PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 3 Tahun 2017 tentang GARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN (berlaku 2 Februari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI WAKATOBI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WAKATOBI,
: a.
bahwa untuk memberikan perlindungan pada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan agar dapat terlaksana secara merata, terjangkau dan dapat diterima oleh masyarakat, maka perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Wakatobi;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang kesehatan guna memberikan kepastian hukum, serta menciptakan tertib administrasi, maka perlu mengatur penyelenggaraan perizinan di bidang kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan di Bidang Kesehatan;
3. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
- Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80/Menkes/PER/II/1990 tentang Persyaratan Kesehatan Hotel;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/ MENKES/PER/XII/1990 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medis;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 061/MENKES/PER/I/1991 tentang Persyaratan Kesehatan Kolam Renang dan Pemandian Umum;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 258/MENKES/PER/III/1992 tentang Persyaratan Kesehatan Pengelolaan Pestisida;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 544/MENKES/SK/VI/2002 tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Praktik Bagi Tenaga Medis;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109/MENKES/PER/IX/2007 tentang Penyelenggaraan Pengobatan KomplementerAlternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 780/MENKES/PER/11/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK 02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1189/ MENKES/PER/VIII/2010 tentang Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 399);
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 322) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1137);
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin dan Penyelenggaran Praktik Kebidanan;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Okupasi Terapis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 656);
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapis Wicara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 719);
33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1536);
34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 139);
35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 277);
36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);
37. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaran Praktik Terapis Gigi dan Mulut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 889);
38. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK./X/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Toko Obat;
39. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/Menkes/SK/XI/ 2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal;
40. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/Menkes/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
41. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 942/Menkes/SK/VII/2003 tentang Pedoman Persyaratan Higiene Sanitasi Makanan Jajanan;
42. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/ Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
43. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
44. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
dan
BUPATI WAKATOBI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN PENYELENGGARAAN KESEHATAN.
DAERAH
TENTANG
PERIZINAN
DI
BIDANG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pelayanan kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
9. Penyelenggaraan perizinan di bidang kesehatan adalah semua kegiatan pemberian izin, tanda daftar dan sertifikasi di bidang kesehatan.
10. Perizinan adalah izin, tanda daftar dan sertifikasi.
11. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
12. Fasilitas pelayanan medik adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang meliputi balai pengobatan, rumah bersalin, klinik rawat inap pelayanan kesehatan dasar, klinik kecantikan estetika, rumah sakit umum tipe D, rumah sakit khusus tipe D, praktik berkelompok dokter, praktik berkelompok dokter gigi, praktik berkelompok dokter spesialis, praktik berkelompok dokter gigi spesialis serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Fasilitas pelayanan penunjang kesehatan adalah semua fasilitas atau kegiatan yang menunjang pelayanan kesehatan yang meliputi apotek, toko obat, toko alat kesehatan, laboratorium klinik, laboratorium kesehatan masyarakat, praktek berkelompok fisioterapis, optikal, pengelolaan pestisida, pelayanan kesehatan Sehat Pakai Air (SPA) serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
15. Tenaga medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Indonesia.
16. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.
17. Apoteker pengelola apotek adalah apoteker yang telah diberi Surat Izin Apotek (SIA).
18. Tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi, dan tenaga menengah farmasi/asisten apoteker.
19. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
20. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah tererigistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Apoteker pengganti adalah apoteker yang menggantikan apoteker pengelola apotek selama apoteker pengelola apotek tersebut tidak berada di tempat lebih dari 3 (tiga) bulan secara terus-menerus, dan telah memiliki surat izin kerja dan tidak bertindak sebagai apoteker pengelola apotek di apotek lain.
22. Apoteker pendamping adalah apoteker yang bekerja di apotek, puskesmas atau instalasi farmasi rumah sakit di samping apoteker pengelola apotek dan/atau menggantikannya pada jamjam tertentu pada hari buka.
23. Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
24. Terapis wicara adalah seseorang yang telah lulus pendidikan terapis wicara baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25. Okupasi terapi adalah bentuk pelayanan kesehatan kepada pasien/klien dengan kelainan/kecacatan fisik dan/atau mental yang mempunyai gangguan pada kinerja okupasional, dengan menggunakan aktivitas bermakna (okupasi) untuk mengoptimalkan kemandirian individu pada area aktivitas kehidupan sehari-hari, produktivitas dan pemanfaatan waktu luang.
26. Okupasi terapis adalah setiap orang yang telah lulus dari pendidikan terapi okupasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27. Refraksionis optisien adalah seseorang yang telah lulus pendidikan refraksionis optisien minimal program pendidikan diploma, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
28. Radiografer adalah tenaga kesehatan lulusan akademi penata rontgen, diploma III radiologi, pendidikan ahli madya/akademi/diploma III teknik radio diagnostik dan radioterapi yang telah memiliki ijazah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
29. Pengobatan komplementer-alternatif adalah pengobatan non konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas, keamanan, dan efektifitas yang tinggi yang berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik, yang belum diterima dalam kedokteran konvensional.
30. Surat Izin Praktik, yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis yang menjalankan praktik setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan dan perawatan kesehatan sesuai dengan profesinya.
31. Surat Izin Praktik Apoteker, yang selanjutnya disingkat SIPA adalah surat izin yang diberikan kepada apoteker untuk dapat melaksanakan praktik kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian.
32. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian, yang selanjutnya disingkat SIKTTK adalah surat izin praktik yang diberikan kepada tenaga teknis kefarmasian untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian.
33. Surat Izin Kerja, yang selanjutnya disingkat SIK adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat, perawat gigi, radiografer dan refraksionis optisien untuk melakukan praktik di fasilitas pelayanan kesehatan.
34. Surat Izin Praktik Perawat, yang selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan praktik keperawatan secara perorangan atau berkelompok.
35. Surat Izin Praktik Bidan, yang selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada bidan untuk menjalankan praktik kebidanan secara perorangan maupun di fasilitas pelayanan.
36. Surat Izin Praktik Fisioterapis, yang selanjutnya disingkat SIPF adalah bukti tertulis yangdiberikan kepada fisioterapis yang menjalankan praktik fisioterapi secaraperorangan maupun berkelompok.
37. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis, yang selanjutnya disingkat SIPOT adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan okupasi terapi secara mandiri.
38. Surat Izin Praktik Terapis Wicara, yang selanjutnya disingkat SIPTW adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan terapis wicara secara mandiri.
39. Surat Tugas Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif, yang selanjutnya disebut ST-TPKA adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki surat izin praktik/surat izin kerja untuk pelaksanaan praktik pengobatan komplementer-alternatif.
40. Surat Izin Kerja Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif, yang selanjutnya disebut SIK-TPKA adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga pengobatan komplementer-alternatif dalam rangka pelaksanaan praktik pengobatan komplementeralternatif.
41. Pelayanan medik dasar adalah pelayanan kesehatan individual yang dilandasi ilmu klinik (clinical science) , merupakan upaya kesehatan perorangan yang meliputi aspek pencegahan primer (health promotion and spesific protection) , pencegahan sekunder meliputi deteksi dini dan pengobatan, serta pembatasan cacat dan pencegahan tersier berupa rehabilitasi medik yang secara maksimal dilakukan oleh dokter, dokter gigi termasuk dokter keluarga.
42. Pelayanan medik spesialis adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis atau kelompok dokter spesialis.
43. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
44. Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
45. Rumah sakit khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu ## BAB II RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Ruang lingkup penyelenggaraan perizinan di bidang kesehatan meliputi :
- a. izin fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. izin tenaga kesehatan;
- c. surat tanda daftar; dan
- d. sertifikasi.
BAB III - PERIZINAN
Pasal 3
- (1) Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan pelayanan kesehatan atau kegiatan yang terkait dengan kesehatan diwajibkan memiliki izin, surat tanda daftar atau sertifikasi.
- (2) Izin, surat tanda daftar atau sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Bupati.
Bagian Kesatu Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan
BAB IV - FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 4
- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan terdiri dari :
- a. fasilitas pelayanan medik dasar;
- b. fasilitas pelayanan medik spesialis (rujukan); dan
- c. fasilitas penunjang kesehatan.
- (2) Izin fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan rasio kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Izin bagi fasilitas pelayanan medik dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. izin penyelenggaraan praktik berkelompok dokter;
- b. izin penyelenggaraan praktik berkelompok dokter gigi;
- c. izin penyelenggaraan balai pengobatan;
- d. izin penyelenggaraan rumah bersalin;
- e. izin penyelenggaraan klinik rawat inap pelayanan kesehatan dasar;
- f. izin penyelenggaraan klinik kecantikan estetika tipe pratama; dan
- g. jenis pelayanan medik dasar lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Izin bagi fasilitas pelayanan medik spesialis (rujukan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. izin penyelenggaraan praktik berkelompok dokter spesialis;
- b. izin penyelenggaraan praktik berkelompok dokter gigi spesialis;
- c. izin pendirian dan penyelenggaraan rumah sakit umum tipe C dan tipe D;
- d. izin pendirian dan penyelenggaraan rumah sakit khusus tipe C;
- e. izin penyelenggaraan klinik kecantikan estetika tipe utama; dan
- f. jenis pelayanan medik spesialis lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Izin bagi fasilitas penunjang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. izin apotek;
- b. izin penyelenggaraan laboratorium klinik;
- c. izin penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat;
- d. izin penyelenggaraan pelayanan radiologi diagnostik;
- e. izin penyelenggaraan optikal;
- f. izin penyelenggaraan praktik berkelompok fisioterapis;
- g. izin toko obat;
- h. izin toko alat kesehatan;
- i. izin pelayanan kesehatan SPA;
- j. izin pengelolaan pestisida ( pest control ); dan
- k. izin penyelenggaraan pelayanan penunjang kesehatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Persyaratan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Paragraf 1 Persyaratan Administrasi
BAB IV - FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 5
- (1) Pemilik fasilitas pelayanan kesehatan wajib berbentuk badan hukum untuk :
- a. rumah sakit;
- b. klinik rawat inap pelayanan medik dasar; dan
- c. pelayanan kesehatan SPA.
- (2) Rumah sakit yang didirikan oleh swasta harus berbentuk badan hukum yang kegiatannya hanya bergerak di bidang perumahsakitan.
BAB IV - FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 6
Persyaratan administrasi permohonan izin penyelenggaraan praktik berkelompok dokter/dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, meliputi :
- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy SIP dokter/dokter gigi yang menjalankan praktik;
- c. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon;
- d. foto copy akte pendirian badan hukum bagi pemohon yang berbadan hukum;
- e. foto copy izin gangguan/HO;
- f. proposal/studi kelayakan;
- g. surat bukti kepemilikan/penggunaan tanah dan/atau bangunan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- h. surat perjanjian kerja sama pengelolaan limbah;
- i. surat pernyataan sanggup tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sanggup dikenakan sanksi;
- j. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pendataan dan pengiriman laporan penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Penyakit Tidak Menular (PTM) sesuai ketentuan;
- k. surat pernyataan kesanggupan sebagai pembina dusun dalam penanganan permasalahan kesehatan di dusun setempat yang diketahui kepala dusun;
- l. denah lokasi dan denah bangunan;
- m. struktur organisasi;
- n. hasil pemeriksaan kualitas air yang memenuhi syarat yang masih berlaku;
- o. data jenis pelayanan;
- p. data ketenagaan dan uraian tugas;
- q. daftar obat;
- r. daftar peralatan, listrik/penerangan; dan
- s. daftar tarif yang akan diberlakukan.
BAB IV - FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 7
- (1) Persyaratan administrasi permohonan izin penyelenggaraan balai pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, meliputi :
- a. foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy SIP penanggungjawab;
- c. foto copy NPWP pemohon;
- d. foto copy akte pendirian badan hukum bagi pemohon yang berbadan hukum;
- e. foto copy izin gangguan/HO;
- f. proposal/studi kelayakan;
- g. surat bukti kepemilikan/penggunaan tanah dan/atau bangunan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- h. surat perjanjian kerja sama pengelolaan limbah;
- i. rekomendasi puskesmas setempat;
- j. surat pernyataan kesanggupan membina 1 (satu) posyandu dan 1 (satu) Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang diketahui pimpinan posyandu dan kepala sekolah bersangkutan;
- k. surat pernyataan sanggup tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sanggup dikenakan sanksi;
- l. surat pernyataan sanggup melengkapi SIK perawat yang bekerja paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkannya izin penyelenggaraan balai pengobatan;
- m. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pendataan dan pengiriman laporan penyakit potensial KLB dan PTM sesuai ketentuan;
- n. surat pernyataan kesanggupan sebagai pembina dusun dalam penanganan permasalahan kesehatan di dusun setempat yang diketahui kepala dusun;
- o. struktur organisasi;
- p. denah lokasi dan denah bangunan;
- q. hasil pemeriksaan kualitas air yang memenuhi syarat yang masih berlaku;
- r. data jenis pelayanan;
- s. data ketenagaan dan uraian tugas;
- t. daftar obat;
- u. daftar peralatan, listrik/penerangan; dan
- v. daftar tarif yang akan diberlakukan.
- (2) Ketentuan penyelenggaraan balai pengobatan meliputi :
- a. dipimpin oleh seorang dokter yang mempunyai surat izin praktik sebagai penanggungjawab;
- b. mempunyai fasilitas diagnostik dan terapi sederhana sesuai dengan kewenangan dokter dan peralatan gawat darurat sederhana serta menyediakan obat-obat untuk pelayanan medik sesuai daftar obat esensial nasional untuk puskesmas nonperawatan;
- c. melaksanakan pelayanan medik dasar secara rawat jalan sesuai kompetensi dokter dan/atau dokter gigi; dan
- d. kewenangan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis sebatas sebagai konsultan.
BAB IV - FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 8
- (1) Persyaratan administrasi permohonan izin penyelenggaraan rumah bersalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d, meliputi :
- a. foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy SIP penanggungjawab;
- c. foto copy SIPB yang bekerja;
- d. foto copy NPWP pemohon;
- e. foto copy akte pendirian badan hukum bagi pemohon yang berbadan hukum;
- f. foto copy izin gangguan/HO;
- g. proposal/studi kelayakan;
- h. surat bukti kepemilikan/penggunaan tanah dan/atau bangunan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- i. surat perjanjian kerja sama pengelolaan limbah;
- j. rekomendasi puskesmas setempat;
- k. surat pernyataan kesanggupan membina 1 (satu) posyandu dan 1 (satu) UKS yang diketahui pimpinan posyandu dan kepala sekolah bersangkutan;
- l. surat pernyataan sanggup tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sanggup dikenakan sanksi;
- m. surat pernyataan sanggup melengkapi SIK tenaga paramedis yang bekeja paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkannya izin penyelenggaraan rumah bersalin;
- n. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pendataan dan pengiriman laporan penyakit potensial KLB dan PTM sesuai ketentuan;
- o. surat pernyataan kesanggupan sebagai pembina dusun dalam penanganan permasalahan kesehatan di dusun setempat yang diketahui kepala dusun;
- p. struktur organisasi;
- q. denah lokasi dan denah bangunan;
- r. hasil pemeriksaan kualitas air yang memenuhi syarat yang masih berlaku;
- s. data jenis pelayanan;
- t. data ketenagaan dan uraian tugas;
- u. daftar obat;
- v. daftar peralatan, listrik/penerangan; dan
- w. daftar tarif yang akan diberlakukan.
- (2) Ketentuan penyelenggaran rumah bersalin :
- a. dipimpin oleh minimal seorang bidan lulusan DIII kebidanan yang berpengalaman dibawah pengawasan, bimbingan dan pembinaan seorang dokter yang mempunyai SIP sebagai penanggungjawab;
- b. mempunyai fasilitas standar diagnostik bidan sederhana, peralatan gawat darurat sederhana, peralatan resusitasi ibu dan bayi serta menyediakan obat-obatan sesuai ketentuan perundang-undangan untuk keperluan pelayanan kebidanan;
- c. pelayanan yang diberikan terbatas pelayanan kebidanan sesuai kompetensi bidan; dan
- d. kewenangan dokter spesialis sebatas sebagai konsultan.
BAB IV - FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 9
- (1) Persyaratan administrasi permohonan izin penyelenggaraan klinik rawat inap pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e, meliputi :
- a. foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy SIP penanggungjawab;
- c. foto copy NPWP pemohon;
- d. foto copy akte pendirian badan hukum;
- e. foto copy izin gangguan/HO;
- f. proposal/studi kelayakan;
- g. surat bukti kepemilikan/penggunaan tanah dan/atau bangunan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- h. surat perjanjian kerja sama pengelolaan limbah;
- i. rekomendasi puskesmas setempat;
- j. surat pernyataan kesanggupan membina 1 (satu) posyandu dan 1 (satu) UKS yang diketahui pimpinan posyandu dan kepala sekolah bersangkutan;
- k. surat pernyataan sanggup tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sanggup dikenakan sanksi;
- l. surat pernyataan sanggup melengkapi SIK tenaga medis dan paramedis yang bekerja paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkannya izin penyelenggaraan klinik rawat inap pelayanan kesehatan dasar;
- m. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pendataan dan pengiriman laporan penyakit potensial KLB dan PTM sesuai ketentuan;
- n. surat pernyataan kesanggupan sebagai pembina dusun dalam penanganan permasalahan kesehatan di dusun setempat yang diketahui kepala dusun;
- o. struktur organisasi;
- p. denah lokasi dan denah bangunan;
- q. hasil pemeriksaan kualitas air yang memenuhi syarat yang masih berlaku;
- r. data jenis pelayanan;
- s. data ketenagaan dan uraian tugas;
- t. daftar obat-obatan;
- u. daftar peralatan, listrik/penerangan;
- v. daftar tarif yang akan diberlakukan; dan
- w. hasil audit manajemen dan pelayanan balai pengobatan.
- (2) Ketentuan penyelenggaraan klinik inap pelayanan kesehatan dasar :
- a. dipimpin oleh seorang dokter yang memiliki SIP sebagai direktur dan penanggungjawab;
- b. mempunyai fasilitas diagnostik dan terapi sederhana sesuai dengan kewenangan dokter dan peralatan gawat darurat sederhana serta menyediakan obat-obat untuk pelayanan medik;
- c. melaksanakan pelayanan medik dasar secara rawat jalan maupun rawat inap sesuai kompetensi dokter dan/atau dokter gigi; dan
- d. kewenangan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis sebatas sebagai konsultan.
