan/atau kelas I Semua Besaran |
| 1 2 3 4 | BIDANG PENGOLAHAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYADANBERACUN Tarnan Rekreasi Kawasan Pariwisata Hotel- Jurnlah Kamar - atau luas Bangunan Laparangan Golf | > 100 Ha Semua besaran <> 200 Unit >5 Ha Sernua besaran. |
| 1 | Pengurnpulan, pernanfaatan, pengolahan dan penirnbunan bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagai kegiatan utama | Sernua kegiatan yang bersipat pelayanan kornersil( tidak termasuk pengurnpulan rninyak pelurnas bekas, kotor, pernanfaatan tirnah). |
| 1 | a. Kota Metripolitan, Luas b. Kota Besar , Luas c. Kota Sedang dan Kecil, Luas Pernbangunan Perumahan I Pemukiman BIDANG PRASARANA WILAYAH | > 25 Ha > 50 Ha > 100 Ha |

(

- A.2. Perusahaan dan industri yang termasuk memiliki intensitas dampak atau gangguan besar/tinggi yang wajib dilengkapi UKL dan UPL.

I

I

| NO | JEJ\i1SKEGIATAN |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Industri Perakitan |
| 2 | Industri Tekstil, pemintalan, pertenunan, pengelantangan, pencelupan dan percetakan dan penyempurnaan. |
| 3 | Industri Farmasi |
| 4 | Industri Penyamakan/ Pengawetan Kulit ... |
| 5 | Industri Penggilingan Batu |
| 6 | Industri Logam elektro |
| 7 | Industri Separator Accu |
| 8 | Industri Karoseri |
| 9 | Industri Manner |
| 10 | Industri Margarine |
| 12 | Industri Plastik |
| 13 | Industri Peralatan Rumah Tangga |
| 14 | Industri Tepung Beras |
| 15 | Industri Tepung Tapioka |
| 16 | Industri Tepung ubi jalar |
| 17 | Industri Tepung Ikan |
| 18 | Industri garment dengan pencuci |
| 19 | Industri Tepung Terigu |
| 20 | Industri Gula Pasir |
| 21 | Industri Karet Buatan |
| 22 | Industri Cat ponis dan lak |
| 23 | Industri Sabun, tampal gigi |
| 24 | Industri Kosmetika |
| 25 | Industri Perekat |
| 26 | Industri Korek Api |
| 27 | Industri Penggilingan Minyak bumi |
| 28 | Industri kaca lembaran |
| 29 | Industri kapur |
| 30 | Industri pengecoran |
| 31 | Industri Pengolahan Aspal |
| 32 | Industri Logam |
| ,..,,.., s» | Industri Paku, engsel |
| 34 | Industri Suku Cadang |
| 35 | Industri Mesin tekstil, mesin percetakan, mesin jahit |
| 36 | Industri Transpor mator |
| 37 | Industri Vulkanisir Ban |
| 38 | Industri Panel Listrik |
| 39 | Industri Kapal/Perahu |
| 40 41 | Industri kendaran roda dua atau lebih. Indusatri komponen dan Perlengkapan kendaraan bennotor |
| 42 | Industri sepeda |
| 43 | Industri Pembukuan/Pengalengan Industri pencelupan |
| 44 | |
| 45 | Industri batik Cap |
| 46 47 | Industri Pengasapan karet, renling, crumb Rubber Industri Peti Kemas |

(

| i I NO i | JENlS KEGIATAN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i I 48 I 49 I 50 I ! 51 J s2 l 53 ! I 54 155 I 56 j 57 ! 58 I 59 I I 60 ! 61 I I 62 I 63 I | Pabrik Teh/Kopi Pabrik Tahu Pabrik Ban Pabrik Entemit Rumah Sakit Umum Tipe C Perumahan ( diluar Luasan Amdal) Rumah Potong Hewan Pabrik Soun Bihun lndustri penggergajian Kayu Hotel Tarap lntemasional Restoran dan sejenisnya Usaha Perbankan Pembibitan ayan Ras Petemakan babi Peternakan Kera Petemakan sapi Perah |

