Unknown Unknown Nomor 18 Tahun 2016 tentang RENCANA KERJA PEMBANGONAN DAERAH KABOPATEN TOLONGAGONG TAHON 2017 DENGAN RAHMAT TOHAN YANG MAHA ESA BOPATITOLONGAGONG, - a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 20142018, merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang harus dijabarkan ke dalam rencana jangka pendek tahunan dalam rangka merealisasikan target kinerja Tahun 2017; - b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah memuat arah kebijakan Daerah dalam jangka waktu satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah Kabupaten Tulungagung; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu (berlaku 20 Mei 2016)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat:
BOPATITOLONGAGONG PROVINS! JAWA TIMUR
PERATORAN BOPATI TOLONGAGONG NOMOR 18 TAHON 2016
TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGONAN DAERAH KABOPATEN TOLONGAGONG TAHON 2017
DENGAN RAHMAT TOHAN YANG MAHA ESA
BOPATITOLONGAGONG,
- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 20142018, merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang harus dijabarkan ke dalam rencana jangka pendek tahunan dalam rangka merealisasikan target kinerja Tahun 2017;
- b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah memuat arah kebijakan Daerah dalam jangka waktu satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah Kabupaten Tulungagung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan rencana kerja pembangunan tahunan daerah dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung yang dituangkan dalam Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Pembentukan Peraturan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 ten tang Perundang-undangan Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhis dengan Undang› Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 481 7);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 2019;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah 2017; Daerah Tahun
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 1 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2013 tentang RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Nomor 1 Seri E);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2017.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung;
,,--...\_
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 -2018, yang selanjutnya disebut dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018;
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Tulungagung, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
6. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Pasal 2
RKPD merupakan dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tulungagung dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
BABV
BAB VI
PENDAHULUAN
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
PENUTUP
Pasal 3
- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program-program prioritas Tahun 2017 yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang didukung oleh Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
5
- (2) Uraian secara rinci RKPD sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan RKPD.

## Pasal 5

Peraturan Bupati 1n1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 20 Mei 2016

BUPATI

ULUNGAGUNG,/l

SYAHRI MULYO


Diundangkan di Tulungagung pada t ggal 20 Mei 2016 SEKR IS DAERAH


## Ir. INDRA FAUZI, MM

Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 18