Azzindani/ID_REG_KG_2510 huggingface dataset:
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 2011 tentang PENUGASAN (berlaku 23 Januari 2011)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN :
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan rangkaian kunjungan kenegaraan ke India dalam rangka menghadiri Republic Day of India dan ke Davos, Swiss dalam rangka menghadiri Pertemuan Tahunan World Economic Forum (WEF) 2011 pada tanggal 24 sampai dengan 30 Januari 2011 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
Salinan sesuai dengan aslinya WAKIL SEKRETARIS KABINET, ttd
Lambock V. Nahattands
KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Januari 2011 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957 tentang PENETAPAN BAGIAN IBW XI (PELABUHAN TANJUNG PRIOK) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 (berlaku 1 Januari 1954)
Pembukaan
Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Pasal 1 dari Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Pasal 1
Bagian IBW. XI (Pelabuhan Tanjung Priuk) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran-lampiran Undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1954.

Diundangkan pada tanggal 13 Nopember 1957. MENTERI KEHAKIMAN, ttd G.A. MAENGKOM

MENTERI PERHUBUNGAN, ttd SUKARDAN

LEMBARAN NEGARA NOMOR 135 TAHUN 1957



Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd

SOEKARNO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 2014 tentang PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN TOLITOLI, KABUPATEN BARITO SELATAN, KABUPATEN SUKAMARA, KABUPATEN SIDOARJO, KABUPATEN JEPARA, KABUPATEN AGAM, DAN KOTA PARIAMAN (berlaku 17 Oktober 2014)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Jepara, Kabupaten Agam, dan Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN TOLITOLI, KABUPATEN BARITO SELATAN, KABUPATEN SUKAMARA, KABUPATEN SIDOARJO, KABUPATEN JEPARA, KABUPATEN AGAM, DAN KOTA PARIAMAN.
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Perekonomian, ttd.
Ratih Nurdiati
Pasal 1
Membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut BPSK, pada Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Jepara, Kabupaten Agam, dan Kota Pariaman.
Pasal 2
Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili konsumen atau pada BPSK yang terdekat.
Pasal 3
Biaya pelaksanaan tugas BPSK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 4
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 17 Oktober 2014

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 1954 tentang MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN VA DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953 (berlaku 8 April 1957)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa Bagian VA dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 43 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 114) perlu diubah dan ditambah;
Mengingat : Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-undang Dasar Sementera Republik Indonesia;
Dengan persetujuan-Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN:
Pasal 1
Bagian VA (Kementerian Pertanian) dari Anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun-1954 Nomor 43 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 114), diubah dan ditambah sebagai berikut:
- 5A.1. Kementerian dan Pengeluaran Umum,
ditambah dengan...
Rp.
37.600,-
- 5A.4. Pusat Jawatan Pertanian Rakyat, di-
tambah dengan
...
Rp. 5.350.000,-
- 5A.5. Jawatan Perkebunan, ditambah dengan
Rp. 2.000.000,-
- SA.7. Jawatan Kehutanan, ditambah dengan
Rp.25.380.400,-
- 5A.2A Rencana Kesejahteraan Jawatan Peri-
kanan Laut, ditambah dengan...
Rp. 250.000,-
- 5A.3A. Rencana Kesejahteraan Pusat Jawatan
Pertanian Rakyat, dikurangi (dipin-
dahkan) dengan ...
Rp. 3.250.000,-
- 5A.5A. Rencana Kesejahteraan Jawatan Kehu-
tanan, ditambah dengan ...
Rp. 4.000.000,-
BAB. II (Penerimaan)
Berikut mata anggaran 5A.5A1.4. dituliskan.
5A.5.1.5. Penerimaan dari pengangkutan tebu rakyat.
BAB I - (Pengeluaran).
Pasal 2
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1953.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta. pada tanggal 25 Maret 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SUKARNO

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal 8 April 1957. MENTERI KEHAKIMAN a.i., ttd SUNARJO

Penandatangan: MENTERI PERTANIAN, ttd ENI KARIM LEMBARAN NEGARA NOMOR 29 TAHUN 1957
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 9 Tahun 1962 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1962 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
: bahwa perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1962;
:
- a. Pasal 23 ayat 1 Undang-undang Dasar
- b. Pasal-pasal 7, 8 ayat 2 dan 10 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960 tanggal 3 Desember 1960 ;
- c. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara;
- d. Undang-undang No. 21 Prp tahun 1960 tentang Bank Pembangunan Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
Memutuskan :
Menetapkan : Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1962.
Pasal 1
Pendapatan Negara menurut perkiraan jumlah Rp. 61.010.101.300 terdiri atas:
- a. penerimaan anggaran Routine sebesar Rp. 50.048.101.300 dan,
- b. penerimaan anggaran Pembangunan sebesar Rp. 10.962.000.000 + pro memori,
seperti dimuat secara terperinci dalam daftar
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I dan II Undangundang ini.

## Pasal 2.

Belanja Negara dirancangkan sebesar Rp.97.996.317.950 terdiri atas :

- a. pengeluaran untuk Belanja Routine sejumlah. Rp. 75.800.481.450, seperti dimuat secara terperinci dalam daftar lampiran III Undang-undang ini;
- b. pengeluaran untuk Belanja Pembangunan terdiri atas pembangunan sipil sejumlah Rp. 22.195.836.500, dan pembangunan khusus dan perjuangan Irian Barat masing-masing sejumlah pro memori,

seperti tercantum secara terperinci dalam daftar lampiran IV Undangundang ini.

## Pasal 3.

Semua tindakan mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negar tahun 1962 berpedoman kepada ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam lampiran V Undang-undang ini, dengan berpedoman teguh kepada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960.

Diundangkan di Jakarta. pada tanggal 18 Juni 1962. Sekretaris Negara. ttd MOHD.ICHSAN.


## Pasal 4.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara (I.C.W.) yang bertentangan dengan bentuk dan susunan Undang-undang ini, tidak berlaku lagi.

## Pasal 5.

- (1) Pembangunan sipil yang mengenai proyek-proyek selfliquidating, dibiayai oleh Bank Pembangunan Indonesian, dan yang mengenai non-self-liquidating dibiayai oleh Anggaran Negara melalui Bank Pembangunan Indonesian;
- (2) Pembiayaan pembangunan khusus dan Perjuangan Irian Barat dilaksanakan oleh Anggaran Negara.

## Pasal 6.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1962.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta. pada tanggal 18 Juni 1962. Presiden Republik Indonesia. ttd

SUKARNO.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957 tentang PENETAPAN BAGIAN XII (KEMENTRIAN SOSIAL) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 (berlaku 1 Januari 1954)
Pembukaan
Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Pasal 1
Bagian XII (Kementerian Sosial) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti berikut:
BAGIAN XII KEMENTERIAN SOSIAL
- 12.1 Kementerian dan pengeluaran umum ...
10 020 000
- 12.2 Bagian Urusan Perumahan Pusat ...
8 300 000
- 12.3 Balai Persiapan-Pekerjaan Sosial ...
1 100 000
- 12.4 Jawatan Bimbingan dan Perbaikan Sosial ...
84 200 000
- 12.5 Jawatan Transmigrasi ...
67 000 000
- 12.6 Biaya guna pemberian bantuan kepada Yayasan
Pembukaan Tanah Transmigrasi ... 5 000 000
- 12.7 Biaya guna usaha transmigrasi dari orang-
orang bekas tahanan yang berhubung dengan
keamanan perlu mendapat penghidupan di lain
tempat ...
12 250 000
- 12.8 Pengeluaran-pengeluaran guna usaha transmi
grasi yang keuangannya didapat dari Yayasan
Kopra ...
944 000
- 12.9 Pengeluaran-pengeluaran untuk pekerjaan-pe
kerjaan yang oleh Staf "K" Pusat ditugaskan
kepada Kementerian Sosial ...
Memori
12.10 Pengeluaran tak tersangka ...
500 000
Jumlah ...
189 314 000
(Seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu rupiah).
12.1 KEMENTERIAN DAN PENERIMAAN UMUM.
- 12.1.1 Kementerian dan penerimaan umum.
- 12.1.1.1 Pembayaran kembali persekot.
- 2 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
- 3 Penerimaan berhubung dengan pemakaian kendaraan bermotor guna pengangkutan barang-barang.
- 4 Penerimaan berhubung dengan eksploitasi dari tempat beristirahat.
12.2 BAGIAN URUSAN PERUMAHAN PUSAT.
12.2.1 Urusan Perumahan.
- 12.2.1.1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
- 2 Penerimaan dari pengusahaan rumah-rumah penginapan dan badan-badan.
- 3 Penerimaan
BAB II - (Penerimaan)
Pasal 2
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1954.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1957 Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal 13 Nopember 1957 Menteri Kehakiman ttd G.A. MAENGKOM

Penandatangan: Menteri Sosial, ttd SUDIBYO LEMBARAN NEGARA NOMOR 121 TAHUN 1957
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1954 tentang PENETAPAN BAGIAN I.B.W. III (PUSAT PERKEBUNAN NEGARA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 (berlaku 31 Desember 1954)
Pembukaan
Mengingat : pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal 1 Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN:
Pasal 1
Bagian IBW. III (Pusat Perkebunan Negara) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran-lampiran undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.

Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1954. MENTERI KEHAKIMAN, ttd DJODY GONDOKUSUMO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 130 TAHUN 1954



Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 1954. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd

SOEKARNO.

MENTERI PERTANIAN, ttd SADJARWO
UNDANG-UNDANG RI Nomor 34 Tahun 1960 tentang PAJAK TRANSFER (berlaku 25 Agustus 1960)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa dipandang perlu untuk menambah penghasilan Negara;
- b. bahwa karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
Mengingat
- 1.
- Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 32 tahun 1960 tentang Penggunaan Mata Uang Rupiah dalam lalu- Iintas pembayaran luar negeri.
2. Pasal 22 ayat (1) dan pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar;
Mendengar
:
Menteri Pertama, Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan;
Memutuskan :
Menetapkan
:
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pajak Transfer.
Pasal 1
Pajak Transfer seperti dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 32 tahun 1960, ditetapkan sebesar seratus perseratus dari nilai lawan rupiah terhadap mata uang asing yang bersangkutan menurut kurs dasar rupiah.
Pasal 2
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dilakukan oleh Menteri Keuangan.
Pasal 7
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dilakukan oleh Menteri Keuangan.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 1960, jam 06.00 waktu Jawa.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 24 Agustus 1960, Menteri Kehakiman, SAHARDJO. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 94.

Penetapan: Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemeritah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 1960, Presiden Republik Indonesia, SOEKARNO
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1960
tentang
## PAJAK TRANSFER.
Pajak transfer diadakan kecuali untuk menambah penghasilan Negara juga untuk mengurangi transfer keluar negeri yang dianggap tidak perlu, karena termasuk dalam jenis pengeluaran yang secara langsung bertalian dengan penyediaan atau produksi barang-barang sandang pangan dan pembangunan. Jenis-jenis transfer ini meliputi antara lain pengeluaran untuk perjalanan keluar negeri, terkecuali yang perlu untuk menyelenggarakan tugas yang diberikan oleh Pemerintah.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2031.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 4 Tahun 1951 tentang PENGUBAH DAN MENAMBAH PERATURAN DALAM STAATSBLAD 1916 NO. 47, MENGENAI IDZIN MASUK DAN IDZIN TINGGAL UNTUK BANGSA ASING KE/DI INDONESIA (berlaku 1 Januari 1951)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa peraturan tentang "Penetapan izin masuk" (Staatsblad 1916 No. 47) dianggap perlu untuk diubah dan ditambah;
bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, perobahan ini perlu segera diadakan;
Mengingat
:
- pasal 96 ayat 1, 123 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Memutuskan :
Menetapkan
: UNDANG-UNDANG DARURAT UNTUK MENGUBAH DAN MENAMBAH PERATURAN DALAM STAATSBLAD 1916 No. 47.
Pasal 1
Penetapan izin masuk (Staatsblad 1916 No. 47) sebagaimana telah diubah dan ditambah, selanjutnya diubah dan ditambah lagi sebagai berikut :
Yang ditetapkan pada huruf b pasal 17 peraturan tersebut hendaknya dibaca sebagai berikut :
- "b. wakil-wakil diplomatik dan konsuler pada Pemerintah Republik Indonesia, para pegawai, selama mereka bekerja diperwakilan negara asing itu serta keluarganya."
Pasal 2
Menteri Kehakiman dan Menteri Luar Negeri diwajibkan melaksanakan Undang-undang darurat ini.
Pasal 17
- "b. wakil-wakil diplomatik dan konsuler pada Pemerintah Republik Indonesia, para pegawai, selama mereka bekerja diperwakilan negara asing itu serta keluarganya."
Menteri Kehakiman dan Menteri Luar Negeri diwajibkan melaksanakan Undang-undang darurat ini.
Undang-undang darurat ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1951.
MENTERI KEHAKIMAN,
WONGSONEGORO.
MENTERI LUAR NEGERI
MOHAMMAD RUM
Diundangkan pada tanggal 19 Januari 1951. MENTERI KEHAKIMAN,
WONGSONEGORO.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 1951. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEKARNO.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG DARURAT NO 4 TAHUN 1951 UNTUK MENGUBAH DAN MENAMBAH PERATURAN DALAM STAATSBLAD 1916 No. 47.
## UMUM
Berhubung dengan telah berdirinya Negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat, maka datang bertinggallah beberapa wakil-wakil diplomatik dan konsuler dari beberapa Negara asing di Jakarta.
Bunyinya
PENJELASAN
Pasal 17
huruf b yaitu : De bepalingen van dit besluit zijn niet toepasselijk op: "b. consulaire ambtenaren met hunne gezinnen". adalah tidak sesuai dengan keadaan baru itu. Prakteknya menginginkan agar kepada para pegawai dan pekerja rumah-tangganya dari perwakilan diplomatik dan konsuler diberi kelonggaran dari peraturan "Penetapan izin masuk" itu. Akan tetapi sesegeranya pertalian dinas antara para pegawai dan perwakilanperwakilan negara asing yang bersangkutan itu diputuskan, maka kelonggaran ini bagi mereka dengan sendirinya tidak berlaku lagi. LN 1951/14; TLN NO. 85
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 1958 tentang PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MENGENAI SOAL DWIKEWARGANEGARAAN (berlaku 27 Januari 1958)
Pembukaan
Menimbang :
- Bahwa perlu perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai soal dwikewarganegaraan disetujui dengan undang-undang.
Mengingat
- a. Pasal XIV perjanjian tersebut
- b. Pasal-pasal 89 dan 120 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
- c. Undang-undang No.29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No.101).
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MENGENAI SOAL DWIKEWARGANEGARAAN.
Pasal 1
Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai soal dwikewarganegaraan tertanggal 22 April 1955, termasuk pertukaran nota antara Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dan Perdana Menteri Chou En Lai tertanggal Peking 3 Juni 1955, yang salinannya dilampirkan pada undang-undang ini, dengan ini disetujui.
Pasal 2
Perjanjian tersebut di atas mulai berlaku pada tanggal penukaran suratsurat pengesahan yang akan dilangsungkan di Peking.
Pasal 3
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Diundangkan pada tanggal 27 Januari 1958.
MENTERI KEHAKIMAN, ttd.
G.A. MAENGKOM.
Sesuai dengan yang asli,
SEKRETARIS PRESIDEN.
Mr. SANTOSO.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
pada tanggal 11 Januari 1958
Pejabat Presiden Republik Indonesia
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta ttd. SARTONO

