PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 40 Tahun 2005 tentang SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI KOMISI BANDING PATEN (berlaku 25 Oktober 2005)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Komisi Banding Paten;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,
- TUGAS, DAN FUNGSI KOMISI BANDING PATEN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Komisi Banding Paten, yang selanjutnya disebut Komisi Banding adalah badan khusus yang independen dan berada di lingkungan departemen yang membidangi Hak Kekayaan Intelektual.
2. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
3. Menteri adalah menteri yang membawahkan departemen yang salah satu tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Paten.
4. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan lntelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri
SUSUNAN ORGANISASI
Pasa 2
Komisi Banding terdiri atas:
- a. seorang Ketua merangkap Anggota;
- b. seorang Wakil Ketua merangkap Anggota; dan
- c. Anggota yang terdiri atas beberapa ahli di bidang yang diperlukan dan Pemeriksa Senior.
- (2) Anggota Komisi Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2
- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Komisi Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Komisi Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia;
- c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. mempunyai kecakapan berbahasa Inggris;
- f. memiliki pengetahuan, pemahaman, dan keahlian yang diperlukan di bidang Paten; dan
- g. berumur setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, dan huruf e, Pemeriksa Senior yang dapat diangkat menjadi Anggota Komisi Banding adalah Pemeriksa Paten pada Direktorat Jenderal yang mempunyai jabatan paling rendah Pemeriksa Paten Muda dengan pangkat Penata Tingkat I/Golongan III/d.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
- (1) Anggota Komisi Banding diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
- (2) Masa jabatan Anggota Komisi Banding adalah 3 (tiga) tahun.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Komisi Banding dipilih dari dan oleh para Anggota Komisi Banding.
- (4) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Komisi Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara musyawarah, dan apabila musyawarah tidak dicapai kesepakatan pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak.
- (5) Ketua dan Wakil Ketua Komisi Banding yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5
- (1) Keanggotaan Komisi Banding berakhir, apabila:
- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia;
- d. sakit jasmani dan/atau rohani terus-menerus selama 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- e. berakhirnya masa jabatan keanggotaan Komisi Banding; atau
7. f diberhentikan karena tidak dapat menjalankan tugasnya atau melakukan perbuatan tercela.
- (2) Anggota Komisi Banding yang diberhentikan
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6
- (1) Dalam hal Ketua Komisi Banding mengundurkan diri atau meninggal dunia atau karena sesuatu hal tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai Ketua atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, Wakil Ketua Komisi Banding menggantikan Ketua Komisi Banding tersebut untuk jangka waktu sisa masa jabatannya.
- (2) Dalam hal Wakil Ketua Komisi Banding atau pada saat yang sama Ketua dan Wakil Ketua Komisi Banding mengundurkan diri atau meninggal dunia atau karena sesuatu hal tidak mampu menjalankan tugasnya atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, para Anggota segera memilih dan mengusulkan pengganti Ketua dan/atau Wakil Ketua Komisi Banding untuk jangka waktu sisa masa jabatannya.
- (3) Pemilihan dan penetapan Ketua dan/atau Wakil Ketua Komisi Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5).
TUGAS DAN FUNGSI
BAB III - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 7
- (1) Komisi Banding mempunyai tugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan banding terhadap penolakan permohonan Paten
BAB III - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 8
Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, untuk kepentingan pemeriksaan banding, Komisi Banding dapat memanggil dan mendengar keterangan dari berbagai pihak.
BAB III - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 9
- (1) Dalam melakukan pemeriksaan permohonan banding, Ketua Komisi Banding membentuk majelis yang anggotanya berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, satu di antaranya adalah seorang Pemeriksa Senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan Paten yang ditolak.
- (2) Dalam hal majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah lebih dari 3 (tiga) orang, maka jumlah Pemeriksa Senior dapat ditambah paling banyak 1 (satu) orang.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua dan Anggota Majelis ditunjuk oleh Ketua Komisi Banding.
- (4) Dalam hal Anggota Majelis Komisi Banding mengundurkan diri atau meninggal dunia atau karena sesuatu hal tidak mampu menjalankan tugas sebagai Anggota Majelis atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, Ketua Komisi Banding menetapkan penggantinya yang berasal dari Anggota Komisi Banding.
BAB III - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 10
- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Banding dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh seorang pejabat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal yang lingkup tugasnya mencakup pelayanan administrasi Banding Paten, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
- (3) Sekretaris dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh staf yang berasal dari Direktorat Jenderal.
- (4) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
BAB IV
BIAYA
BAB III - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 11
Segala biaya untuk melaksanakan tugas Komisi Banding dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Banding yang ditetapkan oleh Menteri
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13
Permohonan Banding Paten yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, tetap diberlakukan ketentuan mengenai Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Paten yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Paten sampai terbentuknya peraturan perundangundangan yang baru.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3606) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3606) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2005

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2005

Penandatangan: ## MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, HAMID AWALUDIN

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2005 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI KOMISI BANDING PATEN
## UMUM
Peraturan Pemerintah ini disusun sebagai pelaksanaan dari
PENJELASAN
Pasal 65
dan merupakan penjabaran lebih lanjut ketentuan dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai Komisi Banding sebagai badan khusus yang independen dan berada di lingkungan departemen yang membidangi Hak Kekayaan Intelektual. Komisi ini bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan banding