PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON Nomor 7 Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG KERJASAMA DAERAH (berlaku 26 September 2016)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
KERJASAMA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON,
- a. bahwa berdasarkan Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta sating menguntungkan;
- b. bahwa untuk terlaksananya kerjasama daerah yang efisien dan efektif, serta sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kearifan lokal, dan prinsip kerjasama daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu adanya pengaturan mengenai kerjasama daerah sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan hubungan kerjasama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
5. Indonesia Tahun 1945; Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Dae rah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerjasama Daerah;
Menetapkan
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya Dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2013 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya Dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah dengan
5. Badan Swasta Asing; ..»
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON
dan
BUPATI BUTON
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DAERAH.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah B · upati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerint:ahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Buton.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalarn penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kerjasarna Daerah adalah kerjasama antara daerah dengan daerah lain dan/atau antara daerah dengan Pihak Ketiga, dan/atau antara daerah dengan lembaga atau pemerint:ah daerah di luar negeri, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
8. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga nonpemerintah lainnya.
9. Lembaga atau Pemerintah Daerah diluar Negeri adalah Lembaga atau pemerintah daerah yang menjadi bagian dari Negara lain, sesuai ketentuan perundang-undangan.
10. Kerjasarna adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih dalam bentuk tertulis, dituangkan dalam naskah kesepahaman dan perjanjian kerjasama yang menimbulkan hak dan kewajiban.
11. Kerjasarna Wajib adalah kerjasama antar daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang memiliki ekstemalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
12. Kerjasarna Sukarela adalah kerjasama antar-daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan kerjasama.
13. Sekretariat Kerjasarna adalah suatu lembaga nonsruktural yang dibentuk untuk memfasilitasi perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan kerjasama wajib antar daerah yang berbatasan.
14. Mitra Kerjasama adalah daerah lain, pihak ketiga, lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang ditetapkan sebagai mitra setelah melalui proses yang diatur dalam peraturan daerah ini.
15. Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh Bupati sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pernberian mandate at.au wewenang dari Bupati kepada Pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama Bupati untuk menerima naskah kerjasama daerah, menyatakan persetujuan pemerintah daerah untuk mengikatkan diri pada kerjasama daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalarn pembuatan kerjasama daerah.
16. Aset Daerah adalah semua harta benda kekayaan milik Daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak beserta. bagian-bagiannya yang merupakan satuan tertentu dan dapat dinilai dengan uang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
17. Tim Koordinasi Kerjasama Daerah, yang selanjutnya disingkat TKKD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Bupati dalam mempersiapkan kerjasama daerah.
Bagian Kesatu Prinsip Kerjasama Daerah
BAB II - PRINSIP DAN KLASIFIKASI KERJASAMA DAERAH
Pasal 2
Kerjasama Daerah dilakukan dengan prinsip:
- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
1. transparansi;
- J. keadilan;dan
- k. kepastian hukurn.
'
Bagian Kedua Klasifikasi Kerjasama Daerah
BAB II - PRINSIP DAN KLASIFIKASI KERJASAMA DAERAH
Pasal 3
Kerjasama Daerah meliputi:
- a. kerjasama antara daerah dengan daerah provinsi;
- b. kerjasama antara daerah dengan kabupaten/kota lain;
- c. kerjasama antara daerah dengan Pihak Ketiga;
- d. kerjasama antara daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 1 Kerjasama Dengan Daerah Lain
BAB II - PRINSIP DAN KLASIFIKASI KERJASAMA DAERAH
Pasal 4
Kerjasama daerah dengan daerah lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dikategorikan menjadi kerjasama wajib dan kerjasama sukarela.
BAB II - PRINSIP DAN KLASIFIKASI KERJASAMA DAERAH
Pasal 5
- (1) Kerjasama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan kerjasama antar-daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan:
- a. yang memiliki eksternalitas lintas Daerah; dan
- b. penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
- (2) Kerjasama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )mencakup:
- a. kerjasama dengan Daerah Provinsi;
- b. kerjasama dengan Daerah Provinsi lain;
- c. kerjasama dengan Daerah kabupaten/kota lain dalam satu daerah provinsi; dan
- d. kerjasama dengan Daerah kabupaten/kota lain dari Daerah provinsi yang berbeda.
