PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA Nomor 20 Tahun 2015 tentang SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BUPATI BENGKULU UTARA, - a. bahwa berdasarkan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 20 TAHUN 2015
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BUPATI BENGKULU UTARA,
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka dalam upaya mencapai hasil pembangunan daerah yang optimal dan untuk menjamin konsistensi dan kesinambungan pembangunan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi secara efisien dan efektif, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
SALINAN
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. 15 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
11. Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 Nomor 1) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 Nomor 4).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 Nomor 2).
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Camat adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Lurah adalah Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan di wilayah Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat, ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Perencanaan Pembangunan Daerah dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun, menetapkan, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:
- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan pembangunan, antar daerah, antar ruang,antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;dan
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
METODE PENDEKATAN
BAB III - METODE PENDEKATAN
Pasal 4
- (1) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan pembangunan ## BAB IV
PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN
BAB III - METODE PENDEKATAN
Pasal 5
- (1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan
BAB III - METODE PENDEKATAN
Pasal 6
Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara:
- a. transparan;
- b. responsif;
- c. efisien;
- d. efektif;
- e. akuntabel;
- f. partisipatif;
- g. terukur;
- h. berkeadilan;dan
- i. berkelanjutan.
- (1) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a,yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap ## BAB V
RUANG LINGKUP
BAB III - METODE PENDEKATAN
Pasal 8
- (1) Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Rencana Pembangunan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah terdiri dari: a. RPJPD; b. RPJMD;
- c. Renstra SKPD;
- d. RKPD; dan
- e. Renja SKPD.
- (3) Rencana pembangunan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib disusun adalah:
- a. Renstra Kecamatan;dan
- b. Rencana Pembangunan Kecamatan.
- (4) Rencana pembangunan tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib disusun adalah:
- a. RPJM-Desa;
- b. RKP-Desa;dan
- c. Renstra Kelurahan.
BAB III - METODE PENDEKATAN
Pasal 9
Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi semua aspek perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di daerah dan dibiayai dari anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan dari sumber lain yang sah.
TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Bagian Kesatu Umum
BAB VI - TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 10
- (1) Rencana Pembangunan Daerah disusun dengan tahapan:
- a. penyusunan rancangan awal;
- b. pelaksanaan Musrenbang;
- c. penyusunan rancangan akhir;dan
- d. penetapan rencana.
- (2) Dalam penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dengan melibatkan DPRD, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan pers/wartawan untuk memberikan saran dan masukan.
Bagian Kedua
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
BAB VI - TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 11
RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah
Paragraf 1 Penyusunan Rancangan Awal RPJPD
BAB VI - TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 12
- (1) BAPPEDA menyusun rancangan RPJPD
BAB VI - TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 13
Penyusunan rancangan awal RPJPD mencakup:
- a. Pengolahan data dan informasi;
- b. Penelaahan RTRW Daerah dan RTRW Kabupaten lainnya;
- c. Analisis gambaran umum kondisi daerah;
- d. Perumusan permasalahan pembangunan daerah;
- e. Penelaahan RPJPN, RPJPD Provinsi dan RPJPD Kabupaten lainnya;
- f. Analisis isu-isu strategis pembanguan jangka panjang;
- g. Perumusan visi dan misi daerah;
- h. Perumusan arah kebijakan;
- i. Pelaksanaan forum konsultasi publik;dan
- j. Penyelarasan visi, misi dan arah kebijakan RPJPD Provinsi.
Paragraf 2
Pelaksanaan Musrenbang RPJPD
BAB VI - TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 14
- (1) Musrenbag RPJPD dilaksanakan untuk membahas rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Musrenbang dilaksanakan oleh BAPPEDA dengan mengikut sertakan pemangku kepentingan.
- (3) Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJPD.
- (4) Pembahasan rancangan awal dilakukan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap materi rancangan awal RPJPD, yang meliputi:
- a. penjaman visi dan misi daerah;
- b. penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi dan misi daerah;
- c. penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah;
- d. klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah;dan
- e. membangun komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD dalam melaksanakan pembanguan daerah.
- (5) Musrenbang RPJPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh BAPPEDA.
BAB VI - TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 15
Hasil Musrenbang RPJPD dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili tiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.
Paragraf 3
Penyusunan Rancangan Akhir RPJPD
BAB VI - TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 16
- (1) Rancangan akhir RPJPD dirumuskan
BAB VI - TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 17
- (1) Bupati mengkonsultasikan rancangan akhir RPJPD kepada Gubernur.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Bupati menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Gubernur.
- (3) Konsultasi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima Gubernur.
- (4) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang dikosultasikan dan sisertai dengan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran sebagai berikut.
- a. Rancangan akhir RPJPD;
- b. Berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD;dan
- c. Hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.

Paragraf 4 Penetapan RPJPD

## Pasal 18

- (1) DPRD bersama Bupati membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.
- (2) RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah penetapan RPJPN kecuali ditetapkan lain dengan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 20

RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, menjadi pedoman penyusunan visi, misi dan program calon Bupati dan Wakil Bupati.

## Pasal 21

Bupati menyampailam Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada Gubernur paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkan.

## Pasal 22

Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada masyarakat.

Bagian Ketiga

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

## Pasal 23

RPJMD sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (2) huruf b memuat:

- a. Visi misi dan program Bupati;
- b. Arah kebijakan keuangan daerah;
- c. Strategi pembangunan daerah;
- d. Kebijakan umum;
- e. Program SKPD;
- f. Program lintas SKPD;
- g. Program kewilayahan;
- h. Rencana kerja dan kerangka regulasi bersifat indikatif/rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif;dan
- i. Rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif.

## Pasal 24

- (1) BAPPEDA menyusun RPJMD
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut :
- a. persiapan penyusunan RPJMD;
- b. penyusunan rancangan awal RPJMD;
- c. penyusunan rancangan RPJMD;
- d. pelaksanaan musrenbang RPJMD;
- e. perumusan rancangan akhir RPJMD;dan
- f. penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Paragraf 1 Persiapan Penyusunan RPJMD

## Pasal 25

Persiapan penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;
- b. orientasi mengenai RPJMD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD;dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

## Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

## Pasal 26

- (1) BAPPEDA menyusun rancangan awal RPJMD
- (2) Rancangan awal RPJMD disusun:
- a. berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten;dan
- b. memperhatikan RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD dan RTRW Kabupaten/Kota lainnya serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

## Pasal 27

Penyusunan rancangan awal RPJMD mencakup:

- a. Pengolahan data dan informasi;
- b. Penelaahan RTRW dan RTRW Kabupaten lainnya;
- c. Analisis gambaran umum kondisi daerah;
- d. Analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
- e. Perumusan permasalahan pembangunan daerah;
- f. Penelaahan RPJMN, RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten lainnya;
- g. Analisis isu-isu strategi pembangunan jangka menengah;
- h. Penelaahan RPJPD;
- i. Perumusan penjelasan visi dan misi;
- j. Perumusan tujuan dan sasaran;
- k. Perumusan strategi dan arah kebijakan;
- l. Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
- m. Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
- n. Penetapan indikator kinerja daerah;
- o. Pembahasan dengan SKPD;
- p. Pelaksanaan forum konsultasi publik;
- q. Pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan sara;dan
- r. Penyelarasan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan.

- (1) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menjadi pedoman penyusuna Rancangan Renstra SKPD
- (2) Rancangan Renstra SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada BAPPEDA
- (3) Rancangan renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyusunan rancangan RPJMD.

## Paragraf 3 Musrenbang RPJMD

## Pasal 29

- (1) Musrenbang dilakukan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (2) Musrenbang dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh BAPPEDA dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (3) Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan RPJMD.
- (4) Musrenbang RPJPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh BAPPEDA.

## Pasal 30

Hasil Musrenbang dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang

Paragraf 4

Rumusan Rancangan Akhir RPJMD

## Pasal 31

- (1) Perumusan rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas oleh seluruh kepala SKPD.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan program pembangunan jangka menengah sesuai dengan tugas dan fungsi masingmasing SKPD telah tertampung dalam rancangan akhir RPJMD.
- (4) Pembahasan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat dilakukan pada akhir bulan ke-4 (keempat) setelah Bupati terpilih dilantik.
- (5) Pembahasan rumusan rancangan akhir RPJMD dipimpin oleh Bupati.

Paragraf 5 Penetapan RPJMD

Pasal 32

- (1) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur.
- (2) Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati dilantik.
- (3) Peraturan Daerah tentang RPJMD disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri.

## Pasal 33

Mekanisme pembahasan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD dengan DPRD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

## Pasal 34

Peraturan Daerah tentang RPJMD disosialisasikan kepada masyarakat.

## Pasal 35

RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi pedoman penetapan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bagian Keempat Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pasal 36

- (1) SKPD Menyusun Renstra SKPD.
- (2) Renstra SKPD memuat:
- a. visi;
- b. misi;
- c. tujuan;
- d. strategi;
- e. kebijakan;
- f. program;dan
- g. kegiatan.
- (3) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (4) Kecamatan sebagai SKPD menyusun Renstra Kecamatan dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten.

Paragraf 1 Perumusan Rancangan Renstra SKPD

Pasal 37

- (1) Perumusan rancangan Renstra SKPD mencakup:
- a. Pengolahan data dan informasi;
- b. Analisis gambaran forum SKPD;
- c. Penelaahan RTRW;
- d. Perumusan isu-isu strategis;
- e. Perumusan visi dan misi SKPD;
- f. Perumusan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD;
- g. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan;
- h. Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD;dan
- i. Analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD Kabupaten.
- (2) Perumusan rancangan Renstra SKPS merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap penyusunan rancangan awal RPJMD.

## Pasal 38

- (1) Rancangan Renstra SKPD yang telah disusun, dibahas dengan seluruh unit keja di lingkungan SKPD untuk dibahas bersama dengan pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dalam forum SKPD.
- (2) Rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada BAPPEDA untuk dilakukan verifikasi.
- (3) Hasil verifikasi sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD menjasi rancangan akhir Renstra SKPD.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD

## Pasal 39

Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD merupakan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 3 Penetapan Renstra SKPD

Pasal 40

- (1) Rancangan akhir Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, disampaikan Kepala SKPD kepada Kepala BAPPEDA untuk memperoleh pengesahan Bupati.
- (2) Rancangan akhir Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh BAPPEDA.
- (3) Verifikasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat menjamin kesesuaian visi, misi tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan SKPD dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD lainnya.
- (4) BAPPEDA menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra SKPD yang telah diteliti melalui verifkasi akhir, untuk diajukan kepada Bupati guna memperoleh pengesahan.
- (5) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang pengesahan Renstra SKPD, Kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD.
- (7) Pengesaham rancangan akhir Renstra SKPD dengan Keputusan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
- (8) Penetapan Renja SKPD oleh Kepala SKPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra SKPD disahkan oleh Bupati.

## Bagian Kelima

Rencana Kerja Pembangunan Daerah

## Pasal 41

## RKPD memuat:

- a. Rancangan kerangka ekonomi daerah;
- b. Program prioritas pembangunan daerah;dan
- c. Rencana kerja pendanaan dan prakiraan maju.

## Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Awal

Pasal 42

- (1) BAPPEDA menyusun rancangan awal RKPD.
- (2) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (3) Rancangan awal RKPD disusun dengan:
- a. berpedoman pada RPJMD Kabupaten;
- b. mengacu pada RPJMD Provinsi;dan
- c. mengacu pada RPJMN.
- (4) Kepala BAPPEDA mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan Kepala SKPD menggunakan Renja SKPD.
- (5) Rancangan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta

prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lainnya yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

- (6) Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak dasar masyarakat pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
- (7) Rancangan RKPD menjadi bahan Musrenbang RKPD.

## Pasal 43

Penyusunan rancangan awal RKPD mencakup:

- a. Pengolahan data dan informasi;
- b. Analisis gambaran umum kondisi daerah;
- c. Analisis ekonomi dan keuangan daerah;
- d. Evaluasi kinerja tahun sebelumnya;
- e. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
- f. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
- g. Perumusan permasalahan pembangunan daerah;
- h. Perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah;
- i. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif;
- j. Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;
- k. Pelaksanaan forum konsultasi publik;dan
- l. Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.

## Paragraf 2

## Pelaksanaan Musrenbang

## Pasal 44

- (1) Musrenbang RKPD merupakan wahana partisipasi masyarakat di daerah.
- (2) Musrenbang RKPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh BAPPEDA setiap tahun dalam rangka membahas rancangan RKPD tahun berikutnya.
- (3) Musrenbang RKPD dilaksanakan guna keterpaduan rancangan Renja antar SKPD dan antar Rencana Pembangunan Kecamatan.

## Pasal 45

Musrenbang RKPD dimulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan.

## Pasal 46

Musrenbang Desa diselenggarakan paling lambat pada akhir bulan Januari. Pasal 47

- (1) Musrenbang Desa dilaksanakan guna membahas dan menetapkan RKPDesa dan penetapan delegasi Desa ke Musrenbang Kecamatan.
- (2) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang akan dianggarkan dalam APB-Desa pada tahun berikutnya, diusulkan dalam Musrenbang Kecamatan pada tahun berkenaan, dan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari sumber-sumber lain yang sah.
- (3) Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang akan dibahas dalam Musrenbang Kecamatan diusulkan bersumber dari APBN, APBD Provinsi, dan/atau APBD Kabupaten.

## Pasal 48

- (1) Pelaksanaan Musrenbang Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa bersama dengan BPD dan dikoordinasikan dengan Camat, serta diikuti oleh lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat, wakil kelompok masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya.
- (2) Wakil kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya adalah wakil kelompok masyarakat miskin dan wakil kelompok perempuan.

## Pasal 49

Hasil Musrenbang Desa dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur pemangku kepentingan yang hadir.

## Pasal 50

Musrenbang Kelurahan diselenggarakan paling lambat pada akhir bulan Januari.

## Pasal 51

- Musrenbang Kelurahan dilaksanakan guna membahas dan menetapkan:
- (1) a. Renja Kelurahan;
- b. Usulan rencana kegiatan pembangunan yang akan dibahas pada Musrenbang Kecamatan;dan
- c. Delegasi Kelurahan untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan.
- (2) Rencana kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kelurahan yang akan dibahas pada Musrenbang Kecamatan diusulkan bersumber dari APBN, APBD Provinsi, dan/atau APBD.

## Pasal 52

- (1) Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dikoordinasikan oleh Camat.
- (2) Musrenbang Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah dengan melibatkan LPMK, lembaga kemasyarakatan Kelurahan yang lain, wakil kelompok masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Wakil kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurangkurangnya adalah wakil kelompok masyarakat miskin dan wakil kelompok perempuan.

Hasil Musrenbang Kelurahan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur pemangku kepentingan yang hadir.

## Pasal 54

- (1) Musrenbang Kecamatan dilaksanakan untuk menajamkan, menyelaraskan, mengklarifikasikan dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Desa dan hasil Musrenbang Kelurahan, yang disinkronkan dengan prioritas pembanguan daerah di wilayah Kecamatan yang bersangkutan.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
- a. usulan rencana kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan yang tertuang dalam berita acara Musrenbang Desa/Kelurahan yang menjadi prioritas pembangunan wilayah Kecamatan yang bersangkutan;
- b. kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan Desa;dan
- c. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD Kabupaten.
- (3) Musrenbang Kecamatan diintegrasikan dengan perencanaan program pembangunan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sebagai pelaksanaan azas tugas pembantuan dan urusan bersama, serta mekanisme perencanaan program lain yang ada.
- (4) Kegiatan prioritas pembangunan daerah di wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada program dalam rancangan awal RKPD.

## Pasal 55

Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dilaksanakan paling lambat minggu kedua pada bulan Februari.

