KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 2000 tentang HARGA JUAL TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (berlaku 1 April 2000)
Pembukaan
Menimbang
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2000
TENTANG
HARGA JUAL TENAGA LISTRIK
YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
: a. bahwa dalam rangka mempertahankan kelangsungan penyediaan tenaga listrik baik di perkotaan, di perdesaan, maupun untuk mendorong kegiatan ekonomi, perlu menetapkan kembali harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara;
- b. bahwa dalam menetapkan harga jual tenaga listrik, Pemerintah mempertimbangkan keadilan, kemampuan daya beli masyarakat, biaya produksi dan efisiensi pengusahaan, skala pengusahaan dan interkoneksi sistem yang dipakai;
- c. bahwa dalam rangka menunjang perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, subsidi kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara maupun kepada pelanggan secara bertahap akan dihapuskan;
- d. bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, harga jual tenaga listrik perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Presiden;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3944);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3394);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34);
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARGA JUAL TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA.
Menetapkan :
Pasal 1
Harga Jual Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara dinyatakan dalam Tarif Dasar Listrik Tahun 2000, berdasarkan Golongan Tarif Dasar Listrik sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Keputusan Presiden ini.

## Pasal 2

Tarif Dasar Listrik Tahun 2000 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas :

- a. Tarif Dasar Listrik untuk keperluan Pelayanan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- b. Tarif Dasar Listrik untuk keperluan Rumah Tangga sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- c. Tarif Dasar Listrik untuk keperluan Bisnis sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
- d. Tarif Dasar Listrik untuk keperluan Industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
- e. Tarif Dasar Listrik untuk keperluan Kantor Pemerintah dan Penerangan Jalan

Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;

- f. Tarif Dasar Listrik untuk Multiguna sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.

## Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi.

## Pasal 4

Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1998 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1998, dan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Penundaan Pemberlakuan Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2000.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2000

Pj. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd

BONDAN GUNAWAN



## LAMPIRAN I KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR : 48 TAHUN 2000

TANGGAL : 31 MARET 2000

## GOLONGAN TARIF DASAR LISTRIK

| No. | GOLONGAN TARIF | BATAS DAYA | KETERANGAN |
|-------|------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | S-1/TR | 220 VA | Tarif S-1 yaitu tarif untuk keperluan pemakai sangat kecil (tegangan rendah) |
| 2 | S-2/TR | 250 VA s.d 200 kVA | Tarif S-2 yaitu tarif untuk keperluan pelayanan sosial kecil sampai dengan sedang (tegangan rendah) |
| 3 | S-3/TM | di atas 200 kVA | Tarif S-3 yaitu tarif untuk keperluan pelayanan sosial besar (tegangan menengah) |
| 4 | R-1/TR | 250 VA s.d 2.200 VA | Tarif R-1 yaitu tarif untuk keperluan rumah tangga kecil (tegangan rendah) |
| 5 | R-2/TR | di atas 2.200 VA s.d 6.600 VA | Tarif R-2 yaitu tarif untuk keperluan rumah tangga menengah (tegangan rendah) |
| 6 | R-3/TR | di atas 6.600 VA | Tarif R-3 yaitu tarif untuk keperluan rumah tangga besar (tegangan rendah) |
| 7 | B-1/TR | 250 VA s.d 2.200 VA | Tarif B-1 yaitu tarif untuk keperluan bisnis kecil (tegangan rendah) |
| 8 | B-2/TR | di atas 2.200 VA s.d 200 kVA | Tarif B-2 yaitu tarif untuk keperluan bisnis sedang (tegangan rendah) |
| 9 | B-3/TM | di atas 200 kVA | Tarif B-3 yaitu tarif untuk keperluan bisnis besar (tegangan menengah) |
| 10 | I-1/TR | 450 VA s.d 14 kVA | Tarif I-1 yaitu tarif untuk keperluan industri kecil/rumah tangga (tegangan rendah) |
| 11 | I-2/TR | di atas 14 kVA s.d 200 kVA | Tarif I-2 yaitu tarif untuk keperluan industri sedang (tegangan rendah) |
| 12 | I-3/TM | di atas 200 kVA | Tarif I-3 yaitu tarif untuk keperluan industri menengah (tegangan menengah) |
| 13 | I-4/TT | 30.000 kVA ke atas | Tarif I-4 yaitu tarif untuk keperluan industri besar (tegangan tinggi) |

| No. | GOLONGAN TARIF | BATAS DAYA | KETERANGAN |
|-------|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | P-1/TR | 250 VA s.d 200 kVA | Tarif P-1 yaitu tarif untuk keperluan kantor pemerintah kecil dan sedang (tegangan rendah) |
| 15 | P-2/TM | di atas 200 kVA | Tarif P-2 yaitu tarif untuk keperluan kantor pemerintah besar (tegangan menengah) |
| 16 | P-3/TR | | Tarif P-3 yaitu tarif untuk keperluan penerangan jalan umum (tegangan rendah) |
| 17 | M/TR, TM, TT | | Tarif Myaitu tarif multiguna yang diperuntukkan hanya bagi pengguna listrik yang memerlukan pelayanan dengan kualitas khusus dan yang karena berbagai hal tidak termasuk dalam ketentuan golongan tarif S, R, B, I dan P. |

## Catatan :

- TR = Tegangan Rendah
- TM = Tegangan Menengah
- TT = Tegangan Tinggi

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd

ABDURRAHMAN WAHID


## LAMPIRAN II KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR : 48 TAHUN 2000

TANGGAL : 31 MARET 2000

## TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN PELAYANAN SOSIAL

| No. | GOLONGAN TARIF | BATASDAYA | BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan) | BIAYA PEMAKAIAN | BIAYA PEMAKAIAN |
|-------|------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | S-1/TR | 220 VA | - | Abonemen per bulan = Rp 7.782 *) | Abonemen per bulan = Rp 7.782 *) |
| 2 | S-2/TR | 450 VA | 3.874 *) | Rp 64,56/kWh *) | Rp 64,56/kWh *) |
| 3 | S-2/TR | 900 VA | 3.874 *) | Rp 64,56/kWh *) | Rp 64,56/kWh *) |
| 4 | S-2/TR | 1.300 VA s.d 2.200 VA | 11.000 **) | Blok I : 0 s.d 20 kWh Blok II : di atas 20 kWh s.d 60 kWh Blok III : di atas 60 kWh | 90/kWh 129/kWh 175/kWh |
| 5 | S-2/TR | di atas 2.200 VA s.d 200 kVA | 14.000 *) | Blok I : 0 s.d 60 jam nyala Blok II : di atas 60 jam nyala berikutnya | 154/kWh 160/kWh |
| 6 | S-3/TM | di atas 200 kVA | 15.500 *) | Blok WBP = K x F x Rp 123/kWh ***) | Blok WBP = K x F x Rp 123/kWh ***) |

## Catatan :

- TR = Tegangan Rendah

- TM = Tegangan Menengah

- WBP = Waktu Beban Puncak

- LWBP = Luar Waktu Beban Puncak

- K = Faktor perbandingan antara WBP dengan LWBP sesuai

dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat

- F = Faktor pengali untuk pembeda antara yang bersifat sosial komersial dan yang bersifat sosial murni

- Jam nyala adalah kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung

## Keterangan :

- *) Tarif ini tidak mengalami kenaikan
- **) Tarif ini mengalami penurunan
- ***)Untuk Pelanggan S-3 yang bersifat komersial, F = 1,8

Untuk Pelanggan S-3 yang bersifat sosial murni, F = 1,0

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


ABDURRAHMAN WAHID


## LAMPIRAN III KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR : 48 TAHUN 2000

TANGGAL : 31 MARET 2000

## TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA

| No. | GOLONGAN TARIF | BATAS DAYA | BIAYA BEBAN | BIAYA PEMAKAIAN |
|-------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | R-1/TR | s.d 450 VA | 4.589 *) Blok I Blok II | jam nyala = Rp 93,4/kWh *) jam nyala = Rp 126,2/kWh *) berikutnya |
| 2 | R-1/TR | 900 VA | 4.635 *) Blok I Blok II | jam nyala = Rp 111,3/kWh *) jam nyala = Rp 169,5/kWh *) |
| 3 | R-1/TR | 1.300 VA s.d 2.200 VA | 11.500 *) Blok I Blok II Blok III | kWh = Rp 205/kWh kWh s.d 60 kWh = Rp 210/kWh kWh = Rp 215/kWh |
| 4 | R-2/TR | di atas 2.200 VA s.d 17.000 *) | | Rp 333,2/kWh |
| 5 | R-3/TR | di atas 6.600 VA 26.800 *) | | Rp 460/kWh |

Catatan :

- TR = Tegangan Rendah

## Keterangan :

- *) Tarif ini tidak mengalami kenaikan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd

ABDURRAHMAN WAHID


## LAMPIRAN IV KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR : 48 TAHUN 2000

TANGGAL : 31 MARET 2000

## TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN BISNIS

| No. | GOLONGAN TARIF | BATAS DAYA | BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan) | BIAYA PEMAKAIAN | BIAYA PEMAKAIAN |
|-------|------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | B-1/TR | s.d 450 VA | 16.500 *) | Blok I : 0 s.d 120 jam nyala Blok II : di atas 120 jam nyala berikutnya | = Rp 201/kWh *) = Rp 172,5/kWh *) |
| 2 | B-1/TR | 900 VA | 16.500 *) | Blok I : 0 s.d 120 jam nyala Blok II : di atas 120 jam nyala berikutnya | = Rp 201/kWh *) = Rp 172,5/kWh *) |
| 3 | B-1/TR | 1.300 VA s.d 2.200 VA | 16.500 *) | Blok I : 0 s.d 120 jam nyala Blok II : di atas 120 jam nyala berikutnya | = Rp 285/kWh = Rp 286/kWh |
| 4 | B-2/TR | di atas 2.200 VA s.d 200 kVA | 19.000 *) | Blok I : 0 s.d 100 jam nyala Blok II : di atas 100 jam nyala berikutnya | = Rp 290/kWh = Rp 295/kWh |
| 5 | B-3/TM | di atas 200 kVA | 16.500 *) | BlokWBP = K x Rp 262,4/kWh Blok LWBP = Rp 262,4/kWh | |

## Catatan :

- TR = Tegangan Rendah
- TM = Tegangan Menengah
- WBP = Waktu Beban Puncak
- LWBP = Luar Waktu Beban Puncak
- K = Faktor perbandingan antara WBP dengan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat

- Jam nyala adalah kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung

Keterangan :

- *) Tarif ini tidak mengalami kenaikan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


ABDURRAHMAN WAHID


## LAMPIRAN V KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR : 48 TAHUN 2000

TANGGAL : 31 MARET 2000

## TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI

| No. | GOLONGAN TARIF | BATAS DAYA | BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan) | BIAYA PEMAKAIAN | BIAYA PEMAKAIAN |
|-------|------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1 | I-1/TR | 450 VA | 17.000 *) | Blok I : 0 s.d 80 jam nyala Blok II : di atas 80 jam nyala berikutnya | = Rp 119,5/kWh *) = Rp 116,5/kWh *) |
| 2 | I-1/TR | 900 VA | 17.000 *) | Blok I : 0 s.d 80 jam nyala Blok II : di atas 80 jam nyala berikutnya | = Rp 119,5/kWh *) = Rp 116,5/kWh *) |
| 3 | I-1/TR | 1.300 VA s.d 14 kVA | 17.000 *) | Blok I : 0 s.d 80 jam nyala Blok II : di atas 80 jam nyala berikutnya | = Rp 235/kWh = Rp 240/kWh |
| 4 | I-2/TR | di atas 14 kVA s.d 200 kVA | 18.000 *) | BlokWBP = K x Rp 228/kWh Blok LWBP = Rp 228/kWh | |
| 5 | I-3/TM | di atas 200 kVA | 16.000 *) | Blok LWBP 0 s.d 350 jam nyala, Blok WBP di atas 350 jam nyala, Blok WBP | = Rp 263,2/kWh = K X Rp 263,2/kWh = Rp 263,2/kWh |
| 6 | I-4/TT | 30.000 kVA ke atas | 15.500 *) | | Rp 273,3/kWh |

## Catatan :

- TR = Tegangan Rendah
- TM = Tegangan Menengah

- TT = Tegangan Tinggi

- WBP = Waktu Beban Puncak
- LWBP = Luar Waktu Beban Puncak
- K = Faktor perbandingan antara WBP dengan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat
- Jam nyala adalah kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung

## Keterangan :

- *) Tarif ini tidak mengalami kenaikan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd ABDURRAHMAN WAHID


## LAMPIRAN VI KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR : 48 TAHUN 2000

TANGGAL : 31 MARET 2000

## TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN KANTOR PEMERINTAH DAN

## PENERANGAN JALAN UMUM

| No. | GOLONGAN TARIF | BATASDAYA | BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan) | BIAYA PEMAKAIAN | BIAYA PEMAKAIAN |
|-------|------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | P-1/TR | 450 VA s.d 200 kVA | 17.000 *) | | Rp 489/kWh |
| 2 | P-2/TM | diatas 200 kVA | 16.000 *) | BlokWBP =K xRp 285,3/kWh Blok LWBP = Rp 285,3/kWh | |
| 3 | P-3/TR | - | - | | Rp 493/kWh |

Catatan :

- TR = Tegangan Rendah

- TM = Tegangan Menengah

- WBP = Waktu Beban Puncak

- LWBP = Luar Waktu Beban Puncak

- K = Faktor perbandingan antara WBP dengan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat

Keterangan :

- *) Tarif ini tidak mengalami kenaikan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd

ABDURRAHMAN WAHID


## LAMPIRAN VII KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR : 48 TAHUN 2000

TANGGAL : 31 MARET 2000

## TARIF DASAR LISTRIK UNTUK MULTIGUNA

| No. | GOLONGAN TARIF | BATAS DAYA | BIAYA BEBAN | BIAYA PEMAKAIAN |
|-------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
| 1 | M/TR, TM, TT | | | Rp.900/kWh *) |

## Catatan :

1. Tarif ini diperuntukkan hanya bagi penggunaan listrik yang karena berbagai hal tidak dapat dicakup oleh ketentuan tarif baku sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI Keputusan Presiden ini atau atas kesepakatan para pihak.
2. Tarif ini dapat diberlakukan untuk berbagai kegunaan di antaranya :
- a. Tarif untuk dasar perhitungan harga ekspor-impor tenaga listrik antara PT PLN (PERSERO) dengan pihak lain;
- b. Tarif untuk dasar perhitungan harga atas tenaga listrik yang oleh pelanggan dikehendaki mempunyai sifat lebih dari yang baku atau yang telah disanggupi oleh PT PLN (PERSERO) sebagai sifat baku dalam hal mutu, keandalan maupun pelayanan;
- c. Tarif untuk dasar perhitungan harga atas tenaga listrik bagi pelanggan listrik PT PLN (PERSERO) yang bebannya dapat dan boleh diatur, dipotong, atau dikeluarkan dari sistem oleh PT PLN (PERSERO) sesuai kesepakatan bersama;
- d. Tarif untuk dasar perhitungan harga atas tenaga listrik bagi pihak yang ingin menginterkoneksikan sistem kelistrikan dengan sistem kelistrikan PT PLN (PERSERO), baik dengan maupun tanpa adanya

aliran daya antar sistem;

- e. Tarif untuk dasar perhitungan harga atas tenaga listrik bagi pihak yang memerlukan tenaga listrik dari PT PLN (PERSERO) secara musiman atau dengan pola beban tertentu yang disepakati bersama;
- f. Tarif untuk dasar perhitungan harga atas tenaga listrik yang oleh karena sesuatu hal tidak dapat dikenakan tarif baku sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI Keputusan Presiden ini yang di antaranya adalah karena :
- bersifat sementara (jangka waktu pendek);
- tergantung kondisi sistem kelistrikan PT PLN (PERSERO);
- adanya peluang bisnis para pihak yang saling menguntungkan.

## Keterangan :

- *) Sebagai tarif maksimum.
- Di dalam mengimplementasikannya, angka tarif ini dikalikan terhadap faktor pengali "N" dengan nilai "N" tidak lebih dari 1 (satu).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd

ABDURRAHMAN WAHID