PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 28 Tahun 2013 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM RASTON KABUPATEN SINTANG TAHVN 2013 (berlaku 24 Juni 2013)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Pctunjuk Pelaksanaan Program Raskin 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perunjuk Pelaksanaan Program Raskin Kabupaten Sintang T'ahun 2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menelapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nornor 7 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin Kabupaten Sin tang Tahun 2013;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pernbentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 352) Sebagai Undang-Undang [Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten tang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi,Kolusi Dan Nepotismc(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); sebagaimana telah diubah beberapa kali clan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinta.han Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta.hun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Repvblik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 l tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tent.ang Pendirian Perusahaan Umum BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Ta.hun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerinta.h Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta.hun 2007 Nomor 82, Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang T' K di . p im oor masi enanggulangan Kemiskinan;
15. Keputusan Menteri Koordinator Kesejehteraan Rakyat Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tim Koorr'inasi RASKIN Pusat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nornor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahur, 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor l Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Sintang Nornor 2): '

Menetapkan

t

17. Peraturan Gubemur Kalimantan Barat Nomor 41 Tahun 2013 tanggal 18 Juni 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Gubemur Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013.

## MEMUTUSKAN :

PERATURAN SUPATI TENTANG PERUSAHAN ATAS PERATURAN SUPATI SINTANG NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANMN PROGRAM RASKIN KABUPATEN SJNTANG TAHUN 2013.

## Pasal I

Merubah Lampiran Peraturan Bupati Sin tang Nornor 7 Tahun 2013 ten tang Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin Kabupaten Sintang (Serita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 7) sehingga menjadi sebagaimana tercanturn dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan, dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 20 Juni 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sintang.

Diundangkan di Sintang p � , 24 Juni 2013 Z � I HAJJ AHMAD

Ditetapkan di Sintang pada tanggal, 24 Juni 2013

� TANG,

6..

"

MILTON CROSBY



BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR 155

,AMPIRAl'f

- PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

28 TAHUN 2013

TANGGAL

TENT ANG

24 JUNI 2013

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013

## BABX

## PERUBAHAN PEDOMAN UMUM RASKIN 2013 TENTANG PENGGUNAAN KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL

·erubahan ini adalah tambahan dari Pedoman Umum Raskin 2013 Bab V tentang Mekanisme 'elaksanaan yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

## Kartu Perlindungan Sosial (KPS) a.Pengertian

- 1) Kartu Perlindungan Sosial (KPS) adalah kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S). KPS memuat infonnasi Nama Kepala Rumah Tangga, Nama Pasangan Kepala Rumah Tangga, Narna' Anggota Rumah Tangga Lain, Alamat Rumah Tangga, Nomor Kartu Keluarga, dilengkapi dengan kode batang (barcode) beserta nomor identitas KPS yang unik. Bagian depan bertuliskan Kartu Perlindungan Sosial dengan logo garuda ditanda tangani oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas serta masa berlaku kartu.
- 2) Kartu Perlindungan Sosial dicetak dan didistribusikan oleh PT. Pos Indonesia (PT. Posindo) dengan menggunakan Amplop Berjendela, berlogo Oaruda.

## b.Manfaat KPS

KPS sebagai penanda Rumah Tangga Miskir. dan rentan yang dapat digunakan untuk menerima bantuan beras bersubsidi (RASKIN) dari Pemerintah.

## c.Cakupan.

Rumah Tangga Penerima KPS berjumlah 15.530.897 RTS-PM Raskin (Khusus Kalimantan Barat sebanyak 233.922 RTS-PM) yang merupakan 25 % Rumah Tangga dengan status sosial ekonomi terendah. Data tersebut berasal dari Basis Data Terpadu (BDT) hasiI PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh TNP2K.

- Ketentuan Penggunaan Kartu Perlindungan Sosial.

Ketentuan penggunaan KPS adalah :

- a. Kepala Rumah Tangga pemegang kartu ini beserta seluruh Anggota Rumah Tangganya berhak menerima manfaat Program Raskin;
- b. Kartu KPS ditunjukkan pada saat pengambilan manfaat Program Raskin;
- d. Kartu KPS tidak dapat dipindah tangankan;
- c. Ketidaksesuaian nomor Kartu Keluarga Asli dengan nomor Kartu Keluarga yang ada di KPS tidak menghapuskan hak Ru mah Tangga atas manfaat Program Raskin·

'

- e. Kartu KP � harus disimpan dengan baik, kehilangan atau kerusakan kartu menjadi tanggung jawab pemegang kartu. . J

## Mekanisme Penyaluran Kartu

- a. KPS didistribusikan oieh PT. Pos Indonesia ke RTS-PM tanpa dikenai bi did · · 1 h cu 1aya apapun 1 arnpmgi o e aparat Desa/Kelurahan; '
- b. I:· Pos Indonesia mendata KPS yang kembali (retur) dikarenakan berbagai alasan diantaranya rumahnya kosong, alamat tidak lengkap, alamat tidak dikenal, rumah tangga pmdah,. kirunan di tolak dan rumah tangga yang seluruh anggotanya telah menmggal duma;
- c. Seiama distribusi kartu, TKSK memfasilitasi pencatatan jumlah KPS yang kembali pelr Daheska/Kelurahan untuk selanjutnya dikoordinasikan di tingkat kecamatan wi ay erjanya;
- d. TKSK menginformasikan jumiah kart k · Desa/Keiurahan b . bah u yang embali pada masing-masing sa agar an peiaksanaan Musyawarah Desa/Kelurahan.

## Pemutakhiran Penerima KPS

- a. Musyawarah Desa (Mudes) Kelurahan [Muskel]

- I) Proses pemutakhiran rumah tangga penerima KPS dapat dilakukan melalui mekanisme Mudes dan/atau Muske!;
- 3) Mudes Atau Muske! paling lambat dilakukan 15 hari setelah diterimanya informasi pengembalian kartu oleh Desa/Kelurahan, TKSK dan Kantor Pos terdekat;
- 2) Mudes/Muskel adalah forum perternuan musyawarah di tingkat Desa atau Kelurahan yang bertujuan untuk menetapkan kebijakan lokal dalam rangka pemutakhiran penerima KPS;
- 4) Mudes/Muskel sejalan dengan mekanisme pemutakhiran dan verifi.kasi daftar RTS-PM Raskin yang terdapat di dalam Pedum Raskin 2013;
- 5) Mudes/Muskel melibatkan aparat Desa/Kelurahan, Kelompok Masyarakat Desa/ Kelurahan dapat terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama di daerah setempat, Perwakilan RTS penerima KPS dari setiap satuan lingkungan (SLS) setingkat dusun, RW, dan RT.
- b. Dalam Mudes atau Muske! diharapkan menghasilkan keputusan, diantaranya :
- 1) Penarikan KPS bagi rumah tangga yang diganti sesuai dengan kriteria rumah tangga yang dapat diganti;
- 3) Jumlah seluruh rumah tangga pengganti dan yang tidak d\ganti harus sama banyaknya dengan jumlah KPS atau kuota RTS-PM tidak berubah;
- 2) Pemutakhiran daftar penerima KPS yang mencakup pergantian rumah tangga dan rumah tangga pengganti;
- 4) Menentukan jumlah Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) yang akan d.iisi, yang mana jumlah tersebut harus sesuai dengan jumlah rumah tangga pengganti;
- 5) Berita Acara pemutakhiran rumah tangga penerima KPS.

## c. Penggantian Rumah Tangga KPS

- 1) Rumah Tangga yang menjad.i pengganti dari hasil Mudes/Muskel akan mendapatkan SKRTM yang berisikan inforrnasi rumah tangga pengganti;
- 2) Pengisian SKRTM dilakukan oleh rumah tangga pengganti dengan didampingi aparat Desa/Kelurahan serta disahkan oleh Kades/Lurah;
- 3) SKRTM yang telah disahkan akan berfungsi sebagai pengganti KPS dan dapat digunakan untuk mendapatkan manfaat Program Raskin;
- 4) Jumlah rumah tangga pengganti dan yang dapat digantikan dikembalikan ke PT. Pos Indonesia.

## Pembelian Beras Bersubsidi (Raskin)

- a. Pembelian Raskin oleh RTS-PM dilakukan di titik bagi (TB) Atau di Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan menunjukan KPS atau s � :RTM;
- b. Pelaksanaan distribusi Raskin menyerahkan Raskin hanya kepada RTS-PM yang tercatat pada DPM-1 hasil Mudes/Muskel;
- c. Hal-ha! lain mengacu pada Pedoman Umum Raskin.

ANG,t