UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1970 tentang PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK DIVIDEN 1959 UNDANG-UNDANG. PAJAK DIVIDEN 1959. PERUBAHAN DAN TAMBAHAN. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Meningat
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR10 TAHUN 1970 TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK DIVIDEN 1959 UNDANG-UNDANG. PAJAK DIVIDEN 1959. PERUBAHAN DAN TAMBAHAN.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa garis besar politik perpajakan Negara dalam menghadapi pembangunan meliputi: peningkatan tabungan Pemerintah melalui peningkatan penerimaan merangsang tabungan masyarakat, mendorong investasi dan produksi serta membantu redistribusi penghasilan kearah yang lebih seimbang dan mudah didalam admistrasinya;
- b. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan tabungan Pemerintah melalui penerimaan dianggap perlu untuk memperluas cara pemungutan pajak atas laba dan pendapatan;
- c. bahwa untuk itu perlu diadakan perubahan dan tambahan terhadap Undang-undang Pajak Dividen 1959.
- 1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayal (2) dan pasal 23 ayat (2);
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara NO. XXIII/ MPRS/1966.
3. Undang-undang Pajak Dividen 1959 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 7 tahun 1969 (Lembaran Negara tahun 1969 No. 38).
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK DIVIDEN 1959.
Pasal 1
Undang-undang Pajak Dividen 1959 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1965 yang telah disahkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang No. 7 tahun 1969, diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- I. Konsiderans ditambah dengan huruf e sampai dengan huruf g yang berbunyi sebagai berikut:
- e. bahwa atas hasil-hasil berupa bunga dan royalty yang dijabarkan oleh orang-orang dan badan-badan yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia kepada orang-orang dan badan-badan yang bertempat tinggal/berkedudukan diluar negeri menurut sistim pemungutan pajak yang berlaku dewasa ini tidak dipungut pajak;
- f. bahwa terhadap orang-orang dan badan-badan yang bertempat tinggal/berkedudukan didalam negeri pemungutan pajak atas hasil-hasil berupa bunga dan royalty yang diterima dari orangorang dan badan-badan yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia dapat dilakukan lebih efisien;
- g. bahwa berhubung dengan itu disamping pemungutan pajak atas hasil-hasil saham, dirasa perlu mengadakan pungutan pajak pada sumbernya atas hasil-hasil berupa bunga. dan royalty"
- II. Pasal 1 diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut: Dengan nama pajak atas bunga, dividen dan royalty dipungut pajak dari hasil, dengan nama atau dalam bentuk apapun, yang di peroleh dari:
- a. peminjaman uang kepada:
1. Badan-badan, yang berkedudukan dan melakukan perusahaan di Indonesia,
2. Orang-orang yang bertempat tinggal dan melakukan perusahaan di Indonesia.
3. "Pendirian tetap" yang melakukan perusahaan di Indonesia;
4. Pemerintah Republik Indonesia baik Pusat maupun Daerah dalam bentuk obligasi dan kertas perbendaharaan Negara;
- b. saham-saham, tanda-tanda laba dan obligasi yang ikut dalam pembagian laba dari perseroan-perseroan terbatas, perseroan komanditer atas saham dan perseroan-perseroan lainnya yang modalnya seluruhnya atau sebagian terbagi atas saham-saham, yang berkedudukan di Indonesia;
- c. pengikut-sertaan sebagai anggota ataupun sebagai yang berhak atas laba dari badan-badan yang tidak termasuk dalam huruf b tetapi merupakan subyek pajak perseroan seperti dimaksud dalam Ordonansi Pajak Perseroan 1925;
- d. paten/oktroi, lisensi, merk dagang serta hak-hak lainnya dan dari penyelewengan alat-alat serta perlengkapan perindustrian, perniagaan atau ilmu pengetahuan".
Pasal 2
9. "Apakah badan-badan ataupun orang-orang dimaksud dalam pasal 1 berkedudukan atau bertempat tinggal di Indonesia ditentukan menurut keadaan".
Pasal 3
Dengan hasil termaksud dalam pasal 1 huruf a dimaksudkan bunga dan/atau imbalan lainnya, baik yang dijanjikan maupun tidak, sehubungan dengan peminjaman uang.
Dengan hasil termaksud dalam pasal 1 huruf b dimaksudkan antara lain:
- a. pembagian laba baik secara langsung maupun tidak langsung dengan nama atau dalam bentuk apapun;
- b. pembayaran kembali karena likwidasi yang melebihi jumlah modal yang telah disetorkan;
- c. pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran;
- d. pencacatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;
- f. pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang telah disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal statuter yang dilakukan secara sah.
- g. pembayaran atas tanda-tanda laba, termasuk apa yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda tersebut;
- h. laba dari obligasi yang ikut serta dalam pembagian laba.
Dengan hasil termaksud dalam pasal 1 huruf c dimaksudkan antara lain:
Pasal 4
- b. pembayaran keuntungan tahunan, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh suatu pendirian tetap di Indonesia kepada perusahaan yang berhak diluar negeri.
Dengan hasil termaksud dalam pasal 1 huruf d dimaksudkan pembayaran royalty dan/atau setiap pembayaran lainnya yang diterimakan sebagai balas jasa untuk:
- a. menggunakan atau hak menggunakan paten/oktroi, lisensi, merk dagang, pola atau model, rencana, rahasia perusahaan cara pengerjaan, hak penarang dan hak cipta mengenai sesuatu kerja dibidang kesusastraan, kesenian atau ilmiah termasuk karya film sinematografi;
- b. menggunakan atau hak untuk menggunakan alat-alat dan perlengkapan perindustrian, perniagaan dan ilmu pengetahuan;
- c. mendapatkan bahan-bahan dan informasi yang diperlukan mengenai usaha dan investasi pada umumnya, pengalaman dibidang industri, perniagaan dan ilmu pengetahuan pada khususnya".
- V. Pasal 4 diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut: Pajak tidak terhutang atas hasil yang diperoleh:
1. Negara.
2. Bank-bank berupa bunga;
- a. dari para nasabahnya sehubungan dengan pemberian pinjaman uang;
- b. sehubungan dengan tagihan-tagihan antara bank;
3. Seseorang berupa bunga sepanjang tidak melebihi batas jumlah yang ditetapkan secara berkala oleh Menteri Keuangan;
Pasal 5
5. Berupa dividen, oleh badan yang berkedudukan di Indonesia atau "pendirian tetap" yang melakukan perusahaan di Indonesia, sepanjang perolehan dividen termaksud selaku pemegang saham atau pemegang tanda turut berhak berupa sara-sara (deelneming) sebagai" termaksud dalam pasal 9 ayat (2) Ordonansi Pajak Perseroan 1925;
6. Para pemegang sertifikat dari kantor-kantor administrasi.
7. Para pemegang salam yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia berupa pemberian saham-saham bonus atau pencacatan tambahan modal pada saham-saham tanpa penyetoran sesuatu, sepanjang pemberian saham-sahan bonus atau pencacatan tambahan modal termaksud dilakukan oleh Perseroan yang bersangkutan dalam rangka memperbesar jumlah modalnya sehubungan dengan penilaian kembali aktiva tetap yang diatur dalam pasal 3a Ordonansi Pajak Perseroan 1925".
- VI. Pasal 4a dihapuskan.
- VII. Pasal 5 ayat (5) diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut:
4. "Hasil yang diperoleh dalam bentuk natura atau bentuk lainnya yang bernilai uang dinilai menurut harga yang wajar dalam dunia niaga".
Pasal 6
5. VIII Pasal 6 ayat (2) huruf e dihapuskan.
Pasal 8
- IX. Pasal 8 ayat (2): kata-kata "dividen" bagian keuntungan atau bunga obligasi" diganti dengan perkataan "hasil".
Pasal 9
6. Para pemegang sertifikat dari kantor-kantor administrasi.
7. Para pemegang salam yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia berupa pemberian saham-saham bonus atau pencacatan tambahan modal pada saham-saham tanpa penyetoran sesuatu, sepanjang pemberian saham-sahan bonus atau pencacatan tambahan modal termaksud dilakukan oleh Perseroan yang bersangkutan dalam rangka memperbesar jumlah modalnya sehubungan dengan penilaian kembali aktiva tetap yang diatur dalam pasal 3a Ordonansi Pajak Perseroan 1925".
