PERATURAN DAERAH KABUPATEN SA.BU RAIJUA Nomor 18 Tahun 2016 tentang GARA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN SA.BU RAIJUA NOMOR : 7 TA.HUN 2016. TENT ANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATT SABU RAIJUA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SA.BU RAIJUA NOMOR : 7 TA.HUN 2016.
TENT ANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATT SABU RAIJUA,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara \epublik Indonesia Nomor 5887).
...
Menetapkan
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA DAN
BUPATI SABU RAIJUA
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
DalaJn Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan PerwakiJan Rakyat Daerah menurut asas otonomi den Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalaJn sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagairnana dimaksud dalaJn Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah ada1ab Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalab Bupati Sahu Raijua;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD ada1ah Dewan PerwakiJan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sabu Raijua;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sa.bu Raijua;
9. Sekretariat Dewan PerwaJriJan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Sahu Raijua;
10. 10.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerab yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adaJah Sekretaris DPRD Kabupaten Sahu Raijua;
11. 11.Inspektorat adalab Inspektorat Kabupaten Sa.bu Raijua;
12. 12.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sa.bu Raijua;
13. 13.Badan Daerah adaJab Badan Daerah Kabupaten Sa.bu Raijua;
14. Unit PeJaksaoa Teknis Dinas adalah unsur peJaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan telmis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
15. Unit Pelaksana Teknis Badan adaJah unsur pelaksana telmis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis \unjang tertentu.
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANOKAT DAERAH
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANOKAT DAERAH
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :
- a. Sekretariat Daerah Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat Daerah Tipe B;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Sahu Raijua, terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, urusan pemerintahan bidang Kebudayaan, urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan, urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan PennuJriman;
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perllndungan Anak;
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan clan Pencatatan Sipil;
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanarnan Modal, urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan pemerlntahan bidang Perdagangsn;
8. Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi, urusan pemerintahan bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah dan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja;
9. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyeurusan pemerintahan bidang Komunflmsi den Informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian dan urusan pemerintabao bidang Statistik;
10. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
12. Dinas Pariwisata Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
13. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungao;
14. Sa.man Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan \ Masyarakat serta sub urusan Kebakaran.
\
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat clan Desa;
16. Dinas Pertanian den Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan urusan pemerintaban bidang Pangan;
17. Dinas Perpustakaen dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;
- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaen Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakau fungsi penunjang bidang Perencanaan, fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan;
2. Badan Kepegawaian Daerah, PendidUam dan Pelatihan Tipe A melaksanskan fungsi penunjang bidang Kepegawaian, meJaksenakan fungsi penunjang bidang Pendidilcan Pelatihan;
3. Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan, fungsi penunjang bidang Pendapatan dan fungsi penunjang bidang Aset Daerah.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANOKAT DAERAH
Pasal 3
- (1) Selain perangkat daerah sebagairnana dimaksud dalaln Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), terdiri dari ~
- a. Keatrnatan Sabu Timur dengan Tipe A;
- b. Kecamatan Sabu Tengah dengan Tipe A;
- c. Kecamatan Sahu Liae dengan Tipe A;
- d. Kecamatan Sahu Barat dengan Tipe A;
- e. Keatrnatan Hawu Mebara dengan Tipe A;
- f. Kecamatan Raijua dengan Tipe A.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANOKAT DAERAH
Pasal 4
Ketentuan lebih lanjut mengenai keduduken, susunan organisasi, tugas dan fungal serta tata kerja Peraugkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapken lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANOKAT DAERAH
Pasal 5
Dalaln menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus mempertimbangkan asas :
- a. urusan pemerintaban yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas un.tsan pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektifitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yangjelas; dan
8. fleksibilitas.
...
BABIIl
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS Pasal6
- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Telmis.
- (2) Unit Pelaksana Telmis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANOKAT DAERAH
Pasal 6
- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dfrnaksud dalarn Pasal 6 ayat (1) terdapat Unit Pelaksana Teknis khusus bidang pendidikan berupa satuan pendidilmD formal dan non formal.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANOKAT DAERAH
Pasal 7
- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dfrnaksud dalarn Pasal 6 ayat (1) terdapat Unit Pelaksana Teknis khusus bidang pendidikan berupa satuan pendidilmD formal dan non formal.
- (2) Satuan pendidiltan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) berbentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPI' Dinas).
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANOKAT DAERAH
Pasal 8
- (1) Selain Unit PeJaksana Teknis sebagaimana dirnaksud daJam Pasal 6 ayat (1) terdapat Unit Peleksana Telmis bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara. profesional.
- (2) Rnrnah Sakit Umum Daerah sebageirnana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Unit PeJaksana Telmis Dinas (UPI' Dinas).
- (3) Rurnab Saldt Umum Daerah sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalmn penyelenggaraan tata kelola rum.ah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layarum umum daerah.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANOKAT DAERAH
Pasal 9
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Unit Pelaksena Telmis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan Unit PeJaksana Teknis yang baru.
BAB IV - STAFAHLI
Pasal 10
(tiga) staf ahli yang secara adrninistratif Bupati dalarn melaksanakan bertanggungfawab langsung kepada Bupati bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah. dibantu 3 dan
BABV KEPEGAWAIAN
BAB IV - STAFAHLI
Pasal 11
Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan \1&gt;erhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PERANGKAT DAERAH LAIN
Pasal 12
Perangkat Daerah selain sebagairnana dirnaksud dalaJn Pasa1 2 tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13
- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organsasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanan urusan pemerintaban umum diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintaban di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaren Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundangundangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya den melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, rnaka :
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sahu Raijua Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sahu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 14Tambahan Lembaran Daerah Kabupa.ten Sahu Raijua Nomor 14 );
- b. Pera.turan Daerah Kabupaten Sahu Raijua Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Selaetariat Dewan PeiwaJdJan Rakyat Daerah Kabupaten Sahu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sahu Raijua Tahun 2011 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 15);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sa.bu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sahu Raijua Tahun 2011 Nomor 16 Tambaban \baran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 16);
-~
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Sahu Raijua Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Deereb, Lembaga Teknis Daerah dan Rumah Sa.kit Umum Daerah Sabu Raijua Kelas D Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sahu Raijua Nomor 17); dan
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Sahu Raijua Nomor 18 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Sahu Raijua (Lemharan Daerah Kahupaten Sahu Raijua Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Ka.bu paten Sabu Raijua Nomor 18); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sahu Raijua. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2016 NOMOR: 7 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA PROVINS! 'USA TENGGARA TIMUR : 07 TAHUN 2016.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR : 7 TAHUN 2016
## PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
## TENTANG KABUPATEN SABU RALJUA
## I. UMUM
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubaban yang signfflkan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proprosional, efektif dan efisien.
Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri dari 5 (1ima) elemen, yaitu Kepala Daerab, Sekretaris Daerah, Dinas Daerab, Badan Daerah dan Staf pendukung.
Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti yang me]aksanekan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalern melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintaban yang diserahkan Kepada Daerah, baik urusan waJib maupun urusan pilihan. Sedengken Badan Daerah melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah de]am melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti.
Dalmn rangke mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerab yang diatur dalarn Peraturan Daerah ini berdasarkan pada ams efisiensi, efektifitas, pembagian habis tugas, rentang kendaJa, ta.ta. kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan intensitas urusan pemerintahan serta potensi daerah.
Kepala Dinas, Kepala Baden, Sekretaris DPRD, lnspektur dan Camat bertanggunglawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Fungsi Sekretaris Daerah dalam pcrtanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasf untulc memverffikasi kebenaran adrninistrasi atas -awaban yang disampaikao oleh Kepada Dinas, Kepala Baden, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Carnet kepada Kepala Daerah.
Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Kepala Daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan plliban.
Urusan pemerintahan wajib dibagi atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pembentukan perangkat daerah juga mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserabkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib \laksanakan oleh setiap daerah melalui perangkat daerah. .
Pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan waJib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, perangka.t daerah yang melak:sanakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dines utama minimal tipe C. Peraturan Daerah ini memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada serta adanya daerah dalam menata perangkat daerah secara efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kcmarnpuan daerah koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simpJffikasi serta komunikasi kelembagaen antara pusat dan daerah.
