PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 27 Tahun 2012 tentang No Description (berlaku Unknown)
Pembukaan
bahwa rambu-rambu lalu lintas jalan dalam wilayah Kabupaten Sintang sudah mengalami penambahan sesuai dengan kondisi pada saat sekarang ini, seperti peningkatan arus lalu lintas dijalan raya dan tingginya tingkat kccclakaan yang terjadi di jalan dalam wilayah Kabupaten Sintang, maka dipandang perlu dibuatnya peraturan ini sebagai dasar untuk dapat memberikan tindakan yang tegas bagi para pengguna jalan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
- I. Undang Undans Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 33 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352). Sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang lukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak zasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
1. tndang-Un«dang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) scbagaimana telah diubah bebcrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor I32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9. eraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan lemerintahan Antara Pemerintah, Peerintahan Derah Provinsi Dan emerintahan Daerah Kabupaten/ota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- I0. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor I Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaga Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor I, Tembusan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor I);
- II. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Nabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2);
MEMUTUSKAN:
PERAT'URAN BUPATI SINTANG TENTANG RAMBU-RAMBU LALU LIN'TAS JALAN DALAM WILAYAH KABUPATEN SINTANG
00721
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
B3A B I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati Sintang ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Bupati adalah Bupati Sintang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Daerah sebagai unsur Pemerintahan Daerah. dan Perangkat Penyelenggara
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten sintang.
5. Kepala Dinas adalah Kcpala Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang pemungutan retribusi terminal.
7. Rambu-rambu lalu lintas di jalan yang selanjutnya disebut rambu adalah salah satu dari perlengkapan jalan, berupa lambing, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, Iarangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan;
8. Rambu Peringatan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan peringatan bahaya atau tempat berbahya pada jalan di depan pemakai jalan;
9. Rambu Larangan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dlarang dilakukan olch pemakai jalan;
10. I0. ambu Peintah adalah rambu yang «digunakan untuk menyatalan perintah yng wajib dilakulan oleh pemakai jalan;
- I. Rambu Petunjuk adalah rambu yang igunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan;
13. Papan Tambahan adalah papan yang dipasang di bawah daun rambu yang memberikan
PENJELASAN
Pembukaan
lcbih Ianjut dari suatu rambu;
13. I4. Daun Rambu adalah pelat aluminium atau bahan logam lainnya tempat ditempelkan/ dilekatkanny rambu;
00722
.'
·
- ,-;ang Rambu adalah batangan logam atau bahan lainnya untuk menempelkan atau melekatkan daun rambu;
6. Refleksi Retro adalah sistem pemantulan cahava sinar yartg datang, dipantulkan kembali sejajar ke arah sinar datang, terutama pada malam hari atau cuaca gelap;
##
PENJELASAN
Pasal 2
Maksud dan tujuan pemasangan rambu-rambu lalu lintas dijalan dalam wilayah Kabupaten Sintang adalah agar terciptanya keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas bagi pengguna jalan. ## BA1 II MAKSUD DAN TUJUAN PEMASANGAN RAMBU-RAMBU
PENJELASAN
Pasal 3
- (1) Rambu berlaku sesuai arah lalu lintas yang bersangkutan. - (2) Lokasi penempatan rambu di wilayah Kabupaten Sintang melalui pertimbangan: 3. a.Nondisi jalan dan lingkungan; 4. b.Kondisi lalu lintas; 5. c.Aspek keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. ## BAB III ## JENIS DAN FUNGSI RAMBU Pengelompokan rambu-rambu sesuai dengan fungsinya yang ada di wilayah Kabupaten Sintang terdiri