PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA Nomor TAHUN Tahun 2017 tentang GARA PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR'-f TAHUN 2017 TENTANG PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGA:N DAN BOP BPD, INSENTIF DAN OPERASIONAL LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA TAHUN2017 (berlaku 3 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
.•
1
BUPATI KONAWE UTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR'-f TAHUN 2017
TENTANG
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGA:N DAN BOP BPD, INSENTIF DAN OPERASIONAL LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA TAHUN2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE UTARA,
- a. bahwa dalam rangka meni\_ngkatkan kinerja dan produktifitas bagi penyelenggara pemerintahan Desa serta kelembagaan desa . dalam kaitannya dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat; .
- b. bahwa ketentuan pasal 81 ayat (5) dan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa, perlu menetapkan besarnya Penghasilan Tetap kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan dan operasional BPD dan kelembagaan Desa ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf, perlu ditetapkan 'Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perartgkat Desa, Tunjangan dan Operasional BPD serta Insentif dan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun 2017;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
Menetapkan
2
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang.Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 Nomor 27)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 88);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN DAN BOP BPD, INSENTIF DAN OPERASIONAL LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA TAHUN 2017
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
3
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 'Daerah;
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesaruan masyarakat hokum yang memiliki wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- ( 1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD;."
- (2) Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagainiana dimaksud ayat (1), minimal sama dengan Upah Minimum Regional kabupaten yang setiap tahunnya ditetapkan oleh Gubernur dan/atau sesuai kernampuan keuangan Desa
- (3) Selain Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat' (1), kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan lain berupa tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- { 1) Penghasilan Tetap kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana pasal 2 ayat (2) .ditetapkan sebagai berikut : 1
- a. Penghasilan Tetap Kepala Desa setiap bulan ditetapkan sebesar Rp.1.500.000,00 (Satu juta llma ratua ribu rupiah);
- b. Penghasilan Tetap Sekretaris Desa setiap bulan ditetapkan sebesar Rp.1.0~\_0.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- c. Penghasilan Tetap Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun setiap bulan ditetapkan sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Bagi Perangkat Desa yang merangkap sebagai pelaksana tugas Sekretaris Desa dapat memilih penghasilan Tetap Perangkat Desa yang menguntungkan.
5
Penerima Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
TUNJANGAN DAN BIAYA OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Bagian Kesatu
TUNJANGAN BPD ,·
BAB III - TUNJANGAN DAN BIAYA OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 4
- (1) Tunjangan Tetap Pimpinan dan Anggota BPD dianggarkan dalam APBDes;
2. Desa; (2) Tunjangan Tetap Pimpinan dan anggota BPD sebagairriana dimaksud ayat ( 1) diberikan sesuai kemampuan Keuangan .·,
3. Desa. (3) Selain Tunjangan Tetap, BPD diberikan Biaya Operasional yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Keuangan ,·
BAB III - TUNJANGAN DAN BIAYA OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 5
- (1) Tunjangan Tetap Pimpinan dan anggota BPD ditetapkan se bagai berikut :
- a. Tunjangan Ketua BPD setiap bulan ditetapkan sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Tunjangan Wakil Ketua BPD setiap bulan ditetapkan sebesar Rp.650.000,00 (Enam Ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Tunjangan Sekretaris BPD setiap bulan ditetapkan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah); dan
- d. Tunjangan Tetap anggota BPD setiap bulan ditetapkan sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus Um.a puluh ribu rupiah);
- (2) Penerima Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa
BAB III - TUNJANGAN DAN BIAYA OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 6
- (1) Biaya Operasional BPD selama 1 (satu) tahun ditetapkan sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah);
- (2) Biaya Operasional BPD sebagaimana dimaksud ayat (1} digunakan untuk :
- a. Belanja ATK;
- b. Biaya Rapat/ Sidang BPD;
- c. Biaya makan-minum rapat/ sidang BPD;
- d. Pengadaan/pemeliharaan peralatan/perlengkapan kantor;
- e. Perjalanan Dinas;
.
- f. Kegiatan operasional BPD lainnya.
- (3) Biaya Operasional BPD dianggarkan dalam APBDes setiap tahun.
BABIV
BIAYA OPERASIONAL LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
BAB III - TUNJANGAN DAN BIAYA OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 7
- ( 1) Biaya Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan sebagai berikut:
- a. Insentif RT setiap bulan ditetapkan sebesar Rp.500.000,00 (lima.ratus ribu rupiah);
- b. Biaya Operasional LPM ditetapkan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap tahun;
- c. Bantuan Penunjang kegiatan PKK ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap tahun;
- tahun: ' d. Bantuan Penunjang Kegiatan Posyandu ditetapkan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap
- -'. e. Bantuan Penunjang Kegiatan Karang Taruna ditetapkan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap tahun. ·
- (2) Biaya Operasional LPM sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dipergunakan untuk :
- a. Biaya ATK;
:
- kantor; b. Pengadaanj'pemeliharaan peralatan dan perlengkapan
- c. Pengadaan administrasi LPM;
- d. Biaya pemeliharaan kantor LPM;
- e. Biaya Rapat LPM;
- f. Kegiatan LPM lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi Desa
2. {3) Bantuan Penunjang Kegiatan PKK sebagaimana dimaksud ayat ( 1) huruf c dipergunakan untuk :
- a. BOPTP-PKK Desa
- b. UP2KPKK
- c. Penunjang 10 Program Pokok PKK;
- d. Pembinaan Anak dan Remaja {PAR);
- e. Kegiatan PKK lainnya sesuai kondisi Desa.
- (4) Pengalokasian anggaran BOP lembaga Kemasyarakatan . ii Desa dilaksanakan sesuai tahapan·pencairan ADD.
BABY
KETENTUAN PENUTUP
BAB III - TUNJANGAN DAN BIAYA OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 8
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Wanggudu pada tanggal 3 Januari 2017 BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2017 NO MOR lbi