PERATURAN BUPATI RI Nomor V Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telatr diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tatrun 2OO7 serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2015 tentang Perkiraan Alokasi Dana Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2A16, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Menglngat
BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWATIMUR
PERATI'RAIT BUPATISTTTTBOnDO NOMOR V TAHUIT 2OL6
TEITTAITG
PEMBAGI.AN AI,OKASI SEMEIVTARA DAITA BAGI IIASIL CI'NAI IIASIL TTUBAKAU KTPADA SATUAIT KER*'A PTRAIIGKAT DATARAII DI LIilGKUITGAN PTDITRIITTAII KABI'PATTIT SITI'BOITDO TAHTIII ANGGARAN 2016
DTITGAN RAIIU.AT TIIHAIT YANG DI.AHA ESA
BT'PATI SITIIBOIIDO,
: bahwa guna pelaksanaan ketentuan Pasal 66A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telatr diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tatrun 2OO7 serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2015 tentang Perkiraan Alokasi Dana Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2A16, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang PembaSan Alokasi Sementara Dana Bagr Hasil Cukai Hasil Tembakau di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2016.
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Fropinsi Jawa Timur (L,embaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tatrun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind,onesia Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4Il sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nornor 27301; '
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32741;
2
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telatr diubatr dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2OOT (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 1O5, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OOg tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 1.40, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 4.
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor L44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O63); 5.
4. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a\ 6.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tatrun 2OL4 tentang Pemerintatran Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 224, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubatr, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 7.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Pemerintah; 8.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tatrun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781; 9.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2Ol2 tentang Pengamanan Batran Yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bag Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 8a /PMK.07 l2OO8 tentang Penggunaan Dana Bag Hasil Tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagt Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 2O/PMK.OT /2OO9; 11.
10. Peraturan Gubernur Jawa fimur Nomor 6 Tatrun 2OL2 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagt Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2OL2 Nomor 6); t2.
lllenetapkan
3
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2015 tentang Perkiraan Alokasi Dana Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tatrun Anggaran 2OL6 (Berita Daerah Frovinsi Jawa Timur Tahun 2OL5 Nomor 751;
14. Peraturan Daeratr Kabupaten Sihrbondo Nomor 13 Tatrun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tatrun 2008 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2OL2 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Situbondo Tatrun 2005-2025 (kmbaran Daerah Ihbupaten Situbondo Tahun 2OL2 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Ihbupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2OL6;
17. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Ke{a Pembangun€m Daerah Tatrun 2OL6 (Berita Daeratr Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 22l.;
18. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungiawaban dan Pelaponarr., serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bag Hasil Pajak/Retribusi Daeratr, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiaya€ua yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2016 (Berita Daeratr Kabupaten Situbondo Tahun 2AL5 Nomor 291;
19. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 52 Tahun 2Al5 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belartja Daerah Kabupaten Situbondo Tatrun 2016.
MTUUTUSKAII:
PERATTIRAN BT'PATI SITIIBOITDO TTIITAITG PEMBAGIAN AIOKASI STUEITTARA DAITA BAGI IIASIL CIIKAI IIASIL TEMBAITAU KIPADA SATUAIT IITR.'A PTRAITGKAT DATARAII DI LINGKI'ITGAIT PEIUERINTAII KABT'PATEIT SITUBOITDO TAIIT'il ANGGARAT 29^\6.
Pasal 1
Penerimaan Daeratr dari Alokasi Sementera Dana Bag Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Ihbupaten Situbondo pada Tahun Anggaran 2Arc sebesar Rp 23.252.551.000,- (Dua Rrluh Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).
Pasal 2
Bagran penerimaan dana bagl hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan Pendapatan Daerah dan dicantumkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2OL6 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ifubupaten Situbondo Tahun Anggaran 2OL6.
Pasal 3
Penyaluran dana bag hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Situbondo oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Pasal 4
- (1) Penggunaan dana bag hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk mendanai kegiatan :
- a. peningkatan kualitas bahan baku;
- b. pembinaan industri;
- c. pembinaan lingkungan sosial;
- d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai;dan/ata.u
- e. pemberantasan barang kena cukai illegal.
7. (21 Bupati bertanggungiawab untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB II - PTMBAGIAIY AI,oKASI SEMTITTARA DANA BAGI IIASIL CUI(AI IIASIL TTUBAIIATI
Pasal 5
Pembagian Alokasi sementara dana bag hasil cukai hasil tembakau yang disalurkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo yakni sebesar Rp. 23.252.551.000,00 (Dua Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Lima Rrluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) ditambah dengan Silpa tahun Anggaran 2Ot5 sebesar Rp. 735.055.017,OA (Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Belas Rupiah) dengan rincian sebagaimana tersebut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan merupakan bagtan yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB III