- VI. Pasal 4a dihapuskan.
- VII. Pasal 5 ayat (5) diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut:
4. "Hasil yang diperoleh dalam bentuk natura atau bentuk lainnya yang bernilai uang dinilai menurut harga yang wajar dalam dunia niaga".
5. VIII Pasal 6 ayat (2) huruf e dihapuskan.
- IX. Pasal 8 ayat (2): kata-kata "dividen" bagian keuntungan atau bunga obligasi" diganti dengan perkataan "hasil".
- X. Pasal 9 diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut:
8. "(1) Pajak atas bunga, dividen dan royalty diperhitungkan dengan pajak pendapatan atau pajak perseroan, yang dikenakan kepada sipenerima hasil untuk tahun dimana hasil itu dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan, sepanjang:
- a. hasil-hasil itu telah dimasukkan dalam pendapatan atau laba yang dikenakan pajak pendapatan atau pajak perseroan,
- b. sipenerima hasil bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia.
- (2) Untuk dapat memperhitungkan pajak tersebut pada ayat (1) pasal ini yang bersangkutan diwajibkan melampirkan pada surat pemberitahuan pajak pendapatan atau pajak perseroan suatu keterangan tentang pemotongan pajak termaksud".
- XI. Pasal 11 dihidupkan kembali dengan perubahan sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Badan/orang yang memberikan hasil atau badan-badan maupun kantor-kantor administrasi, bank-bank yang melakukan pembayaran hasil untuk dan atas nama pemberi hasil, berkewajiban memberikan suatu keterangan tentang adanya pemotongan pajak, jika diminta oleh penerima hasil.
Keterangan tersebut harus memuat:
- a. nama dan tempat tinggal yang menerima hasil;
- b. hari dan tanggal hasil itu disediakan untuk dibayarkan atau dibayarkan;
- c. jumlah hasil, bilamana perlu setelah dinaikkan menurut pasal 5 ayat (4);
- d. jumlah pajak yang terhutang/disetorkan kepada Kas Negara.
- e. tanggal pembayaran dan tanda tangan yang memberi surat keterangan tersebut".
Pasal 10
- XII. A. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) kata-kata: "pajak dividen" diganti dengan kata-kata "pajak atas bunga, dividen dan royalty".
Pasal 11
"Badan/orang yang memberikan hasil atau badan-badan maupun kantor-kantor administrasi, bank-bank yang melakukan pembayaran hasil untuk dan atas nama pemberi hasil, berkewajiban memberikan suatu keterangan tentang adanya pemotongan pajak, jika diminta oleh penerima hasil.
Keterangan tersebut harus memuat:
- a. nama dan tempat tinggal yang menerima hasil;
- b. hari dan tanggal hasil itu disediakan untuk dibayarkan atau dibayarkan;
- c. jumlah hasil, bilamana perlu setelah dinaikkan menurut pasal 5 ayat (4);
- d. jumlah pajak yang terhutang/disetorkan kepada Kas Negara.
- e. tanggal pembayaran dan tanda tangan yang memberi surat keterangan tersebut".
- XII. A. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) kata-kata: "pajak dividen" diganti dengan kata-kata "pajak atas bunga, dividen dan royalty".
- B. Pasal 10 ayat (4) kata-kata: "dividen, bagian keuntungan atau bunga obligasi" diganti dengan perkataan "hasil".
Pasal 12
"Pajak dividen" dan "nota dividen" masing-masing diganti dengan kata-kata "pajak atas bunga, dividen dan royalty" dan "surat keterangan".
perkataan:"dividen" diganti dengan perkataan : "hasil".
Pasal 16
- XIV Pasal 16 ayat (1) diantara kata-kata "badan" dan "yang" disisipkan "/orang".
Pasal 20
kata-kata:
"nota dividen" dan "nota" kedua-duanya diganti dengan kata-kata: surat keterangan".
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
perkataan:
"penghukum" diganti dengan perkataan: "hukuman".
Pasal 24
"pajak dividen" diganti dengan kata-kata: "pajak atas bunga, dividen dan royalty".
kata-kata: "nota dividen" diganti dengan kata-kata: "surat keterangan" dan diantara kata-kata' "badan" dan "yang" disisipkan perkataan: "/orang".
perkataan: "Inspektur" diganti dengan kata-kata: "Kepala Inspeksi Pajak" dan diantara kata-kata: "badan" dan "yang" disisipkan perkataan: "/orang".
diantara kata-kata: "badan" dan "yang" disisipkan perkataan: "orang".
Pasal 26
XVII Pasal 26 diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut: Menteri Keuangan berhak menetapkan peraturan yang perlu untuk menjalankan Undang-undang ini serta untuk memudahkan pemungutan pajak atau pemilikan atas pemungutan pajak".
Pasal 28
XIX. Kata-kata:
- a. "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang",
- b. "Menteri Iuran Negara",
- c. Kepala Inspeksi Keuangan", yang terdapat dalam Undangundang ini masing-masing diubah menjadi:
- a. "Undang-undang",
- b. "Menteri Keuangan",
- c. "Direktur Jenderal Pajak",
- d. "Kepala Inspeksi Pajak".
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 1970. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ALAMSJAH

Penandatangan: Mayor Jenderal T.N.I.

Penetapan: Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 1970. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEHARTO Jenderal TNI
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1970 TENTANG
## PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK DIVIDEN 1959.
## UMUM:
Garis besar politik perpajakan Negara dalam menghadapi pembangunan meliputi: peningkatan tabungan Pemerintah melalui peningkatan penerimaan, perangsang tabungan masyarakat, mendorong investasi dan produksi serta membantu redistribusi penghasilan ke arah yang lebih seimbang dan mudah di dalam administrasinya.
Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan tabungan Pemerintah melalui peningkatan Penerimaan, penanaman modal asing pada dewasa ini merupakan sumber penerimaan yang patut digali secara intensip.
Perusahaan-perusahaan modal asing yang secara langsung berusaha dan menanamkan modalnya di Indonesia berdasarkan Undang-undang Penanaman Modal Asing, sudah (akan) merupakan sumber penerimaan pajak yang baru, karena atas labanya yang diperoleh akan dikenakan pajak perseroan, dan bagi yang, untuk sementara mendapatkan masa bebas pajak, sesudah masa bebas pajak tersebut berakhir di samping pengenaan pajak-pajak lainnya, seperti pajak penjualan dan pajak-pajak daerah.
Di samping perusahaan-perusahaan modal asing yang secara langsung melakukan usaha dan menanamkan modalnya di Indonesia, terdapat perusahaan-perusahaan asing, baik perorangan maupun badan-badan, yang secara tidak langsung melakukan usaha di Indonesia, misalnya dengan cara meminjamkan modal kepada perusahaan-perusahaan baik asing maupun bukan asing yang berusaha di Indonesia, untuk mana si pemilik modal di luar negeri itu memperoleh keuntungan berupa bunga atas pinjaman uang tersebut.
Berdasarkan ketentuan-ketentuan perpajakan yang ada, keuntungan yang diperoleh si pemilik modal di luar negeri berupa bunga itu, tidak dapat dikenakan pajak pendapatan ataupun pajak perseroan.
Keadaan demikian itu sudah barang tentu merugikan penerimaan Negara dan tidak dapat dibiarkan terus.
Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa dalam dunia niaga yang modern, pembiayaan perusahaan untuk bagian besar dilakukan dengan modal pinjaman, atas pinjaman mana harus dibayar bunga.
Dengan adanya penanaman berbagai modal di negara kita, dapatlah dibayangkan betapa luasnya peranan yang dimainkan, oleh bunga, sehingga bumi Indonesia selain mengeluarkan hasil-hasilnya, yang dibutuhkan untuk konsumsi dunia, juga harus mengeluarkan hasil modalnya dalam bentuk bunga dalam jumlah yang cukup berarti.
Bunga itu selain beredar di dalam negeri, banyak pula yang mengalir ke luar negeri, dari mana pinjaman itu berasal.
Adalah suatu hal yang wajar, bila atas hasil ini yang ke luar dari bumi kita dibebani pajak.
Bilamana hal ini tidak dilakukan, maka negara lain di mana si penerima bunga itu bertempat tinggal atau berkedudukan yang akan mendapatkan keuntungan dengan memungut pajak atas hasil tersebut, yang berarti bahwa Negara kita mengalihkan hak memungut pajaknya pada negara lain, yang mengakibatkan kerugian finansil bagi negara kita, yang justru pada dewasa ini sangat memerlukannya.
Di samping peminjaman uang seperti diuraikan di atas, terdapat pula orang-orang atau badanbadan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar negeri yang menyerahkan penggunaan hak paten/oktroi, lisensi, merk dagang, pola atau model, rencana, rahasia perusahaan dan hak-hak demikian lainnya, ataupun menyewakan alat-alat dan perlengkapan perindustrian, perniagaan dan ilmu pengetahuan kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk mana diperoleh pembayaran-pembayaran balas jasa atau uang sewa, yang lazim dinamakan royalty.
Pada hakekatnya tidak ada perbedaan yang azasi antara bunga dari pinjaman uang dan hasil royalty tersebut, karena kedua-duanya merupakan keuntungan yang diperoleh dengan melakukan usaha secara tidak langsung di Indonesia, sehingga adalah wajar bilamana royalty tersebut seperti juga bunga dikenakan pajak.
Tetapi mengingat bahwa perusahaan-perusahaan asing, baik perorangan maupun badan-badan yang melakukan,usaha secara tidak langsung di Indonesia itu bertempat tinggal atau berkedudukan di luar negeri, sehingga berada di luar jangkauan administrasi pajak Negara kita, maka diperlukan suatu cara pemungutan, yang memungkinkan pengenaan pajak atas keuntungan-keuntungan yang diperolehnya.
## PRESIDEN
## REPUBLIK INDONESIA
Cara pemungutan yang tepat dan serasi ialah dengan cara memungut pajak pada sumbernya, yakni pajak yang terhutang diwajibkan dipotongkan langsung oleh perusahaan-perusahaan yang memberikan hasil berupa bunga dan royalty itu.
Cara pemungutan tersebut kini telah dilaksanakan pada pemotongan pajak dividen berdasarkan Undang-undang Pajak Dividen 1959, sehingga dari segi praktisnya, pengaturan pengenaan dan pemungutan pajak atas bunga dan royalty tersebut cukup dilaksanakan dengan mengadakan perubahan dan tambahan Undang-undang Pajak Dividen 1959, mengingat pula bahwa ketentuan-ketentuan formil mengenai pemungutan pajak dividen sepenuhnya dapat diberlakukan pada pemungutan pajak atas bunga dan royalty.
Sifat pemungutan pajak yang dilakukan pada sumbernya ini adalah pungutan akhir (eindheffing).
Cara pemungutan pajak secara langsung pada sumbernya ini, diberlakukan pula terhadap pembayaran bunga dan royalty pada orang-orang atau badan-badan yang bertempat-tinggal di Indonesia.
Berbeda dengan sifat pemungutan pada perusahaan-perusahaan asing, baik perorangan maupun badan-badan yang bertempat-tinggal atau berkedudukan di luar negeri, sifat dari pemungutan pajak pada sumbernya bagi wajib pajak dalam negeri ini merupakan suatu pemungutan pendahuluan (voorheffing) atas pajak pendapatan atau pajak perseroan, yang setelah tahun berakhir dapat diperhitungkan dengan pajak pendapatan atau pajak perseroan, yang akhirnya terhutang.
Berhubung dengan perubahan dan tambahan obyek pemungutan dari Undang-undang Pajak Dividen 1959 dengan bunga dan royalty, maka namanya perlu pula disesuaikan, dan menjadi "Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty 1970".
## PASAL DEMI PASAL.
PENJELASAN
Pasal 1
. - I. Mengatur penambahan konsiderans Undang-undang. Penambahan ini perlu, karena konsiderans seperti yang dimuat dalam Undang-undang Pajak Dividen 1959 tidak mencakup seluruh dasar dari pungutan-pungutan yang baru yaitu bunga dan royalty. - II. - Pasal 1 mengatur perumusan tentang obyek Pajak