KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 22 Tahun 2011 tentang BADAN PROMOSI PARIWISATA INDONESIA (berlaku 1 Agustus 2011)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG
BADAN PROMOSI PARIWISATA INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) UndangUndang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Badan Promosi Pariwisata Indonesia;
- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: KEPUTUSAN PARIWISATA INDONESIA.
PRESIDEN TENTANG BADAN PROMOSI
Pasal 1
- (1) Dengan Keputusan Presiden ini dibentuk Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Indonesia merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri yang berkedudukan di ibu kota negara.
Pasal 2
Badan Promosi Pariwisata Indonesia mempunyai tugas:
- a. meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia;
- b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
- c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
- d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Promosi Pariwisata Indonesia mempunyai fungsi sebagai:
- a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; dan
- b. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Pasal 4
Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Indonesia terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.
Pasal 5
- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas:
- a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
- b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
- c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
- d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia diusulkan oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepariwisataan kepada Presiden untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 6
Pengangkatan dan pemberhentian anggota unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia ditetapkan oleh Presiden.
Pasal 7
Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
Pasal 8
- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Indonesia dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Indonesia wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Indonesia paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
Pasal 9
Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Promosi Pariwisata Indonesia wajib melakukan koordinasi dengan kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepariwisataan, instansi pemerintah pusat dan daerah serta Badan Promosi Pariwisata Daerah.
Pasal 10
- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Badan Promosi Pariwisata Indonesia dilakukan oleh kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepariwisataan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, program kerja dan kegiatan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
Pasal 11
- (1) Badan Promosi Pariwisata Indonesia wajib melaporkan pelaksanaan tugas kepada Presiden melalui Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepariwisataan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Laporan kinerja secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- b. Laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik setiap tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Pasal 12
- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Indonesia berasal dari:
- a. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat; dan b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.
Pasal 13
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2011

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet, Agus Sumartono, S.H., M.H