PERATURAN WALIKOTA BI Nomor 17 Tahun 2015 tentang STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH KOTA BITUNG TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku 16 Juni 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BITUNG PROVINS! SULAWESI UTARA
PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 2·ry TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH KOTA BITUNG TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALIKOTA BITUNG
a.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kata Bitung Tahun Anggaran 2015;
bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel, maka dipandang perlu diadakan suatu standar biaya untuk mengatur pengeluaran yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kata Bitung;
1.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengeloiaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana teiah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
Menetapkan
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 ten tang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Namor 57 /PMK.02/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
16. Peraturan Walikata Bitung Namar 56 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kata Bitung Tahun 2014 Nomor 167);
15. Peraturan Daerah Kata Bi tung Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kata Bitung Tahun 2014 Nornor 11);
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH KOTA BITUNG TAHUN ANGGARAN 2015.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
2. Pejabat yang berwenang adalah Walikata, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah Kata, Asisten Daerah, Kepala Badan/Dinas/Kantar/Unit Pengguna Anggaran/Barang/Kuasa
1. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau peralehan lainnya yang sah.
3. Sekretaris Kerja/ Pengguna Anggaran/Barang di lingkungan Pemerintah Kata Bitung. 3. Pengelala Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelalaan barang milik daerah.
5. Satuan Perangkat Kerja Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
4. Pembantu Pengelala Barang Milik Daerah adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkaardinir penyelenggaraan pengelalaan barang milik daerah yang ada pada SKPD.
6. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
8. Penyimpan Barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang.
7. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja a tau pejabat yang ditunjuk aleh pengguna untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.
9. Pengurus Barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada disetiap SKPD/Unit Kerja.
11. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pad a SKPD.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
14. Panitia pengadaan adalah panitia yang dibentuk oleh PA/ KPA yang bertugas melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bernilai lebih dari Rp 200.000.000,(dua ratus juta rupiah).
13. Pejabat pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
15. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan barang dan jasa adalah panitia/pejabat yang diangkat oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan barang/ jasa.
17. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
16. Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan adalah Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan.
18. Jenis konsumsi makanan kotak adalah berupa makanan yang dikemas dalam kotak khusus.
20. Jenis konsumsi snack prasmanan adalah penganan (kue) dan minuman [teh, kopi, sari buah dan minuman ringan lainnya) disajikan diatas meja dan kemudian memilih/mengambil sendiri menu yang diinginkan.
19. Jenis konsumsi makanan prasmanan adalah makanan yang disajikan diatas meja dan mengambil sendiri menu yang diinginkan.
21. Jenis konsumsi snack kotak adalah penganan (kue) dan minuman yang dikemas dalam kotak.
23. Moderator adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap yang bertugas untuk mendampingi penceramah/penyaji/narasumber dalam memoderasi dan mengawasi jalannya suatu kegiatan agar dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan topiknya serta berlangsung secara kondusif.
22. Jenis konsumsi Table Manner adalah jamuan makan resmi yang makanannya disajikan di meja dengan menggunakan peralatan makan yang lengkap.
24. Notulen adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap yang bertugas untuk membuat laporan pelaksanaan suatu kegiatan, melalui catatan-catatan singkat yang merupakan hasil/kesimpulan dari suatu kegiatan.
25. Penceramah/Penyaji/Narasumber dan Pendamping Penceramah/Penyaji/Narasumber adalah Pegawai Negri, Pegawai Tidak Tetap yang memberikan infonnasi/pengetahuan, ketrampilan, bimbingan, pelatihan serta jasa lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil/masyarakat.
26. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil serta calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Bitung.
27. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat atau ditugaskan untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dan tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
28. Satuan Biaya Pedidikan dan Pelatihan Pimpinan/Struktural adalah kebutuhan biaya Pendidikan dan Pelatihan penjenjangan untuk pejabat/pegawai.
29. Satuan Biaya Prajabatan adalah kebutuhan biaya latihan prajabatan bagi calon Pegawai Negeri Sipil.
30. Ajudan dan Pengawalan Walikota/Wakil Walikota, Ketua DPRD adalah Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap, anggota TN!, Polri yang diangkat ## BAB II RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah :
- a. honorarium peneliti;
- c. honorarium pencerarnah/penyaji/narasumber, moderator, notulen, pengamat kelas, Master of Ceremonies (MC). instruktur pada kegiatan pelatihan/seminar/kursus;
- b. honorarium ajudan dan pengawalan;
- d. honorarium penjaga stand dan penjaga keamanan stand pada kegiatan pameran;
- e. honorarium pengelola keuangan;
- f. honorarium tim/ panitia pelaksana kegiatan dan sekretariat tim/ panitia pelaksana kegiatan;
- g. honorarium pejabat/ panitia pengadaan barang/ jasa;
- h. honorarium pejabat pembuat komitmen;
1. honorarium pejabat/ panitia penerima hasil pekerjaan;
- j. honorarium penyimpan/pengurus barang;
- k. honorarium pegawai tidak tetap;
- l. honorarium penyuluh Pegawai Tidak Tetap;
- m. honorarium tim pengelola website;
- n. honorarium rohaniawan;
- o. honorarium pelatih, atlet, wasit dan juri;
- p. satuan biaya pendidikan dan pelatihan/ structural;
- q. satuan biaya latihan prajabatan;
- s. belanja konsumsi;
- r. pakaian dinas/kerja/resmi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap serta pakaian khusus hari-hari tertentu;
- t. satuan biaya sewa kendaraan, sewa tenda, sewa sound system; dan
- u. sewa ruangan dan gedung pertemuan.
BAB III - HONORARIUM PENELITI
Pasal 3
- (1) Honorarium peneliti diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang memiliki sertifikat keahlian dan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang, diberi tugas untuk melakukan penelitian.
- (3) Besaran Honorarium sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I Peraturan ini.
- (2) Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil adalah atas kelebihan jam kerja normal dan diluar jam kerja paling banyak 4 (empat) jam sehari.
- (4) Peneliti yang mendapatkan honorarium, tidak berhak mendapatkan uang lembur.

