PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA Nomor 1 Tahun 2016 tentang PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BANK SULTRA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MUNA PROVINS! SULAWESI TEN OGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BANK SULTRA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUNA,
- a. bahwa dalam rangka menyelenggara.kan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan upaya-upaya dari Pemerintah Daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan pendapatan asli daerah serta kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa penyertaan modal daerah di bidang perbankan merupakan saJah satu bentuk investasi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perekonomian di daerah sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tenta.ng Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah dapat dilaksana.kan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muna tentang Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sultra.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA dan BUPATI MUNA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BANK SULTRA.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Delran Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha atau badan hukum lainnya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingk.at APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Hasil usaha adalah laba yang diperoleh dari penyertaan modal.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sultra dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mendapatkan manfaat ekonomi dan meningkatkan pendapatan asli Daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sultra bertujuan untuk:
- a. meningkatkan kinerja Bank Sultra sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
- b. meningkatkan pendapatan asli Daerah melalui pendapatan dividen.
BESARAN PENYERTAAN MODAL
BAB III - BESARAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 4
Sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal pada Bank Sultra sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah}.
BAB III - BESARAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 5
- (1) Pemerintah Daerah akan melakukan penyertaan modal pada Bank Sultra hingga menjadi sebesar Rp. 50.000.000.000,00(lima puluh milyar rupiah).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam APBD tahun berkenaan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Besamya penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tahun akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
BAB III - BESARAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 6
Pelaks.fllaan pengeluaran pembiayaan Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sultra dilakulcan ## BAB IV PENATAUSAHAAN
BAB III - BESARAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 7
- ( 1) SKPKD wajib menatausahakan dan memelihara dokumen pengelolaan Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sultra.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.
BABV HASIL USAHA
BAB III - BESARAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 8
- ( 1) Bagian laba atau basil usaha Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sultra menjadi pendapatan Daerah yang disetorkan ke kas Daerah dan dialokasikan dalamAPBD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian laba atau hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sultra diatur dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9
Semua penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank Sultra sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sebagai Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sultra.
BAB VII - KETENTUANPENUTUP
Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna. PE~GELOLA ·})ii/Ai·· ·,,;~c&gt;' · · .. · BAGIAN HUKUM ASISTEN ## PARAF KOORDINASI UNIT/SATUAN KERJA PARAF/TGL SEKDA KAB. MUNA NURDIN PAMONE 2016 Diudangkan di Raha pada tanggal Z OH'ober SE~Rfr!\_RIS DAERAH, ~ LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2016 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA, PROVINS! SULAWESI TENGGARA: 4/ 105/2016
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 1 TAHUN 2016
## TENTANG
## PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BANK SULTRA
## I. UMUM
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mendorong perkembangan perekonomian di daerah antara lain dengan cara melakukan penyertaan modal pada badan usaha atau badan hukum lainnya. Penyertaan modal dimaksudkan untuk meningkatkan serta memperluas investasi Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dalam rangka upaya untuk mewujudkan tertib administrasi dan tertib hukum dalam setiap penyertaan modal daerah maka perlu dilakukan penatausahaan untuk mengetahui posisi modal milik Pemerintah Daerah yang disertakan pada badan usaha atau badan hukum lainnya. Mengingat modal daerah yang disertakan pada badan usaha atau badan hukum lainnya merupakan bagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan, maka penatausahaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan
PENJELASAN
Pasal 1
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 3
Huruf a Cukupjelas Huruf b Yang dimaksud dengan "dividen" adalah pembagian keuntungan yang dihasilkan perusahaan dan tersedia bagi pemegang saham.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukupjelas • f • . f ,,
PENJELASAN
Pasal 9
Cukupjelas Pasal 10 Pasal 6 Yang dimaksud dengan "Surat Perintah Membayar (SPM)" adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D
PENJELASAN
Pasal 75
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah. II. PAlAL DEMI PASAL