Unknown Unknown Nomor 6 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku 27 September 2016)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
SALINAN
BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG BARAT,
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2016, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tah 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daer Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tah 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daer Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tah 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daer Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 5);
9. 30 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tah 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tah Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Ba Tahun 2015 Nomor 7);
10. 31 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor Tah 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggar Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 20 Nomor 1);
| 4. | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); |
| 6 | Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); |
| 7 | Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); |
| 8 | Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); |
| 9 | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233); |
| 10 | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); |
| 11. | Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tenta Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Angg Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repub Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Neg Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diub beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone Nomor 4712); |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tenta Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaima telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tah 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5340); |
| 13 | Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Da Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone Nomor 4575); |
| 14 | Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sist Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repub Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Neg Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diub dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); |
| 15 | Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tenta Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repub Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Neg Republik Indonesia Nomor 4578); |
| 16 | Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedom Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Mini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 458 |
| 17 | Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedom Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone Nomor 4593); |
| 18. | Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelapor Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Neg Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4614); |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stan Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indone Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Repub Indonesia Nomor 5165); |
| 20 | Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjam Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone Nomor 5219); |
| 21 | Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hib Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone Nomor 5272); |
| 22 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tenta Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tel diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dal Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 No 310); |
| 23 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tenta Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersum dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Neg Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana tel diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dal Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indone Tahun 2016 Nomor 541); |
| 24 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tenta Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Bela Daerah Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tah 2015 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peratur Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 (Berita Neg Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1893); |
| 25 | Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tah 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daer (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 20 Nomor 8); |
| 26 | Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tah 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Ba (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 20 Nomor 1); |
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT dan
BUPATI LAMPUNG BARAT
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPAT
Menetapkan : DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Semula berjumlah 1.065.843.599.101,00 bertambah Rp. 76.145.460.688,82 sehingga menjadi 1.141.989.059.789,82 Dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan
- a. Semula
Rp1.051.048.140.304,00
- b. Bertambah / (berkurang)
Rp 29.497.008.234,00
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan
Rp1.080.545.148.5
2. Belanja
- a. Semula
Rp1.065.843.599.101,00
- b. Bertambah / (berkurang)
Rp 76.145.460.688,82
Jumlah Belanja Setelah Perubahan
Rp1.141.989.059.7
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan
Rp (61.443.911.2
| 3. | Pembiayaan a. Penerimaan | Pembiayaan a. Penerimaan | Pembiayaan a. Penerimaan | Pembiayaan a. Penerimaan |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1) Semula | Rp 22.745.458.797,00 | | |
