PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK Nomor 16 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM (berlaku 31 Desember 2016)
Pembukaan
Mengingat
WALIKOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK,
Menimbang : a. bahwa Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, dimana berdasarkan Pasal 79A menyebutkan bahwa Pengurusan Akta Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Akta Catatan Sipil untuk tidak dipunggut biaya;
- c. bahwa dengan adanya perkembangan perekonomian didaerah dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
4. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun (B3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
25. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 10)
29. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 9)
30. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang kedua dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 13);
32. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 106);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK
dan
WALIKOTA PONTIANAK
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN
DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 106), diubah sebagai Berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 5, angka 52, angka 54, angka 55 diubah, angka 56 sampai dengan ayat 61 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi Sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.
6. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Pontianak.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Retribusi pelayanan kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pontianak.
13. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Pontianak.
14. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan subspesialis sesuai dengan kemampuannya.
15. Rumah Sakit Tanpa Kelas adalah Rumah Sakit dimana Jasa Visite, Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan untuk Tindakan medik, serta Pemeriksaan Penunjang Medik disamakan untuk semua pasien, sedangkan pelayanan hanya dibedakan
Pasal 2
- (1) Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit;
- b. Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas;
- c. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- d. dihapus;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; dan
- k. dihapus.
3. Ketentuan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Penetapan: Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 31 Desember 2016

Penandatangan: WALIKOTA PONTIANAK, ttd SUTARMIDJI

Penetapan: Diundangkan di Pontianak pada tanggal 31 Desember 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd MOCHAMAD AKIP LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2015 NOMOR 16 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (16/2015)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Pasal 17 di ubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Bab V Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Pasal 21 sampai dengan Pasal 28 dihapus.
6. Besaran Tarif Pelayanan Pasar Pasal 43 Sampai dengan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7. Bab XII, Bagian Kesatu, Bagian Kedua, Bagian Ketiga, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, dan Pasal 86 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 104 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 104 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 104

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Dihapus.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan ke Kas Negara.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 31 Desember 2016

WALIKOTA PONTIANAK, ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak pada tanggal 31 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd

MOCHAMAD AKIP

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2015 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (16/2015)

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

## NOMOR 16 TAHUN 2015

## TENTANG

## PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

## I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan pelayananan kepada masyarakat. Retribusi merupakan jenis pungutan dari masyarakat dan merupakan wujud partisipasi masyarakat dan merupakan wujud partisipasi masyarakat secara langsung dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) junto Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah yang menyatakan bahwa retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dimana Retribusi Penggantian Biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa umum yang dipungut dari masyarakat.

Dengan Diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 79A menyebutkan bahwa pengurusan Akta Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Akta Catatan Sipil Untuk tidak dipungut biaya, Maka Peraturan Daerah yang mengatur ketentuan mengenai Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil perlu dilakukan penyesuaian dan dengan adanya perkembangan perekonomian didaerah serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah, maka perlu dilakukan Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

## II. PASAL DEMI PASAL

```
Pasal I Angka 1 Pasal 1 Cukup Jelas. Angka 2 Pasal 2 Cukup Jelas. Angka 3 Cukup Jelas.
```

```
Angka 4 Cukup Jelas. Angka 5 Cukup Jelas. Angka 6 Cukup Jelas. Angka 7 Cukup Jelas. Angka 8 Pasal 104 Cukup Jelas.
```

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 144

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

## A. Retribusi kebersihan untuk Usaha Jasa dan Restoran (1) Hotel:

| No | Jenis Hotel | Jumlah kamar | Tarif per bulan |
|------|------------------|----------------|-------------------|
| a. | Hotel berbintang | ≥ 100 kamar | Rp 1.500.000,- |
| | | 51< 100 Kamar | Rp 1.060.000,- |
| | | ≤ 50 Kamar | Rp 615.000,- |
| b. | Hotel Melati | ≥ 100 kamar | Rp 350.000,- |
| | | 51< 100 Kamar | Rp 300.000,- |
| | | ≤ 50 Kamar | Rp 100.000,- |
| c. | Penginapan | ≥ 100 kamar | Rp 150.000,- |
| | | 51< 100 Kamar | Rp 125.000,- |
| | | ≤ 50 Kamar | Rp 100.000,- |

