PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR Nomor 13 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 130 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN KERJA DAN PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017 GUBERNUR JAWA TIMUR, (berlaku 1 Maret 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
: bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu mengubah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 130 Tahun 2016 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017, dengan menetapkan perubahannya dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur.
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Seri E);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4, Seri E) ;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 130 Tahun 2016 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN
GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 130 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN KERJA DAN PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 130 Tahun 2016 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017, diubah sebagai berikut :

1. BAB VII, STANDAR HONORARIUM/UPAH/TARIF
- a. Ketentuan huruf C ditambahkan catatan, berbunyi : Untuk SKPD yang jumlah pegawainya lebih dari 3000 pegawai boleh membentuk operator lebih dari 1 (satu) orang;
- b. Ketentuan huruf E :
- 1) Angka 3 poin g diubah, sehingga huruf E angka 3 poin g berbunyi :
- g. Pegawai Tidak Tetap :
- 2) Angka 4 poin g diubah, sehingga huruf E angka 4 poin g berbunyi :
- g. Pegawai Tidak Tetap :
- 3) Angka 5 poin 4.f. diubah, sehingga huruf E angka 5 poin 4.f berbunyi :
- f. Ketentuan huruf a, huruf b dan huruf c diberlakukan rapat yang memiliki urgensi tinggi dan/atau memerlukan koordinasi lintas sektoral.

- 1) S2/S3 sebesar Rp 150.000

- 2) S1

sebesar Rp 140.000

- 3) D3

sebesar Rp 130.000

- 4)

- D1/SMK sebesar Rp

125.000

- 5) SMA/SMP/SD sebesar Rp 120.000

- 1) S2/S3

sebesar Rp 40.000

- 2) S1 sebesar

Rp 35.000

- 3) D3 sebesar

Rp 30.000

- 4) D1/SMK

sebesar Rp 25.000

- 5) SMA/SMP/SD sebesar Rp 20.000

- 4) Angka 7 poin h diubah, sehingga huruf E angka 7 poin h berbunyi :
- h. PegawaiTidak Tetap :

- 1) S2/S3

sebesar Rp 500.000

- 2) S1

sebesar Rp 450.000

- 3) D3

sebesar Rp 400.000

- 4) D1/SMK

sebesar Rp 375.000

- 5) SMA/SMP/SD sebesar Rp 350.000

## 2. BAB VIII, PERJALANAN DINAS

- a. Ketentuan huruf A :
- 1) Angka 1 diubah, sehingga huruf A angka 1 berbunyi:
1. Uang Harian :
- a) Dalam Daerah:

| No | Kluster | Pejabat/Eselon/Staf | Uang Harian (Uang saku, uang makan dan transport lokal) (Rp) |
|------|--------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1. | Kelas I | Gubernur,Wakil Gubernur | 1.100.000 |
| 2. | Kelas I I | | |
| | a.Tingkat A | Eselon I , Pimpinan DPRD | 950.000 |
| | b. Tingkat B | Anggota DPRD | 850.000 |
| | c. Tingkat C | Eselon I I | 700.000 |
| | d. Tingkat D | Eselon I I I | 600.000 |
| | | PJFT Gol IV/c ke atas | 600.000 |
| | e. Tingkat E | Eselon IV | 500.000 |
| | | PJFT Gol IV/a dan IV/b | 500.000 |
| | f. Tingkat F | - Staf Gol IV/III | 450.000 |
| | | - Staf Gol I I /I | 350.000 |
| | | - PTT S2/S3 | 400.000 |
| | | - PTT S1 | 350.000 |
| | | - PTT D3 | 325.000 |
| | | - PTT D1/SMK | 320.000 |
| | | - PTTSMASMP/SD | 300.000 |

(dalam rupiah)

Paket Fullboard dan Fullday/Halfday (khusus yang diselenggarakan di hotel/villa/cottage/resort/ lainnya) :

## (dalam rupiah)

| No | Kluster | Pejabat/Eselon/Staf | Uang Harian Full board (Rp.) | Uang Harian full day, half day (Rp) |
|------|--------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Kelas I | Gubernur,Wakil Gubernur | 1.000.000 | 900.000 |
| 2. | Kelas II | | | |
| | a.Tingkat A | Eselon I, Pimpinan DPRD | 875.000 | 800.000 |
| | b. Tingkat B | Anggota DPRD | 775.000 | 725.000 |
| | c. Tingkat C | Eselon II | 665.000 | 625.000 |
| | d. Tingkat D | Eselon III | 570.000 | 550.000 |
| | | PJFT Gol IV/c keatas | 570.000 | 550.000 |
| | e. Tingkat E | Eselon IV | 475.000 | 450.000 |
| | | PJFT Gol IV/a dan IV/b | 475.000 | 450.000 |
| | f. Tingkat F | - Staf Gol IV/III | 425.000 | 400.000 |
| | | - Staf Gol II/I | 330.000 | 300.000 |
| | | - PTT S2/S3 | 375.000 | 350.000 |
| | | - PTT S1 | 350.000 | 300.000 |
| | | - PTT D3 | 350.000 | 300.000 |
| | | - PTT D1/SMK | 325.000 | 275.000 |
| | | - PTT SMA/SMP/SD | 275.000 | 250.000 |

Uang

Uang Harian Diklat kedinasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Badan Diklat sebesar Rp 200.000

## b) Luar daerah :

## (dalam rupiah)

| No | Kluster | Pejabat/Eselon/Staf | Uang Harian (Rp) |
|------|--------------|-------------------------|--------------------|
| 1. | Kelas I | Gubernur,Wakil Gubernur | 2.200.000 |
| 2. | Kelas II | | |
| | a.Tingkat A | Eselon I, Pimpinan DPRD | 2.000.000 |
| | b. Tingkat B | Anggota DPRD | 1.850.000 |
| | c. Tingkat C | Eselon II | 1.150.000 |
| | d. Tingkat D | Eselon III | 900.000 |
| | | PJFT Gol IV/c keatas | 900.000 |
| | e. Tingkat E | Eselon IV | 750.000 |
| | | PJFT Gol IV/a dan IV/b | 750.000 |
| | f. Tingkat F | - Staf Gol IV/III | 600.000 |
| | | - Staf Gol II/I | 500.000 |
| | | -PTT S2/S3 | 550.000 |
| | | - PTT S1 | 500.000 |
| | | - PTT D3 | 450.000 |
| | | - PTT D1/SMK | 425.000 |
| | | - PTT SMA/SMP/SD | 400.000 |

Uang Harian untukpaket Fullboard, Fullday, Halfday (khusus yang diselenggarakan di hotel/ villa/cottage/resort/lainnya) :

## (dalam rupiah)

| No | Kluster | Pejabat/Eselon/Staf | Uang Harian Full board (Rp) | Uang Harian Full day, Half day (Rp) |
|------|--------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Kelas I | Gubernur,Wakil Gubernur | 2.000.000 | 1.900.000 |
| 2. | Kelas II | | | |
| | a.Tingkat A | Eselon I, Pimpinan DPRD | 1.900.000 | 1.800.000 |
| | b. Tingkat B | Anggota DPRD | 1.750.000 | 1.650.000 |
| | c. Tingkat C | Eselon II | 1.090.000 | 1.035.000 |
| | d. Tingkat D | Eselon III | 855.000 | 810.000 |
| | | PJFT Gol IV/c keatas | 855.000 | 810.000 |
| | e. Tingkat E | Eselon IV | 712.000 | 675.000 |
| | | PJFT Gol IV/a dan IV/b | 712.000 | 675.000 |
| | f. Tingkat F | - Staf Gol IV/III | 570.000 | 550.000 |
| | | - Staf Gol II/I | 500.000 | 475.000 |
| | | - PTT S2/S3 | 540.000 | 525.000 |
| | | - PTT S1 | 500.000 | 475.000 |
| | | - PTT D3 | 475.000 | 450.000 |
| | | - PTT D1/SMK | 460.000 | 430.000 |
| | | - PTT SMA/SMP/SD | 450.000 | 425.000 |

- 2) Angka 3 setelah tabel diubah, sehingga huruf A angka 3 setelah tabel berbunyi : Untuk Standar penginapan PTT maksimal sesuai
2. dengan Gol. III.

3) Angka 4

- 3) Angka 4 setelah tabel diubah, sehingga huruf A angka 4 setelah tabel berbunyi : Untuk Standar penginapan PTT maksimal sesuai
2. dengan Gol. III.
- 4) Angka 7 poin 14 diubah, sehingga huruf A angka 7 poin 14 berbunyi :
14. Untuk Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang melakukan perjalanan dinas beserta istri dan Pejabat Eselon I/Eselon II yang ditunjuk/ mendampingi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikutsertakan istri, hak dan kewajibannya diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Fasilitas yang diberikan sama dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Pejabat Eselon I/ Eselon II yang meliputi biaya transport dan biaya akomodasi;
- b. Untuk Pertanggungjawabannya harus dibuktikan dengan undangan yang menyebutkan hadir beserta istri/petunjuk pimpinan/pernyataan yang bersangkutan;
- c. Tidak mendapatkan uang harian dan segala bukti atas penggunaan biaya transport dan biaya akomodasi dan konsumsi merupakan kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
- 5) Angka 7 poin 15 diubah, sehingga huruf A angka 7 poin 15 berbunyi :
15. Biaya perjalanan dinas istri Gubernur/Wakil Gubernur yang berkaitan dengan kegiatan PKK pembayarannya disetarakan dengan Eselon I yang dianggarkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 6) Angka 7 poin 16 diubah, sehingga huruf E angka 7 poin 16 berbunyi :
16. Biaya perjalanan dinas istri Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah/PNS yang terlibat dalam kegiatan organisasi kewanitaan diatur sebagai berikut :
12. -Istri KDH/WKDH setara Eselon I
13. -Istri Eselon I setara Eselon II
14. -Istri Eselon II setara Eselon III
15. -Istri Eselon III setara Eselon IV
16. -Untuk pengurus yang berstatus PNS/PTT diberlakukan sesuai ketentuan.

b. Ketentuan

## b. Ketentuan huruf B :

- 1) Angka 2 diubah, sehingga huruf B angka 2 berbunyi:
2. Pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD
- a. Eselon II ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Administrasi Umum apabila Sekretaris Daerah berhalangan;
- b. Eselon III dan Eselon IV ditandatangani oleh Sekretaris DPRD atau Kepala Bagian Umum/Kepala Bagian Tata Usaha apabila Sekretaris DPRD berhalangan;
- c. Pegawai lainnya ditandatangani oleh Eselon III atau Kepala Bagian Umum/Kepala Bagian Tata Usaha apabila Eselon III berhalangan;
- 2) Angka 5 diubah, sehingga huruf B angka 5 berbunyi:
5. Untuk Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur, Rumah Sakit di luar Surabaya, Badan Penghubung Daerah Provinsi, Cabang Dinas/ UPT di luar Surabaya berlaku sebagai berikut:
- a. Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur
- 1) Eselon II dan III ditandatangani oleh Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur atau Sekretaris Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur apabila Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur berhalangan;
- 2) Eselon IV dan pegawai lainnya ditandatangani oleh Sekretaris/Kepala Bidang masing-masing atau Sekretaris apabila Kepala Bidang masing-masing berhalangan;
- b. Rumah Sakit/UPT di luar Surabaya
- 1) Rumah Sakit Klasifikasi Type A
- a) Eselon II dan Eselon III ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit atau Salah satu Wakil Direktur apabila Direktur berhalangan;
- b) Eselon IV dan pegawai lainnya ditandatangani oleh Kepala Bagian Umum/Kepala Bagian masing-masing.

- 2) Rumah Sakit/UPT Klasifikasi Type B:
- a) Eselon II dan Eselon III ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit atau Salah satu Wakil Direktur bila Direktur berhalangan;
- b) Eselon IV dan pegawai lainnya ditandatangani oleh Kepala Bagian Umum/Kepala Bagian masing-masing.
- c. Bagi Badan Penghubung Daerah Provinsi/ UPT di luar Surabaya, ditandatangani oleh Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi/ Kepala UPT atau Kepala Sub Bagian Tata Usaha apabila Kepala Badan Penghubung/ UPT berhalangan.
- c. Ketentuan huruf C :
- 1) Angka 1 diubah, sehingga huruf C angka 1 berbunyi:
1. Lembar I dan II :
- a. Dinas / Badan / Sekretariat DPRD / Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur / Rumah Sakit / Badan Penghubung Daerah Provinsi / Sekretariat DPRD / Satpol PP / Inspektorat ditandatangani oleh KPA atau PA bagi SKPD yang tidak memiliki KPA;
- b. Biro ditandatangani oleh KPA Bagian;
- c. Cabang Dinas / UPT sebagai KPA ditandatangani oleh KPA;
- d. Lembaga non SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur ditandatangani oleh Sekretaris Lembaga.
- 2) Angka 3 poin e dan f dihapus.
- 3) Angka 3 poin g diubah, sehingga huruf C angka 3 poin g berbunyi :
- g. Eselon III, IV dan pegawai lainnya pada Badan Penghubung Daerah Provinsi ditandatangani oleh Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi.
- 4) Angka 3 poin i.2) diubah, sehingga huruf C angka 3 poin i.2) berbunyi :
- 2) Rumah Sakit Khusus/UPT Dinas Kesehatan : Eselon III (Kepala UPT), Eselon IV dan pegawai lainnya ditandatangani oleh Kepala UPT atau Kepala Sub Bagian Tata Usaha bila Kepala UPT berhalangan.

5) Angka 3

- 5) Angka 3 poin j diubah, sehingga huruf C angka 3 poin j berbunyi :
- j. Bagi Badan Penghubung Daerah Provinsi/ Cabang Dinas/UPT di luar Surabaya, ditandatangani oleh Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi/Kepala Cabang Dinas/Kepala UPT atau Kepala Sub Bagian Tata Usaha bila Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi/ Kepala Cabang Dinas/Kepala UPT berhalangan.
- d. Ketentuan huruf D diubah, sehingga huruf D berbunyi : Pemberian ijin dinas keluar negeri bagi pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, DPRD Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten/ Kota dan DPRD Kabupaten/Kota mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas keluar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sedangkan ketentuan mengenai tariff uang harian dan tiket perjalanan dinas luar negeri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 :
1. Kegiatan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri (PDLN).
- a. PDLN yang diatur oleh dua ketentuan diatas dalam rangka:
- 1) Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
- 2) Pendidikan dan Pelatihan;
- 3) Studi Banding;
- 4) Seminar/Lokakarya/Konferensi;
- 5) Promosi Potensi Daerah;
- 6) Kunjungan Persahabatan/Kebudayaan;
- 7) Pertemuan Internasional; dan/atau
- 8) Penandatanganan Perjanjian Internasional.
- b. PDLN dapat dilakukan apabila pelaksanaan tugasnya di dalam negeri tidak ada yang mendesak. Kegiatan yang mendesak antara lain adalah :
- 1) Terjadi bencana alam;
- 2) Terjadi bencana sosial;
- 3) Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;

4) Pemilihan

- 4) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; dan
- 5) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri
- a. Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas luar negeri harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas ke Luar Negeri;
- b. Dokumen perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi :
- 1) Surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri;
- 2) Paspor dinas (service passport);
- 3) Exit permit ;
- 4) Visa .
- c. Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka kerjasama dan perjalanan dinas dalam rangka penandatanganan perjanjian internasional ditambah dengan naskah kerjasama berupa Letter of Intent (LOI) dan Memorandum Of Understanding (MoU), Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama dari Kementerian Luar Negeri dan Surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di Negara tujuan;
- d. Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka pendidikan dan pelatihan ditambah dengan surat keterangan beasiswa;
- e. Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka promosi potensi daerah ditambah dengan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di Negara tujuan;
- f. Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka kunjungan persahabatan atau kebudayaan ditambah dengan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia.
3. Tata Cara Administrasi Perjalanan Dinas ke Luar Negeri
- a. Gubernur mengajukan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat/pegawai di lingkungan provinsi kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah;
- b. Permohonan izin sebagaimana dimaksud huruf (a) dengan melampirkan:
- 1) Surat undangan;
- 2) Kerangka acuan kerja (KAK);
- 3) Foto copy DPA yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
- 4) Surat Keterangan Pendanaan.

