PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT Nomor 4 Tahun 2012 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2011-2015 (berlaku 22 Oktober 2012)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2011-2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI RAJA AMPAT,
- a. bahwa sebagai dasar dan pedoman pembangunan daerah serta penjabaran visi dan misi Bupati dalam satu periode, maka perlu disusun suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Raja Ampat secara terencana, terstruktur dan berkesinambungan;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Raja Ampat periode tahun 2011-2015, merupakan penjabaran dan tahapan program/kegiatan pembangunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah periode tahun 2011-2030;
- c. bahwa berdasarkan amanat pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu disusun suatu Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011-2015;
5. 1 . Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undangundang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
10. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemerikasaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
13. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
14. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
16. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
17. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
30. Peraturan Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 2006-2011;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Distrik, Kelurahan dan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 60);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 67);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 68);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 69);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor... tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Raja Ampat (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2012 Nomor....., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor...);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor... tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Raja Ampat (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2012 Nomor....., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor...);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT DAN
BUPATI RAJA AMPAT
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2011 -2015.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Raja Ampat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Raja Ampat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Raja Ampat.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan, Kantor, Unit Satuan Kerja, dan Distrik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJP Nasional adalah dokumen Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011-2030, yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD Kabupaten Raja Ampat adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2030.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta ## BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) RPJMD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011-2015 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD serta
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dengan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD setiap Tahun.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) SKPD melaksanakan program dalam RPJMD yang dituangkan kedalam Renstra SKPD.
- (2) Dalam menyusun Renstra SKPD wajib berpedoman pada Dokumen RPJMD karena merupakan satu kesatuan dokumen Perencanaan Pembangunan yang tidak dapat terpisahkan.
- (3) SKPD melakukan konsultasi dan koordinasi dengan BAPPEDA dalam menyusun Renstra SKPD dan Renja SKPD.
BAB III - SISTEMATIKA
Pasal 5
Sistematika penyusunan RPJMD adalah sebagai berikut :
BAB I
: PENDAHULUAN
BAB II
: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III
: GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
BAB IV
: ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
BAB V
: VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI
: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS SERTA KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB IX
: PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
BAB X
: PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
BAB III - SISTEMATIKA
Pasal 6
Isi beserta uraian RPJMD Kabupaten Raja Ampat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Waisai Pada Tanggal, 22 Oktober 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KAB. RAJA AMPAT, CAP/TTD Drs. FERDINAND DIMARA, M.Si PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c) NIP. 19571212 198303 1 031

Penandatangan: Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM MOHLIYAT MAYALIBIT, SH PENATA NIP. 19791020 200312 1 007 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2011 NOMOR 84 ## BAB IV ## PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 7 - (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

Penandatangan: - (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. ## BAB V ## KETENTUAN PERALIHAN Pasal 8 Peraturan Daerah ini akan ditinjau kembali apabila dalam pelaksanaannya terdapat perubahan kebijakan dan/atau perubahan Peraturan Perundang-undangan, yang mengatur tentang sistim perencanaan pembangunan dan penataan ruang wilayah. ## BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 9

Penandatangan: Hal-hal lain yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 10 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan mempunyai daya laku sejak bulan Januari tahun 2011

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat.

Penetapan: Ditetapkan di Waisai Pada tanggal, 22 Oktober 2012

Penandatangan: BUPATI RAJA AMPAT, CAP/TTD MARCUS WANMA
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Diundangkan di Waisai Pada Tanggal, 22 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KAB. RAJA AMPAT, CAP/TTD Drs. FERDINAND DIMARA, M.Si PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c) NIP. 19571212 198303 1 031

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM

MOHLIYAT MAYALIBIT, SH PENATA NIP. 19791020 200312 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2011 NOMOR 84

## BAB IV

## PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB V

## KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Peraturan Daerah ini akan ditinjau kembali apabila dalam pelaksanaannya terdapat perubahan kebijakan dan/atau perubahan Peraturan Perundang-undangan, yang mengatur tentang sistim perencanaan pembangunan dan penataan ruang wilayah.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan mempunyai daya laku sejak bulan Januari tahun 2011

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat.

Ditetapkan di Waisai

Pada tanggal, 22 Oktober 2012

BUPATI RAJA AMPAT, CAP/TTD MARCUS WANMA


## PENJELASAN

ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT

## NOMOR TAHUN 2012 TENTANG

## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2011-2015

## I. UMUM.

Bahwa dalam rangka memberikan arah, sasaran dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah sesuai visi, misi Kepala Daerah, dan berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, maka perlu disusun suatu dokumen sistem perencanaan pembangunan daerah yang tersusun secara sistematis, teratur dan berkesinambungan. Dokumen sebagaimana dimaksud diatas adalah dokumen RPJMD dalam kurun waktu 5 tahun mendatang.

