Unknown BUPATI LAIIAT PROVINSI SUMATERA SELATA Nomor 3 Tahun 2017 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN LAHAT (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI LAIIAT PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI LAHAT NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN LAHAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAHAT,
a
bahwa untuk mewujudhan pemberdayaan perempuan dan akselerasi tercapainya kesetaraan dan keadilan gender melalui ketersediaan wadah kegiatan layanan fisix, informasi, rujukan, konsultasi dan advokasi bagi perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan nelalui pemtentukan Pusat Perempuar dan Anak di Kabupaten Lahat;
- b. bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud huruf a Gi atas ditetapkan dengan Peraturan Bupati; pada perlu
2. 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahu1 1959 Nomor 73, Tambahan
3. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun Lembaran Negara RI Nomor 1821);
4. 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3277);
5. Undang-Undang Nomor 39 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tarnbahan Lembaran Negara PI Nomor 3886);
6. 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tehun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5589) sebagaimana telah bebcrapa kali diuban terzkhir dengan ` Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedva Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
8. 6 Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun Aksi Nasional dan Pengnapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
- 7 Keputusnn Presiden Nomor 88 Tahun '2002 tentang Rencana Aksi Nnsional Penghapusan Perdagangan Perernpuan dan Anak;
- 8 Peraturan Dacrah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tehun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pcrargkat Dacrah Kabupalen Lahat;
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEMEENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAYAMAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN LAHAT
BAB 1
UMUN
Pasal 1
- (1) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Lahat selanjutnya disebut PZTPZA Seganti Setungguan adalah merupakan wahana operasional pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender yang dikelola oleh masyarakat dengan pemerintah melalui pelayanan informasi, rujukan, konsultasi dan berbagai permasalahan lain yang dihadapi perempuan dan anak. fisik,
- (2) Visi P2TPZA Seganti Setuilgguan adalah nemberdayakan perempuan dan anak korban tindak kekerasan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia
- (3) Tujuan umum dibentuknya P2"P2A Seganti Setungguan adalah memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender melalui ketersediaan wadah kegiatan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak.
- (4) Tujuan khusus dibentuknya P2TPZA Seganti Setungguan adalah
5. menyediakan sarana yang dikelola oleh masyarakat secara mandiri atau kemitraan antara masyarakat dengan pemerintah bagi perempuan yang membutuhkan untuk mendapatkan infornasi dan pelayanan bagi penyelesaian masalah yang dihadep: pervmpuan dan anal: korban tindak kekerasan
6. b meningkatkan kepedulian berbagai lembaga atau organisasi masyarakat dan pemerintan untuk memberikan pelayanan
- C. meningkatkan tanggung jawab semua pihak untuk mencegah, menghentikan dan tidak mentolerir segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- d. terbebasnya perempuen dar anak dari berbagai tindak kekerasan berbasis gender pada berbagai aspek kehidupan.
BAB II - KEDUDUKAN Pasal 2
Pasal 2
- (1) P2TPZA Seganti Setungguan adalah organisasi lembaga masyarakat yang dikeicla oleh masyarakat secara mandiri atau
pemberdaynan nnak mewujudkun
- (2)
- P2TPZA Seganti Setungguan memounyai tugas memberikan pelayanan lisik, inlormasi, rujukan dan konseling membantu penyelesaian permasalahan yang dihadapi perempuan dan arak yang berbasis gender , baik dibidang pendidikan, keschatan dan ckonomi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas eebagaimana dimaksud (1) P2TP2A Seganti Setungguan mempunyai fungsi pada ayat
- b. pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan yang berbasis gender;
- penyadaran dan pemulihan terhadap peremnpuan dan anak akan hak azasi sebagai manusia;
- C. penyeciaan informasi yang diperlukan dalam mengupayakan pemulihan perempuan dan anak yang berbasis gender.
Bagian Pertarna Susunar Organisasi Pasal 4
Susunan organisasi P2TPZA Segenti Setungguan terdiri dari
- b. Dewan Pengarah
2. a Dewan Pembina
- C. Ketua
4. d Wakil Ketua
- f. Bendahara
6. e Sekretaris
7. g Bidang Pendidikan
8. i Bidang Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
- h. Bidang Kesehatan
- j. Ekonomi Bidang
Bagian Kedua Tugas Pasal 5
Dewan Pembina mempunyai tagas
- b mendapatkan lapora.1 berbagai kegiatan pelaksanaan perkembangan P2TF2A Seganti Setungguan.
