PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALIIAHERA BARAT Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI HALIi*HERA B*RAI PROPINSII'ALUKU UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALIIAHERA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2016
TEilTAHG
PEIIBEI.ITUKAN DAl{ SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG IiAHA ESA,
BUPATI HALMAHERA BARAT,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintrh Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945; 1.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264); 2
- Undang-undang Nomor l2Tahun 2011 lentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 3.
4. undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dmrah; (Lembiran Negara Rl Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) serbagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 fahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembiran Negara Rl Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- Peiaturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887); 5
Dengan Persetuiuan Bersama
DETYAN PERWAKIISil RAI$AT DAERAH KABUPATEN HALTIIAHERA BARAT
dan
BUPATI HALi,IAHERA BARAT
MEMUT['SKA}I
PERATURAI{ DAERAH TENTANG PEII|BEHTUKAN DA]II SUSU}TAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HALi'AHERA BARAT Menetapkan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Halmahera Bara$
3. Bupati adalah Bupati HalmaheraBarat;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
4. WakilBupati adalah WakilBupati Halmahera Banat;
6. Sekretariat Daerah dalah Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
5. Dewan Penrakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Penvakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- g. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutrya disingkat Sekrctaris DPRD adalah Sekretaris Deruan Perurakilan Rakyat Dmrah Kabupaten Halrnahera Barat
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaniutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
10. 10, lnspektorat adalah lnspektorat Kabupaten Halmahera Barat;
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
12. Badm Dmrah adalah Badan Daerah t&amp;bupaten Halmahera Barat
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
14. Unit Pelaksana Teknis Bdan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu ;
PEMBENTUKAN DAN SUST'NAN PERANGKAT DAERAH
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUST'NAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah lni, dihentuk Perangkat Dmrah dengan susunan sebagaibeilkut:
- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Banat rnerupakan Sekretariat Drerah TipeA;
- c. lnspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat merupakan lnspektorat Daerah Tlpe A;
3. b, Sekletariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat merupakan Sekrctariat DPRD Tipe B;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaaru
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Halmahera Barat Tipe C menyelenggarakan urusan pernerintahan bidang perumahan ra$at dan kawasan permukiman;
4. Satuan Polisi Pamong Praia Kabupaten Halmahera Barat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentrarnan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakal (Sub Fofisi Pamongpraia, Sub Urusan Pemerintahan, Bidang Ketentraman dan ketertiban Umum tempat perlindungan masyarakat (sub urusan kebakaran).
- S. Dinas Sosial tGbupaten Halmahera Barat Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- O. Dinal Pekeriaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Barat Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekeriaan umum dan penataan ruang;
7. Oinai fenaa Kega, Transmigrasi dan ESDM Kabupaten Halmahera Barat Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga keria dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi.
- g. binas Perindustrian, Perd4angan dan Koperasi UKM Kabupaten Halmahera Barat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perfndustrian, perdagangan dan koperasi UKM.
13. L Dinas Perhubungan Ksupaten Halmahera Barat Tipe A rnenyelenggarakan uusan pemerintahan bidang pefi ubungan.
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman modal dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pelayanan terBadu satu pintu;
2. t t. binis Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat Tipe A menyelenggarikan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa ;
3. 12, Dinas kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Barat Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Halmahera Barat Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
14. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Barat Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
6. 15, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
16. Dina-s Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Barat Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
17. Dinas Kominfo, Kehumasan, Statistik, dan Persandian Kabupaten Halmahera Barat Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
18. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan.
19. Dinas Pariwisata Kabupaten HalmaheraBarat Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
20. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Barat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
21. Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
22. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- e. Badan Daerah terdiridari :
1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan, fungsi penelitian dan fungsi pengembangan daerah.
2. Badin Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan Asset Daerah;
3. Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Halmahera Barat Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan Diklat,
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Barat untuk rnelaksanakan sub urusan penanggulangan bencana di Daerah Kabupaten Halmahera Barat
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUST'NAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 3
- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah;
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiridari :
- a. Kecamatan Jailolo dengan TiPe A
- b. Kecamatan Jailolo Selatan dengan Tipe A
- c. Kecamatan Sahu dengan TiPe A
6. d- Kecamatan Sahu Timur dengan Tipe A
- e. Kecamatan lbu dengan TiPe A
- f. Kecamatan lbu Selatan dengan Tipe A
- g. Kecamatan Tabaru dengan TiPe A
- h. Kecamatan Loloda dengan TiPe A
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUST'NAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 4
Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerla dibawahnya ditetapkan lebih laniut dengan Peraturan Bupati.
,4
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUST'NAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 5
Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasiPerangkat Daerah, Bupatiharus memBerhatikan :
- b. lntensitas Urusan Pemerintahan dan potensiDaerah;
- a. Urusan pemerintahan yang meniadikewenangan daerah
- c. Efisiensi;
- e. Pembagian habis tugas;
- d. Efektivitas;
- f. Renkng kendati;
- h. Fleksibilitas.
- g. Tata kerja yang jelas; dan
PEIIIBENTUI(AN UPT
BAB III - PEIIIBENTUI(AN UPT
Pasal 6
- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapatdibenhrk Unit Pelaksana Teknis (UPT);
2. iZi Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penuniang tertentu prangkat daerah induknya'
Pasa! 7
- (1) Selain UPT Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah dibidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- (2) Satuan pendidilian Daerah Kabupaten Halmahera Barat seb4aimana dimaksud pada ayat {1) berhntuk satuan pndidikan format dan non tormat.
Paeal I
- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas (UPTD) Daenah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah di bidang Kesehatan berupa rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Halmahera Barat benifat fungsional dan seb4ai unit layanan yang hkeria semra profesional.
- (2) ilumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rurnah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah'
BAB III - PEIIIBENTUI(AN UPT
Pasal 9
Pada saat Perafumn Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap nelaksanakan tugasnya sampaidengan ditetapkannya peraturan Bupatitentang pembentukan UPf yang baru.
BAB M - STAFAHLI
Pasal 10
Bupati Halmahera Barat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) Staf Ahli
BAB V - KEPEGAWAIAN
Pasal 11
Peiabat Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12
- (1) Untuk melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik, maka dibentuk badan kesatuan bangsa dan politik.
2. frz) Perangkat Daerah yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan penrndang-undangan mengenai petaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
3. (A) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kesahran bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13
- (1) Penyesuaian pengisian jabatan direktur Rumah Sakit Umum Daerah seb4aijabatan fungsional, dilafuanakan paling lambat bulan Juni 2018. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 121 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang antara lain menyatakan bahwa penyesuain pengisian iabatan Direktur Rumah Sakit dan pngisian lGpala Pusat Kesehatan Masyarakat seb4ai jabatan fungsional, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 mulaiberlaku.
- (2) Pengisian Jabatan berdasa*an Peratuian Daerah ini dilakukan pada mirqgu keempat bulan Desember2016
Pasal t4
Pada saat mulai hrlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang da tetap mendudukijabahnnya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15
Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Drerah ini, sebagaimana diatur dalam Perafuran Daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2017.
BAB VII - KETE}ITUAN PENI'TUP
Pasal 16
- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
2. 1, P-eraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Oqanisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Halmahera Barat
2. Peraturan Drerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Halmahera Barat;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Satuan PolisiPamong Praia Kabupaten Halmahera Banat
4. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasidan Tatat Keda Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Kab. Halmahera Barat
5. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Ke[a Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
6. Peraturan Daerah tQbupaten Halmahera Barat Nornor 1 Tahun 2015 tentang Pernbentukan Organisasisekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD lGbupaten Halmahera Barat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembenfukan Organisasi Dinas-Dinas Oaerah Kabupaten Halmahera Barat;
8. peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat; tlicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. tZ) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi pePlgkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.
BAB VII - KETE}ITUAN PENI'TUP
Pasal 17
Hal-tral yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang rnengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih laniut dalam Peraturan Bupati.
Pasal lE
peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2(dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 121
- (2) Pengisian Jabatan berdasa*an Peratuian Daerah ini dilakukan pada mirqgu keempat bulan Desember2016
Pasal t4
Pada saat mulai hrlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang da tetap mendudukijabahnnya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru
Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Drerah ini, sebagaimana diatur dalam Perafuran Daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2017.
- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
2. 1, P-eraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Oqanisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Halmahera Barat
2. Peraturan Drerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Halmahera Barat;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Satuan PolisiPamong Praia Kabupaten Halmahera Banat
4. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasidan Tatat Keda Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Kab. Halmahera Barat
5. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Ke[a Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
6. Peraturan Daerah tQbupaten Halmahera Barat Nornor 1 Tahun 2015 tentang Pernbentukan Organisasisekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD lGbupaten Halmahera Barat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembenfukan Organisasi Dinas-Dinas Oaerah Kabupaten Halmahera Barat;
8. peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat; tlicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. tZ) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi pePlgkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.
Hal-tral yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang rnengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih laniut dalam Peraturan Bupati.
Pasal lE
peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2(dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap onang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perafuran Daenah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di : Jailolo pada tanggal : 30 November2016 | Pejabat | Paraf | |--------------------------------------------------------------|---------|

Penandatangan: | Sekretaris Daerah Ass. Bid Pem & Adm Umum Kabag Hukum & Orgs | W ul |

Penetapan: Diundangkan di : Jailolo pada tanggal : 30 November 2016 ## SEKRETARS DAERAH KABUPATEN HALISAHERA BARAT,

Verifikasi: ## TTD ABJAN SOFYAN Noreg Kab. Halmahera Barat Propinsi Maluku Utara (4 r 2016)
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PEMTURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHEM BARAT NOMOR 6 TAHUN 2016
## TENTANG
## PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PEMNGKAT DAEMH KABUPATEN HALMAHEM BARAT
## I. UMUM
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat tungsi dan iepit uliuran {nghtsizing) berdasarkan beban keria yang sesuai dengan kondisi nyata di masingmasing Daerah. Hal iniiuga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.
Pengelompokan organisasi perangkat daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisisi yang terdiri atas 5 (lima) elemen yaitu kepala daerah (stategrc apecll, sekretaris drerah 6iaAU /1n4, dinas daerah (operating mre), badan/fungsi penunjang (technostructure), dan staf pendukung (support staff). Dinas Daerah merupakan pelaksanaan fungsi inti (opperating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan iungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baiik urusan wajib maupun urusan pilihan, Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) yang melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core).
Dalim-rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah didasarkan pada asas efisiensi, efektifitas , pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahidalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana unsur Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahidalam dinas Daerah.
Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diwadahidalam Badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam lnspektorat. Disamping itu, pada Daerah Kabupaten/kota dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.
Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala polisi pamong praja dan camat bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Fungsi Sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, lnspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat.
Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan wajib dibagi atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi saran dan prasarana, personil, metode keria dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standarisasi dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya.
Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepad a Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.
Atas dasar itu maka Peraturan Daerah ini menetapkan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat dalam 3 (tiga) tipe, yaitu sekretariat Daerah tipe A, sekretariat DPRD tipe B, lnspektorat tipe A, dinas tipe A, dinas tipe B, dinas tipe C; badan tipe A serta kecamatan tipe A. Penetapan tip perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jurnlah nilai variabel, beban keria. Variabel beban keria terdiri dari variabel umum dan vadabel teknis. Vadabel umum meliputijumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan bobot sebesar 20 7o (dua puluh pemen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80 % (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variahl teknis ditetapkan 5 (tima) kelas inbrvat, dengan skala nitaidari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu).
Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan playana:. dasar, agar kebufuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi $ecaftl optimal. Oleh karena itu, perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas utama minimal tipe C.
Pembinaan dan pengendal,hn Perangkat Dmrah dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan dalam rangka penetapan koordinasi, intqrasi, sinklonbasidan simplikasi antar Daerah dan antar sektor, sehingga Pemerintah Daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan Perangkat Daerah.
Peraturan Daerah ini memberikan gambaran yang jelas bahwa Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam menata Perangkat Daerah dilakukan se&amp;lra efisien, efektif dan rasionala sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan keuangan Drerah serta danya koordinasi, integrasi, sinkronisasidan simplikmiserta komunikasi kelemb4aan antara Pusat dan Drerah.
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat ini telah mendapat pemetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lGbupaten Halmahera Barat herdasarkan Keputusan DPRD Nomor: 170mn$6 hntang Persetriuan Atas Rancangan Penaturan Daerdr Tentang Paaqkat Daemh Kabupaten Halmahera Barat menjadiPeraturan Daerah untukditetapkan menjdiPerafuran Daerah.
## II. PASAL DEMIPASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup Jelas Pasal I Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup Jelas W,/ | Pasal 11 | Cukup Jelas | |------------|---------------| | Pasall2 | Cukup Jelas | | Pasal 13 | Cukup Jelas | | Pasal 14 | Cukup Jelas | | Pasal 15 | Cukup Jelas | | Pasal 16 | Cukup Jelas | | Pasal 17 | Cukup Jelas | | Pasal 18 | Cukup Jelas | | Pasal 19 | Cukup Jelas |