PERATURAN BUPATI LAMONGAN Nomor 15 Tahun 2017 tentang GERBANG/GAPURA DI KABUPATEN LAMONGAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATILAMONGAN PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
GERBANG/GAPURA DI KABUPATEN LAMONGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMONGAN,
- a. bahwa arsitektur daerah merupakan salah satu seni budaya bangsa Indonesia yang perlu dijaga, diberdayakan, dilestarikan dan dikembangkan, sesuai dengan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karenanya gerbang/ gapura dipandang perlu untuk berarsitektur daerah agar kebudayaan daerah tetap lestari dan sebagai identitas daerah Kabupaten Lamongan yang merupakan salah satu aspek penunjang pembangunan daerah;
- b. bahwa maraknya gerbang/ gapura yang heterogen disetiap sudut kota menyebabkan hilangnya identitas budaya daerah pada kawasan perkotaan sehingga dipandang perlu adanya pengaturan mengenai gerbang/ gapura di Kabupaten Lamongan yang seimbang, serasi, dan selaras terhadap nilai-nilai sosial budaya Kabupaten Lamongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Gerbang/Gapura Di Kabupaten Lamongan.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
[
SALINAN]
Menetapkan
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 .Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Bangunan di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Ka bu paten Lamongan Tahun 2007 Nomor 2/E).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG GERBANG/GAPURA DI KABUPATEN LAMONGAN
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ atau di dalam tanah dan/ atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan usaha, kegiatan sosial, kegiatan budaya, kegiatan campuran, maupun kegiatan khusus.
5. Tradisional adalah kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun yang dianggap baik dan benar oleh masyarakat.
6. Tradisional Daerah adalah tradisional Kabupaten Lamongan.
7. Arsitektur adalah sebagai wujud hasil penerapan pengetahuan ilmu, teknologi, dan seni secara utuh dalam mengubah ruang dan Iingkungan binaan sebagai dari kebudayaan dan peradaban manusia.
8. Arsitektur tradisional Daerah adalah tata ruang dan tata bentuk yang pembangunannya didasarkan atas nilai dan norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang diwariskan secana turun-temurun di Daerah.
9. Arsitektur warisan adalah arsitektur peninggalan masa Iampau di Daerah, baik dalam keadaan terawat dimanfaatkan sesuai fungsinya atau tidak terawat dan tidak digunakan sesuai fungsi, bergerak atau tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok atau bagian› bagiannya atau sisanya, yang dianggap memiliki nitai penting bagi ilmu pengetahuan, sejarah, kebudayaan, dan nilal signifikan Iainnya, seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. Persyaratan Arsitektur adalah persyaratan yang berkaitan dengan bentuk dan karakter penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam, dan keseimbangan serta keselarasannya dengan Iingkungan.
11. Gaya arsitektur tradisional di Daerah adalah corak penampilan arsitektur yang dapat memberikan citra dan nuansa arsitektur berlandaskan budaya Daerah yang dijiwai oleh budaya masyarakat melalui penerapan berbagai perinsip bentuk yang mengandung identitas maupun nilai arsitektur tradisional di Daerah.
12. Gerbang adalah pintu masuk perbatasan suatu wilayah atau kawasan tertentu di Daerah.
13. Gapura adalah pintu besar yang dibangun di muara jalan untuk masuk ke wilayah atau kawasan tertentu seperti jalan-jalan yang ada di pemukiman-pemukiman, taman dan sebagainya.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Gerbang/ gapura diselenggarakan ## BAB III FUNGSIGERBANG/GAPURA
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 4
- ( 1) Fungsi gerbang/ gapura digolongkan dalam fungsi tugu batas daerah dan fungsi pintu masuk wilayah atau kawasan tertentu.
- (2) Ger bang/ gapura yang berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus dibangun di tempat yang sesuai dengan peruntukan lokasi yang telah diatur.
BAB IV - ARSITEKTUR GERBANG/GAPURA
Pasal 5
Persyaratan arsitektur gerbang/ gapura meliputi :
- a. konsep arsitektur;
- b. bentuk arsitektur;
- c. identitas daerah.
BAB IV - ARSITEKTUR GERBANG/GAPURA
Pasal 6
- (1) Konsep arsitektur gerbang/gapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 h uruf a harus menerapkan :
- a. pertimbangan sejarah, yaitu sejarah dari kompleks Makam Sendang Duwur di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;
- b. tiga pilar pembangunan berkelanjutan.
- (2) Konsep arsitektur gerbang/ gapura yang menerapkan pertimbangan sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
- a. perlambangan satwa burung yang terbang dianggap memiliki hubungan dengan hal-hal sakral, kedewataan kayangan atau alam akhirat, yang diwujudkan/ dilambangkan sebagai gerbang/ gapura bersayap;
- b. perlambangan tersebut berasal dari masa Indonesia-Hindu, merupakan perkembangan lanjut sebagai pengganti area penjaga (dwarapala) pada sebuah bangunan suci dalam hal ini adalah masjid dan kompleks makam;
- c. perlambangan tersebut merupakan transisi dari akulturasi budaya hindu-islam dalam lingkup keselarasan dan keseimbangan kultural setempat.
- (3) Tiga pilar pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. pembangunan ekonomi;
- b. pembangunan sosial; dan
- c. perlindungan lingkungan.
BAB IV - ARSITEKTUR GERBANG/GAPURA
Pasal 7
- (1) Bentuk arsitektur gerbang/gapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b harus menerapkan :
- a. bentuk gerbang/gapura paduraksa bersayap sebagai perlambangan satwa burung yang terbang;
- b. bentuk gerbang/gapura paduraksa dengan gunungan di bagian tengah dengan pilar penyangga utama;
- c. pilar penyangga sayap burung sebagai perlambangan tiga pilar pem bangunan berkelanjutan;
- d. bagian bawah/kaki gerbang/gapura sebagai landasan/pijakan pilar pembangunan berkelanjutan.
- (2) Bentuk gerbang/ gapura paduraksa bersayap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipahat dengan pola hiasan lengkung kalamerga (lengkung-kijang) dan pola hiasan flora.
- (3) Bentuk gunungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipahat dengan pola hiasan kalpawreksa (pohon hayat) dan/ a tau dengan pola ukiran khas tradisional lamongan dan/ atau dilapis dengan batu candi.
- (4) Pilar penyangga utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat dari bahan beton bertulang dan pasangan bata yang dilapis dengan bata terakota.
- (5) Pilar penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berjumlah 3 (tiga) dipasang di kanan dan kiri pilar utama.
- (6) Bagian bawah/kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuat dari beton bertulang dan pasangan bata yang dilapis dengan bata terakota.
BAB IV - ARSITEKTUR GERBANG/GAPURA
Pasal 8
- (1) ldentitas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri dari:
- a. lambang resmi Daerah;
- b. lambang kecamatan/lambang desa/lambang instansi.
- (2) Lambang resmi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipasang di sisi kanan gerbang/ gapura.
- (3) Lambang Kecamatan/Lambang Desa/Lambang Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipasang di sisi kiri gerbang/gapura.
BAB IV - ARSITEKTUR GERBANG/GAPURA
Pasal 9
Konsep dan bentuk gerbang/gapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dijelaskan dalam gambar yang tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BABV PEMBANGUNAN GERBANG/GAPURA

