PERATURAN BUPATI BUTON UTARA Nomor SANGGAR Tahun 2017 tentang GARA PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR ] TAHUN 2017 TENT ANG PERALIHAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DARI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN BUTON UTARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BUTON UTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR ] TAHUN 2017
TENT ANG
PERALIHAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DARI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN BUTON UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON UTARA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peralihan · Organisasi dan Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Buton Utara;
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Menetapkan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 ten.tang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 449$), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 ten.tang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran · Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2013 ten.tang tunjangan jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ten.tang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembarart Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Negara Penda.yagunaan Apara.tur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010, tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya sebagai perubahan atas Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Kepegawaian dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP. MK. WASPAN/6/1999, tentang .Jabatan ' Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebud.ayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonform.al;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak U sia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;
12. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1453 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Satuan Pendidikan Nonform.al Sanggar Kegiatan Belajar;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERALIHAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DARI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN EUTON UTARA.
:=-- r:
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Buton Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Buton Utara, yang selanjutnya disingkat UPTD SKB Buton Utara diubah menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Buton Utara.
8. Kepala Satuan Pendidikan N onformal adalah Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Buton Utara.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pamong Belajar Pertama, Pamong Belajar Muda dan Pamong Belajar Madya.
10. Pamong Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara yang bertugas melaksakan identifikasi, menyelenggarakan, membimbing dan mengajar pada jalur pendidikan nonformal dalam wilayah kerja Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Buton Utara.
11. Wilayah Kerja adalah Wilayah Kerja Satuan Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Buton Utara yang dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara melalui Kepala Bidang Pendidikan Nonformal.
BAB II - PEMBENTUKAN Pasal 2
Pasal 2
- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, maka Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Buton Utara dialihkan fungsinya dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan rnenjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Buton Utara.
- (2) Peralihan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan dan dikembangkan sesuai dengan kewenangan, lkarakteristik, potensi dan kebutuhan, kemampuan sumber daya manus:ia dan kerja sama antar daerah dan pihak ketiga.
BAB III - TUGAS DAN FUNGSI Pasal 3
Pasal 3
- (1) Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar memiliki tugas untuk menyelenggarakan program, memberikan bantuan teknis, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang PAUD dan Dikmas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Satuan Pendid:ikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai fungsi:
- a. membentuk rombongan belajar program PAUD dan Dikmas;
- b. menyelenggarakan pembelajaran program PAUD dan Dikmas;
- c. membimbing program PAUD dan. Dikmas di masyarakat;
- d. mengembangkan kurikulum, bahan ajar, dan media belajar muatan lokal;
- e. menyelenggarakan evaluasi pembelajaran program PAUD.dan Dikmas;
- g. menyelenggarakan desa binaan PAUD dan Dikmas;
- f. menyelenggarakan program percontohan program PAUD dan Dikmas;
- h. melaksanakan pengabdian masyarakat yang terkait dengan program PAUD dan Dikmas;
- J. melaksanakan administrasi Sanggar Kegiatan Belajar.
1. melaksanakan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
BAB IV - STRUKTUR ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Pasal 4
Pasal 4
- (1) Organisasi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Buton Utara terdiri dari:
- a. Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
- b. Urusan Tata Usaha;
- c. Wakil Kepala Satuan Pendidikan Nonfotrnal SKB;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. Dewan Penyantun.
- (2) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Buton Utara sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ked ua

Kepala Satuan Pendidikan Nonformal

Pasal 5

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB adalah pamong belajar SKB yang diberi tugas tambahan sebagai kepala.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan, Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB dikoordinasi oleh kepaia bidang' yang membidangi PAUD dan Dikmas di Dinas Pendidikan. � 'Yi
- (4) Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan nonformal di lingkungan Satuan Pendidikan Nonformal SKB. ·

