PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK Nomor 28 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN JALAN (berlaku 30 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa jalan sebagai bagian sistem transportasi mempunyai peran strategis untuk mendukung pembangunan dalam bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan yang dilaksanakan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah guna mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat di daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan tercapainya pelayanan transportasi bagi masyarakat dan peningkatan daya saing daerah, sarana prasarana Daerah harus menjamin terselenggaranya peranan jalan secara konvensional dan menyeluruh;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi jalan kabupaten dan jalan desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b d a n huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan;
PARAF KOORDINASI
Drs. SUKARODIN,
KETUA PANSUS III
S.Ag.,M.Ag.
ANIK SUWARNI, SH.,
M.Si.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
PARAF KOORDINASI
Drs. SUKARODIN,
KETUA PANSUS III
S.Ag.,M.Ag.
ANIK SUWARNI, SH.,
M.Si.
KABAG HUKUM
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK dan BUPATI TRENGGALEK
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Trenggalek dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Orang adalah orang perorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di
PARAF KOORDINASI
Drs. SUKARODIN,
KETUA PANSUS III
S.Ag.,M.Ag.
ANIK SUWARNI, SH.,
M.Si.
KABAG HUKUM
bawah permukaan tanah dan/atau air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
7. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
8. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
9. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
10. Pengaturan Jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.
11. Pembinaan Jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
12. Pembangunan Jalan adalah kegiatan pemrogaman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
13. Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.
14. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
15. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkhi.
16. Sistem Jaringan Jalan Primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah ditingkat nasional, dengan mengumpulkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
17. Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah jaringan jalan dengan
PARAF KOORDINASI
Drs. SUKARODIN,
KETUA PANSUS III
S.Ag.,M.Ag.
ANIK SUWARNI, SH.,
M.Si.
KABAG HUKUM
peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaaan.
18. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
19. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
20. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
21. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
22. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi yang menghubungkan jalan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis jalan kabupaten.
23. Jalan Desa adalah jalan lingkungan primer dan jalan local primer yang tidak termasuk jalan kabupaten di dalam kawasan perdesaan, dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpemukiman di dalam desa.
24. Bagian-bagian Jalan adalah bagian-bagian jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
25. Bangunan Utilitas adalah bangunan yang terletak di ruang milik jalan yang bersifat sebagai pelayanan terhadap wilayah
PARAF KOORDINASI
Drs. SUKARODIN,
KETUA PANSUS III
S.Ag.,M.Ag.
ANIK SUWARNI, SH.,
M.Si.
KABAG HUKUM
baik lokal maupun luar kota yang meliputi antara lain jaringan telepon, listrik, gas, air minum, minyak, dan sanitasi.
26. Kawasan Khusus adalah kawasan strategis dan diprioritaskan yang tingkat penanganannya diutamakan dalam pelaksanaan pembangunan antara lain kawasan industri, perdagangan, pariwisata suaka alam dan wilayah perbatasan.
27. Leger Jalan adalah dokumen yang memuat data mengenai perkembangan suatu ruas jalan.
28. Izin adalah persetujuan dari penyelenggara jalan atau pemberi izin tentang pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi.
29. Rekomendasi adalah pertimbangan teknis dari penyelenggara jalan tentang penggunaan ruang pengawasan jalan agar tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan, serta guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.
30. Dispensasi adalah persetujuan dari penyelenggara jalan tentang penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan.
31. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
Bagian Kedua
Asas
Pasal 2
Penyelenggaraan Jalan dilaksanakan
Pasal 3
Maksud pengaturan Penyelenggaraan Jalan mencakup:
- a. Jalan Umum, yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan; dan
- b. Jalan Khusus.
Bagian Keempat
Tujuan
Pasal 4
Pengaturan Penyelenggaraan Jalan bertujuan untuk:
- a. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam Penyelengaraan Jalan;
- b. mewujudkan peran masyarakat dalam Penyelengaraan Jalan;
- c. mewujudkan Penyelengaraan Jalan secara optimal dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;
- d. mewujudkan pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat;
- e. mewujudkan Sistem Jaringan Jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselengaranya sistem transportasi yang terpadu.
PARAF KOORDINASI
Drs. SUKARODIN,
KETUA PANSUS III
S.Ag.,M.Ag.
ANIK SUWARNI, SH.,
M.Si.
KABAG HUKUM
KABAG HUKUM
BAB II - JALAN UMUM Bagian Kesatu Umum Pasal 5
Pasal 5
- (1) Penyelenggaraan Jalan Umum dilakukan dengan mengutamakan Pembangunan Jalan di pusat-pusat produksi serta jalan-jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan Daerah pemasaran.
- (2) Penyelenggaraan Jalan Umum diarahkan untuk pembangunan jaringan Jalan dalam rangka memperkokoh kesatuan Daerah sehingga menjangkau desa-desa terpencil.
- (3) Penyelenggaraan Jalan Umum diarahkan untuk mewujudkan:
- a. perikehidupan rakyat yang serasi dengan tingkat kemajuan yang sama, merata, dan seimbang; dan
- b. daya guna dan hasil guna upaya pertahanan keamanan negara.
BAB II - JALAN UMUM Bagian Kesatu Umum Pasal 5
Pasal 6
- (1) Penyelenggara Jalan Umum wajib mengusahakan agar Jalan dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, terutama meningkatkan kemakmuran ekonomi Daerah, dengan mengusahakan agar biaya umum perjalanan menjadi serendah-rendahnya.
- (2) Penyelenggara Jalan Umum wajib mendorong ke arah terwujudnya keseimbangan antar Daerah, dalam hal pertumbuhannya mempertimbangkan satuan wilayah pengembangan dan orientasi geografis pemasaran sesuai dengan struktur pengembangan wilayah tingkat Daerah yang dituju.
PARAF KOORDINASI
Drs. SUKARODIN,
KETUA PANSUS III
S.Ag.,M.Ag.
ANIK SUWARNI, SH.,
M.Si.
- (3) Penyelenggara Jalan Umum wajib mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah yang sudah berkembang agar pertumbuhan ekonominya tidak terhambat oleh kurang memadainya prasarana transportasi Jalan, yang disusun dengan mempertimbangkan pelayanan kegiatan perkotaan.
- (4) Dalam usaha mewujudkan pelayanan jasa distribusi yang seimbang, Penyelenggara Jalan Umum wajib
BAB II - JALAN UMUM Bagian Kesatu Umum Pasal 5
Pasal 7
Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dikelompokkan dalam Sistem Jaringan Jalan, fungsi Jalan, status Jalan, dan kelas Jalan.
Bagian Kedua Sistem Jaringan Jalan
BAB II - JALAN UMUM Bagian Kesatu Umum Pasal 5
Pasal 8
- (1) Sistem Jaringan Jalan terdiri dari Sistem Jaringan Jalan Primer dan Sistem Jaringan Jalan Sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarkhi.
- (2) Sistem Jaringan Jalan disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan dengan
BAB II - JALAN UMUM Bagian Kesatu Umum Pasal 5
Pasal 9
Sistem Jaringan Jalan Sekunder disusun
BAB II - JALAN UMUM Bagian Kesatu Umum Pasal 5
Pasal 12
- (1) Jalan Kolektor primer didesain
BAB II - JALAN UMUM Bagian Kesatu Umum Pasal 5
Pasal 13
- (1) Jalan Lokal primer didesain
BAB II - JALAN UMUM Bagian Kesatu Umum Pasal 5
Pasal 14
- (1) Jalan Lingkungan primer didesain
BAB II - JALAN UMUM Bagian Kesatu Umum Pasal 5
Pasal 15
- (1) Jalan Arteri sekunder didesain
BAB II - JALAN UMUM Bagian Kesatu Umum Pasal 5
Pasal 16
Jalan lokal sekunder didesain
BAB II - JALAN UMUM Bagian Kesatu Umum Pasal 5
Pasal 17
- (1) Jalan Lingkungan sekunder didesain
BAB II - JALAN UMUM Bagian Kesatu Umum Pasal 5
Pasal 20
- (1) Median digunakan pada Jalan raya dan Jalan bebas hambatan berfungsi untuk memisahkan arus lalu lintas yang berlawanan arah.
- (2) Median sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. median yang ditinggikan; dan
- b. median yang direndahkan.
- (3) Median jalan terdiri atas:
- a. marka garis tepi;
- b. jalur tepian (atau yang disebut juga bahu Jalan); dan
- c. bagian tengah median (yang ditinggikan atau yang direndahkan).
- (4) Lebar median Jalan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II - JALAN UMUM Bagian Kesatu Umum Pasal 5
Pasal 21
Jalan Umum menurut statusnya dikelompokkan atas:
- a. Jalan nasional;
- b. Jalan provinsi;
- c. Jalan Kabupaten;
- d. Jalan kota; dan
- e. Jalan Desa.
PARAF KOORDINASI
Drs. SUKARODIN,
KETUA PANSUS III
S.Ag.,M.Ag.
ANIK SUWARNI, SH.,
M.Si.
KABAG HUKUM
KABAG HUKUM
BAB II - JALAN UMUM Bagian Kesatu Umum Pasal 5
Pasal 22
- (1) Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas:
- a. Jalan Kolektor primer-4;
- b. Jalan Lokal primer;
- c. Jalan Lingkungan primer;
- d. Jalan strategis kabupaten;
- e. Jalan Arteri sekunder;
- f. Jalan Kolektor sekunder;
- g. Jalan Lokal sekunder; dan
- h. Jalan Lingkungan sekunder.
- (2) Jalan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b terdiri atas:
- a. Jalan Lingkungan primer; dan
- b. Jalan Lokal primer yang tidak termasuk Jalan Kabupaten di dalam kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Bagian Kelima
BAB II - JALAN UMUM Bagian Kesatu Umum Pasal 5
Pasal 23
- (1) Kelas Jalan dikelompokkan
BAB II - JALAN UMUM Bagian Kesatu Umum Pasal 5
Pasal 24
- (1) Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas
BAB II - JALAN UMUM Bagian Kesatu Umum Pasal 5
Pasal 25
Pengelompokan Jalan menurut kelas Jalan sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (1) terdiri atas :
- a. Jalan kelas I, yaitu Jalan Arteri dan Jalan Kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) millimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) millimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) millimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;
- b. Jalan kelas II, yaitu Jalan Arteri, Jalan Kolektor, Jalan Lokal, dan Jalan Lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) millimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) millimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) millimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
- c. Jalan kelas III, yaitu Jalan Arteri, Jalan Kolektor, Jalan Lokal, dan Jalan Lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) millimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (Sembilan ribu) millimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima
PARAF KOORDINASI
Drs. SUKARODIN,
KETUA PANSUS III
S.Ag.,M.Ag.
ANIK SUWARNI, SH.,
M.Si.
ratus) millimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan
- d. Jalan kelas khusus, yaitu Jalan Arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) millimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) millimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) millimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.
BAGIAN-BAGIAN JALAN
DAN PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN
BAB III - BAGIAN-BAGIAN JALAN
Pasal 26
Bagian-bagian Jalan meliputi ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang pengawasan Jalan.
BAB III - BAGIAN-BAGIAN JALAN
Pasal 27
- (1) Ruang manfaat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi badan Jalan, saluran tepi Jalan, dan ambang pengamannya.
- (2) Ruang manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang Jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara Jalan yang bersangkutan
BAB III - BAGIAN-BAGIAN JALAN
Pasal 29
- (1) Setiap Orang dilarang menggunakan ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan.
BAB III - BAGIAN-BAGIAN JALAN
Pasal 30
- (1) Setiap Orang dilarang menggunakan ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Jalan Khusus.
PARAF KOORDINASI
Drs. SUKARODIN,
KETUA PANSUS III
S.Ag.,M.Ag.
ANIK SUWARNI, SH.,
M.Si.
- (3) Dalam pengawasan penggunaan ruang Pengawasan Jalan, Penyelenggara Jalan yang bersangkutan bersama instansi terkait berwenang:
- a. mengeluarkan larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi Jalan; dan/atau
- b. melakukan perbuatan tertentu untuk menjamin peruntukan ruang Pengawasan Jalan.
BAB III - BAGIAN-BAGIAN JALAN
Pasal 31
Pemanfaatan bagian-bagian Jalan meliputi Bangunan Utilitas, penanaman pohon, dan prasarana moda transportasi lain.
BAB III - BAGIAN-BAGIAN JALAN
Pasal 32
Pada tempat tertentu di ruang manfaat Jalan dan ruang milik Jalan dapat dimanfaatkan untuk penempatan Bangunan Utilitas.
BAB III - BAGIAN-BAGIAN JALAN
Pasal 33
Dalam hal ruang manfaat Jalan dan/atau ruang milik Jalan bersilangan, berpotongan, berhimpit, melintas, atau di bawah Bangunan Utilitas maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya, ditetapkan bersama oleh Penyelenggara Jalan dan pemilik Bangunan Utilitas yang bersangkutan, dengan mengutamakan kepentingan umum.
PARAF KOORDINASI
Drs. SUKARODIN,
KETUA PANSUS III
S.Ag.,M.Ag.
ANIK SUWARNI, SH.,
M.Si.
KABAG HUKUM
KABAG HUKUM
BAB III - BAGIAN-BAGIAN JALAN
Pasal 34
- (1) Pohon pada Sistem Jaringan Jalan di luar ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan harus ditanam di luar ruang manfaat Jalan.
- (2) Pohon pada Sistem Jaringan Jalan di dalam ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan dapat ditanam di batas ruang manfaat Jalan, median, atau di jalur pemisah.
BAB IV - IZIN, REKOMENDASI DAN DISPENSASI
Pasal 35
- (1) Pemanfaatan ruang manfaat Jalan dan ruang milik Jalan selain peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (3) wajib memperoleh Izin dari Penyelenggara Jalan sesuai kewenangannya.
- (2) Penggunaan ruang manfaat Jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi Jalan dan jembatan wajib memperoleh Dispensasi dari Penyelenggara Jalan sesuai kewenangannya.
- (3) Penerbitan Izin penggunaan ruang Pengawasan Jalan untuk mendirikan bangunan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) oleh instansi pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memperoleh Rekomendasi dari Penyelenggara Jalan sesuai kewenangannya.
BAB IV - IZIN, REKOMENDASI DAN DISPENSASI
Pasal 36
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Izin, Rekomendasi dan Dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur dalam Peraturan Bupati.
PARAF KOORDINASI
Drs. SUKARODIN,
KETUA PANSUS III
S.Ag.,M.Ag.
ANIK SUWARNI, SH.,
M.Si.
KABAG HUKUM
BAB V - WEWENANG Bagian Kesatu Umum Pasal 37
Pasal 37
- (1) Wewenang Penyelenggaraan Jalan ada pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang Penyelenggaraan Jalan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Penyelenggaraan Jalan secara umum dan penyelenggaraan Jalan nasional.
- (3) Wewenang Penyelenggaraan Jalan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Penyelenggaraan Jalan provinsi, Jalan Kabupaten/kota dan Jalan Desa.
- (4) Penyelenggaraan Jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan secara makro sesuai dengan kebijakan nasional.
- (5) Penyelenggaraan Jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota, dan Jalan Desa.
BAB V - WEWENANG Bagian Kesatu Umum Pasal 37
Pasal 38
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
PARAF KOORDINASI
Drs. SUKARODIN,
KETUA PANSUS III
S.Ag.,M.Ag.
ANIK SUWARNI, SH.,
M.Si.
KABAG HUKUM
Bagian Kedua
BAB V - WEWENANG Bagian Kesatu Umum Pasal 37
Pasal 39
Penetapan Sistem Jaringan Jalan, fungsi Jalan, status Jalan dan kelas Jalan dilakukan secara berkala dengan Keputusan Gubernur atau Keputusan Bupati.
Bagian Ketiga Perubahan Fungsi Jalan, Status Jalan, dan Kelas Jalan
BAB V - WEWENANG Bagian Kesatu Umum Pasal 37
Pasal 40
- (1) Fungsi Jalan suatu ruas Jalan dapat berubah apabila:
- a. berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah yang lebih luas dari pada wilayah sebelumnya;
- b. semakin dibutuhkan masyarakat dalam rangka pengembangan sistem transportasi;
- c. lebih banyak melayani masyarakat dalam wilayah wewenang Penyelenggara Jalan yang baru; dan/atau
- d. oleh sebab-sebab tertentu menjadi berkurang peranannya, dan/atau melayani wilayah yang lebih sempit dari wilayah sebelumnya.
- (2) Perubahan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Penyelenggara Jalan sebelumnya kepada Penyelenggara Jalan yang akan menerima.
- (3) Dalam hal usulan perubahan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, maka Penyelenggara Jalan yang menyetujuinya mengusulkan penetapan perubahan fungsi Jalan kepada pejabat yang berwenang.
BAB V - WEWENANG Bagian Kesatu Umum Pasal 37
Pasal 41
- (1) Status Jalan suatu ruas Jalan dapat berubah setelah perubahan fungsi Jalan ditetapkan.
PARAF KOORDINASI
Drs. SUKARODIN,
KETUA PANSUS III
S.Ag.,M.Ag.
ANIK SUWARNI, SH.,
M.Si.
- (2) Perubahan status Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Penyelenggara Jalan sebelumnya kepada Penyelenggara Jalan yang akan menerima.
- (3) Dalam hal usulan perubahan status Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, maka Penyelenggara Jalan yang menyetujuinya menetapkan status Jalan tersebut.
- (4) Penyelenggara Jalan sebelumnya tetap bertanggung jawab atas Penyelenggaraan Jalan tersebut sebelum status Jalan ditetapkan.
BAB V - WEWENANG Bagian Kesatu Umum Pasal 37
Pasal 42
Perubahan kelas Jalan ## BAB VI
PENYELENGGARAAN JALAN
Bagian Kesatu
Umum
BAB V - WEWENANG Bagian Kesatu Umum Pasal 37
Pasal 43
Penyelenggaraan Jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.
BAB V - WEWENANG Bagian Kesatu Umum Pasal 37
Pasal 44
Perumusan kebijakan perencanaan Jalan didasarkan pada prinsip-prinsip kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan,
PARAF KOORDINASI
Drs. SUKARODIN,
KETUA PANSUS III
S.Ag.,M.Ag.
ANIK SUWARNI, SH.,
M.Si.
KABAG HUKUM
transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan.
BAB V - WEWENANG Bagian Kesatu Umum Pasal 37
Pasal 45
Kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dirumuskan dengan mempertimbangkan:
- a. koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan Daerah;
- c. keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. partisipasi masyarakat secara optimal termasuk dalam pembiayaan Penyelenggaraan Jalan;
- e. penggunaan sumber daya secara berdaya guna dan berhasil guna, berkeadilan, dan berkelanjutan;
- f. sistem transportasi nasional;
- g. peran dunia usaha dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana Jalan;
- h. kondisi ekonomi nasional;
- i. kebijakan pembangunan nasional;
- j. kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- k. kondisi sumber daya, ekonomi, sosial, budaya, alam, dan lingkungan Daerah; dan
- l. tata kepemerintahan yang baik ( good governance ).
Paragraf 2 Penyusunan Perencanaan Umum
BAB V - WEWENANG Bagian Kesatu Umum Pasal 37
Pasal 46
- (1) Penyusunan perencanaan umum jaringan Jalan menghasilkan rencana umum jaringan Jalan yang menggambarkan wujud jaringan Jalan sebagai satu kesatuan
PARAF KOORDINASI
Drs. SUKARODIN,
KETUA PANSUS III
S.Ag.,M.Ag.
ANIK SUWARNI, SH.,
M.Si.
KABAG HUKUM
sistem Jaringan.
- (2) Rencana umum jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kumpulan rencana ruas-ruas Jalan beserta besaran pencapaian sasaran kinerja pelayanan Jalan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
- (3) Rencana umum jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana umum jangka panjang dan rencana umum jangka menengah.
BAB V - WEWENANG Bagian Kesatu Umum Pasal 37
Pasal 47
- (1) Rencana umum jangka panjang terdiri dari rencana umum jangka panjang jaringan Jalan Kabupaten.
- (2) Rencana umum jangka menengah terdiri dari rencana umum jangka menengah jaringan Jalan Kabupaten.
BAB V - WEWENANG Bagian Kesatu Umum Pasal 37
Pasal 48
- (1) Rencana umum jangka panjang jaringan Jalan Kabupaten disusun
BAB V - WEWENANG Bagian Kesatu Umum Pasal 37
Pasal 49
- (1) Rencana umum jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) disusun dengan
BAB V - WEWENANG Bagian Kesatu Umum Pasal 37
Pasal 50
- (1) Rencana umum jangka menengah jaringan Jalan Kabupaten disusun dengan
BAB V - WEWENANG Bagian Kesatu Umum Pasal 37
Pasal 51
- (1) Rencana umum jangka menengah disusun untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Evaluasi rencana umum jangka menengah dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun.
BAB V - WEWENANG Bagian Kesatu Umum Pasal 37
Pasal 52
- (1) Pembinaan Jalan Umum meliputi pembinaan Jalan secara umum, Jalan Kabupaten dan Jalan Desa.
- (2) Pembinaan Jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada
PARAF KOORDINASI
Drs. SUKARODIN,
KETUA PANSUS III
S.Ag.,M.Ag.
ANIK SUWARNI, SH.,
M.Si.
KABAG HUKUM
meliputi:
- a. penyusunan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan pedoman penyelenggaraan Jalan;
- b. pengembangan sistem bimbingan, penyuluhan, dan pendidikan dan pelatihan di bidang Jalan; dan
- c. pengkajian, penelitian dan pengembangan teknologi bidang Jalan dan yang terkait.
- (3) Pembinaan, Jalan Kabupaten dan Jalan Desa meliputi:
- a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur Penyelenggara Jalan dan pemangku kepentingan di bidang Jalan;
- b. pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang Jalan dan yang terkait;
- c. pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antar wilayah dalam Penyelenggaraan Jalan; dan
- d. pemberian Izin, Rekomendasi, dan Dispensasi, pemanfaatan ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang Pengawasan Jalan.
BAB V - WEWENANG Bagian Kesatu Umum Pasal 37
Pasal 53
- (1) Pelayanan dalam rangka Penyelenggaraan Jalan meliputi kegiatan:
- a. pelayanan kepada masyarakat; dan
- b. pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antar Daerah atau Daerah dengan pihak lain.
- (2) Pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa penyediaan sistem informasi, penyediaan data dan informasi, penerimaan masukan, pelayanan kajian, pelayanan pengujian, pelayanan penelitian dan pengembangan, pemberian Izin, Rekomendasi,
PARAF KOORDINASI
Drs. SUKARODIN,
KETUA PANSUS III
S.Ag.,M.Ag.
ANIK SUWARNI, SH.,
M.Si.
KABAG HUKUM
Dispensasi, dan pertimbangan pemanfaatan bagian-bagian Jalan.
BAB V - WEWENANG Bagian Kesatu Umum Pasal 37
Pasal 54
- (1) Pemberdayaan dalam rangka Penyelenggaraan Jalan meliputi kegiatan pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan kepada aparatur Penyelenggara Jalan dan pemangku kepentingan.
- (2) Pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek perencanaan, pemrograman, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan, tata laksana, serta pengendalian dan pengawasan.
- (3) Pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bekerja sama dengan pihak lain.
BAB V - WEWENANG Bagian Kesatu Umum Pasal 37
Pasal 55
Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 untuk aparatur Penyelenggara Jalan Kabupaten dan Jalan Desa dilakukan oleh Bupati.
BAB V - WEWENANG Bagian Kesatu Umum Pasal 37
Pasal 56
- (1) Pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang Jalan dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan keandalan
PARAF KOORDINASI
Drs. SUKARODIN,
KETUA PANSUS III
S.Ag.,M.Ag.
ANIK SUWARNI, SH.,
M.Si.
KABAG HUKUM
Jalan, mengembangkan potensi sumber daya alam, meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Jalan, dan memberi nilai tambah dalam Penyelenggaraan Jalan.
- (2) Pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu dan berkelanjutan.
- (3) Pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek perencanaan, pemrograman, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan, teknologi bahan dan alat, tata laksana, serta pengawasan dan pengendalian.
- (4) Kegiatan pelaksanaan pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penyelenggara Jalan dan dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan Penyelenggaraan Jalan, termasuk perguruan tinggi dan para pihak yang mempunyai hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan Penyelenggaraan Jalan.
- (5) Produk pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disosialisasikan dan digunakan sebagai bahan pembuatan norma, standar, pedoman, manual, serta sebagai bahan masukan dalam pembuatan keputusan Penyelenggaraan Jalan.
PARAF KOORDINASI
Drs. SUKARODIN,
KETUA PANSUS III
S.Ag.,M.Ag.
ANIK SUWARNI, SH.,
M.Si.
KABAG HUKUM
KABAG HUKUM
Bagian Keempat
BAB V - WEWENANG Bagian Kesatu Umum Pasal 37
Pasal 57
Pembangunan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa meliputi:
- a. perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi Jalan Kabupaten dan Jalan Desa;
- b. pengoperasian dan pemeliharaan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa; dan
- c. pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa.
Paragraf 2 Pemrograman dan Penganggaran
BAB V - WEWENANG Bagian Kesatu Umum Pasal 37
Pasal 58
- (1) Pemrograman penanganan jaringan Jalan merupakan penyusunan rencana kegiatan penanganan ruas Jalan yang menjadi tanggung jawab Penyelenggara Jalan sesuai kewenangannya.
- (2) Pemrograman penanganan jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penetapan rencana tingkat kinerja yang akan dicapai serta perkiraan biaya yang diperlukan.
- (3) Program penanganan jaringan Jalan meliputi program pemeliharaan Jalan, program peningkatan Jalan, dan program konstruksi Jalan baru.
PARAF KOORDINASI
Drs. SUKARODIN,
KETUA PANSUS III
S.Ag.,M.Ag.
ANIK SUWARNI, SH.,
M.Si.
KABAG HUKUM
BAB V - WEWENANG Bagian Kesatu Umum Pasal 37
Pasal 59
Penganggaran dalam rangka pelaksanaan program penanganan jaringan Jalan merupakan kegiatan pengalokasian dana yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran program.
BAB V - WEWENANG Bagian Kesatu Umum Pasal 37
Pasal 60
- (1) Perencanaan teknis merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisi gambaran produk yang ingin diwujudkan.
- (2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara optimal dengan
BAB V - WEWENANG Bagian Kesatu Umum Pasal 37
Pasal 61
- (1) Perencanaan teknis jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) paling sedikit memenuhi ketentuan teknis beban rencana.
- (2) Ruang bebas bawah jembatan harus memenuhi ketentuan ruang bebas untuk lalu lintas dan angkutan yang melewatinya.
PARAF KOORDINASI
Drs. SUKARODIN,
KETUA PANSUS III
S.Ag.,M.Ag.
ANIK SUWARNI, SH.,
M.Si.
KABAG HUKUM
KABAG HUKUM
BAB V - WEWENANG Bagian Kesatu Umum Pasal 37
Pasal 62
Dokumen rencana teknis harus dibuat oleh perencana teknis dan disetujui oleh Penyelenggara Jalan yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk.
BAB V - WEWENANG Bagian Kesatu Umum Pasal 37
Pasal 63
- (1) Pengoperasian Jalan merupakan kegiatan penggunaan Jalan untuk melayani lalu lintas Jalan.
- (2) Pengoperasian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan perlengkapan Jalan untuk menjamin keselamatan pengguna Jalan.
BAB V - WEWENANG Bagian Kesatu Umum Pasal 37
Pasal 64
- (1) Penyelenggara Jalan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara Jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prioritas tertinggi dari semua jenis penanganan Jalan.
- (3) Pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan rehabilitasi.
- (4) Pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
BAB V - WEWENANG Bagian Kesatu Umum Pasal 37
Pasal 65
Ketentuan mengenai pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) berlaku juga terhadap setiap kegiatan pemeliharaan Bangunan Utilitas yang menggunakan ruang milik Jalan.
BAB V - WEWENANG Bagian Kesatu Umum Pasal 37
Pasal 66
- (1) Pemeliharaan Jalan Umum dapat dilaksanakan oleh Orang atau instansi sepanjang tidak merugikan kepentingan umum.
- (2) Pemeliharaan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan biaya dan pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh Orang atau instansi, atau pelaksanaan konstruksi oleh Penyelenggara Jalan atas biaya dari Orang atau instansi yang bersangkutan.
BAB V - WEWENANG Bagian Kesatu Umum Pasal 37
Pasal 67
- (1) Jalan Umum dioperasikan setelah ditetapkan memenuhi persyaratan laik fungsi Jalan Umum secara teknis dan administratif.
- (2) Uji kelaikan fungsi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengoperasian Jalan yang belum beroperasi.
- (3) Uji kelaikan fungsi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Jalan yang sudah beroperasi dilakukan secara berkala paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Suatu ruas Jalan Umum dinyatakan laik fungsi secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi
PARAF KOORDINASI
Drs. SUKARODIN,
KETUA PANSUS III
S.Ag.,M.Ag.
ANIK SUWARNI, SH.,
M.Si.
persyaratan sebagai berikut:
- a. teknis geometrik Jalan;
- b. teknis struktur perkerasan Jalan;
- c. teknis struktur bangunan pelengkap Jalan;
- d. teknis pemanfaatan bagian-bagian Jalan;
- e. teknis penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu-lintas meliputi pemenuhan terhadap kebutuhan alat-alat manajemen dan rekayasa lalu-lintas yang mewujudkan petunjuk, perintah, dan larangan dalam berlalu-lintas; dan
- f. teknis perlengkapan Jalan meliputi pemenuhan terhadap spesifikasi teknis konstruksi alat-alat manajemen dan rekayasa lalu-lintas.
- (5) Suatu ruas Jalan umum dinyatakan laik fungsi secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
- a. dokumen penetapan petunjuk, perintah, dan larangan dalam pengaturan lalu-lintas bagi semua perlengkapan Jalan;
- b. dokumen penetapan status Jalan;
- c. dokumen penetapan kelas Jalan;
- d. dokumen penetapan kepemilikan tanah;
- e. dokumen penetapan Leger Jalan; dan
- f. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan.
- (6) Prosedur pelaksanaan uji kelaikan fungsi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh tim uji laik fungsi Jalan yang dibentuk oleh Penyelenggara Jalan yang bersangkutan terdiri dari unsur Penyelenggara Jalan, instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang lalu lintas dan angkutan Jalan.
BAB V - WEWENANG Bagian Kesatu Umum Pasal 37
Pasal 71
- (7) Penetapan laik fungsi Jalan suatu ruas dilakukan oleh Penyelenggara Jalan yang bersangkutan ## BAB VII DOKUMEN JALAN Pasal 71
BAB V - WEWENANG Bagian Kesatu Umum Pasal 37
Pasal 72
- (1) Pemeliharaan Jalan Umum dapat dilaksanakan oleh Orang atau instansi sepanjang tidak merugikan kepentingan umum.
- (2) Pemeliharaan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan biaya dan pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh Orang atau instansi, atau pelaksanaan konstruksi oleh Penyelenggara Jalan atas biaya dari Orang atau instansi yang bersangkutan.
Paragraf 5 Laik Fungsi Jalan Pasal 67
- (1) Jalan Umum dioperasikan setelah ditetapkan memenuhi persyaratan laik fungsi Jalan Umum secara teknis dan administratif.
- (2) Uji kelaikan fungsi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengoperasian Jalan yang belum beroperasi.
- (3) Uji kelaikan fungsi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Jalan yang sudah beroperasi dilakukan secara berkala paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Suatu ruas Jalan Umum dinyatakan laik fungsi secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi
PARAF KOORDINASI
Drs. SUKARODIN,
KETUA PANSUS III
S.Ag.,M.Ag.
ANIK SUWARNI, SH.,
M.Si.
persyaratan sebagai berikut:
- a. teknis geometrik Jalan;
- b. teknis struktur perkerasan Jalan;
- c. teknis struktur bangunan pelengkap Jalan;
- d. teknis pemanfaatan bagian-bagian Jalan;
- e. teknis penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu-lintas meliputi pemenuhan terhadap kebutuhan alat-alat manajemen dan rekayasa lalu-lintas yang mewujudkan petunjuk, perintah, dan larangan dalam berlalu-lintas; dan
- f. teknis perlengkapan Jalan meliputi pemenuhan terhadap spesifikasi teknis konstruksi alat-alat manajemen dan rekayasa lalu-lintas.
- (5) Suatu ruas Jalan umum dinyatakan laik fungsi secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
- a. dokumen penetapan petunjuk, perintah, dan larangan dalam pengaturan lalu-lintas bagi semua perlengkapan Jalan;
- b. dokumen penetapan status Jalan;
- c. dokumen penetapan kelas Jalan;
- d. dokumen penetapan kepemilikan tanah;
- e. dokumen penetapan Leger Jalan; dan
- f. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan.
- (6) Prosedur pelaksanaan uji kelaikan fungsi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh tim uji laik fungsi Jalan yang dibentuk oleh Penyelenggara Jalan yang bersangkutan terdiri dari unsur Penyelenggara Jalan, instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang lalu lintas dan angkutan Jalan.
- (7) Penetapan laik fungsi Jalan suatu ruas dilakukan oleh Penyelenggara Jalan yang bersangkutan ## BAB VII DOKUMEN JALAN Pasal 71
- (1) Dokumen Jalan meliputi Leger Jalan, dokumen aset Jalan, gambar terlaksana, dan dokumen laik fungsi Jalan.
- (2) Setiap Penyelenggara Jalan wajib mengadakan Leger Jalan yang meliputi pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian, serta penyampaian informasi.
- (3) Pembuatan Leger Jalan meliputi kegiatan untuk mewujudkan Leger Jalan dalam bentuk kartu dan digital yang terdiri dari ringkasan data, kartu Jalan, dan kartu jembatan serta memuat nomor induk leger.
- (4) Penetapan Leger Jalan meliputi kegiatan pengesahan Leger Jalan yang telah disiapkan oleh Penyelenggara Jalan sesuai kewenangannya.
- (5) Pemantauan Leger Jalan meliputi kegiatan pengamatan, pencatatan, dan pengkajian dokumen untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada ruas Jalan yang telah dibuat
PARAF KOORDINASI
Drs. SUKARODIN,
KETUA PANSUS III
S.Ag.,M.Ag.
ANIK SUWARNI, SH.,
M.Si.
KABAG HUKUM
Leger Jalan sebelumnya.
- (6) Pemutakhiran Leger Jalan meliputi kegiatan untuk mengubah data dan/atau gambar Leger Jalan yang telah ada karena terjadi perubahan.
- (7) Penyimpanan dan pemeliharaan meliputi kegiatan untuk menjaga agar Leger Jalan sesuai dengan umur yang ditetapkan.
- (8) Penggantian Leger Jalan meliputi kegiatan untuk mengganti Leger Jalan yang rusak.
- (9) Penyampaian informasi merupakan kegiatan untuk menginformasikan data Leger Jalan kepada pihak yang memerlukan.
- (10) Leger Jalan digunakan untuk:
- a. penyusunan rencana dan program pembangunan Jalan; dan
- b. pendataan tentang sejarah perkembangan suatu ruas Jalan.
- (1) Leger Jalan paling sedikit memuat data sebagai berikut:
- a. data identitas Jalan;
- b. data Jalan;
- c. peta lokasi ruas Jalan; dan
- d. data ruang milik Jalan.
- (2) Data identitas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. nomor dan nama ruas Jalan;
- b. nama pengenal Jalan;
- c. titik awal dan akhir serta jurusan Jalan;
- d. Sistem Jaringan Jalan;
- e. fungsi Jalan;
- f. status Jalan; dan
PARAF KOORDINASI
Drs. SUKARODIN,
KETUA PANSUS III
S.Ag.,M.Ag.
ANIK SUWARNI, SH.,
M.Si.
KABAG HUKUM
- g. kelas Jalan.
- (3) Data Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi data teknis:
- a. Jalan;
- b. jembatan;
- c. bangunan pelengkap lainnya;
- d. perlengkapan Jalan; dan
- e. tanah dasar.
- (4) Peta lokasi ruas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
- a. titik awal dan akhir ruas Jalan;
- b. batas administrasi;
- c. patok kilometer;
- d. persimpangan;
- e. jembatan.
