Unknown Unknown Nomor 7 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATASPERATURAN BUPATITANJUNGJABUNGTIMUR NOMOR2 TAHUN2016 TENTANGPENGHASlLAN TETAP,TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINYANGSAHBAGIKEPALA DESADANPERANGKAT DESA DI KABUPATEN TANJUNGJABUNGTIMUR DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHAESA BUPATITANJUNGJABUNGTIMUR, - a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATITANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURANBUPATITANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 7 TAHUN2017
TENTANG
PERUBAHAN ATASPERATURAN BUPATITANJUNGJABUNGTIMUR NOMOR2 TAHUN2016 TENTANGPENGHASlLAN TETAP,TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINYANGSAHBAGIKEPALA DESADANPERANGKAT DESA DI KABUPATEN TANJUNGJABUNGTIMUR
DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHAESA
BUPATITANJUNGJABUNGTIMUR,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur perlu disempurnakan sehubungan pelaksanaan jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
Mengingat
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan , dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANBUPATITANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 2 TAHUN2016 TENTANGPENGHASlLANTETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAANLAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN
TANJUNGJABUNG TIMUR.
Pasal 19
1. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 81
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur perlu disempurnakan sehubungan pelaksanaan jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
Mengingat
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan , dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANBUPATITANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 2 TAHUN2016 TENTANGPENGHASlLANTETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAANLAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN
TANJUNGJABUNG TIMUR.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor2) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal19
- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa mendapatkan jaminan kesehatan.
- (2) Jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dibidang jaminan kesehatan.
- (3) Biaya jaminan kesehatan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari :
- a. Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan; dan
- b. Alokasi Dana Desa sebesar 3% (tiga persen) setiap bulan.
,
- b. Alokasi Dana Desa sebesar 3% (tiga persen)setiap bulan.
- (4) Dalam hal PenghasilanTetap Kades dan Perangkat Desa kurang dari UMK,maka sebagai dasar pengenaan iuran sebagaimana huruf a dihitung minimal berdasarkan UpahMinimumKabupatenTanjungJabung Timur.
- (5) Jaminan Kesehatan yang diberikan kepada KepalaDesa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pelaksanaan penjaminan termasuk anggota keluarga yang meliputi suamiJistri dan paling banyak 3 (tiga)orang anak.
- (6) Jaminan Kesehatan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidangjaminan kesehatan.
2. Diantara Pasal19 dan Pasal20 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 19Ayang berbunyi sebagaiberikut:
Pasal19 A
- (1) Kententuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikecualikan untuk Kepala Desa, dan Perangkat Desa yang sudah menjadi peserta BPJS kesehatan yang ditanggungolehinstansi pemberikerja,
- (2) Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan secara mandiri maka dapat memilih untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menjadi peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh instansi pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peserta BPJS Kesehatan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)tidak dianggarkandalam APBDesa.
- (4) Tata cara pembayaran BPJS Kesehatan bagi KepalaDesa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 dibayarkan oleh Bendahara Desa melalui bank yang ditunjuk oleh lembaga BPJS.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Penetapan: Ditetapkan di M pada tanggal GJ Sabak H. ROMI HARIYANTO

Penetapan: Diundangkan di Muara Sabak pada tanggal 6 MrKUA'lI\ 2017 SEKRETARlSDAERAH KABUPATENT UNG JABUNG TIMUR, AERAH KABUPATEN TANJUNG ABUNG TIMUR TAHUN 2017 H. SUDIRMAK NGMOR