PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH Nomor 25 Tahun 2016 tentang PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT DI NAGARI (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA PAYAKUMBUH PROPINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG
PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT DI NAGARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PAYAKUMBUH,
- a. bahwa dalam rangka menghormati dan menjamin hak tradisional masyarakat hukum adat, Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh perlu memperkokoh nilai adat sebagai identitas dan jati diri masyarakat di Kota Payakumbuh guna mendukung penyelenggaraan pembangunan yang berbasiskan masyarakat;
- b. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan pengetahuan dan teknologi telah berpengaruh pada tergerusnya nilai adat dan peranan lembaga adat di masyarakat, sehingga perlu pengaturan yarlg komprehensif untuk melestarikan adat serta menguatkan keberadaan lembaga adat di Kota Payakumbuh; bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajiban pemerintah daerah dalam pelestarian adat dan budaya daerah
- c. serta memberikan pedoman dan kepastian hukum terhadap upaya pelestarian dan pengembangan adat di nagari perlu pengaturan mengenai pelestarian dan pengembangan adat di nagari;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
- d. Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat di Nagari;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (kmbaran Negara Republik Indonesia
{
Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang
4. Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan
5. Nilai Sosial Budaya Masyarakat; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor
6. 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan; Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
7. Bxat Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 97);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
dan
WALIKOTA PAYAKUMBUH
MEMUTUSI(AN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN ADAT DI NAGARI. PELESTARIAN DAN
Menetapkan
BAB III - LEMBAGA ADAT
Pasal 1
Selain penguatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1, Pemerintah Daerah juga melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas Lembaga Adat yang meliputi :
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pelestarian dan Pengembangan adat di Nagari dilaksanakan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pengaturan mengenai pelestarian dan pengembangan Adat di Nagari bertujuan untuk:
- a. memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian dan pengembangan adat di Nagari;
- a. memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian dan pengembangan adat di Nagari;
- b. memberikan jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat di Nagari;
- c. meningkatkan peranan l,embaga Adat dan perangkat adat di Nagari;
- d. memperkuat harkat, martabat, identitas dan jati diri masyarakat adat di Nagari dalam rangka mewujudkan masyarakat Nagari yang unggul dan mempunyai karakter adat dan identitas budaya yang kuat.
- e. memperkuat peranan kmbaga Adat dan perangkat adat di Nagari; dan
- f. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai dan melestarikan adat di Nagari.
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
BAB II - TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
Pasal 4
Pemerintah Daerah bertanggungjawab melestarikan dan mengembangkan adat di Nagari.
BAB II - TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
Pasal 5
Pelestarian dan Pengembangan adat di Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :
- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pelestarian dan Pengembangan adat di Nagari;
- b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya adat;
- c. melakukan upaya dalam rangka memperkuat Lembaga Adat dan perangkat adat di Nagari;
- d. melindungi simbol dan ornamen bangunan adat serta melestarikan rumah gadang;
- e. menyelenggarakan penelitian dan Pengembangan terhadap adat di Nagari;
- f. menyediakan informasi adat di setiap Nagari;
- g. menyelenggarakan promosi adat melalui kegiatan dan pameran kebudayaan secara berkelanjutan; dan
- h. menumbuhkembangkan partisipasi dan kreatifitas masyarakat dalam Pelestarian dan Pengembangan adat dengan berasaskan kegotongr:oyongan, kemandirian dan keadilan.
LEMBAGA ADAT
Bagran Kesatu
Umum
BAB III - LEMBAGA ADAT
Pasal 6
- (1) Pelestarian dan Pengembangan adat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran altif Lembaga Adat dan masyarakat adat yang ada pada wilayah adat di Nagari.
- (2) Wilayah adat di Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. taratak;
- b. dusun; dan
- c. koto/jorong.
BAB III - LEMBAGA ADAT
Pasal 7
kmbaga Adat terdiri dari:
- a. limbago adat merupakan cupak usali yang diwarisi secara turun temurun oleh masyarakat adat di Nagari; dan
- b. organisasi adat yang dibentuk secara bersama oleh masyarakat adat.
BAB III - LEMBAGA ADAT
Pasal 8
Perangkat limbago adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
- a. limbago pucuak adat, yaitu :
1. rajo;
2. pangulu pucuak;
3. pangulu kaampek suku;
4. pangulu tuo kampuang; dan
5. andiko pangulu.
- b. urang nan ompek jinih yaitu :
1. pangulu;
2. manti;
3. malin; dan
4. dubalang.
- c. jinih nan ompek yaitu :
- f. imam;
2. kotik;
3. bilal; dan
4. kadi.
- d. pemangku adat di nagari Yaitu :
1. niniak mamak;
2. alim ulama;
3. cadiak pandai;
4. bundo kanduang;
5. puti bungsu dan
6. paga nagari.
- e. Disesuai dengan Adat Salingka Nagari Salingka Nagari di Kota Payakumbuh.
BAB III - LEMBAGA ADAT
Pasal 9
- (1) Organisasi adat yang dibentuk secara bersama oleh masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas :
- a. Perangkat Adat yang tumbuh terlebih dahulu dari l,embaga Adat yang ada setelah lahirnya Ka Ampek Suku da,lam Nagara.
- b. hlAN; dan
- c. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau.
- (2) KAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk di Nagari dalam rangka menyelenggarakan urusan adat di Nagari.
- (3) KAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur penghulu adat dan unsur masyarakat lainnya yang susunannya ditetapkan
BAB III - LEMBAGA ADAT
Pasal 10
- (1) Lembaga Adat dan Perangkat Adat berperan sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam mengembangkan dan melestarikan adat dalam kehidupan masyarakat di Nagari.
- (2) Peranan Lembaga Adat dan Peralgkat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. membina anak kemenakan dalam menjalankan ajaran adat sesuai falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah;
- b. mendorong tetap bertahannya nilai adat di Nagari agar tidak terpengaruh oleh budaya asing:
- c. melakukan sosialisasi dan pendidikan nilai adat terhadap anak kemenakan secara berkelanjutan;
- d. melakukan upaya pengawasan terhadap anak kemenakan dari perbuatan yalg melanggar kaedah adat;
- e. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adat dan permasalahan masyarakat lainnya di Nagari, tidak boleh dibawa keranah hukum sebelum melalui proses penyelesaian hukum adat dalam nagari;
- f. ikut serta melakukan upaya pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan adat di Nagari; dan
- g. menciptakan hubungan yang harmonis antara pemangku adat, masyarakat dan aparat Pemerintah Daerah.
Bagian Ketiga
Penguatan Lembaga Adat dan Perangkat Adat
BAB III - LEMBAGA ADAT
Pasal 11
- (1) Penguatan terhadap lembaga Adat dan Perangkat Adat dilakukan secara rutin dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. memberikan sosialisasi, seminar dan pelatihan terhadap anggota Lembaga Adat dan Perangkat Adat;
- b. memfasilitasi dan memberikan dukungan terhadap kegiatan yang dilaksanakan l,embaga Adat dan Perangkat Adat;
- c. melakukan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional kmbaga Adat dan Perangkat Adat;
- d. mengikutsertakan lembaga Adat dan Perangkat Adat dalam pengambilan kebijakan di Daerah;
- e. melaksanakan program yang berkaitan dengan penguatan Lembaga Adat dan Perangkat Adat; dan
- f. melibatkan l,embaga Adat dan Perangkat Adat dalam merencanakan dan mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat salingka Nagari di Daerah.
BAB III - LEMBAGA ADAT
Pasal 12
Selain penguatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1, Pemerintah Daerah juga melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas Lembaga Adat yang meliputi :
- a. memberikan bimbingan teknis dan pelatihan dalam rangka meningkatkan wawasan dan pengetahuan l,embaga Adat terhadap upaya Pelestarian dan Pengembangan nilai adat di Daerah; dan/ atau
- b. memberikan bimbingan teknis dan pelatihan manajemen pengorganisasian kepada pemangku adat; dan/atau
- c. memberikan bimbingan teknis dan pelatihan menajemen organisasi untuk pemangku adat.
PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT
Bagian Kesatu
Umum
BAB IV - PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT
Pasal 13
- (1) Pelestarian dan Pengembangan adat minangkabau dan Adat Salingka Nagari dilakukan dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan nilai dan norma adat sebagai identitas masyarakat Nagari.
- (2) Pelestarian adat minangkabau dan Adat Salingka Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap adat babuhua mati, yang terdiri atas :
- a. adat nan sabana adat; dan
- b. adat nan diadatkan.
- (3) Pengembangan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap adat babuhua sentak, yang terdiri atas:
- a. adat nan taradat; dan
- b. adat istiadat.
BAB IV - PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT
Pasal 14
- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pelestarian dan Pengembangan adat minnangkabau dan Adat Salingka Nagari dengan sasaran utama generasi muda yang ada di Nagari, agar adat yang ada di nagari tidak hilang dan dapat dipertahankan sebagai identitas dan jati diri masyarakat adat nagari.
- (2) Pelaksanaan Pelestarian dan Pengembangan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah dengan bekeq'asama dengan Perangkat adat dan tembaga Adat melalui pengenalan secara dini nilai dan norma adat nagari kepada anak usia sekolah yang ada di Daerah.
- (3) Pengenalan secara dini nilai dan norma adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk :
- a. mengenalkan dan mengajarkan nilai dan norma adat serta budaya minangkabau pada semua jenjang pendidikan di Daerah;
- b. melakukan pelatihan dan pendidikan adat di Nagari;
- c. menyediakan bahan pengajaran dan bahan bacaan tentang budaya minangkabau untuk perpustakaan sekolah maupun perpustakaan umum terutama Naskah tertulis Adat Salingka Nagari masing-masing
BAB IV - PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT
Pasal 15
- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pelestarian dan Pengembangan adat, Pemerintah Daerah dan masyarakat secara bersama melakukan upaya Pelestarian dan perbaikan terhadap rumah gadang yang ada di Nagari.
!
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Pelestarian terhadap rumah gadang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah, instansi pemerintah yang melakukan pembangunan gedung pemerintah yang digunakan untuk melaksanakan pelayanan publik wajib memakai ornarnen adat atau arsitektur adat atau gonjong yang melambangkan simbol rumah gadang di Daerah.
- (3) Bagunan swasta harus ada bercirikan ornuunen minang disalah satu bangunnya.
- (4) Pemerintah Daerah, instansi pemerintah lainnya dan pihak swasta yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan pembangunan;
- d. penghentian kegiatan pembangunan ; dan/atau
- e. denda administratif.
- (5) Apabila rumah gadang harus dirobohkan karena dimakan usia atau faktor lainnya dilarang keras menggunakan alat berat, dan harus atas persetujuan ninik mamak kepala kaum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pelestarian terhadap rumah gadang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB IV - PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT
Pasal 16
- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kampung adat di beberapa Nagari sebagai kampung percontohan dalam upaya Pelestarian dan Pengembangan adat di Daerah.
- 12) Pembentukan kampung adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran aktif l,embaga Adat dan masyarakat di Nagari.
Bagian Kedua
Pelestarian adat
BAB IV - PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT
Pasal 17
- (1) Pelestarian adat ditujukan agar adat minagkabau yang ada di Nagari dapat dipertahankan dan dilestarikan sehingga tidak hilang dan dapat diwariskan secara turun temurun.
- (2) Pelestarian adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan bekerjasama dengan Lembaga Adat dan lrmbaga Adat di Nagari sesuai dengan ketentuan adat salingka Nagari.
BAB IV - PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT
Pasal 18
Pelestarian adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan melalui program dan kegiatan yang meliputi :
- a. mencatat, menghimpun, mengolah, menata dan mendokumentasikan informasi dan data yang berkaitan dengan adat di Nagari;
- b. melakukan inventarisasi terhadap aset kekayaan dan peninggalan sejarah yang berkaitan dengan adat minangkabau;
- c. melakukan inventarisasi terhadap aktivitas adat, seni dan budaya di Nagari;
- d. melakukan penyelamatan terhadap nilai dan tradisi adat serta peninggalan adat yang ada di Nagari;
- e. melakukan perawatan, pengamanan terhadap benda peninggalan adat di Nagari;
- f. melakukan pendaftaran atas hak kekayaan intelektual terhadap nilai adat yang ada di Nagari; dan/ atau
- g. melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan terhadap benda bersejarah peninggalan adat dan budaya minangkabau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT
Pasal 19
- (l) Pemerintah Daerah membentuk tim inventarisasi aset kekayaan dan peninggalan sejarah dalam melakukan upaya pelestarian adat yang berkaitan dengan adat, aktivitas adat, seni dan budaya di Nagari.
- (2) Tim inventarisasi aset kekayaan dan peninggalan sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, lembaga adat dan masyarakat.
- (3) Hasil inventarisasi tim inventarisasi aset kekayaan dan peninggalan sejarah sebagimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dalam database adat Nagari.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan perlindungan terhadap aset kekayaan dan peninggalan sejarah yang berkaitan dengan adat, aklivitas adat, seni dan budaya di Nagari hasil inventarisasi yang terhimpun dalam database adat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual.
BAB IV - PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT
Pasal 20
- (1) Untuk mendukung pelaksanaan pelestarian adat di Nagari dan lembaga Adat di Nagari dapat melaksanakan kegiatan bamamak bagi penduduk yang bukan masyarakat asli Nagari.
{
- (2) Kegiatan bamamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
- (1) Pengembangan adat dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara terencana, terpadu, terarah dan berkesinambungan.
- (2) Pengembangan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan agar adat berkembang mengikuti perubahan sosial, budaya dan ekonomi dengan tetap mempertahankan jati diri nilai budaya salingka Nagari.
- (3) Pengembangan adat dilakukan oleh Pemerintah Daerah bekedasama dengan l,embaga Adat di Nagari sesuai dengan ketentuan adat salingka Nagari.
BAB IV - PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT
Pasal 22
Pengembangan adat di Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l dilakukan melalui pelaksanaan progr€rm dan kegiatan yang meliputi :
- a. pengkajian dan penelitian nilai adat dan budaya minangkabau di Nagari dalam rangka menggali potensi adat dan budaya di Nagari;
- b. melakukan pegelaran budaya, pentas seni dan kesenian anak Nagari secara berkala dalam rangka mengembangkan dan menghidupkan kesenian Nagari di Daerah;
- c. melakukan sosialisasi, seminar, workshop dan diskusi adat dan budaya minangkabau di Nagari melalui jalur pendidikan, media massa dan sa,rana publikasi lainnya;
- d. menggunakan simbol adat dan menggunakan kesenian anak Nagari pada kegiatan yang relevan di instansi Pemerintah Daerah; dan
- e. melakukan koordinasi dengan pelaku pariwisata dalam rangka Pengembangan adat di Daerah.
PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB V - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 23
- (1) Masyarakat ikut berperan serta dalam Pelestarial dan Pengembangan adat di Nagari.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perorangan atau melalui lembaga adat.
BAB V - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 24
- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:
- a. berperan aktif dalam menalamkan pemahaman terhadap adat salingka Nagari, memperkokoh jati diri daerah, menumbuhkan kebanggaan terhadap kebudayaan daerah sebagai bagian kebudayaan nasional;
- b. berperan aktif dalam mengembangkan adat melalui dialog dan temu budaya; dan
- c. memberikan saran dan pendapat serta membantu Pemerintah Daerah dalam Pelestarian darr Pengembangan adat.
- (2) Selain peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelestarian dan pengembangan adat, masyarakat juga berperan serta dalam membudayakan dan mengenalkan tradisi adat di Nagari, yang meliputi:
- a. bahasa dan sastra adat minangkabau di Nagari;
- b. kesenian anak Nagari;
- c. pakaian daerah;
- d. ornamen bangunan adat;
- e. upacara perkawinan;
- f. upacara batagak panghulu;
- g. pewarisan sako dan pusako; dan/atau
- h. fadisi adat salingka Nagari lainnya.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 25
- (1) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pelestarian dan Pengembangan adat di Nagari dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
2. (21 Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
- a. pemberian pendidikan dan pelatihan;
- b. pelaksanaan seminar, workshop dan sosialisasi;
- c. fasilitasi bantuan keuangan dan bantuan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- d. pendampingan dan supervisi.