RPJMD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011-2015 merupakan dokumen yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati, yang mana dalam proses penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional dan memperhatikan RPJPD dan RPJP Provinsi Papua Barat, yang memuat visi dan misi, arah dan kebijakan keuangan daerah, isu-isu strategis, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikator kinerja daerah dari SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan RPJMD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011-2015 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku.

Dokumen RPJMD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011-2015, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan RKPD Kabupaten Raja Ampat pada setiap tahun anggaran, yang mana penjabaran lebih lanjut disusun dalam Renja SKPD untuk tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan uraian penjelasan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk suatu perangkat Peraturan Daerah yang mengatur tentang RPJMD Kabupaten Raja Ampat Tahun 20112015.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

'Yang dimaksud dengan Visi Kabupaten Raja Ampat untuk Tahun 2011-2015 adalah ' Mewujudkan Kabupaten Raja Ampat sebagai Kabupaten Bahari Menuju Masyarakat yang Sehat, Berpendidikan, Sejahtera, dan Berkeadilan'. Visi ini merupakan hasil lanjutan dari semangat Tomolol, yang dideklarasikan oleh penjabat Bupati pada tanggal 13 Desember 2003. Semangat Tomolol merupakan pertemuan para pemangku kepentingan di Raja Ampat dan merupakan itikad baik dari semua pihak untuk berpartisipasi secara terbuka dalam menetapkan kondisi ideal yang ingin diwujudkan di Kabupaten Raja Ampat sekaligus merancang program pembangunan berwawasan lingkungan. Terdapat lima kata kunci penting yang terkandung dalam rumusan visi Kabupaten Raja Ampat, yang sekaligus merupakan orientasi pembangunan Raja Ampat yakni Bahari , Sehat , Berpendidikan , Sejahtera dan Berkeadilan, yang mana dijelaskan dalam ruang lingkup sebagai berikut :

- a. Bahari . Berkembangnya nilai-nilai dasar dalam berbagai dimensi kehidupan pemerintahan dan masyarakat yang menempatkan laut sebagai sumber kehidupan.
- b. Sehat . Terwujudnya kondisi di mana tingkat kesehatan fisik maupun spiritual masyarakat Raja Ampat semakin membaik yang didorong oleh ketersediaan dan kemudahan akses pelayanan kesehatan.
- c. Berpendidikan . Kondisi di mana tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Raja Ampat semakin meningkat yang didukung oleh ketersediaan dan kemudahan akses fasilitas pendidikan.
- d. Sejahtera. Merujuk pada terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat terutama berupa kemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan peluang berusaha yang ditopang oleh ketersediaan infrastruktur dasar secara memadai.
- e. Berkeadilan. Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Raja Ampat.

Selanjutnya Visi ini diwujudkan dan dijabarkan lebih lanjut kedalam Misi yakni ditetapkan sebanyak 4 (empat) Misi sebagai berikut :

- a. Mengembangkan jaringan infrastruktur dasar yang memadai (M1);
- b. Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Raja Ampat (M2);
- c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan partisipatif (M3);
- d. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat berbasis potensi bahari dan sumberdaya lainnya (M4).'

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

'Peraturan Bupati hanya mengatur hal-hal yang bersifat teknis, dan merupakan petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan diatasnya'.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

## LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT

NOMOR : 4 TAHUN 2011

TANGGAL : 22 Oktober 2011


RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2011-2015

## DAFTAR ISI

BAB I

## PENDAHULUAN

| 1.1. Latar Belakang | 1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.3. Hubungan Antar Dokumen | 9 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | 10 |
| 1.5. Maksud dan Tujuan | 13 |
| BAB II | |
| GAMBARAN UMUMKONDISI DAERA | |
| 2.1. Aspek Geografis dan Demografis | 16 |
| 2.1.1. Karakteristik lokasi dan wilayah | 1 6 |
| 2.1.2. Topografi | 1 8 |
| 2.1.3. Geologi | 1 9 |
| 2.1.4. Tanah | 20 |
| 2.1.5. Iklim | 21 |
| 2.2. Demografis | 22 |
| 2.2.1. Penduduk | 22 |
| 2.2.2. Ketenagakerjaan | 24 |
| 2.3. Perekonomian Daerah | 25 |
| 2.3.1. PDRB Kabupaten Raja Ampat dan Perkembangannya | 25 |
| 2.3.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Raja Ampat | 25 |
| 2.3.3. Struktur Perekonomian | 26 |
| 2.3.4. Pertumbuhan Ekonomi Sektoral | 28 |
| 2.3.5. PDRB Perkapita | 29 |
| 2.3.6. Sumbangan Sektoral terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi | 31 |
| 2.4. Sosial Budaya | 34 |
| 2.4.1. Pendidikan | 34 |
| 2.4.2. Kesehatan | 36 |
| 2.5. Prasarana dan Sarana Daerah | 40 |
| 2.5.1. Jalan dan jembatan | 40 |
| 2.5.2. Sarana perhubungan | 41 |
| 2.5.3. Instalasi air bersih | 42 |
| 2.5.4. Tenaga listrik | 42 |
| 2.5.5. Telekomunikasi 2.5.6. Sarana dan prasarana pemerintahan | 43 44 |
| 2.6. PemerintahanUmum | 44 |
| BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN | |
| DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN | |
| 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu | 49 |
| 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu | 54 |
| 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran | 54 |
| 3.2.2. Analisis Pembiayaan | 57 |
| 3.3. Kerangka Pendanaan | 59 |
| BAB IV | |
| ANALISIS ISU STRATEGIS | |
| 4.1. Lingkungan Internal: Kekuatan dan Kelemahan | 62 |
| 4.2. Lingkungan Eksternal: Peluang dan Ancaman | 68 |
| 4.3. Strategi Implementasi Kebijakan 4.3.1. Upaya Menggunakan Kekuatan untuk Memanfaatkan Peluang. | 71 74 |

| 4.3.2. Upaya Menanggulangi Kelemahan dengan Memanfaatkan Peluang. | 75 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 4.3.3. Upaya Menggunakan Kekuatan untuk Mengatasi Ancaman. | 76 |
| 4.3.4. Upaya Memperkecil Kelemahan dan Mengatasi Ancaman. | 77 |
| VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | |
| 5.1. Visi | 78 |
| 5.2. Misi | 80 |
| 5.3. Tujuan dan Sasaan | 80 |
| 5.3.1. Mengembangkan jaringan infrastruktur dasar yang memadai (M1). | 80 |
| 5.3.2. Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Raja Ampat (M2). | 82 |
| dan partisipatif (M3). 5.3.4. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat berbasis potensi | 86 |
| bahari dan sumberdaya lainnya (M4). | 88 |
| ISU-ISU TRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | |
| 6.1. Mengembangkan jaringan infrastruktur dasar yang memadai. 6.2. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Terjangkau | 91 |
| Bagi Seluruh Masyarakat Raja Ampat. | 101 |
| 6.3. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan partisipatif. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi | 122 |
| 6.4. Bahari dan Sumberdaya Lainnya. | 135 |
| BAB VII KEBIJAKANUMUMDANPROGRAM | |
| PEMBANGUNAN DAERAH | |
| BAB VIII | |
| INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS SERTA KEBUTUHAN PENDANAAN | |
| 8.1. Urusan Wajib | 219 |
| 8.1.1. Pendidikan | 219 |
| 8.1.2. Kesehatan | 222 |
| 8.1.3. Lingkungan Hidup | 228 |
| 8.1.4. PekerjaanUmum | 230 |
| 8.1.5. Penataan Ruang | 236 |
| 8.1.6. Perencanaan Pembangunan | 238 |
| 8.1.7. Perumahan | 241 |
| | 242 |
| 8.1.8. Kepemudaan dan Olah Raga 8.1.9. Penanaman Modal | 244 |
| 8.1.10. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 245 |
| 8.1.11. Kependudukan dan Catatan Sipil | 246 |
| 8.1.12. Ketenagakerjaan | 249 |
| 8.1.13. Ketahanan Pangan | 251 |
| Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 252 |
| 8.1.14. dan Keluarga Sejahtera | 253 |
| 8.1.15. Keluarga Berencana 8.1.16. Perhubungan | 254 |
| | 262 |
| 8.1.17. Komunikasi dan Informatika 8.1.18. Pertanahan | 263 |
| 8.1.19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri | 264 |
| 8.1.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi | |
| 8.1.21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 282 |

