PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (berlaku 14 Mei 2013)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 huruf 1 juncto Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
.
Mengingat
1
•
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daearah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755 );
3. UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nornor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Tlnila-nrr T T-,.J---'"
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak, Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN
dan
BUPATI MERANGIN
MEMUTUSKAN :
RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN TERA/TERA ULANG
Menetapkan
BAB I - .KB,'TENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
15. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup, yang untuk menggunakannya harus 'merusak pembungkusnya atau segel oembungkusnya.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yamg menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
5. 1 7. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran a tau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
7. 19( Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya · disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
22. Satu hari adalah dua puluh empat jam dan satu bulan adalah waktutiga puluh hari.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional ## BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSl
BAB I - .KB,'TENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa Tera/Tera Ulang yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
BAB I - .KB,'TENTUAN UMUM
Pasal 3
- Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang meliputi :
- a. Pelayanan pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;dan
- b. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus.
BAB I - .KB,'TENTUAN UMUM
Pasal 4
- ( 1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Tera/Tera Ulang meliputi orang pribadi ataupenjamin yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pelayanan jasa tera/ tera ulang.
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa diukur
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 8
- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan pada standar satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan alat UTIP.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
3. (1} tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.'

## Pasal 9

- (1) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali semenjak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

## BAB VII

## WILAYAH PEMUNGUTAN

## Pasal 10

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang terutang dipungut di wilava h Daerah, temoat o~l::iv~n,::,n rl~l-.~-;, \_\_ --

...

-

## BAB VIII

## PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAANPEMBAYARAN

## Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen '. Iain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX

## TATA CARA PEMBAYARAN

## Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selarnbat-Iambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BABX

## SANKS! ADMINISTRASI

## Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XJ

## TATA CARA PENAGIHAN

- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka wakt:u 30 (tiga puluh) hari setelah surat Teguran diterima, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII

## KEBERATAN

## Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

## Pasal 16

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
2. (2} Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## Pasal 17

(1)

,Jik::i npnrr

...

1,,,...\_

, \_\_

1

## BAB XIII

## PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

## Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi terse but.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlarnbatasn pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
- (7) Ketentua lebih lanjut mengenai tata cara pengernbalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIV

## PENG,HAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

## Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada avar (2) huruf a, kada]llW::lTCO .-,o-~...:L -

I

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf b dapat diketahui dari pengajuan pennohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan pennohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XV

## INSENTIF PEMUNGUTAN

## Pasal 21

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVI

## PENYIDIKAN

## Pasal 22

- ( 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

•

- a. menerirna. mpnr~:wi yy,,:,.-.~·----· 11 11
- b. rneneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk rnendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. merninta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/ atau rnelarang seseorang rneninggalkan ruangan atau ternpat pada saat perneriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ a tau dokumen yang dibawa;
- h. mernotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
1. rnemanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
10. J· menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) mernberitahukan dimulainya penyidikan clan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalarn Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB X'VII

## KETENTUAN PIDANA

## Pasal 23

Wajib Retribusi yang tidak rnelaksanakan kewajibannya rnembayar retribusi sebagairnana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 {tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang.

## Pasal 24

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 merupakan penerimaan Negara.

## BAB XIII

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daer.ah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mer.angin.

Ditetapkan di Bangko pada tanggal 14 Mei 2013

BUPATI MERANGIN, ttd

NALIM

Diundangkan di Bangko pada tanggal 15 Mei 2013 Pit. SEKRETAFUS DAERAH KABUPATEN MERANGIN


SUHAIBI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2013 NOMOR 01

Salinan sesuai aslinya KABAGHUKUM


NIP. 196705051991031002

## JENIS DAN TARIF RETRIBUSI TERA ALAT-ALAT lJTIP

PADA BALAI PELAYANAN KEMETROLOGIAN DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