- (1) Pelaksanaan pengawaszrn penyelenggaraan Pelestarian dan Pengembangan adat di Nagari dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diiakukan dalam bentuk :
- a. melakukan pemantauan secara berkala ke Nagari;
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Pelestarian dan Pengembangan adat di Nagari.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 26
- (1) Pemantauan dan evaluasi Pelestarian dan Pengembangan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayal (2) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Nagari sampai dengan tingkat Daerah.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 27
- (1) Pemantauan dan evaluasi Pelestarian dan Pengembangan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayal (2) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Nagari sampai dengan tingkat Daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan dan pedoman dalam pelaksanaan pembinaan kegiatan selanjutnya.
PELAPORAN
BAB VII - PELAPORAN
Pasal 28
- (1) Pelaporan Pelestarian dan Pengembangan adat dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Nagari sampai dengan tingkat Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bentuk kegiatan;
- b. tujuan dan sasaran kegiatan;
- c. frekuensi kegiatan;
- d. peserta kegiatan;
- e. fasilitator kegiatan;
- f. prasarana dan sarana yang diperlukan; dan
- g. kendala yang dihadapi dan strategi pemecahan masalah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
BAB VII - PELAPORAN
Pasal 29
- (1) Walikota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan program Pelestarian dan Pengembangan adat di Daerah kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) ka.li dalam 4 (empat) bulan.
{
PEMBIAYAAN
Pembiayaan program dan kegiatan Pelestarian dan Pengembangan adat di nagari dapat bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- d. sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - PEMBIAYAAN
Pasal 31
Pembiayaan Pelestarian dan Pembiayaan adat di nagari dilaksanakan dalam bentuk kegiatan rutin yang berada pada SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
BAI} IX
KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - PEMBIAYAAN
Pasal 32
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam kmbaran Daerah Kota Payakumbuh.

Penetapan: Ditetapkan di Payakumbuh 2t hqn6oc 2ot6 tanggal pada A AKUMBUH RI UR I

Penetapan: Diundangkan di Payakumbuh

Penandatangan: pada tanggal 78 Mror''*r 'Lotb SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,V I l- PYt LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR 29 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA BARAT: (2s/2016l
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG
## PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT DI NAGARI
## I. UMUM
Adat merupakan suatu komponen dari kebudayaan, yang merupakan pencerminan dari kepribadian sesuatu bangsa. Adat lokal Indonesia adalah adat yang hanya dimiliki oleh bangsa indonesia dan setiap adat tersebut mempunyai ciri khas masinymasing daerah. Bangsa Indonesia mempunyai adat lokal yang sangat kaya dan beraneka ragam. Oleh karenanya penting untuk adanya kepedulian untuk menjaga, mempelajari, serta melestarikannya, sehingga adat lokal yang sangat kaya di Indonesia ini tetap utuh dan tidak punah, karena adat tersebut merupalan identitas suatu bangsa dan negara. Hal ini juga sesuai dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
PENJELASAN
Pasal 18
B ayat (2) menyatakan secara tegas bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Dalam rangka menghormati dan menjamin hak tradisional masyarakat hukum adat ini, Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh perlu memperkokoh dan melestarikan adat sebagai identitas dan jati diri masyarakat di Kota Payakumbuh guna mendukung penyelenggaraan pembangunan yang berbasiskan masyarakat. Pelestarian dan pengembangan adat di Nagari dimaksudkan untuk menjaga agar nilai-nilai adat, budaya dan kebiasaan yang telah tumbuh, hidup dan berkembang di masyarakat tetap lestari dan tidak hilang. Nilai-nilai adat, budaya dan kebiasaan tersebut pada dasamya juga menjadi asset atau modal sosial yang penting demi mewujudkan kualitas hidup dan kesejahteraan di daerah. Dengan demikian diharapkan pesatnya perkembangan dimasyarakat dan dengan pengaruh kemajuan pengetahuan dan teknologi tidak menyebabkan tergerus dan hilangrrya nilai-nilai adat dan peranan lembaga adat di masyarakat. Dalam rangka menjamin hal tersebut maka diperlukan pengaturan yang komprehensif untuk pelestarian dan pengembangan adat serta menguatkan keberadaan lembaga adat di Kota Payakumbuh. Selain itu pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah juga diperlukan dalam ra-ngka memberikan pedoman dan kepastian hukum