PERATURAN BUPATI MA Nomor 69 Tahun 2017 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN TANAH LAUT (berlaku 31 Mei 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk pengaturan terhadap pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tanah laut Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi serta dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Tanah Laut;
Megingat
:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M/KOMIFO/01/2010 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Komunikasi;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 27/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Pengalihan Urusan Proses, Penerbitan Izin dan Sertifikasi diBidang Komunikasi dan Informatika;
17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penenaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor 03/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi);
18. Surat Edaran Dirjend Pajak Nomor SE-07/PJ.6/2003 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Bangunan Khusus;
19. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 26);
20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Serta Tugas daari Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Infomratika Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 77);
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN TANAH LAUT.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tanah Laut.
6. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.
8. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
9. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Tanah Laut.
10. Instansi Pemungut adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
13. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah Kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
14. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
15. Menara Bersama adalah Menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
16. Penyelenggara Telekomunikasi adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara yang menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi.
17. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
18. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang berkaitan.
19. Tarif Retribusi adalah ketetapan retribusi terhutang yang didasarkan pada frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
23. Insentif pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat SSRDPMT adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang tertuang ke Kas Umum Daerah atau tempat lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat SKRDPMT adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Pengendalian Menara Telekomunikasi Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDPMTLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih bayar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah Pengendalian Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disingkat STRDPMT adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
28. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRDPMT, SKRDPMTLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang dilanjutkan oleh Wajib Retribusi.
29. Pemeriksa adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional ## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas dalam pemberian pelayanan pengendalian menara di daearah.
RUANG LINGKUP
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang terdiri dari :
1. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi.
2. Penetapan Retribusi, Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran.
3. Bentuk Isi SKRD, SSRD Dan Ceklist.
4. Tata Cara Penagihan.
5. Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi.
6. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran.
7. Insentif Pemungutan.
8. Pelaporan Retribusi.
9. Tata Cara Pembukuan dan Pemeriksaan.
10. Ketentuan Penutup.
BAB IV - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 4
- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan berupa biaya yang dikeluarkan oleh Dinas dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian dan pengamanan menara telekomunikasi.
- (2) Besaran tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 4.080.000,- (empat juta delapan puluh ribu rupaiah) per menara per tahun.
- (3) Biaya yang dikeluarkan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung ## BAB V
PENETAPAN RETRIBUSI, TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN
Bagian Kesatu
Penetapan Retribusi dan Tata Cara Pemungutan
BAB IV - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 5
1. Penetapan retribusi ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
3. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
4. Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuki sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya
5. Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
Bagian Kedua Tata cara Pembayaran
BAB IV - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 6
- (1) Wajib retribusi melakukan pembayaran secara tunai/langsung kepada Bendahara penerimaan atau petugas penerimaan pembayaran ## BAB VI
BENTUK, ISI SKRD DAN SSRD
Bagian Kesatu Bentuk Isi SKRD
BAB IV - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 7
- (1) Bentuk dan Isi SKRD Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana contoh tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Dinas, diberi nomor urut, wajib dilegalisasi dan ditandatangani oleh Kepala Dinas serta diberi Stempel Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.
- (3) Petugas Pemungut menyampaikan SKRD kepada wajib retribusi.

## Bagian Kedua Bentuk dan Isi SSRD

## Pasal 8

1. Bentuk dan Isi SKRD Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana contoh tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Dinas, diberi nomor urut, wajib dilegalisasi dan ditandatangani oleh Kepala Dinas serta diberi Stempel Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.
3. Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) dibuat rangkap 4 (empat) yang diperuntukan bagi :
- a. lembar 1 untuk wajib retribusi (warna putih); lembar 2 untuk Badan Pendapatan Daerah (warna hijau);
- b. lembar 3 untuk Bendahara Penerimaan (warna kuning); dan
- c. lembar 4 untuk Kas Umum Daerah Kabupaten Tanah Laut (warna merah).

## Bagian Ketiga

## Bentuk dan isi Ceklist

## Pasal 9

1. Bentuk dan Isi Ceklist Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana contoh tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Setiap kali melaksanakan kunjungan pada obyek retribusi dilakukan ceklist.

## BAB VII TATA CARA PENAGIHAN

## Pasal 10

- (1) Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis.
- (2) Pengeluaran surat teguran / surat peringatan / surat lain yang sejenis, sebagaimana contoh tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / surat peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dikeluarkan oleh Bupati melalui Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (5) Penagihan kepada wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), dilakukan berdasarkan STRD sebagaimana contoh tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

## BAB VIII

## TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

## Pasal 11

- (1) Wajib retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk pengurangan

dan/atau keringanan retribusi kepada Bupati melalui Dinas Komunikasi dan Informatika.

- (2) Terhadap pengurangan dan/atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyampaikannya kepada Bupati.

## Pasal 12

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan harus memberikan jawaban diterima atau ditolak.
- (2) Pemberian pengurangan dan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

## Pasal 13

Pembebasan retribusi sebagaimana disebutkan tidak dapat ditagih lagi karena :

- a. wajib retribusi dinyatakan pailit;
- b. menara telekomunikasi tidak aktif atau tidak berfungsi lagi; dan
- c. hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi.

## BAB IX

## TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

## Pasal 14

1. Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang terutang.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dengan dilengkapi SKRD dan tanda bukti setoran retribusi.
3. Bupati melalui Kepala Dinas dalam jangka paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan bayar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) harus memberikan keputusan.
4. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 3 (tiga) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap

dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

5. SKRDLB disampaikan kepada wajib retribusi paling lama 7 (tujuh) bulan sejak tanggal diterbitkan.

## Pasal 15

1. Berdasarkan SKRDLB, wajib retribusi mengajukan pencairan dan kelebihan pembayaran retribusi kepada Kepala Dinas.
2. Apabila wjib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) dilakukan perhitungan langsung untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
3. Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
4. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

## BAB X

## TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

## Pasal 16

1. Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
2. Pembebasan retribusi sebagaimana disebutkan tidak dapat ditagih lagi karena :
- a) wajib retribusi dinyatakan pailit; dan
- b) menara telekomunikasi tidak aktif atau tidak berfungsi lagi.

## BAB XI

## INSENTIF PEMUNGUTAN

## Pasal 17

1. Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
2. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3. Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah 5% (lima persen).

## BAB XII PELAPORAN RETRIBUSI

## Pasal 18

- (1) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika harus melaporkan setiap tri wulan realisasi penerimaan dan penyetoran retribusi hasil pelaksanaan pungutan retribusi menara telekomunikasi kepada Bupati, dengan tembusan :
- a. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut; dan
- b. Inspektorat Wilayah Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Laporan tri wulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan selambat-lambatnya setiap tanggal 5 setiap tri wulan.

## BAB XIII

## TATA CARA PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

## Pasal 19

- (1) Bendahara Penerimaan wajib membukukan penerimaan dan penyetoran retribusi kedalam Buku Kas Umum (BKU) dengan dilengkapi Buku Kas Pembantu (BKP), sesuai jenis pungutan yang diterima.
- (2) Bendahara penerimaan harus membubuhkan tulisan pada sampul depan Buku Kas Umum (BKU) sebagai tanda pengenal, menghitung dan membubuhkan nomor pada setiap lembar halaman disudut kanan atas dan paraf, serta membuat format halaman terakhir untuk catatan bagi pemeriksa.

## Pasal 20

- (1) Bilamana tidak ada pemeriksaan kas oleh petugas pemeriksa, jika dianggap perlu atau setidak-tidaknya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sekali atasan langsung Bendahara Penerimaan atau pejabat yang ditunjuk, melakukan pemeriksaan kas secara mendadak dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas serta Register Penutupan Kas.
- (2) Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dengan tembusan :

- a. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut; dan
- b. Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.
- (3) Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu membubuhkan tanda tangannya disebelah kanan bawah pada Berita Acara Pemeriksaan Kas sedangkan atasan langsung Bendahara penerimaan atau pejabat yang ditunjuk wajib membubuhkan tanda tangan disebelah kiri dengan penegasan kata mengetahui/menyetujui.
- (4) Pada saat Buku Kas Umum (BKU) ditutup karena adanya pemeriksaan kas oleh petugas pemeriksa, maka Buku Kas Umum (BKU) ditutup dan ditanda tangani oleh petugas pemeriksa serta diketahui dan disetujui oleh atasan langsung Bendahara Penerimaan atau pejabat yang ditunjuk dengan membuat catatan dan mebubuhkan tanda tangannya.

## BAB XIV

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 31 Mei 2017

BUPATI TANAH LAUT,


H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 31 Mei 2017

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,


## H. SYAHRIAN NURDIN 19

591127 198103 1 01

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017 NOMOR 69

## LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : 69 TAHUN 2017

TANGGAL : 31 Mei 2017

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKR - DAERAH)

NO. URUT :

MASA TAHUN

:

:

NAMA : ALAMAT : NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI : TANGGAL JATUH TEMPO :

NO

KODE REKENING

## URAIAN RETRIBUSI DAERAH

JUMLAH (RP.)