c. Permohonan

- c. Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, memuat antara lain:
- 1) Nama dan jabatan;
- 2) Nomor induk pegawai bagi pegawai negeri sipil;
- 3) Tujuan kegiatan;
- 4) manfaat;
- 5) kota/negara yang dituju;
- 6) agenda;
- 7) waktu pelaksanaan; dan
- 8) sumber pendanaan.
- d. Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri dapat menyetujui atau menolak izin perjalanan dinas luar negeri bagi Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama;
- e. Dalam hal Direktur Jenderal Otonomi Daerah menolak permohonan izin perjalanan dinas luar negeri bagi Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama disertai dengan alasan;
- f. Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah atas nama Direktur Jenderal Otonomi Daerah dapat menyetujui atau menolak izin perjalanan dinas luar negeri bagi Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional;
- g. Dalam hal Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah atas nama Direktur Jenderal Otonomi Daerah menolak permohonan izin perjalanan dinas luar negeri bagi Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional disertai dengan alasan;
- h. Surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri berdasarkan surat rekomendasi :
- 1) Menteri;
- 2) Sekretaris Jenderal;
- 3) Direktur Jenderal Otonomi Daerah;
- 4) Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah; atau
- 5) Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama.
- i. Perjalanan dinas luar negeri yang dilaksanakan secara rombongan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan, dan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal :
- 1) Pendidikan dan pelatihan;
- 2) Perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri; dan
- 3) Delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.
- j. Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas keluar negeri paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk keperluan yang sifatnya khusus.

## 4. Pendanaan

- a. Pendanaan perjalanan dinas luar negeri bersumber dari :
- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 2) Anggaran Pendapatran dan Belanja Negara;
- 3) Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- b. Satuan biaya perjalanan dinas luar negeri disesuaikan dengan ketentuan perundangundangan.
5. Pejabat/pegawai yang akan melakukan PDLN dikoordinasikan oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.

## 6. Surat Perintah Tugas (SPT)

- a. Untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan pejabat Eselon II ditandatangani oleh Gubernur;
- b. Untuk pejabat Eselon III, Eselon IV dan atau staf ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.
7. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Untuk penandatanganan SPPD Lembar II dilakukan oleh Pejabat Perwakilan RI di Luar Negeri atau Penanggung jawab/Lembaga tempat yang dituju.

## 8. Pelaporan

- Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas luar negeri, wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas luar negeri.
- a. Gubernur melaporkan hasil perjalanan dinas luar negeri kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Wakil Presiden dan Sekretaris Kabinet.
- b. Pejabat/pegawai selain Gubernur melaporkan hasil-hasil perjalanan dinas ke luar negeri kepada Menteri Dalam Negeri, melalui Gubernur cq. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.
- c. Laporan perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas.
- d. Pejabat/pegawai dapat melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri berikutnya setelah menyelesaikan seluruh laporan.

## 3. BAB X, PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

- Ketentuan huruf B angka 4 poin h, setelah angka 7) ditambah angka baru 7a), sehingga huruf B angka 4 poin h.7a) berbunyi :
- 7a.) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri;

- 4.

BAB XVI, PENANGANAN BENCANA STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA Ketentuan huruf D angka 1 poin a.3) diubah, sehingga huruf D angka 1 poin a.3) berbunyi : 3) Selanjutnya BPBD/OPD terkait melaporkan kepada Gubernur untuk mohon persetujuan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja untuk penanganan akibat bencana/kejadian alam/darurat; Adapun dana untuk penanganan pelaksanaan pekerjaan tersebut diusulkan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Belanja Tidak Terduga dilampiri surat pernyataan Bupati/Walikota beserta foto kejadian; Setelah laporan kejadian alam tersebut diterima, maka Gubernur membentuk Tim Teknis yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, Biro Administrasi Pembangunan dan OPD terkait.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 1 Maret 2017

GUBERNUR JAWA TIMUR

Ttd.

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 1 Maret 2017

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Kepala Biro Hukum

## Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Pembina Utama Muda NIP 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 13, SERI E.