## (2) Restoran dan Rumah Makan

| No | Lokasi | Jumlah Kursi | Tarif Per bulan |
|------|------------------|----------------|-------------------|
| a. | Jalan Nasional | ≥ 60 Kursi | Rp 250.000,- |
| | | 31< 60 Kursi | Rp 250.000,- |
| | | ≤ 60 Kursi | Rp 150.000,- |
| b. | Jalan Kota | ≥ 60 Kursi | Rp 250.000,- |
| | | 31< 60 Kursi | Rp 100.000,- |
| | | ≤ 60 Kursi | Rp 50.000,- |
| c. | Jalan lingkungan | ≥ 60 Kursi | Rp 150.000,- |
| | | 31< 60 Kursi | Rp 100.000,- |
| | | ≤ 60 Kursi | Rp 50.000,- |

## (3) Pasar

- a. Pasar besar seperti Mall dan Departemen Store, dikenakan Rp.5.000.000,/bulan
- b. Pasar sedang seperti Supermarket dan swalayan dikenakan Rp.2.500.000,-/bulan
- c. Pasar kecil seperti Minimarket dan Pasar Tradisional dikenakan Rp.300.000,-/bulan

## (4) Usaha Kesehatan

Tempat praktek dokter, panti pijat, klinik, laboratorium medis dan sejenisnya sampai dengan luas 4 x 10 M² Rp.50.000,-/bulan, diatas luas tersebut dikenakan 150.000,-/bulan

## (5) Kantor :

- a. Kantor sesuai jenis tingkatan besar seperti PT, Travel, Bank Rp.150.000,/bulan
- b. Kantor jenis usaha menengah dan kecil dengan luas sampai dengan 4 x 10 M 2 Rp.20.000,-/bulan, diatas luas tersebut dikenakan Rp.100.000,/bulan.
- c. Kantor pemerintahan dan Puskesmas dikenakan Rp. 150.000 / bulan.
- (6) Retribusi kebersihan untuk Usaha Jasa dan Perdagangan :
- a. Usaha jasa dan perdagangan / toko, kios dengan luas sampai dengan 4 x 10 M² Rp.30.000,-/bulan, diatas luas tersebut dikenakan Rp.100.000,/bulan.
- b. Usaha jasa dan perdagangan, los, tenda, meja, gerobak, hamparan dan lain-lain dikenakan tarif sebesar Rp.1.500,-/hari atau Rp.40.000,-/bulan.
- c. Pedagang buah musiman ditempat-tempat yang ditentukan dikenakan tarif sebesar Rp.25.000,-/hari untuk buah durian, dan Rp.5.000,- / hari untuk buah lainnya.
- d. Setiap orang yang membangun dan atau merehabilitasi bangunan dikenakan tarif maksimal sebesar Rp.150.000,- per-unit bangunan yang klasifikasi tarifnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
- B. Retribusi Kebersihan untuk pemukiman/perumahan :
1. Wilayah Ekonomi I, adalah meliputi status jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota dengan lebar jalan diatas 6,5 meter, daerah perdagangan dan komplek perumahan elite.
- a. Untuk rumah bertingkat Rp.15.000,-/bulan
- b. Untuk rumah biasa (tidak bertingkat) Rp.11.500,-/bulan
2. Wilayah Ekonomi II, adalah meliputi status jalan kota dengan lebar jalan 4 meter sampai dengan kurang dari 6,5 meter, daerah komplek-komplek perumahan.
- a. Untuk rumah bertingkat Rp.11.500,-/bulan.
- b. Untuk rumah biasa (tidak bertingkat ) Rp.7.500,-/bulan
3. Wilayah Ekonomi III, adalah meliputi status jalan permukiman / gang dengan lebar kurang dari 4 meter, diluar Wilayah Ekonomi I dan II.
- a. Untuk rumah bertingkat Rp.5.500,-/bulan.
- b. Untuk rumah biasa (tidak bertingkat) Rp.2.500,-/bulan.
- C. Untuk wilayah atau badan usaha tertentu retribusi pelayanan kebersihan dapat dilakukan dengan cara kerjasama dengan sistem kontrak dengan retribusi pelayanan kebersihan dihitung per meter kubik sampah Rp.10.000,- ditambah biaya sewa kendaraan angkutan dan biaya operasional pelayanan angkutan sampah.
- D. Pengangkutan sampah industri.
1. Penyimpanan sampah dan buangan industri yang mengandung bahan beracun berbahaya (B3) dan telah diproses dalam kemasan yang tahan minimal 5 (lima) tahun dikenakan tarif sebesar Rp. 25.000,-/m 3 .
2. Pengangkutan sampah dari bangunan industri yang mengandung bahan beracun berbahaya (B3) dan telah diproses dikenakan tarif sebesar Rp. 50.000,-/m 3 .
- E. Penyediaan lokasi pembuangan dan pemusnahan sampah.
24. Penggunaan lokasi pembuangan sampah yang dilakukan oleh perusahaan (Badan Usaha) ke TPA yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dikenakan tarif sebesar Rp.5.000,-/m³