## PEI"APORAIY, MOITTTORTIIG DAII SI/ALUASI

## Pasal 6

- (U Kepala Satuan Kerja Perang!&lt;at Daerah penerima dana bag hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (l) kepada Bupati Situbondo Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (21 Laporan yang dibuat oleh Kepala Satuan Keda Perangkat Daeratr sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan laporan Bupati kepada Gubernur Jawa Timur.
- (3) Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 7

- (1) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (U dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. untuk semester pertama paling lambat tanggal 5 Juli 2AL6;
- b. untuk semester kedua paling lambat tanggal 5 Desember 2OL6.
4. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : (2t
- a. untuk semester pertama paling lambat tanggal 10 Juli 20L6;
- b. untuk semester kedua paling lambat tanggat 10 Desember 2OL6.
7. Dalam hal tanggal jatuh tempo jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dilaksanakan pada hari ke{a sebelumnya. (3)

Diundangkan 4li Situbondo pada tanggal 0 1 FEB 2010

SEKREIARIS DATRATI KABTIPATIIY SITI'BOIVDO,


W

BERITA DATRAII KABI'PATEIT SITI'BONDO TAIITNY 2OI6ITOMOR 6

## Pasal I

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara partisipatif oleh Pengelola pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah penerima.

## BAB TV PEIYUTI'P

Pasal I

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.


ZAIITAL MIIHTAI'IEN

## LJ\IUPIRAII I Peraturan Bupati Situbondo

ranggal

'

0-1 FEB 2016

Nomor

## PTMBAGI.AN ALOKASI SE}IEITTARA

## DANA BAGI IIASIT CT'KAI IIASIL TEMBAXAU KTPAI'A SATUAN KIR.IA PERANGKAT DATARA}I DI LIilGKTIITGAIT PEMERIITTAII KABI'PATEII SITUBOIYDO TAIIT'N AIT(X}ARAIT 2g^T6

| lYo. | SATUAIT IITRJA PTRAITGKAT DAERAII (sKPDl PEnERIIIA DArY PEnGELOT,A | ALOKASI DAITA (Rpl |
|--------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. | Dinas Perindustrian, Perdagangan dart ESDM Kabupaten Situbondo. | 2.287.700.000,- |
| 2. | Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo. | 1.265.0O0.000,- |
| 3. | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Situbondo. | 2.000.000.000,- |
| 4. | Dinas Sosial Kabupaten Situbondo. | 891 .970.t67 - , |
| 5. | Rumatr Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem Situbondo. | 5.766.054.000,- |
| 6. | Rumah Sakit Umum Daerah Asembagus | 4.500.000.000,- |
| 7. | Rumah Sakit Umum Daerah Besuki | 3.500.000.000,- |
| 8. | Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo | 1.209.301.950,- |
| 9. | Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo | 2.4L8.590.000,- |
| 10. | Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo. | 149.000.000,- |
| | JI'}ILATI SELTIRT'HIIYA | 29.987.606.017r- |


Keterangan :

LAMPIRAn II

iffiTrtnE 1'6tf"ndo

Nomol

b

Tahun 2OL6

## LAPORAN PELAITSATTAAIT KEGIATAIT

aaaaaaaaaa.aaa.a.aa...aaaaaaaaaaaao...o.a.a.aaa.aa*t

KABT'PATEIT SITT'BOITIX}

PgdodG 3 ...o...o...

| NO. | PROGRATf,/ KEGIATAIT | AITGGARAIT | REALISASI KTUAITGAN | PEITCAPAIAIY KIITER'A l/"1 | IIEIERAIYGAIY |
|-------|------------------------|--------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

## KTPAI,A SKPD,

Ttd.

aaaaaoaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaa


ZAIIIAL IEIIIITAI'ITIY

*) diisi dengan kegiatan yang dilaksanakan.