PERATURAN GUBERNUR MA Nomor 4 Tahun 2013 tentang TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINS! KALIMANTAN BARAT SERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN BARATTAHUN 2013 NOMOR 4 BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINS! KAUMANTAN BARAT (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
------- -
Menimbang
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINS! KAUMANTAN BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KAUMANTAN BARAT,
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, telah dibentuk Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (9) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 disebutkan bahwa Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja organisasi perangkat daerah yang dibentuk baru dan mengalami perubahan yaitu a. Sekretariat Daerah, b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, c Dinas pariwisata dan Ekonomi Kreatif, d Dinas Pekerjaan Umum, e. Badan Penanaman Modal Oaerah dan Pelayanana Terpadu Satu Pintu, f . Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana, g. Badan Pembangunan Perbatasan dan daerah Tertinggal, h. Sadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa i. lspektorat Provinsi, j. Saluan Palisi pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Gubemur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, pertu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Kalimantan Barat.
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan limur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
--------�
-
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang· Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nornor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nornor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Ant:ara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
-
-
Menetapkan
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Oaerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI D AN TATA KERJA DINAS PARIWlSATA DAN EKONOMJ KREATIF PROVINS! KALIMANTAN BARAT
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubemur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubemur adalah Gubemur Kalimantan Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Kalimantan Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Kalimantan Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur Pelaksana Operasional Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelornpok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengernbangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tank wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemenntah, dan Pemerintah Daerah.
11. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara sert.a interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesame wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
12. Destinasi Pariwisata adalah daerah tujuan wisata atau kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tank wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesbilitasi serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan
13. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau j asa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisat:a.
14. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha.
15. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
16. Ekonomi Kreatif adalah sebagai upaya pembangunan ekonomi secara berkelanjutan melalui kreativitas dengan iklim perekonomian yang berdaya saing memiliki cadangan sumber daya yang terbarukan.
TUGAS PDKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Bagian Kesatu
Tugas Pokok dan Fungsi
BAB II - TUGAS PDKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 2
- (1) Oinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Provinsi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, melaksanaan tugas dekonsentrasi, serta tugas lainnya yang diserahkan oleh Gubemur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubemur melalui Sekretaris Daerah.
BAB II - TUGAS PDKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 3
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Pariwisata dan Ekonoml Kreatif mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. penyeienggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan tugas dibidang pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- e. pembinaan dan pengawasan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. f . pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan asset di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- g. pelaksanaan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas lainnya di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang diserahkan oleh Gubemur
Bagian Kedua Struktur Organisasi
BAB II - TUGAS PDKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 4
Struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- d. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Ketiga
Kepala Dinas
BAB II - TUGAS PDKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 5
Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB II - TUGAS PDKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 6
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas mempunyai fungsi:
- a. penetapan program kerja di bidang pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata, serta pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata, serta pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
BAB II - TUGAS PDKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 7
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
BAB II - TUGAS PDKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 8
Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, umum, serta pengelolaan keuangan dan asset;
BAB II - TUGAS PDKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 9
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja di lingkungan sekretariat;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang umum dan aparatur;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan asset;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan sekretariat;
6. f . pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan sekretariat; t
- g. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan peraturan perundang· undangan yang berlaku;
-
-
- h. pemberian dukungan atas penyelenggaraan tugas dibidang sekretariat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan keuangan, asset, kepegawaian, tata usaha umum, organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. pemberian saran dan pertmbangan kepada kepa\a Dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi dibidang sekretariat;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pe\aporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dilingkungan Dinas;
- I. pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diserahkan o\eh Kepa\a Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB II - TUGAS PDKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 10
- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, membawahi :
- a. Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;
- b. Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- c. Sub Bagian Keuangan dan Asset.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepa\a Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
BAB II - TUGAS PDKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 11
Sub Bagian Rencana Kerja dan Monev sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan penyusunan renc.ana kerja, rencana strategis se rta monitoring dan evaluasi.
BAB II - TUGAS PDKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 12
Untuk me\aksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
- c. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di subbagian rencana k erja dan monev;
- d. pemberian dukungan atas penye\enggaraan tugas di subbagian rencana kerja dan monev sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasi\ pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beriaku;
- f. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
-
- g. pelaksanaan kegiatan rencana kerja, monitoring dan evaluasi dl lingkungan dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada sekretarls berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi
- j. pelaksanaan tugas lain di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi yang diserahkan oleh sekretaris.
Sub Bagian Umum dan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan administrasi kepegawaian, organisasi dan tat.alaksana, serta urusan umum.
BAB II - TUGAS PDKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 13
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi:
BAB II - TUGAS PDKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 14
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang umum dan aparatJJr di lingkungan Dinas;
- c. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- e. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang aparatur lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, urusan umum lainnya, hukum dan kehumasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ber1aku;
- g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada sekretarls berkenaan clengan tugas pokok dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
9. i . pelaksanaan tugas lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan oleh Sekretarls.
BAB II - TUGAS PDKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 15
Sub Bagian Keuangan dan Asse t sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c , mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pengelolaan keuangan dan asset.
- -
- - -
-
BAB II - TUGAS PDKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 16
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sub Bagian Keuangan dan Asset mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Asset;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan asset;
- c. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bagian Keuangan dan Asset;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan peayanan umum di bidang pengelolaan keuangan lingkungan dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bertaku;
- e. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta pemeliharaan asset sesuai dengan peraturan perundang­ undangan yang berlaku;
- f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang keuangan dan asset;
- g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang keuangan dan asset;
- h. peaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan tertiadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keuangan dan asset;
- i. pelaksanaan tugas lain di bidang keuangan dan asset yang diserahkan oleh Sekretaris.
Bagian Kelima
Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata
BAB II - TUGAS PDKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 17
Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c , dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sadan melalui Sekretaris.
BAB II - TUGAS PDKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 18
Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perurnusan kebijakan tek.nis di bidang promosi pariwisata, pemasaran dan kerjasama pariwisata serta analisa pasar pariwisata.
BAB II - TUGAS PDKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 19
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengembangan Pemasaran Patiwisata mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja di bidang pengembangan pemasaran pariwisata;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi parlwisata;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemasaran dan kerjasama pariwisata;
-
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang analisa pasar pariwisata;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan pemasaran pariwisata;
- f. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengembangan pemasaran pariwisata;
- g. penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan pemasaran pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. pembinaan dan pengawasan di bidang pengembangan pemasaran pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pengembangan pemasaran pariwisata;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan pemasaran pariwisata;
- k. pelaksanaan tugas lain di bidang pengembangan pemasaran pariwisata yang diserahkan oteh Kepala Dinas.
BAB II - TUGAS PDKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 20
- (1) Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, membawahi:
- a. Seksi Promosi Pariwisata;
- b. Seksi Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata;
4. c, Seksi Analisa Pasar Pariwisata.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
BAB II - TUGAS PDKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 21
Seksi Promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (!) huruf a, mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang promosi pariwisata.
BAB II - TUGAS PDKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 22
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Seksi Promosi Pariwisata mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja di Seksi Promosi Pariwisata;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis dibidang promosi pariwisata;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Promosi Pariwisata;
-
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang promosi pariwisata;
- e. pelaksanaan urusan pemertntahan dan pelayanan umum di bidang promosi pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan yang ber1aku;
3. f . pembinaan dan pengawasan dibidang promosi pariwisata sesuai dengan peraturan perundang·undangan yang berlaku;
- g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berl&lt;enaan dengan petaksanaan tugas dan fungsi di bidang promosi pariwisata;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang promosi pariwisata;
- I. pelaksanaan tugas lain dibidang promosi partwisata yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
BAB II - TUGAS PDKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 23
Seksi Pemasaran dan Ke�asama Partwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang pemasaran dan kerjasama pariwisata.
BAB II - TUGAS PDKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 24
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Seksi Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja di Sel&lt;si Pemasaran Dan Kerjasama Pariwisat.a;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pemasaran dan kerjasama pariwlsat:a;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Pemasaran Dan Kerjasama Pariwisata;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pemasaran dan kerjasama pariwisata;
- e. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pemasaran dan kerjasama pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. f . pembinaan dan pengawasan di bidang pemasaran dan kerjasama pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ber1aku;
- g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berl&lt;enaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemasaran dan kerjaserna partwisata;
- h. pelaksanaan monitortng, evaluasi dan laporan tertladap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemasaran dan kerjasama pariwisata;
- i. pelaksanaan tugas lain dibidang pemasaran dan kerjasama pariwisata yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
-
BAB II - TUGAS PDKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 25
Seksi Analisa Pasar Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang analisa pasar pariwisata.