## Pasal 56

- (1) Musrenbang Kecamatan dilaksanakan oleh Camat dan dikoordinasikan dengan Kepala BAPPEDA.
- (2) Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dihadiri oleh anggota DPRD dari daerah pemilihan yang bersangkutan.
- (3) Musrenbang kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dihadiri oleh SKPD Kabupaten sebagai nara sumber sesuai dengan prioritas program dan kegiatan di wilayah Kecamatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

## Pasal 57

- (1) Hasil Musrenbang Kecamatan meliputi :
- a. daftar prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan yang akan diusulkan pada Musrenbang Kabupaten;dan
- b. delegasi Kecamatan untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten.
- (2) Hasil Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur pemangku kepentingan yang hadir.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan renja SKPD.

## Pasal 58

- (1) Musrenbang Kabupaten dilaksanakan untuk menajamkan, menyelaraskan, mengklarifikasi dan menyepakati terhadap rancangan RKPD.
- (2) Penajaman penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah Provinsi;
- b. usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada Pemerintah Daerah pada Musrenbang Kecamatan dan/atau sebelum Musrenbang Kabupaten dilaksanakan;
- c. indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah;
- d. prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah;dan
- e. sinergi dengan RKP dan RKPD Provinsi.

## Pasal 59

Musrenbang Kabupaten dilaksanakan paling lambat akhir bulan Maret.

## Pasal 60

Musrenbang Kabupaten dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh BAPPEDA.

## Pasal 61

- (1) Pimpinan dan/atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga ditingkat pusat, pejabat SKPD Provinsi dan pejabat SKPD Kabupaten atau dari unsur lain terkait, diundang sebagai nara sumber Musrenbang Kabupaten.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan pokok-pokok pikiran arah dan kebijakan pembangunan tahun berikutnya.
- (3) Bupati menyampaikan kebijakan dan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam rancangan RKPD.

## Pasal 62

Hasil Musrenbang Kabupaten dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur pemangku kepentingan yang hadir.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 63

- (1) Hasil Musrenbang Kabupaten yang telah dirumuskan ke dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sebagai pedoman penyusunan rancangan akhir RKPD.
- (2) Penyelesaian rancangan akhir RKPD paling lambat pada akhir bulan Mei.

## Paragraf 4 Penetapan RKPD

## Pasal 64

- (1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) RKPD sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rancangan APBD.

Bagian Keenam

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

## Pasal 65

Renja SKPD memuat:

- a. Program dan kegiatan;
- b. Lokasi kegiatan;
- c. Indikator kinerja;
- d. Kelompok sasaran;dan
- e. Pagu indikatif dan prakiraan maju.

## Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD

## Pasal 66

- (1) SKPD menyusun Renja SKPD.
- (2) Rancangan Renja SKPD disusun dengan mengacu pada:
- a. rancangan awal RKPD;
- b. renstra SKPD;
- c. hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;
- d. masalah yang dihadapi;dan
- e. usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
- (3) Rancangan Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau kegiatan baru, indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

## Pasal 67

Penyusunan rancangan Renja SKPD mencakup:

- a. Persiapan penyusunan rancangan Renja SKPD;
- b. Pengolahan data dan informasi;
- c. Analisis gambaran pelayanan SKPD;
- d. Analisis hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD;
- e. Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
- f. Penelaahan rancangan awal RKPD;
- g. Perumusan tujuan dan sasaran;
- h. Penelaahan usulan masyarakat;dan
- i. Perumusan kegiatan prioritas.

Paragraf 2

Forum SKPD

## Pasal 68

- (1) Rancangan awal Renja SKPD dibahas dalam forum SKPD.
- (2) Forum SKPD dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa SKPD dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan.
- (3) Forum SKPD bertujuan menajamkan, menyelaraskan dan mensinkronisasikan hasil Musrenbang Kecamatan dengan rancangan awal renja SKPD.

## Paragraf 3

## Penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD

## Pasal 69

- (1) Hasil kesepakatan pembahasan forum SKPD dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh setiap wakil yang hadir.
- (2) Berita acara kesepakatan hasil forum SKPD sebagai bahan penyempurnaan rancangan akhir Renja SKPD.

## Pasal 70

- (1) Kepala SKPD menyampaikan rancangan akhir Renja SKPD kepada Kepala BAPPEDA sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
- (2) Penyampaian rancangan akhir Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat minggu pertama bulan April.

