UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957 tentang BANK TANI DAN NELAYAN (berlaku 10 Agustus 1957)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa untuk pembangunan Negara dan kemajuan bangsa Indonesia di lapangan pertanian dalam arti yang luas dianggap perlu untuk mendirikan suatu Bank Tani dan Nelayan;
Menimbang
:
bahwa pembentukan Bank tersebut perlu dilakukan dengan pula segera;
Mengingat
:
akan Pasal 82 dan Pasal 96 ayat (1) Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Mendengar
:
Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 9 Agustus 1957;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
"UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG BANK TANI DAN
: NELAYAN".
Pasal 1
- (l) Untuk pembangunan Negara dan kemajuan bangsa Indonesia di lapangan pertanian dalam arti yang luas Pemerintah Republik Indonesia mendirikan suatu Bank Tani dan Nelayan yang berbentuk suatu perseroan terbatas termaksud dalam Pasal 36 Kitab Hukum Perniagaan,
- (2) Dengan menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 38 Kitab Hukum, Perniagaan, maka akte pembentukan perseroan terbatas Bank Tani dan Nelayan ditetapkan dengan suatu surat keputusan Menteri Pertanian.
- (3) Terhadap perseroan terbatas Bank Tani dan Nelayan selanjutnya berlaku semua hukum dan peraturan yang berlaku bagi suatu perseroan terbatas termaksud dalam Pasal 36 Kitab Hukum Perniagaan.
Pasal 2
- (1) Maksud dan tujuan Bank Tani dan Nelayan dalam Pasal 1 ialah membantu para petani, buruh tani dan nelayan,
- a. untuk meninggikan produksi usaha pertanian, perikanan dan peternakan serta untuk menyempurnakan pengolahan dan penjualan hasil-hasilnya, guna mencapai taraf penghidupan yang lebih tinggi,
- b. dalam usaha tambahan dari tani dan nelayan yang terletak di luar lapangan pertanian, perikanan dan peternakan,
- c. melepaskan dan menghindarkan diri dari ikatan woeker dan memungkinkan mereka untuk mengembangkan usaha-usahanya,
- d. membiayai pembelian alat-alat, bahan-bahan yang penting bagi usaha pertanian dalam arti yang luas.
- (2) Bank Tani dan Nelayan akan menerima uang simpanan giro atau uang deposito dan menyimpan serta mengerjakan administrasi dari effecten, saham dan lain-lain surat berharga dan pada umumnya mengerjakan pekerjaan Bank biasa lainnya.
Pasal 3
Perkreditan kepada tani dan nelayan diselenggarakan dengan melalui badan-badan perkreditan lokal yang bersifat otonom yang dianjurkan oleh Kepala Daerah Swatantra tingkat I.
Pasal 4
- (1) Bank Tani dan Nelayan pada waktu didirikan mempunyai modal yang ditempatkan sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Saham-saham Bank Tani dan Nelayan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Swatantra yang selanjutnya akan memindahkannya kepada Koperasi-koperasi dan badan-badan hukum yang bertujuan sama, terkecuali sero-sero prioriteit yang tetap dipegang oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Swatantra.
Pasal 5
Dengan berdirinya Bank Tani dan Nelayan ini, maka semua pemberian kredit untuk Tani dan Nelayan yang hingga sekarang dijalankan oleh Yayasan-yayasan Perkreditan Pemerintah, selanjutnya akan diserahkan kepada Bank Tani dan Nelayan,
Pasal 6
Bank Tani dan Nelayan termaksud dalam Pasal 1 diberikan hak istimewa untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum
Pasal 7
Pelaksanaan Undang-undang Darurat ini diserahkan kepada Menteri Pertanian dengan mengindahkan struktur masyarakat tani dan nelayan di Indonesia serta
Pasal 8
Undang-undang Darurat ini dapat disebut Undang-undang Darurat Bank Tani dan Nelayan.
Pasal 36
- (l) Untuk pembangunan Negara dan kemajuan bangsa Indonesia di lapangan pertanian dalam arti yang luas Pemerintah Republik Indonesia mendirikan suatu Bank Tani dan Nelayan yang berbentuk suatu perseroan terbatas termaksud dalam Pasal 36 Kitab Hukum Perniagaan,
Pasal 38
- (3) Terhadap perseroan terbatas Bank Tani dan Nelayan selanjutnya berlaku semua hukum dan peraturan yang berlaku bagi suatu perseroan terbatas termaksud dalam Pasal 36 Kitab Hukum Perniagaan.
- (1) Maksud dan tujuan Bank Tani dan Nelayan dalam Pasal 1 ialah membantu para petani, buruh tani dan nelayan,
- a. untuk meninggikan produksi usaha pertanian, perikanan dan peternakan serta untuk menyempurnakan pengolahan dan penjualan hasil-hasilnya, guna mencapai taraf penghidupan yang lebih tinggi,
- b. dalam usaha tambahan dari tani dan nelayan yang terletak di luar lapangan pertanian, perikanan dan peternakan,
- c. melepaskan dan menghindarkan diri dari ikatan woeker dan memungkinkan mereka untuk mengembangkan usaha-usahanya,
- d. membiayai pembelian alat-alat, bahan-bahan yang penting bagi usaha pertanian dalam arti yang luas.
- (2) Bank Tani dan Nelayan akan menerima uang simpanan giro atau uang deposito dan menyimpan serta mengerjakan administrasi dari effecten, saham dan lain-lain surat berharga dan pada umumnya mengerjakan pekerjaan Bank biasa lainnya.
Perkreditan kepada tani dan nelayan diselenggarakan dengan melalui badan-badan perkreditan lokal yang bersifat otonom yang dianjurkan oleh Kepala Daerah Swatantra tingkat I.
- (1) Bank Tani dan Nelayan pada waktu didirikan mempunyai modal yang ditempatkan sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Saham-saham Bank Tani dan Nelayan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Swatantra yang selanjutnya akan memindahkannya kepada Koperasi-koperasi dan badan-badan hukum yang bertujuan sama, terkecuali sero-sero prioriteit yang tetap dipegang oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Swatantra.
Dengan berdirinya Bank Tani dan Nelayan ini, maka semua pemberian kredit untuk Tani dan Nelayan yang hingga sekarang dijalankan oleh Yayasan-yayasan Perkreditan Pemerintah, selanjutnya akan diserahkan kepada Bank Tani dan Nelayan,
Bank Tani dan Nelayan termaksud dalam Pasal 1 diberikan hak istimewa untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum
Pelaksanaan Undang-undang Darurat ini diserahkan kepada Menteri Pertanian dengan mengindahkan struktur masyarakat tani dan nelayan di Indonesia serta
Undang-undang Darurat ini dapat disebut Undang-undang Darurat Bank Tani dan Nelayan.
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 1O Agustus 1957 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd (SUKARNO)

Penandatangan: MENTERI PERTANIAN. ttd (SAJARWO) Diundangkan

Penandatangan: pada tanggal 10 Agustus 1957 MENTERI KEHAKIMAN, ttd (G.A. MAENGKOM) LEMBARAN NEGARA NOMOR 70 TAHUN 1957

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 18 TAHUN 1957 TENTANG
## BANK TANI DAN NELAYAN
Kebutuhan akan suatu Bank yang khusus melayani masyarakat Tani dan masyarakat Nelayan sangat terasa. Masyarakat Tani yang merupakan sebagian besar dari seluruh rakyat Indonesia, keadaannya ekonomis masih sangat rendah. Mereka ini terdiri atas tani yang mempunyai hak atas tanah dan yang tidak. Dari mereka yang mempunyai tanah itu, kira-kira 70% hanya mempunyai tanah rata-rata tiap orang kurang dari setengah ha.
Begitu pula keadaan masyarakat nelayan. Di antara nelayan Indonesia sebagian besar tidak mempunyai perahu dan alat-alat perikanan lainnya.
Struktur masyarakat Tani dan Nelayan yang demikian ini menyebabkan bahwa tidak suatu bank-pun tertarik untuk melayani kebutuhan mereka karena tidak ada syarat-syarat bank teknis yang cukup. Sedangkan kebutuhan akan modal dari masyarakat Tani dan Nelayan untuk memperkembangkan usaha-usahanya pada waktu ini masih begitu besar, hingga dapat dikatakan tidak terbatas.
Kebutuhan akan modal tersebut di atas sebagian terbesar pada waktu ini dicukupi oleh pelepas-pelepas uang dengan woeker-rente yang sangat tinggi, yang telah mengikat tani dan nelayan bertahun-tahun dan menimbulkan keadaan sosial seperti sekarang ini, sehingga para petani dan nelayan yang bersangkutan berada dalam keadaan yang sangat sukar dan tidak berdaya lagi untuk menguasai produksi yang dihasilkannya.
Mereka ini jika tidak ditolong dengan kredit akan selamanya berada dalam genggaman woeker.
Dengan gambaran ini, maka nyata di samping kebutuhan kredit untuk memajukan produksi juga dibutuhkan kredit untuk memungkinkan petani dan nelayan melepaskan diri dari genggaman woeker, dan selanjutnya untuk memungkinkan mereka menguasai serta mengatur sendiri penjualan produksinya dengan sebaik-baiknya dan dengan demikian memperbaiki penghidupannya.
Mengingat besarnya dan acutnya kebutuhan kredit untuk memajukan pertanian dalam arti yang luas untuk meninggikan taraf penghidupan tani dan nelayan, maka BANK TANI &amp; NELAYAN, yang sudah lama dinanti-nantikan, perlu lekas didirikan.
Keperluan akan Bank ini lebih-lebih sangat terasa, sejak diubahnya Bank Rakyat Indonesia menjadi Bank Golongan Menengah (Middenstand Bank) mulai tahun 1952. Dengan demikian maka Bank Rakyat makin mengurangi kreditnya untuk tani dan mengalihkannya kepada golongan menengah.
Bank Tani dan Nelayan berbentuk N.V. di mana saham-sahamnya di tangan Pemerintah semua. Jadi suatu N.V. dari Pemerintah.
Untuk menghindarkan pengeluaran bea pembentukan perseroan terbatas yang lazimnya harus dibayar kepada notaris, maka dengan Undang-undang ini diadakan penyimpangan dari ketentuan dalam
PENJELASAN
Pasal 38
Kitab Hukum Perniagaan dan ditetapkan bahwa pembentukan Bank Tani dan Nelayan dapat dilakukan dengan surat keputusan Menteri Pertanian (pasal 1 ayat 2). Mengapa bentuk N.V. dan bukan bentuk lain (misalnya Koperasi), maka dapat diterangkan bahwa pada phase pertumbuhan ini, di mana keuangan sebagian besar asal dari Pemerintah, bentuk N.V. ini akan dapat lebih menjamin suatu hasil yang diharapkan. Dengan bentuk N.V. ini dimaksudkan untuk memungkinkan penjualan saham kepada koperasi-koperasi dan badan-badan hukum yang mempunyai tujuan yang sama sehingga akhirnya Bank tersebut menjadi kepunyaan Koperasi. Bank tersebut sebagai N.V. tunduk kepada hukum B.W., tetapi seperti halnya dengan Bank Industri Negara (Undang-undang Darurat No. 5/1952 tentang Bank Industri Negara) diberi hak istimewa untuk dapat menjalankan perbuatan-perbuatan dalam lapangan hukum adat, seperti mempunyai/jual beli hak milik