UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1997 tentang PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR18 TAHUN 1997 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, dalam perkembangannya telah menghasilkan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional, yang perlu dilanjutkan dengan dukungan pemerintah dan seluruh potensi masyarakat, karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional;
- b. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah Tingkat II;
- c. bahwa Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan umum Pajak Daerah dan Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah serta peratuan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang lama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu diadakan pembaharuan sistem perpajakan daerah dan retribusi daerah yang mengarah pada sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien, yang dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk Undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
Menetapkan
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
: UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Tingkat I atau Kepala Daerah Tingkat II;
4. Pajabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan atau retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan ## BAB II PAJAK
Bagian Pertama Jenis, Bagi Hasil, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Jenis Pajak Daerah Tingkat I terdiri dari:
- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- (2) Jenis Pajak Daerah Tingkat II terdiri dari:
- a. Pajak Hotel dan Restoran;
- b. Pajak Hiburan;
- c. Pajak Reklame;
- d. Pajak Penerangan Jalan;
- e. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
- f. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
- (3) Dengan Peraturan pemerintah dapat ditetapkan jenis pajak selain yang ditetapkan pada ayat (1) dan ayat (2) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. bersifat sebagai pajak dan bukan retribusi;
- b. objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- c. potensinya memadai;
- d. tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
- e.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Tarif pajak ditetapkan paling tinggi sebesar:
- a. Pajak Kendaraan Bermotor 5% (lima persen);
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 10% (sepuluh persen);
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5% (lima persen);
- d. Pajak Hotel dan Restoran 10% (sepuluh persen);
- e. Pajak Hiburan 35% (tiga puluh lima persen);
- f. Pajak Reklame 25% (dua puluh lima persen);
- g. Pajak Penerangan Jalan 10% (sepuluh persen);
- h. Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C 20% (dua puluh persen);
- i. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 20% (dua puluh persen).
- (2) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan seragam di seluruh Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Besarnya pajak yang terutang dengan mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak.
Bagian Kedua
Peraturan Daerah Tentang Pajak
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah tentang Pajak tidak dapat berlaku surut.
- (3) Peraturan Daerah tentang Pajak sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai:
- a. nama, objek dan subjek pajak;
- b. dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
- c. wilayah pemungutan;
- d. masa pajak;
- e. penetapan;
- f. tata cara pembayaran dan penagihan;
- g. kedaluarsa;
- h. sanksi administrasi;
- i. tanggal mulai berlakunya.
- (4) Peraturan Daerah tentang Pajak dapat mengatur ketentuan mengenai:
- a. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan atau sanksinya;
- b. tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluarsa;
- c. asas timbal balik.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan mengesahkan, menolak untuk mengesahkan, atau meminta penyempurnaan terlebih dahulu Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Pengesahan, penolakan untuk pengesahan, atau permintaan untuk penyempurnaan terlebih dahulu Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Peraturan Daerah dimaksud.
- (3) Jangka Waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diperpanjang 3 (tiga) bulan lagi, dengan memberitahukan kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.
- (4) Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat, menteri Dalam Negeri tidak mengambil keputusan, Peraturan Daerah tersebut dianggap telah disahkan, berlaku, dan dapat dilaksanakan.
- (5) Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan dapat membatalkan atau meminta untuk menyempurnakan Peraturan Daerah yang telah atau dianggap telah disahkan apabila Peraturan Daerah tersebut di kemudian hari ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengesahan, penolakan untuk pengesahan, permintaan untuk penyempurnaan, dan pembatalan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan pemerintah.
Bagian Ketiga Tata Cara Pemungutan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Pemungutan pajak tidak diborongkan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Pajak dipungut
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Dokumen lain yang dipersamakan, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, dan Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Tata cara pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diatur dengan keputusan Kepala Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan:
- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dalam hal:
- 1) apabila
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
- (1) Kepala Daerah dapat memberikan Surat Tagihan Pajak Daerah apabila:
- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
- b. dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah terdapatkekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak Daerah sebgaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Surat Ketetapan Pajak Daerah yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah.
