UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 1953 tentang PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM PROPINSI KALIMANTAN (berlaku 7 Januari 1953)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa sejak terbentuknya Negara Kesatuan, berhubung dengan telah diselenggarakannya pembentukan sementara dari daerah-daerah otonoom Kabupaten dan yang setingkat dengan Kabupaten di beberapa wilayah di Kalimantan menurut Keputusan Gubernur Kalimantan tanggal 14 Agustus 1950 Nomor 186/OPB/92/14 demikian pula berhubung dengan desakan-desakan dari masyarakat, sekarang perlu segera dibentuk Propinsi Kalimantan yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri;
Menimbang pula:
bahwa, berhubung dengan keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu ditetapkan dalam suatu Undang-undang Darurat;
- Mengingat : dan dan
- a. piagam persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Serikat Pemerintah Republik Indonesia tertanggal 19 Mei 1950 pernyataan bersama tanggal 19 dan 20 Juli 1950;
- b. 1. Pasal 96, 131 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 Republik Indonesia (Yogyakarta);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat Nomor 21 tahun 1950.
Mendengar
: ________________
Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-70 pada tanggal 6 Januari 1953.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM PROPINSI KALIMANTAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
- (1) Daerah Propinsi Kalimantan yang bersifat administratif seperti dimaksud dalam Peraturan Pemerintah RIS No. 21 tahun 1950, dan yang meliputi karesidenan-karesidenan Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat, dibentuk sebagai daerah otonom "Propinsi Kalimantan", yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Pemerintahan daerah Propinsi berkedudukan di Banjarmasin.
- (2) Dalam keadaan darurat tempat kedudukan itu untuk sementara waktu dapat dipindahkan oleh Presiden.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi terdiri dari masing-masing 30 dan 5 orang anggota.
- (2) Dalam jumlah banyaknya anggota Dewan Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam ayat (1) di atas tidak termasuk anggota Ketua Dewan Pemerintah Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Bilamana ternyata, bahwa berhubung dengan sesuatu hal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi atau/dan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi, sebagaimana termaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan pasal 82 ayat (2), tidak ada lagi atau tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya, maka dengan Peraturan Pemerintah dapat diatur, bahwa hak kekuasaan Pemerintah Daerah Propinsi dijalankan oleh.
- a. Dewan Pemerintah Daerah dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak ada lagi atau tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya.
- b. Kepala Daerah Propinsi atau bersama-sama dengan suatu badan pemerintahan yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dan terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dari partai-partai politik atas usul dari Gubernur Kepala Daerah Propinsi, dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah tidak ada lagi atau tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya.
TENTANG URUSAN RUMAH-TANGGA DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PROPINSI
Bagian I
BAB II
Pasal 5
Propinsi dengan
BAB II
Pasal 6
- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi setelah mendengar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dapat merubah batas-batas daerah,otonom bawahan yang ada dalam lingkungan daerah Propinsi.
- (2) Terhadap perubahan batas termaksud. dalam ayat (1 ) Pasal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah otonom yang bersangkutan dapat meminta keputusan lebih tinggi kepada Presiden dalam waktu 2 (dua) bulan sesudah tanggal penetapan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi termaksud dalam ayat (1) di atas.
- (3) Penetapan dan perubahan batas-batas administratif dan tempattempat lain ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi.
- (4) Ketetapan yang dimaksud dalam ayat-ayat (1) dan (3) pasal ini diumumkan dalam Berita Negara dan Berita Propinsi.
Bagian III
URUSAN KESEHATAN
Paragraf I
Tentang pemulihan kesehatan orang sakit
BAB II
Pasal 7
- (1) Dengan tidak mengurangi kekuasaan, hak, tugas dan kewajiban daerah-daerah otonoom bawahan, Propinsi mendirikan dan menyelenggarakan rumah-sakit umum dan balai pengobatan umum untuk kepentingan kesehatan dalam lingkungan daerahnya.
- (2) Rumah-sakit umum tersebut dalam ayat (1) dipergunakan untuk pengobatan dan perawatan orang-orang sakit, terutama yang kurang mampu dan yang tidak mampu.
- (3) Jika dipandang perlu Propinsi dapat mendirikan dan menyelenggarakan rumah-sakit dan balai pengobatan khusus.
BAB II
Pasal 8
- (1) Rumah-sakit dan balai pengobatan termaksud dalam Pasal 7 diwajibkan memberi pertolongan kedokteran dan kebidanan kepada orang-orang sakit, yang menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah berhak menerima pertolongan tersebut dengan percuma, kecuali di tempat-tempat yang tertentu di mana oleh Pemerintah Pusat diberikan pertolongan yang dimaksud.
- (2) Pemerintah Pusat tidak memberikan pengganti kerugian kepada Propinsi untuk pertolongan yang diberikan oleh rumah-sakit dan balai pengobatan menurut ayat (1) di atas.
- (3) Untuk pertolongan klinis yang diberikan kepada orang-orang hukuman, Kementerian Kehakiman membayar pengganti kerugian untuk pertolongan menurut tarip yang berlaku di rumah-sakit Propinsi.
BAB II
Pasal 9
Propinsi mengadakan pengawasan atas rumah-rumah-sakit sipil yang diselenggarakan oleh suatu Kementerian dan rumah-sakit partikelir dalam lingkungan daerahnya menurut petunjuk dari Menteri Kesehatan.
BAB II
Pasal 10
Untuk kepentingan urusan kesehatan di dalam lingkungan daerahnya, Dewan Pemerintah Daerah Propinsi membeli obat-obat vaccin dan alatalat kedokteran yang diperlukan terutama dari persediaan Pemerintah Pusat.
Paragraf II
Tentang pencegahan penyakit
BAB II
Pasal 11
Dengan tidak mengurangi kekuasaan daerah otonoom bawahan untuk menyelenggarakan dan mengurus pengeringan tanah, pengusahaan air minum dan pembuangan kotoran, maka:
- 8 -
- a. Dewan Pemerintah Daerah Propinsi dapat menentukan, bahwa penyelenggaraan pekerjaan-pekerjaan yang mengenai hal tersebut di atas dijalankan oleh dinas (urusan) Propinsi yang bersangkutan dengan biaya Daerah otonom bawahan yang berkepentingan;
- b. dalam keadaan istimewa Propinsi -jika perlu dengan bantuan Pemerintah Pusat -dapat menyelenggarakan sendiri pekerjaanpekerjaan mengenai hal dimaksud sub a di atas.
