PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 17 Tahun 2002 tentang IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN (IUPHH) (berlaku 6 September 2002)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 17 TAHUN 2002
TENTANG
IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN (IUPHH)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- a. bahwa untuk tertibnya usaha pemanfaatan hasil hutan dari kawasan hutan produksi alam maka dalam rangka mengelola hutan secara lestari dengan memanfaatkan hasil hutan secara optimal, perlu diadakan pengaturan melalui penerbitan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan (IUPHH) dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) Juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M 04-PW 03 Tahun 1984 tentang wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 358/Kpts-II/1996 tentang perubahan keputusan menteri kehutanan nomor 271/Kpts-IV/1993 tentang cara pengenaan, pemungutan, penyetoran dan pembagian iuran hasil hutan;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 359/Kpts-II/1996 tentang perubahan keputusan menteri kehutanan nomor 272/Kpts-IV/1993 tentang cara pengenaan, pemungutan, penyetoran, penyimpanan dan penggunaan dana reboisasi;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
18. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 05.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 Nopember 2000 tentang Kriteria dan standar perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi alam;
19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 03.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 Nopember 2000 tentang Standar tarif dana reboisasi;
20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 14.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 Nopember 2000 tentang kriteria dan standar tarif PSDH;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknis Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum daerah;
22. Peraturan Daerah Propinsi Jambi Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik pegawai negeri sipil;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Leges (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 17 Seri C).
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG IZIN
USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN (IUPHH)
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Kabupaten adalah Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
- c. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi.
- d. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi;
- e. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi;
- f. Badan adalah salah bentuk usaha yang meliputi Perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Daerah dengan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis;
- g. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan (IUPHH) adalah izin untuk mengelola kawasan hutan yang tidak dibebani HPH dan hak-hak lainnya dengan luas maksimal 50.000 Ha untuk setiap pemohon dengan jangka waktu 20 tahun bagi hasil hutan kayu sedangkan untuk hasil hutan bukan kayu luas 5.000 Ha dengan jangka waktu 5 (lima) tahun;
- h. Kawasan hutan adalah wilayah-wilayah tertentu yang oleh Pemerintah ditetapkan untuk dipertahankan sebagai hutan tetap;
- i. Hutan Negara adalah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh diatas tanah yang tidak dibebani hak milik;
- j. Tanah HGU adalah tanah Negara yang telah diberi hak tanah berupa Hak Guna Usaha;
- k. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
- l. Kesatuan Pengusahaan hutan produksi adalah suatu kesatuan pengusahaan hutan terkecil atas kawasan hutan produksi yang layak diusahakan secara lestari dan secara ekonomi;
- m. Hasil hutan adalah benda-benda hayati yang dihasilkan dari hutan berupa kayu, non kayu dan turunan-turunannya;
- n. Hasil hutan bukan kayu adalah segala sesuatu yang bersifat material (bukan Kayu) yang dimanfaatkan dari keberadaan hutan, seperti rotan, getah-getahan, nipah, kulit kayu, arang, bambu, kayu bakar, kayu cendana, sirap bahan tikar; sarang burung walet;
- o. Sistem silvikultur adalah sistem budidaya hutan atau teknik bercocok tanam yang dimulai dari pemilihan bibit, pembuatan tanaman sampai pada pemanenan atau penebangan;
- p. Tebang pilih tanam Indonesia (TPTI) adalah sistem silvikultur meliputi cara penebangan dengan batas diameter 40 cm pada hutan rawa, 50 cm pada hutan produksi dan 60 cm pada hutan produksi terbatas dan kegiatan permudaan hutan;
- q. Tebang pilih dan tanam jalur (TPTJ) adalah sistem silvikultur meliputi cara tebang pilih dengan batas diameter minimal 40 cm diikuti permudaan buatan dalam jalur;
- r. Tebang habis permudaan buatan (THPB) adalah sistem silvikultur meliputi cara penebangan habis dengan permudaan buatan;
- s. Dana Reboisasi (DR) adalah dana yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan alam yang berupa kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan;
- t. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai instrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan Negara;
- u. Iuran izin usaha pemanfaatan hasil hutan (IUPHH) adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan atas suatu kawasan tertentu, yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut diberikan;
- v. Laporan hasil produksi adalah laporan realisasi produksi kayu dari kegiatan penebangan kayu izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan izin pemungutan hasil hutan kayu yang dibuat oleh pemegang izin dan telah disahkan petugas kehutanan;
- w. Surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) adalah surat legalitas pengangkutan kayu produksi izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan izin pemungutan hasil hutan kayu dari lokasi TPK ke industri penerima kayu, dimana SKSHH tersebut menyertai kayu yang diangkut;
BAB II - TATA CARA PEMBERIAN IUPHH Pasal 2
Pasal 2
- (1). Izin usaha pemanfaatan hasil hutan yang selanjutnya disingkat IUPHH meliputi pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu;
- (2). IUPHH dapat diberikan pada hutan produksi alam yang memiliki fungsi hutan produksi, hutan produksi terbatas atau hutan produksi yang dapat dikonversi yang tidak dibebani hakhak lain;
- (3). IUPHH tidak dapat diberikan pada areal yang telah dibebani hak pengusahaan hutan dan hak pemungutan hasil hutan.
