PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 05 Tahun 2013 tentang PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIYAH (berlaku 28 Juni 2013)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI MAROS
BUPATI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 05 TAHUN 2013
TENTANG
PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIYAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAROS,
- a. bahwa Diniyah Takmiliyah merupakan Pendidikan keagamaan Islam Non Formal yang menggali nilainilai keagamaan dan Moral Islami sebagai pelengkap pendidikan agama bagi siswa sekolah dasar dan menengah/sederajat.
- b. bahwa pengelolaan pendidikan agama yang baik memerlukan perangkat pendidikan yang memadai, terencana dan terkoordinir sehingga Diniyah Takmiliyah menghasilkan lulusan yang berkualitas guna menunjang kemampuan dasar keagamaan masyarakat dan siswa muslim pada lembaga pendidikan lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Diniyah Takmiliyah;
- Mengingat : 1.
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 1822);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
SALINAN
- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737 )
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penetepan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 7).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS
Dan
BUPATI MAROS
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN DINIYAH
TAKMILIYAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Maros;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Maros;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kantor Kemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros ;
6. Kepala Kantor Adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros ;
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Maros ;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros ;
9. Diniyah Takmiliyah adalah Satuan Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal yang menyelenggarakan pendidikan Agama Islam sebagai pelengkap pengetahuan Agama Islam bagi siswa sekolah dasar dan menengah/sederajat ;
10. Wajib adalah suatu keharusan yang mesti dilaksanakan ;
11. Masa pendidikan Diniyah Takmiliyah adalah lama waktu yang ditempuh peserta didik dalam penyelesaian pendidikan;
12. Peserta didik adalah anak usia sekolah dasar dan menengah/ sederajat yang beragama Islam ;
13. Pendidik dan tenaga pendidik adalah anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi membimbing, mengajar, dan atau melatih peserta didik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan ;
14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu ;
15. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, keluarga, organisasi, profesi non pemerintah, pengusaha, dan organisasi masyarakat yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan ;
16. Hasil Belajar adalah data kemampuan siswa/santri, baik secara normatif maupun secara terinci dalam buku laporan pendidikan ;
17. Nilai akhir adalah nilai pendidikan siswa/santri yang dicantumkan pada syahadah sebagai bukti berakhirnya masa pendidikan ;
18. Seksi Pekapontren adalah Seksi Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren merupakan salah satu seksi yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros yang menangani Pendidikan Agama Non Formal, antara lain Diniyah Takmiliyah dan Pondok Pesantren ;
19. Kelompok Kerja Diniyah Takmiliyah selanjutnya disingkat KKDT adalah Organisasi yang dibentuk atas musyawarah para Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagai Mitra Seksi Pekapontren dalam membina Madrasah Diniyah Takmiliyah yang berkedudukan di Kabupaten Maros ;
20. Swadaya Masyarakat adalah bantuan material dari masyarakat untuk terlaksananya proses Pendidikan pada Diniyah Takmiliyah ;
21. Dana stimulasi adalah Bantuan berupa materil dari Pemerintah Daerah atau yang lainnya guna mendorong terlaksananya proses Pengajaran Diniyah Takmiliyah ;
22. Nomor Statistik Diniyah Takmiliyah selajutnya disingkat NSDT adalah Kode Nomor Daftar Urut Pendaftarn yang tercantum dalam Piagam yang dikeluarkan Kantor Kemenag.
BAB II - DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN
Pasal 2
Diniyah Takmiliyah dilaksanakan
BAB II - DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN
Pasal 3
Diniyah Takmiliyah berfungsi untuk :
1. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan tambahan Pendidikan Agama Islam terutama bagi peserta didik yang belajar di sekolah dasar dan menengah/sederajat.
2. Memberikan bimbingan dalam pelaksanaan pengamalan ajaran Islam.
BAB II - DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN
Pasal 4
Diniyah Takmiliyah bertujuan memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan pengamalan Agama Islam kepada anak usia sekolah untuk mengembangkan kehidupannya sebagai warga muslim/muslimah yang beriman kepada Allah SWT, beramal sholeh, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, terampil, demokratis, mandiri dan bertanggung jawab.