## Pasal 10

Pembangunan gerbang/ gapura harus berdasarkan ketentuan arsitektur tradisional Daerah.

## Pasal 11

Simbol fungsi dari fungsi pokok gerbang/gapura harus terekspresi dalam arsitektur gerbang/ gapura.

## Pasal 12

- (1) Setiap gerbang/ gapura di Daerah mempunyai ornamen tradisional Daerah yang nampak dari luar.
- (2) Ornamen tradisional Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa replika seni batik dan seni ukir tradisional Daerah.

## Pasal 13

Desain gerbang/gapura disepanjang jalan raya, jalan lingkungan dan bangunan perkantoran harus mentaati prinsip arsitektur gerbang/gapura tradisional Daerah.

## Pasal 14

Bangunan Pemerintah, rumah dinas dan/atau rumah jabata.h harus memenuhi persyaratan gerbang/ gapura tradisional Daerah.

## Pasal 15

- (1) Setiap pembangunan gerban/gapura usaha milik swasta di Daerah wajib memiliki ornamen khas tradisional Daerah yang nampak dari luar.
- (2) Bagi gerbang/ gapura usaha milik swasta yang sudah ada dan sudah berjalan maka diwajibkan memiliki ornamen khas tradisional Daerah yang nampak dari luar.
- (3) Ornamen tradisional Daerah yang nampak dari luar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) berupa replika seni batik dan seni ukir tradisional Lamongan.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 16

Arsitektur gerbang/gapura yang sudah terbangun dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, dapat menyesuaikan dengan persyaratan teknis arsitektur gerbang/gapura dan yang bercirikan ornamen tradisional Daerah.

Diundangkan di Lamongan pada tanggal 7 April 201 7

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMON GAN, ttd. YUHRONUR EFENDI

SERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017 NOMOR 15

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

Pa al 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya da1am Serita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 7 April 201 7

BUPATI LAMONGAN, ttd. FADEL!


Lampiran Peraturan Bupati Lamongan

Nomor

: 15 Tahun 2017

Tanggal

: 7 April 201 7

## BENTUK GERBANG/GAPURA DI KABUPATEN LAMONGAN

## 1. Denah Gerbang/ Gapura


## 2. Tampak Gerbang/Gapura


## 3. Contoh Gerbang/Gapura yang Sudah Terbangun




BUPATI LAMONGAN, ttd. FADEL!