BAB II - TUGAS PDKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 26
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Seksi Analisa Pasar Pariwisata mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja di Seksi Analisa Pasar Pariwisata;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang analisa pasar pariwisata;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Analisa Pasar Pariwisat:a;
- d. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang analisa pasar pariwisata;
- e. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang analisa pasar pariwtsata sesuai peraturan perundanq-undanqan yang berlaku
6. f . pembinaan dan pengawasan di bidang analisa pasar pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bertaku;
- g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang bertcenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang analisa pasar pariwisata;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang analisa pasar pariwisata;
- i. pelaksanaan tugas lain di bidang analisa pasar pariwisata yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
Bagian Keenam
Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
BAB II - TUGAS PDKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 27
Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
BAB II - TUGAS PDKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 28
Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan usaha pariwisata, pengembangan daya tarik pariwisata se rta pemberdayaan masyarakat pariwisata.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Pengembangan Destinasl Pariwisata mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja di Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan usaha pariwisata;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan daya tank pariwisata;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat pariwisata;
- e. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
6. f . pengkoon:finasian dan fasilitasi tertiadap pelaksanaan tugas pok ok dan fungsi d i bidang pengembangan destinasi pariwisata;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pengembangan destinasi pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. pembinaan dan pengawasan di bidang pengembangan destlnasi pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. pemberian saran dan pertlmbangan kepada kepala Badan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan temadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
- k. pelaksanaan tugas lain di bidang pengembangan destinasi pariwisata yang diserahkan oleh Kepala Dinas.
BAB II - TUGAS PDKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 30
- (1) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, membawahi:
- a. Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata;
- b. Seks i Pengembangan Daya Tarik Pariwisata;
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing·masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata.
BAB II - TUGAS PDKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 31
Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis pelak.sanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata.
-
-
--
BAB II - TUGAS PDKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 32
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Seksi Pengembangan Destinasi Pariwtsat:a mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja di Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan usaha pariwisata;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pengembangan usaha panwsata:
- e. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengembangan usaha panwisata sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pemberian izin usaha pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan yang beriaku;
- g. pembinaan dan pengawasan di bidang pengembangan usaha pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berl&lt;enaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan usaha panwtsata;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan tertiadap pelak.sanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan usaha pariwisata;
- j. pelaksanaan tugas lain di bidang pengembangan usaha pariwisata yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
BAB II - TUGAS PDKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 33
Seksi Pengembangan Daya Tank Panwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pengembangan daya tank panwlsata.
BAB II - TUGAS PDKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 34
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi Pengembangan Daya Tank Panwisata mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja di Seksi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan daya tank pariwlsata;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pengembangan daya tank pariwlsata:
- e. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengembangan daya tarik pariwisata sesuai peraturan perundang,-undangan yang berlaku;
--
- f. pembinaan dan pengawasan di bidang pengembangan daya tank pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan daya tank pariwisata;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan daya tank pariwisata;
- i. pelaksanaan tugas lain di bidang pengembangan daya tank pariwisata yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
BAB II - TUGAS PDKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 35
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat pariwisata.
BAB II - TUGAS PDKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 36
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja di Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat pariwisata;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat pariwisata;
- e. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
6. f . pembinaan dan pengawasan di bidang pemberdayaan masyarakat pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat pariwisata;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat pariwisata;
- I. pelaksanaan tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat pariwisata yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
Bagian Ketujuh
Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
BAB II - TUGAS PDKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 37
Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimak.sud dalam Pasal 4 huruf e , dipimpin oen seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- - -- -- ----------
Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya pariwisata, pengembangan sumber daya ekonomi kreatif serta sistern informasi pariwisata dan ekonomi kreatif dan HAKI.
BAB II - TUGAS PDKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 38
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bidang Pengembangan Sumber Daya Parlwisata dan Ekonoml Kreaili mempunyai fungsi:
BAB II - TUGAS PDKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 39
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bidang Pengembangan Sumber Daya Parlwisata dan Ekonoml Kreaili mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja di Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya pariwisata;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang sistem informasi pariwisata dan ekonomi kreatif dan HAKI;
- e. pengawasan terhadap pe!aksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- f. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengembangan sumber daya pariwisat:a dan ekonomi kreatif;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. pembinaan dan pengawasan di bidang pengembangan sumber daya pariwisat:a dan ekonomi kreatif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Badan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreaili;
- k. pelaksanaan tugas lain di bidang pengembangan sumber daya pariwisat:a dan ekonomi kreatif yang diserahkan oleh Kepala Badan.
