PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupa.ti Kepada Camat Di Llngkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo. 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelcnggara Negara yang Bersih clan Bebas dari Korupai, Kolusi clan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana tclah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang› Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tent.a.ng Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan P-emerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemerintahan Ternpat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Repugblik Indonesia Nomor 4826); 11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Adm.inistrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); - 14. Pera.tu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hulrum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata. Kerja Kecamatan Di Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 3); IIEMUTUSKAN: KenetapJran: PERATURAN BUPATI SITUBOJIDO TENTANG PELPIPAHAR SEBAGIAR KEWElfARGAN BUPATI KEPADA CAJIAT DI LlllGKUIIGAII PEIIERDITAH KABUPATElf SITUBOIIDO BABI KETENTUAR UIIUII (berlaku Unknown)
Pembukaan
memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam peJayanan, meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepa.da masyarakat dipandang perlu mcngoptimaJkan peranan kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupa.ti Kepada Camat Di Llngkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelcnggara Negara yang Bersih clan Bebas dari Korupai, Kolusi clan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana tclah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang› Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tent.a.ng Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
•
2
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan P-emerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemerintahan Ternpat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Repugblik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Adm.inistrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- 14. Pera.tu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hulrum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
3
15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata. Kerja Kecamatan Di Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 3);
IIEMUTUSKAN:
KenetapJran: PERATURAN BUPATI SITUBOJIDO TENTANG PELPIPAHAR SEBAGIAR KEWElfARGAN BUPATI KEPADA CAJIAT DI LlllGKUIIGAII PEIIERDITAH KABUPATElf SITUBOIIDO
BABI
KETENTUAR UIIUII
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo;
2. Bupati adalah Bupati Situbondo;
3. Kantor Kecamatan adalah Kantor Kecamatan di Llngkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo;
4. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.
BABII
KEWEIIANGAN PERLJINAR
Pasal 2
Pelimpahan kewenangan bidang perijinan kepada Camat meliputi:
1. lzin Mendirikan Bangunan (1MB) rmtuk rumah tinggal tidak bertingkat;
2. Izin Gangguan (HO) untuk usaha dengan Indeks Gangguan Kecil dan sedang menu.rut Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku, kecuali Tower, Pasar Modem, Rice Mill, dan Laboratorium;
3. Izin Pendirian Salon Kecantikan;
4. Izin Usaha Warung Makan;
5. Izin Reklame ska.la kecil dengan loiteria;
- a) Papan dengan pemasa.ngan di atas toko/warung atau halaman/ pekarangan tempat usaha
- b) Spanduk/ layar /umbul-umbul, ~ lokasi pemasang;in dalam satu wilayah kecamatan;
-
- cJ Poster/ stiker / selebaran, pemasangan dalam satu wilayah kecamatan.
6. Surat ljin Tebang (SIT);
7. Surat Ijin Penggunaan Jalan untuk Material;
8. Surat ljin Penggunaan/Penutupan Jalan untuk Hajatan;
9. Ijin Usaha Pennainan Ketangkasan dan Olah Raga.
Pual3
Selam mendapatkan pelimpahan kewenangan bidang penJ1nan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pelimpahan kewenangan kepada Camat juga meliputi Pemberian Rekomendasi/ surat keterangan.
Pual4
- Jenis Rekomendasi/ surat keterangan sebagaimana
Pasal 3
1. Surat keterangan pindah penduduk di dalam wilayah kabupaten;
2. Melegalisasi Proposal yang diajukan masyarakat meliputi:
- a) Proposal Bantuan Sosial dan Pendidikan;
- b) Proposal Bantuan Keagamaan;
- c) Proposal Bantuan Pembangunan;
- d) Proposal Bantuan Kepemudaan Dan Keolahragaan;
- e) Proposal Bantuan Modal Usaha.
3. Surat Keterangan Miskin;
4. Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
5. Pengantar rekomendasi Swvei Penelitian;
6. Pengantar Izin Keramaian;
7. ~rekomemasi Nl'CR (Nikah, Talak, c.emi.Dan Rqjuk);
8. Melegalisasi Pengantar Pendirian Kelompok Usaha, Koperasi dan Badan Hukum lainnya;
9. Surat Keterangan Waris;
10. Surat Keterangan Bora Kerja;
11. Pengantar Izin Galian batuan bukan mineral;
12. Pengantar angkut kayu/pas;
13. Rekomendasi pendirian kelompok kesenian~ sanggar seni;
14. Surat Keterangan dan Rekomendasi lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.
5
Pasal 5
Dalam rangka pelirnpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4, penerbitan ijin dilaksanakan oleh Camat atas nama Bupati.
BABm
PBRTABGGUIIGAWABAR
Pua.16
- ( l J Pertanggungjawaban pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang bidang Perijinan serta rekomendasi/ surat keterangan kepada Camat sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 dan Pasal 4, Camat wajib melaporkan basil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala.
- (2) Pertanggungjawaban Cam.at dalam melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BABIV
PBIIBIIIAAR DAB PEIIGAW.ASAII
Pua17
- (1) Dinas/Badan/Kantor berdasarkan Peraturan Bupati ini yang sebagian kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 dilimpahkan kepada Camat, berkewajiban untuk mernberikan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap penyelenggaraan kewenangan yang diserahkan secara berkala maupun sewaktu-waktu.
- (2) Camat berkewajiban melaporkan pelaksanaan urusan yang dilimpahkan dengan menyampaikan tembusannya kepada Dinas/Badan/Kantor yang bersangkut.an dengan tugas pokok dan fungsinya.
BABY KBTEJrnJAII LAIII-LAIR
Paal8
- ( 1) Ketentuari pelimpahan sepanjang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini masih tetap dapat dilaksanakan oleh Camat apabila telah diatur oleh Peraturan Perundang› undangan yang lebih tinggi.
- (2) Pelimpahan wewenang sebagimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat dilaksanakan secara bertahap apabila Camat karena alasan tertentu belum mampu melaksanakannya dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bupati.
BABV KBTBNTUAJI PERUTUP
Pua.18
Dengan berlakunya Pera.turan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Situlx&gt;ndo Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pelimpahan Sebagian Tugas Bupati Kepada Camat DalaJn Kabupaten Situbondo masih bisa dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dan Peraturan Perundang--undangan yang berlaku.
Pua19
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapa.t mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situlx&gt;ndo.