PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 11 Tahun 2007 tentang PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN (berlaku 16 April 2007)
Pembukaan
Menimbang : a. Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan.
Mengingat
: 1.
Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan status desa menjadi kelurahan.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI Dan BUPATI MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN.
BAB II - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 2
Pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Pasal 4
KETENTUAN UMUM
Pasal I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
4. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
6. Camat adalah camat dalam Kabupaten Muaro Jambi;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pembentukan desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
11. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru.
PEMBENTUKAN DESA
Pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat:
- a. jumlah penduduk paling sedikit 1.000 jiwa atau 200 KK;
- b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat.
- e. potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- f. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- g. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan.
- (1). Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan
BAB II - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 5
Tata cara pembentukan desa adalah sebagai berikut:
- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
- b. masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama kepala desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa.
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan desa kepada Bupati melalui camat disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk.
- e. dengan
BAB II - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 6
- (1). Sebagai tanda pemisah antar wilayah desa yang satu dengan wilayah desa yang lain, ditetapkan batas desa.
- (2). Batas desa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), dituangkan dalam peta batas desa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.
BAB II - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 7
- (1). Dalam wilayah desa dapat dibentuk dusun atau sebutan lain yang merupakan bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh kepala dusun atau sebutan lain dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2). Dalam pembentukan dusun harus
BAB II - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 8
Pembentukan desa diluar desa yang telah ada, diusulkan oleh kepala desa kepada Bupati melalui camat dengan tata cara pembentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 5.
PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA
BAB III - PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA
Pasal 9
- (1). Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat digabung dengan desa lain atau dihapus.
- (2). Penggabungan atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat desa masing-masing.
- (3). Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam keputusan bersama kepala desa yang bersangkutan.
- (4). Keputusan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh salah satu Kepala desa kepada Bupati melalui Camat.
- (5). Hasil penggabungan atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB III - PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA
Pasal 10
Pembiayaan pembentukan, penggabungan dan penghapusan desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
BAB III - PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA
Pasal 11
- (1). Pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2). Pembina dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi.
PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
BAB IV - PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
Pasal 12
- (1). Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan
BAB IV - PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
Pasal 13
- (1). Desa yang berubah status menjadi kelurahan, lurah dan perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang tersedia dikabupaten.
- (2). Kepala Desa dan perangkat desa serta anggota BPD dari desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan.
BAB IV - PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
Pasal 14
Tata cara pengajuan dan penetapan perubahan status desa menjadi kelurahan adalah sebagai berikut:
- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah statusnya menjadi kelurahan.
- b. masyarakat mengajukan usul perubahan status desa menjadi kelurahan kepada BPD dan kepala desa.
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status desa menjadi kelurahan, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara hasil rapat BPD tentang perubahan status desa menjadi kelurahan.
- d. Kepala Desa mengajukan usul perubahan status desa menjadi kelurahan kepada Bupati melalui camat disertai berita acara hasil rapat BPD.
- e. Dengan
BAB IV - PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
Pasal 15
- (1). Perubahan status desa menjadi kelurahan, seluruh kekayaan dan sumbersumber pendapatan desa menjadi kekayaan daerah kabupaten.
- (2). Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.
PEMBIAYAAN
BAB V - PEMBIAYAAN
Pasal 16
Pembiayaan pembentukan, penggabungan, dan penghapusan desa serta perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 17
- (1). Pembiayaan dan pengawasan terhadap pembentukan, penggabungan dan penghapusan desa serta perubahan status desa menjadi kelurahan dilakukan oleh pemerintah kabupaten.
- (2). Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, dan pelatihan arahan dan supervisi.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 15 Tahun 2002 tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 16 April 2007

Penandatangan: ## BUPATI MUARO JAMBI, dto ## H. BURHANUDDIN MAHIR

Penetapan: Diundangkan di Sengeti pada tanggal 20 April 2007

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, Pelaksana Tugas, dto H. ABDUL LATIEF LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2007 NOMOR 11 SERI E NOMOR 11