PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 12 Tahun 2001 tentang RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN/PERSAMPAHAN (berlaku 27 Februari 2001)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN/PERSAMPAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1997 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat II, maka Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan merupakan Retribusi Kabupaten;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
1. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomr 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang -Undang Nomor 41 Tahun 1991 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahu 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) juncto Undang-undang Nomor 2000 Tahun tentang Perubahan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagai Urusan Pemerintahan dibidang Kehutanan Kepada Daerah;
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
13. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.03 Tahun 1984 tentang wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
14. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain;
16. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor 507 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat pada Tanah Milik/Hutan Rakyat.
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Kabupaten adalah Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
- c. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi.
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang - undangan Daerah yang berlaku.
- e. Tempat Penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan Desa/Kelurahan sebelum diangkut ke TPA.
- f. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah.
- g. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang atau badan yang terdiri dari bahan organik dan non organis, logam dan non logam yang dapat dibakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan sampah berbahaya.
- h. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- i. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- j. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan.
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang -undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
- l. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan;
- m. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
- p. Surat ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- r. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang disajikan oleh Wajib Retribusi.
- s. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tingkatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut sebagai Penyelidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi ## BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas setiap Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.
Pasal 3
Objek Retribusi adalah Pelayanan Persampahan/Kebersihan atas setiap persil yang ada di Daerah/Kabupaten Muaro Jambi.
Pasal 4
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Retribusi.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa dihitung ## BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESAR TARIF
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Retribusi dimaksud untuk menutup biaya antara lain biaya pengumpulan sampah, biaya pengangkutan sampah, biaya penampungan sampah, biaya pemusnahan/pengolahan sampah, biaya penyediaan lokasi pembuangan akhir dan biaya operasional dan pemeliharaan.
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8
- (1) Struktur tarif digolongkan
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 9
Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 27 Februari 2001

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI, DTO Z.BACHRI SALEH, SH

Penetapan: Diundangkan di Sengeti pada tanggal 13 Maret 2001

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, DTO Drs. MUCHTAR MUIS. DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2001 NOMOR 10 SERI B TANGGAL 13 MARET 2001 LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR : 12 TAHUN 2001 TANGGAL : 27 FEBRUARI 2001 TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN | NO | OBJEK RETRIBUSI | BESARNYA RETRIBUSI | |-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | PERUMAHAN : a . Perumahan A/Kelas 1 Jalan Protokol | Rp.750,-/ bulan | | 2. | b. Perumahan B/Kelas II dan III Jalan Protokol c. Perumahan C/Kelas IV Jalan Penghubung PEDAGANGAN Sedang | Rp.500,-/ bulan | | | a.Pedagang Lesehan,Bakul Pk 5 b.Toko Kecil c.Toko d.Toko Sandang,Grosir dan Travel Biro e.Toko Swalayan,TokoEmas perunit HOTEL / LOSMEN a. Hotel b. Losmen | Rp.250,-/ bulan Rp.250,-/ bulan Rp.3000,-/ bulan Rp.3000,-/ bulan Rp.5000,-/ bulan Rp.7.500,-/ bulan | | 3. 4. | RUMAHMAKAN, RESTORAN/WARUNG a. Rumah Makan /Restoran | Rp.7.500,-/ bulan Rp.3000,-/ bulan Rp.5000,-/ bulan | | 5. | PERUSAHAAN/PABRIK/INDUSTRI : Penggilingan Padi | | | 6. | | Rp.5000,-/ bulan | | | USAHA TONTONAN, HIBURAN REKREASI DAN TEMPAT-TEMPATUMUM: a. Bioskop b. Salon Kecantikan/Tukang Gunting | Rp.7.500,-/ bulan Rp.3000,-/ bulan | | 7. | c. Tempat Rekreaksi BANGUNAN DAN TEMPAT USAHA LAINYA : a . Bengkel Mobil (Show Room) b. Bengkel Sepeda Motor | Rp.7.500,-/ bulan Rp.7.500,-/ bulan | | | c. Gudang PERKANTORAN a. Pemerintah | Rp.3000,-/ bulan Rp.7.500,-/ bulan | | 8. | | Rp.5000,-/ bulan | | | | Rp.10.000,-/ bulan | | | b.Swasta | |

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI, DTO Z.BACHRI SALEH, SH
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Daerah ini.

## Pasal 10

Bupati mengusahakan atau menampung peran serta masyarakat untuk mengadakan sarana dan prasarana kebersihan berupa :

- a. tempat Sampah di tempat-tempat umum dan di jalan-jalan umum yang dipandang perlu.
- b. TPS, Transfer depo dan tong-tong sampah sesuai dengan kebutuhan
- c. saluran-saluran untuk membuang air kotor, tempat-tempat mandi, cuci dan jamban lainnya pada tempat-tempat yang dianggap perlu.
- d. angkutan sampah dari lingkungan perumahan atau tempat usaha ke TPS, Transfer depo atau TPA.

## Pasal 11

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksu dalam Pasal 10, dilaksanakan dengan koordinasi Ketua RT/RW di wilayah masingmasing.
- (2) Dalam mengkoordinasikan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ketua RT/RW harus mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

## BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

## Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut dalam Kabupaten tempat pelayanan diberikan.

## BAB VIII MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

## Pasal 13

Masa Retribusi adalah Jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan.

## Pasal 14

Surat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB IX SURAT PENDAFTARAN Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap, serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau Kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan perundang - undangan yang berlaku.

## BAB X PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 16

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk ini dan tata cara penertiban SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

## BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 17

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat dibongrongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk masa 1 (satu) bulan.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 19

- (1) Pengeluaran surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/ peringatan/ syarat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

## BAB XIV KEBERATAN Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi, harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRDKBT dan menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dalam pasal ini tidak dianggap sebagai syarat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan Pelaksanaan penagihan Retribusi.

## Pasal 21

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## BAB XV

## PENGEMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

## Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya Permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Permohonan pengambilan kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengambilan kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

## Pasal 23

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Kabupaten dengan sekurangkurangnya menyebutkan :
- a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
- b. Masa Retribusi;
- c. Besarnya kelebihan pembayaran;
- d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pegembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau memilih pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

## Pasal 24

- (1) Pengambilan kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (2) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau Bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

## BAB XVI

## PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

## Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan perundang -undangan yang berlaku.

## BAB XVII

## DALUARSA

## Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, daluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana dibidang Retribusi.
- (2) Daluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkan Surat Teguran atau;
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung;
- c. diterbitkan SKRDKB atau SKRDKBT.

## BAB XVIII

## KETENTUAN PIDANA

## Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah di ancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyelenggaraan.

## BAB XIX

## PENYIDIKAN

## Pasal 28

- (1) Pejabat Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari dan mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi daerah;
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang melakukan Retribusi Daerah;
- e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- g. Menyuruh berhenti dan atau, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi daerah .
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XX

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 29

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapka oleh Bupati.

## Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 27 Februari 2001

BUPATI MUARO JAMBI,

DTO

Z.BACHRI SALEH, SH

Diundangkan di Sengeti pada tanggal 13 Maret 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,

DTO

Drs. MUCHTAR MUIS.

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2001 NOMOR 10 SERI B TANGGAL 13 MARET 2001

LAMPIRAN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN

MUARO JAMBI

NOMOR

: 12 TAHUN 2001

TANGGAL

: 27 FEBRUARI 2001

TENTANG

: RETRIBUSI PELAYANAN

PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

| NO | OBJEK RETRIBUSI | BESARNYA RETRIBUSI |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | PERUMAHAN : a . Perumahan A/Kelas 1 Jalan Protokol | Rp.750,-/ bulan |
| 2. | b. Perumahan B/Kelas II dan III Jalan Protokol c. Perumahan C/Kelas IV Jalan Penghubung PEDAGANGAN Sedang | Rp.500,-/ bulan |
| | a.Pedagang Lesehan,Bakul Pk 5 b.Toko Kecil c.Toko d.Toko Sandang,Grosir dan Travel Biro e.Toko Swalayan,TokoEmas perunit HOTEL / LOSMEN a. Hotel b. Losmen | Rp.250,-/ bulan Rp.250,-/ bulan Rp.3000,-/ bulan Rp.3000,-/ bulan Rp.5000,-/ bulan Rp.7.500,-/ bulan |
| 3. 4. | RUMAHMAKAN, RESTORAN/WARUNG a. Rumah Makan /Restoran | Rp.7.500,-/ bulan Rp.3000,-/ bulan Rp.5000,-/ bulan |
| 5. | PERUSAHAAN/PABRIK/INDUSTRI : Penggilingan Padi | |
| 6. | | Rp.5000,-/ bulan |
| | USAHA TONTONAN, HIBURAN REKREASI DAN TEMPAT-TEMPATUMUM: a. Bioskop b. Salon Kecantikan/Tukang Gunting | Rp.7.500,-/ bulan Rp.3000,-/ bulan |
| 7. | c. Tempat Rekreaksi BANGUNAN DAN TEMPAT USAHA LAINYA : a . Bengkel Mobil (Show Room) b. Bengkel Sepeda Motor | Rp.7.500,-/ bulan Rp.7.500,-/ bulan |
| | c. Gudang PERKANTORAN a. Pemerintah | Rp.3000,-/ bulan Rp.7.500,-/ bulan |
| 8. | | Rp.5000,-/ bulan |
| | | Rp.10.000,-/ bulan |
| | b.Swasta | |

BUPATI MUARO JAMBI,

DTO

Z.BACHRI SALEH, SH

## PENJELASAN

ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

## NOMOR 12 TAHUN 2001

## TENTANG

## RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

## I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan/kebersihan dalam Kabupaten Muaro Jambi, penetapan Peraturan ini sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II dimana Retribusi pelayaan kesehatan tersebut termasuk dalam jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan pasal 7 huruf a angka 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Penetapan Peraturan Daerah ini agar dapat menjamin terlaksananya usaha pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dengan kemampuan keuangan yang semakin meningkat akan memberi manfaat yang besar bagi pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang otonomi daerah yang memiliki peran penting didalam pembiayaan daerah adalah melalui pungutan atas Retribusi Persampahan / Kebersihan, sehingga diharapkan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan Retribusi Derah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas

Pasal 11 Cukup Jelas

Pasal 12 Cukup Jelas

Pasal 13 Cukup Jelas

Pasal 14 Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16 Cukup Jelas

Pasal 17 Cukup Jelas

Pasal 18 Cukup Jelas

Pasal 19 Cukup Jelas

Pasal 20 Cukup Jelas

Pasal 21 Cukup Jelas

Pasal 22 Cukup Jelas

Pasal 23 Cukup Jelas

Pasal 24 Cukup Jelas

Pasal 25 Cukup Jelas

Pasal 26 Cukup Jelas

Pasal 27 Cukup Jelas

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

```
Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas
```