PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU Nomor 3 Tahun 2014 tentang PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2014 (berlaku 22 Agustus 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2014;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 1996 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu Pada Pihak Ketiga;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU dan
BUPATI KAPUAS HULU
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2014.
Menetapkan :
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
5. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.
6. Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB II - TUJUAN
Pasal 2
- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyediaan air minum, menunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat ( social-oriented) dengan pengelolaan yang ## BAB III
PENYERTAAN MODAL
BAB II - TUJUAN
Pasal 3
- (1) Penyertaan modal pada PDAM sebesar Rp27.182.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar seratus delapan puluh dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. dari Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp25.182.000.000,00 (dua puluh lima miliar seratus delapan puluh dua juta rupiah);
- b. untuk Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- (2) Pelaksanaan pencairan dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB II - TUJUAN
Pasal 4
Seluruh penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
PENGANGGARAN
BAB IV - PENGANGGARAN
Pasal 5
Pelaksanaan Penyertaan modal daerah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2014.
LABA USAHA
BAB V - LABA USAHA
Pasal 6
- (1) Bagian laba usaha yang diperoleh atas penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM merupakan komponen pendapatan asli daerah.
- (2) Nilai bagian laba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pembentukan PDAM.
- (3) Nilai bagian laba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor langsung ke Kas Umum Daerah dan dianggarkan dalam penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 7
- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap PDAM dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna perusahaan daerah sebagai alat kelengkapan otonomi daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan fungsional, Inspektorat Daerah melaksanakan pemeriksaan secara berkala terhadap PDAM.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Penetapan: Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 22 Agustus 2014 2010

Penandatangan: BUPATI KAPUAS HULU, A.M. NASIR

Penetapan: Diundangkan di Putussibau pada tanggal 1 Oktober 2014

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, ## MUHAMMAD SUKRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (3)/(2014)
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG
## PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2014
## I. UMUM
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalama Negeri Nomor 21 Tahun 2011, bahwa Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan daerah untuk penyertaan modal (investasi) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas Hulu untuk meningkatkan pelayanan penyediaan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu melakukan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas Hulu baik untuk kebutuhan penguatan kapasitas mesin maupun perluasan instalasi jaringan pipa.
Sehubungan dengan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas Hulu yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2014.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan prinsip ekonomi perusahaan ( profit-oriented ) dan pelayanan masyarakat ( socialoriented ) artinya perusahaan daerah dituntut untuk mampu mengelola usaha dengan baik sehingga mampu menghasilkan laba bersih yang dapat digunakan untuk mengembangkan perusahaan serta memberikan kontribusi kepada daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan di sisi lain perusahaan juga dituntut harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat.
PENJELASAN
Pasal 3
Ayat (1) Cukup jelas. Huruf a Penyertaan modal pada PDAM dari Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp25.182.000.000,(dua puluh lima miliar seratus delapan puluh dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 1. Sampai dengan Tahun Anggaran 2003 sejumlah Rp4.682.000.000,00 (empat miliar enam ratus delapan puluh dua juta rupiah); 2. Tahun Anggaran 2004 sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); 3. Tahun Anggaran 2005 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); 4. Tahun Anggaran 2006 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); 5. Tahun Anggaran 2007 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); 6. Tahun Anggaran 2008 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); 7. Tahun Anggaran 2009 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); 8. Tahun Anggaran 2010 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); 9. Tahun Anggaran 2011 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); 10. Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); 11. Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); ## Huruf b Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Yang dimaksud dengan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 6