BAB IV - FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 10
- (1) Persyaratan administrasi permohonan izin penyelenggaraan klinik kecantikan estetika tipe pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f, meliputi :
- a. foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy NPWP pemohon;
- c. foto copy akte pendirian badan hukum bagi yang berbentuk badan hukum;
- d. foto copy izin gangguan/HO;
- e. proposal/studi kelayakan;
- f. surat bukti kepemilikan/penggunaan tanah dan/atau bangunan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- g. surat perjanjian kerja sama pengelolaan limbah;
- h. rekomendasi dari puskesmas setempat;
- i. surat pernyataan sanggup tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sanggup dikenakan sanksi;
- j. struktur organisasi;
- k. denah lokasi dan denah bangunan;
- l. hasil pemeriksaan kualitas air yang memenuhi syarat yang masih berlaku;
- m. daftar jenis pelayanan;
- n. data ketenagaan dan uraian tugas;
- o. daftar obat kosmetik, obat-obatan dan implan yang digunakan;
- p. daftar peralatan, listrik/penerangan;
- q. daftar tarif yang akan diberlakukan; dan
- r. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditandatangani oleh penanggungjawab teknis medis.
- (2) Persyaratan administrasi penanggungjawab teknis medis klinik kecantikan estetika tipe pratama meliputi :
- a. surat pengangkatan sebagai penanggungjawab teknis medis;
- b. surat pernyataan bersedia sebagai penanggungjawab teknis medis;
- c. foto copy KTP;
- d. foto copy SIP; dan
- e. foto copy sertifikat pendidikan dan pelatihan bidang esetika medik yang diselenggarakan institusi pendidikan nasional/internasional atau organisasi profesi yang diakui pemerintah.
BAB IV - FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 11
Persyaratan administrasi permohonan izin penyelenggaraan praktik berkelompok dokter spesialis/dokter gigi spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a dan huruf b, meliputi :
- a. foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy SIP dokter spesiais/dokter gigi spesialis yang menjalankan praktik;
- c. foto copy NPWP pemohon;
- d. foto copy akte pendirian badan hukum bagi pemohon yang berbadan hukum;
- e. foto copy izin gangguan/HO;
- f. proposal/studi kelayakan;
- g. surat bukti kepemilikan/penggunaan tanah dan/atau bangunan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- h. surat perjanjian kerja sama pengelolaan limbah;
- i. surat pernyataan sanggup tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sanggup dikenakan sanksi;
- j. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pendataan dan pengiriman laporan penyakit potensial KLB dan PTM sesuai ketentuan;
- k. surat pernyataan kesanggupan sebagai pembina dusun dalam penanganan permasalahan kesehatan di dusun setempat yang diketahui kepala dusun;
- l. struktur organisasi;
- m. denah lokasi dan denah bangunan;
- n. hasil pemeriksaan kualitas air yang memenuhi syarat yang masih berlaku;
- o. data jenis pelayanan;
- p. daftar obat;
- q. daftar peralatan, listrik/penerangan;
- r. daftar tarif yang akan diberlakukan; dan
- s. daftar ketenagaan dan uraian tugas.
BAB IV - FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 12
- (1) Persyaratan administrasi permohonan izin pendirian dan penyelenggaraan rumah sakit umum tipe C dan tipe D, serta rumah sakit khusus tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c dan huruf d, terdiri dari :
- a. Persyaratan izin pendirian rumah sakit umum tipe C dan tipe D, serta rumah sakit khusus tipe C:
1. foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
2. foto copy akte pendirian badan hukum;
3. foto copy NPWP pemohon;
4. foto copy bukti kepemilikan/penggunaan tanah dan/atau bangunan sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun;
5. proposal/studi kelayakan;
6. surat pernyataan sanggup tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sanggup dikenakan sanksi;
7. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pendataan dan pengiriman laporan penyakit potensial KLB dan PTM sesuai ketentuan;
8. surat pernyataan kesanggupan sebagai pembina dusun dalam penanganan permasalahan kesehatan di dusun setempat yang diketahui kepala dusun; dan
9. denah lokasi.
- b. Persyaratan izin penyelenggaraan rumah sakit umum tipe C dan tipe D, serta rumah sakit khusus tipe C :
1. surat pernyataan telah menyelesaikan pembangunan rumah sakit;
2. foto copy izin pendirian rumah sakit;
3. foto copy izin gangguan/HO;
4. proposal penyelenggaraan rumah sakit;
5. foto copy KTP direktur;
6. foto copy SIP direktur;
7. struktur organisasi/daftar ketenagaan dan uraian tugas;
8. daftar ketenagaan medis dan paramedis dan tenaga penunjang lainnya;
9. data kepegawaian penanggungjawab rumah sakit;
10. data kepegawaian dokter dan paramedis disertai foto copy SIP dokter/dokter gigi/dokter spesialis, SIK perawat/perawat gigi dan SIPP perawat dan SIPB bidan;
11. data inventaris medis, paramedis dan non medis;
12. daftar isian rumah sakit;
13. daftar perlengkapan;
14. denah bangunan;
15. daftar obat yang dipergunakan;
16. daftar peralatan, listrik/penerangan;
17. daftar tarif yang akan diberlakukan; dan
18. hasil pemeriksaan kualitas air yang memenuhi syarat yang masih berlaku.
- (2) Ketentuan penyelenggaraan rumah sakit :
- a. dipimpin oleh seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan kehlian dibidang perumahsakitan;
- b. pemilik rumah sakit tidak boleh merangkap menjadi kepala rumah sakit; dan
- c. rumah sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian dan peralatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 13
- (1) Persyaratan administrasi permohonan izin penyelenggaraan klinik kecantikan estetika tipe utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e, meliputi :
- a. foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy NPWP pemohon;
- c. foto copy akte pendirian bagi yang berbentuk badan hukum;
- d. foto copy izin gangguan/HO;
- e. proposal/studi kelayakan;
- f. surat bukti kepemilikan/penggunaan tanah dan/atau bangunan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- g. surat perjanjian kerja sama pengelolaan limbah;
- h. surat pernyataan sanggup tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sanggup dikenakan sanksi;
- i. struktur organisasi;
- j. denah lokasi dan denah bangunan;
- k. hasil pemeriksaan kualitas air yang memenuhi syarat yang masih berlaku;
- l. daftar jenis pelayanan;
- m. data ketenagaan dan uraian tugas;
- n. daftar obat kosmetik, obat-obatan dan implan yang digunakan;
- o. daftar peralatan, listrik/penerangan;
- p. daftar tarif yang akan diberlakukan;
- q. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditandatangani oleh penanggungjawab teknis medis; dan
- r. foto copy ikatan kerja sama dengan rumah sakit rujukan.
- (2) Persyaratan administratif penanggungjawab teknis medis, meliputi :
- a. surat pengangkatan sebagai penanggungjawab teknis medis;
- b. surat pernyataan bersedia sebagai penanggungjawab teknis medis;
- c. foto copy KTP;
- d. foto copy SIP; dan
- e. foto copy sertifikat pendidikan dan pelatihan bidang esetika medik yang diselenggarakan institusi pendidikan nasional/internasional atau organisasi profesi yang diakui pemerintah sesuai Pedoman Program Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan (P2KB).
BAB IV - FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 14
- (1) Persyaratan administrasi permohonan izin apotek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, meliputi :
- a. foto copy KTP Apoteker Pengelola Apotek (APA) dan Pemilik Sarana Apotek (PSA) yang masih berlaku;
- b. foto copy NPWP;
- c. foto copy izin gangguan/HO;
- d. foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- e. foto copy akte pendirian perusahaan bagi yang berbentuk badan usaha;
- f. foto copy SIPA dan ijazah apoteker;
- g. denah lokasi dan denah bangunan;
- h. bukti penggunaan bangunan;
- i. data apoteker pendamping dan/atau tenaga teknis kefarmasian;
- j. hasil pemeriksaan kualitas air yang memenuhi syarat yang masih berlaku;
- k. surat pernyataan dari apoteker bahwa APA tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi APA pada apotek lain bermaterai cukup;
- l. surat izin dari atasan bagi APA yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- m. surat pernyataan PSA tidak terlibat pelanggaraan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang farmasi bermaterai cukup;
- n. foto copy akte perjanjian kerja sama APA dan PSA;
- o. daftar obat generik berlogo;
- p. rekomendasi dari Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI); dan
- q. daftar ketenagaan dan uraian tugas.
- (2) Ketentuan penyelenggaraan apotek :
- a. selama pelayanan apotek harus ada tenaga teknis kefarmasian; dan
- b. wajib membuat laporan obat-obatan narkotika, psikotropika dan obat generik berlogo.
BAB IV - FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 15
- (1) Persyaratan administrasi permohonan izin penyelenggaraan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b dan huruf c, meliputi :
- a. foto copy KTP penanggungjawab yang masih berlaku;
- b. foto copy SIP penanggungjawab;
- c. foto copy sertifikat pelatihan/pendidikan dan/atau surat keterangan pengalaman teknis laboratorium bagi penanggungjawab;
- d. foto copy NPWP pemohon;
- e. foto copy akte pendirian badan hukum bagi pemohon yang berbadan hukum;
- f. foto copy izin gangguan/HO;
- g. proposal/studi kelayakan;
- h. surat bukti kepemilikan/penggunaan tanah dan/atau bangunan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- i. surat perjanjian kerja sama pengelolaan limbah;
- j. surat pernyataan sanggup tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sanggup dikenakan sanksi;
- k. surat pernyataan kesanggupan penanggungjawab;
- l. surat pernyataan kesanggupan masing-masing tenaga teknis;
- m. surat pernyataan kesanggupan mengikuti program pemantapan mutu;
- n. struktur organisasi;
- o. denah lokasi dan denah bangunan;
- p. hasil pemeriksaan kualitas air yang memenuhi syarat yang masih berlaku;
- q. data jenis pelayanan;
- r. daftar peralatan, listrik/penerangan;
- s. daftar tarif yang akan diberlakukan; dan
- t. daftar ketenagaan dan uraian tugas.
- (2) Ketentuan penyelenggaraan laboratorium klinik :
- a. penanggungjawab laboratorium klinik umum pratama minimal seorang dokter yang mempunyai SIP dan memiliki tenaga teknis minimal 2 (dua) orang analis kesehatan, 1 (satu) orang perawat serta 1 (satu) orang tenaga administrasi;
- b. penanggungjawab laboratorium klinik umum utama minimal seorang dokter spesialis patologi klinik yang mempunyai SIP, dan memiliki tenaga teknis minimal 1 (satu) orang dokter atau sarjana farmasi, 3 (tiga) orang analis kesehatan, 1 (satu) orang perawat serta 2 (dua) orang tenaga administrasi;
- c. penanggungjawab laboratorium klinik khusus patologi anatomi pratama minimal seorang dokter spesialis patologi anatomi yang mempunyai SIP, dan memiliki tenaga teknis minimal 1 (satu) orang teknisi patologi anatomi/analis/sarjana biologi dan 1 (satu) orang tenaga administrasi;
- d. penanggungjawab laboratorium klinik khusus patologi anatomi madya minimal seorang dokter spesialis patologi anatomi yang mempunyai SIP dengan pengalaman minimal 3 (tiga) tahun, dan memiliki tenaga teknis minimal 3 (tiga) orang teknisi patologi anatomi/analis/sarjana biologi, 1 (satu) orang screener, 2 (dua) orang tenaga administrasi dan 1 (satu) orang tenaga lainnya;
- e. penanggungjawab laboratorium klinik khusus patologi anatomi utama minimal seorang dokter spesialis patologi anatomi yang mempunyai SIP dengan pengalaman minimal 5 (lima) tahun, dan memiliki tenaga teknis minimal 5 (lima) orang teknisi patologi anatomi/analis/sarjana biologi, 2 (dua) orang screener, 3(tiga) orang tenaga administrasi dan 2 (dua) orang tenaga lainnya;
- f. penanggungjawab laboratorium klinik khusus mikrobiologi minimal seorang dokter spesialis mikrobiologi klinik yang mempunyai SIP, dan memiliki tenaga teknis minimal 1 (satu) orang sarjana kedokteran/sarjana biologi/sarjana lainnya yang sesuai dengan bidang pelayanannya, dan 1 (satu) orang analis kesehatan atau 1 (satu) orang tenaga teknis, dan telah mendapat pelatihan di bidang pemeriksaan yang bersangkutan dan 1 (satu) orang perawat;
- g. penanggungjawab laboratorium klinik khusus parasitologi minimal seorang dokter spesialis parasitologi klinik yang mempunyai SIP, dan memiliki tenaga teknis minimal 1 (satu) orang sarjana kedokteran/sarjana biologi/sarjana lainnya yang sesuai dengan bidang pelayanannya, 1 (satu) orang tenaga teknis yang ahli dalam bidang parasitologi, 1 (satu) orang analis kesehatan dan 1 (satu) orang perawat; dan
- h. laboratorium klinik rumah sakit tidak memerlukan perizinan khusus seperti diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat :
- a. penanggungjawab laboratorium kesehatan masyarakat pratama minimal seorang sarjana kedokteran, sarjana farmasi, sarjana biologi, sarjana biokimia atau sarjana kimia, dan memiliki tenaga teknis minimal 2 (dua) orang analis kesehatan, dengan ketentuan 1 (satu) orang diantaranya dapat diganti dengan asisten apoteker atau analis kimia; dan
- b. penanggungjawab laboratorium kesehatan utama minimal seorang sarjana kedokteran, sarjana farmasi, sarjana biologi, sarjana biokimia atau sarjana kimia dan memiliki tenaga teknis minimal 1 (satu) orang sarjana kedokteran, sarjana farmasi, sarjana biologi, sarjana biokimia atau sarjana kimia, 2 (dua) orang analis kesehatan, dimana 1 (satu) orang diantaranya dapat diganti dengan asisten apoteker atau analis kimia.
BAB IV - FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 16
- (1) Persyaratan administrasi izin penyelenggaraan pelayanan radiologi diagnostik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf d, meliputi :
- a. foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
- b. struktur organisasi instalasi/unit radiologi diagnostik;
- c. data ketenagaan di instalasi/unit radiologi diagnostik;
- d. data denah, ukuran, konstruksi dan proteksi ruangan;
- e. data peralatan dan spesifikasi teknis radiologi diagnostik;
- f. berita acara uji fungsi alat; dan
- g. surat izin importir alat dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), untuk alat yang menggunakan radiasi pengion/sinar-X.
- (2) Ketentuan penyelenggaraan pelayanan radiologi diagnostik :
- a. untuk dapat menyelenggarakan pelayanan radio diagnostik dan radiologi intervensional, fasilitas pelayanan kesehatan harus memiliki izin penggunaan alat dari BAPETEN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan imejing diagnostik selain Ultrasonography (USG) harus memiliki izin penggunaan alat dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi; dan
- c. pelayanan radiologi diagnostik hanya dapat diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang meliputi :
1. Rumah Sakit;
2. Puskesmas (hanya untuk yang menggunakan USG);
3. Puskesmas dengan perawatan;
4. BP4/Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) dan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM);
5. praktik perorangan dokter atau praktik perorangan dokter spesialis/praktik berkelompok dokter atau praktik berkelompok dokter spesialis;
6. praktik perorangan dokter gigi atau praktik perorangan dokter gigi spesialis, praktik berkelompok dokter gigi atau praktik berkelompok dokter gigi spesialis;
7. Balai Besar Laboratorium Kesehatan/Balai Laboratorium Kesehatan;
8. sarana kesehatan pemeriksa calon tenaga kerja Indonesia ( clinic medical check up );
9. laboratorium kesehatan swasta; dan
10. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
BAB IV - FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 17
- (1) Persyaratan administrasi izin penyelenggaraan optikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf e, meliputi :
- a. foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy NPWP pemohon;
- c. foto copy akte pendirian berbadan hukum bagi yang berbadan hukum;
- d. foto copy izin gangguan/HO;
- e. foto copy SIUP;
- f. surat pernyataan bagi pemohon yang merangkap sebagai penanggung jawab optikal;
- g. rekomendasi dari organisasi profesi setempat;
- h. surat pernyataan tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sanggup dikenai sanksi;
- i. surat pernyataan kerja sama dengan laboratorium optik tempat pemrosesan lensa pesanan, apabila tidak memiliki laboratorium sendiri;
- j. daftar ketenagaan dan uraian tugasnya;
- k. denah lokasi dan denah bangunan; dan
- l. daftar fasilitas dan peralatan yang akan digunakan.
- (2) Persyaratan administrasi penanggungjawab optikal meliputi :
- a. foto copy KTP;
- b. foto copy ijazah dan SIK Refraksionis Optisien (RO);
- c. surat perjanjian pemilik fasilitas dengan RO;
- d. surat pernyataan kesediaan RO menjadi penanggungjawab optikal;
- e. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP; dan
- f. pas foto ukuran 4 cmx 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Ketentuan penyelenggaraan optikal :
- a. penanggungjawab optikal minimal seorang refraksionis optisien lulusan DIII RO yang memiliki SIK RO yang bekerja penuh waktu;
- b. penyelenggara optikal dilarang mengiklankan kaca mata dan lensa kontak untuk koreksi anomali refraksi, serta menggunakan optikal untuk kegiatan usaha lainnya; dan
- c. penyelenggara optikal wajib meletakkan papan nama yang mencantumkan nama-nama RO yang bekerja berikut nomor surat izin kerjanya.
BAB IV - FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 18
Persyaratan administrasi permohonan izin penyelenggaraan praktik berkelompok fisioterapis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf f, meliputi :
- a. foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy SIPF penanggungjawab;
- c. foto copy NPWP pemohon;
- d. foto copy akte pendirian badan hukum bagi pemohon yang berbadan hukum;
- e. foto copy izin gangguan/HO;
- f. proposal/studi kelayakan;
- g. surat bukti kepemilikan/penggunaan tanah dan/atau bangunan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- h. surat perjanjian kerja sama pengelolaan limbah;
- i. surat pernyataan sanggup tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sanggup dikenakan sanksi;
- j. struktur organisasi;
- k. denah lokasi dan denah bangunan;
- l. hasil pemeriksaan kualitas air yang memenuhi syarat yang masih berlaku;
- m. data jenis pelayanan;
- n. daftar ketenagaan dan uraian tugas;
- o. daftar peralatan, listrik/penerangan; dan
- p. daftar tarif yang akan diberlakukan.
