PERATURAN BUPATI MA Nomor 52 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (berlaku 29 November 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALANG,
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 huruf z dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang.
8. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
KEDUDUKAN
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2
- (1) Satpol PP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta urusan sub Kebakaran.
- (2) Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satpol PP yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
- (1) Susunan Organisasi Satpol PP terdiri dari:
- a. Kepala Satpol PP;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
- d. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban;
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat;
- f. Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, Bidang dan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Satpol PP, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Satuan Polisi Pamong Praja
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4
Satpol PP mempunyai tugas:
- a. menegakkan Perundang-undangan Daerah, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta urusan sub Kebakaran; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perundang-undangan Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta sub urusan Kebakaran;
- b. pelaksanaan kebijakan, koordinasi penegakan Perundangundangan Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta sub urusan Kebakaran dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- c. membantu pengamanan, pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara, tamu negara, dan membantu pengamanan, penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah, serta membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala masal;
- d. pelaksanaan pengamanan dan penertiban asset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kedua Kepala Satpol PP
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6
Kepala Satpol PP mempunyai tugas:
- a. memimpin dan membina pengawasan penegakan Perundang-undangan Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta urusan sub kebakaran termasuk kegiatan lain yang berhubungan dengan tindakan kepolisian terbatas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditetapkan Bupati; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.
Bagian Ketiga Sekretariat
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 7
Sekretariat mempunyai tugas:
- a. melaksanakan Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset serta koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Satpol PP; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 8
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- b. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan kegiatan tata usaha persuratan dan penggandaan, kearsipan dan perpustakaan;
- e. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan aset Daerah;
- f. pengelolaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; dan
- g. pengoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Satpol PP.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 9
- (1) Sekretariat terdiri dari:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
Paragraf 1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 10
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
- a. menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan administrasi keuangan dan pengelolaan aset yang meliputi penatausahaan, akuntansi, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- c. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran Dinas;
- d. melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Satpol PP;
- e. melaksanakan tata usaha barang, perawatan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor;
- f. menyusun rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan dan Aset
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 11
Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas:
- a. menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- b. melaksanakan administrasi keuangan dan pengelolaan aset yang meliputi penatausahaan, akuntansi, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- c. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran Satpol PP;
- d. melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Satpol PP;
- e. melaksanakan tata usaha barang, perawatan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor;
- f. penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 12
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Satpol PP;
- c. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Satpol PP;
- d. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kerja kegiatan tahunan;
- e. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan sebagai sarana pertimbangan kepada pimpinan;
- f. mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas kinerja Satpol PP;
- g. melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keempat
Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 13
Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kegiatan pencegahan, penegakan serta penindakan terhadap pelanggaran atas perundangundangan Daerah;
- b. menyusun rencana kegiatan penyelidikan terhadap suatu peristiwa/pelanggaran sesuai dengan laporan kejadian, temuan oleh aparat atau tertangkap tangan;
- c. melaksanakan kerjasama dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk mengadakan pencegahan, penegakan dan penindakan terhadap seseorang, sekelompok orang dan suatu badan hukum;
- d. melaksanakan administrasi penyidikan, pemberkasan dan pengiriman berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum sampai ke tingkat pengadilan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 14
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai fungsi:
- a. perencanaan operasional kegiatan pencegahan, penegakan dan penindakan terhadap pelanggaran atas perundangundangan Daerah;
- b. pengoordinasian kegiatan pencegahan, penegakan dan penindakan terhadap pelanggaran atas perundangundangan Daerah;
- c. penyelenggaraan kegiatan pencegahan, penegakan dan penindakan terhadap pelanggaran atas perundangundangan Daerah;
- d. pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi perundangudangan Daerah;
- e. pelaksanaan kegiatan dalam rangka mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan Daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan sosialisasi/penyebarluasan produk hukum Daerah;
- g. pelaksanaan pembinaan dalam rangka penegakan perundang-undangan Daerah;
- h. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perundang-undangan Daerah;
- i. pelaksanaan pencegahan dalam rangka penegakan perundang-undangan Daerah;
- j. pelaksanaan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perundang-undangan Daerah;
- k. pelaksanaan tindakan penertiban non yustisial terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perundang-undangan Daerah;
- l. pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan/atau operasi tangkap tangan serta penyitaan benda dan/atau surat terhadap pelanggaran perundang-undangan Daerah;
- m. penyelenggaraan tata administrasi penyelidikan dan penyidikan serta penyitaan teknis pelaksanaan penyelesaian ke badan peradilan dan instansi berwenang;
- n. pengoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka penegakan hukum;
- o. pelaksanaan penyegelan dan pembongkaran terhadap pelanggaran perundang-undangan Daerah; dan
- p. pelaksanaan penuntutan terhadap pelanggaran atas perundang-undangan Daerah dalam proses Acara Pemeriksaan Cepat.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 15
- (1) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah terdiri dari:
- a. Seksi Pencegahan;
- b. Seksi Penegakan Peraturan Daerah;
- c. Seksi Penindakan;
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
Paragraf 1 Seksi Pencegahan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 16
Seksi Pencegahan mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan atau data untuk menyusun pedoman dan petunjuk teknik kegiatan pencegahan meliputi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan dalam rangka mendukung penegakan perundang-undangan Daerah;
- b. mengikuti proses penyusunan peraturan perundangundangan Daerah;
- c. melaksanakan kegiatan pembinaan dan sosialisasi/penyebarluasan produk hukum Daerah;
- d. melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi perundangundangan Daerah;
- e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pencegahan terhadap pelanggaran perundang-undangan Daerah;
- f. melaksanakan penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaran perundang-undangan Daerah;
- g. melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati perundang-undangan Daerah;
- h. melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati perundang-undangan daerah;
- i. melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan pencegahan;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2
Seksi Penegakan Peraturan Daerah
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 17
Seksi Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan, data untuk menyusun pedoman dan petunjuk teknis kegiatan dalam rangka penegakan perundang-undangan Daerah;
- b. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perundang-undangan Daerah;
- c. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perundang-undangan Daerah;
- d. melaksanakan penyegelan dan pembongkaran terhadap pelanggaran perundang-undangan Daerah;
- e. melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan penegakan Peraturan Daerah;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3 Seksi Penindakan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 18
Seksi Penindakan mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan, data untuk menyusun pedoman dan petunjuk teknis kegiatan penindakan meliputi penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan perundang-undangan Daerah;
- b. melakukan tindakan penyelidikan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perundang-undangan Daerah;
- c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penegakan hukum;
- d. melakukan penyidikan dan/atau operasi tangkap tangan serta penyitaan benda dan/atau surat terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perundang-undangan Daerah;
- e. menyelenggarakan tata administrasi pemeriksaan/penyidikan dan penyiapan teknis pelaksanaan penyelesaian perkara ke Pengadilan Negeri dan instansi berwenang;
- f. melaksanakan penuntutan terhadap pelanggaran atas perundang-undangan Daerah dalam proses Acara Pemeriksaan Cepat;
- g. melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan penindakan;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kelima Bidang Ketenteraman dan Ketertiban
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 19
Bidang Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas:
- a. mengidentifikasikan, pengumpulan data dan informasi dalam melaksanakan penyusunan program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. memimpin, membina pelaksanaan pengendalian dan penertiban terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengadakan pengawasan dan pemantauan operasional seksi-seksi;
- d. mengoordinasikan kegiatan seksi-seksi;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 20
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:
- a. perencanaan operasional urusan bidang dan ketenteraman dan ketertiban;
- b. pengoordinasian urusan bidang dan ketenteraman dan ketertiban;
- c. pengelolaan urusan bidang dan ketenteraman dan ketertiban;
- d. penyusunan program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban;
- e. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban;
- f. pengoordinasian dan kerjasama penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- g. pelaksanaan operasi dan pengendalian dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum termasuk membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Bupati serta membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
- h. pembantu penyelesaian perselisihan warga masyarakat dengan cara yang tidak menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pembantu pengamanan dan penertiban aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- j. pembantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu Negara.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 21
- (1) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban terdiri dari:
- a. Seksi Operasi dan Pengendalian;
- b. Seksi Pengamanan;
- c. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
Paragraf 1 Seksi Operasi dan Pengendalian
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 22
Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan/data dalam rangka penyusunan program kerja operasi dan pengendalian;
- b. melaksanakan operasi dan pengendalian dalam rangka membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah serta membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
- c. membantu pelaksanaan pengamanan dan penertiban asset sesuai dengan Perundang-undangan Daerah;
- d. membantu pelaksanaan pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- e. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. melaksanakan penertiban terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis (gepeng) dan wanita tuna susila dan/atau waria;
- g. melaksanakan kegiatan kesamaptaan dan membentuk unit Pengawas Tindak Internal dalam rangka penegakan disiplin;
- h. membantu tugas pengamanan kegiatan instansi/Perangkat Daerah lainnya sesuai kebutuhan;
- i. melaksanakan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil melalui kegiatan apel pagi dan bersama Perangkat Daerah terkait mengadakan razia terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran jam kerja;
- j. mengadakan pengamanan kegiatan unjuk rasa serta memfasilitasi dalam rangka penanganan penyelesaiannya kepada Instansi terkait yang membidangi;
- k. melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan Operasi dan Pengendalian;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2 Seksi Pengamanan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 23
Seksi Pengamanan mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan/data dalam rangka penyusunan program kerja pengamanan;
- b. membantu pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi dan/atau aset yang masih dikuasai pihak lain sesuai dengan Perundang - Undangan Daerah;
- c. membantu pelaksanaan Pengamanan dan Pengawalan tamu VVIP termasuk Pejabat Negara dan Tamu Negara;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3 Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 24
Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan/data dalam rangka penyusunan program kerja operasi ketertiban umum;
- b. melaksanakan kegiatan Pencegahan dan Penindakan non Yustisia terhadap kegiatan masyarakat yang mengarah pada pelanggaran yang tidak diatur dalam PerundangUndangan Daerah;
- c. melaksanakan kegiatan operasi dalam rangka penyelenggaraan Ketertiban pada masyarakat;
- d. melaksanakan Koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum atas kegiatan masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- e. melaksanakan Kegiatan patroli dalam rangka Ketertiban Umum;
- f. melaksanakan Penertiban terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis (Gepeng) dan Wanita Tuna Susila dan/atau Waria;
- g. mengadakan razia terhadap Pelajar yang melakukan pelanggaran jam Sekolah;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keenam
Bidang Perlindungan Masyarakat
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 25
Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas:
- a. menyusun program pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat maupun kegiatan sosial kemasyarakatan;
- b. merencanakan, mempersiapkan dan menyusun serta mengerahkan potensi rakyat dalam bidang perlindungan masyarakat dari kemungkinan terjadinya bencana baik bencana alam, bencana non alam, bencana sosial maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai akibat terjadinya bencana;
- c. melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dalam rangka membantu menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat agar kegiatan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lancar;
- d. menyusun laporan hasil kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 26
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:
- a. perencanaan operasional, pengelolaan, dan pengoordinasian urusan bidang perlindungan masyarakat;
- b. penyusunan rencana dan program kegiatan pembinaan dan pelaksanaan pembekalan pengetahuan serta keterampilan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta kegiatan sosial kemasyarakatan;
- c. persiapan dan mengerahkan potensi rakyat dalam bidang perlindungan masyarakat (linmas) dari kemungkinan terjadinya bencana baik bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial maupun dari gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengorganisir potensi rakyat dan membentuk satuan perlindungan masyarakat;
- d. penyusunan program kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan peningkatan potensi masyarakat dalam bentuk fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi perlindungan masyarakat dalam penanganan bencana dan pengamanan swakarsa ( community policing ) serta kegiatan sosial masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparatur lainnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat agar mentaati kebijakan perlindungan masyarakat dalam penanganan bencana dan pengamanan swakarsa ( community policing ) serta kegiatan sosial masyarakat;
- g. pelaksanaan fasilitasi bimbingan dan pengawasan serta membentuk pelaksanaan sistem keamanan lingkungan (siskamling); dan
- h. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 27
- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari:
- a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- b. Seksi Pengamanan Swakarsa;
- c. Seksi Kewaspadaan Masyarakat;
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
Paragraf 1
Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 28
Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas:
- a. menyiapkan dan menyusun rencana kerja/kegiatan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat yang terampil dalam penanggulangan bencana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan kapasitas satuan perlindungan masyarakat yang meliputi bimbingan, pendidikan, dan pelatihan;
- c. menyiapkan dan menyusun rencana kerja/kegiatan pengerahan dan mobilisasi satuan perlindungan masyarakat dalam membantu penanggulangan bencana serta gangguan keamanan, ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum;
- d. membantu penyiapan sarana, prasarana dan peralatan operasional satuan perlindungan masyarakat;
- e. melaksanakan koordinasi, mengumpulkan dan mensistematisasikan data jumlah anggota satuan perlindungan masyarakat;
- f. melaksanakan kegiatan peningkatan satuan perlindungan masyarakat bagi aparat pemerintah maupun anggota masyarakat;
- g. melaksanakan koordinasi dan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana serta gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum;
- h. melaksanakan koordinasi dan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemilu;
- i. melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana, gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2
Seksi Pengamanan Swakarsa
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 29
Seksi Pengamanan Swakarsa mempunyai tugas:
- a. menyusun dan menghimpun kebutuhan teknis pembinaan potensi masyarakat sebagai upaya antisipasif dan partisipatif serta terpadu secara swadaya masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. menyiapkan bahan/data dalam rangka pemberian pembekalan pengetahuan serta keterampilan kepada masyarakat untuk melakukan pengamanan swakarsa terhadap gangguan keamanan, ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum;
- c. melaksanakan pembinaan, pengembangan potensi dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan, ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum, serta kegiatan sosial kemasyarakatan;
- d. melaksanakan koordinasi serta mengumpulkan dan mensistematisasikan data organisasi kemasyarakatan/komunitas yang memiliki wawasan dan tujuan mendukung pemeliharaan keamanan, ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum, serta kegiatan sosial kemasyarakatan;
- e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan kepada masyarakat untuk menumbuh kembangkan peran serta masyarakat dalam Pam Swakarsa ( community policing ) dan meningkatkan pelaksanaan kepedulian terhadap keamanan lingkungan masing-masing (Siskamling);
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan kegiatan fasilitasi pembinaan potensi masyarakat dalam pengamanan masyarakat ( community policing ) serta kegiatan sosial kemasyarakatan dan mendukung penyelenggaraan keamanan, ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3 Seksi Kewaspadaan Masyarakat
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 30
Seksi Kewaspadaan Masyarakat mempunyai tugas:
- a. menyusun dan menghimpun kebutuhan teknis pembinaan potensi masyarakat, sebagai upaya antisipasif dan partisipatif secara terpadu, melalui pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- b. menyiapkan bahan/data dalam rangka pemberian pembekalan pengetahuan serta keterampilan penanggulangan bencana kepada kelompok masyarakat atau relawan;
- c. melaksanakan pembinaan, pengembangan potensi dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana;
- d. melaksanakan koordinasi serta mengumpulkan dan mensistematisasikan data organisasi kemasyarakatan/komunitas yang memiliki wawasan dan tujuan penanggulangan bencana;
- e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi dan atau lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan kewaspadaan dini masyarakat;
- f. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan kewaspadaan dini dan fasilitasi pembentukan forum kewaspadaan dini masyarakat;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Ketujuh
Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 31
Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pencegahan kebakaran berupa pemberian pelayanan untuk mengantisipasi ancaman bahaya kebakaran dalam bentuk penyiagaan Unit Kerja Penanggulangan Kebakaran;
- b. melaksanakan pendataan daerah rawan kebakaran;
- c. menyusun ' Prefire plan ', rencana mengkaji dan mengembangkan strategi dan taktik yang tepat untuk setiap bangunan atau lingkungan yang mempunyai potensi kebakaran tinggi dan vital;
- d. menyiapkan dan menyiagakan tenaga pemadam dan penyelamat, peralatan teknis operasional, bahan pemadam serta informasi lapangan;
- e. menyelenggarakan Pembinaan Satuan Pelaksana Kebakaran (SATLAKAR)
- f. menyelenggarakan pembinaan kepada pengelola bangunan dan lingkungan, dalam bentuk penyuluhan dan pelatihan;
- g. melaksanakan pemadaman kebakaran, pemberian pelayanan secara cepat, akurat dan efisien mulai dari informasi kebakaran diterima sampai api padam;
- h. melaksanakan penerapan ' prefire plan ' yang telah disusun dan disimulasikan terhadap kejadian yang sebenarnya sesuai dengan strategi dan taktik yang harus digunakan;
- i. mengoordinasikan penanggulangan kebakaran dalam kelancaran lalu lintas, pengamanan lokasi kebakaran, penyediaan suplai air, pengamanan listrik dan penyelamatan korban serta bantuan unit pemadam kebakaran lainnya;
- j. melaksanakan tugas bantuan pemadam kebakaran sesuai dengan permintaan dari daerah yang bersebelahan, yang perlu didukung dengan adanya naskah kesepakatan bersama diantara dua atau lebih wilayah Kabupaten/Kota dalam bentuk Memorandum of Understanding;
- k. melaksanakan perlindungan jiwa dan harta benda dari kebakaran dan bencana lain, dalam bentuk penyelamatan ( rescue ) yaitu pemberian pelayanan untuk memperkecil korban dan kerugian harta benda akibat kebakaran dan bencana lainnya;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 32
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran mempunyai fungsi:
- a. perencanaan operasional urusan bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- b. pengoordinasian urusan bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- c. pengelolaan urusan bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- d. penyusunan program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Polisi dan/atau Linmas untuk pengamanan lokasi kebakaran;
- f. pelaksanaan operasi penanggulangan kebakaran; dan
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 33
- (1) Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran terdiri dari:
- a. Seksi Pencegahan, Pembinaan dan Penyuluhan Kebakaran;
- b. Seksi Penanggulangan Kebakaran;
- c. Seksi Operasional Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran;
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
Seksi Pencegahan Kebakaran Pembinaan dan
Paragraf 1 Penyuluhan Kebakaran
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 34
Seksi Pencegahan Kebakaran Pembinaan dan Penyuluhan Kebakaran mempunyai tugas:
- a. melakukan Program Pelatihan Kebakaran Terpadu (Intergrated Fire Drill) secara berkala dalam penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pengevakuasian penghuni pada Kelompok Bangunan yang sistematis dan tertib, yang terkoordinasi bersama instansi Pemadam Kebakaran setempat;
- b. melaksanakan peningkatan dan pengembangan system, metode, peralatan dan kemampuan personil dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- c. melakukan Bimbingan dan Penyuluhan kepada Masyarakat tentang pencegahan bahaya kebakaran;
- d. melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bahaya kebakaran yang tersedia, serta mendokumentasikan dengan baik hasil pemeriksaan dan pengujian kinerja peralatan system proteksi yang ada; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2
Seksi Penanggulangan Kebakaran
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 35
Seksi Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas:
- a. melakukan Pemadaman sedini mungkin sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan antara lain melalui system dan prosedur notofokasi adanya kebakaran, alarm dan prosedur komunikasi darurat;
- b. melakukan penyelamatan Jiwa penghuni (evakuasi) sesuai prosedurnya dengan mengutamakan perlindungan terhadap keselamatan jiwa seluruh penghuni;
- c. memberikan laporan dan atau melakukan komunikasi dengan instansi pemadam kebakaran daerah terdekat dalam rangka koordinasi tindakan pemadaman;
- d. memberikan pertolongan darurat pada Korban kebakaran; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3
Seksi Operasional Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 36
Seksi Operasional Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran mempunyai tugas:
- a. menyusun Prefile Plan , rencana mengkaji dan mengembangkan strategi dan taktik yang tepat untuk setiap bangunan atau lingkungan yang mempunyai potensi kebakaran tinggi dan vital;
- b. melaksanakan pendataan Daerah Rawan Kebakaran;
- c. Melaksanakan Pengadaan dan pemeliharaan sarana penanggulangan bahaya kebakaran;
- d. menyiapkan dan menyiagakan tenaga pemadam dan penyelamat, peralatan teknis operasional, bahan pemadam serta informasi lapangan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kedelapan UPT
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 37
- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, dibentuk UPT pada Satpol PP;
- (2) Pembentukan UPT pada Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kesepuluh Kelompok Jabatan Fungsional
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 38
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satpol PP sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 39
- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Satpol PP selaku Pejabat Pemerintah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Satpol PP bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya guna pencapaian tujuan administrasi pemerintahan sebagai upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 40
- (1) Setiap pimpinan dan bawahan pada satuan organisasi dalam lingkungan Satpol PP wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan pejabat masing-masing, serta menyampaikan laporan pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta umpan balik untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 41
- (1) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan unit satuan organisasi bawahannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan masing-masing yang dilaksanakan dengan mengadakan rapat secara berkala.
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
BAB VI - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 42
- (1) Kepala Satpol PP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - PEMBIAYAAN
Pasal 43
Biaya penyelenggaraan Satpol PP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 44
Bagan Susunan Organisasi Satpol PP tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Malang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (PPBK) pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 Nomor 6/D); dan
- b. Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 3/D),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku mulai 1 Januari 2017.

Diundangkan di Kepanjen pada tanggal 29 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG, ttd.

## ABDUL MALIK

Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 24 Seri C

## Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 29 November 2016

## BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MALANG


ttd.

H. RENDRA KRESNA