PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 06 Tahun 2016 tentang IZIN REKLAME (berlaku 2 Februari 2016)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 06 TAHUN 2016
TENTANG
IZIN REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PRINGSEWU,
- a. bahwa salah satu upaya untuk menciptakan, menjaga dan memelihara keindahan kota serta melindungi kepentingan, keselamatan dan ketertiban umum serta meningkatkan pelayanan masyarakat dalam bidang perizinan reklame, maka dipandang perlu menetapkan tata cara perizinan reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. UndangUndangNomor25Tahun2009tentangPelayanan Publik(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2009 Nomor 112,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNo
9. mor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun201
0Nomor119,TambahanLembaranNegaraRepublikIndo nesia Nomor5161);
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 01);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2012 Nomor 10);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
dan
BUPATI PRINGSEWU
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN REKLAME.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahandaerah.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BPPTSPPM adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pelayanan perizinan.
5. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah ## BAB II PENATAAN REKLAME
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Penataan reklame diatur menurut:
- a. tempat;
- b. jenis;
- c. sifat;
- d. ukuran;
- e. konstruksi; dan
- f. kawasan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terletak pada:
- a. sarana dan prasarana;
- b. di luar sarana dan prasarana.
- (2) Sarana danprasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang dapat dimanfaatkan untuk titik reklame meliputi:
- a. jembatan penyeberangan orang;
- b. penerangan jalan umum;
- c. halte bus/pangkalan angkutan umum;
- d. ruang manfaat jalan (taman);
- e. telepon umum;
- f. bus surat;
- g. tempat hiburan dan rekreasi;
- h. gelanggang olah raga;
- i. terminal dan stasiun kereta api;
- j. pasar;
- k. wc umum;
- l. gapura; dan
- m. tempat lainnya yang sesuai dengan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Di luar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang dapat dimanfaatkan untuk titik reklame terdiri atas:
- a. di dalam persil ; atau
- b. bangunan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Jenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
- a. reklame billboard ;
- b. reklame billboard jembatan penyeberangan orang;
- c. reklame videotron/megatron /LED;
- d. reklame papan nama;
- e. reklame papan merek;
- f. reklame layar;
- g. reklame melekat;
- h. reklame selebaran;
- i. reklame berjalan;
- j. reklame udara;
- k. reklame apung;
- l. reklame suara;
- m. reklame film/ slide ;
- n. reklame teks berjalan; dan
- o. reklame peraga.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Sifat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:
- a. permanen; atau
- b. non permanen.
- (2) Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. reklame billboard ;
- c. reklame videotron/megatron /LED;
- b. reklame billboard jembatan penyeberangan orang;
- d. reklame papan nama;
- f. reklame teks berjalan.
- e. reklame papan merek; dan
- (3) Non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. reklame layar;
- c. reklame selebaran;
- b. reklame melekat;
- d. reklame berjalan;
- f. reklame apung;
- e. reklame udara;
- g. reklame suara;
- i. reklame peraga.
- h. reklame film/ slide ; dan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas:
- a. reklame kecil;
- b. reklame sedang;
- c. reklame besar.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri atas:
- a. kaki tunggal;
- b. kaki ganda;
- c. rangka; atau
- d. menempel.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f meliputi:
- a. kawasan bebas;
- b. kawasan khusus;
- c. kawasan selektif; dan
- d. kawasan umum.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
Ketentuan mengenai kriteria tempat, jenis, sifat, ukuran, konstruksi dan Kawasan untuk penataan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB III - MEKANISME IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME
Pasal 10
- (1) Setiap penyelenggara reklame wajib mempunyai izin
2. penyelenggaraan reklame dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang apapun dan telah memiliki Izin Gangguan wajib memasang reklame (papan nama).
- (3) Reklame yang menggunakan tiang konstruksi permanen dengan luas bidang pamer ≥6 m 2 dan tinggi ≥8 m 2 dan/atau luas bidang pamer ≥24 m 2 wajib melampirkan Izin Mendirikan Bangunan.
- (4) Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap penyelenggaraan reklame antara lain:
- a. oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang semata-mata hanya memuat nama atau informasi Pemerintah/penyuluhan;
- b. melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
- c. semata-mata memuat nama tempat ibadah, tempat pendidikan, sarana olahraga, panti asuhan dan yayasan sosial lainnya;
- d. semata-mata memuat nama dan/atau pekerjaan orang atau perusahaan yang menempati tanah/bangunan dimana reklame tersebut diselenggarakan dengan ketentuan tidak bertiang dan/atau melekat pada dinding bangunan;
- e. pada saat penyelenggaraan pekan raya, pameran atau tempat keramaian lain yang sejenis, dengan ketentuan luas reklame dan waktu penyelenggaraan reklame ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- f. diselenggarakan oleh organisasi politik dan/atau organisasi kemasyarakatan yang semata-mata hanya memuat nama atau informasi organisasi yang bersangkutan yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB III - MEKANISME IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME
Pasal 11
- (1) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), penyelenggara reklame wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui BPPTSP-PM.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh Izin Reklame diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB III - MEKANISME IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME
Pasal 12
Izin penyelenggaraan reklame dapat diberikan kepada penyelenggara reklame atau jasa periklanan/biro reklame apabila:
- a. melengkapi persyaratan administrasi; dan
BAB III - MEKANISME IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME
Pasal 13
- b. membayar pajak reklame.
- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat diberikan dalam bentuk:
- a. izin tetap/permanen;
- b. izin insidentil .
- (2) Izin tetap/permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk penyelenggaraan reklame dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Penyelenggara reklame untuk reklame tetap/permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengajukan permohonan izin baru apabila melakukan penggantian atau perubahan isi tayangan ( konten ).
- (4) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk penyelenggaraan reklame yang masa berlakunya terbatas.
- (5) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kembali.
- (6) Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dihitung sejak tanggal diterbitkannya izin reklame.
BAB III - MEKANISME IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME
Pasal 14
- (1) Izin insidentil terhadap reklame kain, melekat ( stiker ), selebaran, udara, suara, slide dan peragaan dapat diberikan dalam bentuk pengesahan.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah pajak reklame dilunasi dan reklame belum terpasang atau diedarkan.
- (3) Pengesahan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh BPPTSP-PM.
BAB III - MEKANISME IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME
Pasal 15
Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain dengan cara apapun.
BAB III - MEKANISME IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME
Pasal 16
- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dibatalkan apabila:
- a. terdapat perubahan peraturan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. atas keinginan sendiri penyelenggara reklame.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat dicabut apabila:
- a. pada reklame terdapat perubahan antara lain ukuran, kontruksi, penyajian, dan pesan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diterbitkan;
- b. menurut pertimbangan ternyata pada saat penyelenggaraan reklame tidak sesuai lagi dengan syarat-syarat tentang norma-norma keagamaan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesehatan, kesusilaan, keamanan dan lingkungan;
- c. penyelenggara reklame tidak memelihara reklame dalam keadaan baik, sehingga dapat mengganggu keindahan dan keselamatan masyarakat;
- d. penyelenggara reklame tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - PENYELENGGARA REKLAME
Pasal 17
- (1) Penyelenggara reklame terdiri dari:
- a. pemilik reklame/produk;
- b. perusahaan jasa periklanan atau biro reklame.
- (2) Pemilik reklame/produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri.
- (3) Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah badan yang bergerak dibidang jasa periklanan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
BAB IV - PENYELENGGARA REKLAME
Pasal 18
- (1) Penyelenggara reklame wajib menyusun naskah reklame dalam Bahasa yang baik dan benar dengan menggunakan huruf latin.
- (2) Bahasa asing yang dipakai sebagaimana perusahaan dan/atau merek dagang yang merupakan cabang dan/atau paten dari luar negeri masih tetap dipakai.
- (3) Materi gambar reklame tidak boleh melanggar norma keagamaan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum,
kesehatan, kesusilaan, keamanan dan lingkungan.
BAB IV - PENYELENGGARA REKLAME
Pasal 19
Penyelenggara reklame berkewajiban:
- a. mencantumkan nomor izin dan batas waktu pemasangan Reklame dengan cap/perporasidan/atau tanda lain oleh BPPTSP-PM;
- b. mencantumkan nama biro/penyelenggara reklame, nomor telepon serta nomor IMB khusus reklame yang wajib IMB;
- c. menyelenggarakan reklame yang dapat dibaca dengan mudah dan jelas;
- d. membongkar reklame beserta bangunan kontruksi segera setelah berakhirnya izin atau setelah izin dicabut dalam jangka waktu 6 (enam) hari;
- e. menanggung segala akibat yang disebabkan penyelenggaraan reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, baik terhadap keselamatan orang maupun barang dari penyelenggaraan/pemasangan reklame;
- f. bertanggungjawab secara penuh untuk memelihara kontruksi reklame yang dipasang dalam rangka menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan reklame dan lingkungan serta mencegah akibat yang timbul dari penyelenggaraan/pemasangan reklame terhadap keselamatan orang dan pihak lain.