14. Data ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (5) huruf d meliputi:
- a. luas lahan;
- b. data perolehan hak atas tanah;
- c. nilai perolehan; dan
- d. bukti sertifikat hak atas tanah.
BAB VIII - PERAN MASYARAKAT Pasal 73
Pasal 73
Masyarakat berhak:
- a. memberi masukan kepada Penyelenggara Jalan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan Pengawasan Jalan;
- b. berperan serta dalam penyelengaraan Jalan;
- c. memperoleh manfaat atas penyelenggaraan Jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
- d. memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan Jalan;
PARAF KOORDINASI
Drs. SUKARODIN,
KETUA PANSUS III
S.Ag.,M.Ag.
ANIK SUWARNI, SH.,
M.Si.
KABAG HUKUM
- e. memperoleh ganti kerugian yang layak akibat kesalahan dalam pembangunan Jalan;
- f. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pembangunan Jalan;
- g. mengikuti penyusunan program, penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan; dan
- h. mengikuti Pengawasan Jalan fungsi dan manfaat Jalan, serta pengendalian fungsi dan manfaat.
- i. melaporkan penyimpangan pemanfaatan ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang Pengawasan Jalan kepada Penyelenggara Jalan.
BAB IX - JALAN KHUSUS Pasal 74
Pasal 74
Pengaturan mengenai Jalan Khusus meliputi:
- a. pengaturan;
- b. pembinaan;
- c. pembangunan; dan
- d. pengawasan.
BAB IX - JALAN KHUSUS Pasal 74
Pasal 75
- (1) Suatu ruas Jalan Khusus apabila digunakan untuk lalu lintas umum, sepanjang tidak merugikan kepentingan Penyelenggara Jalan Khusus dibangun sesuai dengan persyaratan Jalan Umum.
- (2) Jalan Khusus dapat digunakan untuk lalu lintas umum sepanjang tidak merugikan kepentingan Penyelenggara Jalan Khusus
BAB IX - JALAN KHUSUS Pasal 74
Pasal 76
- (1) Penyelenggara Jalan Khusus dapat menyerahkan Jalan Khusus kepada Pemerintah Daerah untuk dinyatakan sebagai Jalan Umum.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengambil alih suatu ruas Jalan Khusus tertentu untuk dijadikan Jalan Umum dengan pertimbangan:
- a. untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
- b. untuk kepentingan pembangunan ekonomi nasional dan perkembangan daerah; dan/atau
- c. untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
BAB IX - JALAN KHUSUS Pasal 74
Pasal 77
- (1) Jalan Khusus yang diserahkan oleh Penyelenggara Jalan Khusus kepada Pemerintah Daerah dan Jalan Khusus yang diambil alih oleh Pemerintah Daerah diubah menjadi Jalan Umum.
- (2) Dalam hal suatu Jalan Khusus tidak terpelihara atau terbengkalai dan/atau tidak diperlukan lagi oleh Penyelenggara Jalan Khusus tetapi dikehendaki oleh masyarakat sebagai Jalan Umum, maka pengusulan penyerahan Jalan Khusus menjadi Jalan Umum dapat dilakukan oleh masyarakat, ditujukan kepada Penyelenggara Jalan Khusus dan kepada Bupati.
- (3) Perubahan Jalan Khusus menjadi Jalan Umum karena penyerahan dari Penyelenggara Jalan Khusus dilakukan atas usul Penyelenggara Jalan Khusus kepada Bupati.
- (4) Bupati yang menyetujui usulan perubahan Jalan Khusus menjadi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan ruas Jalan Khusus menjadi Jalan Umum.
PARAF KOORDINASI
Drs. SUKARODIN,
KETUA PANSUS III
S.Ag.,M.Ag.
ANIK SUWARNI, SH.,
M.Si.
- (5) Perubahan Jalan Khusus menjadi Jalan Umum karena pengambilalihan oleh Pemerintah Daerah oleh Bupati dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Penyelenggara Jalan Khusus.
- (6) Sebelum Jalan Khusus ditetapkan oleh Bupati menjadi Jalan Umum, Penyelenggara Jalan Khusus tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan Jalan Khusus tersebut.
- (7) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan statusnya menjadi Jalan Kabupaten oleh Bupati.
BAB X - PENATAAN DAN PEMBERIAN NAMA JALAN
Pasal 78
- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penataan dan pemberian nama Jalan ibukota Kabupaten, dan nama Jalan di perkotaan Kecamatan dan Desa di Ibukota Kecamatan sesuai kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan dan pemberian nama Jalan diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XI - PENYIDIKAN Pasal 79
Pasal 79
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang Jalan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
PARAF KOORDINASI
Drs. SUKARODIN,
KETUA PANSUS III
S.Ag.,M.Ag.
ANIK SUWARNI, SH.,
M.Si.
KABAG HUKUM
ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan, berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari Orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas Orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil Orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan
PARAF KOORDINASI
Drs. SUKARODIN,
KETUA PANSUS III
S.Ag.,M.Ag.
ANIK SUWARNI, SH.,
M.Si.
KABAG HUKUM
hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
BAB XII - KETENTUAN PIDANA Pasal 80
Pasal 80
- (1) Setiap Orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XII - KETENTUAN PIDANA Pasal 80
Pasal 81
Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, terhadap pelaku tindak pidana dapat dikenakan pidana atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
BAB XIII - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 82
Pasal 82
- (1) saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, bangunan yang telah berdiri dan melanggar ketentuan ruang Pengawasan Jalan paling lama 5 (lima) tahun wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pemilik bangunan dan persil tanah masyarakat yang telah memiliki izin mendirikan bangunan dan sertifikat diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PARAF KOORDINASI
Drs. SUKARODIN,
KETUA PANSUS III
S.Ag.,M.Ag.
ANIK SUWARNI, SH.,
M.Si.
KABAG HUKUM
KABAG HUKUM
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP Pasal 83
Pasal 83
Peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP Pasal 83
Pasal 84
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Penetapan: Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 30 Desember 2016 BUPATI TRENGGALEK, TTD EMIL ELESTIANTO

Penetapan: Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 9 Februari 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, ALI MUSTOFA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 1

Distribusi: NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 485-28/2016 Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM, ANIK SUWARNI Nip . 19650919 199602 2 001 PARAF KOORDINASI Drs. SUKARODIN, KETUA PANSUS III S.Ag.,M.Ag. ANIK SUWARNI, SH., M.Si. KABAG HUKUM
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG
## PENYELENGGARAAN JALAN
## I. UMUM
Berdasarkan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
- Asas kemanfaatan berkenaan dengan semua kegiatan Penyelenggaraan Jalan yang dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya, baik bagi pemangku kepentingan (stakeholders) maupun bagi kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- Asas keamanan berkenaan dengan semua kegiatan Penyelenggaraan Jalan yang harus memenuhi persyaratan keteknikan Jalan.
- Asas keselamatan berkenaan dengan kondisi permukaan Jalan dan kondisi geometrik Jalan.
- Asas keserasian berkenaan dengan keharmonisan lingkungan sekitar.
- Asas keselarasan berkenaan dengan keterpaduan sektor lain.
- Asas keseimbangan berkenaan dengan keseimbangan antar wilayah dan pengurangan kesenjangan.
- Asas keadilan berkenaan dengan Penyelenggaraan Jalan yang harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pihak dan tidak mengarah kepada pemberian keuntungan terhadap pihak-pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun.
- Asas transparansi berkenaan dengan Penyelenggaraan Jalan yang prosesnya dapat diketahui masyarakat.
- Asas akuntabilitas berkenaan dengan hasil Penyelenggaraan Jalan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- Asas keberdayagunaan berkenaan dengan Penyelenggaraan Jalan yang harus dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumber daya dan ruang yang optimal.
- Asas keberhasilgunaan berkenaan dengan pencapaian hasil sesuai dengan sasaran.
- Asas kebersamaan dan kemitraan berkenaan dengan penyelenggaraan Jalan yang melibatkan peran serta pemangku kepentingan melalui suatu hubungan kerja yang harmonis, setara,
PARAF KOORDINASI
Drs. SUKARODIN,
KETUA PANSUS III
S.Ag.,M.Ag.
ANIK SUWARNI, SH.,
M.Si.
KABAG HUKUM
timbal balik dan sinergis.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Untuk melayani lalu lintas secara terus menerus, maka ruas-ruas jalan dalam sistem jaringan jalan primer tidak boleh terputus.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Jalan dengan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam adalah jalan yang didesain dengan persyaratan-persyaratan geometrik yang diperhitungkan terhadap kecepatan minimum 40 (empat puluh) kilometer per jam sehingga kendaraan bermotor dapat menggunakan kecepatan 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan aman.
PARAF KOORDINASI
Drs. SUKARODIN,
KETUA PANSUS III
S.Ag.,M.Ag.
ANIK SUWARNI, SH.,
M.Si.
KABAG HUKUM
Persyaratan kecepatan rencana diambil dengan angka paling rendah dengan maksud untuk memberikan kebebasan bagi perencana jalan dalam menetapkan kecepatan rencana yang paling tepat, disesuaikan dengan kondisi lingkungannya.
Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu penampang tertentu pada suatu ruas jalan tertentu dalam satuan waktu tertentu.
Volume lalu lintas rata-rata adalah jumlah kendaraan rata-rata dihitung menurut satu satuan waktu tertentu.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup jelas.
PARAF KOORDINASI
Drs. SUKARODIN,
KETUA PANSUS III
S.Ag.,M.Ag.
ANIK SUWARNI, SH.,
M.Si.
KABAG HUKUM
PENJELASAN
Pasal 21
KABAG HUKUM
PENJELASAN
Pasal 22
PARAF KOORDINASI
Drs. SUKARODIN,
KETUA PANSUS III
S.Ag.,M.Ag.
ANIK SUWARNI, SH.,
M.Si.
KABAG HUKUM
PENJELASAN
Pasal 28
Cukup jelas.
Huruf a
Lebar 30 (tiga puluh) meter terdiri dari median 3 (tiga) meter, lebar lajur 3,5 (tiga koma lima) meter, bahu jalan 2 (dua) meter, saluran tepi jalan 2 (dua) meter, ambang pengaman 2,5 (dua koma lima) meter, dan marginal strip 0,5 (nol koma lima) meter.
Huruf b
Lebar 25 (dua puluh lima) meter terdiri dari median 2 (dua) meter, lebar lajur 3,5 (tiga koma lima) meter, bahu jalan 2 (dua) meter, saluran tepi jalan 1,5 (satu koma lima) meter, dan ambang pengaman 1 (satu) meter, marginal strip 0,25 (nol koma dua puluh lima) meter.
Huruf c
Lebar 15 (lima belas) meter terdiri dari lebar jalur 7 (tujuh) meter, bahu jalan 2 (dua) meter, saluran tepi jalan 1,5 (satu koma lima) meter, dan ambang pengaman 0,5 (nol koma lima) meter.
Huruf d
Lebar 11 (sebelas) meter terdiri dari lebar jalur 5,5 (lima koma lima) meter, bahu jalan 2 (dua) meter, saluran tepi jalan 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) meter.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 29
Cukup jelas.
Pandangan bebas pengemudi adalah istilah yang digunakan
PARAF KOORDINASI
Drs. SUKARODIN,
KETUA PANSUS III
S.Ag.,M.Ag.
ANIK SUWARNI, SH.,
M.Si.
KABAG HUKUM
dalam kaitan dengan hambatan terhadap keamanan pengemudi kendaraan, mislanya pada sisi dalam dari tikungan tajam pandangan bebas terganggu karena tertutup bangunan dan/atau pohon sehingga jarak untuk melihat ke samping tidak cukup bebas, asap yang mnutup pandangan, dan/atau permukaan yang menyilaukan.
Pengamanan konstruksi jalan adalah pembatasan penggunaan lahan sedemikian rupa untuk tidak membahayakan konstruksi jalan misalnya air yang dapat meresap masuk ke bawah jalan atau keseimbangan berat di lereng galian/timbunan, erosi yang diakibatkan oleh kegiatan manusia, dan/atau akar pohon yang merusak pondasi/perkerasan jalan.
Pengamanan fungsi jalan dimaksudkan untuk mengendalikan akses dan penggunaan lahan sekitar jalan sehingga hambatan samping tidak meningkat.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 30
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 31
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 33
PARAF KOORDINASI
Drs. SUKARODIN,
KETUA PANSUS III
S.Ag.,M.Ag.
ANIK SUWARNI, SH.,
M.Si.
II. PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas.
- Asas kemanfaatan berkenaan dengan semua kegiatan Penyelenggaraan Jalan yang dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya, baik bagi pemangku kepentingan (stakeholders) maupun bagi kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- Asas keamanan berkenaan dengan semua kegiatan Penyelenggaraan Jalan yang harus memenuhi persyaratan keteknikan Jalan.
- Asas keselamatan berkenaan dengan kondisi permukaan Jalan dan kondisi geometrik Jalan.
- Asas keserasian berkenaan dengan keharmonisan lingkungan sekitar.
- Asas keselarasan berkenaan dengan keterpaduan sektor lain.
- Asas keseimbangan berkenaan dengan keseimbangan antar wilayah dan pengurangan kesenjangan.
- Asas keadilan berkenaan dengan Penyelenggaraan Jalan yang harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pihak dan tidak mengarah kepada pemberian keuntungan terhadap pihak-pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun.
- Asas transparansi berkenaan dengan Penyelenggaraan Jalan yang prosesnya dapat diketahui masyarakat.
- Asas akuntabilitas berkenaan dengan hasil Penyelenggaraan Jalan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- Asas keberdayagunaan berkenaan dengan Penyelenggaraan Jalan yang harus dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumber daya dan ruang yang optimal.
- Asas keberhasilgunaan berkenaan dengan pencapaian hasil sesuai dengan sasaran.
- Asas kebersamaan dan kemitraan berkenaan dengan penyelenggaraan Jalan yang melibatkan peran serta pemangku kepentingan melalui suatu hubungan kerja yang harmonis, setara,
PARAF KOORDINASI
Drs. SUKARODIN,
KETUA PANSUS III
S.Ag.,M.Ag.
ANIK SUWARNI, SH.,
M.Si.
KABAG HUKUM
timbal balik dan sinergis.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Untuk melayani lalu lintas secara terus menerus, maka ruas-ruas jalan dalam sistem jaringan jalan primer tidak boleh terputus.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Jalan dengan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam adalah jalan yang didesain dengan persyaratan-persyaratan geometrik yang diperhitungkan terhadap kecepatan minimum 40 (empat puluh) kilometer per jam sehingga kendaraan bermotor dapat menggunakan kecepatan 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan aman.
