PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN Nomor 3 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku 4 Oktober 2017)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULUNGAN,
Menimbang : a.
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan/atau antar jenis belanja, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 188.44/EV/K.9/2017 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau kepentingan umum, sehingga perlu ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
3. : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
S ALINA N
- Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubulik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
- 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 875).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN dan
BUPATI BULUNGAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 8) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, semula berjumlah Rp. 1.199.944.525.126,66 bertambah sejumlah Rp. 38.450.464.345,04 sehingga menjadi Rp. 1.238.394.989.471,70 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pendapatan Daerah :
1. Semula Rp.1.014.462.484.598,55
2. Bertambah/(Berkurang) (Rp. 8.115.115.228,45)
- Jumlah Pendapatan setelah perubahan
Rp.1.006.347.369.370,10
- b. Belanja :
1. Semula
Rp.1.199.944.525.126,66
- 2.
- Bertambah/(Berkurang) Rp. 38.450.464.345,04
Jumlah Belanja setelah perubahan
Surplus/(Defisit) setelah perubahan
Rp.1.238.394.989.471,70 (Rp. 232.047.620.101,60)
- c. Pembiayaan :
Pasal 2
1. Penerimaan :
- a)
- Semula
Rp. 185.482.040.528,11
- b)
- Bertambah/(Berkurang) Rp. 51.565.579.573,49
Jumlah Penerimaan setelah perubahan
Rp. 237.047.620.101,60
2. Pengeluaran :
- a)
- Semula Rp. NIHIL
- b) Bertambah/(Berkurang) Rp. 5.000.000.000,00,
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan
Rp. 5.000.000.000,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan
Rp.232.047.620.101,60
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan
Rp. NIHIL
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah :
1. Semula
Rp.76.528.019.500,00
- 2.
- Bertambah/(Berkurang) Rp. 5.000.000.000,00
.
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah perubahan
Rp.81.528.019.500,00
- b. Dana Perimbangan :
1. Semula
Rp. 798.010.805.338,00
- 2.
- Bertambah/(Berkurang) (Rp. 33.972.893.228,00)
Jumlah Dana perimbangan setelah perubahan
Rp. 764.037.912.110,00
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah :
1. Semula
Rp. 139.923.659.760,55
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 20.857.777.999,55
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp.160.781.437.760,10
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis Pendapatan :
- a. Pajak Daerah :
1. Semula Rp. 10.151.150.000,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. Nihil ;
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan
Rp.10.151.150.000,00
Retribusi Daerah :
1. Semula
Rp. 7.436.869.500,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. Nihil ;
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan
Rp. 7.436.869.500,00
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan :
1. Semula Rp. 16.800.000.000,00
3. 2.
4. Bertambah/(Berkurang) Rp. 5.000.000.000,00
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 21.800.000.000,00
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah :
1. Semula
Rp. 42.140.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL ,
2. Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan
Rp.42.140.000.000,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil :
1. Semula Rp.193.482.608.338,00
2. Bertambah/(Berkurang) (Rp.35.135.211.228,00).
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan
Rp.158.347.397.110,00
- b. Dana Alokasi Umum :
1. Semula Rp.474.297.533.000,00
2. Bertambah/(Berkurang) (Rp. 4.165.941.000,00).
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan
Rp.470.131.592.000,00
- c. Dana Alokasi Khusus :
1. Semula
Rp.130.230.664.000,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 5.328.259.000,00.
2. Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan
Rp.135.558.923.000,00
- (4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah :
1. Semula
Rp. NIHIL
- 2.
- Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL
Jumlah Hibah setelah perubahan
Rp. NIHIL
- b. Dana Darurat :
1. Semula
Rp. NIHIL
- 2.
- Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan
Rp. NIHIL
- c. Dana Bagi Hasil Pajak :
1. Semula Rp. 29.362.534.746,55
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 2.236.566.532,45
Jumlah Bagi hasil Pajak setelah perubahan
Rp. 31.599.101.279,00
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus :
Rp.92.853.125.014,00
1. Semula
2. Bertambah/(Berkurang) (Rp.2.764.817.532,90)
Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus Rp. 90.088.307.481,10
setelah perubahan
- e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainya :
1. Semula
Rp.17.708.000.000,00
- 2.
- Bertambah/(Berkurang) Rp. 21.386.029.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari
Rp. 39.094.029.000,00
Pemerintah Daerah lainya setelah perubahan
Pasal 3
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung :
1. Semula
2. Bertambah/(Berkuran
Rp. 689.957.374.613,69
- (Rp. 21.739.229.450,80)
g)
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan
- b. Belanja Langsung :
1. Semula Rp.509.987.150.512,97
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 60.189.693.795,84
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp.570.176.844.308,81
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai :
1. Semula Rp.502.446.548.779,29
