PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 3 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2016 BUPATI KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TBNGGARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah an Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
l
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2015 tentang Kementerian Dal am Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
dan
BUPATI KOLAKA UTARA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Kolaka Utara
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka Utara
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat
Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
10. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
13. Kecamatan adalah wilayah keija camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Kolaka Utara;
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas , adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
15. Unit Pelaksana Teknis Badan , adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara merupakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara merupakan Inspektorat Daerah Tipe B;
Dinas Daerah Kabupaten Kolaka Utara , terdiri dari :
1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal
3. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial
4. Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata
5. Dinas Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan
3
6. Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian
7. Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan
8. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan
9. Dinas Kebakaran Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran
10. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup
11. Dinas Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang
12. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14. Dinas Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan
15. Dinas Perindustrian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian
16. Dinas Perpustakaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan
17. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;
18. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan
19. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan bidang Pertanahan
20. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
21. Dinas Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan bidang Persandian
22. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
23. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
24. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan
25. Dinas Tenaga Keija dan Transmigrasi Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Keija dan Transmigrasi;
26. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga
- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan;
2. Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
3. Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
4. Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian , Pendidikan dan Pelatihan;
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 3
- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah .
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Kecamatan Lasusua dengan Tipe A
- b. Kecamatan Katoi dengan Tipe A
- c. Kecamatan Tiwu dengan Tipe A
- d. Kecamatan Kodeoha dengan Tipe A
- e. Kecamatan Watunohu dengan Tipe A
8. f . Kecamatan Ngapa dengan Tipe A
9. g . Kecamatan Pakue dengan Tipe A
- h. Kecamatan Pakue Tengah dengan Tipe A
- i. Kecamatan Pakue Utara dengan Tipe A
12. j . Kecamatan Batu Putih dengan Tipe A
- k. Kecamatan Porehu dengan Tipe A
14. 1 . Kecamatan Tolala dengan Tipe A
- m. Kecamatan Ranteangin dengan Tipe A
- n. Kecamatan Wawo dengan Tipe A
- o. Kecamatan Lambai dengan Tipe A
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 4
Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata keija Perangkat Daerah dan unit keija di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 5
Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus ## BAB III
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 6
- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya .
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 7
- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah kabupaten.
- (2) Satuan pendidikan Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 8
- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah kabupaten sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekeija secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 9
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.
STAF AHLI
BAB IV - STAF AHLI
Pasal 10
Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.
KEPEGAWAIAN
BAB V - KEPEGAWAIAN
Pasal 11
Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12
- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13
Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, Korpri yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata keija sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2017.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Keija Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 21 Tahun 2008;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Keija Dinas Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 23 Tahun 2008 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat , Bappeda dan Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab . Kolaka Utara Nomor 23 Tahun 2008;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Keija Kecamatan dan Kelurahan;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 25 Tahun tentang Organisasi dan Tata Keija Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 23 Tahun 2008;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Keija Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
8. g . Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keija Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
9. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabu paten Kolaka Utara

Penetapan: Ditetapkan di Lasusua Pada tanggal, 2016

Penetapan: Diundangkan di : Lasusua Pada tarsal : 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

Penandatangan: BUPATI KOLAKA UTARA RUSDA MAHMUD HISKANDAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2016 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA : (11/2016)

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ISKANDAR ADNIN NIP. 196701012001121007