Unknown Unknown Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun l97O tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19); - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2O03 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O03 Nomor 47, Tatnbahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 2 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor126, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); a - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (l,embaran Negara Tahun 2OO9 Nomor ll2 Tambahan lembaran Negara Nomor 5O38); 4 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tentang Penanggulangan Bencana (lrembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indongsia Nomor 4723); 5 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah teralhir dengan Undang-Undang Nomor O9 Tahun 2O15 tentang Pembahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2OO8 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; tentang .7 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2O08 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Keda Badan Penanggulangan Bencana Daerah ; 8 - 9 Peraturan Menteri Negara Pekerjaan 26lPRl/M/2OO8 Tentang Persyaratan Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Lingkungan; Umum Nomor Teknis Sistem Gedung dan 10. Peraturan Menteri Negara Peke{aan Umum Nomor 2OPttI |M/2OO9 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2011 tentalg Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.O2{2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2O13 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; - t4. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2O13 Tentang Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh (kmbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2Ol3 Nomor 13); 15. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 32 Tahun 2Ol3 tentang T\rgas Pokok, Fungsi dan Uraian T\:gas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 32); MEMUTUSKAIT (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang penuh resiko dan kesiapsiagaan lx24 jan yang membutuhkan perhatian dan komitmen yang kuat untuk keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, baik penanggulangan kebakaran maupun bencana alam lainnya;
- Bahwa beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh belum diatur dalam Standar Biaya Umum Kota Payakumbuh, maka perlu ditetapkan Standar Biaya Khusus di Badan Penanggulangan Bencana Daerah; b
- Adanya kegiatan baru Tahun Anggaran 2016 yang bersifat penting, yaitu Pelaksanaan Latihan Gabungan TNI / Polri dengan Satuan T\rgas Penanggulangan Bencana; c
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b,c diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Payakumbuh; d
- I Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun l97O tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2O03 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O03 Nomor 47, Tatnbahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 2
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor126, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); a
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (l,embaran Negara Tahun 2OO9 Nomor ll2 Tambahan lembaran Negara Nomor 5O38); 4
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tentang Penanggulangan Bencana (lrembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indongsia Nomor 4723); 5
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah teralhir dengan Undang-Undang Nomor O9 Tahun 2O15 tentang Pembahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2OO8 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; tentang .7
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2O08 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Keda Badan Penanggulangan Bencana Daerah ; 8
- 9 Peraturan Menteri Negara Pekerjaan 26lPRl/M/2OO8 Tentang Persyaratan Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Lingkungan; Umum Nomor Teknis Sistem Gedung dan
10. Peraturan Menteri Negara Peke{aan Umum Nomor 2OPttI |M/2OO9 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2011 tentalg Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.O2{2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2O13 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- t4. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2O13 Tentang Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh (kmbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2Ol3 Nomor 13);
15. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 32 Tahun 2Ol3 tentang T\rgas Pokok, Fungsi dan Uraian T\:gas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 32);
MEMUTUSKAIT
- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS BADAN PENANGGUI,ANGAN BENCANA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH.
Pasaf 2
Besarnya Standar Biaya Khusus ditentukan sebagai berikut :
| NO | URAIAN | SATUAN | sAB 2016 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| I | Hoaor Penanggung Jasab/ Koordinator dan Personll Penadam Kebaka,ran | | |
| a. | PenanEguag Jawab/ Koordlnator | | |
| | 1. PenangEung Jawab | OB | Rp. 2.5OO.0O0,- |
| | 2. Waktl Penanggung Jawab | OB | Rp.2.10O.O0O,- |
| | 3. Koordinator Pelaksana | OB | Rp. 2.3O0.O00,- |
| | 4. Wakil Koordinator | OB | Rp. 2.100.00O,- |
| b | Personil Pemadam Kebakaran | | |
| | 1. Honor Komandan Regu (Danm) | OB | Rp. 1.25O.0OO,- |
| | 2. Honor Sopir Pemadam Kebakaran | OB | Rp. l.OOO.OOO,- |
| | 3. Honor Tim Pemadam Luar Daerah | OKJ | Rp. 5O0.O00,- |
| | 4. Honor Insentif Petugas Pemadam Kebakaran | OB | Rp. 250.00O,- |
| | 5. Honor Siaga Kejadian | OK | Rp. 9O.0OO,- |
| | 6. Uang Peniagaan / Siaga Piket | OH | Rp. 30.000,- |
| | 7. Mal<an Anggota Siaga | Porsi | Rp. l5.OO0,- |
| | 8. Minum Anggota Siaga | Porsi | Rp. 6.000,- |
| u | Honor Panttta Pelatsana Latlhan Giabungan T![I/ BOLRI Satgas Pe'rrtgqulangan Bencana | | |
| | 1. Ketua | OH | Rp. 4OO.O0O,- |
| | 2. Sekretaris | OH | Rp. 3OO.OOO,- |
| | 3. Anggota | OH | Rp. 250.00O,- |
| | 4. Operator | OH | Rp. 200.00O,- |
| III | Hoaor Tanggap Darurat | | |
| | 1. Tanggap Darurat | OH | Rp. 75.000,- |
| | 2. Piket Siaga | OH | Rp. 3O.OOO,-' |
| w | Insentif Tanggap Darurat | | |
| | 1. Tim TRC | OK | Rp. l5O.0OO,- |
Pasal 3
Segala Biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh.
Pasal 4
Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal I Januari 2O16.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatan dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Penetapan: Diundangkan di Payakumbuh Pada tan[gal }l Fe6ruaq' 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH \ ,v . Ditetaokan di Pavakumbuh \ pra. t"rreerl ., ffi'2o WRIIToTepAYAKUMBUH ^ffi +przl FALEPT 16 BEIfNI