PERATURAN DAERAH KOTA BI Nomor 9 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA BITUNG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
WALIKOTA BITUNG PROVINS! SULAWESI UTARA
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA BITUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
a.
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bitung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bitung, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan Daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
2. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bitung serta untuk lebih rnemaksimalkan fungsi dan peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta penguatan Otonorni, maka perlu menata kembali Organisasi Perangkat Daerah di Kota Bitung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kata Bitung;
4. Mengingat Negara
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
1
•
•
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lernbaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 3421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pernerintah, Pernerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 ten tang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 87);
12. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 89) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor
•
•
Menetapkan
- 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kata Bitung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kata Bitung (Lembaran Daerah Kata Bitung Tahun 2012 Nornor 19);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG
Dan
WALIKOTA BITUNG
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA D!NAS DAERAH KOTA BITUNG.
Pasal I
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kata Bitung Nornor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kata Bitung (Lembaran Daerah Kata Bitung Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kata Bitung Nomor 89) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kata Bitung :
- a. Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kata Bitung Nornor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kata Bitung (Lembaran Daerah Kata Bitung Tahun 2009 Nornor 12);
2. b, Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kata Bitung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kata Bitung (Lembaran Daerah Kata Bitung Tahun 2012 Nornor 19);
diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 2 angka 1 dan angka 12 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 19, sehingga secara keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kata Bitung, yang terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Dinas Sasial;
2. Dinas Kesehatan;
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
6. Dinas Perhubungan;
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Dinas Komunikasi dan Informatika;
8. Dinas Pekerjaan Umum;
•
•
| 9. | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil da |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | Dinas Pendapatan Daerah; Dinas Pertanian, Kehutanan dan K |
| 11. | |
| 12. | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kre |
| 13. | Dinas Kelautan dan Perikanan; |
| 14. | Dinas Perindustrian dan Perdaganj |
| 15. | Dinas Tata Ruang; |
| 16. | Dinas Pasar; |
| 17. | Dinas Kebersihan; |
| 18. | Dinas Energi dan Sumber Daya Mi |
| 19. | Dinas Pemuda dan Olahraga. |
Pasal 4
| (1) | Pas |
| | Dinas Pendidikan dan Kebudayaar angka 1, terdiri dari : a. sekretariat, terdiri dari : 1. sub bagian umum, perlengks 2. sub bagian keuangan; dan 3. sub bagian perencanaan dar. b. bidang pendidikan dasar, terdir 1. seksi kurikulum pendidikan 2. seksi kelembagaan pendidike 3. seksi PMPTK pendidikan das c. bidang pendidikan menengah, t 1. seksi kurikulum pendidikan 2. seksi kelembagaan pendidiks |
| | 3. seksi PMPTK pendidikan me, |
| | d. bidang PAUDNl, terdiri dari : 1. seksi dikmas dan kursus; 2. seksi kelembagaan dan kuril 3. seksi PMPTK PAUDNJ. |
| | e. bidang kebudayaan, terdiri dari 1. seksi sejarah; 2. seksi nilai budaya dan seni; |
| | 3. seksi pelestarian cagar buda f. UPTD; dan g. kelompok jabatan fungsional. |
| (2) | Struktur Organisasi Dinas Pend dimaksud pada ayat (1) tercantur ini. |
Pasal 5
| | Pas |
| (1) | Dinas Kesehatan sebagaimana di, dari: a. sekretariat, terdiri dari : !. sub bagian umum dan kepe€ 2. sub bagian keuangan dan as |
•
•
3. sub bagian perencanaan dan pelaporan.
- b. bidang pelayanan kesehatan, terdiri dari :
1. seksi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
2. seksi pelayanan kesehatan khusus; dan
3. seksi kefarmasian.
- c. bidang kesehatan keluarga, terdiri dari :
1. seksi kesehatan ibu dan anak;
2. seksi kesehatan rernaja dan usia lanjut; dan
3. seksi gizi.
- d. bidang pengendalian masalah kesehatan, terdiri dari :
1. seksi pengendalian dan pemberantasan penyakit;
2. seksi wabah dan bencana; dan
3. seksi kesehatan lingkungan.
1. seksi promosi kesehatan;
- e. bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, terdiri dari :
2. seksi pengembangan media dan pemberdayaan masyarakat; dan
3. seksi jaminan kesehatan.
- f. UPTD; dan
- (2) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
- g. kelompok jabatan fungsional.
- (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran 11 Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan ayat (2) diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 15