Bagian Keempat Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutangnya pajak.
- (2) Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Tata Cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran pajak diatur dengan keputusan Kepala Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
- (1) Pajak yang terutang
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:
- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah;
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar;
- c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan;
- d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar;
- e. Surat ketetapan Pajak Daerah Nihil;
- f. potongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14
- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 15
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 16
Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
Bagian Keenam Pembetulan, Pembatalan , Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Aministrasi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 17
- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan atau Surat Tagihan Pajak Daerah yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Kepala Daerah dapat:
- a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
Bagian Pertama Objek dan Golongan Retribusi
BAB III - RETRIBUSI
Pasal 18
- (1) Objek retribusi terdiri dari:
- a. Jasa Umum;
- b. Jasa Usaha;
- c. Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi dibagi atas tiga golongan:
- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha;
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (3) Jenis-jenis retribusi yang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
BAB III - RETRIBUSI
Pasal 19
Jasa yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Daerah bukan merupakan objek retribusi.
Bagian Kedua Cara Penghitungan Retribusi
BAB III - RETRIBUSI
Pasal 20
Besarnya retribusi yang terutang dihitung
BAB III - RETRIBUSI
Pasal 21
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditentukan sebagai berikut:
- a. Untuk Retribusi Jasa Umum, ditetapkan
BAB III - RETRIBUSI
Pasal 22
Cara perhitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 serta prinsip dan sasaran penetapan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB III - RETRIBUSI
Pasal 23
Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan
BAB III - RETRIBUSI
Pasal 24
- (1) Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah tentang Retribusi tidak dapat berlaku surut.
- (3) Peraturan Daerah tentang Retribusi sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai:
- a. nama, objek, dan subjek retribusi;
- b. golongan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2);
- c. cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan.
- d. prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi;
- e. struktur dan besarnya tarif retribusi;
- f. wilayah pemungutan;
- g. tata cara pemungutan;
- h. sanksi administrasi;
- i. tata cara penagihan;
- j. tanggal mulai berlakunya.
- (4) Peraturan Daerah tentang Retribusi dapat mengatur ketentuan mengenai:
- a. masa retribusi;
- b. pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi dan atau sanksinya;
- c. tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluarsa.
BAB III - RETRIBUSI
Pasal 25
- (1) Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan mengesahkan, menolak untuk mengesahkan, atau meminta penyempurnaan terlebih dahulu Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1).
- (2) Pengesahan, penolakan untuk pengesahan, atau permintaan untuk penyempurnaan terlebih dahulu Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Peraturan Daerah dimaksud.
- (3) Jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diperpanjang 3 (tiga) bulan lagi, dengan memberitahukan kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.
- (4) Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat, Menteri Dalam Negeri tidak mengambil keputusan, Peraturan daerah tersebut dianggap telah disahkan, berlaku, dan dapat dilaksanakan.
- (5) Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri keuangan dapat membatalkan atau meminta untuk menyempurnakan Peraturan daerah yang telah atau dianggap telah disahkan apabila Peraturan Daerah tersebut di kemudian hari ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengesahan, penolakan untuk pengesahan, permintaan untuk penyempurnaan, dan pembatalan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Keempat Tata Cara Pemungutan
BAB III - RETRIBUSI
Pasal 26
Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
BAB III - RETRIBUSI
Pasal 27
- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.
Bagian Kelima
Keberatan
BAB III - RETRIBUSI
Pasal 28
- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi Daerah diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi;
BAB III - RETRIBUSI
Pasal 29
- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB IV - PENGAMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 30
- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak atau retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6(enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak atau retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai utang pajak atau utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran pajak atau retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungakan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak atau utang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar.
- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak atau retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (10 diatur dengan Peraturan Daerah.
