PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN Nomor 1 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan di bidang Kelautan dan Perikanan, maka kondisi kelembagaan dinas yang membidangi perlu diselaraskan dengan melakukan penyesuaian terhadap struktur
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan dan Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah, maka perlu mengakomodir eselonisasi bagi jabatan dimaksud dalam Peraturan Daerah;
- organisasi yang telah ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- Mengingat : 1. Tahun 1945;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah, Pertama dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), Kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktual (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4018); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik In donesia Nomor 4194)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kewenangan Urusan Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 11);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 11).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, dan
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPUALAUAN NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 11) diubah saebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
Pasal 38
- (1) Untuk Pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi dinas
- a. Kepala Dinas.
3. kelautan dan perikanan terdiri dari :
- b. Sekretariat :
2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan.
1. Seksi Pemberdayaan Pulau-Pulau Kecil;
- c. Bidang Kelautan, Pesisir &amp; Pulau-Pulau Kecil :
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir;
- d. Bidang Perikanan Tangkap:
3. Seksi Pengawasan dan Konservasi.
1. Seksi Penangkapan Ikan;
3. Seksi Sumberdaya Ikan.
2. Seksi Prasaran Perikanan Tangkap;
- e. Bidang Perikanan Budidaya:
2. Seksi Budidaya Perikanan Darat;
1. Seksi Budidaya Laut;
3. Seksi Penanganan Penyakit dan Kesehatan Ikan.
1. Seksi Bina Informasi Pasar;
- f. Bidang Bina Usaha dan Kelembagaan:
2. Seksi Bina Usaha Perikanan dan Jasa Kelautan;
- g. UPTD.
3. Seksi Bina Kelembagaan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

2.

- berikut : Pasal 47 2 berikut :

(1)

(3)

(2)

(4)

(5)

(6)

Ketentuan Pasal 47 ditambah 2 (dua) ayat sehingga seluruhnya berbunyi sebagai

Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon II/b;

- Kepala Bidang pada Dinas adalah Jabatan Eselon III/b;
- Sekretaris adalah Jabatan Eselon III/a;
- Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV/a;
- adalah Eselon IV/b; Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha
- Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD
- Sekolah Menengah adalah Jabatan Eselon V/a .

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene pada tanggal : 18 Maret 2011

## BUPATI

## PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Cap/ttd

SYAMSUDDIN A. HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2011

NOMOR 1 DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2011 NOMOR 1


Lampiran

: Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Nomor

: 1 Tahun 2011

Tentang

: Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11

Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kab upaten Pangkajene dan Kepulauan

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN


## BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

CAP/ttd

SYAMSUDDIN A.HAMID