PERATURAN BUPATI RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Daerah · Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 196'5 Nomor 51, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 2. Undang-Undang Nomor R Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian scbagaimana tclah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tcntang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepcgawaian (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tarnbahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ten tang Pcmbentukan Pcraturan Pcnmdangnn-undangan (Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. 5.- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rep~blik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) scbagaimann telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tcntang Pcrubahan Kcdua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tcntang Pcmerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Nenara Rcpublik Indonesia Nomor 4844); e 6. Peraturan Pcmerintah Nomor 99 Tatmn 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pcgawai Ncgeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 40 17) sebagaimana telah diubah dcngan Pcraturan Pemerintah Nom or 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pcgawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Talmn 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4I93); 7. Pcraturan Pemcrintah Nomor I 00 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Ncgeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Ncgara Rcpublik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah clcngan Pcraturan Pcmcrintah Nomor 1 3 Tahun 2002 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintal1 Nomor I 00 Talmn 2000 tentang Pcngangkatan Pegawai Ncgcri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tcntang Pencliclikan dan Pclatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Ncgara Rcpublik Indonesia Nomor 4019); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pcmindahan dan Pemberhentian Pegawai Ncgeri Sipil (Ncgara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4.263); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Talmn 2007 ten tang Urusan Pcmerintahan Daerah Kabupatcn Tabalong (Lcmbaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupatcn Tabalong Nomor 03); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang · Organisasi Pcrangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lcmbaran Dacrah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor I 0, Tambaha'n Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04). (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TABALONG
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR
:OB~ATAHUN 2010
TATA CARA DAN PERSYARATAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan tcrtib administrasi tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupatcn Tabalong p~da Perguruan Tinggi atau Lembaga Pcndidikan formal lainnya, dipandang perlu untuk mcngatur tata cara dan persyaratan tugas belajar ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditctapkan dcngan Peraturan Bupati Tabalong ;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah · Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 196'5 Nomor 51, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor R Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian scbagaimana tclah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tcntang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepcgawaian (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tarnbahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ten tang Pcmbentukan Pcraturan Pcnmdangnn-undangan (Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. 5.- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rep~blik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) scbagaimann telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tcntang Pcrubahan Kcdua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tcntang Pcmerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Nenara Rcpublik Indonesia Nomor 4844); e
6. Peraturan Pcmerintah Nomor 99 Tatmn 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pcgawai Ncgeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 40 17) sebagaimana telah diubah dcngan Pcraturan Pemerintah Nom or 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pcgawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Talmn 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4I93);
7. Pcraturan Pemcrintah Nomor I 00 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Ncgeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Ncgara Rcpublik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah clcngan Pcraturan Pcmcrintah Nomor 1 3 Tahun 2002 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintal1 Nomor I 00 Talmn 2000 tentang Pcngangkatan Pegawai Ncgcri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tcntang Pencliclikan dan Pclatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Ncgara Rcpublik Indonesia Nomor 4019);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pcmindahan dan Pemberhentian Pegawai Ncgeri Sipil (Ncgara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4.263);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Talmn 2007 ten tang Urusan Pcmerintahan Daerah Kabupatcn Tabalong (Lcmbaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupatcn Tabalong Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang · Organisasi Pcrangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lcmbaran Dacrah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor I 0, Tambaha'n Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04).
MEMUTUSKAN :
- Menetapkan PERA TURAN 8UPA TI TENT ANG TA TA CARA DAN PERSY ARA TAN TUGAS BELI\JAR BAGI PEGA W AI NEGERI SIPIL DAERAH DILINGKUNGAN PEMERTNT AH KABUPATEN TABALONG
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN SASARAN
Pasal 2
Dalam rangka mcningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya aparatur di daerah, Bupati dapat menunjuk dari menugaskan kcpada PNSD untuk mengikuti pendidikan pacla Pcrguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Formallainnya- yang tcrakreditasi.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN SASARAN
Pasal 3
- (1) Tugas Bela jar bcrtujuan :
- a. Meningkatkan pengetahuan dan pendidikan formal PNSD kejenjang yang lebih tinggi sccara mandiri;
- b. Meningkatkan profesionalisme PNSD eli bidang tugasnya.
Sasaran
- a. Mcnciptakan PNSD yang mampu bcrperan sebagai pembaham dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa ;
- b. Terwujudnya PNSD yang memiliki kompetensi akademis dalam mcndukung pcnyclenggaraan pemerintah:m di dacrah.
- (3) Penentuan tugas belajar ditetapkan
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN SASARAN
Pasal 4
Tingkat pendidikan formal yang dapat ditcmpuh dal~m tugas belajar adalah :
- a. Program Pcndidikan Diploma (D. II, D.TII dan D.JV)
- b. Program Pendidikan Sarjana (S-1)
- c. Program Pendidikan Magister/Master (S-2)
- d. Program Pcndidikan Doktor (S-3)
PERSYARATAN DAN TATA•CARA
BAB III - PERSYARATAN DAN TATA•CARA
Pasal 5
Tugas belajar untuk pcndidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan pendidikan tertentu Jainnya dapat diberikan kepada PNSD dengan ketentuan :
- a. Berstatus Pcgawai Negeri Sipil Dacrah;
- b. Berpotensi unt!lk dikembangkan clalrun mclaksanakan tugas kedinasan;
- c. Adanya jaminan biaya untuk pcndidikan yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong, Departcmen atau instansi pcnyandang dana diluar Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- d. Tidak sedang dalam proses pcnjatuhan hukuman disiplin;
- e. Tidak pcrnah dijatuhi hukuman disiplin dalam 2 (dua) tahun terakhir;
6. -f. Dafiar PenilaiafCPrestasi Kcrja atau DP-3 dalam 2(dua) tahunterakhir setiap unsurnya rata-rata bernilai baik;
- g. Tidak pernah dihukum penjara karcna mclakukan pcrbuatan tindak pidana;
- h. Sehatjasmani dan rohani;
BAB III - PERSYARATAN DAN TATA•CARA
Pasal 6
- (1) Disamping ketentuan terscbut dalam Pasal 5, PNSD yang akan ditugaskan belajar harus mengikuti dan lulus pcrsyaratan administratif dan persyaratan akademis.
- (2) Persyaratan administratif untuk program pendidikan
- a. Program Diploma (D.II, dan D.III) :
1. Berusia maksimal 30 tahun;
2. sercndah-rendahnya 3 (tiga) tahun dalam pangkat Pengatur Muda (IJ/a)
- b. Program Diploma (D.JV) :
1. Berusia maksimal 35 tahun;
2. serendah-rendahnya 3 (tiga) tahun dalam pangkat Pcngatur Muda Tingkat I (IT/b)
- c. Program Sarjana (S-1) :
1. Berusia maksimal 35 tahun;
2. sercndah-renaahnya 3 (tiga) tahun dalam pangkat Pcngatur Muda Tingkat I (11/b)
- d. Program Magister/Master (S-2) :
1. Berusia maksimal 45 tahun;
2. serendah-rendahnya 2 (dun) talmn dalam pangkat Penata Muda Tingkat I (III/b).
- e. Program Doktor (S-3)
- I. Berusia maksimal 45 tahun;
2. screndah-rendahnya 3 (tiga) tahun dalam pangkat Penata (III/c).
- (3) Masing-masing dengan mcmbuat surat pcrnyataan :
19. a Surat pemyataan sanggup menyclesaikan pendidikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan diatas kertas bcnnatcrai Rp. 6.000,- ;
20. b Surat pernyataan sanggup mcngabdi pada Pemerintah Kabupaten Tabalong sctelah menyelesaikan pendidikan minimal sclama 5 (li ma) tahun diatas kcrtas bcrmatcrai Rp. 6.000,- ;
21. c Surat pernyataan sanggup mcngganti biaya pcndidikan yang ditcrima apabila tidak dapat menyelesaikan karena kelalaian PNSD yang bcrsangkutan diatas kertas bcrmaterai Rp. 6.000,- ;
22. d Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud huru~ ·a, b dan c tercantum dalam Jarnpiran Ia, Ib dan Ic yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Persyaratan akademis yang dipcnuhi oleh sctiap PNSD tugas belajar adalah :
24. a Serendah-rendahnya mcmiliki ijazah SL T A untuk program (D.II, D.III, D.IV dan S 1 );
25. b Serendah-rendahnya memiliki ijazah S 1 untuk program Magister/Master (S-2);
- c Screndah-rendahnya memiliki ijazah S-2 untuk program Doktor (S-3);
- d Memenuhi IPK sesuai ketentuan program studi yang diikuti;
- e Mengikuti dan lui us seleksi akademis dan psikotes.
BAB III - PERSYARATAN DAN TATA•CARA
Pasal 7
PNSD yang mengikuti scleksi tugas bclajar yang dibiayai oleh Kementerian Negara atau Institusi di luar Pemcrintah Kabupatcn Tabalong harus mendapat rekomendasi dari Bupati.
BAB III - PERSYARATAN DAN TATA•CARA
Pasal 8
Prosedur pengusulan PNSD yang akan mcngikuti pendidikan tugas belajar pada perguruan tinggi atau lembaga pcndididkan formal adalah :
- a. Seleksi tugas belajar dilakukan mclalui pcmberitahuan resmi dan dilaksanakan oleh Bupati atau Kementerian :Ncgara I Instansi pcnyandang dana lain yang berkoordinasi dcngan Bupati Tabalong.
- b. Penyampaian usul untuk mengikuti pendidikan dengan tugas bclajar diusulkan oleh atasan PNSD yang bersangkutan yang dilakukan sccara bcrjcnjang un~k ditcruskan pada Bupati.
BAB III - PERSYARATAN DAN TATA•CARA
Pasal 9
Usul scbagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus melampirkan :
- a. Surat Pcrmohonan kcpada Bupati Up. Kcpala BKD yang direkomendasi oleh pimpinan SKPD.
- b. Fotocopy Keputusan Pangkat tcrakhir.
- c. Fotocopy sah DP3 dalam 2 (dua) tal1Un terakhir dcngan nilai sctiap unsurnya rata-rata baik.
- d. Fotocopy sah Ijazah tcrakhir
- e. Uraian tugas jabatan PNSD yang bersangkutan disahkan olch pimpinan SKPD
- f. Daftar riwayat hidup.
- g. Suratjarninan pembiayaan dari pcnyandang dana.
- h. Surat keterangan Kcschatan dari Tim Pcnguji.
1. Surat keterangan tidak sedang dalam proses, dan tidak pcrnah dijatuhi hukuman disiplin dalam 2 (dua) tahun terakhir
BABIV HAK DAN KEW AJIBAN
PEGA WAI NEGERI SIPIL DAERAH TOGAS BELAJAR
BAB III - PERSYARATAN DAN TATA•CARA
Pasal 10
PNSD yang mengikuti tugas bclajar pada perguruan tinggi dan lemhaga pendidikan formal lainnya dibebaskan dari jabatan/pekerjaannya.
BAB III - PERSYARATAN DAN TATA•CARA
Pasal 11
- (1) Batas waktu toleransi pcmbcrian bantuan pendidikan adalah 1 (satu) semester dari batas normal studi untuk masing-masingjcnjang pendidikan atau program yang diikuti.
- (2) Dalam hal tcrtcntu dcngan pcrtimbangan Bupati, PNSD yang tclah mendapat tolcransi bantuan pendidikan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan perpanjangan bantuan pendidikan berupa SPP untuk (1) satu semester lagi apabila ada alasan yang kuat untuk pemberian dimaksud. ' ..: ·.·
- (3) Batas waktu pendidikan dan pcmberian bantuan pendidikan secara lengkap sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran II dan mcrupakan bagian yang tak tcrpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

'---'

## Pasal 12

- (1) PNSD yang mengikuti pendidikan diwajibkan bel~ar sungguh-sungguh untuk dapat mcnyclcsaikan pendidikan dalam waktu yang ditentukan.
- (2) Dalam hal PNSD yang bersangkutan tidak dapat menyelcsaikan pendidikannya dalam batas waktu normal, maka atas pcm1intaan yang bersangkutan yang diketahui olch Icmbaga pcndidikannya Bupati dapat mcmperpanjang waktu studinya untuk paling lama 2 (dua) semester dari batas maksimal pendidikan scsuai jenjang pendidikan atau program yang diikuti, apabila kctcrlambatan tersebut disebabkan karena sesuatu hal diluar kesalahan PNSD yang bersangkutan
- (3) Jika sesudah waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNSD yang bersangkutan belum juga dnpat mcnyclesaikan studinya, maka Bupati dapat mencabut Keputusan tugas belajamya.

## Pasal 13

- (I) PNSD yang mengikuti tugas bclajar wajib menyampaikan laporan dan perkembangan pendidikan yang ditempuhnya secara periodik per semcsteryang dikctahui oleh Jembaga pcndidikanny.a kcpada Bupati mclalui BKD.
- (2) Selama mengikuti tugas belajar tidak diperbolehkan untuk mengikuti seleksi tugas belajar dari institusi lain
- (3) Paling Iambat I (satu) bulan sctelah mcnyclesaikan dan lulus pendidikan wajib mcnyerahkan laporan akhir dan karya tulis (Makalah/Skripsiffcsis/Disertasi) kcpala Bupati melalui BKD

## Pasal 14

PNSD yang mcngikuti tugas belajar wajib membuat pemyataan scbagaimana format yang tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peratwan ini.

## Pasal 15

PNSD tugas bclajar yang tidak mcnunjukan kemajuan dalam studinya atau tidak menunjukan kemampuannya untuk menyclcsaikan studi karcna kurang giat belajar atau hal lain disebabkan karena kesalahannya sendiri, maka bupati dapat mencabut keputusan tugas belajar yang bersangkutan.

## Pasal 16

- (1) PNSD yang sedang menjalankan tugas bel ajar sewaktu-waktu dapat diperiksa kesehatannya.
- (2) Jika bcrdasarkan hasil pcmcriksaan dokter kcadaan kesehatan PNSD yang bcrsangkutan sakit dan dinyatakan tidak dapat logi mclanjutkan atau mcnyelesaikan studi dalam waktu yang ditcntukan maka dapat diberhentikan dari tugas belajar oleh Bupati.
- (3) Jika PNSD tugas belajar terlibat narkotika dan berurusan dengan pihak berwajib, maka Bupati dapat mencabut keputusan tugas belajar yang bersangkutan.

## Pasal 17

- ( 1) PNSD yang telah menyclesaikan Pcmerintah Kabupatcn Tabalong : tugas belajar wajib mengabdi dan bckerja kembali pada
- (2) PNSD yang telah menyelesaikan tugas belajar~untuk melanjutkan pendidikan kcjenjang yang lebih tinggi harus mcngabdi dan bckcrja tcrlebih dahulu pada Pcmerintah Kabupaten Tabalong sckurang-kurangnya :
- a. 2 (dua) tahun bagi D.II dan D.III
- b. 3 (tiga) tahun bagi D.IV dan S-1
- c. 5 (lima) tahun bagi S-2

- a. Untukjenjang D.II minimal 5 Tahun

- b. Untuk jcnjang D.III minimal 5 Tahun

- c. Untukjenjang D.IV minimal 5 Tahun

- d. Untuk jcnjang S-1 minimal 5 Tahun

- e. Untuk jenjang S-2 minimal 8 TaJ1lln

- f. Untuk jenjang ~-3 minimal 10 Tahun.

- (3) PNSD yang telah menyelcsaikan tugas belajar yang kemudian bennaksud mutasi ke luar Pemerintah Daerah dapat dipcrtimbangkan apabila telah mengabdi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak ditempatkan kembuli pada unit kerja dilingkungan Pcmcrintah Daerah.
- (4) Terhadap batas waktu mengabdi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatas dapat dikecualikan, apabila untuk itu ada alasan yang cukup kuat bagi kepcntingan kedinasan yang sangat mcndesak setelah mendapat persctujuan dari Bupati.

## BABY

## PEMBIAYAAN PEGA W AI NEGERI SIPIL DAERAH TUGAS BELAJAR

## Pasal 18

Pembiayaan PNSD tugas bclajar dapat bcrasal dari

- a. Dana Pemerintah Daerah yang mcliputi Sumbangan Peningkatan Pendidikan (SPP), tunjangan tetap belajar dan biaya penunj:mg bclajar yang besamya ditentukan berdasarkan Keputusan Bupati.
- b. Dana Kementerian Negara atau Instansi penyandang dana yang macam dan bcsamya ditentukan oleh Kemcntcrian Negara atau Instansi penyandang dana bersangkutan.
- c. Dana Kemcnterian dan dana sharing Pcmerintah Daerah yang macam dan bcsarnya ditentukan dengan peraturan a tau kesepakatan bersama ..

## BAB VI

## KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) PNSD yang mengikuti tugas bclajar dapat dikenakan tindakan administratif dan atau hukuman disiplin apabila:
2. a Menghentikan tugas belajar atas pennintaan sendiri.
3. b Menghentikan tugas belajar atas kehcndak scndiri tanpa alasan yangjelas.
4. c Mclanggar ketentuan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pa&lt;&gt;al 13 ayat (1 ), (2), dan (3) peraturan ini.
- (2) PNSD tugas belajar berkewajiban mengembalikan biaya tugas belajar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah apabila :
6. a Menghentikan tugas bela jar atas kehendak sendiri tanpa alasan yang jelas.
7. b Diberhcntikan dari tugas bclajar karena kclalaian tidak baik seperti bcrjudi, main pcrcmpuan, narkoba dan lain-lain berdasarkan laporan dan evaluasi dari lembaga pcndidikan atau pihak yang dapat dipertanggungjawabkan.
8. c Diberhentikan dari tugas belajar karena kurang giat belajamya atau hal lain disebabkan karena kesalahannya scndiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan ini.
9. d Setelah lulus pendidikan tidak bersedia ditempatkan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (I) Peraturan ini.
- (3) Jumlah pengembalian biaya pcndidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibayar sekaligus clengan tunai atau melalui pemotongan gaji tiap bulan sebesar 25 %.
- (4) Dalam hal tertcntu dcngan pcrtimbangan dan pcrsetujuan Bupati, PNSD yang bersangkutan dapat dibcbaskan dari kewajib::m mcmbayar kembnli kcrugian dimaksud ayat (3) sebagian atau scluru.hnya.

Pasal 20

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal l&amp;·dan Pasal 19 tidak berlaku bagi PNSD tugas belajar yang :

- a Mcninggal dunia pada saat sedang mcngikuti tugas bclajar.
- b Berdasarkan pemeriksaan doktcr, kondisi kesehatan jasmani dan atau rohaninya tidak memungkinkan Iagi untuk melanjutkan tugas belajamya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

## Pasal 21

Bagi PNSD yang sudah ditetapkan scbagni PNSD tugas betajar sebelum ditetapkannya Peraturan ini dianggap masih berlaku scpanjang tidak hertentangan dengan Peraturan ini.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 22

Dengan bcrlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tabalong Nomor 51 Tahun 2008 tantang Tata Cara dan Persyaratan Tugas 13clajar dan Pcmberian ljin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemcrintah Kabupaten Tabalong, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, mcmerintahknn pcngundangan Peraturan 13upati mt dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

njung 0 Maret 2010 pada

H. RACHMAN RAMSYI

BUPATX TABALONG

Diundangkan di Tanjung pada tanggal 30 Maret 2010



~ H. ABDEL F ADILLJ\H

I3ERITA DERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2010 NOMOR .99.·.f'!. ..

f

"'