PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 1 Tahun 2017 tentang STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku 9 Januari 2017)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN ATAS PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas dalam pelaksanaan perjalanan
- dinas dalam daerah dan luar daerah perlu meninjau kembali Biaya Uang Representase Pimpinan dan Anggota DPRD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan ketentuan perubahan atas Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Seram Bagian Timur khusus untuk Uang Representase Perjalanan Dinas dan Biaya Perumahan bagi Anggota DPRD;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan UndangUndang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan DaerahDaerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2017;
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 Nomor 53,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49);
- 15 Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015 Nomor 12)

Menetapkan

:

- 16 Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 13 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015 Nomor 13)

## M E M U T U S K A N :

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017

## BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

2. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA - SKPD adalah dokumen rencana kerja keuangan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur;
1. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
5. Harga Satuan Biaya Masukan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk menghitung biaya komponen masukan kegiatan;
4. Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan;
6. Tarif Biaya Masukan adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan;
7. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

## BAB II STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017

## Pasal 2

- (1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 berfungsi sebagai acuan bagi SKPD untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam RKA -SKPD berbasis kinerja Tahun Anggaran 2017;
- (2) Fungsi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 sebagai acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi yang besaran biaya tidak dapat dilampauhi dalam penyusunan RKA - SKPD Tahun Anggaran 2017;
- (3) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 berfungsi sebagai :
- b. Estimasi.
5. a.
6. Batas tertinggi; atau
- (4) Fungsi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampauhi;
- (5) Fungsi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan besaran biaya yang dapat dilampauhi disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 3

- (1) a. Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, khusus Lampiran I, A. Belanja Pegawai nomor urut 80.1 dan nomor urut 80.2 huruf c, huruf d dan huruf f; ditinjau kembali/di ubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini; yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- (2) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

Selain Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati dapat menetapkan Standar Biaya Masukan lainnya dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- b. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik tertentu; dan atau
- a. Kekhususan standar biaya yang dimiliki oleh SKPD;
- c. Daerah terpencil/Daerah perbatasan/Pulau terluar;
- d. Kesulitan/belum tersedianya angkutan umum regular.

## BAB III KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 5

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Lampiran Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 halaman 22 nomor urut 80 Uang Refresentase; nomor urut 80.1 hurus c, huruf d dan huruf f, serta nomor ururt 80.2, huruf c, huruf d dan huruf f dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

ditetapkan di Bula pada tanggal 9 Januari 2017

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ABDUL MUKTI KELIOBAS

diundangkan di Bula pada tanggal 9 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

DR. SYARIF MAKMUR, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 270