2. Bertambah/(Berkurang) (Rp. 17.565.248.159,00)
Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan
Rp.484.881.300.620,29
- b. Belanja Bunga :
1. Semula
Rp. NIHIL
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan
Rp. -
- c. Belanja Subsidi :
1. Semula
Rp. NIHIL
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan
Rp. -
- d. Belanja Hibah :
1. Semula
Rp. 54.306.555.000,00
2. Bertambah/(Berkurang) (Rp. 1.803.921.000,00)
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan
Rp.52.502.634.000,00
Rp.668.218.145.162,89
- e. Belanja Bantuan Sosial :
Pasal 4
1. Semula
Rp. 500.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL .
- Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan
Rp. 500.000.000,00
- f. Belanja Bagi Hasil :
1. Semula
- Rp. NIHIL
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan
Rp. -
- g. Belanja Bantuan Keuangan :
1. Semula Rp.130.704.270.834,40
2. Bertambah/(Berkurang) (Rp. 2.370.060.291,80)
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp.128.334.210.542,60
- h. Belanja Tidak Terduga :
1. Semula
Rp.2.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL
- Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp.2.000.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai :
1. Semula Rp. 73.985.453.436,00
- 2.
- Bertambah/(Berkurang) Rp. 9.059.194.268,00
Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan
Rp.83.044.647.704,00
- b. Belanja Barang dan Jasa :
1. Semula
Rp.281.600.088.460,97
- 2.
- Bertambah/(Berkurang) Rp. 34.215.825.350,84
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan
Rp. 315.815.913.811,81
- c. Belanja Modal :
1. Semula
Rp.154.401.608.616,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 16.914.674.177,00
- Jumlah Belanja modal setelah perubahan
Rp. 171.316.282.793,00
- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :
- a. Penerimaan :
1. Semula
Rp.185.482.040.528,11
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 51.565.579.573,49
Jumlah Penerimaan setelah perubahan
Rp. 237.047.620.101,60
- b. Pengeluaran :
1. Semula
Rp. NIHIL
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 5.000.000.000,00
2. Jumlah Pengeluaran setelah perubahan
Rp. 5.000.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) :
1. Semula
Rp. 185.482.040.528,11
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 51.565.579.573,49
Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp.237.047.620.101,60
- b. Pencairan Dana Cadangan :
1. Semula
3. Rp. NIHIL
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL
Jumlah Dana Cadangan setelah perubahan
Rp. NIHIL
- c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan :
1. Semula
3. Rp. NIHIL
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. NIHIL
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah :
1. Semula
3. Rp. NIHIL
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan
Rp. NIHIL
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman :
1. Semula Rp. NIHIL
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL
4. Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan Rp. NIHIL
- f. Penerimaan Piutang Daerah :
1. Semula Rp. NIHIL
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan Rp. NIHIL
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari Jenis Pembiayaan :
- a. Pembentukan Dana Cadangan :
1. Semula
4. Rp. NIHIL
5. 2.
6. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL
7. Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan Rp. NIHIL
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah :
1. Semula
2. Rp. NIHIL
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL ,
Jumlah Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan Rp. NIHIL
- c. Pembayaran Pokok Hutang :
1. Semula Rp. NIHIL 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL Jumlah Pembayaran Pokok Hutang setelah perubahan Rp. NIHIL
- d. Pemberian Pinjaman Daerah :
1. Semula Rp. NIHIL
5. 2.
6. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp. NIHIL
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a.
- Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD ;

Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintah

- b. Lampiran II daerah dan organisasi SKPD;

pemerintah dan

- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja pembiayaan ;

Rekapitulasi Perubahan belanja menurut urusan pemerintah

- d. Lampiran IV daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI

Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

- g. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- i. Lampiran IX

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

- j. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun

- k. Lampiran XI anggaran ini;

- l. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ;dan
- m. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
6. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 4 Oktober 2017

BUPATI BULUNGAN,

ttd SUDJATI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,

JOTAM LS, SH. Pembina Tk.I / IVb Nip.196305061992031009

Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 4 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

## ttdttd SYAFRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2017 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN PROPINSI KALIMANTAN UTARA: 28/3/2017

| NO | N A M A | JABATAN | PARAF |
|------|----------------------------|---------------------------|---------|
| 1 | Ingkong Ala, SE., M.Si | Wakil Bupati | |
| 2 | Drs. Syafril | Sekretaris Daerah | |
| 3 | Drs. Kornelis Elbaar, M.Si | Asisten Administrasi Umum | |
| 4 | P. Tumanggor, SE., MM | Kepala BPKAD | |
| 5 | Jotam L Sallata, SH, MM | Kepala Bagian Hukum | |