Azzindani/ID_REG_KG_2510 huggingface dataset:
Unknown REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1997 tentang PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1984 TENTANG BADAN PENGELOLA GELANGGANG OLAH RAGA SENAYAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 1988 (berlaku 22 Agustus 1997)
Pembukaan
Menimbang : bahwa dalam rangka perampingan dan penyederhanaan organisasi pengelolaan, pengusahaan dan pembinaan Gelanggang Olahraga Senayan, dipandang perlu untuk menyesuaikan susunan keanggotaan serta tata cara pengangkatan Direksi Pelaksana Pengelolaan Gelanggang Olahraga Senayan;
Mengingat
: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 tentang Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan;
MEMUTUSKAN :
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1984 TENTANG BADAN PENGELOLA GELANGGANG OLAHRAGA SENAYAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 1988.
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 tentang Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan;
MEMUTUSKAN :
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1984 TENTANG BADAN PENGELOLA GELANGGANG OLAHRAGA SENAYAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 1988.
Pasal I
Mengubah ketentuan diktum KELIMA Nomor (1) Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1988, sehingga menjadi sebagai berikut :
KELIMA : (1)
Untuk melaksanaan pengelolaan sehari-hari dibentuk Direksi Pelaksana Pengelolaan Gelanggang Olahraga Senayan, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat Direksi Pelaksana, yang terdiri dari seorang Ketua Direksi dan beberapa anggota Direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Sekretaris Negara selaku Ketua Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan."
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 1997 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. SOEHARTO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 2002 tentang HONORARIUM BAGI KETUA, (berlaku 31 Agustus 2002)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
:
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan gairah kerja, dipandang perlu memberikan honorarium bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Tenaga Tim Asistensi, dan Staf Administrasi Kesekretariatan Komisi Ombudsman Nasional dengan Keputusan Presiden;
: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional;
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, ANGGOTA, TENAGA TIM ASISTENSI, DAN STAF ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL.
Pasal 1
Kepada Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Tenaga Tim Asistensi, dan Staf Administrasi Kesekretariatan Komisi Ombudsman Nasional diberikan honorarium setiap bulan.
Pasal 2
Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :
1. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Tenaga Tim Asistensi sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
3. Staf Administrasi Kesekretariatan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
Pasal 3
Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan terhitung mulai bulan Januari 2002.
Pasal 4
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Keuangan dan Sekretaris Negara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
Pasal 5
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2001 tentang Honorarium bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Tenaga Tim Asistensi, dan Staf Administrasi Kesekretariatan Komisi Ombudsman Nasional, dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 6
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2002

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Unknown Unknown Nomor TAHUN2014 Tahun 2014 tentang PENETAPANHARI PEMUNGUTANSUARAPEMILIHANUMUM PRESIDEN DANWAIGLPRESIDEN TAHUN2014 SEBAGAI HARI LIBURNASIONAL PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA, (berlaku 30 Juni 2014)
Pembukaan
Menimbang a.
bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 telah menetapkan
Pasal 3
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan hari pemungutan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagai Hari Libur Nasional dengan Keputusan Presiden;
Mengingat
Menetapkan
PERTAMA
1. Pasal4 ayat (1)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN HARI PEMUNGUTANSUARAPEMILlHANUMUMPRESIDENDAN WAKILPRESIDEN TAHUN 2014 SEBAGAI HARI UBUR NASIONAL.
pemilihanumum laniUZ' atau susulan. Menetapkan hari Rabu, tanggal 9 Juli 2014 sebagai hari libur nasional untuk pemungutan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden atau hari dan tanggal lain yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
KEDUA
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2014
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 59 Tahun 1999 tentang PEMBERIAN FASILITAS KREDIT KEPADA ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN (berlaku 15 Juni 1999)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran tugas sehari-hari anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia, dipandang perlu memberikan kemudahan kepada anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia yang bermaksud untuk memiliki kendaraan perorangan dalam bentuk pemberian fasilitas kredit untuk pembelian kendaraan perorangan;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut, dengan memperhatikan keadaan perekonomian dewasa ini, maka dipandang perlu meninjau kembali dan mengadakan perubahan terhadap pemberian fasilitas kredit untuk pembelian kendaraan perorangan kepada anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 1993;
2. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1999;
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KREDIT KEPADA ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN.
Pasal 1
Kepada anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia yang bermaksud membeli sebuah kendaraan perorangan untuk menunjang pelaksanaan tugas mereka selaku anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia diberikan kemudahan berupa fasilitas kredit pembelian kendaraan perorangan.
Pasal 2
Fasilitas kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa:
- a. Pemberian kredit sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk setiap anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia dengan masa pengembalian selama-lamanya 15 (lima belas) bulan yang pelaksanaannya diangsur setiap bulan;
- b. Bunga yang dikenakan atas kredit tersebut di atas, ditanggung oleh Pemerintah.
Pasal 3
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan.
Pasal 4
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 1993 tentang Pemberian Fasilitas Kredit kepada Anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia untuk Pembelian Kendaraan Perorangan, dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 5
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 51 Tahun 1999 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SURINAME MENGENAI PEMBANGUNAN DAN KERJASAMA YANG LEBIH ERAT DAN PEMBENTUKAN KONSULTASI BILATERAL (berlaku 28 Mei 1999)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 15 Oktober 1997 Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Suriname telah menandatangani Persetujuan mengenai Pembangunan dan Kerjasama yang Lebih Erat dan Pembentukan Konsultasi Bilateral, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Suriname;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;
Mengingat :
Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJU-AN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SURINAME MENGENAI PEMBANGUNAN DAN KERJASAMA YANG LEBIH ERAT DAN PEMBENTUKAN KONSULTASI BILATERAL.
Pasal 1
Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Suriname mengenai Pembangunan dan Kerjasama yang Lebih Erat dan Pembentukan Konsultasi Bilateral, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, pada tanggal 15 Oktober 1997 sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Suriname yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia dan Inggeris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Pasal 4
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJU-AN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SURINAME MENGENAI PEMBANGUNAN DAN KERJASAMA YANG LEBIH ERAT DAN PEMBENTUKAN KONSULTASI BILATERAL.
Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Suriname mengenai Pembangunan dan Kerjasama yang Lebih Erat dan Pembentukan Konsultasi Bilateral, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, pada tanggal 15 Oktober 1997 sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Suriname yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia dan Inggeris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Mei 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Mei 1999 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA PROF. DR. H. MULADI, S.H.
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor S9 Tahun 2003 tentang TUNJANGAN JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA DI Ln"GKUNGAN LEMBAGA TERTINGGIITINGGI NEGARA (berlaku 1 Juli 2003)
Pembukaan
Menimbang:
bahwa runjangan jabatan bagi Pejabat Negara di lingkungan Lernbaga TeninggilTinggi Negara sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertenru sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 200 I, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan atas permintaan sebagairnana tercantum dalam Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor KU.00/6819IDPR-RII2002 Fanggal 30 Desember 2002, maka dipandang perlu untuk : menyesuaikan Tunjangan Jabatan Pejabat Negara di lingkungan Lembaga TertinggilTinggi Negara dengan Keputusan Presiden;
I. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Mengingat
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuanganl Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara sena Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor·7l, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3182);
3. Peraturan ...
Menetapkan
I U-SIDEN 1/1"1'\1111II, INDONESII\
2
3. Peraruran Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tiugg! Negara dan Anggoui Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehorrnatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara (Lernbaran Negara Tahun 2000 Nomor 150);
4. Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu sebagaimana tclah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001;
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA DI LINGKUNGAN
LEMBAGA TERTINGGIITINGGI NEGARA.
Pasal 3
Dengan berlakunya Kepurusan Presiden ini, ketenruan yang mengatur mengenai tunjangan jabatan bagi Pejabat Negara dl lingkungan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nemer 168 Tahun :WOO ientang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertenru sebagairnana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001. dinyatakan tidak berlaku,
...
.
..
.
Salinan sesuai dengan aslinya
F'PLSIDEN Hr:PUBLI'~ INDONESIA
4
Pasal 4
.Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mernpunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2003.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pad a tanggal 31 Juli 2003 PRESIDEN REPUBUK INDONESIA, ud. MEGA WATI SOEKARNOPUTRJ
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 1996 tentang TAHUN ANGGARAN 1996/1997 (berlaku 23 Mei 1996)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1996/1997 sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1996 perlu diperinci lebih lanjut ke dalam Sub Sektor, program, proyek dan Departemen/Lembaga bersangkutan;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1996 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3624);
4. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 juncto Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1996/1997.
Pasal 1
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Pasal 5
- (1) Sektor-sektor dari Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1996/1997 sebgaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1996, diperinci ke dalam Sub Sektor, Program dan Departemen/Lembaga bersangkutan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran A.1, A.2, dan Lampiran B.1, B.2, Keputusan Presiden ini.
- (2) Perincian lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam proyek menurut masing-masing Departemen/Lembaga ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran C.01 sampai dengan Lampiran C.31 Keputusan ini.

## Pasal 2

Pengeseran jumlah-jumlah biaya dalam satu atau antara proyek serta antar program dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 75 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994.

## Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Keuangan.


## Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1996.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 9 Tahun 2007 tentang PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (berlaku 16 Mei 2007)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa masa tugas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode tahun 2003-2007 akan berakhir pada tanggal 29 Desember 2007;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dipandang perlu menetapkan
Pasal 4
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pasal 30
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
MEMUTUSKAN:
PERTAMA : Membentuk Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia Seleksi.
KEDUA : ________________
KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA terdiri dari :
Ketua
:
Sdr. Drs. Taufiq Effendi, MBA;
Wakil Ketua :
1. Sdr. Irjen Pol (Purn) Drs. M. H. Ritonga;
2. Sdr. Adi Andoyo, SH;
Anggota
- 1. Sdr. Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif;
2. Sdr. Prof. Dr. Komaruddin Hidayat;
3. Sdr. Ir. Frans Alexander Wospakrik, M.Sc;
4. Sdr. Felia Salim, SE;
5. Sdr. Dr. Renald Kasali, Phd;
6. Sdr. Mas Ahmad Santoso, SH, LL.M;
7. Sdr. Nyoman Suwandha, SH;
8. Sdr. Dr. Daniel Sparingga;
9. Sdr. Muhammad Fajrul Falaakh, SH, MA, M.Sc;
10. Sdr. Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA;
11. Sdr. Prof. Dr. Hikmahanto, SH;
Sekretaris : Sdr. Ir. Gunawan Hadisusilo, MM. merangkap Anggota
KETIGA : ________________
KETIGA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas :
1. mengumumkan penerimaan dan melakukan pendaftaran calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. mengumumkan kepada masyarakat calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendapatkan tanggapan;
3. menyeleksi dan menentukan nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
4. menyampaikan nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Presiden.
KEEMPAT : Panitia Seleksi bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.
KELIMA : Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
KEENAM :
Masa kerja Panitia Seleksi terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan terbentuknya Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Seleksi dibebankan kepada Anggaran Belanja Negara pada Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
KEDELAPAN: ________________
KEDELAPAN : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2007

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, Lambock V. Nahattands
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 25 Tahun 2007 tentang PENUGASAN (berlaku 18 November 2007)
Pembukaan
Menimbang : Kerja Presiden ke Singapura dalam rangka menghadiri ASEAN Summit pada tanggal 19 sampai dengan 22 November 2007, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Kunjungan untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas seharihari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut;
Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN :
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas seharihari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan Kunjungan Kerja ke Singapura dalam rangka menghadiri ASEAN Summit pada tanggal 19 sampai dengan 22 November 2007 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
KEDUA : ________________
Salinan sesuai dengan aslinya Wakil Sekretaris Kabinet RI,
Lambock V. Nahattands
KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 November 2007 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 155 Tahun 2000 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT ALJAZAIR MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN ATAS KEKAYAAN BESERTA PROTOKOL DAN NOTA PERTUKARAN DIPLOMATIK (berlaku 28 April 1995)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
Menetapkan :
- a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 28 April 1995 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Aljazair mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan dan atas Kekayaan beserta Protokol dan telah menandatangani pula Nota Pertukaran Diplomatik di Alger, Aljazair, pada tanggal 21 Maret 2000, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Aljazair;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan beserta Protokol dan Nota Pertukaran Diplomatik tersebut dengan Keputusan Presiden;
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSE-TUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT ALJAZAIR MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN ATAS KEKAYAAN BESERTA PROTOKOL DAN NOTA PERTUKARAN DIPLOMATIK.
Pasal 1
Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Aljazair mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan dan atas Kekayaan beserta Protokol dan Nota Pertukaran Diplomatik, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, pada tanggal 28 April 1995 dan di Alger, Aljazair, pada tanggal 21 Maret 2000, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Aljazair yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Arab, Inggris dan Perancis sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Nopember 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Nopember 2000 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. DJOHAN EFFENDI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 137 Tahun 2000 tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN 1998 TENTANG KEWAJIBAN MELAPORKAN UTANG LUAR NEGERI SWASTA (berlaku 28 September 2000)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, pengawasan lalu lintas devisa
- termasuk pinjaman luar negeri dilakukan oleh Bank Indonesia;
- b. bahwa ketentuan mengenai kewajiban melaporkan utang luar negeri swasta yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1998 perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1998 tentang Kewajiban Melaporkan Utang Luar Negeri Swasta;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah
- dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3844);
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN 1998 TENTANG KEWAJIBAN MELAPORKAN UTANG LUAR NEGERI SWASTA.
Pasal 1
Mencabut Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1998 tentang Kewajiban Melaporkan Utang Luar Negeri Swasta.
Pasal 2
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2000 a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2000

Penandatangan: Pj. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd MARSILLAM SIMANDJUNTAK
PERATURAN DAERAH MA Nomor I Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang: a. bahwa
PENJELASAN
Pasal 124
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S743|PK/2O15, perlu dilakukan penyesuaian