PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 9 Tahun 1992 tentang KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BALANGAN BUPATI BALANGAN, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
- a. bahwa dalam rangka pencapaian sasaran produksi untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam rangka akselerasi peningkatan produktivitas dan mutu hasil usaha tani, Pemerintah Daerah perlu memberikan dukungan kepada petani berupa pemberian subsidi pupuk;
- b. bahwa untuk kelancaran dan pengamanan penyaluran pupuk bersubsidi, perlu mengatur mengenai kebutuhan dan Harga Eceran Tertingggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Balangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Balangan tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Balangan;
4. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1992 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3821); 1.
5. Undang Undang Republik lndonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4265); 2.
6. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 48a4; 3.
Menetapkan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, pemeriitahan Daerah propinsi dan Pemerintahan Daerah kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubtik lndonesia Nomor 4737);
2. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan; 5.
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 086 Tahun 2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor pertariiin 'Propinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2010; 6.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan ( Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43); 7.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tghyn 2008 Norot 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44); 8.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BALANGAN.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan dipengecer resmi; 11. Pekebun adalah perorangan *"i' N993ra lndonesia yang melakukan usaha p"rt ria6, tidak mencapai skala tertentu; 12. l3.Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga Negara lndonesia yang mengusahakan lahan unluk budidaya ikan dan atau udang; 13. "Ornrn'dengan"skala l2.peternak adalah perorangan *rrg, Negara lndonesia yang mengusahakan lahan untuk oudid'aya taniman hijauan pakan ternak, 14. Produsen adalah perusahaan vung memprodu.ksi pupuk an-organik (urea' SP36,ZA,NPK) dan pupuk organik dalam negerl; 15. l6.Distributo, pupr[ alalan badan usaha-yang sah dqn ditulluk:]:l.ttodusen pupukuntukuntukmelakukanpembelian,penyimpanan,pe.njualan,dan pemasaran pupuk bersubsidi balam partai' besar untuk dijual kepada pengecer resmi; 16. l5.pengadaan adalah'kegiatan-p"ng;Jrrn prlpuk baik yang berasal dari -proO"ut&lt;si dalam negeri maupun luar negeri; 17. lT.PengecerResmiadalahperoranganatau.badanusahayangsahdan ditunjuk oleh distributor untuk melafukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (eetani, pekebun, peternak, pemnuOiOaYa ikan atau udang); 18. -:-- ,-^^i^ran Aat, lg.Peredaran adalah setiap f.egiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pupuk didalam n9O"ii baik.untuk diperdagangkan maupun tidak; 18. Kelompot&lt; tani 'outrrl kumputan petani, .pekebun, peternak dan/pembudaya ikan atau ,Jrng yang dibentuk'atas dasar kesamaan lingkungan' sosial ekonomi, sumberdaya dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota; , 20. Penga*r.rn adalah serangkJian kegiatan pemeriksaan terhadap produksi' peredaran, penyimpanan dan penggunaan agar terjamin mutu dan efektifitasnya, tidak *ungggrnggl k6i"hata.n din keselamatan manusia serta t&lt;etestaiian tingXungin ;1iOip dan sesuai dengan peraturan perundang undangan Yang berlaku; 21. 22.Lini lll adalah lokasi guoa;g produsen. dan/atau distributor diwilayah Kabupaten yang ditunjuk dan ditetapkan oleh produsen; 21. prinsif enam tepat adalah tepat jumlah, tepat tempat, tepat jenis, tepat harga, tePat mutu dan tePat waktu; 23. Lini lV adalah lokasi gudang i"ng"""t -diwilayah Kecamatan dan/atau desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Distributor; ## BAB II ## PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI ## Pasal 2 - (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak dan pembudidaYa ikan atau udang. - (2) Pupuk berubsidi sebagaimana pada ayat (1). tidak diperuntukan bagi '-' p"i*rhaan Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan Perikanan. - (3) Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pekebun yang mengelola lahan maksimal seluas 2 (dua) hektar' ## BAB III ## ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI ## Pasal 3 - (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesu.ai.dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan staniar teknis dengan mepertimbangkan alokasi kenutuhan pupuk bersubsidi di Kabupaten Balangan satu tahun yang telah lewat.

Penandatangan: - (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut sub sektor, kecamatan, jenis dan jumlah kebutuhan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Balangan'

Verifikasi: - (3) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayal (2) diajukan oleh petani pekebun, peternak, dan pembudidaya kan ,3!3u udang berdasarkan Rencana tjefinitif Kebutuhan Kelompok Tani. (RDKK) atau petani p"rorrngrn yrng disetujui oleh Petugas Teknis, penyuluh atau Mantri Tani setemPat. - (4) RDKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3).disusun atas dasar rencana Kebutuhan prprf. bersubsidi oleh fi:tompot&lt; tani sesuai rekomendasi pemupukan OeiimOang spesifik lokasi untuk tanaman pangan atau standar teknis untuk tanaman-perkebunan yang akan dibeli oleh petani' pekebun' peternak, pembudidaya ikan atau udang' ## Pasal 4 - (1) Apabita pada suatu wilayah terjadi kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi sehingga tidak sesuai dengan ato1asi sebalaimana dimaksud Pasal 3 ayat iz), ol[at dipenuhi melalui realokasi antar kecamatan' - (2) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten Balangan ditetapkan berdasarkan Rekomendasi kepata binat Pertanian, Peternakan dan Perikanan KabuPaten Balangan' ## Pasal 5 - (1) Apabila dalam satu bulan sebaran, satu wilayah kecamatan tidak dapat menyerap dan atau kelebihan menyerap jumlah kebutuhan pupuk bersubsidi Vrrg telah ditentukan, maka sisa'dan itau kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi untuk bulan sebaran bersangkutan dapat dialokasikan dan atau mengambil kebulan sebaran berikutnya dalam satu tahun anggaran yang sama.

Penandatangan: - (2) Pengalokasian pupuk bersubsidi antar bulan sebaran dalam satu tahun '-' ,ngjrran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wilayah Kabupaten Aaiingan ditetJpkan berdasarkan'Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian, peternakan dan perikanan Kabupaten Balangan berdasarkan kondisi riil di lapangan. ## BAB IV ## HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI ## Pasal 6 - (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) terdiri atas "pupukan-organik(Urea,ZA,SP36,NPK)danpupukorganik' - (2) Pengadaan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud ayat ('l)dilakukan oleh Produsen. - (3) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayal (2) yaitu : PT.Pupuk sriwijaya, pT.pupuk ru;aig, PT.Pupuk Kalimantan Timur, PT.Pupuk lskandar Muda, dan PT.Petrokimia Gresik. ## Pasal 7 Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) harus diberi label tambahan yang bJrtuliskan : " Pupuk Bersubsidi Pemerintah " ditempat yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang atau terhapus' ## Pasal 8 - (1) pengecer Resmi harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

Penandatangan: - (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud ' ' padi ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Balangan. - (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud ' ' padi ayat (2) untuk [errsan 50 Kg, 40 Kg, atau 20 Kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan secara tunai di pengecer resmi. ## Pasal 9 - (1) Produsen, distributor dan pengecer resmi rryajib menjamin ketersediaan ' 'pupuk bersubsidi saat oibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang sesuai lokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2). - (2) Produsen wajib memilki dan/atau menguasai gudang lini lll pada wilayah tanggung jawabnYa. - (3) Distributot wajib melaksanakan pengadaan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh (enam) tePat dari lini lll. dan penyaluran PuPuk bersubsidi produsen berdasarkan Prinsif 6 - (4) Pengecer wajib melaksanakan pengadaan sesuai ketentuan distributor berdasarkan kepada petani dan atau/kelompok tani' dan penyaluran PuPuk bersubsidi prinsif 6 (enam) tePat di lini lV ## BAB V ## PENGAWASAN DAN PELAPORAN ## Pasal 10 produsen berkewajiban melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaiuran dan harga pupuk bersubsidi diwilayah tanggung jawabnya. ## Pasal 11 - (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Balangan wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Balangan. - (2) Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, dan Pengamat Hama Penyakit ( POPT/PHP). ## Pasal 12

Penandatangan: Komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Bupati. ## Pasal 13

Penandatangan: Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaan yang bersifat teknis akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Balangan. ## BAB VI PENUTUP ## Pasal 14

Penandatangan: peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal diundangkan dan berlaku sejak tanggal4 Januari 2010.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bipati ini d'engan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan

Penetapan: Diundangkan di Paringin pada tanggal 21 Januari 2010 . M. RIDUAN DARLAN

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2O1O NOMOR 09