PERATURAN BUPATI RI Nomor -- Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN BUPATI KOLAKA UTA RA NOMOR; -- ÿ -;/TAHUN 2016 TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah Wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam ligkungan kerjanya salah satunya melalui penegakan Integritas dan Nilai Etika;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanan Tugas Pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara secara Profesional dan Akuntabel diperlukan Aparat pengawas yang memiliki integritas, Kompetensi, Objektivitas, dan Independensi yang tinggi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta mendukung kesinambungan terpenuhinya persyaratan Aparat Pengawas sebagaimana dimaksud dalam huruf b dipandang perlu adanya pedoman Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagai landasan berprilaku dalam menjalankan tugas dan fungsi selaku auditor yang diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
- 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 8 Tahun 2009 tentang PerubalaI atas Fraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 9 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/04/M PAN/03/2008 Tahun 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- 11 Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
12. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 45 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
- 1 Kabupaten adalah Kabupaten Kolaka Utara;
- 2 Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Kepala Daerah sebagai usur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
- 3 Bupati adalah Bupati Kabupaten Kolaka Utara;
- 4 Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- 5 Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- 6 Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut Aparat Pengawas adalah Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah serta PNS tertentu Inspektorat Daerah Kaupaten Kolaka Utara;
- Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Daerah yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan;
- 8 Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yag selanjutnya disebut P2UPD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan Pemerintahan di Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- 9 PNS tertentu adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Daerah terdiri dari pejabat struktural dan staf yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan;
10. Auditan adalah objek yang diaudit / diperiksa;
11. Kode Etik Aparat Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara selanjutnya disebut Kode Etik, adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara dalam melaksanakan Tugas Pokok serta pergaulan sehari-hari;
12. Pelanggaran atau penyimpangan adalah segala perbuatan dalam bentuk ucapan atau tulisan dan atau perilaku pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik;
13. Majelis Kode Etik Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah Badan Kehormatan Profesi yang menangani pelangaran Kode Etik pengawasan yang dibentuk oleh Inspektur Daerah Kabupaten Kolaka Utara yang bertugas memeriksa pelanggaran Kode Etik;
15. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman, tiket perjalanan, pinjaman tanpa bunga, fasilitas penginapan, perjalanan wisata; pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, baik diterima didalam Negeri maupun di Luar Negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana Elektronik atau tanpa sarana Elektronik;
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah untuk membentuk jati diri Aparat Pengawas memiliki Etika Moral yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan / atau dalam perilaku sehari-hari serta tersedianya guna
pedoman perilaku bagi Aparat Pengawas serta meningkatkan Profesionalisme Aparat Pengawas.
- (2) Tujuan Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah
2. melindungi para Aparat Pengawas di Daerah dari pengaruh pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip audit dalam melaksanakan tugasnya;
3. b memotivasi pengembangan profesi Aparat Pengawas secara berkelanjutan;
4. c mewujudkan budaya etis dalam profesi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
5. d memastikan bahwa Aparat Pengawas. menjadi seorang Profesional yang bertingkah laku pada tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan PNS lainnya;
6. e mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, terpenuhinya prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit;
7. f mewujudkan Aparat Pengawas yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit;
8. g menumbuhkan kepercayaan diri Aparat Pengawas dalam melaksanakan tugas audit;
- h. mengevaluasi perilaku Aparat Pengawas oleh Atasan APIP .
OBJEK KODE ETIK
BAB III - OBJEK KODE ETIK
Pasal 3
Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Inspektorat ini berlaku untuk
- Auditor;
- b PZUPD;
- c. PNS Tertentu
KODE ETIK
Bagian Kesatu Prinsip dan Aturan Perilaku
BAB IV - KODE ETIK
Pasal 4
Aparat Pengawas wajib mematuhi prinsip-prinsip perilaku sebagai berikut
- a integritas, yaitu harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur , berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal;
- b objektivitas, yaitu harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan, profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data /informasi auditan serta membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan;
- c. kerahasian, harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan; yaitu
- d kompetensi; yaitu harus memiliki pengetahuan, keahlian; pengalaman keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- e akuntabel , yaitu kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban;
- f perilaku Profesional; yaitu tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu dan kualitas suatu Profesi atau orang yang profesional dimana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.
BAB IV - KODE ETIK
Pasal 5
- (1) Untuk menerapkan prinsip integrtas, Aparat Pengawas wajib
2. melaksanakan tugasnya secara jujur , teliti, bertanggungjawab dan bersungguh sungguh;
3. b menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
4. mengikuti perkembangan Peraturan Perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang Peraturan Perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
- d. menjaga citra, mendukung visi misi, tujuan dan sasaran organisasi;
6. e tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakantindakan yang dapat mendiskreditkan Profesi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau Organisasi;
7. f menggalang kerjasama yang sehat diantara sesama Aparat Pengawas dalam pelaksanaan Pemeriksaan / Audit;
8. g saling
BAB IV - KODE ETIK
Pasal 6
Dalam organisasi, Aparat pengawas wajib
- a. menghindarkan diri dari kegiatan yang akan membuat kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menjadi tidak objektif dan cacat;
2. b menanamkan rasa percaya diri yang tinggi yang bertumpu prnsip-prinsip perilaku pengawasan; pada
3. c bijaksana dalam menggunakan setiap Data /Informasi yang diperoleh dalam penugasan;
4. d menyimpan rahasia jabatan rahasia Negara, rahasia pihak yang diperiksa, dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah Pejabat yang berwenang.
BAB IV - KODE ETIK
Pasal 7
Dalam hubungan dengan sesama Aparat Pengawas, Aparat pengawas wajib menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan.
BAB IV - KODE ETIK
Pasal 8
Dalam hubungan dengan Auditan, Aparat pengawas wajib
- b. menjalin kerjasama dengan saling menghargai dan mendukung penyelesaian tugas;
2. a menjaga penampilan /performance sesuai dengan tugasnya;
- C. menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi terutama saat bertugas. pada
Bagian Ketiga
Larangan
BAB IV - KODE ETIK
Pasal 9
Aparat Pengawas dilarang
- 1 menyalahgunakan kewenangannya;
- 2 menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- 3 memiliki , menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara secara tidak sah;
- 4 melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi; golongan atau pihak lain yang secara langsung atau merugikan Negara; orang
- 5 memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- 6 menerima hadiah atau sesuatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan Jabatan dan/atau pekerjaan;
- 7 bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- 8 melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- 9 menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
10. melakukan pengawasan di luar ruang lingkup yang ditetapkan dalam surat tugas;
11. menggunakan Data /Informasi yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi atau Golongan yang mungkin akan merusak nama baik organisasi;
12. berafiliasi dengan Partai Politik / golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas, objektifitas, dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas.
TATA CARA PENGENAAN SANKSI
Bagian Kesatu Bentuk-Bentuk Sanksi
BAB V - TATA CARA PENGENAAN SANKSI
Pasal 10
- (1) Aparat Pengawas yang terbukti melanggar Kode etik akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Kode Etik bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
- (2) Sanksi bagi pelanggaran kode etik terdiri atas 3 (tiga) kategori pelanggaran, yaitu:
- a. sanksi bagi pelanggar ringan;
4. b sanksi bagi pelanggar sedang;
5. c sanksi bagi pelanggar berat\_
- (3) Sanksi bagi pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa
7. a Sanksi bagi pelanggaran ringan berupa teguran tertulis dan dicatat dalam Daftar Induk Pegawai (DIP);
8. b Sanksi bagi pelanggaran sedang berupa tidak melaksanakan pemeriksaan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun;
9. Sanksi bagi pelanggaran berat terdiri dari
10. 1 diberhentikan sementara sebagai Pemeriksa paling singkat 1 (satu) tahun, paling lama 5 (lima) tahun; atau
2. diberhentikan dari tim audit.
- (4) Standar Operasional Prosedur tata cara pengenaan saksi ditetapkan oleh Inspektur.
BAB V - TATA CARA PENGENAAN SANKSI
Pasal 11
- 1) Apabila Aparat Pengawas yang dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik setelah diperiksa oleh Majelis Kehormatan Kode Etik ternyata pelanggaran tersebut
penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disampaikan paling lama 8 (delapan) hari kerja setelah ditetapkan oleh Majelis Kehormatan kode Etikg
MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK
BAB VI - MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK
Pasal 12
- (1) Untuk menegakkan Kode Etik Aparat Pengawas, Inspektur membentuk Majelis Kehormatan Kode Etik bersifat temporer, yaitu hanya dibentuk apabila ada Aparat Pengawas yang disangka melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik.
- (3) Dalam hal Anggota Majelis Kehormatan Kode Etik lebih dari 3 (tiga) orang, maka harus berjumlah ganjil.
- (2) Keanggotaan Majelis Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling sedikit 3 (tiga) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, (satu) orang Sekertaris merangkap Anggota, dan 3 (tiga) orang Anggota.
4. {4} Jabatan Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Aparat Pengawas yang disangka melanggar Kode Etik.
- (5) Pembentukan Majelis Kehormatan Kode Etik ditetapkan dengan Keputusan Inspektur .
BAB VI - MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK
Pasal 13
- (1) Majelis Kehormatan Kode Etik mengambil keputusan setelah memanggil dan memeriksa Aparat Pengawas yang disangka melanggar Kode Etik.
- (2) Keputusan Majelis Kehormatan Kode etik diambil secara Musyawarah untuk mencapai mufakat dan dalam hal Musyawarah tidak mencapai mufakat, maka Keputusan diambil dengan suara terbanyak dari para Anggota Majelis Kehormatan Kode Etik.
3. (3} Untuk mendapatkan objektilitas, Majelis Kehormatan Kode Etik dapat mendengar keterangan pejabat lainatau pihak lain yang dianggap perlu dan Aparat Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;
- (4) Keputusan Majelis Kehormatan Kode Etik bersifat final, artinya bahwa keputusan Majelis Kehormatan Kode Etik tidak dapat diajukan keberatan dalam bentuk apapun.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15
Pengaduan indikasi pelanggaran Kode Etik yang diterima sebelum Peraturan ini ditetapkan dan belum diproses;penyelesaiannya ## BAB X
KETENTUAN PENUTUP
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, hal-hal yang berkaitan dan/atau berhubungan dengan Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintalkan Pengundangan Peraturan Bupati ini | PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI | |--------------------|--------------------| | NO | 'P A | | 2 | 2 | | | 3 | | 5 | 5 | dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Lasusua Pada tanggal 2016

Penandatangan: BUPATI KOLAKA UTARA, M RUSDA MAHMUD

Penetapan: Diundangkan di Lasusua pada tanggal 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA, ## H. ISKANDAR BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2016 NOMOR SESUAI DENGGAN ASLINYA

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KOLAKA UTARA NIP . 19670101 200/12 / 007