PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 06 Tahun 2009 tentang IZIN DAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PADANG PARIAMAN - bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang konduksif bidang peternakan sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan serta pengembangan pada usaha peternakan khususnya didaerah Kabupaten Padang Pariaman: a - bahwa dalam rangka meningkatkan dan atau menjamin kemudahan dalam memperoteh izin usaha dan pendaftaran peternakan rakyat sehingga tercipta kepastian berusaha yang selaras dengan ketentuan yang terdapat dalam otonomi daerah, b. - bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas dan sebagai tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1977 perlu ditetapkan Izin Usaha Peternakan dengan Peraturan Daerah, - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104): 1 18 - Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara RI 2 Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran RI nomor 2104): - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing ( Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943), 3. 19 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok peternakan dan Kesehatan hewan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 10,Tambahan Lembaran RI nomor 2824): 4. - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RITahun 19381 Nomor 2Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3274): 5. - Undang-Undang No.24 tahun 1992 tentang penataan ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501), 6. N - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68,Tambahan Lembaran RI nomor 3699): 7. - Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran RI nomor4048): 8. - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran RI Nomor 443T): 9 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran RInomor 4438): 1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan ( Lembaran Negara RI tahun 1977 Nomor 20, TambahanLembaran Negara 3101): 12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara RI tahun 1977 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara 3102): 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perobahan Batas Wilayah Kodya Padang (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 25,Tambahan Lembaran RI Nomor3164): - 14, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838): 15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91): 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4593): 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pemerinahan Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 18. Keputusan (berlaku 10 Juni 2002)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 06 TAHUN 2009
TENTANG
IZIN DAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PADANG PARIAMAN
- bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang konduksif bidang peternakan sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan serta pengembangan pada usaha peternakan khususnya didaerah Kabupaten Padang Pariaman: a
- bahwa dalam rangka meningkatkan dan atau menjamin kemudahan dalam memperoteh izin usaha dan pendaftaran peternakan rakyat sehingga tercipta kepastian berusaha yang selaras dengan ketentuan yang terdapat dalam otonomi daerah, b.
- bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas dan sebagai tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1977 perlu ditetapkan Izin Usaha Peternakan dengan Peraturan Daerah,
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104): 1 18
- Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara RI 2
Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran RI nomor 2104):
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing ( Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943), 3. 19
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok peternakan dan Kesehatan hewan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 10,Tambahan Lembaran RI nomor 2824): 4.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RITahun 19381 Nomor 2Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3274): 5.
- Undang-Undang No.24 tahun 1992 tentang penataan ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501), 6. N
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68,Tambahan Lembaran RI nomor 3699): 7.
- Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran RI nomor4048): 8.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran RI Nomor 443T): 9
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran RInomor 4438):
1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan ( Lembaran Negara RI tahun 1977 Nomor 20, TambahanLembaran Negara 3101):
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara RI tahun 1977 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara 3102):
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perobahan Batas Wilayah Kodya Padang (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 25,Tambahan Lembaran RI Nomor3164):
- 14, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838):
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91):
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4593):
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pemerinahan Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal:
- 19, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/ OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan:
Menetapkan
21. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Padang Pariaman.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DAN
BUPATI PADANG PARIAMAN
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG IZIN DAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- 1, Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati PadangPariaman.
4. Dinas adalah Dinas Peternakan Kabupaten Padang Pariaman.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Padang Pariaman.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu 'dibidang usaha Peternakan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer serta perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama bentuk apapun, persekutuan perkumpulan,firma,kongsi,
koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bahan-bahan usahalainnya.
- Perusahaan peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada Suatu tempat dan dalam jangka tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak ( ternak bibit/ ternak potong )telur susu serta usaha penggemukan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya yang untuk tiap jenis ternak jumlahnya tidak melebihi jumiah yang ditetapkan untuk tiapjsnis ternak yang djusahakannya. 8.
- Perusahaan dibidang peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi perusahaan pemotongan, pabrik pakan, Usaha briding farm (pembibitan ternak), Hatchery (Penetasan) dan perusahaan perdagangan sarana produksi peternakan: 9.
10. Peternakan rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan dan batasan jumlah maksimum untuktiapjenisternak:
11. Tempat Usana adalah suatu bangunan atau pelataran yang dipergunakan oleh pengusaha sebagai tempat melakukan suatu kegiatan usaha:
12. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan dan atau usaha besar dengan ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Perizinan dan pendaftaran usaha perternakan dimaksudkan untuk memudahkan bagi aparatur dalam pelayanan pemberian izin, pembinaan, pengaturan dan pengendalian serta pengawasan atas kegiatan usaha peternakan di daerah.
- (2) Tujuannya adalah untuk mempermudah pelayanan dibidang usaha Peternakan sehingga terdapat ketertiban, ketentraman dan keamanan agar setiap usaha peternakan dapat berjalan dengan baik dan lancar serta memberikan kepastian berusaha dibidang peternakan.
BAB I!I B
Pasal 3
Ruang lingkup perizinan bidang Usaha peternakan meliputi:
- a. PersetujuanPrinsip.
- b. IzinUsahaPeternakan.
- C. IzinPerluasan usahapeternakan.
- d. Pendaftaran Usahapeternakan.
BABIV
PEMBERIAN IZIN USAHA PETERNAKAN
Pasa! 4
- (1) Setiap perusahaan yang bergerak di bidang peternakan dalam skala usaha tertentu wajib memenuhi ketentuan perizinan usaha peternakan yang meliputi persetujuan prinsip usaha peternakan, Izin usaha peternakan dan izin perluasan usaha peternakan.
2. Skala usaha peternakan wajib memperoleh izin usaha peternakan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi sebagai berikut : (2)
| NO, | | JENIS TERNAK | SKALA USAHAPETERNAKAN YANG WARB MEMPEROLEH IZIN PERUSAHAAN (Jurnbah ternak lebih daril | USAHA PETERNAXAK YANGTIDAK MEMEPLUKAN RIN USAHA PETERNAKAN (umah ternahSidi |
|-------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| t | | Ayamras petelur | 10009 ekor induk | 10009 ekax induk |
| 2 | |Ayamtaspendaging | | 15.05ekor prod/siklus | 1506 ekor prod/s-xlus |
| 3 | | irikkangsa | 15000 ekor cempuran | 1500 ekor campuran |
| 4 | | Burung puyuh | 25.000 ekor | 25001 ekor |
| 5. | | Kambing/domba | 300 ekor campuran | 30D ekor campusan |
| b. | | Sape potong | 100 ekor campuran | 100 ekor campuan |
| 1 | | Sapipeah | 25 ekor campuran | 20 ekor camputan |
| & | | Kerbay | P5 ekor campuran | 75 ekor campuran |
| & | kuda | 50 ekor campuran | 25 ekor campiwan |
| 10. | | Babi | 56 ekor campuran | 25 ekor campuran |
Bagian Pertama Persetujuan Prinsip
Pasal 5
- (1) Persetujuan prinsip diberikan kepada pemohon Izin usaha peternakan untuk dapat melakukan kegiatan persiapan fisik dan administrasi termasuk perizinan terkait seperti lokasi/Hak Guna Usaha, Izin Mendirikan Bangunan, Izin tempat usaha /HO, izin tenaga kerja asing, pemasangan instalasi serta peralatan yang diperlukan , serta membuat upaya kelestarian lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL, UPL )yang sesuai dengan dengan ketentuan perundang-undanganyang berlaku.
- (2) Permohonan persetujuan prinsip disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dan ditentukan selambat-lambatnya 20 (dua puluh hari) permohonan dimaksud diterima atau ditolak.
- (3) Persetujan prinsip dapat diubah satu kali ## BAB VI
Pasal 8
Perusahaan yang bergerak dibidang usaha peternakan yang telah dikeluarkan izin usahanya dapat dicabut izin usahanyajika tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditentukan.
Pasal 9
Ketentuan persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada pasal Badalah sebagai berikut :
1. Tidak melakukan kegiatan usaha peternakan secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkan izin usaha peternakan dan atau menghentikan 3
2. kegiatan usaha selama 1 (satu) tahun berturut-turut: 2. Melakukan pemindahan lokasi kegiatan usaha peternakan tanpa persetujuan tertulis dari Bupati atau Pejabat yang yang ditunjuk olehnya,
4. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha bidang peternakan 3( tiga )kali berturut-turut:
3. Melakukan perluasan usaha peternakan tanpa memiliki izin perluasan dari Bupati atau Pejabat yang yang ditunjuk olehnya: k
5. Memindahtangankan pemberian izin kepada pihak lain tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Bupati atau Pejabat yang yang ditunjuk olehnya:
6. Pemegang izin usaha peternakan menyerahkan kembali kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk olehnya,
7. Tidak melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasa'10
Pencabutan izin usaha peternakan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Diberikan peringatan secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk olehnya kepada yang memiliki izin sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut masingmasing dengan tenggang waktu 2( dua) bulan,
- c. Pembekuan izin usaha peternakan dapat dicairkan kembali apabila perusahaan bidang peternakan dalam masa pembekuan telah melakukan kegiatan usahanya kembali dan atau melakukan segala ketentuan perizinan usaha ini:
- b. Dibekukan kegiatan usahanya selama 6&amp; (enam ) bulan apabila peringatan sebagaimana yang tersebut pada huruf a tidak diindahkan,
- d. Jika batas waktu pembekuan izin selama 6 (enam ) bulan dilampaui, dan perusahaan dimaksud tetap tidakmelakukan kegiatan sesuai ketentuan
pemberian izin usaha maka izin usaha peternakan dicabut.
Pasal 11
Peternakan rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang tidak melebihi jumlah maksimum yang dipeliharan dari ternak untuk tiap jenis ternak sebagaimana dalam Peraturan Bupati.
Pasal 12
Setiap Usaha peternakan yang digolongkan sebagai peternakan rakyat tidak diwajibkan memiliki izin usaha peternakan, tetapi wajib membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan ( SPPL).
Pasal 13
- (1) Setiap Usaha peternakanyang digolongkan sebagai peternakan rakyat wajib mempunyai Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat. U
2. (39 Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan olehinstansi terkait.
- (2) Mekanisme dan Bentuk Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur bentuk formulir sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati.
4. (4 Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat memiliki kedudukan yang sederajat dengan izin usaha peternakan.
BABVIII
Pasal 14
