PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 6 Tahun 2014 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (berlaku 10 Maret 2014)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi, halhal teknis terkait penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha jasa konstruksi diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyuwangi tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.
2. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran
3. Negara Nomor 3833);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
1
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 95);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 4655, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;
15. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Sub Klasifikasi dan Sub Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;
19. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/2/ 2011 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
2. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPT adalah BPPT Kabupaten Banyuwangi.
3. Tim Teknis adalah tim yang ditunjuk Bupati yang terdiri dari unsur bagian/dinas/instansi terkait yang mempunyai tugas memeriksa/meneliti berkas permohonan dan peninjauan lapangan dalam rangka penerbitan izin usaha jasa konstruksi.
4. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
5. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha dalam bidang jasa konstruksi.
6. Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang keluarnya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistimatis ## BAB II
TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:
1. Menjamin keterpaduan pengaturan dan pembinaan usaha jasa konstruksi;
2. Menunjang terwujudnya iklim usaha yang sehat;
3. Adanya kepastian keandalan perusahaan;
4. Meningkatkan perlindungan terhadap pemakai jasa dan keselamatan umum;
5. Menunjang peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik.
RUANG LINGKUP
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3
Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. Masa berlaku dan persyaratan izin usaha jasa konstruksi;
- b. Tata cara pengajuan izin usaha jasa konstruksi;
- c. Tata cara pembinaan dan pengawasan usaha jasa konstruksi.
MASA BERLAKU
BAB IV - MASA BERLAKU
Pasal 4
- (1) Badan usaha atau orang perseorangan yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki IUJK;
- (2) Masa berlaku IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
- (3) Selama masa berlaku IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap tahun dilakukan her-registrasi.
PERSYARATAN IUJK
BAB V - PERSYARATAN IUJK
Pasal 5
- (1) Untuk memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BPPT;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Permohonan izin baru;
- b. Permohonan perpanjangan/daftar ulang;
- c. Permohonan Heregistrasi setiap tahun.
BAB V - PERSYARATAN IUJK
Pasal 6
- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
- a. Untuk Permohonan Baru dan Perpanjangan/Daftar Ulang:
- 1) Mengisi blanko permohonan;
- 2) Fotokopi KTP yang masih berlaku;
- 3) Fotokopi KK yang masih berlaku (bila perlu);
- 4) Fotokopi akta pendirian perusahaan/perubahan;
- 5) Fotokopi SIUJK dan melampirkan yang asli;
- 6) Fotokopi Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dengan menunjukkan yang asli;
- 7) Fotokopi Sertifikat Ketrampilan Kerja/Sertifikat Keahlian (SKT) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dengan menunjukkan yang asli (sesuai bidang pekerjaan);
- 8) Fotokopi Tanda Anggota Organisai Profesi;
- 9) Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kantor;
- 10) Fotokopi SIUP yang masih berlaku;
- 11) Fotokopi TDP yang masih berlaku;
- 12) Fotokopi NPWP;
- 13) Fotokopi ijazah terakhir tenaga teknik dan non teknik;
- 14) Surat Pernyataan sebagai tenaga teknik Tugas Penuh Perusahaan;
- 15) Daftar Pengurus Perusahaan disertai Fotokopi KTP yang masih berlaku;
- 16) Daftar terperinci tenaga teknik dan non teknik disertai Fotokopi KTP yang masih berlaku;
- 17) Daftar terperinci peralatan yang dimiliki perusahaan;
- 18) Tanda bukti kepemilikan barang (kuitansi, faktur, surat sewa atau bukti lain yang sah);
- 19) Neraca perusahaan tahun terakhir;
- 20) Lembar evaluasi pengalaman pekerjaan perusahaan;
- 21) Struktur organisasi perusahaan;
- 22) Foto kantor tampak depan beserta papan nama perusahaan;
- 23) Foto ruang kantor dan foto peralatan administrasi perkantoran;
- 24) Foto peralatan teknis/lapangan;
- 25) Foto diri pemohon berwarna 4 x 6 cm (2 lembar);
- 26) Surat Kuasa bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) apabila penandatangan/penanggung jawab permohonan izin selain pemilik/pemohon.
- 27) Surat keterangan/pengantar dari organisasi profesi (asosiasi);
- 28) Surat pernyataan bahwa bangunan kantor tidak digunakan secara bersama-sama dengan badan usaha lain (mandiri).
- b. Untuk Permohonan Her-Registrasi Setiap Tahun:
- 1) Mengisi blanko permohonan;
- 2) Fotokopi KTP yang masih berlaku;
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku (bila perlu);
- 4) Fotokopi akta pendirian perusahaan/perubahan;
- 5) Fotokopi SIUJK dan menunjukkan yang asli;
- 6) Fotokopi Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dengan menunjukkan yang asli;
- 7) Fotokopi Sertifikat Ketrampilan Kerja/Sertifikat Keahlian (SKT) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dengan menunjukkan yang asli (sesuai bidang pekerjaan);
