Unknown Unknown Nomor 5 Tahun 2016 tentang PENYELESAIAN KASUSPERTANAHAN DI KABUPATEN OGANKOMERING ILIR DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHAESA· BUPATIOGANKOMERINGILIR, - a. bahwa dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa lahan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Prosedur Pengaduan dan Pedoman . Penanganan Penyelesaian Sengketa Lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir; - b. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu diganti menyesuaikan Peraturan P~~TM Kabupaten Ogan Komering HiT Nomor 2 TMlJl1 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI OGAN KOMERING IllR
PERATURAN BUPATIOGANKOMERING ILIR NOMOR: 5 TAHUN2017
TENTANG
PENYELESAIAN KASUSPERTANAHAN DI KABUPATEN OGANKOMERING ILIR
DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHAESA·
BUPATIOGANKOMERINGILIR,
- a. bahwa dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa lahan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Prosedur Pengaduan dan Pedoman . Penanganan Penyelesaian Sengketa Lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- b. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu diganti menyesuaikan Peraturan P~~TM Kabupaten Ogan Komering HiT Nomor 2 TMlJl1 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan [Lernbaran Negara :R~P1J1Jlik Indonesia Tahun I~S~ Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia T~h1Jn 19qO Nqm9T 104, T~mRMM Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20i4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, T~mRMM Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor ...
2
2
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201S Nomor S8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tabun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613); 4
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 3643); 5.
6. Peraturan Pemerintab Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) 6
4. Negara AgrariajKepala Badan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Masalah Hak Ulayat Masyarakat Peraturan Menteri Pertanahan Nasional Pedoman Penyelesaian Hukum Adat; 7. 7
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata RuangjKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tabun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan; 8
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Kornering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nornor 2); 9
MEMUTUSKAN: \_'--'-.\_ ---.\_ -- --.
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR TENTANG Menetapkan
PENYELESAIANKASUS PERTANAHANDI KABUPATENOGAN KOMERINGILIR
BAB I - KETENTUANUMUM
Pasal 1
16. Penggunaan tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi, baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia dimanfaatkan sesua] peruntukannya;
17. Pemanfaatan tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya;
18. Penguasaan tanah adalah hubungan hukum antara orang perseorangan, kelornpok orang, atau badan hlJktJ.111 dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria;
17. 19.Hak atas tanah adalahhak-hak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
BAB
II
MAKSUD,TUJUANDANRUANGLINGKUP
Pasa12
- (1) Penyelesaian Kasus Pertanahan dimaksudkan untuk
- a. mengetahui riwayat dan akar permasalahan; 8.
- b. merumuskan kebijakan strategis penyelesaian; b
:
Penyelesaian ...
4
- (2) Penyelesaian Kasus Pertanahan bertujuan untuk memberikan solusi atau penyelesaian terhadap sengketa atau konflik pertanahan, yang dilakukan m~~alui diluar jalur pengadilan;
BAB I - KETENTUANUMUM
Pasal 3
RuanglingkupPeraturan Bupati ini meliputi:
- a. penyelesaianSengketadan Konflik; a
- c. bantuan dan perlindunganhukum; C.
- b. kedudukan dan tugas Tim; b
BABIII
PENYELESAIAN SENGKETA DAN KONFLIK
BagianKesatu Pengaduan
Paragraf1
ProsedurPengaduan
Pasa14
PenyelesaianSengketadan Konflik dilakukan berdasarkan :
- a. surat pengaduan dari pengadu; a
- b. surat dari DPRDKabupaten,DPRDProvinsi,PemerintahProvinsi,Kementerian dan/atau LembagaPemerintahPusat; b.