## BAB IV

## HONORARIUM AJUDAN DAN PENGAWALAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA/KETUA DPRD

## Pasal 4

- (1) Honorarium ajudan dan pengawalan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, anggota TNI/Polri yang diangkat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Besaran Honorarium sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) tercantum dalam Iampiran I Peraturan ini.

## BABV

HONORARIUM PENCERAMAH/PENYAJI/NARASUMBER, MODERATOR, NOTULEN, PENGAMAT KELAS, MASTER OF CEREMONIES (MC), INSTRUKTUR

## Pasal 5

- (1) Honorarium penceramah/penyaji/narasumber diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap yang memberikan informasi/ pengetahuan, keterampilan, bimbingan, pelatihan serta jasa lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil/masyarakat.
- (2) Honorarium penceramah/penyaji/narasumber kepada Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan dengan ketentuan :

- a. berasal dari luar lingkup unit penyelenggara; dan
- (3) Honorarium penceramah/penyaji/narasumber tidak berlakukan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan serta prajabatan calon Pegawai Negeri Sipil.
- b. berasal dari lingkup unit penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit berkenaan/ masyarakat.
- (4) Dalam ha! penceramah/penyaji/narasumber yang diundang diwakilkan, maka besaran honorarium yang diterima disesuaikan dengan tarif pejabat yang mewakili.
- (6) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.
- (5) Honorarium penceramah/penyaji/narasumber dibayarkan berdasarkan satuan jam yang setara dengan jam pelajaran paling kurang 60 (enam puluh) menit.

## Pasal 6

- (1) Honorarium moderator, notulen, master of ceremonies (MC) dibayarkan per kegiatan.
- (3) Honorarium instruktur dan pengamat kelas pendidikan dan pelatihan dibayarkan berdasarkan satuan jam yang setara dengan jam pelajaran paling kurang 60 (enam puluh) menit.
- (2) Honorarium MC dapat dibayarkan kepada Pegawai Tidak Tetap yang memiliki keahlian khusus di bidang Master of Ceremonies (MC).
- (4) Honorarium moderator, instruktur, pengamat kelas pendidikan dan pelatihan tidak diberlakukan dalam kegiatan pendidikan dan latihan kepemimpinan serta prajabatan Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

## BAB VI

## HONORARIUM PENJAGA STAND DAN PENJAGA KEAMANAN STAND PADA KEGIATAN PAMERAN

## Pasal 7

- (1) Honorarium penjaga stand dan penjaga keamanan stand pameran dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan tugas pada kegiatan pameran yang diangkat oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.
- (2) Honorarium penjaga stand dan penjaga keamanan stand pameran dibayarkan per hari dengan lama bertugas minimal 12 (dua betas) jam.

## BAB Vil HONORARIUM PENGEWLA KEUANGAN

## Pasal 8

- (1) Honorarium pengelola keuangan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat berwenang sebagai: a. Pejabat Penatausahaan Keuangan; dan
- (2) Besaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan diberikan secara proporsional berdasarkan besaran pagu yang clikelola.
- b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- (3) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

## BAB VIII

## HONORARIUM TIM/PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM/PANITIA PELAKSANA KEGIATAN

## Pasal 9

- (1) Honorarium diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Keputusan Walikota diangkat dalam suatu tim kegiatan untuk melaksanakan tugas tertentu.
- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- (2) Pembentukan tim/panitia dapat diberikan honor dengan ketentuan sebagai berikut:
- b. bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan lintas SKPD (paling kurang 5 SKPD);
- d. merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada Pegawai Negeri Sipil disamping tugas pokoknya sehari-hari; dan
- c. bersifat temporer, prioritas dan pelaksanaannya Jebih dari 1 (satu) hari;
- e. jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan paling banyak 10 (sepuluh) orang.
- (4) Sekretariat tim/panitia pelaksana kegiatan, hanya dapat dibentuk untuk menunjang pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Honorarium sekretariat tim/ panitia pelaksana kegiatan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan berkenaan.
- (5) Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan paling banyak 5 (lima) orang.
- (6) Besaran Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