- c. untuk penyelenggaraan pekerjaan-pekerjaan dimaksud dalam sub a dan b, Propinsi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat.
BAB II
Pasal 12
Dewan Pemerintah Daerah Propinsi mengawasi, memimpin dan membantu Daerah otonomi bawahan dalam usahanya menyelenggarakan dan mengurus pengeringan tanah, pengusahaan air minum dan pembuangan kotoran, dan pada umumnya dalam segala hal-hal yang bersangkutan dengan usaha daerah-daerah otonom yang dimaksud tentang pencegahan penyakit dalam lingkungan daerahnya masingmasing.
BAB II
Pasal 13
Dewan Pemerintah Daerah Propinsi menyelenggarakan pencacaran menurut peraturan-peraturan Pemerintah Pusat.
Paragraf III
Tentang urusan lain megenai pemeliharaan kesehatan
BAB II
Pasal 14
- (1) Propinsi menyelenggarakan usaha pemberantasan dan pencegahan penyakit menular dan penyakit rakyat, kecuali usaha-usaha yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan mengenai:
- a. pencegahan masuknya penyakit menular melalui darat, laut dan udara (karantina),
- b. pembanterasan dan pencegahan penyakit pes;
- c. pembanterasan dan pencegahan penyakit menular dan penyakit rakyat, yang oleh Menteri Kesehatan ditentukan sebagai tugas Kementerian Kesehatan.
- (2) Daerah otonom bawahan dapat diwajibkan oleh Propinsi untuk turut menyelenggarakan usaha Propinsi dalam hal-hal yang termaksud dalam ayat (1) di atas.
- (3) Propinsi mengatur caranya pegawai-pegawai ahli kesehatan Propinsi memberikan pimpinan kepada pegawai-pegawai Daerah (otonom bawahan dengan ketentuan, bahwa Propinsi untuk pimpinan tersebut tidak dapat meminta ganti kerugian dari daerah (otonom yang bersangkutan.
BAB II
Pasal 15
Dewan Pemerintah Daerah Propinsi mengawasi, memimpin dan membantu Daerah otonom bawahan dalam usahanya untuk menyelenggarakan penyelidikan atau pemeriksaan tentang kesehatan rakyat, dalam hal mana termasuk juga pekerjaan mengadakan dan memelihara statistik tentang soal-soal yang bersangkutan dengan kesehatan rakyat.
Paragraf IV
Tentang pendidikan tenaga ahli kesehatan
BAB II
Pasal 16
- (1) Propinsi dengan izin Menteri Kesehatan dapat menyelenggarakan pendidikan tenaga ahli kesehatan, baik tenaga menengah maupun rendah, untuk mendapat ijazah Pemerintah menurut peraturanperaturan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Menteri Kesehatan.
- (2) Propinsi dapat menyerahkan urusan pendidikan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini kepada Daerah (otonomi bawahan dalam lingkungan daerahnya.
Paragraf V Tentang hal lain-lain
BAB II
Pasal 17
- (1) Jika di sesuatu tempat atau daerah timbul bencana alam, penyakit menular atau penyakit rakyat yang membahayakan, Menteri Kesehatan dapat meminta kepada Pemimpin Dinas Kesehatan Propinsi, agar pegawai-pegawai Propinsi yang dibutuhkan diperintahkan untuk membantu tempat atau daerah di mana peristiwa dimaksud di atas itu terjadi.
- (2) Biaya guna keperluan tersebut dalam ayat (1) itu menjadi beban Kementerian Kesehatan.
Bagian IV
URUSAN PEKERJAAN UMUM
Paragraf I
Tentang urusan jalan-jalan, bangunan-bangunan dan gedung-gedung
BAB II
Pasal 18
- (1) Dengan tidak mengurangi kekuasaan, hak, tugas dan kewajiban Daerah otonoom bawahan dalam hal ini, Propinsi :
- a. membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai jalan-jalan umum beserta bangunan-bangunan turutannya dan segala sesuatu yang perlu untuk keselamatan lalu-lintas di atas jalan-jalan tersebut
- b. membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai bangunanbangunan penyehatan, seperti pembuluh air minum, pembuluh pembilas dan lain-lain sebagainya-,
- c. membikin, membeli, menyewa, memperbaiki, memelihara dan menguasai gedung-gedung untuk keperluan urusan yang termasuk rumah-tangga Propinsi.
- (2) Dewan Pemerintah Daerah Propinsi diwajibkan selekas-lekasnya menetapkan jalan-jalan, yang pada waktu berlakunya Undangundang Darurat ini ada dalam lingkungan daerahnya dan yang menurut pasal 17 ayat (1) sub a Undang-undang Darurat tentang pembentukan daerah otonom tingkat Kabupaten dalam Propinsi Kalimantan dikuasai oleh masing-masing Daerah otonom bawahan ini.
- 12 -
- (3) Dewan Pemerintah Daerah Propinsi mengawasi, memimpin dan membantu Daerah otonomi bawahan dalam usahanya menyelenggarakan urusan jalan-jalan umum, bangunan-bangunan penyehatan dan gedung-gedung dari Daerah otonomi termaksud.
- (4) Propinsi membikin ,memperbaiki, memelihara dan menguasai bangunan-bangunan untuk kepentingan umum, seperti untuk pertanian, perindustrian, lalu-lintas di air dan lain-lain sebagainya.
Paragraf II Tentang perairan umum, pengairan dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan itu
BAB II
Pasal 19
- (1) Propinsi menguasai perairan umum, seperti sungai, danau sumber dan lain-lain sebagainya.
- (2) Propinsi membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai bangunan-bangunan untuk pengairan, pembuangan dan penahan air.
- (3) Daerah otonoom bawahan dapat diwajibkan oleh Propinsi untuk turut menyelenggarakan hal-hal yang bersangkutan dengan urusanurusan termaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini.
- (4) Propinsi mengatur caranya pegawai-pegawai ahli Propinsi memberikan pimpinan kepada pegawai-pegawai Daerah otonom termaksud dalam ayat (3) pasal ini dengan ketentuan bahwa Propinsi untuk pimpinan tersebut tidak dapat meminta ganti kerugian dari Daerah otonom yang bersangkutan.
