PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Nomor 2 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH (berlaku 24 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALI KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BALIKPAPAN,
:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
dan
WALI KOTA BALIKPAPAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Balikpapan.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Balikpapan.
10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Balikpapan.
11. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Balikpapan.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah yang terdiri atas:
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
4. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan, urusan pemerintahan di bidang pertanian dan urusan pemerintahan di bidang perikanan;
5. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A , menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup;
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
7. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan layanan perizinan terpadu satu pintu;
8. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan sub urusan pemerintahan di bidang penataan ruang dan sub urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung;
9. Dinas Perumahan dan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
10. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
11. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
13. Dinas Ketenagakerjaan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja;
14. Dinas Perdagangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
15. Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olah raga dan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
16. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
17. Dinas Ketentraman dan Ketertiban Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, yang selanjutnya disebut dengan Satuan Polisi Pamong Praja;
18. Dinas Perpustakaan dan Arsip Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan di bidang kearsipan; dan
19. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan di bidang statistik dan urusan pemerintahan di bidang persandian;
- e. Badan Daerah terdiri atas:
1. Badan Pengelola Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
2. Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.
- f. Kecamatan yang terdiri atas:
1. Kecamatan Balikpapan Barat dengan Tipe A;
2. Kecamatan Balikpapan Tengah dengan Tipe A;
3. Kecamatan Balikpapan Kota dengan Tipe A;
4. Kecamatan Balikpapan Utara dengan Tipe A;
5. Kecamatan Balikpapan Selatan dengan Tipe A; dan
6. Kecamatan Balikpapan Timur dengan Tipe A.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 3
- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
- (2) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
- (3) Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
- (4) Pembentukan Kelurahan baru ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 4
Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Wali Kota.
PEMBENTUKAN UPT
BAB III - PEMBENTUKAN UPT
Pasal 5
- (1) Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk UPT.
- (2) Pembentukan dan penetapan Struktur Organisasi, Uraian Tugas serta tipe/ klasifikasi UPT dinas/badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
BAB III - PEMBENTUKAN UPT
Pasal 6
- (1) Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat:
- a. UPT Dinas di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan; dan
- b. UPT Dinas di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
- (3) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
- (4) Rumah Sakit Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibina dan bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (6) Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
STAF AHLI
BAB IV - STAF AHLI
Pasal 7
- (1) Wali Kota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf ahli.
- (2) Staf ahli berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Wali Kota sesuai keahliannya.
- (5) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli Wali Kota, dibentuk 1 (satu) subbagian tata usaha.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur dan pembidangan Staf ahli ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
JABATAN PERANGKAT DAERAH
BAB V - JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 8
- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris DPRD, Inspektur, Asisten Sekretaris Daerah, kepala dinas, kepala badan, dan staf ahli Wali Kota merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris inspektorat, inspektur pembantu, sekretaris dinas, sekretaris badan, kepala bagian, serta camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (4) Kepala bidang pada dinas dan badan serta sekretaris kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (5) Lurah, kepala subbagian pada sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan, kepala seksi pada dinas dan kepala subbidang pada badan, kepala UPT pada dinas dan badan Kelas A, serta kepala seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala UPT pada dinas dan badan daerah kelas B, kepala subbagian pada UPT dinas dan badan kelas A, kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (7) Kepala UPT yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kepala UPT yang berbentuk Rumah Sakit Daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- (9) Kepala UPT yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan struktural pada Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat diatur dengan Peraturan Wali Kota.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan penanggulangan Bencana dan sub urusan kebakaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan urusan penanggulangan bencana dan sub urusan kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kota Balikpapan, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan dan pengaturan lebih lanjut diterbitkan;
