Unknown Unknown Nomor 42 Tahun 2017 tentang PERUBAHANATASPERATURANWALIKOTAPRABUMULIHNOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANGSUSUNANORGANISASI,URAIANTUGAS DANFUNGSI URUSANPEMERINTAHANWAJIB BERKAITANDENGANPELAYANANDASAR, DINASDAERAHKOTAPRABUMULIH DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA WALIKOTAPRABUMULIH, - a. bahwa Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Dinas Daerah Kota Prabumulih telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Dinas daerah Kota Prabumulih. - b. bahwa di karenakan adanya Perubahan mengenai tugas dan fungsi Dinas Peru mahan dan Kawasan Permukiman Bidang Energi dan Sumber Daya Alam, maka terhadap peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2016 perlu dilakukan perubahan. 3. c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan b, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
PROVINSI SUMATERASELATAN PERATURANWALIKOTAPRABUMULIH NOMOR jOTAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHANATASPERATURANWALIKOTAPRABUMULIHNOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANGSUSUNANORGANISASI,URAIANTUGAS DANFUNGSI URUSANPEMERINTAHANWAJIB BERKAITANDENGANPELAYANANDASAR, DINASDAERAHKOTAPRABUMULIH
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
WALIKOTAPRABUMULIH,
- a. bahwa Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Dinas Daerah Kota Prabumulih telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Dinas daerah Kota Prabumulih.
- b. bahwa di karenakan adanya Perubahan mengenai tugas dan fungsi Dinas Peru mahan dan Kawasan Permukiman Bidang Energi dan Sumber Daya Alam, maka terhadap peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2016 perlu dilakukan perubahan.
3. c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Dinas Daerah Kota Prabumulih.
4. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang
5. Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Menetapkan
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9).
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTATENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANWALIKOTA PRABUMULIHNOMOR42 TAHUN 2016 TENTANGSUSUNANORGANIASASI,URAIANTUGAS DAN FUNGSI URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR, DINAS DAERAHKOTAPRABUMULIH.
PasalI
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Dinas Daerah Kota Prabumulih (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 43), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan
Pasal 6
Pasa16
- (1) Besaran susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permuki.!!l:9:I:1,\_J~rdiri dari :
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
- l. Subbagian Umum, Kepegawaian dan perlengkapan
2. Subbagian Keuangan, Program dan pelaporan
- c. Bidang Perumahan dan Perrnukiman membawahi :
1. Seksi Penataan Perumahan
2. Seksi penataan Permukiman
3. Seksi perencanaan Konstru ksi
- d. Bidang Penyehatan Lingkungan permukiman, membawahi :
1. Seksi Kebersihan
2. Seksi Pengelolaan Air limbah Domestik
3. Seksi Sarana dan prasarana
- e. Bidang Energi dan Sumber Daya Alam, membawahi
1. Seksi minyak dan Gas
2. Seksi Listrik
3. Seksi Geologi dan Sumber Daya Alam
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
2. Ketentuan Bab IVPasal 93 diubah sehingga keseluruhan Pasal 93 berbunyi sebagai beriku t :



## Pasa193

- (1) Bidang Energi dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang Energi dan Sumber Daya Alam.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai fungsi :
- a. Perurnu san kegiatan dibidang Energi dan Sumber Daya Alam;
- b. Pelaksanaan kegiatan dibidang Energi dan Sumber Daya Alam;
- c. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan perencanaan teknis di bidang Energi dan Sumber Daya Alam;
- d. Perumusan kebutuhan saran a dan prasarana dibidang Energi dan Surnber Daya Alam;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Energi dan Sumber Daya Alam;
- f. -Pernbinaan kepada tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
- g. Penilaian prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan peningkatan karir;
- h. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasjkegiatan kepada atasan; dan
1. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Energi dan Sumber Daya Alam membawahi :
- a. Seksi Minyak dan Gas;
- b. Seksi Listrik; dan
- a. Seksi Geologidan SDA.
3. Ketentuan Bab IVPasal 94 diubah sehingga keseluruhan Pasal 94 berbunyi sebagai beriku t :

## Pasa194

- (1) Seksi Minyak dan Gas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Minyak dan Gas mempunyai tugas melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Minyak dan Gas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Minyak dan Gas sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya;
- b. Pelaksanaan kebijakan dan peraturan dibidang Minyak dan Gas pada kawasan Perumahan dan Permukiman;
- c. Pelaksanaan kerjasama kemitraan dengan organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat disektor minyak dan gas pada kawasan Perumahan dan Permukiman;
- d. Pengumpulan, pemutakhiran dan penyimpanan data dengan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan;
- e. Pelaksanaan ~onsu1tasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam kegiatan dibidang Minyak dan Gas pada kawasan Perumahan dan Permukiman;
- f. Penyiapan bahan penetapan peraturan daerah tentang kebijakan dan startegis dibidang Minyak dan Gas pada kawasan Perumahan dan Permukiman;
- g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Ketentuan Bab IVPasal 95 diubah sehingga keseluruhan Pasal 95 berbunyi sebagai beriku t :


## Pasa195

- (1) Seksi Listrik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Listrik mempunyai tugas melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Kelistrikan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Listrik sebagaimana dimaksud ayat (2)mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya;
- b. Pelaksanaan kebijakan dan peraturan dibidang Ketenagalistrikan;
- c. Pengumpulan, pemutakhiran dan penyimpanan data, monitoring dan evaluasi kegiatan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan sarana dan prasarana listrik pada kawasan Perumahan dan Permukiman;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan pembangunan dan pengembangan jaringan listrik pada kawasan Perumahan dan Permukiman;
- e. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan instan si terkait dalam rangka pembangunan saran a dan prasarana ketenagalistrikan dalam wilayah keluraharr/desa dan perkotaan;
- f. Pelaksanaan pemeliharaan dan pengawasan terhadap sarana dan prasarana ketenagalistrikan yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Kota;
- g. Penyiapan bahan penetapan peraturan daerah tentang kebijakan dan startegis dibidang Listrik pada kawasan Perumahan dan Permukiman;
- h. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas /kegiatan kepada atasan; dan
1. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya .
13. . Ketentuan Bab IVPasal 96 diubah sehingga keseluruhan Pasal 96 berbunyi sebagai beriku t :

## Pasa196

- (1) Seksi Geologi dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
2. Kepala Seksi Geologi dan Sumber Daya Alam mernpunyai tugas melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Geologi dan Sumber Daya Alam.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Geologi dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya;

- b. Pelaksanaan kebijakan dan peraturan dibidang Geologi dan Sumber .. Daya Alam;
- c. Pelaksanaan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan saran a dan prasarana pengelolaan air tanah dan sumber daya alam pada kawasan Perumahan dan Permukiman;
- d. Pelaksanaan pengem bangan, pemeliharaan dan pengawasan terhadap saran a dan prasarana geologi, air tanah dan sumbera daya alam yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Kota Prabumulih;
- e. Pelaksanaan koordinasi dalam proses pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan energi dan sumber daya alam;
- f. Pelaksanaan pengelolaan pajak bahan galian mineral bukan logam dan batuan;
- g. Pelaksanaan pengelolaan pajak air tanah;
- h. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas /kegiatan kepada atasan; dan
1. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Diundangkan di Prabumulih pada tanggal 3 Februari 2017



BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2017 NOMOR 11