PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENT ANG IZIN PEMUNGLITAN HASIL HLITAN Nomor 21 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerlntah dan Kewenangan Proplnsl sebagal Daerah Otonom, maka dalam penyelenggaraan lzln pemungutan hasll hutan produksl menjadi · Kewenangan Pemertntah Kabupaten; - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butlr a, maka perlu untuk (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan Peraturan Pemerlntah Nomor 25 Tahun 2000 Menlmbang
2. tentang Kewenangan Pemerlntah dan Kewenangan Proplnsl sebagal Daerah Otonom, maka dalam penyelenggaraan lzln pemungutan hasll hutan produksl menjadi · Kewenangan Pemertntah Kabupaten;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butlr a, maka perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Izln Pemunguta.n Hasll Hutan.
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambl dan Kabupaten TanJung Jabung llmur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3909), Juncto Undang-undang Nornor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambl dan Kabupaten Tanjung Jabung Tlmur (Lernbaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerlntah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasl Sumber Daya Alam Hayatl dan Ekoslstemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;
4. Undang-undang ..
t
··S
'
[2]
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerlntah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retrlbusl Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tamba han Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerlntah Nomor 28 Tahun 1985 tentan J Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor : :9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294) ;
8. 1~1. Peraturan Pemerlntah Nomor 24 Tahun 1997 tentar.q Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
9. i2. Peraturan Pemerlntah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentan J Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perlmbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
17. Keputusan Preslden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerlntah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).
•
.
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN
Meneta1kan
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah lnl, yang dimaksud dengan :
- a. Kabupaten adalah Kabupaten Tebo.
- b. Pemerlntah Kabupaten adalah Pemerlntah Kabupaten Tebo.
- c. Bupati adalah Bupatl Tebo.
- d. Wakll Bupatl adalah Wakll Bupati Tebo.
- e. Dinas adalah Dlnas Kehutanan Kabupaten Tebo.
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dlnas Kehutanan Kabupaten Tebo.
- g. Hasll Hutan adalah benda-benda hayatl yang dihasilkan dari hutan.
- h. Hasll Hutan bukan Kayu adalah segala sesuatu yang bersifat material (bukan kayu) yang dapat dlmanfaatkan darl keberadaan hutan, seperti rotan, sagu, getah-getahan, kulit kayu, kayu putih, bambu, nipah, kayu bakar, madu, sarang burung walet dll.
- i. Kawasan Hutan adalah wllayah-wilayah tertentu yang oleh Menteri Kehutanan dltetapkan untuk dlpertahankan sebagai hutan tetap.
- j. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah .
- k. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
- I. Sistem Sllvikultur adalah sistem budidaya hutan atau teknik bercocok tanam hutan yang dlmulal dari pemlllhen bibit, pembuatan tanaman, sampai pada pemanenan atau penebangannya.
- m. Tebang Plllh Tanam Indonesia (TPTI) adalah sistem silvikultur meliputi care penebangan dengan batas diameter 40 cm pada hutan rawa, 50 cm pada hutan produksl, 60 cm pada hutan produksi terbatas dan kegiatan permudaan hutan.
- n. Tebang Habls Permudaan Buatan · (THPB) adalah sistem silvikultur meliputi cara penebangan habls dengan permudaan buatan.
0
Roncana
- o. Rencana Kerja adalah rencana kerja dalam kurun waktu izin.
- p. Kesatuan Pengusahaan Hutan Produksl (KPHP) adalah suatu kesatuan pengusahaan hutan terkecil atas kawasan hutan produksi yang layak diusahakan secara lestari dan secara ekonoml.
- q. Izln Pemungutan Hasil Hutan (IPHH) adalah izin yang diberikan untuk memungut hasil hutan balk kayu maupun bukan kayu pada kawasan hutan dan hutan hak serta hutan negara di luar kawasan hutan dalam jumlah dan jenis yang ditetapkan dalam surat izin.
- r. Koperasl adalah koperasi yang beranggotakan masyarakat setempat yang bergerak dibidang pengusahaan hutan.
- s. Masyarakat setempat adalah kelompok-kelompok masyarakat warga negara Republik Indonesia yang tlnggal di dalam atau di sekltar hutan dan yang memilikl ciri sebagal suatu komunltas yang didasarkan pada kekerabatan, kesamaan mata pencaharian yang terkait dengan hutan (profesl), kesejarahan, keterikatan tempat tinggal bersama serta faktor ikatan komunitas lainnya.
TATA CARA PEMBERIAN IZIN
BAB II - TATA CARA PEMBERIAN IZIN
Pasal 2
Izln Pemungutan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat IPHH meliputi : IPHH Kayu, IPHH Bukan Kayu, IPHH Kayu Hutan Tanaman dan IPHH Kayu Hutan/Kebun Rakyat.
BAB II - TATA CARA PEMBERIAN IZIN
Pasal 3
- (1) IPHH Kayu diberikan untuk pemungutan kayu alam pada :
- a) Hutan produksl alam yang tidak dibebani Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHH) dan Izin Pemanfaatan Kc: yu (IPK).
- b) Hutan produksl alam yang dibebani Hak Pengusahaan Tanaman Industrl (HPHTI) atau Izln Usaha Hutan Tanaman (IUHT).
- c) Hutan negara yang berada di luar kawasan hutan.
- d) Tanah negara yang dlbebani HGU dan pencadangan lahan untuk pernbanqunan non kehutanan.
- e) Hutan hak dan kebun rakyat yang ditumbuhi kayu alam.
- (2) IPHH bukan kayu diberikan untuk pemungutan hasil hutan bukan kayu pada :
- a) Hutan produksl alam yang tidak dlbebani Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atau Izin Usaha Pemahfaatan Hasll Hutan (IUPHH).
- b) Hutan produksi alam yang dibebani Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) atau Izln Usaha Hutan Tanaman (IUHT).
- c) Hutan negara yang berada di luar kawasan hutan.
.s,
•
- d) Tanah negara yang dibebani Hak Guna Usaha (HGU) dan pencadangan lahan untuk pembangunan non kehutanan.
- e) Hutan hak dan kebun rakyat.
3. (3} !PHH Kayu Hutan Tana man diberikan untuk pungutan kayu ta nan ian pada hutan produksl alam yang dibebanl Hak Pengusanaan Hutan Tanaman Indu strl (HPHTI) dar: Izln Usaha Hutan Tanaman (IUHT).
4. ( 4) !PHH Kayu Hutan/Kebun Rakyat diberikan untuk pemungutan kayu tanaman pada hutan hak, lahan perkebunan dan kebun rakyat.
BAB II - TATA CARA PEMBERIAN IZIN
Pasal 4
- (1) Permohonan !PHH diajukan oleh : koperasi/kelompok masyarakat seternpat atau BUMD Kabupaten Tebo atau pengusaha kecil - rnenengah, BUMN dan BUMS bidang kehutanan yang bermltra dengan koperasi, dengan luas areal maksimal 100 Ha.
- (2) Permohonan !PHH dapat diajukan oleh perorangan untuk pemungutan nasll hutan kayu dan bukan kayu pada tanah milik perorangan dengan luas areal maksin al 10 Ha.
BAB II - TATA CARA PEMBERIAN IZIN
Pasal 5
- (1) Permohonan !PHH diketahui Camat setempat dilengkapi dengan dokumen yang menunjang legalltas pemohon dan peta lokasi skala 1 : 10.000 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan
BAB II - TATA CARA PEMBERIAN IZIN
Pasal 6
- (1) Permohonan · dlajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kehutanan, dengan ketentuan setiap pemohon lzln dapat diberikan maksimal 5 (lima) buah izin di Wilayah Kabupaten Tebo.
- (2) Permohonan yang tidak memenuhl kelenqkapan dan persyaratan lainnyri diberlkan surat penolakan oleh Bupatl
BAB II - TATA CARA PEMBERIAN IZIN
Pasal 7
- (1) Dalam hal permohonan !PHH memenuhl persyaratan dimaksud pada Pasal 5, Bupati memberikan persetujuan pencadangan areal dan memerintahkan kepada pemohon untuk melalukan keglatan survey potensi.
- (2) Pelaksanaan survey potensi dikoordinasikan oleh Dinas Kehutanan dan dilakukan sesual ketentuan yang berlaku.
- (3)
BAB II - TATA CARA PEMBERIAN IZIN
Pasal 8
- ( 1) Bupatl menerbltkan Izin Pemungutan Hasll Hutan dalam bentuk Keputusan IPHH Kayu, !PHH bukan kayu dan IPHH kayu hutan tanaman.
- (2) Atas nama Bupati, Kepala Dinas menerbitkan lzin dalam bentuk Keputusan IPHH pada tanah mlllk perorangan sebagalmana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2).
- (3) Dalam hal dan kondisi tertentu, pemberian lzin sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat mendelegaslkan penandatanganan Keputusan IPHH kepada Pejabat yang dltunjuk.
BAB II - TATA CARA PEMBERIAN IZIN
Pasal 9
- (1) !PHH Kayu memuat antara lain kelompok jenls kayu, volume maksimal dan batas diameter minimal yang boleh ditebang.
- (2) !PHH Bukan Kayu~memuat antara lain kelompok jenis hasil hutan bukan kayu, volume dan atau tonase maksimal yang boleh dimanfaatkan.
- (3) !PHH Kayu Hutan tanaman memuat antara lain kelompok jenis kayu hutan tanaman, volume maksimal dan batas diameter minlmal yang boleh ditebang.
4. ( 4) !PHH Kayu Hutan/Kebun Rakyat memuat antara lain kelompok jenis kayu hutan/kebun rakyat, volume maksimal dan batas diameter minimal yang boleh ditebang.
- (5) !PHH dlberlkan untuk jangka walctu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan lzln.
PELAKSANAAN IZIN
BAB III - PELAKSANAAN IZIN
Pasal 10
- (1) Pemegang !PHH diwajibkan rnernbuat Rencana Kerja sesuai ketentuar yang berlaku.
- (2) Rencana Kerja !PHH disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan.
•
[7]
BAB III - PELAKSANAAN IZIN
Pasal 11
- (1) IPHH Kayu pada hutan produksl alam dilakukan der qan ststern sllvlkultur Tebang Pilih Tanaman Indonesia (TPTI) dengan ketentuan :
- a) Untuk hutan produksi minimal berdiameter 50 Cn.
- b) Untuk hutan produksi terbatas minimal berdiamet er 60 Cm.
- c) Untuk hutan produksi rawa minimal berdiameter · io Cm.
- (2) !PHH Kayu yang dibebani HPHTI dan IHT, hutan nc gara yang berada di luar kawasan hutan, tanah negara yang dibebani HGU dan penca langan lahan untuk pembangunan non kehutanan yang belum memilikl rencana pc rnbukaan lahan dan penanaman, dilakukan dengan Tebang Pilih.
- (3) IPHH Kayu pada areal yang telah memiliki rencana »ernbukaan lahan dan penanaman paling lama setahun setelah pelaksanaan !PHH, r.ilakukan dengan sistem sllvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB).
- (4) Pohon-pohon yang terletak di sernpad=n (50 meter kiri-kanan) SL ngai, danau, waduk, mata air, tepi ju rang serta pohon yang dilindungi tide: k boleh diteba 19.
BAB III - PELAKSANAAN IZIN
Pasal 12
Pemegang !PHH diwajibkan melakukan kegiatan penga manan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan secara terus menerus di areal IPHH ya,19 menjadi tanggung jawabnya.
PUNGUTAN DAN TATA USAHA :-tASIL HUTPN
BAB IV - PUNGUTAN DAN TATA USAHA :-tASIL HUTPN
Pasal 13
- (1) Terhadap hasil hutan kayu yang berasal dari IPHH Kayu, kayu tanaman yang berasal dari IPHH kayu hutan tanaman dan hasil hutan bi .kan kayu yang berasal dari !PHH Bukan Kayu dikenakan pungutan Provisi Surnber laya Hutan (PSDH) dan Retribusl Daerah.
- (2) Terhadap hasll hutan berupa kayu tanaman dai irn hutan/kebun rakyat dan kayu perkebunan yang berasal dari IPHH kayu huta n/kebun rakyat hanya dikenakan pungutan · Retribusl Daerah dan terhadap kayu ;ang tumbuh secara alaml tetap dikenakan Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH).
BAB IV - PUNGUTAN DAN TATA USAHA :-tASIL HUTPN
Pasal 14
- (1) Tarif PSDH mengacu pada Peraturan Pemerintah ) ang menetapkan Jenis Penerlmaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- (2) Retrlbusl Daerah ditetapkan rnelalui Peraturan Daer, h.
•
BAB IV - PUNGUTAN DAN TATA USAHA :-tASIL HUTPN
Pasal 15
Dokumen dan Tata Usaha hasil hutan dan tata usaha penerimaan nega ra atas hasil hutan yang berasal darl !PHH berpedoman pada Peraturan Perundangan yang berlaku.
SANKS I
BAB VI - SANKS I
Pasal 16
- (1) Apablla Pemegang !PHH dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tidak melakukan usahanya secara nyata rnaka izln yang diberikan akan dibatalkan setelah mendapatkan peringatan 3 (tlga) kall berturut-turut dalam selang waktu 15 (llma belas) hari.
- (2) Perlngatan sebagaimana dlmaksud dalam ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas
BAB VI - SANKS I
Pasal 17
Pelanggaran atas !PHH dlancam dengan sanksi pidana, gantl rugi maupun sanksl admlnlstratlf sebagalmana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan peraturan perundangan lalnnya.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 18
- (1) Kepala Dlnas melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan teknis atas pelaksanaan !PHH.
- (2) Hasll pelaksanaan pemblnaan, pengendalian dan pengawasan IPHH dilaporkan oleh Kepala Dlnas kepada Bupati.
HAPUSNY A IZIN
BAB VIII - HAPUSNY A IZIN
Pasal 19
IPHH hapus karena :
- (1) Masa berlaku lzln telah berakhir.
- (2) Diserahkan kembali kepada pemerintah sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (3) Izln dlcabut karena pemegang lzln melanggar ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
if
[9]
KETENTUAN PERALIHAN
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20
Oengan dltetapkannya Peraturan Daerah lnl, maka :
- (1) Izin Pemanfaatan Kayu yang telah terblt sebelum dltetapkannya Peraturan Daerah inl tetap berlaku sampal berakhlrnya lzln dlmaksud.
- (2) Perpanjangan Izln Pemanfaatan Kayu mengacu kepada Peraturan Daerah lnl.
BABX
KETENTUAN PENUTUP
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21
- (1) Dengan dltetapkannya Peraturan Daerah lnl, maka ketentuan Izln Pemanfaatan Hasfl Hutan Kayu dan Bukan Kayu yang terblt sebelum Peraturan Daerah lnl dltetapkan dan bertentangan dengan Peraturan Daerah lnl dlnyatakan tldak berlaku lagl.
- (2) Hal-hat yang belum dlatur dalam Peraturan Daerah lnl sepanjang mengenal pelaksanaannya akan dlatur leblh lanjut dengan Keputusan Bupatl.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22
Peraturan Daerah lnl mulal bertaku pada tangqal dlundangkan.
Agar semua orang dapat mengetahulnya, memertntahkan pengundangan Peraturan Daerah lnl dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.
Dltetapkan di MuarB Tebo Pada t.anggal 7 Juln 2001
H. A. MADJID MU'AZ
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2001 NOMOR 21
BUPATEN TEBO,
SEKRET ARIS DAE
Dlundangkan di Muara Tebo· Pada Tanggal 9 lull 2001
HDARKUINISH Pemblna NIP. 430004928