PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 10 Tahun 1999 tentang TATA CARA PEMERIKSAAN DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI (berlaku 27 Januari 1999)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, Bappebti berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappbti) diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang diduga baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelanggaran dan/atau yang terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan-perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu diatur mengenai tata cara pemeriksaan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dengan Peraturan Pemerintah;
3. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI.
- 2
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pemeriksa untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
2. Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bappebti yang diangkat oleh Kepala Bappebti sebagai Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
BAB II - DASAR PEMERIKSAAN
Pasal 2
Pemeriksaan dilakukan
BAB II - DASAR PEMERIKSAAN
Pasal 3
Pemeriksaan dilakukan oleh Pemeriksa BAB III PEMERIKSA
BAB II - DASAR PEMERIKSAAN
Pasal 4
Syarat-syarat menjadi Pemeriksa adalah:
- a. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bappebti yang serendah-rendahnya berpangkat Penata Muda (Golongan III/a);
- b. lulus pendidikan Pemeriksa.
BAB II - DASAR PEMERIKSAAN
Pasal 5
Dalam pemeriksaan, Pemeriksa wajib:
- a. memiliki Surat Perintah Pemeriksaan dan Tanda Pengenal Pemeriksa dari kepala Bappebti dan ## BAB IV
PIHAK YANG DIPERIKSA
Pasal 66
Pemeriksaan dilakukan
Pemeriksaan dilakukan oleh Pemeriksa BAB III PEMERIKSA
Syarat-syarat menjadi Pemeriksa adalah:
- a. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bappebti yang serendah-rendahnya berpangkat Penata Muda (Golongan III/a);
- b. lulus pendidikan Pemeriksa.
Dalam pemeriksaan, Pemeriksa wajib:
- a. memiliki Surat Perintah Pemeriksaan dan Tanda Pengenal Pemeriksa dari kepala Bappebti dan ## BAB IV
PIHAK YANG DIPERIKSA
Dalam pemeriksaan, Pihak yang diperiksa:
- a. berhak meminta kepada Pemeriksa tembusan Surat Perintah Pemeriksaan dan memperhatikan Tanda Pengenal Pemeriksa;
- b. berhak meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan
PENJELASAN
Pembukaan
tentang maksud dan tujuan pemeriksaan;
- c. wajib menandatangani hasil pemeriksaan yang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan.
## - 4 -
## BAB V
## PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
##
PENJELASAN
Pasal 7
Pemeriksaan dilaksanakan sebagai berikut: - a. pemeriksaan wajib dilakukan oleh lebih dari satu orang Pemeriksa; - b. pemeriksaan dapat dilaksanakan di Kantor Pemeriksa, di kantor atau di tempat usaha atau di gudang atau di tempat tinggal Pihak yang diperiksa atau di tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan pelanggaran yang terjadi; - c. pemeriksaan dilaksanakan pada hari kerja dan jam kerja atau jika dianggap perlu dilakukan di luar kerja dan di luar hari kerja; - d. hasil pemeriksaan dibuat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan; - c. Berita Acara Pemeriksaan wajib ditandatangani oleh Pemeriksa dan yang diperiksa.
PENJELASAN
Pasal 8
## (1) Dalam melakukan pemeriksaan, Pemeriksa dapat: - a. meminta keterangan, konfirmasi, dan/atau bukti yang diperlukan dari Pihak yang diperiksa dan/atau Pihak lain yang diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan; - b. memerintahkan Pihak yang diperiksa untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu; - c. memeriksa catatan, pembukuan, dan/atau dokumen pendukung lainnya; - d. meminjam atau membuat salinan