PERATURAN WALIKOTA TOMOHON TENTANG Nomor 2 Tahun 2011 tentang PENETAPAN BESARAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) SERTA TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) DAE RAH KOT A TOMOHON TAHUN ANGGARAN 2011 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- a bahwa untuk melaksanakan pasal 201 dan 202 Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebaqaimana telah oiubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas' Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuanqan Daerah.
- b bahwa berdasarkan perumbanqan dirnaksud pada huruf a · perlu ditetapkan Peraturan Wallkota tentang Penetapan Besaran Jumlah Uang Persedraan (SPP-UP) dan Gant, Uang Persediaan (SPP-GU) serta Tambahan Uang Peseoraan (SPP-TU) Daerah Kola Tomohon Tahun Anggaran 2011,
- Me,:igingat :
- 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 3312) ;
- 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribust Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000,
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebaqairnana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 44, Nomor 10 Tahun 2000 tertang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia nomor 3988)
4. Undang Undang
.
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Necara Republik Indonesia Nomor 3851 ):
5. Undang-Undang Nomor 1 O T ahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kata Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273):
3. 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
5. 8 Undang Undang Nomor 1 O Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6. 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan l.ernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
11. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali . terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undan·g Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)·
9. 12 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4438):
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 T ahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Ppemerintahan daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republtk Indonesia Nomor 4090);
12. 15 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah · (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun . 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemenntah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17 Peraturan.
.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 T ahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran negara republik lndonesis Nomor 4540);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemenntah Nomor 24 T ahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Neqara Republik Indonesia Nomor 4754):
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585),
25. Peraturan Pemenntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614),
27. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas · Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
28. Peraturan Pemerinlah Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kola Tomohon Tahun Anggaran 2011,
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TOMOHON TENTANG PENETAPAN BESARAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), GANTI UANG PERSEDIAAN (SPPGU) SERTA TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU). DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN ANGGARAN 2011
BAB
KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Hal - Hal yang belum dratur dalam Peraturan Wallkota ini, akan diatur kernudian
Pasal 6
Peraturan Wal1kota rru mula, berlaku pada tanggal diundangkan,
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang rnenqetahumya, memenntahkan pengundangan Peraturan Walikota inl dengan penempatannya dalam benta Daerah Kota T omohon Paraf Koordmast Sekretans Daerah Kabag Adm Hukum dan Ham Ass Adrrumstrasi Umum Kadis PPKAD Sekd1s PPKD

Penandatangan: Kepala 81dang Anggaran M

Penetapan: Ditetapkan di T o m o h o n padalang ll Maret 2011 Diundangkan d1 Tomohon pada tanggal 2011

Penandatangan: Pit. SEKRETARIS DAERAH 1 Ors. ARNOLD POLI, SH, MAP BERlTA DAER.Al I KOT A TOMOHON TAHUN 2011 NO MOR . -
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran

Peraturan

Walikota Tomohon

Nomor

2 T.?hun 2011

Tanggal

l Maret

2011

Tentang

TENTANG PENETAPAN BESARAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP), GANTI UANG PERSEOIAAN (GU) SERTA TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU). DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN ANGGARAN 2011

| KODE REK. | SKPD | BESARAN UP |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1 . 01 . 1 . 1 | DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PEMUDA DAN OLAHRAGA | 45 000.000,00 |
| 1 . 02. 1. 1 | DINAS KESEHATAN DAN SOSIAL | 26 000.000,00 |
| 1 . 02. 2. 1 | PUSKESMAS KAKASKASEN | 7 750.000,00 |
| 1 . O?. 2 . 2 | PUSKESMAS TOMOHON TENGAH | 7 500.000,00 |
| 1 . 02. 2 . 3 | PUSKESMAS TOMOHON SELATAN | 7 500.000,00 |
| 1. 02. 2. 4 | PUSKESMAS TOMOHON TIMUR | 7 800.000 00 |
| l . 02. 2 . 5 | PUSKESMAS TOMOHON BARAT | 7.750.000,00 |
| 1 . 02. 2. 6 | PUSKESMAS TINOOR | 7 500.000,00 |
| 1 . 02. 2. 7 | PUSKESMAS PANGOLOMBTAN | 7 500.000,00 |
| l . 03 . 1 . 1 | DINAS PEKERJAAN UMUM | 30 000.000,00 |
| 1 . 05 . 1 . 1 | DINAS TATA RUANG PERTAMANAN DAN PERSAMPAHAN | 82 500 000,00 |
| 1 . 06. 1 . 1 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 33 000.000.00 |
| 1 07. 1. 1 | DINAS PERHUBUNGAN KOMUNlKASI DAN INFORMATIKA | 76 000.000,00 |
| 1.08.1.1 | SADAN UNGKUNGAN HIDUP | 32 000.000,00 |
| l . 10 . 1 . 1 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | 26 500 000,00 |
| l . 12 . 1 . 1 | BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 42 250 000,00 |
| 1.14.1.1 | DINAS TENAGA KERJA | 32 550 000,00 |
| 1 . 15 . 1 . 1 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH | 50.200.000,00 |
| 1 16 . 1 . 1 | SADAN PENANAMAN MODAL | 52 200 000,00 |
| 1.17.1.1 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARlWISATA | 20 900 000,00 |
| 1 . 19 . 1 . 1 | SADAN KESATUAN SANGSA, POLITIK DAN PERUNDUNGAN MASYARAKAT | 35 950 000,00 |
| 1 . 19 . 2 . 1 | SADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 36.150.000,00 |
| 1 . 19 . 3 . 1 | SADAN NARKOTIKA DAERAH | 25.150 000,00 |
| 1 . 19 . 4 . 1 | SATUAN POUSI PAMONG PRAJA | 37 350 000,00 |
| 1 . 20. 3. 2 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMERlNTAHAN UMUM | 38.000 000,00 |
| 1 . 20. 3. 3 | BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT | 29.800 000,00 |
| 1 . 20. 3. 4 | BAGIAN ADMINISTRASI HUBUNGAN KEMASYARAKATAN | 165.500 000,00 |
| 1 . 20. 3. 5 | SAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN | 16.500 000,00 |
| 1 . 20. 3. 6 | SAGIAN ADMINISTRASI PEMSANGUNAN DAYA ALAM | 32 000 000.00 |
| 1 . 20. 3. 7 1 . 20. 3. 8 | SAGIAN ADMINISTRASI SUMSER ORGANISASJ | 28.500 000,00 |
| 1 . 20. 3. 9 | SAGIAN ADMINISTRASI SAGIAN ADMINISTRASI UMUM | 48 450 000.00 1 185 000.000,00 |
| | SAGIAN ADMINISTRASI HUKUM DAN HAM | |
| 1 . 20. 3. 10 | | 11.850 000,00 |
| 1 . 20. 3. 11 | SAGIAN ADMINISTRASI DATA ELEKTRONIK | 72.150 000,00 |
| 1 . 20. 4 . 1 1 . 20. 5 . t | SEKRETARIAT DPRD DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 215.850 000,00 178.000 000,00 |
| 1 . 20. 6. 1 | KEPEGAWAIAN DAERAH | |
| | SADAN | 94.500 000,00 |
| 1 . 20. 7. l | INSPEKTORAT | 25. 000 000, 00 |
| 1 . 20. 9. | KECAMATAN TOMOHON TENGAH | 21.950 000,00 22 000.000,00 |
| 2 | SELATAN | |
| 1 . 20. 9. 3 | KECAMATAN TOMOHON | 19 000 000,00 |
| 1 . 20. 9 . 4 1 . 20. 9. 5 | KECAMATAN TOMOHON TIMUR KECAMATAN TOMOHON BARAT | 18.500 000,00 18 000.000.00 |
| 1 . 20. 10. 1 | KANTOR PELAYANAN PERDINAN TERPADU | 23 350.000,00 |
| 1 . 22 . 1 . l | | |
| 1 | SADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN P KID | 42 400 000,00 |
| 1 . 24 . 1 . | KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI | 18.750.000,00 |
| 2. 01. 1 . 1 | DINAS PERTANIAN PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 24.200.000,00 |
| 2 . 01 . 2 . 1 | SADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN KEHUTANAN DAN | 51.250.000,00 |
| 2 . 02. 1 . 1 2. 03. 1 . 1 | DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN | 20 850.000,00 |
| 2 07. 1. 1 | DINAS PERTAMSANGAN DAN ENERGI | 32 600.000,00 34 850.000,00 |
| | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | Jumlah | 3.225 800.000,00 |