## BABIX HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENGADMN BARANG/JASA

## Pasal 10

- (!) Honorarium pejabat/panitia pengadaan barang/jasa diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Honorarium pejabat/ panitia pengadaan barang/ jasa tidak diberikan rangkap satu sama lain dan/ a tau dengan honorarium pengelola keuangan dan/atau honorarium pengelola barang milik daerah.
- (2) Honorarium pejabat/panitia pengadaan barang/jasa dibayarkan per bulan.
- (4) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (!) tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

## BABX HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

## Pasal 11

- (!) Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Honorarium pejabat pembuat komitmen dibayarkan per bulan.
- (2) Besaran honorarium Pejabat Pembuat Komitmen diberikan secara proporsional berdasarkanbesaran pagu yang dikelola.
- (4) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (!) tercantum dalarn lampiran I Peraturan ini.

## BABX!

## HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

## Pasal 12

- (!) Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan penilaian terhadap basil pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.
- (3) Honorarium panitia penerima basil pekerjaan dibayarkan per paket kegiatan sampai dengan kegiatan selesai.
- (2) Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dibayarkan per bulan.
- (4) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (!) tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

## BABXII HONORARIUM PENYIMPAN/PENGURUS BARANG

## Pasal 13

- (1) Honorarium penyimpan/pengurus barang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat berwenang yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota.
- (3) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.
- (2) Honorarium Penyimpan/Pengurus barang dibayarkan setiap bulan berdasarkan nilai aset tetap SKPD.

## BAB XIII HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP

## Pasal 14

- [l) Satuan biaya pegawai tidak tetap diperuntukkan bagi Pegawai Tidak Tetap yang diangkat atau ditugaskan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang/kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- [3) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat [1) tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.'
- [2) Honorarium pegawai tidak tetap dibayarkan setiap bulan.

## BABXIV

HONORARIUM PENYULUH PEGAWAI TIDAK TETAP

## Pasal 15

- (I) Honorarium penyuluh Pegawai Tidak Tetap diberikan kepada Pegawai Tidak Tetap yang ditunjuk untuk melakukan penyuluhan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- [3) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (!) tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.
- (2) Penunjukan penyuluh Pegawai Tidak Tetap harus berdasarkan kompetensi yang bersangkutan.

## BAB XV

## HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE

## Pasal 16

- (!) Honorarium Tim Pengelola Website diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap yang diberikan tugas untuk mengelola website pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Togas mengelola Website merupakan tugas tambahan bagi Pegawai Negeri Sipil diluar tugas pokok dan fungsi.

- (3) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

## BAB XVI HONORARIUM ROHANIAWAN

## Pasal 17

- (1) Honorarium rohaniawan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Tidak Tetap yang ditugaskan dalam kegiatan resmi di lingkungan Pemerintah Kata Bitung.
- (2) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercanturn dalam lampiran I Peraturan ini.

## BAB XVII HONORARIUM PELATIH, ATLET, WASIT DAN JURI

## Pasal 18

- (1) Honorarium pelatih, atlet, wasit dan juri dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Tidak Tetap yang memiliki keahlian/bakat masing-masing di bidang olahraga, kesenian, pendidikan yang dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Honorarium pelatih dan atlet dibayarkan setiap bulan selama kegiatan berlangsung.
- (3) Honorarium wasit dan juri dibayarkan per kegiatan.
- (4) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

## BAB XVIII

## SATUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PIM PIN AN/ STRUKTURAL

## Pasal 19

- (1) Satuan biaya Pendidikan dan Pelatihan pimpinan/struktural adalah satuan biaya yang menjadi acuan dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan pimpinan/ struktural.
- (3) Besaran Satuan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.
- (2) Satuan biaya Pendidikan dan Pelatihan pimpinan/struktural ini dikhususkan bagi instansi yang digunakan untuk melaksanakan di Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

## Pasal 20

- (1) Satuan biaya Pendidikan dan Pelatihan pimpinan/struktural ini digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya Pendidikan dan Pelatihan penjenjangan untuk pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang akan/telah menduduki jabatan tertentu.

- (2) Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan narnun belum termasuk perjalanan dinas.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya Pendidikan dan Pelatihan pimpinan, satuan biaya dapat mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku.

## BAB XIX SATUAN BIAYA PRAJABATAN

## Pasal 21

- (1) Satuan biaya prajabatan digunakan untuk kebutuhan biaya latihan prajabatan bagi calon Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan, satuan biaya dapat mengacu pad a keten tuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan.
- (4) Besaran Satuan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

## BAB XX

## PAKAIAN DINAS/KERJA/RESMI PEGAWAI NEGERI SIPJL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP SERTA PAKAIAN KHUSUS HARi-HAR! TERTENTU

## Pasal 22

- (1) Tata cara pengadaan pakaian dinas/kerja/resmi beserta atributnya bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilaksanakan sesuai Peraturan Perundangundangan dengan tambahan ketentuan sebagai berikut :
- b. Pengadaan pakaian dinas /kerja Pegawai Tidak Tetap dipersamakan dengan pakaian dinas/kerja/resmi Pegawai Negeri Sipil;
- a. Pengadaan pakaian dinas/kerja/resmi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap serta Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu hanya dapat dilaksanakan untuk 1 (satu) jenis pakaian dalam 1 (satu) Tahun Anggaran;
- c. Pengadaan pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Pengamanan (pakaian lapangan) sudah termasuk perlengkapannya berupa : Sepatu, Baju PDL, Kopel, Jkat Pinggang, Tali Kurt dan Peluit, Kaos Kala, Topi dan Atribut lainnya;
- (2) Pengadaan pakaian KORPRI dapat dilaksanakan untuk kemeja/blus lengan panjang termasuk Celana Panjang/Rok.
- d. Pengadaan Pakaian Olahraga sudah termasuk dengan Sepatu Olahraga.
- (3) Pengadaan Pakaian Batik Tradisional dapat dilaksanakan untuk kemeja/blus lengan panjang termasuk Celana panjang/ Rok.
- (4) Satuan Biaya sudah termasuk atribut dan ongkos jahit.

- (5) Besaran harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.

## BABXXI BELANJA KONSUMSI

## Pasal 23

- (1) Belanja konsumsi diberikan dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Bi tung.
- a. table manner;
- (2) Jenis konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- b. prasmanan makan;
- d. makanan kotak; dan
- c. prasmanan snack;
- e. snack kotak.
- (4) Jenis konsumsi prasmanan dan makanan kotak diberlakukan pada kegiatan rapat-rapat.
- (3) Jenis konsumsi table manner diberlakukan untuk tamu VIP dan VVIP.
- (5) Jenis konsumsi snack kotak diberikan untuk paling banyak 2 (dua) kali dalam satu hari.
- (6) Besaran harga satuan Belanja Komsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.

## BABXXII

## SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN, SEWA TENDA, SEWA SOUND SYSTEM

## Pasal 24

- (1) Biaya sewa kendaraan diberikan dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan, sepanjang tidak tersedia kendaraan dinas operasional penunjang pelaksanaan tugas dimaksud.
- (3) Tipe dan jenis kendaraan sewa terdiri dari :
- (2) Pelaksanaan sewa kendaraan ditetapkan dengan surat perintah pejabat berwenang.
- a. sedan;
- b. station wagon;
- c. pick up;
- e. bus;
- d. box/ truck;
- f. kendaraan Air (Perahu Motor); dan
- g. mobil mewah.
- (5) Harga sewa kendaraan sudah termasuk harga beli bahan bakar, gaji/upah serta biaya operasional pengemudi;
- (4) Mobil mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, diperuntukkan bagi tamu VVIP; ;
- (6) Besaran satuan biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.

- (1) Biaya sewa tenda diberikan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan.
- (3) Tipe dan jenis tenda berdasarkan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pelaksanaan sewa tenda ditetapkan dengan surat perintah pejabat berwenang.
- (4) Besaran satuan biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.

## Pasal 26

- (1) Biaya sewa sound system diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di gedung/tempat milik pemerintah yang secara nyata dibutuhkan penggunaannya.
- (2) Sewa sound system ditetapkan dengan surat perintah pejabat berwenang.
- (4) Besaran satuan biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.
- (3) Tipe dan jumlah sound system berdasarkan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan.

## BAB XXII!

## SEWA RUANGAN DAN GEDUNG PERTEMUAN

## Pasal 27

- (I) Sew a ruangan pertemuan adalah sew a ruangan yang digunakan untuk rapat, pertemuan, sosialisasi dan kegiatan lainnya di luar kantor.
- a. Ruangan besar dalam hotel dengan kapasitas antara 101 sampai dengan 299 orang;
- (2) Ruangan pertemuan terdiri dari :
- b. Ruangan sedang dalam hotel dengan kapasitas antara 51 sampai dengan 100 orang; dan
- (3) Besaran biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.
- c. Ruangan kecil dalam hotel dengan kaspasitas sampai dengan 50 orang.

## Pasal 28

- (1) Sewa gedung pertemuan adalah sewa gedung yang digunakan untuk rapat, pertemuan, sosialisasi dan kegiatan lainnya diluar kantor.
- (2) Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 orang.
- (3) Besaran biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.

- (1) Satuan biaya sewa ruangan dan gedung pertemuan sudah termasuk rneja, kursi, sound system dan fasilitas ruangan/ gedung pertemuan lainnya.
- (2) Besaran biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.

## BAB XXIV PENUTUP

## Pasal 30

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Bitung Nomor 188.45/HKM/SK/144/2014 tentang Penetapan Standar Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Bi tung Tahun Anggaran 2015 dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan Peraturan/Keputusan yang baru.

## Pasal 31

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota iru dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.


Diundangkan di Bitung Pada tanggal 16 Juni 2015



BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2015 NOMOR 29'

## LAMPIRAN I; PERATURAN WALIKOTA BITUNG

NOMOR

; 20 TAHUN2015

TANGGAL

,

16' JUN'[ 2015.

TENT ANG: STANOAA BIAVA MASUKAN PEMERINTAH KOTA BITUNG TAHUN ANGGARAN 2015

## STANDAR BIAVA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2015 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

| No. | Ura Ian | Satuan | Harga Satuan {Rp) Kuantltas | Ket. |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| 1 | Honorarium Peneliti : | | | |
| | 1) Penelitl Pertama Gol. llla-Jllb | Orang/kegiatan | 1,750,000 | |
| | 2) Peneliti Muda Gol. mc-llld | Orang/kegiatan | 2,000,000 | |
| | 31 Peneliti Madya Go/. IVa-lYb | Orang/kegiatan | 2,250,000 | |
| | 4) Peneliti Utama Gol. IVc-lVd | Orang/kegiatan | 2,500,000 | |
| 2 | Honorarium ajudan dan pengawalan ; | | | |
| | 1) Ajudan | Orang/bulan | 2,750,000 | |
| | 2) Pengawalan/security | Orang/btJlan | 2,750,000 | |
| | Honorarium penceramah/penyaji/narasumber, moderator, notulen, pengamat kelas, master | | | |
| 3 | ceremonies (MC), fnstruktur pada keglatan pelaUhan/semlnar/l(ursus | | | |
| | 1) Penceramah/penyaji/narasumber | | | |
| | Tokoh/Pakar Tfngkat Naslonal | Orang/Jam | 1,150,000 | |
| | a. b. Eselon Negara | Orang/jam | 1,150,000 | |
| | 1/Pejabat c. Eselon II/Guru Besar/renaga AhU/Profeslonal | Orang/Jam | 850,000 | |
| | d. Eselon 111/0osen S3 jPejabat Eselon Ill ke bawah yang dlsetarakan) | Orang/Jam | 700,000 | |
| | ,. Eselon tV/Oosen 53 (PeJabat Eselon tu ke bawah/yang disetarakan) | Orang/jam | 650,000 | |
| | 2) Moderator | Orang/kegiatan | 575,000 | |
| | 3) Notulen | Orang/keglatan | 300,000 | |
| | 4) Pengamat Ketas | orang/Jam pel. | 30,000 | |
| | 5) Master of Ceremonies (MC) lnstruktur | Orang/kegiatan | 300,000 | |
| | 6) | Orang/jam.pel | 75,000 | |
| 4 | Honorarium penjaga stand dan penjaga keamanan stand | | | |
| | 1) Penjaga stand | Orang/hari | 350,000 | |
| | 2) Penjgaga keamanan | Orang/hari | 250,000 | |
| | Honorarium Pengelola | | | |
| 5 | Keuangan 1) Pejabat penatausahaan | | | |
| | Keuangan a. Nilai pagu dana s/d Rp 500.000.000 | Orang/bulan | 695,000 | |
| | b. N!lal pagu dana dlatas Rp 500.000.001 S/d Rp 1.000.000.000 | Orang/bulan | 750,000 | |
| | c. N11al pagu dana dlatas Rp 1.000.000.001 s/d Rp 3.000.000.000 | Orang/bulan | 800,000 | |
| | d. Nllal pagu dana dlatas Rp 3.000.000.001 s/d Rp 5.000.000.000 ,. | Orang/bulan | 985,000 | |
| | Nila/ pagu dana dlatas Rp 5.000.000.0001 s/d Rp 10.000.000.000 | Orang/bulan | 1,000,000 | |
| | Nila! pagu dana Rp 10.000.0001 keatas | Orang/bulan | 1,200,000 | |
| | f. Pejabat pelaksana tekn!s keglatan ,. | | | |
| | 21 Nilal pagu dana s/d Rp | Orang/bulan | 640,000 | |
| | 500.000.000 b. Nilal pagu dana diatas Rp.S00.000.001 S/d Rp 1.000.000.000 | Orang/bulan | 700,000 | |
| | e. s/d Rp 3.000.000.000 d. | Orang/bulan | 785,000 | |
| | Nilai pagu dana diatas Rp 1.000.000.001 Nilai pagu dana diatas Rp 3.000.000.001 | Orang/bulan | 900,000 | |
| | s/d Rp 5.000.000.000 e. Nilai pagu dana diatas Rp 5.000.000.0001 s/d Rp 10.000.000.000 | orang/bulan | 950,000 | |
| | f. NUal pagu dana Rp 10.000.0001 keatas | Orang/bulan | 1,100,000 | |
| 6 | Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim/Panltia Pelaksana Keg!atan | | | |
| | 1) Tlm/Panltia pelaksana keglatan | | | |
| | a. Pembina I | Orang/kegiatan | 1,097,000 | |
| | b. Pembina ti | Orang/kegiatan | 1,061,000 | |
| | c. Penanggung Jawab | Orang/kegiatan | 1,025,000 | |
| | d. Ketua | Orang/kegiatan | 951,000 | |
| | ,. wakll Ketua | Orang/kegiatan | 878,000 | |
| | f. 5ekretarls | Orang/keglatan | 731,000 | |
| | •· Anggota | Orang/keglatan | 658,000 | |
| | h. Sekretarlat | Orang/kegiatan | 512,000 | |
| | 2) 5ekretarlat Tim/Panitia Kegiatan | | 585,000 | |
| | Pelaksana a. Ketua | Orang/kegiatan Orang/kegiatan | 512,000 | |
| | b. Sekretaris ,. Anggota | Orang/kegiatan | 438,000 | |

