PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten ; - c. bahwa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah ; - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, , huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan ~aerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Non.or 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4437) sebagairnana telah diubah
I
I
•
...
•
- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
'
- I 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak. Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
12. Peraturan Pemerintah Nornor 111 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Waris dan Hibah Wasiat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 213, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4030);
13. Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pernerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Le:nbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri "Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/MK.07/2010 tentang Badan atau Lembaga Intemasional yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 13 Tahun 1990 Seri D Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor I);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan - Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Ngada (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 2);
I
!
..
Dengan Persetujuan Bersama
BUPATI NGADA DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENNGADA dan
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
Menetnpkan : DAN BANGUNAN.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada.
5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Dinas PPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset ~aerah Kabupaten Ngada.
7. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada.
8. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara clan Lelang Kupang.
9. oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
Pasal 2
- (1) Dengan nama BPHTB dipungut pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Objek Pajak BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (3) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pemindahan hak karena :
1. jual beli;
2. tukar-menukar;
3. hibah;
4. hibah wasiat;
5. waris;
6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
8. penunjukan pembeli dalam lelang;
9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. penggabungan usaha;
11. peleburan usaha;
12. pemekaran usaha; atau
13. hadiah.
- b. pemberian hak barn karena :
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
2. di Iuar pelepasan hak.
- (4) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. hak milik;
- b. hak guna usaha;
- c. hak guna bangunan;
- d. hak pakai;
- e. hak milik atas s~tuan rumah susun; dan
- f. hak pengelolaan.
- (5) Objek Pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh :
- a. perwakilan Diplomatik dan Konsulat Negara lain
Pasal 3
- (I) Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK,
CARA PERHITUNGAN DAN WILA Y AH PEMUNGUT AN
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK,
Pasal 4
- (1) Dasar pengenaan pajak adalah NPOP.
- (2) NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. jual beli adalah harga transaksi;
- b. tukar- menukar adalah nilai pasar;
- c. hibah adalah nilai pasar;
6. d . hibah wasiat adalah nilai pasar;
- e. waris adalah nilai.pasar;
- f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
- g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
- h. peralihan hak karena pelaksanaan .Putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
1. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
- J. pemberian hak barn atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
- k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
- I. peleburan usaha adalah nilai pasar;
- m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
- n. hadiah adalah nilai pasar; dan I atau
- o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang.
- (3) Jik! NPO~ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan: huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
., pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
- (4) Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya Pajak, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
- (5) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dirnaksud pada ayat (4) adalah bersifat sementara.
- (6) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak atau instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Besarnya NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluhjuta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (8) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (9) Besaran NPOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) bukan merupakan objek yang dipecah-pecah.
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK,
Pasal 5
Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5 % ( Hrna persen ).
•,
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK,
Pasal 6
- (1) Besaran Pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) setelah dikurangi NPOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) dan ayat (8).
- (2) Dalam hal NPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan NJOP PBB setelah dikurangi NPOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) dan ayat (8).
- (3) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.
-,
·I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
~,
~
i
SAAT PAJAK TERUTANG DANPEJABATPEMBUAT AKTA TANAH
BAB IV - SAAT PAJAK TERUTANG DANPEJABATPEMBUAT AKTA TANAH
Pasal 7
- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan untuk:
- a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- b. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat·dan ditandatanganinya akta;
- c. hibah adalah sejak tangal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan rnendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Bidang Pertanahan;
- f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- h. - putusan hakirn adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
1. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
- J. pemberian hak baru di luar pelepasan hale adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberiah hak;
- k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- I. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan
- o. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang.
- (2) Pajak yang terutang hams dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB IV - SAAT PAJAK TERUTANG DANPEJABATPEMBUAT AKTA TANAH
Pasal 8
- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (2) Kepala KPKNL yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah d~atau bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (3) Kepala Kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau I pendaftaran peralihan hak atas tanah setel~ wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
II
i
i
1
·
BAB IV - SAAT PAJAK TERUTANG DANPEJABATPEMBUAT AKTA TANAH
Pasal 9
- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala KPKNL yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risa lah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - SAAT PAJAK TERUTANG DANPEJABATPEMBUAT AKTA TANAH
Pasal 10
- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala KPKNL yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.7.500.000,00 ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala KPKNL yang membidangi pelayanan Ielang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
- (3) Kepala Kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN
Pasal 11
- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dengan dibayar sendiri dibayar
BAB V - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN
Pasal 12
- (1) Dalamjangka waktu 5 ( lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:
·
- a. SKPDKB jika
BAB V - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN
Pasal 13
- (1) Tata cara penerbitan SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
TATACARAPEMBAYARANDANPENAGIHAN
BAB VI - TATACARAPEMBAYARANDANPENAGIHAN
Pasal 14
- (1) Wajib Pajakrnembayar pajak terutang dengan menggunakan SSPD BPHTB.
- (2) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hams diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian dan penyampaian SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) diatur dengan Peraturan Bupati.
·
BAB VI - TATACARAPEMBAYARANDANPENAGIHAN
Pasal 15
- (1) Bupati rnenentukan tanggal jatuh tempo pembayar~ dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 ( tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
2. (2)\_ SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang rnenyebabkan jumlah pajak yang h~us dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan haru~ dilunasi dalam jangka waktu paling lama I ( satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
I
1
·'
.
14
- (3) Bupati atas pennohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % ( dua persen j sebulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, tanggal jatuh tempo pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - TATACARAPEMBAYARANDANPENAGIHAN
Pasal 16
- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:
- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. dari hasil penelitian SSPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan /atau salah hitung;
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratifberupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) setiap bulan untuk paling lama 15 ( lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
BAB VI - TATACARAPEMBAYARANDANPENAGIHAN
Pasal 17
- (1) Pajak yang terutang ## BAB VII
KEBERATAN DAN BANDING f.,:
BAB VI - TATACARAPEMBAYARANDANPENAGIHAN
Pasal 18
- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepadn Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu:
2. .a. SKPDKB;
- b. SKPDKBT;
- c. SKPDLB;
- d. SKPDN; dan
I
I
»
- e. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
BAB VI - TATACARAPEMBAYARANDANPENAGIHAN
Pasal 19
- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 ( dua belas ) bulan, sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabilajangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.
BAB VI - TATACARAPEMBAYARANDANPENAGIHAN
Pasal 20
- (1) Wajib Pajak.dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding· sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 ( tiga ) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 ( satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.
~
'.
'
•,
L
..
\
·I
I
•
BAB VI - TATACARAPEMBAYARANDANPENAGIHAN
Pasal 21
- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atauseluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan di tam bah imbalan bunga sebesar 2 % ( dua persen) sebulan untuk paling lama 24 ( dua puluh empat) bulan.
- (2) lmbalan bunga scbagaimana dimaksud pada ayat (I) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
3. administratif berupa denda sebesar 50 % ( lima puluh persen ) dari jumlah pajak ## BAB VIII
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSlADMINISTRATIF
.,.
BAB VI - TATACARAPEMBAYARANDANPENAGIHAN
Pasal 22
- SKPDKBT, atau STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/ atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang -undangan perpajakan daerah. (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKPDKB,
Bupati dapat:
- a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- c. mengurangkan atau membatalkan STPD;
- d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- e. mengurangkan ketetapan pajak terutang
BAB VI - TATACARAPEMBAYARANDANPENAGIHAN
Pasal 23
- (1) Bupati atau pejabat yang berwenang
BAB VI - TATACARAPEMBAYARANDANPENAGIHAN
Pasal 24
- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 ( dua belas ) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama I ( satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak terse but.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 ( dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
..
I
;
i
f
1
l
&gt;
1
r
~.
,~
~'
(
f
l
j
I
n
I
.:l
..
r:
J
.
'•
1
f
f
~=
,t
J
,,
:!
!
)
:i
-.i.
\'
"'
,
t
::
il
I
!,
l
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 ( dua ) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % ( ~ua persen) sebulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran pajak.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - TATACARAPEMBAYARANDANPENAGIHAN
Pasal 25
Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat ( 4 ), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuanjuga berlaku sebagai bukti pembayaran.
KADALUW ARSA PENAGIHAN
BAB XI - KADALUW ARSA PENAGIHAN
Pasal 26
- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 ( lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
- a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
- b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang paj~k secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak Iangsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak,
BAB XI - KADALUW ARSA PENAGIHAN
Pasal 27
- kadaluwarsa dapat dihapuskan. (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3~ Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
I
I
I
I
'
•
BABXII
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN
BAB XI - KADALUW ARSA PENAGIHAN
Pasal 28
- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib melakukan kegiatan penelitian atas SSPD yang disampaikan Wajib Pajak.
- (2) Penelitian terhadap SSPD BPHTB yang dilakukan hams ## BAB XIII
INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB XI - KADALUW ARSA PENAGIHAN
Pasal 30
- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
19
I·,'
'.
'.
&lt;
'
i
r
I'
,.
20
- (2) Pernberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui AnggF"an Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETENTUAN KHUSUS
BAB XIV - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 31
- (1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) adalah:
- a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
- b. pejabat dan /atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari/atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.
..
•'
•I
..
,
'
:j
l
,,
,;
•I
I
~
i
I
,
.,
'I
I
KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XV - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 32
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bi dang perpaj akan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan · tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatun dun dokurnen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
9. f meminta bantuan tenaga ahli daiam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. rnenghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentu~ peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
'
.
i
•.
,
•:,
i
~(
(,.
i
I'
1
f
,·
;
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 33
- Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SSPD BPHTB atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga rnerugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 ( satu ) tahun atau pidana denda paling banyak 2 ( dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, (1)
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SSPD BPHTB atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 ( dua ) tahun atau pidana denda paling banyak 4 ( empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kejahatan.
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sesuai peraturan perundangundangan.
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 34
Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 ( lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhimya masa pajak atau berakhimya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 35
- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 ( satu ) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 4.000.000,00 ( ernpat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksu.d dalam Pasal ~2 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 ( dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 ( sepuluhjuta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku Wajib Pajak karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.
t
I
l
.
•
·.;
'
\
'
r
!
'
,,
•
••
•••
II
•'•",
23
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 36
Dcnda scbagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.
BAB XVII - KETENTUANPENUTUP
Pasal 37
.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 1Ill dengan penempalannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.

Penetapan: Diundangkan di Bajawa pada tanggal 31 Desember 2010 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2010 NOMOR 11 .. 11.,.•,1,, I I I I I I I I I I I I I I I I i . ' : I { ;
PENJELASAN
Pembukaan
ATA~
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
## NOMOR 11 TAHUN 2010
## TENT ANG
## BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAHDAN BANGUNAN
## I. UMUM
. . Retribusi Daerah, Bea Pe~olehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan untuk bisa memenuhi asas-asas keadilan, kepastian hukum, legalitas dan sistern administrasi perpajakan yang memudahkan Wajib Pajak dalam membayar pajak, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Ngada tentang Bea Perolehan Rak atas Tanah dan Bangunan.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
' Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Huruf a Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Yang dimaksud dengan "hibah wasiat" adalah suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian hak