BAB IV - PENYELENGGARA REKLAME
Pasal 20
Penyelenggara reklame dilarang memasang reklame pada:
- a. gedung dan/atau halaman kantor pemerintah, TNI dan polri;
- b. gedung atau halaman tempat pendidikan/sekolah dan tempat-tempat ibadah;
- c. di pohon, tembok, pagar, tiang listrik/telpon;
- d. kain membentang/melintang di atas jalan dan/atau trotoar serta pagar pengaman jalan;
- e. sarana kesehatan (khusus produk rokok);
- f. kendaraan angkutan kota;
- g. dekat dengan jaringan/kabel listrik;
- h. taman kota.
BAB IV - PENYELENGGARA REKLAME
Pasal 21
- (1) Permohonan izin reklame diterima dan dilakukan pencatatan secara administratif oleh BPPTSP-PM.
- (2) Reklame yang bersifat permanen dilaksanakan penelitian/peninjauan lokasi secara koordinatif oleh Tim teknis.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Hasil penelitian/peninjauan lokasi dan pembahasannya, dituangkan dalam Berita Acara sebagai bahan pertimbangan untuk penerbitan izin.
BAB V - PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN
Pasal 22
- (1) Permohonan izin reklame ditolak karena:
- a. tidak memenuhi persyaratan;
- b. adanya persyaratan dan/atau keterangan yang tidak benar.
- (2) Penolakan permohonan izin diberitahukan secara tertulis paling lama 6 (enam) hari kerja setelah diadakan penelitian/peninjauan lokasi dan/atau pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
BAB VI - JAMINAN
Pasal 23
- (1) Setiap penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang telah memperoleh Izin Reklame tetap/permanen harus memberikan jaminan dalam bentuk garansi bank.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dipergunakan oleh Pemerintah daerah untuk membongkar dan membersihkan reklame.
- (3) Apabila biaya membongkar dan membersihkan reklame lebih besar dari pada jaminan, pemegang izin wajib melunasi kekurangan biaya tersebut.
- (4) Ketentuan mengenai besarnya jaminan, tata cara pembayaran dan pengembalian jaminan reklame diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
PENERTIBAN REKLAME
Bagian Kesatu Pengendalian dan Pengawasan
BAB VII - PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN
Pasal 24
- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dilakukan pengendalian dan pengawasan
BAB VII - PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN
Pasal 25
- (1) Penertiban reklame dilakukan terhadap setiap penyelenggaraan reklame apabila:
- a. tidak memiliki Izin;
- b. telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. tanpa cap/perporasi dan tanda pelunasan pajak;
- d. terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diberikan;
- e. perletakannya tidak sesuai pada titik reklame yang telah ditetapkan dalam gambar tata letak bangunan;
- f. tidak sesuai lagi dengan rekomendasi kontruksi.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan reklame tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelenggara reklame wajib membongkar reklame beserta prasarana bangunan Reklame dalam batas waktu 3 (tiga) hari.
- (3) Dalam hal penyelenggara reklame membongkar sendiri prasarana bangunan reklame sebagaimana dimaksud ayat (2), maka jaminan dalam bentuk garansi bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dikembalikan kepada penyelenggara reklame.
- (4) Penyelenggara reklame yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati berwenang membongkar reklame beserta prasarana bangunan reklame dengan menggunakan jaminan garansi bank.
- (5) Prasarana bangunan reklame yang telah dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame dan harus diambil oleh penyelenggara reklame selambatlambatnya 2 (dua) hari sejak tanggal pembongkaran.
- (6) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), telah terlampaui maka prasarana bangunan reklame tersebut serta jaminan pembongkarannya menjadi milik Pemerintah Daerah.
BAB VII - PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN
Pasal 26
- (1) Pelaksanaan penertiban penyelenggaraan reklame dalam bentuk pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), dilakukan oleh Tim Penertiban Terpadu yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penertiban Reklame ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 27
- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB IX - PENYIDIKAN
Pasal 28
- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan reklame agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai penyelenggara reklame tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari penyelenggara reklame sehubungan dengan tindak pidana;
- d. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- f. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan, penahanan dan/atau penggeledahan.
- (4) Penyidik membuat berita acara tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
- b. penyitaan benda;
- c. pemeriksaan surat;
- d. pemeriksaan saksi;
- e. pemeriksaan tempat kejadian
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29
Izin reklame yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya izin.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkanpengunda ngan Peraturan Daerah ini denganpenempatannyadalamLembaranDaerahKabupatenP ringsewu.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Pringsewu padatanggal 22 Februari 2016 BUPATI PRINGSEWU, SUJADI

Penetapan: Diundangkan diPringsewu pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU, A. BUDIMAN PM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2015 NOMOR