PERATURAN WALIKOTA RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Struktur Organisasi Puskesmas se-Kota Kendari. 3. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang: a. bahwa dalam rangka Percepatan Pembangunan di Kota Kendari diperlukan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Tangguh dan Berkualitas baik fisik maupun mental;
- b. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, perlu di lakukan reorganisasi pelayanan publik khususnya pada sektor kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Struktur Organisasi Puskesmas se-Kota Kendari.
3. Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36027);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. 7 Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2004 Nomor 22);
9. 6 Peraturan Menteri Kesehatan No 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. 8 Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
11. 9 Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 14);
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS SE-KOTA KENDARI TAHUN 2016
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini; yang dimaksud dengan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Walikota Kendari dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah otonom;
- Daerah adalah Kota Kendari;
- 3 Walikota adalah Walikota Kendari;
- 5 Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari;
- 4 Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Kendari;
6. Struktur organisasi adalah pembagian kerja yang terdiri satuan unit kerja yang saling berinteraksi dan bekerja sama secara terikat untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan;
- 7 Puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat salah satu unit pelaksanaan fungsional yang berfungsi sebagai pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan serta pusat kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan kegiatan secara menyeluruh, terpadu yang berkesinambungan pada suatu masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu;
8. Kepala Puskesmas adalah penanggung jawab pembangunan kesehatan tingkat kecamatan;
10. Upaya kesehatan masyarakat adalah adalah setiap kegiatan yang di lakukan pemerintah dan masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan masyarakat;
- 9 Bagian Tata Usaha adalah pembantu kepala puskesmas dalam tugas penyusunan, merencanakan, dan melaksanakan kegiatan ketata usahaan meliputi usaha kepegawaian, keuangaan perlengkapan, tatausaha dan umum serta memberikan layanan administratif kepada semua unsur di lingkungan puskesmas;
- 11 Upaya kesehatan perorangan adalah setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah atau swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan;
13. Mutu dan audit internal adalah kegiatan untuk memastikan konsistensi dari penerapan sistem manajemen mutu pelayanan kesehatan.
12. Jaringan pelayanan puskesmas adalah unit pelayanan yang terdapat di Puskesmas terdiri atas Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Poskeskel;
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Walikota ini di bentuk Struktur Organisasi Puskesmas Kota Kendari.
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI
Pasal 3
Kedudukan Puskesmas adalah
- 2 Puskesmas sebagaimana di maksud pada ayat (1) di pimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari di bawah koordinasi pemerintah kecamatan;
- 1 Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kota Kendari;
- 3 Puskesmas pembantu adalah unit pelayanan di wilayah kerja puskesmas;
- 4 Puskesmas pembantu sebagaimana di maksud pada ayat (3) di pimpin oleh seorang kepala puskesmas pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI
Pasal 4
Puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan operasional pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Kendari dan Pemerintah Provinsi.
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI
Pasal 5
Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 3, Puskesmas mempunyai fungsi
2. Pusat pemberdayaan masyarakat dan keluarga dalam pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya sehingga masyarakat tahu, mau dan mampu menjaga dan mengatasi masalah kesehatan secara mandiri;
1. Pusat pergerakan pembangunan berwawasan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka ikut menciptakan terselenggaranya proses pembangunan di luar bidang kesehatan yang mendukung terciptanya lingkungan dan perilaku sehat;
3. Pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan medik dasar di wilayah kerjanya, yang diselenggarakan secara menyeluruh; terpadu dan berkesinambungan kepada masyarakat ## BAB IV POLA STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI
Pasal 6
- (1) Kepala Puskesmas yaitu tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah sarjana, memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat, masa kerja di Puskesmas minimal 2 (dua) tahun, dan telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas;
- (3) Penanggungjawab UKM esensial dan pengembangan yang dilakukan puskesmas membawahi:
- 2) Bagian Tata Usaha, membawahi beberapa kegiatan diantaranya Sistem Informasi Puskesmas; Kepegawaian, Rumah Tangga, dan Keuangan;
4. 1 UKM Ensensial terdiri dari:
- b. Pelayanan kesehatan lingkungan;
6. a Pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS;
- C. Pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM;
8. e Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit
- d. Pelayanan gizi yang bersifat UKM;
10. 2\_ UKM pengembangan terdiri dari:
- b. Pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
- a. Pelayanan kesehatan jiwa;
- C. Pelayanan kesehatan tradisional komplementer
14. e Pelayanan kesehatan indera;
- d. Pelayanan kesehatan olahraga;
- f. Pelayanan kesehatan lansia;
- h. Pelayanan kesehatan PKPR;
18. g: Pelayanan kesehatan kerja;
- i. Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.
- (4) Penanggungjawab UKP Kefarmasian, dan Laboratorium membawahi beberapa kegiatan, yaitu:
21. b Pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
22. Pelayanan pemeriksaan umum;
23. C Pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP;
- e. Pelayanan yang bersifat UKP; gizi
- d. Pelayanan gawat darurat;
- f. Pelayanan persalinan;
27. h pelayanan kefarmasian;
28. g pelayanan rawat untuk puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap inap;
- i. pelayanan laboratorium.
30. a Puskesmas Pembantu;
- (5) Penanggungjawab jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, yang membawahi:
32. b Puskesmas Keliling;
- d. Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
34. C Bidan Kelurahan;
- (6) Penanggung jawab mutu dan Audit internal.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP Pasal 7
Pasal 7
- Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
-
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Penetapan: Ditetapkan di Kendari Pada tanggal 29 -10 2016

Penandatangan: WALIKOTA KENDARI

Penetapan: Diundangkan di Kendari Pada tanggal 39 -10 2016

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI ALAMSYAHLOTUNANI ## BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2016 NOMOR