## II. PASAL DEMI PASAL
Pasa1 1
Cukup jelas.
Pasa12
## Hurufa
Yang dimaksud dengan Selaetariat Daerah Tipe B adalah Sekretariat Daerah yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten dengan masing-rnasing asisten membawahi paling banyak 3 (tiga) bagian serta setiap bagian tersebut terdiri atas paling banyak 3 (tiga) sub bagian.
## Hurufb
Yang diroaksud dengan Sekretariat DPRD Tipe B adalah Sekretariat DPRD yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian den masing-masing bagian terdiri atas paling banyak 2 (dua) sub begian.
## Hurufc
Yang dirnaksud dengan lnspektorat Daerah Tipe B adaJah Inspektorat Daerah yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Inspektur Pembantu dan Sekretariat lnspektorat yang terdiri atas paling banyak 2 (dua) sub bagian.
## Hurufd
Yang dirnaksud dengan Dinas Daerah Tipe A adalah Dinas Daerah yang terdiri paling banyak atas 4 (empat) bidang dengan paling banyak 3 (tiga) seksi dibawahnya dan sekretariat dengan paling banyak terdiri atas 3 (tiga) sub bagian.
Yang dirnaksud dengan Dinas Daerah Tipe B adaJah Dinas Daerah yang terdiri paling banyak atas 3 (tiga) bidang dengan paling banyak 3 (tiga) seksi dlbawabnya dan sekretariat dengan paling banyak terdiri atas 2 (dua) sub bagian.
Yang dirnaksud dengan Dinas Daerah Tipe C adsJsb Dinas Daerah yang terdiri paling banyak atas 2 (dua) bidang dengan paling banyak 2 (dua) seksi dtl&gt;a.wahnya dan sekretariat dengan paling banyak terdiri atas 2 (dua) sub bagian.
## Hurufe
Yang dirnaksud dengan Badan Daerah Tipe A ada.1ah Badan Daerah yang terdiri paling banyak atas 4 (empat) bidang dengan paling banyak 3 (tiga) seksi dibawahnya dan sekretariat dengan paling banyak terdiri atas 3 (tiga) sub \~·
## PasaJ 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Kecamatan Tipe A adalah Kecamatan yang terdiri paling banyak atas 5 (lima) seksi dan sekretariat dengan paling banyak terdiri atas 2 (dua) sub bagian.
## Pa&amp;al4
## Cukup jelas.
## PasaJ 5
## Hurufa
Yang dirnaksud dengan azas "urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daenm» adalah perangkat da.erah hanya dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan ams otonomi dan tugas pembantuan.
## Hurufb
Yang dirnaksud dengan azas ·mtensitas urusan pemerintah dan potensi daerah" adalah penentuan jurntah dan susunan perangkat da.erah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan.
## Hurufc
Yang dimaksud dengan azas ·efisiensr' adaJah pembentukan perangkat daerah dJtentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.
## Hurufd
Yang dirnaksud dengan azas ·efektivitas» adalah pembentukan perangkat daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
## Hurufe
Yang dimaksud dengan aza.s ·pembagian habis tugas9 adalah pembentukan perangkat daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintaban kepada perangkat daerah dan tidak teroapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari sa.tu perangkat daerah.
## Huruff
Yang dimaksud dengan azas ·rentang kendali· adalah penentuan jumleh perangkat daerah dan jumlah unit kerja pada perangkat daerah didasrakan pada kemampuan pengendalian unti kerja bawahan.
## Hurufg
Yang dirnaksud dengan azas ~ kerja yang jelas" adaJab pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.
## HutUfh
Yang dirnaksud dengan ams Cfleksibilitaw' adaJah penentuan tugas dan fungsi perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang dlamanatkan oleh ketentuan peraturan \ perundang~ sete1ah Perat.uran Damm ini ditetapkan.
..
Pasa16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dirnaksud dengan -iregiatan teknis operasional~ adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
Yang dimakaud dengan 8kegiabm teknis penunjang tertentu" adaJah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya..
## Pasa17
Ayat (1)
CUkup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasa18
Ayat (1)
CUkup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
CUkup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
Ayat {1) Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup jelas. \AMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NO'MOR: 7.