PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO Nomor 13 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO KE DALAM MODAL SAHAM PERSEROAN TERBATAS WAHANA WISATA SAWAHLUNTO (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- bahwa dengan tidak jadinya dilakukan pembangunan sky lift dalam rangka pengembangan dan peningkatan usaha pariwisata di Kota Sawahlunto oleh Perseroan Terbatas (PT) Wahana Wisata Sawahlunto, maka perlu melakukan perubahan terhadap komposisi saham pada Perseroan Terbatas (PT) Wahana Wisata Sawahlunto, a.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto Ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Wahana Wisata Sawahlunto. b.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang perubah an Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423), 1
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), 2.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 3.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400): 4.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 5.
-
D
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), 6.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441): 7.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), 8.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234): 9.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3741),
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593):
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2007 Nomor 11),
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16),
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah sebagai Pendiri Perseroaan Terbatas (PT) Wahana Wisata Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 1):
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5),
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 6),
Menetapkan
19. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 7).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
dan
WALIKOTA SAWAHLUNTO
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO KE DALAM MODAL SAHAM PERSEROAN TERBATAS WAHANA WISATA SAWAHLUNTO
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto Ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Wahana Wisata Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 3), diubah sebagai berikut:
Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
- (1 Penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah barang milik daerah berupa Waterboom, uang tunai dan Taman Satwa Kandi.
Pasal 5
- (1 Penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah barang milik daerah berupa Waterboom, uang tunai dan Taman Satwa Kandi.
- (2) Waterboom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) senilai Rp 8.827.178.000,(delapan miliyar delapan ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari:
- a. tanah seluas 72.930 M2 senilai Rp.1.903.838.129,37 (satu milyar sembilan ratus tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah tiga puluh tujuh sen):
- C. sarana pelengkap senilai Rp. 649.738.696,46 (enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah empat puluh enam sen):
- b. bangunan water boom tahap 1 (satu) seluas 1.958,67 M2 senilai Rp. 3.356.647.629,23 (tiga milyar tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah dua puluh tiga sen) dan Bangunan Water Boom tahap II (dua) seluas 1.325,69 M2 senilai Rp. 1.878.430.499,40 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah empat puluh sen):
ru
- d. mesin-mesin/peralatan senilai Rp. 1.038.523.045,54 (satu milyar tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu empat puluh lima rupiah lima puluh empat sen):
- (3) Penambahan penyertaan modal berupa uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. penambahan penyertaan modal pada tahun 2010 sebesar Rp. 22.000 (dua puluh dua ribu rupiah):
- b. penambahan penyertaan modal pada tahun 2012 sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah),
- c. Penambahan penyertaan modal pada tahun 2012 sebesar Rp. 13.000.000.000 ( tiga belas miliar rupiah ) dan dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah):dan
- d. Penambahan penyertaan modal pada tahun 2013 sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah ).
- (4) Dengan dikembalikannya penambahan penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf c, maka jumlah penyertaan modal pemerintah daerah berupa uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 6.000.023.000 (enam miliyar dua puluh tiga ribu rupiah).
8. (S5) Taman Satwa Kandi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) senilai Rp. 6.677.299.000 (enam milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari:
- a. bangunan senilai Rp. 4.813.988.000 (empat milyar delapan ratus tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah):
10. Cc. sarana pelengkap senilai Rp. 393.662.000 (tiga ratus sembilan puluh tigajuta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah),
- b. fasilitas pendukung senilai Rp. 372.881.000 (tiga ratus tujuh dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah),
- d. kendaraan &amp; peralatan wisata senilai Rp. 564.781.000 (lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah):
- f. Inventory senilai Rp. 314.102.000 (tiga ratus empat belas juta seratus dua ribu rupiah), dan
- e. Mesin senilai Rp. 117.304.000 (seratus tujuh belas juta tiga ratus empat ribu rupiah),
- g. Stok hewan senilai Rp. 100.581.000 (seratus juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- (6) Nilai penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) seluruhnya sebesar Rp. 21.504.500.000 (dua puluh satu milyar lima ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) dan merupakan satu kesatuan dengan penyertaan modal daerah sebagai pendiri perseroan sebesar Rp. 247.500.000, (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah nilai penyertaan modal menjadi sebesar Rp 21.752.000.000 (dua puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah).
- (7) Penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Penetapan: ditetapkan di Sawahlunto pada tanggal 25Agustus 2014 WALIKOTA SAWAHLUNTO, | ALI YUSUF

Penetapan: Diundangkan di Sawahlunto pada tanggal 25 Agustus 2014

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOFA SAWAHLUNTO, / ZOHIRIN SAYUTI LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2014 NOMOR 13
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 13TAHUN 2014
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO KE DALAM MODAL SAHAM PERSEROAN TERBATAS WAHANA WISATA SAWAHLUNTO
TENTANG
## I. UMUM
Perkembangan wisata di Kota Sawahlunto dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, oleh karenanya PT.Wahana Wisata Sawahlunto terus melakukan berbagai usaha dan kreatifitas untuk mendorong pertumbuhan sektor wisata di Kota Sawahlunto, salah satunyanya adalah rencana pembangunan sky lift. Akan tetapi karena masih perlunya pengembangan wahana wisata lainnya yang lebih prioritas, maka pembangunan sky lift ditunda untuk sementara waktu, oleh karenanya perlu melakukan perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto Ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Wahana Wisata Sawahlunto
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal I
- Cukup Jelas
Pasal II
- Cukup Jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR
33