| No. | Uralan | Satuan | Harga Satuan (Rp) Kuantltas | | Ket. | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|--------|-------------------------|----|-------|-----------|---------------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|
| 7 | Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan barangf.iasa l) Pejabat Pengadaan Barang/jasa | Orang/bulan | 680,000 | | | | | | | | | | |
| | Panitia Pengadaan Barang/jasa ,. Ketua | Orang/kegiatan | 660,000 | 2) | | | | | | | | | |
| | Sekretarls | Orang/l<egiatan | 550,000 | | | | | | | | | | |
| | b. ,. Anggota | Orang/kegiatan | 440,000 | | | | | | | | | | |
| 8 | Honorarium Pe]abat Pembuat Komitmen | | | | | | | | | | | | |
| | N!lal pagu dana dlatas Rp 50.000.000 s/d Rp S00.000.000 | Orang/bulan | 495,000 | l) | | | | | | | | | |
| | 2) Nllal pagu dana Rp 500.000.001 s/d Rp 1.000.000.000 3) 2.000.000.000 | Orang/bulan | 732,000 | | | | | | | | | | |
| | Nllai pagu dana Rp 1.000.000.001 s/d Rp Nilai pagu dana diatas Rp 2.000.000.001 | Orang/bulan | 877,000 1,025,000 | 4) | | | | | | | | Orang/bulan | |
| | Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan | | | | | | | | | | | | |
| ' | | | | | | | | | | | | | |
| | l) Pejabat Penerima Hasil pekerjaan | Orang/bulan | 450,000 | 2) | | | | Hasil | | | Panitia Penerima | | pekerjaan |
| | a. Ketua Nilai pagu dana diatas Rp 50.000.000 s/d Rp Nilai pagu dana Rp 500.000.001 s/d Rp 1.000.000.000 Nilai pagu dan,1 Rp 1.000.000.001 s/d Rp 2.000.000.000 Nilai pagu dana diatas Rp 2.000.000.001 b. Sekretaris 50.000.000 s/d Rp s/d Rp 1.000.000.000 | Orang/bulan Orang/bulan Orang/butan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan | | | | 500.000.000 500.000.000 | | | pagu pagu | 520,000 620,000 770,000 910,000 | Nilai Nllal | | dana diatas Rp dan;i Rp 500.000.001 |
| | Nilal pagu dana Rp 1.000.000.001 s/d Rp 2.000.000.000 Nllal pagu dana dlatas Rp 2.000.000.001 Penyimpan/Pengurus Barang Nilai Aset Tetap s/d Rp 500.000.000 Nilai Aset Tetap Rp 500.000.001 s/d Rp 1.000.000.000 Nilai Aset Tetap diatas Rp 1.000.000.001 Pcgawai Tidak Tetap Tenaga Kontrak Tenaga Kontrak (IT 5Jmda Keuangar.) Tenaga Ahli Fraksl Honorarium Penyuluh Pegawai Tidak Tetap 5LTA Sarjana Muda Sarjana Master (52) Ooktor (53) Tim Pengelola Website Penanggung Jawab | Orang/bulan Orang/butan Orang/buIan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan | 425,000 475,000 575,000 675,000 400,000 450,000 | 1) | | | 12 | | | 750,000 950,000 | | | |
| | 2) 3) Redaktur Editor WebAdmin Web Developer Pembuat Artikel | Hataman | 750,000 2,000,000 l,500,000 | | | | | | | | | | |
| | Penerjemah Rohan!awan | Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/butan Orang/bulan Orang/butan Orang/bulan Orang/bulan | 450,000 400,000 350,000 300,000 100,000 100,000 400,000 | | | | | | | 1,150,000 1,350,000 1,550,000 | | | |
| 16 | | Orang/buIan Orang/bulan Orang/bulan | | | | | | | | | | | |
| | | Orang/bulan Orang/bulan Orang/buIan Orang/bulan | 2,250,000 | | | | | | | | | | |
| | s/d Rp 2.000.000.000 2.000.000.001 | | 550,000 | ,. | | | | | pagu pagu | | Nilal Nilal Anggota | | dana Rp 1.000.000.001 dana diatas Rp |
| | Nllal pagu dana dlatas RpS0.000.000s/d Rp 500.000.000 Nllal pagu dana Rp 500.000.001 s/d Rp Honorarium 1) | | 2,150,000 2,750,000 3,000,000 | | | | | | | 500,000 | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | 650,000 | | | | | | | | | | |
| | 1.000.000.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 550,000 650,000 750,000 | | | | | | | | | | |
| 11 | 2) 3) l) | | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium 2) 3) | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 4) 5) Honorarium 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) | Orang/bulan Orang/bulan Orang/)(egiatan Orang/kegiatan | | | | | | | | | | | |
| | Satuan Biaya Latihan Prajabatan | | 4,470,000 | | | | | | | | | | |
| | | | 22,125,000 20,230,000 | | | | | | | | | | |
| | 4) 1,rl Satuan Blaya Pendld!kan dan l) Oiklat Pim Tlngkat 11 2) Oiklat Pim Tingkat Ill 3) Diklat Pim Tingkat IV | | | | | | | | | | | | |
| | | Peserta/angkatan Peserta/angkatan | | | | | | | | | | | |
| | | Peserta/angkatan | | | | | | | | | | | |
| | 1) Golongan I dan II | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Honorarium Pelat!h, Attet, Wasit dan Juri l) Pelatih 2) Atlet 3) Wasit | | | | | | | | | | | | |
| | | Orang/kegiatan | | | | | | | | | | | |
| | | 1500 Karakter | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| | Pelatihan/Struktural | | 30,261,000 | | | | | | | | | | |
| | | Peserta/angkatan | | | | | | | | | | | |

| No. | Uralan | Satuan | Harga Saluan (Rp} Kuantitas | Ket. |
|-------|-----------------|------------------|-------------------------------|--------|
| | 2) Golongan III | Peserta/angkatan | 5,545,000 | |



LAMPlRAN II: PERATURAN WAUKOTA BITUNG

NOMOR

:

29)

TAHUN 2015

TANGGAL

, 16 JUNI 2015

TENTANG: STANOAR BIAVA MASUKAN PEMERfNTAH KOTA BrTUNG TAHUN ANGGARAN 2015

## STANDAR BIAVA MASUKAN TAHUJN ANGGARAN 2015 YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMAS1

| No. | Uraian | Satuan | Harga Satuan (Rp) Kuantitas | Ket. |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------|
| 1 | Pakaian Dinas/Kerja/Resmi Pegawa! Negeri Sipll da Pegawal Tldak Tetap serta Pakaian khusus hari-hari tertentu | | | |
| | a. Pakaian Oinas/kerja/Resmi | | | |
| | 1) Pakalan Dinas harian Pegawai/Perwat {termasuk atribut) | orang/stel | 650,000 | |
| | 2) Pakaian ernas Lapangan (termasuk atribut) | orang/stet | 950,000 | |
| | 3) Pakaian Sipil Harian | orang/ste! | 750,000 | |
| | 4) Pak.aian Slpil Resmi | orang/stel | 1,000,000 | |
| | 5) Pakaian Slpil lengkap | | | |
| | a. Walikota/Wakil Wa!ikota/Plmp!nan DPRO | orang/stel | 5,500,000 | |
| | b. Anggota OPRD dan Pejabat Eselon II | orang/stel | 3,500,000 | |
| | c, Eselon Ill dan IV ,, | orang/stel | 2,000,000 | |
| | PakaJan OJnas Dokter | orang/stel | 610,000 | |
| | 7) Pakaian Sopir/Pesuruh | orang/stel | 500,000 | |
| | b. Pakaian Khusus harl-hari tertentu ,, | | | |
| | 1) Pakaian KORPRI (termasuk atribut) | orang/stel | 450,000 | |
| | PakaJan Adat Daerah | orang/stel | 550,000 | |
| | 3) Pakaian Batik Tradisional | orang/stel | 450,000 | |
| | 4) Pakalan Olahraga (sudah termasuk sepatu olahraga) | orang/stel | 650,000 | |
| 2 | Belanja Konsumsi | | | |
| | 1) Tabler Manner ,, | Orang/kali | 85,000 | |
| | Prasmanan Makan | Orang/kali | 47,500 | |
| | 3) Prasmanan Snack | Orang/kali | 25,000 | |
| | 4) Makanan Kotak | Orang/kali | 32,500 | |
| | 5) Snack Kotak | Orang/kall | 20,000 | |
| 3 | Sewa Kendaraan, Sewa Tenda, Sewa Sound System | | | |
| | Kendaraan | | | |
| | 1) Sewa ,. Sedan | | | |
| | •I Kapasitas Silinder Lebih darl 3.000 cc | Hari/Unit | 3,500,000 | |
| | b) Kapasitas Sllinder Leblh dari 2.700 cc | Harl/Unit | 2,750,000 | |
| | c) Kapasitas 511inder Leblh darl 2.400 cc | Harl/Unit | 2,500,000 | |
| | di Kapasitas Sillnder s/d 2.000 cc | Hari/Unlt | 2,000,000 | |
| | Station Wagon | | | |
| | b. •I Kapasitas Sillnder diatas 3.500 cc | Harl/Unit | 5,000,000 | |
| | b) Kapasitas Sillnder s/d 3.500 cc | Harl/Unit | 4,500,000 | |