- (3) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan urusan pemerintahan yang pelaksanaannya menimbulkan dampak/ akibat lintas daerah provinsi dan/ atau kabupaten/kota.
- (4) Urusan Pemerintahan sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) rneliputi bidang:
- a. kesehatan;
- b. pendidikan;
- c. sosial;
- d. ketentraman dan ketertiban umum,
- e. lingkungan hidup;
- f. persampahan;
- g. kebakaran;
- h. pekerjaan umum; dan
1. penanggulangan bencana.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan pemetaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai potensi dan karakteristik wilayah, yang lebih efisien jika dikelola bersama, untuk memperluas jangkauan pelayanan masyarakat.
- (6) Hasil pemetaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB II - PRINSIP DAN KLASIFIKASI KERJASAMA DAERAH
Pasal 6
- (1) Kerjasama sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Daerah dengan Daerah lain yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerjasama.
- (2) Dalam melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan pemetaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai potensi dan karakteristik daerah yang dapat dijadikan objek kerjasama.
- (3) Hasil pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pargaraf2
Kerjasama Dengan Pihak: Ketiga
BAB II - PRINSIP DAN KLASIFIKASI KERJASAMA DAERAH
Pasal 7
- (1) Kerjasama antara Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:
- a. kerjasama dalam penyediaan pelayanan publik;
- b. kerjasama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
- c. kerjasama investasi; dan
- d. kerjasama Iainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pemetaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai potensi dan karakteristik daerah yang dapat dijadikan objek kerjasama dan Pihak Ketiga yang akan dijadikan mitra kerjasama.
- (3) Hasil pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pihak Ketiga yang akan dijadikan mitra kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Kerjasama antara Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus didahului dengan studi kelayakan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerjasama.
Paragraf 3
Kerjasama Dengan Lembaga dan/ atau Pemerintah Daerah. di Luar Negeri
BAB II - PRINSIP DAN KLASIFIKASI KERJASAMA DAERAH
Pasal 8
- (1) Kerjasama antara Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi:
- a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. pertukaran budaya;
- c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
- d. promosi potensi Daerah; dan
- e. Kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama antara Daerah dengan lembaga dan/ atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Pusat.
- (3) Kerjasama antara Daerah dengan lembaga dan/ atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
SUBJEK, OBJEK, BENTUK, DAN JENIS/MODEL KERJASAMA DAERAH
Bagian Kesatu Subjek Kerjasama Daerah
BAB III
Pasal 9
- (1) Para pihak yang menjadi subjek kerjasama dalam
kerjasama daerah, meliputi:
- a. Bupati dengan Gubernur;
- b. Bupati dengan Bupati/Walikota lainnya;
- c. Bupati dengan Pihak Ketiga; dan
- d. Bupati dengan Kepala Lembaga atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri.
- (2) Dalam pelaksanaan kerjasama daerah, Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), tidak dapat memberikan kuasa kepada kepala SKPD untuk menandatangani dokumen kesepakatan bersama (Memorandum of Understanding) dan dokumen perjanjian dan/ atau kontrak kerjasama.
- (3) Dalam dokumen perjanjian dan/ atau kontrak kerjasama, Bupati dapat menyatakan bahwa pelaksanaan yang bersifat teknis ditangani oleh Kepala SKPD, kecuali dokumen perjanjian dan/ atau kontrak kerjasama dengan Kepala Lembaga atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
Bagian Kedua Objek Kerjasama Daerah
BAB III
Pasal 10
- (1) Objek kerjasama daerah meliputi seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan Daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan prioritas objek kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila objek kerjasama belum ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka objek yang akan dikerjasamakan wajib dicanturnkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan prioritas.
- (4) Objek kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) yang memanfaatkan barang milik daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur barang milik daerah.
Bagian Ketiga Bentuk Kerjasama Daerah
BAB III
Pasal 11
- ( 1) Bentuk kerjasama wajib dan kerjasama sukarela dituangkan dalam Dokumen Kesepakatan Bersama yang ditindaklanjuti dalam Dokumen Perjanjian Kerjasama.
