PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 142 Tahun 2017 tentang MAL PELAYANAN PUBLIK (berlaku 9 Oktober 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2007 telah
- diatur mengenai Pnyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 135 Tahun 2017 tentang Penetapan Percontohan Mal Pelayanan Publik, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditetapkan sebagai Provinsi Percontohan Mal Pelayanan Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mal Pelayanan Publik;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
- Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Menter -i Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kode Etik Pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Peraturan Gubernur Nomor 281 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MAL PELAYANAN PUBLIK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta..
2. Pemerintah daerah adalah Gubern -ur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu . yang selanjutnya disingkat DPMpTsP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah .Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku pengguna anggaran/barang.
9. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
10. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai · dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
11. Penyelenggara ·Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Pembentukan Mal Pelayanan Publik dimaksudkan untuk meningkatkan ku -alitas pelayanan publik, sehingga pelayanan publik menjadi semakin cepat, terjangkau dan mudah.
- (2) 'I'ujuan dibentuknya Mal Pelayanan Publik ini untuk:
- a. mengintegrasikan berbagai layanan baik instansi Pusat dan Daerah dalam -satu lokasi atau gedung yang sama;
- b. menyederhanakan persyaratan, prosedur, dan sistem;
- c. meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara para penyelenggara layanan dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan layanan publik;
5
- d. memberikan kemudahan kepada pengguna layanan dalam memproses layanan pada satu lokasi atau gedung;
- e. mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi; dan
- f. meningkatkan kualitas IDelayanan perizinan dengan pelayanan yang lebih cepat, mudah, terjangkau, transparan dan akuntabel serta bebas dari pungutan liar.
RUANG LINGKUP
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3
Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini adalah :
- a. penetapan lokasi;
- b. sumber daya manusia;
- c. pelaksanaan; dan
- d. mekanisme pelayanan.
PENETAPAN LOKASI
BAB IV - PENETAPAN LOKASI
Pasal 4
Lokasi dan nama Mal Pelayanan Publik lebih lanjut akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usulan Kepala DPMPTSP.
SUMBER DAYA MANUSIA
BAB V - SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 5
Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik terdiri dari masing-masing Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah/Lembaga Berbadan Hukum.
PELAKSANAAN
BAB VI - PELAKSANAAN
Pasal 6
- (1) DPMPTSP adalah pengendali manajemen yang mengelola operasional Mal Pelayanan Publik.
- (2) Dalam melakukan pengendalian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPTSP menyusun tata tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. DMPTSP dapat membuat laporan yang memuat analisa terhadap pelaksanaann tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2). \_ (3)
MEKANISME PELAYANAN
BAB VII - MEKANISME PELAYANAN
Pasal 7
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik melibatkan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 8

- (1) Mekanisme penempatan pelayanan yang dilakukan oIeh K/L atau non K/L dalam Mal Pelayanan Publik dilakukan melalui mekanisme Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Daerah dengan K/L dan/atau Non K/L yang dilakukan Tim Koordinasi Kerja Sama Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Penyediaan dan Pemanfaatan Gedung untuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik oleh K/L dan /atau Non K/L menjadi tanggung jawab Pemerintah Prcvinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangUndangan. -
- (3) Setiap Instansi dan/ atau Lembaga penyelenggara Mal Pelayanan Publik bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi dari Instansi dan/ atau Lembaga tersebut be: -dasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diatur dalam Kesepakatan atau Perjanjian Kerja Sama.

## BAB VIII

## PEMBIAYAAN

## Pasal 10

- (1) Biaya pelaksanaan Mal Pelayanan Publik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) DPMPTSP dan· sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang· undangan.
- (2) Anggaran biaYa pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Penyediaan telepon, air,' listrik dan internet;
- b. Pengelolaan• gedung; dan
- c. Penyediaan· -sarana dan prasarana standar sesuai standardisasi peralatan kerja.

.

-

GLYPH&lt;9&gt;

- (3) Anggaran biaya dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Selain anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Penyelenggara Pelayanan Publik sesuai tupoksi.

## BAB IX

## MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## Pasal 12

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

## BAB X

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd

Diundangkan di Jakarta DJAROT SAIFUL HIDAYAT pada tanggal 11 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd

## SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 52080

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

···"" PROVINSI DAERAH K US IBUKOTA JAKARTA, Y ANYUHANAH NIP 196508241994032003


## 0

1 2 2 1 1 1


## 1

g

DJAROT SAIFUL HIDAYAT