Penandatangan: Menteri Luar Negeri, ttd. SUBANDRIO.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 1953 tentang GUNA (berlaku 1 Januari 1954)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa dipandang perlu guna menetapkan waktu berlakunya aturan hukuman yang termaksud dalam Pasal 3 ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Indonesia 1948 No. 141) untuk selanjutnya;
Menimbang
Pula
:
bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak penetapan waktu berlakunya aturan hukuman tersebut untuk selanjutnya perlu dilakukan dengan segera;
Mengingat
:
Undang-undang Darurat tahun 1953 No. 6 Lembaran Negara tahun 1953 No. 25);
Mengingat
Pula
:
Pasal 96 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: UNDANG-UNDANG DARURAT GUNA MENETAPKAN WAKTU BERLAKUNYA ATURAN HUKUMAN YANG TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD INDONESIA 1948 No. 141) UNTUK SELANJUTNYA.
Pasal 1
dari pasal 3 Ordonansi (Staatsblad 1948 No. 141 seperti yang kemudian telah dirubah dan ditambah, terakhir dengan Lembaran Negara 1953 No. 25), diubah seluruhnya hingga menjadi sebagai berikut.
"(2) Yang ditentukan dalam Pasal 1 berlaku sampai waktu yang akan ditetapkan".
Pasal 3
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Pasal 96
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: UNDANG-UNDANG DARURAT GUNA MENETAPKAN WAKTU BERLAKUNYA ATURAN HUKUMAN YANG TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD INDONESIA 1948 No. 141) UNTUK SELANJUTNYA.
dari pasal 3 Ordonansi (Staatsblad 1948 No. 141 seperti yang kemudian telah dirubah dan ditambah, terakhir dengan Lembaran Negara 1953 No. 25), diubah seluruhnya hingga menjadi sebagai berikut.
"(2) Yang ditentukan dalam Pasal 1 berlaku sampai waktu yang akan ditetapkan".
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1954.
Diundangkan pada tanggal 7 Januari 1954. MENTERI KEHAKIMAN.
DJODY GONDOKUSUMO
LEMBARAN NEGARA NOMOR 12 TAHUN 1954
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan peng- undangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1953 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEKARNO

Penandatangan: PERDANA MENTERI ttd ALI SASTROAMIDJOJO

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
Undang-undang Darurat tersebut tiada perlu dijelaskan, karena pada pokoknya sama dengan Undang-undang Darurat Nr 6 tahun 1953 (Lembaran-Negara 1953 Nr 25) beserta penjelasan yang terlampir padanya (Tambahan Lembaran-Negara 1953 Nr 375). Dalam pada itu kiranya setiap orang akan sependapat dengan Pemerintah, bahwa penyelundupan pada khususnya dan pelanggaran peraturan devisen pada umumnya yang terang-terang merugikan Negara dan masyarakat Indonesia sudah sepatutnya dianggap suatu pelanggaran kejahatan yang berat, yang karena itu untuk mencegahnya perlu diancam dengan hukuman yang berat. Dengan perubahan tersebut, maka tidak perlu lagi tiap tahun diadakan perubahan, karena tidak diadakan batas waktu berlakunya.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 498
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 1954 tentang MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN IV DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953 (berlaku 8 April 1957)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa bagian IV dari anggaran Republik Indonesia mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 41 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 112), perlu diubah dan ditambah;
Mengingat
: Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Pasal 1
Bagian IV (Kementerian Keuangan) dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954, Nomor 41 (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 112), diubah dan ditambah sebagai berikut:
- 4.1. Kementerian dan pengeluaran umum,
ditambah dengan ...
Rp.41.008.600,-
- 4.2.
- Thesauri Negara, ditambah dengan ...
Rp.79.987.800,-
- 4.3. Jawatan Angkutan Negeri, ditambah
dengan ...
Rp. 75.800,-
- 4.5.
- Jawatan Pajak, ditambah dengan ...
Rp. 490.500,-
- 4.6. Majelis Pertimbangan Pajak, ditambah
dengan ...
Rp.2.600,-
- 4.7. Jawatan Pendaftaran dan Pajak Pengha
silan Tanah Milik Indonesia, ditambah
dengan ...
.Rp. 1.475.000,-
- 4.8. Jawatan Bea dan Cukai, ditambah denganRp. 2.531.000,-
- 4.10. Urusan Perjalanan, ditambah dengan .. Rp. 4.798.2500,-
- 4.11. Pensiun-pensiun dsb., ditambah dengan Rp. 270.000,-
- 4.13. Pengeluaran-pengeluaran berhubung de ngan usaha mendatangkan pegawai dari luar negeri, dikurangkan dengan ...
Rp. 750.000,-
- 4.15. Pengeluaran sebagai akibat "Verorden-
ing Inbezitneming Gebouwen", ditambah
- dengan ... .Rp.
69.500,-
- 4.18. Hutang-hutang peninggalan bekas Daerah-
daerah yang berdiri sendiri, dikurang
kan dengan ...
Rp.10.000.000,-
- 4.23. Pengeluaran tak tersangka, ditambah
- dengan ...
.Rp. 5.616.700,-
Berikut mata-anggaran 4.1.1.8 dituliskan:
- 4.1.1.9.Penerimaan penjualan majalah bulanan "Ekonomic dan Keuangan".
BAB II - (Penerimaan).
Pasal 2
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1953.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta. pada tanggal 25 Maret 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal 8 April 1957. MENTERI KEHAKIMAN a.i., SUNARJO

Penandatangan: MENTERI KEUANGAN, a.i., ttd DJUANDA LEMBARAN NEGARA NOMOR 27 TAHUN 1957
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957 tentang PENETAPAN BAGIAN IBW XVII (PERUSAHAAN PRODUKSI JAWATAN TOPOGRAPI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 (berlaku 1 Januari 1954)
Pembukaan
Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Pasal 1 dari Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Pasal 1
Bagian IBW. XVII (Perusahaan Reproduksi Jawatan Topograpi) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran-lampiran Undang-undang ini.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1954.



Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEKARNO

Diundangkan pada tanggal 13 Nopember 1957. MENTERI KEHAKIMAN, ttd G.A. MAENGKOM

MENTERI PERTAHANAN, ttd DJUANDA

LEMBARAN NEGARA NOMOR 141 TAHUN 1957
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 12 Tahun 1963 tentang PENETAPAN BAGIAN ANGGARAN PERUSAHAAN NEGARA I.B.W. DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1964 (berlaku 1 Januari 1964)
Pembukaan
Menimbang :
- Mengingat :
bahwa bagian-anggaran Perusahaan Negara I.B.W. dari Anggaran Negara Republik Indonesia untuk tahun 1964 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;
1. Pasal 23 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Pasal 1 Undang-undang Perusahaan Negara I.B.W. (LembaranNegara tahun 1927 No. 419);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong:
MEMUTUSKAN
Pasal 1
2. Pasal 1 Undang-undang Perusahaan Negara I.B.W. (LembaranNegara tahun 1927 No. 419);
Pasal 23
2. Pasal 1 Undang-undang Perusahaan Negara I.B.W. (LembaranNegara tahun 1927 No. 419);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong:
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : Undang-undang tentang Penetapan Bagian-Anggaran Perusahaan Negara I.B.W. dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun 1964.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 September 1963 Sekretaris Negara, ttd A.W. SURJOADININGRAT S.H. ## Pasal 1. Bagian-anggaran Perusahaan Negara I.B.W. yakni: Bagian I.B.W. XVII : Perusahaan Reproduksi dari Percetakan dari Direktorat Topografi Angkatan Darat dari Anggaran Negara Republik Indonesia untuk tahun 1964 ditetapkan seperti dimuat dalam daftar-daftar
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran gabungan Undang-undang ini.

## Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1964.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik-Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 4 September 1963. Presiden Republik Indonesia, ttd

SUKARNO.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1954 tentang PENETAPAN BAGIAN I.B.W. IV (PERCETAKAN NEGARA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 (berlaku 31 Desember 1954)
Pembukaan
Mengingat : pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal 1 Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN
Pasal 1
Bagian IBW. IV (Percetakan Negara) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran-lampiran undang-undang ini.

## Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.



Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 1954. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEKARNO.

MENTERI KEUANGAN, ttd ONG ENG DIE

Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1954. MENTERI KEHAKIMAN, ttd DJODY GONDOKUSUMO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 131 TAHUN 1954
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 1953 tentang PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA NO. 36 TAHUN 1953 ), TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN KEPADA BEKAS KETUA DAN BEKAS ANGGOTA DEWAN PER (berlaku 7 April 1955)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Mengingat pula
Menetapkan
- a. bahwa pengaturan tentang cara menetapkan besarnya jumlah dasar-pensiun dalam Undang-undang tentang pemberian tunjangan yang bersifat pensiun kepada bekas Ketua dan bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Undangundang No. 9 tahun 1953, Lembaran Negara tahun 1953 No. 36) ternyata kurang tepat, karena tidak mengingat kemungkinan akan adanya perubahan-perubahan dalam penetapan jumlah gaji Ketua dan tunjangan (tetap) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang dalam Undang-undang tersebut dijadikan dasar untuk menghitung pensiun bagi bekas Ketua dan bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- b. bahwa perlu diadakan perbaikan mengenai kekurangankekurangan yang terdapat dalam beberapa pasal dari Undangundang No. 9 tahun 1953 tersebut di atas;
:
:
- Undang-undang No. 2 tahun 1954 tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
: pasal 89, pasal 90 ayat 1 dan pasal 92 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
UNDANG-UNDANG TENTANG MENGUBAH UNDANGUNDANG No. 9 TAHUN 1953 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN KEPADA BEKAS KETUA DAN BEKAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1953 No. 36).
Diundangkan pada tanggal 7 April 1955. Menteri Kehakiman, ttd. DJODY GONDOKUSUMO.
Pasal 1
Undang-undang tentang pemberian tunjangan yang bersifat pensiun kepada bekas Ketua dan bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara tahun 1953 No. 36) diubah sebagai berikut :
Pasal 2
- II. Pasal 2 ayat 1 huruf a dan b diubah sehingga berbunyi: "Dasar-pensiun ialah jumlah yang sama dengan gaji tertinggi atas tunjangan-tetap tertinggi sebulan yang pernah ditetapkan semasa ia menjabat Ketua atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia."
- III. Pasal 2 ayat 2 huruf b diubah sehingga berbunyi: "b. Masa dalam mana seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tidak mendapat penghasilan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 ayat 1 huruf c Undangundang No. 2 tahun 1954, tidak dianggap sebagai masa jabatan."
- IV. Pasal 2 ayat 2 huruf d dihapuskan.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dengan mempunyai daya surut sampai tanggal 17 Agustus 1950.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1955. Wakil Presiden Republik Indonesia, ttd. MOHAMMADHATTA.

Penandatangan: Perdana Menteri, ttd. ALI SASTROAMIDJOJO.

Penandatangan: Menteri Keuangan, ttd. ONGENGDIE.
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2016 tentang PENETAPAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN t437H12016M (berlaku 13 Mei 2016)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1437H I 2Ol6M;
Mengingat
- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8afl;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN L437H /20 16M.
Menetapkan besaran Biaya Penyelengaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1437H12016M sebagai berikut:
SALINAN
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
- a. embarkasi Aceh sebesar Rp31 .LL7 .461,0O;
- b. embarkasi Medan sebesar Rp31.672.827,OO;
- c. embarkasi Batam sebesar Rp32.113.606,00;
- d. embarkasi Padang sebesar Rp32.519.099,00;
- e. embarkasi Palembang sebesar Rp32.537 .7O2,OO;
- f. embarkasi Jakarta sebesar Rp34. 127.046,00;
- g. embarkasi Solo sebesar Rp34.841.414,OO;
- h. embarkasi Surabaya sebesar Rp34.94 l.4l4,OO;
- i. embarkasi Banjarmasin sebesar Rp37.583.508,00;
- j. embarkasi Balikpapan sebesar Rp37.583.508,O0;
- k. embarkasi Makassar sebesar Rp38.905.808,00; dan 1. embarkasi Lombok sebesar Rp37.728.961,00.
Besaran BPIH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari biaya penerbangan haji, biaya pemondokan di Makkah, dan biaya hidup (liuing cost).
BPIH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disetorkan ke rekening Menteri Agama pada Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH yang ditunjuk oleh Menteri Agama.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Mei 2016 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. JOKO WIDODO

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 26 Tahun 2001 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 1997 (berlaku 18 Mei 2001)
Pembukaan
Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan gaji yang diterima dan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dipandang perlu mengubah skala dan daftar gaji pokok Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 1997.
Pasal 5
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 1997.
Pasal I
Mengubah
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

## Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

ABDURRAHMAN WAHID
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957 tentang PENETAPAN BAGIAN II (KEMENTERIAN LUAR NEGERI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1954 (berlaku 1 Januari 1954)
Pembukaan
Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia,
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Pasal I
Bagian II (Kementerian Luar Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti berikut:
BAGIAN II
KEMENTERIAN LUAR NEGERI
BAB II - (Penerimaan)
Pasal 2
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1954.
Diundangkan pada tanggal 13 Nopember 1957 Menteri Kehakiman ttd
G.A. MAENGKOM
Menteri Luar Negeri, ttd SUBANDRIO
LEMBARAN NEGARA NOMOR 107 TAHUN 1957
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1957 Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 20 Tahun 2012 tentang PENUGASAN (berlaku 29 Juni 2012)
Pembukaan
Menimbang : bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kunjungan kerja dan/atau kenegaraan Presiden ke Australia pada tanggal 2 sampai dengan 4 Juli 2012, maka untuk menjaga lancarnya untuk pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas seharihari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut;
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN:
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan kunjungan kerja dan/atau kenegaraan ke Australia pada tanggal 2 sampai dengan 4 Juli 2012 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
KEDUA
:
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juni 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Verifikasi: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, ttd. Bistok Simbolon
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957 tentang PENETAPAN BAGIAN IBW VI (PERUSAHAAN NEGERI UNTUK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Pasal 1 dari Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
Memutuskan :
Pasal 1
Bagian IBW VI (Perusahaan Negeri untuk Pembangkit Tenaga Listrik) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran-lampiran Undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal I Januari 1954.

Diundangkan pada tanggal 13 Nopember 1957 Menteri Kehakiman, ttd G.A. MAENGKOM

Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga, ttd

PANGERAN MOHAMMAD NOOR

LEMBARAN NEGARA NOMOR 130 TAHUN 1957



Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1957 Presiden Republik Indonesia, ttd

SOEKARNO
Unknown Unknown Nomor 3 Tahun 2011 tentang pajak Bumi dan Bangunan dalam implementasinya mengalami kendala akibat penetapan Nilai JuaI Objek Pajak Tidak Kena} pajaf&lt; (NJOpTKp) terlalu tinggi melebihi Nilai JuaI Objek pajak (NJOp) pada umumnya yang berlaku di Kota Kotamobagu sehingga banyak Objek pajak di masyarakat yang sebelumnya memiliki Nilai Jual Objek pajak menjadi Nihil setelah dikurangi NJOPTKP dimaksud. - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu (berlaku 9 September 2015)
Pembukaan
bahwa seiring dengan perkembangan dan dinamika dilapangan atas pelaksanaan serta penerapan Nilai Juat Objek Pajak Tidak Kenak pqiak (NJOPTKP) Pajak Bumi darr Bangunan perdesaan perkotaan sebegaimana diatur dalam peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 tahun 2011 tentang pajak Bumi dan Bangunan dalam implementasinya mengalami kendala akibat penetapan Nilai JuaI Objek Pajak Tidak Kena} pajaf&lt; (NJOpTKp) terlalu tinggi melebihi Nilai JuaI Objek pajak (NJOp) pada umumnya yang berlaku di Kota Kotamobagu sehingga banyak Objek pajak di masyarakat yang sebelumnya memiliki Nilai Jual Objek pajak menjadi Nihil setelah dikurangi NJOPTKP dimaksud.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Pasal 2
Besarnya Nilai Objek Pajak Tidak Kenak Pajak (NJOPTKP) sebesar Rp.1O.OOO.O0O,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.
Pasal 5
- a. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.OOO.0OO.OOO;- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun.
PeEeI II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lcmbaran Daerah Kota Kotamobagu.

Penetapan: Ditetapkan di Kotamobagu Pada tanggal 9 September 2015

Penandatangan: hWALIKOTA KOTAMOBAGUZ

Penetapan: Diundangkan di Kotamobagu Pada tanggal 9 September 2015 UTAMA MADYA NrP. 19610119 198803 1008

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH 6u KOTA KOPAMOBAGU LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2Ol5 NoMoR 3 NOREG PERDA KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA (9l2orsl
UNDANG-UNDANG RI Nomor 9 Tahun 1959 tentang PENGUBAHAN TARIF PAJAK RADIO (berlaku 26 September 1959)
Pembukaan
Menimbang
: a. bahwa berhubung dengan keadaan keuangan Negara dianggap perlu untuk mengubah tarif Pajak Radio (Undang-undang Pajak Radio No. 12 tahun 1947), sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 21 tahun 1948;
- b. bahwa karena keadaan yang memaksa, perubahan tersebut perlu segera diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang
Mengingat
:
pasal 23 ayat (2) juncto pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar,
Mendengar
:
Menteri Keuangan:
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN TARIF PAJAK RADIO (UNDANG- UNDANG PAJAK RADIO NO. 12 TAHUN 1947).
Pasal 1
"Besarnya pajak untuk tiap pesawat penerima radio ialah tujuh rupiah lima puluh sen untuk sebulan takwin".
Pasal 4
diubah dan dibaca sebagai berikut :
Pasal 23
Mendengar
:
Menteri Keuangan:
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN TARIF PAJAK RADIO (UNDANG- UNDANG PAJAK RADIO NO. 12 TAHUN 1947).
"Besarnya pajak untuk tiap pesawat penerima radio ialah tujuh rupiah lima puluh sen untuk sebulan takwin".
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan untuk pertama kali dilakukan terhadap pengenaan pajak radio tahun 1960.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 September 1959. Menteri Muda Kehakiman, SAHARDJO. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 102;

Penetapan: Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Bogor pada tanggal 26 September 1959, Presiden Republik Indonesia, SOEKARNO
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1959 TENTANG
## PERUBAHAN TARIP PAJAK RADIO
Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini tarip pajak radio dinaikkan dari Rp. 5,menjadi Rp. 7,50 Pemerintah menganggap perlu dinaikkannya jumlah pajak radio, mengingat turunnya nilai Rupiah kita, sehingga jumlah penerimaan pungutan jenis pajak ini tidaklah lagi dapat menutup biaya-biaya persepsi dan lain-lain biaya yang bertalian dengan penyiaran. Mengingat fungsi pesawat radio dalam masyrakat, pula bahwa pemegang pesawat radio itu terdapat pada segenap lapisan rakyat, maka jumlah kenaikan oleh Pemerintah dibatasi sampai jumlah yang sekiranya dapat dipikul oleh para wajib pajak yang bersangkutan.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1858
Diketahui:
Menteri Muda Kehakiman,
SAHARDJO.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957 tentang MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN XIV DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953 (berlaku 8 April 1957)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa Bagian XIV dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 54, Pasal 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 125) perlu diubah dan ditambah;
Mengingat : Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Pasal 1
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Pasal 2
- 14.1. Kementerian dan pengeluaran umum
ditambah dengan ...
Rp. 912.820,-
- 14.2. Biro Peradilan Agama, dikurangkan
- dengan ...
Rp. 1.286.000,-
- 14.3. Jawatan Urusan Agama, ditambah
dengan ...
Rp.27.116.510,-
- 14.4. Jawatan Penerangan Agama, dikurang-
kan dengan ...
Rp. 1.591.100,-
- 14.5. Jawatan Pendidikan Agama, dikurang-
- kan dengan ...
Rp. 594.750,-
- 14.6. Pendidikan Agama, dikurangkan
dengan ...
Rp. 1.713.040,-
- 14.7. Pendidikan Agama pada Sekolah
Rendah/Lanjutan Negeri (Umum dan Vak),
ditambah dengan ...
Rp. 5.283.990,-
- 14.8. Tunjangan Pendidikan Agama dan lain-
lain tunjangan, dikurangkan dengan Rp. 2.552.250,-
- 14.9. Pengeluaran tidak tersangka, ditambah
dengan ...
Rp. 2.411.980,-
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1953.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta. pada tanggal 25 Maret 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal 8 April 1957. MENTERI KEHAKIMAN a.i., ttd SUNARJO

Penandatangan: MENTERI AGAMA, ttd K.H. ILJAS LEMBARAN NEGARA NOMOR 39 TAHUN 1957