- (2) Bentuk kerjasarna antara Daerah dengan Pihak Ketiga d~~angkan. d~am Dokumen Kesepakatan Bersarna yang d1tindaklanJuti dalam Dokumen Kontrak Kerjasama.
- (3) Dokumen Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat:
- a. identitas para pihak;
- b. maksud dan tujuan;
- c. objek dan ruang lingkup;
- d. bentuk kerjasarna;
- e. sumber biaya;
- f. tahun anggaran dimulainya kerjasama;
- g. jangka waktu kerjasarna; dan
- h. rencana kerja.
- (4) Dokumen Perjanjian Kerjasama dan/ atau Dokumen Kontrak Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat:
- a. subjek kerjasama;
- b. objek kerjasama;
- c. ruang lingkup kerjasama;
- d. hak dan kewajiban;
- e. jangka waktu kerjasama;
- f. keadaan memaksa/ force majeure;
- g. penyelesaian perselisihan; dan
- h. pengakhiran kerjasarna.
BAB III
Pasal 12
Bentuk kerjasama antara Daerah dengan Lembaga dan/ atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
- a. kerjasama provinsi dan kabupaten/kota "kembar";
- b. kerjasama teknik tennasuk bantuan kemanusiaan;
- c. kerjasama penyertaan modal; dan
- d. kerjasama lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.
BAB III
Pasal 13
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. merupakan pelengkap dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. mempunyai hubungan diplomatik;
- c. merupakan urusan pemerintah daerah;
- d. tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
- e. tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri;
- f. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan; dan
- g. ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dialihkan.
BAB III
Pasal 14
Untuk Kerjasama Provinsi dan Kabupaten/Kota "kembar" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 juga harus
BAB III
Pasal 15
Untuk kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, juga harus
BAB III
Pasal 16
Untuk Kerjasama penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, juga harus
BAB III
Pasal 17
- (1) Jenis/model kerjasama wajib dan kerjasama sukarela, meliputi:
- a. kerjasama pelayanan bersa.ma;
- b. kerjasa.ma pelayanan antar daerah;
- c. kerjasama pengembangan sumberdaya manusia;
- d. kerjasama pelayanan dengan pembayaran retribusi;
- e. kerjasama perencanaan dan pengurusan;
- f. kerjasama pembelian penyediaan pelayanan;
- g. kerjasama pertukaran layanan;
- h. kerjasama pemanfaatan peralatan; dan/atau
- i. kerjasama kebijakan dan pengaturan.
- (2) Jenis/model kerjasama wajib dan kerjasama sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.
Paragra/2
Jenis/ Model Kerjasama Antara Daerah dengan Pihak Ketiga
BAB III
Pasal 18
- (1) Jenis/Model kerjasama antara Daerah dengan Pihak Ketiga, meliputi:
- a. kontrak pelayanan, terdiri atas:
1. kontrak operasional / pemeliharaan;
2. kontrak kelola;
3. kontrak sewa;
4. kon trak konsesi.
- b. kontrak bangun meliputi:
1. kontrak bangun guna serah;
2. kontrak bangun serah guna;
3. kontrak bangun sewa serah.
- c. kontrak rehabilitasi meliputi :
1. kontrak rehabilitasi kelola dan serah;
2. kontrak bangun tambah kelola dan serah.
- d. kontrak patungan.
- (2) Jenis/Model Kerjasama Antara Daerah dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.
Paragraf 3
Jenis/ Model Kerjasama Antara Daerah dengan
Lembaga dan/ atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri
BAB III
Pasal 19
- Jenis/Model kerjasama antara Daerah dengan Lembaga dan/ atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri, meliputi:
- a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. pertukaran budaya;
- c. peningkatan kemampuan tekhnis dan menajemen pemerintahan;
- d. promosi potensi daerah; dan
- e. kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan perundangundangan
BABN
KELEMBAGAAN KERJASAMA DAERAH
Bagian Kesatu Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKD)
BAB III
Pasal 20
- (1) Bupati membentuk TKKD untuk menyiapkan kerjasama daerah.
- (2) TKKD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mempunyai tugas:
- a. memfasilitasi dan mengoordinasikan SKPD dalam perencanaan dan penganggaran pelaksanaan kerjasama daerah;
- b. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
- c. menyiapkan kerangka acuan/ proposal objek kerjasama daerah;
- d. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
- e. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerjasama;
- f. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama.
- (3) TKKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
10. ( 4) Keanggotaan TKKD terdiri atas:
3. Kepala SKPD yang membidangi Keuangan dan pengelolaan asset;
4. Para Kepala SKPD penyelenggara urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan;
5. Tenaga ahli/pakar.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, TKKD sebagaimana climaksud pada ayat ( 1) membentuk tim teknis yang menyiapkan materi teknis untuk pelaksanaan kerjasama Daerah.
- e.
- Anggota
- Kepala Bagian yang membidangi kerjasama daerah
1. Kepala Bagian Hukum;
2. Kepala Bagian yang yang membidangi pemerintahan;
- d. Sekretaris
- a.
- Ketua
- Sekretaris Daerah
- b. Wakil Ketua I
- Asisten yang membidangi kerjasama daerah
- c. W akil Ketua II
- Kepala Bappeda
Bagian Kedua Sekretariat Kerjasama
BAB III
Pasal 21
- ( 1) Dalam melaksanakan Kerjasama Wajib, Daerah yang berbatasan dapat membentuk Sekretariat Kerjasama.
- (2) Sekretariat kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan lembaga nonstruktural dan bukan bagian dari perangkat daerah.
- (3) Sekretariat Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
- (4) Personil Sekretariat Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berasal dari kalangan professional dan berstatus Non-PNS yang berasal dari antar-Daerah yang melakukan kerjasama.
Sekretariat kerjasama
sebagaimana dimaksud
pada ayat
- (1) mempunyai tugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan kerjasama antar-Daerah, meliputi:
- a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama;
- b. memberikan masukan dan saran kepada Kepala Daerah masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
- c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah masing-masing.
- (6) Pendanaan Sekretariat Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD masing-masing daerah.
- (7) Pembentukan, uraian tugas, fungsi dan struktur lembaga Sekretariat Kerjasama ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (8) Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung Kerjasama Wajib dan Kerjasama Sukarela.
BABV
TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA DAERAH
Bagian Kesatu
Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Wajib dan Kerjasama Sukarela
BAB III
Pasal 22
Tata cara pelaksanaan Kerjasama Wajib dan Kerjasama Sukarela dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. tahap persiapan;
- b. tahap penawaran;
- c. tahap penyiapan kesepakatan;
- d. tahap penandatanganan kesepakatan;
- e. tahap penyiapan perjanjian;
- f. tahap penandatanganan perjanjian; dan
- g. tahap pelaksanaan.
BAB III
Pasal 23
Dalam tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, langkah yang dilakukan diawali dengan pembentukan TKKD dan selanjutnya TKKD melakukan penyiapan rencana kerjasama.
BAB III
Pasal 24
Dalam tahap penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, TKKD menentukan prioritas objek yang akan dikerjasamakan, memilih dan menentukan daerah sebagai Mitra Kerjasama dan selanjutnya Bupati menawarkan objek yang akan dikerjasamakan melalui Surat Penawaran.
BAB III
Pasal 25
Dalam tahap penyiapan Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, setelah Mitra Kerjasama menerima tawaran objek yang akan dikerjasamakan, selanjutnya Bupati mengirimkan rencana kerjasama kepada mitranya kemudian TKKD segera membahas rencana kerjasama dan menyiapkan rancangan dokumen kesepakatan bersama.
BAB III
Pasal 26
Dalam tahap penandatanganan Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, dilakukan penandatanganan Dokumen Kesepakatan Bersama oleh masing-masing Kepala Daerah yang bekerjasama dan dapat disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri.
