Unknown Unknown Nomor 23 Tahun 1950 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAITJA DAERAII ?ATIUN ANGGARAIIT 20T6 DENGAN RATIMAT TUHAN YAITG MAIIA ESA BUPATI SITUBONDO, - bahwa untuk melaksanakan ketentuan (berlaku 7 Oct 2010)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERATI KABUPATEN SITUBONDO NOMOR g TATTUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAITJA DAERAII ?ATIUN ANGGARAIIT 20T6
DENGAN RATIMAT TUHAN YAITG MAIIA ESA
BUPATI SITUBONDO,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan peraturan tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Daerah Tahun Anggaran 2Ot6; ayat (1) tentang Daerah Belanja
1. Pasal 18 ayat (6) undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L94S;
- undang-undang Nomor L2 Tahun 19so tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor L9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor g dan Berita Negara Republik Indonesia Nomor g dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 19so Nomor 4Ll sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 196s (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2Z3Ol; 2
- undang-undang Nomor 2g rahun Lggg tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Lggg Nomor Ts, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Bgsl); 3.
4. Undang-Undang Nomor t7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO3 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a301);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOO\
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem PerencErnaan Pembanguna.n Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor LO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442t1;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Rrsat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa34; 9.
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a09 ); 10.
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor L44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O63);
9. L2. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OLL tentang Pembentukan Peraturan Pemndang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ot4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun L972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L972 Nomor 38); 15.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2OOO tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2lO, Tambahan Lembaran Negara Nomor ao28l; t6.
4. L7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44L6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2L Tahun 2OO7;
18. Peratur€Ln Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45021 sebagaimana telah diubah dengan PeraturErn Pemerintah Nomor 74 Tahun 2OL2;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5751;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 20LO;
8. 2L. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45781;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OOS tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a585);
4
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aft8l;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2OO8 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraa.n Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor L9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2OOB tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O8 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a86a\
28. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49721 sebagaima.na telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2OL2;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2olo tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2olo Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 7L Tahun 2OLo tentang standart Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oLo Nomor l2g, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2oL2 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oL2 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 52721;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2olt tentang Pinjaman Daerah ( Lembara.n Negara Republik Indonesia Tahun 2OL1 Nomor 59 );
33. Peraturan Pemerintah Nomor 2T Tahun 2oL4 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oL4 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533 );
34. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OL4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 123, Tarrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2OL2;
35. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OL4 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OL6;
36. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2OL4 tentang Peraturan PelaksanaErn Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OLL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2L Tahun 2OLL;
38. Peratura.n Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2L Tahun 2oo7 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungiawaban Penggunaan Belanja Penunjang operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tlrnjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2oo7 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. 4L. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 2B/pMK.o7 12016 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan sosial sebagaimana telah diubah, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor s2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OL6;
- 44 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : L33 /PMK.07 /2OLS tentang Batas Maksimal Kumlatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD dan Batas Maksimal Komulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 20L6;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2OL5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2OO3 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Ralqyat (BPR) Syariah Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OO3 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2OO7;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2OO5 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Pemrakilan Ralryat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2005 Seri A Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2OO5;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri E Nomor 2l;