Paragraf III
Ketentuan-ketentuan lain
BAB II
Pasal 20
Hal-hal yang mengenai:
- a. urusan sungai yang terbuka untuk pelayaran internasional,
- b. urusan pembikinan dan eksploitasi bangunan-bangunan pembangkitan tenaga-air,
diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat
BAB II
Pasal 21
Ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 tidak mengurangi hak Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga untuk mengadakan pengawasan serta merancangkan dan menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan dalam lingkungan daerah Propinsi guna kemakmuran umum, tentang hal mana Menteri tersebut dapat mengadakan peraturan-peraturannya.
BAB II
Pasal 22
- (1) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi untuk mengadakan pekerjaan membangun, memperbaiki atau memperluas pekerjaan-pekerjaan, yang menurut ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 termasuk urusan rumah-tangga Propinsi, yang biayanya melebihi jumlah yang akan ditentukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga, tidak boleh dijalankan sebelum proyek-proyek yang bersangkutan disetujui oleh Menteri tersebut.
- 14 -
- (2) Dalam hal-hal istimewa Menteri Pekerjaan Umum ini dan Tenaga dengan
BAB II
Pasal 23
Dalam melaksanakan hal-hal yang termasuk urusan rumahtangga Propinsi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga tiap-tiap tahun dapat memberikan sokongan sebesar jumlah yang ditetapkan oleh Menteri (Kementerian) itu.
BAB II
Pasal 24
- (1) Jika dalam sesuatu daerah terjadi bencana alam, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dapat menarik untuk sementara waktu pegawaipegawai Dinas Pekerjaan Umum Propinsi guna membantu daerah yang terancam.
- (2) Biaya untuk tindakan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditanggung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan tidak mengurangi haknya untuk meminta kembali biaya itu dari daerah yang menerima bantuan tersebut.
Bagian V
URUSAN PERTANIAN
Paragraf I
Tentang penyuluh pertanian rakyat
BAB II
Pasal 25
- (1) Propinsi menyelenggarakan usaha penyuluh pertanian rakyat yang tidak diurus oleh Pemerintah Pusat, dengan
BAB II
Pasal 26
Dewan Pemerintah Daerah Propinsi dengan bantuan Dewan-dewan Pemerintah Daerah -otonom bawahan, membantu Pemerintah Pusat dalam mengumpulkan catatan-catatan dan angka-angka dari pertanian dan dari percobaan-percobaan pemotongan padi (proefsnitten) untuk kepentingan statistik pertanian atau politik penetapan harga-harga pasar dari hasil pertanian.
Paragraf II
Tentang hal penyelidikan dan percobaan pertanian.
BAB II
Pasal 27
Dengan persetujuan Menteri Pertanian, Propinsi dapat mengadakan percobaan-percobaan untuk memecahkan soal-soal dalam lapangan teknik-pertanian
BAB II
Pasal 28
Dewan Pemerintah Daerah Propinsi melaksanakan percobaan-percobaan dan penyelidikan-penyelidikan tentang perusahaan dan kultur pertanian (bedrijfs-en cultuur-ontledingen) dalam lapangan pertanian yang dipandang perlu oleh Menteri Pertanian, menurut petunjuk-petunjuk yang ditetapkan oleh Menteri tersebut.
BAB II
Pasal 29
- (1) Jika dipandang perlu oleh Menteri Pertanian, maka Propinsi memberi bantuannya terhadap segala penyelidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam hal pertanian.
- (2) Pembiayaan usaha-usaha dan tindakan-tindakan yang khusus berkenaan dengan ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan Pasal 26 ditanggung oleh Kementerian Pertanian.
Paragraf III
Tentang persediaan alat-alat pertanian, bibit dan lain-lain sebagainya
BAB II
Pasal 30
Dengan tidak mengurangi kekuasaan, hak, tugas dan kewajiban Daerah (otonomi bawahan, maka untuk kepentingan pertanian rakyat dalam lingkungan daerahnya, Propinsi mengadakan kebun-kebun, pupukbuatan serta bibit dan biji tanaman yang terbaik.
Paragraf IV
Tentang pembanterasan dan pencegahan penyakit dan gangguan tanaman
BAB II
Pasal 31
Dewan Pemerintah Daerah Propinsi mengawasi, memimpin dan membantu Daerah otonom bawahan dalam usahanya membanteras dan mencegah penyakit dan gangguan tanaman.
BAB II
Pasal 32
Untuk keperluan pembanterasan dan pencegahan penyakit dan gangguan tanaman dalam lingkungan daerahnya, Propinsi membeli obat-obat dan lain-lain sebagainya terutama dari persediaan Pemerintah Pusat.
BAB II
Pasal 33
Bilamana berjangkit penyakit atau gangguan tanaman, sehingga sangat dikuatirkan akan membahayakan keadaan makanan rakyat, maka Dewan Pemerintah Daerah Propinsi dengan petunjuk-petunjuk Menteri Pertanian selekas-lekasnya mengadakan tindakan-tindakan untuk membanteras dan mencegah penyakit atau gangguan tersebut.
Paragraf V Tentang, pendidikan pertanian
BAB II
Pasal 34
Propinsi menyelenggarakan pendidikan pertanian dengan mendirikan sekolah-sekolah perusahaan pertanian (landbouwbedrijf-scholen), sekolah-sekolah pertanian rendah dan kursus-kursus tani menurut pedoman yang diberikan oleh Menteri Pertanian.
Bagian VI
URUSAN KEHEWANAN
Paragraf I Tentang memajukan peternakan
BAB II
Pasal 35
- (1) Propinsi menyelenggarakan usaha memajukan peternakan, termasuk juga ternak jenis unggas dalam lingkungan daerahnya, terkecuali halhal yang mengenai:
- a. usaha memasukkan bibit ternak - termasuk ternak jenis unggas dari luar daerah Propinsi;
- b. usaha menternakkan atau menyediakan bibit ternak untuk dibagibagikan dalam lingkungan di luar daerah Propinsi;
- c. mengadakan peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan lain dalam urusan peternakan - termasuk ternak jenis unggas - yang mempengaruhi lingkungan yang lebih luas dari daerah Propinsi.
- (2) Daerah otonom bawahan terdapat diwajibkan oleh Propinsi untuk turut menyelenggarakan usaha-usaha Propinsi termaksud dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Propinsi mengatur caranya pegawai-pegawai ahli kehewanan Propinsi memberikan pimpinan kepada pegawai-pegawai Daerah otonom termaksud dalam ayat (2) dengan ketentuan, bahwa Propinsi untuk pimpinan tersebut tidak meminta ganti kerugian dari Daerah otonom yang bersangkutan.
