Unknown Unknown Nomor 1 Tahun 2017 tentang STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku 11 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POLEWALI MANDAR,
- a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai bahan penyusunan RAPBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2017;
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
SALINAN
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indoenasi Tahun 2016 Nomor 874);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017(Berita Negara Republik Indoenasi Tahun 2016 Nomor 341);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2008);
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2017.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Polewali Mandar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Polewali Mandar.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen rencana keuangan tahunan SKPD yang disusun menurut Bagian Perencanaan SKPD.
8. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan.
10. Standar Biaya Keluaran adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.
11. Harga Satuan Biaya Masukan adalah nilai suatu barang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
12. Tarif Biaya Masukan adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
13. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
14. Indeks Biaya Keluaran adalah satuan biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.
15. Total Biaya Keluaran adalah Standar Biaya Keluaran yang menghasilkan total volume sebuah keluaran kegiatan.
16. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah pernyataan pertanggungjawaban Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas jenis satuan biaya diluar Standar Biaya yang ditetapkan oleh Bupati Polewali Mandar.
BAB II STANDAR BIAYA Bagian Kesatu Umum
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Standar Biaya Tahun Anggaran 2017 terdiri atas :
- a. standar biaya masukan; dan
standar biaya keluaran.
Bagian Kedua Standar Biaya Masukan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Standar biaya masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berfungsi sebagai Pedoman SKPD untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD berbasis kinerja Tahun Anggaran 2017.
- (2) Fungsi standar biaya masukan sebagai acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan batas tertinggi yang besaran biayanya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA Tahun Anggaran 2017.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, standar biaya masukan dapat berfungsi sebagai :
- a. batas tertinggi; atau
- b. estimasi.
- (4) Fungsi standar biaya masukan sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
- (5) Fungsi standar biaya masukan sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Standar biaya masukan berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar biaya masukan berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

Selain standar biaya masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati dapat menetapkan standar biaya masukan lainnya berdasarkan usulan dari SKPD dengan pertimbangan hal-hal sebagai berikut :

- a. kekhususan satuan biaya yang dimiliki oleh SKPD;
- b. tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik tertentu; dan/atau
- c. daerah terpencil/daerah perbatasan/pulau terluar.

## Bagian Ketiga Standar Biaya Keluaran

## Pasal 6

- (1) Standar biaya keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berfungsi sebagai acuan bagi SKPD untuk menyusun biaya keluaran kegiatan dalam RKA berbasis kinerja Tahun Anggaran 2017.
- (2) Kriteria keluaran kegiatan yang diusulkan menjadi standar biaya tahun anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. merupakan keluaran kegiatan yang bersifat berulang;
- b. mempunyai jenis dan satuan yang jelas dan terukur;
- c. mempunyai komponen /tahapan yang jelas dalam pencapaian keluaran;
- d. bukan merupakan keluaran kegiatan pengadaan sarana dan prasarana; dan
- e. bukan merupakan keluaran dari Komponen Kegiatan 001 dan Komponen Kegiatan 002.
- (3) Standar biaya keluaran dapat berupa indeks biaya keluaran atau total biaya keluaran.

## Pasal 7

- (1) Dalam rangka perencanaan anggaran, standar biaya keluaran berfungsi sebagai :
- a. batas tertinggi dalam penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2017; dan
- b. referensi untuk :
1. penyusunan prakiraan maju; dan / atau
2. bahan perhitungan pagu indikatif SKPD Tahun Anggaran 2017.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Keluaran berfungsi sebagai estimasi yang merupakan perkiraan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaiakan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## Pasal 8

- (1) SKPD menyusun dan mengusulkan standar biaya keluaran kepada Bupati.
- (2) Dalam penyusunan standar biaya keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD menggunakan :
- a. standar biaya masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5; dan/atau
- b. satuan biaya lain yang tidak termasuk standar biaya masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 dengan mempertimbangkan keputusan dan kewajaran harga satuan biaya dimaksud.
- (3) Satuan biaya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan terhadap satuan biaya untuk menambah penghasilan dan fasilitas pejabat negara/pegawai negeri/non pegawai negeri.
- (4) Penggunaan satuan biaya lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) disertai SPTJM yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan dilampiri data pendukung yangdapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Berdasarkan usulan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelaahan atas usulan standar biaya keluaran tahun anggaran 2017.

## Pasal 9

Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017 diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

## BAB IV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 27 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali pada tanggal 11 Januari 2017

BUPATI POLEWALI MANDAR, ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali pada tanggal 12 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, ttd

## ISMAIL, AM

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2017 NOMOR 1.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 12 Januari 2017

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

Drs. RIJALUL GAIB, MM

Pangkat

: Pembina TK. I

NIP

: 19670727 199403 1 017