BAB II - TUGAS PDKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 40
- (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, membawahi:
- a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
- b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif;
- c. Seksi Sistem Informasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan HAKI.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
BAB II - TUGAS PDKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 41
Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya pariwisata.
BAB II - TUGAS PDKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 42
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata mempunyai fungsl :
- a. penyusunan program kerja di Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan diklat teknis di bidang pengembangan sumber daya pariwisata;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisat:a;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pok ok dan fungsi di bidang pengembangan sumber daya pariwisata;
- e. pelaksanaan urusan pemerintahan clan pelayanan umum di bidang pengembangan sumber daya pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. f . pembinaan dan pengawasan di bidang pengembangan sumber daya pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan sumber daya partwisata;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan sumber daya pariwisata;
- i. pelaksanaan tugas lain di bidang pengembangan sumber daya partwisata yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
BAB II - TUGAS PDKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 43
Seksi Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya ekonomi kreatif.
BAB II - TUGAS PDKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 44
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Seksi Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja di Seksi Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;
- e. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengembangan sumber daya ekonomi kreatif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pembinaan dan pengawasan di bidang pengembangan sumber daya ekonomi kreatif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berl&lt;enaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;
- h. pelaksanaan monitDring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;
- I. pelaksanaan tugas lain di bidang pengembangan sumber daya ekonomi kreatif yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
BAB II - TUGAS PDKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 45
Seksi Sistem Informasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan HAKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c , mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan di bidang sistem informasi pariwisata dan ekonomi kreatif dan HAKI.
BAB II - TUGAS PDKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 46
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Seksi Sistem Informasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan HAKI mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja di Seksi Sistem Informasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan HAKI;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sistem infonnasi pariwisata dan ekonomi kreatif dan HAKI;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Sistem Informasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan HAKI;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang sistem informasi pariwisata dan ekonomi kreatif dan HAKI;
- e. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sistem informasi pariwisata dan ekonomi kreatif dan HAKI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. f . pembinaan dan pengawasan di bidang sistem informasi pariwisata dan ekonomi kreatif dan HAKI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berl&lt;enaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sistem informasi pariwisata dan ekonomi kreatif dan HAKI;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sistem informasi pariwisata dan ekonomi kreatif dan HAKI;
- i. pelaksanaan tugas lain di bidang sistem inforrnasi pariwisata dan ekonomi kreatif dan HAl&lt;I yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
Bagian Kedelapan
Unit Pelak.sana Teknis Dinas
Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f , dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekret.aris.
BAB II - TUGAS PDKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 48
Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang dinas yang mempunyai wilayah satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.
Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional
BAB II - TUGAS PDKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 49
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan terknis tertentu ## BAB III
KEPEGAWAIAN
Pasal s o
- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentlkan oleh Gubemur dari Pegawai Negeri Sipil BAB IV
TATA KERJA DAN LAPORAN
Bagian Kesatu
Tata Kerja
BAB II - TUGAS PDKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 51
- (3) Kepala Dinas dan seluruh pejabat struktural di lingkungan Dinas wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) dalam unit kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan peraturan perundang-undanganan yang berlaku.
- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan memberikan
PENJELASAN
Pembukaan
teknis atau keterangan kepada Gubemur melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan hasil program pembangunan tertladap pelaksanaan tugas desentralisasi, dekonsetrasi dan tugas pembantuan kepada Gubemur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kine�a Instansi Pemerintah kepada Gubemur melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang di susun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undanganan yang beriaku.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan dinas wajib mematuhi kebijakan yang ditetapl&lt;an dan wajib rnenyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang di terima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris guna dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.
