UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957 tentang MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN VIIIA DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953 (berlaku 8 April 1957)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa Bagian VIIIA dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 47 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 118) perlu diubah dan ditambah;
Mengingat : Indonesia;
Pasal 1
Bagian VIIIA (Kementerian Perhubungan) dari anggaran Republik Indonesia Yang mengenai tahun dinas 1953 yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 47 (Lembaran Negara Republik Indoneia tahun 1954 Nomor 118), diubah dan ditambah sebagai berikut:
- 8A.1. Kementerian dan pengeluaran umum,
ditambah dengan ...
Rp.32.844.540,-
- 8A.3. Bank Tabungan Pos, ditambah denganRp. 1.143.500,-
- 8A.4. Jawatan Meteorologi dan Geofisik,
ditambah dengan ...
Rp. 78.100,-
- 8A.5. Lalu-lintas Darat dan Sungai di-
tambah dengan ...
Rp. 1.149.800,-
- 8A.6. Penerbangan Sipil, ditambah dengan Rp.25.161.100,-
- 8A.7. Jawatan Pelabuhan dan Pengerukan,
ditambah dengan ...
Rp. 1.341.000,-
- 8A.8. Hotel dan Tourisme, ditambah
dean ...
Rp. 22.000,-
- 8A.8A. Penerangan dan Hubungan Umum,
ditambah dengan ...
Rp. 46.000,-
- 8A.9. Pengeluaran tidak tersangka,
ditambah dengan ...
Rp. 9.354.500,-
berikut mata-anggaran 8A.1.1.1. dituliskan:
- 8A.1.1.2 Penjualan kapal-kapal Yang diusahakan oleh Pemerintah, berikut mata-anggaran 8A.6.1.6. dituliskan:
- 8A.6.1.7 Penerimaan berhubung dengan likwidasi "Inter Insulair Bedrijf" (I.I.B.).
- 8A.6.1.8 Penerimaan kembali uang panjar dari "Garuda Indonesian Airways" (G.I.A.). berikut mata-anggaran 8A.8.1.3. dituliskan:
- 8A.8A. Penerangan dan Hubungan Umum.
- 8A.8A.1. Penerangan dan Hubungan Umum.
- 8A.8A.1.1.Penerimaan uang langganan Majalah Kementerian Perhubungan, iklan dan lain sebagainya.
Pasal 113
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN:
Bagian VIIIA (Kementerian Perhubungan) dari anggaran Republik Indonesia Yang mengenai tahun dinas 1953 yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 47 (Lembaran Negara Republik Indoneia tahun 1954 Nomor 118), diubah dan ditambah sebagai berikut:
- 8A.1. Kementerian dan pengeluaran umum,
ditambah dengan ...
Rp.32.844.540,-
- 8A.3. Bank Tabungan Pos, ditambah denganRp. 1.143.500,-
- 8A.4. Jawatan Meteorologi dan Geofisik,
ditambah dengan ...
Rp. 78.100,-
- 8A.5. Lalu-lintas Darat dan Sungai di-
tambah dengan ...
Rp. 1.149.800,-
- 8A.6. Penerbangan Sipil, ditambah dengan Rp.25.161.100,-
- 8A.7. Jawatan Pelabuhan dan Pengerukan,
ditambah dengan ...
Rp. 1.341.000,-
- 8A.8. Hotel dan Tourisme, ditambah
dean ...
Rp. 22.000,-
- 8A.8A. Penerangan dan Hubungan Umum,
ditambah dengan ...
Rp. 46.000,-
- 8A.9. Pengeluaran tidak tersangka,
ditambah dengan ...
Rp. 9.354.500,-
berikut mata-anggaran 8A.1.1.1. dituliskan:
- 8A.1.1.2 Penjualan kapal-kapal Yang diusahakan oleh Pemerintah, berikut mata-anggaran 8A.6.1.6. dituliskan:
- 8A.6.1.7 Penerimaan berhubung dengan likwidasi "Inter Insulair Bedrijf" (I.I.B.).
- 8A.6.1.8 Penerimaan kembali uang panjar dari "Garuda Indonesian Airways" (G.I.A.). berikut mata-anggaran 8A.8.1.3. dituliskan:
- 8A.8A. Penerangan dan Hubungan Umum.
- 8A.8A.1. Penerangan dan Hubungan Umum.
- 8A.8A.1.1.Penerimaan uang langganan Majalah Kementerian Perhubungan, iklan dan lain sebagainya.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1953.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta. pada tanggal 25 Maret 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal 8 April 1957. MENTERI KEHAKIMAN a.i., ttd SUNARJO

Penandatangan: MENTERI MUDA PERHUBUNGAN, ttd A.Blde ROZARI LEMBARAN NEGARA NOMOR 33 TAHUN 1954