PERATURAN BUPATI BOMBANA Nomor 43TAHUN Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGS:, SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOMBANA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 43TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGS:, SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOMBANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana, perlu menetapkan Peraturan Bu ati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fun si Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan erpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 200~1 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Kabupat n Bombana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo .esia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 . tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind ne ia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang paratur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1 ahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repu lik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peru ahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nornor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar-an Negara epublik
Menetapkan
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahar:. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nornor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TA A E:RJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU ~·iATU PINTO KABUPATEN BOMBANA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daer' h Kabupaten Bombana.
7. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan erpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana.
6. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan pe yelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyar kat.
10. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah s s' .iai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah
Bagian Kesa.tu Bentuk Perangkat Daerah
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE, PERANGKAT DAERAH
Pasal 2
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal diwadahi dalam bentuk dinas.
Bagian Kedua Nomenklatur Perangkat Daerah
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE, PERANGKAT DAERAH
Pasal 3
Nomenklatur perangkat daerah sebagaimana dir aksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelaj anan Terpadu Satu Pintu.
Bagian Ketiga Tipe Perangkat Daerah
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE, PERANGKAT DAERAH
Pasal 4
- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksu calam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B.
- (2) Penentuan tipe Dinas Penanaman Modal dar:. Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ## BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGAN[ .. ASI
Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi
Pasal S
- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sat Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudu an di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE, PERANGKAT DAERAH
Pasal 6
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpa u Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Penanaman Modal.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE, PERANGKAT DAERAH
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaks d dalam Pasal 6, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraar.. pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pernerintahan daerah terhadap pelayanan terpadu satu pintu di idang penanaman modal;
- c. pengkoordinasian dan pembinaan pelak sanaan tugas pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanarnan modal;
- d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tu as pelayanan terpadu satu pin tu di bidang penanaman modal; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan o]eh B .tpati terkait dengan tugas dan fungsi dinas.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE, PERANGKAT DAERAH
Pasal 8
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana memiliki kewenangan sebagai berikut
- a. merumuskan kebijakan teknis penyelenggar an pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modaJ;
- c. mengkoordinasikan dan pembinaan pelaksanaan tugas pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal;
- b. memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal;
- d. mengendalikan dan mengevaluasi pelak sanaan tugas pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal; dan
- e. melaksanakan fungsi lain yang diberikar cleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi dinas
Bagian Kedua Susunan Organisasi
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE, PERANGKAT DAERAH
Pasal 9
- ( 1) Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana, terdiri atas:
- b. sekretariat;
- a. kepala dinas;
- c. bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
- d. bidang pengendalian pelaksanaan pei anaman modal, informasi dan promosi penanaman modal;
- e. bidang penyelenggaraan pelayanan J erizinan dan nonperizinan, pengaduan, kebijaka d an laporan layanan; dan
- f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran peraturan i i.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu

Kepala Dinas

## Pasal 10

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Penaraman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam enyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar atas pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanarnan modal sesuai kewenangannya, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundangu d.angan serta tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan w ang diberikan pemerintah kepada Bupati.

## Bagian Kedua

Sekretariat

## Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada semua satuan organisasi di bidang ketatausahaan melipui i pcren anaan dan pelaporan, kepegawaian, keuangan, 1 urnah tangga, keprotokoleran, dan perlengkapan serta peralatan kantor.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepals Dinas.

## Pasal 12

Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dim sud dalam Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi ·

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Sekretariat, meliputi perencanaan dan pelaporan, perlengkapan aset, serta keuangan;
- b. pemberian dukungan atas penyelengg, s.an urusan Sekretariat meliputi perencanaan da pelaporan, perlengkapan dan aset, serta keuangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas Sekrcts.ris meliputi perencanaan dan pelaporan, perlengkapan dan aset, serta keuangan;dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan ole kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 13

- (1) Sekretariat terdiri atas :
- a. sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. sub bagian perencanaan program &amp; keuangan
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian ye ng berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretars.

## Pasal 14

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian me punyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua satuan organisasi di bidang ketatausahaan meliputi rumah tangga, keprotokoleran, per lengkapan dan peralatan kantor serta kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Perencanaan Program &amp; Keuangar .. mempunyai tugas pokok menyusun Perencenaan rogram serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua satuan organisasi di bidang Keuangan.

## Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

## Pasal 15

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim. Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis, rencana pengembangan penanaman modal, pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal, Pengembangan potensi dan peluang penanarnan modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah.
- (2) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklirr.. Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

## Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksucl dalam Pasal 15, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklirr.. Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan r nt.ana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah.
- b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal Iingkuo daerah.
- c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan ole kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

## Pasal 17

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklirr:. Penanaman Modal terdiri atas :
- b. seksi deregulasi penanaman modal; dan
- a. seksi perencanaan penanaman modal;
- c. seksi pemberdayaan usaha.

- (2) Seksi sebagaimana tersebut di atas dipirnpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengernbangan Iklim Penanaman Modal.

## Pasal 18

- (1) Seksi Perencanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
- (3) Seksi Pemberdayaan Usaha mempunyai tug· s melakukan pengumpulan data dan analisis pelaku usahs m.ikro, kecil, menengah, besar dan koperasi serta melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi.
- (2) Seksi Deregulasi Penanaman Modal mem unyai tugas melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup aerah berdasarkan sektorusaha dan wilayah.

## Bagian Keempat

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Informasi dan Promosi Penanaman Modal

## Pasal 19

- (1) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Informasi dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas: a. melaksanakan pemantauan realisasi pena arnan modal
- b. pengawasan kepatuhan perusahaan pena arnan modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan.
3. berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
- c. pembinaan dan fasilitasi penyelesaian errnasalahan penanaman modal, pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan pengolahan data penanarnan modal.
- d. penyusunan dan pengembangan kebijakan Zstrategi promosi penanaman modal lingkup daerah,
- e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri; dan
- f. penyusunan bahan, sarana dan prasai ana promosi penanaman modal.
- (2) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Informasi dan Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Informasi dan Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan

kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan.

- c. pelaksanaan pembangunan dan pengern angan istem informasi dan pengolahan data penanaman modal.
- b. pelaksanaan pembinaan danfasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.
- d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/ strategipromosi penanaman modal lingkup daerah.
- f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana prornosi penanaman modal; dan
- e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negerl.
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 21

- (1) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Informasi dan Promosi Penanaman Modal terdiri atas :
- a. seksi Pemantauan, Pengawasan, dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
- c. seksi Pengembangan, Pelaksanaan, Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.
- b. seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal; dan
- (2) Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin I leh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Informasi dan Promosi Penanaman ModaJ

## Pasal 22

- (1) Seksi Pemantauan, Pengawasan, dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai t g~LS :
- a. melakukan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- c. melakukan pembinaan dan fasilita 1 penyelesaian permasalahan penanaman modal; dan
- b. melakukan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan pembinaan pelaksanaan pe a aman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah serta melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan pena aman modal lingkup daerah.
- (2) Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informa si Penanaman Modalmempunyai tugas:
- b. melakukan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal.
- a. melakukan pengolahan data dan pelaporan perizinan dan nonperizman;
- (3) Seksi Pengembangan, Pelaksanaan, Sarana an Prasarana Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas
- a. melakukan pengumpulan data, analisis da penyusunan kebijakan/ strategi promosi penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

- b. melakukan perencanaan prornosi berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- c. melakukan promosi berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- d. melakukan penyiapan bahan/sarana an prasarana promosi penanaman modal; dan
- e. melakukan publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi penanaman modal.

## Bagian Kelima

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Pengaduan, Kebiajakan dan Pelaporan 'ya an

## Pasal 23

- (1) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan P rizinan dan Nonperizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pela oran Layanan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan dan p nyelenggaraan pelayanan penzman dan nonperizman. pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan.
- (2) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan P rizinan dan Nonperizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, pengaduan, ebijakan, dan pelaporan layanan;
- b. perumusan bahan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan penzman dan nonperizman pengaduan, kebijakan, dan pelaporan layanan;
- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, pengaduan, kebijakan, dan pelaporan layanan ;
- d. penyelenggaraan pelayanan pengaduan dai: informasi layanan;
- e. penyelenggaraan pelayanan pendaftaran erizinan dan nonperizman;
- f. pengendalian dan evaluasi penyelenggaraar. pelayanan perizinan dan nonperizinan, pengaduan, ebijakan, dan pelaporan layanan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 25

- (1) Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizins n, Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan terdiri ata ~ :
- a. seksi pelayanan perizinana dan nonperizinan; b. seksi pengaduan dan informasi layanan; dan.

+

- c. seksi kebijakan, penyuluhan, pelaporan a peningkatan layanan.
- (2) Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpi oleh epal\_a Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan, pengaduan, kebijakan, dan pelaporan layanan.

## Pasal26

- (1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizina mernpunyai tugas:
- a. melaksanakan, merencanakan, mengolah
3. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. memeriksa dokumen/berkas pemohon, mernverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, mernvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- c. membuat konsep penyelenggaraan pelaya an (SOP, SP, SPM); dan
- (2) Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan mernpunyai tugas:
- d. menyusun dan mengevaluasi laporan, mengadrninistrasi serta menerbitkan dokumen layanan erizinan dan nonperizman.
- a. melaksanakan administrasi pengaduan, m nyiapkan dan mengumpulkan data pengaduan;
- b. merencanakan, mengidentifikasi dan mengkoordinasikan teknis penanganan pe gaduan;
- c. mendokumentasikan dan mengarsipkan penanganan pengaduan;
- d. memberikan, memfasilitasi dan men analisa data permasalahan penanganan pengad uan;
- e. merumuskan permasalahan, memonitoring dan mengevaluasi data penanganan pengaduan; dan
- (3) Seksi Kebijakan, Penyuluhan, Pelaporan, dan Peningkatan Layanan mempunyai tugas :
- f. membuat konsep penanganan pengaduan (SOP,S ,SPM) serta menyusun laporan penangan penga mm.
- a. menyiapkan bahan kebijakan peraturan;
- c. mengumpulkan, menganalisis, mengkaji dan mengolah bahan peraturan perundang-undangan;
- b. merencanakan harmonisasi terkait pelays nan perizinan dan nonperizinan;
- d. pemberian sosoalisasi penyuluhan kepada masyarakat, menerima dan menganalisis permohonan pemberian insentif, dan kemudahan berusaha; dan
- e. mengevaluasi bahan kebijakan, serta menyusun laporan kebijakan terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan.

## Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

## Pasal 28

- (1) KelompokJabatan Fungsional sebagaimana dirnaksu dalam Pasal 28 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalarn berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsio al senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dirr.aksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksi d pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BABV

## TATA KERJA

## Pasal 29

- masmg-masmg. . . . . masmg-masmg maupun an tar satua orgamsasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib merie apkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalarr lingkungan
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi,: tegrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar nit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan rnelekat.

•

## Pasal 30

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentus n perundangundangan yang berlaku.

## Pasal 31

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan s rta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

## Pasal 32

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagiao /Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggugjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

## Pasal33

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

## Pasal34

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disarnpaikan pula kepada satuan organisasi lain yang seca a fungsional mempunyai hubungan kerja.

## Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam ran ka pem berian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

## Pasal36

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yan membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

## Pasal 37

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasi1 guna masingmasing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan terte ntu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VI

## KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELO ISA.SI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

## Pasal38

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pember entian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas Penar.aman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pinrukabupaten Bombana, berpedoman pada peraturan perundanganndangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon Ilb.
- (4) Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pel· yanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon Illa.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupate n Bombana merupakan jabatan eselon Illb.

'

...

'

- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu intu Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IVa.
- (7) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pin tu C abupaten Bombana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dina' Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai p doman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.


Pj. BUPATI BOMB A,

Ditetapkan di Rurnbia pada tanggal L'L Q~s~lll~- 2016

Hj. SITITI SALEHA



BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2016 NOMOR : 1,

~ ---&lt;--SE~A~~-~-H\_.

\_\_

H. BURHANUDDIN A.HS NOY

Diundangkan di Rumbia pada tanggal t; ~tSttl\~t~ 2016

SEKRETARIS DAERAH ,

..

~

..,.,

·•

I

I

.,

i

'

\

~

LAMPIRAN

: PERATURAN BUPA1 I BOMBANA

NOMOR

L(? TAHUN 2 16

TANGGAL

:

1--2- De S'l;I-Al?tr- 'lol~

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOMBANA



Pj. BUPATI BOMBA A ,


Hj. S