PERATURAN GUBERNUR MA Nomor 011 Tahun 2017 tentang PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH (berlaku 27 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat:
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 011 TAHUN 2017
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah, perlu ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan yang lebih rinci;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan transparansi, serta pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199);
Menetapkan:
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 51);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Sumbangan Pihak Ketiga adalah Pemberian Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah secara ikhlas, tidak mengikat yang perolehannya oleh Pihak Ketiga tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang, baik bergerak maupun tidak bergerak.
6. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau Badan Hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usul yang memberikan sumbangan.
7. Bendahara Penerimaan adalah bendahara penerimaan pada SKPD maupun pada Unit pelaksana SKPD yang melaksanakan pemungutan Sumbangan Pihak Ketiga.
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
BAB II - PRINSIP-PRINSIP UMUM SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH
Pasal 2
Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah menganut prinsip-prinsip:
- a. sukarela, ikhlas dan tidak mengikat;
- b. sederhana dan transparansi; c. dipergunakan untuk kepentingan daerah, khususnya pembangunan daerah;
- d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. tidak memperoleh kontraprestasi secara langsung dari pemerintah daerah dan tidak mengurangi kewajiban pihak ketiga kepada negara maupun daerah.
TATA CARA PEMBERIAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH
BAB III - TATA CARA PEMBERIAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH
Pasal 3
- (1) Sumbangan Pihak Ketiga yang diberikan kepada Pemerintah Daerah harus dilaksanakan sesuai dengan prinsipprinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Objek Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun dalam bentuk barang, baik barang bergerak atau barang tidak bergerak.
- (3) Sumbangan Pihak Ketiga yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dapat berupa pemberian, hadiah, donasi, wakaf, hibah, dan sumbangan lainnya yang berupa dengan itu di dalam pelaksanaannya ditentukan oleh pihak penyumbang dengan
BAB III - TATA CARA PEMBERIAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH
Pasal 4
- (1) Pihak Ketiga adalah:
- a. Warga Negara Indonesia baik secara perorangan maupun secara kelompok dan atau Badan Hukum Indonesia;
- b. Warga Negara Asing baik secara perorangan maupun secara kelompok dan atau Badan Hukum Asing; dan/atau
- c. Badan Hukum Lainnya.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah yang berasal dari usaha perorangan dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian kepada pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara ikhlas sukarela baik berupa barang maupun uang yang berasal dari penyisihan sebagian laba atau profit yang diperolehnya, dengan tidak membebani konsumen.
TATA CARA PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH
BAB IV - TATA CARA PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH
Pasal 5
- (1) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat diterima apabila tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepada Kepala SKPD di lingkup Pemerintah Daerah dengan dibantu oleh instansi/unit kerja terkait diberikan kewenangan untuk melaksanakan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala SKPD yang bersangkutan dapat:
- a. mengadakan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait;
- b. membuat petunjuk teknis penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah;
- c. melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah; dan
- d. mendorong partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah.
TATA CARA PENYERAHAN DAN PENYETORAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH
BAB V
Pasal 6
Tata cara penyerahan dan penyetoran Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah
Daerah diatur lebih lanjut
BAB V
Pasal 7
Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling sedikit memuat:
tujuan;
jumlah;
sumber;
penerima hibah;
tata cara penerimaan;
tata cara pelaporan dan
pemantauan;
hak dan kewajiban pemberi dan
penerima; dan
sanksi.
BAB V
Pasal 9
- (1) Bendahara Penerimaan yang menerima sumbangan dari Pihak Ketiga wajib membuat Tanda Bukti Penerimaan.
- (2) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib menyetorkan seluruh penerimaannya, kepada Kas Daerah dalam waktu 1x24 jam setelah penerimaannya.
- (3) Bentuk dan isi Tanda Bukti Penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V
Pasal 10
Seluruh Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BAB VI - TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 11
- (1) Kepala SKPD yang bersangkutan menyampaikan laporan kepada Gubernur c.q. Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan selambat- lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya berupa Laporan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan bukti dukung penyetoran kepada Kas Daerah.
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
BAB VII - PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
Pasal 12
- (1) Gubernur melaksanakan pengawasan umum terhadap pelaksanaan penerimaan dan penyetoran Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah.
- (2) Dengan tidak mengurangi kewenangan aparat pengawasan fungsional, Gubernur dapat membentuk Tim yang melaksanakan tugas-tugas khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah yang beranggotakan instansi terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
BAB VII - PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
Pasal 13
Kepala SKPD yang bersangkutan dapat mengadakan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 27 Januari 2017

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, H. ABDUL HARIS, BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 11 ## Pasal 14

Penandatangan: Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

Penandatangan: - a. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 050 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 50);

Penandatangan: - b. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 050 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 12); dan

Penandatangan: - c. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 098 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 050 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 98), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ## Pasal 15

Penandatangan: Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan sejak tanggal 3 Januari 2017.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 27 Januari 2017

Penandatangan: GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd H. SAHBIRIN NOOR