PERATURAN BUPATI TUBAN Nomor 26 Tahun 2014 tentang BESARNYA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2014 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
'
BUPATI TUBAN
PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR ~, TAHUN 2014
TENTANG
BESARNYA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka guna kelancaran Pengajuan, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu menetapkan Besarnya Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Toban Tahun Anggaran 2014 dalam suatu Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 18 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2013 Seri A Nomor 09);
10. Peraturan Bupati Toban Nomor 28 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga;
11. Peraturan Bupati Toban Nomor 46 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG BESARNYA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2014.
BAB I - PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Pasal 1
Pasal 1
- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara hasil Pemilu Tahun 2009 dan Tahun 2014.
- (3) Jumlah perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
BAB I - PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Pasal 1
Pasal 2
- (1) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik hasil Pemilu Tahun 2009 dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD Kabupaten sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik hasil Pemilu Tahun 2014 dihitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

## BAB II

## BESARNY A BANTU AN KEUANGAN

## Pasal 2

- (1) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sesuai alokasi dana yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2014.
- (2) Tata cara penghitungan besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut:


- a. besarnya nilai bantuan per suara adalah jumlah bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toban Tahun Anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. besarnya jumlah bantuan keuangan untuk Partai Politik adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini;
- c. Besarnya jumlah bantuan keuangan untuk Partai Politik adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu tahun 2014 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toban Tahun Anggaran 2013 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik;
- e. perolehan suara hasil sebagaimana dimaksud pemilu periode sebelumnya pada huruf a adalah perolehan suara hasil Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toban Tahun 2004 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik Tahun 2009-2014.
- f. perolehan suara hasil pemilu periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah perolehan suara hasil Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toban Tahun 2009 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik Tahun 2014-2019.


## BAB III

## PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

## Pasal3

Penyerahan bantuan keuangan ke nomor rekening atas nama Partai Politik dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan Bupati kepada Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya.

## Pasal 4

Penyerahan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilampiri dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. surat keterangan dari Bank yang menyatakan memiliki nomor rekening atas nama DPD/DPC Partai Politik;
- b. surat tanda terima / kwitansi yang ditandatangani di atas meterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) oleh Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai Politik dengan menggunakan cap stempel partai politik; dan
- c. berita acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Toban sebagai pihak pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya sebagai pihak kedua.

## BAB IV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 5

Verifikasi kelengkapan administrasi Partai Politik, penggunaan bantuan keuangan Partai Politik dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan Partai Politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Toban pada tanggal 16 Juni '2•) '1 • :.

Diundangkan di Toban pada tanggal 1 G Jt• .:~.::: :-:o•i ✓:-

SEKRETARIS DAERAH,


1


BERITA DAERAH KABUPAJEN TUBAN TAHUN 2014 SERIE NOMOR 20 .

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR •j ';" TAHUN 2014 TENTANG BESARNY A BANTU AN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2014

## CARA PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DPRD KABUPATEN TUBAN BERDASARKAN PEROLEHAN SUARA SAH PADA PEMILU TAHUN 2009

## Jumlah Perolehan Suara Partai PoUtik yang mendapatkan Kursi pada Pemilu Tahun 2004

| Nomor | Nama Partai Politik | Perolehan Suara Pemilu Tahun 2004 |
|---------|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. | GOLKAR | 173.078 |
| 2. | PD I - P | 131.934 |
| 3. | PKB | 133.296 |
| 4. | PPP | . 40.903 |
| 5. | PAN | 29.681 |
| 6. | DEMOKRAT | 20.473 |
| | JUMLAH | 529.365 |

## Rumus Bantuan Keuangan Berdasarkan Permendagri Nomor 24 Tahun 2009

Jumlah Bantuan tahun 2013

X

Perolehan suara masing-masing Partai Politik yang mendapatkan kursi Pemilu tahun 2009

J umlah perolehan suara

tahun 2004

Rp. 450.000.000,-

X

Perolehan suara masing-masing ParPol yang mendapatkan kursi Pemilu tahun 2009

529.365

= Rp 850,075 X Perolehan Suara masing-masing Partai Politik Pemilu tahu n 2009 Maka masing-masing Partai Politik memperoleh Dana Bantuan sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD Kabupaten yaitu 8 (delapan) bulan sebagai berikut:

## BESARNYA DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2014

| No. | Kama Partai Politik | Perolehan kursi | Perolehan suara sah | Besarnya Dana Bantuan 1 bulan | Besarnya Dana Bantuan 8 bulan |
|--------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Partai Golkar | 13 | 140.126 | Rp. 9.926.467,50 | Rp. 79.411.740,00 |
| 2. | PKB | 7 | 66.576 | Rp. 4.716.215,83 | Rp. 37.729.726,67 |
| 3. | PD I - P | 6 | 63.428 | Rp. 4.493.213,33 | Rp. 35.945.706,67 |
| 4. | P.DEMOKRAT | 5 | 58.682 | Ro. 4.157.008, 33 | Ro. 33.256.066,67 |
| 5. | PPP | 4 | 25.357 | Rp. 1.796.279,17 | Rp. 14.370.233,33 |
| 6. | GERINDRA | 4 | 24.874 | Rp. 1.762.063,33 | Rp. 14.096.506,67 |
| 7. | PAN | 3 | 23.164 | Rp. 1.640.928,33 | Rp. 13.127.246,67 |
| 8. | PKNU | 2 | 19.17 | Rp. 1.357.995,00 | Rp. 10.863.960,00 |
| 9. | PKS | 3 | 18.46 | Rp. 1.307.698,33 | Rp. 10.461. 586,67 |
| 10. | HANURA | 1 | 11.803 | Rp. 836.119,17 | Rp. 6.866.953,33 |
| 11. | PBB | 1 | 9.27 | Rp. 656.682,92 | Rp. 5.253.463,33 |
| 12. | BARNAS | 1 | 5.497 | Rp. 389.405,00 | Rp. 3.115.240,00 |
| Jumlah | Jumlah | 50 | 466.407 | Rp. 33.040.076,25 | Rp. 264,~20.610,00 |

I


LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR "i7 TAHUN 2014 TENTANG BESARNYA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2014

## CARA PENGmTUNGAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DPRD KABUPATEN TUBAN BERDASARKAN PEROLEHAN SUARA SAH PADA PEMILU TAHUN 2014

## Jumlah Perolehan Suara Partai Politik yang mendapatkan Kursi pada Pemilu Tahun 2014

| No. | Nama Partai Polltik | Perolehan Suara Pemilu tahun 2014 |
|--------|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. | PKB | 199.987 |
| 2. | PARTAI GOLKAR | 84.972 |
| 3. | PD I-P | 78.306 |
| 4. | P. GERINDRA | 78.191 |
| 5. | P. DEMOKRAT | 62.663 |
| 6. | PAN | 46.078 |
| 7. | PPP | 29.250 |
| 8. | PKS | 27.421 |
| 9. | P. NasDem | 27.407 |
| 10. | HANURA | 20.932 ' |
| JUMLAH | JUMLAH | 655.207 |

## Rumus Bantuan Keuangan Berdasarkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2013

Jumlah Bantuan tahun 2013 Jumlah perolehan suara tahun 2009

- X Perolehan suara masing-masing Partai Politik yang mendapatkan kursi Pemilu tahun 2014

Rp. 450.000.000,-

466.407

- X Perolehan suara masing-masing ParPol yang mendapatkan kursi Pemilu tahun 2014
- = Rp 964,823 X Perolehan Suara masing-masing Partai Politik Pemilu tahun 2014 Maka masing-masing Partai Politik memperoleh Dana Bantuan sejak diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten yaitu 4 (empat) bulan sebagai berikut:


## BESARNYA DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2014

| No. | Nama Partai Politik | ~erolehan kursi | Perolehan suara sah | Besarnya Dana Bantuan 1 bulan | Besarnya Dana Bantuan 4 bulan |
|-------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. | PKB | 14 | 199.987 | Rp. 16.079.338,33 | Rp. 64.317.353,33 |
| 2. | PARTAI GOLKAR | 7 | 84.872 | Rp. 6.831.911,67 | Rp. 27.327.646,67 |
| 3. | PD I-P | 5 | 78.306 | Rp. 6.295.952,50 | Rp. 25.183.810,00 |
| 4. | P. GERINDRA | 6 | 78.181 | Rp. 6.286.706,67 | Rp. 25.146.826,67 |
| 5. | P. DEMOKRAT | 6 | 62.663 | Rp. 5.038.225,00 | Rp. 20.152.900,00 |
| 6. | PAN | 3 | 46.078 | Rp. 3.704.759,17 | Rp. 14.819.036,67 |
| 7. | PPP | 2 | 29.25 | Rp. 2.351.755,83 | Rp. 9.407.023,33 |
| 8. | PKS | 3 | 27.421 | Rp. 2.204.700,83 | Rp. 8.818.803,33 |
| 9. | P. NasDem | 3 | 27.407 | Rp. 2.203.575,00 | Rp. 8.814.300,00 |
| 10. | HANURA | 1 | 20.932 | Rp. 1.682.973,33 | Rp. 6.866.953,33 |
| | Jumlah | 50 | 655.207 | Rp. 52.679.898,33 | Rp. 210.719.593,00 |