## Bagian Kedua
Laporan
PENJELASAN
Pasal 52
## BABV ## PEMBIAYAAN
PENJELASAN
Pasal 53
- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi. - (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas dekonsentrasi dan tugas lainnya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). - (3) Laporan pengelolaan anggaran tugas dekonsentrasi dan tugas lainnya selain disampaikan kepada Pemerintah, juga wajib disampaikan kepada Gubemur melalui Sekretaris Daerah. - ## BAB VI ## KETEN1UAN LAIN-LAIN
PENJELASAN
Pasal 54
- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas berdasarl&lt;an kebutuhan dan melalui analisis beban kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Gubemur. - (2) Pembentukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. - (3) Kepala Dinas wajib membertkan dukungan dan kerja sama yang baik dalam kegiatan pemant.auan, evaluasi dan fasilit.asi penat.aan organisasi dinas yang dilaksanakan oleh Sekretarts Daerah. - (4) Pemant.auan, evaluasi dan fasilitasi penataan organisasi dinas yang dilakukan oleh Sekretarts Daerah secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertangggung jawab di bidang organisasi. - (5) Dalam rangka pembinaan dan pengendalian organisasi, Gubemur melalui unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan membertkan arahan, pedoman dan petunjuk tek.nis, bimbingan teknis, supervisi, asistensi, serta monitoring dan evaluasi baik secara rutin maupun pertodik. - (6) Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, masing-masing unit kerja mengacu pada urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ## BAB VII ## KETEN1UAN PERAUHAN
PENJELASAN
Pasal 55
- (1) Peraturan Gubernur tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya ketentuan pelaksanaan yang baru. - (2) Pegawai Negert Sipil yang melaksanakan tugas pada Dinas Kebudayaan dan Partwisata Provinsl Kalimantan Barat tetap melaksanakan tugas pada Dinas Kebudayaan dan Partwisata Provinsi Kalimantan Barat sepanjang belum ada penugasan yang baru dart pejabat yang berwenang. r: ## BAB VIII KElEN1UAN PENUTUP
PENJELASAN
Pasal 56
Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat (Serita Daerah Provinsi Kalirnantan Barat Tahun 2008 Nomor 47) serta segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
PENJELASAN
Pasal 57
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Diundangkan di Pontianak pada tanggal 28 Januari 2013 - SEKRETARIS DAERAH PROVINS! KAllMANTAN BARAT, (k -------' M. ZEET HAMDY ASSOVIE SERITA DAERAH PROVINS! KALJMANTAN BARAT TAHUN 2013 NOMOR 4 e c N 3 3. 8 � E =± e .A! 5es K 8° c 3·8 8 od 55 «t ct 5 i: £ 3 z 2° t si ­ i! 2 u. gt oa ·+ a c e ·a e E .:'I 5 E¥ s9 5 8 a= l &lt; 8 z "' :5 w =,.: : � - - � � "' lX "' &lt;!) :;&gt; "' grr' :,: z w -c "' - r- � � tu v, :, z �� �� c3 v, z w ­ "' � "' z� i= -c 11: z :I -c G a, -c =&gt; oi � :,: =&gt; z 0 -c �2 �� i;; a, � � z iil 6 "' w , - ·- - -c &gt;- - "' 0 1'i :,: wz :,: w a, §1 (!l LL :=, � m l!) r o: ��a§ � z .Ji "' "' "' - :,: ;. :I - -c o w 2 e, il'i� - z !.I' � t.!)Q� .. 1'i zz (O Z a! 3 13 w 1� &lt;!) :!' z z � � &lt;!) :,: -c z�.Ji w ... &lt;( z ta � a, z e� i :,: &lt;!) a, w "' :,: .Ji iil "' wz« :I� i:! � i �� &lt;!) 1'i :!' z I � =&gt;&lt;( .Ji zl-' �"'3 wZ - "'.Ji V'lj:a� &lt;!) �f z I :!' � w� �"' -i .,,\_ � i w z c, w I ­ v, u, ee :,: .:I i:: ill =&gt;"' v,"' �13" \_z\_ wzO :,: ill =ss �� w �'5 I 2 "' -c -"' .Ji �� �z- "' w 13 ;. "' 11: "' z 2 :,: o w w z I � -« -e ffi ! �:'i 3 -�� WO � 11: "' z 2 � w s; e, I -� ... f2zz !�� �z�� Vl::E:&lt;(U. w- 11: �ii I ;,; Z3 .Ji 2 :l' �o� -�&lt;( ��� � -c s � � I s i .Ji - 11: �� � .Ji -c Cl &lt; z I - ::i &lt; z .. � � :J � ::::, z "' w ::::, "' I:&gt; w s 8 £ .. " � =&gt; 1 z u