| NO | JENIS ALAT-ALAT UTIP | JENIS ALAT-ALAT UTIP | JENIS ALAT-ALAT UTIP | TERA | TERA ULANG | KALIBRASI | JUSTIR |
|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------|------------|
| (1) | (2) | (2) | (2) | {3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | UKURAN PANJANG | UKURAN PANJANG | UKURAN PANJANG | | | | |
| | | a. | sampai dengan 2 meter | Rp. 2,000 | Rp. 1,000 | Rp. 3,000 | |
| | | b. | Lebih dari 2 meter sampai dengan 10 meter | Rp. 4,000 | Rp. 2,000 | Rp. 5,000 | |
| | | c. | Lebih dari 10 meter, tarif 10 meter ditambah untuk tiap 10 meter | Rp.4,000 | Rp. 2,000 | Rp. 5,000 | |
| 2. | TAKARANKERING ATAU TAKARANBASAH | TAKARANKERING ATAU TAKARANBASAH | TAKARANKERING ATAU TAKARANBASAH | | | | |
| | | a. | sarnpai dengan 2 liter | Rp. 1,500 | Rp.500 | Rp.2,000 | |
| | | b. | Lebih dari 2 liter sampai dengan 10 liter | Rp. ~.500 | Rp. 750 | Rp. 3,000 | |
| | | c. | Lebih dari 10 liter | Rp. 4,000 | Rp. 2,000 | Rp. 5,000 | |
| 3. | BEJANA UKUR | BEJANA UKUR | BEJANA UKUR | | | | |
| | | a. | sampai dengan 20 liter | Rp. 15,000 | Rp. 10,000 | Rp.15,000 | Rp. 5,000 |
| | | b. | Lebih dari 20 liter sampai dengan 100 liter | Rp. 30,SOO | Rp. 20,000 | Rp. 30,000 | Rp. 10,000 |
| | | c. | Lebih dari 10 liter | Rp. 40,000 | Rp. 25,000 | Rp. 40,000 | Rp.12,500 |
| | | d. | Lebih dari 500 liter sarnpai dengan 1,000 liter | Rp. 40,000 | Rp. 20,000 | Rp. 40,000 | Rp.10,000 |
| | | e. | Lebih dari 1,000 liter tarif 1,000 liter ditambah | | | | |
| | | | untuk setiap 1,000 liter atau bagiannya dengan ' ' | Rp. 50,000 | Rp. 30,000 | Rp. 50,000 | Rp. 15,000 |
| 4. | ANAKTIMBANGAN 1. ANAK TIMBANGAN BIASA | ANAKTIMBANGAN 1. ANAK TIMBANGAN BIASA | ANAKTIMBANGAN 1. ANAK TIMBANGAN BIASA | | | | |
| | | a. | sampai dengan 1 kilogram | Rp.600 | Rp.300 | Rp.1,500 | Rp.200 |
| | | b. | Lebih dari 1 kilogram sampai dengan 5 kilogram | Rp. 1,000 | Rp. 500 | Rp. 2,000 | Rp.300 |
| | | c. | Lebih dari 5 kilogram, sampai dengan 50 kilogram | Rp. 2,000 | Rp. 1,000 | Rp. 3,000 | Rp.500 |
| | 2. | | ANAKTIMBANGAN HALUS 1sampai dengan 1 !.,ii,·", ... _ | | | | |
| | | a. | | Rp. 1,000 | Rn. c;nn | ~ ... ,..,_ ... | |

LAMPI RAN:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR

: 01 TAHUN 2013

TANGGAL

:

14 Mei 2013

| TIMBANGANMEKANIK | TIMBANGANMEKANIK | TIMBANGANMEKANIK | TIMBANGANMEKANIK | | | |
|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | a. | sampai dengan 25 kilogram | Rp. 3,000 | Rp. 2,000 | Rp. 4,000 | Rp. 1,000 |
| | b. | Lebih dari 25 kilogram sampai dengan 100 kilografl) | Rp. 4,000 | Rp. 3,000 | Rp. 5,000 | Rp. 1,500 |
| | c. | Lebih dari 10 kilogram | Rp. 5,000 | Rp. 4,000 | Rp. 6,000 | Rp. 2,000 |
| | 2. TIMBANGAN MEJA | 2. TIMBANGAN MEJA | | | Rp. 4,000 | Rp.1,000 |
| | a. | sampai dengan 10 kilogram | Rp. 3,000 | Rp. 2,000 | Rp. 5,000 | Rp.1,500 |
| | b. | Lebih dari 10 kilogram | Rp. 4,000 | Rp. 3,000 | | |
| 3. TIMBANGANPEGAS | 3. TIMBANGANPEGAS | 3. TIMBANGANPEGAS | 3. TIMBANGANPEGAS | 3. TIMBANGANPEGAS | 3. TIMBANGANPEGAS | 3. TIMBANGANPEGAS |
| | a. | sampai dengan 25 kilogram | Rp. 3,000 | Rp. 3,000 | Rp. 4,000 | Rp. 1,500 |
| | b. | Lebih dari 25 kilogram sampai dengan 100 kilogram | Rp. 5,000 | Rp. 4,000 | Rp. 6,000 | Rp. 2,000 |
| | c. | Lebih dari 100 kilogram | Rp. 7,000 | Rp. 6,000 | Rp. 8,000 | Rp. 3,000 |
| | TIMBANGANKUAORAN/ SURAT | | Rp. 3,000 | Rp. 2,000 | Rp. 4,000 | Rp. 1,000 |
| | TIMBANGANBOBOT INGSUT | TIMBANGANBOBOT INGSUT | | | | |
| | a. | sampai dengan 25 kilogram | Rp. 5,000 | Rp. 3,000 | Rp. 6,000 | Rp.1,500 |
| | b. | Lebih dari 25 kilogram sampai dengan 100 kilogram | Rp. 6,000 | Rp. 4,000 | Rp. 8,000 | Rp. 2,000 |
| | c. | Lebih dari 100 kilogram sampai dengan 250 kilogram | Rp. 8,000 | Rp. 6,000 | Rp. 10,000 | Rp. 3,000 |
| | d. | Lebih dari 250 kilogram sampai dengan 500 kilogram | Ap.10,000 | Rp. 8,000 | Rp. 12,000 | Ap. 4,000 |
| | e. | Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1,000 kilogram | Rp. 15,000 | Rp. 10,000 | Rp. 20,000 | Rp. 5,000 |
| | f. | Lebih dari 1,000 kilogram sampai dengan 3,000 kilogram | Hp. 20,000 | Rp.12,000 | Rp. 25,000 | Rp. 6,000 |
| 6. TIMBANGAN | 6. TIMBANGAN | 6. TIMBANGAN | | | | |
| | a. | sampai dengan 25 kilogram | Rp. 5,000 | Rp. 3,000 | Rp. 6,000 | Ap. 1,500 |
| | b. | Lebih dari 25 kilogram sampai dengan 100 kilogram | Rp. 6,000 | Rp. 4,000 | Rp. 8,000 | Rp. 2,000 |
| | c. | Lebih dari 100 kilogram sampai dengan 250 kilogram | Rp. 8,000 | Rp. 6,000 | Rp. 10,000 | Rp. 3,000 |
| | d. | Lebih dari 250 kilogram sampai dengan 500 kilogram | Rp.10,000 | Rp. 8,000 | Rp. 12,000 | Rp. 4,000 |
| | e. | Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1,000 kilogram | Rp. 15,000 | Rp. 10,000 | Rp. 20,000 | Rp. 5,000 |
| | f. | Lebih dari 1,000 kilogram sampai dengan 3,000 kilogram | Rp. 20,000 | Rp. 12,000 | Rp. 25,000 | Rp. 6,000 |

7

| | | c. | Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1,000 kilogram | Rp. 15,000 | Rp. 10,000 | Rp. 20,000 | Rp. 5,000 |
|----|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | d. | Lebih dari 1,000 kilogram sampai dengan 3,000 kilogram | Rp. 20,000 | Rp.12,000 | Rp. 25,000 | Rp. 6,000 |
| | 8. NERACA | 8. NERACA | 8. NERACA | | | | |
| | | a. | Neraca Biase | Rp. 7,500 | Rp. 5,000 | Rp. 8,000 | |
| | | b. | Neraca Emas | Rp. 10,000 | Rp. 7,500 | Rp. 11,000 | |
| | | c. | Neraca Obat | Rp. 15,000 | Rp.10,000 | Rp.16,000 | |
| 6. | TIMBANGANELEKTRONIK | TIMBANGANELEKTRONIK | TIMBANGANELEKTRONIK | | | | |
| | 1. | Timbangan Elektronik | Timbangan Elektronik | | | | |
| | | KelasIll dan 1111 (biasa dan sedang) | KelasIll dan 1111 (biasa dan sedang) | | | | |
| | | a. | sampai dengan 1 kilogram | Rp. 7,500 | Rp. 4,000 | Rp.10,000 | Rp. 2,000 |
| | | b. | Lebih dari 1 kilogram sampai dengan 10 kilogram | Rp. 10,000 | Rp. 6,000 | Rp. 12,500 | Rp. 3,000 |
| | | c. | Lebih dari 10 kilogram sampai dengan 100 kilogram | Rp. 12,500 | Rp. 8,000 | Rp. 15,000 | Rp. 4,000 |
| | | d. | Lebih dari 100 kilogram sampai dengan 250 kilogram | Rp. 15,000 | Rp. 10,000 | Rp. 17,500 | Rp. 5,000 |
| | | e. | Lebih dari 250 kilogram sampai dengan 500 kilogram | Rp. 17,500 | Rp. 12,000 | Rp. 20,000 | Rp. 6,000 |
| | | f. | Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1,000 kilogram | Rp. 20,000 | Rp. 15,000 | Rp. 25,000 | Rp. 7,500 |
| | | g. | Lebih dari 1,000 kilogram sampai dengan 3,000 kilogram | Rp. 25,000 | Rp.15,000 | Rp. 30,000 | Rp. 10,000 |
| | 2. Timbangan Elektronik Kelas II (halus) | 2. Timbangan Elektronik Kelas II (halus) | 2. Timbangan Elektronik Kelas II (halus) | | | | |
| | | a. | sampai dengan 1 kilogram | Rp. 10,000 | Rp. 6,000 | Rp. 12,500 | Rp. 3,000 |
| | | b. | Lebih dari 1 kilogram sampai dengan 10 kilogram | Rp.12,500 | Rp. 8,000 | Rp.15,000 | Rp. 4,000 |
| | | c. | Lebih dari 10 kilogram sampai dengan 100 kilogram | Rp. 15,000 | Rp.10,000 | Rp.17,500 | Rp. 5,000 |
| | | d. | lebih dari 100 kilogram sampai dengan 250 kilogram | Rp.17,500 | Rp.12,000 | Rp. 20,000 | Rp. 6,000 |
| | | e. | Lebih dari 250 kilogram sampai dengan 500 kilogram | Rp. 20,000 | Rp.15,000 | Rp. 30,000 | Rp. 7,500 |
| | | f. | Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1,000 kilogram | Rp. 25,000 | Rp. 20,000 | Rp. 35,000 | Rp. 10,000 |
| | | g. | Lebih dari 1,000 kilogram sampai dengan 3,000 kilogram | Rp. 30,000 | Rp. 25,000 | Rp. 40,000 | Rp.12,500 |
| | 3. | Timbangan Elektronik | Timbangan Elektronik | | | | |
| | | Kelas a. | I (khusus) sampai dengan 10 kilogram | Rp. 20,000 | Rp. 15,000 | Rp. 25,000 | Rp. 10,000 |
| 7. | TIMBANGAN JEMBATAN | TIMBANGAN JEMBATAN | TIMBANGAN JEMBATAN | | | | |

| | Timbangan Jembatan 2 (Dua) lndikator | Timbangan Jembatan 2 (Dua) lndikator | Timbangan Jembatan 2 (Dua) lndikator | | | | |
|-----|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Kapasitas dalam ton, setiap ton dengan minimal | Rp. 5,000 | Rp. 4,000 | Rp. 4,500 | Rp.500 |
| | | | Rp. 75,000,· | | | | |
| 8. | TIMBANGAN BAN | TIMBANGAN BAN | TIMBANGAN BAN | | | | |
| | | a. | sampai dengan ton/jam | Rp. 150,000 | Rp.125,000 | Rp.150,000 | Rp. 50,000 |
| | | b. | Lebih dari 100 ton/jam sampai dengan 500 ton/jam | Rp. 250,000 | Rp. 200,000 | Rp. 250,000 | Rp.100,000 |
| | | c. | Lebih dari 500 ton/jam | Rp. 350,000 | Rp. 300,000 | Rp. 350,000 | Rp. 150,000 |
| 9. | METERTAKSI | METERTAKSI | METERTAKSI | | | | |
| | | | Pengujian berdasarkan jarak dan waktu | Rp. 15,000 | Rp..10,000 | Rp.15,000 | Rp. 5,000 |
| 10. | ALATUKURCAIRAN | ALATUKURCAIRAN | ALATUKURCAIRAN | | | | |
| | MINYAK 1. Meter Kerja | MINYAK 1. Meter Kerja | MINYAK 1. Meter Kerja | | | | |
| | | a. | sampai dengan 15 m3/h | Rp. 30,000 | Rp. 30,000 | Rp. 30,000 | Rp. 15,000 |
| | | b. | Lebih dari 15 m3/h sarnpai dengan 100 m3/h | Rp. 40,000 | Rp. 40,000 | Rp. 40,000 | Rp. 20,000 |
| | | c. | Lebih dari 100 m3/h | Rp. 60,000 | Rp. 60,000 | Rp. 60,000 | Rp. 30,000 |
| | 2. Meter lnduk (Master Meter) | 2. Meter lnduk (Master Meter) | 2. Meter lnduk (Master Meter) | | | | |
| | | a. | sampai dengan 15 m3/h | Rp. 50,000 | Rp. 50,000 | Rp. 50,000 | Rp. 25,000 |
| | | b. | Lebih dari 15 m3/h sarnpai dengan 100 m3/h | Rp. 70,000 | Rp. 70,000 | Rp. 70,000 | Rp. 30,000 |
| | | c. | Lebih dari 100 m3/h | Rp. 100,000 | Rp. 100,000 | Rp. 100,000 | Rp. 50,000 |
| | 3. Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak | 3. Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak | 3. Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak | | | | |
| | | a. | Untuk setiap badan ukur | Rp. 25,000 | Rp.15,000 | Rp. 25,000 | Rp. 7,500 |
| | | a. | sampai dengan SO m3/h | Rp. 20,000 | Rp. 15,000 | Rp. 25,000 | Rp. 5,000 |
| | | b. | Lebih dari 50 m3/h dihitung sbb: | Rp. 40,000 | Rp. 40,000 | Rp. 40,000 | Rp. 20,000 |
| | | | 1.) 50 m3/h pertama 2.) Selebihnya dari SO m3/h sampai | Rp. 20,000 | Rp. 15,000 | Rp. 25,000 | Rp. 5,000 |
| | | | dengan 500 m3/h setiap 10 m3/h | Rp.1,000 | Rp. 1,000 | Rp. 1,500 | Rp.200 |
| | | | 3.) Selebihnya dari 500 m3/h sampai dengan 1,000 m3/h | | | | |
| | | | setiap 10 m3/h Selebihnya dari | Rp. 500 | Rp. 500 | Rp. 750 | Rp. 150 |
| | | | 4.) 1,000 m3/h sampai dengan 2,000 m3/h - _ ... . - - .. | | | | |

| | 5. | Meter | Air Kapasitas 10 m3/h | 500 | Rp.500 | Rp. 250 |
|-----|------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | b. | dan kurang Kapasitas 10 m3/h sampai dengan | Rp. 4,000 Rp. | 4,000 Rp. 4,000 | Rp. 2,000 |
| | | c. | Kapasitas 100 m3/h | Rp.10,000 Rp. 10,000 | Rp. 10,000 | Rp. 5,000 |
| | lebih 6. Meter Listrik | lebih 6. Meter Listrik | lebih 6. Meter Listrik | lebih 6. Meter Listrik | lebih 6. Meter Listrik | lebih 6. Meter Listrik |
| | | a. 1 | phasa kelas 2 | Rp.1,000 Rp.1,000 | Rp. 1,000 | Rp. 400 |
| | | b. | 3 phasa kelas 2 | Rp. 3,000 Rp. 3,000 | Rp. 3,000 | Rp.1,200 |
| | | c. | 1 phasa kelas 0.5 atau kelas 1 | Rp.1,500 Rp. 1,500 | Rp. 1,500 | Rp.600 |
| | | d. | 3 phasa kelas 0.5 atau kelas 1 | Rp. 5,000 Rp. 5,000 | Rp. 5,000 | Rp. 2,000 |
| | | | Meter Pembatas Arus | Rp. 1,000 Rp. 1,000 | Rp. 1,000 | Rp.500 |
| 11. | AlAT UKUR | AlAT UKUR | AlAT UKUR | AlAT UKUR | AlAT UKUR | AlAT UKUR |
| | VOlUMETRIK 1. | Meter | Prover | | | |
| | | a. | Kapasitas 2,000 liter | Rp.100,000 | Rp.100,000 Rp. 100,000 | |
| | | b. | dan kurang/seksi Kapasitas2,000 liter sampai dengan 10,000 liter/seksi | Rp. 200,000 | Rp. 200,000 Rp. 200,000 | |
| | | c. | Kapasitas lebih dari 10,000 liter/seksi | Rp. 300,000 | Rp. 300,000 Rp. 300,000 | |
| | 2. | Alat Ukur dari | Alat Ukur dari | | | |
| | | Gelas a. | labu ukur, buret dan pipet | Rp.10,000 | Rp. 5,000 Rp. 10,000 | |
| | | b. | Gelas ukur setiap 10 mililiter dikalikan dengan | Rp.100 | Rp.100 Rp. 100 | |
| | 3. | Tangki Ukur Tetap dan Tangki Apung | Tangki Ukur Tetap dan Tangki Apung | | | |
| | | A. | Bentuk Silinder Tegak | | | |
| | | 1. | sampai dengan 500 kl | Rp. 150,000 | Rp. 150,000 Rp.150,000 | |
| | | 2. | lebih dari 500 kl dihitung sbb: | | | |
| | | | 500 kl pertama | Rp. 150,000 | Rp.150,000 Rp. 150,000 | |
| | | a. b. | Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1,000 kl setiap 10 kl | Rp. 2,000 Rp. | 2,000 Rp. 2,000 | |
| | | | c. Selebihnya dari 1,000 kl sampai dengan 2,000 kl setiap 10 kl d. Selebihnya dari | Rp. 1,000 Rp. | 1,000 Rp.1,000 | |
| | | | 2,000 kl sampai dengan s.ooo kl setiap 10 kl e. Selebihnya dari | Rp. 750 Rp. | 750 Rp. 750 | |
| | | | 5,000 kl sampai dengan 20,000 kl setiap 10 kl | Rp.250 | Rp.250 | |
| | | | | | Rp.250 | |
| | | f. | Selebihnya dari 20,000 kl, setiap 10 kl | Rp.150 Rp. | 150 Rp. 150 | |

| 2. lebih dari 500 kl dihitung sbb: | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| a. 500 kl pertama b. Selebihnya dari | Rp. 250,000 | Rp. 250,000 | Rp. 250,000 | |
| 500 kl sampai dengan 1,000 kl setiap 10 kl | Rp. 3,500 | Rp. 3,500 | Rp. 3,500 | |
| c. Selebihnya dari 1,000 kl, setiap 10 kl | Rp. 2,500 | Rp. 2,500 | Rp. 2,500 | |
| c. Bentuk Silinder Datar 1. sampai dengan | Rp. 250,000 | Rp. 250,000 | Rp. 250,000 | |
| b. Selebihnya dari 10 kl sampai dengan 50 kl setiap 1 kl c. Selebihnya dari SO kl, setiap 1 kl Tangki Ukur | Rp. 2,500 Rp. 1,500 | Rp. 2,500 Rp. 1,500 | Rp. 2,500 Rp. 1,500 | |
| Gerak A. Tangki Ukur Mobil dan Wagon 1. sampai dengan s kl | Rp. 20,000 | Rp. 20,000 | | |
| 2. lebih dari 5 kl dihitung sbb: a. 5 kl pertama | | | Rp. 20,000 | Rp.10,000 |
| b. Selebihnya dari 5 kl, setiap 1 kl Bagian dari kl | Rp. 20,000 Rp. 4,000 | Rp. 20,000 | Rp. 20,000 Rp. 4,000 | Rp.10,000 |
| dihitung 1 kl B. Tangki Ukur Tongkang dan Apung sampai dengan | | Rp. 4,000 | | Rp. 1,000 |
| 1. | Rp. 100,000 | Rp. 100,000 | Rp. 100,000 | |
| so kl 2. lebih dari 50 kl dihitung sbb: a. SO kl pertama | Rp. 100,000 | Rp. 100,000 | Rp. 100,000 | |
| 75 kl sampai dengan 100 kl setiap 1 kl d. Selebihnya dari 100 kl sampai dengan 250 kl | Rp. 1,200 | Rp.1,200 | Rp. 1,200 | |
| setiap 1 kl e. | | | | |
| Selebihnya dari 250 kl sampai | Rp.1,000 | Rp. 1,000 | Rp. 1,000 | |
| 500 kl | | | | |
| dengan | | | | |
| | | | p"' 7C'1 | |
| 1 kl | Rp. 75Q_ | Ro. 750 | | |
| setiap f C"...1-L"I | | | | |

