Unknown Unknown Nomor TAHUN2017 Tahun 2009 tentang PERATURANINTERNAL (HOSPITAL BY LAW) RUMAHSAKITUMUMDAERAHTEBINGTINGGI KABUPATENEMPATLAWANG DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIEMPATLAWANG, - a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
- Mengingat:
--
••
,~.
".-
I
I,
BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURANBUPATIEMPATLAWANG NOMOR~( TAHUN2017
TENTANG
PERATURANINTERNAL (HOSPITAL BY LAW) RUMAHSAKITUMUMDAERAHTEBINGTINGGI KABUPATENEMPATLAWANG
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATIEMPATLAWANG,
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit perlu menetapkan Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws), yang berfungsi sebagai acuan dalam melakukan pengawasan terhadap Rumah Sakit dan sebagai acuan bagi Pimpinan Rumah Sakit dalam mengelola Rumah Sakit dan menyusun kebijakan yang bersifat teknis operasional, serta sebagai sarana perlindungan hukum, menjamin efektifitas, efisiensi dan mutu layanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 1.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
--
o
o
.'i1
--
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 104, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tabun 2004 tentang Praktek kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 126, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tabun 2009 ten tang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor 144, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 7.
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor 153, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 ·Nomor 2444, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telab diubab beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubaban kedua atas Undang-un dang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintab Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 298, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 307, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
12. Peraturan Pemerintab Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintab Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
J1.Lintas Sumatera Km.3,5 Talang B'myu. Tebing Tinggi Telp/Fax (0702)21007 Kode Pos 31453
.1
I
--
| | 14. | Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 15 | Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; |
| | 16 | Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4614); |
| o | 17 | Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaterr/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); |
| | 18 | Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); |
| | 19 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; |
| | 20 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; |
| c | 21 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; |
| | 22 | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; |
| | 23 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendomn Pengelolahan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolahan Keuangan Daerah; |
| | 24 | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV /2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit; |
--
--
o
c
Menetapkan:
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/Menkes/SK/ /III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang wajib dilaksanakan daerah; ,
26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws);
27. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/Menkes/SK/N /2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff By Laws) di Rumah Sakit;
28. Kepmenkes No 129 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Empat Lawang
29. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 09);
30. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang tahun 2010 Nomor 18);
31. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 10 Tahun 2014 ten tang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
MEMUTUSKAN:
PERATURANBUPATIEMPATLAWANGTETANGPERATURAN INTERNAL (HOSPITAL BY LA VV) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEBING TINGGI KABUPATENEMPATLAWANG
BABI
KETENTUANUMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Internal (Hospital By Laws) ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Empat Lawang.
2. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
3. Rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
--
JI.Lintas Sumatera KIn. 3,5 Talang Banyu. Tebing Tinggi Telp/Fax (0702)21007 Kode Pos 31453
--
o
o
,.,
.•
"•••..\~ .
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUDadalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang darr/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pola Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUDadalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa ke1eluasaan untuk menerapkan praktekpraktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan .kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Dewan Pengawas adalah suatu badan yang me1akukan pengawasan terhadap operasional rumah sakit yang dibentuk dengan keputusan Bupati atas usulan Direktur yang anggotanya harus memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
8. Satuan Pengawas Internal (SPI).
9. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi yang terdiri dari Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.
10. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. II". Pejabat pengelola Badan Layanan Umum Daerah adalah pimpinan Badan Layanan Umum Daerah yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional Badan Layanan Umum Daerah yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan.
12. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
13. Staf medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang bekerja puma waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan rumah sakit.
14. Unit pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan, yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif, kamar operasi, kamar bersalin, radiologi, laboratorium, rehabilitasi medis dan lain-lain.
15. Unit kerja adalah tempat staf medis dan profesi kesehatan lain yang menjalankan profesinya, dapat berbentuk instalasi, unit dan lain-lain.
16. Komite Medis adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tatakelola klinis (clininal governance) agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
--
--
.•
!
I
o
o
BABII
PRINSIPPERATURAN INTERNAL (HOSPITAL BYLAW)
Pasal 2
- (1) Tata Ke101aRumah Sakit merupakan peraturan dasar rumah sakit, yang didalamnya memuat:
- a. Struktur Grganisasi;
3. b Prosedur Kerja;
- c. Pengelompokan fungsi-fungsi logis; dan
5. d Pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. .-Transparansi;
8. b :Akuntabilitas;
- c. Resposibilitas; dan
10. d Independensi.
Pasal 3
- (1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, kewenangan dan hak dalam organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
- (3) Pengelompokan fungsi logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatifj kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif.
Pasal 4
- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan serta dapat menuznbuhkan kepercayaan.
- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada rumah sakit agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat serta perundang-undangan.
- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat. -
--
J1.Lintas Sumatera Km. 3,5Talang Banyu. Tebing Tinggi TelpjFax (0702)21007 Kode Pos 31453
--
o
o
,A:~\_
--
J
'"
Pasal 5
Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diwujudkan dalam perencanaan, evaluasi dan laporan/pertanggungjawaban dalam sistem pengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen SDM, pengelolaan aset, dan manajemen pelayanan.
BABIII TATAKELOLA KORPORASI Bagian Kesatu Identitas
Pasal 6
- (1) Nama Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
- (2) Jenis rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D.
- (4) Alamat Rumah Sakit adalah di jalan H.Noerdin Panji (Poros).
Bagian Kedua
Visi &amp; Misi Rumah Sakit
Pasal 7
- (1) Visi Rumah Sakit adalah menjadi Rumah Sakit Yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Terbaik, Berkualitas, dan Profesional
- (2) Misi rumah sakit adalah :
1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana Rumah Sakit
2. Meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit
Bagian Ketiga
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Rumah Sakit
Pasal 8
- (1) Rumah Sakit adalah milik Pemerintah Daerah yang merupakan un sur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan kesehatan, dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; .
- (2) Rumah sakit mempunyai tugas pokok rnenyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rumah Sakit mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan;
5. b Pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintah daerah di bidang pelayanan;
- c. Penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan;
- d. Pelayanan Medis;
8. [l, Lintas Sumatera Km.3,5TalangBanyu. TebingTinggi TelpJFax (0702)21007 Kode Pos 31453
I
I
--
o
c
- e. Pelayanan penunjang medis dan non medis;
- f. Pelayanan Keperawatan;
- g. Pelayanan Rujukan;
- h. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
1. Pengelolaan keuangan dan akutansi; dan'
- J. Pengelolaan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, orgamsasi dan tatalaksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum.
Bagian Keempat Kedudukan Pemerintah Daerah
Pasal 9
- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap kelestarian, perkembangan dan kemajuan Rumah Sakit sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya mempunyai kewenangan:
- a. Menetapkan peraturan tentang Tata Kelola dan Standar Pelayanan Minimal beserta perubahannya;
- b. Membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas;
- c. Memberhentikan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas karena sesuatu hal yang menurut peraturannya dibolehkan untuk diberhentikan;
- d. Menyetujui dan mensahkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);dan
- e. Memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menutup defisit anggaran Rumah Sakit, yang setelah diaudit secara independen, bukan disebabkan oleh kesalahan dalam pengelolaan.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas terjadinya kerugian pihak lain, termasuk pasien, akibat kelalaian darr/ atau kesalahan dalam pengelolaan Rumah Sakit.
Bagian Kelima Dewan Pengawas Pembentukan Dewan Pengawas
Pasall0
- (1) Dewan Pengawas dibentuk dengan keputusan Bupati atas usulan Direktur.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang dan salah seorang diantaranya ditetapkan sebagai Ketua Dewan Penga.was.
Bagian Keenam
Tugas dan Kewajiban Dewan Pengawas
Pasal 11
- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan clan pengawasan terhadap pengelolaan rumah sakit yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
--
JI.Lintas Sumatera Km.3,5 Talang Banyu. TebingTinggi Telp/Fax (0702)21007 Kode Pos 31453
--
o
o
,oi.F-
- (2) Dewan Pengawas berkewajiban :
- a. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang diusulkan oleh Direktur;
- b. Mengikuti perkembangan kegiatan rumah sakit dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan rumah sakit;
- c. Melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah tentang kinerja rumah sakit;
- d. Memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan pengelolaan rumah sakit;
- e. Melakukan evaluasi dan penilaian kinerja, baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola; dan
- f. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 4 (empat) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu diperlukan.
Bagian Ketujuh
Keanggotaan Dewan Pengawas
Pasal 12
- (1) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur:
- a. Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkaitan dengan kegiatan Rumah Sakit;
- b. Pejabat di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah; dan
- c. Tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan rumah sakit.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Pejabat Pengelola.
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi anggota Dewan Pengawas, yaitu :
- a. Memiliki dedikasi dan memahami masalah-rnasalah yang berkaitan dengan kegiatan rumah sakit, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- b. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi Direksi, atau Komisaris, atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah; dan
- c. Memiliki kompetensi dalam bidang menajemen keuangan, sumber daya manusia serta mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
Bagian Kede1apan Masa Jabatan Dewan Pengawas
Pasal 13
- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati;
- (3) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)apabila :
--
JI. Lintas Sumatera Km. 3,5 Talang Banyu. Tebing Tinggi Telp/Fax (0702)21007 Kode Pos 31453
""
I!
--
o
o
1.
~j.
- a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
- b. Tidak melaksanaan ketentuan perundang-undangan;
- c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit; atau
- d. Dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana danj atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas Rumah Sakit.
Bagian Kesembilan
Sekretaris Dewan Pengawas
Pasal 14
- (1) Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas bukan merupakan Anggota Dewan Pengawas.
Bagian Kesepuluh
Biaya Dewan Pengawas
Pasal 15
Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas termasuk honorarium Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada Rumah Sakit dan dimuat dalam RBA.
BABIV
PEJABATPENGELOLAH Bagian Pertama Komposisi Pejabat Pengelola
Pasal 16
Pejabat pengelola Rumah Sakit adalah pimpinan Rumah Sakit yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional Rumah Sakit, terdiri dari:
- a. Pemimpin, merupakan pejabat pengguna anggararr/ barang Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, selanjutnya disebut Direktur;
- b. Pejabat Keuangan, Mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan RSUD Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, selanjutnya disebut Kabag Tata Usaha;
- c. Pejabat Teknis, bertanggung jawab berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan
- d. Peningkatan sumber daya lainnya, se1anjutnya disebut Kepala Bidang Pelayanan, Kepala Bidang Keperawatan, Kepala Bidang Rekam Medis dan Perencanaan.
Pasa117
Direktur bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah terhadap operasional dan keuangan rumah sakit secara umum dan keseluruhan.
Pasal 18
Semua pejabat pengelola dibawah Direktur bertanggungjawab kepada Direktur sesuai bidang tanggungjawabnya masing-masing.
--
JI. Lintas Sumatera Km. 3,5 Talang Banyu. Tebing Tinggi TelpjFax (0702)21007 Kode Pos 31453
,
j
--
c
o
.
...;il-
Pasal 19
- (1) Komposisi pejabat pengelola Rumah Sakit dapat dilakukan perubahan, baik jumlah maupun jenisnya, setelah melalui analisis organisasi guna memenuhi tuntutan perubahan.
- (2) Perubahan komposisi pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan oleh Bupati.
Bagian Kedua
Pengangkatan Pejabat Pengelola
Pasal 20
- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola ditetapkan
Pasal 22
Syarat untuk dapat diangkat menjadi Direktur adalah :
- a. Seorang Dokter atau Dokter Gigi yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang perumahsakitan;
- b. Berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian Rumah Sakit;
- c. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi pemimpin perusahaan yang dinyatakan pailit;
- d. Berstatus Aparatur Sipil Negara atau NonAparatur Sipil Negara;
- e. Be~sedia membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menjalankan praktik bisnis yang sehat di Rumah Sakit; dan
- f. Memenuhi syarat administrasi kepegawaian bagi Direktur yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara.
---
JI.Lintas Sumatera Km. 3,5 Talang Banyu. Tebing Tinggi TelpJFax (0702)21007 Kode Pos 31453
l .
I
--
o
o
"-I
Syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala Bagian Tata Usaha adalah :
- a. Memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bagian umum, keuangan dari/ atau akuntansi;
- b. Berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan umum dan usaha guna kemandirian keuangan;
- c. Mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan umum dan administrasi Rumah Sakit;
- d. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi pemegang keuangan perusahaan yang dinyatakan pailit;
- e. Berstatus Aparatur Sipil Negara;
- f. Bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan umum serta mampu menjalankan prinsip pengelolaan keuangan yang sehat di rumah sakit;
- g. Memenuhi syarat administrasi kepegawaian.
Pasal 24
Syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala Bidang Pelayanan, Kepala Bidang Keperawatan, Kepala Bidang Rekam Medik dan Perencanaan adalah :
- a. Seorang dokter / dokter gigi yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang pelayanan;
- b. Berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan yang profesional;
- c. Mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan rumah sakit;
- d. Berstatus Aparatur Sipil Negara;
- e. Bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan di rumah sakit;
- f. Memenuhi syarat administrasi kepegawaian bagi yang berasal dari Aparatur Sipil Negara.
Bagian Keempat
Pemberhentian Direktur dan Pelayanan, Keperawatan, Rekam Medik dan
Perencanaan
Pasal 25
Direktur dan Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Pelayanan, Kepala Bidang Keperawatan, Kepala Bidang Rekam Medik dan Perencanaan dapat diberhentikan karena:
- a. Meninggal dunia;
- b. Berhalangan secara tetap selama 3 (tiga)bulan berturut-turut;
- c. Tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik;
- d. Melanggar misi, kebijakan atau ketentuan-ketentuan lain yang telah digariskan;
- e. Mengundurkan diri karena alasan yang patut;
- f. Terlibat dalam suatu perbuatan melanggar hukum yang ancaman pidananya 5 (lima)tahun atau lebih.
--
JI. Lintas Sumatera KIn.3,5 TalangBanyu. TebingTinggi Telp/Fax (0702)21007 Kode Pos 31453
I
I
--
c
o
--
Bagian Kelima
Tugas dan Kewajiban, Kewenangan, serta Tanggung jawab Direktur
Pasal 26
Direktur bertugas dan berkewajiban:
- a. Memimpin dan mengurus rumah sakit sesuai dengan tujuan rumah sakit yang telah ditetapkan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- b. Memelihara, menjaga dan mengelola kekayaan Rumah Sakit;
- c. MewakiliRumah Sakit di dalam dan di luar pengadilan;
- d. Melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengelola Rumah Sakit sebagaimana yang telah digariskan;
- e. Mengelola Rumah Sakit dengan berwawasan lingkungan;
- f. menyiapkan Rencana Strategi Bisnis (RSB) dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)Rumah Sakit;
- g. Mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi Rumah Sakit sesuai ketentuan;
- h. Menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
1. Menyampaikan dan mempertanggung jawabkan kinerja operasional serta keuangan Rumah Sakit.
Pasal 27
Direktur berwenang:
- a. Menetapkan kebijakan operasional Rumah Sakit;
- b. Menetapkan Peraturan Direktur, Pedoman, Petunjuk Teknis dan Standar Prosedur Operasional Rumah Sakit;
- c. Mengusulkan mengangkat dan memberhentikan pegawai Rumah Sakit sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. Menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai Rumah Sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Memberikan penghargaan kepada pegawai, karyawan dan profesional yang berprestasi tanpa atau dengan sejumlah uang yang besarnya tidak melebihi ketentuan yang berlaku;
- f. Memberikan sanksi yang bersifat mendidik sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- g. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dibawah direktur kepada Bupati;
- h. Mendatangkan ahli, profesional konsultan atau lembaga independen menakala diperlukan;
1. Menetapkan organisasi pelaksana dan organisasi pendukung dengan uraian tugas masing-masing;
- j. Menandatangani perjanjian dengan pihak lain untuk jenis perjanjian yang bersifat teknis operasional pelayanan;
- k. Mendelegasikan sebagian kewenangan kepada jajaran di bawahnya;
1. Meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari sernua pejabat pengelola dibawah direktur.
JI.Lintas Sumatera Km.3,5 Talang Banyu. TebingTinggi Telp/Fax (0702)21007 Kode Pas 31453
--
c
o
.\_
ul.
Direktur bertanggungjawab atas:
- a. Kebenaran kebijakan Rumah Sakit;
- b. Kelancaran, efektifitas dan efisiensi kegiatan Rumah Sakit;
- c. Kebenaran program kerja, pengendalian, pengawasan dan pelaksan.aan serta laporan kegiatannya;
- d. Peningkatan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan.
Bagian Keenam
Tugas dan Kewajiban Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Pelayanan, Keperawatan, Rekam Medik dan Perencanaan
Pasal 29
Kepala Bagian Tata Usaha bertugas dan berkewajiban:
- a.Menyelenggrakan program kerja Wakil Direktur Keuangan;
- b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Wakil Direktur Keuangan;
- c. Mengkoordinasikan, pembinaan, dan sinkronisasi kegiatan tiap-tiap bagian pada Wakil Direktur Keuangan;
- d. Menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan di bidang umum, keuangan, perencanaan dan diklat;
- e. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansijpihak terkait di bidang umum, keuangan, perencanaan dan diklat;
- f. Menyelenggarakan evaluasi dan pe1aporan Wakil Direktur Keuangan;
- g. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
- h. Menyiapkan Daftar Pelaksanaan Anggaran Rumah Sakit;
1. Melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
- J. Menyelenggarakan pengelolaan kas;
- k. Melakukan pengelolaan utang-piutang;
1. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
- m. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
- n. Menyelenggarakan akutansi dan penyusunan laporan keuangan;
- o. Mengkoordinasikan pengelolaan sistem remunerasi, pola tarif dan pelayanan administrasi keuangan;
- p. Mengkoordinasikan pe1aksanaan serta pemantauan pe1aksanaan dengan bekerjasama dengan Satuan Pengawas Intern; clan
- q. Melaksanakan tugas-tuga.s lain yang diberikanDirektur.
Pasal 30
Kepala Bidang Pelayanan, Kepala Bidang Keperawatan, Kepala Bidang Rekam Medik dan Perencanaan bertugas dan berkewajiban:
- a. Menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidang pelayanan, keperawatan, Rekam medik dan perencanaan;
- b. Melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran;
3. c.. Mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang pelayanan, keperawatan, Rekam medik dan perencanaan
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.
JI. Lintas Sumatera Km. 3,5 Talang Banyu. Tebing Tinggi TelpjFax (0702)21007 Kode Pos 31453
--
I,
--
o
o
.J..j.
--
BABIV
SPI (Satuan Pengawas Internal)
Pasa131
- (1) Satuan Pengawas Internal adalah kelompok fungsional yang bertugas membantu Direktur dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian internal terhadap pendayagunaan pengelolaan sumber daya Rumah Sakit.
- (2) Pembentukan Satuan Pengawas Intern pada Rumah Sakit ditetapkan dengan Keputusan Direktur
- (3) Satuan Pengawas Intern dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),menyelenggarakan fungsi sebagai berikut
- a. Penyusunan rencana pedoman pemeriksaan internal
- b. Penyusunan petunjuk pelaksanaan kerja darr/ atau tata kerja pemeriksaan internal
- c. Penyusunan rencana dan program pelaksanaan Satuan Pemeriksaan Internal yang meliputi pemeriksaan administrasi keuangan, pemeriksaan administrasi umum dan kepegawaiaan, pemeriksaan administrasi dan mutu pelayanan terhadap se1uruh un sur di lingkungan Rumah Sakit yang menggunakan sumber daya Rumah Sakit
- d. Pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan operasional terhadap aspek efektivitas pencapaian tujuan setiap kegiatan, efisiensi penggunaan sumber daya, keandalan datal informasi dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. Penyusunan dan pembuatan dokumentasi kegiatan pemeriksaan / audit internal kinerja Rumah Sakit
- f. Pelaporan hasil pemeriksaan (LHP) kinerja Rumah Sakit yang mencakup hasil pemeriksaan serta saran Zrekomendasi tindakan pemecahan yang bersifat pencegahan dan penye1esaian masalah;
- g. Pelaksanaan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil temuan Satuan Pemeriksaan Internal maupun lembaga pemeriksaan eksternal pad&lt;;i objek pemeriksaan
- h. Pelaporan hasil kegiatan Satuan Pemeriksaan Internal;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- J. Pelaksanaan koordinasi pengawasan internal dengan sub unit kerja lain di lingkungan Rumah Sakit.
Pasal 32
- (1) Satuan Pengawas Internal (SPI) yang me1akukan pengawasan internal keuangan dan operasional Rumah Sakit, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Rumah Sakit serta memberikan saran-saran perbaikannya.
2. (2)Komite Medik melakukan pengawasan internal di bidang praktik kedokteran dalam rangka penye1enggaraan pe1ayanan profesi agar sesuai dengan standar dan etika profesi.
11
--
o
0--
•
··,i.I
••.•.•.
--
BABVI
KETENTUANPERUBAHAN
Pasal 33
- (1) Peraturan Internal / Hospital by Law rumah sakit dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan Peraturan Internal / Hospital by Law rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Mekanisme perubahan Peraturan Internal I Hospital by Law rumah sakit sebagaimana tersebut pada ayat (1) akandiatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BABVII
PENUTUP
Pasa134
Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini untuk menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Penetapan: Ditetapkan di Tebing Tinggi ! Pada tanggal '0 /tpf'lL 2017

Penetapan: Diundangkan di Tebing Tinggi pada tanggal II ApNl 2017 SEKRETARISDAERAH I KABUPATENEMPATLAWANG.. BERITADAERAHKABUPATENEMPATLAWANGTAHUN2017 NOMOR 02t J1.Lintas Sumatera Km. 3,5 Talang Banyu. Tebing Tinggi Telp/Fax (0702)21007 Kode Pos 3,1 '