Unknown Unknown Nomor 5 Tahun 2008 tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN BONATUA LUNASI DAN KECAMATAN PARMAKSIAN KABUPATENTOBA SAMOSIR BUPATI TOBA SAMOSIR, bahwa dengan memperhatikan luas wilayah , jumlah penduduk , potensi wilayah dan aspirasi yang berkembang di tengah - tengah masyarakat khususnya masyarakat yang bermukim dalam wilayah Bonatua Lunasi dan Parmaksian maka perlu dilakukan penataan wilayah pemerintahan setingkat Kecamatan, guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kamasyarakatan di Kabupaten Toba Samosir di masa yang akan datang; - bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, perlu dibentuk Kecamatan Barn yaitu Kecamatan Bonatua Lunasi dan Kecamatan Parmaksian yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah; b. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2008 NOMOR 5 SERI E NOMOR 3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBASAMOSIR
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN BONATUA LUNASI DAN KECAMATAN PARMAKSIAN KABUPATENTOBA SAMOSIR
BUPATI TOBA SAMOSIR,
a.
bahwa dengan memperhatikan luas wilayah , jumlah penduduk , potensi wilayah dan aspirasi yang berkembang di tengah - tengah masyarakat khususnya masyarakat yang bermukim dalam wilayah Bonatua Lunasi dan Parmaksian maka perlu dilakukan penataan wilayah pemerintahan setingkat Kecamatan, guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kamasyarakatan di Kabupaten Toba Samosir di masa yang akan datang;
- bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, perlu dibentuk Kecamatan Barn yaitu Kecamatan Bonatua Lunasi dan Kecamatan Parmaksian yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah; b.
Mengingat
- 1.
- Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandating Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
- Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor undangan (Lembaran 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 2.
- Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Perubahan Kedua yaitu dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 3.
- Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 5.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6 .
Menetapkan
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Orgamsasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 7 .
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 8 .
- Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir; 9.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
dan
BUPATI TOBA SAMOSIR
MEMUTUSKAN:
DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN PERATURAN KECAMATAN BONATUA LUNASI DAN PARMAKSIAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR.
BAB
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
1. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
3. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
4. Kecamatan adalah wilayah keija Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir.
5. Kelurahan adalah Wilayah Keija Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah keija Kecamatan.
6. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas - batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
PEMBENTUKAN KECAMATAN DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Bonatua Lunasi dan Kecamatan Parmaksian.
- (2) Kecamatan Bonatua Lunasi terdiri dari Desa :
- a. Desa Sihiong ;
- b. Desa Sinarsabungan;
- c. Desa Lumban Lobu;
- d. Desa Harungguan;
- e. Desa Nagatimbul;
- f. Desa Sibadihon;
- g. Desa Silamosik II ;
- h. Desa Raut Bosi ;
- i. Desa Sampuara ;
- j. Desa Dolok Saribu Lumban Nabolon.
- (3) Kecamatan Parmaksian terdiri dari :
- a. Desa Siantar Utara;
- b. Desa Lumban Sitorus;
- c. Desa Banjar Ganjang;
- d. Desa Tangga Batu I ;
- e. Desa Tangga Batu II ;
- f. Desa Pangombusan ;
- g. Desa Jonggi Manulus ;
- h. Desa Lumban Huala;
- i. Desa Dolok Nauli ;
- j. Desa Bius Gu Barat;
Pasal 3
Tujuan pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berhasil guna dan berdaya guna serta merupakan sarana untuk mendekatkan rentang birokrasi pemerintahan kepada masyarakat, dengan tujuan mempercepat pelayanan umum sekaligus dalam rangka menumbuhkembangkan jiwa dan semangat bemegara ditengah - tengah masyarakat.
BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA
BAB III - BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA
Pasal 4
- (1) Kecamatan Bonatua Lunasi mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara
3. : Kecamatan Lumbanjulu
- b. Sebelah Selatan
- c. Sebelah Timur
6. : Kecamatan Porsea
7. : Kabupaten Asahan/Pegunungan Bukit Barisan
- d. Sebelah Barat
9. : Kecamatan Porsea dan Kecamatan Uluan
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemekaran dari Kecamatan Lumbanjulu dengan luas wilayah 54,50 Km2, Kecamatan Uluan dengan luas wilayah 17,5 Km2 dan Kecamatan Porsea dengan luas wilayah 9,67 Km2 dan memiliki peta wilayah sebagaimana pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerahini.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Bonatua Lunasi, maka wilayah Kecamatan Lumbanjulu menjadi 90,90 Km2 , wilayah Kecamatan Porsea menjadi 99,63 Km2 dan wilayah Kecamatan Uluan menjadi 100,5 Km2 , dan dengan peta wilayah sebagaimana pada Lampiran Ila, II b dan II c, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Ibu Kota Kecamatan Bonatua Lunasi berkedudukan di Lumbanlobu.
- (5) Dengan terbentuknya Kecamatan Bonatua Lunasi, maka :
- a. Kecamatan Lumbanjulu terdiri dari :
- 1) Desa Sionggang Tengah;
- 2) Desa Sionggang Selatan;
- 3) Desa Pasar Lumbanjulu;
- 4) Desa Lintongjulu;
- 5) Desa Hatinggian;
- 6) Desa Sibaruang;
- 7) Desa Jangga Dolok;
- 8) Desa Sionggang Utara;
- 9) Desa Jangga Toruan;