## A.2.2. Perusahaan yang mempunyai Intensitas dampak sedang

| NO | JENIS KEGIA TAN |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | Pabrik Mie, Makroni, spageti, dan sejenisnya |
| 12 | Pabrik Sepatu |
| 3 | Pabrik Minyak Jarak |
| 4 | Pabrik Minyak Kayu Putih |
| 5 | Percetakan |
| 6 | Industri Bumbu Masak |
| 7 | Industri Pengolahan dan Pengawetan |
| 18 | Industri Pengolahan buah-buahan |
| 19 | Industri Pengupasan dan Pembersihan kopi,kacangkacangan/umbi-umbian |
| 110 | Industri roti, kue dan sejenisnya |
| 11 | Industri Gula merah |
| 12 | Industri Rokok Putih |
| 13 | lndustri Bubuk Coklat |
| 14 | Industri Pemintalan Benang |
| 15 | Industri Pertenunan |
| 16 | lndustri Percetakan dan Penyempumaan Tekstil |
| 17 | Industri Karung Goni dan Karung Plastik serta sejenisnya |
| 18 | Industri Batik Printing |
| 19 | Industri Makanan temak |
| I;~ | Industri Kerajinan Kayu dan Rotan |
| | Bengkel Kendaraan Bermotor |
| 22 | Bengkel Bubut |
| 2., ., | Pool Kendaraan ( Tetbuka dan Tertutup) |
| 24 | Petemakan Ayam I Unggas |
| 25 | Rumah Potong Unggas |

(

| NO | JENIS KEGIATAN |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I 26 I | Industri Penyuguhan Pengeringan Kayu |
| I 27 I | TndustriJarnu |
| I 28 I | Industri Penggelantangan |
| j 29 | Industri Porselin |
| i 30 | lndustri tinta |
| i 31 | Industri Barang Gelas |
| I I "? I .J~ | Industri Keramik |
| j 33 | Industri Alat Pertanian dan pertukangan |
| j 34 | Industri Alat Komunikasi |
| I 35 | lndustri Alat Dapur dari Alurnaniurn |
| 136 | lndutri Alat Komponen Elektronika |
| j 37 | Industri Kabel Listrik dan Telepon |
| I "'8 I ., | lndustri Lampu dan perlengkapannya |
| I 39 | Industri Alat Foto Grafi |
| I 40 I | Huller, penggosokan Beras dan Penggilingan Padi Unit kecil |
| I 41 | Industri susu |
| \ 42 I | perusahaan Goreng Bawang |
| I 43 I | Superrnarket/swalayan |
| I 44 | RumahMakan |
| 145 | Perdagangan Besi Tua/barang bekas |
| l 46 | Pertanian Terpadu |
| I / 47 | Hotel Bunga Melati/Losmen/Penginapan |
| 148 | Dan lain-lain usaha, perusahaan dan industri yang sejenisnya yang menimbulkan dampak atau gangguansedang. |

## A 3. Usaha, Perusahaan dan Industri yang mempunyai dampak atau gangguan kecil.

I

1

I

!

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

| NO | JEN IS KEG IATAN |
|------|------------------------------------------------------------------|
| 1 | Pabrik Bata Merah/Batako |
| 2 | Pabrik Es Batu |
| 3 | Pabrik Garam |
| 4 | Pergudangan terbuka dan Tertutup |
| 5 | Ruang Tempat penyimpanan barang yang menyatu dengan tempat usaha |
| 6 | Peusahaan Pencucian Kendaraan |
| 7 | Perusahaan Strum Accu |
| 8 | Kompeksi |
| 9 | Industri Kerajinan Rumah Tangga |
| 10 | lndustri sirop |
| 11 | Industri Perajutan |
| 12 | Industri Permadani |
| 13 | Industri Kerupuk |
| 14 | Industri garment tanpa pencucian |
| 15 | TndustriKecap dan Tauco |
| 16 | Industri Petis |
| 17 | Industri Minuman |
| 18 | lndustri Pengeringan, Pengolahan Tembakau |
| 19 | Industri Alat Musik |
| 20 | Industri Mainan Anak-anak |
| 21 | Cucian Mobil |

| ! I NO I | JENlS KEGIATAN |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| I I 21 | Industri alat-alat tulis/ Gambar |
| I 22 | lndustri permata/barang Hiasan |
| | Catering |
| I;! | Tempat Karaoke |
| I 25 | Bioskop |
| I 26 | Industri Radio,TV dan Sejenisnya |
| I 21 | Tempat rekreasi |
| I zs | Rumah Bersalin |
| I 29 | Klinik Kesehatan |
| 1 30 | Kolam Renang |
| I 31 | Perusahaan Meubleair |
| I 32 | Perusahaan Batik |
| I 33 | Perusahaan tempe,oncom |
| 134 | Bill yard |
| 135 | Gedung Olah raga Yang dikomersilkan |
| I 36 | WC yang dikomersilkan |
| I I 37 | Kios Bahan Bakar Minyak/SPBU |
| I ss I :) | Toko Oli/Pelumas |
| j 39 | Toko Onderdil kendaran berotor |
| j 40 | Photo Studio, Photo Copy dan Cuci Cetak Film |
| I 41 I | Perusahaan Bahan Bangunan |
| 142 | Tambak Udang |
| 43 | Budi daya Ikan |
| 1 44 I | Perusahaan Perabot |
| j 45 | Toko Bahan Bangunan |
| j 46 | Mini Market |
| J 47 | Dan lain-lain Usaha sejenisnya yang mempunya intensitas gangguan kecil. |