- c. Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada huruf b dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundangundangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan;
- d. Rumah Sakit Umum Daerah Balikpapan, Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu dan UPT yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur teknis pembentukan rumah sakit daerah dan UPT serta ditetapkannya Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Rumah Sakit dan UPT baru; dan
- e. Pejabat yang menduduki jabatan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru ## BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10
Penyesuaian pengisian jabatan Direktur Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) dan pengisian jabatan kepala pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9) sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan setelah ditetapkannya peraturan perundang-undangan mengenai organisasi dan tata hubungan kerja Rumah Sakit Daerah dan Peraturan Wali Kota mengenai UPT Rumah Sakit Daerah dan UPT Pusat Kesehatan Masyarakat.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
- a. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 17 Seri D Nomor 17);
- b. Pasal 1 sampai dengan Pasal 26 dan Pasal 31 sampai dengan Pasal 38 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 18 Seri D Nomor 18);
- c. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 22 Seri D Nomor 22);
- d. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 Nomor 4);
- e. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2012 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 6);
- f. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2013 Nomor 2); dan
- g. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2014 Nomor 5);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Penetapan: Ditetapkan di Balikpapan pada tanggal 24 Oktober 2016

Penandatangan: WALIKOTA BALIKPAPAN, ttd M. RIZAL EFFENDI
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
## NOMOR 2 TAHUN 2016
## TENTANG
## PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
## I. UMUM
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran ( rightsizing ) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah, dimana ditetapkan metode Skoring untuk menentukan bobot/besaran Perangkat Daerah yang akan dibentuk.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 mengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah ( strategicapex ), Sekretaris Daerah ( middle line ), Dinas Daerah ( operating core ), badan/fungsi penunjang ( technostructure ), dan staf pendukung ( supporting staff ). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operatingcore) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang ( technostructure ) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core).
Dasar utama penataan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
Dalam rangka mendesain Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Pemerintah Kota Balikpapan menganut prinsip efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya aparatur dan ketersediaan pembiayaan untuk melaksanakan seluruh Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas
Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.
Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini terdiri dari pembentukan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan serta kecamatan. Untuk Kelurahan yang dulunya adalah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam Peraturan Daerah ini berubah menjadi Perangkat Kecamatan (bukan SKPD mandiri).
Merujuk pada pengelompokan perangkat daerah dan perumpunan urusan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016, maka terdapat beberapa perubahan mendasar dalam penetapan Nomenklatur Perangkat Daerah. Beberapa perubahan mendasar dalam penataan Perangkat Daerah dalam Peraturan Daerah ini antara lain terjadi pada Perangkat Daerah yang menangani urusan kebersihan yang dilebur pada Dinas Lingkungan Hidup, urusan pasar yang dilebur pada Dinas Perdagangan. Selain adanya perubahan pengelompokan, dikarenakan tuntutan beban kerja dan kebutuhan masyarakat, melalui Peraturan Daerah ini juga dilakukan pemecahan/pembentukan Perangkat Daerah baru yaitu Dinas Sosial dan Dinas Komunikasi dan Informatika.
Perubahan mendasar lainnya adalah dalam Peraturan Daerah ini kedudukan Rumah Sakit milik Pemerintah Kota berada di bawah Dinas Kesehatan.
Dalam penetapan atau penamaan Nomenklatur dari Perangkat Daerah yang merupakan hasil penggabungan sesuai perumpunannya, maka akan diurutkan berdasarkan urutan: urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan.
Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, Perangkat Daerah Pemerintah Kota Balikpapan yang melaksanakan Urusan Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas utama minimal tipe B.
Peraturan Daerah ini memberikan penetapan Perangkat Daerah yang dibentuk beserta dengan besaran/tipologinya dan pengaturan susunan organisasi dan tugas fungsinya akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Dengan Peraturan Daerah ini kedudukan Kelurahan merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kecamatan, sehingga Lurah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 26 Diundangkan di Balikpapan pada tanggal 25 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN, ttd SAYID MN FADLI LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2016 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: (2/63/2016); Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN KEPALA BAGIAN HUKUM, DAUD PIRADE NIP 19610806 199003 1 004