PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT Nomor 7 Tahun 2016 tentang STANDAR PENGASUHAN ANAK DALAM LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (berlaku 26 September 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR PENGASUHAN ANAK DALAM LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,
- a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak diperlukan pengasuhan dalam keluarga atau pengasuhan alternatif yang memadai;
- c. bahwa untuk memastikan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) menyelenggarakan pengasuhan anak yang memenuhi hak-hak anak, perlu adanya standar pengasuhan anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbagan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Standar Pengasuhan Anak Dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3039);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bermasalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelengaran Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
14. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On the Right of Children (Konvensi tentang Hak-hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
15. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional;
16. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
19. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2009 tentang Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial;
20. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Bagi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial;
21. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pendirian Taman Anak Sejahtera;
22. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
23. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial.
24. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 135/HUK Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pengasuhan dan Perlindungan Anak di Bawah Lima Tahun;
27. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15A/HUK/2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 72);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
dan
BUPATI TULANG BAWANG BARAT
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG STANDAR PENGASUHAN ANAK DALAM LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, tercatat sebagai penduduk dan/atau berdomisili di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan Negara.
8. Pemenuhan Hak Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
9. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anak atau ayah dan anak atau ibu dan anak atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.
11. Orang tua adalah ayah dan / atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat atau disebut orang tua asuh.
12. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua asuh.
13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak selanjutnya disingkat LKSA merupakan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, atau masyarakat dalam menyelenggarakan pengasuhan anak.
AZAS DAN TUJUAN
Bagian Pertama Azas
BAB II - AZAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Penyelenggaraan Pengasuhan Anak berazaskan :
- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi anak;
- c. penghormatan terhadap hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.
Bagian Kedua
Tujuan
BAB II - AZAS DAN TUJUAN
Pasal 3
Standar pengasuhan untuk LKSA bertujuan untuk :
- a. memperkuat pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pengasuhan dalam keluarganya.
- b. memberikan pedoman bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam melaksanakan perannya sebagai alternatif terakhir dalam pengasuhan anak;
- c. mengembangkan pelayanan langsung untuk mendukung keluarga yang menghadapi tantangan-tantangan dalam pengasuhan anak;
- d. mendukung pengasuhan alternatif berbasis keluarga melalui orang tua asuh, perwalian, dan adopsi; dan
- e. memfasilitasi instansi berwenang untuk mengembangkan sistem pengelolaan LKSA yang sesuai dengan kebutuhan anak dan, termasuk dalam hal pengambilan keputusan tentang pengasuhan, perijinan pendirian Lembaga Kesejahteraan Anak, monitoring dan evaluasi kinerja Lembaga Kesejahteraan Anak.
PENYELENGGARAAN PENGASUHAN ANAK
Bagian Pertama Penyelenggara
BAB III - PENYELENGGARAAN PENGASUHAN ANAK
Pasal 4
Penyelenggara, pelaku atau pengelola pengasuhan anak meliputi :
- a. pemerintah daerah;
- b. LKSA; dan
- c. masyarakat.
Bagian Kedua Lingkup Penyelenggara
BAB III - PENYELENGGARAAN PENGASUHAN ANAK
Pasal 5
Penyelenggaraan pengasuhan anak dilaksanakan dalam lingkup :
- a. pembinaan;
- b. rehabilitasi;
- c. penjaminan;
- d. perlindungan;
- e. pemberdayaan;
- f. penertiban dan pengendalian;
- g. pengangkutan.
Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Penyelenggaran
Paragraf 1
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
BAB III - PENYELENGGARAAN PENGASUHAN ANAK
Pasal 6
Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, Pemerintah daerah:
- a. merumuskan kebijakan dan program;
- b. merumuskan pedoman pelaksanaan;
- c. menyediakan akses, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan LKSA sebagai upaya pemenuhan hak anak;
- d. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan perlindungan/pemenuhan hak anak;
- e. mendorong dan memfasilitasi masyarakat serta dunia usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya;
- f. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia di bidang anak;
- g. menetapkan standar pelayanan, registrasi akreditasi, dan sertifikasi pelayanan dan pengasuhan anak;
- h. melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan terhadap LKSA;
- i. mendata dan mengembangkan jaringan kerja dan koordinasi lintas pemangku kepentingan penyelenggaraan pelayanan anak;
- j. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan pelayanan anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB III - PENYELENGGARAAN PENGASUHAN ANAK
Pasal 7
Kewajiban Pemerintah Daerah dimaksud pada Pasal 6 dilaksanakan melalui organisasi perangkat daerah.
Paragraf 2
Hak dan Kewajiban LKSA dan Masyarakat
BAB III - PENYELENGGARAAN PENGASUHAN ANAK
Pasal 8
- (1) LKSA yang menyelenggarakan kegiatan pengasuhan anak berkewajiban untuk :
- a. memenuhi standar operasional pengasuhan dan perlindungan anak;
- b. memiliki tenaga-tenaga sosial yang kompeten;
- c. berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah; dan
- d. melaporkan biodata dan perkembangan dari setiap anak yang diasuh kepada Dinas.
- (2) LKSA yang menyelenggarakan kegiatan pengasuhan anak memiliki hak untuk :
- a. menerima pembinaan, pendidikan dan pelatihan dari Dinas, Badan dan Bagian;
- b. menerima bantuan keuangan, sarana dan prasarana dari Pemerintah Daerah;
- c. menerima bantuan keuangan, sarana dan prasarana dari Donatur atau pihak lain yang sah bersifat sah dan tidak mengikat;
ANAK ASUH
Bagian Pertama
Anak Penerima Pengasuhan LKSA
BAB IV - ANAK ASUH
Pasal 9
Anak yang menerima pengasuhan di LKSA adalah anak terlantar yang disebabkan baik oleh kemiskinan, bencana, perdagangan orang, dan atau sebab lainya.
Bagian Kedua Kriteria dan Kategori Anak Terlantar
BAB IV - ANAK ASUH
Pasal 10
Kriteria anak terlantar yang memperolah pengasuhan dalam LKSA meliputi :
- a. anak yang sudah tidak mempunyai orang tua dan keluarga;
- b. anak yang memiliki orangtua dan keluarga, tetapi tidak memiliki kemampuan mengurus, memelihara dan memenuhi kebutuhan dasar anak; dan
- c. anak yang tidak diketahui keberadaan orang tua dan keluarganya.
Bagian ketiga Hak dan Kewajiban Anak Asuh
BAB IV - ANAK ASUH
Pasal 11
Setiap anak asuh memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan hak dan kewajiban dari setiap anak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - ANAK ASUH
Pasal 12
Setiap anak asuh memiliki hak untuk :
- a. hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
- d. mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan di asuh oleh orang tuanya sendiri, dalam hal karena atau sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
- f. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasanya sesuai dengan bakat dan minatnya;
- g. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- h. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasanya demi pengembangan diri;
- i. diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- j. memperoleh perlindungan dari keterlibatan dalam kegiatan politik, kerusuhan sosial, dan peristiwa yang mengandung kekerasan; dan
- k. memperoleh hak-hak lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - ANAK ASUH
Pasal 13
Setiap anak asuh berkewajiban untuk :
- a. menjunjung tinggi dan mentaati norma hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- b. menjunjung tinggi dan mentaati norma agama, sosial dan budaya;
- c. mentaati dan melaksanakan peraturan panti dan/atau orang tua asuh yang merawatnya;
- d. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- e. mencintai keluarga, teman dan masyarakat; dan
- f. mencintai tanah air, bangsa dan negara.
PELAKSANAAN LINGKUP
Bagian Pertama Pembinaan
BAB V - PELAKSANAAN LINGKUP
Pasal 14
- (1) Organisasi perangkat daerah berkewajiban melaksanakan pembinaan terhadap anak secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pembinaan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anak yang berada dalam :
- a. pengasuhan panti milik pemerintah;
- b. penampungan sementara milik pemerintah; dan
- c. pengasuhan LKSA baik milik pemerintah maupun masyarakat, dan/atau orang tua asuh secara berkala.
- (3) Pembinaan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada LKSA dan para orang tua asuh dalam bentuk sosialisasi dan pengupayaan pemenuhan standarisasi.
Bagian Kedua Penjaminan
BAB V - PELAKSANAAN LINGKUP
Pasal 15
- (1) Pemerintah daerah wajib memberikan penjaminan terhadap terpenuhinya kebutuhan dasar setiap anak terlantar baik yang berada dalam pengasuhan panti milik LKSA maupun panti milik pemerintah
BAB V - PELAKSANAAN LINGKUP
Pasal 16
Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) diberikan Pemerintah Daerah kepada LKSA pada setiap tahun anggaran demi terpenuhinya kebutuhan dasar anak asuh dalam hal pangan dan sandang, serta bagi ketersediaan sarana dan prasarana LKSA dalam pengasuhanya.
Bagian Ketiga Perlindungan
BAB V - PELAKSANAAN LINGKUP
Pasal 17
Perlindungan dimaksud sebagai upaya yang dilakukan untuk :
- a. mencegah anak asuh dari eksploitasi, kekerasan dan tindak kejahatan;
- b. menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi anak terlantar;
- c. memberikan pendidikan, pelatihan dan ketrampilan.
BAB V - PELAKSANAAN LINGKUP
Pasal 18
Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dilakukan dalam bentuk:
- a. pengawasan;
- b. inspeksi mendadak;
- c. advokasi sosial; dan
- d. pemberian bantuan hukum.
Bagian Keempat Pemberdayaan
BAB V - PELAKSANAAN LINGKUP
Pasal 19
Pemberdayaan dilaksanakan dengan tujuan untuk :
- a. memberdayakan anak asuh agar pada saat dewasa memiliki kecakapan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri;
- b. memberdayakan masyarakat dan LKSA agar mampu berperan serta secara optimal dalam pengasuhan anak.
BAB V - PELAKSANAAN LINGKUP
Pasal 20
Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasa 19 dilakukan melalui:
- a. pemberian motivasi guna meningkatkan kemauan dan kemampuan;
- b. penggalian bakat dan potensi;
- c. penggalian nilai-nilai dasar;
- d. pemberian akses;
- e. pemberian bantuan usaha; dan/atau
- f. penyediaan lapangan kerja.
BAB V - PELAKSANAAN LINGKUP
Pasal 21
Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dalam bentuk:
- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pendampingan;
- d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha;
- e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- f. supervisi dan advokasi sosial;
- g. penguatan keserasian sosial;
- h. penataan lingkungan; dan/atau
- i. bimbingan lanjut.
Bagian Kelima Pengasuhan
BAB V - PELAKSANAAN LINGKUP
Pasal 22
- (1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh LKSA, baik milik pemerintah maupun swasta.
- (3) Dalam hal LKSA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lembaga yang berlandaskan keagamaan, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan LKSA yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh LKSA yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus
BAB V - PELAKSANAAN LINGKUP
Pasal 23
Sarana, prasarana dan standarisasi LKSA, harus memenuhi :
- a. kelayakan keamanan gedung;
- b. kelayakan kesehatan;
- c. kelayakan lingkungan;
- d. ketersediaan tenaga sosial pengasuh yang kompeten;
- e. ketersediaan ruang belajar;
- f. ketersediaan ruang tidur;
- g. ketersediaan ruang makan;
- h. ketersediaan ruang permandian;
- i. ketersediaan ruang ibadah; dan
- j. ruang lainnya sesuai kemampuan anggaran LKSA dan Pemerintah Daerah.
BAB V - PELAKSANAAN LINGKUP
Pasal 24
Petunjuk teknis dan tata cara pelaksanaan LKSA dan/atau organisasi sosial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
PENEMPATAN DAN SOSIALISASI PENGASUHAN
BAB VI - PENEMPATAN DAN SOSIALISASI PENGASUHAN
Pasal 25
Setiap anak asuh berada dalam pengasuhan LKSA, baik milik pemerintah maupun LKSA yang dibentuk oleh masyarakat.
BAB VI - PENEMPATAN DAN SOSIALISASI PENGASUHAN
Pasal 26
Organisasi Perangkat Daerah, Lembaga Pengasuhan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan yayasan lainnya melakukan sosialisasi berkelanjutan dan mendorong peran serta masyarakat dalam melakukan pengasuhan terhadap anak terlantar.
KOORDINASI PELAKSANAAN
BAB VII - KOORDINASI PELAKSANAAN
Pasal 27
Dinas melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya yang memiliki keterkaitan urusan dalam pelaksanaan kegiatan pengasuhan anak.
BAB VIII
SUMBER PENDANAAN
BAB VII - KOORDINASI PELAKSANAAN
Pasal 28
- (1) Sumber pembiayaan bagi perlindungan dan pemenuhan hak anak melalui LKSA meliputi:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. sumbangan masyarakat;
- d. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- e. bantuan asing sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan; serta
- f. sumber pendanaan yang sah
BAB VII - KOORDINASI PELAKSANAAN
Pasal 29
- (1) Dinas wajib mendorong sektor swasta untuk mengalokasikan anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan setiap tahunnya untuk menunjang kegiatan-kegiatan pengasuhan anak terlantar di LKSA.
- (2) Sektor swasta dapat berpartisipasi, terlibat dan berperan serta secara pasif maupun aktif dalam kegiatan yang dilakukan dinas terkait pengasuhan anak terlantar.
BAB VII - KOORDINASI PELAKSANAAN
Pasal 30
Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pembiayaan yang berasal dari masyarakat bagi pengasuhan anak selain sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 28 ayat (3) dilaksanakan dengan seizin bupati sesuai dengan kewenangannya.
KETENTUAN SANKSI
BAB IX - KETENTUAN SANKSI
Pasal 31
- (1) LKSA yang telah beroperasi namun tidak dan/atau belum memiliki standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d ditunda sementara waktu izin operasionalnya sampai dengan LKSA tersebut mampu menyediakannya.
- (2) LKSA yang terbukti melakukan tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum terhadap anak asuhnya, dicabut izin operasionalnya secara permanen.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
BAB IX - KETENTUAN SANKSI
Pasal 32
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - KETENTUAN SANKSI
Pasal 33
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Penetapan: Ditetapkan di Panaragan pada tanggal 26 September 2016

Penandatangan: BUPATI TULANG BAWANG BARAT, dto. UMAR AHMAD

Penetapan: Diundangkan di Panaragan pada tanggal 26 September 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, dto. HERWAN SAHRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 7

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP Pembina NIP. 19770409 200212 1 008 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG: 13/TBB/2016
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 7 TAHUN 2016
## TENTANG
## STANDAR PENGASUHAN ANAK DALAM LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK
## I. UMUM
Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merupakan instrumen penting dalam kebijakan pengaturan pengasuhan alternatif untuk anak. Pengasuhan anak melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu diatur agar tata cara dan prosedur pengasuhan yang diberikan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sejalan dengan kerangka kerja nasional pengasuhan alternatif untuk anak dan lembaga-lembaga tersebut dapat berperan secara tepat.
Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak ini disusun untuk menanggapi rekomendasi Komite Hak-Hak Anak PBB. Komite tersebut dalam tanggapannya terhadap laporan pelaksanaan Konvensi HakHak Anak ( Convention on the Rights of the Child-CRC) Pemerintah Indonesia, tahun 2004 mengeluarkan empat rekomendasi terkait situasi pengasuhan anak di institusi (childcare institution) , Rekomendasi tersebut adalah:
- a. melaksanakan studi komprehensif untuk menelaah situasi anak-anak yang ditempatkan dalam institusi, termasuk kondisi hidup mereka dan layananlayanan yang disediakan;
- b. mengembangkan program-program dan aturan kebijakan untuk mencegah penempatan anak-anak dalam institusi antara lain melalui penyediaan dukungan dan panduan kepada keluarga-keluarga paling rentan dan dengan menjalankan kampanye-kampanye penggalangan kesadaran;
- c. mengambil semua tindakan yang perlu untuk mengijinkan anak-anak yang ditempatkan dalam institusi-institusi untuk kembali ke keluarga mereka kapan pun dimungkinkan dan mempertimbangkan penempatan anakanak dalam institusi sebagai upaya penempatan terakhir; dan
- d. menetapkan standar-standar yang jelas bagi institusi yang sudah ada dan memastikan adanya tinjauan periodik terhadap penempatan anak, sesuai dengan
PENJELASAN
Pasal 17
| Pasal 1 | | |----------------|--------| | Cukup Pasal 2 | jelas. | | Cukup Pasal 3 | jelas. | | Cukup Pasal 4 | jelas. | | Cukup Pasal 5 | jelas. | | Cukup | jelas. | | Pasal 6 Cukup | jelas. | | Pasal 7 Cukup | jelas. | | Pasal 8 Cukup | jelas. | | Pasal 9 Cukup | jelas. | | Pasal 10 Cukup | jelas. | | Pasal 11 Cukup | jelas. | | Pasal 12 Cukup | jelas. | | Pasal 13 Cukup | jelas. | | Pasal 14 | | | Cukup Pasal 15 | jelas. | | Cukup Pasal 16 | jelas. | | Cukup Pasal 17 | jelas. | | Cukup Pasal 18 | jelas. | | Cukup | jelas. | | Pasal 19 Cukup | jelas. | | Pasal 20 Cukup | jelas. | | Pasal 21 Cukup | jelas. | | Pasal 22 | | | Cukup Pasal 23 | jelas. | | Cukup Pasal 24 | jelas. | | Cukup Pasal 25 | jelas. | | Cukup Pasal 26 | jelas. | | Cukup | jelas. |
PENJELASAN
Pasal 25
dari Konvensi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk mewujudkan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat berwenang untuk melakukan pengaturan mengenai standarisasi pengasuhan anak dalam LKSA di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dengan demikian, diperlukan sebuah Peraturan Daerah tentang standarisasi pengasuhan anak dalam LKSA di Kabupaten Tulang Bawang Barat. ## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 27
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 28
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 29
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 30
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 31
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 32
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 33
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 75