PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA Nomor 6 Tahun 2015 tentang PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO KHARISMA RATU SAMBAN KABUPATEN BENGKULU UTARA (berlaku 16 Juni 2015)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
- a. bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial, maka dalam upaya meningkatkan peran media komunikasi massa perlu dibentuk lembaga penyiaran publik lokal di Kabupaten Bengkulu Utara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik dinyatakan bahwa di daerah dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupatenkabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembar Negara Nomor 29 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4486);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/09/2008 tentang Tata Cara Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12/PER/14.KOMINFO/08/2010 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Radio FM (Frekuensi Modulation);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 Nomor 4);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA dan
BUPATI BENGKULU UTARA MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO KHARISMA RATU SAMBAN KABUPATEN BENGKULU UTARA
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
6. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat;
8. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPPL adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia.
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik lokal radio yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik lokal radio.
10. Dewan Direksi adalah Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio yaitu unsur pimpinan lembaga penyiaran publik lokal radio yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik lokal radio.
11. Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada negara sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggung jawabkan secara periodik kepada masyarakat.
12. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
13. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
14. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
15. Program siaran adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah di daerah dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.
16. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah kabupaten Bengkulu Utara sesuai wilayah layanan siaran.
17. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran bersangkutan.
18. Sistem Penyiaran Nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional ## BAB II
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPPL Kabupaten Bengkulu Utara.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
- (1) LPPL Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bernama Radio Kharisma Ratu Samban.
- (2) LPPL Radio Kharisma Ratu Samban berkedudukan di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara.
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja LPPL Radio Kharisma Ratu Samban ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
SIFAT, FUNGSI, TUJUAN DAN KEGIATAN
BAB III - SIFAT, FUNGSI, TUJUAN DAN KEGIATAN
Pasal 4
LPPL Radio Kharisma Ratu Samban secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen, netral, dan tidak komersial.
BAB III - SIFAT, FUNGSI, TUJUAN DAN KEGIATAN
Pasal 5
- (1) LPPL Radio Kharisma Ratu Samban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi pada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
- (2) LPPL Radio Kharisma Ratu Samban dalam menjalankan fungsi pelayanannya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran, dan sumbangan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - SIFAT, FUNGSI, TUJUAN DAN KEGIATAN
Pasal 6
LPPL Radio Kharisma Ratu Samban mempunyai tujuan untuk menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkukuh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.
BAB III - SIFAT, FUNGSI, TUJUAN DAN KEGIATAN
Pasal 7
- (1) LPPL Radio Kharisma Ratu Samban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyelenggarakan kegiatan siaran lokal di Daerah.
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPPL Radio Kharisma Ratu Samban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan siaran.
SUMBER PEMBIAYAAN
BAB IV - SUMBER PEMBIAYAAN
Pasal 8
- (1) Sumber pembiayaan LPPL Radio Kharisma Ratu Samban berasal dari :
- a. iuran penyiaran;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. sumbangan masyarakat;
- d. siaran iklan; dan
- e. usaha lain yang sah, yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan penerimaan daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai LPPL Radio Kharisma Ratu Samban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara langsung untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat, dan untuk kesejahteraan pegawai yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
ALAT KELENGKAPAN
BAB V - ALAT KELENGKAPAN
Pasal 9
- (1) Sebagai alat kelengkapan LPPL Radio Kharisma Ratu Samban dibentuk Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.
- (2) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi memiliki masa kerja selama 5 (lima) Tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (3) Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
Dewan Pengawas
BAB V - ALAT KELENGKAPAN
Pasal 10
- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas
BAB V - ALAT KELENGKAPAN
Pasal 11
- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan baik;
- f. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- g. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- h. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
- i. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
- j. nonpartisipan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan pengangkatan Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V - ALAT KELENGKAPAN
Pasal 12
Dewan Pengawas mempunyai tugas:
- a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
- c. menjamin bahwa LPPL Radio Publik tetap berorientasi pada publik;
- d. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi;
- e. meminta dan menerima masukan, saran dan pendapat publik mengenai siaran/acara LPPL Radio Publik;
- f. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan DPRD.
Dewan Direksi
BAB V - ALAT KELENGKAPAN
Pasal 13
- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Direktur, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setiap kepada Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- f. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- g. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- h. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran;
- i. bukan anggota legislatif, yudikatif, dan nonpartisipan;
- j. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengurusan media massa lainnya;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan pengangkatan Dewan Direksi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V - ALAT KELENGKAPAN
Pasal 14
- (1) Dewan Direksi mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
- b. Memimpin dan mengelola LPPL Radio Kharisma Ratu Samban sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- c. Menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;
- d. Mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
- f. Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan;
- h. Menjalin kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
- a. Evaluasi pelaksanaan rencana induk sebelumnya;
- b. Posisi LPPL Radio Kharisma Ratu Samban;
- c. Asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana jangka panjang;
- d. Penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja rencana jangka panjang beserta keterkaitan antar unsur tersebut.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan rencana induk didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Rencana induk yang disusun oleh Direktur diajukan kepada Dewan Pengawas untuk dibahas dan disetujui.
PERTANGGUNGJAWABAN
BAB VI - PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 15
- (1) Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran, baik ke dalam maupun ke luar lembaga.
- (2) LPPL wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan.
- (3) Pedoman laporan pertanggungjawaban LPPL Radio Kharisma Ratu Samban ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Argamakmur Pada tanggal 9 Oktober 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA, ttd SAID IDRUS ALBAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2015 NOMOR 6

Distribusi: Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM Setdakab.Bengkulu Utara ## ZULKARNAIN Pembina Tingkat I (IV/b) Nip.196407051988031010 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA PROPINSI BENGKULU : (6/2015); ## BAB VII ## KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 - (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: - (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Argamakmur Pada tanggal 16 Juni 2015

Penandatangan: BUPATI BENGKULU UTARA, ttd H.M. IMRON ROSYADI
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG
## PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO KHARISMA RATU SAMBAN KABUPATEN BENGKULU UTARA
## 1. PENJELASAN UMUM
Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Bengkulu Utara dan merespon aspirasi masyarakat mengenai kualitas penerimaan siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPP-L) Radio Kharisma Ratu Samban serta menyesuaikan diri dengan dunia penyiaran yang berkembang pesat seiring kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, maka Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPP-L) Radio Kharisma Ratu Samban dipandang perlu untuk diperkuat statusnya dan diatur kembali kedudukannya sesuai dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, serta Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran.
Lembaga ini diharapkan dapat memberikan keseimbangan dalam menyampaikan informasi; pendidikan, pembangunan, kebudayaan dan hiburan yang sehat kepada masyarakat, dan bersifat independen, netral, tidak komersial, yang tidak semata-mata memproduksi acara siaran sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar, serta bukan pula sematamata sebagai corong pemerintah, melainkan berfungsi untuk memberikan layanan informasi untuk kepentingan masyarakat. Lembaga Penyiaran Publik Lokal membuka ruang publik dengan memberikan hak memperoleh informasi yang benar dan menyampaikan pendapat atau aspirasi bagi masyarakat sehingga menempatkan masyarakat sebagai warga Negara yang wajib dilindungi haknya dalam memperoleh informasi, bukan sebagai obyek sebuah industri media penyiaran semata.
Dengan demikian, maka Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor: 24 Tahun 2010, tanggal 4 Mei 2010 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Bengkulu Utara perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Kharisma Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara. Penerbitan Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan dalam
PENJELASAN
Pasal 1
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
PENJELASAN
Pasal 2
| Pasal 2 | Cukup jelas |
PENJELASAN
Pasal 3
| Pasal 3 | Cukup jelas |
PENJELASAN
Pasal 4
| Pasal 4 | Yang dimaksud dengan independen adalah tidak bergantung kepada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Yang dimaksud dengan netral adalah tidak memihak kepada kepentingan pihak tertentu. Yang dimaksud dengan tidak komersial adalah tidak semata- mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan informasi kepada masyarakat. |
PENJELASAN
Pasal 5
| Pasal 5 | Cukup jelas |
PENJELASAN
Pasal 6
| Pasal 6 | Cukup jelas |
PENJELASAN
Pasal 7
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
| Pasal 1 | Cukup jelas |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasal 2 | Cukup jelas |
| Pasal 3 | Cukup jelas |
| Pasal 4 | Yang dimaksud dengan independen adalah tidak bergantung kepada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Yang dimaksud dengan netral adalah tidak memihak kepada kepentingan pihak tertentu. Yang dimaksud dengan tidak komersial adalah tidak semata- mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan informasi kepada masyarakat. |
| Pasal 5 | Cukup jelas |
| Pasal 6 | Cukup jelas |
| Pasal 7 | Cukup jelas |
PENJELASAN
Pasal 8
| Pasal 8 | Cukup jelas |
PENJELASAN
Pasal 9
| Pasal 9 | Cukup jelas |
PENJELASAN
Pasal 10
| Pasal 10 | Cukup jelas. |
PENJELASAN
Pasal 11
| Pasal 11 | Cukup jelas |
PENJELASAN
Pasal 12
| Pasal 12 | Cukup jelas |
PENJELASAN
Pasal 13
| Pasal 13 | Cukup jelas |
PENJELASAN
Pasal 14
| Pasal 14 | Cukup jelas |
PENJELASAN
Pasal 15
| Pasal 15 | Cukup jelas |
PENJELASAN
Pasal 16
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2015 NOMOR 6