PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 2 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
BUPATI DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,
- a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pembentukan produk hukum daerah, diperlukan pedoman, cara, dan metode yang pasti, serta standar yang baku sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan kepentingan umum dan atau kesusilaan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Teknik Pembentukan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga dipandang perlu untuk disesuaikan dengan dinamika perkembangan pengaturan produk hukum daerah;
- c. bahwa dalam rangka tertib administrasi perlu dilakukan penyeragaman prosedur penyusunan produk hukum secara terencana, terpadu, sistematis dan terkoordinasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
Menetapkan
:
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA dan
Dengan Persetujuan Bersama BUPATI DHARMASRAYA
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
7. Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Dharmasraya.
8. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Dharmasraya yang bersifat tetap, menjalankan tugas dan fungsi legislasi DPRD.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya.
11. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Dharmasraya.
12. Produk Hukum adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi perda atau nama lainnya, Peraturan Bupati, PB Bupati, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
13. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah segala kegiatan dalam pemerintahan yang pelaksanaannya dilakukan didasarkan pada peraturan perundangundangan dan produk hukum.
14. Pedoman adalah panduan dan tata cara pembentukan dan bentuk produk hukum.
15. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terarah, terpadu, dan sistematis.
16. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten.
19. Peraturan Bersama Bupati yang selanjutnya disebut PB Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah.
20. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda dan rancangan Perkada untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Ruang lingkup Perda ini terdiri atas :
- a. Produk Hukum yang bersifat pengaturan; dan
Produk Hukum yang bersifat penetapan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pengaturan mengenai pedoman pembentukan Produk Hukum Daerah bertujuan untuk :
- a. Mewujudkan Produk Hukum Daerah yang baik, harmonis yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi; dan
- b. Memberikan pedoman pembentukan Produk Hukum Daerah yang terencana, terpadu, dan sistematis.
BAB II - ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Pasal 4
Pasal 4
Dalam membentuk produk hukum daerah harus dilakukan
BAB II - ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Pasal 4
Pasal 5
Materi muatan Produk Hukum harus mencerminkan asas:
- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
BAB III - PRODUK HUKUM
Pasal 6
Produk Hukum di daerah, terdiri atas :
- a. Produk Hukum yang bersifat pengaturan; dan
- b. Produk Hukum yang bersifat penetapan.
BAB III - PRODUK HUKUM
Pasal 7
- (1) Produk Hukum yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :
- a. Perda;
- b. Peraturan Bupati;
- c. PB Bupati; dan
- d. Peraturan DPRD.
- (2) Produk Hukum yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi :
- a. Keputusan Bupati;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
PROPEMPERDA
Bagian Kesatu
Perencanaan Rancangan Perda
BAB IV - PROPEMPERDA
Pasal 8
Perencanaan Rancangan Perda meliputi kegiatan:
- a. penyusunan Propemperda;
- b. perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan rancangan perda diluar Propemperda.
Bagian Kedua
Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah
BAB IV - PROPEMPERDA
Pasal 9
Bupati menugaskan pimpinan SKPD dalam penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah.
BAB IV - PROPEMPERDA
Pasal 10
- (1) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikoordinasikan oleh bagian hukum.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
- b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
- 1) kewenangan;
- 2) materi muatan; atau
- 3) Kebutuhan
- (4) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh bagian hukum kepada bupati melalui sekretaris daerah.
BAB IV - PROPEMPERDA
Pasal 11
Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.
Bagian Ketiga
Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD
BAB IV - PROPEMPERDA
Pasal 12
- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.
Bagian Keempat
Tata Cara Penyusunan Propemperda
BAB IV - PROPEMPERDA
Pasal 13
- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.
- (3) Penyusunan Propemperda memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
BAB IV - PROPEMPERDA
Pasal 14
- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
4. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
- a. b. APBD.
- c. penataan kecamatan, dan
- d. penataan nagari.
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan perda di luar Propemperda karena alasan:
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaaan konflik, atau bencana alam;
- b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
- c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah;
- d. akibat pembatalan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; dan
- e. perintah dari ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
BAB V
PRODUK HUKUM YANG BERSIFAT PENGATURAN
Bagian Kesatu
Perda
Paragraf 1
Umum
BAB IV - PROPEMPERDA
Pasal 15
Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
BAB IV - PROPEMPERDA
Pasal 16
Pembentukan Perda dilakukan melalui tahapan,yang terdiri atas :
- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. penetapan; dan
- e. pengundangan
Paragraf 2 Tahap Perencanaan
BAB IV - PROPEMPERDA
Pasal 17
Perencanaan penyusunan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan
BAB IV - PROPEMPERDA
Pasal 18
Penyusunan perda sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b dilakukan
BAB IV - PROPEMPERDA
Pasal 19
Penyusunan rancangan perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
BAB IV - PROPEMPERDA
Pasal 20
- (1) Setiap pengajuan rancangan peraturan daerah disertai dengan
PENJELASAN
Pembukaan
atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan perda yang berasal dari pimpinan SKPD mengikutsertakan bagian hukum.
- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan perda yang berasal dari anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.
##
PENJELASAN
Pasal 21
- (1) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) memuat: - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur; - b. daftar nama; dan - c. tanda tangan pengusul - (2) Naskah akademis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat : - a. latar belakang dan tujuan penyusunan; - b. sasaran yang ingin diwujudkan; - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan - d. jangkauan dan arah pengaturan. - (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. ## Paragraf 4 Penyusunan Rancangan Perda dilingkungan Pemerintah Daerah
PENJELASAN
Pasal 22
- (1) Bupati memerintahkan SKPD pemrakarsa untuk menyusun rancangan perda berdasakan propemperda. - (2) Dalam menyusun rancangan perda, Bupati membentuk tim penyusun rancangan perda yang ditetapkan dengan keputusan Bupati. - (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri