Unknown Unknown Nomor 14 Tahun 2015 tentang PENGELOLAANINVESTASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. KOESMA KABUPATEN TUBAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dipandang perlu melakukan investasi untuk memperoleh manfaat ekonomis sehingga dapat memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan masyarakat pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Toban;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pengelolaan Investasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Toban dengan Peraturan Bupati;
Mengingat 1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pem› bentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Ta.bun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4438};
6. Undang-Undang Nomor 44 Ta.bun 2009 tentang Rumah Sa.kit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pem› bentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan La.ya.nan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 4 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340};
10. Peratura.TJ. Pemeri..ntah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503};
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Ta.bun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pela.ya.nan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta.bun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Neg~a Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25" Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dae rah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Kuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum. Daerah.;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Dae:rah sebagaimana telah diubah de~an Peraturan Daerah Kabu-I?aten Tuban Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri D Nomor 09);
17. Peraturan Bupati Tuban Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Daerah.;
18. Peraturan Bupati Tuban Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Kelola pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Koesna I(~QlJR~t~- 1-\lQ~;
19. Peraturan Bupati Tuban Nomor 16 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Koesma Kabul)aten Tuban seba~aimana diubah dengan Peraturan Bupati Toban Nomor 19 Tahun 2014;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN INVESTASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAIUT UMUM DAERAH dr. R. KOESMA KABUPATEN TUBAN.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Tuban yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh.
5. Direktur adalah Direktur RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fieksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan prakter-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan RSUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
10. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan RSUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
11. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh RSUD.
12. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/ atau jasa untuk keperluan operasional RSUD.
13. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh RSUD kepada masyarakat.
14. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan RSUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
15. Laporan Keuangan adalah Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang terdiri atas Laporan Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan atas laporan keuangan.
16. Nilai Omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh RSUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja RSUD dengan pihak lain dan atau hasil usaha lainnya.
17. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca RSUD pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dan aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.
18. Rencana Strategis Bisnis RSUD yang selanjutnya disebut RSB RSUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, target kinerja dan pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional RSUD.
19. Rencana Bisnis dan Anggaran RSUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran RSUD.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD yang selanjutnya disingkat DPA› RSUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh RSUD.
BABII
PENGELOLAANINVESTASI
Pasal 2
- (1) RSUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan/ atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan RSUD.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.
Pasal 3
- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan;
- b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
- c. beresiko rendah.
- (3) Investasijangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. deposito berjangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis;
- b. pembelian Surat Utang Negara jangka pendek;
- c. pembelian Sertifikat Bank Indonesia; dan
- d. pembelian Surat Perbendaharaan Negara.
- (4) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
- (5) Hasil investasi jangka pendek sebagimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan RSUD dan dipergunakan langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.
Pasal 4
- (1) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) memiliki prinsip dasar meliputi:
- a. prinsip efektifitas;
- b. prinsip efesiensi;
- c. prinsip akuntabilitas;
- d. prinsip transparansi; dan
- e. prinsip keadilan dan kesetaraan.
- (2) Prinsip efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah dalam melakukan investasi jangka panjang harus ## BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toban.

Penetapan: Ditetapkan di Toban 12 7~i1 2015 HUDA /

Penetapan: Diundangkan diTuban pada tanggal 12 April 2015 Pit. SEXKBTAlUS :DAERAH 1 BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 SERI E NOMOR 2.4 ····