Unknown WALI KOTA SINGKAWANG Nomor 41 Tahun 2015 tentang PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DAN ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME DI KOTA SINGKAWANG (berlaku 21 Desember 2015)
Pembukaan
Menimbang
WALI KOTA SINGKAWANG PROVINS! KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG NOMOR 41 TAHUN 2015
TENTANG
PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DAN ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME DI KOTA SINGKAWANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SINGKAWANG,
- a. bahwa perkembangan jumlah kasus Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome di Kota Singkawang semakin mengkhawatirkan dan meluas ke lingkungan umum sehingga dapat menimbulkan dampak buruk terhadap berbagai aspek kehidupan, khususnya terhadap kualitas kesehatan masyarakat;
- c. bahwa Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome merupakan virus perusak sistem kekebalan tubuh yang proses penularannya sangat sulit dipantau, meningkat secara signifikan dan tidak mengenal usia, status sosial dan jenis kelamin, sehingga diperlukan langkah-langkah penanggulangan secara sistematis, komprehensif, partisipatif, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa kebijakan penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome perlu dilaksanakan secara terpadu melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat yang dapat mencegah penularan, memberikan . pengobatan, perawatan, dan dukungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia kepada orang yang mengidap serta keluarganya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome di Kota Singkawang;
Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kata Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
·,
Menetapkan
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS Di Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 654);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pedoman Pencegahan Penularan HIV Dari Ibu Ke Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 978);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Tes HIV (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1713);
17. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Kep.68/Men/IV /2004 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV dan AIDS Di Tempat Kerja;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 16);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALi KOTA TENTANG PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DAN ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME DI KOTA SINGKAWANG.
¢
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali kota adalah Wali kota Singkawang.
4. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disebut HIV adalah virus yang menyebabkan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS).
5. Acquired Immuno deficiency Syndrome yang selanjutnya disebut AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
6. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual secara vaginal, anal/lewat anus dan oral/dengan mulut.
7. Penanggulangan adalah segala upaya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, diagnosis kuratif dan rehabilitatif yang ditunjukan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar tidak meluas ke daerah lain serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya.
8. Dukungan adalah upaya-upaya baik dari sesama orang penderita HIV dan AIDS niaupun dari keluarga dan orang-orang yang bersedia untuk memberi dukungan pada orang penderita HIV dan AIDS dengan melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS.
9. Surveilans HIV dan AIDS ~dalah pemantauan dan analisa sistematis terus menerus terhadap penyakit atau masalah-masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhinya untuk melakukan tindakan penanggulangan yang efektif dan efesien.
10. Unlinked Anonymous ~dalah proses surveilans tanpa nama dan tidak dapat dikaitkan dengan pemilik specimennya.
11. Standar Prosedur Skrining adalah standar yang harus ditempuh dalam pemeriksaan darah sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Unit Transfusi Darah Pusat.
12. Kewaspadaan Umum adalah prosedur yang harus dijalankan oleh petugas kesehatan untuk mengurangi resiko penularan penyakit yang berhubungan dengan bahan-bahan terpapar darah dan cairan tubuh lain yang infeksius.
14. Kelompok Rawan Tertular atau Berisiko tertular adalah mereka yang berprilaku beresiko untuk penularan HIV, seperti penjaja seks, pasangan tetap penjaja seks, pelanggan penjaja seks, warga binaan pemasyarakatan, pengguna NAPZA suntik dan pasangannya, homoseksual, waria pejaja seks.
13. Perilaku Seksual Beresiko adalah seperti perilaku berganti-ganti pasangan seksual tanpa menggunakan kondom.
15. Kelompok Rentan adalah orang-orang yang karena lingkup pekerjaan, lingkungan, ketahanan dan atau kesejahteraan keluarga yang rendah dan status kesehatan yang labil sehingga rentan terhadap penularan HIV, termasuk kelompok orang-orang dengan mobilitas tinggi baik sipil maupun militer, petugas kesehatan, remaja, anak jalanan, ibu hamil dan penerima transfusi darah.
16. Kondom adalah sarung karet yang dipasang pada alat kelamin laki-laki dan perempuan pada waktu akan melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun sebagai alat kontrasepsi.
17. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun · semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam stratifikasi golongan berdasarkan parameter kesehatan.
19. Napza Suntik adalah Napza yang dalam penggunaannya melalui penyuntikan ke dalam pembuluh darah sehingga dapat menularkan HIV.
18. Zat adiktif adalah bahan atau zat yang terpengaruh psikoaktif diluar yang disebut narkoba dan psikotropika.
20. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah tertular HIV.
21. Orang yang Hidup dengan pengidap HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang yang terdekat, teman kerja, atau keluarga dari orang yang sudah tertular HIV.
23. Voluntary Counseling and Testing yang selanjutnya disingkat VCT adalah gabungan Konseling dan Test HIV dan AIDS secara sukarela dan dijamin kerahasiaannya dengan informed consent atau persetujuan tindakan medik.
22. Injection Drug User yang selanjutnya disingkat IDU adalah pengguna Napza suntik.
24. Infonned Consent atau persetujuan tindakan medik adalah persetujuan yang diberikan oleh seseorang untuk dilakukan suatu tindakan pemeriksaan, perawatan dan .pengobatan terhadap ODHA setelah memperoleh
PENJELASAN
Pembukaan
tentang tujuan dan cara tindakan yang akan dilakukan kepada seseorang untuk dilakukan test HIV secara sukarela.
26. Prevention Mother to Child Transmision yang selanjutnya disingkat PMTCT adalah pencegahan penularan HIV dari ibu kepada bayinya.
25. Warga Peduli AIDS yang selanjutnya disingkat WPA adalah kelompok gerakan partisipasi masyarakat yang dibentuk dalam rangka kepedulian terhadap HIV dan AIDS yang melibatkan seluruh stakeholder ditingkat masyarakat.
27. Skrining adalah test yang dilakukan pada darah donor sebelum ditransfusikan.
29. Infeksi Oportunistik adalah Infeksi disebabkan oleh jasad renik yang mengambil kesempatan akibat terjadinya penurunan daya tahan tubuh yang disebabkan oleh virus HIV. .. ..
28. Obat Anti Retroviral adalah obatan-obatan yang dapat menghambat perkembangan HIV dalam tubuh pengidap sehingga bisa memperlambat proses menjadi AIDS.
30. Obat Infeksi Oportunistik adalah obatan-obatan yang diberikan untuk infeksi oportunistik yang muncul pada diri penderita HIV dan AIDS.
31. 3 1. Konselor adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan pengakuan untuk melaksanakan percakapan yang efektif sehingga bisa tercapai pencegahan, perubahan perilaku dan dukungan serta empaty pada saat melakukan suatu konseling.
32. Pekerja Penjangkau atau Pendamping adalah tenaga yang langsung bekerja di masyarakat dan khususnya melakukan penjangkuan dan pendampingan terhadap kelompok rawan tertular terutama untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan.
33. Tenaga Kesehatan atau Petugas kesehatan adalah seseorang yang memiliki kompotensi dan pengakuan dibidang medis untuk melakukan pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabililatif.
35. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LSM adalah lembaga non pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan dalam bidang penanggulangan dan pencegahan HIV dan AIDS menurut prinsip dan ketentuan peraturan perundang-undangan perundangan.
34. Komisi Penanggulangan AIDS Kota Singkawang yang selanjutnya disingkat KPA Kota Singkawang adalah Komisi yang ditetapkan oleh Walikota dengan melibatkan ketenagaan lembaga-lembaga Pemerintah dan non Pemerintah yang mempunyai tugas memimpin, mengelola dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan terkait penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Singkawang.
36. Peran Serta Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dengan memberikan tenaga, pikiran, dana dan konstribusi lainnya.
## 38. Pengusaha adalah:
37. Tempat hiburan adalah tempat usaha yang meliputi bar/rumah minum, kelab malam, diskotek, pub/rumah musik, panti pijat/salon dan karaoke.
- a. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan
- c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b yang berkedudukan diluar wilayah indonesia.
## 39. Perusahaan adalah:
- b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara/ daerah yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; dan
40. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Swasta, Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
##
PENJELASAN
Pasal 2
- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka mengoptimalkan penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah sebagai bagian dari penanggulangan HIV dan AIDS secara Nasional. - (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur peran dan tanggung jawab antara Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat melalui kemitraan sebagai upaya dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah. ## BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENJELASAN
Pasal 3
- (1) Kebijakan dan Strategi penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah ditetapkan dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi penanggulangan HIV dan AIDS Nasional. - (2) Kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS dilaksanakan secara intensif, menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan berdasarkan asas kemanusian, keadilan, kesetaraan gender dan kebersamaan. - (3) Strategi penanggulangan HIV dan AIDS dilaksanakan melalui peningkatan peran dan tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, LSM dan ODHA serta pihak terkait lainnya sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya dengan mengembangkan prinsip pemberdayaan yang selaras dengan nilai­ nilai dasar universal kejujuran, tanggung jawab, visioner, kerjasama, disiplin, kepedulian dan keadilan. ## BAB IV PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS ## Bagian Kesatu Jenis Kegiatan
PENJELASAN
Pasal 4
Penanggulangan HIV dan AIDS dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut: - b. pencegahan HIV dan AIDS; - a. promosi/penyuluhan; - c. perawatan, pengobatan dan dukungan kepada ODHA dan OHIDHA; - d. surveilans IMS, HIV dan AIDS; - e. penelitian dan riset operasional; - f. pemutusan mata rantai penularan; dan - g. lingkungan kondusif. ## Bagian Kedua Promosi/ Penyuluhan
PENJELASAN
Pasal 5
- (1) Kegiatan promosi/penyuluhan dilakukan secara komprehensif, integratif, partisipatif, dan berkesinambungan untuk mewujudkan perubahan sikap dan perilaku yang menunjang upaya penanggulangan HIV dan AIDS, dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dengan mengembangkan partisipasi masyarakat. - (2) Kegiatan promosi/penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media komunikasi, informasi, dan edukasi. - (3) Kegiatan promosi/penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). ditujukan kepada kelompok rentan, kelompok rawan tertular atau beresiko tertular, lembaga pemerintah, lembaga swasta, perusahaan, lembaga pendidikan milik pemerintah dan/ a tau milik swasta, dan masyarakat. ## Bagian Ketiga Pencegahan HIV dan AIDS
PENJELASAN
Pasal 6
Kegiatan pencegahan HIV dan AIDS, antara lain: - a. pengembangan kebijakan yang menjamin efektivitas usaha pencegahan infeksi HIV dan AIDS guna melindungi setiap orang dari infeksi HIV termasuk kelompok rawan/beresiko tinggi; - c. membuat program pecegahan Penyakit menular seksual (PMS) secara terpadu di tempat-tempat perilaku beresiko tinggi; - b. melakukan program komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan HIV yang benar, jelas dan lengkap melalui media sosial, media massa, organisasi non pemerintah, dunia usaha, masyarakat secara berkesinambungan; - d. mendorong dan melaksanakan tes dan konseling HIV secara sukarela kepada kelompok rentan, dan kelompok rawan tertular atau beresiko tertular; - f. melaksanakan skrining yang standar