BAB III
Pasal 27
- ( 1) Dalam tahap penyiapan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, TKK.D menyiapkan rancangan Dokumen Perjanjian Kerjasama untuk disepakati dengan TKKD Daerah lain yang menjadi Mitra Kerjasama.
- (2) Setelah adanya Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKKD menyiapkan rancangan akhir Dokumen Perjanjian Kerjasama, selanjutnya Ketua TKKD memberikan paraf dan menyerahkan kepada Bupati untuk ditandatangani.
- (3) Dalam melakukan tahap penyiapan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), TKKD
BAB III
Pasal 28
- (1) Dalam tahap penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, dilakukan penandatanganan dokumen perjanjian kerjasama oleh masing-masing Kepala Daerah yang bekerjasama dan dapat disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Tempat dan waktu penandatanganan dokumen perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kesepakatan dari para pihak.
BAB III
Pasal 29
- (1) Dalam tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, masing-rnasing pihak harus
BAB III
Pasal 30
Setiap tahapan pelaksanaan Kerjasama Wajib dan Kerjasama Sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.
Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Antara Daerah dengan Pihak Ketiga
Paragraf 1 Atas Prakarsa Daerah.
BAB III
Pasal 31
Tata cara pelaksanaan kerjasama antara Daerah dengan Pihak Ketiga yang diprakarsai oleh Daerah, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. tahap persiapan;
- b. tahap penawaran;
- c. tahap penyiapan kesepakatan;
- d. tahap penandatanganan kesepakatan
- e. tahap penyiapan kontrak kerjasama;
- f. tahap penandatanganan kontrak kerjasama; dan
- g. tahap pelaksanaan.
BAB III
Pasal 32
Tahap persiapan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilakukan melalui langkah sebagai berikut:
- a. pembentukan TKKD;
- b. penetapan SKPD sebagai Penanggungjawab Kerjasama oleh Bupati;dan
- c. penetapan Tim Seleksi oleh Kepala SKPD penanggungjawab kerjasama.
BAB III
Pasal 33
- (1) Tahap penawaran sebagairnana dima.ksud dalam Pasal 31 huruf b, dilakukan melalui langkah sebagai berikut:
- a. pengumuman rencana kerjasama melalui media cetak dan papan pengumuman resmi oleh Tim Seleksi;
- b. pengambilan dokumen prakualifikasi;
- c. pemasukan dokumen prakualifikasi;
- d. evaluasi dokumen prakualifikasi;
- e. penetapan hasil prakualifikasi;
- f. pengumuman hasil prakualifikasi;
- g. masa sanggah prakualifikasi;
- h. penyampaian undangan;
1. pengambilan dokumen seleksi;
- J.
PENJELASAN
Pembukaan
(Aanwijzing);
- k. pemasukan dan pembukaan penawaran;
- l. evaluasi penawaran;
14. m, penetapan pemenang;
- n. pengumuman pemenang;
- o. masa sanggah;
- p. klariftkasi dan negosiasi; dan
- q. surat penunjukan pemenang mitra kerjasama.
- (2) Dalam memutuskan pemenang, Bupati dapat meminta pendapat dari TKKD.
##
PENJELASAN
Pasal 34
Dalam tahap penyiapan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, Bupati setelah menerima surat penunjukan Mitra Kerjasama pemenang hasil seleksi, memerintahkan kepada SKPD Penanggungjawab untuk bersama-sama dengan TKKD menyusun Kesepakatan Bersama yang akan ditandatangani oleh masing-masing pihak.
PENJELASAN
Pasal 35
Dalam tahap penandatanganan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, dilakukan penandatanganan dokumen kesepakatan bersama oleh Bupati dan Pihak Ketiga yang bekerjasama dan dapat disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri.
PENJELASAN
Pasal 36
- (1) Dalam tahap penyiapan Kontrak Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, SKPD Penanggungjawab bersama TKKD menyusun rancangan Dokumen Kontrak Kerjasama. - (2) Dalam pelaksanaan Kontrak Kerjasama, apabila membebani daerah dan masyarakat sebelum ditandatangani Para Pihak, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD. - (3) Apabila tidak ada keberatan dari Pihak Ketiga sebagai Calon Mitra Kerjasama