Unknown PRESIDEN Nomor 10 Tahun 2014 tentang PANlTIANASIONALPENYELENGGARASAILRAJAAMPATTAHUN2014 DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA, : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan dan pengembangan potensi sumber daya kelautan dan pariwisata Indonesia guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, sekaligus menyemarakkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-69, perlu menyelenggarakan Sail Raja Ampat Tahun 2014 di Provinsi Papua Barat; b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana terse but pada huruf a, perlu membentuk Panitia Nasional Penyelenggara Sail Raja Ampat Tahun 2014; (berlaku 28 Februari 2014)
Pembukaan
Menimbang
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA INDONESIA
KEPUTUSANPRESIDEN REPUBLrKINDONESIA NOMOR 10 TAHUN2014
TENTANG
PANlTIANASIONALPENYELENGGARASAILRAJAAMPATTAHUN2014
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA,
: a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan dan pengembangan potensi sumber daya kelautan dan pariwisata Indonesia guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, sekaligus menyemarakkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-69, perlu menyelenggarakan Sail Raja Ampat Tahun 2014 di Provinsi Papua Barat;
b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana terse but pada huruf a, perlu membentuk Panitia Nasional Penyelenggara Sail Raja Ampat Tahun 2014;
Mengingat : Pasal4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
MEMUTUSKAN:
: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PANITIA NASIONAL
PENYELENGGARASAILRAJAAMPATTAHUN2014.
Pasal1
- (1) Membentuk Panitia Nasional Penyelenggara Sail Raja Tahun 2014.
Ampat
- (2) Panitia Nasional Penyelenggara Sail Raja Ampat Tahun 2014 berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
Pasal 2...
Menetapkan
HARAP KEMBALI
DOKUMENTASI PUU
SEKRETARJAT KABINET
-2
-
Pasal2
- (1) Panitia Nasional Penyelenggara Sail Raja Ampat Tahun 2014 rnernpunyai tugas: a. menyiapkan dan menyelenggarakan Sail Raja Ampat
2. Tahun 2014;
- b. menyusun dan menyiapkan anggaran penyelenggaraan Sail Raja Ampat Tahun 2014. b.
- (2) Penyelenggaraan Sail Raja Ampat Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf (a) meliputi: a. Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun
5. Kemerdekaan Republik Indonesia ke-69 di Salah Satu Pulau Terluar;
- b. Bhakti Sosial dan Pelayanan Kesehatan: Operasi Bhakti Surya Baskara Jaya, Operasi Bhakti Kartika Jaya, dan Operasi Bhakti Pelangi Nusantara serta Demonstrasij Sailing Pass; IV;
- d. Bhakti Kesejahteraan Rakyat Nusantara; e. Badan Usaha Milik d.
- c. Pelayaran Lingkar Nusantara C.
9. Negara Peduli Raja Ampat; f. Membangun Karnpung; e
- g. Lintas Nusantara Remaja dan Pemuda Bahari/Kapal Pemuda Nusantara; g
11. Gerakan f.
- h. Ekspedisi Riset Kelautan;
1. Reli Kapal Layar (Yacht Rally); j. Seminar i
- k. Pengembangan Potensi Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Budaya; 1. Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara;
15. Nasional dan Internasional; j.
- m. Olahraga Bahari; 1
- n. Pameran Potensi Daerah; n.
- p. Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana; q. Acara Puncak Sail Raja Ampat Tahun 2014; dan
- o. Festival Danau Sentani 2014; 0.
- r. Kegiatan lain yang disesuaikan perkembangan 9
21. di daerah. 1.
(3) Dalam ...
• ,,', ("(."
'j
~
-3
-
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional Penyelenggara Sail Raja Ampat Tahun 2014 bertanggung jawab kepada Presiden.
Pasal3
Kegiatan penyelenggaraan Sail Raja Ampat Tahun 2014 tersebar pada beberapa daerah, dan Acara Puncak dilaksanakan di Provinsi Papua Barat.
Pasal4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Panitia Nasional Penyelenggara Sail Raja Ampat Tahun 2014 dapat rnengikutsertakan, bekerja sama, danl atau berkoordinasi dengan Kementerian dan/ atau Lembaga Pemerintah Non Kernenterian terkait dan pihak lain yang dianggap perlu.
Pasal 5
- (1) Panitia Nasional Penyelenggara Sail Raja Ampat Tahun 2014 terdiri dari Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
- (2) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Panitia Pelaksana Tingkat Pusat dan Panitia Pelaksana Tingkat Daerah.
Pasal6
Panitia Nasional Penyelenggara Sail Raja Ampat Tahun 2014 diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, sekaligus merangkap sebagai Ketua Panitia Pengarah.
,
.
Pasa17
Susunan keanggotaan Panitia Nasional Penyelenggara Sail Raja Ampat Tahun 2014 adalah sebagai berikut:
- a. Panitia Pengarah terdiri dari: a.
2. 2, Menteri Pertahanan;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Kehutanan;
5. Menteri Kornunikasi dan Informatika;
6. Menteri Energi dan Surnber Daya Mineral;
7. Menteri Perdagangan;
8. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga;
9. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; 9
10. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
11. Menteri Sekretaris Negara;
12. Menteri Negara Perencanaan Pernbangunan Nasional/Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasiona1;
13. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
14. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
15. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
16. Sekretaris Kabinet;
17. Panglirna Tentara Nasional lndonesia;
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
Wakil Ketua II
: Menteri Koordinator Bidang Perekonornian.
Anggota
1. Menteri Luar Negeri;
Wakil Ketua
I
Ketua
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
18. Kepala ...
I.
I'.
18. Kepala
Kepolisian
Negara
Republik
21. Kepala Badan Informasi Geospasial;
22. Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan; dan
23. Kepala
Badan
Kependudukan dan
Keluarga Nasional.
Indonesia;
19. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
20. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
b. Panitia Pelaksana Tingkat Pusat terdiri dari:
: Sekretaris Dewan Kelautan Indonesia.
Sekretaris
I
Wakil Ketua VII
: Menteri Sosial.
Wakil Ketua VIII : Menteri Perumahan Rakyat.
Wakil Ketua IX
: Kepala StafTentara Nasional Indonesia,
Angkatan Laut.
Wakil Ketua X
: Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Wakil Ketua XI
: Gubernur Papua Barat.
Wakil Ketua XII
: Gubernur Papua.
: Menteri Kelautan dan Perikanan.
: Menteri Dalam Negeri.
: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
: Menteri Pekerjaan Umurn.
: Menteri Perhubungan.
: Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal.
: Menteri Kesehatan.
Ketua
Wakil Ketua I
Wakil Ketua II
Wakil Ketua
ill
Wakil Ketua IV
Wakil Ketua V
Wakil Ketua VI
Sekretaris II...
,.
(;
..
PRESIDEN
REPU8L1K INDONESIA INDONESIA
-
6
-
Sekretaris
Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
II
c. Panitia Pelaksana Tingkat Daerah terdiri
dari:
Ketua
: Sekretaris Dewan Kelautan Indonesia.
Anggota
: Sekretaris Daerah Provinsi Papua
Barat.
- 1. Sekretaris Daerah Provinsi Papua; 2. Bupati Raja Ampat;
3. Bupati Fak-Fak;
4. Bupati
Kaimana;
5. Bupati
Manokwari;
6. Bupati Manokwari Selatan;
7. Bupati Maybrat;
8. Bupati Pegunungan
Arfak;
9. Bupati
Sorong;
10. Bupati Sorong Selatan;
11. Bupati Tambrauw;
- 12.Bupati Teluk Bintuni;
- 13.Bupati Teluk Wondama;
- 14.Walikota Sorong; dan 14
15. Bupati Jayapura.
Sekretaris
- Terluar: 1. Bidang Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-69 di Salah Satu Pulau
Ketua
- Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Wakil Ketua ...
i"!
