Unknown Unknown Nomor TAHUN Tahun 2017 tentang PETUNJUK PELAKSANAANDAN STANDARISASIPERJALANAN DINAS BAGI PEGAWAINEGERI SIPIL, PEGAWAITIDAKTETAP DAN PIHAK LAINNYA DI LINGKUNGANPEMERINTAH KOTAPRABUMULIH TAHUNANGGARAN 2017 DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA WALIKOTAPRABUMULIH, - a. bahwa berdasarkan ketentuan angka III, angka 3 huruf J Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017·, maka prosedur pelaksanaan perjalanan dinas Walikota, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
.vrengingat
WALIKOTA PRABUMULIH
PROVINSI SUMATERASELATAN PERATURAN WALIKOTAPRABUMULIH NOMOR).. TAHUN 2017 .. »:
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAANDAN STANDARISASIPERJALANAN DINAS BAGI PEGAWAINEGERI SIPIL, PEGAWAITIDAKTETAP DAN PIHAK LAINNYA DI LINGKUNGANPEMERINTAH KOTAPRABUMULIH TAHUNANGGARAN 2017
DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA
WALIKOTAPRABUMULIH,
- a. bahwa berdasarkan ketentuan angka III, angka 3 huruf J Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017·, maka prosedur pelaksanaan perjalanan dinas Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih perlu diatur agar memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Standarisasi Perjalanan Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2017.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); tentang Republik Lernbaran
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
·
\
beberapa kali, terakhir dengan UndarigUndang Ndmor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2012 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lernbaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 10 ).
12. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2017 Nomor 1).
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTATENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN STANDARISASI PERJALANAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAITIDAKTETAP DAN PIHAK LAINNYADr LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH TAHUN ANGGARAN2017
BABI
KETENTUANUMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Prabumulih.
2. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
3. Istri Walikota dan Istri Wakil Walikota adalah Istri Walikota Prabumulih dan Istri Wakil Walikota Prabumulih.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Prabumulih.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Prabumulih.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Prabumulih.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Prabumulih.
8. Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.
9. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai, Tenaga PHLj Honorer yang mengikuti Pejabat dalam melaksanakan tugas -tugas dinas.
10. Pihak Lainnya adalah orang yang bukan Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap yang ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Kota Prabumulih.
11. Ajudan adalah Pegawai atau orang yang ditugaskan mendampingi Walikotaj Wakil Walikota dalam me1akukan perjalanan dinas.
12. Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.
13. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
14. At Cost adalah Uang yang dibayarkan nil sesuai penge!uaran.
15. Perjalanan dinas dalam negeri, yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang Berwenang.
16. Surat Perintah Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
17. Tempat Kedudukan adalah tempatjkota kantorjsatuan kerja berada.
18. Tempat bertolak adalah tempatjkota melanjutkan perjalanan dinas k,etempat tujuan.
19. Tempat tujuan adalah tempatjkota yang menjadi tujuan perj alanan dinas.
20. Detasering adalah penugasan sementara waktu.
21. Pengguna AnggaranjKuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PAjKPA adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.
22. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPDadalah SKPDKota Prabumulih.
23. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah RSUD Kota Prabumulih
24. Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja, yang selanjutnya disebut SPTB adalah pernyataan tanggung jawab beJanja yang dibuat oleh PAjKPA atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu.
BABII
JENIS PERJALANANDINAS Pasa12
Perjalanan Dinas Jabatan merupakan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Kota Prabumulih, dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke kedudukan semula dan terdiri :
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, koordinasi, konsultasi dan sejenisnya;
- c. ditugaskan mengikuti ujian dinasj ujian jabatan, dan test diluar temp at kedudukan;
- d. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
Pasal 3
- (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasa12 , digolongkan dalam 11 (sebelas) tingkat, yaitu :
- a. Walikota dan Wakil Walikota ;
- b. Istri Walikota dan Istri Wakil Walikota ;
- C. Sekretaris Daerah dan Pimpinan DPRD;
- d. Anggota DPRD;
- e. Pejabat Eselon II;
- f. Pejabat Eselon III;
- g. Pejabat Eselon IV;
- h. Pegawai Negeri Sipil Golongan IV;
1. Pegawai Negeri Sipil Golongan III;
- J. Pegawai Negeri Sipil Golongan II;
- k. Pegawai Negeri Sipil Golongan I;
1. Pegawai Tidak Tetap/ Non PNS dan Pihak Lainnya.
- m. Ajudan Walikota/ Ajudan Wakil Walikota.
- (2) Penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai Tidak Tctap dan Pihak Lainnya yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan daerah, ditentukan oleh PA/KPA, sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan sedangkan Ajudan WalikotaJWakil Walikota disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan III.
BABIII
BIAYAPERJALANANDINAS Pasa14
- (1) Biaya perj alan an dinas terdiri dari :
- a. uang harian meliputi uang makan, uang saku, angkutan setempat dan representasi bagi Walikota, Wakil WaJikota, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, Pejabat Eselon II atau yang sederajat, Eselon III dan IV serta PNS Golongan IV, III, II, I, Pegawai Non PNS dan Pihak Lainya dibayar secara lumpsum;
- b. uang harian Istri Walikota dan Istri Wakil Walikota meliputi uang makan, uang saku dan angkutan seternpat pada saat mendampingi Walikota dan Wakil Walikota dalam melakukan perjalanan dinas dibayar secara lumpsum;
- c. biaya penginapan dibayarkan berdasarkan biaya riil;
- d. biaya transport Kendaraan Umum adalah satuan biaya perjalanan dinas dari temp at kedudukan (Prabumulih) ke tempat tujuan (pergi-pulang) di Kota lain d i wi layah
6. Sumatera Selatan dibayarkan secara lumpsum;
- e. Uang Transport Bandara adalah Satuan Biaya yang diberikan dari dan ke Bandara di tempat tujuan di wilayah Indonesia dibayarkan secara lumpsum;
- f. Biaya sewa kendaraan untuk Walikota dan Wakil Walikota dibayarkan berdasarkan biaya riil.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, digunakan untuk biaya menginap dalam melaksanakan perjalanan dinas sesuai jumlah hari menginap yang dibayarkan berdasarkan riil.
- (3) Biaya penginapan diberikan kepada Pejabat / Pegawai darr/ atau Pimpinan / Anggota DPRD yang mengikuti pendidikan/ kursus / workshop/ serninar j pelatihan/ bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh organisasi diluar Pemerintah Daerah, sebanyak hari penyelenggaraan, dengan ketentuan Panitia Penyelenggara tidak menyediakan penginapan.
- (4) Biaya sewa kendaraan dibayarkan sesuai dengan biaya rill. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Walikota dan Wakil Walikota, satuan biaya ini termasuk baha n bakar dan pengemudi sesuai dengan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran VI.
- (5) Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya pengmapan sebagaimana pada ayat (3) diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan V Peraturan Walikota ini dan dibayarkan secara lumpsum.
- (6) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar sesuai ketentuan berikut :
- a. khusus biaya transport pesawat udara dan biaya penginapan dibayar berdasarkan biaya riil;
- b. biaya-biaya selain biaya transport p2s-a'wat udara dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud huruf a, dibayar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam lampiran Peraturan Walikota ini;

## Pasal 5

Uang representasi hanya diberikan kepada Walikote / Wakil Walikota./ Pimpinan DPRD/ Anggota DPRD dan pejabat eselon II dan atau sederat yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan sesuai dengan lampiran I.

## Pasa16

- (1) Khusus Staf yang mengikuti Diklat / Pelatihan dapat menggunakan pesawat udara.
- (2) Uang harian Diklat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas untuk mengikuti kcgiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan

di luar kota.

- (3)Uang harian dalam kota diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lainnya yang diberikan tugas didalam kota melebihi 8 (delapan) jam.
- (4) Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lainnya yang diberikan tugas perjalanan dinas melebihi 5 (Lima) hari dapat diberikan Biaya Lumpsum seperti pada lampiran-lampiran Peraturan Walikota ini.
- (5) Standard biaya perjalanan dinas dalam bentuk angkutan dan bahan bakar minyak (BBM) diberikan apabila perjalanan dinas menggunakan kendaraan dina s dan tidak diberikan' biaya transport kendaraan umum sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini"

## Pasal 7

Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan biaya-biaya sebagai berikut ;

- a. biaya transport/ biaya kendaraan umum untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 ayat (4);
- b. uang harian untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a;
- c. uang harian untuk mengikuti ujian dinas/ ujian jabatan dan test sebagaimana dimaksud dalam Pasa12 ayat (1) huruf c;
- d. biaya transport, biaya pendidikan, dan uang harian untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang pelaksanaanya paling lama 5 (lima) hari diluar tempat kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2);
- e. kepada Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lainnya yang diberikan tugas perjalanan dinas melebihi 5 (Lima) hari dapat diberikan Biaya Lumpsum seperti pada Lampira n I dalam Pera turan Walikota ini.

## BABIV

## PENGATURANTARIFPESAWAT,HOTEL,TRANSPORT DANPENANDATANGANAN SPPD Pasal8

- (1) Pejabat / Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih yang melakukan perjalanan dinas, diberikan biaya perjalanan dinas berupa uang penginapan yang dibayarkan sesuai dengan realisasi (at cost), uang harian, dan uang representasi bagi Pejabat Daerah,Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, Pejabat esclon II,

Eselon III, Eselon IV, PNS Golongan IV, III, II, I, Pegawai Non PNS dan Pihak Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (2) Pejabat Daerah, Pegawai PNS, Pegawai Non PNS dan Pihak Lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih yang melakukan perjalan dinas, diberikan uang penginapan seperti terlampir pada lampiran IV dan V yang dibaya rkan sesuai realisasi (at cost) dan Uang Harian seperti ter larnpir pada lampiran I yang tidak terpisahkan dari Perai uran Walikota ini.
- (3) Pejabatj Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Non PNS dan Pihak Lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih yang melakukan perjalanan dinas dari tcmpat kedudukan (Prabumulih) ke tempat tujuan (pergi-pulang) dikota lainj Bandara atau Pelabuhan dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan diberikan Biaya Kendaraan Umum sesuai lampiran II Peraturan Walikota ini. Bagi Pejabatj Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan kendaraan dinas tidak diberikan Biaya Kendaraan Umum.
- (4) Pejabatj Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Non PNS dan Pihak Lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih dalam melakukan perjalanan dinas yang menggunakan Pesawat Udara dari tempat kedudukan (Prabumulih) ke Baridara (Palembang) ke tempat tujuan (pergi-pulang) di Provinsi lainj Bandara dalam wilayah Negara Kcsatuan Rcpublik Indonesia diberikan Uang Transport ke Bandara scsuai lampiran I Peraturan Walikota ini. Bagi Pejabatj Pcgawai Negeri Sipil yang menggunakan kendaraan diria.s tidak diberikan Biaya Kendaraan Umum.
- (5) Pejabatj Pegawai Negeri Sipil,Pegawai Non PNS dan Pihak Lainnya yang melakukan perjalanan dinas dalam kola dalam provinsi diberikan tarif hotel sebagaimana Lampiran V Peraturan Walikota ini.

## Pasa19

Biaya Perjalanan dinas dalam bentuk biaya Pesawat udara adalah berupa biaya tiket pesawat dari Bandara Kota Palembang ke tempat tujuan atau sebaliknya yang dibayarkan scsuai dengan realisasi (at cost) dan sedapat mungkin menggunakan sarana angkutan yang efisien. Perjalanan dinas yang menggunakan pesawat udara diatur sebagai berikut :

- a. kelas Eksekutif
2. 1.Walikota Prabumulih
2. Wakil Walikota Prabumulih
3. Pimpinan DPRD
4. Istri Walikota dan Istri Wakil Walikota

## b. kelas Ekonomi

1. Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah.
2. Anggota DPRD.
3. Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, Kepala Inspektorat, Kepala Kantor, Kepala Bagian, Direktur Perusahaan.
4. Semua Pejabat Eselon III.
5. Semua Pejabat Eselon IV.
- c. khusus Staf dapat menggunakan pesawat udara bila :
1. bertugas mendampingi pejabat tersebut pada huruf a dan b.
2. ditugaskan secara khusus/ kurir dengan mendapatkan persetujuan Walikota / Wakil Walikota Prabumulih atau Kepala SKPD yang bersangkutan.
3. mengikuti Diklat / Pelatihan.
- d. standar dan biaya perjalanan dinas dalam bentuk angkutan darat ke kota-kota diluar Provinsi disesuaikan dengan tarif yang berlaku dan dibayarkan secar a riil dan apabila menggunakan kendaraan dinas dapat menggunakan bahan bakar minyak sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 10

Semua bentuk perjalanan dinas dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Walikota /Wakil Walikota/ DPRD/ Sekda / Kepala SKPD dengan mempedomani ketentuan sebagai berikut :

## 1. Sekretariat Daerah

- a. bagi Sekda ke luar Provinsi Sumsel / dalam Provinsi Sumsel, SPPD dan Surat Tugas ditandatangani oleh Walikota / Wakil Walikota.
- b. bagi Asisten Sekda ke luar Provinsi Sumsel / dalam Provinsi Sumsel,SPPD ditandatangani oleh Walikota/ Wakil Walikota, Surat tugas di tanda tangani oleh Sekda.
- c. bagi Kepala Bagian ke luar Provinsi Sumsel / dalam Provinsi Sumsel, SPPD ditandatangani oleh Sekda dan Surat Tugas ditandatangani oleh Asist.en Sekretaris Daerah yang membidangi.
- d. bagi Kepala Sub Bagian ke luar Provinsi Sumsel / dalam Provinsi Sumsel, SPPD ditandatangani oleh Asiste n Lerkait dan Surat Tugas ditandatangani oleh Kepala Bagian.
- e. bagi staf ke luar provinsi Sumsel / dalam Provinsi Surnsel, SPPD ditandatangani oleh Asisten terkait dan Surat Tugas ditandatangani oleh Kepala Bagian.

## 2. Anggota DPRD

Anggota DPRD dalam melaksanakan Perjalanan Dinas harus mendapatkan persetujuan Pimpinan DPRD.

## 3. Sekretariat DPRD

- a. bagi Sekretaris DPRD ke luar Provinsi Sumsel / dalam Provinsi Sumsel, SPPD ditandatangani oleh Walikota z Wakil Walikota dan Surat Tugas ditandatangani oleh

## Sekretaris Daerah.

- b. bagi Kepala Bagian ke luar Provinsi Sumsel / dalarn Provinsi Sumsel,. SPPD ditandatangani oleh Asisten yang membidangi dan Surat Tugas ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.

,

- c. bagi Kepala Sub Bagian dan Staf ke luar Provinsi Sumsel / dalam Provinsi Sumsel, SPPD dan Surat Tugas ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.

## 4. Dinas / Badan

- a. bagi Kepala Dinas / Kepala Badan ke luar Provinsi Sumsel / ke dalam Provinsi Sumsel, SPPD ditandatangani oleh Walikota / Wakil Walikota dan Surat tugas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- b. bagi Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang (semua Eselon III) ke luar Provinsi Sumsel / dalam Provinsi Sumsel, SPPD ditandatangani oleh Asisten yang mcmbidangi dan Surat Tugas ditandatangani olch Kcpala Dinas / Kcpala Badan.
- c. bagi Kepala Sub Bagian / Kepala Scksi (scmua Eselon IV) dan Staf Pelaksana ke luar Provin si Sumsel / dalam Provinsi Sumsel, Surat Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Dinas / Kepala Badan masing-masing.

## 5. Kantor

- a. bagi Kepala Kantor ke luar Provinsi Sumsel / daiam Provinsi Sumsel, SPPD ditandatangani oleh Walikota / Wakil Walikota dan Surat tugas ditandatangani oleh Sekda.
- b. bagi Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian / dan Staf Pelaksana (termasuk jabatan fungsional) ke luar Provinsi Sumsel / ke dalam Provinsi Sumsel, SPPD ditandatangani oleh Asisten yang membidangi dan Surat tugas ditandatangani oleh Kepala Kantor.

## 6. RSUD

- a. bagi Dircktur RSUD ke luar Provinsi Sumsel / dala m Provinsi Sumsel, SPPD ditandatangani olch Walikota / Wakil Walikota dan Surat tugas ditandatangani oleh Sekda.
- b. bagi semua Eselon III dan Esclon IV dan Staf Pelaksana ke luar provinsi Sumsel / dalam Provinsi Sumsel, SPPD ditandatangani oleh Asisten yang membidangi dan Surat tugas ditandatangani oleh Direktur RSUD.

## 7. Kecarna tan

- a. bagi Camat ke luar Provinsi Surnsel / dalam Provinsi

Sumsel, SPPD ditandatangani oleh Walikota j Wakil Walikota dan Surat tugas ditandatangani oleh Sekda.

- b. bagi Kepala Seksi j Kepala Sub Bagianj Eselon IV j Staf Pelaksana (termasuk jabatan fungsional) ke luar Provinsi Sumsel j dalam Provinsi Sumsel, SPPD ditandatangani oleh Asisten dan Surat tugas ditandatangani oleh Cama t.

## Pasal 11

Lama perjalanan dinas maksimum 5 (lima) hari. Untuk kegiatan studi banding, penataran, diklat, waktunya disesuaikan dengan kebutuhan dan terlebih dahulu meridapat pcrsctujuan dari Walikota jWakil Walikota j Pejabat yang bcrwenang.

## Pasal 12

Sebelum melaksanakan 'perjalanan dinas terlebih dahulu harus ditetapkanjdisahkan biaya transport dan uang lumpsum (verifikasi) oleh Bagian Keuangan unit kerja masing-masing berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas j Surat Tugas yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.

## Pasal 13

Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekwan, Kepala Inspektorat, Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Kepala Satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih agar lebih selcktif dalam menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas unLuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan kerjanya.

## Pasal 14

Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil yang Lelah melaksanakan perjalanan dinas agar supaya melaporkanj menyerahkan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di tempat tujuan se.ambat-Iambatnva 5 ( lima ) hari setelah perjalanan dinas berakhir Unt uk selanjutnya digunakan sebagai bukti Sural. Pcrtanggungjawaban . (SPJ) Bendahara Pengeluaran.

BABV

PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYAPER,JALANAN DINAS JABATAN Pasal 15

Pembayaran biaya perjalanan din as da pat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA Satuan Kerja berkenaan, atas dasar verifikasi yang telah dilakukan oleh Pejabat yang berwenang.

## Pasal 16

Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan kenyataan (at cost). Dalam hal pelaksana perja lanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tcmpa.t pcnginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebcsar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tcmpat tujuan sesuai lampiran IV dan V.

## Pasal 17

Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.

## Pasal 18

Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan oleh Bcndahara Pengeluaran kepada PejabatjStaf yang melaksar.akan perjalanan dinas.

## Pasal 19

Pembayaran biaya perjalanan dinas berupa biaya transportasi pesawat udara dan biaya penginapan dapat dilakukan dcngan memberikan uang muka (uang panjar) kepada Pejabat / Staf yang melaksanakan perjalanan dinas olch Bcndahara Pengeluaran, paling sedikit sebesar 60% (Enam Puluh Perscn) dari standarisasi biaya penginapan dan biaya transportasi pesawat udara (lampiran III dan IV) sebagai dasar pernbayaran awal pada saat berangkat melaksanakan perjalanan d in a s.

## Pasal 20

Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 14 oleh Bendahara Pengeluaran dengan dilampiri :

- a. Surat tugas untuk melakukan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang;
- b. SPPD;

"

- c. Kuitansi perjalanan dinas;
- d. Rincian biaya perjalanan dinas.

## Pasa121

Dalam hal perjalanan dinas telah dilakukan scbclurn biaya perjalanan dinas dibayarkan, pembayaran biaya perjalarian dinas dapat dilakukan dengan mekanisme pcrnbayaran Langsung melalui rekening Bendahara Pengeluaran a tau k cpada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang Lelah melakukan perjalanan dinas.

## BAB VI

## PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasa122

Biaya perjalanan dinas dipertanggungjawabkan oleh Pejabat,Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lainnya yang melakukan perjalanan dirias paling larribat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

## Pasal 23

Biaya transportasi pegawai berupa tikci pcsuwat dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil yang dikcluar kan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah (at cost).

Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan tugas, mengikuti seminar, rapat, dan lain-lain yang biaya perjalanan dinasnya dibebankan pada DPA Satuan KerjajKantor penyelenggara kegiatan, dapat diberikan Liang muka biaya perjalanan dinas oleh Satuan Kcrja.' Kantor penyelenggara kegiatan.

## Pasa125

- (1) Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota I)PI&lt;D, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan f)ihak Lainnya yang telah melakukan perjalana n dinas menyampaikan seluruh bukti pengeluaran asli scbagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada Bendahara Pengcluaran di masing - masing SKPD.
- (2) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (Kepala Sub Bagian Keuangan SKPD) melakukan perhitungan rarnpung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas Pcgawai Negeri Sipil, Pegawai tidak tetap dan Pihak Lainnya yang bersangku tan.
- (3) Apabila terdapat kelebihan pembayaran Pegawai Ncgeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lainnya yang melakukan perjalanan din as mengembalikan kclcbihan trersebut kepada Bendahara Pengeluaran.
- (4) Apabila terdapat kekurangan pembayaran, atas perscLujuan Kepala SKPD, Bendahara Pengeluaran membayar kekurangan tersebut kepada Pegawai Negeri Sipil, Pcgawai Tidak Tetap dan Pihak Lainnya yang telah rnelak ukan perjalanan dinas.

## BABVII

## KETENTUANPENUTUP

## Pasal26

Apabila dikemudian hari terdapat aturan yang dilanggar cialam penetapan Peraturan Walikota ini, maka pihak-pihak yang melaksanakan perjalanan din as harus mengembalikan kcpada Negara.