BAB II - TATA CARA PEMBERIAN IUPHH Pasal 2
Pasal 3
- (1). IUPHH dapat diajukan oleh Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN, BUMD, persekutuan, firma, yayasan, koperasi atau organisasi sejenis;
- (2). Permohonan dilengkapi dengan usulan proyek (project proposal) pemanfaatan hasil hutan dan dokumen yang menunjang legalitas dan bonafiditas perusahaan diajukan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi;
- (3). Project proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan peta lokasi areal kerja skala 1 : 50.000 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan
BAB II - TATA CARA PEMBERIAN IUPHH Pasal 2
Pasal 4
- (1). Dalam hal permohonan memenuhi persyaratan dimaksud Pasal 3, Bupati memberikan persetujuan pencadangan areal dan memerintahkan pemohon untuk melakukan kegiatan survey potensi dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL);
- (2). Pelaksanaan survey potensi dan AMDAL dikoordinasikan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3). Pemohon melaporkan hasil survey potensi dan hasil AMDAL kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- (4).
BAB II - TATA CARA PEMBERIAN IUPHH Pasal 2
Pasal 5
- (1). Dalam hal Bupati menyetujui laporan hasil survey dan hasil AMDAL maka :
- a. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan menetapkan peta dan luas areal kerja (working area) dan bahan penetapan target tebangan (BPPT);
- b. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan atas nama Bupati menerbitkan surat perintah pembayaran iuran izin usaha pemanfaatan hasil hutan (IUPHH), tarif IUPHH mengacu pada peraturan pemerintah yang menetapkan jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
- (2). Dalam hal Bupati menolak laporan hasil survey dan hasil AMDAL, maka Bupati menerbitkan surat penolakan permohonan;
BAB II - TATA CARA PEMBERIAN IUPHH Pasal 2
Pasal 6
- (1). Bupati menerbitkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan dalam bentuk Keputusan IUPHH kayu dan IUPHH bukan kayu;
- (2). IUPHH kayu diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
- (3). IUPHH bukan kayu diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
BAB II - TATA CARA PEMBERIAN IUPHH Pasal 2
Pasal 7
- (1). Pemegang IUPHH kayu wajib membuat rencana kerja terdiri atas :
- a. Rencana kerja 20 (dua puluh) tahun (RKD);
- b. Rencana kerja 5 (lima) tahun (RKL);
- c. Rencana kerja tahunan (RKT)
- (2). Pemegang IUPHH bukan kayu wajib membuat rencana kerja terdiri atas :
- a. Rencana kerja 5 (lima) tahun (RKL);
- b. Rencana kerja tahunan (RKT);
- (3). Penyusunan RKD, RKL, RKT berpedoman pada kriteria dan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- (4). RKD dan RKL disyahkan oleh Bupati
BAB II - TATA CARA PEMBERIAN IUPHH Pasal 2
Pasal 8
- (1) RKT IUPHH kayu memuat antara lain volume maksimal dan batas diameter minimal yang boleh di tebang yaitu sebagai berikut :
- a. untuk sistem silvikultur tebang pilih tanam (TPTI):
1. Hutan produksi minimal berdiameter 50 cm;
2. Hutan produksi terbatas minimal berdiameter 60 cm
3. Hutan produksi rawa minimal berdiameter 40 cm.
- b. Untuk sistem silvikultur tebang pilih dan tanam jalur (TPTJ) batas diameter minimal 40 cm.
- (2) RKT IUPHH bukan kayu memuat antara lain volume dan atau tonase maksimal yang boleh dimanfaatkan.
8. (3). Pohon-pohon yang terletak disempadan (50 meter kiri kanan) sungai, danau, waduk, mata air, tepi jurang dan pohon yang dilindungi tidak boleh ditebang.
BAB II - TATA CARA PEMBERIAN IUPHH Pasal 2
Pasal 9
- (1) Keperluan pengayaan dan rehabilitasi dilakukan sebagai berikut :
- a. Lokasi dan luas pengayaan dan rehabilitasi didasarkan pada inventarisasi tegakan tinggal (ITT) digambarkan dalam bentuk peta skala 1 : 10.000;
- b. Pengayaan dilakukan di lokasi bekas tebangan yang pemudaannya kurang;
- c. Rehabilitasi dilakukan pada bekas tempat penimbunan kayu (TPn), jalan sarad, tanah, kosong dan lahan tidak produktif lainnya.
- (2) Kegiatan pemeliharaan dilakukan sebagai berikut :
- a. Pemeliharaan dilakukan pada tanaman baru hasil kegiatan pengayaan dan rehabilitasi secara terus menerus dan bia dibuktikan keberhasilannya;
- b. Penjarangan dilakukan pada tegakan tinggal dan tanaman baru pada jangka waktu 10 Tahun, 15 Tahun dan 20 Tahun sesudah areal ditebang.
8. (3). Kegiatan Pengamanan dilakukan sebagai berikut :
- a. Pengamanan dilakukan secara terus menerus oleh penanggung jawab.
- b. Pemegang IUPHH wajib memiliki sarana pengaman dan pengendalian kebaran hutan berupa tenaga Satuan Pengamanan Hutan (SATPAMHUT) serta pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan.
- (4) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sekitar hutan dilakukan sebagai berikut :
- a. Pemegang IUPHH diwajibkan melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan antara lain berupa pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, sosial dan budaya.
- b. Pemegang IUPHH diwajibkan bekerja sama dan masyarakat setempat melalui kesempatan berusaha dalam segmen-segmen kegiatan, fasilitas pembentukan koperasi, pemberian saham/modal berupa hibah atau pinjaman.
BAB IV
PEMUNGUTAN DAN TATA USAHA HASIL HUTAN
- (1). Terhadap hasil hutan kayu dan bukan berasal dari IUPHH Kayu dikenakan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi
- (2). Setiap penggunaan Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan (SKSHH) dikenakan Retribusi Leges sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.
BAB II - TATA CARA PEMBERIAN IUPHH Pasal 2
Pasal 11
Tarif PSDH dan Dana Reboisasi mengacu pada Peraturan Pemerintah yang menetapkan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sedang tarif Retribusi Hasil Hutan mengacu pada Peraturan Daerah.
BAB II - TATA CARA PEMBERIAN IUPHH Pasal 2
Pasal 12
Dokumen dan tata usaha hasil hutan dan tata usaha penerimaan negara atas hasil hutan yang dari IUPHH berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - SANKSI
Pasal 13
- (1) Apabila Pemegang IUPHH dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari tidak melakukan usahanya secara nyata maka IUPHH akan dibatalkan setelah diberikan peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan
BAB V - SANKSI
Pasal 14
Pelanggaran atas pelaksanaan IUPHH diancam dengan sanksi pidana dan Ganti Rugi serta sanksi administrai## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB V - SANKSI
Pasal 15
- (1) Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Melakukan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan teknis atas pelaksanaan IUPHH.
- (2) Hasil pelaksanaan pembinaa, pengendalian dan pengawasan teknis dilaporkan kepada Bupati.
BAB VII - BERAKHIRNYA IZIN
Pasal 16
IUPHH dapat berakhirnya karena :
- a. Masa berlaku izin telah berakhir.
- b. Diserahkan kembali pada Pemerintah sebelum masa berlaku izin barekhir.
- c. Izin dicabut karena pemegang izin melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17
Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka :
- a. zin Hak pengusaan Hutan (HPH) yang diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya;
- b. Perpanjangan Izin Hak Penguasaan Hutan mengacu pada Peraturan Daerah.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Sengeti

Penandatangan: Pada tanggal 6-9-2002 BUPATI MUARO JAMBI, DTO, H. AS'AD SYAM

Penetapan: DIUNDANGKAN DI SENGETI PADA TANGGAL 12 -9-2002

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI DTO, Drs. MUCHTAR MUIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2002 NOMOR 49 SERI C NOMOR 2 TANGGAL 12-9-2002
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN (IUPHH)
## I. PENJELASAN UMUM
Hutan sebagai kekayaan alam nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. untuk itu hutan harus dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat baik bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.
Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat dan karakteristiknya. Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, hutan di Indonesia digolongkan berdasarkan antara lain adalah hutan produksi. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
Salah satu bentuk pemanfaatan hutan pada hutan produksi dilakukan dengan pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHH) yaitu berupa IUPHH Kayu dan IUPHH Bukan Kayu. Pemegang izin disamping mempunyai hak memungut hasil hutan juga harus bertanggungjawab atas segala gangguan terhadap hutan dan kawasan hutan yang dipercayakan kepadanya.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, pengelolaan hutan negara termasuk penyelenggaraan perizinan pemungutan hasil hutan dalam wilayah Kabupaten merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten. Guna menjamin terselenggaranya pemungutan hasil hutan di Kabupaten Muaro Jambi secara lestari dan berkesinambungan dengan memperhatikan faktor pemerataan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, maka perlu diadakan pengaturan pemberian izin yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
IUPHH dapat diberikan pada kawasan hutan produksi alam yang tidak dibebani hak dibidang kehutanan atau hak-hak lainnya, maupun pada kawasan hutan yang telah dilepaskan untuk pembangunan non kehutanan seperti perkebunan dan transmigrasi, dll.
Peletakan kewenangan dan penyelenggaraan Otonomi Daerah pada Daerah Kabupaten Muaro Jambi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan keadilan demokrasi dan pengkuan terhadap budaya dan kearifan lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, sejalan dengan kebijakan jalan tersebut maka Peraturan Daerah ini memberikan peluang yang lebih besar untuk memperolah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHH) pada hutan negara yang tidak dibebani hak kepada kelompok masyarakat tertentu. Ra
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Ayat (1) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas. Sungai merupakan again permukaan bumi, yang karena sifatnya, menjadi tempat air mengalir dari mata air. Pohon yang dilindungi adalah pohonpohon yang dilindungi oleh negara dengan Peraturan khusus kehutanan, termasuk perlindungan