JENJANG DAN MASA PENDIDIKAN
BAB III - JENJANG DAN MASA PENDIDIKAN
Pasal 5
- (1) Jenjang Pendidikan Diniyah Takmiliyah yaitu :
- a. Diniyah Takmiliyah Awaliyah menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam tingkat dasar;
- b. Diniyah Takmiliyah Wustha menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam Tingkat menengah.
- c. Diniyah Takmiliyah Ulya menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam Tingkat Atas.
- (2) Masa pendidikan Diniyah Takmiliyah :
- a. Diniyah Takmiliyah Awaliyah diselenggarakan dengan masa belajar 4 (empat) tahun.
- b. Diniyah Takmiliyah Wustha diselenggarakan dengan masa belajar 2 (dua) tahun; dan
- c. Diniyah Takmiliyah Ulya diselenggarakan dengan masa belajar 2 (dua) tahun.
PENYELENGGARAAN
Bagian Kesatu Penyelenggara
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 6
Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dapat diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 7
Kegiatan pembelajaran Diniyah Takmiliyah, dapat dilaksanakan pagi atau sore hari bertempat di Pondok Pesantren, gedung mandiri, gedung sekolah, masjid, mushola, atau tempat lainnya yang layak.
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 8
Penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah dapat dilaksanakan secara terpadu dengan sekolah, sesuai dengan jenjang pendidikannya.
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 9
Penamaan Diniyah Takmiliyah diserahkan sepenuhnya kepada penyelenggara.
Bagian Kedua Perizinan
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 10
- (1) Untuk menyelenggarakan Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud pasal 6, wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama;
- (3) Persyaratan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan Diniyah Taklmiliyah mengacu kepada pedoman penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, Dirjen Pedidikan Islam, Kementerian Agama RI.
Bagian Ketiga Kurikulum
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 11
- (1) Kurikulum Diniyah Takmiliyah adalah merupakan pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Diniyah Takmiliyah.
- (2) Kurikulum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh penyelenggara dengan bimbingan Kementerian Agama mengacu kepada ketentuan perundang-undangan.
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 12
- (1) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 yang diwujudkan dalam program pembelajaran sekurang-kurangnya : Kurikulum inti terdiri dari mata pelajaran Al-Qur'an, Al-Hadits, Aqidah, Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab, Praktek Ibadah.
- (2) Kurikulum lokal disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.
Bagian Keempat Peserta Didik
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 13
- (1) Diniyah Takmiliyah bersifat terbuka dan memberikan keluasan kepada peserta didik.
- (2) Peserta didik terdiri dari siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah/sederajat yang beragama Islam.
- (3) Peserta didik pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) yang beragama Islam Wajib menjadi peserta didik pada Diniyah Takmiliyah Awaliyah.
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 14
Setiap peserta didik mempunyai hak sebagai berikut :
- a. Memperoleh pengajaran dan pendidikan agama Islam;
- b. Mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan;
- c. Mengikuti Program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan;
- d. Memperoleh Penilaian Proses dan hasil belajar.
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 15
Peserta didik berkewajiban untuk :
- a. Mematuhi dan melaksanakan semua peraturan sekolah
- b. Menjaga norma-norma atau kaidah-kaidah dalam pedidikan untuk menjamin kelayakan dan keberhasilan wajib belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah.
- c. Menghormati tenaga pendidik
- d. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan Madrasah.
Bagian Kelima
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 16
- (1) Pendidik pada Diniyah Takmiliyah adalah orang-orang yang diangkat oleh penyelenggara sebagai petugas pendidik dan pengajar pada Diniyah Takmiliyah.
- (2) Tenaga Pendidik Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah orang yang khusus diangkat dengan tugas mendidik dan mengajar pada Diniyah Takmiliyah.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai tenaga pendidik yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai tenaga pendidik.
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 17
Setiap Pendidik mempunyai hak :
- a. Memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan social;
- b. Memperoleh pembinaan karir
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 18
Setiap tenaga pendidik berkewajiban untuk :
- a. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian ;
- b. Meningkatkan kemampuan profesional sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan bangsa.
- c. Menjaga nama baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat.
PENGELOLAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB V - PENGELOLAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 19
- (1) Pengelolaan Diniyah Takmiliyah menjadi tanggung jawab penyelenggara.
- (2) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah dilakukan oleh Kementerian Agama dengan melibatkan KKDT.
- (3) Kantor Kementerian Agama melaksanakan Pembinaan, dan pengawasan di bidang kurikulum pendidikan.
- (4) Pemerintah daerah melalui Dinas membantu dalam pengelolaan, Pembinaan, dan Pengawasan di bidang kurikulum pendidikan.
- (5) Pengawasan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, Kementerian Agama dan Masyarakat
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 20
- (1) Penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah dibiayai oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama berkewajiban membantu biaya penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah.
- (3) Bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) meliputi :
- a. Bantuan kesejahteraan guru;
- b. Bantuan sarana dan prasarana;
- c. Biaya operasional.
- (4) Bantuan dari Pemerintah Daerah atas usulan Kemenag melalui Dinas.
BAB VII - EVALUASI DAN SYAHADAH
Pasal 21
- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan kepada pihak-pihak terkait.
- (2) Evaluasi akhir peserta didik dilakukan oleh Kementerian Agama melalui KKDT untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didiksecara berkesinambungan.
BAB VII - EVALUASI DAN SYAHADAH
Pasal 22
- (1) Peserta didik yang telah menyelesaikan program Diniyah Takmiliyah dan telah lulus dalam mengikuti evaluasi akhir mendapatkan surat tanda tamat belajar (syahada h ).
- (2) Blanko Syahadah sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Kementerian Agama.
- (3) Syahadah atau STTB ditanda tangani oleh Kepala Diniyah Takmiliyah yang terakreditasi dan mendapat keterangan izin memimpin.
- (4) Syahadah atau STTB Diniyah yang tidak terakreditasi ditandatangani oleh Kepala Kemenag atau Kepala Diniyah Takmiliyah yang terakreditasi dengan mendapat izin dari Kepala Kemenag.
BAB VII - EVALUASI DAN SYAHADAH
Pasal 23
- (1) Syahadah Diniyah Takmiliyah Awaliyah sebagai salah satu syarat wajib bagi siswa SD untuk melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMP).
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua calon siswa/i Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang beragama Islam di persyaratkan memiliki Syahadah atau Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah atau sederajat.
- (3) Bagi Calon Siswa/i Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang beragama Islam tetapi belum mempunyai Syahadah atau Surat Tanda Tamat Belajar Diniyah Takmiliyah Awaliyah dapat diterima dengan ketentuan yang bersangkutan wajib mengikuti belajar Diniyah Takmiliyah Awaliyah yang dilaksanakan secara khusus oleh Sekolah tersebut, atau diikutsertakan pada Diniyah Takmiliyah terdekat.
BAB VIII - AKREDITASI
Pasal 24
- (1) Akreditasi penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah dilakukan oleh Kemenag berkoordinasi dengan BAP (Badan Akreditasi Pendidikan).
- (2) Akreditasi dilaksanakan minimal 4 tahun sekali.
- (3) Diniyah Takmiliyah yang sudah terakreditasi mendapatkan sertifikat akreditasi.
BAB IX - SANKSI
Pasal 25
Bagi Diniyah Takmiliyah yang tidak memenuhi syarat, izin operasionalnya dapat dicabut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
Dengan diberlakukannya peraturan ini, Madrasah Diniyah yang sudah berkembang di masyarakat dapat menyelenggarakan program pendidikan Agama Islam sesuai dengan kurikulum Diniyah Takmiliyah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Penetapan: Ditetapkan di Maros pada tanggal 28 Juni 2013

Penandatangan: BUPATI MAROS, M. HATTA RAHMAN

Penetapan: Diundangkan di Maros pada tanggal 28 Juni 2013

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH, ## BAHARUDDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2013 NOMOR 05

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM &amp; PERUNDANG-UNDANGAN ## AGUSTAM,S.IP,M.Si Pangkat : Pembina TK.I (IV/b) Nip : 19730820 199202 1 001