KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 2002 tentang STAF KHUSUS (berlaku 20 Mei 2002)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR29 TAHUN 2002
TENTANG
STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
:
bahwa untuk lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Wakil Presiden, dipandang perlu mengatur pengangkatan Staf Khusus Wakil Presiden;
- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG STAF KHUSUS WAKIL
: PRESIDEN.
Pasal 1
- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Wakil Presiden dapat diangkat Staf Khusus Wakil Presiden.
- (2) Staf Khusus Wakil Presiden berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Presiden.
Pasal 2
- (1) Staf Khusus Wakil Presiden melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Wakil Presiden di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi Sekretariat Wakil Presiden.
- (2) Staf Khusus Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Staf Khusus Wakil Presiden diangkat dengan Keputusan Presiden atas usul dari Wakil Presiden.
Pasal 3
- (1) Staf Khusus Wakil Presiden dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di dalam maupun di luar instansi pemerintah.
- (2) Dalam rangka perwujudan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Staf Khusus Wakil Presiden wajib selalu berkoordinasi dengan Sekretaris Wakil Presiden.
Pasal 4
Staf Khusus Wakil Presiden dapat diangkat dari Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri.
Pasal 5
Hak keuangan Staf Khusus Wakil Presiden diberikan setara dengan tunjangan jabatan eselon I a.
Pasal 6
Masa bakti Staf Khusus Wakil Presiden paling lama sama dengan masa jabatan Wakil Presiden yang bersangkutan.
Pasal 7
Staf Khusus Wakil Presiden apabila berhenti atau telah berakhir masa baktinya tidak diberikan pensiun.
Pasal 8
Staf Khusus Wakil Presiden mendapat dukungan administrasi dari Sekretariat Wakil Presiden.
Pasal 9
- (1) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Staf Khusus Wakil Presiden diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Staf Khusus Wakil Presiden tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Staf Khusus Wakil Presiden tetap menerima gaji sebagai Pegawai Negeri.
- (3) Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Staf Khusus Wakil Presiden dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang pangkat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 10
- (1) Pegawai Negeri yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya sebagai Staf Khusus Wakil Presiden, diaktifkan kembali dalam jabatan organiknya apabila belum mencapai batas usia pensiun.
- (2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Staf Khusus Wakil Presiden diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 11
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2002

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, MEGAWATI SOEKARNOPUTRI