PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG Nomor TAHUN Tahun 2014 tentang JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG / JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD dr. ABDULAZIZ (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINS! KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR· TAHUN 2014 2.A
TENTANG
JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG / JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD dr. ABDULAZIZ
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam · Negeri .Nomor 61 tahun 2007 tentang · Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun · 2001 · tentang. Pembentukan. Kota · Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara.Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara ~epublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, · Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan . . Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 · Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2008 tentang Peruhahan Kedua Atas Undang-:-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun · 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan . Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten.tang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran ·Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 ) tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Presiden · Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 703/ MENKES /SK/ IX/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa pada Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di . Lingkungan Departemen Kesehatan;
14. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 27);
5. . 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2013 tentang Pola Tata kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr Abdul Aziz (Lembaran Daerah Kata Singkawang Tahun 2013 Nomor 24);
18. Peraturan Walikota Nomor 25 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal RSUD dr Abdul Aziz (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor 25);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan ; PERATURAN WALIKQTA SINGKAWANG TENTANG JENJANG NILAI BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD dr. ABDUL AZIZ.
BAB!
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan :
1. Walikota adalah Walikota Singkawang.
2. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Aziz Singkawang
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit . Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Singkawang, dalam hal ini yang dibentuk untuk ' memberikan layanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/ jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri . dari atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku ·padaBLUD yang bersangkutan.
5. Pemimpin BLUD adalah Kepala SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD.'
6. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/J:?arang BLUD . "" ·"-, pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan·yang berlaku umum.
7. Panitia Pengadaan BLUD adalah pelaksana pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari penerimaan BLUD RSUD dr. Abdul Aziz.
8. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi ## BAB II
Pasal 2
- (1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD dr. Abdul Aziz yang sebagian atau seluruh dananya bersumber langsung dari penerimaan Rumah Sakit ..
- (2) Tugas Panitia Pengadaan akan ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
Pasal 3
- (1) Pengadaan barang/jasa BLUD RSUD dr Abdul Aziz diberikan fleksibilitas berupa pemebebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku dengan tujuan dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung ·kelancaran pelayanan BLUD.
- (2) Sumber dana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiridari:
- a. jas layanan yang diberikan kepada masyarakat;
- b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
- c. hasil kerjasama BLUD RSUD dr. Abdul Aziz dengan pihak lain dan /a tau. hasil usaha lainnya; dan
- d. lain-lain pendapatan BLUD RSUD Dr.:AbdulAziz yang sah.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan
Pasal 4
- (1) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) berupa pemberian batasan terhadap lingkup pekerjaan dan besaran jenjang nilai pengadaan barang/ jasa dari ketentuan yang berlaku bagi · pengadaan barang/ jasa Pemerintah.
- (2) Lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. biaya operasional terdiri dari:
1. biaya pelayanan :
- a) biaya bahan
- b) biaya pemeliharaan (alkes dan kalibrasi)
- c) biaya barang danjasa
2. biaya umum dan administrasi:
- a) biaya administrasi kantor
- b) biaya pemeliharaan
- b. biaya investasi terdiri dari:
1. tanah
2. bangunan
3. peralatan dan mesin
Pasal 5
- (1) perigadaan barang/jasa sebagaimana pada Pasal 4 ayat (1) dengan mempertimbangkan ketersediaan dana yang nilainya sampai dengan Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dibebaskan dari ketentuan peraturan perundangan yang mengatur tentang . pengadaan
barang/jasa, dan dapat dilakukan dengan pengadaan langsung dengan besaranjenjang nilai sebagai berikut:
- a. tanda bukti perjanjian berupa bukti pembelian digunakan untuk pengadaan Iangsung barang/ jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah);
- b. tanda bukti perjanjian berupa kuitansi digunakan untuk pengadaan langsung barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh ju ta rupiah);
- c. tanda buk~ perjanjian berupa Surat Pesanan (SP)/Order Kerja (OK) digunakan untuk pengadaan langsung barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan
- d. tanda bukti perjanjian berupa Surat Perintah Kerja (SPK) digunakan untuk pengadaan langsung barang/.jasa lainnya yang nilainya sampai dengan Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp. 200. 000. 000, 00 (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultasi dengan nilai sampai dengan Rp. 50. 000. 000, 00 (Zima puluh juta rupiah); dan
- (2) pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang nilainya lebih dari Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) penunjukan langsung, dilakukan dalam hal:
- a. Keadaan tertentu, yang meliputi:
1. penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditundci ·· untuk keselamatan/perlindungan masyrakat, termasuk:
- a) akibat bencana alam dan/ atau bencana non alam dan/ atau bencana sosial;
- b) dalam rangka pencegahan bencana; dan atau
- c) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
2. barang jasa yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh l(satu) pabrikan, l(satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah; dan/ atau
- b. Pengadaan barang khusus/jasa yang bersifat khusus,yang meliputi:
1. barang/ jasa ## BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Hal-h~ yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Pemimpin·BLUD.
Pasal 7
Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan W alikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Penetapan: Ditetapkan di Singkawang · pada tanggal 9 Januari 2014

Penandatangan: WALIKOTA SINGKAWANG AWANGISHAK

Penandatangan: Diundang di Singkawang Pada tanggal 9 Januari 2014 SEKRETARIS DAER.AH KOTA SINGKAWANG ## SYECH BANDAR BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2014 NOMOR 2.r: ________________