49. Peratr-ran Daerah Kabupaten Sihrbondo Nomor 4 Tatn:n 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (kmbaran Daerah Kabupaten Sihrbondo, Seri E Nomor 03);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor LT Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006 Nomor LTI;
51. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2OOT tentang Penetapan Atas Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Radio Suara Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OO7 Nomor 6);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2OOB tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor I Tahun 2OLO tentang Investasi Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2OLO (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OLO Nomor 1) sebagaima.na telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 16 Tahun 2OL3;
54. Peraturan Daerah Kabupaten Siflrbondo Nomor 4 Tatrun 2OL1 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sihrbondo Tahun 2O11 Nomor 4l;
55. Peraturan Daeratr Kabupaten Sihrbondo Nomor 5 Tahun 2OLL tentang Retribusi Pelayanan Persampahxt/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL1 Nomor 5);
56. Perahrran Daerah Kabupaten Sihrbondo Nomor 6 Tahun 2OLL tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (L,embaran Daeratr Kabupaten Sihrbondo Tatrun 2OlL Nomor 6);
57. Peratrrran Daerah Kabupaten Sihrbondo Nomor 7 Tahun 2OLL tentang Retribusi Ijin Gangguan (kmbaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL1 Nomot 7l;
58. Peraturan Daeratr Kabupaten Sitr-rbondo Nomor 8 Tahun 2OLL tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL1 Nomor 8);
59. Peraturan Daeratr Kabupaten Sihrbondo Nomor 9 Tatrun 2OlL tentang Retribusi Pengujian Kendaraart Bermotor (kmbaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OLL Nomor 9);
60. Peraturan Daeratr Kabupaten Sihrbondo Nomor 10 Tahun 2OLL tentang Retribusi Terminal (kmbaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OLL Nomor 1O);
8. 6L. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 1 Tatrun 2OlL tentang Retribusi Tempat Ktrusus Parkir (kmbaran Daerah Kabupaten Sihrbondo Tahun 2Ol1 Nomor 11);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Sihrbondo Nomor 12 Tahun 2OLI tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (kmbaran Daeralr Kabupaten Situbondo Tahun 2OLL Nomor L2l;
63. Peraturan Daerah Kabupaten Sihrbondo Nomor 13 Tahun 2OlL tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daeratr Kabupaten Sihrbondo Tahun 2OL1 Nomor 13);
64. Peraturran Daerah Kabupaten Siturbondo Nomor 14 Tahun 2OLL tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikart (Lembaran Daerah Kabupaten Sihrbondo Tatrun 2OLl Nomor La\
65. Peraturan Daeratr Kabupaten Sihrbondo Nomor 15 Tatrun 2OLl tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembarart Daerah Kabupaten Sihrbondo Tatrun 2OL1 Nomor 15);
66. Perahrran Daerah Kabupaten Sihrbondo Nomor 2O Tatrun 2OLL tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (kmbaran Daerah Kabupaten Sihrbondo Tatrun 2OL1 Nomor 2Ol;
8
67. Perahrran Daerah Kabupaten Sihrbondo Nomor 23 Tatrun 2OLL tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sihrbondo Tahun 2OLL Nomor 231 sebagaima.na telah diubah dengan Perahrrart Daerah Kabupaten Sihrbondo Nomor 2 Tahun 2015;
68. Peratrrran Daeratr Kabupaten Sihrbondo Nomor 24 Tahun 2OLL tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sihrbondo Tatrun 2OLL Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daeratr Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tatrun 2016;
69. Peratrrran Daerah Kabupaten Sihrbondo Nomor 4 Tahun 2OL2 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sihrbondo Kepada Perusahaa.n Daeratr Air Minum Kabupaten Situbondo (Lembaran Daeratr Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 4l;
70. Peraturan Daerah Kabupaten Sihrbondo Nomor 6 Tahun 2OL2 tentang Rencana Pembangunan Jangka Partjang Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OO5-2O25 (kmbaran Daerah Kabupaten Siturbondo Tahun 2OL2 Nomor 6);
71. Peraturan Daerah Kabupaten Siturbondo Nomor 7 Tahun 2OL2 tentang Pembenhrkan Dana Cadangan (Lembarart Daerah Kabupaten Sihrbondo Tahun 2OI2 Nomor 7);
72. Peraturart Daerah Kabupaten Sihrbondo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OL6;
73. Perahrran Daeratr Kabupaten Sihrbondo Nomot 7 Tahun 2OL6 tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD Tatrun Anggaran 2OL5.
Dengan Persetujuan Bersama
DEUTAN PERUIAKIL/IN RAITYAT DATRAII I(ABUPATEN SITI'BONDO dan
BI'PATI SITI'BOITDO
MEMUTUSI(AN :
Menetapkan
PERATI'RAN DAERAII TENTANG PERT'BAIIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI,ANJA DAERAII TAHUN ANGGARAN 2016.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OL6 setelah perubahan dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan
- a. Semula
- b. Bertambah Jumlah Pendapatan setelah pembahan
2. Belanja
- a. Semula
- b. Bertambah Jumlah Belanja setelah Pembahan Defisit Setelah Perubahan (191 .L77.365.876,98)
3. Pembiayaan
- a. Penerimaan
- 1) Semula
- 2l Bertambah Jumlah Penerimaan Setelah perubahan
- b. Pengeluaran
- 1) Semula
- 2l Bertambah/(berl&lt;uran$
- Jumlah Pengeluarart setelah Perubahan
Jumlah Pembiayaan neto setelah Pembahan
Rp.
O,OO
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. setelah Perubahan
O,O0
Rp. L.602.454.47 4.887,64
Rp.
23.947.853.456.13
Rp. L.626.4O2.328.343,77
Rp. L.7O9.L3O.267 .869,28
Rp.
LO8.449.426.35L.47
Rp. 1.817 .579.694.22O.75
Rp.
Rp. LO6.675.792.98L,64
Rp. 84.501.572.895,34
Rp. 191 .L77 .365.876,98
Rp.
0.00
Rp.
0.0O
Rp. 191 .177 .365.876,98
Pasal 2
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
- 1) Semula
- 2l Berkurang
Jumlah perrdapatan asli daerah
setelah Perubahan
- b. Dana perimbangan
- 1) Semula
- 2l Bertambah
- 3) Jumlahdanaperimbangan setelah Fenftahan Rp. L.232.555.446.517,OO
Rp.
163.808.258.579,64
Rp. (3.902.630.031.87)
Rp.
159.905.628.547,77
Rp. 1.O70.336.948.695,00
Rp. L62.218.497.822.OO
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak daerah
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil pajak I Bagi hasil bukan pajak
- 1) Semula Rp. 368.309.267 .613,00
2l Bertambah /(berlmrang) Rp.
( 134.368.O 14.334.OO)
Jumlah lain-lain pendapatan Rp.
233.94t.253.279,0O
daerahlxarry sah setelah Ferubahan
- 1) Semula
- 2l Bertambah
- Jumlah pendapatan asli
Rp.
26.727.516.005,00
- daerah setelah Pembahan
- b. Retribusi daerah
- 1) Semula
- 2l Berkurang
- Jumlah retribusi daerah Rp. setelah Perubahan
13.433.O2O.7O4,OO
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- Jumlah hasil pengelolaan Rp. kekayaan daerah yang diPisahkan setelah Pertrbahan
4.3L6.45O.1LO,99
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- 1) Semula
- 2l Bertambah
- 1) Semula
- 2l Berkurang
Rp.
26.499.883.771,00
Rp.
227.632.2.34.00
Rp.
13.843.L58.445,OO
Rp.
(4 LO. 137.741.00)
Rp.
4.3OI.572.22L,73
Rp.
L*.877.889.26
Rp.
1 19 .L63.644.L41,91
Rp. (3.735.O02.414.13)
Jumlah lain-lain pendapatan Rp.
L15.428.64L.727 ,78
asli daerah setelah Pembahan
- 1) Semula
- 2l Berkurang
- Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan
- b. Dana alokasi umum
- 1) Semula
- 2l Berkurang
Jumlah dana alokasi umum Rp. setelah Perubahan
- c. Dana alokasi khusus
- 1) Semula
- 2l Berkurang
Jumlah dana alokasi khusus Rp. setelah Perubahan
Rp.
87.94L.759.255,00
Rp, (87.941.759.2,55.OO)
Rp.
o,00
Rp. 821.084.393.000,00
Rp. (821.08a.393.000.00)
0,00
Rp.
161 .3LO.796.44O,OO
Rp. (161.310.796.440.00)
O,OO
-
- d. Dana transfer umum
- 1) Semula
- 2l Bertambah setelah Perubahan
Jumlah dana alokasi khusus
- e. Dana transfer khusus
- 1) Semula
- 2l Bertambah
Jumlah dana alokasi khusus
setelah Perubahan
Rp.
0,00
Rp. 899.067.993.017.OO
Rp. 899.067 .993.017 ,OO
Rp.
Rp. 333.487.453.500.OO
Rp. 333.487.453.500,00
o,oo
- (41 Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Pendapatan Hibah
- 1) Semula
RP. 6.224.329.500,00,00
- 2l Bertambahl(berkurang) Rp. 0.OO Jumlah pendapatan hibah Rp. 6.224.329.500,00,00 setelah Pembahan
- b. Dana Bagr Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- 1) Semula RP. 7 L.3O9.043. 1 13,00 2l Bertambahl(berkurang) Rp. 6.2$9.2O?-Q66-OO Jumtah dana bag hasil pajak Rp. 77.598.245.779,00 setelah Perubahan
- c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
- 1) Semula
RP. 290.775.895.000,00
- 2l Berkurang Jumlah dana penyesuaian Rp. dan otonomi khusus setelah Perubahan
Rp. (293.315..617.000.90)
87.460.278.000,00
- d. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
- 1) Semula
- 2l Bertambahg)
Jumlah Bantuan keuangan
dari provinsi atau dari
Pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan
Rp.
O,OO
Rp. 62.658.aOO.00
Rp. 62.658.40O.000,00
Pasal 3
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
Jumhh belanja tidak langsungRp. 97 3.7 54.7 66.060,87 setelah Perubahan
- b. Belanja Langsung
- 1) Semula
- 2l Bertambah
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai
- 1) Semula
- 2l Berlmrang Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan
- b. Belanja hibah
- 1) Semula
- 2l Bertambah Jumlah belanja hibah setelah Pembahan
- c. Belanja bantuan sosial
- 1) Semula
- 2l Bertambah Jumlah belanja bantuan Rp.
2.979.480.000,00
- sosial setelah Perubahan
- d. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/KabupatenlKota dan Pemerintah Desa
- 1) Semula
Rp. 2.298.245.000,00
- 2l Bertambahl@erkurang) RP. Jumlah belanja bagi hasil Rp. setelah Perubahan
0.00
2.298.245.000,00
- e. Belanja bantuan
keuangan
kepada
Provinsi/ Kabupaten I Kota dan Pemerintahan Desa
- 1) Semula
- 2l Berkurang
- 1) Semula
- 2l Berkurang
- 1) Semula
- 2l Berkurang
Jumlah belanja tidak terduga setelah Penrbahan
Rp. 980.676. 1 13.51 L,28
Rp. (6.92L.347.45O.4L1
Rp. 728.454.L54.358,00
Rp. I, 15.37O.773.801.88
Rp. 843.824.928.159,88
Rp. 783.384.923.61 8,28
Rp. (25.ao6.768.a76.16l.
Rp. 757 .978.155. L42,L2
Rp.
4.496.990.000,00
Rp. 1e.576. 1Q3.5QQ.00
Rp. 24.O73.093.500,00
Rp.
1.000.000.000,00
Rp.
1.979.480.0O0.00
Rp. L84.995.954.893,0O
Rp. (e81.8ee.00o.00)
Rp.
4.5OO.OOO.OOO,OO
Rp. (2.o88.263.a7a.251
Rp.
2.4LL.736.525,75
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan
Rp. 184.014.055.893,00
- f. Belanja tidak terduga
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai
- 1) Semula
- 2l Berlmrang
Jumlah belanja pegawai setelah Perrrbahan
- b. Belanja barang dan jasa
- 1) Semula
- 2l Bertambah
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan
- c. Belanja modal
- 1) Semula
- 2l Bertambah
Jumlah belanja modal setelah Pembahan
Rp.
72.245.4L8.440,00
Rp.
(762.352.67O.00)
Rp.
7 L.483.065.770,00
Rp. 295.L58.769.333,O0
Rp.
25.QOa.61I.732,95
Rp. 32O.663.385.065,85
Rp. 361 .049.966.585,00
Rp.
9O.628.51O.739.O3
Rp. 451 .678.477.324,03
Pasal 4
- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2. 1 angka 3 terdiri dari :
- a. Penerimaan
- 1) Semula
5. 2l Bertambah Jumlah penerimaan setelah Perubahan
- b. Pengeluaran
- 1) Semula
Rp.
Rp. 84.501.572.895.34
Rp. LO6.675.792.98L,64
Rp. 191 .177 .365.876,98
0,00
- 2l Bertambahl@erkurang) RP. Jumlah pengeluaran RP. setelah Perubahan
0.00
0,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
Sisa Lebih Perhitunga.n Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)
- 1) Semula
2. 2l Bertambah Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan
- b. Pencairan dana cadangan
- 1) Semula
RP.
Rp. 106.675.792.981,64
Rp. 84.5O 1.572.895.34
Rp. 191 .L77 .365.876,98
0,00
- 2l Bertambah/(berlmrang) Rp. Jumlah Penerimaan kembali RP. pemberian pinjaman setelah Pembahan
0.OO
O,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah :
- 1) Semula
Rp. O,OO
- 2l Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah penyertaan modal Rp. (investasi) daerah setelah Perubahan
O.0O
O,OO
Pasal 5
Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I