Setiap perusahaan peternakan dapat melakukan kemitraan dengan perusahaan yang bergerak dibidang usaha peternakan dan atau yang digolongkan sebagai usaha peternakan rakyat.
Pasal 15
Setiap perusahaan peternakan yang melakukan kemitraan dengan perusahaan yang bergerak dibidang usaha peternakan dan atau yang digolongkan sebagai usaha peternakan rakyat adalah perusahaan yang telah mempunyai izin usaha dan atau tanda daftar perternakan rakyat.
Bagian Pertama Pola Kemitraan Usaha Peternakan
Pasal 16
- (1) Kemitraan usaha peternakan dapat dilaksanakan dengan pola: 1
- a. Inti-plasma
- b. SubKontrak
- c. DagangUmum
- d. Keagenan
- e. Bentuk-bentuk lain: misalnya Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA).
- (2) Pola inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang didalamnya perusahaan mitra bertindak sebagai inti dan kelompok mitra sebagai plasrna.
- (3) Pola sub kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (ID) huruf b merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra yang didalamnya kelompok mitra memproduksi
komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya.
- (4) Pola dagang umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf « merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang didalamnya perusahaan mitra memasarkan hasil produksi kelompok mitra atau kelompok mitra memasok kebutuhan yang diperlukan perusahaan mitra.
- (5) Pola keagenan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang didalamnya kelompok mitra diberi hak khusus untuk memasarkan barang danjasa usaha perusahaan.
- 6) Pola KOA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang didalamnya kelompok mitra menyediakan lahan, sarana dan tenaga, sedangkan perusahaan mitra menyediakan biaya atau modal dan atau sarana untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditi peternakan.
Pasal 17
- (1) Perusahaan Mitra harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Mempunyai itikad baik dalam membantu usaha petani-ternak dan pengusaha kecil peternakan lainnya.
- b. Memiliki teknologi dan manajemen yang baik
- C. Menyusunrencana kemitraan
- d. Berbadan hukum dan atau memiliki bonafiditas.
- (2) Kelompok Mitra yang akan menjadi mitra usaha diutamakan telah dibina oleh Dinasinstansi terkait.
Pasal 18
- (1) Kemitraan usaha peternakan dilakukan dengan kesepakatan dengan terdapatnya penandatanganan perjanjian kemitraan terlebih dahulu.
- (2) Isi perjanjian kerjasama mencakup jangka waktu, hak dan kewajiban termasuk kewajiban melapor kepada Instansi Pembina Teknis, pembagian resiko, penyelesaian bila terjadi perselisihan, klausula lainnya yang memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.
Pasal 19
- (1) Pembinaan oleh Instansi Pembina Teknis bersama Lembaga Konsultasi Pelayanan Agribisnis dan Perusahaan Mitra bertujuan untuk menyiapkan kelompok mitra agar siap dan mampu melakukan kemitraan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan melalui kegiatan penelitian, pemecahan masalah sesuai dengan kebutuhan para pihak, pemberian konsultasi bisnis dan temu usaha.
- (3) Tahapan kegiatan penyiapan kelompok mitra dan perusahaan mitra akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.
Pasal 20
Perusahaan peternakan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 14 wajib melaporkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
BAB IX - PENGAWASAN USAHA PETERNAKAN Pasal 21
Pasal 21
- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha peternakan dan tanda daftar peternakan rakyat dilakukan oleh Bupati dan atau pejabat yang ditunjukolehnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung berupa bimbingan dan pengawasan dilokasi kegiatan usaha peternakan.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk olehnya menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha peternakan di daerah setiap 1 (satu) tahun sekali ke pemerintah pusat dengar tembusan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.
4. Perusahaan yang telah memiliki izin usaha peternakan dan usaha peternakan rakyat yang memiliki tanda daftar peternakan rakyat wajib menyampaikan laporan perkembangan usahanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk olehnya secara berkala setiap 6 (enam ) bulan sekali mengenai kegiatannya. (3
BABX
PENYIDIKAN
BAB IX - PENGAWASAN USAHA PETERNAKAN Pasal 21
Pasal 22
- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkunyan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tinak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 08 Tehun 1981 tentang HukumAcara Pidana.
- 2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap danjelas. p
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadiatau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidanaretribusi daerah.
- C. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
3. &amp; Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan dan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
4. f Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindakpidana dibidang retribusi daerah.
5. 9g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada hurufe.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidanaretribusi daerah.
- i. Memnaggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebgai tersangka atau saksi.
8. Menghentikan penyidikan. 'emng ,
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pegawai negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberitahukan penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 08Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana,
BAB XI - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 23
Bagi pengusaha peternakan yang telah berusaha dan menjalankan usaha sebelum izin usaha peternakan dan pendaftaran usaha peternakan diterbitkan, dikenakan denda administrasi sebesar 10046 (seratus persen) dari retribusi terutang.
KETENTUAN PIDANA
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 24
- 1) Pengusaha peternakan yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling iama 6 (enam) bulan atau denda Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).
- 3) Selain dari pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat 1 yang menyebabkan kerusakan lingkungan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah tindak pidana pelanggaran.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, segala ketentuan-ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan / atau Keputusan Bupati.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Ditetapkandi : Pariaman PadaTanggal : 18Mei 2009