~:
:
.;'
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA INDONESIA
Wakil Ketua
Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan
Il. Bidang Bhakti Sosial dan Pelayanan Kesehatan: Operasi Bhakti Surya Baskara Jaya, Operasi Bhakti Kartika Jaya, dan Operasi Bhakti Pelangi Nusantara serta DemonstrasiJ Sailing Pass: II.
Ketua
Wakil Ketua
IV
Wakil Ketua III
Wakil Ketua
II
Wakil Ketua
I
- Asisten Operasi Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan,
- Kementerian Kesehatan. Asisten Teritorial Kepala Staf Tentara
Nasional Indonesia Angkatan Darat
Asisten Operasi Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Sekretaris Utama Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional.
Deputi Ketua Ill. Bidang Pelayaran Lingkar Nusantara
IV:
Pramuka. Kwartir Kepala Nasional
Kepala Pimpinan Satuan Karya Bahan Nasional.
Wakil Ketua
II
Gerakan
Wakil Ketua
I
Pengembangan Kepemudaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Ketua IV. Bidang Bhakti Kesejahteraan Rakyat Nusantara: IV
Wakil Ketua
I
- Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Deputi Bidang Pengembangan Daerah
Wakil Ketua II... Khusus, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.
I
;.1"
'
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
WakiI
Ketua II
Wakil Ketua 1II
Daerah Tertinggal. Deputi Bidang Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kementerian Daya,
Dunia Usaha, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan
Perempuan dan Kesejahteraan Anak, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Wakil
Ketua II
Wakil
Ketua
I
Deputi Bidang Ketua
Perumahan
Swadaya,
Kementerian Perumahan Rakyat. Deputi Bidang Pengembangan Sumber
VI. Bidang
Gerakan
Membangun
Kampung:
Deputi Bidang Restrukturisasi Milik Negara.
Perencanaan Strategis Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
Wakil Ketua
V.
Bidang Badan
Usaha
Milik Negara
Peduli Raja Ampat:
Ketua Sekretaris Kementerian Badan V
Usaha
Kreatif, Bidang Menengah dan Ekonomi Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat.
WakiI
Ketua III
Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kerniskinan, Kementerian Sosial. Staf Ahli Bidang Usaha Kecil, dan
dan dan
"
Wakil
Ketua
N...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA INDONESIA
-
9
-
Direktur Jenderal Sumber Daya Wakil Ketua IV
Air, dan
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pariwisata, Direktur Destinasi Pengembangan Kementerian Jenderal
IX. Bidang Reli Kapal Layar (Yacht Rally): Ketua
Sekretaris Kementerian Riset Teknologi.
Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alarn, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
Rektor Universitas Negeri Papua.
Wakil Ketua III
Wakil Ketua II
Wakil Ketua I
VIII. Bidang Ekspedisi Riset Kelautan: Ketua
Kebudayaan. dan Pendidikan Kementerian Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Direktur Jenderal Pendiclikan Kementerian Agama.
Islam,
Kepala Dinas Potensi Maritim Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Laut.
Deputi Bidang Pemberdayaan Pernuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Wakil Ketua III
Wakil
Ketua II
Wakil Ketua I
Ketua
VII. Bidang Lintas Nusantara Remaja dan Pemuda Bahari/Kapal Pemuda Nusan tara:
Kementerian Pekerjaan Umum.
Wakil Ketua 1...
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
-10
-
Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, Kernenterian Pertahanan.
- Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalarn Negeri.
Wakil Ketua
XII. Bidang Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara:
Ketua
Kebudayaan. Jenderal Kebudayaan, Pendidikan dan Direktur Kernenterian
Direktur Jenderal Ekonorni Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek, Kernenterian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kementerian Jenderal Sekretaris
Wakil Ketua II
Wakil Ketua I
Ketua
XI. Bidang Pengernbangan Potensi Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Budaya:
Pengernbangan, Kernenterian Kelautan dan Perikanan. Penelitian dan Badan Kepala
Rektor Universitas Negeri Papua.
Rektor Universitas Cenderawasih.
Deputi Bidang Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kernenterian Riset dan Teknologi.
Wakil Ketua
II
Wakil Ketua ill
Wakil Ketua
I
x. Bidang Seminar Nasional dan Internasional:
Ketua
Surnberdaya Kelautan dan Perikanan, Kernenterian Kelautan dan Perikanan. Pengawasan Jenderal Direktur
Wakil Ketua I
XIII.Bidang ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
11 -
XlII. Bidang Olahraga Bahari:
Marga,
Darat,
Bidang ...
Kementerian Pekerjaan Umum. Jenderal Bina Direktur
Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan.
Direktur Jenderal Perhubungan Kementerian Perhubungan.
XVII.
"
Wakil Ketua
III
Wakil Ketua
II
Wakil Ketua
I
XVI. Bidang Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana:
Ketua
Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum.
Direktur .Jenderal Pemasaran Pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
Bupati
Jayapura.
Wakil Ketua
II
Wakil Ketua
III
Wakil Ketua
I
XV. Bidang Festival Danau Sentani
2014:
Ketua
Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan.
Direktur Jenderal Bina Pembangunan
Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
Deputi Promosi Penanaman Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Modal,
Wakil Ketua
II
Wakil Ketua
I
XIV. Bidang Pameran Potensi Daerah: Ketua
Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Deputi Bidang Prestasi lahraga , Kementerian Pemuda dan Olahraga.
o
Wakil Ketua
Ketua
",
XVII. Bidang Acara Puncak:
Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri. dan Direktur Jenderal Informasi
Wakil Gubernur Papua Barat.
Wakil Bupati Raja Ampat.
Komunikasi dan Informatika. Kemen terian Publik, Komunikasi Direktur Jenderal Informasi dan
Wakil Ketua II
Wakil Ketua II1
Wakil Ketua
I
XIX. Bidang Media, Hurnas, dan Dokumentasi:
Ketua
Sekretaris Provinsi Papua Barat.
Asisten Logistik Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
Sekretaris Kabupaten Raja Ampat.
Wakil Ketua III
Wakil Ketua
I
Wakil Ketua II
XVIII. Perlengkapan, Akomodasi dan Fasilitas Umum:
Ketua
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Direktur Jenderal Pemerintahan Umurn, Kementerian Dalam Negeri.
Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.
Bupati Raja Ampat.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kernenterian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Wakil Ketua II
Wakil Ketua III
Wakil Ketua IV
Wakil Ketua
I
Ketua
•
r
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA INDONESIA
-
13 -
Bidang Keamanan:
dan
Laut,
Cukai,
Penyakit
Wakil
Ketua II
Wakil
Ketua I
Kementerian Perhubungan. Direktur Jenderal Bea dan
Kementerian Keuangan. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia. Direktur Jenderal Pengendalian
dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan.
Wakil Ketua III
Direktur
Jenderal
Perhubungan
XXI.
Bidang
Kepelabuhanan,
Kepabeanan,
Karan tina
Imigrasi:
Ketua
Wakil
Ketua
Asisten
Operasi
Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia. Asisten Operasi Panglima Tentara
- Nasional Indonesia.
Tentara
Karantina
dan
Pasal8
(1)
Panitia
Pengarah bertugas
memberikan arahan
kepada
- Panitia Pelaksana Tingkat Pusat dan Panitia Pelaksana Tingkat Daerah. (1)
(2) Dalam melaksanakan
tugasnya,
Panitia
Pelaksana
Tingkat
- Pusat bertanggungjawab kepada Ketua Panitia Pengarah. (2)
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana Tingkat Daerah bertanggung jawab kepada Panitia Pelaksana Tingkat Pusat. (3)
.
,"
[,
',-
I.
f;.
Pasa19 ...
Ketua xx.
(;
!!
Pasa19
- (1) Segala pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan Sail Raja Ampat Tahun 2014 dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian/ Lembaga terkait tahun anggaran 2014; a.
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2014; b.
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaterr/Kota terkait tahun anggaran 2014. C.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan Sail Raja Ampat Tahun 2014 dapat dibiayai dari swasta serta sumber-surnber lain yang sah dan tidak mengikat, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasall0
- (1) Ketua Panitia Nasional Penyelenggara Sail Raja Ampat Tahun 2014 menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Panitia Nasional Penyelenggara Sail Raja Ampat Tahun 2014 kepada Presiden.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disa,mpaikan paling lambat tanggal31 Desember 2014.
Pasal 2
Menetapkan
HARAP KEMBALI
DOKUMENTASI PUU
SEKRETARJAT KABINET
-2
-
Pasal2
- (1) Panitia Nasional Penyelenggara Sail Raja Ampat Tahun 2014 rnernpunyai tugas: a. menyiapkan dan menyelenggarakan Sail Raja Ampat
2. Tahun 2014;
- b. menyusun dan menyiapkan anggaran penyelenggaraan Sail Raja Ampat Tahun 2014. b.
- (2) Penyelenggaraan Sail Raja Ampat Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf (a) meliputi: a. Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun
5. Kemerdekaan Republik Indonesia ke-69 di Salah Satu Pulau Terluar;
- b. Bhakti Sosial dan Pelayanan Kesehatan: Operasi Bhakti Surya Baskara Jaya, Operasi Bhakti Kartika Jaya, dan Operasi Bhakti Pelangi Nusantara serta Demonstrasij Sailing Pass; IV;
- d. Bhakti Kesejahteraan Rakyat Nusantara; e. Badan Usaha Milik d.
- c. Pelayaran Lingkar Nusantara C.
9. Negara Peduli Raja Ampat; f. Membangun Karnpung; e
- g. Lintas Nusantara Remaja dan Pemuda Bahari/Kapal Pemuda Nusantara; g
11. Gerakan f.
- h. Ekspedisi Riset Kelautan;
1. Reli Kapal Layar (Yacht Rally); j. Seminar i
- k. Pengembangan Potensi Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Budaya; 1. Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara;
15. Nasional dan Internasional; j.
- m. Olahraga Bahari; 1
- n. Pameran Potensi Daerah; n.
- p. Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana; q. Acara Puncak Sail Raja Ampat Tahun 2014; dan
- o. Festival Danau Sentani 2014; 0.
- r. Kegiatan lain yang disesuaikan perkembangan 9
21. di daerah. 1.
Dalam ...
• ,,', ("(."
'j
~
-3
-
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional Penyelenggara Sail Raja Ampat Tahun 2014 bertanggung jawab kepada Presiden.
Pasal 3
Kegiatan penyelenggaraan Sail Raja Ampat Tahun 2014 tersebar pada beberapa daerah, dan Acara Puncak dilaksanakan di Provinsi Papua Barat.
Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Panitia Nasional Penyelenggara Sail Raja Ampat Tahun 2014 dapat rnengikutsertakan, bekerja sama, danl atau berkoordinasi dengan Kementerian dan/ atau Lembaga Pemerintah Non Kernenterian terkait dan pihak lain yang dianggap perlu.
Pasal 5
- (1) Panitia Nasional Penyelenggara Sail Raja Ampat Tahun 2014 terdiri dari Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
- (2) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Panitia Pelaksana Tingkat Pusat dan Panitia Pelaksana Tingkat Daerah.
Pasal 6
Panitia Nasional Penyelenggara Sail Raja Ampat Tahun 2014 diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, sekaligus merangkap sebagai Ketua Panitia Pengarah.
,
.
Pasa17
Susunan keanggotaan Panitia Nasional Penyelenggara Sail Raja Ampat Tahun 2014 adalah sebagai berikut:
- a. Panitia Pengarah terdiri dari: a.
2. 2, Menteri Pertahanan;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Kehutanan;
5. Menteri Kornunikasi dan Informatika;
6. Menteri Energi dan Surnber Daya Mineral;
7. Menteri Perdagangan;
8. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga;
9. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; 9
10. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
11. Menteri Sekretaris Negara;
12. Menteri Negara Perencanaan Pernbangunan Nasional/Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasiona1;
13. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
14. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
15. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
16. Sekretaris Kabinet;
17. Panglirna Tentara Nasional lndonesia;
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
Wakil Ketua II
: Menteri Koordinator Bidang Perekonornian.
Anggota
1. Menteri Luar Negeri;
Wakil Ketua
I
Ketua
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
18. Kepala ...
I.
I'.
18. Kepala
Kepolisian
Negara
Republik
21. Kepala Badan Informasi Geospasial;
22. Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan; dan
23. Kepala
Badan
Kependudukan dan
Keluarga Nasional.
Indonesia;
19. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
20. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
Panitia Pelaksana Tingkat Pusat terdiri dari:
: Sekretaris Dewan Kelautan Indonesia.
Sekretaris
I
Wakil Ketua VII
: Menteri Sosial.
Wakil Ketua VIII : Menteri Perumahan Rakyat.
Wakil Ketua IX
: Kepala StafTentara Nasional Indonesia,
Angkatan Laut.
Wakil Ketua X
: Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Wakil Ketua XI
: Gubernur Papua Barat.
Wakil Ketua XII
: Gubernur Papua.
: Menteri Kelautan dan Perikanan.
: Menteri Dalam Negeri.
: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
: Menteri Pekerjaan Umurn.
: Menteri Perhubungan.
: Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal.
: Menteri Kesehatan.
Ketua
Wakil Ketua I
Wakil Ketua II
Wakil Ketua
ill
Wakil Ketua IV
Wakil Ketua V
Wakil Ketua VI
Sekretaris II...
,.
(;
..
PRESIDEN
REPU8L1K INDONESIA INDONESIA
-
6
-
Sekretaris
Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
II
Panitia Pelaksana Tingkat Daerah terdiri
dari:
Ketua
: Sekretaris Dewan Kelautan Indonesia.
Anggota
: Sekretaris Daerah Provinsi Papua
Barat.
- 1. Sekretaris Daerah Provinsi Papua; 2. Bupati Raja Ampat;
3. Bupati Fak-Fak;
4. Bupati
Kaimana;
5. Bupati
Manokwari;
6. Bupati Manokwari Selatan;
7. Bupati Maybrat;
8. Bupati Pegunungan
Arfak;
9. Bupati
Sorong;
10. Bupati Sorong Selatan;
11. Bupati Tambrauw;
- 12.Bupati Teluk Bintuni;
- 13.Bupati Teluk Wondama;
- 14.Walikota Sorong; dan 14
15. Bupati Jayapura.
Sekretaris
- Terluar: 1. Bidang Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-69 di Salah Satu Pulau
Ketua
- Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Wakil Ketua ...
i"!
~:
:
.;'
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA INDONESIA
Wakil Ketua
Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan
Il. Bidang Bhakti Sosial dan Pelayanan Kesehatan: Operasi Bhakti Surya Baskara Jaya, Operasi Bhakti Kartika Jaya, dan Operasi Bhakti Pelangi Nusantara serta DemonstrasiJ Sailing Pass: II.
Ketua
Wakil Ketua
IV
Wakil Ketua III
Wakil Ketua
II
Wakil Ketua
I
- Asisten Operasi Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan,
- Kementerian Kesehatan. Asisten Teritorial Kepala Staf Tentara
Nasional Indonesia Angkatan Darat
Asisten Operasi Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Sekretaris Utama Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional.
Deputi Ketua Ill. Bidang Pelayaran Lingkar Nusantara
IV:
Pramuka. Kwartir Kepala Nasional
Kepala Pimpinan Satuan Karya Bahan Nasional.
Wakil Ketua
II
Gerakan
Wakil Ketua
I
Pengembangan Kepemudaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Ketua IV. Bidang Bhakti Kesejahteraan Rakyat Nusantara: IV
Wakil Ketua
I
- Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Deputi Bidang Pengembangan Daerah
Wakil Ketua II... Khusus, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.
I
;.1"
'
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
WakiI
Ketua II
Wakil Ketua 1II
Daerah Tertinggal. Deputi Bidang Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kementerian Daya,
Dunia Usaha, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan
Perempuan dan Kesejahteraan Anak, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Wakil
Ketua II
Wakil
Ketua
I
Deputi Bidang Ketua
Perumahan
Swadaya,
Kementerian Perumahan Rakyat. Deputi Bidang Pengembangan Sumber
VI. Bidang
Gerakan
Membangun
Kampung:
Deputi Bidang Restrukturisasi Milik Negara.
Perencanaan Strategis Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
Wakil Ketua
V.
Bidang Badan
Usaha
Milik Negara
Peduli Raja Ampat:
Ketua Sekretaris Kementerian Badan V
Usaha
Kreatif, Bidang Menengah dan Ekonomi Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat.
WakiI
Ketua III
Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kerniskinan, Kementerian Sosial. Staf Ahli Bidang Usaha Kecil, dan
dan dan
"
Wakil
Ketua
N...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA INDONESIA
-
9
-
Direktur Jenderal Sumber Daya Wakil Ketua IV
Air, dan
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pariwisata, Direktur Destinasi Pengembangan Kementerian Jenderal
IX. Bidang Reli Kapal Layar (Yacht Rally): Ketua
Sekretaris Kementerian Riset Teknologi.
Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alarn, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
Rektor Universitas Negeri Papua.
Wakil Ketua III
Wakil Ketua II
Wakil Ketua I
VIII. Bidang Ekspedisi Riset Kelautan: Ketua
Kebudayaan. dan Pendidikan Kementerian Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Direktur Jenderal Pendiclikan Kementerian Agama.
Islam,
Kepala Dinas Potensi Maritim Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Laut.
Deputi Bidang Pemberdayaan Pernuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Wakil Ketua III
Wakil
Ketua II
Wakil Ketua I
Ketua
VII. Bidang Lintas Nusantara Remaja dan Pemuda Bahari/Kapal Pemuda Nusan tara:
Kementerian Pekerjaan Umum.
Wakil Ketua 1...
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
-10
-
Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, Kernenterian Pertahanan.
- Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalarn Negeri.
Wakil Ketua
XII. Bidang Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara:
Ketua
Kebudayaan. Jenderal Kebudayaan, Pendidikan dan Direktur Kernenterian
Direktur Jenderal Ekonorni Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek, Kernenterian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kementerian Jenderal Sekretaris
Wakil Ketua II
Wakil Ketua I
Ketua
XI. Bidang Pengernbangan Potensi Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Budaya:
Pengernbangan, Kernenterian Kelautan dan Perikanan. Penelitian dan Badan Kepala
Rektor Universitas Negeri Papua.
Rektor Universitas Cenderawasih.
Deputi Bidang Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kernenterian Riset dan Teknologi.
Wakil Ketua
II
Wakil Ketua ill
Wakil Ketua
I
Bidang Seminar Nasional dan Internasional:
Ketua
Surnberdaya Kelautan dan Perikanan, Kernenterian Kelautan dan Perikanan. Pengawasan Jenderal Direktur
Wakil Ketua I
XIII.Bidang ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
11 -
XlII. Bidang Olahraga Bahari:
Marga,
Darat,
Bidang ...
Kementerian Pekerjaan Umum. Jenderal Bina Direktur
Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan.
Direktur Jenderal Perhubungan Kementerian Perhubungan.
XVII.
"
Wakil Ketua
III
Wakil Ketua
II
Wakil Ketua
I
XVI. Bidang Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana:
Ketua
Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum.
Direktur .Jenderal Pemasaran Pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
Bupati
Jayapura.
Wakil Ketua
II
Wakil Ketua
III
Wakil Ketua
I
XV. Bidang Festival Danau Sentani
2014:
Ketua
Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan.
Direktur Jenderal Bina Pembangunan
Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
Deputi Promosi Penanaman Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Modal,
Wakil Ketua
II
Wakil Ketua
I
XIV. Bidang Pameran Potensi Daerah: Ketua
Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Deputi Bidang Prestasi lahraga , Kementerian Pemuda dan Olahraga.
o
Wakil Ketua
Ketua
",
XVII. Bidang Acara Puncak:
Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri. dan Direktur Jenderal Informasi
Wakil Gubernur Papua Barat.
Wakil Bupati Raja Ampat.
Komunikasi dan Informatika. Kemen terian Publik, Komunikasi Direktur Jenderal Informasi dan
Wakil Ketua II
Wakil Ketua II1
Wakil Ketua
I
XIX. Bidang Media, Hurnas, dan Dokumentasi:
Ketua
Sekretaris Provinsi Papua Barat.
Asisten Logistik Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
Sekretaris Kabupaten Raja Ampat.
Wakil Ketua III
Wakil Ketua
I
Wakil Ketua II
XVIII. Perlengkapan, Akomodasi dan Fasilitas Umum:
Ketua
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Direktur Jenderal Pemerintahan Umurn, Kementerian Dalam Negeri.
Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.
Bupati Raja Ampat.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kernenterian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Wakil Ketua II
Wakil Ketua III
Wakil Ketua IV
Wakil Ketua
I
Ketua
•
r
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA INDONESIA
-
13 -
Bidang Keamanan:
dan
Laut,
Cukai,
Penyakit
Wakil
Ketua II
Wakil
Ketua I
Kementerian Perhubungan. Direktur Jenderal Bea dan
Kementerian Keuangan. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia. Direktur Jenderal Pengendalian
dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan.
Wakil Ketua III
Direktur
Jenderal
Perhubungan
XXI.
Bidang
Kepelabuhanan,
Kepabeanan,
Karan tina
Imigrasi:
Ketua
Wakil
Ketua
Asisten
Operasi
Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia. Asisten Operasi Panglima Tentara
- Nasional Indonesia.
Tentara
Karantina
dan
Pasal 8
Panitia
Pengarah bertugas
memberikan arahan
kepada
- Panitia Pelaksana Tingkat Pusat dan Panitia Pelaksana Tingkat Daerah. (1)
Dalam melaksanakan
tugasnya,
Panitia
Pelaksana
Tingkat
- Pusat bertanggungjawab kepada Ketua Panitia Pengarah. (2)
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana Tingkat Daerah bertanggung jawab kepada Panitia Pelaksana Tingkat Pusat. (3)
.
,"
[,
',-
I.
f;.
Pasa19 ...
Ketua xx.
(;
!!
Pasa19
- (1) Segala pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan Sail Raja Ampat Tahun 2014 dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian/ Lembaga terkait tahun anggaran 2014; a.
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2014; b.
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaterr/Kota terkait tahun anggaran 2014. C.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan Sail Raja Ampat Tahun 2014 dapat dibiayai dari swasta serta sumber-surnber lain yang sah dan tidak mengikat, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasall0
- (1) Ketua Panitia Nasional Penyelenggara Sail Raja Ampat Tahun 2014 menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Panitia Nasional Penyelenggara Sail Raja Ampat Tahun 2014 kepada Presiden.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disa,mpaikan paling lambat tanggal31 Desember 2014.
Pasal 11
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Ketua Panitia Nasional Penyelenggara Sail Raja Ampat Tahun 2014.
,I
12..,
Pasal 12
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .
...
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2014

Verifikasi: PRESIDEN REPUBLlK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO '1 , \ it; .. "