BAB II
Pasal 36
Dewan Pemerintah Daerah Propinsi dengan bantuan Dewan-dewan Pemerintah Daerah otonom bawahan, membantu Pemerintah Pusat dalam usahanya mengumpulkan keterangan-keterangan dan angkaangka untuk kepentingan kehewanan dan memberi laporan-laporan tentang keadaan daerahnya kepada Menteri Pertanian.
Paragraf II
Tentang urusan kesehatan hewan ternak dan hal-hal yang bersangkutan dengan itu
- (1) Dewan Pemerintah Daerah Propinsi mengawasi, memimpin dan membantu Daerah otonomi bawahan dalam usahanya menyelenggarakan urusan kesehatan hewan ternak dan hal-hal yang bersangkutan dengan itu.
- (2) Dalam peraturan-peraturan daerah yang ditetapkan oleh Propinsi berkenaan dengan ketentuan dalam ayat (1) pasal ini dapat diadakan ketentuan tentang penggantian biaya oleh Daerah otonom yang menerima bantuan itu.
BAB II
Pasal 38
- (1) Propinsi dengan
BAB II
Pasal 39
Usaha mencegah penyakit hewan menular, penjagaan menjalarnya penyakit hewan tersebut sewaktu mengadakan pengangkutan hewan melalui laut ke Dalam Negeri ,atau bahan-bahan yang berasal dari hewan,demikian pula segala macam rumput dan rumput kering untuk hewan,usaha mencegah penyakit ternak jenis unggas yang menular dan penyakit anjing-gila pada anjing,kucing dan kera ,adalah semata-mata urusan Pemerintah Pusat.
BAB II
Pasal 40
- (1) Selama Pemerintah Pusat tidak menjalankan kekuasaan,hak, tugas dan kewajiban yang dimaksud dalam Pasal 39,maka Propinsi dapat mengadakan peraturan daerah atau mengambil tindakan-tindakan tentang:
- a. pembanterasan penyakit hewan dan ternak jenis unggas yang menular,penyakit anjing-gila pada anjing,kucing dan kera;
- b. pembanterasan penyakit lain pada hewan dan ternak jenis unggas.
- (2) Peraturan daerah Propinsi yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak berlaku selama disahkan oleh Presiden.
- (3) Dewan Pemerintah Daerah Propinsi menjalankan dan memerintahkan supaya dijalankan petunjuk-petunjuk teknis,yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian tentang usaha-usaha yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini jo Pasal 39.
- (4) Dalam menyelenggarakan kekuasaan,hak,tugas dan kewajiban yang dimaksud dalam ayat (1) di atas Propinsi berusaha agar Daerah otonom bawahan turut menyelenggarakannya.
<!-- formula-not-decoded -->
- (5) Propinsi mengatur caranya pegawai-pegawai ahli kehewanan Propinsi memberikan pimpinan kepada pegawai-pegawai Daerah
- 23 - otonom termaksud dalam ayat (3) pasal ini,dengan ketentuan bahwa Propinsi untuk pimpinan tersebut tidak dapat meminta ganti kerugian dari daerah otonom yang bersangkutan.
BAB II
Pasal 41
- (1) Jikalau dalam sesuatu daerah berjangkit penyakit hewan menular dengan hebat,Menteri Pertanian dapat menarik untuk sementara waktu pegawai-pegawai ahli Propinsi guna membantu daerah yang terancam.
- (2) Biaya untuk tindakan yang dimaksud dalam ayat (1) di atas ditanggung oleh Kementerian Pertanian,dengan tidak mengurangi haknya meminta kembali biaya itu dari daerah yang menerima bantuan.
BAB II
Pasal 42
Untuk keperluan pembanterasan dan pencegahan penyakit hewan Propinsi membeli obat-obat,sera,vaccin dan lain-lain sebagainya terutama dari persediaan Pemerintah Pusat.
Paragraf IV Tentang pendidikan pegawai ahli
BAB II
Pasal 43
Propinsi yang mempunyai dokter hewan, dengan persetujuan Menteri Pertanian dapat mengadakan pendidikan pegawai-pegawai ahli, yaitu mantri hewan dari juru-pemeriksa hewan, daging dan susu (kirmester).
Paragraf V Tentang penyelidikan hewan
BAB II
Pasal 44
- (1) Dewan Pemerintah Daerah Propinsi memberikan bantuannya yang diminta oleh Menteri Pertanian guna penyelidikan hewan dan sebabsebabnya yang mempengaruhi keadaan hewan.
- (2) Biaya untuk usaha istimewa yang diperlukan guna memberikan bantuan itu ditanggung oleh Kementerian Pertanian.
Bagian VII
URUSAN PERIKANAN
A. PERIKANAN DARAT
Paragraf I
Tentang memajukan perikanan darat
BAB II
Pasal 45
- (1) Propinsi menyelenggarakan usaha memajukan perikanan darat di dalam lingkungan daerahnya, menurut rencana tahunan yang telah disetujui dan menurut petunjuk-petunjuk yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- (2) Untuk kepentingan kemajuan dan perbaikan mutu perikanan darat di dalam lingkungan daerahnya, Propinsi mengadakan penerangan,
- 25 - demonstrasi, propaganda dan lain-lain usaha yang tidak termasuk urusan Pemerintah Pusat.
- (3) Peraturan daerah Propinsi yang mengandung hal-hal yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak berlaku sebelum disahkan oleh Presiden.
BAB II
Pasal 46
- (1) Daerah otonom bawahan dapat diwajibkan oleh Propinsi untuk turut menyelenggarakan usaha-usaha Propinsi termaksud dalam Pasal 45.
- (2) Propinsi mengatur caranya pegawai-pegawai ahli perikanan Propinsi memberikan pimpinan kepada pegawai-pegawai Daerah otonom, termaksud dalam ayat (1) di atas, dengan ketentuan bahwa Propinsi tidak dapat meminta ganti kerugian dari Daerah otonoom yang bersangkutan.
BAB II
Pasal 47
Dewan Pemerintah Daerah Propinsi dengan bantuan Dewan-dewan Pemerintah Daerah otonom bawahan, membantu Pemerintah Pusat dalam usahanya mengumpulkan keterangan-keterangan dan angkaangka untuk kepentingan perikanan darat, dan memberi laporan tentang keadaan perikanan darat dalam lingkungan daerahnya kepada Menteri Pertanian, menurut petunjuk-petunjuk yang ditetapkan oleh Menteri tersebut.
Paragraf II ...
BAB II
Pasal 48
Segala penyelidikan dalam lapangan perikanan darat adalah sematamata urusan Pemerintah Pusat.
BAB II
Pasal 49
Dengan persetujuan Menteri Pertanian, Propinsi dapat mengadakan percobaan-percobaan dalam lapangan teknik perikanan darat.
BAB II
Pasal 50
Dewan Pemerintah Daerah Propinsi melaksanakan percobaan-percobaan dan penyelidikan perusahaan (bedrijfsontledingen) dalam lapangan perikanan darat, yang ditentukan oleh Menteri Pertanian dengan
BAB II
Pasal 51
- (1) Jika dipandang perlu Propinsi memberi bantuan dalam segala penyelidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pembiayaan usaha-usaha dan tindakan-tindakan yang khusus berkenaan dengan ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan Pasal 50 ditanggung oleh Kementerian Pertanian.
Paragraf III
BAB II
Pasal 52
- (1) Propinsi mengatur dan mengurus persediaan dan peredaran bibit ikan, dengan bantuan Daerah otonoom bawahan.
- (2) Dewan Pemerintah Daerah Propinsi, bilamana perlu dengan bantuan Menteri Pertanian, menyediakan bahan-bahan dari alat-alat untuk kepentingan perikanan darat dalam. lingkungan daerahnya.
Paragraf IV
Tentang pembanterasan dan pencegahan penyakit ikan dan gangguan ikan
BAB II
Pasal 53
Propinsi menyelenggarakan usaha-usaha membanteras dan mencegah penyakit ikan dan gangguan ikan dengan bantuan Daerah otonoom bawahan.
BAB II
Pasal 54
Untuk kepentingan perikanan darat dalam lingkungan daerahnya Propinsi membeli obat-obat dan lain-lain sebagainya terutama dari persediaan Pemerintah Pusat.
Paragraf V
Tentang pendidikan pegawai ahli
- (1) Propinsi dengan persetujuan Menteri Pertanian mengadakan pendidikan pegawai-pegawai ahli rendahan yaitu mantri perikanan untuk kepentingan urusan perikanan darat dalam lingkungan daerahnya.
- (2) Propinsi dapat mengadakan kursus perikanan dalam tingkatan rendah dalam lingkungan daerahnya.
B. PERIKANAN PANTAI
BAB II
Pasal 56
Propinsi menjalankan kekuasaan, hak, tugas dan kewajiban mengenai penangkapan ikan di pantai, yang menurut ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) dari "Kustvisscherijordonnantie" (Staatsblad 1928 No. 185) dapat diatur dengan "gewestelijke keuren".
Bagian VIII URUSAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN
Paragraf I
Tentang hal sekolah, kursus dan perpustakaan
BAB II
Pasal 57
- (1) Propinsi menyelenggarakan dan mendirikan sekolah-sekolah rendah, kecuali sekolah rakyat latihan dan memberi subsidi kepada sekolah rendah partikelir dalam lingkungan daerahnya.
- (2) Yang dimaksud dengan sekolah rendah tersebut dalam ayat (1) pasal ini ialah sekolah, yang memberikan pelajaran umum tingkatan rendah, seperti dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia tahun 1950 No.4 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran, termasuk sekolah rendah peralihan, yaitu sekolah rendah warga negara Indonesia keturunan bangsa asing .
BAB II
Pasal 58
Propinsi mendirikan dan menyelenggarakan kursus pengetahuan umum (KUP) tingkatan B dan C dan memberi subsidi kepada kursus partikelir semacam itu dalam lingkungan daerahnya.
BAB II
Pasal 59
Propinsi mendirikan dan menyelenggarakan kursus pengajar untuk pengantar kekewajiban belajar.
BAB II
Pasal 60
Propinsi menyelenggarakan usaha mengadakan perpustakaan rakyat tingkatan menengah dan atas.
BAB II
Pasal 61
- (1) Dalam melaksanakan kekuasaan, tugas, hak dan kewajiban Propinsi termaksud dalam Pasal 57, 58, 59, 60 dan 62, Propinsi
BAB II
Pasal 62
Propinsi menyelenggarakan usaha memajukan kesenian daerah dalam lingkungan daerahnya dengan
BAB II
Pasal 64
- (1) Dewan Pemerintah Daerah Propinsi memberikan segala bantuan yang diminta oleh atau atas nama Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan guna mengadakan penyelidikan dan percobaan dalam lapangan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan.
- (2) Biaya untuk keperluan tersebut dalam ayat (1) pasal ini ditanggung oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
Bagian IX
URUSAN DAN KEWAJIBAN LAIN-LAIN
Paragraf I
Tentang urusan penguburan mayat
BAB II
Pasal 65
- (1) Dengan tidak mengurangi kekuasaan, hak, tugas dan kewajiban Daerah otonom bawahan, Propinsi berhak mengatur dalam peraturan Daerah Propinsi hal-hal yang telah diatur dalam ordonnansi tentang penguburan mayat, tanggal 15 Desember 1864 (Staatsblad 1864 No. 196 sebagaimana ordonnansi ini kini berbunyi sesudah beberapa kali diubah dan ditambah.
- (2) Jika Propinsi mempergunakan haknya tercantum dalam ayat (1) di atas, maka bagi daerah Propinsi Kalimantan ordonnansi tersebut berhenti berkekuatan pada waktu peraturan Daerah Propinsi yang bersangkutan mulai berlaku.
Paragraf II
Tentang pembikinan sumur-bor
BAB II
Pasal 66
- (1) Propinsi dengan peraturan daerah berhak mengatur hal pembikinan sumur-bor oleh pihak lain dari Negara yang telah diatur dalam ordonnansi tanggal 10 Agustus 1912 (Staatsblad No. 430, sebagai ordonnansi ini berbunyi sekarang sesudah dirubah).
- (2) Pada waktu berlakunya peraturan daerah Propinsi yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, bagi Propinsi ordonnansi yang disebut dalam ayat itu berhenti berkekuatan.
- (3) Oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi tidak diberi izin membikin sumur-bor sebelum tentang hal itu diperoleh pertimbangan dari Jawatan "Grondpeilwezen".
- (4) Peraturan daerah Propinsi termaksud dalam ayat (1) di atas tidak berlaku sebelum disahkan oleh Presiden.
Paragraf III Kewajiban yang bersangkutan dengan peraturan "Hinder - ordonnantie"
BAB II
Pasal 67
Dewan Pemerintah Daerah Propinsi menjalankan kekuasaan yang menurut ketentuan Pasal 10 ayat (2) sub b "Hinder-ordonnantie" (Staatsblad 1926 No. 226, sejak telah diubah dan ditambah) dijalankan oleh "Directeur van Binnenlandsch Bestuur" dahulu.
Paragraf IV
Tentang pemasangan dan pemakaian Kawat guna pengangkutan (transportkabel)
BAB II
Pasal 68
- (1) Propinsi dengan peraturan daerah berhak mengatur hal-hal yang telah diatur dalam keputusan tanggal 9 Juli 1871 (Staatsblad 1 871 No. 102, sejak telah diubah dan ditambah) tentang pemasangan dan pemakaian kawat guna pengangkutan.
- (2) Pada waktu berlakunya peraturan daerah Propinsi yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, keputusan yang disebut dalam ayat (1) itu berhenti berkekuatan dalam Propinsi.
Paragraf V
BAB II
Pasal 69
Propinsi dengan peraturan daerah berhak mengatur hal-hal yang menurut Pasal 2 ayat (2) "Schepenordonnantie" (Staatsblad 1927 No. 289, sejak telah diubah dan ditambah) dapat diatur oleh "Hoofd van Gewestelijk Bestuur", satu dan lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam ordonnantie tersebut.
Paragraf VI
Tentang urusan lalu-lintas jalan
BAB II
Pasal 70
Pemerintah Daerah Propinsi diwajibkan menjalankan kekuasaan, hak, tugas dan kewajiban mengenai urusan lalu-lintas jalan, yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam "Wegverkeersordonnantie" (Staatsblad 1933 No. 86) dan "Wegverkeers-verordening" (Staatsblad 1936 No. 451, sejak telah diubah dan ditambah) ditugaskan kepada Pemerintah Daerah otonoom setingkat dengan Propinsi.
Paragraf VII
Tentang pengambilan benda-tambang yang tidak disebut dalam Pasal 1 "Indische Mijnwet"
BAB II
Pasal 71
- 35 - disebut dalam Pasal 1 "Indische Mijnwet" (Staatsblad 1899 No. 214, yang sejak telah diubah antara lain dengan Staatsblad 1919 No. 4) dengan
BAB II
Pasal 72
Pemerintah Daerah Propinsi berhak menjalankan kekuasaan, hak,tugas dan kewajiban yang menurut Pasal-pasal 59 ayat (1), 60 ayat (3) dan
,64 ayat (1) 65 ayat (1) "Boschverordening Java en Madura 1932" (Staatsblad 1932 No.466) dilakukan oleh "provinciale raad/raden" dan yang menurut Pasal 59 ayat (2) dilakukan oleh "Gouverneurs",satu sama lain dengan
BAB II
Pasal 73
Dewan Pemerintah Daerah Propinsi menjalankan kekuasaan yang menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) peraturan "nieuw reglement op het maken en verkrijgbaar stellen van ijs en koolzuurhoudende wateren" (Staatsblad 1922 No. 678, sejak telah beberapa kali diubah dan ditambah) dijalankan oleh Gouverneur dahulu.
Bagian X
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB II
Pasal 74
Urusan rumah-tangga dan kewajiban lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-undang No. 22 tahun 1948 yang belum
- 37 -
tersebut dalam Bab II Bagian III sampai dengan VIII di atas misalnya mengenai:
1. urusan agraria;
2. urusan kerajinan , perindustrian dan perdagangan dalam negeri:
3. urusan perburuan;
4. urusan sosial;
5. urusan penerangan dan
bahagian-bahagian dari urusan-urusan yang dimaksud dalam Bagian III s/d VIII, yang belum diatur dalam undang-undang ini dan perubahanperubahan dari ketentuan-ketentuan dalam Bagian III s/d VIII termaksud, diatur dalam Peraturan Pemerintah.
BAB II
Pasal 75
- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Bab II Undang-undang ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi berhak pula mengatur dan mengurus hal-hal yang termasuk kepentingan daerah Propinsi.
- (2) Dalam menyelenggarakan hal-hal termaksud dalam ayat (1) Propinsi mengikuti petunjuk-petunjuk yang dapat diberikan oleh Pemerintah Pusat.
BAB II
Pasal 76
Bab II Undang-undang Darurat ini kepada daerah otonom bawahan.
BAB II
Pasal 77
Selain daripada hal-hal yang ditentukan dalam Bab II dang-undang ini, maka Pemerintah Daerah Propinsi diwajibkan menjalankan kekuasaan, hak, tugas dan kewajiban yang menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan lain ditugaskan kepada Pemerintah Daerah otonom setingkat dengan Propinsi.
TENTANG HAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENYERAHAN URUSAN DAN KEWAJIBAN PROPINSI DAN PENYERAHAN DARI OBYEK-OBYEK LAIN-LAINNYA
Paragraf I
Tentang susunan dinas (urusan) Propinsi dan hubungan antara Propinsi dengan Pemerintah Pusat
BAB III
Pasal 78
- (1) Untuk menyelenggarakan urusan rumah-tangga dan kewajibankewajiban termaksud dalam undang-undang ini Propinsi berhak membentuk dan menyusun dinas (urusan) Propinsi menurut petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Menteri yang bersangkutan.
- (2) Propinsi menjalankan dan mengusahakan supaya dijalankan petunjuk-petunjuk teknis yang diberikan oleh Menteri yang bersangkutan untuk melancarkan jalannya pekerjaan.
- (3) Dewan Pemerintah Daerah Propinsi mengusahakan agar Menteri yang bersangkutan masing-masing mengetahui jalannya hal-hal yang dilaksanakan oleh Propinsi dengan mengirimkan laporan berkala
Propinsi ...
- 39 - kepada Menteri yang bersangkutan, tentang hal-hal yang termasuk rumah-tangga Propinsi.
- (4) Dewan Pemerintah Daerah Propinsi mengusahakan supaya kepala atau pemimpin dinas (urusan) Propinsi masing-masing memenuhi panggilan dari Menteri yang bersangkutan untuk mengadakan pembicaraan bersama tentang urusan-urusan teknis yang termasuk pekerjaan masing-masing kepala atau pemimpin dinas (urusan) Propinsi.
- (5) Biaya untuk memenuhi panggilan yang dimaksud dalam ayat (4) pasal ini ditanggung oleh Kementerian yang berkepentingan.
Paragraf II Tentang pegawai daerah otonoom Propinsi
BAB III
Pasal 79
- (1) Dengan tidak mengurangi hak untuk mengangkat pegawai-pegawai daerah otonom yang termaksud dalam Pasal 21 Undang-undang No. 22 tahun 1948, maka untuk menyelengarakan hal-hal yang termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban Propinsi, oleh Menteri yang bersangkutan dapat:
- a. diserahkan pegawai Negara untuk diangkat menjadi pegawai Propinsi;
- b. diperbantukan-pegawai Negara untuk dipekerjakan kepada Propinsi.
- (2) Dengan peraturan Pemerintah atau dengan peraturan Menteri dapat diadakan ketentuan-ketentuan tentang kedudukan pegawai Negara
- 40 - yang diangkat menjadi pegawai Propinsi atau yang diperbantukan kepada Propinsi.
- (3) Pemindahan pegawai Negara yang diperbantukan kepada Propinsi ke Propinsi lain, diatur oleh Menteri yang bersangkutan, sesudah mendengar pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi yang bersangkutan.
- (4) Pemindahan pegawai Negara yang diperbantukan kepada Propinsi di dalam lingkungan daerah Propinsi, diatur oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi dan diberitahukan kepada Menteri yang bersangkutan.
Paragraf III
Tanah, bangunan, gedung dan lain-lain sebagainya
BAB III
Pasal 80
- (1) Tanah, bangunan, gedung dan barang-barang tidak bergerak lainnya milik Pemerintah, yang dibutuhkan oleh Propinsi untuk menyelenggarakan urusan rumah-tangga dan kewajibannya menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini, oleh yang berwajib diserahkan kepada Propinsi untuk dipergunakan diurus dan dipelihara dengan hak-pakai, kecuali tanah, bangunan, gedung dan lain-lain sebagainya yang dikuasai oleh Kementerian Pertahanan.
<!-- formula-not-decoded -->
- (2) Barang inventaris dan barang bergerak lainnya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan urusan rumah-tangga dan kewajiban Propinsi diserahkan kepada Propinsi dalam hak-milik.
- (3) Segala utang-piutang yang bersangkutan dengan urusan rumahtangga yang diserahkan kepada Propinsi, pada waktu penyerahan menjadi tanggungan Propinsi, dengan ketentuan bahwa soal-soal yang timbul
- 41 - mengenai hal ini dapat diminta penyelesaiannya kepada Pemerintah Pusat.
- (4) Untuk penyelenggaraan urusan-urusan dan kewajiban-kewajiban Propinsi, termaksud dalam Undang-undang ini maka Kementerian yang bersangkutan menyerahkan kepada Propinsi uang sejumlah yang ditetapkan dalam ketetapan Menteri yang bersangkutan, sekedar perbelanjaan yang dimaksud sebelum diselenggarakan oleh Propinsi termasuk dalam anggaran belanja kementerian yang bersangkutan.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 81
- (1) Semua peraturan termasuk pula peraturan-peraturan "Keuren en reglementen van politie" sebagai dimaksud dalam Staatsblad 1938 No. 61 8 jo. Staatsblad 1 938 No. 652, yang berlaku sebelum berlakunya Undang-undang ini, sepanjang peraturan-peraturan tersebut mengatur hal-hal yang menurut ketentuan dalam Undangundang ini termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban Propinsi, sesudah berlakunya undang-undang ini berlaku terus sebagai peraturan daerah Propinsi dan dapat diubah, ditambah, diganti atau ditarik kembali oleh Propinsi.
<!-- formula-not-decoded -->
- (2) Peraturan-peraturan termaksud dalam ayat (1) pasal ini yang berlaku sebagai peraturan daerah Propinsi, tidak berlaku lagi lima tahun sesudah tanggal mulai berlakunya Undang-undang Pembentukan ini.
- (1) Apabila pada waktu berlakunya Undang-undang ini masih belum dapat dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi menurut undang-undang pemilihan sebagai dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) Undang-undang No.22 tahun 1948, atau masih belum dapat diadakan tindakan-tindakan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, maka segala kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi dijalankan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan sampai dapat dibentuk dewandewan termaksud di atas.
- (2) Menunggu berlakunya undang-undang pemilihan yang termaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (3) Undang-undang No. 22 tahun 1948, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dapat dibentuk menurut Peraturan Pemerintah.
- (3) Anggota-anggota Dewan-dewan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini meletakkan keanggotaannya serentak pada waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi yang pertama tersusun menurut Undang-undang Pemilihan yang dimaksud dalam ayat (1) di atas.
- (4) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi yang pertama terpilih menurut Undang-undang Pemilihan, meletakkan keanggotaannya bersama-sama pada tanggal 15 Juli 1955.
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 83
- (1) Apabila pada waktu berlakunya Undang-undang ini, ## BAB V KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 84
- (1) Undang-undang Darurat ini dinamakan "Undang-undang Pembentukan Daerah Otonoom Propinsi Kalimantan".
- (2) Pada waktu berlakunya Undang-undang Darurat ini, segala ketentuan dalam peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan tata-usaha yang bertentangan atau tidak sejalan dengan Undang-undang Darurat ini, dianggap dicabut atau diberhentikan berlakunya.
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 85
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 7 Januari 1953.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Undang-Undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
pada tanggal 7 Januari 1953. Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO.
Menteri Dalam Negeri,
MOHAMADROEM.
Diundangkan
pada tanggal 13 Januari 1953.
Menteri Kehakiman,
LOEKMAN WIRIADINATA.
LEMBARAN NEGARA NOMOR 8 TAHUN 1953
PENJELASAN
Pembukaan
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 2 TAHUN 1953 TENTANG
## PEMBENTUKAN DAERAH OTONOOM PROPINSI KALIMANTAN.
## PENJELASAN UMUM.
1. Berhubung dengan keadaan yang mendesak sebagaimana dijelaskan lebih jauh seperti di bawah ini, maka dengan Undang- Undang Darurat ini dibentuk daerah Propinsi Kalimantan, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terletak dalam Undang-undang No. 22 tahun 1948 ("Undangundang Pokok tentang Pemerintah Daerah").
2. Sebagaimana telah diketahui, sejak terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, berhubungan dengan desak-desakan rakyat Kalimantan, maka untuk mengatasi keadaan dan selaras dengan kehendak masa, oleh Gubernur Kalimantan berdasar atas pertimbangan-pertimbangan politisch-psychologisch ditinjau dari sudut kebijaksanaan pemerintahan yang praktis, dengan keputusan tertanggal 14 Agustus 1950 No. 186/OPB/92/14 untuk sementara waktu sambil menunggu tindakan-tindakan selanjutnya dari Pemerintah Pusat, telah dibentuk beberapa daerah Kabupaten, Daerah Istimewa dan Kotapraja (setingkat Kabupaten), yang dimaksud akan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri di bagian wilayah tertentu di Propinsi Kalimantan.
3. Kecuali di Daerah (Istimewa) Kutai di daerah-daerah termaksud oleh Gubernur Kalimantan juga telah dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pemerintah Daerahnya dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1950, sepanjang peraturan itu masih berlaku.
## - 46 -
4. Oleh karena pembentukan daerah-daerah termaksud tidak mempunyai dasar formeel menurut perundang-undangan yang berlaku, lagipula kenyataannya belum terbentuk satu daerah otonoom Propinsi Kalimantan, yang bertugas menyelenggarakan pengawasan dan pimpinan yang sewajarnya terhadap daerah-daerah tersebut diatas, maka timbullah segera berbagai-bagai kesukaran, kesulitan dan keragu-raguan, yang bersangkut paut dengan pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pemerintah Daerah didaerah-daerah itu.
5. Berkenaan dengan hal ikhwal yang diuraikan diatas dan dengan memperhatikan perkembangan politik didaerah Kalimantan pada masa terakhir, maka Pemerintah berpendapat perlu segera melegaliseer daerah-daerah yang dibentuk sementara oleh Gubernur itu, dengan membentuk secara resmi daerah-daerah itu sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1948 Republik Indonesia. Bertepatan dengan itu diselenggarakan pula pembentukan daerah-daerah otonoom Kabupaten lainnya di Kalimantan Barat dan Kota Besar Potianak, sekali jalan juga Propinsi otonoom Kalimantan yang akan melingkungi semua daerah-daerah otonoom tingkat Kabupaten termaksud.
6. Oleh karena mengingat keadaan, menunda-nunda pelaksanaan pembentukan daerah-daerah otonoom termaksud tidak dapat dipertanggung-jawabkan lebih jauh, maka satu-satunya jalan yang harus dilalui yaitu menetapkan peraturan pembentukan yang dimaksud dalam suatu Undang-Undang Darurat yang segera dapat dijalankan.
7. Daerah Propinsi otonoom Kalimantan meliputi seluruh Propinsi administratif Kalimantan sebagai dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat tanggal 14 Agustus 1950 No. 21.
8. Oleh karena di dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak dinyatakan batas-batas lingkungan wilayah Propinsi Kalimantan, maka disini perlu dijelaskan bahwa daerah otonoom Propinsi Kalimantan itu meliputi wilayah:
## - 47 -
- a. bekas keresidenan Kalimantan Timur Selatan yang dahulu meliputi "Residentie Zuider En Oosterafdeling" sebagai di maksud dalam Staatsblad 1938 No. 352 (jo. Bijblad No.14239), keresidenan mana kemudian dalam tahun 1946 menurut bunyi Staatsblad 1946 No. 64 jo. No. 69, telah terbagi dalam dua ressort "Conica", yang masing-masing untuk sementara waktu dewasa itu dianggap sebagai keresidenan, yaitu:
1. keresidenan "Oost-Borneo" yang meliputi afdeling-afdeling Samarinda dan Boeloengan, dalam afdeling mana termasuk swapraja-swapraja Kutai, Berau dan Bulongan, dan suatu wilayah yang dahulu dikenal sebagai "rechtstreeks bestuurd gebied" yang terdiri dari "onderafdeling Pasir", dan
2. keresidenan "Ziud-Borneo" yang meliputi bekas afdeling-afdeling Banjarmasin, Hulu Sungai dan Kaupas Barito.
- b. bekas keresidenan "Wester-afdeling van Borneo" yang dimaksud dalam Staatsblad 1938 No. 352, keresidenan mana kemudian oleh Pemerintah Prae Federal diakui sebagai daerah satuan kenegaraan dengan nama "Daerah Istimewa Kalimantan Barat" (Staatsblad 1948 No. 58).
Sebagaimana telah diketahui, maka Daerah Istimewa Kalimantan Barat, berhubung dengan keadaan yang timbul dalam masa Pemerintah Federal, ternyata sudah tidak dapat menjalankan pemerintah lagi, malahan dengan keputusan tertanggal 7 Mei 1950 No. 234/R dan tanggal tersebut pula No. 235/R berturutturut Badan Pemerintah Daerah Istimewa dan penjabat Kepala Daerah Istimewa Kalimantan Barat telah menyerahkan segala hak kekuasaannya kepada Pemerintah Pusat, yang diwakili oleh seorang pegawai Republik Indonesia Serikat dengan pangkat Residen.
Dalam pertumbuhannya lebih lanjut wilayah yang termasuk dalam Daerah kalimantan Barat tersebut, administratip dimasukkan dalam Propinsi Kalimantan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No.21 tahun 1950, di bawah pemerintahan Gubernur kalimantan.
## - 48 -
9. Dengan pembentukan daerah otonoom Propinsi Kalimantan yang meliputi seluruh wilayah Kalimantan sebagai dimaksud itu, maka Pemerintah Pusat telah meletakkan batu pertama untuk perkembangan Kalimantan lebih lanjut ke arah susunan ketata-negaraan yang demokratis, yang berdasarkan
PENJELASAN
Pasal 131
Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Undang-undang No. 22 tahun 1948. Bersangkutan dengan hal itu perlu dikemukakan disini, bahwa pembentukan daerah otonoom Propinsi Kalimantan itu sekali-kali tidak dimaksudkan untuk a priori membendung hasrat dan keingin rakyat Kalimantan, apabila keadaan sudah mengizinkan meninjau kembali soal memecah Propinsi Kalimantan lebih lanjut dalam beberapa daerah-daerah otonoom yang bertingkat Propinsi. 10. Dalam Undang-undang pembentukan ini telah diusahakan untuk mencari suatu cara penetapan b