- a. memberikan nasehat, pembinaan dan petunjuk kepada personil P2TPZA Seganti Setungguan khususnya kepada Ketua atas kelancaran pencapaian tugas P2TPZA Seganti Setungguan sesuai visi dan misinya.
Dewan Pengarah mempunyai tugas
- b. mediator dan katalisator dalam mensinergikan antar instansi pemerintah terkait.
2. a memberikan arahan terhadap berbagai fungsi dan tugas P2TPZA Seganti Seturgguen agar dapat berjalan dengan baik
3. mendapatkan laporan berhagai kegiatan pelaksanaan perkembangan P2TPZA Seganti Setungguan
- (1) Ketua mempunyai tugas
2. b melakukan fungsi koordinasi dengan Bidang-Bidang;
BAB IV - ORGANISASI DAN TUGAS
Pasal 3
3. memimpin pelaksanaan iugas dan fungsi F2TPZA Seganti Setungguan scbagimana diraksud dalam Pasal 3;
BAB IV - ORGANISASI DAN TUGAS
Pasal 4
Susunan organisasi P2TPZA Segenti Setungguan terdiri dari
- b. Dewan Pengarah
2. a Dewan Pembina
- C. Ketua
4. d Wakil Ketua
- f. Bendahara
6. e Sekretaris
7. g Bidang Pendidikan
8. i Bidang Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
- h. Bidang Kesehatan
- j. Ekonomi Bidang
BAB IV - ORGANISASI DAN TUGAS
Pasal 5
Dewan Pembina mempunyai tagas
- b mendapatkan lapora.1 berbagai kegiatan pelaksanaan perkembangan P2TF2A Seganti Setungguan.
- a. memberikan nasehat, pembinaan dan petunjuk kepada personil P2TPZA Seganti Setungguan khususnya kepada Ketua atas kelancaran pencapaian tugas P2TPZA Seganti Setungguan sesuai visi dan misinya.
Dewan Pengarah mempunyai tugas
- b. mediator dan katalisator dalam mensinergikan antar instansi pemerintah terkait.
2. a memberikan arahan terhadap berbagai fungsi dan tugas P2TPZA Seganti Seturgguen agar dapat berjalan dengan baik
3. mendapatkan laporan berhagai kegiatan pelaksanaan perkembangan P2TPZA Seganti Setungguan
BAB IV - ORGANISASI DAN TUGAS
Pasal 7
- (1) Ketua mempunyai tugas
2. b melakukan fungsi koordinasi dengan Bidang-Bidang;
3. memimpin pelaksanaan iugas dan fungsi F2TPZA Seganti Setungguan scbagimana diraksud dalam Pasal 3;
4. menyusun rercana rancangan program dari Bidang-Bidang untuk diajukan kepada koordinator lembaga;
5. e melaksanakan eraluasi dan monitoring secara rutin terhadap kinerja Bidang-Bidang program, serta menyusun laporan\_ berkala atas evaluasi tersebut untuk dilaporkan kepada koordinator lembaga sebagai bahan rapat pleno;
- d. menjalin hubungan dan mengembangkan dengan pihak pihak lain dalam upaya penguatan kapasitas lembaga.
7. f mewakili lembaga dalam aktivitas menjalin kemitraan, menghadiri undangan dari pihak luar serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan tujuan lembaga.
8. g mengkoordinasikan anggote bidang dalam pelaksanaan dan penempatan rencana kerja.
- (2) Ketua dalam melaksanakar cugasnya bertanggungjawab kepada Dewan Pengarah
BAB IV - ORGANISASI DAN TUGAS
Pasal 8
- (1) Wakil Ketua terdiri dari Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II.
- (2) Wakil Ketua 1 mempunyai tugas
- b. mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan;
- a. menjalankan operasional keseharian lembaga P2TPZA Seganti Setungguan dan mengkoordinasikar: seluruh tugas kegiatar Bidang Pendidilan den Bidang Kesehatan bersama Ketua P2TPZA Seganti Setunzguan;
- C. melaksanakan t1gas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (3) Wakil Ketua II mempunyai tugas:
- b. mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan.
- a. mengkoordilasikan seluruh tugas kegiatan Bidang Penanggulangan Kekeresan Ternadap Perempuan dan Anak dan Bidang ekonomi
9. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua
- (4) Wakil Ketua [ dan Wakil Ketua II dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua.
BAB IV - ORGANISASI DAN TUGAS
Pasal 9
- (1) Sekretaris terdiri dari Sekretaris Umum, Seketaris 1 dan Sekretaris II.
- (2) Sekretaris Umum mempunyai tügas
- b. menghimpun tugas-tugas Sekretaris I dan Sekretaris II
- a. bertanggungjawab untuk rielaksanakan fungsi-fungsi administrasi dan kesck-etariatan P2TPZA Seganti Setungguan;
4. C membantu Ketua untuk mengkoordinasikan administrasi operasional kegiatan dar: setiap Bidang dalam P2TPZA Seganti Setungguan
- (3) Sekretaris 1 bertanggungjawah untuk melaksanakan fungsi \_ fungsi administrasi dan kesekretariatan P2TPZA Seganti Setungguan dalam membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pelaku / stakeholder lainnya.
- (4) Sekretaris II mempunyai tugas melaksanakan fungsi-fungsi administrasidan kesekretariatar P2TP2A Seganti Setungguan dalam
- b. mernberikan informasi tentang segala sesuatu yang dibutuhkan bagi perlindurgan perempuan dan anak dan bagi perempuan korban kekerasan;
8. a pengelolaan pemberdayaan sosialisasi tentang upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui media infonnasi dalam bentuk visual dan cetak;
9. c mencari informasi tentang kasus tindak kekerasan terhadap perempuan rumah maupun luar rumah untuk ditindaklarjuti;
10. e membuat booklet tentang pendidikan, penyembuhan dan pencegahan dari kekerasan dan penganieyaan terhadap perempuan dan anak.
11. d mengubah pandangan masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan den anak di dalam rumah tangga menjadi sebuah persoalan pelanggarart HAM yang seharusnya merijadi tar ggungjawab bersama melalui penyebarluasan informasi dan media massa,
- (5) Sekretaris dan Sekretaris II dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekletaris Umum\_
13. Sekretaris Umum dalani melaksarakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua-
BAB IV - ORGANISASI DAN TUGAS
Pasal 10
- (1) Bendahara mempunyai tugas
- b. membantu Ketua untuk memfasilitasi operasional kegiatan dari setiap bidaig di dalam P2TF2A Seganti Setungguan.
- a. melaksanakan fungsi-fungsi administrasi keuangan P2TPZA Seganti Setungguan;
- (2) Bendahara dalam melaksanakun tugasnya bertanggungjewab kepada Ketua.
BAB IV - ORGANISASI DAN TUGAS
Pasal 11
Bidang Kesehatan mempunyai tugas
- anamnesis kepada korban;
- a memberikan layanan kesehatan kepada korban kekerasan perernpuan dan anak, bcrupa
- pemeriksaan kepada korban;
- pemulihan keschatan baik físik maupun psikis
- merujuk ke Sarana keschatan yang lebih memadai bila diperlukan;
- mengadakan konseling;
- membuat rekam medik secuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b memberikan fasilitas pelayanan terpadu di tempat-tempat kesehatan.
- membuat visum et repertum dan atau visum et repertum psichiatrium atau surat keterangan medis apabila dibutuhkan
BAB IV - ORGANISASI DAN TUGAS
Pasal 12
- (1) Bidang Pendidikan mempunyai tugas
- b. nengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan serta melakukan penyuluhan-penyuluhan yang memuat berbagai peningkatan, pengetahuan tentang kesetaraar dan keadilan ge nder
3. a meningkatkan kemampuar. personil bersama-sama komponen masyarakat Vang lain untuk memberikan pendidikan terhadap perempuan dan anak korban ketidakadilan secara optimal dan menjawab perkembangan persoalan-persoalan ketimpangan gender dan kekerasan terhadap perempuan yang muncul di tengah-tengah masyarakat.
