Unknown Unknown Nomor 33 Tahun 2017 tentang TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS INSPEKTORAT (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATIBALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURANBUPATIBALANGAN NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS INSPEKTORAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Inspektorat Kabupaten Balangan dalam pembangunan di Daerah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja, maka perlu dilakukan perumusan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Balangan tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat;
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya
I
I
2
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggarakan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pejabat Pengawas Pemerintah di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS INSPEKTORAT.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan
- 1 Daerah adalah Kabupaten Balangan.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom\_
- Bupati adalah Bupati Balangan.
- 4 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Balangan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Inspektorat Kabupaten Balangan. pada
BAB II - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS INSPEKTORAT
Pasal 2
- (1) Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud (1), Inspektorat mempunyai fungsi pada ayat
3. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
4. b pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dar keuangan melaluiaudit, reviu; evaluasi, pemantauan; dar kegiatan pengawasan lainnya;
5. C pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
7. e pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. pokok
- (3) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) diatas sebagai berikut
10. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasanterhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pemerintahan desa, meliputi administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan;
11. b melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dar keuangan melalui audit, reviu; evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
12. melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. menyusunan laporan hasil pengawasan;
14. e melaksanakan administrasi Inspektorat; dan
15. f melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dar kewenangannya.
BAB II - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS INSPEKTORAT
Pasal 3
Unsur unsur organisasi Inspektorat terdiri dari
- Inspektur.
- b. Sekretariat.
- C. Inspektur Pembantu Wilayah I
- d Inspektur Pembantu Wilayah II.
- e Inspektur Pembantu Wilayah III.
- f Kelompok Jabatan Fungsional.
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI INSPEKTORAT
Bagian Pertama Inspektur
BAB III - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI INSPEKTORAT
Pasal 4
Inspektur mempunyai tugas
- a merencanakan program pengawasan;
- b merumuskan kebijakan dan memfasilitasi pengawasan;
- C. melakukan penilaian atas kinerja pelaksanaan pengawasan;
- d memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
- e menyampaikan laporan hasil pengawasan, saran serte pertimbangan dibidang pengawasan dan pembinaan kepada Bupati;
- f. melakukan pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaar tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati baik tertulis maupun lisan.
Bagian Kedua Sekretariat
BAB III - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI INSPEKTORAT
Pasal 5
- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dar mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaar keuangan dan menyelenggarakan urusan umum, aset administrasi kepegawaian dar
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada (1) Sekretariat mempunyai fungsi ayat
- a penyusunan program, koordinasi; pembinaan dan pengendalian penyususun program dan rencana kegiatan Inspektorat;
- penyusunan program, koordinasi; pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Inspektorat;
- C. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuanganInspektorat;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga lingkup Inspektorat;
- e. penyusunan program, koordinasi; pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset daerah lingkup Inspektorat; dan
- f. penyusunan program, koordinasi; pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Inspektorat;
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut pada
- menyusun program, mengoordinasikan; membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Inspektorat;
- b menyusun program, mengoordinasikan; membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Inspektorat;
- C. menyusun program, mengoordinasikan; membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan lingkup Inspektorat;
- d menyusun program mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga lingkup Inspektorat;
- e menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi; tatalaksana dan hubungan masyarakat lingkup Inspektorat;
- f menyusun program mengoordinasikan; membina dan mengendalikan pengelolaan aset lingkup Inspektorat;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Inspektorat; dan
- h melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
BAB III - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI INSPEKTORAT
Pasal 6
Sekretariat terdiri dari
- a Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
BAB III - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI INSPEKTORAT
Pasal 7
- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud (1) adalah sebagai berikut pada ayat
3. menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan;
4. b menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data sesuai kebutuhan;
- C. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
6. d menyiapkan bahan evaluasi program dan rencana kegiatan;
7. e menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi sesuai kebutuhan;
8. f menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggung\_ jawaban dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
10. h menyiapkan bahan penyusunanlaporan kinerja program;
11. 1 menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan;
12. j menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja;
14. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
15. m menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggungjawaban keuangan;
16. n menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
17. 0 melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
BAB III - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI INSPEKTORAT
Pasal 8
- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga hubungan masyarakat dan keprotokolan; organisasi, ketatalaksanaan; pengelolaan aset dan administrasi kepegawaian
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada (1) adalah sebagai berikut ayat
3. a menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat;, ekspedisi dan kearsipan; urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian;
- C. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
5. b menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat menyurat; ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
6. d menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
7. e menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
- f. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan pengelaloan aset;
10. g menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
11. 1 menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
13. k menyiapkan bahan analisa dan evaluasi dan ketatalaksanaan;
14. 1 menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
17. 0 . menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
- p. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
9. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
20. r menyiapkan bahan pembinaan pegawai;dan
- S. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
Bagian Ketiga Inspektur Pembantu Wilayah
BAB III - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI INSPEKTORAT
Pasal 9
- (1) Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintahan desa penanganan kasus pengaduan dan
sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku diwilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah menyelenggarakan fungsi
2. a pengusulan program pengawasan diwilayah kerjanya;
- b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan diwilayah kerjanya;
- C. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diwilayah kerjanya;
5. d pemeriksaan; pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan diwilayah kerjanya;
6. e pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut
8. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
9. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa;
10. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan reviu rencana kerja anggaran;
11. d menyusun program, mengkoordinasikan; membina, mengatur , mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan reviu laporan keuangan;
12. e menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
- f. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan evaluasi sistem pengendalian internal;
- g. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
15. h menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur , mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan terpadu;
16. 1 menyusun program mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan mengawal kegiatan reformasi birokrasi;
- j. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju governance, clean government dan pelayanan publik. good
- k. menyusun program, mengkoordinasikan; membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
19. 1 menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan pedoman / standar di bidang pengawasan;
20. m menyusun program, mengkoordinasikan; membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan koordinasi program pengawasan;
- n. menyusun program, mengkoordinasikan; membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan hibah / bantuan sosial;
22. 0 menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- p. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan dan alokasi dana desa; dan
9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya\_
- 4) Inspektur Pembantu Wilayah dibagi atas Wilayah I,II dan III membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan instansi/ satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah dan kecamatan serta desa. pada
- (5) Penetapan wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut oleh Inspektur.
Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional
BAB III - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI INSPEKTORAT
Pasal 10
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri atas tenaga fungsional Auditor; Auditor Kepegawaian, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jabatan Fungsional Auditor, Auditor Kepegawaian dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
3. Auditor, Auditor Kepegawaian dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional Auditor, Auditor Kepegawaian, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PZUPD) dan fungsional lainnya ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dimpimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Inspektur.
- (6) Jenis dan jenjang tenaga fungsional diatur ## BAB IV TATA KERJA
BAB III - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI INSPEKTORAT
Pasal 11
Inspektur dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya
BAB III - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI INSPEKTORAT
Pasal 12
Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prisip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertical dan horizontal baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun dengan unit kerja lain sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB III - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI INSPEKTORAT
Pasal 13
- (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi Inspektorat wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. pada
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi Inspektorat bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. pada
- (3) Setiap Pimpinan satuan organisasi Inspektorat wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat waktunya. pada pada
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi Inspektorat dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan bahan untuk pemberian petunjuk kepada bawahan. pada
- (5) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, ternbusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan ke:rja.
BAB III - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI INSPEKTORAT
Pasal 14
Pejabat Fungsional Auditor, Auditor Kepegawaian dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat(3) dikoordinasikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
BABV KETENTUAN PENUTUP
BAB III - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI INSPEKTORAT
Pasal 15
Pacta saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Balangan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penjabaran, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Balangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB III - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI INSPEKTORAT
Pasal 16
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Penetapan: Ditetapkan di Paringin pad al 30 Mei 2017

Penetapan: Diundangkan di Paringin pada tanggal 30 Mei 2017

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2017 NOMOR 33