Paragraf 4 Penetapan Renja SKPD

Pasal 71

- (1) Kepala SKPD menyempurnakan rancangan Renja SKPD dengan berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan.
- (2) Rancangan Renja SKPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada BAPPEDA untuk diverifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan rancangan Renja SKPD telah sesuai dengan RKPD.
- (4) Kepala BAPPEDA menyampaikan rancangan Renja SKPD yang telah sesuai dengan RKPD kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan.

## Pasal 72

- (1) Pengesahan Rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPD ditetapkan.

## BAB VII

## TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

## Bagian Kesatu Sumber Data

## Pasal 73

- (1) Dokumen rencana pembangunan daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi serta rencana tata ruang.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah;
- c. Bupati, SKPD, dan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- d. keuangan daerah;
- e. produk hukum daerah;
- f. kependudukan;
- g. informasi dasar kewilayahan;
- h. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;dan
- i. potensi sumber daya daerah.

## Pasal 74

- (1) Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, daerah perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah;
- (2) Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah merupakan sub sistem dari sistem informasi daerah sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.
- (3) Perangkat dan peralatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah harus memenuhi standar yang ditentukan oleh Menteri.

Rencana Tata Ruang merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.

## Bagian Kedua Pengolahan Sumber Data

## Pasal 76

- (1) Data dan informasi serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 diolah melalui proses:
- a. analisis daerah;
- b. identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah;
- c. perumusan masalah pembangunan daerah;
- d. penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pandanaan;dan
- e. penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah.
- (2) Proses pengolahan data dan informasi serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan.

## Paragraf 1 Analisis Daerah

Pasal 77

- (1) Analisis daerah mencakup evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah period sebelumnya, kondisi dan situasi pembangunan saat ini, serta keadaan luar biasa.
- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BAPPEDA bersama pemangku kepentingan.
- (3) BAPPEDA menyusun kerangka studidan instrumen analisis serta melakukan penelitian lapangan sebelum menyusun perencanaan pembangunan daerah.

## Paragraf 2

Identifikasi Kebijakan Nasional Yang Berdampak Pada Daerah

## Pasal 78

- (1) Identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah merupakan upaya daerah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program daerah dengan kebijakan pembangunan nasional.
- (2) Sinkronisasi kebijakan nasional dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target dan sasaran, tingkat kemendesakan, dan kemampuan anggaran.

## Paragraf 3 Perumusan Masalah Pembangunan Daerah

## Pasal 79

- (1) Masalah pembangunan daerah dirumuskan dengan mengutamakan tingkat kemendesakan dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Rumusan permasalahan disusun secara menyeluruh mencakup tantangan, ancaman dan kelemahan,yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
- (3) Penyusunan rumusan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan anggaran prakiraan maju,pencapaian sasaran kinerja dan arah kebijakan ke depan.

## Paragraf 4

## Penyusunan Program, Kegiatan, Alokasi Dana Indikatif dan Sumber Pendanaan

## Pasal 80

- (1) Program, kegiatan dan pendanaan disusun berdasarkan:
- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif;dan
- c. Program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Program, kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.

## Pasal 81

- (1) Pendanaan rencana pembangunan bersumber dari APBD, APBD Provinsi, APBN, Dana Hibah dan sumber lain yang sah.
- (2) Pendanaan rencana pembangunan didasarkan pada pagu indikatif meliputi:
- a. pagu indikatif untuk program prioritas RPJMD pada tahun perencanaan;
- b. pagu indikatif per SKPD;dan
- c. pagu wilayah Kecamatan.
- (3) Pagu indikatif disusun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan untuk mencapai visi dan misi yang dihitung dengan beberapa indikator dan target capaian kinerja utama pembangunan daerah.

## Pasal 82

- (1) Pagu indikatif program prioritas RPJMD adalah alokasi dana APBD untuk melaksanakan program prioritas sesuai tahapan RPJMD.
- (2) Pagu indikatif program prioritas RPJMD mengacu pada Indikator Kinerja Utama RPJMD.

## Pasal 83

- (1) Pagu indikatif SKPD adalah alokasi dana APBD untuk SKPD yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tugas pokok, dan fungsi serta target kinerja dalam RPJMD.
- (2) Pagu indikatif SKPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai dasar penyusunan RKPD dan Renja SKPD.

## Pasal 84

- (1) Pagu Wilayah Kecamatan adalah alokasi dana APBD yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan di wilayah kecamatan guna mendukung percepatan pembangunan.
- (2) Alokasi Pagu Wilayah Kecamatan ditetapkan berdasarkan variable utama yaitu luas wilayah, jumlah desa/kelurahan, dan jumlah penduduk, serta variable lain.
- (3) Penentuan variabel lain, penghitungan alokasi, dan tata cara penggunaan PaguWilayah Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Alokasi Pagu Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat akhir Januari tahun n-1 dan atau sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.

## Pasal 85

- (1) Rancangan kebijakan pembangunan daerah yang telah disusun, dibahas dalam forum konsultasi publik.
- (2) Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- (3) Rancangan kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. RPJPD;
- b. RPJMD;dan
- c. RKPD.

## Pasal 86

Rancangan kebijakan pembangunan daerah sebagai hasil dari forum konsultasi publik dirumuskan menjadi rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah oleh BAPPEDA bersama SKPD

Bagian Ketiga

Sistematika Rencana Pembangunan Daerah

## Pasal 87

- (1) Sistematika penulisan RPJPD, paling sedikit mencakup:
- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. analisis isu-isu strategis;
- d. visi dan misi daerah;
- e. arah kebijakan;
- f. kaidah pelaksanaan.
- (2) Sistematika penulisan RPJMD, paling sedikit mencakup:
- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
- d. analisis isu-isu srategis;
- e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
- f. strategi dan arah kebijakan;
- g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
- h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
- i. penetapan indikator kinerja daerah;dan
- j. pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
- (3) Sistematika penulisan RKPD paling sedikit mencakup:
- a. pendahuluan;
- b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya;
- c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
- d. prioritas dan sasaran pembangunan;dan
- e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- (4) Sistematika penulisan Renstra SKPD, paling sedikit mencakup:
- a. pendahuluanan;
- b. gambaran pelayanan SKPD;
- c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
- d. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
- e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif;dan
- f. indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- (5) Sistematika penulisan Renja SKPD, paling sedikit mencakup:
- a. pendahuluan;
- b. evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;
- c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
- d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD;
- e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
- f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan;dan
- g. penutup.

BAB VIII PENGENDALIAN DAN EVALUASI

## Bagian Kesatu Umum

## Pasal 88

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan bertujuan untuk mewujudkan:

- a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
- b. konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRWN;
- c. konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW daerah;
- d. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD;
- e. konsistensi antara capaian kinerja pembangunan daerah dengan indikatorindikator kinerja yang telah ditetapkan;dan
- f. konsistensi renja SKPD, RKPD dan Renstra SKPD.

Bagian Kedua

Pengendalian

## Pasal 89

- (1) Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;dan
- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

## Pasal 90

- (1) Pengendalian dilaksanakan oleh BAPPEDA bekerjasama dengan bagian/unit yang menangani masalah administrasi dan pengendalian pembangunan untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pengendalian oleh BAPPEDA meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (3) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi pencapaian target fisik, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- (4) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/ kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk laporan triwulanan untuk disampaikan kepada BAPPEDA.
- (5) Kepala BAPPEDA melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Bupati, disertai dengan rekomendasi dan langkahlangkah yang diperlukan.

## Evaluasi

## Pasal 91

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup Kabupaten.
2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
- (2) a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah;dan
- c. hasil rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah.

## Pasal 92

- (1) Evaluasi dilaksanakan oleh BAPPEDA untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.
- (2) Evaluasi yang dilaksanakan oleh BAPPEDA meliputi:
- a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah;dan
- b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah periode berikutnya.

## Pasal 93

Bupati berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat.

Bagian Keempat Perubahan

## Pasal 94

Rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa perumusan dan substan