PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor TAHUN Tahun 2017 tentang PEDOMAN PELARSANAAN DANA JAMINAN PER (berlaku 3 Maret 2017)
Pembukaan
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada dan hurui b perlu menetapkan Peraruran Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan;
- 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkar II dan Kotapraja Dalam Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
- 2 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negarn RI Tahun 2009 Nomor 14+, Tambahan Lembaran Negarn RI Nomor 5003);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 201+ Dnerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 sebngnimann telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negari RI Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
- Pernturnn Nomor 71 Tahu 2010 tenrang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Keachatnn Tahun Anggaran 2017;
- 5 Daernh kabupaten Lahat Nomor tentnng Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerh Kabupnten Lahnt;
MFMUTUSKAN:
Menetapkan JAMINAN PFRSALINAN
KETFNTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupatì ini yang dimaksud dengan;
- 1 Bupari adalah Bupati Lahat.
- 3 Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersul edalah jaminan persalinan digunakan untuk mendekarkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatun penanganan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nilas dan buyi baru lahir melalui penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran. pada
- 2 Dinas Kesehatan adalah Dinas Kcschatan Kabupaten Lahat
- Rumah Tungsu adalah upaya keschatan bersumberdaya msyarakat, berupa tempat tempat tinggal sementara bagi ibu hamil, yang akan melahirkan hingga nifas termasuk bayi yang dilahirkan serta pendampingnya;
- 5 Pendamping adalah suami atau keluarga yang menunggu persalinan tiba hingga beberapa hari setelah bersalin di Rumah Tunggu Kelahiran.
Pasal 2
Sasaran Jampersal yaitu
- b ibu bersalin;
- a ibu hamil;
- C. ibu nifas; dan
- d bayu baru lahir.
Pasal 3
Tujuan penyelenggaraan Jampersal yaitu
- b meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas serta bayi baru lahir;
- C menurunkan kasus komplikasi ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas serta bayi baru lahir; pada
- d. menurunkan kematian ibu dan bayi. angka
BAB III - PENYELENGGARAAN JAMPERSAL Pasal 4
Pasal 4
- (1) Jampersal diselenggarakan oleh Bupati.
- (2) Jampersal sebagaimana dimaksud ayat dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan . pada
BAB IV - MEKANISME PELAKSANAAN JAMPERSAL
Pasal 5
- (1) Sumber Jampersal berasal dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan. dana
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lahat.
BAB IV - MEKANISME PELAKSANAAN JAMPERSAL
Pasal 6
Dana Jampersal dapat dimanfaatkan untuk
- b sewa mobilitas sarana transportasi rujukan;
- a transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader;
- operasional Rumah Tunggu Kelahiran, mencakup
- 2 makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di Rumah Tunggu Kelahiran;
- 1 sewa rumah;
- 3 . langganan air, listrik, kebersihan.
- e honor PNS dan non PNS;
- d. jasa pemeriksaan, perawat dan pertolongan persalinan;
- f. m"nyelenggaraan rapat; pertemuan, sosialisasi;
- h b. lanja pencetakan dan penggandaan;
- g P nyediaan barang habis pakai;
1. br lanja jasa pengiriman spesimen.
BAB IV - MEKANISME PELAKSANAAN JAMPERSAL
Pasal 7
- (1) Dinas Kesehatan mengajukan pencairan Dana Jampersal kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lahat
- (2) Syarat pengajuan pencairan Dana Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti mekanisme pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pengajuan pencairan Dana Jampersal dilaksanakan mulai tanggal 3 Januari 2017 .
BAB V - MONITORING DAN PELAPORAN Pasal 8
Pasal 8
- Untuk mengawasi pelaksanaan Jampersal, Dinas Kesehatan membentuk Tim Monitoring-
- (2) Pelaporan pelaksanaan Jampersal dilaksanakan akhir tahun anggaran. Pada
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 9
Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan. pada
Agar orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat. setap
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Lahat tanggal 3 03 2017 pada

Penandatangan: BUPATI LAHMT H. SAIFUDIN ASWARI RIVAT

Penetapan: Diundangkan di Lahat tanggal pada 31 13 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT, H SRUN ASWARI BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2017 NOMOR 20