PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1995 tentang PEMBENTUKAN 2 (DUA) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DOMPU DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA BARAT (berlaku 3 Agustus 1995)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dompu dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, maka untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk Kecamatan baru wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II tersebut;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, pembentukan Kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
Menetapkan :
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN 2 (DUA) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DOMPU DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA BARAT
Pasal 1
- (1) Membentuk Kecamatan Pekat di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dompu yang meliputi wilayah:
- a. Desa Pekat;
- b. Desa Nangamiro;
- c. Desa Kadindi;
- d. Desa Sorinomo;
- e. Desa Beringin Jaya;
- (2) Wilayah Kecamatan Pekat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kempo.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Pekat, maka wilayah Kecamatan Kempo dikurangi dengan wilayah Kecamatan Pekat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (1) Membentuk Kecamatan Woja di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dompu yang meliputi wilayah:
- a. Keluarahan Monta Baru;
- b. Kelurahan Kandai II;
- c. Desa Simpasai;
- d. Desa Wawonduru;
- e. Desa Matua;
- f. Desa Nowa;
- g. Desa Bara;
- h. Desa Saneo.
- (2) Wilayah Kecamatan Woja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kempo;
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Woja, maka wilayah Kecamatan Dompu dikurangi dengan wilayah Kecamatan Woja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Pekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) berada di Desa Pekat.
Pasal 2
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Woja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berada di Kelurahan Monta Baru.
Pasal 3
- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Pekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) berada di Desa Pekat.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Woja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berada di Kelurahan Monta Baru.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Dompu setelah terbentuknya Kecamatan Woja berada di Kelurahan Bada;
Batas wilayah Kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), dan Pasal 2 ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 5
Pemekaran, penggabungan, penghapusan, serta perubahan nama dan batas Kelurahan/Desa dalam Kecamatan-kecamatan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas wilayah Kecamatan, diatur dengan Peraturan Daerah sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
Pasal 6
- (1) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri
Pasal 7
Segala sesuatu dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan dan perubahan batas Kecamatan dalam wilayah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 1995 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

Verifikasi: REPUBLIK INDONESIA, ttd. MOERDIONO ## Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 1995 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. SOEHARTO