12.

ALAT UKUR TINGGI, WAKTU,

| SUHUDANLAINNYA | SUHUDANLAINNYA | SUHUDANLAINNYA | | 5,000 |
|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| | a. | Alat Pencap Kartu Otomatis (Printer /Recorder) | Rp. 5,000 | Rp. 5,000 Rp. |
| | b. | Alat Pencap Kartu Tidak Otomatis | Rp. 4,000 | Rp:4,000 Rp. 4,000 |
| | c. | Meter Kadar Air | Rp. 4,000 | Rp. 4,000 Rp. 4,000 |
| | d. | Alat Ukur Textile Kabel dan sejenisnya | Rp. 5 000 | Rp. 5,000 Rp. 5,000 |
| | e. | Alat Ukur Tinggi | Rp. 3,000 | Rp. 3,000 Rp. 3,000 |
| | f. | Alat Ukur Permukaan Cai ran (Level Gauge) Mekanik Alat Ukur Permukaan | Rp.15,000 | Rp.15,000 Rp.15,000 |
| | g. | Cairan (Level Gauge) Elektronik | Rp. 20,000 | Rp. 20,000 Rp. 20,000 |
| | h. | Stop Watch (Pengukur Waktu) | Rp. 3,000 | Rp. 3,000 Rp. 3,000 |
| | i. | Speedometer (Pengukur Kecepatan} | Rp. 3,000 | Rp. 3,000 Rp. 3,000 |
| | j. | Meter Parkir | Rp. 2,000 | Rp. 2,000 Rp. 2,000 |
| | k. | Naraca Analitis | Rp. !0,000 | Rp.10,000 Rp.10,000 |
| | I. | Naraca Substitusi | Rp.10,000 Rp. | Rp.10,000 Rp. 10,000 |
| | m. | Thermometer | 3,000 | Rp. 3,000 Rp. 3,000 |
| | n. | Wadah curah setiap | - Rp.10,000 | Rp. 10,000 Rp.10,000 |
| | | liternya dikalikan dengan | - Rp.1000 | Rp.1000 Rp. 1000 |
| | 0. | Mesin/Alat ukur Luas | Rp. 3,000 | Rp. 3,000 Rp. 3,000 |
| | p. | Alat Ukur Sudut | Rp. 3,000 | Rp. 3,000 Rp. 3,000 |
| | r. | Blok Gauge (Blok Ukur} | Rp. 5,000 | Rp. 5,000 Rp. 5,000 |
| | s. | Micrometer | Rp. 3,000 ·-- | Rp. 3,000 Rp. 3,000 |
| | t. | Aerometer dan Densimeter | Rp. 4,000 | Rp. 4,000 Rp. 4,000 |
| | u. | Perlengkapan Meter Arus BBM | Rp. 5,000 . | Rp. 5,000 Rp. 5,000 |
| | v. | Perlengkapan Meter Gas Orofis | Rp. 5,000 ... | Rp. 5,000 Rp. 5,000 |
| | u. | Alat-alat ukur presisi lainnya | Rp, 5,aoo | Rp. 5,000 Rp. 5,000 |


/::-.YAT;;;,GIN,