PERATURAN BUPATI MA Nomor 43 Tahun 2015 tentang RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2015 (berlaku 21 Agustus 2015)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, maka untuk kesuksesan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2015 perlu melakukan penyesuaian terhadap substansi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 .
3. Mengingat : 1.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

iii


4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

iv


11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;

v


19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 9), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 5), Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 6), Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 2);


vi

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 7), Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 14);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013 Nomor 2);

vii


28. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140).

## M E M U T U S K A N :

Menetapkan

:

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2015

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Nagari adalah satu kesatuan teritorial masyarakat hukum adat yang masyarakatnya mempunyai ikatan geneologis menurut garis keibuan (matrilineal) yang memiliki batas-batas fungsional adat.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut APBD Provinsi, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah provinsi yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.


viii

10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2005-2025.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2010-2015.
12. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015.
13. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah rencana kerja satuan kerja di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
15. Kebijakan Umum Anggaran, yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disebut PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada periode akhir perencanaan.
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
20. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
21. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

ix


## BAB II

## MAKSUD DAN TUJUAN

## Bagian Kesatu Maksud

## Pasal 2

Maksud RKPD ini adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dapat memayungi dan memberikan arahan dan pedoman bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam melanjutkan penyelenggaraan pembangunan daerah tahun 2015.

## Bagian Kedua

## Tujuan

## Pasal 3

Tujuan RKPD ini adalah tersedianya kebijakan pemerintah daerah yang tertuang dalam suatu dokumen perencanaan yang dijadikan sebagai:

- a. Pedoman penyusunan Perubahan KUA, PPAS dan APBD Tahun 2015, karena memuat penyesuaian terhadap prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta target indikator kinerja program dan kegiatan selama satu tahun.
- b. Acuan resmi bagi seluruh jajaran Organisasi Pemerintah Daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai APBD Kabupaten dalam sisa periode pembangunan pada tahun berjalan.
- c. Suatu tolok ukur untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan bagi seluruh jajaran Organisasi Pemerintah Daerah yang sekaligus yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan.

## BAB III

## SISTEMATIKA PENULISAN

## Pasal 4

- ( 1 ) RKPD ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Sistematika Penulisan
- 1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan

- BAB I

- PENDAHULUAN


x

BAB II

: EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD

- 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu

- 2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2015 Sampai Triwulan II

BAB III

: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB IV

: PENUTUP

- ( 2 ) RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

## P E L A K S A N A A N

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2015 dengan berpedoman kepada RKPD.
- (2) Kepala SKPD menyusun Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 dengan berpedoman kepada RKPD.
- (3) Perubahan Renja SKPD sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan penjabaran dari RKPD.

## Pasal 6

Agar program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD dapat dilaksanakan, maka Pemerintah Daerah harus dapat memastikan substansi RKPD dituangkan ke dalam Perubahan APBD Kabupaten Tahun 2015.

## BAB V

## P E M B I A Y A A N

## Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan RKPD ini bersumber dari Perubahan APBD Kabupaten Tahun 2015.


xi

## BAB VI

## PENGENDALIAN DAN EVALUASI

## Pasal 8

- ( 1 ) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD.
- ( 2 ) Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 9

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak pada tanggal 21 Agustus 2015

BUPATI LIMA PULUH KOTA


2

DAERAH

LIMA PULYH Kota

OMAS

TAHUN:


xii