| | <) Kapasitas Silinder s/d 3.000 cc | Harl/Unit | 3,500,000 | |
| | d) Kapasitas Silinder s/d 2.700 cc | Hari/Unlt | 2,500,000 | |
| | •I Kapasitas Silinder s/d 2.500 cc | Hari/Unit | 1,000,0CN) | |
| | ij Kapasitas Silinder s/d 2.000 cc | Harl/Unit | 950,000 | |
| | ,, Kapasitas Silinder s/d 1.800 cc | Hari/Unlt | 750,000 | |
| | h) Kapasitas Silinder s/d 1.SOO cc | Harl/Unit | 650,000 | |
| | c. Pick up | Hari/Unit | 750,000 | |
| | d. Box/Truk | Hari/Unit | l,OCN),OCN) | |
| | '"' •I Kapasltas diatas 45 seat | Harl/Unit | 3,200,000 | |
| | b) Kapasitas s/d 40 seat | Harl/Un!t | 2,750,000 | |
| | c) Kapasitas s/d 35 seat | Harl/Unit | 2,250,000 | |
| | d) Kapasitas s/d 30 seat | Hari/Unit | 1,900,000 | |
| | •I Kapasitas s/d 25 seat | Harl/Unit | 1,550,000 | |
| | ij Kapasitas s/d 20 seat | Harl/Unit | 1,250,0CN) | |
| | Kendaraan air (Perahu motor) | | | |
| | f. •· Mob!I Mewah ,, | | | |
| | Toyota Alphard | Harl/Unit | 5,000,000 | |
| | b) Toyota camry | Hari/Unit | 3,500,000 | |
| | ,, Sewa Tenda | | | |
| | 1) Tenda Dekorasl VIP ( tertutup ber AC) | m2/hari | 45,000 | |
| | ,, Tenda Oekorasi | m2/hari | 35,000 | |
| | 3) Tenda Semi Dekorasl 4) Tenda Rombe Romawl/Plafond VIP | m2/hari m2/harl | 25,000 20,000 | |

•

| No. | Uraian | Satuan | Harga Satuan (Rp) Kuantitas | Ket. |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| • | SJ Tenda Ungkar/canopi Oekor 6) Tenda lingkar/Canopi Semi Dekor 7) Tenda Lingkar/Canopi Plafond BJ Tenda Lingkar/Canopi Siasa 91 Tenda Plafond 10) Tenda Biasa 11) Tenda KerucuVSarnafil 12) Tenda KerucuVSarnafil Oekor 13) Tenda Payung 3) Sewa Sound System 1) 1.000 watt 21 2.000 watt 3) 3.000 watt 4) 4.000 watt SJ S.000 watt 6) 10.000 watt 7) 20.000 watt BJ 30.000 watt Sewa Ruangan dan Gedung Pertemuan 1) Sewa Ruangan ,. Ruangan besar (kapasitas antara 101 s/d 299 b. Ruangan sedang (kapasltas antara 51 s/d 100 c. Ruangan kecll (kapasltas s/d 50 orang) 2) Sewa Gedung Pertemuan (kapasltas lebJh darl 300 | m2/hari m2/hari m2/hari m2/hari m2/hari m2/hari Unit/hari Unlt/hari Unit/hari Paket/hari Paket/harl Paket/hari Paket/hari Paket/harl Paket/hari Paket/hari Paket/hari Paket Paket Paket Paket | 35,000 25,000 17,500 15,000 15,000 12,500 500,000 1,000,000 50,000 4,000,000 5,000,000 5,500,000 6,500,000 7,000,000 7,500,000 10,000,000 12,500,000 9,000,000 8,000,000 7,000,000 18,000,000 | |


Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGJAN HUKUM SETD � NG, WEENAS CH.NOBEL, SH � · PEMBINA NIP: 19741118 2001121 003