Penandatangan: ## BUPATIPADANG PARIAMAN, ## MUSLIM KASIM

Penetapan: Diundangkan di Pariaman PadaTanggal: 18Mei2009

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN, ## H.YUEN KARNOVA,SE. Pembina Utama Muda, NIP 196301111988031003 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2009 NOMOR 06
PENJELASAN
Pembukaan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 06 TAHUN 2009
## IZIN DAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN
## . Penjelasan Umum
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah secara jelas menyatakan bahwa daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan dalam rangka memberikan pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa dalam upaya pemeberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan ini merupakan prinsip otonomidaerah yang telah dilaksanakan saat ini. h: 9g
Penyusunan peraturan Daerah kabupaten Padang Pariaman tentang izin dan pendaftaran usaha peternakan ini disamping bertujuan sebagai upaya pengaturan, pengawasan dan penegendalian terhadap usahia peternakan di kabupaten padang pariaman, juga sebagai usaha untuk meningkatkan dan atau menjamin kemudahan dalam memperoleh izin dan pendaftaran usaha peternkan sehingga tercipta kepastian berusaha yang selaras dengan ketentuan yang terdapat dalam otonomi daerah, yang nantinya dapat menciptakan iklimusatia yang kondusif dibidang peternakan.
Dengan adanya pengaturan yang jelas dan tegas tentang izin dan pendaftaran usaha peternakan di kabupaten Padang pariaman diharapkan dapat mendoreng pertumbuhan serta pengembangan pada usaha peternakan,sehingga nantinya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat kabupaten Padang Pariaman.
## II. PenjelasanpasaldemiPasal
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Ayat 1
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas Pp Ayat 1
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas ip Cukup jelas p
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas Pp
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas Pp
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas Ip
PENJELASAN
Pasal 13
Ayat 1
PENJELASAN
Pasal 26
Cukup jelas Pasal 27 Ip Cukup Ip jelas TAMABAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran II :

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN

NOMOR

:

TAHUN 2008 2008.

TANGGAL

:

TENTANG : Formulir Perizinan dan usaha Peternakan Rakyat.

| NO | NOMOR KODE MODEL | NAMA FORMULIR | KET |
|-------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. 2. 3. 4. | | Pemohonan - Persetujuan prinsip - Perubahan persetujuan Prinsip - Izin Usaha Peternakan - Izin Perluasan | 0.1) a2 " (1.3) (14) |
| 5, | | Pemohonan Pendaftaran Peternakan. | (UI) |
| 7. | IUPm-IIl | Laporan. - Kemajuan Pelaksanaan Persetujuan Prinsip. - Kegiatan Pelaksanaan Peternakan. | (H1) (2) " |
| 8. | | Persetujuan Prinsip Perubahan Persetujuan Prinsip. | (1.1) |
| 9, | IUPi-II | Penolakan! Penundaan | (1.2) |
| 10. | | Hasil Pemeriksaan | |
| 1. 12 | | Izin Usaha Peternakan - Baru - Perluasan | (IV.1) (IV.2) |
| 13. | JUPI-V | Peringatan | |
| 14. | | Pembekuan/ Pencairan Izin Usaha Peternakan | |
| 15. | | Pencabutan/ Pencairan Izin Usaha Peternakan | |
| 16. | | Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat. | |

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Diisi oleh Pemohon

Model IUPmI

Nomor

Lampiran :

Kepada

Perihal

- Permohonan Persetujuan Prinsi p/ Perubahan Persetujuan Prinsip/ Izin Periusanke...

Yth.BapakBupati Padang Pariaman

Di-

PARIAMAN

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan kami:

1. Nama Perusahaan/ Koperasi/ Perorangan ")

- Akta Pendirian/ Legalitashukum (terlampir ") N

- NomorPokok Wajib Pajak (terlampir)

- Nama Pimpinan / Penanggung Jawab

- »

- .

- yw

- NomorKode Perusahaan (bila ada)

Mengajukan permohonan untuk meridapatkan Persetujuan Prinsip/ Perubahan

Persetujuan Prinsip/Izin Usaha Peternakan/Izin Perluasan ke

Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan data dan dokomen untuk melengkapi permohonan dimaksud.

Demikian disampaikan,atas persetujuannya diucapkan terima kasih.

Namadantanda tangan Pimpinan/ Penanggungjawab

(

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Padang Pariaman

') Coret yang tidak perlu.

## LAMPIRAN UNTUK PERMOHONAN PERSETUJUAN PRINSIP | 1.1)

## 1. RENCANA KEGIATAN.

1. Kegiatan dan jenis ternak

2. Jumlah Ternak

## 3. Produks

- -Sendiri
3. Macam Produksi
- « Kapasitas Produksi Maksirnal dicapai pada
- b. Produksi per tahun
- -Kernitraan Budi Daya
- a. Macam Produksi
- b. Produksi per tahun
4. Lokasi Kegiatan.
- C Kemitraan Usaha mulai Maksimal dicapai pada
- -Sendiri
- a. Nagari
- b. Kecamatan
- Cc Kabupaten :
- -Kemitraan Rudi Daya
- d. Propinsi
- a. Nagari

:

- « Kabupaten :
- tb Kecamatan
- d. Propinsi
- a Rencana Pemotongan Hewan/ Unggas:
5. Pemotongan.
- b. Kapasitas Pernotongan per tahun
- 5, Luas Lahan
7. Investasi.
3. Modal Sendiri
- b. Modai Pinjaman
8. Tenaga Kerja
- IL ZINYANG SUDAH DIMILIKI.

(Larmpirkan kalau ada)

| si | Uraian | Ada | Tidak Ada |
|----------|---------------------------------|-------|-------------|
| | Lekasi/ HGU | | |
| | Tempat Usaha/ HO | | |
| | UKU UPL | | |
| olmlalwn | Pemasangan Instalasi/ Peralatan | | |
| | Tenaga Kerja Asing (!ika ada) | | |
| | Pemasukan Ternak ( Jika ada ) | | |

- IL LAIN-LAIN

Nama dan tanda tangan Pimpinan/ Penanggung jawab

4

:

: Rp

: Rp.

- Orang.

meter

## LAMPIARAN UNTUK PERMOHONAN

## PEROBAHAN PERSETUJUAN PRINSIP (1.2)

LPERUBAHAN YANG DIMOHONKAN.

- l.. ALASAN PERUBAHAN.

( Ssesuai dengan urutan uraian )

Nama dan tanda tangan Pimpinan/ Penanggung jawab

(

,