PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 7 Tahun 2011 tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS DAN PENGANGKATAN (berlaku 18 Maret 2011)
Pembukaan
Menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Blambangan Kabupaten Banyuwangi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) , perlu dibentuk Dewan Pengawas dan diangkat Sekretaris Dewan Pengawas pada RSUD Blambangan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf perlu menetapkan Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Blambangan Kabupaten Banyuwangi dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 125,
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2009;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banyuwangi;
Menetapkan
3
20. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 41 Tahun 2008 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2009.
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BLAMBANGAN KABUPATEN BANYUWANGI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktivitas.
4. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktikpraktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan yang selanjutnya disingkat RSUD Blambangan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Kabupaten Banyuwangi yang menerapkan PPKBLUD.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Kabupaten Banyuwangi.
7. Sekretaris Dewan Pengawas adalah Sekretaris Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Kabupaten Banyuwangi.
8. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan atau pensiun.
4
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Dewan Pengawas dibentuk dan diangkat serta diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan pemimpin RSUD Blambangan Kabupaten Banyuwangi.
KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS
BAB II - KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS
Pasal 3
- (1) Jumlah anggota Dewas Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang disesuaikan dengan nilai omzet dan/atau nilai aset, serta seorang di antara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang dalam hal Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan memiliki:
- a. Realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) sampai dengan Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah); dan/atau
- b. Nilai aset menurut neraca sebesar Rp 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah).
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang dalam hal Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan memiliki:
- a. Realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran lebih besar dari Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah); dan/atau
- b. Nilai aset menurut neraca lebih besar dari Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah).
BAB II - KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS
Pasal 4
- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur:
- a. Pejabat pada satuan kerja perangkat daerah yang berkaitan dengan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan;
- b. Pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah; dan
- c. Tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan.
- (2) Pengangkatan anggota dewan pengawas tidak dapat dilakukan bersamaan waktunya dengan pengangkatan pejabat pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Kabupaten Banyuwangi sebagai BLUD.
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi dewan pengawas yaitu:
- a. Memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- b. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan negara;
- c. Mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
BAB II - KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS
Pasal 5
- (1) Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati setelah masa jabatan berakhir.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati.
- (4) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.
- (5) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila:
- a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
- b. Tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
- c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan; atau
- d. Dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan.
TUGAS DAN KEWAJIBAN
BAB III - TUGAS DAN KEWAJIBAN
Pasal 6
- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6
Dewan Pengawas berkewajiban:
- a. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
- b. Mengikuti perkembangan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan;
- c. Melaporkan kepada Bupati tentang kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan;
- d. Memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan;
- e. Melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatancatatan penting untuk ditindak lanjuti oleh pejabat pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan; dan
- f. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktuwaktu apabila diperlukan.
SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS
BAB IV - SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS
Pasal 7
- (1) Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota dewan pengawas.
REMUNERASI
BAB V - REMUNERASI
Pasal 8
- (1) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas, diberikan dalam bentuk honorarium dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan besaran honorarium dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji pemimpin BLUD;
- b. Honorarium Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji pemimpin BLUD;
- c. Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji pemimpin BLUD.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 9
Pasal 9
Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Kabupaten Banyuwangi dan dibuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 9
Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Penetapan: Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 18 Maret 2011

Penandatangan: BUPATI BANYUWANGI H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Penetapan: Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 18 Maret 2011

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Drs. Ec. H. SUKANDI, M.M. Pembina Utama Madya NIP 19560225 198212 1 002 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2011 NOMOR 6/E Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Penetapan: Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 18 2011 25

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAHXABUPATEN BANYUWANGI SUKANDIMM Pembia Utama NIP 19560225 198212 1 002 Madya BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2011 NOMOR ## BAB VI ## KETENTUAN PENUTUP Pasal 9

Penandatangan: Segala yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Kabupaten Banyuwangi dan dibuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD biaya pada ## Pasal 10 mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi. Pada tanggal 18 2011