PasalS
BAB I - KETENTUANUMUM
Pasal 4
- (2) Dalam hal Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BupatijWabupjSekda, berkas Pengaduan diteruskan kepada Kepala Dinas Pertanahan.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) paling sedikit memuat identitas pengadu, pihak yang diadukan, dan uraian singkat kasus.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan fotokopiidentitas pengadu, fotokopiidentitas penerima kuasa dan surat kuasa apabila dikuasakan, serta data pendukung atau bukti-bukti yang terkait dengan pengaduan.
Pasa16
- (1) Setelah Pengaduan diterima, petugas yang bertanggung jawab dalam menanganipengaduanmelakukanpemeriksaanberkas pengaduan.
- (2) Pengaduan yang diterima dicatat di dalam LaporanPengaduan dan dilaporkan kepada Bupati.
BAB I - KETENTUANUMUM
Pasal 7
Surat dari DPRDKabupaten, DPRDProvinsi, Pemerintah Provinsi, Kementerian q\_M/~t~lJ Lembaga Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pa~al4 l1lJ.I1Jf b dikategorikansebagaipengaduan, dicatat dan dilaporkanhasil penyelesaiannya.
Paragraf2...
.
~-
----------
-~------~--~-~------
5
Paragraf2
Pelaksanaan Pengumpulan Data
BAB I - KETENTUANUMUM
Pasal 8
- (1) Berdasarkan Pengaduan yang masuk, pejabat yang bertanggung jawab pada Dinas Pertanahan melakukan kegiatan pengumpulan data.
- (2) Setiap anggota yang melakukan kegiatan pengumpulan data dalam ayat wajib berdasarkan Surat Tugas;
- (3) Dalam melakukan pengumpulan data sebagaimana tersebut pada ayat (1)dapat didampingi para pihak sesuai dengan situasi dan kebutuhan; (4) Data y&lt;mgdikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat berupa ;
- a. data fisik dan data yuridis; a.
- b. putusan peradilan, berita acara pemeriksaan dari kepolisian, kejaksaan, atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh lembaga/ instansi penegak hukum;
- c. data yang dike1uarkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. data lainnya yang terkait dan dapat mempengaruhi atau rnemperjelas duduk persoalan sengketa dan konflik; danj atau e. keterangan saksi. d.
- (5) Pejabat yang bertanggung jawab dalam menangani Sengketa dan Konflik pada Dinas Pertanahan melakukan :
- a. identifikasi, inventarisasi, pengukuran dan pengambilan titik koordinat terhadap data yang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a; a.
- b. validasi terhadap d~ta yang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf sampai dengan huruf d;
a
- c. permintaan keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara, dalam hal data yang diperoleh berasal keterangan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e.
- (6) Dalam hal terdapat pihak yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara :;. sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diberikan catatan pada kolom tanda tangan bahwa saksi bersangkutan tidak bersedia menandatangani dengan disertai alasannya.
Paragraf 3 Pelaksanaan Analisis
BAB I - KETENTUANUMUM
Pasal 9
- (1) Setelah pelaksanaan kegiatan pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pejabat yang bertanggung jawab pada Dinas Pertanahan melakukan analisis.
- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui pengaduan tersebut merupakan kewenangan Dinas Pertanahan atau bukan kewenangan Dinas Pertanahan.
3. {m S1Jpj~~ S~ng~~t:a atau Konflik yang menjadi kewenangan Dinas Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)meliputi sengketa atau konflik antara :
- a. pemerintah kabupaten dengan masyarakat;
- b. pemerintah kabupaten dengan perusahaan c. perusahaan dengan perusahaan; b
- d. masyarakat dengan perusahaan; d
7. C.
- e. masyarakat dengan masyarakat yang dapat berdampakluas; e.
6
- (4) Sengketa atau Konflik yang menjadi kewenangan Dinas Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
2. ~, pembebasan atau pengadaan tanah untuk kegiatan usMa;
- b. tuntutan penyerobotan lahan dan pendudukan lahan dalam areal yang berada diluar kawasan hutan, diluar HGU dan diluar tanah hak atau sertifikat, dan; b
- c. penyelesaian:tanah aset.
,
- (5) Sengketa dan Konflik selain sebagairnana dimaksud pada ayat (3) dan bukan merupakan kewenangan Dinas Pertanahan dan menjadi kewenangan instansi lain.
- (6) Hasil kegiatan analisis dibuatkan Laporan yang memuat analisa aspek fisik, yuridis, administrasi, kewenangan menangani danj atau saran tindak lanjut;
PasallO
- (1) Dalam hal Sengketa dan Konflik bukan merupakan kewenangan Dinas Pertanahan sebagaimana dimakaud dalam Pasal 9 ayat (4), maka pejabat yang bertanggungjawab menyampaikan
PENJELASAN
Pembukaan
secara tertulis kepada pihak pengadu, ditembuskan kepada instansi yang berweriang menangani.
- (2) Dalam hal Sengketa atau Konflik bukan kewenangan Dinas Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanahan dapat mengambil inisiatif untuk memfasilitasi penyelesaian Sengketa atau Konflik melalui Mediasi.
## Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa dan Konflik
## Paragraf 1 Mediasi Kecamatan
## Pasall1
- (1) Dalam hal Sengketa dan Konflik merupakan kewenangan Dinas Pertanahan sebagaimana dimaksud pada
PENJELASAN
Pasal 9
- (2) Penanganan penyelesaian Sengketa dan Konflik dilaksanakan pihak kecamatan minimal sebanyak 3 (tiga) kali mediasi. - (3) Apabila dalam mediasi telah terjadi kesepakatan kedua belah pihak, kesepakatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan clan permasalahan dianggap selesai. - (4) Apabila dalam mediasi tidak mencapai kesepakatan kedua belah pihak, maka pihak kecamatan untuk menyampaikan hasil mediasi kepada Kepala Dinas Pertanahan guna tindak lanjut penyelesaian selanjutnya. ## Pasal12 Apabila pengaduan yang masuk ke Dinas Pertanahan sebelumnya telah dimediasi oleh pihak kecamatan, maka pengaduan tidak diteruskan ke kecamatan, dan dapat dilaksanakan tindak lanjut penyelesaian. Paragraf2 ... 7 ## Paragraf2 Pelaksanaan Mediasi
PENJELASAN
Pasal 13
- (1) Penyelesaian Sengketa atau Konflikdilakukan me1aluiMediasi. - (2) M~4iE!-~i bertujuan untuk: - a. menjamin transparansi; a. - c. menampung informasr/pendapat dari semua pihak yang berselisih, dan dari un sur lain yang perlu dipertimbangkan; dan - b. pengambilan putusan yang bersifat kolektif dan obyektif; b - d. memfasilitasi penyelesaian Sengketa dan Konflik melalui Il1lJsY~WM$. d. ## Pasal14 - (1) Dinas Pertanahan mengundang rapat pihak-pihak terkait guna tindak lanjut penyelesaian. - (2) Mediasi dapat dilakukan melalui rapat pernaparan, rapat mediasi, rapat intern, atau rapat koordinasi. - (3) Mediasi pertama kali dilakukan melalui rapat pemaparan, yang bertujuan untuk: - a. menyampaikan data dan fakta yang telah terkumpul; a. - c. hasil mediasi pihak kecamatan; darr/ atau C. - b. pengumpulan data yang kurang atau dianggap perlu; b - d. hasil analisis; - (4) Dalam hal mediasi tidak dapat dihadiri oleh salah satu pihak yang bersengketa atau konflik, pelaksanaannya dapat ditunda agar semua pihak yang bersengketa atau konflik dapat hadir. - (5) Pihak yang bersengketa atau pihak pengadu dan pihak yang diadukan untuk bersikap proaktif di dalam pelaksanaan kegiatan mediasi; ## Pasal15 - (1) Pelaksanaan Mediasi dicatat dalam notulensi dan hasil pelaksanaan Mediasi dituangkan dalam Berita Acara Mediasi. - (2) Berita Acara Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memuat: - a. pokok masalah; a. - c. uraian masalah; dan/ atau c - b. kronologi; b - d. hasil Mediasi; 7. (S) Notuler, Mediaei aebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan Notulis. - (4) Berita Acara Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani peserta yang hadir dalam mediasi. - (5) Notulen mediasi dan Berita Acara Mediasi merupakan dokumen yang hams dilampirkan dalam Berkas Penanganan Sengketa dan Konflik, dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (6) Berita Acara Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada para pihak.
- (7) Dalam hal salah satu pihak tidak bersedia menandatangani Berita Acara Mediasi, ketidaksediaan tersebut dicatat dalarn Berita Acara Mediasi.

Pasal16 .. '.

8

## Pasal16

- (1) ~enanganan Sengketa atau Konflik dilakukan maksimal 5 (lima) kali rapat mediasi sejak diterimanya pengaduan;
- (2) Apabila dalam rapat mediasi telah terjadi kesepakatan kedua belah pihak, kesepakatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan dan permasalahan dianggap selesai.

## Pasal17

Bentuk dan tindaklanjut penyelesaian permasalahan sengketa atau konflik yang difasilitasi, diselesaikan berdasar pada :

- a. hasil analisis; a.
- b. hasil musyawarah, mediasi para pihak dan bentuk lain yang disepakati; b.

## Pasal18

- (1) Mediasi dinyatakan selesai atau dihentikan apabila

:

- a. terjadi kesepakatan kedua belah pihak;
- b. salah satu pihak menolak untuk dilakukan mediasi; b.
- c. salah satu pihak menempuh jalur hukum;
- d. setelah diundang 3 (tiga) kali secara patut pihak yang bersengketa atau konflik tidak hadir dalam Mediasi; atau d.
- e. telah dilakukan 5 (lima)kali rapat mediasi sejak diterimanya pengaduan;
- (2) Penyelesaian sengketa atau konflik lahan yang telah selesai ditindaklanjuti dituangkan dalam bentuk Laporan kepada Bupati untuk memohon petunjuk/ araban;
- (3) Setelah mendapat petunjuk/arahan Bupati, Dinas Pertanaban mengeluarkan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada para pihak dengan tembusan disesuaikan dengan pokok permasalahan, bahwa mediasi telah selesai disertai dengan penjelasan,

## Pasal19

Bilamana diperlukan, dalam proses mediasi dapat dilakukan kegiatan peninjauan lapangan;

## BABIV KEDUDUKAN DAN TUGAS TIM

## Pasa120

- (1) Dalam hal penanganan kasus pertanahan, Dinas Pertanahan dapat dibantu oleh Tim Fa~nita~i atau dibentuk tim lain ~~€)\lc:U klasifikasi ml::l€)l3.-l~ pertanahan yang dihadapi;
- (2) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk oleh Bupati dengan Surat Keputusan;
- (3) Tim fasilitasi bertanggung jawab kepada Bupati.

## Pasal21

Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas melaksanakan penyelesaian kasus pertanahan melalui upaya mediasi, diluar jalur " pengadilan. .

Pasal22

...

t.

9

## Pasal22

Kete:r:tuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tugas tim sebagaimana terse but pad-a pasal 20 ayat (2) dan pasal 21 diatur dalam Surat Keputusar; Bupati;

## Pasal23

Dalam rangka percepatan penyelesaian kasus pertanahan, pihak kecamatan dapat membentuk tim fasilitasi;

## BABV

## BANTUAN HUKUMDANPERLINDUNGAN HUKUM

## Pasa124

- (1) Segala akibat yang terjadi karena perbuatan hukum oleh petugas atau pejabat Dinas Pertanahan dan Tim Fasilitasi dalam rangka penanganan Sengketa atau Konflik yang diatur. dalam Peraturan Bupati ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- (2) Petugas atau pejabat Dinas Pertanahan dan Tim Fasilitasi yang melaksanakan tugas sesuai Peraturan Bupati ini, yang menghadapi masalah hukum wajib mendapatkan bantuan hukurn dan perliridurigan rrukum dari Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;

## BABVI SANKSI

## Pasal25

Apabila saat proses administrasi pengaduan, pengumpulan data, analisis, mediasi atau peninjauan lapangan diternukan indikasi/ dugaan adanya dokumen palsu, keterangan palsu, dan kesaksian palsu, maka pejabat yang berwenang menghentikan proses mediasi, dan dapat melaporkan temuan terse but ke aparat penegak hukum;

## J3A13VII PEMBIAYAAN

## Pasal26

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sesuai Peraturan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Kornering Ilir;

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal27

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Sengketa atau Konflik yang masih dalam proses penanganan dan penyelesaian, ditangani dan diselesaikan lebih lanjut berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX...


10

## BABIX KETENTUANPENUTUP

Pasal28

Sejak diberlakukannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nqffiqf 11 Tg:b.1J.!1201(S tentang Prosedur P~!1g~q1J.@ dan Pedoman Penanganan Penyelesaian Sengketa Lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

## Pasa129

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten OganKomeringIlir.

Ditetapkan di Kayuagung Pada tanggal Janvari

2017

Diundangkan di Kayuagung Pada tanggal ~5 -Jc\'rIVC\r \ 2017


SE~{R,E'rARI$ DAERAH KABT)PATE OGAN KOMERING ILIRI IV,

:'/

o"

,


BERI'!'A DAERAH KABUPATEN OGAN K( H'v1ERING ILlR TAHUN 2017 NOMOR 5

Dinas Pertanahan, D, 2017, Perbup

5