PERATURAN BUPATI TUBAN Nomor 4 Tahun 2017 tentang DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan
Pasal 22 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 7 Tahun 201 7 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tu.ban, maka kepada Pimpinan disediakan Dana Operasional Pimpinan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
- b. bahwa sesuai perhitungan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tu.ban berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tu.ban Tahun Anggaran 201 7 kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tu.ban termasuk kelompok tinggi;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka untuk kelancaran pelaksanaannya perlu menetapkan Dana Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Tu.ban Tahun Anggaran 2017 dalam suatu Peraturan Bupati;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
- tentang Dalam sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 1965 Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 388, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Menetapkan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
3. 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 · tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
6. 13 Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. 14 Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
8. 15 Peraturan Bupati Toban Nomor 44p Tahun 2017 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI TENTANG DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2017
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan wakil-wakil ketua DPRD.
6. Dana Operasional adalah belanja penunjang kegiatan DPRD untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
7. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Tuban.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
PEMBERIAN TUNJANGAN
BAB II - PEMBERIAN TUNJANGAN
Pasal 2
- (1) Belanja Penunjang Kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD berupa Dana Operasional.
- (2) Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan Bepresentasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD.
- (3) Besarnya Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan Paling Bnyak sebesar Rp. 32. 760.000,00 ( tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
- Ketua : 6 x Rp. 2.100.000 = Rp. 12.600.000 setiap bulan
- Wakil Ketua: 3 x 4 x Rp. 1.680.000 = Rp. 20.160.000 setiap bulan
- (4) Pembayaran dana opersional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kabupaten Tuban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebenkan pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2017 (Pos Belanja Pegawai 5.1.1.01.01).
•
Pasal 22
- b. bahwa sesuai perhitungan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tu.ban ## BAB I
KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan wakil-wakil ketua DPRD.
6. Dana Operasional adalah belanja penunjang kegiatan DPRD untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
7. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Tuban.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
PEMBERIAN TUNJANGAN
- (1) Belanja Penunjang Kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD berupa Dana Operasional.
- (2) Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan Bepresentasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD.
- (3) Besarnya Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan Paling Bnyak sebesar Rp. 32. 760.000,00 ( tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
- Ketua : 6 x Rp. 2.100.000 = Rp. 12.600.000 setiap bulan
- Wakil Ketua: 3 x 4 x Rp. 1.680.000 = Rp. 20.160.000 setiap bulan
- (4) Pembayaran dana opersional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kabupaten Tuban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebenkan pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2017 (Pos Belanja Pegawai 5.1.1.01.01).
•
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tu.ban.

Penetapan: Ditetapkan di Tu.ban pada tanggal 25 September 2017

Penandatangan: BUPATI H. FATHUL HUDA

Penetapan: Diundangkan di Tu.ban pada tanggal 2!&gt; Septer,1ber 2El17 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN, BU&amp;NA BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHVN 2017 SERI E NOMOR 32