- (1) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 12 terdiri dari :
- a. sekretariat, terdiri dari :
1. sub bagian hukum dan kepegawaian;
2. sub bagian perencanaan dan keuangan; dan
3. sub bagian umum.
1. seksi pengembangan daya tarik wisata;
- b. bidang pengembangan destinasi pariwisata, terdiri dari :
2. seksi industri pariwisata; dan
3. seksi pemberdayaan masyarakat destinasi pariwisata.
- c. bidang pemasaran pariwisata, terdiri dari :
1. seksi pengembangan pasar dan informasi pariwisata;
2. seksi konvensi, insentif, event dan minat khusus; dan
3. seksi promosi.
1. seksi pengembangan industri perfilman;
- d. bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya, terdiri dari :
2. seksi pengembangan seni pertunjukan industri musik; dan
3. seksi pengembangan seni rupa.
- e. bidang ekonomi kreatif berbasis media desain dan JPTEK, terdiri dari :
1. seksi pengembangan ekonomi kreatif berbasis media;
2. seksi desain dan arsitektur; dan
3. seksi kerjasama dan fasilitasi.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- f. kelompok jabatan fungsional.

•

•

5. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf b dan ayat (2) diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 20

- (1) Dinas Kebersihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 17 terdiri dari:
- a. sekretariat, terdiri dari :
1. sub bagian umum, perlengkapan dan kepegawaian;
2. sub bagian keuangan; dan
3. sub bagian perencanaan dan pelaporan.
- b. bidang pengelolaan sampah, terdiri dari :
1. seksi pengangkutan sampah;
2. seksi pemilahan, pengomposan dan daur ulang sampah; dan
3. seksi pengelolaan tempat pembuangan akhir.
- c. bidang retribusi, terdiri dari :
1. seksi penagihan;
2. seksi perhitungan dan penetapan; dan
3. seksi pembukuan dan penerimaan.
14. d, bidang pemeliharaan dan pengawasan kebersihan, terdiri dari :
1. seksi kebersihan jalan, taman, lapangan olahraga;
2. seksi pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
3. seksi pengawasan dan penyuluhan.
- e. bidang pemeliharaan kebersihan daerah aliran sungai, laut dan pesisir, terdiri dari :
1. seksi kebersihan dan penanggulangan pencemaran daerah aliran sungai;
2. seksi kebersihan laut dan pesisir pantai; dan
3. seksi kebersihan saluran air terbuka dan drainase.
- f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
6. Ketentuan diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisip 1 (satu) Pasal yakni Pasal 208, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 208

- I 1) Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 19 terdiri dari :
- a. sekretariat, terdiri dari :
1. sub bagian hukum dan kepegawaian;
2. sub bagian perencanaan dan keuangan; dan
3. sub bagian umum.
- b. bidang pemuda, terdiri dari :
1. seksi organisasi dan kaderisasi kepemudaan;
2. seksi pembangunan wawasan kebangsaan dan kepemimpinan pemuda; dan
3. seksi pemberdayaan kepemudaan dan aktivitas.
- c. bidang olahraga, terdiri dari :
1. seksi olahraga pelajar dan mahasiswa;
2. seksi olahraga masyarakat, rekreasi, tradisional dan penyandang cacat; dan
3. seksi olahraga prestasi.

- d. bidang pengawasan, terdiri dari :
1. seksi pengawasan kegiatan kepemudaan;
2. seksi pengawasan kegiatan olahraga; dan
3. seksi pengawasan fasilitas kepemudaan dan keolahragaan.
1. seksi jaringan informasi kepemudaan keolahragaan;
- e. bidang pengembangan, pendataan sarana dan prasarana, terdiri dari :
2. seksi pendataan dan pelaporan; dan
3. seksi sarana dan prasarana.
- f. UPTD; dan
- g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

•

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung .


[)j\_yn\! � gkan di Bitung ,,.r.\_ � i!. � ggfil 14 Juli 201 4

;; -

�

'-

.;' ·&lt;'sEKRET&amp;s DAERAH KOTA,

,1

;

.;, .:


LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2014 NOMOR 9


NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG, PROVINS! SULAWESI UTARA (3/2014)




A

N

SI

s



NIP: 19741118 2001121 OOJ