- b. Kecamatan Porsea terdiri dari :
- 1) Desa Parparean I;
- 2) Desa Parparean II;
- 3) Desa Parparean IV;
- 4) Desa Patane I;
- 5) Desa Patane II;
- 6) Desa Patane IV;
- 7) Desa Gala - gala Pangkailan;
- 8) Desa Lumban Guming;
- 9) Desa Silamosik I;
11. 10)Desa Nalela;
- 11) Desa Amborgang;
- 12) Kelurahan Pasar Posea;
- 13) Kelurahan Patane HI;
- 14) Kelurahan Parparean III;
- 15) Desa Siantar Utara;
- 16) Desa Lumban Sitorus;
- 17) Desa Banjar Ganjang;
- 18) Desa Tangga Batu I;
20. 19)Desa Tangga Batu II;
- 20) Desa Pangombusan;
22. 21)Desa Jonggi Manulus;
- 22) Desa Lumban Huala;
- 23) Desa DolokNauli;
- 24) Desa Bius Gu Barat;
- c. Kecamatan Uluan terdiri dari:
- 1) Desa Parhabinsaran Janji Matogu;
- 2) Desa Sibuntuon;
- 3) Desa Sigaol Barat;
- 4) Desa Lumban Nabolon;
- 5) DesaParik;
- 6) Desa Partoruan Janji Matogu;
- 7) DesaMarom;
- 8) Desa Dolok Nagodang;
- 9) Desa Partor Janji Matogu;
- 10) Desa Parbagasan Janji Matogu;
- 11) Desa Sigaol Timur;
- 12) Desa Lumban Binanga;
- 13) Desa Dolok Saribu Janji Matogu;
- 14) Desa Siregar Aek Nalas;
41. 15)Desa Lumban Holbung Lumban Nabolon.

## Pasal 5

## (1) Kecamatan Parmaksian mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- a.
- Sebelah Utara
- Sebelah Selatan :
- b.
- Desa Sibadihon Kecamatan Bonatua Lunasi;
- c. Sebelah Timur :
- Sungai Asahan Kecamatan Porsea;
- d. Sebelah Barat
- Kecamatan Pintu Pohan Meranti;

:

- Kecamatan Porsea.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemekaran dari Kecamatan Porsea dengan luas wilayah 45,98 Km2 dan memiliki peta wilayah sebagaimana pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Dengan terbentuknya Kecamatan Parmaksian, maka wilayah Kecamatan Porsea menjadi 53,65 Km2 , dan dengan peta wilayah sebagaimana pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

- (4) Ibu Kota Kecamatan Parmaksian berkedudukan di Pangombusan.
- (5) Dengan terbentuknya Kecamatan Bonatua Lunasi dan Kecamatan Parmaksian maka Kecamatan Porsea terdiri dari :
- a. Desa Parparean I;
- b. Desa Parparean II;
- c. Desa Parparean IV;
- d. Desa Patane I;
- e. Desa Patane II;
- f. Desa Patane IV;
- g. Desa Gala - gala Pangkailan;
- h. Desa Lumban Guming;
- i. Desa Silamosik I;
- j. DesaNalela;
- k. Desa Amborgang;
- l. Kelurahan Pasar Porsea;
- m. Kelurahan Patane III;
- n. Kelurahan Parparean III;

## Pasal 6

Dengan terbentuknya Kecamatan Bonatua Lunasi dan Kecamatan Parmaksian, maka wilayah Kecamatan Porsea menjadi 3 (tiga) Kelurahan dan 11 (sebelas) Desa, Kecamatan Lumbanjulu menjadi 9 (sembilan) Desa dan Kecamatan Uluan menjadi 15 (lima belas) Desa.

