UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 6 Tahun 1962 tentang WABAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1962 TENTANG
WABAH
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang tentang Pokokpokok Kesehatan dianggap perlu ditetapkan Undang-undang tentang Wabah;
- a. pasal 1, 4, 7 dan 15 Undang-undang No. 9 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran-Negara tahun 1960) No. 131);
- b. Undang-undang No. 1 tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 2) dan Undang-undang No. 2 tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 3);
- c. Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
Memutuskan :
- I. Mencabut : Epidemie Ordonnantie (Staatsblad 1911 No. 299);
- II. Menetapkan
- Undang-undang tentang Wabah.
BAB I - MAKSUD DAN TUJUAN.
Pasal 1
Maksud dan tudjuan Undang-undang ini ialah untuk mencegah, mengawasi dan mengatasi meluasnya serta memberantas wabah.
KETENTUAN UMUM.
BAB II - KETENTUAN UMUM.
Pasal 2
Dengan wabah dalam Undang-undang ini dimaksud: penjalaran sesuatu penyakit dengan cepat di suatu daerah tertentu, sehingga dalam waktu singkat jumlah penderita menjadi banyak, yang harus dibatasi dengan isolasi si penderita dari orang-orang lain di sekitarnya.
BAB II - KETENTUAN UMUM.
Pasal 3
Wabah dalam Undang-undang ini meliputi:
- (1) Penyakit-penyakit karantina ## BAB III.
PENETAPAN DAN PENCABUTAN PENETAPAN DAERAH WABAH.
BAB II - KETENTUAN UMUM.
Pasal 4
- (1) Menteri Kesehatan menetapkan dan mencabut penetapan suatu daerah sebagai daerah wabah setelah ada pemeriksaan yang teliti.
- (2) Penetapan dan pencabutan penetapan yang dimaksud dalam ayat (1) dapat didelegasikan kepada penguasa yang dimaksud dalam pasal 8, kecuali mengenai wabah penyakit Karantina.
- (3) Cara penetapan dan pencabutan penetapan yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dengan suatu Peraturan Pemerintah dengan ## BAB IV USAHA-USAHA.
BAB II - KETENTUAN UMUM.
Pasal 5
- (1) Untuk mencegah menjalarnya sesuatu wabah, maka
- a. kepala keluarga, kepala sekolah, kepala asrama, kepala perusahaan, nachoda kapala, nachoda pesawat udara dan sebagainya atau wakilnya, yang mengetahui atau menyangka ada peristiwa wabah disuatu tempat dalam lingkungan yang menjadi tanggung-jawabnya, wajib melaporkan hal itu dalam waktu 24 jam kepada kepala Pemerintah setempat;
- b. tenaga kesehatan tertentu yang mengetahui, patut mengetahui atau menyangka adanya peristiwa penyakit wabah wajib melaporkan hal itu dalam waktu 24 jam kepada kepala Pemerintah setempat.
- (2) Kepala Pemerintah setempat, setelah mendapat laporan dengan segera mengadakan pemeriksaan dan tindakan seperlunya.
BAB II - KETENTUAN UMUM.
Pasal 6
- (1) Usaha-usaha untuk mencapai maksud yang tersebut dalam pasal 1 ialah :
- a. Pemeriksaan termasuk pemeriksaan laboratorium dan konsultasi, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita;
- b. pengebalan (immunisasi);
- c. menghapus hamakan, menghapus seranggakan benda-benda dimana perlu;
- d. menghapus tikuskan bangunan, ruangan, alat-alat pengangkutan dan lain-lain dimana perlu;
- e. pemusnahan benda-benda dan bangunan-bangunan dimana perlu;
- f. penetapan peraturan pengangkutan penderita dan jenazah;
- g. penetapan peraturan mengenai uruan perawatan dan pemakaman jenazah;
- h. penerangan dan pendidikan kepada masyarakat tentang masalah wabah.
- (2) Biaya untuk usaha-usaha yang dimaksud dalam ayat (1) termasuk pengganti kerugian ditanggung oleh Pemerintah.
BAB II - KETENTUAN UMUM.
Pasal 8
- (3) Cara penetapan dan pencabutan penetapan yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dengan suatu Peraturan Pemerintah dengan ## BAB IV USAHA-USAHA.
- (1) Untuk mencegah menjalarnya sesuatu wabah, maka
- a. kepala keluarga, kepala sekolah, kepala asrama, kepala perusahaan, nachoda kapala, nachoda pesawat udara dan sebagainya atau wakilnya, yang mengetahui atau menyangka ada peristiwa wabah disuatu tempat dalam lingkungan yang menjadi tanggung-jawabnya, wajib melaporkan hal itu dalam waktu 24 jam kepada kepala Pemerintah setempat;
- b. tenaga kesehatan tertentu yang mengetahui, patut mengetahui atau menyangka adanya peristiwa penyakit wabah wajib melaporkan hal itu dalam waktu 24 jam kepada kepala Pemerintah setempat.
- (2) Kepala Pemerintah setempat, setelah mendapat laporan dengan segera mengadakan pemeriksaan dan tindakan seperlunya.
- (1) Usaha-usaha untuk mencapai maksud yang tersebut dalam pasal 1 ialah :
- a. Pemeriksaan termasuk pemeriksaan laboratorium dan konsultasi, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita;
- b. pengebalan (immunisasi);
- c. menghapus hamakan, menghapus seranggakan benda-benda dimana perlu;
- d. menghapus tikuskan bangunan, ruangan, alat-alat pengangkutan dan lain-lain dimana perlu;
- e. pemusnahan benda-benda dan bangunan-bangunan dimana perlu;
- f. penetapan peraturan pengangkutan penderita dan jenazah;
- g. penetapan peraturan mengenai uruan perawatan dan pemakaman jenazah;
- h. penerangan dan pendidikan kepada masyarakat tentang masalah wabah.
- (2) Biaya untuk usaha-usaha yang dimaksud dalam ayat (1) termasuk pengganti kerugian ditanggung oleh Pemerintah.
Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pasal 5 dan pasal 6 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Kesehatan.
TINDAKAN-TINDAKAN PEMBERANTASAN WABAH.
- (1) Jika disuatu daerah berjangkit atau tersangka berjangkit wabah yang dimaksud dalam pasal 3, penguasa yang tertinggi didaerah tingkat I mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk mengatasi wabah tersebut termasuk penutupan daerah wabah.
- (2) Dalam keadaan darurat, penguasa tertinggi daerah tingkat II atau bawahan dapat mengambil tindakan-tindakan sementara dengan ketentuan, sesudah mendengar para tenaga kesehatan setempat.
- (3) Tindakan-tindakan yang mengenai bidang kesehatan didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan-peraturan yang dimaksud dalam pasal 7.
BAB V - TINDAKAN-TINDAKAN PEMBERANTASAN WABAH.
Pasal 9
Tindakan-tindakan tersebut dalam pasal 8 dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.
BAB VI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 10
- (1) Barangsiapa dengan sengaja tidak melakukan atau menghalanghalangi terlaksananya usaha-usaha dan kewajiban-kewajiban tersebut dalam pasal 5 dan pasal 6 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 6 bulan dan/atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) :
- a. petugas, yang
BAB VI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 11
Undang-undang ini dapat disebut: "Undang-undang Wabah".
BAB VI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 12
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 1962. Presiden Republik Indonesia, ttd SUKARNO.

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 1962. Sekretaris Negara, ttd MOHD. ICHSAN. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 12
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG No. 6 TAHUN 1962 TENTANG WABAH.
## PENJELASAN UMUM.
Jika disesuatu tempat timbul wabah, maka Pemerintah perlu dengan segera mengambil tindakan-tindakan untuk mengatasi wabah tersebut tindakan-tindakan yang diambil oleh Pemerintah, sampai kini didasarkan pada Epidemie-Ordonnantie. EpidemieOrdonnantie harus dicabut karena tidak sesuai dengan keadaan Negara dan Masyarakat sekarang.
Undang-undang tentang wabah memberikan dasar hukum untuk tindakan-tindakan Pemerintah yang dimaksud diatas. Oleh sebab Undang-undang ini semata-mata mengatur wabah, diperlukan lagi suatu Undang-undang mengenai penyakit menular pada umumnya.
## PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
##
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Perumusan wabah dalam pasal ini diambil antara lain dari International Sanitary Regulation tahun 1961 mengenai Epidemie. Sekalipun dalam perumusan ini tidak ditegaskan, namun dalam istilah ini terkandung adanya kemungkinan bencana bagi masyarakat.
PENJELASAN
Pasal 3
Ayat (1) dan (2), Cukup jelas. ## Ayat (3) Ayat ini perlu sebab ada kemungkinan bahwa sesuatu penyakit yang sebelumnya tidak banyak meminta korban, dapat berobah menjadi mengganas dan memakan banyak korban jiwa.
PENJELASAN
Pasal 4
## Ayat (1) Penetapan sesuatu daerah wabah adalah suatu tindakan yang sangat penting bagi peri kehidupan masyarakat dan oleh sebab itu harus ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Pelaksanaan tindakan-tindakan berhubung dengan penetapan tersebut dapat mengakibatkan pemb