KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 74 Tahun 2003 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN PALIMANAN-PLUMBON SEBAGAI JALAN TOL, PENAMBAHAN SIMPANG SUSUN KALIGAWE SEBAGAI BAGIAN DARI JALAN TOL SEMARANG, PENAMBAHAN GERBANG TOL CIKARANG TIMUR PADA JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK, PENAMBAHAN RAMP MASUK KEMBANGAN SEBAGAI BAGIAN DARI JALAN TOL JAKARTA ? TANGERANG DAN PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL PADA JALAN TOL PALIMANAN ? PLUMBON DAN GERBANG TOL CIKARANG TIMUR (berlaku 21 September 2003)
Pembukaan
Menimbang :
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2003 TENTANG
PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN PALIMANAN-PLUMBON SEBAGAI JALAN TOL, PENAMBAHAN SIMPANG SUSUN KALIGAWE SEBAGAI BAGIAN DARI JALAN TOL SEMARANG, PENAMBAHAN GERBANG TOL CIKARANG TIMUR PADA JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK, PENAMBAHAN RAMP MASUK KEMBANGAN SEBAGAI BAGIAN DARI JALAN TOL JAKARTA ? TANGERANG DAN PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL PADA JALAN TOL PALIMANAN ? PLUMBON DAN GERBANG TOL CIKARANG TIMUR
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa dengan telah selesainya pembangunan Gerbang Tol Simpang Susun Cikarang Timur sebagai bagian dari Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2003, Gerbang Tol Simpang Susun Cikarang Timur tersebut telah ditetapkan sebagai bagian dari Jalan Tol CikarangCikampek;
- b. bahwa dalam Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2003 dimaksud, terdapat perbedaan besarnya tarif tol yang berlaku pada Gerbang Tol Cikarang Timur yang menghubungkan Jakarta dan Cikampek, khususnya dari arah Cikarang Timur ke Cikarang dengan arah sebaliknya, yang diberlakukan bagi kendaraan Golongan I Umum;
- c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dipandang perlu untuk mengubah
4. Mengingat :
Menetapkan
Pasal 5
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4096);
6. Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan PalimananPlumbon sebagai Jalan Tol, Penambahan Simpang Susun Kaligawe sebagai Bagian dari Jalan Tol Semarang, Penambahan Gerbang Tol Cikarang Timur pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Penambahan Ramp Masuk Kembangan sebagai Bagian dari Jalan Tol Jakarta ? Tangerang dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol pada Jalan Tol Palimanan ? Plumbon dan Gerbang Tol Cikarang Timur;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN PALIMANAN-PLUMBON SEBAGAI JALAN TOL, PENAMBAHAN SIMPANG SUSUN KALIGAWE SEBAGAI BAGIAN DARI JALAN TOL SEMARANG, PENAMBAHAN GERBANG TOL CIKARANG TIMUR PADA JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK, PENAMBAHAN RAMP MASUK KEMBANGAN SEBAGAI BAGIAN DARI JALAN TOL JAKARTA ? TANGERANG DAN PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL PADA JALAN TOL PALIMANAN ? PLUMBON DAN GERBANG TOL CIKARANG TIMUR.
- KEDUA :
tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran II/2 Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2003 khususnya besarnya tarif tol untuk kendaraan Golongan I Umum dari arah Cikarang ke Cikarang Timur, sehingga besarnya tarif tol pada Gerbang Tol Cikarang Timur Jalan Tol Jakarta-Cikampek seluruhnya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

- Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 10 Juni 2003.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 September 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2003 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2003

## BESARNYA TARIF TOL PADA GERBANG TOL CIKARANG TIMUR JALAN TOL JAKARTA - CIKAMPEK

| ASALPERJALANAN | TUJUAN PERJALANAN | BESARNYA TARIF TOL(Rp.) | BESARNYA TARIF TOL(Rp.) | BESARNYA TARIF TOL(Rp.) | BESARNYA TARIF TOL(Rp.) | BESARNYA TARIF TOL(Rp.) |
|------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ASALPERJALANAN | TUJUAN PERJALANAN | GOL I | GOL I UMUM | GOLIIA | GOLIIA UMUM | GOLIIB |
| Cikarang Timur | Cawang | 3.500 | 3.500 | 5.500 | 5.500 | 6.500 |
| Cikarang Timur | Bintara | 3.000 | 3.000 | 4.500 | 4.500 | 5.500 |
| Cikarang Timur | Cakung | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 |
| Cikarang Timur | Bekasi Barat | 2.000 | 2.000 | 3.500 | 3.500 | 4.000 |
| Cikarang Timur | Bekasi Timur | 2.000 | 2.000 | 3.500 | 3.500 | 4.000 |
| Cikarang Timur | Cibitung | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Cikarang Timur | Cikarang | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Cikarang Timur | Karawang Barat | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 2.000 |
| Cikarang Timur | Karawang Timur | 1.500 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 3.000 |
| Cikarang Timur | Kalihurip | 3.000 | 3.000 | 5.500 | 5.500 | 6.500 |
| Cikarang Timur | Cikampek | 3.000 | 3.000 | 5.500 | 5.500 | 6.500 |
| Cawang | Cikarang Timur | 3.500 | 3.500 | 5.500 | 5.500 | 6.500 |
| Bintara | Cikarang Timur | 3.000 | 3.000 | 4.500 | 4.500 | 5.500 |
| Cakung | Cikarang Timur | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 |
| Bekasi Barat | Cikarang Timur | 2.000 | 2.000 | 3.500 | 3.500 | 4.000 |
| Bekasi Timur | Cikarang Timur | 2.000 | 2.000 | 3.500 | 3.500 | 4.000 |
| Cibitung | Cikarang Timur | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Cikarang | Cikarang Timur | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Karawang Barat | Cikarang Timur | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 2.000 |
| Karawang Timur | Cikarang Timur | 1.500 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 3.000 |
| Kalihurip | Cikarang Timur | 3.000 | 3.000 | 5.500 | 5.500 | 6.500 |
| Cikampek | Cikarang Timur | 3.000 | 3.000 | 5.500 | 5.500 | 6.500 |

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI