PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 21 Tahun 2002 tentang RETRIBUSI HASIL HUTAN (RHH) (berlaku 6 September 2002)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 21 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI HASIL HUTAN (RHH)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- a. bahwa berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Propinsi Jambi dan Ketua DPRD Propinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota dalam Propinsi Jambi tanggal 25 April 2002 tentang Pungutan dan bagi hasil Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan telah ditetapkan besarnya tarif dan bagi hasil Retribusi Hasil Hutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Retribusi Hasil Hutan;
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) Juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); Juncto Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok -pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dibidang Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
15. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Tarif Retribusi;
19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/Kpts-II/2000 tanggal 06 November 2000 tentang Kriteria dan Standar Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi Alam;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tekhnik Penyusunan dan Materi Masalah Produk - produk Hutan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas -dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2001 Nomor 32 Seri D);
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG
- RETRIBUSI HASIL HUTAN (RHH).
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Kabupaten adalah Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
- c. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi.
- d. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi;
- e. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi;
- f. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan atau bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis;
- g. Retribusi Hasil Hutan (RHH) adalah pembayaran kepada Pemerintah Kabupaten atas produksi hasil hutan baik yang berasal dari dalam kawasan hutan maupun dari luar kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku wajib dikenakan pungutan dimaksud;
- h. Hasil Hutan yang diproduksi dari dalam kawasan hutan adalah hasil hutan kayu dan bukan kayu yang berasal dari perizinan yang status lahannya adalah kawasan hutan;
- i. Hasil Hutan yang diproduksi dari luar kawasan hutan adalah hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu yang berasal dari perizinan yang status lahannya diluar kawasan hutan;
BAB II - RETRIBUSI HASIL HUTAN (RHH) Pasal 2
Pasal 2
- (1) Terhadap hasil hutan kayu, baik yang berasal dari dalam kawasan hutan maupun dari luar kawasan hutan dikenakan Retribusi Hasil Hutan (RHH) dengan besarnya tarif sebagai berikut :
- a. Kayu alam semua jenis (dari dalam dan luar kawasan hutan) :
- c. Hasil hutan bukan kayu semua jenis sebesar 6 % (enam persen) dari harga dasar.
- (2) Surat Perintah Pembayaran Retribusi Hasil Hutan diterbitkan oleh Bendaharawan Penerima pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- (3) Wajib setor (pemegang izin) paling lama 10 (sepuluh) hari harus sudah membayar ke Kas Daerah Muaro Jambi melalui Bank Pembangunan Daerah, dimana foto copy bukti setor diserahkan kepada Bendaharawan Penerima pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten;
- (4) Wajib Retribusi dapat memohon penangguhan pembayaran paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah masa 10 (sepuluh) hari pertama selesai;
1. Diameter 30 Cm UP
Rp. 60.000,-
2. Diameter 20 - 29 Cm
Rp. 30.000,-
3. Bahan Baku Serpih (BBS)
Rp. 15.000,-
- b. Kayu tanaman semua jenis :
1. Diameter 30 Cm UP
Rp. 15.000,-
2. Diameter 20 - 29 Cm
Rp. 10.000,-
3. Bahan Baku Serpih (BBS)
Rp. 5.000,-
BAB II - RETRIBUSI HASIL HUTAN (RHH) Pasal 2
Pasal 3
- (1) Alokasi penggunaan dana Retribusi Hasil Hutan setelah dipotong uang insentif untuk instansi terkait sebagai berikut :
- a. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi 60 % (enam puluh persen);
- b. Pemerintah Propinsi 25 % (dua puluh lima persen);
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota lainya di Propinsi Jambi 15 % (lima belas persen);
- (2) Pengaturan penyetoran dana 25 % (dua puluh lima persen) untuk Pemerintah Propinsi dan 15 % (lima belas persen) untuk Kabupaten/Kota lainnya di propinsi Jambi dilaksankan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Muaro Jambi berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jambi;
- (1). Pelanggaran dibidang Tata Usaha Hasil Hutan dan Ketentuan Pembayaran Retribusi Hasil Hutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2). Apabila pemegang izin menunggak setoran Retribusi maka pelayanan dokumen dapat dihentikan sampai dengan yang bersangkutan melunasinya;
- (3). Apabila dalam waktu 40 (empat puluh) hari wajib setor belum melunasi tunggakan RHH nya, maka penyelesaiannya diserahkan ke PUPN.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP Pasal 5
Pasal 5
- (1). Hal-hal yang belum cukup dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.
- (2). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi atas kayu rakyat/tanah milik dinyatakan tidak berlaku lagi.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Sengeti Pada tanggal 6 September 2002

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI DTO, H. AS'AD SYAM

Penetapan: DIUNDANGKAN DI SENGETI PADA TANGGAL 12 September 2002

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI DTO, MUCHTAR MUIS DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2002 NOMOR 53 SERI C TANGGAL 12 SEPTEMBER 2002