PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA Nomor 6 Tahun 2014 tentang PENEMPATAN JAMINAN KESUNGGUHAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI BUPATI KAYONG UTARA, - a. bahwa berdasarkan ketentuan (berlaku 17 Februari 2014)
Pembukaan
Menimbang :
BUPATI KAYONG UTARA
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
PENEMPATAN JAMINAN KESUNGGUHAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI
BUPATI KAYONG UTARA,
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 hurub d dan Pasal 78 huruf d Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemegang IUP Eksplorasi wajib mempunyai Jaminan Kesungguhan;
- b. bahwa guna menjamin pelaksanaan kegiatan izin usaha pertambangan eksplorasi diwilayah Kabupaten Kayong Utara, perlu menempatkan uang jaminan kesungguhan sebagai bukti kesanggupan dan kemampuan Pemegang IUP Eksplorasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penempatan Jaminan Kesungguhan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
SALINAN
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5142);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 231);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertrambangan dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 487);
10. Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No.155.K//DDJP/1996 tentang Tata Cara Pengembalian/Pencairan Uang Jaminan Kesungguhan;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No.338.K/861/DDJP/1996 tentang Penambahan ketentuan pada angka 3 Diktum Pertama Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No.155.K//DDJP/1996 tentang Tata Cara Pengembalian/Pencairan Uang Jaminan Kesungguhan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkatan Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN JAMINAN KESUNGGUHAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kayong Utara.
5. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan kegiatanusaha pertambangan.
6. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
7. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
8. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
9. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
10. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
11. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
12. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
13.
Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
14. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.
15. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan ## BAB II
JAMINAN KESUNGGUHAN
Pasal 2
- (1) Setiap orang atau badan usaha yang telah diberikan IUP Eksplorasi wajib menempatkan uang jaminan kesungguhan.
- (2) Penempatan uang jaminan kesungguhan setelah mendapat persetujuan WIUP Eksplorasi.
- (3) Penempatan uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya pengelolaan lingkungan akibat kegiatan eksplorasi.
- (4) Penempatan uang jamainan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi Koperasi yang dibentuk oleh penduduk setempat yang memiliki IUP dengan luas wilayah IUP maksimal.
Pasal 3
- (1) Untuk membuktikan kesanggupan dan kemampuan Pemohon IUP Eksplorasi, yang bersangkutan wajib menyetor uang jaminan kesungguhan dalam rekening Pemerintah Daerah.
- (2) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada deposito berjangka atas nama Bupati Qualita Qua (q.q) pemegang IUP yang bersangkutan.
- (3) Tanda bukti penyetoran uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai persyaratan untuk mendapatkan IUP eksplorasi.
- (4) Dalam hal tanda bukti penyetoran uang jaminan kesungguhan tidak dilampirkan, Bupati tidak dapat memberikan IUP eksplorasi.
Pasal 4
- (1) Uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dihitung ## BAB III PENEMPATAN UANG JAMINAN KESUNGGUHAN
Pasal 5
- (1) Uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditempatkan pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati dengan menggunakan mata uang $ US (Dolar Amerika Serikat).
- (2) Uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan mata uang Rupiah (Rp) dengan menyesuaikan harga dollar pada saat penyetoran dan/atau pengambilan/pencairan.
- (3) Surat Perintah Penyetoran uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas.
Pasal 6
- (1) Uang Jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) untuk rekening pertama atas nama Bupati, ditempatkan uang jaminan kesungguhan dan rekening kedua atas nama Perusahaan sebagai penempatan bunga uang jaminan kesungguhan.
- (2) Rekening Pertama dan Rekening Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diambil atau dicairkan oleh Pemegang IUP tanpa persetujuan Bupati.
- (3) Buku asli rekening pertama dan rekening kedua dipegang oleh Pemegang IUP dan fotocopynya dipegang oleh Bupati dan Dinas.
PENGEMBALIAN/PENCAIRAN
BAB IV - PENGEMBALIAN/PENCAIRAN
Pasal 7
- (1) Uang Jaminan Kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikembalikan sepenuhnya kepada pemegang IUP Eksplorasi sesuai dengan jumlah nominal yang telah disetor beserta bunganya.
- (2) Pengembalian atau pencairan uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pemegang IUP Ekplorasi dilakukan secara bertahap, yaitu:
- a. tahap pertama 50% (lima puluh persen) pada saat telah berakhirnya tahap kegiatan eksplorasi yang dibuktikan dengan laporan akhir eksplorasi; dan
- b. tahap kedua 50% (lima puluh persen) pada saat telah selesainya laporan studi kelayakan.
- (3) Dalam hal Pemegang IUP Eksplorasi tidak meningkatkan menjadi IUP Operasi Produksi dikarenakan alasan tidak potensial, maka sisa uang jaminan kesungguhan dicairkan sekaligus setelah mendapatkan laporan eksplorasi.
BAB IV - PENGEMBALIAN/PENCAIRAN
Pasal 8
- (1) Pengembalian/pencairan uang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b, apabila pemegang IUP Eksplorasi telah memenuhi kewajiban selaku pemegang IUP Eksplorasi termasuk biaya pengelolaan lingkungan akibat kegiatan eksplorasi.
- (2) Dalam hal pemegang IUP Eksplorasi tidak pernah menyampaikan laporan kegiatan dan nyata-nyata tidak melakukan kegiatan sebagaimana dalam ketentuan kewajiban IUP Eksplorasi, maka pada saat masa berakhirnya atau dibatalkannya IUP Eksplorasi, uang jaminan kesungguhan atau sisanya maupun keseluruhan beserta bunga menjadi milik Daerah.
- (3) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan bagi pemegang IUP Eksplorasi dalam hal:
- a. keadaan memaksa (force majeure) ; atau
- b. tidak dapat melakukan kegiatan disebabkan hal-hal lain yang bukan kesalahan pemegang IUP.
BAB IV - PENGEMBALIAN/PENCAIRAN
Pasal 9
- (1) Pengembalian/pencairan uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) hurub a dan huruf b, Pemegang IUP Eksplorasi mengajukan surat permohonan kepada Bupati dengan melampirkan surat pernyataan sesuai format sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tata cara pengajuan surat permohonan dan proses pencairan uang jaminan kesungguhan sesuai bagan alur sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 10

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi yang telah menempatkan uang jaminan kesungguhan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, proses pengembalian/pencairan uang jaminan kesungguhannya berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

- (2) Pemegang IUP Eksplorasi yang belum menempatkan uang jaminan kesungguhan setelah berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib menempatkan uang jaminan kesungguhan dengan ketentuan:
- a. bagi yang belum melaksanakan kegiatan eksplorasi dan laporan studi kelayakan, penempatan uang jaminan kesungguhan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah yang seharusnya disetor;
- b. bagi yang sudah melaksanakan kegiatan eksplorasi, penempatan uang jaminan kesungguhan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah yang seharusnya disetor.
- (3) Penempatan uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

## BABVII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 17 Februari 2014

BUPATI KAYONG UTARA,


HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana pada tanggal 17 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH,

TTD HENDRI SISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2014 NOMOR 6


LAMPIRAN I

: PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA

NOMOR

: 6 TAHUN 2014

TANGGAL : 17 FEBRUARI 2014

## SURAT PERNYATAAN

Sehubungan dengan dicairkannya uang Jaminan kesungguhan atas aplikasi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi,a.n. PT.... berdasarkan Keputusan Bupati Kayong Utara Nomor ...Tahun ... , tanggal.... kode WIUP .... Luas wilayah.... Ha, komoditas tambang .... letak wilayah IUP Eksplorasi diDesa.... Kecamatan.... Kabupaten Kayong Utara, dengan ini kami atas nama :

1.

......

2.

......

3.

......

## Menyatakan kami tidak akan :

1. Mengalihkan IUP Eksplorasi yang telah diberikan kepada kami baik sebagian maupun seluruhnya.
2. Merubah luas dan batas-batas wilayah IUP eksplorasi yang telah diberikan kepada kami, terkecuali dengan persetujuan Bupati Kayong Utara, untuk diciutkan wilayah tersebut sebagai hasil penyelidikan pendahuluan dan/atau tumpang tindih dengan WPN maupun dengan sesama IUP eksplorasi menurut laporan pelaksanaan dan telah diketahui oleh Dinas ESDM Kabupaten Kayong Utara.
3. Mengubah komposisi peserta yang tercantum dalam aplikasi baik dengan cara menambah atau mengurangi mitra dan/atau merubah komposisi saham dari apa yang tercantum dalam aplikasi sampai dengan saat penandatanganan Keputusan tentang Persetujuan IUP Eksplorasi dimaksud.

Apabila kami mengingkari pernyataan ini, maka kami bersedia menerima sanksi pencabutan IUP eksplorasi yang telah diberikan kepada kami.

Yang Membuat Pernyataan

PT....,

cap/ tanda tangan

Materai Rp.6.000.-

.....

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD HILDI HAMID


LAMPIRAN II

: PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA

NOMOR

: 6 TAHUN 2014

TANGGAL : 17 FEBRUARI 2014

## BAGAN ALUR PENGAMBILAN/PENCAIRAN JAMINAN KESUNGUHAN


## Keterangan:

- 1) Pemohon mengajukan surat Permohonan kepada Bupati Kayong Utara dengan melampirkan surat pernyataan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Tembusan disampaikan kepada :
- a) Direktur Pembinaan Pengusaha, DirjenMineral dan Batubara;
- b) Gubernur Kalimantan Barat;
- c) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat;
- d) Bank yang ditunjuk.
- 3) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kayong Utara melakukan evaluasi terhadap permohonan dan mengambil bilyet dari Bank yang ditunjuk serta menyiapkan perintah pencairan (transfer) jaminan kesungguhan.
- 4) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat mengevaluasi persyarat surat permohonan pencairan uang jaminan kesungguhan dan memberikan rekomendasi kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kayong Utara.
- 5) Bupati Kayong Utara mengeluarkan surat perintah pencairan/transfer uang jaminan kesungguhan atas usulan dari Dinas Energi dan Sumber Daya MineralKabupaten Kayong Utara.

BUPATI KAYONG UTARA,


HILDI HAMID