PERATURAN BUPATI MA Nomor 24 Tahun 2016 tentang PENGELOLAAN ASET DESA (berlaku 2 September 2016)
Pembukaan
Menimbang : bahwa 233 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, maka perlu mengatur Pengelolaan Aset Desa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal dengan Peraturan Bupati;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. pejabat pengelola aset Desa;
- b. perencanaan;
- c. pengadaan;
- d. penggunaan;
- e. pemanfaatan;
- f. pengamanan;
- g. pemeliharaan;
- h. penghapusan;
- i. pemindahtanganan;
- j. penatausahaan;
- k. pelaporan;
- l. penilaian;
- m. pembinaan;
- n. pengawasan; dan
- o. pengendalian.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Jenis aset Desa terdiri atas:
- a. kekayaan asli Desa;
- b. kekayaan milik Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa;
- c. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
- d. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh ## BAB III
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu Pengelola
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Pengelolaan aset Desa dilaksanakan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset Desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset Desa.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
- a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset Desa;
- b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset Desa;
- c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset Desa;
- d. menetapkan kebijakan pengamanan aset Desa;
- e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan/atau penghapusan aset Desa yang bersifat strategis melalui musyawarah Desa;
- f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset Desa sesuai batas kewenangan; dan
- g. menyetujui usul pemanfaatan aset Desa selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum dan aset lainnya milik Desa.
- (4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.
- (5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari: a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset Desa; dan b. unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset Desa.
- (6) Petugas/pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berasal dari Kepala Urusan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a, berwenang dan bertanggungjawab:
- a. meneliti rencana kebutuhan aset Desa;
- b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharan aset Desa;
- c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset Desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa;
- d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset Desa; dan
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset Desa.
- (2) Petugas/pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b, bertugas dan bertanggungjawab: a. mengajukan rencana kebutuhan aset Desa;
- b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset Desa yang diperoleh dari beban APB Desa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
- c. melakukan inventarisasi aset Desa;
- d. mengamankan dan memelihara aset Desa yang dikelolanya; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan aset Desa.
Bagian Kedua
Pengelolaan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Aset Desa yang berupa tanah disertipikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- (2) Aset Desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- (3) Aset Desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan Desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aset Desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Desa.
- (5) Aset Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
H:\Aset Desa\Perbupasetdesa.Doc
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 8
- (1) Perencanaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun.
- (2) Perencanaan kebutuhan aset Desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) dan ditetapkan dalam APB Desa setelah
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 9
- (1) Perencanaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), berpedoman pada:
- a. standar barang;
- b. standar kebutuhan; dan/atau
- c. standar harga.
- (2) Standar barang, standar kebutuhan dan standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
BAB V - PENGADAAN
Pasal 10
- (1) Pengadaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dilaksanakan ## BAB VI
PENGGUNAAN
BAB V - PENGADAAN
Pasal 11
- (1) Penggunaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Status penggunaan aset Desa ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa.
PEMANFAATAN
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 12
- (1) Pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Bentuk pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan; dan
- d. BGS atau BSG.
- (3) Pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.
Bagian Kesatu Sewa
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 13
- (1) Pemanfaatan aset Desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, tidak mengubah status kepemilikan aset Desa.
- (2) Aset Desa yang dapat disewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. tanah dan/atau bangunan; dan/atau b. selain tanah dan/atau bangunan.
H:\Aset Desa\Perbupasetdesa.Doc
- (3) Pihak lain yang dapat menyewa aset Desa, meliputi:
- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. swasta; dan/atau
- d. badan hukum lainnya.
- (4) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, antara lain:
- a. perorangan;
- b. persekutuan perdata;
- c. persekutuan firma;
- d. persekutuan komanditer;
- e. perseroan terbatas;
- f. lembaga/organisasi internasional/asing;
- g. yayasan; atau
- h. koperasi.
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 14
Jangka waktu sewa paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 15
- (1) Harga dasar sewa untuk aset Desa berupa tanah dihitung dengan formula:
2. St = 3,33% x (Lt x Nt)
Keterangan:
- a. St = Sewa tanah.
2. Lt = Luas Tanah (m²).
3. Nt = Nilai tanah
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 16
- (1) Penyewaan aset Desa dituangkan dalam perjanjian sewa yang ditandatangani oleh penyewa dan Kepala Desa.
- (2) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
- a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; b. objek perjanjian sewa;
- c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
- d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
- e. hak dan kewajiban para pihak;
- f. keadaan di luar kemampuan para pihak ( force majeure ); dan g. persyaratan lain yang di anggap perlu.
- (3) Penandatanganan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kertas bermaterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian sewa ditanggung penyewa.
Bagian Kedua
Pinjam Pakai
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 17
- (1) Pemanfaatan aset Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Pinjam pakai aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 18
Jangka waktu pinjam pakai paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 19
- (1) Pelaksanaan pinjam pakai dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai yang ditandatangani oleh peminjam pakai dan Kepala Desa.
- (2) Perjanjian pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
- a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
- c. jangka waktu pinjam pakai;
- d. tanggung jawab peminjam pakai atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
- e. hak dan kewajiban para pihak;
- f. keadaan di luar kemampuan para pihak ( force majeure ); dan g. persyaratan lain yang di anggap perlu.
- (3) Penandatanganan perjanjian pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kertas bermaterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian pinjam pakai ditanggung peminjam pakai.
Bagian Ketiga Kerjasama Pemanfaatan
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 20
- (1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dalam rangka:
- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset Desa; dan b. meningkatkan pendapatan Desa.
- (2) Kerjasama pemanfaatan aset Desa berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APB Desa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan/atau bangunan tersebut;
- b. mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset Desa yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan.
- (3) Pihak lain yang dapat menjadi mitra kerjasama pemanfaatan aset Desa, meliputi:
- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
- c. swasta kecuali perorangan.
- (4) Mitra kerjasama pemanfaatan wajib membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan melalui rekening Kas Desa.
- (5) Cicilan pokok dan biaya yang timbul atas pinjaman mitra kerjasama pemanfaatan, dibebankan pada mitra kerjasama pemanfaatan dan tidak diperhitungkan dalam pembagian keuntungan.
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 21
- (1) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh mitra kerjasama pemanfaatan dengan cara mengajukan permohonan persetujuan perpanjangan jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.
- (3) Perpanjangan jangka waktu perjanjian dilaksanakan dengan pertimbangan sebagai berikut:
- a. sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Desa; dan
- b. selama pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terdahulu, mitra kerjasama pemanfaatan mematuhi peraturan dan perjanjian kerjasama pemanfaatan.
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 22
- (1) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan dituangkan dalam perjanjian kerjasama pemanfaatan yang ditandatangani oleh mitra kerjasama pemanfaatan dan Kepala Desa, setelah mendapat izin tertulis dari Bupati.
- (2) Perjanjian kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
- a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. objek kerjasama pemanfaatan;
- c. jangka waktu;
- d. besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan serta mekanisme pembayarannya;
- e. hak dan kewajiban para pihak;
- f. penyelesaian perselisihan;
- g. keadaan di luar kemampuan para pihak ( force majeure); dan h. peninjauan pelaksanaan perjanjian.
- (3) Perjanjian kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Akta Notaris.
- (4) Biaya persiapan dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan menjadi beban mitra kerjasama pemanfaatan.
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 23
- (1) Kerjasama pemanfaatan berakhir dalam hal:
- a. berakhirnya jangka waktu kerjasama pemanfaatan sebagaimana tertuang dalam perjanjian;
- b. pengakhiran perjanjian kerjasama pemanfaatan secara sepihak oleh Kepala Desa; dan
- c. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengakhiran perjanjian kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra kerjasama pemanfaatan melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. tidak membayar kontribusi tetap selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
- b. tidak membayar pembagian keuntungan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sesuai perjanjian kerjasama pemanfaatan; atau
- c. tidak memenuhi kewajiban selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerjasama pemanfaatan.
- (3) Pengakhiran perjanjian kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Kepala Desa secara tertulis.
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 24
- (1) Pengakhiran perjanjian kerjasama pemanfaatan secara sepihak oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan Kepala Desa menerbitkan teguran tertulis pertama kepada mitra kerjasama pemanfaatan.
- (2) Apabila mitra kerjasama pemanfaatan tidak melaksanakan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis pertama, Kepala Desa menerbitkan teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila mitra kerjasama pemanfaatan tidak melaksanakan teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis kedua, Kepala Desa menerbitkan teguran tertulis ketiga yang merupakan teguran terakhir.
- (4) Apabila mitra kerjasama pemanfaatan tidak melaksanakan teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis ketiga, Kepala Desa menerbitkan surat pengakhiran kerjasama pemanfaatan.
- (5) Mitra kerjasama pemanfaatan harus menyerahkan objek kerjasama pemanfaatan kepada Kepala Desa dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat pengakhiran kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
Bagian Keempat
BGS atau BSG
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 25
- (1) BGS atau BSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, berupa tanah dilaksanakan dengan pertimbangan:
- a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APB Desa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Pihak lain yang dapat menjadi mitra BGS atau BSG, meliputi:
- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. swasta kecuali perorangan; dan/atau
- d. badan hukum lainnya.
- (3) Mitra BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Desa setiap tahun;
- b. wajib memelihara objek BGS atau BSG; dan
- c. dilarang menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek BGS atau BSG.
- (4) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, besarannya ditetapkan
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 26
- (1) Jangka waktu BGS atau BSG paling lama 20 (dua puluh) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan waktu BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal jangka waktu BGS atau BSG diperpanjang, pemanfaatan aset Desa dilakukan melalui kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 27
- (1) Pelaksanaan BGS atau BSG dituangkan dalam perjanjian BGS atau BSG yang ditandatangani oleh mitra BGS atau BSG dan Kepala Desa, setelah mendapat izin tertulis dari Bupati.
- (2) Perjanjian BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
- a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. objek BGS atau BSG;
- c. jangka waktu;
- d. besaran kontribusi dan mekanisme pembayarannya;
- e. hak dan kewajiban para pihak;
- f. penyelesaian perselisihan;
- g. keadaan di luar kemampuan para pihak ( force majeure ); dan
10. h.
11. persyaratan lain yang di anggap perlu.
- (3) Perjanjian BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Akta Notaris.
- (4) Mitra BGS atau BSG wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan BGS atau BSG termasuk penyusunan perjanjian dan konsultan pelaksana.
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 28
- (1) Gedung, bangunan, sarana dan fasilitasnya yang diadakan oleh mitra BGS atau BSG merupakan hasil BGS atau BSG.
- (2) Sarana dan fasilitas hasil BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. peralatan dan mesin;
- b. jalan, irigasi dan jaringan;
- c. aset tetap lainnya; dan
- d. aset lainnya.
- (3) Gedung, bangunan, sarana dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi aset Desa sejak diserahkan kepada Pemerintah Desa sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian.
- (4) Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian dari hasil pelaksanaan BGS atau BSG harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Desa.
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 29
- (1) Dalam pelaksanaan BGS atau BSG, mitra BGS atau BSG dapat melakukan perubahan dan/atau penambahan hasil BGS atau BSG.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan hasil BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan dan/atau penambahan hasil BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melakukan perubahan perjanjian BGS atau BSG.
4. (4)
- b. Bupati.
6. Perubahan perjanjian BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut: a. tidak melebihi jangka waktu perjanjian; dan menghitung kembali besaran kontribusi yang ditetapkan
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 30
- (1) BGS atau BSG berakhir dalam hal:
- a. berakhirnya jangka waktu BGS atau BSG sebagaimana tertuang dalam perjanjian;
- b. pengakhiran perjanjian BGS atau BSG secara sepihak oleh Kepala Desa; dan
- c. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengakhiran perjanjian BGS atau BSG secara sepihak oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra BGS atau BSG tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian dan melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. terlambat atau tidak membayar kontribusi tahunan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
- b. dalam waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani perjanjian belum memulai pembangunan dan/atau tidak menyelesaikan pembangunan sesuai dengan perjanjian, kecuali dalam keadaan force majeure ; atau
- c. tidak memenuhi kewajiban selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sebagaimana tertuang dalam perjanjian BGS atau BSG.
- (3) Pengakhiran perjanjian BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Kepala Desa secara tertulis.
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 31
- (1) Pengakhiran perjanjian BGS atau BSG secara sepihak oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Kepala Desa menerbitkan teguran tertulis pertama kepada mitra BGS atau BSG;
- b. dalam hal mitra BGS atau BSG tidak melaksanakan teguran dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis pertama, Kepala Desa menerbitkan teguran tertulis kedua;
- c. dalam hal mitra BGS atau BSG tidak melaksanakan teguran kedua dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis kedua, Kepala Desa menerbitkan teguran tertulis ketiga yang merupakan teguran terakhir; dan
- d. dalam hal mitra BGS atau BSG tidak melaksanakan teguran ketiga dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis ketiga, Kepala Desa menerbitkan surat pengakhiran BGS atau BSG.
- (2) Mitra BGS atau BSG wajib menyerahkan objek BGS atau BSG kepada Kepala Desa dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat pengakhiran BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 32
- (1) Audit atas objek BGS atau BSG yang diserahkan oleh mitra BGS atau BSG dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memeriksa:
- a. kesesuaian jumlah dan kondisi objek BGS atau BSG antara yang akan diserahkan dengan perjanjian BGS atau BSG;
- b. kesesuaian bangunan dan fasilitas hasil BGS atau BSG antara yang akan diserahkan dengan perjanjian BGS atau BSG; dan
- c. laporan pelaksanaan BGS atau BSG.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil audit kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada mitra BGS atau BSG.
- (4) Mitra BGS atau BSG menindaklanjuti seluruh hasil audit yang disampaikan oleh Tim dan melaporkannya kepada Kepala Desa.
- (5) Serah terima objek BGS atau BSG dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu BGS atau BSG dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (6) Mitra BGS atau BSG tetap berkewajiban menindaklanjuti hasil audit dalam hal terdapat hasil audit yang belum selesai ditindaklanjuti oleh mitra BGS atau BSG setelah dilakukannya serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Pengakhiran perjanjian BGS atau BSG secara sepihak oleh Kepala Desa tidak menghilangkan kewajiban mitra BGS atau BSG untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian BGS atau BSG.
Bagian Kelima Pelaksanaan Pemanfaatan
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 33
- (1) Biaya pemeliharaan dan pengamanan aset Desa serta biaya pelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan dibebankan pada mitra pemanfaatan.
- (2) Pendapatan Desa dari pemanfaatan aset Desa berupa sewa, kerjasama pemanfaatan dan BGS atau BSG merupakan penerimaan Desa dan wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Desa.
- (3) Penyetoran Pendapatan Desa dari pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian pemanfaatan aset Desa.
- (4) Aset Desa yang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan.
BAB VIII - PENGAMANAN
Pasal 34
- (1) Pengamanan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pengamanan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pengamanan administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
- b. pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang; dan
- c. pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti kepemilikan.
- (3) Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas;
- b. pengamanan fisik selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan.
BAB VIII - PENGAMANAN
Pasal 35
- (1) Bukti kepemilikan aset Desa wajib disimpan dengan tertib dan aman.
- (2) Penyimpanan bukti kepemilikan aset Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
BAB VIII - PENGAMANAN
Pasal 36
Kehilangan aset Desa sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian atau penyimpangan dari ketentuan menjadi tanggung jawab penanggung jawab aset Desa dengan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - PENGAMANAN
Pasal 37
Biaya pengamanan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dibebankan pada APB Desa.
PEMELIHARAAN
BAB IX - PEMELIHARAAN
Pasal 38
- (1) Pemeliharaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Tujuan dilakukan pemeliharaan aset Desa sebagaimana dimakud pada ayat (1) adalah untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua aset Desa agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Biaya pemeliharaan aset Desa dibebankan pada APB Desa.
- (4) Dalam hal aset Desa dilakukan pemanfaatan dengan pihak lain, biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari mitra pemanfaatan aset Desa.
BAB IX - PEMELIHARAAN
Pasal 39
- (1) Dalam rangka tertib pemeliharaan setiap jenis aset Desa dilakukan pencatatan kartu pemeliharaan/perawatan yang dilakukan oleh petugas/pengurus aset Desa.
- (2) Kartu pemeliharaan/perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. nama barang;
- b. spesifikasi;
- c. tanggal pemeliharaan;
- d. jenis pekerjaan atau pemeliharaan;
- e. barang atau bahan yang dipergunakan;
- f. biaya pemeliharaan;
- g. pihak yang melaksanakan pemeliharaan; dan
- h. hal lain yang diperlukan.
PENGHAPUSAN
BAB X - PENGHAPUSAN
Pasal 40
- (1) Penghapusan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa dari buku data inventaris aset Desa.
- (2) Penghapusan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena:
- a. beralih kepemilikan;
- b. pemusnahan; atau
- c. sebab lain.
- (3) Penghapusan aset Desa yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain: a. pemindahtanganan atas aset Desa kepada pihak lain; b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.
- (4) Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, wajib menghapus dari buku data inventaris aset Desa.
BAB X - PENGHAPUSAN
Pasal 41
- (1) Pemusnahan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, dengan ketentuan:
- a. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis;
- b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. dibakar;
- b. dihancurkan;
- c. ditimbun;
- d. ditenggelamkan; atau
- e. cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan sebagai dasar penetapan Kepala Desa tentang pemusnahan.
BAB X - PENGHAPUSAN
Pasal 42
- sebagaimana
- (1) Penghapusan aset Desa karena sebab lain dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c, antara lain: a. hilang karena kecurian;
- b. terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa atau mati;
- c. sebagai akibat dari keadaan kahar ( force majeure ); atau d. terkena bencana alam.
- (2) Penghapusan aset Desa dengan alasan hilang karena kecurian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilengkapi: a. surat keterangan dari Kepolisian;
- b. surat keterangan dari pembantu pengelola aset Desa yang sekurang-kurangnya memuat:
1. identitas pembantu pengelola aset Desa;
2. pernyataan mengenai kebenaran aset Desa tersebut hilang karena kecurian serta tidak dapat diketemukan; dan
3. pernyataan apabila di kemudian hari diketemukan bukti bahwa penghapusan aset Desa dimaksud diakibatkan adanya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan dari penanggung jawab aset Desa tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghapusan aset Desa dengan alasan terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa atau mati untuk hewan/ikan/tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilengkapi:
- a. pernyataan dari pembantu pengelola aset Desa mengenai kebenaran alasan penghapusan;
- b. pernyataan dari Kepala Desa bahwa aset Desa telah terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa atau mati untuk hewan/ikan/tanaman; dan
- c. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilampiri hasil laporan pemeriksaan/penelitian.
- (4) Penghapusan aset Desa dengan alasan keadaan kahar ( force majeure ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan terkena bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, harus dilengkapi:
- a. surat keterangan dari instansi yang berwenang:
1. mengenai terjadinya keadaan kahar ( force majeure ) atau bencana alam; atau
2. mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar ( force majeure ) atau bencana alam.
- b. pernyataan dari Kepala Desa bahwa aset Desa telah terkena keadaan kahar ( force majeure ) atau bencana alam.
BAB X - PENGHAPUSAN
Pasal 43
Penghapusan aset Desa yang bersifat strategis terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.
BAB X - PENGHAPUSAN
Pasal 44
- (1) Penghapusan aset Desa selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tidak perlu mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dibuat Berita Acara dan ditetapkan oleh Kepala Desa.
BAB X - PENGHAPUSAN
Pasal 45
- (1) Aset Desa yang Desanya dihapus sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai Pendapatan Daerah.
- (2) Aset milik Desa-Desa yang digabung sebagai dampak pembangunan, uang penggantinya menjadi milik Desa.
- (3) Uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan Desa yang penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan sarana prasarana Desa.
- (4) Aset Desa yang Desanya dihapus dan/atau digabung dalam rangka penataan Desa, aset Desa yang Desanya dihapus menjadi milik Desa yang digabung.
PEMINDAHTANGANAN
BAB XI - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 46
- (1) Pemindahtanganan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, meliputi:
- a. tukar menukar;
- b. penjualan;
- c. penyertaan modal Pemerintah Desa.
- (2) Pemindahtanganan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah dan/atau bangunan milik Desa hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal.
BAB XI - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 47
- (1) Dalam rangka pemindahtanganan aset Desa dilakukan penilaian.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar.
Bagian Kesatu
Tukar Menukar
Paragraf Kesatu
Prinsip Umum
BAB XI - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 48
- (1) Tukar menukar aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan dengan pihak: a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Provinsi;
- c. Pemerintah Daerah;
- d. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya yang dimiliki negara;
- e. Pemerintah Desa lainnya; atau
- f. Swasta.
- (2) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah pihak swasta, baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan.
BAB XI - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 49
Pemindahtanganan aset Desa berupa tanah melalui tukar menukar terdiri dari:
- a. untuk kepentingan umum;
- b. bukan untuk kepentingan umum; dan
- c. tanah kas Desa selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum.
Paragraf Kedua Tukar Menukar untuk Kepentingan Umum
BAB XI - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 50
- (1) Tukar menukar aset Desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan Desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
- b. apabila tanah pengganti belum tersedia maka terhadap tanah pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang;
- c. penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud pada huruf b harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai, paling lama 1 (satu) tahun sejak serah terima uang pengganti;
- d. tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf c diutamakan berlokasi di Desa setempat; dan
- e. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat sebagaimana dimaksud pada huruf d, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu Kecamatan dan/atau Desa di Kecamatan lain yang berbatasan langsung.
BAB XI - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 51
- (1) Tukar menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- a. Kepala Desa menyampaikan surat kepada Bupati terkait hasil musyawarah Desa tentang tukar menukar tanah milik Desa dengan calon lokasi tanah pengganti berada pada Desa setempat;
- b. Kepala Desa menyampaikan permohonan izin kepada Bupati, untuk selanjutnya Bupati meneruskan permohonan izin kepada Gubernur;
- c. sebelum Bupati menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bupati membentuk Tim Kajian untuk melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam berita acara;
- d. hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan pemberian izin;
- e. setelah Gubernur memberikan izin, selanjutnya Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang tukar menukar tanah milik Desa.
- (2) Apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf e dilakukan dengan tahapan:
- a. Kepala Desa menyampaikan surat kepada Bupati terkait hasil musyawarah Desa tentang tukar menukar tanah milik Desa dengan calon lokasi tanah pengganti berada pada satu Kecamatan dan/atau Desa di Kecamatan lain yang berbatasan langsung;
- b. Kepala Desa menyampaikan permohonan izin kepada Bupati, untuk selanjutnya Bupati meneruskan permohonan izin kepada Gubernur;
- c. sebelum Bupati menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bupati membentuk Tim Kajian untuk melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam berita acara;
- d. hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan pemberian izin dan/atau persetujuan;
- e. setelah Gubernur memberikan izin dan/atau persetujuan, selanjutnya Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang tukar menukar tanah milik Desa.
BAB XI - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 52
- (1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik Desa dan lokasi calon tanah pengganti.
- (2) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di Desa yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Desa, BPD, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (3) Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat antara lain:
- a. hasil musyawarah Desa;
- b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah Desa
BAB XI - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 53
- (1) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b, apabila dibelikan tanah pengganti dan terdapat selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil dapat digunakan selain untuk tanah.
- (2) Besaran dan penggunaan selisih sisa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.
- (3) Selisih uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.
Paragraf Ketiga
Tukar Menukar bukan untuk Kepentingan Umum
BAB XI - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 54
- (1) Tukar menukar aset Desa berupa tanah bukan untuk pembangunan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b hanya dapat dilakukan apabila ada kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis dengan tetap
BAB XI - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 55
Tukar menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- a. Kepala Desa menyampaikan surat kepada Bupati terkait hasil musyawarah Desa tentang tukar menukar tanah milik Desa dengan calon lokasi tanah pengganti;
- b. Kepala Desa menyampaikan permohonan izin kepada Bupati, untuk selanjutnya Bupati meneruskan permohonan izin kepada Gubernur dan persetujuan kepada Menteri;
- c. sebelum Bupati menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, terlebih dahulu membentuk Tim Kajian;
- d. Tim Kajian sebagaimana dimaksud pada huruf c melakukan pengkajian berupa peningkatan ekonomi Desa, menguntungkan Desa dan tidak merugikan aset Desa;
- e. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf d sebagai bahan pertimbangan izin Bupati dan dilampirkan dalam permohonan izin kepada Gubernur;
- f. setelah Gubernur memberikan izin dan Menteri memberikan persetujuan, selanjutnya Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang tukar menukar tanah milik Desa.
Paragraf Keempat
Tukar Menukar Tanah Kas Desa selain untuk Kepentingan Umum dan bukan untuk Kepentingan Umum
BAB XI - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 56
- (1) Tanah milik Desa yang berada di luar wilayah Desa atau tanah milik Desa tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/atau tanah milik Desa yang didalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan tukar menukar ke lokasi Desa setempat.
- (2) Tukar menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Tukar menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan harus senilai dengan tanah penggantinya dan
BAB XI - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 57
- (1) Tukar menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- a. Kepala Desa menyampaikan surat kepada Bupati terkait hasil musyawarah Desa tentang tukar menukar tanah milik Desa dengan calon lokasi tanah pengganti dan permohonan izin kepada Bupati;
- b. sebelum Bupati menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati membentuk Tim Kajian untuk melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam berita acara;
- c. hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai bahan pertimbangan pemberian izin;
- d. setelah Bupati memberikan izin, selanjutnya Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang tukar menukar tanah milik Desa.
- (2) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik Desa dan lokasi calon tanah pengganti.
- (3) Verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di Desa yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Desa, BPD, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah, serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
- a. hasil musyawarah Desa;
- b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah Desa
BAB XI - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 58
- (1) Pelaksanaan tukar menukar dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh mitra tukar menukar dan Kepala Desa.
- (2) Perjanjian tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
3. a.
4. identitas para pihak;
- b. objek dan nilai aset Desa;
- c. objek tanah pengganti;
- d. klausul bahwa dokumen kepemilikan tanah pengganti diatasnamakan Pemerintah Desa;
- e. jangka waktu penyerahan objek tukar menukar;
- f. hak dan kewajiban para pihak;
- g. keadaan di luar kemampuan para pihak ( force majeure );
- h. penyelesaian perselisihan.
BAB XI - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 59
- (1) Penyerahan tanah milik Desa dan tanah pengganti dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- (2) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh mitra tukar menukar dan Kepala Desa.
Paragraf Keenam Pencatatan dan Pembiayaan
BAB XI - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 60
Aset Desa berupa tanah yang ditukarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 54 dan Pasal 56, dihapus dari buku data inventaris aset Desa dan penggantinya dicatat dalam buku data inventaris aset Desa.
H:\Aset Desa\Perbupasetdesa.Doc
BAB XI - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 61
Pembiayaan administrasi proses tukar menukar sampai dengan penyelesaian sertipikat tanah Desa pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 54 dan Pasal 56 dibebankan kepada mitra tukar menukar.
Paragraf Ketujuh Tim Kajian
BAB XI - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 62
- (1) Tim Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 55 dan Pasal 57 ayat (1) keanggotaannya terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengikutsertakan tenaga penilai.
Bagian Kedua Penjualan
BAB XI - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 63
- (1) Penjualan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan pertimbangan:
- a. aset Desa tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa; atau
- b. aset Desa berupa tanaman tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh Pemerintahan Desa, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi, kambing.
- (2) Penjualan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. penjualan langsung untuk jenis aset Desa antara lain meja, kursi, komputer, mesin ketik, tanaman tumbuhan dan ternak;
- b. penjualan melalui lelang untuk jenis aset Desa antara lain kendaraan bermotor, peralatan mesin.
- (3) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang penjualan.
- (4) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Desa sebagai pendapatan asli Desa.
H:\Aset Desa\Perbupasetdesa.Doc
BAB XI - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 64
- (1) Apabila penjualan aset Desa dilakukan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a, Kepala Desa melakukan penjualan aset Desa secara langsung kepada calon pembeli.
- (2) Apabila penjualan aset Desa dilakukan melalui lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b, Kepala Desa mengajukan permintaan penjualan aset Desa dengan cara lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
- (3) Penjualan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan serah terima barang
BAB XI - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 65
- (1) Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b adalah penjualan aset Desa yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi.
- (2) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan pengumuman lelang dan di hadapan pejabat lelang.
BAB XI - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 66
- (1) Penentuan nilai dalam rangka penjualan aset Desa melalui lelang dilakukan dengan memperhitungkan faktor penyesuaian.
- (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan limit/batasan terendah sebagai dasar penetapan nilai limit oleh Kepala Desa selaku Penjual.
- (3) Nilai limit/batasan terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga minimal barang yang akan dilelang.
BAB XI - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 67
- (1) Aset Desa yang tidak laku dijual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali.
- (2) Pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penilaian ulang.
- (3) Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak laku dijual, Kepala Desa menindaklanjuti dengan penjualan tanpa lelang, tukar menukar atau penyertaan modal.
- (4) Dalam hal penjualan tanpa lelang, tukar menukar atau penyertaan modal, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan pemusnahan.
BAB XI - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 68
- (1) Serah terima barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- (2)
BAB XI - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 69
- (1) Penyertaan modal Pemerintah Desa atas aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c, dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja BUM Desa.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah kas Desa.
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal.
- (4) Tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disertakan dalam penyertaan modal Pemerintah Desa kepada BUM Desa menjadi kekayaan yang dipisahkan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XI - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 70
- (1) ## BAB XII
PENATAUSAHAAN
BAB XI - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 71
- (1) Aset Desa yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus diinventarisir dalam buku data inventaris aset Desa dan diberi kodefikasi.
- (2) Kodefikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset Desa.
BAB XI - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 72
- (1) Petugas/pengurus aset Desa melakukan inventarisasi aset Desa paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (2) Dalam hal aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi dilakukan oleh petugas/pengurus aset Desa setiap tahun.
- (3) Petugas/pengurus aset Desa menyampaikan laporan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala Desa paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya inventarisasi.
BAB XIII - PELAPORAN
Pasal 73
- (1) Petugas/pengurus aset Desa harus menyusun laporan aset Desa Semesteran dan laporan aset Desa Tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa harus menyusun laporan aset Desa Semesteran dan laporan aset Desa Tahunan, sebagai bahan penyusunan laporan aset Desa.
- (3) Laporan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Desa.
- (4) Laporan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya laporan aset Desa.
BAB XIV - PENILAIAN
Pasal 74
Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Desa melakukan penilaian aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XIV - PENILAIAN
Pasal 75
- (1) Penilaian aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan.
- (2) Penilaian aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai.
- (3) Biaya yang diperlukan dalam rangka penilaian aset Desa dibebankan pada APB Desa.
BAB XIV - PENILAIAN
Pasal 76
- (1) Penilaian aset Desa berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh: a. Penilai Pemerintah; atau b. Penilai Publik.
- (2) Penilai Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh pemerintah.
- (3) Penilaian aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diperoleh dari hasil penilaian menjadi tanggung jawab Penilai.
BAB XIV - PENILAIAN
Pasal 77
- (1) Penilaian aset Desa selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan dapat melibatkan Penilai Publik.
- (2) Penilaian aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Desa tanpa melibatkan Penilai, maka hasil penilaian aset Desa hanya merupakan nilai taksiran.
- (4) Hasil penilaian aset Desa oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa.
BAB XV - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 78
- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa serta menetapkan kebijakan pengelolaan aset Desa.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kepada Camat.
BAB XV - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 79
- (1) Aparat pengawasan intern pemerintah dapat melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan aset Desa.
- (2) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PEMBIAYAAN
BAB XVI - PEMBIAYAAN
Pasal 80
Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan aset Desa, pembiayaan dibebankan pada APB Desa.
BAB XVII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 81
Pengelolaan aset Desa khususnya yang terkait dengan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XVIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 82
- (1) Kekayaan milik Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
- (2) Aset Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (3) Kekayaan milik Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang dihibahkan kepada Desa dan aset Desa yang dikembalikan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 83
Format Keputusan Kepala Desa tentang Penggunaan Aset Desa, Format Berita Acara dan Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa serta Format Buku Data Inventaris Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 43, Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 71 ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 84

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen

pada tanggal 2 September 2016

BUPATI MALANG, ttd.

## H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Kepanjen pada tanggal 2 September 2016

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

## ABDUL MALIK

Berita Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2016 Nomor 16 Seri D

Menimbang

Mengingat

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

Format Keputusan Kepala Desa tentang Penggunaan Aset Desa, Format Berita Acara dan Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa serta Format Buku Data Inventaris Aset Desa

## A. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penggunaan Aset Desa


## KABUPATEN MALANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA ... (Nama Desa) NOMOR ... TAHUN ... TENTANG STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

KEPALA DESA ....., (Nama Desa)

: a. bahwa penggunaan aset Desa digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa ... (Nama Desa);

- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal ..... Peraturan Bupati Malang Nomor ..... Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, maka perlu menetapkan Status Penggunaan Aset Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
2. : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

H:\Aset Desa\Lampiran.Doc

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor Tahun 2016 tentang Desa;

1

6. Peraturan Bupati Malang Nomor ..... Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
7. dan seterusnya .....;

## MEMUTUSKAN:

## Menetapkan :

KESATU

- Penggunaan Aset Desa ..... (Nama Desa) sebagaimana Daftar yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA

- Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan bahan untuk dituangkan dalam Buku Data Inventaris Aset Desa.

KETIGA

: ________________

KEEMPAT

: ________________

KELIMA

- Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...

KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

(Nama tanpa gelar dan pangkat)

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA ..... (Nama Desa) NOMOR ... TAHUN ... TENTANG STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

## DAFTAR STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

| No. | Jenis Barang | Kode Barang | Asal Usul Barang | Asal Usul Barang | Asal Usul Barang | Ket. |
|-------|----------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------|
| No. | Jenis Barang | Kode Barang | Kekayaan Asli Desa | APB Desa | Perolehan Lain Yang Sah | Ket. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

(Nama tanpa gelar dan pangkat)

## Catatan:

Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

## Petunjuk Pengisian

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut.

- Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang.

- Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode barang.

- Kolom 4 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari Kekayaan Asli Desa.
- Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari APB Desa.
- Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari perolehan lain yang sah.
- Kolom 7 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting.

H:\Aset Desa\Lampiran.Doc

## B. Format Berita Acara Penghapusan Aset Desa

## BERITA ACARA USULAN PENGHAPUSAN ASET DESA PEMERINTAH DESA ..... (Nama Desa) NOMOR ..... TAHUN ...

Pada ..... tanggal ..... kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pembantu Pengelola Aset Desa telah melakukan pengecekan/penelitian atas aset Desa berupa:

1. ...;

2. .....;

3. ...

Adapun hasil pengecekan/penelitian atas aset tersebut semua/sebagiannya dalam keadaan rusak berat dan sudah tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sedangkan manfaat penggunaannya untuk kepentingan menunjang pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa tidak seimbang dengan biaya perbaikan yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu, aset tersebut diusulkan untuk dihapus dari Buku Data Inventaris Aset Desa Pertahun dan Buku Inventaris Desa.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada Kepala Desa ... (Nama Desa) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DESA Selaku Pembantu Pengelola Aset Desa

(...)

Desa ..., tanggal ...

Petugas/Pengurus Aset Desa

(...)

H:\Aset Desa\Lampiran.Doc

## C. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa


## KABUPATEN MALANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA ... (Nama Desa) NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENGHAPUSAN ASET DESA

KEPALA DESA ....., (Nama Desa)

: a. bahwa barang milik Pemerintah Desa yang rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu dihapuskan dari Buku Data Inventaris Aset Desa Pertahun dan Buku Inventaris Desa Pemerintah Desa ... (Nama Desa);

Menimbang

- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal ..... Peraturan Bupati Malang Nomor ..... Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, maka perlu menetapkan Penghapusan Aset Desa dengan Keputusan Kepala Desa;

## Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor Tahun 2016 tentang Desa;

1

6. Peraturan Bupati Malang Nomor ..... Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
7. dan seterusnya .....;

H:\Aset Desa\Lampiran.Doc

Memperhatikan : Berita Acara Usulan Penghapusan Aset Desa Pemerintah Desa ... (Nama Desa) Nomor ... Tahun ...;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

: Penghapusan Aset Desa ..... (Nama Desa) sebagaimana Daftar yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA

- Menghapus aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dari Buku Data Inventaris Aset Desa Pertahun dan Buku Inventaris Desa Pemerintah Desa ... (Nama Desa).

KETIGA

: ________________

KEEMPAT

: ________________

KELIMA

: Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...

KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

(Nama tanpa gelar dan pangkat)

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA ..... (Nama Desa) NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENGHAPUSAN ASET DESA

## DAFTAR ASET DESA YANG DIHAPUS

| | | | Asal Usul Barang | Asal Usul Barang | Asal Usul Barang | Tahun Perolehan/ Pembelian | |
|-----|--------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|------|
| No. | Jenis Barang | Banyaknya Barang | Kekayaan Asli Desa | APB Desa | Perolehan Lain Yang Sah | Tahun Perolehan/ Pembelian | Ket. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

(Nama tanpa gelar dan pangkat)

## Catatan:

Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

## Petunjuk Pengisian

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut.
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang.
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah barang.
- Kolom 4 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan Kekayaan Asli Desa.
- Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan APB Desa.
- Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan perolehan lain yang sah.
- Kolom 7 : Diisi tahun perolehan/pembelian.

Kolom 8 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting.

## D. Format Buku Data Inventaris Aset Desa

## BUKU DATA INVENTARIS ASET DESA PEMERINTAH DESA ... (Nama Desa)

TAHUN ...

Kode Lokasi Desa: ________________

| | | | | Asal Usul Barang | Asal Usul Barang | Asal Usul Barang | Tahun Perolehan/ | |
|-----|--------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|------|
| No. | Jenis Barang | Kode Barang | Identitas Barang | Kekayaan Asli Desa | APB Desa | Perolehan Lain Yang Sah | Pembelian | Ket. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

MENGETAHUI SEKRETARIS DESA Selaku Pembantu Pengelola Aset Desa

(...)

Desa ..., tanggal ...

Petugas/Pengurus Aset Desa

(...)

Petunjuk Pengisian

Kode Lokasi Desa diisi dengan Kode Wilayah Pemerintah Desa.

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut.

Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang.

- Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode barang.
- Kolom 4 : Diisi dengan merk/tipe/ukuran/keterangan sejenis.
- Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari Kekayaan

Asli Desa.

- Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari APB Desa.

Kolom 7 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari perolehan lain yang sah.

Kolom 8 : Diisi dengan tahun perolehan/pembelian.

Kolom 9 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting.

BUPATI MALANG, ttd.

## H. RENDRA KRESNA

H:\Aset Desa\Lampiran.Doc