PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU Nomor 2 Tahun 2015 tentang RETRIBUSI PEMAI(AIAN KEI(AYAAN DAERAH KENDARAAN/ALAT BERAT DAN ALAT LABORATORIUM KOTA KOTAMOBAGU (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2g rahun 2oog
- tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka untuk memenuhi sebagian Biaya operasional dan pemeliharaan Kendaraan /Alat Berat dan Alat Laboratorium pada Pemerintah Kota Kotamobagu dipandang perlu memungut Tarif Retribusi atas Pemakaian Kendaraan I Alat Berat dan Alat Laboratorium dimaksud;
Mengingat :
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a perlu menetapkan peraturan Daerah Kota Kotamobagu tentang Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah Kendaraan lAlat Berat dan Alat Laboratorium; b.
- undang-undang Nomor 8 Tahun 1gg1 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1gg 1 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ; 1.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2or4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Inclonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor g rahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2ol4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201S Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567e).. 2.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2oor tentang pembentukan Kota Kotamobagu di provinsi sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2aor Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46g0l; 3.
- undang-undang Nomor 28 Tahun 2oog tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oog Nomor 130, Tambahan Lembaran 4.
Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9l;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 5.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 6.
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2alo tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oLo Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161); 7.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2012 tentang Jenis Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang Berlaku Pada Kementrian pekerjaan Umum; 8.
- Peraturan Menteri Pekerjaarr umum Nomor 14 Tahr\_rn 2oo4 tentang Sewa Alat; 9.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor lz rahun 2oo7 tentang PedomanTeknis pengeroraan Barang Milik Daerah ; 10.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukurn Daerah; 11.
Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAI{YAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU dan
WALIKOTA KOTAMOBAGU
MEMUTUSI(AN :
MCNCTAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAI(AIAN KEI(AYAAN DAERAH KENDARAAN/ALAT BERAT DAN ALAT LABORATORIUM PADA PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Kotamobagu
2. 2' Femerintatr Daerah adalahr Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Kotamobagu ;
- Dewaa Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ; 4
5. Satuan Keda Perangkat Daerah Pengeloiah yang selanjutnya disebut SKPD yang Tugas dan fungsinya mengelolah Kekayaan Daerah;
6. Alat Berat atau Hear,y Equipment adalah Alat bantu yang digunakan oleh manusia untuk mengerjakan pekerjaan yang berat/susah untuk dikerjakan dengan tenaga manusia/mernbantu rnanusia dalam mengerjakan pekerjaan berat, semua jenis alat berat yang merupakan BMD Pemerintah Kota Kotamobagu yang dikelola oleh satuan Kerja perangkat Daerah;
7. Laboratorium adalah sarana untuk melakukan pengujian yang berkaitan dengan Kegiatan Keciptakaryaan, Mekanika Tanah, dan Kebinalnargaa.n;
8. Kendaraan Adalah Suatu Alat Yang Dapat Bergerak di Jalan Sebagai Sarana Angkut terdiri dari kendaraan bermotor;
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang rnenentukan besarnya jumlah pokok reiribusi yang terutang;
10. Biaya Operasional adalah Keseluruhan Biaya-Biaya Komersil yang Dikeluarkan Untuk Menunjang atau Mendukung Kegiatan Dalam Mencapai Sasaran yang Di tentukan Agar Lebih rnaksimal;
- Kas Daerah adalah Kas pemerintah Kota Kotamobagu 11.
- Badan adalah sekutnpulan orang d,an/atant rnodal yang merupakal kesatua-l,., baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan kornanditer, perseroar lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMND) dengan nar1la dan dala:n bentuk apa pun, firrna, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, pengumpulan, yayasan atau organisasi yang sejenis, organisasi massa, organisasi sosial politik atau orgalisasi iainnya lelrbaga da, bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap; 12.
- 13' Retribusi Jasa usaha adalah Retribusi atas Jasa yang Disediakan Oleh Pemerintah Daerah dengan Menganut prinsip komersial karena pada dasarnya Dapat pula disediakan oleh sektor swasta.;
- 14' Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalahr pungutan daerah sebagai pernbayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu pemakaian alat berat dan alat laboratorium yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pernerintatr Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
- 15' wajib Retribusi Jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan utuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha;
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinart tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
17. Surat Tagihan retribusi Daerah Yang Selanjutnya Dapat Disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa denda;
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keteralgan dan atau bukti yallg diiaksanakatl secara objektif dap profesional ## BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan narna Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah alat Laboratorium pada pemerintah kota kotamobagu pembayaran atas pemakaian kendaraan lalat berat dan Kendaraan /a1at berat dan dipungut retribusi sebagai alat laboratorium.
Pasal 3
Objek Retribusi adalah Pemakaian Kendaraan/ Atat Berat dan Alat Laboratorium
Pasal 4
badan yarlg laboratorium yang subjek Retribusi adalah orang pribadi atau menggunakan/memantraatkan kendaraan / aJat berat dan alat dimiliki Pernerintah Kota Koiamobagu.
GOLONGAIT RETRIBUSI
BAB III - GOLONGAIT RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kendaraan /a1at berat dan alat Laboratorium termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.
PENGUKURAN TINGI{AT PENGGUNAAN JASA
BAB IV - PENGUKURAN TINGI{AT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa terhadap Kendaraan/ALat Berat dan diukur ## BAB V
PRINSIP PEITETAPA}T DAN
STRUKTUR BESARAIT TARIF RITRIBUSI
BAB IV - PENGUKURAN TINGI{AT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7
- (1) Prinsip penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilal&lt;ukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasa-r.
BAB IV - PENGUKURAN TINGI{AT PENGGUNAAN JASA
Pasal 8
- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan/memanfaatkan Kendaraan /Atat Berat dan Alat Laboratorium Pada Pemerintah kota Kotamobagu wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur da-n besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah.

## Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kernbati paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
2. (21 Peninjauan kembali tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkernbangan perekonomian.

## BAB VI

## WILAYAH PEMUNGUTAN

## Pasal 1O

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kendaraan /Atat Berat dan Alat Laboratoriurn dipungut di wilayah Kota Kotamobagu

## BAB VII

## TATA CARA PEMUNGUTAIY, PEMBAYARAN Pasal 11

- (U Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (21 Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SI(RD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat {21dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (a) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (5) Tarif Retribusi tidak termasuk biaya bahan bakar, Oli/minyak pelumas dan Operator.

- Ketentuan lebih lartjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota. (6)

## Pasal 12

- Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang bentuk,model dan ukurannya yang telah ditentukan. /1i t!
- (2) Pembayaran retribusi haru s dilakukan secara tunai/ lunas.
- (3) Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 disetorkan kepada bendahara penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pengelola kekayaan daerah Kota Kotamobagu atau kepada petugas yang di tunjuk Pemerintah Kota Kotamobagu.

## BAB VIII

## INSENTIF PEMUNGUTAN

## Pasal 13

- Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu; (1)
- (2| Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan sebagaimana diatur dengan Peraturan Walikota berdasarkan undangan. dimaksud pada ayat (1) peraturan perundang-

## BAB IX

## PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

## Pasal 14

- Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (1)
- Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (li dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian (2)
- Ketentuan lebih lanjut mengenai peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan peraturan walikota. ,,.r tq

## BAB X

## PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

## Pasal 15

- Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat meng4jukan permohonan pengemba\_lian kepada Walikota. (1)
- walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. (2)
- Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) teiah diiampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (3)

- (41 Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (U dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka rvaktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan irnbalan bunga sebesar- 2yo (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7i Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan walikota.

## Pasal 16

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertuiis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. Nama dan alamat wajib retribusi;
- b. Masa retribusi ;
- c. Besarnya kelebihan pembayaran; dan
- d. Alasan yang singkat dan jelas
6. (21 Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat ;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh walikota.

## Pasal 17

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar kelebihan retribusi ;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## BAB XI

## PENGURANGAN, KTRINGAITAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

## Pasal 18

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur karena bencana alam d.an kerusuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan, keringanan clan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan peraturan Wa1ikota.


## BAB XII

## KIDALUWARSA PENAGII{AIT

## Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali jika wajib retribusi meiakukan tindak pidana di bidang retribusi.
2. {2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
- a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak iangsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat Teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah Daerah;
7. (s) Pengakuan utang retribusi seca-ra iangsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah Daerah;

## Pasal 2O

- Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk mela-kukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapu skan ; (1)
- Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2)
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi sehagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan peraturan walikota.

## BAB XIII

## KETENTUAIV PIDANA Pasal 21

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pasal 12 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kati jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
2. (21 Tindak pidana sebagaim€rna yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
3. (3i Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerima€Ln negara.ft

## BAB XIV

## PENTIDIIIAN

## Pasal22

- 11\ Pdabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- //)\ \z) wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidalg Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi rengkap dan jelas.
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangem mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti serta orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- h- Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
- i. N{emanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- Menghentikan penyidikan. j.
- Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, menurut hukum yang dapat dipertanggu ngiawabkan. k.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur daiam Undang-Undang Nomor g Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana.

Diundangkan cli Kotamobagu pada tanggal 9 tenber 2015

q,hsEKRETARrjs KorA KorAMoBAeu$l


A UTAMA MADYA

9610119 198803 1 008 NIP.

LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2015 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA (NCN{CR 2 /TA"rrJ}i 2015 )

## BAB )rTI

## KETENTUAN PENUTUP Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu

Ditetapkan di Kotamobagu pada tanggal ! Septenber 2015 hr[rALrKoTA KOTAMO B,AGV, 14,


## LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 2

TAHUN 20 15

TANGGAL $ Septenber 2Ol5

## STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAI(AIAN KEKAYAAN DAERAH KENDARAAN/ALAT BERAT DAN ALAT LABORATORIUM.

## 1. Kendaraan / Alat-alat berat

| NO. | NAMAALAT | KAPASITAS | MERK/TYPE | TARTFISEWA PERHARI fRnl |
|-------|-----------------|-------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | Dump Truck | 4 Ton | Toyota/Dyna 130HT | 468.000,00 |
| 2 | Tandem Roller | 24AA Kg | Bomag/BW 100 AD-4 | 689.000,00 |
| 3 | Concrete Cutter | 13 PK | Type Mesin GX 390 | 83.000,00 |
| 4 | Concrete Cutter | 8,5 PK | Tiger/ CC-1,49 | 79.000,00 |
| 5 | Hand Stamper | 4,1HP | Yanmar Diesel | 51.000,00 |
| 6 | Baby Roller | 500-600 Kg | | 278.000,00 |
| 7 | Truck Crane | 4-6Ton | | 2.078.000,00 |

## 1. Tarif penggunaan Dump TruckToyota Dyna 130 HT

Fp = 22B3B I Faktor Pengali Tarif Sewa Peralatan Periam PERMEN pU No. 15 KpTs/M /ZOo4)

H =1[Satu)hari

Hp = 29.28+0.000,00

7 x 1, x 228.38 x 29.2840.0A0,-

Tarif

1000.000

Tarif =

468.1,51,,59

= 468.000,00,- per hari

## 2. Tarif penggunaan Tandem Roller Bomag BW 1OO AD-4

Fp = 228.38 ( Faktor Pengali Tarif Sewa Peralatan Periam PERMEN pU No. 15 XPTS/M lZOO4 )

H=1(Satu)hari

Hp = 431.000.000,00

7 x 1. x 22B3Bx 431.000.000,00

Tarif =

1000.000

Tarif =

689.022.46

= 689.000,00,- perhari

3. TarifPenggunaan Concrete Cutter 13 pK Type mesin GX 390

Fp = 729.75 ( Faktor Pengali Tarif sewa Peralatan Periam PERMEN pu No. 15 KpTs/M /2oo4)

H =1(Satu)hari

Hp = 16.302.000,-

7 xix729.75 x 16.302.000,-

Tarif =

1000.000

Tarif =

83.274,69

= 83.000,00,- per hari

## +. TarifPenggunaan Concrete Cutter 8,5 PK Tiger/CC-t49

Fp --729,75 [ Faktor Pengali Tarif Sewa Peralatan Perlam PERMEN PU No. 15 KPTS/M /2AO4)

H =l-(Satu)hari

HP = 15.427.AA0,-

7 x 1 x 7 29,7 5 x t5.427 .O00,-

Tarif =

78.804,97 = 79.000,00,- Per hari

1.0c0.c00

Tarif =

## 5. Tarif Penggunaan Hand Stamper 4,L Hp Yanmar Diesel

Fp = 729,75 [ Faktor Pengali Tarif Sewa Peralatan Perjam PERMEN PU No. 15 KPTS/M /ZOO4)

H =1(satuJhari

Hp = 10.000.000,

7 xLx7Z9,75 x 10.000.000,-

```
Tarif = 1000.000 Tarif = 51.082,50 = 51.000,00,- per hari
```

## 6. Tarif Penggunaan Baby Roller 500-600 Kg

Fp = 417,36 [ Faktor Pengali Tarif Sewa Peralatan Perjam PERMEN pU No. 15 KpTs/M iaao4)

H =1(Satu)hari

Hp = 95.000.000,-

7 x ! x 417,38 x95.000.000,-

Tarif =

Tarif=

1000.000

277.577,70 =278.000,- perhari

## 7. Tarif Penggunaan Truck rane 3- 4 Ton

Fp = 228.38 [ Faktor Pengali Tarif Sewa Peralatan Periam PERMEN pU No. 15 KPTS/M /ZOO4 )

H =1{Satu)hari

Hp = 1.300.000.000,-

7 x 1, 228.38 x 1.300.000.000,-

Tarif =

Tarif =

1000.000

2.078.258,00 = 2.078.000,- per harr

## Keterangan :

1. 7 = Standart jumlah jam Kerja alat perhari
2. H = Jumlah harisewa alat
3. Fp = Faktor pengali pada jenis alat, umur ekonomis alat, umur pada thun sewa, persentase biaya pemeliharaan selama umur ekonomis yang nilai-nilainya ditetapkan dalam bentuk tabulasi
4. HP = Harga pokok alat yang nilai-nilainya ditabulasikan berdasarkan harga pengadaan/pembelian
5. 1000'000, = bilangan similitude sebagai dasar menetapkan nilai-nilai Fp (Faktor pengali)

## 2. Alat Laboratorium

| NO. | KOMODITI/IASA | SATUAN | TARIF (Rp) |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 | 2 Pekeriaan Lapanqan | 3 | 4 |
| 1 | Standar Penetration Test (SPT) | Titik | 350.000,00 |
| | Sondir Ringan | Titik | 650,000,00 |
| | !qltd_BrI{qof,Ig}__ | Tirik | 350.000,00 |
| Sanri | Cone | Tirik | 45,000,00 |
| CBR | Lapangan | Tftik | 250.000,00 |
| Benkelman | Beam fKelendutanl | Tirik | 200.000,00 |
| Core | Drill | Tirik | 65.000,00 |
| Corps Of Engineer Soil | | Tirik | 45.000,00 |
| Pengambilan | Surface Sampler Contoh Tanah Asli | Percontoh | 150.000,00 |
| | Total Station | PerHari | 500,000,00 |
| 2 | Penguiian Tanah | | |
| | Kadar Air Tanah Standar | Per Samfrel Fer Sampei Per Samnel Per Sampel Per Sampei Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Samnel | 20.000,00 17.500,00 125.000,00 65.000,00 150.000,00 |
| | Berar jenis Tarulr Limit Pemadatan Dengan Pemadatan Dengan Laboratorium Uji Hidrometer Shrinkage Limit | | 12.500,00 |
| Atterberg | | | |
| Cara | Modified | | |
| Cara | | | |
| CBR | | | |
| | | | 16.000,00 |
| Uncofied | | | 22.500,00 |
| Compresive Konsolidasi | Strenght (UCS') | | 35.000,00 |
| | | Per Sampel | 35.000,00 |
| Berat Isi | Per | Sampel | 15.000,00 |
| Kuat Geser Langsung (Direct | Share') Per | Sampel | 60.000,00 |
| Permealrilitas [Constant Head) | Per | Samnel | 55.000,00 |
| !erne3!,li!4s. (!e.U!Ial93O_ | ___ __ _ _ Per | Sam_pel | _5s.q.qq,q0 |
| Penguiian | Triaxial Unconsolidated Undrained fUU'l Triaxial Consolidated Undrained [CU] | Per Sampel Per Sampel | 85.000,00 195.000,00 |
| .1 Agregat | Per | | |
| Abrasi Test Sieve Analysis | Sampel | Per Sampel | 35.000,00 35.000,00 |
| Gradasi | | Per Sampel | 25.000,00 |
| Berat Jenis & Absorbsi | | Per Sampel | 30.000,00 |
| Berat Isi | Per | Sampel | 25.000,00 |
| Kadar Lumpur | | | 30.000,00 |
| Zat Organik | Per Sampel | | |
| Impact Test | Per | Sampel Per Sampel | 65.000,00 45.000,00 |
| Soudness | | Per Sampel | 20.000,00 |
| Sand Equiv4ient | | | 55.000,00 |
| | Kepipihan Agregat | Per Sampel | |
| 4 | Per Samnel | | 50.000,00 |
| Penguiian Aspal Penetrasi | Per | Sampel | 40.000,00 |
| Titik Lembek Daktilitas | Per | Sampel | 30.000,00 |
| Kehilangan | Per Sampel | Per Samoel | 45.000,00 30.000.00 |
| Berat Penetrasi Setelah Kehilangan | Berat | | |
| Titik Nyala | Per | Sampel Per Sampel | 30.000,00 |
| Berat Jenis Aspal | Per | Sampel | 15.000,00 25.000,00 |
| | | | 30.000,00 |
| Viskositas | Per Sampel | Per Samnel | 25.000,00 |
| | Kadar Air | | |
| 5 | Extraction Asphalt | | 35.000,00 |
| | (Kelarutan Dalam CHCL3j | Per Samnel | |
| PengikatAwal Semen Berat Semen | Penguiian Semen Konsistensi Semen | Per Sampel Per Sampel Per Sampel | 18.000,00 27.50A,00 30.u00,00 |
| IeLris 6 | Pengujian Benda Uii fKubus, Cylinder, pavong Block, Dll] Kuat | | |
| | Kehalusan Semen | Per Sampel | 30.500,00 |
| | Tekan Mortar | Per Sampel | 40.000,00 |
| Kuat Tekan | Kuat Tekan Stabilitas Marshall Kubus, | Per Sampel | 55.000,00 |
| | Paving Block Silinder | Per Sampel | 40.000,00 |
| Kuat Tekan Hammer Test | | Per Sampel | 45.000,00 |
| | | Per Sampel | 30.000,00 |

| NO. | KOMODITI/JASA | SATUAN | TARIF tRp) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 7 | Penguiian IOB MIX FORMULA flMF) | | |
| | JMf Design Beton fAnalisa Saringan, Kadar Air, Kadar Lumpur, Berat Jenis & Penyerapan, Berat Isi, Zat Organik, Abrasi) | Per Sampel | 1.500.000,00 |
| | IMF Desien Mortar | Per Sampel | 750.000,00 |
| | JMF Design Asphalt [Analisa Saringan, Berat Jenis dan Penyerapan, Abrasi, Sand Equivalent dan Marshall Test) | Per Sampel | L.000,000,00 |
| | IMF LFA [Berai jenis Agregat, Pemadatan Laboratorium, CBR Laboratorium, Atterberg Limits, Analisa Saringan dan Abrasi) | Per Sampel | 950.000,00 |
| | JMF LPB (Berat Jenis Agregat, Pemadatan Laboratorium, CBR Laboratorium, Atterberg Limits, Analisa Saringan dan AbrasiJ | Per Sampel | 950.000,00 |
| | JMF LPC [Berat ]enis Agregat, Pemadatan Laboratorium, CBR Laboratorium, Atterberg Limits, Analisa Saringan dan Abrasi) | Per Sampel | 950.000,00 |
| | Soil Cement (Berat |enis Tanah, Pemadatan, CBR Laboratorium, Atterberg Limits, Analisa Saringan dan Unconfined Compresive Strensht'l | Per Sampel | 1.000.000,00 |