PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 12 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 71 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BEA PERO LEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
WALIKOTA TANGERANG SELATAN
PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 71 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BEA PERO LEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG SELATAN, a.
bahwa Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang diperoleh negara/ daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum, dikecualikan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 1 7 ayat (4) huruf b Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 ten tang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pemerintah Daerah dapat memberi insentif perpajakan kepada Pihak yang Berhak menerima ganti kerugian;
PARAF HIRARKI
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
PARAF HIRARKI
WAKIL WALIKOTA
SEKRETARIS DAERAH
HARMONISASI DAN SINKRONISASI
KASUBAG PPHD
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH
- C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pera tu ran Walikota ten tang Perubahan Ketiga Atas Pera tu ran Walikota Nomor 71 Tahun 2011 ten tang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
2. Mengingat l.
3. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum (Lembaran Negara ten tang Untuk Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Nomor 5679); Negara Republik Indonesia
PARAF HIRARKJ
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
PARAF KOORDINASI
KEPALA BAPENDA
KEPALA DISPERKIMTAN
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5916);
7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
8. Peraturan Daerah Kata Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kata Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kata Tangerang Selatan Nomor 0710);
9. Peraturan Daerah Kata Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah {Lembaran Daerah Kata Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kata Tangerang Selatan Nomor 72);
,,
I
I
I
�-
I
I
I
PARAF HIRARKI
WAKIL WALIKOTA
I
SEKRETARIS DAERAH
I
:
HARMONISASI DAN SINKRONJSASI
•
KASUBAG PPHD
I
:
I
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH
I
. I
10. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 71 Tahun 2011 ten tang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Serita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 71) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2011 ten tang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Serita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor 20);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 71 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 71 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Serita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 71) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Serita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor 20) diubah sebagai berikut:
PARAF HIRARKI
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
PARAF KOORDINASI
KEPALA BAPENDA
KEPALA DISPERKIMTAN
PARAF HIRARKI
WAKIL WALIKOTA
SEKRETARIS DAERAH
HARMONISASI DAN SINKRONISASI
KASUBAG PPHD
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH
1. Ketentuan Pasal 10A ayat (2) diubah, sehingga Pasal l0A berbunyi sebagai -berikut:
Pasal 10
- ( 1 ) Dalam ha! Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan akibatjual beli, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling banyak sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (2) Dalam ha! Wajib Pajak melakukan jual beli atas Objek Pajak pada 1 (satu) Tahun Pajak, Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak hanya diberikan 1 (satu) kali dengan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
2. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB VIA
INSENTIF PERPAJAKAN
Pasal 123
- ( 1 ) Ahli Waris atau Kuasa Ahli Waris yang melepaskan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah, dapat diberikan insentif perpajakan.
- (2) Insentif perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berupa pengurangan BPHTB.
- (3) Insentif perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan seluas Objek Pajak yang akan dialihkan Hak atas Tanahnya kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah.
I
PARAF HIRARKI
] WAKIL WALIKOTA
I
:
I SEKRETARIS DAERAH
I
:
HARMONISASI DAN SINKRONISASI
KASUBAG PPHD
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH
-
- (1) Insentif perpajakan sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 123A ayat (1) diberikan apabila Ahli Waris atau Kuasa Ahli Waris rnengajukan Perrnohonan Insentif Perpajakan kepada Walikota rnelalui Kepala Perangkat Daerah yang rnernbidangi pendapatan Daerah.
- (2) Ahli Waris sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) rnerupakan Ahli Waris tunggal.
- (3) Kuasa Ahli Waris sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) rnerupakan salah seorang Ahli Waris yang bertindak untuk dan atas narna Ahli Waris lainnya serta telah rnendapat persetujuan dari seluruh Ahli Waris.
- (1) Ahli Waris atau Kuasa Ahli Waris dalarn rnengajukan perrnohonan sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 123B, harus rnelarnpirkan persyaratan:
- a. Surat Keterangan Tidak Marnpu yang dikeluarkan oleh Lurah sesuai dornisili yang tercanturn dalarn kartu tanda penduduk Ahli Waris atau Kuasa Ahli Waris; dan/atau
- b. Surat Keterangan Mendukung Pengadaan Tanah yang berisi bahwa Ahli Waris atau Kuasa Ahli Waris rnendukung penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pernbangunan untuk kepentingan urnurn, tidak rnengajukan gugatan atas penetapan/penentuan/ penunjukan lokasi, dan tidak rnengajukan gugatan atas penetapan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang rnernbidangi pendapatan Daerah rnengeluarkan Surat Keterangan yang rnernuat besar prosentase dan/ atau nilai insentif paling lama 3 (tiga) hari kerja, sejak perrnohonan dan persyaratan diterirna.
- (3) Besarnya insentif perpajakan yang akan diterirna sebesar 100% (seratus persen) dari BPHTB yang Terutang, untuk Ahli Waris atau Kuasa Ahli Waris yang rnengajukan perrnohonan beserta seluruh persyaratan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf a dan hurufb.
PARAF HIERAKI
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
PARAF KOORDINASI
KEPALA BAPENDA
KEPALA DISPERKIMTAN
PARAF HIERARKI
WAKIL WALIKOTA
SEKRETARIS DAERAH
HARMONISASI DAN SINKRONISASI
KASUBAG PPHD
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH
- (4) Dalam hal Ahli Waris atau Kuasa Ahli Waris hanya melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, insentif perpajakan yang akan diterima sebesar 50% (lima puluh persen) dari BPHTB yang Terutang.
- (5) BPHTB yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), berasal dari luas Objek Pajak yang akan dialihkan Hak atas Tanahnya kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
- (1) Surat Keterangan Mendukung Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123C ayat (1) huruf b dikeluarkan oleh Pihak yang Berwenang.
- (2) Pihak yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Ketua atau paling kurang Sekretaris Pelaksana Pengadaan Tanah/ Tim Pengadaan Tanah;
- b. Kepala Instansi/Perangkat Daerah yang memerlukan tanah; atau
- c. Pejabat Pembuat Komitmen pada Instansi/Perangkat Daerah yang memerlukan tanah.
- (3) Ahli Waris atau Kuasa Ahli Waris dalam mengajukan Permohonan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan Surat Pernyataan bermaterai cukup yang berisi:
- a. mendukung penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
- b. tidak mengajukan gugatan atas penetapan/ penentuan/ penunjukan lokasi; dan
- c. tidak mengajukan gugatan atas penetapan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian.
- (4) Pihak yang Berwenang mengeluarkan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima.
P ARAF HIERARKI
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
PARAF KOORDINASI
KEPALA BAPENDA
KEPALA DISPERKIMTAN
PARAF HIE RARKI
WAKIL WALIKOTA
SEKRETARIS DAERAH
HARMONISASI DAN SINKRONISASI
KASUBAG PPHD
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Tangerang Selatan. pada tanggal 2 Mei 2017 WALIKOTA i

Penetapan: Diundangkan di angerang Selatan. pada tanggal 2 i 2 O 1 7 SEKRET NG SELATAN, RIS DAERAH MUHAMAD BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELA TAN TAHUN 2017 NO MOR 12