PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA Nomor 3 Tahun 2014 tentang PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2014 (berlaku 1 Januari 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
BUPATI KAYONG UTARA
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAYONG UTARA,
- a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan program beras untuk rumah tangga miskin di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2014, perlu diatur petunjuk teknis program beras untuk rumah tangga miskin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Kayong Utara Tahun 2014;
3. : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
9. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 57 Tahun 2012 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2014 Nomor 1);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN TAHUN 2014.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Kayong Utara.
5. Beras Untuk Keluarga Miskin atau selanjutnya disebut RASKIN adalah beras yang dibagikan kepada keluarga miskin yang telah terdata sebagai Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).
6. BAST-1 adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin
Pasal 2
- (1) Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2014 mengacu kepada Pedoman Umum Raskin Tahun 2014 dan Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin Kalimantan Barat Tahun 2014.
- (2) Uraian Petunjuk Teknis Program Raskin Kabupaten Kayong Utara Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 30 Januari 2014

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana pada tanggal 30 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH,

HENDRI SISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2014 NOMOR 3


LAMPIRAN

: PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA

NOMOR

:

3 TAHUN 2014

TENTANG

: PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2014

## PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2014

## BAB I PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang

Pangan adalah salah satu hak azasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kesepakatan internasional, yaitu: Universal Declaration of Human Right 1948, Rome of Declaration on World Food Security and World Food Summit 1996, Millenium Development Goals (MDGs ), bahkan dalam kesepakatan MDGs dunia internasional telah mentargetkan pada tahun 2015 setiap negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya.

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memerangi kemiskinan dan kelaparan antara lain melambatnya penurunan angka kemiskinan, pertumbuhan yang belum optimal melibatkan masyarakat dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat miskin, masih banyak daerah terisolir dan daerah tertinggal yang masih terbatas pemenuhan kebutuhan dasarnya. Pada bulan Maret 2013 angka kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar 11,37 % atau sebanyak 28.07 juta jiwa. Selain itu angka pengangguran masih 6,32 % pada bulan Februari 2012. Dari data kemiskinan tersebut Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin Kalbar sebanyak 233.922 Kepala Keluarga.

Penduduk Indonesia 95 % masih mengkonsumsi beras sebagai pangan utama, dengan rata-rata konsumsi beras sebesar 113,7 kg/jiwa/tahun (BPS, 2011). Rata-rata konsumsi beras dunia saat ini adalah 60 kg/jiwa/tahun. Negara Malaysia mengkonsumsi beras 80 kg/jiwa/tahun, Thailand 70 kg/jiwa/tahun, Jepang 58 kg/jiwa/tahun. Dengan demikian beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan nasional akan mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi.

Secara nasional, program penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh Menko Kesra dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tingkat pusat. Sedangkan di tingak provinsi dikoordinasikan oleh gubernur dan tingkat kabupaten/kota dikoordinasikan oleh bupati/walikota masing-masing.

Penyaluran Raskin 2014 masih mengacu pada hasil PPLS tahun 2011. Data penerima Raskin tahun 2014 pada dasarnya sudah disempurnakan dengan mengacu pada usulan Bupati/Walikota, namun demikian melalui Mudes/Muskel RTS-PM dapat disempurnakan. Data penerima Raskin tahun 2014 akan dibagikan oleh Tim Koordinasi Raskin Provinsi Kalbar kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota se Kalbar pada saat peluncuran Program Raskin tahun 2014.

Program Raskin merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang Kebijakan Perberasan menginstruksikan menteri dan kepala lembaga pemerintah non kementrian tertentu, serta gubernur dan bupati/walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum Bulog diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan beras dari gabah petani dalam negeri.

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran RTM. Di samping itu, program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar masyarakat. Hal ini merupakan salah satu program pemerintah baik pusat maupun daerah yang penting dalam peningkatan ketahanan pangan nasional.

## BAB II

## TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

## A. Tujuan

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

## B. Sasaran

Sasaran Program Raskin Tahun 2014 di Kabupaten Kayong Utara adalah berkurangnya beban pengeluaran 7.234 RTS hasil PPLS tahun 2011 dalam mencukupi kebutuhan pangan beras, melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 15 kg/bulan/RTS selama 12 bulan dengan harga tebus Rp. 1.600 per kg netto di TD.

## C. Manfaat

Manfaat Program Raskin adalah:

1. Stabilisasi harga beras di pasaran;
2. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp. 1.600/kg dan menjaga stok pangan nasional;
3. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
4. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD) maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS;
5. Sebagai pasar bagi hasil tani padi;
6. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

## BAB III

## PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

## 1. Pengelolaan

Pengelolaan Raskin memiliki prinsip nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan, yang diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan program Raskin. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Keberpihakan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) Raskin, bermakna mengusahakan RTS-PM Raskin dapat menerima beras sesuai ketentuan, baik jumlah, mutu maupun harga.
- b. Transparansi, bermakna membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan Raskin terutama RTS-PM Raskin, yang harus mengetahui dan memahami adanya kegiatan Raskin serta dapat melakukan pengawasan secara mandiri.
- c. Partisipatif, bermakna mendorong masyarakat terutama masyarakat dan RTS-PM Raskin berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan program Raskin, mulai dari tahap perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian.
- d. Akuntabilitas, bermakna bahwa setiap pengelolaan kegiatan Raskin harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

## 2. Pengorganisasian

Untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan pertanggungjawabannya, dibentuk Tim Koordinasi Raskin di tingkat Kabupaten sampai kecamatan dan Pelaksanaan Distribusi Raskin di tingkat desa/kelurahan.

Penanggung jawab pelaksanaan program raskin di Kabupaten adalah Bupati, di kecamatan adalah camat dan di desa adalah kepala desa.

## a. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten

Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan program raskin di Kabupaten dengan membentuk Tim Koordinasi Raskin sebagai berikut:

## 1) Kedudukan

Tim koordinasi Raskin Kabupaten adalah pelaksana program Raskin di kabupaten, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

## 2) Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Kayong Utara mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi, sosialisasi, penanganan pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi Kalimantan Barat, memilih salah satu dari empat alternatif pola penyaluran beras Raskin (penyaluran Raskin Reguler, Warung Desa, Kelompok Masyarakat, Padat Karya Raskin).

## 3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten mempunyai fungsi:

- a) Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin di kabupaten.
- b) Penetapan Pagu Raskin Kecamatan.
- c) Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM.
- d) Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin di kabupaten.
- e) Sosialisasi Program Raskin di kabupaten.
- f) Perencanaan penyaluran Raskin.
- g) Penyelesaian HTR dan administrasi.
- h) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di Kecamatan.
- i) Penanganan pengaduan.
- j) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan.
- k) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi Kalimantan Barat.
- 4) Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten terdiri dari penanggung jawab, pengarah, ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan beberapa koordinator bidang antara lain bidang Perencanaan, sosialisasi, Pelaksanaan penyaluran, Monev dan Pengaduan Masyarakat, yang ditetapkan dengan keputusan bupati.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten terdiri dari unsurunsur instansi terkait di tingkat kabupaten antara lain Setda, Bappeda, badan/dinas/lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik, badan/dinas/kantor yang berwenang dalam ketahanan pangan, Divre/Subdivre/Kansilog Perum BULOG dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

## b. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan program Raskin di wilayahnya dengan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

## 1) Kedudukan

Tim koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana program Raskin di kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

## 2) Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi program Raskin di tingkat kecamatan dan melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.

## 3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi:

- a) Perencanaan penyaluran Raskin di Kecamatan.
- b) Penentuan pagu Raskin Desa.
- c) Pelaksanaan verifikasi data RTS-PM.
- d) Sosialisasi Raskin di Kecamatan.
- e) Pendistribusian Raskin.
- f) Penyelesaian HTR dan administrasi.
- g) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Raskin di desa/kelurahan.
- h) Pembinaan terhadap pelaksanaan penyaluran Raskin Desa/Kelurahan.
- i) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten, termasuk pelaporan hasil pemuktahiran data dari tingkat desa/kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM.
- 4) Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan
11. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris dan beberapa bidang antara lain bidang perencanaan, sosialisasi, Pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi serta pengaduan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari unsurunsur instansi terkait di tingkat kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, seksi PMD, Koordinator Statistik Kecamatan dan Satker Raskin.

## c. Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan

Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan program Raskin di wilayahnya dan membentuk pelaksana penyaluran Raskin tingkat desa/kelurahan.

## 1) Kedudukan

Pelaksana Penyaluran Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.

## 2) Tugas

Pelaksana Penyaluran Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan Raskin, menerima uang pembayaran HTR serta menyelesaikan administrasi Raskin.

## 3) Fungsi

- a) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Perum BULOG di Titik Distribusi (TD).
- b) Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB).
- c) Penerimaan HTR Raskin dari RTS-PM secara tunai dan menyetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk Divre/Sub Divre/Kansilog Perum Bulog atau meyetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG.
- d) Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
- e) Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai model DPM-2 dan melapor ke Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
- f) Memfasilitasi pelaksanaan Mudes/Muskel guna menetapkan data RTS-PM.

## 1) Satker Raskin

## 1) Kedudukan

Satker Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG sesuai tingkatannya.

## 2) Tugas

Satker Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima/menolak, mengantar dan menyerahkan Raskin kepada Pelaksana Penyaluran, menyelesaikan administrasi Raskin, menerima uang pembayaran HPB Raskin serta menyetorkan HPB apabila dibayar tunai atau menerima tanda bukti setor pembayaran HPB Raskin.

## 3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Satker Raskin mempunyai fungsi:

- a) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Gudang Bulog.
- b) Pengantaran dan penyerahan Raskin ke Pelaksana Penyaluran di TD.
- c) Penggantian Raskin yang tidak memenuhi standar (mutunya kurang baik).
- d) Penerimaan HTR Raskin dari Pelaksana Penyaluran Raskin dan menyetorkan ke rekening HPB Bulog atau menerima tanda bukti setoran pembayaran HPB Raskin.
- e) Penyelesaian administrasi distribusi Raskin yaitu Delivery Order (DO), BAST, Rekap BAST di kecamatan (model MBA-0) dan pembayaran HPB (Tanda Terima/kuitansi dan Bukti Setor Bank) serta mengumpulkan DPM-2 dari TD.
- f) Pelaporan pelaksanaan tugas, antara lain realisasi jumlah penyaluran beras, penyetoran HPB dan BAST di wilayah kerjanya kepada kadivre/kasubdivre/kakansilog Perum Bulog secara periodik setiap bulan.

## BAB IV

## PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan penganggaran Program Raskin 2014 mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. Khusus untuk program Raskin, proses perencanaan dan penganggarannya secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

## A. Perencanaan

Kegiatan perencanaan meliputi penetapan RTS-PM, Titik Distribusi dan Titik Bagi.

## 1. Penetapan RTS-PM

- a. RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah RTS yang terdaftar dalam nama dan alamat untuk Program Raskin 2014 yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K dan disahkan oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah sebanyak 15.530.897 RTS-PM, serta rumah tangga hasil pemuktahiran DPM oleh Mudes/Muskel.
- b. Rumah tangga penerima manfaat Program Raskin 2014 ditandai dengan kepemilikan KPS atau SKRTM 2014 bagi rumah tangga hasil pemuktahiran DPM Raskin 2014.
- c. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan pagu Raskin oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Gubernur, Bupati/Walikota, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutahiran daftar RTS-PM melalui Mudes/Muskel. RTS-PM pengganti memperoleh SKRTM 2014 yang berfungsi sebagai pengganti KPS.

## 2. Penetapan Titik Distribusi (TD)

- Titik Distribusi ditetapkan di Desa/Kelurahan atau di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Perum Bulog setempat.

## 3. Penetapan Titik Bagi (TB)

- Titik Bagi ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah Desa/Kelurahan (Pelaksana Distribusi) dengan RTS-PM setempat.

## B. Kebijakan Penganggaran

Program Raskin merupakan Program Penanggulangan Kemiskinan yang termasuk kluster 1 Program Perlindungan Sosial. Berdasarkan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014, Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dengan kebijakan pengganggaran sebagai berikut:

1. Anggaran subsidi Raskin 2014 disediakan dalam APBN Tahun 2014, DIPA Kementerian Keuangan, kebijakan Pemerintah Pusat dalam penganggaran Program Raskin hanya untuk pengadaan beras dan penyalurannya sampai di TD.
2. Sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 18 dan 58) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900/2634/SJ tanggal 27 Mei 2013, maka pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) mengalokasikan APBD untuk penyaluran Raskin dari TD sampai dengan RTS-PM. Penyediaan anggaran tersebut mencakup antara lain untuk biaya operasional Raskin, biaya angkutan Raskin dari
3. TD ke TB hingga RTS-PM, subsidi harga tebus Raskin, dana talangan Raskin, tambahan alokasi Raskin kepada RTS-PM diluar pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi Raskin untuk RTS-PM di dalam pagu yang ditetapkan.
3. Apabila dukungan dana APBD yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten belum tersedia atau belum mencukupi, maka diperlukan partisipasi masyarakat tanpa menambah harga tebus Raskin di Titik Distribusi kepada RTS-PM yang diatur dalam Juknis Kabupaten.
4. Dari APBD Kabupaten Kayong Utara dialokasikan biaya penunjang operasional Raskin yaitu:
- a. Bantuan kepada Satgas Kecamatan dan Satgas Desa/Kelurahan.
- b. Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Raskin.

## BAB V

## MEKANISME PELAKSANAAN

## A. Panduan Pelaksanaan Program Raskin

1. Dalam pelaksanaan Program Raskin diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang akan dijadikan pedoman berbagai pihak baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa dan Kelurahan maupun pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan program Raskin.
2. Paduan pelaksanaan Program Raskin terdiri dari Pedoman Umum (Pedum) Raskin, Petunjuk Pelaksanan (Juklak) Raskin dan Petunjuk Teknis (Juknis) Raskin.
3. Pedoman Umum Raskin adalah paduan pelaksanaan Raskin untuk tingkat nasional yang diformulasikan dari masukan berbagai Kementrian/Lembaga (K/L) baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Pedoman umum Raskin berisikan kebijakan umum yang mengatur pelaksanaan program Raskin yang berlaku secara nasional. Tim Koordinasi Raskin Pusat memiliki tugas dan tanggung jawab menyusun Pedoman Umum Raskin yang setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
4. Untuk pelaksanaan di provinsi diperlukan panduan yang sesuai dengan situasi dan kondisi di provinsi yang disebut Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Raskin provinsi yang merupakan penajaman dari Pedoman Umum Raskin Pusat. Ruang lingkup Juklak Raskin masih berada dalam batasan-batasan Pedum Raskin. Juklak Raskin bersifat spesifik untuk setiap provinsi karena didalamnya berisikan kebijakan masing-masing Pemerintah provinsi, dukungan faktor sosial budaya dan kearifan lokal yang ada di provinsi, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik provinsi dalam pelaksanaan program Raskin, seperti kurangnya dukungan sarana dan prasarana serta masalah alam yaitu geografi, iklim dan lain-lain. Juklak Raskin disusun oleh Tim Raskin Provinsi.
5. Untuk panduan Pelaksanaan program Raskin di kabupaten diperlukan panduan khusus yang sesuai dengan situasi dan kondisi kabupaten yang dinamakan Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin) yang merupakan penajaman dari Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan Raskin Provinsi. Juknis Raskin bersifat spesifik untuk Kabupaten tertentu yang di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing Pemerintah Kabupaten, dukungan budaya dan kearifan lokal dalam pelaksanaan program Raskin, upaya unttuk mengatasi hambatan sosial budaya yang ada di masing-masing kabupaten, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan kurangnya dukungan sarana dan prasarana serta masalah alam. Juknis Raskin disusun oleh Tim Raskin Kabupaten.

## B. Pagu Raskin

1. Pagu Raskin Nasional
- a. Pagu Raskin Nasional tahun 2014 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2014 atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin secara nasional pada tahun 2014.
- b. Pagu Raskin 2014 ditentukan berdasarkan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial, yang pemutakhirannya telah dilakukan berdasarkan updating penerima KPS yang tercatat pada system elektronik pada bulan Nopember 2013. Basis data terpadu bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS yang dikelola oleh TNP2K.
- c. Pagu Raskin nasional merupakan hasil kesepakatan pembahasan antara pemerintah dan DPR yang dituangkan dalam UU Nomor 23 tahun 2013 tentang APBN TA 2014.
- d. Besaran Pagu Raskin nasional tahun 2014 yaitu 2,79 juta ton beras selama 12 bulan untuk 15.530.897 RTS-PM atau sebanyak 15 kg/RTS/bulan setara dengan 180 kg/RTS/tahun.
- e. Dalam situasi dan kondisi tertentu Pemerintah atas persetujuan DPR dapat menambah alokasi pagu Raskin nasional pada tahun 2014.
- f. Apabila pagu Raskin di suatu wilayah baik provinsi maupun kabupaten tidak dapat diserap sampai dengan 31 Desember 2014 maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun 2015.
- g. Apabila terjadi pemekaran wilayah administrasi Pemerintahan Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa, maka Menko Kesra, atau Gubernur, atau Bupati segera mengalokasikan pagu Raskin sesuai dengan alamat RTS-PM di wilayah administrasi yang baru, dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin secara berjenjang.

## 2. Pagu Raskin Provinsi

- a. Pagu Raskin Provinsi tahun 2014 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2014 atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin pada tahun 2014 sesuai dengan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS dan dikelola oleh TNP2K.
- b. Pagu Raskin Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI.
- c. Pemerintah Provinsi dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Raskin bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk di dalam data RTS-PM dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh TNP2K. kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.

## 3. Pagu Raskin Kabupaten

- a. Pagu Raskin Kabupaten tahun 2014 merupakan besaran jumlah jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2014 atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin pada tahun 2014 sesuai dengan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS dan dikelola oleh TNP2K.
- b. Pagu Raskin Kabupaten se Kalimantan Barat ditetapkan oleh Gubernur.
- c. Pemerintah Kabupaten se Kalimantan Barat dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Raskin bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk di dalam data RTS-PM dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh TNP2K. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.
4. Pagu Raskin Kecamatan dan Desa
- a. Pagu Raskin Kecamatan dan Desa tahun 2014 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2014 atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin pada tahun 2014 sesuai dengan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS dan dikelola oleh TNP2K.
- b. Pagu Raskin Kecamatan dan Desa se Kabupaten Kayong Utara di tetapkan oleh Bupati.
- c. Pagu Raskin di suatu desa pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke desa lainnya kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) desa atau lebih sebagai tindak lanjut Mudes/Muskel yang memerlukan penyesuaian Pagu Raskin di masing-masing desa.
- C. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM)
9. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di desa/kelurahan dimungkinkan pelaksanaan Mudes/Muskel untuk memutakhirkan Daftar Penerima Manfaat, yaitu:
1. Mudes/Muskel melakukan pemuktahiran Daftar RTS-PM Raskin 2014 dengan menetapkan Rumah Tangga yang akan diganti dan menetapkan Rumah Tangga Pengganti.
2. RTS-PM Raskin yang kepala Rumah Tangganya meninggal maka Rumah Tangga tersebut tetap memperoleh haknya. Raskin diberikan kepada Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM atau Kartu Perlindungan Sosial (KPS).
3. Bagi RTS-PM Raskin tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar desa/kelurahan atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak melalui mekanisme Mudes/Muskel.
4. Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 3 di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga Miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari balita dan anak usia sekolah, kepala rumah tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpenghasilan paling rendah dan tidak tetap.
5. Pelaksanaan Mudes/Muskel dapat dilakukan satu kali pada awal tahun sesuai dengan kebutuhan, terutama bagi wilayah yang belum melaksanakan Mudes/Muskel untuk pemutakhiran KPS pada tahun 2013.
6. Daftar akhir RTS-PM Raskin yang telah melalui pemutakhiran oleh Mudes/Muskel dituangkan ke dalam DPM-1.
7. Bagi RTS-PM Raskin tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat keluar desa/kelurahan atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang telah diterimakan kepada RTS-PM tersebut harus ditarik, tidak berlaku, serta dikembalikan ke Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
8. Bagi Rumah Tangga Pengganti hasil Mudes/Muskel diterbitkan SKRTM 2014 oleh Kepala Desa/Lurah.
9. Pelaksanaan Mudes/Muskel harus dituangkan harus dituangkan dalam Berita Acara Pemutakhiran Data RTS-PM Raskin hasil Mudes/Muskel dimasukkan ke dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014.
10. FRP 2014 dilaporkan secara berjenjang kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
11. FRP beserta KPS yang ditarik dari Mudes/Muskel diterima oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten paling lambat tanggal 31 Maret 2014 untuk kemudian diserahkan kepada pihak pelaksana perekaman data hasil pemutakhiran secara elektronik yang ditunjuk.

## D. Peluncuran dan Sosialisasi Program Raskin

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat melakukan peluncuran Program Raskin untuk tahun berjalan yang dihadiri oleh para pejabat terkait tingkat pusat dan daerah.
2. Peluncuran Program Raskin Nasional dapat diikuti peluncuran Program Raskin di Provinsi oleh Gubernur.
3. Sosialisasi Pedum Pagu Raskin dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran. Sosialisasi dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin secara berjenjang.

## E. Monitoring dan Evaluasi

1. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Raskin kepada RTSPM Raskin di berbagai daerah maka Tim Koordinasi Raskin melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Raskin.
2. Dalam kegiatan monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran Raskin dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskin dan mencarikan solusi untuk memecahkan permasalahan.
3. Monev dilakukan secara berjenjang. Tim Koordinasi Raskin melakukan monev ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan.
- F. Pelaksanaan Penyaluran Raskin Sampai ke Titik Distribusi (TD)

Pelaksanaan penyaluran Raskin sampai ke titik distribusi menjadi tugas Perum Bulog.

## 1. Penyediaan Beras Raskin

- Penyediaan Raskin untuk RTS-PM Raskin oleh Perum Bulog berasal dari beras hasil pengadaan Dalam Negeri dan bila tidak mencukupi maka dipenuhi dari Pengadaan Dalam Negeri. Kualitas Raskin sesuai dengan Inpres mengenai Kebijakan Perberasan yang berlaku, dengan kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.

## 2. Rencana Penyaluran

Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran beras Raskin, Perum Bulog bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang akan dituangkan dalam bentuk SPA.

## 3. Mekanisme Penyaluran

- a. Berdasarkan Pagu Raskin, Bupati Kayong Utara/Ketua Koordinasi Raskin Kabupaten Kayong Utara atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Perum Bulog.
- b. Berdasarkan SPA, Perum Bulog menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau kabupaten/kota.
- c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum Bulog menyalurkan beras sampai ke titik distribusi, yang sebelumnya dilakukan pemeriksaan kualitas beras terlebih dahulu oleh Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi di Gudang Perum Bulog.
- d. Di titik distribusi serah terima beras antara Perum Bulog dengan Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

## G. Penyaluran Raskin

1. Penyaluran Raskin dari TD ke TB
- a. Penyaluran Raskin dari TD ke TB sampai RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten.
- b. Tim Koordinasi Raskin/pelaksana distribusi melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas yang diserahkan oleh Perum Bulog di TD.
- c. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditetapkan, maka Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi harus menolak dan langsung mengembalikan kepada Perum Bulog untuk diganti dengan kualitas yang sesuai, dan menambah kekurangan kuantitas.
- d. Penyaluran Raskin dari TD ke TB dan RTS-PM dapat dilakukan secara reguler oleh Kelompok Kerja (Pokja), atau melalui Warung Desa, Kelompok Masyarakat dan Padat Karya Raskin.

## 2. Penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM

- a. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM.
- b. Pelaksanaan penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi dengan menyerahkan Raskin kepada RTSPM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, dan dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

## H. Pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR)

1. Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp. 1.600,-/kg netto di TD.
2. Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin dari RTS-PM dilakukan secara tunai. Pelaksana distribusi raskin langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening Perum Bulog setempat. pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Juknis sesuai dengan kondisi setempat.

## I. Pembiayaan

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengatur mekanisme pembayaran subsidi Raskin.
2. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Raskin, seperti biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, monev, dan pengaduan bersumber dari APBN, APBD dan/atau Perum Bulog.

## J. Ketentuan Khusus

1. Untuk daerah Kecamatan/Desa tertentu yang relatif sulit dan jauh untuk dijangkau, yaitu Kecamatan Pulau Maya, Kepulauan Karimata, Seponti dan beberapa desa di wilayah Kecamatan Simpang Hilir, maka pola penyalurannya dapat dilakukan dimuka untuk beberapa bulan ke depan sekaligus dengan menerbitkan Surat Rekomendasi berupa Surat Permintaan Alokasi (SPA) Khusus yang merupakan satu kesatuan dengan SPA Reguler.

## BAB VI

## PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

## A. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Raskin dilaksanakan oleh BPKP, Kemenko Kesra, Kementerian Dalam Negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B. Pelaporan

1. Pelaksana Distribusi Raskin melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan secara periodik setiap bulan sesuai model Laporan Bulanan (LB).
2. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Kayong Utara secara periodik setiap triwulan sesuai model Laporan Triwulan-0 (LT-0).
3. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Kayong Utara melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap triwulan sesuai model LT-1.
4. Tim Koordinasi Raskin Provinsi melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat dengan tembusan seluruh wakil ketua pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat secara periodik setiap semester.
5. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota pada akhir tahun.
6. Perum Bulog melaporkan pelaksanaan pendistribusian Raskin Kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat setiap bulan.

## BAB VII

## PENGADUAN

Pengaduan pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah Daerah setempat. Obyek pengaduan dapat berupa permasalahan data RTS-PM ataupun hal-hal lain, yang akan ditanggapi oleh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi masingmasing.

1. Unit pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Raskin Pusat di bawah koordinasi Kementrian Dalam Negeri.
2. Kementerian Dalam Negeri menyusun Pedoman Khusus untuk penanganan Pengaduan.
3. Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan data RTS-PM dari Basis Data Terpadu disampaikan kepada TNP2K Sekretariat Kantor Wakil Presiden