Unknown Unknown Nomor 02 Tahun 2010 tentang PERUBAHANATASPERATURANDAERAHKABUPATENTABALONGNOMOR 02 TAHUN2010 TENTANGPOKOK-POKOKPENGELOLAAN KEUANGANDAERAH DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATITABALONG, - a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Standar akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual, maka perlu melakukan penyesuaian atas Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 ten tang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 1. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATITABALONG
PROVINSIKALIMANTAN SELATAN
PERATURANDAERAHKABUPATENTABALONG NOMOR 02 TAHUN2017
TENTANG
PERUBAHANATASPERATURANDAERAHKABUPATENTABALONGNOMOR 02 TAHUN2010 TENTANGPOKOK-POKOKPENGELOLAAN KEUANGANDAERAH
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATITABALONG,
- a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Standar akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual, maka perlu melakukan penyesuaian atas Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 ten tang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
1. Pasal18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten tang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor58, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor5679);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor126,Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia 4438);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor23 Tahun 2005 tentang PengelolaanBadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor137,Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor83, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5533);
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
Menetapkan
Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN TABALONG
dan
BUPATITABALONG
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENTABALONGNOMOR02 TAHUN 2010 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGANDAERAH.
Pasal
I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 91 Bagian Kelima diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Bagian Kelima Akuntansi Keuangan Daerah
Pasal91
- (1) Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah, yang ditetapkan dengan peraturan Bupati mengacu pada Peraturan Daerah ini.
- (2) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan entitas pelaporan dan I atau entitas akuntansi dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
- (3) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didokumentasikan dalam bentuk bukujurnal dan buku besar, dan apabila diperlukan ditambah dengan buku besar pembantu.
- (4) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) entitas pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi:
- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih:
- c. neraca;
- d. laporan operasional;
- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.
- (5) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)entitas akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi:
- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan Ekuitas (LPE);
- c. laporan operasional;
- d. neraca; dan
- e. catatan atas laporan keuangan.
- (6) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)paling kurang meliputi:
- a. prosedur akuntansi penerimaan kas;
- b. prosedur akuntansi pengeluaran kas;
- c. prosedur akuntansi aset tetap jbarang milik daerah; dan
- d. prosedur akuntansi selain kas.
- (7) Sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh PPKD.
- (8) Sistem akuntansi pemerintahan daerah pada SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD.
- (9) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian internal dan standar akuntansi pemerintahan.
2. Di antara Pasal 91 dan Pasal 92 BABIX disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 91A dan Pasal 91B, yang berbunyi sebagai berikut:
Pasa191A
- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah menetapkan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap.
- (2) Kodeakun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri dari:
- a. akun 1 (satu) menunjukkan asset;
- b. akun 2 (dua) menunjukkan kewajiban;
- c. akun 3 (tiga)menunjukkan ekuitas;
- d. akun 4 (empat) menunjukkan pendapatan-LRA;
- e. akun 5 (lima)menunjukkan belanja;
- f. akun 6 (enam) meunjukkan transfer;
- g. akun 7 (tujuh) menunjukkan pembiayaan;
- h. akun 8 (delapan) menunjukkan pendapatan-LO; dan i. akun 9 (sembilan) menunjukkan beban;
- (3) Kode rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan kepentingan penyusunan laporan statistik keuangan daerahj negara.
Pasal91B
- (1) Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan/ atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan pemyataan standar akuntansi pemeritahan atas :
- a. pemilihan metode akun tan si atas kebijakan akuntansi dalam standar akuntansi pemerintahan;
- b. pengaturan yang lebih rinci atas kebjakan akuntansi dalam standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)paling kurang memuat:
- a. definisi, pengakuan, pengukuran dan pelaporan setiap akun dalam laporan keuangan; dan
- b. prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.
- (3) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
3. Ketentuan Pasal 92
Pasal 92
- (1) PPKDmenyusun laporan realisasi semester pertama APBDdengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (4)paling lambat minggukedua bulan Juli tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
Pasal 93
Pasal93
- (1) PPKDmenyusun laporan realisasi semester pertama APBDdengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (4)paling lambat minggukedua bulan Juli tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lambat mingguketiga bulan Juli tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semesterpertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam)bulan berikutnya.
- (3) Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRDpaling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.
Pasal 94
BagianKedua LaporanTahunan
Pasal94
- (1) PPK-SKPD menyusun laporan keuangan SKPDtahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawabanpelaksanaan anggaran SKPD.
- (2) Laporankeuangan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKDsebagai dasar penyusunan laporan keuangan PemerintahDaerah.
Pasal 95
Pasal95
- (1) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui PPKDpaling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pejabat pengguna anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada di SKPDyang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Laporan keuangan SKPDsebagaimana dimaksud pada ayat (2)terdiri dari:
- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan Ekuitas (LPE);
- c. Laporan Operasional
- d. neraca; dan
- e. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Laporan keuangan SKPDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan Kepala SKPDbahwa pengelolaan APBDyang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan
Pasal 96
- (1) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 ayat (5) berisi tentang ringkasan keluaran dari masingmasing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD.
Pasal 102
- (1) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 ayat (5) berisi tentang ringkasan keluaran dari masingmasing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitas kinerja yang diselenggarakan oleh masing-masing entitas pelaporan dan I atau entitas akutansi.
- (3) Sistem akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)serta bentuk dan isi dari laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sistem akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dikembangkansecara terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan sistem akutansi daerah.
- (5) Sistem akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)mencakup perkembangan keluaran dari masing-rnasing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD.
Pasal 103
BagianKeempat Penetapan Rancangan Peraturan Daerah PertanggungjawabanPelaksanaan APBD
Pasal103A
- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang PertanggungjawabanPelaksanaan APBD beserta lampirannya kepada DPRDberupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporankeuangan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. neraca;
- d. laporan operasional;
- e. laporan arus kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
- h. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah.
- (3) Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pe1aksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- (4) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilengkapi dengan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran terdiri dari:
- a. ringkasan laporan realisasi anggaran;
- b. penjabaran laporan realisasi
8. dan anggaran.

## Pasal 103B

- (1) Agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103A ayat (1) ditentukan oleh DPRD.
- (2) Persetujuan bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah.

## Pasal 103C

- (1) Laporan keuangan Pemerintah Daerah wajib dipublikasikan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

## Bagian Kelima

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungawaban Pelaksanaan APBDdan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

## Pasal103D

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubemur untuk dievaluasi.
- (2) Apabila Gubemur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

## Pasal103E

- (1) Dalam hal Gubemur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDdan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempumaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDmenjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Gubemur membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dimaksud sesuai dengan peraturan perundang undangan.
15. Ketentuan Pasal 116 Bagian Keempat diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat Pengelolaan Barang MilikDaerah

## Pasal 116

- (1) Barang milik daerah diperoleh atas beban APBDdan perolehan lainnya yang sah.
- (2) Perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mencakup :
- a. barang yang diperoleh dari hibahj sumbangan atau yang sejems;
- b. barang yang diperoleh sebagai pelaksaan dari perjanjianjkontrak;
- c. barang yang diperoleh berdasarkan penetapan karena peraturan perundang-undangan; dan
- d. barang yang diperoleh dari putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.
16. Ketentuan Pasal 117 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

- (1) Pengelolaan barang daerah meliputi rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang mencakup
- a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- b. pengadaan;
- c. penggunaan;
- d. pemanfaatan;
- e. pengamanan dan pemeliharaan;
- f. penilaian;
- g. pemindahtanganan;
- h. pemusnahan
1. penghapusan;
- J. penatausahaan; dan
- k. pembinaan, pengawasan dan pengaduan.
- (2) Pengelolaan barang daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berpedoman pada peraturan perundangundangan.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung pada tanggal (~ Ma."~ t P.O I

t

Diundangkan di Tabalong, pada tanggal l" mar(!.t ~o \


1-

SEKRETARIS DAEf\AHKABUPATEN TABALONG,


NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: [ 32/2017)

LEMBARAN DAERAHKABUPATEN TABALONG TAHUN2017 NOM OR O~

~

H. ABDULMUTHALIB SANGADJI

Y