PARAF KOORDINASI
Drs. SUKARODIN,
KETUA PANSUS III
S.Ag.,M.Ag.
ANIK SUWARNI, SH.,
M.Si.
KABAG HUKUM
Persyaratan kecepatan rencana diambil dengan angka paling rendah dengan maksud untuk memberikan kebebasan bagi perencana jalan dalam menetapkan kecepatan rencana yang paling tepat, disesuaikan dengan kondisi lingkungannya.
Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu penampang tertentu pada suatu ruas jalan tertentu dalam satuan waktu tertentu.
Volume lalu lintas rata-rata adalah jumlah kendaraan rata-rata dihitung menurut satu satuan waktu tertentu.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PARAF KOORDINASI
Drs. SUKARODIN,
KETUA PANSUS III
S.Ag.,M.Ag.
ANIK SUWARNI, SH.,
M.Si.
KABAG HUKUM
Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan. Pengendalian jalan masuk secara penuh adalah pengendalian jalan masuk yang memenuhi standar geometrik jalan dengan mempertimbangkan kaidah kecepatan rencana, perlambatan, percepatan, dan konflik lalu lintas. Ayat (3) Pengendalian jalan masuk secara terbatas adalah pengendalian jalan masuk yang karena sebab-sebab tertentu tidak dapat memenuhi aturan secara penuh. Akan tetapi, sejauh mungkin diupayakan memenuhi standar geometrik jalan dengan memepertimbangkan kaidah kecepatan rencana, perlambatan, percepatan dan konflik lalu lintas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas.
PARAF KOORDINASI
Drs. SUKARODIN,
KETUA PANSUS III
S.Ag.,M.Ag.
ANIK SUWARNI, SH.,
M.Si.
KABAG HUKUM
Cukup jelas.
Huruf a
Lebar 30 (tiga puluh) meter terdiri dari median 3 (tiga) meter, lebar lajur 3,5 (tiga koma lima) meter, bahu jalan 2 (dua) meter, saluran tepi jalan 2 (dua) meter, ambang pengaman 2,5 (dua koma lima) meter, dan marginal strip 0,5 (nol koma lima) meter.
Huruf b
Lebar 25 (dua puluh lima) meter terdiri dari median 2 (dua) meter, lebar lajur 3,5 (tiga koma lima) meter, bahu jalan 2 (dua) meter, saluran tepi jalan 1,5 (satu koma lima) meter, dan ambang pengaman 1 (satu) meter, marginal strip 0,25 (nol koma dua puluh lima) meter.
Huruf c
Lebar 15 (lima belas) meter terdiri dari lebar jalur 7 (tujuh) meter, bahu jalan 2 (dua) meter, saluran tepi jalan 1,5 (satu koma lima) meter, dan ambang pengaman 0,5 (nol koma lima) meter.
Huruf d
Lebar 11 (sebelas) meter terdiri dari lebar jalur 5,5 (lima koma lima) meter, bahu jalan 2 (dua) meter, saluran tepi jalan 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) meter.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Pandangan bebas pengemudi adalah istilah yang digunakan
PARAF KOORDINASI
Drs. SUKARODIN,
KETUA PANSUS III
S.Ag.,M.Ag.
ANIK SUWARNI, SH.,
M.Si.
KABAG HUKUM
dalam kaitan dengan hambatan terhadap keamanan pengemudi kendaraan, mislanya pada sisi dalam dari tikungan tajam pandangan bebas terganggu karena tertutup bangunan dan/atau pohon sehingga jarak untuk melihat ke samping tidak cukup bebas, asap yang mnutup pandangan, dan/atau permukaan yang menyilaukan.
Pengamanan konstruksi jalan adalah pembatasan penggunaan lahan sedemikian rupa untuk tidak membahayakan konstruksi jalan misalnya air yang dapat meresap masuk ke bawah jalan atau keseimbangan berat di lereng galian/timbunan, erosi yang diakibatkan oleh kegiatan manusia, dan/atau akar pohon yang merusak pondasi/perkerasan jalan.
Pengamanan fungsi jalan dimaksudkan untuk mengendalikan akses dan penggunaan lahan sekitar jalan sehingga hambatan samping tidak meningkat.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 34
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 35
Yang termasuk 'prasarana moda transportasi lain' antara lain jalan rel atau jalan kabel.
PARAF KOORDINASI
Drs. SUKARODIN,
KETUA PANSUS III
S.Ag.,M.Ag.
ANIK SUWARNI, SH.,
M.Si.
KABAG HUKUM
PENJELASAN
Pasal 36
Izin pemanfaatan ruang milik jalan dapat diberikan sepanjang tidak mengganggu fungsi jalan antara lain untuk:
- a. pemasangan papan iklan, hiasan, gapura, dan benda-benda sejenis yang bersifat sementara;
- b. pembuatan bangunan-bangunan sementara untuk kepentingan umum yang mudah dibongkar setelah fungsinya selesai seperti gardu jaga dan kantor sementara lapangan;
- c. penanaman pohon-pohon dalam rangka penghijauan, keindahan ataupun keteduhan lingkungan yang berkaitan dengan kepentingan umum; dan
- d. penempatan bangunan dan instalasi utilitas seperti tiang telepon, tiang listrik, kabel telepon, kabel listrik, pipa air minum, pipa gas, pipa limbah dan lainnya yang bersifat melayani kepentingan umum.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 37
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 38
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan 'pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan secara makro' meliputi
PARAF KOORDINASI
Drs. SUKARODIN,
KETUA PANSUS III
S.Ag.,M.Ag.
ANIK SUWARNI, SH.,
M.Si.
KABAG HUKUM
kebijakan jaringan jalan, pembentukan peraturan perundang-undangan, standar pelayanan, sistem pemrograman, sistem penganggaran, standar konstruksi, manajemen pemeliharaan, dan pengoperasian jalan.
PENJELASAN
Pasal 39
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 40
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 41
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Sebab-sebab tertentu antara lain dibangunnya jalan elak (bypass) disuatu perkotaan yang menggantikan jalan primer semula sehingga jalan primer semula yang masuk perkotaan menjadi berkurang fungsinya dari fungsi primer menjadi fungsi sekunder.
PENJELASAN
Pasal 42
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 43
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 44
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 45
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 46
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 47
Cukup jelas.
PARAF KOORDINASI
Drs. SUKARODIN,
KETUA PANSUS III
S.Ag.,M.Ag.
ANIK SUWARNI, SH.,
M.Si.
KABAG HUKUM
PENJELASAN
Pasal 49
KABAG HUKUM
PENJELASAN
Pasal 64
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PARAF KOORDINASI
Drs. SUKARODIN,
KETUA PANSUS III
S.Ag.,M.Ag.
ANIK SUWARNI, SH.,
M.Si.
KABAG HUKUM
PENJELASAN
Pasal 66
KABAG HUKUM
PENJELASAN
Pasal 81
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PARAF KOORDINASI
Drs. SUKARODIN,
KETUA PANSUS III
S.Ag.,M.Ag.
ANIK SUWARNI, SH.,
M.Si.
KABAG HUKUM
PENJELASAN
Pasal 83
KABAG HUKUM
PENJELASAN
Pasal 84
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 77
PARAF KOORDINASI
Drs. SUKARODIN,
KETUA PANSUS III
S.Ag.,M.Ag.
ANIK SUWARNI, SH.,
M.Si.
KABAG HUKUM