PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG Nomor MOR Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PROSEDUR PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG (berlaku 30 November 2016)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2015 ten tang Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2015 tentang Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
3. Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tan pa Izin Yang Berhak Atas Kuasanya (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4119);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 362);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran negara Repu blik Indonesia Nomor 4385);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4578);
15. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55);

16. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
17. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
18. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1120);
20. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 648);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok­ Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11);
22. Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nornor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Atas Behan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2015 tentang Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2015 Nomor 37);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PROSEDUR PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.

## Pasall

Mengubah Lampiran I dan Lampiran VI Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2015 tentang Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2015 Nomor 37) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.

## Pasal II

Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan W alikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 30 November 2016 WALIKOTA SINGKAWANG, ttd AWANGISHAK

Diundangkan di Singkawang

pada tanggal 30 November 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG, ttd SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2016 NOMOR 37

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,


LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR 49 TAHUN 2016

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PROSEDUR PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LING KUN GAN PEMERINTAH KOTA SING KA WANG

## BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN KEPALA SKPD TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

LAMBANG DAERAH

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA (NAMA SKPD)

KOTA SINGKAWANG

NOMOR

TAHUN

.

## TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH (nama kegiatan pengadaan tanah) DI KELURAHAN KECAMATAN SINGKAWANG .

KEPALA (NAMA SKPD)

KOTA SINGKAWANG,

Menimbang

Mengingat

Menetapkan KESATU

KEDUA

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2015 tentang Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kepala (Nama SKPD) tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Pengadaan Tanah ( nama kegiatan pengadaan tanah) Di Kelurahan Kecamatan Singkawang ;

1. Undang-Undang

;

2. Undang-Undang ;
3. Peraturan Pemerintah ;
4. dan seterusnya

;

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Pelaksanaan Pengadaan Tanah (nama kegiatan pengadaan tanah) Di Kelurahan . . . . . . .. .. Kecamatan Singkawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

..

- KETIGA

## TEMBUSAN:

1. W alikota Singkawang di Singkawang
2. Inspektur Kota Singkawang di Singkawang
3. Kepala DPPKA Kota Singkawang di Singkawang
- a. membuat pemberitahuan rencana pembangunan melalui sosialisasi/ tatap muka/ surat pemberitahuan/media cetak atau media informasi;
- b. melaku kan pendataan awal lokasi rencana pembangunan yang meliputi pengumpulan data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah dengan melibatkan perangkat kelurahan;
- c. melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak;
- d. menyiapkan penetapan lokasi pembangunan;
- e. mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umu m di lokasi pembangunan;
- f. melaksanakan inventarisasi; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala (Nama SKPD) terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
11. Keputusan Kepala (Nama SKPD) ini mulai berlaku pada tangga1 ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 201. ..

KEPALA(NamaSKPD)KOTA SINGKAWANG,

(tanda tangan)

WALIKOTA SINGKAWANG, ttd

AWANG ISHAK

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

NIP. 19681016 199803 1 004


..

LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 49 TAHUN 2016

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PROSEDUR PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

## BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN LOKASI


## KEPUTUSAN WALIKOTA SING KA WANG

NOMOR

TAHUN

.

## TENTANG

PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM (nama kegiatan pengadaan tanah) DI KELURAHAN KECAMATAN SINGKAWANG .

## WALIKOTA SINGKAWANG,

Menimbang

Mengingat

Menetapkan bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) huruf e angka 1 Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2015 tentang Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum ( nama kegiatan pengadaan tanah) Di Kelurahan . Kecamatan Singkawang ;

1. Undang-Undang

;

2. Undang-Undang ;
3. Peraturan Pemerintah ;
4. dan seterusnya

;

MEMUTUSKAN:

A

KESATU

KEDUA

- Lokasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum (nama kegiatan pengadaan tanah) Di Kelurahan Kecamatan Singkawang .. sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang

pada tanggal

201. ..

WALIKOTA SINGKAWANG,

(tanda tangan)

## TEMBUSAN:

1. Ketua DPRD Kota Singkawang di Singkawang
2. Inspektur Kota Singkawang di Singkawang
3. Kepala DPPKA Kota Singkawang di Singkawang

WALIKOTA SING KA WANG, ttd

AWANG ISHAK

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,