## BAB IV

## KEDUDUKAN,TUGAS DAN WEWENANG

## Pasal 7

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat dalam melaksanakan tugas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 8

Camat berkedudukan di Ibukota Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (4).

## Pasal 9

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau Kelurahan.
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan; dan
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :
- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;

- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan.
- (3) Pelaksanaan Kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup Kecamatan sesuai peraturan perundangundangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 10

Susunan Organisasi Kecamatan ditetapkan sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

## BAB V

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Bonatua Lunasi maka Camat Lumbanjulu, Camat Porsea dan Camat Uluan sesuai dengan wewenangnya menginventarisasi dan menyerahkan kepada Camat Bonatua Lunasi meliputi :
- a. Pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh Pemerintah Kecamatan Bonatua Lunasi;
- b. Tanah, bangunan, barang yang bergerak dan tidak bergerak lainnya yang berada di wilayah Kecamatan Bonatua Lunasi;
- c. Perlengkapan kantor, arsip, dokumen yang sifatnya diperlukan oleh Kecamatan Bonatua Lunasi.
- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Parmaksian, maka Camat Porsea sesuai dengan wewenangnya menginventarisasi dan menyerahkan kepada Camat Parmaksian meliputi :
- a. Pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh Pemerintah Kecamatan Parmaksian;
- c. Perlengkapan kantor, arsip, dokumen yang sifatnya diperlukan oleh Kecamatan Parmaksian.
- b. Tanah, bangunan, barang yang bergerak dan tidak bergerak lainnya yang berada di wilayah Kecamatan Parmaksian;
- (3) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selambat-lambatnya haras diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (4) Biaya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Bonatua Lunasi dan Kecamatan Parmaksian dibebankan pada APBD Kabupaten Toba Samosir ,

## Pasal 12

- (1) Peraturan perundang - undangan yang saat ini berlaku bagi Pemerintahan Kecamatan di Kabupaten Toba Samosir juga berlaku bagi Kecamatan Bonatua Lunasi dan Kecamatan Parmaksian;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Perundang - undangan tentang Pembentukan Kecamatan Lumbanjulu, Kecamatan Porsea dan Kecamatan Uluan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige

Pada tanggal 22 McL 2008

## BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/dto

MONANG SITORUS


9 * A LEI ( AERAH KABUPATENTOBA SAMOSIR TAHUN 2008 NOMOR 5 SERI £ NOMOR 3

l

VJI

\

f

LAMPIRAN : I PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR

: 5 TAHUN 2008

TANGGAL

21 OKC - ^ Wr lOoB

TENTANG :PEMBENTUKANKECAMATAN BONATUA LUNASI DAN KECAMATAN PARMAKSIAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR


BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/ dto

(

on

LAMPIRAN II.a : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR

:

5 TAHUN 2008

TANGGAL

: 25 OKtOWr HO&lt; &gt;8

TENTANG

: PEMBENTUKAN KECAMATAN BONATUA LUNASI

DAN KECAMATAN PARMAKSIAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR


BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/dto

«

%

&lt;5 "

LAMPIRANII.b : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR

TANGGAL

TENTANG : PEMBENTUKAN KECAMATAN BONATUA LUNASI DAN KECAMATANPARMAKSIANKABUPATEN TOBA SAMOSIR

## PETA KECAMATAN PORSEA


BUPATI TOBA SAMOSIR

«

t

£

LAMPIRAN ll.c

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

5 TAHUN 2008

Z\ 2.00&amp;

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

: PEMBENTUKAN KECAMATAN BONATUA LUNASI

DAN KECAMATAN PARMAKSIAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR


BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/ dto

f

8

*

«

I

I

LAMPIRANIII : PERATURAN DAERAHKABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR

: C

TANGGAL

^

TENTANG

TAHUN %\ PEMBENTUKANKECAMATANBONATUA LUNASI DAN KECAMATAN PARMAKSIAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR ^ 08


BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/ dto

MONANG SITORUS

• «

O- J

A

t

m i

LAMPIRAN IV:PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR

: 5 TAHUN 2008

TANGGAL :

21

TENTANG : PEMBENTUKAN KECAMATAN BONATUA LUNASI DAN KECAMATAN PARMAKSIAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR

2008


BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/dto

••

- r