- 8) Fotokopi Tanda Anggota Organisai Profesi;
- 9) Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kantor;
- 10) Fotokopi SIUP yang masih berlaku;
- 11) Fotokopi TDP yang masih berlaku;
- 12) Fotokopi NPWP;
- 13) Fotokopi ijazah terakhir tenaga teknik dan non teknik;
- 14) Surat Pernyataan sebagai tenaga teknik Tugas Penuh Perusahaan;
- 15) Daftar Pengurus Perusahaan disertai Fotokopi KTP yang masih berlaku;
- 16) Daftar terperinci tenaga teknik dan non teknik disertai Fotokopi KTP yang masih berlaku;
- 17) Neraca perusahaan tahun terakhir;
- 18) Lembar evaluasi pengalaman pekerjaan perusahaan;
- 19) Struktur organisasi perusahaan;
- 20) Surat Kuasa bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) apabila penandatangan/penanggung jawab permohonan izin selain pemilik/pemohon.
- 21) Surat keterangan/pengantar dari organisasi profesi (asosiasi);
- 22) Surat pernyataan bahwa bangunan kantor tidak digunakan oleh badan usaha selain yang tercantum dalam izin (mandiri).
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh SKPD terkait dalam bentuk rekomendasi, kajian teknis atau bentuk lain yang sejenis sesuai peraturan perundangundangan.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan nama pengurus, nama lembaga, alamat kantor, keanggotaan organisasi profesi, penambahan bidang pekerjaan atau hal-hal lain yang mempengaruhi perubahan identitas kelembagaan, dikenakan ketentuan sesuai persyaratan izin baru.
BAB VI - TATA CARA PENGAJUAN DAN PENERBITAN IZIN Pasal 7
Pasal 7
- (1) Tata cara pengajuan permohonan IUJK diatur sebagai berikut:
- a. Untuk Permohonan Izin Baru dan Perpanjangan/Daftar Ulang:
- 1) Pemohon mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan;
- 2) Formulir yang telah diisi diserahkan kepada Kepala BPPT dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan;
- 3) Kepala BPPT menyerahkan berkas permohonan beserta kelengkapannya kepada Tim Teknis;
- 4) Tim teknis melakukan pengecekan administratif dan peninjauan lapangan;
- 5) Hasil pengecekan administratif dan peninjauan lapangan dituangkan dalam Berita Acara/Rekomendasi dan diserahkan kepada Kepala BPPT.
- b. Untuk Permohonan Her-Registrasi Setiap Tahun:
- 1) Pemohon mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan;
- 2) Formulir yang telah diisi diserahkan kepada Kepala BPPT dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan;
- 3) Kepala BPPT menyerahkan berkas permohonan beserta kelengkapannya kepada Tim Teknis;
- 4) Tim teknis melakukan pengecekan administratif;
- 5) Hasil pengecekan administratif dituangkan dalam Berita Acara/Rekomendasi dan diserahkan kepada Kepala BPPT;
- c. Berita acara/rekomendasi merupakan salah satu dasar penerbitan IUJK.
- d. Penerbitan IUJK dilakukan oleh Kepala BPPT atas nama Bupati.
- (2) Bentuk formulir permohonan ditentukan lebih lanjut oleh Kepala BPPT.
- (3) Permohonan izin baru dan daftar ulang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan administrastif dan survey/tinjau lapang oleh Tim.
- (4) Permohonan Her-registrasi setiap tahun ditindaklanjuti dengan pemeriksaan administrastif tanpa survey/tinjau lapang.
BAB VII - TIM PERTIMBANGAN TEKNIS PERIZINAN Pasal 8
Pasal 8
- (1) Untuk melakukan pengecekan administrasi dan peninjauan lapangan, Bupati membentuk Tim Pertimbangan Teknis Perizinan;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari:
- a. Unsur Bappeda;
- b. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
- c. Unsur BPPT;
- d. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Unsur Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah;
- f. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
- g. Unsur teknis lain sesuai kebutuhan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas antara lain:
- a. memeriksa kelengkapan berkas administrasi permohonan IUJK sesuai persyaratan yang telah ditentukan;
- b. melakukan tinjau lapang untuk mengumpulkan data dan memastikan kesesuaian berkas permohonan dengan konsidi riil dilapangan;
- c. memberikan masukan/saran/pertimbangan kepada pemohon untuk melengkapi/memperbaiki surat permohonan dan kelengkapan berkas pendukungnya yang kurang lengkap;
- d. mengisi dan menandatangani berita acara;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala BPPT.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9
- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap izin usaha jasa konstruksi dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi.
- (3) Pembentukan Tim Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Tim Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas antara lain:
- a. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
- b. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi;
- c. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi/ penyuluhan;
- d. melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi;
- e. membentuk sekretariat sesuai kebutuhan;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Penetapan: Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 10 Maret 2014

Penandatangan: BUPATI BANYUWANGI,

Verifikasi: Ttd. H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Penetapan: Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 10 Maret 2014

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI,

Verifikasi: Ttd. ## Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP 19561008 198409 1 001 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2014 NOMOR 6