WALIKOTA PONTIANAK, ttd

SUTARMIDJI

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

## A. Surat Penunjukan Tempat Usaha (SPTU) bagi orang pribadi atau badan usaha perdagangan yang berada dalam kawasan pasar tradisional.

| Bangunan Tempat Usaha | Tarif |
|-------------------------|--------------|
| Kios | Rp250.000,00 |
| Los | Rp150.000,00 |
| Tenda | Rp100.000,00 |

## B. Pendaftaran ulang (her-registrasi) Surat Penunjukan Tempat Usaha.

| Bangunan Tempat Usaha | Tarif |
|-------------------------|--------------|
| Kios | Rp100.000,00 |
| Los | Rp 75.000,00 |
| Tenda | Rp 50.000,00 |

## c. Balik nama / Pemindahan Hak atas Penunjukan Tempat Usaha.

| Bangunan Tempat Usaha | Tarif |
|-------------------------|--------------|
| Kios | Rp250.000,00 |
| Los | Rp150.000,00 |
| Tenda | Rp100.000,00 |

- (1) Besarnya tarif retribusi pasar bagi orang pribadi atau badan yang berdagang/berusaha di dalam dan diluar bangunan pasar tradisional.
- e. Besarnya tarif retribusi Keramaian pasar di tetapkan sebagai berikut:
1. Orang pribadi atau badan yang berdagang/berusaha dihalaman parkir dan/atau lingkungan sekitar pasar tradisional sebesar Rp. 10.000/pedagang/perhari untuk pedagang kuliner yang menyediakan tempat makan;
2. Orang pribadi atau badan yang berdagang/berusaha dihalaman parkir dan/atau lingkungan sekitar pasar tradisional sebesar RP. 10.000/pedagang/perhari untuk pedagang yang berjualan minuman dan makanan kecil ( Kafe) yang menyediakan tempat makan;
3. Orang pribadi atau badan yang berdagang/berusaha dihalaman parkir dan/atau lingkungan sekitar pasar tradisional sebesar Rp. 2.500/pedagang/perhari untuk pedagang buah;
4. Orang pribadi atau badan yang berdagang/berusaha dihalaman parkir dan/atau lingkungan sekitar pasar tradisional sebesar Rp. 5.000/pedagang/perhari untu pedagang gerobak dan/atau tidak meyediakan tempat makan;
5. Orang pribadi atau badan yang berdagang/berusaha difasilitas Umum yang telah dilakukan penataan dan telah ditetapkan sebagai tempat berjualan oleh Pemerintah daerah sebesar Rp. 5.000/ pedagang/perhari;
6. Orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan promosi produk dihalaman parkir pasar tradisional ditetapkan sebesar Rp. 50.000,-/m2.
- a. Toko belantai III Rp 350.000,00/bulan.
- b. Toko berlantai II Rp 200.000,00/bulan.
- c. Toko berlantai I Rp 200.000,00/bulan.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dilarang merubah/menambah dan lain sebagainya, sehingga los/kios berubah dari bentuk aslinya.
- (5) Apabila terjadi pemindahan hak maka jenis usahanya harus sesuai seperti yang tercantum dalam Surat Penunjukan Tempat Usaha (SPTU) sebelumnya.
- (6) Dilarang menyewakan atau memperjual belikan Kios/Los kepada pihak lain, apabila terjadi maka Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM berhak untuk mengambil alih Kios/Los tersebut dan akan dialihkan kepada pihak lain yang membutuhkanya tanpa menuntut ganti rugi atas biaya pemanfaatan bangunan yang telah dikeluarkan serta menuntut ganti rugi atas biaya apapun dalam bentuk apapun sebagai akibat dari difungsikanya kios dan Los tersebut, dan akan diberlakukan biaya pemanfaatan non subsidi.
- (7) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf e angka (7) harus mendapat izin tertulis dari kepala Satuan Kerja Perangkat daerah yang mengelola pasar tradisional dengan lama pelaksanaan kegiatan maksimal 3 (tiga) jam.

| NO | Bangunan Tempat Usaha | Tarif |
|------|-------------------------|-----------------|
| a. | Kios | Rp3.000,00/Hari |
| b. | Los | Rp2.000,00/Hari |
| c. | Tenda | Rp2.000,00/Hari |
| d. | Bakulan/hamparan | Rp2.000,00/Hari |

WALIKOTA PONTIANAK, ttd

SUTARMIDJI

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Besaran tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut:

| No | Jenis | Ukuran | Tarif | Masa Retribusi |
|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| 1 | a.Alat Penanggulangan kebakaran (APAR) : - Jenis air bertekanan | Sampai dengan 9 liter Diatas 9 Liter | Rp. 3.000,- Rp. 7.500,- | 6 Bulan |
| | - Jenis busa kimia / foam (chemical), khusus berbahan pembentuk film/lapisan | Sampai dengan 9 liter Diatas 9 Liter | Rp. 4.000,- Rp.10.000,- | 6 Bulan |
| | - Jenis busa mekanik | Sampai dengan 9 Liter Di atas 9 liter | Rp. 5.000,- Rp. 12.500,- | 6 Bulan |
| | - Jenis berbahan gas (CO2, Nitrogen, Argon, Inner gas, dll) | Sampai dengan 6 Kg Di atas 6 kg | Rp. 5.000,- Rp. 12.500,- | 6 Bulan |
| | - Jenis berbahan cairan kimia (halon dll) | Sampai dengan 9 Kg Di atas 9 Kg | Rp. 5.000,- Rp. 12.500,- | 6 Bulan |
| | - Jenis kimia kering serbaguna (dry chemical) | Sampai dengan 6 kg Di atas 6 kg | Rp.4.000,- Rp.10.000,- | 6 Bulan |
| | b. Springkler c. Hydrant d.Mesin pompa kebakaran e. Tabung supresi | Per titik Per titik Per unit Per unit | Rp. 2.500,- Rp.10.000,- Rp.50.000,- Rp.50.000,- | 1 Tahun |
| 2 | Alat pencegah kebakaran a. Smoke / Heat detector. b. Alarm | Per titik Per titik | Rp. 2.500,- Rp. 2.500,- | 1 Tahun |

WALIKOTA PONTIANAK,


SUTARMIDJI