## Pasa127

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka :

1. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 71 Tahu n 20 l5 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Standarisasi Pcrjala nan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tct.ap Dan Pihak Lainnya Di Lingkungan Pemerintah Kota Pra bu mulih Tahun Anggaran 2016.
2. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 29 Tahun )()16 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 71 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksa naan J)an Standarisasi Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Ncgcri Sipil,

Pegawai Tidak Tetap Dan Pihak Lainnya Di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2016.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasa128

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih pada tanggal, 3j~"'71.J..::lr' 2017

~'~:~

".


Diundangkan di Prabumulih pada tanggal, "'\~~n' 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTABRABUMULIH,


BERITADAERAHKOTAPRABUMULIHTAHUN 20 I~ NOMOR3

## LAMPIRAN I

PERI\TURAN WALlKOTA PRABUMULlH

NOMOR

Tl,NGGAL

2.

TAHUN 2017

:;

a&lt;&gt;'t"1&lt;J~f'i

2017


## STANDAR BIAYA HARlAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

| | | | PENETAPAN SATUAN BIAYA | PENETAPAN SATUAN BIAYA | PENETAPAN SATUAN BIAYA | PENETAPAN SATUAN BIAYA | PENETAPAN SATUAN BIAYA | PENETAPAN SATUAN BIAYA | PENETAPAN SATUAN BIAYA | PENETAPAN SATUAN BIAYA | PENETAPAN SATUAN BIAYA | PENETAPAN SATUAN BIAYA | PENETAPAN SATUAN BIAYA | PENETAPAN SATUAN BIAYA |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| NO | URAlAN | VOLUME | WALIKOTA/ WAKIL WAll KOTA | SEKDA/ UNSUR PIMPINAN DPRD | ANGGOTA DPRD | ESELONII | [SELON III | ESELONIV | GOLIV | GOLIlI/ AJUDAN WAKO/ WAWAKO | GOLII | GOlI | PIHAK LAINNYA/ NON PNS SARJANA | PIHAK LAINNYA/ NON PNS SMA |
| I | KELUAR DAERAH ANTAR | | 4.200.000 | 4.000.000 | 3.700.000 | 2.250.000 | 1.650.000 | 850.000 | 800.000 | 750.000 | 600.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 |
| | 1. Uang Harian (Lumpsum) | | | | | | | | | | | | | |
| | · Liang Makan | OH | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 200.000 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 50.GOO |
| | • Angkutan Setempat | OH | 1000.000 | 1.000.000 | 1000.000 | 400.000 | 350.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | - Liang Saku | OH | 2.200.000 | 2.000.000 | 1750.000 | 1.500.000 | 1.150.000 | 600.000 | 550.000 | 500.000 | 350.000 | 300.000 | 250.000 | 250.000 |
| | 2. LIANG REPRESENTASI | \- | 250.000 .. - | 250.000 | 200.000 | 150.000 | | | | | | | | |
| II | KELUAR :ZOTAPRABUMULIH | 2.500.000 | 2.000.000 - | | 1.750.000 | 1.250.000 | 1.000.000 | 700.000 | 650.000 | 500.000 | 400.000 | 350.000 | 325.000 | 300.000 |
| | DALAM PROPINSI SUMSEl | .- | | | | | | | | | | | | |
| | - Liang Makan | OH 750.000 | | 500.000 | 500.000 | 200.000 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| · | Angkutan Setempat | OH | 500.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 | 300.000 | 200.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 100.000 | iOO.OOO | 100.000 |
| | · Liang Saku | OH 1.250.000 | | 1.000.000 | 800.000 | 650.000 | 550.000 | 400.000 | 400.000 | 250.000 | 150.000 | 150.000 | 125.000 | 100.000 |
| 1:1 | DAu\M KOTA PRABUMULIH | 750.000 | | 600.000 | ~ 550.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 | 375.000 | 350.000 | 315.000 | 315.000 | 300.000 | 250.000 |
| IV | • UANG TRANSPORT BANDARA dari dan ke bandara kota tujuan (Lumpsum) | OK | 300.000 | 300000 | 300.000 | 300.000 | 300000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | I ~LU~PSUM LEBIH > 5 HARI | | 1.000.000 | 750.000 | 500.000 | 500.000 | 350.000 | 200.000 | 150.000 | ,~. 100.000 . | !' i ~ ·leO~o.Q.cC ) | -, 100"po0 ~ | 100.000 | 100.000 |

'W:1

C.::~at;..!;;.

Pihak lainnva/Non PNS adalah PHL, Staf Khusus Walikota /Wakil Walikota, K~pala Desa Kelompok tani yang diikut sertakan dalam kegiatan dinas, Supir unsur Pimpinan DPRD (Ketua dan Wakil Ketua)


LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA PRABUMUlIl1

NOMOR

:;.

TA-HUN 2017

TANGGAL

:

'7

7®&lt;R\.lf(

2017

## SATUAN BIAYA KENDARAAN UMUM

| NO | RUTE TUJUAN: | BUS (PP) | KERETA API (PP) | JET FOIL (PP) |
|------|----------------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | DALAM DAERAH (KE) | | | |
| | 1. Ogan lIir IIndralaya | 120.000 | | |
| | 2. OKI IKayu agung | 150.000 | | |
| | 3. OKUI Baturaja | 140.000 | 200.000,- | |
| | 4. OKU Selatan/Muara Dua | 160.000 | | |
| | 5. OKU Timur/Martapura | 160.000 | 200.000,- | |
| | 6. Banyu Asin IP.Bangkalai | 160.000 | | |
| | 7. MUBAI Sekayu | 170.000 | - | |
| | 8. MURA/Lb.Linggau | 170.000 | 200.000,- | |
| | 9. Kota Lb.Linggau | 170.000 | 200.000,- | |
| | 10. Palembang | 150.000 | - | |
| | 11. Muara Enim | 150.000 | 200.000,- | |
| | 12. Lahat | 160.000 | 200.000,- | |
| | 13. Kola Pagar Alam | 170.000 | | |
| B | LUAR DAERAH | | | |
| | 1. NADI Banda Aceh | 1.000.000,- | | |
| | 2. SUMUTI Medan | 750.000,- | | |
| | 3. SUMBARI Padang | 750.000,- | | |
| | 4. Riaul Pekan Baru | 500.000,- | | |
| | 5. Kep. Riau/tj.Pinang | | | |
| | 6. Jambi | 350.000,- | - | |
| | 7. Bengkulu | 350.000,- | - | |
| | 8. LampunglBandar Lampung | 250.000,- | | |
| | 9. Bangka | - | - | 500000,- |
| | 10. Belitung | - | | 850.000,- |
| | 11. Mentok | | | 500000" |
| | 12. Banten | - | | |
| | 13. Jabar(Bandung) | 750.000,- | | |
| | 14. Jatiml Surabaya | 850.000,- | | |
| | 15. DKI/Jakarta | 700.000,- | | |
| | 16. Jateng/Semarang | 650.000,- | | |
| | 17. Yogyakarta | 900.000,- | | |
| | 18. BaliiDenpasar | 1.200.000,- | | |
| | 19. Batam | | | 850000.- |
| | 20. Solo | 750.000,- | | |
| | 21, Bogar | 750.000,- | ,- I - . | |

"

Keterangan :


Kola-Kola lain yang belum termasuk dalam daftar ini dapat menyesuaikan dengan jarak yang ditempuh

I

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA PRA8LJIVlLJlIH NOMOR 1. T~HUN 2017 TANGGAL: .&gt; JGIA():1(12017

## JENIS DAN KELAS ANGKUTAN PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA PEGAWAI NEGERI SIPIL

.--

-

| NO | URAIAN | I<[:LAS |
|------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| A | PEJABAT NEGARA | |
| | WAll KOTA | BISN!S |
| | WAKIL WAll KOTA | BISNIS |
| B | PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD | |
| | KETUA DPRD | BISNIS |
| | WAKIL KETUA DPRD | 81SNIS |
| | ANGGOTA DPRD | EKONOMI |
| C | PEGAWAI NEGERI SIPIL | |
| | PEJABAT ESELON II | EKONOMI |
| | PEJABAT ESELON III | EI(ONOMI |
| | PEJABAT ESELON IV/ STAF ATAU PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK LAINNYA | EI(ONOMI |

## STANDAR BIAYA TRANSPORTASI PESAWAT UDARA BAGI PNS

-----.

| NO | | PESAWAT UDARA | PESAWAT UDARA | |
|-------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | RUTE | BISNIS (PP) | EKONOM!..LP_~L | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Pal em bang-Jakarta Palembang-Balikpapan | 5.690.000,- 14.304.200,- | 2.268.000,- .-.----_ .. 5.220.000,- 3.380.000,- 5.102.000,- 3.765.000,- 5.926.000,- _ . ...• -.-._- 4.246.000,- 4.022.000,- | 1 2 I<O\,l kora lain menvesuaikan dc'ngim jarak vanl', ditempuh, sesuClidengan biava rill yang dikeluarkan. . St.iHl(iarisasi hargd uket \(:r"l~bul, rrl(-'I U pil kiln standar/ untuk |
| 2 11 | Palem ba ng- Jogja ka rta | | .. 3.840.000,- 3.305.000,- | sernentar a bagi i3f'ndahilril |
| 3 | Palembang-Bandar Lampung | 4.931.000,- | 2.760.000,- .- | yanl~ belurn tcrrnasuk dalam |
| 4 | Palembang-Bandung | 4.385.000,- | 2.631.000,- | d,illiH ini dapat |
| 5 | Palembang-Banjarmasin | 10.900.800,- | 4.022.000,- | |
| 6 | Palembang-Batam | 7.145.000,- | 3.936.000,- | |
| 7 | Palembang-Bengkulu | 2.899.000,- | 1.893.000,- | |
| 8 | Palembang-Ambon | 17.419.400,- | 8.108.000,- 4.278.000,- | |
| 9 | Palembang-Denpasar | 11.197.800,- | | |
| 10 | Palembang-Jayapu ra | 26.536.200,- | 8.717.000,- | |
| 12 | Palembang-Kendari | 9.081.400,- | -- | |
| | | 9.659.000,- | | |
| 13 | Palembang-Malang | 10.323.800,- | _._---_ | |
| 14 | Palembang-Sulut/Manado | 17.399.600,- | | |
| 15 | Palembang-Lombok | 11.193.400,- | | |
| 16 | Palembang-Palangka raya | 7.252.000,- 12.828.000,- | | perkiraan |
| 7 | Palembang-Makasar Palembang-Pontianak | | 4.781.000,- --_._---- | perhitungan |
| 18 19 | Palembang-Semarang | 10.66l.000,- 6.236.000,- | | |
| 20 | Palembang-Solo | 9.376.200,- | 3.444.000,- ... _,.-.--_.---- | |
| 21 | Palembang-Surabaya | 10.641.200,- | 3.744.000,- | Penl~l'llIdran |
| 22 | Palembang-Timika | 15.210.000,- | 8.076.000,- | unl uk |
| 23 | Palembang-Pangkal Pinang | 5.829.000,- | 3.262.000,- | mernbcrikan uanp, |
| | | | | rnuka perJl\)ilYilran |


## SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

( dalam rupiah)

| | | | TARIF HOTEL | TARIF HOTEL | TARIF HOTEL | TARIF HOTEL | TARIF HOTEL | TARIF HOTEL | TARIF HOTEL |
|-------|---------------------|--------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|
| No | PROVINSI | SATUAN | WALIKOTA WAKIL WAll KOTA | SEKDA/ UNSUR PIMPINAN DPRD | PEJABAT ESELON II & Anggota DPRD | PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV | PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN | GOLONGAN 1/11 | NON PNS/ PIHAK LAINNYA |
| 1 | | | | | | | III | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ACEH | OH | 5.300.000 | 2.420.000 | 1.300.000 | 980.000 | 710.000 | 640.000 | 540.000 |
| 2 | SUMATERA UTARA | OH | 5.400.000 | 2.460.000 | 1.300.000 | 950.000 | 770.000 | 610.000 | 510.000 |
| 3 | RIAU | OH | 5.200.000 | 2.450.000 | 1.075.000 | 920.000 | 750.000 | 680.000 | 580.000 |
| 4 | KEPULAUAN RIAU | OH | 5.200.000 | 2.410.000 | 1.050.000 | 950.000 | 780.000 | 680!000 | 580.000 |
| 5 6 | JAMBI | OH | 5.000.000 | 2.000.000 | 1.030.000 | 989.000 | 770.000 | 690.000 | 590.000 |
| | SUMATERA BARAT | OH | 5.200.000 | 2.240.000 | 1.030.000 | 900.000 | 760.000 | 636.000 | 536.000 |
| 7 | SUMATERA SELATAN | OH | 5.200.000 | 2.200.000 | 1.050.000 | 900.000 | 729.000 | 680.000 | 580.000 |
| 8 | LAMPUNG | OH | 5.200.000 | 2.160.000 | 1.100.000 | 970.00a 'k | 774.000 | 656.000 | 556.000 |
| 9 | BENGKULU | OH | 5.000.000 | 2.300.000 | '1.050.000 | 980.000 V | 770,000 | 610,000 | 510.000 |
| 10' | BANGKA BELITUNG | OH | 5.500.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 900.000 | 751,000 | 600.000 | 500.000 |
| 11 1~ | BANTEN | OH | 5.000.000 | 2.250.000 | 1.200.000 | 920.000 | 750.000 | 675.000 | 575.000 |
| | \WA BARAT | OH | 5.000.000 | 2.250.000 | 1.200.000 | 930.000 | 760.000 | 680.000 | 580.000 |
| E | .~I JAKARTA | OH | 5.500.000 | 2.420.000 | 1.300.000 | 950.000 p- | 710.000 lit | 690.000 | 590.000 |
| 14 | JAWA TENGAH | OH | 5.500.000 | 2.050.000 | 1.200.000 | 950.000 | 750.000 | 650.000 | 550.000 |
| 15 | DI YOGYAKARTA | OH | 5.000.000 | 2.620,000 | 1.248,000 | 970.000 | 728.000 | 659,000 | 559.000 |
| 16 | JAWA TIMUR | OH | 5.250.000 | 2.400.000 | 1.250.000 | 968.000 | 790,000 | 680,000 | 580.000 |
| 17 | BALI | OH | 5.500.000 | 2.510.000 | 1.510.000 | 990.000 | 790.000 | 658.000 | 558.000 |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | OH | 5.400.000 | 2.056.000 | 1.082.000 | 950.000 | 740.000 | 660.000 | 560,000 |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | OH | 5.400.000 | 2.000.000 | 1.000,000 | 961,000 | 770,000 | 620.000 | 520.000 |
| 20 | KALIMANTAN BARAT | OH | 5.500.000 | 2.400.000 | 1.130.000 | 940.000 | 730.000 | 618.000 | 518.000 |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH | OH | 5.500.000 | 2,000.000 | 1.350,000 | 950,000 | 740.000 | 608,000 | 508,000 |
| -22 | KALIMANTAN SELATAN | OH | 5.500.000 | 2,250,000 | 1.420.000 | 970.000 | 700,000 | 679.000 | 579.000 |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR | OH | 5.500.000 | 2.000.000 | 1.458.000 | 950.000 | 750.000 | 650.000 | 550.000 |
| 24 | SULAWESI UTARA | OH | 5.450.000 | 2.200.000 | 1.415.000 | 940,000 | 700.000 | 690,000 | 590.000 |
| 25 | GORONTALO | OH | 5.000.000 | 2.320.000 | 1.010.000 | 910.000 | 710.000 | 640,000 | |
| 26 | SULAWESI BARAT | OH | 5.000.000 | 2.260.000 | 1.030.000 | 910,000 | | | 540.000 |
| 27 | SULAWESI SELATAN | OH | 5.000.000 | 2.820.000 | 1.000,000 | 953.000 | 700,000 | 660.000 | 560.000 571.000 |
| 28 | | | | | | | 795.000 | 671.000 | |
| | SULAWESI TENGAH | OH | 5.500.000 | 2.030.000 | 1.040.000 | 924.000 | 700.000 | 630,000 | 530.000 |
| 29 | SULAWESI TENGGARA | OH | 5.500.000 | 2.050.000 | 1.070.000 | 916.000 | 750.000 | 620.000 | 520.000 |
| 30 | MALUKU | OH | 5.500.000 | 2.000.000 | 1.030.000 | 980.000 | 712.000 | 680.000 | 580,000 |
| 31 | MALUKU UTARA | OH | 5.500.000 | 2.110.000 | 1.512.000 | 900.000 | 720.000 | 680.000 | 580,000 |
| 32 | PAPUA | OH | 5.500.000 | 2.850.000 | 1.260.000 | 920.000 | 760.000 | 680.000 | 580,000 |
| 33 | PAPUA BARAT | OH | 5.500.000 | 2.500.000 | 1.260.000 | 950:000, | 780,000 | 690.000 | 590.000 |

Catalan

- Tarif diatas adaJah eslimasi Bendahara untuk melakukan pembayaran
- Stat yang mengikuti Pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas dapat menyesuaikan
- dengan tarif kamar standar di hotel Pejabat yang diikuti


PRA: K'

LAMPI RAN IV

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH TAHUN 2017

NOMOR:

)...

TANGGAl :

:,.

'~attucuf

2017

LAMPIRAN V

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR

:

)- ~A~UN 201}

TANGGAL

:

J,. l~V&lt;1l( \

2017

## SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

| | | | TARIF HOTEL | TARIF HOTEL | TARIF HOTEL | TARIF HOTEL | TARIF HOTEL | TARIF HOTEL | TARIF HOTEL |
|----|-----------------------------|--------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| No | KABUPATEN/ KOTA | SATUAN | WAll KOTA/ WAKIL WAll KOTA | SEKDA/ PIMPINAN DPRD | ESELON 11/ ANGGOTA DPRD | ESELON 111/ GOLONGAN IV | ESELON IV/ GOLONGAN III | GOLONGAN II1I | NON PNSI PIHAK LAINNYA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| 1 | PALEMBANG | OH | 3.500.000 | 2.200.000 | 1.050.000 | 900.000 | 729.000 | 680.000 | 580.000 |
| 2 | MUARA ENIM | OH | 3.200.000 | 1.200.000 | 950.000 | 814.000 | 664.000 | 564.000 | 564.000 |
| 3 | OGAN KOMERING ILiR (OKI) | OH | 3.200.000 | 1.200.000 | 825.000 | 575.000 | 425.000 | 325.000 | 325.000 |
| 4 | OGAN ILiR (01) | OH | 3.100.000 | 1.100.000 | 875.000 | 550.000 | 475.000 | 375.000 | 375.000 |
| 5 | BATURAJA (OKU) | OH | 3.250.000 | 1.250.000 | 975.000 | 675.000 | 500.000 | 400.000 | 400.000 |
| 6 | OKU SELATAN | OH | 3.100.000 | 1.100.000 | 965.000 | 665.000 | 500.000 | 400.000 | 400.000 |
| 7 | OKU TIMUR | OH | 3.100.000 | 1.100.000 | 925.000 | 775.000 | 625.000 | 525.000 | 525.000 |
| 8 | MUSI RAWAS | OH | 3.150.000 | 1.150.000 | 950.000 | 700.000 | 550.000 | 450.000 | 450.000 |
| 9 | MUSI RAWAS UT ARA | OH | 3.125.000 | 1.125.000 | 950.000 | 715.000 | 565.000 | 465.000 | 465.000 |
| 10 | MUSI BANYU ASIN (MUBA) | OH | 3.200.000 | 1.200.000 | 900.000 | 715.000 | 565.000 | 465.000 | 465.000 |
| 11 | BANYUASIN | OH | 3.200.000 | 1.200.000 | 900.000 | 715.000 | 565.000 | 465.000 | 465.000 |
| 12 | LAHAT | OH | 3.200.000 | 1.200.000 | 900.000 | 738.000 | 588.000 | 488.000 | 488.000 |
| 13 | PAGARALAM | OH | 3.100.000 | 1.100.000 | 900.000 | 700.000 | 550.000 | 450.000 | 450.000 |
| J | ..UBUK LlNGGAU | OH | 3.100.000 | 1.100.000 | 900.000 | 715.000 | 565.000 | 465.000 | 465.000 |
| 1S | \PENUKAL ABAB LEMATANG ILiR | OH | 2.950.000 | 950.000 | 800.000 | 650.000 | 500.000 | 400.000 | 400.000 |
| 16 | EMPA T LAWANG | OH | 2.950.000 | 950.000 | 800.000 | 675.000 | 525.000 ~ | 425.000 | 425.000 |


LAMPIRAN VI

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR

:

s: TAHUN 2017

TANGGAL

:

~ 1aCt/cJaCl 2017

## STANDAR PEMAKAIAN BIAYA BBM YANG MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS

| NO | URAIAN | JENIS KENDARAAN (DALAM SlUNDER) | JENIS KENDARAAN (DALAM SlUNDER) | JENIS KENDARAAN (DALAM SlUNDER) | KETERANGAN |
|------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO | URAIAN | 1000 CC -1500 CC | CC -2000 CC 2500 CC -3000 CC | > 3000 CC | KETERANGAN |
| 1 | JAKARTA | 240 ,~ | 360 480 | 540 | 1. Kota- kota lain yang belum termasuk dalam daftar ini dapat menyesuaikar. dengan jarak yang ditempuh. 2. BBM tersebut tidak termasuk transport lokal yang diberikan pacta lumpsum perjalanan dinas di kota tujuan perjalanan dinas. |
| 2 | LAMPUNG | 160 | 240 320 | 540 | 1. Kota- kota lain yang belum termasuk dalam daftar ini dapat menyesuaikar. dengan jarak yang ditempuh. 2. BBM tersebut tidak termasuk transport lokal yang diberikan pacta lumpsum perjalanan dinas di kota tujuan perjalanan dinas. |
| 3 | JAWA BARAT | 250 | 400 500 | 600 | 1. Kota- kota lain yang belum termasuk dalam daftar ini dapat menyesuaikar. dengan jarak yang ditempuh. 2. BBM tersebut tidak termasu