PERATURAN BUPATI LAMONGAN Nomor 39 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON PNS, DOKTER SPESIALIS KHUSUS DAN DOKTER MITRA PADA RSUD DR. SOEGIRI KABUPATEN LAMONGAN SELAKU BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMONGAN, bahwa untuk melaksanakan ketentuan (berlaku 3 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI LAMONGAN PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 39 TAHON 2016
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON PNS, DOKTER SPESIALIS KHUSUS DAN DOKTER MITRA PADA RSUD DR. SOEGIRI KABUPATEN LAMONGAN SELAKU BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMONGAN,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS, Dokter Spesialis Khusus dan Dokter Mitra pada RSUD Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan selaku Badan Layanan Umum Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
[
SALINAN)
Menetapkan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 54).
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLMN PEGAWAI NON PNS, DOKTER SPESIALIS KHUSUS DAN DOKTER MITRA PADA RSUD Dr. SOEGIRI KABUPATEN LAMONGAN SELAKU BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Direktur adalah Direktur RSUD Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Pegawai Non PNS adalah pegawai yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lulus seleksi dan terikat dengan perjanjian kerja dengan RSUD Dr. Soegiri serta telah menjalani masa orientasi dan masa percobaan.
5. Dokter adalah tenaga medis yang memiliki izin praktek dan izin kompetensi di bidang kedokteran yang terikat kerja dengan RSUD Dr. Soegiri dan diberi kewenangan untuk melakukan pelayanan medis di RSUD Dr. Soegiri, meliputi dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi dan dokter gigi spesialis.
6. Dokter Mitra adalah dokter yang bukan pegawai RSUD Dr. Soegiri tetapi diperkenankan untuk merawat atau melakukan tindakan medis di RSUD Dr Soegiri dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan fasilitas RSUD Dr. Soegiri sesuai perjanjian kerja yang telah disepakati bersama.
7. Dokter Spesialis Khusus adalah kelompok pegawai non PNS yang melakukan tindakan medis dan terikat dengan perjanjian kerja dengan RSUD Dr. Soegiri yang perekrutannya tidak melalui tahapan seleksi penerimaan dan dapat berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
8. Perjanjian Kerja adalah kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak dalam upaya pelayanan medis antara RSUD Dr. Soegiri dengan dokter spesialis atas dasar saling menguntungkan.
9. Pelayanan Medis adalah pelayanan terhadap individu atau keluarga dan masyarakat yang dilakukan oleh dokter umum atau dokter gigi atau kelompok dokter spesialis di RSUD Dr. Soegiri.
10. Formasi Pegawai adalah kebutuhan tenaga dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian tugas pada RSUD Dr. Soegiri.
11. Gaji adalah gaji yang harus dibayarkan kepada pegawai non PNS dalam bentuk uang sebagai imbalan atas kinerja yang telah dilakukan dalam 1 (satu) bulan.
12. Masa Orientasi adalah masa pengenalan kinerja dan tempat kerja bagi pegawai baru untuk melaksanakan pekerjaan dan belum terikat perjanjian kerja.
13. Masa Percobaan adalah masa evaluasi kinerja pegawai baru untuk melakukan pekerjaan selama 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian kerja dengan RSUD Dr. Soegiri.
14. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas pada RSUD Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS, Dokter Spesialis Khusus dan Dokter Mitra pada RSUD Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi RSUD Dr. Soegiri dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS, Dokter Spesialis Khusus dan Dokter Mitra pada RSUD Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan bertujuan untuk mengatur tata cara pelaksanaan pengelolaan pegawai non PNS, dokter spesialis khusus dan dokter mitra pada RSUD Dr. Soegiri ## BAB III
KEDUDUKAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
- (1) Pegawai non PNS dan dokter spesialis khusus berkedudukan sebagai pegawai pada RSUD Dr. Soegiri.
- (2) Pegawai non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menduduki formasi sebagai berikut :
- a. tenaga pelayanan kesehatan;
- b. tenaga administrasi;dan
- c. tenaga teknis.
- (3) Dokter mitra berkedudukan sebagai tenaga medis yang diperkenankan untuk merawat atau melakukan tindakan medis dengan menggunakan fasilitas RSUD Dr. Soegiri.
FORMASI PEGAWAI NON PNS
BAB IV - FORMASI PEGAWAI NON PNS
Pasal 4
- (1) RSUD Dr. Soegiri selaku BLUD wajib menyusun formasi kebutuhan pegawai non PNS.
- (2) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan :
- a. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan ;
- b. kemampuan pendapatan operasional;
- c. sarana dan prasarana yang tersedia;dan
- d. analisis jabatan, uraian dan peta jabatan.
- (3) Ketentuan mengenai susunan formasi kebutuhan pegawai non PNS diatur lebih lanjut oleh Direktur setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.
BABV
PENERIMMN PEGAWAI NON PNS
BAB IV - FORMASI PEGAWAI NON PNS
Pasal 5
- (1) RSUD Dr. Soegiri selaku BLUD dalam penerimaan pegawai non PNS harus didasarkan pada formasi kebutuhan pegawai.
- (2) Penerimaan pegawai non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, keahlian dan kompetensi tertentu untuk melaksanakan tugas/pekerjaan pada RSUD Dr. Soegiri.
- (3) Dalam penerimaan pegawai non PNS dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
BAB IV - FORMASI PEGAWAI NON PNS
Pasal 6
- (1) Penerimaan pegawai non PNS dilakukan melalui tahapan:
- a. pengumuman penerimaan;
- b. pengajuan lamaran;
- c. seleksi;dan
- d. pengumuman hasil seleksi.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penerimaan pegawai non PNS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.
BAB IV - FORMASI PEGAWAI NON PNS
Pasal 7
- (1) Dalam upaya fleksibilitas pelayanan medis kepada masyarakat, RSUD Dr. Soegiri dapat menerima :
- a. dokter spesialis khusus;dan
- b. dokter mitra.
- (2) Penerimaan dokter spesialis khusus dan dokter mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa melalui tahapan seleksi penerimaan.
- (3) Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
PENGANGKATAN
Bagian Kesatu
Pengangkatan Pegawai Non PNS
BAB VI - PENGANGKATAN
Pasal 8
Untuk dapat diangkat menjadi pegawai non PNS, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. memiliki kompetensi yang dibutuhkan;
- b. telah dinyatakan lulus dan diterima
BAB VI - PENGANGKATAN
Pasal 9
- (1) Sebelum diangkat sebagai pegawai non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, calon pegawai non PNS harus melalui masa orientasi paling lama 2 (dua) bulan dan belum terikat perjanjian kerja.
- (2) Masa orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan kurang dari 2 (dua) bulan apabila merupakan kebutuhan mendesak dan sesuai beban kerja dan risiko yang ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Calon pegawai non PNS yang telah melaksanakan masa orientasi, melaksanakan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.
BAB VI - PENGANGKATAN
Pasal 10
- (1) Pengangkatan pegawai non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Direktur dengan perjanjian kerja antara RSUD Dr. Soegiri dengan calon pegawai non PNS.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal diselesaikannya masa percobaan selama 3 (tiga) bulan, dan dapat diperpanjang
BAB VI - PENGANGKATAN
Pasal 11
- (1) Dokter mitra yang diterima pada RSUD Dr. Soegiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b harus
BAB VI - PENGANGKATAN
Pasal 12
Dokter spesialis khusus, diangkat dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. pengajuan kepada direktur;
- b. verifikasi administrasi medis (kredensial) oleh komite medik yang ditunjuk oleh direktur antara lain verifikasi Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP);
- c. penerbitan keputusan direktur.
BAB VII - PENUGASAN DAN PEMBINAAN
Pasal 13
- (1) Penugasan pegawai non PNS, dokter spesialis khusus dan dokter mitra dilakukan oleh Direktur RSUD Dr. Soegiri.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan pendidikan, kompetensi, pengalaman, kecakapan, kepatutan dan kelayakan.
BAB VII - PENUGASAN DAN PEMBINAAN
Pasal 14
- (1) Pembinaan pegawai non PNS, dokter spesialis khusus dan dokter mitra menjadi tanggung jawab Direktur melalui atasan langsungnya ## BAB VIII
KEWAJIBAN DAN HAK
Bagian Kesatu Kewajiban dan Hak Pegawai Non PNS
Paragraf 1
Kewajiban
BAB VII - PENUGASAN DAN PEMBINAAN
Pasal 15
Setiap pegawai non PNS dan dokter spesialis khusus pada RSUD Dr. Soegiri wajib :
- a. setia dan taat sepenuhnya kepada pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah;
- b. mengutamakan kepentingan tugas kedinasan di atas kepentingan diri sendiri dan golongan;
- c. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga rahasia jabatan;
- e. melaksanakan tugas kedinasaan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian dan rasa tanggung jawab;
- f. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan tidak diskriminatif;
- g. masuk kerja dan mentaati jam kerja; dan
- h. melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja.
Paragraf 2 Hak
BAB VII - PENUGASAN DAN PEMBINAAN
Pasal 16
- (1) Setiap pegawai non PNS dan dokter spesialis khusus pada RSUD Dr. Soegiri berhak :
- a. memperoleh penghasilan berupa honorarium dan tunjangan lainnya sesuai kemampuan keuangan RSUD Dr. Soegiri;
- b. mendapatkan cuti;
- c. memperoleh biaya perjalanan dinas
BAB VII - PENUGASAN DAN PEMBINAAN
Pasal 17
Setiap dokter mitra pada RSUD Dr. Soegiri wajib :
- a. setia dan taat sepenuhnya kepada pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah;
- b. mengutamakan kepentingan tugas kedinasaan di atas kepentingan diri sendiri dan golongan;
- c. menjaga rahasia profesi dan rahasia medis pasien;
- d. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian dan rasa tanggung jawab;
- e. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan tidak diskriminatif;dan
- f. melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja.
Paragraf 2 Hak
BAB VII - PENUGASAN DAN PEMBINAAN
Pasal 18
Dokter mitra pada RSUD Dr. Soegiri berhak mendapat penghasilan sesuai yang tertuang dalam perjanjian kerja.
BAB IX - LARANGAN
Pasal 19
Setiap pegawai non PNS, dokter spesialis khusus dan dokter mitra pada RSUD Dr. Soegiri dilarang :
- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi;
- c. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, lembaga swadaya masyarakat asing;
- d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak benar;
- e. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan negara;
- f. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik langsung atau tidak langsung dan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- g. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/ a tau pekerjaannya;
- h. melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
1. menghalangi jalannya tugas kedinasan;
- J. menduduki sebagai anggota atau pengurus partai politik;dan
- k. melakukan keberpihakan kepada salah satu peserta pemilu.
BABX
PEMBERIAN SANKS! ADMINISTRATIF
BAB IX - LARANGAN
Pasal 20
- (1) Setiap pegawai non PNS, dokter spesialis khusus dan dokter mitra pada RSUD Dr. Soegiri yang terbukti melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
- d. pemberhentian tidak dengan hormat.
BAB IX - LARANGAN
Pasal 21
Ketentuan mengenai penjatuhan sanksi terhadap pegawai non PNS dan dokter mitra yang melakukan pelanggaran dalam tugasnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.
PEMBERHENTIAN
BAB XI - PEMBERHENTIAN
Pasal 22
- (1) Pegawai non PNS diberhentikan dari tugas kedinasannya, apabila:
- a. telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun;
- b. tidak memenuhi syarat kesehatan;
- c. melanggar ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja;
- d. tidak dapat melaksanakan sepenuhnya tugas/pekerjaan yang dibebankan kepadanya; dan
- e. melanggar peraturan yang telah ditetapkan bagi pegawai RSUD Dr. Soegiri.
- (2) Pemberhentian pegawai non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
BAB XI - PEMBERHENTIAN
Pasal 23
Pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, tidak berlaku untuk dokter spesialis khusus dan dokter mitra.
BAB XII - PEMBIAYAAN
Pasal 24
Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Belanja RSUD Dr. Soegiri selaku BLUD.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Kabupaten Lamongan. pengundangan Berita Daerah

Penetapan: Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 3 Oktober 2016

Penetapan: Diundangkan di Lamongan pada tanggal 3 Oktober 2016

Penandatangan: BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN, ttd. YUHRONUR EFENDI BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016 NOMOR 39