PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG Nomor 4 Tahun 2016 tentang KABUPATEN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang dibentuk perangkat daerah; a.
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung; b
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Tana Tidung. -
- Mengingat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750); 1
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234; 2
- . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang 3. Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- S. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua Kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG dan BUPATI TANA TIDUNG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG.
BAB ] KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung..
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung 5.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tana Tidung. 6.
7. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Tana Tidung. 7.
8. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Tan Tidung. 8.
9. Lembaga Penunjang Lain adalah Lembaga Penunjang Lain Kabupaten Tana Tidung. 9,
10. Kecamatan adalah Kecamatan Kabupaten Tana Tidung.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
Pasal 2
Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan ## BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Bagian Kesatu Pembentukan Perangkat Daerah
Pasal 3
- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.
'
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
2. . Sekretariat DPRD Tipe C;
3. Sekretariat Daerah Tipe C; a.
4. Inspektorat Tipe C; C.
5. Badan Daerah; e.
6. . Dinas Daerah; d.
7. Lembaga dengan Fungsi Penunjang Lain; dan f.
8. Kecamatan. g.
- (3) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:
- b. Dinas Kesehatan Tipe A;
- a. Dinas Pendidikan Tipe B;
- c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tipe B;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe B.
- e. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tipe C;
15. ne) Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A
16. . Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe C; om ge
17. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B;
18. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B;
19. . Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tipe A;
20. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Tipe A; j
21. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tipe C. 1
- (4) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Tipe B;
- b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe B;
- c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tipe C;
26. (S) Lembaga Dengan Fungsi Penunjang Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- (6) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g terdiri dari:
- a. Kecamatan Sesayap Tipe A;
- b. Kecamatan Sesayap Hilir Tipe A;
- c. Kecamatan Tanah Lia Tipe B;
- d. Kecamatan Betayau Tipe B;
- e. Kecamatan Muruk Rian Tipe B.
Bagian Kedua Susunan Perangkat Daerah Paragraf 1 Sekretariat Daerah
Pasal 4
- (1) Sekretariat Daerah Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, terdiri atas paling banyak 2 (dua) asisten.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bagian.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas paling 3 (tiga) subbagian.
Paragraf 2 Sekretariat DPRD
Pasal 5
- (1) Sekretariat DPRD Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, terdiri atas paling banyak3 (tiga) bagian. 3
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian. /
Paragraf 3 Inspektorat
Pasal 6
- (1) Inspektorat Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) inspektur pembantu.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 2 (dua) subbagian.
Paragraf 4 Dinas Daerah
Pasal 7
- (1) Dinas Daerah TipeA terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. A
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.
Pasal 8
- (1) Dinas Daerah Tipe B terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. B
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.
Pasal 9
- (1) Dinas Daerah Tipe C terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 2 (dua) subbagian.
3. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi. (3)
Pasal 10
Dinas Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Pemerintahan bidang pertanian dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari yang berlaku bagi dinas lain.
Paragraf 5 Badan Daerah
Pasal 11
- (1) Badan Daerah tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. A
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.
Pasal 12
- (1) Badan Daerah tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. B
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.
Pasal 13
- (1) Badan Daerah tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.
Pasal 14
Badan Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari yang berlaku bagi badan lain.
Paragraf 6
<!-- formula-not-decoded -->
Kelengkapan organisasi lembaga penunjang lain ditentukan
Pasal 23
Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
BAB IV - PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 24
- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis
- (2) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang perangkat daerah.
BAB IV - PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 25
- (1) Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdapat UPT di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
- (2) Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.
BAB IV - PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 26
- (1) Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdapat UPT di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
BAB IV - PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 27
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.
BAB V STAF AHLI
BAB IV - PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 28
- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Stafahli.
- (2) Staf ahli berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris daerah.
- (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Staf ahli Bupati diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian staf ahli bupati oleh Bupati.
BAB V - KEPEGAWAIAN
Pasal 29
Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30
- (1) Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2017.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32
- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung;
3. a.Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tana Tidung;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Korps Pegawai Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6. d.Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lingkungan Hidup dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tana Tidung;
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Penetapan: Ditetapkan di Tideng Pale pada tanggal 10 November 2016

Penandatangan: BUPATI TANA TIDUNG H. UNDUNSYAH

Penetapan: Diundangkan di Tideng Pale 2 Pada tanggal Desember 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG, ## M. YUSUF BADRUN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2016 NOMOR 04 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG, PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (4/2016)

Penandatangan: SALINAWSE}SUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM DAN OBRGANISASI s Bahtiar.S.PdM.Si embina 1 008
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
## I. UMUM
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.
Pengelompokan organisasi perangkat daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (strategic apex), sekretaris daerah (middle line), dinas daerah {operating core), badan/fungsi penunjang (technostructure), dan staf pendukung (supporting staff). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan daerah melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) yang melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core).
Dasar utama pembentukan perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas urusan Pemerintahan wajib dibagi atas urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
Pembentukan Perangkat Daerah harus mempertimbangkan factor keuangan, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandate yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui perangkat daerah.
Penataan kelembagaan perangkat daerah kabupaten tana tidung berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sehingga dalam pembentukan Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, sudah menetapkan dan mengatur tentang nama atau nomenklatur perangkat daerah, sedang organisasi dan tata kerja organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah ini dalam rangka meningkatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam penataan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung
telah menerapkan prinsip-prinsip organisasi secara rasional, proporsional, efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antar pusat dan daerah.
## II. PASAL DEMI PASAL
##
PENJELASAN
Pasal 1
Istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yan terdapat dalam peraturan daerah ini.
PENJELASAN
Pasal 2
## Hurufa ## Huruf b ## Hurufc ## Huruf d ## Hurufe ## Huruf f ## Huruf g ## Hurufh Yang dimaksud dengan asas 'Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah' adalah Perangkat Daerah hanya dibentukuntuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asasotonomi dan Tugas Pembantuan. Yang dimaksud dengan asas 'intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah' adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan. Yang dimaksud dengan asas 'efisiensi' adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. Yang dimaksud dengan asas 'efektivitas' adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. Yang dimaksud dengan asas 'pembagian habis tugas' adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah. Yang dimaksud dengan asas 'rentang kendali' adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan. Yang dimaksud dengan asas 'tata kerja yang jelas' adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal. Yang dimaksud dengan asas 'fleksibilitas' adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
PENJELASAN
Pasal 3
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. ## Ayat (2) Hurufa Huruf b Hurufec Huruf d Huruf e ## Huruf f Huruf g ## Ayat (3) Hurufa Huruf b Hurufc Hurufd Yang dimaksud dengan 'Sekretariat Daerah' adalah unsur staf pendukung Bupati yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi pemerintahan, organisasi dan administrasi umum serta fungsi pendukung lainnya. Yang dimaksud dengan 'Sekretariat DPRD' adalah unsur staf pendukung DPRD. Yang dimaksud dengan 'Inspektorat' adalah unsur yang menjalankan fungsi pengawasan. Yang dimaksud dengan 'Dinas Daerah' adalah wunsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Yang dimaksud dengan 'Badan Daerah' adalah unsur penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Yang dimaksud dengan Lembaga Penunjang Lain adalah unsur pelaksana peraturan perundang-undangan dan memberikan pelayanan yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi semua perangkat daerah. Yang dimaksud dengan 'kecamatan' adalah unsur yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan., Dinas Pendidikan adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan; Dinas Kesehatan adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah dinas yang menyelenggarakan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Satuan yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban; | Hurufe | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM; | |------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Huruf f | Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu. Pintu adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; | | Huruf g | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah dinas yang nienyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; | | Hurufh | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; | | Huruf i | Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan Statistik; | | Huruf j | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Perhubungan; | | Huruf k | Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, pangan dan perikanan; | | Huruf 1 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga. | | Ayat (4) Huruf a | Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah adalah badan yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan, serta bidang penelitian dan pengembangan; | | Huruf b | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah badan yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan serta aset daerah; | | Hurufc Ayat (5) | Badan Kepegawaian, dan Pengembangan SDM adalah Badan yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta bidang Pendidikan dan Pelatihan; | | Ayat (6) | Cukup jelas | | Huruf a | Cukup jelas. | | Huruf b | Cukup jelas. | Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Hurufe Cukup jelas Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Hurufe Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 25
Cukupjelas.
PENJELASAN
Pasal 26
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 27
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 28
Cukup jelas. '
PENJELASAN
Pasal 29
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 30
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 31
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 32
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 33
Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR