PERATURAN DAERAH KABU?ATEN NGADA Nomor 10 Tahun 2011 tentang &gt; ··, Viti?~ TUD:24.~ l),A~l?At-i ~UUVA Tit~ ~f3AUA ~OMO~ 10 TAtiU~ 2011 T~~T,A~43 IPA~AI\ [)A.~124.ti (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
PERATURAN DAERAH KABU?ATEN NGADA
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENT ANG
PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGADA,
- a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial untuk rnernbiayal penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kernasyarakatan dalam rang:-.a pelaksanaan otonomi daerah;
- b. bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Daerah perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Ngada Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Ngada Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Ngada Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 17 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2006 tentan; :-·ajak Hotel, dan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pajak Restoran,.perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu rnembentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tehtang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalarn Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lernoaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomo\_r 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lernba.an Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagairnana te\ah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undanq-Undanq Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dergan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomur 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
7. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 7ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentat d Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndcnesia Nomor 4844);
i
'
k
-I
l.
i:
•.,
'·
r
l
I
I~
r·
i
I
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentanq Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Neqara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 1 Tambaha\_n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 504~);
11. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pernbantukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); '
12. Pera tu ran Pemerintah N omor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1.983 Nomor 35, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentanq Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 274, Tambahan l.ernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 t~ .· tang Tata Cara Pengajuan Barang Sitaan yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nemer 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara ~epublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republlk lndo.,esla Nomor 4051 ); ·
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelo/aan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pernerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
·,
;:
'
,'
!
I
r
.::
I
I•
t
'
'
'
I
'
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pernerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 O Nomor t19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pernerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentanq Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentanq Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nemer 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Penqervian Sanksi Terhadap Pelanggan,.11 Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 O Nomor 28);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 13 Tahun 1990 Seri D Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemertntahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Ngada (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Ngada (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 3); ·
[
i
l
j
I
I
I
I
i
I·~·--·
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA dan
BUPATI NGADA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAER.',H TENTANG PAJAK DAERAH.
SABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada.
5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Dinas PPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ngada.'
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kcntribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa ## BAB II JENIS PAJAK
Pasal 2
Jenis Pajak dalam Peraturan Daerah ini adalah:
- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan: dan
- f. Pajak Air Tanah.
)
(
•'-•
;
)
'
:1
,··
'':,~.
:'
l
Bagian Kesatu Pajak Hotel
Paragraf 1 Narna, Objek, Subjek dan Wajib Pajak
Pasal 3
Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
Pasal 4
- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasllitas olahraga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pernerlntah atau Pemerintah Daerah;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan
- b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- d. jasa tempat tinggal di rurnah sakit, asrarna perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yanq diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
Pasal 5
- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Sadan yang melakukan pernbayeran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Sadan yang mengusahakan Hotel.
Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak
Pasal 6
Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.
Pasal 7
Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10 % ( sepuluh persen ).
Pasal 8
Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara · mengalikan tarif pajak sebagaimana dirnaksud da!am Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud da!am Pasal 6.
..
;
\
r~
I,
'
ft
f
I,
'.
'
,,
~-.·
,·
~-
::~
r-
}
:)
I.
I•
r\
ee
s
}f.,'
hi
·Jr s.
l:.i:i.
;·
'
}'
i
:-.;
!-1
?,
;1··
t
·~- i,.-
».
~\:
Jr:.·
'!.
J!
,
.
t,
\'
..
~
J•
"
~,·
\
i
.
'
'
J
l
j
Bagian Kedua Pajak Restoran
Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak
Pasal 9
Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
Pasal 10
- ( 1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang d isediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan oleh Restoran sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disedlakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi dari Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
Pasal 11
- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Sadan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran aC:alah orang pribadi atau Sadan yang mengusahakan Restoran.
Paragraf 2 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak
Pasal 12
Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
Pasal 13
rarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10 % ( sepuluh persen ).
Pasal 14
Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 13 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
(
;
·~
,.
L
,,
j
·I
[
I
·
Bagian Ketiga Pajak Hiburan
Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak
Pasal 15
Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.
Pasal 16
- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) adalah :
- a. tontonan film;
- b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
- d. pameran;
- e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
- f. sirkus, akrobat, dan sulap;
- g. permainan bilyar, golf, dan boling;
- h. pacuan kuda, kendaraan berrnotor, dan permainan ketangkasan;
- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/ spa, dan pusat kebugaran ( fitness center); dan
- j. pertandingan olahraga.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Hiburan sebagaimana dimaksuo ' peda ayat (2) adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, berupa hiburan yang diselenggarai-&lt;an oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan, dan sejenisnya.
Pasal 17
- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Sadan yang menyelenggarakan Hiburan.
Paragraf 2 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak
Pasal 18
- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterirna atau yang seharusnya diterima oleh penyelenqqara Hiburan.
- (2) Jumlah uang yang s~harusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan t1ket curna-curna yang diberikan kepada penerima [asa Hiburan.
•
;
I~
-,
}
..
.,,
,,
;
\
t
,,,
..
-"t··
;,
··~.
Pasal 19
Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:
- a. Jenis hiburan tontonan film, pagelaran kesenian, musik dan tari, pertandingan olah raga, binaraga, permainan bilyar, golf, baling, pacuan kuda, kendaraan bermotor, refleksi, dan pusat kebugaran, pameran, sirkus, akrobat, dan sulap ditetapkan sebesar 35 % ( tiga puluh lima persen ); ·
- b. Jenis hiburan pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya, permainan ketangkasan, panti pijat, mandi uap/spa ditetapkan sebeear 75 % ( tujuh puluh lima persen ); dan
- c. Jenis hiburan kesenian rakyat/tradisional ditetapkan sebesar 10 % ( sepuluh persen ).
Pasal 20
Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1 ).
Bagian Keempat Pajak Reklame
Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak
Pasal 21
Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan reklarne.
Pasal 22
- (1) Objek Pajak Reklame adalah sernua penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rnelipuf :
- a. reklame papanlbillboardlvide, ,fronlmegatron dan sejenisnya;
- b. reklame kain;
- c. reklame melekat, stlker:
- d. reklame selebaran;
7. e .. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. reklame udara;
- g. reklame apung;
- h. reklame suara:
- i. reklame film/slide; dan
- J. reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah :
- a. penyelenpqaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta m1ngguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barar,g yang diperdaqanqkan, yang berfungsi untuk membedakan dari prodi.x sejenis lainnya; '
0
r~ ..
.
If'
I
i
- o. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasanq melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi tidak melebihi · dari 250 (dua ratus lima puluh) cm2;
- d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- e. reklame yang diselenggarakan semata-mata mernuat nama ternpat ibadah dan tempat panti asuhan: dan
- f. reklame yang diselenggarakan untuk kegiatan sosial, partai politik dan organisasi kemasyarakatan.
Pasal 23
- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame .
.
N:~· .
!-'~
- menyelenggarakan (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang Reklarne.
'(it''
·,f
·,:.!.~,'-~.:.:,.
:,
. !~'
·ff
~~-
~~:
·~·
i~.
,'
1\
t'.'
-~·
~
·1
!~
{:;
!?, rt
~-
[
. ,.
i
- (3) Dalam hal Reklame dis!3lenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Sadan, Wajib Pajak Reklarne adalah orang pribadi atau 'Badan tersebut.
- (4) Dalarn hal reklame diselenggarakan melalui plhak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.
Paragraf 2 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak
Pasal 24
- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
Pasal 25
Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % ( dua puluh lima persen ).
Pasal 26
Besaran pokok Pajak Reklame . yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tar[f sebaqairnana dimaksud dalam Pasal 25 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1 ).
Bagian Kelima
Pajak Penerangan Jalan
Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak
Pasal 27
Dengan nama Pajak Penerangan 'Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
Pasal 28
- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. penggunaan tenaga listrik oleh lnstansi Pemerlntah dan Pemerintah Daerah;
- b. penggunaan tenaqa listrik pada tempat-tempat yang digunal ... .n oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
- c. penggunaan tenaga listrlk yar.g dihasi!kan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tirlak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
- d. penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah.
- (4) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiii dengan kapasitas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal 29
- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Sadan yang dapat menggunakan tenaga Jistrik .
.
,
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Sadan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain', Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga llstrlk. ;·
,
.:.,
'
;'
..
'-
J.•
'•
:,
Paragraf 2 Dasar Penge;. aan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak
Pasal 30
- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
- a. dalarn hal tenaga llstrik· berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
- b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendrri. Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung
Pasal 31
- (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 7 % ( tujuh persen ).
- (2) Khusus perggunaan tenaga listrik dari sumber lain o!eh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif ?ajak Penerangan Ja!an ditetapkan sebesar 3 % ( tiga persen ).
- (3) Khusus penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendlri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5 % ( satu koma !ima persen ).
Pasal 32
- ( 1) Besa ran pokok Pajak Penerangan Jal an yang terutang dihitung dengan cara menga!ikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat {1).
- (2) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
Bagian Keenam Pajak Air Tanah
Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak
Pasal 33
Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atsu pernanfaatan Air Tanah. ·
Pasal 34
- "(1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan.'atau pemanfaatan Air Tanah .
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat serta perlbadatan. ·
·,
;- i·.
,
Pasal 35
- (1) Subjek Pajak Air Tanah -adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang prlbadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
Paragraf 2 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak
Pasal 36
- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah · yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
- a. jenis sumber air;
- b. lokasi sumber air;
- c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e. kualitas air; dan
- f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan o!eh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang dapat ditinjau kembali secara periodik paling lama setahun sekali.
Pasal 37
Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20 % ( dua puluh persen ).
Pasal 38
Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebaqairnana dirnaksud dalam Pasal 37 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).
BAB Ill - WJLAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA PAJAK
Pasal 39
Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat objek pajak berlokasi.
BAB Ill - WJLAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA PAJAK
Pasal 40
Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
1
r
(
I
:
BABIV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
BAB Ill - WJLAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA PAJAK
Pasal 41
- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang
BAB Ill - WJLAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA PAJAK
Pasal 42
- (1) Jenis Pajak yang dipungut
BAB Ill - WJLAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA PAJAK
Pasal 43
- (1) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan
BAB Ill - WJLAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA PAJAK
Pasal 45
- (1) Dalam jangka waktu 5 ( lima ) tah..n sesudah saat terutangnya pajax, Bupati dapat menerbitkan :
- a. SKPDKB dalam hal :
- 1) [ika
BAB Ill - WJLAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA PAJAK
Pasal 46
- (1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasa/ 44, diatur /ebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersarnakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 43 dan Pasal 44, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
TATA CARA PCr.JBA YARAN DAN PENAGIHAN
BAB V - TATA CARA PCr.JBA YARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 47
- (1) Setiap Wajib Pajak membayar pajak terutang dengan menggunakan SSPD.
- (2) SSPO wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya. . ..
- (3) SSPD wajib disampaikan kepada instansi/pejabat yang berwenang.
;•
,
v-
.
!\
.,
.
•,
.
!;
~'
'
~.
i
··';.
.
.
,·
·1.
. .'t
,~~
- (~) Bukti pembayaran paiak sdalah SSPO yang telah mendapatkan validasi sesuai ketentuan yang berlaku. · ·
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara pengisian dan penyampaian SSPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V - TATA CARA PCr.JBA YARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 48
- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:
- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. dari hasil penelitian STPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan /atau salah hitung;
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) setiap bulan untuk paling lama 15 ( lima belas ) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah [atuh tempo pembayaran dikenakan· sanksi administratif berupa bunga 2 % ( dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
BAB V - TATA CARA PCr.JBA YARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 49
- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pernbayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 ( tiga puluh ) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pernbetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penapihan pajak dan harus dilunasi dalarn jangka waktu paling lama 1 ( satu ) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, tanggal jatuh tempo pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal SO
- (1) Pajak yang terutang
BAB V - TATA CARA PCr.JBA YARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 51
- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
- a. SKPD;
- b. SKPDKB;
- c. SKPDKBT;
- d. SKPDLB;
- e. SKPDN; dan
.
- f. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiqa
BAB V - TATA CARA PCr.JBA YARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 52
- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 ( dua belas ) bulan, sejak tanggal surat keberatan diterima, han rs memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberata.i dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sabagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.
BAB V - TATA CARA PCr.JBA YARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 53
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak tsrhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
i
·,.
)
!
l\_.
-,
'
~:
.I-
,.
- ·(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertuus da!am bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 ( tiga ) bulan sejak keputusan diterima, dilarnpiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Penqajuan permohonan banding menangguhi&lt;an kewajiban memt.ayar pajak sampai dengan 1 ( satu ) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.
BAB V - TATA CARA PCr.JBA YARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 54
- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % ( dua persen ) seoulan untuk paling lama 24 ( dua puluh empat) bulan.
- (2) lmbalan bur.ga sebaqaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasar sarnpai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib. Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50 % ( lima puluh persen ) dari jumlah pajak · ## BAB VII PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK
BAB V - TATA CARA PCr.JBA YARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 55
- (1) Bupati atau pejabat yang bervvenang ## BAB VIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
BAB V - TATA CARA PCr.JBA YARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 56
- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 ( dua belas ) buian sejak diterimanya permohonan pengemba!ian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus rnernberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupaf tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pa;ak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan da!am [anqka waktu paling lama 1 ( satu ) bulan.
4. ( 4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak Jainnya, kelebihan pembayaran pajak · sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi ter!ebih dahulu utang pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pernbavaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 ( dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB .
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah !ewat waktu 2 ( dua ) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan atas keterlambatan pembayaran ke!ebihan pembayaran pajak.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebaqairnana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturar, Bupati.
BAB V - TATA CARA PCr.JBA YARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 57
Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak !ainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pernbayaran.
BAB IX - KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 58
- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah me!ampaui waktu 5 ( lima ) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kad~luw~rsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1!), tertangguh apabila:
- a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau · .
- b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik Jangsung maupun tidak !angsung.
,,
.
'.
I
'
.
'
l
:
),.
1.}
. j v,
-~ s
:: t-
''(,
•.. t0,
- . (3) Dalam ha! diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penaqlhan dihitung sejak tanggaJ penyampaian surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak denqan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permahonan angsuran atau penundaan pernbayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
BAB IX - KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 59
- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. (?-) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BABX PEMBUKUAN DAN PEMERIKS.A.AN
BAB IX - KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 60
- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,00 ( tiga ratus juta rupiah) pertahun wajib menyelenqqarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria Wajib Pajak dengan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 61
- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka me/aksanakan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
- c. memberikan keterangan yang dipertukan,
- b. memberikan kesernpatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan /atau
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Bupati. . .
I:
,.
• .e-
i
1;
',
I'
.,-;.'
41
}
;
I·
•
~
;
-
·~
-~
!''.
'
'
i
r
:
: .•
'
:~
INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB XI - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 62
- (1) lnstansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebaqairnana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XII - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 63
- (1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraluran perundang - undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jug~ terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
- a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
- b. pejabat dan /atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan daerah, s·. 1 pati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis darl atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pad a ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangnn Wajib Pajak yang ada padanya,
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersanpka atau nama tergugat, keterangan ya'lg diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.
''
''
!.
:, j !
-er
\_;j
i
~.
I,.
,·~
i
,:
,1,
.
•-,'
'
t ~:.
'.
··.:
•
l
f ,;
{; j
,v·
; ·
i·.
.\l ..
·r;
11
i~ ·~
/[
.
,f\_l
·,l
~
'
(
i'.
·-·.!..
'"I.•
BAB XIII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 64
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dirnaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pe.nerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundanq-undanqan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, rnencarl, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang. perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Sadan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan denqan tindak pidana perpajakan daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Sadan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak · pidana di bidang perpajakan daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
13. j, menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangar.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pE..Qct ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Um urn melalul Penyidik pejabat Palisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang clatur dalam UndangUndanq Hukum Acara Pidana.
-,
.,
.
:
.!
..
;
'
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 65
- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingqa merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 ( satu ) tahun atau pidana denda paling banyak 2 ( dua ) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyarnpaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 ( dua ) tahun atau pidana denda paling banyak 4 ( empat ) kali jumlah pajak terutang yang tidak a tau kurang dibayar. · ·
- (3) Tindak pidana sebagaimana dlrnaksud pada ay~t (1) adalah pelanggaran.
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 66
Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 ( lima ) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya rnasa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 67
- (1) Pejabat atau tenaqa ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 ( satu ) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 4.000.000,00 ( empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak rr.ernenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebab!&lt;an tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurunqan paling lama 2 ( dua ) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah ). ·
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiannya dilanggar.
4. -(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku Wajib Pajak karena itu dljadlkan tindak pidana pengaduan.
Pasat 68
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2): dan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.
j
":.
!
i
-r:
i:
11
.
I'
.-·
;
rl
i
'f ~
J
;,,, v,
··;~
~-
:::- t;
;':
.\
· 1·.}
i~
t;
V;i
«
t~f
:e··
~:t-!1
:;f.-!-.
.:.: ________________
ti~-
'i,.{,
:--
~
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 69
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pajak Daerah yang masih terutang ## BAB XVl KETENTUAN PENUTUP
Pasa\ 70
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Ngada Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Tahun 199B Nomor 15 Seri A Nomor 4);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Tahun 1998 Nomor 16 Seri A Nomor 5 );
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat JI Ngada Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Tahun 1998 Nomor 17 Seri A Nomor 6 );
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 17 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Tahun 1998 Nomor 28 Seri A Nomor 1);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 13 Seri B Nomor 2 ); dan
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 14 Seri B Nomor 2)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
.i
BAB XV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 71
Peraturan Oaerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ng2da . LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2011 NOMOR 10 I ,. · .. ·. -v t
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
## NOMOR 10 TAHUN 2011
TENT ANG
## PAJAK DAERAH
## I. UMUM
Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan kembali dan sebagai pengganti serta penyempurnaan peraturan perpajakan daerah Kabupaten Ngada yang penyusunannya dilakukan secara tersendiri ke da!am masing-masing bentuk Peraturan Daerah berdasarkan Undanq-Undanq Nomor 18 Tahun 1997 tentanq- Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3~ Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentanq Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Penyempurnaan dan pengaturan kemba!i semua ketentuan perpajakan daerah ke dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah ini selain dimaksudkan dalam rangka menyeragamkan ketentuan formal yang mengatur pelaksanaan tata cara pemungutan dan penagihan pajak daerah, dan ketentuan material yang meliputi antara lain objek dan subjek pajak, tarif pajak, .dasar pengenaan dan tata cara penghitungan pajak, juga untuk meningkatkan pendapatan daerah dari jenis pajak daerah yang merupakan sa!ah satu surnber pendapatan daerah yang cukup potensial untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta dalam rangka penyesuaian terhadap Undanq-Undanq Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Oaerah.
Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi clr' dan corak dalam perubahan Peraturan Daerah ini dengan tetap menganut sistem self assessment. Perubahan tersebut bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi. Selain itu, perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan daerah, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan daerah, dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.
Dengan berpegang teguh pada prinsip keadilan, kesederhanaan dan kepastian hukum, arah dan tujuan penyusunan Peraturan Daerah ini mengacu pada k.abijakan pokok sebagai berikut: (1) meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan daerah; (2) meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan kea.dilan bagi .masyarakat Waji~. Paja~; (3) menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonorni rnasyarakat WaJ1b Pajak serta perkembangan di bidang teknologi informasi; (4) r:r,1enin~katkan "eseimbanqan antara hak dan kewajlban perpajakan masyarakat WaJ1b Pajak, dan menunjang usaha terciptanya aparat perpajakan daerah yang makin mampu dan bersih; (5) meningkatkan penerapan prinsip self assessment secara akuntabel dan konsisten; dan (6) menuju kemandirian dalam pembiayaan daerah dan pembiayaan pembangunan yang sumber Litamanya berasal dari penerimaan pajak daerah.
,:
,:
,,
t
·~
l
·
,,
..
Dengan terlaksananya kebijakan pokok tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah seiring sernakin meningkatnya kepatuhan sukarela Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan rnernbalknya iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif.
## 11. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Termasuk dalam objek Pajak Restoran adalah pelayanan take away/delivery order (tidak dimakan ditempat/jasa boga/catering) dan pelayanan lainnya dalam bentuk apapun oleh restoran, rumah makan kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk pelayanan jas~ boga/catering. Ayat (3) Cukup [etas. Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "termasuk fasilitas olahraga dan hiburan" adalah penggunaan fasilitas olahraga dan lliburan yang dikelola langsung o!eh hotel dan diselenggarakan secara rutin. Orang pribadi atau badan yang memiliki beberapa rumah kos secara terpisah dalam wi!ayah Kabupaten Ngada yang masing-masing memiliki kurang dari 1 O (sepuluh) kamar dan setelah digabung jumlah kamarnya ternyata lebih dari 10 (sepuluh) kamar, terrnasuk ke dalam objek pajak hotel. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. ( 6; .• 1,i -. 1.: (· I ' ' ,. -~-, : "\
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas. ·
PENJELASAN
Pasal 16
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "pegelaran kesenian" adalah hiburan kesenian rakyat/tradisional yang dipandanq perlu untuk dilestarikan dan diselenggar~kan di tempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat. Huruf Huruf Huruf Huruf Huruf Huruf c Cukup jelas. d Cukup jelas. e Termasuk "dan sejenisnya" adalah bar, pub, ruang music (music room) balai gita (singing half). f Cukup jelas. g Cukup jelas. h T errnasuk "permainan keiangkasan" adalah permainan ketangkasan manual, mekanik dan elektronik. Permainan ketangkasan manual antara lain arena menembak, dan lempar bola, balon udara, lempar gelang, sepeda air (jet sky), sejenisnya. Permainan ketangkasan mekanik antara lair, permainan mes in keping ( coin game machine), bola ketangkasan (pinban), dan sejenisnya. Permainan ketangkasan elektronik meliputi permainan yang menggunakan aplikasi komputer dan multi media serta teknologi lain. Hiburan pacuan kuda dan kendaraan bermotor meliputi arena pertandingan berkuda dan perlombaan ba!ap yang menggunakan kendaraan bermotor roda dua atau roda empat. Huruf i Termasuk "pusat kebugaran" (fetness center) adalah perawatan tubuh, salon kecantikan, perawatan rarnbut (creambath). Huruf j Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup jeJas.
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup jelas. • ·, I· r~
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 22
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pengertian "papan" adalah apabila sesuatu reklarne ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu alat atau benda lain seperti tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya, maka termasuk reklame papan. Huruf a Huruf b T ermasuk reklame kain adalah reklame yang berbentuk benrJera, tenda, krey, umbul-umbul yang terbuat dari kain, karet, karung dan sejenisnya. Huruf Huruf Huruf Huruf Huruf Huruf Huruf Huruf Ayat (3) Cukup jelas. Huruf Huruf Huruf c Cukup jelas. d Cukup jelas. e Cukup jelas. f Yang dimaksud dengan ·· reklame udara" adalah yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, cahaya, pesawat udara, atau alat-alat lain yang sejenis. g Cukup jelas. h Cukup jelas. i Termasuk dalam pengertian reklame slide atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan slide atau alat komputer atau dengan cara lain yang sejenis. j Cukup jelas. a Cukup jelas. b Cukup jelas. c Pengertian .reklame "nama pengenal usaha atau profesi" adalah reklarne yang dibuat, ditempelkan, dilekatkan dan dipasang sendiri o/eh pemilik usaha atau seseorang yang sernata-mata sebagai pengenaian usaha atau profesinya, dengan ketentuan Juasnya tidak melebihi 250 cm2, kecuali ditentukan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan profesi yang bersangkutan. Apabila penyelenggaraan reklame pengenalan usaha atau profesi didomplengkan dengan reklame lainnya yang, bertujuan untuk . pengenalan sesuatu produk, misalnya produk minuman A, maka termasuk ke dalam objek pajak reklame. f j ;.~ ' i .( c . { , ' f .. .. , . . :· .. - • d Daerah dalam hal ini adalah dllakukan oleh Sadan Pengecualian Pemerintah atau Pemerintah penyelenqqaraan reklame yang Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. ``` Huruf Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. ```
PENJELASAN
Pasal 23
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas . Ayat (4) Cukup jelas. Penyelenggaraan reklame melalui pihak ketiga, misalnya melalul perusahaan [asa periklanan.
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 25
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 26
Cukup jelas .
PENJELASAN
Pasal 27
Cukup [elas,
PENJELASAN
Pasal 28
## Ayat.(1) Yang dimaksud dr.nqan penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri adalah pembangkit tenaga listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara. Yang dimaksud dengan penggunaan tenaga listrik yang diperoleh darl sumber lain adalah pembangkit tenaga listrik yang berasal dari bukan Perusahaan Listrik Negara. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Huruf Ketentuan tentang pengecualian pengenaan Pajak peneranganf. Jalan bagi perwakilan lembaga-lembaga internasional berpedoman r pada Keputusan Menteri Keuanqan. c Huruf Yang dimaksud dengan kapasitas tertentu adalah besaran daya terpasang setiap unit pembangkit tanaga listrik yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati . d Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 29
Cukup jelas. Pasa\ 30 Cukup jelas. ! 'i \ • • Pasal 31 Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 32
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 33
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 34
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pengecualian objek pajak