PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN Nomor 9 Tahun 2016 tentang PENGENDALIAN, PENGAWASAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (berlaku 11 Januari 2016)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PENGENDALIAN, PENGAWASAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,
- a. bahwa minuman beralkohol dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, memicu timbulnya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, serta menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas serta tindakan tidak terpuji lainnya yang bertentangan dengan nilainilai kehidupan masyarakat di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/M-DAG/PER/1/2015, Pemerintah Daerah berwenang membatasi peredaran minuman beralkohol dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
SALINAN
- Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/MDAG/PER/1/2015;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN
dan
BUPATI TUBAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
6. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
8. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, Pengecer, atau Penjual Langsung untuk diminum di tempat.
9. Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan memperdagangkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh Pengecer atau Penjual Langsung untuk diminum di tempat.
10. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau izin terdaftar produk asal impor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol kepada Pengecer dan Penjual Langsung melalui Sub Distributor di wilayah pemasaran tertentu.
11. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada Pengecer dan Penjual Langsung di wilayah pemasaran tertentu.
12. Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
13. Penjual Langsung untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
14. Izin Edar Adalah Nomor Registrasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia sebelum produk pangan beredar.
15. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, yang selanjutnya disingkat ITP-MB adalah izin untuk melakukan Penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
16. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol.
17. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah Surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan A.
18. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A.
BAB II - PRINSIP
Pasal 2
Pengendalian dan Pengawasan minuman Beralkohol dilakukan dengan prinsip:
- a. perlindungan masyarakat;
- b. kepastian hukum;
- c. keberlanjutan; dan
- d. keterpaduan.
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait dalam pengendalian, pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol di Daerah.
- (2) Pengendalian, pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol bertujuan:
- a. melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh Minuman Beralkohol;
- b. menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya Minuman Beralkohol; dan
- c. menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat dari gangguan yang timbul akibat Minuman Beralkohol.
BAB IV - RUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. Golongan Minuman Beralkohol;
- b. Peredaran Minuman Beralkohol;
- c. Penjualan dan Perizinan Minuman Beralkohol;
- d. Larangan;
- e. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan; dan
- f. Peran Serta Masyarakat;
GOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL
BAB V - GOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 5
- (1) Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
- c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (2) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
BAB V - GOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 6
- (1) Minuman Beralkohol yang dibuat dengan cara tradisional dinyatakan sebagai barang dalam pengawasan.
- (2) Minuman Beralkohol campuran atau oplosan ditetapkan sebagai barang yang terlarang.
PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL
BAB VI - PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 7
Minuman Beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari instansi atau lembaga yang berwenang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan.
BAB VI - PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 8
Minuman Beralkohol yang diedarkan atau dijual wajib dicantumkan label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan.
PENJUALAN DAN PERIZINAN MINUMAN BERALKOHOL
BAB VII - PENJUALAN DAN PERIZINAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 9
- (1) Penjualan Minuman Beralkohol golongan A secara eceran, hanya bisa dijual oleh pengecer di supermarket atau hypermarket .
- (2) Pengecer yang menjual Minuman Beralkohol Golongan A secara eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki SIUP-MB dari Bupati.
BAB VII - PENJUALAN DAN PERIZINAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 10
- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan pengeceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), wajib menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.
- (2) Pengecer berkewajiban melarang pembeli Minuman Beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan.
BAB VII - PENJUALAN DAN PERIZINAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 11
- (1) Penjualan minuman Beralkohol golongan A untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di Hotel, Restoran dan Tempat Hiburan Umum yang memiliki izin sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang kepariwisataan.
- (2) Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer pada Supermarket atau Hypermarket .
- (3) Penjualan langsung Minuman Beralkohol Golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki SIUP-MB dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan SKP-A atau SKPL-A sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB VII - PENJUALAN DAN PERIZINAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 12
- (1) Terhadap Pengecer dan Penjual langsung Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C, wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada kepala SKPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab di bidang perdagangan, dengan tembusan Kepala SKPD Provinsi yang membidangi perdagangan.
- (2) Pengecer dan penjual langsung Minuman Beralkohol wajib melaporkan kepada SKPD yang membidangi perdagangan setiap 3 bulan sekali mengenai kegiatan penjualan.
BAB VII - PENJUALAN DAN PERIZINAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 13
- (1) Pembelian Minuman Beralkohol oleh konsumen hanya dapat dilayani oleh pramuniaga.
- (2) Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) dan (2) hanya dapat diberikan kepada konsumen/pembeli yang sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan menunjukan kartu tanda penduduk (KTP) atau kartu identitas lainnya yang sah.
BAB VII - PENJUALAN DAN PERIZINAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 14
- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan mengecer dan menjual langsung di tempat Minuman Beralkohol wajib memiliki SIUP-MB pengecer dan penjual langsung Minuman Beralkohol.
- (2) Untuk memperoleh SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol mengajukan permohonan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan perizinan.
- (3) Permohonan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukan asli:
- a. fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika perusahaan pemohon berbentuk Perseroan Terbatas);
- b. surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer atau Penjual Langsung;
- c. fotokopi perizinan teknis dari instansi yang berwenang;
- d. fotokopi Surat Izin Tempat Usaha;
- e. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan;
- f. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
- g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penanggung Jawab Perusahaan; dan
- h. pas foto Penanggung Jawab Perusahaan ukuran 3 x 4 berwarna 2 (dua) lembar; dan
- i. fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VII - PENJUALAN DAN PERIZINAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 15
- (1) SIUP-MB sebagaimana dalam Pasal 14, berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan diperpanjang ## BAB VIII LARANGAN
BAB VII - PENJUALAN DAN PERIZINAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 16
- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
- a. memproduksi segala jenis Minuman Beralkohol di Daerah kecuali telah mendapat izin dari Bupati;
- b. menjual Minuman Beralkohol secara eceran di minimarket;
- c. menyimpan, mengedarkan, mengecer, dan/atau menjual langsung Minuman Beralkohol Tradisional, Minuman Beralkohol Campuran/Oplosan dan Baceman;
- d. mengkonsumsi jenis Minuman Beralkohol di luar tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan/atau
- e. mengiklankan Minuman Beralkohol dalam media massa cetak maupun elektronik, dan media luar ruang.
- (2) Setiap pemegang SIUP-MB dilarang memindahtangankan kepada pihak lain dengan alasan apapun.
BAB VII - PENJUALAN DAN PERIZINAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 17
- (1) Setiap orang atau Badan dilarang memperdagangkan Minuman Beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan:
- a. gelanggang remaja, terminal angkutan umum, kios-kios kecil, penginapan, dan bumi perkemahan;
- b. tempat ibadah, sekolah, fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- c. tempat tertentu lainnya.
- (2) Lokasi atau tempat berdekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling dekat 200 (dua ratus) meter.
- (3) Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Bupati.
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
BAB IX - PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 18
- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemberian pedoman, bimbingan, arahan dan petunjuk;
- b. penyusunan dan penerapan standar pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi informasi; dan
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- (3) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. peninjauan lapangan berkaitan dengan kegiatan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol yang belum atau sudah berizin;
- b. pengkajian data, informasi dan laporan kegiatan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. tindak lanjut atas dugaan terjadinya pelanggaran ketentuan mengenai Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol; dan
- d. pemberian rekomendasi pengenaan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB IX - PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 19
- (1) Untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Bupati membentuk Tim Terpadu Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
- a. SKPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab di bidang perdagangan;
- b. SKPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab di bidang perindustrian;
- c. SKPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab di bidang kesehatan;
- d. SKPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab di bidang pariwisata;
- e. SKPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab di bidang ketertiban umum; dan
- f. SKPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab di bidang hukum.
- (3) Dalam melakukan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), Tim Terpadu dapat mengikutsertakan aparat kepolisian, kejaksaan dan instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.
- (4) Tim terpadu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (5) Dalam hal diperlukan atau diperoleh informasi terkait peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol yang tidak sesuai denga peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan SKPD yang menyelenggarakan urusan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, secara sendiri-sendri atau bersama-sama dapat dilakukan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol.
- (6) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IX - PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 20
Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan oleh Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikoordinasikan oleh Bupati.
BAB IX - PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 21
Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, melaksanakan pengendalian dan pengawasan secara berkala.
BAB IX - PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 22
Dalam hal hasil pengendalian dan pengawasan menunjukan adanya bukti awal bahwa telah terjadi tindak pidana segera dilaporkan kepada pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangundangan.
PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB X - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 23
- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan Minuman Beralkohol di Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok masyarakat, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi kemasyarakatan.
- (3) Masyarakat dapat berperan serta dalam rangka pengendalian dan pengawasan Peredaran dan Penjualan minuman beralkohol dengan cara antara lain:
- a. memberikan masukan, usul, saran dan pendapat secara positif, konstruktif dan solutif berkenaan dengan penentuan kebijakan pengendalian dan pengawasan Peredaran dan Penjualan minuman beralkohol;
- b. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol serta dampak penyalahgunaan Minuman Beralkohol; dan
- c. melaporkan kepada instansi berwenang dalam hal ada dugaan atau terjadi pelanggaran ketentuan mengenai Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol disertai bukti pendukung.
- (4) Dalam hal ini diperlukan atau diperoleh informasi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini, aparat pemerintah di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan, Kepala Dusun/Ketua Rukun Warga dan Rukun Tetangga dalam berperan aktif melakukan pengendalian dan pengawasan diwilayahnya masing-masing untuk dapat melaporkannya kepada Tim Terpadu.
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XI - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 24
- (1) Setiap Pengecer dan/atau Penjual langsung Minuman Beralkohol yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 dan/atau Pasal 13 dikenakan sanksi administatif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin; dan/atau
- g. denda administratif paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.
KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 25
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana di bidang Minuman Beralkohol agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Minuman Beralkohol;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Minuman Beralkohol;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Minuman Beralkohol;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti terkait tindak pidana di bidang Minuman Beralkohol;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Minuman Beralkohol;
- g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf c;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Minuman Beralkohol;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyelidikan dalam hal tidak cukup bukti terkait tindak pidana di bidang Minuman Beralkohol; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Minuman Beralkohol.
- (3) Terhadap tersangka pelanggaran Peraturan Daerah ini, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kuasa penuntut umum dalam waktu 3 (tiga) hari sejak Berita Acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan/atau juru bahasa ke sidang pengadilan dengan tembusan kepada penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 205 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 205 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PIDANA
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 26
- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000,000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 27
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 28
- (1) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mengganggu ketertiban umum atau mengancam keamanan dan keselamatan orang lain, dipidana ## BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 29
Semua Pengecer dan Penjual Langsung yang tidak memiliki atau belum melengkapi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) harus memiliki izin paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 30
ITP-MB yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2004 Seri E Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32
Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Penetapan: Ditetapkan di Tuban pada tanggal 11 Januari 2016

Penandatangan: ## BUPATI TUBAN

Verifikasi: ttd. ## H. FATHUL HUDA

Penetapan: Diundangkan di Tuban. pada tanggal 17 Maret 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN, ttd. BUDI WIYANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERI E NOMOR 21 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN, PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 13-9/2016

Penandatangan: UNTUK SALINAN YANG SAH An. SEKRETARIS DAERAH KEPALA BAGIAN HUKUM Setda Kabupaten Tuban ARIF HANDOYO, SH Pembina Tingkat 1 NIP. 19661102 199603 1 003
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 9 TAHUN 2016
## TENTANG
## PENGENDALIAN, PENGAWASAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
## I. UMUM
Pemerintah telah menetapkan Minuman Beralkohol sebagai salah satu barang dalam pengawasan baik dalam pengadaan, peredaran maupun penjualannya. Hal tersebut dilatarbelakangi adanya dampak negatif yang ditimbulkan atas penyalahgunaannya, baik bagi kesehatan perorangan maupun potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum. Kandungan alkohol dalam yang diminum dalam kadar dan jumlah tertentu mempengaruhi kesadaran seseorang yang mengarah pada perilaku negatif bahkan destruktif.
Dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/MDAG/PER/I/2015, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan, kondisi dan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan.
Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Peraturan Daerah ini dibentuk. Peraturan Daerah ini menjadi bagian dari solusi penanganan permasalahan yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan Minuman Beralkohol, dengan memberikan ruang dan kesempatan berbagai pihak untuk dapat mengambil peran dalam pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol, sekaligus payung yuridis bagi penegakan hukum atas segala bentuk penyalahgunaan Minuman Beralkohol. Dengan demikian, Pemerintah Daerah mempunyai rujukan yuridis untuk menerapkan kebijakan dalam menyikapi peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang dapat mengikat semua pihak dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik Daerah.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Huruf a Yang dimaksud dengan asas 'perlindungan masyarakat' adalah bahwa pengaturan mengenai larangan Minuman Beralkohol dilakukan semata-mata dalam rangka melindungi masyarakat dari dampak negatif dari Minuman Beralkohol. Huruf b Yang dimaksud dengan asas 'kepastian hukum' adalah bahwa dalam pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol harus dapat menjamin kepastian hukum dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat. ## Huruf c Yang dimaksud dengan asas 'keberlanjutan' adalah bahwa larangan Minuman Beralkohol dilakukan secara terus menerus untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat mengenai dampak negatif dari Minuman Beralkohol sekaligus menjaga keberlanjutan hidup masyarakat. ## Huruf d Yang dimaksud dengan asas 'keterpaduan' adalah bahwa pengaturan mengenai larangan Minuman Beralkohol dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, serta pemangku kepentingan di masyarakat.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Ayat (1) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan 'Minuman Beralkohol tradisional' adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu. Ayat (2) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan 'Minuman Beralkohol campuran atau oplosan' adalah Minuman Beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu atau dengan cara tertentu dari bahan yang mengandung etil alkohol (C2H5OH) dan/atau metil alkohol (CH3OH) atau bahan lainnya sehingga menjadi jenis minuman beralkohol baru yang dapat membahayakan kesehatan, lingkungan dan/atau keselamatan nyawa.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
## Ayat (1) - -Yang dimaksud dengan ' Supermarket' adalah jenis toko modern dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang memiliki luas 400 m2 (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5.000 m 2 (lima ribu meter per segi). - -Yang dimaksud dengan ' Hypermarket ' adalah jenis toko modern dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang memiliki luas di