PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG Nomor 21 Tahun 2016 tentang PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM "TIRTA CAHYA AGUNG" UNTUK PENYELESAIAN HUTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KEPADA PEMERINTAH PUSAT SECARA NON KAS (berlaku 9 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATITULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM "TIRTA CAHYA AGUNG" UNTUK PENYELESAIAN HUTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KEPADA PEMERINTAH PUSAT SECARA NON KAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATITULUNGAGUNG,
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, Dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Cahya Agung'' Untuk Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Non Kas;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang› Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada PDAM;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, Dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA CAHYA AGUNG" Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012
Menetapkan
Nomor 15 Seri E);
Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG dan BUPATITULUNGAGUNG
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM "TIRTA CAHYA AGUNG" UNTUK PENYELESAIAN HUTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KEPADA PEMERINTAH PUSAT SECARA NON KAS.
KETENTUAN UMUM
BABI Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
5. Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Cahya Agung" yang selanjutnya disingkat PDAM adalah perusahaan milik Pemerintah Daerah yang modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada PDAM.
7. Penyelesaian Hutang PDAM adalah pelunasan hutang yang dilakukan pemerintah pusat melalui cara hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM secara Non Kas untuk dikonversi dengan hutang PDAM.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2
- ( 1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM dimaksudkan dalam rangka penyelesaian hutang PDAM kepada pemerintah pusat ## BAB III
BESARAN PENYERTAAN MODAL
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 3
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebesar Rp. 14.685.429.867,74 (empat belas milyar enam ratus delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah tujuh puluh em pat sen).
PENGANGGARAN HIBAH NON KAS
BAB IV - Pasal 4
Pasal 4
- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari Pemerintah Pusat melalui hibah non kas kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penyelesaian hutang PDAM kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Pendapatan hibah non kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk Penyertaan Modal Daerah secara non kas
kepada PDAM dan dianggarkan dalam Peru bahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.
- (3) Penganggaran Pendapatan Hibah non kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis pendapatan hibah, obyek pendapatan hibah dari pemerintah, rincian obyek hibah non kas dari pemerintah pusat, sesuai kode rekening berkenaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, obyek penyertaan modal dan rincian obyek penyertaan modal kepada PDAM.
BABV
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENDAPATAN HIBAH DAN PENYERTAAN MODAL Bagian Kesatu Pelaksanaan Pendapatan Hibah Non Kas
BAB IV - Pasal 4
Pasal 5
PPKD menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) .
BAB IV - Pasal 4
Pasal 6
Pemerintah Daerah mengakui pendapatan hibah non kas dari Pemerintah Pusat setelah diterimanya SP2D Non Kas yang diterima Pemerintah Daerah dari Kementerian Keuangan.
Bagian Kedua
Pelaksanaan Penyertaan Modal
BAB IV - Pasal 4
Pasal 7
- ( 1)
BAB IV - Pasal 4
Pasal 8
- (1) ## BAB VI
PENYELESAIAN HUTANG
BAB IV - Pasal 4
Pasal 9
PENYELESAIAN HUTANG
BAB IV - Pasal 4
Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Penetapan: Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 9 Desember 2016

Penetapan: Diundangkan di Tulungagung pada ta ggal 9 Desember 2016 SEKR IS DAERAH Ir. INDRA FAUZI, MM Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1 006 Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 18 Seri E NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 40521 /2016
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 21 TAHON 2016
## TENTANG
## PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM "TIRTA CAHYA AGUNG" UNTUK PENYELESAIAN HUTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KEPADA PEMERINTAH PUSAT SECARA NON KAS
## 1. UMUM
Bahwa dalam rangka untuk mewujudkan kondisi keuangan PDAM yang sehat sehingga dapat melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan maksimal dan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, Dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas maka perlu disusun pengaturan mengenai penyelesaian hutang PDAM kepada pemerintah pusat berdasarkan pendapatan hibah non kas dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka untuk memberikan dasar pertanggungjawaban atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Cahya Agung" Untuk Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Non Kas.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cuku p jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas. Pasa14 Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas. Pasal6 Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas.