PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG Nomor 22 Tahun 2016 tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DEWAN PER (berlaku 3 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan, maka perlu menyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang;
- Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn or 4119);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Menetapkan
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Ten tang Pedornan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lernbaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nornor 6, Tarnbahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nornor 14);
10. Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 2);
11. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedornan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 45);
7. PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG.
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4
$
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Daerah Kota Singkawang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Singkawang.
6. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Singkawang yang selanjutnya disingkat Sekretaris Dewan.
7. Pimpinan DPRD adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih, diresmikan dan telah mengucapkan sumpah/janji sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Anggota D PRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang yang telah resmi diangkat dan mengucapkan sumpah / janji sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Singkawang.
10. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya di singkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
11. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya di singkat (SOP AP) adalah standar operasional prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 2
Tujuan penyusunan SOP AP adalah untuk memberikan pedoman bagi PNS di Lingkungan Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masingmasing pegawai.
Pasal 3
Manfaat SOP AP adalah :
- a. sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
- b. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai atau pelaksana dalam melaksanakan tugas;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual pegawai dan organisasi secara keseluruhan;
- d. meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
- e. menciptakan ukuran standar kinerja yang akan mem berikan aparatur cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan;
- f. menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu, dan prosedur;
- g. memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya;
- h. menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas;
- I. sebagai instrumen yang dapat melindungi aparatur dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan;
- j. membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan; dan
- k. membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan.
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Pasal4
- (1) SOP AP Sekretariat DPRD sebanyak 68 SOP AP yang mencakup SOP AP Bagian Administrasi Umum, SOP AP Bagian Hukum Persidangan dan Risalah, SOP AP Bagian Hubungan Antar Lembaga, Humas, Protokol dan Perpustakaan.
- (2) SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan se bagai beriku t :
- a. Bagian Administrasi mum sebanyak 55 SOP AP.
- b. Bagian Hukum Persidangan dan Risalah sebanyak 6 SOP AP.
- c. Bagian Hubungan Antar Lembaga, Humas, Protokol dan Perpustakaan sebanyak 7 SOP AP.
- (3) SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB IV PELAKSANAAN SOP AP

## Pasal 5

- ( 1) Pelaksanaan SOP AP harus disosialisasikan dan didistribusikan ke seluruh PNS di Lingkungan Sekretariat DPRD.
- (2) SOP AP harus diintegrasikan dengan peraturan lainnya.

BABV MONITORING DAN EVALUASI Pasal 6

- ( 1) Sekretaris Dewan harus melaksanakan monitoring dan evaluasi guna memantau pelaksanaan SOP AP dapat berjalan dengan baik dan penyempurnaan terhadap SOP AP sesuai dengan kebutuhan Sekretariat DPRD.

- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara reguler setiap 6 (enam) bulan sekali dan harus mengarahkan un tu k membandingkan clan memastikan kinerja pelaksana/ PNS sesuai dengan maksud dan tujuan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara reguler dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan secara insidentil disesuaikan dengan kebutuhan Sekretariat DPRD.

BAB VI

PENGAWASAN PELAKSANAAN

Pasal 7

Sekretaris Dewan bertanggung jawab baik secara langsung maupun berjenjang dalam pelaksanaan SOP AP.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal8

Format dan bagan alur SOP AP Sekretariat DPRD akan ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

## Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kata Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 3 Oktober 2016 WALIKOTA SINGKAWANG, ttd AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang pada tanggal 13 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG ttd SYECH BANDAR

SERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2016 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya


KABAG HUKUM AN PERUNDANG-UNDANGAN SH NIP. 19681016 199803 1 004 YASMALIZAR

LAMPHIRAN

PERATURAN WALIKOTA SINGIKAWANG

NOMOR

: 22 Tahun 2016

TANGGAL

: 3 0Oktober 2016

TENTANG

STANDAR

OERASIONAL

PROSEDUR

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

SEKRETARIAT DEWAN

PERWAKIIAN RAKYAT DAERAH.

## JENIS - JENIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

## A. SEKRETARIAT:

--

-

| NO | NAMA SOP | KETERANGAN |
|-------------|---------------------------------------------------|--------------|
| 1 � ----·-- | Penyusunan Formasi dan Bezzeting ·-· -· ------ | --- -- |
| 2 | Penanganan Surat Masuk | |
| 3 | Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS | |
| 4 | Pengusulan Penghargaan Satva Lencana/ PNS Teladan | |
| 5 | Pengumpulan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) -- | - - |
| 6 | Penanganan Surat Keluar | |
| 7 | Pengusulan Penjatuhan Hukuman Disiplin | - |
| 8 | Pengusulan Pensiun | |
| 9 | Pelayanan Usulan Taspen -- | - |
| 10 | Pengusulan Ujian Dinas | |
| 11 | Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) | |
| 12 | Pengusulan Perubahan Status CPNS menjadi PNS | |
| 13 | Pelayanan Usulan KARIS/KARSU/KARPEG/ KPE | |
| 14 | Pengagendakan Surat | - |
| 15 | Persiapan Pelaksanaan Rapat | |
| 16 | Pengusulan Kenaikan Pangkat Reguler -- | |

-----

---

·--

··-

| 17 | Pengusulan Kenaikan Pangkat Pilihan |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | Pelayanan Usulan Ujian Penyesuian ljazah |
| 19 --- | Pengajuan Usulan Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2 P) - ----- |
| 20 | Pelayanan Penerbitan Surat lzin Cuti PNS ----- ·---· |
| 21 | Pengusulan DIKLAT |
| 22 | Penunjukan Plt dan Plh |
| 23 | Penyusunan RENSTRA |
| 24 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (RFK) |
| 25 | --·---------· Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tugas SKPD/Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) |
| 26 | Penyusunan lndikator Kinerja Utama (IKU) |
| 27 | Penyusuna Rencana Kerja (RENJA) |
| 28 | Penyusunan SAKIP |
| 29 | Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) |
| 30 | Penyusunan Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) |
| 31 | Pembayaran Gaji |
| 32 | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD |
| 33 | Penyusunan Buku Pajak |
| 34 | Penyusunan Anggaran KAS APBD (Murni & Perubahan) |
| 35 | Surat Pertanggung Jawaban Administrasi |
| 36 | Register Penutupan Kas |
| 37 | Pelayanan Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS |

--

·---

--

| 38 | Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Membayar | |
|------|------------------------------------------------|---------|
| 39 | Penyusunan Buku Panjar | |
| 40 | Pencairan Dana - | |
| 41 � | Penyusunan Buku Kas Umum .. | |
| 42 | Penyusunan Buku Kas Tunai | |
| 43 | Rekapitulasi Rincian Objek Belanja (ROB) - -· | |
| 44 | Verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) | |
| 45 | Surat Pertanggungjawaban Fungsional ---· | ·-- |
| 46 | Pengesahan Surat Pertanggungjawaban | |
| 47 | Penyusunan Buku Simpanan Bank .. | . |
| 48 | Penjumalan | |
| 49 | Penyusunan Buku Besar | |
| 50 | Penyusunan Kertas Kerja | |
| 51 | Penyusunan Neraca Saldo | |
| 52 | Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) | |
| 53 | Penyusunana Neraca | |
| 54 | Penyusunan Prognosis | |
| 55 | Penyusunan Catatan Atas Keuangan (CALK) | Laporan |

## B. BAGIAN HUKUM PERSIDANGAN DAN RISALAH

··-

··-

·-

-

| NO | NAMA SOP | KETERANGAN |
|------|--------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Pengkajian Rancangan Peraturan Daerah ------·--------· | |
| 2 | Pembuatan surat Keputusan DPRD dan Pimpinan | ··- ---- |
| 3 | Rapat-Rapat Alat Kelengkapan DPRD | |
| 4 | Pelaksanaan Rapat-Rapat Paripurna | ··- |
| 5 | Pembuatan Risalah | |
| 6 | Pembuatan Notulen | ·- |

## C. BAGIAN HAL, HUMAS. PROTOKOL DAN PERPUSTAKAAN

---

--

| NO ···-- | NAMA SOP . | KETERANGAN |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Hearing | - - |
| 2 | --· Penerimaan Tamu Kunjungan dari Luar Daerah | |
| 3 | Pengajuan Perjalanan Dinas Pelaksanaan Bimtek DPRD | ··- -- |
| 4 | Pengajuan Perjalan.an Dinas Pelaksanaan Kunjungan Kerja dan Konsultasi/ Koordinasi DPRD | |
| 5 | Pelaksanaan RESES .. | |
| 6 | ---· Inventarisasi Bahan Perpustakaan | ··-- ·- - |
| 7 | Peminjaman Bahan Perpustakaan | |

·-

-

-

··-

--

·-

-

--

WALIKOTA SINGKAWANG,


AWANG ISHAK


Salinan sesuai dengan aslinya KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

NIP. 19681016 199803 1 004

YASMALIZAR

SH

Pembina TkI