Unknown Unknown Nomor . Tahun 2013 tentang PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN SINTANG DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI SINTANG, - a. bahwa untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan dan 2. akselerasi tercapainva Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui ketersediaan wadah kegiatan pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami tindak kekcrasan berupa layanan lisik, informasi, rujukan, konsultasi dan advokasi, perlu membentuk Pusal Pclayanun Terpudu Pemberdayaan Perernpuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Sinlang; - b. bahwa Peraturan Bupati Sintang Nomor 24 Tahun 2009 ten tang Pernberuukan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak di Kabupaten Sintang perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b di alas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sin tang; 5. 1 . Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pe.ngadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Repuiblik Indonesia Nomor 3886); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026); 10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 8. 1 1 . Undang-Undang Nomor 17 Tahu� 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor . 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbend.aharawan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nemer 4355); ten tang Republik Lembaran 13. Undang-Undang Nomor 1 5 Tahun 2004 P ik p ten tang emen saan engelolaan Dan Tanggung J b K N (L b awa euangan egara em aran Negara Republik lndo . T h Nomor 66, Tarnbahan Lembaran �:s1a a un 2004 Indonesia Nomor 4400); gara Republtk 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 N\_omor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419); 15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 17. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445); 18. Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 20 I I ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noma; 5234); 19. Peraturan Pemerinrah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4578); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tuhun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republ'k Indonesia Tahun 2005 Nornor 165, Tambahan Lembar�n Negara Repubhk Indonesia Nornor 4593); 21. Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007 tentang Pernbagian Urusan Pemerintahan Antara Pe · h p . mennta emenntahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republ.k I d · T h I n onesia a un 2007 Nomor 82 Tambahan Le b N R . . ' m aran egara epublik Indonesia Nomor 4737); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 o · · p tentang rgarusasr erangkat Daerah (Lembara N Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Ta nb ehgara Republik N R b ik ' m a an Lembaran egara epu li Indonesia Nomor 4741); 23. Keputusan ... (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATJ SJNTANG
NOMOR . :.J TAHUN 2013
TENTANG
PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan dan
2. akselerasi tercapainva Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui ketersediaan wadah kegiatan pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami tindak kekcrasan berupa layanan lisik, informasi, rujukan, konsultasi dan advokasi, perlu membentuk Pusal Pclayanun Terpudu Pemberdayaan Perernpuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Sinlang;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sintang Nomor 24 Tahun 2009 ten tang Pernberuukan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak di Kabupaten Sintang perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b di alas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sin tang;
5. 1 . Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pe.ngadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Repuiblik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. 1 1 . Undang-Undang Nomor 17 Tahu� 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor . 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbend.aharawan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nemer 4355); ten tang Republik Lembaran
13. Undang-Undang Nomor 1 5 Tahun 2004 P ik p ten tang emen saan engelolaan Dan Tanggung J b K N (L b awa euangan egara em aran Negara Republik lndo . T h Nomor 66, Tarnbahan Lembaran �:s1a a un 2004 Indonesia Nomor 4400); gara Republtk
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 N\_omor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
17. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
18. Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 20 I I ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noma; 5234);
19. Peraturan Pemerinrah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tuhun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republ'k Indonesia Tahun 2005 Nornor 165, Tambahan Lembar�n Negara Repubhk Indonesia Nornor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007 tentang Pernbagian Urusan Pemerintahan Antara Pe · h p . mennta emenntahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republ.k I d · T h I n onesia a un 2007 Nomor 82 Tambahan Le b N R . . ' m aran egara epublik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 o · · p tentang rgarusasr erangkat Daerah (Lembara N Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Ta nb ehgara Republik N R b ik ' m a an Lembaran egara epu li Indonesia Nomor 4741);
23. Keputusan ...
Menetapkan
23. . 6 Tahun 1990 tentang Keputusan Presiden Nomor 3 . ,r The Child Pengesahan Convention On The Rights 0 1 N k A k) (Lembaran egara (Konvensi tentang Hak-Ha na . Republik Indonesia Tah un 1990 N omor 5 7),
24. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Pekerjaan Terburuk Untuk Anak; 2002 ten tang Bentuk-Bentuk
25. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002. tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
26. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Traffiking) Perempuan Dan Anak;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
29. Peraturan Derah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2).
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN SINTANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud d engan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupan d sebagai unsur penyelenggara Pe 1 . an Perangkat Daerah menntahan Daerah.
- Bupati adalah Bupati Sintang. . 3. bantu Bupatl dalam Perangkat Daerah adalah unsu::a�:; yang terdiri dan 4. penyelenggaraan pernenntah t Dewan Perwakilan Rakyat Sekretariat Daerah, Sekretanba Teknis Oaerah, Satuan D . Daerah Lem aga Daerah, mas ' t n dan Kelurahan. Polisi Parnong Praja, Kecama a
- emberdayaan Perernpuan dan 5. Pusat Pelayanan Tersp.adtu p g yang selanjutnya disebutl Anak Kabupaten m an hana operasiona P2TP2A adalah rnerupakan ;;a dalam rnewujudkan pemberdayaan perempuan d� � yang dikelola oleh Kesetaraan dan Keadilan. t e ; :elalui pelayanan fisik, masyarakat dengan pemennt . dan advokasi, serta informasi rujukan, konsu tasi kekerasan yang mernbant� penyelesaian permasalahan dihadapi perempuan dan anak.
BAB II - VJSI DAN TUJUAN
Pasal 2
Visi P2TP2A adalah terwujutinya kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan perempuan dan anak.
BAB II - VJSI DAN TUJUAN
Pasal 3
- l . Tujuan umum dibentuknya Pusat Pelayanan Terpakdu Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah mernberi an kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui ketersediaan wadah kegiatan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak;
2. Tujuan khusus dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah :
- a. menyediakan sarana yang dikelola oleh masyarakat secara mandiri atau kemitraan antara masyarakat dengan pemerintah bagi perempuan dan anak yang membutuhkan untuk mendapatkan informasi dan pelayanan bagi penyelesaian masalah yang dihadapi perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
- b. meningkatkan kepedulian berbagai lembaga atau organisasi masyarakat dan pemerintah untuk memberikan pelayanan yang bersahabat bagi perempuan dan anak;.
- c. meningkatkan tanggung jawab semua pihak untuk mencegah, menghentikan dan tidak mentolerir segala bentuk kekerasan ·terhadap perempuan dan anak:
- d. terbebasnya perem�uan clan anak dari berbagai 'tindak kekerasan berbasis gender pada berbag · k k hid ar aspe e 1 upan.
BAB III - KEDUDUKAN
Pasal 4
- ( 1 ) P2TP2A merupakan organisasi lembaga mas�arakat yang dikelola oleh masyarakat secara mandiri atau dalam kernitraan dengan Pemenntah untuk mempercepat upaya pemberdayaan perempuan dan anak dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di Kabupaten Sintang.
- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dipimpin oleh seorang koordinator yang dalam me!aksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Sintang.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5
- ( 1 ) P2TP2A mempunyai tugas memberikan pelayanan fisik, informasi, rujukan dan konseling serta membantu penyelesaian permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak yang berbasis gender.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) P2TP2A mempunyai fungsi:
- a. penyadaran dan pemulihan terhadap perempuan dan anak akan hak asasi sebagai manusia;
- b. pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan yang berbasis gender;
- c. penyediaan informasi yang diperlukan dalam pengupayakan · pemulihan perempuan dan anak yang berbasis gender.
BABY ORGAN I SAS!
Bagian Kesatu Susunan Organisasi
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6
- ( 1 ) Susunan organisasi P2TP2A terdiri dari :
- a. Penasehat;
- b. Koordinator;
- c. Ketua Umum;
- d. Ketua I;
- e. Ketua II;
- f. Ketua Ill;
- g. Sekretaris;
- h. Bendahara;
- j. D1v1s1 Pemberdayaan dan Pend . k. Devisi Pencegahan dan ampmgan I Advokasi; Dokumentasi. Janng Informasi/
1. D!v!s! Pelayanan dan Pt:.mulihan;
- . . P2TP2A sebagaimana (2) Bagan struktur orgarnsasi merupakan bagian tercantum dalam Larnpiran I y�g tidak terpisahkan dari Peraturan mi.
- (3) Susunan keanggotaan P2TP2A Larnpiran II yang merup�kan terpisahkan dari peraturaruru tercantum bagian yang dalam tidak
Bagian kedua Penasehat
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 7
Penasehat sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1 ) huruf a, mempunyai tugas:
- memberikan nasehat, pembinaan dan petunjuk kepada a. ·1 P2TP2A khususnya kepada koordmator atas persom · t dan kelancaran pencapaian tugas P2TP2A sesuai ugas fungsinya; a
- b. mendapatkan Iaporan berbagai kegiatan pelaksanaan perkembangan P2TP2A.
Bagian Ketiga Koordinator
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 8
Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) huruf b, mempunyai tugas: a. mengkoordinasikan berbagai tugas dan fungsi P2TP2A agar dapat berjalan dengan efektif;
- b. mediator dan katalisator dalam mensinergikan antar instansi pemerintah terkait;
- c. menyiapkan sarana dan prasarana serta membantu pendanaan / budgeting;
- d. mendapatkan laporan berbagai kegiatan pelaksanaan perkembangan P2TP2A.
Bagian Keempat Ketua Umurn
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 9
- ( 1 Ketua Urnum sebagaimana dimaksuct dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A;
- b. melakukan fungsi koordinasi dengan divisi-divisi· ' c. menyus�� rencana rancangan program dari
- divisi-divisi untuk diajukan kepada koordinator lembaga· d. n:enjali� hubungan dengan mengembangka� dengan pihak­ pihak lam dalarn upaya penguatan kapasitas Jembaga;
- e. melaksanakan evaluasi dan monitoring secara rutin terhadap kinerja divisi-divisi program, serta menyusun laporan berkala atas evaluasi tersebut untuk dilaporkan kepada koordinator lembaga sebagai bahan rapat pleno;
- f. mewakili Iembaga dalam aktivitas menjalin kemitraan, menghadiri undangan dari pihak Iuar serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan tujuan lembaga;
- g. mengkoordinasikan anggota divisi dalam pelaksanaan dan penempatan rencana kerja.
- (2) Ketua Umum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Koordinator.
Bagian Kelima Ketua I
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 10
- ( 1 ) Ketua I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas:
- a. �e?1\_bantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugas pada divisi pelayanan dan pemulihan; ·
- b. melakukan koordinasi dengan Ketua Umum dalam menetapkan kebijakan clan setrategi program P2TP2A ·
- c. mengarahkan jajarannya dalam menetapkan kebijak�n dan menyusun strategi P2TP2A.
Bagian Keenam Ketua II
- ( 1 ) Ketua II sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 ayat ( l ) huruf e, mempunyai tugas:
- a. m\_ei:n?antu Ketua Umum dalam melaksanakan tu as D1v1s1 Pemberdayaan dan Pendampingan/ Advok � pada b. melakukan koordinasi dengan Ketua U asi: d
- menetapkan kebijakan dan strategi program p1;1�;;A. alam
- c. mengarahkan jajararinya dalarn meneta k , . . dan menyusun strategi P2TP2A. p an keb1Jakan
Bagian Ketujuh Ketua III
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 12
Ketua III sebagaimana dimaksud d I huruf f, mempunyai tugas: a am Pasal 5 ayat
- ( 1 ) a. membantu Ketua Umum dalam m I Divisi Pencegahan d .. &gt;. .- 1 Jari�gan I ; aksa�akan tugas pada b J k . · ,:. n,ormas1/ D k . · me a ukan koordmasi de o umentas1· ngan Ketua u ' memutuskan kebijakan dan strate . mum dalam c. mengarahkan jajarannya dal g1 program P2TP2A; ct am menetapk k . . an menyusun strategi P2TP2A. an eb1Jakan
Bagian Kedelapan Sekretaris
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 13
- d dalam Pasal 5 ayat ( 1) ( 1 ) Sekretaris sebagaimana dimaksu huruf g, mempunyai tugas: . . melaksanakan tugas kesekretanatan, . . :: bertanggung jawab terhadap kelancaran kerja:
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) �lam melaksanakan tugasnyta bertanggung jawab kepada etua Umum.
Bagian Kesembilan Bendahara
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 14
- ( 1 ) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1 ) huruf h Peraturan ini, mempunyai tugas: . . .
- b. membantu Ketua Umum untuk memfasilitasi operas1onal kegiatan dari setiap divisi di dalam P2TP2A.
- a. melaksanakan fungsi-fungsi adm1mstras1 pertanggungjawaban terhadap keuangan P2TP2A; . dan
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
Bagian Kesepuluh Divisi Pelayanan dan Pemulihan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 15
- (1) Divisi Pelayanan dan Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1 ) huruf i Peraturan ini, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan rujukan dan tindakan medis terhadap para korban kekerasan baik dalam fisik maupun non fisik, melalui kerja sama dengan berbagai rurnah sakit dan Pusat Krisis Terpadu lainnya;
- b. memberikan pelayanan konseling dan psikologis melalui tatap muka, telepon, surat maupun media lainnya;
- c. memberikan pelayanan pemulihan terhadap korban tindak kekerasan paksa terapi pengobatan.
- (2) Divisi Pelayanan dan Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum
Bagian Kl:'sebelas . Divisi Pemberdayaan dan Pendampingan I Advokas1
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 16
- (1) Divisi Pemberdayaan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas: dan Pendampingan / Advokasi dalam Pasal 5 ayat ( 1 ) huruf j,
- b. melakukan dan melaksanakan pendamping ke lembaga terkait seperti Lembaga Bantuan Hukum LBH ), Kepolisian, Pengadilan, Hukum dan psykososial;
- a. memberikan bantuan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan;
- c. melakukan perlindungan dan pengamanan terhadap orang yang mengalami tindak kekerasan maupun orang yang melaporkan terhadap ancaman dan intimidasi dari berbagai pihak lain;
- e. meningkatkan kemampuan personil bersama-sama komponen masyarakat yang lain untuk memberikan pendidikan terhadap perempuan dan anak korban ketidak keadilan secara optimal dan menjawab perkembangan persoalan - persoalan ketimparigan gender dan kekerasan terhadap perempuan yang muncul di tengah-tengah masyarakat;
- d. mengupayakan dan mempengaruhi respon aparat penegak hukum sehingga dapat membangun sensitivitas gender dalam kebijakan -kebijakan yang dilahirkan terutama materi-materi hukum yang tidak merugikan hak-hak perempuan;
- f. mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan serta melakukan penyuluhan-penyuluhan yang memuat berbagai peningkatan pengetahuan tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender;.
- g. melakukan serta melaksanakan riset/penelitian untuk memperkuat data serta pengembangan lebih lanjut tentang P2TP2A.
- (2) Divisi . Pemberdayaan dan Pendampingan/ Advokasi sebagaimana d1maksu? pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
Bagian Kedua Belas Divisi Pencegahan dan Jaring lnforrnasi / Dokumentasi
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 17
- ( 1) Divisi Pencegahan dan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas: Jaring lnformasi I Dckumentasi dalam Pasal 5 ayat ( 1) huruf d ·
- a. pengelolaan pemberdayaan dan so . 1 . . h . s1a 1sas1 ten tang pencega an tmdak kekerasan terhada upaya anak melalui media informasi dal b p perempuan dan cetak; am entuk Visual dan
- b. memberikan informasi dan data t yang dibutuhkan bagi perlindun entang segala sesuatu dan bagi perempuan korban k k gan perempuan dan anak e erasan;
- c. mencan informasi · tentang kasus tindak kekerasan terhadap perempuan baik di lingkungan rumah maupun diluar rumah untuk ditindaklanjuti;
- d. mengubah pandangan masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak didalam rum�h tangga menjadi sebuah persoalan pelanggaran hak asasi manusi� yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama rnelalui penyebarluasan informasi dan media rnassa;
- e. membuat booklet tentang pendidikan, penyembuhan dan pencegahan dari kekerasan dan penganiayaan terhadap perempuan dan anak; . .
- f. membangun jaringan kerja sama dengan berbagai pihak I stakeholder lainnya.
- (2) Divisi Pencegahan dan Jaring Informasi/ Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
BAB VJ KEANGGOTAAN DAN KEPENGL!RUSAN
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 18
- ( 1 ) Keanggotaan P2TP2A bersifat sukarela dan terbuka untuk masyarakat baik atas narna individu ataupun institusi atau lembaga kemasyarakatan, organisasi profesi dan badan usaha yang mempunyai kepedulian terhadap tindak kekerasan atau permasalahan perempuan dan anak.
- (2) Anggota P2TP2A berkewajiban untuk dapat memberikan kontribusinya sesuai dengan kemarnpuan dan profesionalitasnya.
- (3) Pengurus P2TP2A berasal dari unsur organisasi masyarakat peduli perempuan dan anak, apar at pemerintah, organisasi profesi dan lain-lain.
- (4) Masa bakti kepengurusan P2TP2A adalah 5 [lirrra] tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali.
BAB VII - PEMBIAYAAN
Pasal 19
- [ I ] Biaya pelaksanaan tugas P2TP2A berasal dari bantuan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja ofe� Kabupaten Sintang dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalarn jangka menengah dan jangka panjang biaya pelak P2TP2A swadaya dan rnandiri dari usaha-usaha ke . sanaan b . rjasarna serta sum angan yang sah dan ·u.dak mengikat dari perorangan · tah d · dal · , swasta pemenn , an am ncgen maupun luar negeri. '
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sintang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2009 Nomor 27), dicabut dan dinyatal&lt;an tidak berlaku.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang

Penetapan: Ditetapkan di Sintang pada tanggal 7 .J,I.Nl)f,..R I { BUPJ . .TI SINTANG, r 2012 W MILTON CROSBY

Penetapan: Diundangkan di Sintang . . pada tanggal · 1 Jtv.uJ f.. \ 'L.. 2013 ZULKIFLI HAJJ AHMAD BERlTA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR 3
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

3

TAHUN

2013

TANGGAL :

f, &lt;iwy.\_\_(L.i ·

2013

TENTANG

:

PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN D.&lt;\N AN/&gt;.K K.ABUPATEN SINTANG.

## STRUKTUR ORGANISASI PUSA T PELA YANAN TERP ADU PEMBERDA Y AAN PEREMPUAN DAN ANAK ( P2TP2A )


t


LAMPIRAN II :PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR : 3

Ti\HUN 2013

TANGGA :

7 jtvJvJ..{l..1 2013 PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN SINTANG

TENTANG:

SUSUNAN KEANGGOTAAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN SINTANG

| NO | JABATAN DALAM KEANGGOTAAN | KETERANGAN JABATAN /INSTANSI |
|------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Penasehat | 1 . Bupati Sintang 2. Kapolres Sintang 3. Kepala Kejaksaan Negeri Sintang 4. Dan Dim 1205 Sintang 5. Ketua Penzadilan Negeri Sintang |
| 2 | Koordinator | Wakil Bupati Sintanz |
| 3 | Ketua Umurn | Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang. |
| 4 | Ketua I | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang. |
| 5 | Ketua II | Kepala Sadan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang. |
| 6 | Ketua III | Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kabupaten Sintang. |
| 7 | Sekretaris | 1 . Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Sadan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang 2. Kepala Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Sadan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang Kasubid Pengarusutamaan Gender Perlindungan Perernpuan Badan KB dan |
| 8 | Bendahara | dan pp Kab. Sintang |
| 9 | Divisi - divisi 1 . Divisi Pelayanan dan Pemulihan | a. Direktur RSUD. Ade Mohammad Djoen Kabupaten 3intang (Koordinator) b. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang c. Kepala Bidang Pemberdayaan Keluarga Dinas Kesehatan Kab. Sintang d. Psikolog Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang e. Psikolog RSUD. Ade Mohammad Djoen Kabupaten Sintang f. Kepala Bapas Kabupaten Sintang g. Kasubid Kesejahteraan Anak Badan KB dan pp Kabupaten Sintang h. Kasi Kesehatan Keluarga Dinas Kesehata Kabupaten Sintang n |

| 2 | 3 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Divisi Pemberdayaan, Pendampingan/Advokasi | a. Sekretaris Badan KB dan PP Kabupaten Sintang (Koordinator) b. Kanit PPA Polres Sintang Sintang c. Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Sintang . d. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Smtang e. Kasi Pidurn Kejaksaan Negeri Sintang f. Kasubid Perlindungan Anak Badan KB dan ?P Kab.Sintang g. Kasubid Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Badan KB dan PP Kab. Sintang h. Staf Unit Perlindungan Perempuan dan |
| Divisi Pencegahan dan Jaringan informasi/ Dokumentasi | Anak Polres Sintang a. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang (Koordinator) b. Ketua STIKES Kapuas Raya Sintang c. Kepala Bidang Sosbud Bappeda Kab. Sintang d. Kepala Satuan Pol PP Kabupaten Sintang e. Kapala Bidang Tenaga Kerja Dinas Sosnakertran Kab. Sintang f. Kasat Binmas Polres Sintang g. Kasat Reskrim PoIres Sintang h. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosnakertran Kab. Sintang 1. Kasat Sabara Polres Sintang j. Kepala Lapas Kabupaten Sintang k. Ketua TP-PKK Kabupaten Sintang I . Ketua GOW Kabuoaten Sintane: |

1

BUPATI SfNTANG,

r o/ MIL TON CROSBY