8.1.22. Sosial

283

| 8.1.23. Budaya | 8.1.23. Budaya | 286 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 8.1.24. Statistik | 8.1.24. Statistik | 288 |
| 8.1.25. Kearsipan dan Perpustakaan | 8.1.25. Kearsipan dan Perpustakaan | 289 |
| 8.2. Urusan Pilihan | 8.2. Urusan Pilihan | 291 |
| 8.2.1. Kelautan dan Perikanan | 8.2.1. Kelautan dan Perikanan | 291 |
| 8.2.2. | Pertanian | 295 |
| 8.2.3. | Kehutanan | 301 |
| 8.2.4. | Energi dan Sumber Daya Mineral | 303 |
| 8.2.5. | Pariwisata | 306 |
| 8.2.6. | Industri | 310 |
| 8.2.7. | Perdagangan | 313 |
| 8.2.8. | Transmigrasi | 315 |
| BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH | BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH | BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH |
| BAB X | BAB X | BAB X |
| PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH | PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH | PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH |
| PELAKSANAAN | PELAKSANAAN | 336 |
| 10.1. Pedoman Transisi | 10.1. Pedoman Transisi | 336 |
| 10.2. Kaidah Pelaksanaan | 10.2. Kaidah Pelaksanaan | 33 |

## DAFTAR TABEL

| Tabel 2.1. | Penduduk Raja Ampat dan Kepadatannya MenurutDistrik (Bulan Maret Tahun 2011 ) 22 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabel 2.3. | Proyeksi Penduduk Raja Ampat Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2007-2009 23 |
| Tabel 2.4. | Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Raja Ampat 26 |
| Tabel 2.5. | Peranan Sektoral terhadap Pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009 (%) 27 |
| | (%)29 Indeks Perkembangan dan Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten Raja Ampat ADH Berlaku |
| Tabel 2.7. Tabel 2.8. | (Tanpa Migas) 30 Indeks Perkembangan dan Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten Raja Ampat ADH Berlaku |
| Tabel 2.9. | (Dengan Migas) 30 Sumbangan Sektoral terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Raja Ampat Tahun 2008 |
| Tabel 2.10. | (Tanpa Migas) 32 Sumbangan Sektoral terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Raja Ampat Tahun 2009 |
| Tabel 2.11. | Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kabupaten Raja Amp t Tahun 2006 - 2010 36 |
| Tabel 2.12. | Jumlah Alokasi Anggaran Bidang Pendidikan Kabupaten Raja Ampat Tahun 2006 - 2010 36 |
| Tabel 2.13. | Sarana dan Prasarana Kesehatan Termasuk Tenaga Kesehatan 38 |
| Tabel 2.14. | Jumlah Alokasi Anggaran Bidang Kesehatan 39 |
| Tabel 2.15. | Kondisi Jalan di Kabupaten Raja Ampat 40 |
| Tabel 3.1. | Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2006 s/d Tahun 2010 Kabupaten Raja Ampat (Rp dalam jutaan) 52 |
| Tabel 3.2. | Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Tahun 2006 s/d Tahun 2010 Kabupaten Raja Ampat (Rp dalam jutaan) 55 |
| Tabel 3.3. | Analisis Proporsi Belanja Modal Kabupaten Raja Ampat (Rp dalam jutaan) 57 |
| Tabel 6.1. | Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Raja Ampat 1 43 |
| Tabel 7.1. | Kebijakan Umum Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur dan Program Pembangunan Daerah 1 72 |
| Tabel 7.2. | KebijakanUmum dan Program Pembangunan Dalam Peningkatan Pelayanan Publik 1 80 |
| Tabel 7.3. | Kebijakan Umum dan Program Pembangunan dalam Perbaikan Tatakelola pemerintahan ( good governance ) 1 93 |
| Tabel 7.4. | Kebijakan Umum dan Program Pembangunan dalam Pembangunan ekonomi berbasis potensi bahari dan sumberdaya 1 99 |
| Tabel 8.1. | Indikasi Rencana Program Prioritas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat 219 |
| Tabel 8.2. | Indikasi Rencana Program Prioritas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat 222 |
| Tabel 8.3. | Indikasi Rencana Program Prioritas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat 228 |
| Tabel 8.4. | Indikasi Rencana Program Prioritas PekerjaanUmum Kabupaten Raja Ampat 230 |
| Tabel 8.5. | Indikasi Rencana Program Prioritas Penataan Ruang Kabupaten Raja Ampat 236 |
| Tabel 8.6. | Indikasi Rencana Program Prioritas Perencanaan Pembangunan Kabupaten Raja Ampat 238 |
| Tabel 8.7. | Indikasi Rencana Program Prioritas Perumahan Kabupaten Raja Ampat 241 |
| Tabel 8.8. | Indikasi Rencana Program Prioritas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Raja Ampat 242 |
| Tabel 8.9. | Indikasi Rencana Program Prioritas Penanaman Modal Kabupaten Raja Ampat 244 |
| Tabel 8.10. | Indikasi Rencana Program Prioritas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Raja Ampat 245 |
| Tabel 8.11 | . Indikasi Rencana Program Prioritas Kependudukan dan Catatan Spil Kabupaten Raja Ampat 246 |
| Tabel 8.12. | Indikasi Rencana Program Prioritas Ketenagakerjaan Kabupaten Raja Ampat 249 |
| Tabel 8.13. | Indikasi Rencana Program Prioritas Ketahanan Pangan Kabupaten Raja Ampat 251 |
| Tabel 8.14. | Indikasi Rencana Program Prioritas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Raja Ampat 252 |
| Tabel 8.15. | Indikasi Rencana Program Prioritas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Raja Ampat 253 |
| Tabel 8.16. | Indikasi Rencana Program Prioritas Perhubungan Kabupaten Raja Ampat 254 |
| Tabel 8.17. | Indikasi Rencana Program Prioritas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Raja Ampat 262 |
| Tabel 8.18. | Indikasi Rencana Program Prioritas Pertanahan Kabupaten Raja Ampat 263 |
| Tabel 8.19. | Indikasi Rencana Program Prioritas Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Raja |

| Tabel 8.20. | Indikasi Rencana Program Prioritas Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Kabupaten Raja Ampat 268 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabel 8.21. | Indikasi Rencana Program Prioritas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Raja Ampat 282 |
| Tabel 8.22. | Indikasi Rencana Program Prioritas Sosial Kabupaten Raja Ampat 283 |
| Tabel 8.23. | Indikasi Rencana Program Prioritas Budaya Kabupaten Raja Ampat 286 |
| Tabel 8.24. | Indikasi Rencana Program Prioritas Statistik Kabupaten Raja Ampat 288 |
| Tabel 8.25. | Indikasi Rencana Program Prioritas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Raja Ampat 289 |
| Tabel 8.27. | Indikasi Rencana Program Prioritas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat 29 |
| Tabel 8.28. | Indikasi Rencana Program Prioritas Pertanian Kabupaten Raja Ampat 295 |
| Tabel 8.29. | Indikasi Rencana Program Prioritas Kehutanan Kabupaten Raja Ampat 301 |
| Tabel 8.30. | Indikasi Rencana Program Prioritas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Raja Ampat 303 |
| Tabel 8.31. | Indikasi Rencana Program Prioritas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat 306 |
| Tabel 8.32. | Indikasi Rencana Program Prioritas Industri Kabupaten Raja Ampat 310 |
| Tabel 8.33. | Indikasi Rencana Program Prioritas Perdagangan Kabupaten Raja Ampat 313 |
| Tabel 8.34. | Indikasi Rencana Program Prioritas Transmigrasi Kabupaten Raja Ampat 315 |

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1. Peta Administratif Kabupaten Raja Ampat 1 7
- Gambar 2.2. Piramida Penduduk Kabupaten Raja Ampat Tahun 2009 24

Gambar 5.1. Kerangka Rencana Prioritas Pembangunan Kabupaten Raja Ampat 2011 -2015 90

## BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Kabupaten Raja Ampat masih berusia sangat muda karena baru dibentuk pada Tahun 2003 dari Kabupaten Sorong Provinsi Irian Jaya Barat. Sebagai daerah otonom baru, Kabupaten Raja dalam memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya Ampat di satu sisi dihadapkan pada realitas keterbatasan dalam banyak aspek terutama infrastruktur, sumberdaya manusia, dan kelembagaan. Namun pada sisi lainnya, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat bagaimanapun juga harus mampu menunjukkan kinerjanya. Menunjukkan kinerja yang tinggi di tengah keterbatasan yang ada merupakan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten aja Ampat. Namun Kabupaten Raja Ampat memiliki potensi yang luar biasa, terutama di sektor kelautan dan pariwisata, dan selama ini belum

terkelola dan dimanfaatkan dengan baik. Otonomi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan semakin menguatnya persaingan global juga dapat menjadi peluang bagi Pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk memajukan daerah dan mensejahterahkan masyarakatnya. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat memerlukan perencanaan yang bersifat strategis, berkelanjutan, dan komprehensif untuk dapat mengelola kelemahan, potensi, dan peluang yang dimilikinya agar dapat memajukan daerah dan mensejarahkan masyarakatnya. Dengan demikian penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini merupakan kebutuhan, bukan sekedar menjalankan amanat peraturan perundangan. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat juga memiliki kebutuhan lain sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mensinergikan agenda pembangunannya dengan agenda pembangunan Nasional dan regional.

RPJMD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 -2015 merupakan perencanaan pembangunan Kabupaten Raja Ampat untuk kurun waktu lima tahun yang memuat visi, misi, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan keuangan daerah, kebijakan dan program pembangunan daerah serta kaidah pelaksanaannya. Penyusunan Kabupaten Raja Ampat ini didasarkan pada Visi dan Misi Bupati Raja Ampat dengan memperhatikan berbagai perencanaan jangka panjang dan menengah pada level Nasional dan Pemerintah Provinsi Irian Jaya Barat, serta rencana penataan ruang dan wilayah dari daerah sekitar yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Raja Ampat. Proses penyusunan RPJMD ini dilakukan melalui serangkaian forum partisipasi yang memfasilitasi actor dan pemangku kepentingan pembangunan, termasuk masyarakat, di Kabupaten Raja Ampat untuk berperan serta.

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan hukum yang paling utama dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Raja Ampat. RPJMD ini juga menjadikan sejumlah regulasi sebagai landasan hukum operasionalnya, yaitu terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355 );
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerikasaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tamb ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
15. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
16. 4663);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
20. Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Distrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 09 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 2006 - 2011 ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Distrik, Kelurahan dan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 60);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 67);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 68);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 69);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 81);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor ...Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 -2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor .....).

## 1.2. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran bersifat hierarkis mengikuti hierarki pemerintahan dan jangka waktu berlakunya dokumen. Dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah yang lebih tinggi menjadi rujukan bagi dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah di bawahnya. Selain itu, dokumen yang jangka waktunya lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen yang jangka waktunya lebih pendek.

Penyusunan rencana pembangunan di level pemerintah daerah dituangkan ke dalam sejumlah dokumen perencanaan dan penganggaran, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) yang berlaku 20 tahun, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berlaku 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berlaku 5 tahun, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang berlaku 1 tahun. RPJMD Kabupaten Raja Ampat, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati, disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Raja Ampat, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) wilayah regional setempat. Selain itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Raja Ampat ini juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Raja Ampat, dan RTRW Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Raja Ampat. RPJMD Kabupaten Raja Ampat ini kemudian akan menjadi pedoman dan dijabarkan dalam Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. Penyusunan RAPBD didasarkan dan diturunkan dari RKPD dan RKA SKPD. Semua itu dilakukan untuk melakukan sikronisasi program antar sektor dan antar wilayah.

## 1.3. Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Raja Ampat ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

## Bab 1- Pendahuluan

Bab ini berisi uraian latarbelakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, serta sistematika dokumen RPJMD Kabupaten Raja Ampat.

## Bab 2- Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini berisi uraian mengenai kondisi nyata dan kondisi yang diharapkan di Kabupaten Raja Ampat dari aspek geografis, perekonomian, sosial budaya, prasarana dan sarana, dan pemerintahan umum. Uraian pada Bab ini ditujukan untuk mengidentifikasi kondisi Kabupaten Raja Ampat pada berbagai bidang dan aspek kehidupan yang akan diintervensi melalui sejumlah kebijakan dan progam dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

## Bab 3- Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisi uraian mengenai arah pengelolaan pendapatandaerah, arah pengelolaan belanja daerah, arah pembiayaan daerah, dan kebijakan umum anggaran daerah

## Bab 4- Analisis Isu Strategis

Bab ini menguraikan analisis strategis, baik terhadap lingkungan internal dan eksternal. Tujuannya adalah untuk memudahkan proses perumusan arah kebijakan keuangan daerah serta kebijakan umum dan program pembangunan daerah.

## Bab 5 - Visi, Misi dan Sasaran Pembangunan

Bab ini memaparkan rumusan Visi, Misi, dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai dalam lima tahun ke depan di Kabupaten Raja Ampat.

## Bab 6- Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Bab ini berisi rumusan strategi Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam mengelola pembangunan selama lima tahun ke depan.

## Bab 7- Kebijakan Umum dan Program PembangunanDaerah

Berisi rumusan kebijakan umum dan program yang disusun secara khusus untuk mendukung setiap misi yang ditetapka