PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 61 Tahun 2014 tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAGIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (berlaku 6 Oktober 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATIBALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 61 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAGIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja dalam pencapaian target penerimaan Daerah melalui pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kepada para pihak yang terlibat dalam pemungutan perlu diberikan insentif pemungutan;
- b. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur kembali besaran yang akan diterima pihak-pihak yang berperan dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Tata Cara Pemberian dan Pembagian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130
dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 8 . Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2014 Nomor 2);
Menetapkan
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAGIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
- 1 Daerah adalah Kabupaten Balangan.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah\_
- Bupati adalah Bupati Balangan.
- 4 Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Balangan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7 . Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan ## BAB II INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Insentif diberikan kepada SKPD Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) SKPD Pelaksana Pemungutan sebagimana dimaksud ayat (1) adalah SKPD yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pemungutan Pajak atau Retribusi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) SKPD Pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada (1) dimaksudkan untuk meningkatkan ayat
3. a kinerja SKPD;
4. b semangat kerja bagi pejabat atau pegawai SKPD;
5. C pendapatan Daerah; dan
6. d pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya ## BAB III SUMBER INSENTIF
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - BESARAN INSENTIF
Pasal 6
- (1) Besaran insentif pemungutan Pajak dan Retribusi ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk jenis Pajak dan Retribusi Daerah\_ tiap
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaanayat
BAB IV - BESARAN INSENTIF
Pasal 7
- (1) Insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibagi secara proporsional dengan prosentasi sebagai berikut
2. insentif untuk pemungutan Retribusi Daerah:
8 %
- 2) Wakil Bupati
2. 4). Pejabat dan/atau Pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Retribusi pada
- 1) Bupati
4. 3). Sekretaris Daerah
5. 5). Pejabat dan/atau Pegawai pada DPPKAD selaku Konsulidator
6. b insentif untuk pemungutan Pajak Daerah
- 2) Wakil Bupati
- 1) Bupati
- 3) Sekretaris Daerah
- 4) Pejabat dan/atau Pegawai pada SKPD Pelaksana Pemungutan
7 %
5 %
60 %
20 %
8 %
7 %
5 %
60 %
- Konsulidator
- 20 %
- c. insentif pemungutan khusus untuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)
- (2) Pembayaran insentif pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (3) Apabila dalam realisasi pemberian insentif
BAB IV - BESARAN INSENTIF
Pasal 8
Penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB V - PENGANGGARAN, PELAKSANAAN , DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 9
- (1) Kepala SKPD Pemungut menyusun penganggaran Insentif Pemungutan Retribusi
BAB V - PENGANGGARAN, PELAKSANAAN , DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 10
Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui; pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada
Pemberian insentif Pajak dan Retribusi setiap triwulannya setelah dilakukan rekonsiliasi realisasi pendapatan Pajak dan Retribusi antara SKPD pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi dengan DPPKAD selaku koordinator pendapatan Daerah.
BAB V - PENGANGGARAN, PELAKSANAAN , DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 12
Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Penetapan: Ditetapkan di Paringin tanggal 16 Oktober 2014 pada

Penandatangan: BUPATI BALANGAN,/ H. SEFEK EFFENDIE

Penetapan: Diundangkan di Paringin tanggal 16 Oktober 2014 pada

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN, H. RUSKARIADI BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2014 NOMOR 61