PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 18 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH HORTIKULTURA PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN (berlaku 3 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat:
:
BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA
PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH HORTIKULTURA PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MA H A ESA
BUPATI HALMAHERA SELATAN,
- a. bahwa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas pelayanan bidang pertanian khususnya pengelolaan benih padi dan hortikultura, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, yang mengisyaratkan bahwa pada dinas daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, dan b, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, perlu diatur Organisisi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dimaksud ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tentang Organisisi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan dan Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Holtikultura pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan ; ;
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI 1974 Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara R.I 3641) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaga Negara RI Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890 )
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4043);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 165, Tamabahan Lemabara Negara R.I. Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 82, Tamabahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5106);
Menetapkan
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2016 Nomor 114);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008);
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH HOLTIKULTURA PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis adalah Unsur Pelaksana Teknis operasional Dinas yang merupakan bagian dari Dinas.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan.
7. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan dan Balai Benih Tanaman Hortikultura.
9. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan serta dalam melaksanakan tugasnya ## BAB II PEMBENTUKAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Benih Tanaman Pangan dan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Benih Hortikultura pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu UPT Balai Benih Tanaman Pangan
BAB III
Pasal 3
UPT Balai Benih Tanaman Pangan adalah unsur pelaksana teknis Dinas Pertanian dan Peternakan yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan melalui Sekretaris.
BAB III
Pasal 4
UPT Balai Benih Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Peternakan di bidang pengelolaan, produksi, pemeliharaan, peningkatan kualitas, pemasaran hasil benih/bibit padi agar ketersediaan benih/bibit terpenuhi.
BAB III
Pasal 5
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Kepala UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :
1. Menyusun rencana teknis perbenihan tanaman pangan, program kerja dan dan jadwal kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga masyarakat atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna memperoleh kesatuan pendapat;
2. Menjabarkan dan membagi tugas kepada staf sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Menyelenggarakan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data sebagai bahan analisis kebijakan teknis produksi dan perbanyakan benih dan bibit tanaman pangan;
6. Mengorganisasikan penyelenggaraan pengawasan di bidang produksi benih dan bibit tanaman pangan agar benih/bibit yang digunakan bermutu dan bervarietas unggul;
5. Menelaah dan dan mempelajari permasalahan di bidang produksi dan perbanyakan benih dan bibit tanaman pangan serta mencari alternatif pemecahannya;
7. Menyelenggarakan penataan lokasi kegiatan produksi benih/bibit dan lokasi komoditas tanaman pangan dalam rangka peningkatan produksi;
9. Mengkoordinasikan kegiatan kaji terap teknologi pembenihan/pembibitan, pembinaan dan bimbingan teknis produksi benih dan perbanyakan bibit tanaman bagi penangkar, pembinaan penerapan teknologi anjuran sesuai dengan tipe agroekologi, genotif dan fenotif benih/bibit tanaman serta pengujian dan penyebarluasan benihbenih/bibit varietas unggul lokal agar dihasilkan benih/bibit varietas baru yang mempunyai keunggulan tertentu;
8. Mengkoordinasikan kegiatan produksi dan perbanyakan benih dan bibit, pemeliharaan dan pengendalian kualitas benih dan bibit serta produksi entres tanaman pangan agar ketersediaan benih/bibit meningkat;
10. Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan pencapaian standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga, metode dan sertifikasi benih dan bibit tanaman kepada penangkar agar mampu menghasilkan benih/bibit berkualitas;
11. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan peredaran mutu benih dan bibit tanaman terhadap penangkar serta pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih besar agar komoditas yang diusahakan berproduksi tinggi;
13. Menyelenggarakan pembinaan teknis dan pelestarian benih dan bibit unggul tanaman pangan lokal sebagai sumber plasma;
12. Menyelenggarakan pemantauan dampak teknologi anjuran dibidang perbenihan dan pembibitan tanaman sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis;
14. Mengkoordinasikan pembinaan dan penyelenggaraan intensifikasi pengembangan benih dan bibit tanaman pangan agar sesuai dengan pola tanam;
16. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penangkar benih dalam bidang bimbingan dan pemantauan produksi benih agar sinergi dengan kinerja Balai Benih Tanaman Pangan;
15. Menyelenggarakan pengajuan sertifikasi benih/bibit tanam pangan sebagai sumber benih/bibit;
17. Menyelenggarakan pengelolaan laboratorium benih dan rumah kaca serta pengembangan dan pembangunan sarana prasarana Balai Benih Tanaman Pangan agar perbanyakan benih/bibit dapat lebih ditingkatkan;
19. Menyelenggarakan penerapan standar harga benih/bibit tanam pangan sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis;
18. Menyelenggarakan kegiatan pemasaran dan promosi benih/bibit tanam pangan agar diperoleh harga yang wajar;
20. Menyelenggarakan pengawasan terhadap tenaga kerja teknis Balai Benih Tanaman agar efektif dan efisien;
22. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
21. Menyelenggarakan urusan ketata usahaan untuk menunjang kinerja Balai Benih Tanaman Pangan;
23. Memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
25. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.
24. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Balai Benih Tanaman Pangan kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan;
Bagian Kedua UPT Balai Benih Tanaman Hortikultura
BAB III
Pasal 6
UPT Balai Benih Tanaman Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Peternakan di bidang pengelolaan, produksi, pemeliharaan, peningkatan kualitas, penyediaan entres dan pemasaran hasil benih/bibit tanaman hortikultura agar ketersediaan benih/bibit terpenuhi.
BAB III
Pasal 7
UPT Balai Benih Tanaman Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Peternakan di bidang pengelolaan, produksi, pemeliharaan, peningkatan kualitas, pemasaran hasil benih/bibit hortikultura agar ketersediaan benih/bibit terpenuhi.
BAB III
Pasal 8
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Kepala UPT Balai Benih Tanaman Hortikultura mempunyai fungsi :
1. Menyusun rencana teknis perbenihan tanaman hortikultura, program kerja dan dan jadwal kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menjabarkan dan membagi tugas kepada staf sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga masyarakat atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna memperoleh kesatuan pendapat;
5. Menelaah dan dan mempelajari permasalahan di bidang produksi dan perbanyakan benih dan bibit tanaman hortikultura serta mencari alternatif pemecahannya;
4. Menyelenggarakan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data sebagai bahan analisis kebijakan teknis produksi dan perbanyakan benih dan bibit tanaman hortikultura;
6. Mengorganisasikan penyelenggaraan pengawasan di bidang produksi benih dan bibit tanaman hortikultura agar benih/bibit yang digunakan bermutu dan bervarietas unggul;
8. Mengkoordinasikan kegiatan produksi dan perbanyakan benih dan bibit, pemeliharaan dan pengendalian kualitas benih dan bibit serta pemeliharaan pohon induk dan produksi entres tanaman hortikultura agar ketersediaan benih/bibit meningkat;
7. Menyelenggarakan penataan lokasi kegiatan produksi benih/bibit dan lokasi komoditas tanaman hortikultura dalam rangka peningkatan produksi;
9. Mengkoordinasikan kegiatan kaji terap teknologi pembenihan/pembibitan, pembinaan dan bimbingan teknis produksi benih dan perbanyakan bibit tanaman bagi penangkar, pembinaan penerapan teknologi anjuran sesuai dengan tipe agroekologi, genotif dan fenotif benih/bibit tanaman serta pengujian dan penyebarluasan benih benih/bibit varietas unggul lokal tanaman pangan dan hortikultura agar dihasilkan benih/bibit varietas baru yang mempunyai keunggulan tertentu;
11. Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan pencapaian standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga, metode dan sertifikasi benih dan bibit tanaman kepada penangkar agar mampu menghasilkan benih/bibit berkualitas;
10. Mengkoordanasikan penyelenggaraan perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan bibit hortikultura, melaksanakan penyelenggaraan dan bimbingan serta distribusi pohon induk sertifikasi benih serta identifikasi benih/bibit varietas unggul lokal tanaman hortikultura agar tersedia benih/bibit unggul bermutu;
12. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan peredaran mutu benih dan bibit tanaman terhadap penangkar serta pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih besar agar komoditas yang diusahakan berproduksi tinggi;
14. Menyelenggarakan pembinaan teknis dan pelestarian benih dan bibit unggul tanaman hortikultura lokal sebagai sumber plasma;
13. Menyelenggarakan pemantauan dampak teknologi anjuran dibidang perbenihan dan pembibitan tanaman sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis;
15. Mengkoordinasikan pembinaan dan penyelenggaraan intensifikasi pengembangan benih dan bibit tanaman hortikultura agar sesuai dengan pola tanam;
17. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penangkar benih dalam bidang bimbingan dan pemantauan produksi benih agar sinergi dengan kinerja Balai Benih Tanaman Hortikltura;
16. Menyelenggarakan pengajuan sertifikasi benih/bibit tanam hortikultura sebagai sumber benih/bibit;
18. Menyelenggarakan pengelolaan laboratorium benih dan rumah kaca serta pengembangan dan pembangunan sarana prasarana Balai Benih Tanam Hortikultura agar perbanyakan benih/bibit dapat lebih ditingkatkan;
20. Menyelenggarakan penerapan standar harga benih/bibit tanam hortikultura sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis;
19. Menyelenggarakan kegiatan pemasaran dan promosi benih/bibit tanam hortikultura agar diperoleh harga yang wajar;
21. Menyelenggarakan pengawasan terhadap tenaga kerja teknis Balai Benih Tanaman Hortikultura agar efektif dan efisien;
23. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
22. Menyelenggarakan urusan ketata usahaan untuk menunjang kinerja Balai Benih Tanaman Hortikultura;
24. Memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
25. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan;
26. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI Pasal 9
Pasal 9
- (1) Susunan organisasi UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Balai Benih Tanaman Hortikultura terdiri dari :
- b. Subbag Tata Usaha;
- a. Kepala;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan UPT Balai Benih Tanaman Hortikultura sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan yangmenunjang pelaksanaan tugas UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan UPT Balai Benih Tanaman Hortikultura sesuai dengan keahlian dan kebutuhan bidang masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## BAB VI TATA KERJA

## Pasal 11

1. UPT dalam melaksanakan tugas wajib menyelenggarakan koordinasi dengan instansi yang secara fungsional memiliki hubungan kerja.
2. Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masingmasing maupun antar satuan organisasi.

## Pasal 12

1. Kepala UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan UPT Balai Benih Tanaman Hortikultura dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
2. Kepala UPT menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas dan ditembuskan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala.

## Pasal 13

2. Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan, dapat mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
1. Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
3. Dalam melaksanakan tugas setiap satuan kerja wajib melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan satuan kerja lainnya menyangkut bidang tugasnya masing-masing.

## BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

## Pasal 14

Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

## BAB VIII KEPEGAWAIAN

## Pasal 15

1. Kepala UPT adalah jabatan eselon IV-a.
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT adalah Jabatan eselon IV-b.

## BAB IX

## PEMBIAYAAN

## Pasal 16

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## BAB X

## KETENTUAN LAIN -LAIN

## Pasal 17

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan/atau ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Labuha pada tanggal 3 Oktober 2016

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

BAHRAIN KASUBA

Diundangkan di Labuha pada tanggal 3 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

HELMI SURYA BOTUTIHE, SE, M.M NIP. 19650621 198603 1001

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 18

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD ILHAM ABUBAKAR, SH Nip. 19690307 200212 1 008

LAMPIRAN

:

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN NOMOR 18 TAHUN 2016 TANGGAL 3 OKTOBER 2016

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN UPT BALAI BENIH TANAMAN HORTIKULTURA PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)


BUPATI HALMAHERA SELATAN,

BAHRAIN KASUBA