PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG Nomor 26 Tahun 2017 tentang PELAKSANAAN HARi BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATITULUNGAGUNG PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 26 TAHUN 2017
TENTANG
PELAKSANAAN HARi BEBAS KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATITULUNGAGUNG,
bahwa dalam rangka mengurangi tingkat pencemaran udara yang diakibatkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor pada kawasan tertentu di Kabupaten Tulungagung dan untuk memberikan ruang partisipasi kegiatan bagi masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daer.ah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa Analisa Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 1 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 49);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Hari Bebas Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat HBKB adalah hari dimana pada suatu periode waktu tertentu kendaraan bermotor tidak boleh melintasi kawasan/ruas jalan/jalur yang sudah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan HBKB, dimana pada pelaksanaan HBKB tersebut terdapat kegiatan utama yang dilaksanakan yaitu penutupan jalan dan kegiatan penunjang lainnya.
6. Pedagang Kaki Lima adalah kegiatan usaha jasa perdagangan yang menempati prasarana kota, fasilitas sosial dan fasilitas umum milik Pemerintah Daerah, tanah/lahan milik perorangan/badan yang telah mendapat izin dari Bupati.
7. Sponsor adalah orang atau badan yang melakukan usaha dan/ a tau mendukung terhadap suatu kegiatan yang terselenggara pada saat pelaksanaan HBKB.
8. Partisipan adalah orang, komunitas, instansi atau badan usaha yang turut berperan serta atau melakukan kegiatan dalam pelaksanaan HBKB.
9. Media Promosi adalah media yang dipergunakan untuk melakukan promosi seperti spanduk, umbul-umbul, baliho, bendera, flyering, leaflet, brosur dan sejenisnya.
10. Force Majeure adalah suatu kejadian terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan HBKB yang dilaksanakan di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati m1 bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antara para petugas di lapangan dalam rangka kelancaran pelaksanaan HBKB.
RUANG LINGKUP
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur pelaksanaan HBKB di Daerah yang meliputi:
- a . lokasi dan waktu;
- b. penyelenggara;
- C. pelaksanaan;
- d. partisipasi kegiatan;
- e. pembatalan; dan
- f. pembiayan.
LOKASI DAN WAKTU
BAB IV - LOKASI DAN WAKTU
Pasal 4
- ( 1) Pen eta pan lokasi dan waktu pelaksanaan HBKB di Daerah dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:
- a. memiliki volume lalu lintas yang cukup tinggi, sehingga pelaksanaan HBKB di lokasi tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap upaya pemulihan/peningkatan kualitas udara;
- b. memiliki ketersediaan jalur alternatif untuk pengguna jalan lainnya yang biasa melintas pada lokasi jalan dimaksud, sehin\_ gga aksesibilitas yang dibutuhkan oleh pengguna jalan lainnya tetap terakomodir;
- c. berada pada kawasan yang pemanfaatannya sebagian besar adalah perkantoran dan/atau perdagangan; dan
- d. Waktu pelaksanaan diutamakan di waktu pagi pada hari libur dan/ atau hari yang diliburkan.
- (2) Lokasi dan waktu pelaksanaan HBKB di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BABV
PENYELENGGARA
BAB IV - LOKASI DAN WAKTU
Pasal 5
- ( 1) Penyelenggara HBKB adalah Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati membentuk Tim Pelaksana HBKB dan menunjuk Perangkat Daerah yang membidangi urusan lalu lintas dan angkutan jalan selaku koordinator.
- (3) Keanggotaan Tim Pe1aksana HBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. unsur Kepolisian Resort Tulungagung;
- b. unsur Komando Distrik Militer 0807 Tulungagung;
- c. unsur Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah yang membidangi penJ1nan, kepariwisataan, pendidikan, kehumasan, komunikasi dan informatika, kesehatan, lingkungan hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, dan
- d. Perangkat Daerah/instansi lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Tim Pelaksana HBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
t/
PELAKSANAAN
BAB VI - PELAKSANAAN
Pasal 6
- ( l) Kegiatan utama HBKB adalah penutupan jalan pada ruas jalan yang telah ditentukan dan dapat diikuti dengan kegiatan penunjang lainnya.
- (2) Masyarakat yang berdomisili pada area HBKB dilarang menyalakari mesin kendaraan bermotor selama pelaksanaan kegiatan HBKB.
- (3) Selama pelaksanaan kegiatan HBKB seluruh kendaraan bermotor dilarang melintas pada kawasan HBKB.
- (4) Kendaraan bermotor yang akan melintas pada kawasan HBKB dialihkan melalui jalan alternatif lain yang telah disediakan.
- (5) Setiap ujung dari ruas jalan yang digunakan kegiatan HBKB dijaga oleh petugas.
- (6) Petugas berhak mengarahkan dan/atau mengalihkan arus kendaraan bermotor pada saat kegiatan HBKB berlangsung.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, petugas dapat dilengkapi dengan prasarana lalu lintas tambahan maupun sarana prasarana penunjang lainnya untuk mengamankan kegiatan HBKB.
PARTISIPASI KEG IATAN
Bagian Kesatu Pemanfaatan J alur HBKB
BAB VII - PARTISIPASI KEG IATAN
Pasal 7
- (1) Sepanjang jalur HBKB hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertema :
- a. lingkungan hidup;
- b. olah raga;
- c. seni budaya;
- d. pendidikan;
- e. sosial dan kemanusiaan.
- (2) Sepanjang jalur HBKB tidak kepentingan partai politik, kegiatan pengerahan menghasu t/ provokasi. dapat dimanfaatkan untuk demonstrasi/ orasi, massa yang maupun bersifat
Bagian Kedua
Ketentuan Terhadap Partisipan
BAB VII - PARTISIPASI KEG IATAN
Pasal 8
Partisipan dapat memanfaatkan pelaksanaan HBKB dengan melakukan kegiatan yang bertemakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1).
BAB VII - PARTISIPASI KEG IATAN
Pasal 9
Persyaratan bagi partisipan yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) , sebagai berikut:
- a . berkoordinasi dengan Penyelenggara HBKB minimal 1 ( satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan;
- b. dalam hal melibatkan massa diwajibkan untuk menyampaikan kepada pihak Penyelenggara HBKB dan wajib memiliki ijin keramaian dari Kepolisian;
- c. tidak menyelenggarakan kegiatan atau menerima dukungan dari sponsor perusahaan rokok;
- d. tidak memasang media promosi kegiatan di 1uar kawasan pelaksanaan HBKB yang telah ditentukan;
- e. wajib menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan HBKB;
- f. partisipan dapat mendirikan panggung pada lokasi yang telah ditentukan;
- g. dalam hal mengadakan kegiatan yang melibatkan sponsorship dan/atau untuk tujuan profit, wajib mengajukan permohonan ijin
BAB VII - PARTISIPASI KEG IATAN
Pasal 10
- (1) Pedagang kaki lima dapat berjualan pada lokasi yang telah ditentukan oleh Penyelenggara HBKB.
- (2) Pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan dan segera mengemas dagangan serta meninggalkan lokasi setelah waktu penyelenggaran HBKB selesai.
BAB VIII - PEMBATALAN
Pasal 11
- (1) Pelaksanaan HBKB dapat dibatalkan sewaktu-waktu oleh penyelenggara apabila pada waktu dan lokasi yang bersamaan, juga dilaksanakan kegiatan/ event yang bersifat khusus, baik yang berskala lokal/nasional/internasional maupun terjadi kondisi Force Majeure.
- (2) Segala kerugian yang timbul akibat pembatalan pelaksanaan HBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh partisipan.
BAB IX - PEMBIAYAAN
Pasal 12
Biaya pelaksanaan HBKB bersumber dari:
- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/ a tau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BABX KETENTUAN PENUTUP
BAB IX - PEMBIAYAAN
Pasal 13
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Penetapan: Ditetapkan di Tulunagung pada tanggal 20 Maret 201 7

Penandatangan: BUPATITULUNGAGUNG, ~ SYAHRI MULYO ## Ir. INDRA FAUZI, MM Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1 006 Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 27