BAB IV - FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 19
- (1) Persyaratan administrasi permohonan izin toko obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf g, meliputi :
- a. foto copy KTP pemohon dan asisten apoteker yang masih berlaku;
- b. foto copy NPWP pemohon;
- c. foto copy akte pendirian perusahaan bagi yang berbentuk badan usaha;
- d. foto copy izin gangguan/HO;
- e. foto copy SIUP;
- f. proposal/studi kelayakan;
- g. surat bukti kepemilikan/penggunaan tanah dan/atau bangunan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- h. denah lokasi dan denah bangunan;
- i. surat pernyataan kesediaan bekerja dari asisten apoteker;
- j. hasil pemeriksaan kualitas air yang memenuhi syarat yang masih berlaku;
- l. mempunyai asisten apoteker yang dibuktikan dengan foto copy ijazah asisten apoteker; dan
- m. foto copy SIK.
- (2) Ketentuan penyelenggaraan toko obat :
- a. penanggungjawab teknis kefarmasian minimal seorang asisten apoteker; dan
- b. menjual obat-obatan bebas dan obat-obatan bebas terbatas dalam bungkusan dari pabrik yang membuatnya secara eceran.
BAB IV - FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 20
- (1) Persyaratan administrasi permohonan izin toko alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf h, meliputi :
- a. foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy NPWP pemohon;
- c. foto copy akte pendirian perusahaan bagi yang berbentuk badan usaha;
- d. foto copy izin gangguan/HO;
- e. foto copy SIUP;
- f. proposal/studi kelayakan;
- g. surat bukti kepemilikan/penggunaan tanah dan/atau bangunan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; dan
- h. denah lokasi dan denah bangunan.
- (2) Ketentuan penyelenggaraan toko alat kesehatan :
- a. hanya menjual alat kesehatan yang memiliki izin edar; dan
- b. apotek dan toko obat diperbolehkan menjual alat kesehatan, cukup dengan melaporkan ke Bupati bahwa pihaknya menjual alat kesehatan.
BAB IV - FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 21
Persyaratan administrasi permohonan izin pelayanan kesehatan SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf i, meliputi :
- a. foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy NPWP badan hukum;
- c. foto copy izin gangguan/HO;
- d. foto copy akte pendirian badan hukum;
- e. daftar ketenagaan sesuai dengan persyaratan;
- f. daftar peralatan sesuai dengan jenis pelayanan;
- g. daftar bahan yang digunakan sesuai dengan persyaratan jenis SPA; dan
- h. hasil pemeriksaan kualitas air yang memenuhi persyaratan yang masih berlaku.
BAB IV - FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 22
Persyaratan administrasi permohonan izin pengelolaan pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf j, meliputi :
- a. foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy NPWP pemohon;
- c. foto copy izin gangguan/HO;
- d. hasil pemeriksaan kualitas air yang memenuhi syarat yang masih berlaku;
- e. data ketenagaan :
1. penanggungjawab teknis; dan
2. petugas teknis (supervisor dan operator);
- f. denah lokasi dan denah bangunan;
- g. data bahan pestisida dan nama bahan pencampur yang digunakan;
- h. data jenis dan jumlah perlengkapan pelindung pestisida yang digunakan; dan
- i. data jenis dan jumlah alat aplikasi pestisida yang digunakan.
Paragraf 2 Persyaratan Teknis
BAB IV - FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 23
Persyaratan teknis fasilitas pelayanan kesehatan diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V - TENAGA KESEHATAN
Pasal 24
- (1) Tenaga kesehatan terdiri dari :
- a. tenaga medis;
- b. tenaga keperawatan;
- c. tenaga kefarmasian;
- d. tenaga keterapian medis;
- e. tenaga keteknisian medis; dan
- f. tenaga pengobatan komplementer-alternatif.
- (2) Izin bagi tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. izin praktik dokter;
- b. izin praktik dokter gigi;
- c. izin praktik dokter spesialis; dan
- d. izin praktik dokter gigi spesialis.
- (3) Izin bagi tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. izin praktik bidan;
- b. izin praktik perawat;
- c. izin kerja perawat; dan
- d. izin kerja terapis gigi dan mulut.
- (4) Izin bagi tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. izin praktik apoteker;
- b. izin kerja apoteker; dan
- c. izin kerja tenaga teknis kefarmasian.
- (5) Izin bagi tenaga keterapian medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. izin praktik fisioterapis;
- b. izin praktik okupasi terapis; dan
- c. izin praktik terapis wicara.
- (6) Izin bagi tenaga keteknisian medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
- a. izin kerja refraksionis optisien; dan
- b. izin kerja radiografer.
- (7) Izin bagi tenaga pengobatan komplementer-alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi :
- a. surat tugas tenaga pengobatan komplementer-alternatif; dan
- b. surat izin kerja tenaga pengobatan komplementer-alternatif.
BAB V - TENAGA KESEHATAN
Pasal 25
- (1) Persyaratan administrasi permohonan izin praktik tenaga medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), meliputi :
- a. foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy Surat Tanda Registrasi (STR) yang dilegalisir Konsil Kedokteran Indonesia;
- c. foto copy ijazah dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis;
- d. foto copy sertifikat pelatihan General Emergency Life Support (GELS) dan/atau Advanced Trauma Life Support (ATLS) dan/atau Advanced Cardiac Life Support (ACLS) bagi dokter;
- e. surat keterangan berbadan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
- f. surat rekomendasi dari organisasi profesi tingkat Daerah;
- g. surat izin dari atasan langsung bagi yang memiliki;
- h. surat keterangan selesai melakukan adaptasi bagi tenaga medis lulusan luar negeri;
- i. foto copy hasil pemeriksaan kualitas air yang memenuhi syarat yang masih berlaku (bagi pemohon dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis);
- j. pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 3 x 4 sebanyak 1 (satu) lembar;
- k. pernyataan telah menjalankan praktik sebagai tenaga medis bagi yang telah menjalankan praktik; dan
- l. pernyataan kesanggupan mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan praktik dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis :
- a. izin berlaku sepanjang Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan Surat Registrasi dokter gigi masih berlaku dan tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIP;
- b. wajib memasang papan nama sesuai SIP dengan mencantumkan nomor SIP dan STR;
- c. wajib membuat laporan kepada Kepala Dinas untuk penyakit potensi wabah dalam jangka waktu 1 x 24 jam;
- d. wajib membuat catatan rekam medis yang berkaitan dengan praktik kedokteran;dan
- e. berwenang menyimpan obat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa pasien sesuai peraturan perundangundangan.
BAB V - TENAGA KESEHATAN
Pasal 26
- (1) Persyaratan administrasi permohonan izin praktik bidan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a, meliputi :
- a. foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy ijazah bidan;
- c. foto copy Surat Izin Bidan (SIB) dan/atau Surat Tanda Registrasi (STR) bidan yang masih berlaku dan dilegalisasi;
- d. foto copy sertifikat pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN) atau pelatihan yang sejenis;
- e. surat pernyataan bersedia mengikuti pelatihan APN atau pelatihan yang sejenis bagi yang belum pernah mengikuti, paling lambat 1 (satu) tahun setelah SIPB diterbitkan;
- f. rekomendasi dari Kepala Dinas;
- g. rekomendasi dari organisasi profesi;
- h. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP; dan
- i. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sejumlah 2 (dua) lembar dan ukuran 3 x 4 sebanyak 1 (satu) lembar.
- (2) Selain persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) praktik bidan perseorangan wajib dilengkapi :
- a. perjanjian kerja sama pembuangan limbah medis;
- b. hasil pemeriksaan kualitas air yang memenuhi syarat yang masih berlaku; dan
- c. denah lokasi dan denah bangunan.
- (3) Ketentuan izin praktik bidan :
- a. SIPB di fasilitas pelayanan kesehatan diajukan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan tempat bekerja;
- b. SIPB untuk praktik perseorangan diajukan oleh yang bersangkutan;
- c. berlaku sepanjang SIB masih berlaku dan tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIPB;
- d. wajib membuat dokumentasi asuhan keperawatan;
- e. wajib merujuk pasien ke dokter/dokter spesialis yang mempunyai kompetensi apabila tidak cukup hanya dengan melakukan pemeriksaan dan/atau pengobatan sendiri atau tidak sesuai dengan kewenangannya;
- f. bidan tidak boleh menyerahkan obat kepada pasien kecuali obat-obat tertentu yang diperbolehkan
BAB V - TENAGA KESEHATAN
Pasal 27
- (1) Persyaratan administrasi izin praktik perawat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b, meliputi :
- a. foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy ijazah ahli madya keperawatan atau yang lebih tinggi;
- c. foto copy Surat Tanda Registrasi (STR) perawat yang masih berlaku dan dilegalisasi;
- d. foto copy sertifikat Pelatihan Penanggulangan Gawat Darurat (PPGD);
- e. rekomendasi dari Kepala Dinas;
- f. rekomendasi dari organisasi profesi;
- g. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;
- h. surat keterangan pengalaman kerja sebagai perawat purna waktu minimal 3 (tiga) tahun berturut-turut dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan tempat bekerja, yang dibuktikan dengan SIK Perawat di fasilitas yang bersangkutan; dan
- i. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sejumlah 2 (dua) lembar dan ukuran 3 x 4 sebanyak 1 (satu) lembar.