## Bagian Ketiga Kepala Urusan Tata Usaha Pasal 6

- (1) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Urusan yang diberijabatan eselon IVb.
- (2) Kepala urusan tata usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan, dan pengarsipan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), petugas administrasi mempunyai fungsi :
- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
- b. menyusun rencana, program, dan anggaran Satuan Pendidikan Nonformal SKB;

r····

- c. mengurus pembukuan, verifikasi, penghitungan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
- e. mengurus pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran lainnya;
- d. melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai di lingkungan Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
- f. mengelola data dan informasi pegawai di lingkungan Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
- h. melakukan kerjasama di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- g. melakukan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
1. mengurus pengelolaan persuratan, perpustakaan, dan kearsipan di lingkungan Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
- J. mengurus publikasi dan dokumentasi di lingkungan Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
- k. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, penerimaan, inventarisasi, penyimpanan, penghapusan, dan pendistribusian barang milik negara di lingkungan Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
1. mengurus keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
- m. mengatur penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
- n. menyimpan dan memelihara dokumen urusan tata usaha;
- o. menyusun laporan urusan tata usaha dan konsep laporan Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
- p. melaksanakan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB.

## Bagian Keempat

## Wakil Kepala Satuan Pendidikan Nonfonnal Pasal 7

- (1) Wakil Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB adalah parnong belajar yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Pendidikan W akil Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB berdasarkan kompetensi yang dimiliki.
- (2) Jabatan Wakil Kepala Satuan Pendidikan Wakil Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB merupakan penugasan yang diserahi tanggung jawab mengoordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pendidikan Wakil Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB.
- (3) Wakil Kepala Satuan Pendidikan Wakil Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pendidikan Wakil Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB. ·
- (4) Dalam Satuan Pendidikan Wakil Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB dapat dibentuk tiga wakil kepala, yakni;
- a. W akil kepala bidang pembelajaran;
- b. Wakil kepala bidang pembinaan; dan
- c. Wakil kepala bidang pengabdian.
- (5) Tugas Wakil Kepala Satuan Pendidikan Wakil Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB adalah sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan kegiatan pembelajaran, pembinaan danpengabdian masyarakat;
- b. mengoordinasi administrasi data dan informasi pelaksanaan pembelajaran, pembinaan, dan pengabdian;
- d. mengkoordinir pengadaan serta pengelolaan data dan informasi terkait dengan pembelajaran, pembinaan, dan pengabdian; dan
- c. melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran, pembinaan, dan pengabdian masyarakat;
- e. memberikan bimbingan kepada para pamo:ng belajar dalam melaksanakan pembelajaran, pembinaan, dan pengabdian masyarakat.

## Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Satuan Pendidikan Nonformal SKB adalah pejabat fungsional pamong belajar.
- (2) Pejabat fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan fungsional Satuan Pendidikan Nonformal SKB.
- (3) Tugas Pamong Belajar Satuan Pendidikan Nonformal SKB di antaranya adalah:
- a. melakukan sosialisasi dan inisiasi terbentuknya program-program PAUD dan Dikmas;
- b. melaksanakan pembelajaran program PAUD dan Dikmas;
- c. melaksanakan administrasi pembelajaran;
- d. melaksanakan pengembangan perangkat pembelajaran program PAUD dan Dikmas;
- e. melaksanakan evaluasi pembelajaran;
- f. melaksanakan bimbingan teknis program dan satuan PAUD dan Dikmas;
- g. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Satuan Pendidikan Non Formal SKB.

## Bagian Keenam Dewan Penyantun Pa:sal 9

- (1) Dalam upaya untuk memudahkan akses dan dukungan, Satuan Pendidikan Nonformal SKB wajib memiliki Dewan Penyantun.
- (2) Fungsi Dewan Penyantun adalah sebagai partner Satuan Pendidikan Nonformal SKB adalah sebagai berikut:
- a. membantu mencari peluang bagi program di Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
- b. memberikan dukungan akses dan jejaring bagi program Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
- c. membantu Satuan Pendidikan Nonformal SKB dalam upaya memperoleh dukungan pendanaan, sarana prasarana, dan tenaga pendidik;
- d. memberikan saran, arahan, dan pembinaan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Pendidikan Nonformal SKB sekaligus meningkatkan peran Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
- e. memberikan pendampingan bagi Satuan Pendidikan Nonformal SKB dalam melaksanakan tugas; dan
- f. memberikan solusi apabila Satuan Pendidikan Nonformal SKB menghadapi permasalahan dalam melaksanakan tugas.
- (3) Dewan Penyantun ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati dan atas usulan Kepala Dinas Pendidikan.
- (4) Kriteria Dewan Penyantun adalah:
- b. memiliki kemarnpuan dan kemauan dalarn memberikan dukungan kepada Satuan Pendidikan Nonforrnal SKB;
- a. memiliki ketua organisasi yang mempunyai tugas relevan de:ngan tugas Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
- c. tidak bersifat partisan, dan
- d. berjumlah minimal tiga orang.
- a. Ketua Hirnpaudni/IGTK (Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- (5) Beberapa unsur yang dapat menjadi Dewan Penyantun di antaranya:
17. Anak Usia Dini Indonesia/Ikatan Guru Taman Kanak-kanak);
- c. Ketua Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI);
- b. Ketua Dewan Pendidikan, Ketua Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda);
- d. Ketua Karnar Dagang Indonesia (Kadin); dan
- e. Ketua Hirnpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

## BABV TATA KERJA Pasal 10

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Nonforrnal SKB Kabupaten Buton Utara dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan Nonforrnal SKB Kabupaten Buton Utara wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada · Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara serta menyampaikan laporan secara berkala dan tepat waktu.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan Nonforrnal SKB Kabupaten Buton Utara wajib memberikan petunjuk, membimhing dan mengawasi tugas pemantauan dalarn pelaksanaan tugas yang berada dalarn lingkup Satµan Pendidikan Nonforrnal Kabupaten Buton Utara.

## Pasal 11

- Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB, Staf Administrasi dan Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi d,?11 sinkronisasi baik dalarn lingkungan kerja maupun hubungan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya. ·

## Pasal 12

- (1) Hal yang menjadi tugas pokok Satuan Pendidikan Non.formal SKB Kabupaten Buton Utara merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.
- (2) Setiap satuan organisasi dalam lingkup Satuan Pendidikan Nonformal SKB Kabupaten Buton Utara dalarn melaksanakan tugasnya waj:ib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB Kabupaten Buton Utara serta menyarnpaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima Kepala Satuan Pendidikan No:nformal SKB Kabupaten Buton Utara dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pengarnbilan kebijakan operasional.
- (4) Dalarn melaksanakan tugasnya, Kepala Satuan PendidikanNonformal SKB Kabupaten Buton Utara wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala minimal sekali sebulan.

Dalam hal Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB Kabupaten Buton Utara berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB Kabupaten Buton Utara dapat menunjuk salah seorang tenaga fungsional untuk mewakilinya dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan/ atau jiwa kepemimpinannya.

## BAB VI

## PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 14

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB Kabupaten Buton Utara diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas Usul Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Administrasi dan Tenaga Fungsional Pamong Belajar dapat diangkat oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati yang diusul oleh Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB Kabupaten Buton Utara.

## BAB.VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 15

Hal lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Buton Utara.

## Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang terkait dengan Organisasi dan Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Buton Utara yang terbit sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

. ,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.


\\\ ...

Ut· OttS'A � l � A � I

D1AA-S iOlO\Dl � l'J

Ditetapkan di Buranga pada tanggal � , - I - 201 7

BUPATI BUTON UTARA, � H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga pada tanggal ,, -I 201 7

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA,

LA ODE BAHARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN EUTON UTARA TAHUN 2017 NOMOR I

LAMPI RAN

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR

TAHUN 2017

TANGGAL

2017

TENTANG

PERALIHAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SANGGAR KEGIATAN BEL,AJAR KABUPATEN BUTON UTARA DARI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR.

## BAGAN ORGANISASI SATUAN PENDIOIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN BUTON UTARA



BUPATI BUTON UTARA,


H. ABU HASAN