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terhutang = 1% x NJOP Yaitu sebesar :

1%...

...

Jumlah Ketetapan

Pokok Retribusi

Jumlah Sanksi

a. Bunga

b. Kenaikan

-

-

Jumlah Keseluruhan

Dengan Huruf

## PERHATIAN :

- 1 Penyetoran dapat dilakukan langsung ke Kas Umum Daerah.

- 2 Penyetoran dapat dilakukan melalui jasa Bank (transfer) kerekening Kas Umum Daerah yaitu ke Bank Kalsel Nomor Rekening ... Dengan Nama Pemilik Rekening ... ..... Kab. Tanah Laut

- 3 Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKRD diterima (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan.

Tanah Laut, ... 2017

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut,

Drs. H. Noor Ifansyah

NIP. 19571207 198203 1 007

... Potong

disini...

TANDA TERIMA

NO. SKRD : ________________

NAMA

: ________________

ALAMAT

: ________________

..., Tanggal ...

NPWR

: ________________

Yang Menerima,


(Nama Lengkap)

## BUPATI TANAH LAUT,


## H. BAMBANG ALAMSYAH

## LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : 69 TAHUN 2017

TANGGAL : 31 Mei 2017

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

S S R D (Surat Setoran Retribusi Daerah)

Nama Wajib Retribusi :

Alamat :

No. Telpon

:

Jenis retribusi :

Pokok retribusi

: Rp.

Denda

: Rp.

Jumlah pembayaran

: Rp.

Terbilang

:

Untuk disetor keKas Daerah Kab. Tanah Laut

Nomor

Rekening

Diterima oleh Bank/ kasir

penerima

..., tanggal...

Tanggal,...

Wajib Retribusi,

Tanda tangan dan cap Nama Jelas

Tanda tangan dan cap Nama Jelas

Bukti setoran ini sah jika ditanda tangani dan dicap oleh Bank yang ditunjuk

BUPATI TANAH LAUT,


H. BAMBANG ALAMSYAH

## LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : 69 TAHUN 2017

TANGGAL : 31 Mei 2017


## PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jl. A. Syairani Pelaihari Telp &amp; Fax (0512) 21035

## KUNJUNGAN PETUGAS

## PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

NAMA

: ________________

NAMA

: ________________

TANGGAL

: ________________

TANGGAL : ________________

ALAMAT

MENARA

: ________________

ALAMAT

MENARA

: ________________

PARAF

: ________________

PARAF

: ________________

BUPATI TANAH LAUT,


H. BAMBANG ALAMSYAH

## LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : 69 TAHUN 2017

TANGGAL : 31 Mei 2017

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Kepada Yth.

...

...

...

...

Di

...

...

## SURAT PERINGATAN

NOMOR : ________________

Retribusi

Tahun

Nomor dan

Tanggal

Tanggal Jatuh

Jumlah tunggakan

SKRD, STRD

Tempo

Rupiah

Jumlah

:

...

...

Dengan huruf :

...

...

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan surat paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 8 hari setelah tanggal Surat Teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut diatas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada kami.

..., tanggal

...

(Nama)

...

## PERHATIAN

Retribusi harus dilunasi dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal teguran ini, sesuai batas waktu itu tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penyerahan surat paksa.

BUPATI TANAH LAUT,


H. BAMBANG ALAMSYAH

## LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : 69 TAHUN 2017

TANGGAL : 31 Mei 2017

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah)

Nomor Urut

Nama

:

Alamat :

NPWRD :

Tanggal Jatuh Tempo

:

- I. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

Nama

Retribusi

: ________________

- II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Retribusi yang kurang bayar

: ________________

2. Sanksi Administrasi

- a. Bunga

: ________________

- b. Denda

: ________________

3. dibayar

- Jumlah yang masih harus

: ________________

Dengan Huruf

: ________________

## PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan melalui kas daerah (Bank Kalsel) dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).

2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sekali STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan.

Tanah Laut, ...2017

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut,

## Drs. H. Noor Ifansyah

NIP. 19571207 198203 1 007

... Potong disini ...

TANDA TERIMA

NO. SKRD : ________________

NAMA

: ________________

ALAMAT

NPWR

: ________________

: ________________

..., Tanggal ...

Yang Menerima, ttd (Nama Lengkap)

BUPATI TANAH LAUT, Ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH