PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 34 Tahun 2000 tentang PAJAK RESTORAN (berlaku 2 Januari 2007)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
SALINAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR6TAHUN2007
TENTANG
PAJAK RESTORAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, maka restoran merupakan salah satu potensi yang dapat dikenakan pajak sebagai sumber pendapatan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997, tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Pajak Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Rangka Penegakan Peraturan Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
dan BUPATI DHARMASRAYA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK RESTORAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Pajak Daerah selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan ## BAB II
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan di Restoran atau rumah makan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Objek Pajak Restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan restoran atau rumah makan dengan pembayaran.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjualan makanan dan/atau minuman ditempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Dikecualikan dari objek pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah:
- a. pelayanan usaha jasa boga/katering;
- b. pelayanan dirumah makan/warung yang jumlah kursinya kurang dari 5 (lima) kursi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran atau rumah makan.
- (2) Wajib Pajak adalah pengusaha restoran atau rumah makan.
DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 6
Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran atau rumah makan.
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 7
Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran.
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 8
Besarnya pokok pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
BAB IV - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9
Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat restoran atau rumah makan berlokasi.
MASA PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
BAB V - MASA PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 10
Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim atau masa yang ditetapkan oleh Bupati.
BAB V - MASA PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 11
- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
BAB VI - TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 13
- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terhutang oleh wajib pajak.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:
- a. SKPDKB;
- b. SKPDKBT;
- c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan:
- a. apabila ## BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN
BAB VI - TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 14
- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selmbat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
BAB VI - TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 15
- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengansur pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan yang dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengansur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.
BAB VI - TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 16
- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberi tanda bukti pembayaran dan tercatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti, pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 17
- (1) Dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak Bupati atau Pejabat yang ditujuk mengeluarkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Bentuk-bentuk formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak ditetapkan oleh Bupati.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 18
- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Surat Paksa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 19
Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan penyitaan.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 20
Setelah dilakukan penyitaan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 21
Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 22
Bentuk, jenis, dan isi formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan pajak ditetapkan oleh Bupati.
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
BAB IX - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 23
- (1) Bupati ## BAB X
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
BAB IX - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 24
- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
- a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
- b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;
- c. mungurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekilafan Wajib Pajak atau karena bukan kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.
KEBERATAN DAN BANDING
BAB XI - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 25
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat atas suatu :
- a. SKPD;
- b. SKPDKB;
- c. SKPDKBT;
- d. SKPDLB;
- e. SKPDN;
- f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
BAB XI - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 26
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan keberatan yang telah ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima dan melampirkan salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Pengajuan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
BAB XI - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 27
Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
BAB XII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEBAYARAN PAJAK
Pasal 28
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan atas kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
- b. nama dan alamat wajib pajak;
- c. masa pajak;
- d. besarnya kelebihan pembayaran pajak;
- e. alasan yang jelas.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) telah lewat Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus ditertibkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak ditertibkan SKPDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak ditertibkan SKPDLB, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
- (7) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
KADALUWARSA PENAGIHAN
BAB XIII - KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 29
- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daearah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- a.ditertibkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
- b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
TANGGAL MULAI BERLAKUNYA PAJAK
BAB XIV - TANGGAL MULAI BERLAKUNYA PAJAK
Pasal 30
Pajak yang terutang dalam masa pajak mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya SKPD.
PEMERIKSAAN
BAB XV - PEMERIKSAAN
Pasal 31
- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanankan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang ;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan ;
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan pajak ditetapkan oleh Bupati
KETENTUAN PIDANA
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 32
- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat di pidana dengan
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau tidak melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 33
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.
BAB XVII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 34
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- g. menyuruh berhenti, dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diataur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan dan peraturan yang bertentangan dengan peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Pulau Punjung pada tanggal 29 Januari 2007

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH ## KABUPATEN DHARMASRAYA

Verifikasi: ttd. ## H. FEBRI ERIZON, SH NIP. 010123030 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2007 NOMOR 6 ## Pasal 37 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Penetapan: Ditetapkan di Pulau Punjung pada tanggal 22 Januari 2007

Penandatangan: BUPATI DHARMASRAYA, ttd. H. MARLON MARTUA