- (2) Ketentuan izin praktik perawat meliputi :
- a. diajukan oleh yang bersangkutan;
- b. izin berlaku selama STR masih berlaku dan tempat bekerja masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIPP serta dapat diperbaharui kembali jika habis masa berlakunya.
- c. wajib membuat dokumentasi asuhan keperawatan;
- d. wajib merujuk pasien ke dokter/dokter spesialis yang mempunyai kompetensi apabila tidak cukup hanya dengan melakukan asuhan keperawatan sendiri atau tidak sesuai dengan kewenangannya;
- e. perawat tidak boleh menyerahkan obat kepada pasien kecuali obat-obat tertentu yang diperbolehkan
BAB V - TENAGA KESEHATAN
Pasal 28
- (1) Persyaratan administrasi izin kerja perawat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c, meliputi :
- a. foto copy KTP yang bersangkutan yang masih berlaku;
- b. foto copy ijazah ahli madya keperawatan atau yang lebih tinggi;
- c. foto copy STR yang masih berlaku dan dilegalisasi;
- d. foto copy sertifikat Pelatihan Penanggulangan Gawat Darurat (PPGD);
- e. rekomendasi dari Kepala Dinas;
- f. rekomendasi dari organisasi profesi;
- g. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;
- h. surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja; dan
- i. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sejumlah 2 (dua) lembar dan ukuran 3 x 4 sebanyak 1 (satu) lembar.
- (2) Ketentuan izin kerja perawat :
- a. diajukan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan tempat bekerja; dan
- b. izin berlaku selama STR masih berlaku dan tempat bekerja masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIK perawat serta dapat diperbaharui kembali jika habis masa berlakunya.
BAB V - TENAGA KESEHATAN
Pasal 29
- (1) Persyaratan administrasi izin kerja terapis gigi dan mulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf d, meliputi :
- a. foto copy KTP yang bersangkutan;
- b. foto copy ijazah yang dilegalisasi;
- c. foto copy Surat Tanda Registrasi Terapis Gigi dan Mulut (STRTGM) yang masih berlaku;
- d. surat keterangan sehat dari dokter yang telah memiliki SIP;
- e. rekomendasi dari Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk;
- f. rekomendasi dari organisasi profesi;
- g. surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja; dan
- h. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sejumlah 2 (dua) lembar dan ukuran 3 x 4 sebanyak 1 (satu) lembar.
- (2) Ketentuan izin kerja terapis gigi dan mulut :
- a. diajukan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan tempat bekerja; dan
- b. izin berlaku sepanjang STRTGM masih berlaku dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan serta tempat bekerja masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIK terapis gigi dan mulut.
BAB V - TENAGA KESEHATAN
Pasal 30
Persyaratan administrasi izin praktik apoteker dan izin kerja apoteker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf a dan huruf b, meliputi :
- a. foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang masih berlaku dan dilegalisir oleh Komite Farmasi Nasional (KFN);
- c. foto copy ijazah apoteker;
- d. surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari dokter yang memiliki SIP;
- e. rekomendasi dari organisasi profesi;
- f. surat pernyataan mempunyai tempat praktik profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian atau dari pimpinan fasilitas produksi atau distribusi/penyaluran; dan
- g. pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
BAB V - TENAGA KESEHATAN
Pasal 31
Persyaratan administrasi izin kerja tenaga teknis kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf c, meliputi :
- a. foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK) yang masih berlaku;
- c. foto copy ijazah tenaga teknis kefarmasian;
- d. surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari dokter yang memiliki SIP;
- e. rekomendasi dari organisasi yang menghimpun tenaga teknis kefarmasian;
- f. surat pernyataan apoteker atau pimpinan tempat pemohon melaksanakan pekerjaan kefarmasian; dan
- g. pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
BAB V - TENAGA KESEHATAN
Pasal 32
Persyaratan administrasi izin praktik fisioterapis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf a, meliputi :
- a. foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy ijazah pendidikan fisioterapis yang dilegalisir;
- c. foto copy Surat Tanda Registrasi Fisioterapis (STRF) yang masih berlaku;
- d. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
- e. rekomendasi dari Kepala Dinas;
- f. rekomendasi dari organisasi profesi;
- g. surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik pelayanan fisioterapis secara mandiri;
- h. pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- i. surat keterangan menyelesaikan adaptasi bagi lulusan luar negeri.
BAB V - TENAGA KESEHATAN
Pasal 33
Persyaratan administrasi izin praktik okupasi terapis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf b, meliputi :
- a. foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy Surat Tanda Registrasi Okupasi Terapis (STROT) yang masih berlaku;
- c. foto copy ijazah pendidikan okupasi terapis yang dilegalisir;
- d. rekomendasi dari Kepala Dinas;
- e. rekomendasi dari organisasi profesi;
- f. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
- g. surat pernyataan mempunyai tempat praktik pelayanan okupasi terapis secara mandiri;
- h. pasfoto ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar; dan
- i. surat keterangan selesai menyelesaikan adaptasi bagi lulusan luar negeri.
BAB V - TENAGA KESEHATAN
Pasal 34
Persyaratan administrasi izin praktik terapis wicara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf c, meliputi :
- a. foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy ijazah terapis wicara yang dilegalisir;
- c. foto copy Surat Tanda Registrasi Terapis Wicara (STRTW) yang masih berlaku;
- d. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
- e. rekomendasi dari Kepala Dinas;
- f. rekomendasi dari organisasi profesi;
- g. surat pernyataan mempunyai tempat praktik mandiri; dan
- h. pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
BAB V - TENAGA KESEHATAN
Pasal 35
Persyaratan administrasi izin praktik refraksionis optisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a, meliputi :
- a. foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy ijazah refraksionis optisien;
- c. foto copy surat tanda registrasi refraksionis optisien yang masih berlaku;
- d. surat keterangan sehat dari dokter yang telah memiliki SIP;
- e. rekomendasi dari Kepala Dinas;
- f. rekomendasi dari organisasi profesi;
- g. surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja; dan
- h. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sejumlah 2 (dua) lembar dan ukuran 3 x 4 cm sebanyak 1 (satu) lembar.
BAB V - TENAGA KESEHATAN
Pasal 36
Persyaratan administrasi izin kerja radiografer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b, meliputi :
- a. foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy Surat Tanda Registrasi Radiografer (STRR) yang masih berlaku;
- c. foto copy ijazah pendidikan radiografer yang dilegalisir;
- d. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
- e. surat keterangan bekerja dari fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan;
- f. rekomendasi dari Kepala Dinas;
- g. rekomendasi dari organisasi profesi;
- i. pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar; dan
- j. surat keterangan selesai menyelesaikan adaptasi bagi lulusan luar negeri.
BAB V - TENAGA KESEHATAN
Pasal 37
- (1) Persyaratan administrasi surat tugas dan surat izin kerja tenaga pengobatan komplementer-alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) huruf a dan huruf b, meliputi :
- a. foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy Surat Bukti Registrasi Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif (SBR-TPKA) yang masih berlaku;
- c. foto copy surat izin praktik/surat izin kerja tenaga kesehatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. foto copy ijazah pendidikan tenaga pengobatan komplementeralternatif yang dilegalisir;
- e. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
- f. pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
- g. surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja untuk yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- h. surat keterangan telah menyelesaikan adaptasi bagi lulusan luar negeri.
- (2) Ketentuan ST-TPKA dan SIK-TPKA :
- a. pengobatan komplementer-alternatif hanya dapat dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus memiliki izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan
- c. praktik perorangan pengobatan komplementer-alternatif hanya dapat dilakukan oleh dokter atau dokter gigi.
BAB VI - SURAT TANDA DAFTAR
Pasal 38
- (1) Surat tanda daftar terdiri dari :
- a. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT); dan
- b. Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT).
- (2) STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada pengobat tradisional yang menjalankan pekerjaan pengobatan tradisional.
- (3) SIPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya sudah memenuhi persyaratan penapisan, pengkajian, penelitian dan pengujian serta terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
BAB VI - SURAT TANDA DAFTAR
Pasal 39
- (1) Pengobat tradisional yang mendapatkan surat tanda daftar diklasifikasikan dalam jenis keterampilan, ramuan, pendekatan agama, dan supranatural.
- (2) Klasifikasi dan jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pengobat tradisional (battra) keterampilan, terdiri dari :
1. akupunkturis;
2. battra refleksi;
3. battra pijat urat;
4. battra patah tulang;
5. battra tusuk jari (akupresuris);
6. battra sunat;
7. chiropractor; dan
8. pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis.
- b. pengobat tradisional (battra) ramuan, terdiri dari :
1. jamu;
2. battra gurah;
3. sinshe;
4. tabib;
5. homeopath;
6. aromatherapis; dan
7. pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis.
- c. pengobat tradisional (battra) pendekatan agama;
- d. pengobat tradisional (battra) supranatural, terdiri dari :
1. tenaga dalam (prana);
2. battra paranormal;
3. reiky master;
4. battra qigong;
5. battra kebatinan; dan
6. pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis.
- (3) Ketentuan pengobat tradisional :
- a. hanya dapat menggunakan peralatan yang aman bagi kesehatan dan sesuai dengan metode/keilmuannya;
- b. dilarang menggunakan peralatan kedokteran dan penunjang diagnostik kedokteran;
- c. dilarang memberikan dan/atau menggunakan obat modern, obat keras, narkotika dan psikotropika serta bahan berbahaya; dan
- d. dilarang menggunakan obat tradisional yang diproduksi oleh industri obat tradisional (pabrikan) yang tidak terdaftar dan obat tradisional racikan yang bahan bakunya tidak memenuhi persyaratan kesehatan.
BAB VI - SURAT TANDA DAFTAR
Pasal 40
Persyaratan administrasi STPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. biodata pengobat tradisional;
- b. foto copy KTP yang masih berlaku;
- c. foto copy sertifikat/ijazah pengobatan tradisional yang dimiliki;
- d. surat keterangan Kepala Desa/Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai pengobat tradisional;
- e. rekomendasi dari asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional yang bersangkutan;
- f. surat pengantar dari puskesmas setempat;
- g. pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- h. rekomendasi dari Kejaksaan Negeri Wakatobi untuk jenis pengobatan supranatural dan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi untuk jenis pengobatan dengan pendekatan agama.
BAB VI - SURAT TANDA DAFTAR
Pasal 41
Persyaratan administrasi SIPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. biodata pengobat tradisional;
- b. foto copy KTP yang masih berlaku;
- c. surat keterangan Kepala Desa/Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai pengobat tradisional;
- d. peta lokasi usaha dan denah ruangan;
- e. rekomendasi dari asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional yang bersangkutan;
- f. foto copy sertifikat/ijazah pengobatan tradisional;
- g. surat pengantar dari puskesmas setempat; dan
- h. pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
BAB VII - SERTIFIKASI
Pasal 42
- (1) Sertifikasi bidang kesehatan terdiri dari sertifikasi makanan dan minuman, dan sertifikasi sanitasi lingkungan.
- (2) Sertifikasi makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. sertifikasi pelatihan keamanan pangan industri rumah tangga (PKP-IRT);
- b. sertifikasi kursus higiene sanitasi bagi pengusaha/ penanggungjawab makanan;
- c. sertifikasi kursus higiene sanitasi bagi penjamah makanan;
- d. sertifikasi kursus higiene sanitasi depot air minum bagi pengusaha;
- e. sertifikasi kursus higiene sanitasi depot air minum bagi operator;
- f. sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT);
- g. sertifikasi laik higiene sanitasi jasa boga;
- h. sertifikasi laik higiene sanitasi rumah makan dan restoran;
- i. sertifikasi laik higiene sanitasi Depot Air Minum (DAM); dan
- j. sertifikasi laik sehat makanan jajanan.
- (3) Sertifikasi sanitasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. sertifikasi laik sehat hotel; dan
- b. sertifikasi laik sehat kolam renang dan permandian umum.
BAB VII - SERTIFIKASI
Pasal 43
Persyaratan administrasi sertifikasi makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e adalah foto copy KTP pemohon yang masih berlaku.
BAB VII - SERTIFIKASI
Pasal 44
Persyaratan administrasi sertifikasi produksi pangan industry rumah tangga (SPP-IRT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf f, meliputi :
- a. foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP);
- c. hasil pemeriksaan kualitas air yang memenuhi syarat yang masih berlaku; dan
- d. contoh label produk pangan industri rumah tangga.
BAB VII - SERTIFIKASI
Pasal 45
Persyaratan administrasi sertifikasi laik higiene sanitasi jasa boga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g, meliputi :
- a. foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy NPWP pemohon;
- c. denah bangunan dapur;
- d. surat penunjukan tenaga sanitarian atau tenaga yang memiliki pengetahuan higiene sanitasi sebagai penanggungjawab jasa boga;
- e. foto copy ijazah tenaga sanitarian atau sertifikat pelatihan/kursus higiene sanitasi;
- f. foto copy sertifikat pelatihan/kursus higiene sanitasi makanan bagi pemilik/pengusaha; dan
- g. foto copy sertifikat kursus higiene sanitasi bagi penjamah makanan minimal 1 (satu) orang.
BAB VII - SERTIFIKASI
Pasal 46
Persyaratan administrasi sertifikasi laik higiene sanitasi rumah makan dan restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf h, meliputi :
- a. foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy NPWP pemohon;
- c. peta situasi dan denah bangunan;
- d. surat penunjukan penanggungjawab rumah makan dan restoran;
- e. foto copy sertifikat kursus higiene sanitasi makanan bagi pengusaha;
- f. foto copy sertifikat kursus higiene sanitasi makanan bagi penjamah makanan minimal 1 (satu) orang penjamah makanan; dan
- g. rekomendasi dari asosiasi rumah makan dan restoran.
BAB VII - SERTIFIKASI
Pasal 47
Persyaratan administrasi sertifikasi laik higiene sanitasi depot air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf i, meliputi :
- a. foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy NPWP pemohon;
- c. foto copy surat keterangan domisili usaha;
- d. denah lokasi dan bangunan tempat usaha;
- e. foto copy surat pernyataan/penunjukan sebagai penanggungjawab DAM; dan
- f. foto copy sertifikat pelatihan/kursus higiene sanitasi DAM bagi pemilik DAM dan penjamah.
BAB VII - SERTIFIKASI
Pasal 48
Persyaratan administrasi sertifikasi laik sehat makanan jajanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf j, meliputi :
- a. foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy sertifikat penyuluhan higiene sanitasi penjamah makanan;
- c. hasil pemeriksaan kualitas air yang memenuhi syarat yang masih berlaku; dan
- d. daftar produk makanan jajanan.
BAB VII - SERTIFIKASI
Pasal 49
Persyaratan administrasi sertifikasi laik sehat hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a, meliputi :
- a. foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy NPWP pemohon;
- c. foto copy izin usaha hotel dan penginapan;
- d. foto copy surat keterangan domisili hotel;
- e. peta lokasi hotel; dan
- f. gambar denah bangunan hotel.
BAB VII - SERTIFIKASI
Pasal 50
Persyaratan administrasi sertifikasi laik sehat kolam renang dan pemandian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf b, meliputi :
- a. foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy NPWP pemohon;
- c. foto copy izin usaha;
- d. foto copy surat keterangan domisili kolam renang dan pemandian umum;
- e. peta lokasi kolam renang dan pemandian umum; dan
- f. gambar denah bangunan kolam renang dan pemandian umum.
Bagian Kesatu Masa Berlaku Izin
Paragraf 1 Izin Fasilitas dan Tenaga Kesehatan
BAB VIII - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 51
- (1) Izin fasilitas pelayanan kesehatan berlaku selama 5 (lima) tahun sepanjang izin gangguan masih berlaku dan dapat diperpanjang, kecuali izin pelayanan kesehatan SPA berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin tenaga kesehatan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, kecuali ST-TPKA dan SIK-TPKA berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Khusus bagi rumah sakit, pembangunan fisik bisa dimulai setelah mendapatkan izin mendirikan rumah sakit.
- (4) Bagi rumah sakit yang menjalani peningkatan status dari rumah sakit khusus menjadi rumah sakit umum, wajib memenuhi
persyaratan teknis rumah sakit umum sebelum diberikan izin penyelenggaraan.
- (5) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin yang dimiliki berakhir.
- (6) Perpanjangan perizinan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi administrasi.
Paragraf 2 Tanda Daftar dan Izin Pengobat Tradisional
BAB VIII - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 52
- (1) Surat terdaftar pengobat dan fasilitas pengobatan tradisional berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Surat izin pengobat dan fasilitas pengobatan tradisional berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan tanda daftar dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin yang dimiliki berakhir.
- (4) Perpanjangan perizinan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administrasi.
Paragraf 3 Sertifikasi
BAB VIII - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 53
- (1) Sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Sertifikat laik higiene sanitasi jasa boga berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Sertifikat laik higiene sanitasi rumah makan dan restoran berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Sertifikat laik higiene sanitasi DAM berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Sertifikat laik sehat makanan jajanan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Sertifikat laik sehat hotel berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (7) Sertifikat laik sehat kolam renang dan pemandian umum berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (8) Perpanjangan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin yang dimiliki berakhir.
- (9) Perpanjangan perizinan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikenakan sanksi administrasi.
Bagian Kedua Pembatasan Izin
BAB VIII - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 54
- (1) Dokter dan dokter gigi yang menyelenggarakan praktik diberikan Surat Izin Praktik (SIP) paling banyak 3 (tiga) tempat praktik.
- (2) Apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai apoteker di apotek, puskesmas atau instalasi farmasi rumah sakit diberikan izin praktik berupa Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) hanya 1 (satu) tempat praktik.
- (3) Apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai apoteker pendamping diberikan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) paling banyak 3 (tiga) tempat.
- (4) Perawat, terapis gigi dan mulut, asisten apoteker dan refraksionis optisien yang menyelenggarakan praktik profesi di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SIK paling banyak 2 (dua) tempat.
- (5) Perawat yang berpendidikan minimal DIII Keperawatan yang selain praktik profesi di fasilitas pelayanan kesehatan juga melakukan praktik perorangan dapat diberikan SIK hanya 1 (satu) tempat.
- (6) Bidan yang menyelenggarakan praktik profesi di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) hanya diberikan 1 (satu) tempat praktik.
- (7) Bidan yang selain praktik profesi di fasilitas pelayanan kesehatan juga melakukan praktik perorangan dapat diberikan SIPB di fasilitas pelayanan kesehatan hanya 1 (satu) tempat.
- (8) Fisioterapis yang menyelenggarakan praktik profesi di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF) hanya diberikan 1 (satu) tempat praktik.
- (9) ST-TPKA dan SIK-TPKA hanya berlaku untuk 1 (satu) fasilitas pelayanan kesehatan.
- (10) Dokter/dokter gigi yang memberikan pelayanan pengobatan komplementer-alternatif hanya dapat memiliki maksimal 3 (tiga) ST-TPKA sesuai ketentuan Surat Izin Praktiknya.
- (11) Tenaga kesehatan selain dokter/dokter gigi yang memberikan pelayanan pengobatan komplementer-alternatif hanya dapat memiliki 1 (satu) ST-TPKA/SIK-TPKA.
BAB VIII - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 55
- (1) Bidan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan diberikan SIPB hanya 1 (satu) tempat praktik.
- (2) Perawat yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan minimal berpendidikan DIII Keperawatan dan diberikan SIPP hanya 1 (satu) tempat praktik.
- (3) Fisioterapis yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan diberikan SIPF hanya 1 (satu) tempat praktik.
BAB VIII - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 56
- (1) Tenaga kesehatan lulusan luar negeri yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan, wajib memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan setelah melakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kesehatan Warga Negara Asing (WNA) yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan, wajib memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dan setelah melakukan evaluasi dan memiliki surat izin kerja dan izin tinggal serta persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memiliki kemampuan berbahasa Indonesia.
Bagian Ketiga Pengecualian
BAB VIII - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 57
- (1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rangka bakti sosial tidak wajib memiliki izin.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan tempat, sasaran, tenaga dan penangungjawab pelayanan (yang sudah memiliki surat izin praktek) serta jenis kegiatan kepada Bupati atau Kepala Dinas paling lambat 5 (lima) hari sebelum kegiatan dilaksanakan dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati atau Kepala Dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
BAB IX - TATA CARA MEMPEROLEH PERIZINAN
Pasal 58
- (1) Permohonan perizinan disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Apabila persyaratan dinyatakan belum lengkap dan/atau belum benar, Bupati memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak persyaratan administrasi dan persyaratan teknis selesai diperiksa.
- (3) Apabila Bupati tidak memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) persyaratan dianggap lengkap dan benar.
- (4) Bentuk formulir permohonan perizinan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar secara administrasi dan teknis.
- (6) Tata cara perpanjangan izin sama dengan tata cara pengajuan izin.
BAB IX - TATA CARA MEMPEROLEH PERIZINAN
Pasal 59
- (1) Permohonan izin ditangguhkan apabila persyaratan dinyatakan belum lengkap dan/atau belum benar.
- (2) Proses pencermatan permohonan izin ditangguhkan sejak diterimanya surat pemberitahuan dan dapat diproses kembali setelah persyaratan dilengkapi sesuai dengan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2).
- (3) Permohonan izin ditolak apabila persyaratan administrasi dan teknis tidak dapat dipenuhi.
BAB X - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 60
Penyelenggara pelayanan kesehatan berhak :
- a. melakukan kegiatan sesuai izin yang dimiliki;
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan kegiatannya;
- c. memungut biaya dari masyarakat sesuai pelayanan yang diberikan; dan
- d. mendapatkan informasi, kemudahan serta perlindungan hukum dari Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
BAB X - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 61
Penyelenggara pelayanan kesehatan berkewajiban :
- a. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai standar teknis kesehatan
BAB X - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 62
Pemerintah Daerah berkewajiban :
- a. mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
- b. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan/atau bahaya terhadap kesehatan akibat pelayanan yang tidak sesuai standar;
- c. memberikan kemudahan dalam pelayanan izin penyelenggaraan pelayanan dibidang kesehatan;
- d. melakukan pengaturan jumlah dan kepadatan fasilitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah untuk menjamin pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan; dan
- e. memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang ada di Daerah.
BAB X - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 63
Pemegang perizinan dilarang :
- a. mengalihkan tanggungjawab kegiatan/pelayanan kepada pihak lain;
- b. melaksanakan pelayanan diluar kompetensi dan kewenangannya; dan
- c. mengubah jenis kapasitas atau pelayanan sehingga menyimpang dari izin yang diberikan tanpa mengajukan izin baru.
BAB XI - MUTU PELAYANAN
Pasal 64
- (1) Penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan menjamin mutu pelayanan dengan cara :
- a. melaksanakan peningkatan dan penerapan mutu pelayanan; dan
- b. melaksanakan audit mutu pelayanan oleh lembaga independen yang berkompeten di bidang mutu pelayanan kesehatan secara berkala.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
PELAKSANAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu Pelaksanaan
BAB XII - PELAKSANAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 65
Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan/atau instansi teknis.
Bagian Kedua Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian
BAB XII - PELAKSANAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 66
- (1) Dinas Kesehatan melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kesehatan dapat bekerja sama dengan organisasi profesi yang bersangkutan serta instansi terkait.
- (3) Puskesmas berwenang melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian fasilitas dan tenaga kesehatan, pengobatan tradisional dan industri rumah tangga pangan di wilayah kerjanya.
Bagian Ketiga Peran Serta Masyarakat
BAB XII - PELAKSANAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 67
- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Daerah.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dan/atau instansi lain yang berwenang wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Bagian Kesatu Pencabutan Izin
BAB XIII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 68
Perizinan dapat dicabut, karena salah satu hal sebagai berikut :
- a. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61;
- b. melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- c. tidak menjalankan usahanya selama 2/5 (dua per lima) masa berlaku perizinan secara berturut-turut; dan
- d. fasilitas pelayanan kesehatan mempekerjakan tenaga kesehatan yang tidak memiliki izin kerja atau izin praktik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB XIII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 69
- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Pemberian peringatan tertulis atau pencabutan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.
Bagian Kedua Pembatalan Izin
BAB XIII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 70
Perizinan dinyatakan batal, apabila :
- a. penyelenggara pelayanan kesehatan menyatakan tidak meneruskan kegiatannya;
- b. pemegang perizinan meninggal dunia; dan
- c. dipindahtangankan oleh pemegang perizinan tanpa izin tertulis dari Bupati.
Bagian Ketiga Penolakan Izin
BAB XIII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 71
Bupati dapat menolak permohonan perizinan apabila :
- a. pemohon terbukti melakukan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan perizinan yang diminta ## BAB XIV PENYIDIKAN
BAB XIII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 72
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana penyelenggaraan perizinan di bidang kesehatan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
- dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penyelenggaraan perizinan di bidang kesehatan;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana penyelenggaraan perizinan di bidang kesehatan;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana penyelenggaraan perizinan di bidang kesehatan;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
- f. pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana penyelenggaraan perizinan di bidang kesehatan;
- h. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa, sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penyelenggaraan perizinan di bidang kesehatan;
- j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- k. menghentikan penyidikan; dan
- l. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana penyelenggaraan perizinan di bidang kesehatan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
BAB XV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 73
Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 39 ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d serta Pasal 63 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) .
BAB XV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 74
Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, penyelenggara pelayanan kesehatan yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenakan pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XVI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 75
- (1) Semua perizinan yang telah dimiliki sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.
- (2) Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku selama 5 (lima) tahun setelah tanggal penerbitannya, dan harus diperbaharui setelah habis masa berlakunya.
- (3) Orang pribadi atau badan yang telah menyelenggarakan pelayanan di bidang kesehatan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 76
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi.

Penetapan: Ditetapkan di Wangi-Wangi pada tanggal 2-2-2017

Penandatangan: BUPATI WAKATOBI,

Verifikasi: TTD/CAP ARHAWI

Penetapan: Diundangkan di Wangi-Wangi pada tanggal 2-2-2017

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

Verifikasi: ## TTD/CAP ## JUHAIDDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2017 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI PROVINSI SULAWESI TENGGARA : 3/7/2017
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 3 TAHUN 2017
## TENTANG
## PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN
## I. UMUM
Peraturan Daerah ini disusun sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan menjadi urusan Pemerintah Daerah.
Penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan memerlukan pengaturan, karena sangat berdampak terhadap derajat kesehatan masyarakat. Masyarakat perlu memperoleh perlindungan kesehatan atas pelayanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, pengobat tradisional maupun fasilitas-fasilitas umum yang bersentuhan langsung terhadap kesehatan masyarakat.
Peraturan Daerah ini memberikan aturan terhadap pemberian izin fasilitas dan tenaga kesehatan, tanda daftar dan izin pengobat tradisional serta sertifikasi bagi masyarakat yang memberikan pelayanan makanan dan minuman, serta sertifikasi kesehatan lingkungan bagi fasilitas-fasilitas umum.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. ## Ayat (3) Klinik kecantikan estetika tipe pratama adalah satu sarana klinik kecantikan estetika yang menyediakan jasa pelayanan tindakan medik terb