| | 2) Bertambah / (Berkurang) Rp 46.648.452.454,82 Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp 69.393.911.2 Pengeluaran | 2) Bertambah / (Berkurang) Rp 46.648.452.454,82 Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp 69.393.911.2 Pengeluaran | 2) Bertambah / (Berkurang) Rp 46.648.452.454,82 Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp 69.393.911.2 Pengeluaran | 2) Bertambah / (Berkurang) Rp 46.648.452.454,82 Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp 69.393.911.2 Pengeluaran |
| | 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Rp | Rp 7.950.000.000,00 - | | 7.950.000.0 |
| | Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp | Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp | Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp | Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp |
Pasal 2
| (1) | Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal a. Pendapatan Asli Daerah 1) Semula Rp 41.088.106.610,00 | Rp 6.226.940.988,00 Setelah Perubahan | | 47.315.047.5 |
| | 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah Pendapatan Asli Daerah Rp b. Dana perimbangan 1) | 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah Pendapatan Asli Daerah Rp b. Dana perimbangan 1) | 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah Pendapatan Asli Daerah Rp b. Dana perimbangan 1) | 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah Pendapatan Asli Daerah Rp b. Dana perimbangan 1) |
| | 1 terdiri | | dari | : |
| | Semula Rp 850.903.360.100,00 2) Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Dana Perimbangan Setelah | 34.114.303.764,00 Perubahan | Rp | 885.017.663.8 |
| | c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1) Semula | Rp 159.056.673.594,00 | | |
| | 2) Bertambah / (Berkurang) Rp (10.844.236.518,00) Jumlah Lain - lain pendapatan daerah yang Setelah Perubahan | sah | Rp | 148.212.437.0 |
| (2) | Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari a. Pajak daerah 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah pajak daerah setelah Perubahan | Rp 6.274.788.350,00 Rp 529.330.000,00 | Rp | jenis 6.804.118.3 |
- 2) Bertambah / (Berkurang) Rp (1.020.360,00) Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan
Rp 1.503.983.9
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
1)
Semula
Rp 3.285.125.000,00
- 2) Bertambah / (Berkurang)
Rp 315.837.895,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
Rp 3.600.96
dipisahkan setelah perubahan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- 1)
Semula
Rp 30.023.189.000,00
- 2) Bertambah / (Berkurang)
Rp 5.382.793.453,00
Jumlah lain - lain pendapatan asli daerah yang sah setelah
Rp 35.405.98
Perubahan
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pen
:
- a. Dana bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak
- 1) Semula
Rp 20.863.847.000,00
- 2) Bertambah / (Berkurang) 2.666.209.864,00 Jumlah bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak Rp 23.530.056. setelah Perubahan
Rp
- b. Dana alokasi umum
- 1) Semula
Rp
523.586.535.000,00
- 2) Bertambah / (Berkurang)
Rp
-
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan
Rp 523.586.535
- c. Dana alokasi khusus
- 1) Semula
Rp
306.452.978.100,00
- 2) Bertambah / (Berkurang)
Rp
31.448.093.900,00
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan
Rp
337.901.072
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dari jenis pendapatan:
- a. Hibah
- 1) Semula
Rp
6.500.955.000,00
- 2) Bertambah / (Berkurang)
Rp
-
Rp 6.500.955.0
| Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan | Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan | 6.500.955.0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| b. Dana darurat | | |
| 1) Semula | Rp - | Rp |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp - | |
| Jumlah pendapatan dana darurat setelah Perubahan | Jumlah pendapatan dana darurat setelah Perubahan | |
| c. Dana bagi hasil pajak Dari Provinsi | c. Dana bagi hasil pajak Dari Provinsi | |
| 1) Semula | Rp 71.126.911.594,00 Rp | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | (10.844.236.518,00) | |
| Jumlah pendapatan bagi hasil pajak setelah Perubahan | Jumlah pendapatan bagi hasil pajak setelah Perubahan | |
| Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah | Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah | |
| 1) Semula | Rp 81.428.807.000,00 Rp | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | - | |
| Jumlah dana penyesuian dan otonomi khusus setelah Perubahan | Jumlah dana penyesuian dan otonomi khusus setelah Perubahan | |
| e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah Rp | e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah Rp | |
| 1) Semula | - | |
| | Rp | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) - Jumlah bantuan keuangan dan propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan | 2) Bertambah / (Berkurang) - Jumlah bantuan keuangan dan propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan | |
| Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Belanja tidak langsung | Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Belanja tidak langsung | |
| 1) Semula | Rp 589.562.791.191,00 Rp | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | 19.915.988.869,82 | |
| Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan | Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan | |
| 1) Semula | Rp 476.280.807.910,00 Rp | |
| Belanja langsung | Belanja langsung | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | 56.229.471.819,00 | |
| | Jumlah belanja langsung setelah Perubahan n | Rp 532.510.279 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| (2) Belanja tidak langsung | sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri | dari jenis |
| Jumlah belanja pegawai b. Belanja bunga sejumlah 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah Belanja bunga c. Belanja subsidi | setelah Perubahan Rp - Rp - setelah Perubahan | 466.954.168 Rp - |
| 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan d. Belanja hibah 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah belanja hibah setelah Perubahan e. Belanja bantuan sosial 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp - Rp - | Rp - |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah | Rp 26.795.786.903,00 Rp 2.485.456.597,00 Rp 100.000.000,00 Rp | Rp 29.281.243. |
| f. Belanja bagi hasil 1) Semula | - | |
| | Perubahan | Rp 100.000.000 |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp 777.091.350,00 Rp - | Rp |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah | Perubahan | 777.091.350 |
| g. Belanja bantuan keuangan | | |
| | 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Rp - | Rp 111.311.974.283,00 | Rp 111.311.974 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| | Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan | Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan | Rp 111.311.974 |
| | h. Belanja tidak terduga 1) Semula | Rp 1.104.596.023,00 Rp | Rp 1.054.302.3 jenis bela |
| (3) | Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari a. Belanja pegawai | Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari a. Belanja pegawai | Rp 1.054.302.3 jenis bela |
| | 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan | Rp 42.351.913.010,00 Rp 1.315.176.114,00 | Rp 43.667.089. |
| | b. Belanja Belanja barang dan jasa 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp 165.477.046.550,00 Rp 6.695.315.353,00 Perubahan | Rp 43.667.089. |
| | Jumlah belanja barang dan Jasa setelah c. Belanja modal 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp 268.451.848.350,00 | Rp 43.667.089. |
| | Jumlah belanja modal setelah Perubahan Pasal | Rp 48.218.980.352,00 4 | Rp 43.667.089. |
| (1) | Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Penerimaan sejumlah Rp | 22.745.458.797,00 Rp 46.648.452.454,82 | Rp 69.393.911. |
| | 2) Bertambah / (Berkurang) | | Rp 69.393.911. |
| | Jumlah penerimaan setelah Perubahan | Rp | Rp 69.393.911. |
| | Pengeluaran sejumlah | | Rp 69.393.911. |
| | b. | b. | Rp 69.393.911. |
| | 1) Semula | | Rp 69.393.911. |
| | 1) Semula | 7.950.000.000,00 | Rp 69.393.911. |
| | | | Rp 69.393.911. |
| | | Rp | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah pengeluaran setelah Perubahan | - | Rp 7.950.000.0 |
| (2) | Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah | Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah | Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah |
| | 1) Semula | Rp 22.745.458.797,00 | 69.393.911. |
| | 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp 46.648.452.454,82 | Rp |
| | Jumlah SiLPA T.A sebelumnya setelah Perubahan | Jumlah SiLPA T.A sebelumnya setelah Perubahan | |
| | b. Pencairan dana cadangan sejumlah 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah pencairan dana cadangan setelah | Rp - Rp - Perubahan | Rp - |
| | c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang 1) Semula | sejumlah Rp - | |
| | dipisahkan 2) Bertambah / (Berkurang) Rp - Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang | dipisahkan 2) Bertambah / (Berkurang) Rp - Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang | Rp - |
| | dipisahkan setelah Perubahan d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah penerimaan pinjaman daerah | Rp - Rp - setelah Perubahan | Rp - |
| | e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah | Rp - | |
| | 1) Semula | Rp | |
| | 2) Bertambah / (Berkurang) | - | |
setelah Perubahan
| f. Penerimaan piutang daerah sejumlah 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp - Rp - | Rp |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri | Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri | - |
| dari jenis pembiayaan: a. pembentukan dana cadangan sejumlah 1) Semula Rp - 2) Bertambah / (Berkurang) Rp - Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan b Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah 1) Semula Rp 7.950.000.000,00 2) Bertambah / (Berkurang) Rp - | dari jenis pembiayaan: a. pembentukan dana cadangan sejumlah 1) Semula Rp - 2) Bertambah / (Berkurang) Rp - Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan b Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah 1) Semula Rp 7.950.000.000,00 2) Bertambah / (Berkurang) Rp - | Rp - |
| Jumlah penyertaan modal (invetasi) daerah setelah Perubahan c. Pembayaran pokok utang sejumlah | | Rp 7.950.000.0 |
| 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah pembayaran cicilan pokok utang tempo setelah Perubahan | Rp - Rp - yang jatuh | Rp - |
| Pemberian pinjaman daerah sejumlah | Rp - Rp | |
| d. 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) | - | Rp |
| Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi setelah Perubahan | | |
| | daerah | |
| | | - |
Pasal 5
Uraian lebih lanjut perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak Terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I

Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran II

Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV

Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;

5. Lampiran V

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII

Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

8. Lampiran VIII

Daftar Pinjaman Daerah

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa pada tanggal 27 September 2016

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Diundangkan di Liwa pada tanggal 27 September 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT, dto

## NIRLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 6 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG : 6/LB/2016

dto

MUKHLIS BASRI