UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 11 Tahun 1974 tentang PENGAIRAN DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai manfaat serba guna dan dibutuhkan manusia sepanjang masa, baik di bidang ekonomi sosial maupun budaya;
- b. bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran Rakyat secara adil dan merata.
- c. bahwa pemanfaatannya haruslah diabdikan kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat yang sekaligus menciptakan pertumbuhan, keadilan sosial dan kemampuan untuk berdiri atas kekuatan sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila;
- d. bahwa Algemeen Waterreglement Tahun 1936 belum berlaku untuk seluruh Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan pengairan dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan pada dewasa ini;
- e. bahwa untuk terlaksananya maksud tersebut di atas, perlu adanya Undang-undang mengenai pengairan yang bersifat nasional dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan di Indonesia, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial dan teknologi, guna dijadikan
- 2 - landasan bagi penyusunan peraturan perundang-undangan selanjutnya.
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara; ,
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960, Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene Untuk Usaha-usaha Bagi - Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2475);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2823);
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
Dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGAIRAN.
BAB I - PENGERTIAN
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. "Negara" adalah Negara Republik Indonesia;
2. "Pemerintah" adalah Pemerintah Republik Indonesia;
3. "Air" adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut;
4. "Sumber-sumber Air" adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air, baik yang terdapat di atas, maupun di bawah permukaan tanah;
5. "Pegairan" adalah suatu bidang pembinaan atas air, sumber-sumber air, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di dalamnya baik yang alamiah maupun yang telah diusahakan oleh manusia;
6. "Tata Pengaturan Air" adalah segala usaha untuk mengatur pembinaan seperti pemilikan, penguasaan, pengelolaan, penggunaan, pengusahaan, dan pengawasan atas air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung didalamnya, guna mencapai manfaat yang sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan peri kehidupan Rakyat;
7. "Tata Pengairan" adalah susunan dan letak sumber-sumber air dan atau bangunan-bangunan pengairan menurut ketentuan-ketentuan teknik pembinaanya disuatu wilayah pengairan;
8. "Tata Air" adalah susunan dan letak air seperti dimaksud dalam angka 3 pasal ini;
9. "Pembangunan Pengairan", adalah segala usaha mengembangkan pemanfaatan air beserta sumber-sumbernya dengan perencanaan dan perencanaan teknis yang teratur an serasi guna mencapai manfaat
sebesar-besarnya ...
- 5 - sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan peri kehidupan Rakyat;
10. "Perencanaan" adalah kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha untuk merumuskan sesuatu dasar tuntunan guna sesuatu tindakan dalam ruang lingkup yang luas dan berskala makro, sebagai hasil dari penghubungan dan pengolahan dari tugas pokok, tugas utama, cetusan, gagasan, pengetahuan, pengalaman dan keadaan;
11. "Rencana" adalah hasil perencanaan;
12. "Perencanaan Teknis" adalah kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha untuk merumuskan perincian rencana sebagai dasar dan tuntunan guna sesuatu tindakan dalam ruang lingkup yang tertentu dan berskala rmikro serta bersifat teknis;
13. "Rencana Teknis" adalah hasil perencanaan teknis.
BAB II - FUNGSI
Pasal 2
Air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam yang terkan dung didalamnya, seperti dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, 4 dan 5 Undang-undang ini mempunyai fungsi sosial serta digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat.
BAB III - HAK PENGUASAAN DAN WEWENANG
Pasal 3
- (1) Air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalanmya seperti dimaksud dalm Pasal 1 angka 3, 4 dan 5 Undang-undang ini dikuasai oleh Negara.
- (2) Hak menguasai oleh Negara tersebut dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang kepada Pemerintah untuk :
- a. Mengelola serta mengembangkan kemanfaatan air dan atau sumber-sumber air;
- b. Menyusun mengesahkan, dan atau memberi izin
BAB III - HAK PENGUASAAN DAN WEWENANG
Pasal 4
Wewenang Pemerintah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Undangundang ini, dapat dilimpahkan kepada instansi-instansi Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah dan atau badan-badan hukum tertentu yang syaratsyarat dan cara-caranya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB III - HAK PENGUASAAN DAN WEWENANG
Pasal 5
- (1) Menteri yang diserahi tugas urusan pengairan, diberi wewenang dan tanggungjawab untuk mengkordinasikan segata pengaturan usahausaha perencanaan, perencanaan teknis, pengawasan, pengusahaan, pemeliharaan, serta perlindungan dan penggunaan air dan atau sumber-sumber air, dengan
BAB III - HAK PENGUASAAN DAN WEWENANG
Pasal 6
Dalam hal terjadi atau diperhitungkan akan terjadi bencana yang mempunyai akibat kerugian harta benda maupun jiwa, Pemerintah berwenang mengambil tindakan-tindakan penyelematan dengan mengatur kegiatan-kegiatan pengamanan yang dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.
BAB III - HAK PENGUASAAN DAN WEWENANG
Pasal 7
Pengaturan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan 6 Undang-undang ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
PERENCANAAN DAN PERENCANAAN TEKNIS
BAB IV - PERENCANAAN DAN PERENCANAAN TEKNIS
Pasal 8
- 8 -
- (1) Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan serta Pembangunan Pengairan disusun atas dasar perencanaan dan perencanaan teknis yang ditujukan untuk kepentingan umum.
- (2) Hasil perencanaan dan perencanaan teknis yang berupa rencanarencana dan rencana-rencana teknis tata, pengaturan air dan tata pengairan serta pembangunan pengairan tersebut dalam ayat (1) pasal ini, disusun untuk keperluan rakyat disegala bidang dengan
BAB IV - PERENCANAAN DAN PERENCANAAN TEKNIS
Pasal 9
Sebagai dasar perencanaan, pengembangan dan pemanfaatannya, di selenggarakan penelitian dan inventarisasi untuk mengetahui modal kekayaan alam yang berupa air beserta sumber-sumbernya diseluruh wilayah Indonesia.
BAB V - PEMBINAAN
Pasal 10
- (1) Pemerintah menetapkan tata cara pembinaan dalam rangka kegiatan pengairan menurut bidangnya masing-masing sesuai dengan fungsifungsi dan peranannya, meliputi :
Menetapkan ...
- 9 - perencanaan teknis, penggunaan, pengusahaan, pengawasan dan perizinan pemanfaatan air dan atau sumber-sumber air;
- b. Mengatur dan melaksanakan pengelolaan serta pengembangan sumber-sumber air dan jaringan-jaringan pengairan (saluransaluran beserta bangunan-bangunannya) secara lestari dan untuk mencapai daya guna sebesar-besarnya;
- c. Melakukan pencegahan terhadap terjadinya pengotoran air yang dapat merugikan penggunaannya serta lingkungannya;
- d. Melakukan pengamanan dan atau pengendalian daya rusak air terhadap daerah-daerah sekitarnya;
- e. Menyelenggarakan penelitian dan penyelidikan sumber-sumber air;
- f. Mengatur serta menyelenggarakan penyuluhan dan pendidikan khusus dalam bidang pengairan.
- (2) Tata cara pembinaan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
PENGUSAHAAN
BAB VI - PENGUSAHAAN
Pasal 11
- (1) Pengusahaan air dan atau sumber-sumber air yang ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatannya bagi kesejahteraan Rakyat pada dasarnya dilakukan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah.
Badan ...
- 10 - pengusahaan air dan atau sumber-sumber air, harus memperoleh izin dari Pemerintah, dengan berpedoman kepada azas usaha bersama dan kekeluargaan.
- (3) Pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
EKSPLOITASI DAN PEMELIHARAAN
BAB VII - EKSPLOITASI DAN PEMELIHARAAN
Pasal 12
Guna menjamin kelestarian fungsi dari bangunan-bangunan pengairan untuk menjaga tata pengairan dan tata air yang baik, perlu dilakukan kegiatan-kegiatan eksploitasi dan pemeliharaan serta perbaikanperbaikan bangunan- bangunan pengairan tersebut dengan ketentuan :
- a. Bagi bangunan-bangunan pengairan yang ditujukan untuk memberikan manfaat langsung kepada sesuatu kelompok masyarakat dilakukan dengan mengikut sertakan masyarakat, baik yang berbentuk Badan Hukum, Badan Sosial maupun perorangan, yang memperoleh manfaat langsung dari adanya bangunan-bangunan tersebut, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- b. Bagi bangunan-bangunan pengairan yang ditujukan untuk kesejahteraan dan keselamatan umum pada dasarnya dilakukan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah.
BAB VIII - PERLINDUNGAN
Pasal 13
- (1) Air, sumber-sumber air beserta bangunan-bangunan pengairan harus dilindungi serta diamankan, dipertahankan dan dijaga kelestariannya, supaya dapat memenuhi fungsinya sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Undang-undang ini, dengan jalan:
- a. Melakukan usaha-usaha penyelamatan tanah dan air;
- b. Melakukan pengamanan dan pengendalian daya rusak air terhadap sumber-sumbernya dan daerah sekitarnya;
- c. Melakukan pencegahan terhadap terjadinya pengotoran air, yang dapat merugikan penggunaan serta lingkungannya;
- d. Melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap bangunanbangunan pengairan, sehingga tetap berfungsi sebagaimana mestinya.
- (2) Pelaksanaan ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IX - PEMBIAYAAN
Pasal 14
- (1) Segala pembiayaan untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka Tata Pengaturan Air dan Pembangunan Pengairan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.
- (2) Masyarakat yang mendapat manfaat langsung dari adanya bangunanbangunan pengairan, baik untuk diusahakan lebih lanjut maupun untuk keperluan sendiri dapat diikut sertakan menanggung pembiayaan sebagai pengganti jasa pengelolaan.
- (3) Badan Hukum, Badan Sosial dan atau perorangan yang mendapat manfaat dari adanya bangunan-bangunan pengairan, baik untuk diusahakan lebih lanjut maupun untuk keperluan sendiri, wajib ikut menanggung pembiayaan dalam bentuk iuran yang diberikan kepada Pemerintah.
- (4) Pelaksanaan dari ayat (2) dan (3) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
KETENTUAN PIDANA
BAB X - KETENTUAN PIDANA
Pasal 15
- (1) Diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) :
- a. barang siapa dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air yang tidak ## BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
BAB X - KETENTUAN PIDANA
Pasal 16
Segala peraturan perundang-undangan dalam bidang pengairan yang elah ada yang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku, selama belum diadakan yang baru ## BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
BAB X - KETENTUAN PIDANA
Pasal 17
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta, pada tanggal 26 Desember 1974 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEHARTO JENDERAL TNI.

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Desember 1974

Penandatangan: MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd SUDHARMONO, S H.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1974 TENTANG PENGAIRAN
## A. PENJELASAN UMUM
1. Telah dimaklumi bahwa Bangsa kita dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan berbagai kekayaan alam yang tersedia dalam bumi Negara Indonesia ini. Salah satu diantaranya ialah air beserta sumber-sumber misalnya sungai, danau, waduk, rawa, mata air, lapisan-lapisan air di dalam tanah yang mutlak dibutuhkan oleh manusia sepanjang masa baik langsung maupun tidak langsung. Karenanya, bumi dan air dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat secara adil dan merata.
Untuk itu, pemanfaatan air beserta sumber-sumbernya haruslah diabdikan kepada kepentingan dan kesejahteraan Rakyat disegala bidang, baik bidang ekonomi, sosial, budaya maupun pertahanan keamanan nasional, yang sekaligus menciptakan pertumbuhan, keadilan sosial dan kemampuan untuk berdiri atas kekuatan sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
Oleh karena itu, air beserta sumber-sumbernya tersebut haruslah dilindungi dan dijaga kelestariannya. Agar maksud tersebut dapat dicapai dengan sebaik-baiknya, Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah serta tindakan-tindakan seperlunya.
Dengan demikian sesuai dengan hakekat Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum, haruslah kepada usaha-usaha serta tindakan-tindakan tersebut diberikan landasan hukum yang tegas, jelas, lengkap serta menyeluruh guna menjamin adanya kepastian hukum bagi kepentingan Rakyat dan Negara serta
- 2 - merupakan salah satu langkah maju kearah terciptanya unifikasi hukum dibidang pengairan.
2. Peraturan-peraturan hukum yang ada mengenai masalah air dan atau sumbersumber air dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini dan tidak memenuhi cita-cita yang kita harapkan sesuai dengan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945.
Algemeen Waterreglement tahun 1936 yang merupakan dasar daripada peraturan perundang-undangan tentang pengaturan masalah air lebih menitik beratkan pada kegiatan-kegiatan untuk mengatur dan mengurus salah satu bidang penggunaan air saja tetapi tidak memberikan dasar yang kuat untuk usaha-usaha pengembangan penggunaan/pemanfaatan air dan atau sumber-sumber air guna meningkatkan taraf hidup Rakyat dan hanya berlaku disebagian wilayah Indonesia, khususnya di Jawa dan Madura.
3. Pengairan merupakan bidang pembinaan atas air dan sumber-sumber air, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung didalamnya, baik yang alamiah maupun yang telah diusahakan oleh manusia.
Pengairan yang dimaksud didalam Undang-undang ini bukanlah hanya sekedar suatu usaha untuk menyediakan air guna keperluan pertanian saja (irigasi), namun lebih luas dari pada itu ialah pemanfaatan serta pengaturan air dan sumber-sumber air yang meliputi antara lain :
- a. irigasi, yakni usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, baik air permukaan maupun air tanah;
- b. pengembangan daerah rawa, yakni pematangan tanah daerah-daerah rawa antara lain untuk pertanian ;
- c. pengendalian dan pengaturan banjir serta usaha untuk perbaikan sungai, waduk dan sebagainya ;
- d. pengaturan penyediaan air minum, air perkotaan, air industri, dan pencegahan terhadap pencemaran atau pengotoran air dan sebagainya.
4. Undang-undang tentang Pengairan ini harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
- a. Sederhana, tetapi cukup dapat mencakup prospek masa depan yang jauh, sesuai dengan keadaan menurut waktu maupun tempat.
- b. Mengandung kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk menjadi dasar bagi peraturan-peraturan pelaksanaannya lebih lanjut;
- c. Mencakup semua segi di bidang pengairan, agar betul-betul dapat dijadikan dasar bagi peraturan-peraturan untuk masing-masing segi, yang pengaturannya lebih lanjut akan diatur tersendiri.
5. Undang-undang ini dalam Bab pertama memuat beberapa pengertian dari istilahistilah yang lazim dipergunakan dibidang pengairan yang diatur dalam Undangundang ini dengan maksud menghindari perbedaan penafsiran, karena sampai pada waktu ini dibidang tersebut masih banyak dipakai istilah yang belum mendapatkan kesatuan pengertian.
6. Seperti telah disebutkan diatas bahwa mengingat air beserta sumber-sumbernya merupakan kekayaan alam yang mutlak dibutuhkan untuk hajat hidup manusia, maka dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa air beserta sumber-sumbernya dikuasai oleh negara dan pelaksanaan wewenang penguasaannya dilimpahkan kepada Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah.
Disamping itu Undang-undang ini dapat melimpahkan wewenang tertentu dari pada Pemerintah tersebut kepada Badan-bandan Hukum tertentu, yang syaratsyaratnya diatur oleh Pemerintah, dengan menghormati hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat setempat, ialah masyarakat yang tata kehidupannya berdasarkan adat, kebiasaan dan keagamaan, termasuk Lembaga-lembaga masyarakat yang bersifat sosial religius sepanjang hak-hak itu menurut kenyataan betul-betul masih ada dan pelaksanaannya harus sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu tercapainya tujuan-tujuan yang dicantumkan dalam Undang-undang ini dan peraturan-peraturan pelaksanaannya serta tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional.
## B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.
##
PENJELASAN
Pasal 1
Istilah-istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar supaya terdapat keseragaman pengertian