PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 44 Tahun 2014 tentang PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH (berlaku 8 Juni 2014)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat:
BUPATIBALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 44 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, perlu adanya penyediaan cadangan pangan Pemerintah Daerah, yang merupakan bagian dari sub sistem cadangan pangan Nasional;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan cadangan pangan di Daerah perlu adanya alokasi anggaran untuk keperluan cadangan pangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
- 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang Undang Nomor Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.
BAB 1 KETENTUAN UMUM
Pasal 1
- Daerah adalah Kabupaten Balangan.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah\_
- 3 Bupati adalah Bupati Balangan.
- 4 Badan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Balangan.
- 5 Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Balangan
6. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia, bahan baku industri dan untuk menghadapi dalam keadaan darurat.
- 7 Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai Pemerintah, terdiri dari cadangan Pemerintah Desa, Cadangan Pemerintah Kabupaten / Kota, Cadangan Pemerintah Provinsi dan Cadangan Pemerintah Pusat.
- Cadangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota, untuk dikonsumsi masyarakat, bahan baku industri, menghadapi keadaan darurat; rawan pangan atau gejolak harga pangan\_
- 9 Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat, kemiskinan yang kronis dan kejadian yang di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat di perkirakan.
10. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa kejadian alam atau serangkaian peristiwa kejadian alam yang mengakibatkan kerusakan alam, yang berdampak kesengsaraan,kemiskinan bagi masyarakat seperti Gempa bumi, tsunami, gunung meletus, kekeringan, wabah dan bencana alam lainya.
- 11 Paceklik yang berkepanjangan adalah suatu keadaan masyarakat di Daerah, di Kecamatan, di Desa dan di rumah tangga mengalami kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu termasuk
terjadinya situasi Daerah /wilayah ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dengan kebutuhan
- 12 Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah masyarakat dan rumah tangga yang tingkat pemenuhan kebutuhan pokoknya atau tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis / kebutuhan hidup dan kesehatan masyarakat.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dimaksudkan untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di Daerah dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen pangan strategis sesuai dengan potensi Daerah dari gejolak penurunan harga waktu panen. pada
- (2) Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah bertujuan
3. a meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu antar daerah;
4. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana;
5. C instrumen stabilitasi harga pangan khususnya mengantisipasi gocangan dari pasar internasional;
6. d meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan. pada
BAB III - SASARAN
Pasal 3
Sasaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah adalah masyarakat yang mengalami
- kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat;
- 2 \_ perubahan gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 25% dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP) selama 2 (dua) bulan berturut-turut) ;
- rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.
BAB IV - DANA
Pasal 4
- (1) Besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian untuk penyediaan gudang cadangan pangan Pemerintah Daerah adalah sebesar 855.000.000,- (delapan ratus lima lima juta rupiah) . Rp. puluh
- (2) Besaran dana untuk penyediaan cadangan pangan Pemerintah Daerah di alokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) :
BAB V - ORGANISASI PELAKSANAAN
Pasal 5
- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Balangan.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan; pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah, perlu di bentuk Tim Pelaksana Kabupaten dengan susunan sebagai berikut
3. Pengarah;
4. Ketua Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Balangan;
5. Sekretaris
6. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Balangan.
7. Anggota terdiri dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (3) Fim sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Balangan.
- (4) Tim Pelaksana pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagai mana dimaksud pada Ayat (2), bertanggung jawab dalam pengelolaan cadangan pangan di Daerah.
BAB VI - MEKANISME PENGADAAN
Pasal 6
Mekanisme pengadaan cadangan pangan Pemerintah Daerah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan
- 1 kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan Pemerintah Kabupaten merupakan kualitas medium dengan kadar air maksimuml4% (empat belas persen), butir patah maksimum 20% (dua puluh persen), kadar menir maksimum 2% (dua persen) dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima persen);
2. harga yang dikenakan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
BAB VI - MEKANISME PENGADAAN
Pasal 7
Pelaksanaan pengisian gudang cadangan pangan Pemerintah Daerah sebesar 100 (seratus) ton direncanakan akan dilaksanakan pada Tahun 2015-2017.
BAB VII - MEKANISME PENYALURAN
Pasal 8
Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.
BAB VII - MEKANISME PENYALURAN
Pasal 9
- (1) Titik penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan kelompok sasaran.
- (2) penyaluran / biaya angkut bantuan beras sebagai cadangan pangan Pemerintah Daerah dari gudang cadangan pangan ke titik penyaluran sebagaimana maksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Biaya
- (3) Jumlah bantuan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 330 (tiga ratus tiga puluh) gram per hari paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai dengan hasil investigasi dan rekomendasi dari Tim Pelaksana Kabupaten.
BAB VII - MEKANISME PENYALURAN
Pasal 10
- (1) Tim pelaksana melakukan identifikasi dan verifikasi lokasi dan kelompok sasaran masyarakat penerima bantuan cadangan pangan Pemerintah Daerah selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
- (2) Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan menetapkan volume beras yang akan disalurkan dan lokasi sasaran sesuai dengan hasil verifikasi tim pelaksana.
- (3) Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan membuat laporan tentang penyaluran beras kepada Bupati.
BAB VII - MEKANISME PENYALURAN
Pasal 11
Tim pelaksana membuat berita acara serah terima bantuan kepada setiap kelompok sasaran yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa / Lurah setempat.
BAB IX - PELAPORAN
Pasal 12
Setiap penggunaan cadangan pangan Pemerintah Daerah untuk penaggulangan rawan pangan pasca bencana akibat bencana alam dan/ atau keadaan darurat; pengendalian harga pangan tertentu pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan, di laporkan oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan kepada Bupati yang memuat jumlah penggunaan di Kecamatan, Desa Kelurahan penerima bantuan; serta sisa cadangan pangan di gudang secara periodik 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. dan setiap
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal di undangkan. pada
- (2)
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya; memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Penetapan: Ditetapkan di Paringin tanggal 18 Juni 2014 pada

Penandatangan: BUPATI BALANGAN, 4 H. SEFEK EFFENDIE

Penetapan: Diundangkan di Balangan tanggal 18 Juni 2014 pada

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN, BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2014 NOMOR 44