Ringkasa.n Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah; Anggaran Anggaran Ringkas€rn Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah menurr.rt Umsan Pemerintahan Daerah dan

2. Lampiran II Organisasi SKPD;

3. Lampiran III

Rincian Pembahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurrrt Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaana;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Pembahan Belanja menumt

Umsan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V

Rekapitulasi perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasa.n dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI

Daftar Perurbahan Jumlah pegawai per Golongan dan per Jabatan;

7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun €rnggaran

sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan obligasi Daerah.

Diundangkan di Situbondo Pada tanggar 2 7 OCT 2016 SEKRETARIS DAIRAII I(ABUPATEN SITUBONDO,


NOREG PERATURAN DAERAII KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAUTA TIMUR z 326-912o16 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAIIUN 2OL6 NOMOR 7

## Pasal 6

Dalam keadaaan damrat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluara.n yang belum tersedia anggaranoY&amp;, yang selanjutnya disampaikan dalam l.aporan Realisasi Anggaran dengan kriteria sebagai berilmt :

- a. bukan menrpakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintatr Daeratr dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan te{adi secara berulang;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan danrrat.
- c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daeratr;

## Pasat 7

Landasan Operasional Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tatn-rn Anggaran 2OL6 ditetapkart dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr Tahun Anggaran 2016.

## Pasal 8

Perahrran Daerah ini mulai berlalm pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetatruinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerakr ini dengan penempatannya dalam kmbaran Daerah Kabupaten Sihrbondo.

Ditetapkan di Situbondo Pada tanggal 2 7 OCT 2010

BUPATI SITUBONDO,


DADAITG WIGIARTO