- C. melakukan serta melaksanakaa riset / penelitian untuk memperkuat date serta pengembangan lebih lanjut tentang P2TPZA Seganti Setungguan.
- (2) Bidang Pendidikan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.
BAB IV - ORGANISASI DAN TUGAS
Pasal 13
Bidang Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak mempunyai tugas
- b. melakukan dan melaksanakan pendampingan ke lembaga terkait seperti Lembaga Bantuan Hukum, Kepolisian, Pengadilan, dan Psyikososial;
- a. memberikan bantuan perlindurgan hukum bagi perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan;
- C. perlindungan dan pengamanan terhadap orang yang mengalami tindak kekerasan maupun orang yang melaporkan terhadap encaman dan intimidasi dari berbagai pihak lain;
4. e pengelolaan pemberdayaan dan sosialisasi upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui media informasi dalam bentuk visual dan cetak; tentang
5. mengupayakan dan mempergaruhi respon aparat penegak hukum sehingga dapat membangun sensitivitas gender dalam kebijakan-kebijakan yang dilahirkan terutama materi-materi hukum yang tidak merugikan `ak-hak pererpuan;
6. f memberikan informasi tentang scgala sesuatu yang dibutuhkan bagi perlindungan perempuar dan anak dan bagi perempuan korban kekerasan;
- perempunn buik rumuh muupun lunr rumah untuk ditindaklanjuti;
- membuat booklet tentang pendidikan, penyembuhan dan pencegahan dari kekerusa. penganiayuan tcrhadap perempuan dan anak;
- h perempuan persoalan pelangearan HAM scharusnyu menjadi media massa;
- membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pelaku / stakeholder lainnya.
BAB IV - ORGANISASI DAN TUGAS
Pasal 14
Bidang Ekonomi mempunyai lugas mengadakan pelatihan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan scrta melakukan penyuluhen-penyuluhan yang memuat berbagai peningkatan, pengetahuan tentang kesetaraan dan keadilan gender.
BAB V - KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN Pasal 15
Pasal 15
- 1) Keanggotaan P2TPZA Seganti Setungguan bersilat sukarela dan terbuka untuk masyarakat bzik etas nama individu maupun institusi atau 'embaga kemasyarakatan, organisasi profesi dan Badan Usaha yang mempunyai kepedulian terhadap tindak kekerasan atau permasalahan perempuan dan snak.
- (2) Anggota P2TPZA Seganti Setungguan berkewajiban untuk dapat memberikan kontribusinya sesuai dengan kemampuan dari profesionalitasnva
- (3) Pengurus P2TPZA Seganti Setungguan berasal dari unsur tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi masyarakat peduli perempuan dan anak, aparat, organisasi profesi dan lain lain
- (4) Masa bakti Pengurus P2TPZA Seganti Setungguan adalah 3 (tiga) tahun selanjutnya dapat dipilih kembali.
- (5) Susunarl Pengurus P2TPZA Seganti Setungguan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 16
- (1) pelaksanaan tugas P2TPZA Seganti Setungguan berasal dari bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lahat sebagai Dana Stimulan. Biaya
- (2) Dalam jangka menengah dan jangka panjang pelaksanaan P2TP2A Seganti Setungguan dan mandiri dari usaha usaha kerjasama serta sum tidak yang mengikat dari perseorangail, swasta, pemerinrah, dari dalam maupun luar negeri. biaya swadaya bangan negeri
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Pada saat Peraturan Bupati ini muls berlaku, Peraturan Buputi Lahat Nomor 25 Tehun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagaimana selah diubah dengan Peraturan Bupati Lahat Nomor 6 Tahun 2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan, dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 3 januari 2017 . pada
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Fenempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Penetapan: ditetapkan di Lahat tanggal 2017/

Penandatangan: BUPATI LAHNT F pada

Penetapan: Diundangkan di Lahat pada tanggal 4 Juni 2017

Penandatangan: Plt. SEKKETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH, H HARYANTO BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUIv 2017 NOMOR 32 REGISTER No. 325 5 NIP. 19700714 200003