PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA Nomor 12 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI (berlaku 30 Desember 2011)
Pembukaan
Menimbang
: a.
bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, kebijakan pemungutan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan cara penyediaan atau perbaikan fasilitas, sarana dan prasarana khususnya pengendalian menara
Mengingat
2
telekomunikasi membutuhkan pembiayaan sehingga dapat dipungut retribusi berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas;
- c. bahwa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, merupakan kewenangan yang diberikan kepada Daerah untuk mewujudkan kemandirian Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
: 1.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
5. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaran Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara;
2
16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA
Dan
BUPATI TORAJA UTARA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN
DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lain sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Toraja Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut Setdakab.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toraja Utara.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi untuk memungut Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
8. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha Lainnya.
9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
10. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
11. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh lebih dari satu operator.
12. Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
13. Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
14. Transmisi Utama ( Backbone ) adalah jaringan telekomunikasi utama yang berfungsi sebagai jaringan penghubung utama.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan, penataan, perizinan dan pengendalian penyelenggaraan menara telekomunikasi di Kabupaten Toraja Utara.
BAB III - PENGATURAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI Bagian Kesatu Penempatan Menara Telekomunikasi Pasal 3
Pasal 3
- (1) Dalam rangka pengaturan dan penataan penempatan menara telekomunikasi di wilayah daerah maka rencana penempatan dan persebaran menara telekomunikasi ditetapkan dengan
BAB III - PENGATURAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI Bagian Kesatu Penempatan Menara Telekomunikasi Pasal 3
Pasal 7
- (1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi yang digunakan sebagai menara telekomunikasi bersama berupa menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) operator dan desain konstruksi menaranya harus mendapatkan persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Struktur menara yang dibangun harus memenuhi SNI dan standard baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
- (3) Standar baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah tempat
penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama, ketinggian menara, struktur menara, rangka struktur menara, pondasi menara dan kekuatan angin.
- (4) Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu seperti kawasan cagar budaya, kawasan Bandar udara, kawasan pariwisata, kawasan hutan lindung dan sebagainya wajib memenuhi ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
- (5) Menara telekomunikasi yang dibangun harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas yang jelas, sekurang-kurangnya dengan sarana pentanahan ( grounding ), penangkal petir, catu daya, lampu halangan penerbangan ( Aviation Obstruction Light ), marka halangan penerbangan ( Aviation Obstruction Marking ), dan identitas yang berisi antara lain:
- a. Nama pemilik menara;
- b. Kontraktor menara;
- c. Nama pengguna menara;
- d. Tinggi menara;
- e. Lokasi dan Koordinat menara;
- f. Tahun pembuatan/pemasangan menara;
- g. Beban maksimum menara;
- h. Izin Mendirikan Bangunan Menara.
BAB III - PENGATURAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI Bagian Kesatu Penempatan Menara Telekomunikasi Pasal 3
Pasal 8
- (1) Dalam upaya penataan menara telekomunikasi, pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Toraja Utara diarahkan kepada pembangunan dan pengembangan menara telekomunikasi bersama.
- (2) Para operator dan penyedia menara telekomunikasi yang mengajukan pembangunan menara telekomunikasi baru diharuskan menyiapkan konstruksi menara telekomunikasi yang memenuhi syarat untuk dijadikan menara telekomunikasi bersama.
- (3) Konstruksi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
BAB III - PENGATURAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI Bagian Kesatu Penempatan Menara Telekomunikasi Pasal 3
Pasal 9
Menara telekomunikasi yang telah ada setelah ditetapkan Peraturan daerah ini, dan sesuai dengan rencana penempatan dan persebaran menara telekomunikasi serta secara teknis memungkinkan, harus digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari satu operator atau dijadikan menara telekomunikasi bersama.
BAB III - PENGATURAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI Bagian Kesatu Penempatan Menara Telekomunikasi Pasal 3
Pasal 10
Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga dalam rangka pembangunan menara telekomunikasi bersama yang menggunakan/ memanfaatkan aset dalam penguasaan Pemerintah Daerah atau aset daerah dengan
BAB III - PENGATURAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI Bagian Kesatu Penempatan Menara Telekomunikasi Pasal 3
Pasal 11
- (1) Penyedia menara telekomunikasi bersama harus memberikan kesempatan yang samatanpa diskriminasi kepada seluruh operator dalam menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan konstruksi teknis menara.
- (2) Penyedia menara telekomunikasi bersama wajib melakukan pengaturan untuk menghindari terjadinya interferensi yang merugikan operator dalam penggunaan menara telekomunikasi bersama.
- (3) Penyedia menara telekomunikasi bersama dalam pengoperasian menara telekomunikasinya wajib mematuhi prinsip-prinsip penggunaan menara
telekomunikasi bersama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
BAB IV - PERIZINAN MENARA TELEKOMUNIKASI Pasal 12
Pasal 12
- (1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi wajib memiliki rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi dan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan sebagai syarat perolehan IMB dan diberikan oleh organisasi perangkat daerah di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk mendapatkan rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi, pemohon melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat permohonan;
- b. Foto copy surat domisili;
- c. Foto copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
- d. Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan pas foto penanggung jawab perusahaan;
- e. Akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM;
- f. Surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka;
- g. Tanda daftar perusahaan;
- h. Persetujuan warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara yang diketahui Lurah dan Camat setempat;
- i. Status kepemilikan tanah dan bangunan atau perjanjian sewa menyewa;
- j. Persyaratan lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
- (4) Untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau dinas yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis.
- (5) Persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
- a. Rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi dari lembaga teknis yang membidangi telekomunikasi;
- b. Rekomendasi instansi teknis untuk kawasan khusus;
- c. Rencana penggunaan menara bersama;
- d. Status kepemilikan tanah dan bangunan atau perjanjian sewa menyewa;
- e. Izin gangguan dan izin genset, bila menggunakan genset.
- f. Gambar rencana teknis bangunan menara, meliputi: situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur yang dipertanggungjawabkan oleh perencana pemegang Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP) sesuai dengan bidangnya;
- g. Spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah;
- h. Spesifikasi teknis struktur atas menara meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan), beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir;
- (6) Kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah meliputi kawasan Bandar udara/pelabuhan, cagar budaya,
pariwisata, hutan lindung, kawasan yang memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi, serta kawasan pengendalian ketat lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
BAB IV - PERIZINAN MENARA TELEKOMUNIKASI Pasal 12
Pasal 13
Rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi bersama pada rencana penempatan dan persebaran menara, ditawarkan secara terbuka kepada penyedia menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - PERIZINAN MENARA TELEKOMUNIKASI Pasal 12
Pasal 14
- (1) Penyedia menara telekomunikasi dapat menempatkan:
- a. antena di atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau
- b. antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang
4. konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
- (2) Penempatan antena sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b yang lokasi antenanya berada pada jalan arteri atau kolektor harus dikamuflase dan tidak memerlukan izin.
BAB IV - PERIZINAN MENARA TELEKOMUNIKASI Pasal 12
Pasal 15
- (1) Setiap menara telekomunikasi yang dibangun wajib diasuransikan oleh pemiliknya.
- (2) Pemilik menara telekomunikasi wajib bertanggung jawab terhadap setiap kecelakaan yang timbul akubat dibangunnya menara telekomunikasi.
BAB IV - PERIZINAN MENARA TELEKOMUNIKASI Pasal 12
Pasal 16
- (1) Pemilik menara telekomunikasi wajib melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk secara berkala satu kali setiap tahun.
- (2) Tata cara pelaporan kelaikan fungsi bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V KOLOKASI DAN RELOKASI Bagian Kesatu Kolokasi
BAB IV - PERIZINAN MENARA TELEKOMUNIKASI Pasal 12
Pasal 17
Setiap permohonan operator terhadap kebutuhan menara telekomunikasi, dikolokasikan ke menara telekomunikasi bersama sesuai dengan rencana penempatan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
BAB IV - PERIZINAN MENARA TELEKOMUNIKASI Pasal 12
Pasal 18
Menara telekomunikasi yang telah ada, baik konstruksi tunggal maupun konstruksi rangka yang tidak memiliki izin, wajib mengajukan permohonan izin yang ditertibkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
BAB IV - PERIZINAN MENARA TELEKOMUNIKASI Pasal 12
Pasal 19
Menara telekomunikasi yang telah ada dan telah memiliki izin, jika dimungkinkan dapat ditransformasikan atau dimodifikasi menjadi menara telekomunikasi bersama sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan teknis dan sesuai dengan rencana penempatan menara.
BAB VI - PARTISIPASI PEMBANGUNAN Pasal 20
Pasal 20
- (1) Penyedia menara telekomunikasi di daerah dalam rangka ikut berpartisipasi pada pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat memberikan kontribusi dalam bentuk sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah dan/atau melalui program Tanggung Jawab Sosial ( Corporate Social Responsibility ).
- (2) Tata cara, mekanisme dan besaran kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam perjanjian tertulis antara penyelenggara menara telekomunikasi bersama dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Penyedia menara telekomunikasi setelah dikoordinasikan dan disinergikan dengan Pemerintah Daerah.
BAB VII - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 21
Pasal 21
Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pelayanan PengendalianMenara Telekomunikasi.
BAB VII - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 21
Pasal 22
Objek retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan
BAB VII - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 21
Pasal 23
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi.
Retribusi Pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
BAB IX - PENGGUNAAN JASA
Pasal 25
Tingkat Penggunaan jasa diukur ## BAB X PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
BAB IX - PENGGUNAAN JASA
Pasal 26
Tingkat Penggunaan jasa diukur ## BAB X PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
BAB IX - PENGGUNAAN JASA
Pasal 27
- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan sebesar 1 % dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Menara Telekomunikasi yang dikenakan pada pemilik menara dan berlaku selama 1 tahun kecuali provider memiliki menara sendiri untuk tujuan memperluas jaringan tanpa menyewa lahan milik masyarakat.
BAB XII - WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 28
Pasal 28
Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.
BAB XIII - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 29
Pasal 29
Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.
BAB XIII - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 29
Pasal 30
Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
BAB XIV - SURAT PENDAFTARAN Pasal 31
Pasal 31
- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPDORD.
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
BAB XV - PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 32
Pasal 32
## BAB XV PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 32
BAB XV - PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 32
Pasal 33
- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan dan penagihan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XV - PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 32
Pasal 34
- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk 1 (satu) bulan.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
BAB XV - PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 32
Pasal 35
Pemanfaatan dari Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
BAB XV - PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 32
Pasal 36
- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
BAB XV - PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 32
Pasal 37
- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk
memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XV - PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 32
Pasal 38
- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
BAB XVII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 39
Pasal 39
- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVIII - KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 40
Pasal 40
- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB XVIII - KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 40
Pasal 41
- (1) Piutang Retribusi yang tidakmungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIX - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 42
Pasal 42
- (1) Kegiatan pengawasan penyelenggaraan menara telekomunikasi diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penerbitan perizinan serta pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan menara oleh penyedia menara telekomunikasi.
- (2) Pengendalian penyelenggaraan menara telekomunikasi meliputi penertiban pembangunan dan pemeliharaan menara telekomunikasi serta penyelenggaraan menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kegiatan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap penyelenggaraan menara telekomunikasi, diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi berupa pencabutan izin hingga pembongkaran menara telekomunikasi yang ternyata tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
BAB XIX - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 42
Pasal 43
- (1) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan serta pengoperasian
menara dilakukan oleh Lembaga Teknis atau Dinas yang mengeluarkan izin dan aparat kewilayahan.
- (2) Pengendalian pembangunan fisik dan penggunaan menara dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati
BAB XIX - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 42
Pasal 44
Tanggung jawab teknis pelaksanaan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Telekomunikasi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
BAB XX - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN Pasal 45
Pasal 45
- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan
perundang-undangan daerah dan Retribusi.
perpajakan
- (2) Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
- a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB XXI - INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 46
Pasal 46
- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB XXII - PENYIDIKAN Pasal 47
Pasal 47
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Peretribusian Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana.
BAB XXIII - SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 48
Pasal 48
- (1) Penyedia menara telekomunikasi yang melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembekuan izin dan/atau pencabutan izin, hingga perintah pembentukan menara.
- (2) Tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XXIII - SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 48
Pasal 49
- (1) Dalam hal pemilik menara tidak melakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 25, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, pembongkarannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas biaya pemilik bangunan menara.
- (2) Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah, terhadap pemilik bangunan menara juga dikenakan denda administratif yang besarnya paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai total bangunan menara yang bersangkutan.
- (3) Besarnya sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk
BAB XXIII - SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 48
Pasal 50
- (1) Setiap pemilik menara telekomunikasi yang membangun menara telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan teknis bangunan gedung, sehingga mengakibatkan menara telekomunikasi tidak dapat berfungsi dan membahayakan keselamatan manusia dikenakan pidana sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XXIV - SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 51
Pasal 51
- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
BAB XXV - KETENTUAN PIDANA Pasal 52
Pasal 52
- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahpelanggaran.
BAB XXVI - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 53
Pasal 53
- (1) Penyedia menara telekomunikasi yang telah mendapatkan izin mendirikan bangunan menara dan telah selesai atau sedang membangun menaranya, sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dan tidak sesuai dengan rencana penempatan menara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyedia menara telekomunikasi yang telah mendapatkan izin mendirikan bangunan menara dan belum
3. membangun menaranya sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dan tidak sesuai dengan rencana penempatan menara wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah habis dan menara telekomunikasi tidak disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka menara tersebut harus ditertibkan oleh Bupati.
- (4) Penyedia menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini direlokasi ke dalam menara telekomunikasi bersama.
- (5) Pelaksanaan relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tanggung jawab operator yang bersangkutan.
- (6) Konstruksi hasil penertiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) pasal ini, apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah 3 (tiga) kali pemberitahuan dan tidak diambil oleh pemilik, maka konstruksi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara relokasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XXVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 54
Pasal 54
- (1) Ketentuan pengecualian dari penggunaan menara bersama dalam Peraturan Daerah ini tidak berlaku untuk:
- a. menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama; dan/atau
- b. menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi dan tidak layak secara ekonomis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi dapat bertindak sebagai perintis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b tidak diwajibkan membangun menara bersama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XXVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 54
Pasal 55
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Rantepao pada tanggal 30 Desember 2011 BUPATI TORAJA UTARA ## FREDERIK BATTI SORRING

Penetapan: Diundangkan di Rantepao pada tanggal 31 Desember 2011

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA LEWARAN RANTELA'BI' LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2011 NOMOR 12 2
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
## NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
## RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
## I. UMUM
Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pungutan retribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada Daerah untuk mewujudkan otonomi daerah yang mandiri dan bertanggungjawab. Kewenangan pemungutan retribusi dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya yang bersumber dari retribusi daerah diperlukan pengelolaan yang bertanggungjawab, terutama dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Upaya peningkatan retribusi daerah dilakukan dengan cara penyempurnaan pengelolaan, peningkatan kinerja pemungutan dan pengaturan retribusi yang dapat dipungut di Kabupaten Toraja Utara.
Retribusi yang dapat dipungut di wilayah Kabupaten Toraja Utara adalah Retribusi Rumah Potong Hewan. Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan, sehingga digolongkan dalam Retribusi Jasa Usaha.
Kebijakan pemungutan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi yang ada di Kabupaten Toraja Utara. Kebijakan pemungutan dan penetapan tarif retribusi sudah seharusnya tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah serta kegiatan ekspor - impor.
Pembangunan menara telekomunikasi harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan disesuaikan dengan ketentuan perundangundangan, serta harus disesuaikan dengan sarana pendukung antara lain sarana pertahanan (grounding), penangkal petir, catu daya, lampu halangan penerbangan (Aviation Obstruction Light), marka halangan penerbangan (Aviation Obstruction Marking), dan tinggi, lokasi/koordinat, tahun pembuatan/pemasangan, dan beban maksimum menara, dengan terlebih dahulu memiliki Ijin Mendirikan Bangunan Menara.
Izin Mendirikan Bangunan, Izin Galian, Izin Gangguan, Izin Instalasi Penagkal Petir, dan Izin Instalasi Genset bukan merupakan objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup jelas. .
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 22
Tidak Termasuk objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Izin Mendirikan Bangunan, Izin Galian, Izin Gangguan, Izin Instalasi Penagkal Petir, dan Izin Instalasi Genset bukan merupakan objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
PENJELASAN
Pasal 34
Cukup jelas. | Pasal 23 | Cukup jelas. | |-----------------------|-----------------------| | Cukup jelas. | | | | Pasal 35 | | Cukup jelas. | Cukup jelas. | | | Pasal 36 | | Pasal | Cukup jelas. | | 25 | | | Cukup jelas. | | | | Pasal 37 | | Pasal 26 Cukup jelas. | Cukup jelas. | | | Pasal 38 | | Cukup | | | Pasal 27 | Cukup jelas. | | jelas. | | | Pasal 28 | Pasal 39 Cukup jelas. | | Cukup jelas. | | | Pasal 29 | Pasal 40 | | Cukup jelas. | Cukup jelas. | | | Pasal 41 | | Pasal 30 | Cukup jelas. | | Cukup jelas. | | | | Pasal 42 | | | jelas. | | Pasal 31 | Cukup | | Cukup jelas. | | | Pasal 32 | Cukup jelas. | | Cukup jelas. | | | | Pasal 44 | | Pasal 33 Cukup jelas. | Cukup jelas. | | Pasal 45 | Pasal 55 | |--------------|----------------------------------------------------------| | Cukup jelas. | Cukup jelas. | | Pasal 46 | | | Cukup jelas. | TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 17 | | Pasal 47 | | | Cukup jelas. | | | Pasal 48 | | | Cukup jelas. | | | Pasal 49 | | | Cukup jelas. | | | Pasal 51 | | | Cukup jelas. | | | Pasal 52 | | | Cukup jelas. | | | Pasal 53 | | | Cukup jelas. | |