UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957 tentang PENGHAPUSAN MONOPOLI GARAM DAN PEMBIKINAN GARAM RAKYAT (berlaku 10 Agustus 1957)
Pembukaan
Mengingat
Mendengar
:
:
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR25 TAHUN 1957 TENTANG
PENGHAPUSAN MONOPOLI GARAM DAN PEMBIKINAN GARAM RAKYAT
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : 1. bahwa pada waktu-waktu terakhir ini produksi garam pada umumnya dan khusus garam Pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam
- negeri;
2. bahwa dianggap perlu mencari jalan untuk menambah produksi garam dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk turut berusaha membikin garam, sehingga jumlah produsen garam akan bertambah di samping yang sudah ada pada saat ini;
3. bahwa satu-satunya jalan adalah menghapuskan monopoli Pemerintah atas garam sebagaimana termuat dalam Staatsblad tahun 1941 Nomor 357 dan Nomor 388;
4. bahwa karena keadaan yang mendesak peraturan ini perlu segera diadakan;
Pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dewan Menteri Dalam rapatnya yang ke-33. pada tanggal 9 Agustus 1957.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:Undang-undang Darurat tentang penghapusan monopli garam dan pembikinan garam rakyat.
Pasal 1
"Zoutmonoplie-Ordonnantie 1941" sebagaimana termuat dalam Staatsblad tahun 1941" Nomor 357 dan Nomor 388, dan segala Undangundang dan peraturan yang bertentangan dengan Undang-undang Darurat ini, dicabut.
Pasal 2
Di samping Perusahaan-Garam Negara, pembikinan garam hanya dapat dilakukan oleh warganegara Republik Indonesia dengan ketentuanketentuan sebagai berikut:
- (1) Pembikinan garam rakyat hanya dapat dilakukan setelah yang berkepentingan mendapat surat izin dari Kepala Daerah Propinsi/atau penjabat yang,dikuasakan olehnya, yang juga dapat menetapkan syarat-syaratnya mengenai luas tanah pegaraman, cara pembikinan garam, kesehatan dan syarat-syarat lain
Pasal 3
- (1) Pemegang izin membikin garam diwajibkan membayar biaya izin perusahaan sebesar jumlah yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (2) Biaya izin tersebut diperuntukkan pada Kas Pemerintah daerah yang bersangkutan.
Pasal 4
- (2) Biaya izin tersebut diperuntukkan pada Kas Pemerintah daerah yang bersangkutan.
Pasal 5
Di daerah-daerah dimana sampai pada saat Undang-undang Darurat ini mulai berlaku sudah ada pembikinan garam rakyat, diberikan izin kepada pengusaha untuk membikin garam rakyat
Pasal 6
- (1) Dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah) atau hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan barangsiapa melanggar ketentuan dalam pasal 2.
- (2) Pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban termaksud dalam pasal 5 dihukum dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 2.500,(dua ribu lima ratus rupiah) atau hukuman kurungan setinggitingginya tiga minggu.
- (3) Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman termaksud dalam pasal ini merupakan pelanggaran.
- (4) Garam yang diperoleh karena pelanggaran tersebut pada ayat (1) disita sebagai bukti atau dirampas.
Pasal 7
Disamping alat-alat kekuasaan Negara yang pada umumnya diwajibkan melakukan penyelidikan dan pengusutan pelanggaran-pelanggaran, Kepala Daerah Propinsi termaksud pada pasal 2 dan penjabat yang dilakukan olehnya wajib mengawasi jalannya Undang-undang ini.
Pasal 8
Segala sesuatu yang tidak diatur di dalam Undang-undang Darurat ini diselenggarakan oleh Kepala Daerah Propinsi yang bersangkutan, jika perlu atas petunjuk Menteri Perindustrian.
Pasal 96
Dewan Menteri Dalam rapatnya yang ke-33. pada tanggal 9 Agustus 1957.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:Undang-undang Darurat tentang penghapusan monopli garam dan pembikinan garam rakyat.
"Zoutmonoplie-Ordonnantie 1941" sebagaimana termuat dalam Staatsblad tahun 1941" Nomor 357 dan Nomor 388, dan segala Undangundang dan peraturan yang bertentangan dengan Undang-undang Darurat ini, dicabut.
Di samping Perusahaan-Garam Negara, pembikinan garam hanya dapat dilakukan oleh warganegara Republik Indonesia dengan ketentuanketentuan sebagai berikut:
- (1) Pembikinan garam rakyat hanya dapat dilakukan setelah yang berkepentingan mendapat surat izin dari Kepala Daerah Propinsi/atau penjabat yang,dikuasakan olehnya, yang juga dapat menetapkan syarat-syaratnya mengenai luas tanah pegaraman, cara pembikinan garam, kesehatan dan syarat-syarat lain
- (1) Pemegang izin membikin garam diwajibkan membayar biaya izin perusahaan sebesar jumlah yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (2) Biaya izin tersebut diperuntukkan pada Kas Pemerintah daerah yang bersangkutan.
Di daerah-daerah dimana sampai pada saat Undang-undang Darurat ini mulai berlaku sudah ada pembikinan garam rakyat, diberikan izin kepada pengusaha untuk membikin garam rakyat
- (1) Dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah) atau hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan barangsiapa melanggar ketentuan dalam pasal 2.
- (2) Pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban termaksud dalam pasal 5 dihukum dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 2.500,(dua ribu lima ratus rupiah) atau hukuman kurungan setinggitingginya tiga minggu.
- (3) Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman termaksud dalam pasal ini merupakan pelanggaran.
- (4) Garam yang diperoleh karena pelanggaran tersebut pada ayat (1) disita sebagai bukti atau dirampas.
Disamping alat-alat kekuasaan Negara yang pada umumnya diwajibkan melakukan penyelidikan dan pengusutan pelanggaran-pelanggaran, Kepala Daerah Propinsi termaksud pada pasal 2 dan penjabat yang dilakukan olehnya wajib mengawasi jalannya Undang-undang ini.
Segala sesuatu yang tidak diatur di dalam Undang-undang Darurat ini diselenggarakan oleh Kepala Daerah Propinsi yang bersangkutan, jika perlu atas petunjuk Menteri Perindustrian.
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1957. MENTERI KEHAKIMAN ttd G.A. MAENGKOM.
MENTERI KEHAKIMAN, ttd G.A. MAENGKOM.
LEMBARAN NEGARA NOMOR 82 TAHUN 1957
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 9 Agustus 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO

Penandatangan: MENTERI KEUANGAN, ttd SOETIKNO SLAMET

Penandatangan: MENTERI DALAM NEGERI, ttd SANUSI HARDJADINATA

Penandatangan: MENTERI PERINDUSTRIAN, ttd F.J. INKIRIWANG

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
Sebagaimana diketahui, maka pada waktu tahun-tahun belakangan ini, oleh karena buruknya keadaan iklim, produksi garam Perusahaan Garam Negara dan Soda Negara tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam daerah regi.
Juga daerah luar monopoli, yang biasanya dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, pada waktu belakangan ini tidak dapat membikin garam secukupnya sehingga terpaksa terus-menerus meminta bantuan beribu-ribu ton tiap-tiap bulan kepada Perusahaan Garam dan Soda Negara.
Berhubung dengan keadaan tersebut di atas, maka untuk sekedar memperbesar produksi garam pada umumnya, dianggap perlu menghapuskan "ZoutmonopolieOrdonnantie 1941," karena dengan demikian, rakyat dimanapun dalam daerah Negara ini akan mendapat kesempatan turut berusaha membikin garam.
Jalan ini terpaksa ditempuh oleh Pemerintah setelah ternyata dari penyelidikan Jawatan Geologi, bahwa di dalam tanah Negara-ini tidak terdapat lapisan-lapisan garam yang cukup banyaknya yang memungkinkan cara pembikinan garam lain daripada yang lazim sekarang ini.
Penghapusan Monopoli Pemerintah atas garam itu, tidak berarti bahwa tugas Perusahaan Garam dan Soda Negara sebagai produsen garam akan dikurangkan; hanya dengan hapusnya monopoli maka Perusahaan itu sebagai pelaksana "Zoutmonopolie-Ordonnantie 1941" tersebut akan berubah sifatnya dan merupakan perusahaan Negara yang pada hakikatnya bekerja atas dasar komersil dan tidak lagi merupakan satu-satunya badan yang berkewajiban bertanggungjawab terhadap pembikinan dan pembagian garam seperti halnya selama waktu berlakunya "Zoutmonopolie-Ordonnantie 1941", melainkan usahanya disertai oleh usaha rakyat seumumnya.
Dengan demikian akan maksud yang utama dari penghapusan monopoli garam itu ialah menambah jumlah produsen garam di samping yang sudah ada pada saat ini.
Pelaksanaan Undang-undang Darurat ini pada hakikatnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah, oleh karena pengawasan dan cara mengaturnya pembikinan garam rakyat tergantung sekali dari keadaan setempat.