BAB V - KEDALUARSA PENAGIHAN
Pasal 31
- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terurangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau;
- b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
BAB V - KEDALUARSA PENAGIHAN
Pasal 32
- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- a. diterbitkan Surat Teguran, atau;
- b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
BAB V - KEDALUARSA PENAGIHAN
Pasal 33
Pedoman tata cara penghapusan piutang pajak dan retribusi yang kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VI - PEMBUKUAN PEMERIKSAAN
Pasal 34
- (1) Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Kriteria Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pembukuan diatur oleh Menteri Dalam Negeri.
BAB VI - PEMBUKUAN PEMERIKSAAN
Pasal 35
- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi.
- (2) Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
- a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak atau objek retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan pajak dan retribusi diatur oleh Menteri Dalam Negeri.
BAB VII - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 36
- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak, segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan peraturan perundang-udangan perpajakan daerah, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap ahli-ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, kecuali sebagai saksi ahli dalam sidang pengadilan.
- (3) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib pajak kepada pihak yang ditunjuknya.
- (4) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Kepala Daerah dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (5) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menyebutkan nama terdakwa atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan dengan keterangan yang diminta tersebut.
KETETUAN PIDANA
BAB VIII - KETETUAN PIDANA
Pasal 37
- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak langkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidna kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah yang terutang.
BAB VIII - KETETUAN PIDANA
Pasal 38
Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.
BAB VIII - KETETUAN PIDANA
Pasal 39
Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
BAB VIII - KETETUAN PIDANA
Pasal 40
- (1) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupuah).
- (2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (20 hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Besarnya denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditinjau kembali dengan Peraturan pemerintah.
BAB VIII - KETETUAN PIDANA
Pasal 41
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 39, dan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.
BAB IX - PENYIDIKAN
Pasal 42
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidikan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
- g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat rapat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 43
- (1) Peraturan Daerah tentang Pajak yang telah ada dan yang terkait dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah tentang Retribusi yang telah ada dan terkait dengan pasal 18 ayat (3), masih tetap berlaku sebelum berlakunnya Peraturan Daerah yang baru
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 44
Pajak dan retribusi yang masih terutang ## BAB XI KETENTUAN PENUTUP
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 45
Dengan berlakunya Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku :
1. Ordinansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934 (Staatsblad Tahun 1934 Nomor 718 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1939 Nomor 226 dan Staatsblad Tahun 1949 Nomor 376, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1959 dalam Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1857);
2. Ordonansi Pajak Potong 1936 (Staasblad Tahun 1936 Nomor 671) sebagaimana telah ditambahkan dan diubah, terakhir dengan Staatsblad Tahun 1949 Nomor 317;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1947 tentang Pajak Radio sebagaimana telah ditambah dan diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 27 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1959 1402);
4. Undang-undang Nomor 14 tahun 1947 tentang Pajak Pembangunan I sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 27 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1402);
5. Pasal 3 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dan Daerah-Derah yang berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Nagara Tahun 1956 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1442);
6. Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1287);
7. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);
8. Undang-undang Nomor 74 tahun 1958 tentang Pajak Bangsa Asing (Lembaran Nagara Tahun 1958 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1345) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 87 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1692);
9. Undang-undng Nomor 27 Prp. Tahun 1959 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 911);
10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-Pajak Negara, bea balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio Kepada Daerah (Lembaran Nagara Tahun 1968 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2861);
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 46
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar ...
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 1997

Penandatangan: MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. MOERDIONO

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanga Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 1997 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
## NOMOR18 TAHUN 21997
## TENTANG
## PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
## UMUM
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, dalam penjelasan
PENJELASAN
Pasal 23
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan derah agar Daerah dapat melaksanakan Otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, di samping penerimaan yang berasal dari Pemerintah berupa subsidi/bantuan dan bagi hasil pajak bukan pajak. Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Sejalan degan tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan Undang-undang ini, maka Undang-undang ini menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijaksanaan dan arahan bagi Daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan yang cukup rinci untuk menjamin penerapan prosedur umum perpajakan daerah dan retribusi. Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peeraturan Umum Pajak Daerah yang selama ini berlaku trelah menyebabkan Daerah berpeluang untuk memungut banyak jenis pajak, beberapa diantaranya mempunyai biaya administrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan hasilnya dan atau hasilnya tidak memadai. Di samping itu, terdapat beberapa jenis pajak yang tidak memadai untuk dipungut Daerah karena tumpang tindih dengan pajak lain dalam arti terdapat pajak lain untuk jenis objek yang sama, menghambat efisiensi alokasi sumber elonomi, bersifat tidak adil, atau tidak benar-benar bersifat pajak, tetapi bersifat retribusi. Pungutan retribusi yang berkembang selama ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah menunjukkan beberapa kelemahan, seperti : - a. hasilnya kurang memadai jika dibandingkan dengan biaya penyediaan jasa oleh Daerah; - b. biaya pemungutannya relatif tinggi; - c. kurang kuatnya prinsip dasar retribusi terutama dalam hal pengenaan, penetapan, struktur, dan besarnya tarif; - d. adanya beberapa jenis retribusi yang ada hakekatnya bersifat pajak karena pemungutannya tidak dikaitkan secara langsung dengan pelayanan pemerintah daerah kepada pembayaran retribusi; - e. adanya jenis retribusi perizinan yang tidak efektif dalam usaha untuk melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan; - f. adanya jenis retribusi yang mempunyai dasar pengenaan atau objek yang sama. Untuk itu, jenis-jenis perlu diklasifikasikan dengan kriteria tertentu, agar memudahkan penerapan prinsip dasar retribusi sehingga mencerminkan hubungan yang jelas antara tarif retribusi dengan pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah. Dewasa ini besarnya penerimaan Daerah Tingkat I yang berasal dari pajak dan retribusi cukup memadai, sedangkan penerimaan Daerah Tingkat II dari pajak dan retribusi masih relatif kecil. Keadaan ini kurang mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah Tingkat II. Oleh karena itu, perlu usaha peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari sumber pajak dan retribusi yang potensial dan yang mencerminkan kegiatan ekonomi daerah. Sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan penerimaan Daerah Tingkat II tersebut, diperkenalkan adanya jenis pajak baru, yaitu Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang dibagihasilkan dengan Daerah Tingkat I dengan imbangan sebagian besar untuk Daerah Tingkat II. Pajak ini dinggap sangat baik ditinjau dari segi potensinya karena komsumsi bahan bakar keandaraan bermotor cukup besar dan setiap tahun selalu meningkat. Konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor tersebut mencerminkan kegiatan ekonomi daerah dan erat kaitannya dengan produk domestik regional bruto, pembangunan dan pemeliharaan jalan sehubungan dengan banyaknya kendaraan bermotor pengguna jalan. Dalam rangka menata kembali beberapa jenis retribusi yang ada hakekatnya bersifat pajak serta untuk lebih memberi perhatian pada pelestarian lingkungan, maka dalam Undang-undang ini Retribusi Pengambilan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dan Retribusi Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dinyatakan masing-masing menjadi Pajak Pengambiln dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Kedua jenis pajak tersebut merupakan pajak Daerah Tingkat II, dengan pertimbangan untuk lebih memperkuat upaya peningkatan penerimaan Daerah Tingkat II dan mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah Tingkat II. Dewasa ini pengatministrasian beberapa jenis pajak dan retribusi belum dilakukan dengan baik sehingga realisasi penerimaannya lebih kecil dari yang semestinya. Dalam Undang-undang ini usaha perbaikan administrasi guna peningkatan efektivitas dan efisiensi pemungutan dalam rangka peningkatan penerimaan daerah cukup mendapat perhatian. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di