PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 10 Tahun 2011 tentang PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR (berlaku 28 Oktober 2011)
Pembukaan
Menimbang :
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,
a.
bahwa wilayah pesisir sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi sehingga dapat memberikan manfaat secara optimal bagi pengembangan ekonomi, sosial budaya masyarakat, oleh karena itu harus dikelola secara adil dan bijaksana agar dapat dimanfaatkan secara berdaya guna dan berhasil guna bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang dan sebesarbesarnya kemakmuran bangsa Indonesia;
- b. bahwa pengelolaan wilayah pesisir memiliki arti strategis dan potensi ekonomi, sosial budaya dengan keanekaragaman hayati, sumber daya alam yang khas dan jasa lingkungan yang berpotensi ekonomi, namun rentan terhadap perubahan lingkungan sehingga perlu dikendalikan agar tercipta keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta perlindungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
- c. bahwa eksploitasi dalam pengelolaan wilayah pesisir cenderung semakin tidak terkendali dan tanpa perencanaan yang terkoordinasi secara efektif dan terpadu, sehingga menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan bagi wilayah pesisir;
- d. bahwa upaya pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian sumber daya pesisir yang merupakan bagian dalam pengelolaan wilayah pesisir, perlu dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dalam mendorong peningkatan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat yang produktif dan berwawasan lingkungan;
Mengingat
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir;
2. : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
17. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Repblik Indonesia Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 8132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan/atau Kerusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4737);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
31. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1982 tentang Pengembangan Budidaya Laut di Perairan Indonesia;
32. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
33. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 61);
34. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat;
35. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.10/Ment/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu;
36. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. 34/Ment/2002 tentang Pedoman Umum Penataan Ruang Pesisir;
37. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.10/Ment/2003 tentang Perizinan Usaha Penangkapan Ikan;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 21 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kebupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2006 Nomor 21);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kebupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kebupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 10);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR dan
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagi unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
6. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Kepulauan Selayar.
7. Kelurahan/ Desa adalah Kelurahan/ Desa di Kabupaten Kepulauan Selayar.
8. Pemangku kepentingan adalah para pengguna sumberdaya pesisir yang mempunyai kepentingan langsung, seperti nelayan tradisional dan/atau modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan dan masyarakat pesisir.
9. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut, yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut ke arah darat sampai batas wilayah kecamatan pesisir dan ke arah laut sampai sejauh 1/3 dari batas kewenangan laut provinsi diukur dari garis pantai ke arah laut/laut lepas.
10. Pengelolaan wilayah pesisir adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir secara berkelanjutan yang mengintegrasikan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, pemerintah daerah dengan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, antara Ilmu pengetahuan dan management untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
11. Pengelolaan wilayah pesisir berkelanjutan adalah pengelolaan yang tidak melampaui kemampuan regenerasi sumberdaya hayati atau laju subtitusi inovasi dari sumberdaya hayati pesisir, dimana pemanfaatan sumberdaya pesisir saat ini tidak mengorbankan (kualitas dan kuantitas) generasi yang akan datang.
12. Sumber daya pesisir adalah sumber daya alam hayati, non hayati, sumber daya buatan dan jasa-jasa lainnya.
13. Sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, dan mangrove serta biota laut lain; sumber daya non hayati meliputi : pasir; air laut; mineral dasar laut; dan jasa-jasa lingkungan.
14. Pulau kecil adalah pulau dengan luas sama atau lebih kecil dari 2.000 Km 2 beserta kesatuan ekosistemnya yang terletak di wilayah pesisir.
15. Perairan pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuaria, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
16. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait dengannya yang batas dan sistemnya ditetapkan ## BAB II
RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Peraturan Daerah ini diberlakukan di seluruh wilayah pesisir Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai batas kewenangan kabupaten.
ASAS, TUJUAN DAN PRIORITAS
BAB III - ASAS, TUJUAN DAN PRIORITAS
Pasal 3
Pengelolaan wilayah pesisir berlandaskan pada asas :
- a. keberlanjutan;
- b. konsistensi;
- c. keterpaduan;
- d. kepastian hukum;
- e. kemitraan;
- f. pemerataan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. keterbukaan;
- i. desentralisasi;
- j. akuntabilitas;
- k. keadilan; dan
- l. kearifan lokal.
BAB III - ASAS, TUJUAN DAN PRIORITAS
Pasal 4
Pengelolaan pesisir dilakukan dengan tujuan :
- a. menciptakan sistem dan mekanisme pengelolaan sumber daya pesisir guna menjamin pemanfaatan secara rasional dan berkelanjutan;
- b. menciptakan pemerataan manfaat ekonomi sumber daya pesisir guna peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. melindungi wilayah pesisir dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatankegiatan di dalam dan di luar wilayah daerah;
- d. memelihara kelestarian fungsi-fungsi ekosistem pesisir agar tetap dapat menunjang pembangunan secara berkelanjutan; dan
- e. meningkatkan kapasitas, kemampuan dan kemandirian masyarakat pesisir dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya pesisir.
BAB III - ASAS, TUJUAN DAN PRIORITAS
Pasal 5
Prioritas pengelolaan wilayah pesisir adalah :
- a. perlindungan, konservasi, dan pemanfaatan sumber daya pesisir secara berkelanjutan;
- b. terciptanya mekanisme pengelolaan wilayah pesisir yang terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten baik antar sektor kabupaten, atau antar masyarakat, pengusaha, dan pemerintah;
- c. dikembangkannya pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat;
- d. tercapainya keseimbangan pemanfaatan sumberdaya; dan
- e. terciptanya ketaatan dan kepastian hukum bagi Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya wilayah pesisir.
PENETAPAN BATAS WILAYAH LAUT
BAB IV - PENETAPAN BATAS WILAYAH LAUT
Pasal 6
Batas wilayah laut kewenangan daerah berupa titik koordinat geografis yang dihubungkan dengan garis lurus dan menunjukkan batas luar wilayah laut kewenangan daerah.
BAB IV - PENETAPAN BATAS WILAYAH LAUT
Pasal 7
Penetapan batas wilayah laut kewenangan daerah dilakukan setelah batas wilayah laut kewenangan Provinsi ditetapkan secara defenitif.
KEWENANGAN
BAB V - KEWENANGAN
Pasal 8
Kewenangan Kabupaten dalam wilayah pesisir, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB V - KEWENANGAN
Pasal 9
Kewenangan Kabupaten dalam pengelolaan wilayah pesisir meliputi :
- a. pengaturan dan pengendalian lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar;
- b. pengaturan tentang pengamanan dan pelestarian wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar;
- c. penilaian analisis mengenai dampak lingkungan bagi kegiatan-kegiatan yang potensial berdampak besar dan penting pada masyarakat luas; dan
- d. pengawasan pelaksanaan konservasi di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.
BAB V - KEWENANGAN
Pasal 10
Kewenangan lain dari kabupaten dalam pengelolaan wilayah pesisir meliputi kewenangan lain
BAB V - KEWENANGAN
Pasal 11
Pelaksanaan kewenangan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Umum
BAB VI - PERENCANAAN
Pasal 12
- (1) Pengelolaan wilayah pesisir disusun menurut tahap-tahap perencanaan yang terdiri atas rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi.
- (2) Rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam pengelolaan wilayah pesisir.
- (3) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Rencana Strategis
BAB VI - PERENCANAAN
Pasal 13
- (1) Pemerintah Daerah menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi perencanaan dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (2) Rencana strategis memuat indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan pesisir.
- (3) Rencana Strategis disusun secara konsisten, sinergis dan terpadu serta merupakan alat pengendali pengelolaan wilayah pesisir.
BAB VI - PERENCANAAN
Pasal 14
Masa berlaku Rencana Strategis selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
Bagian Ketiga
Rencana Zonasi
BAB VI - PERENCANAAN
Pasal 15
- (1) Penyusunan dan penetapan rencana zonasi berpedoman pada rencana strategis.
- (2) Rencana zonasi mengindikasikan alokasi penggunaan sumberdaya pesisir
BAB VI - PERENCANAAN
Pasal 16
Rencana zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berisi :
- a. kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan;
- b. kegiatan-kegiatan yang dilarang; dan
- c. kegiatan-kegiatan yang memerlukan izin.
BAB VI - PERENCANAAN
Pasal 17
- (1) Rencana zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) terdiri dari :
- a. Zona Konservasi;
- b. Zona Pemanfaatan Umum;
- c. Zona Pemanfaatan Khusus; dan
- d. Zona Alur.
- (2) Zona-zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut dijabarkan dalam rencana sub-zona.
BAB VI - PERENCANAAN
Pasal 18
Masa berlaku Rencana Zonasi selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
Bagian Keempat Rencana Pengelolaan
BAB VI - PERENCANAAN
Pasal 19
Rencana pengelolaan bertujuan :
- a. membangun kerja sama antara Pemerintah, pengusaha dan masyarakat;
- b. menjadi dasar yang disepakati untuk melakukan peninjauan secara sistematik terhadap usulan pembangunan;
- c. menetapkan prosedur dalam penetapan perizinan;
- d. menciptakan tertib administrasi;
- e. menyelaraskan koordinasi dalam pengambilan keputusan antara instansi terkait dalam pemberian izin;
- f. merumuskan tata cara pengawasan, evaluasi dan perbaikan rencana pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu; dan
- g. mengoordinasikan inisiatif-inisiatif perencanaan.
BAB VI - PERENCANAAN
Pasal 20
Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud Pasal 19, disusun
BAB VI - PERENCANAAN
Pasal 21
Rencana Pengelolaan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setahun.
Bagian Kelima
Rencana Aksi
BAB VI - PERENCANAAN
Pasal 22
- (1) Rencana aksi disusun bersama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kecamatan/Lurah/Desa sesuai dengan kewenangannya dan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Rencana aksi memuat jenis kegiatan, lokasi, jadwal kegiatan dan penganggaran.
- (3) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan dari isu-isu relevan dari rencana strategis.
PEMANFAATAN
Bagian Kesatu Pemanfaatan Wilayah Pesisir
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 23
Pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya di wilayah pesisir secara tradisional dan hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tidak diwajibkan untuk memiliki izin.
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 24
- (1) Pemanfaatan sumber daya pesisir untuk memenuhi kegiatan usaha diwajibkan memiliki izin.
- (2) Pemanfaatan sumber daya pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan hak pengusahaan perairan pesisir sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Pengusahaan sumber daya pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada perorangan dan/atau badan hukum.
- (4) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 25
- (1) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24.
- (2) Pemanfaatan pulau-pulau kecil diselenggarakan untuk kepentingan :
- a. konservasi;
- b. penelitian dan pengembangan;
- c. pendidikan dan pelatihan;
- d. budidaya laut;
- e. kepariwisataan;
- f. usaha perikanan yang tidak memiliki kerentanan tinggi terhadap perubahan ekosistem;
- g. industri teknologi tinggi non-ekstraktif;
- h. pertanian organik dan peternakan skala rumah tangga; dan
- i. industri manufaktur dan pengelolaan yang tidak merusak serta sesuai dengan daya dukung lingkungan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 26
Pemanfaatan pulau-pulau kecil yang kemungkinan menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan hidup, harus dilakukan kajian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 27
Pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk kepentingan usaha harus
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 28
- (1) Penyelenggaraan pengusahaan pariwisata di wilayah pesisir dilakukan oleh Pemerintah Daerah, perorangan dan badan hukum pada zona pemanfaatan terbatas.
- (2) Pengusahaan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa usaha sarana pariwisata alam.
- (3) Jenis-jenis usaha sarana pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi usaha :
- a. akomodasi pemondokan;
- b. makanan dan minuman;
- c. sarana wisata tirta;
- d. angkutan wisata;
- e. cinderamata; dan
- f. sarana wisata budaya.
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 29
Pengusahaan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) melibatkan masyarakat pesisir dengan
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 30
- (1) Usaha pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) diselenggarakan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. luas kawasan yang dimanfaatkan untuk pembangunan sarana dan prasarana pariwisata alam maksimum 60% dari luas zona pemanfaatan terbatas wisata alam yang bersangkutan;
- b. bentuk bangunan bergaya arsitektur budaya setempat; dan
- c. tidak mengubah bentang alam yang ada ( Reklamasi di daerah pesisir ).
- (2) Izin pengusahaan pariwisata alam diberikan setelah mendapat pertimbangan dan kajian analisis lingkungan, yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keempat
Sempadan Pantai
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 31
- (1) Penetapan sempadan pantai disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidrooseanografi, kebutuhan ekonomi dan budaya.
- (2) Penetapan batas sempadan pantai mengikuti ketentuan :
- a. perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami;
- b. perlindungan pantai dari erosi, intrusi dan abrasi;
- c. perlindungan sumberdaya buatan dari bahaya badai, banjir dan bencana alam lainnya;
- d. perlindungan terhadap ekosistem pesisir;
- e. pengaturan ruang untuk saluran air limbah dan air kotor; dan
- f. perlindungan hak akses publik.
- (3) Penetapan batas sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 32
- (1) Konservasi dilaksanakan dengan tujuan :
- a. menjaga kelestarian ekosistem pesisir;
- b. melindungi alur migrasi ikan, biota laut dan habitatnya; dan
- c. melindungi situs budaya tradisional.
- (2) Kawasan konservasi perairan yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem dengan tujuan antara lain untuk melindungi :
- a. sumberdaya ikan;
- b. jalur migrasi ikan dan spesies langka;
- c. tempat pemijahan dan pengasuhan ikan;
- d. daerah yang diatur oleh adat istiadat; dan
- e. ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan.
- (3) Pengusulan status kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 33
Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dibagi atas 3 (tiga) Zona, yaitu :
- a. zona inti;
- b. zona penyangga; dan
- c. zona pemanfaatan terbatas.
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 34
Daerah menetapkan kawasan konservasi perairan, yang meliputi :
- a. suaka perikanan; dan
- b. kawasan konservasi laut daerah yang bersifat lintas batas Kabupaten.
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 35
Kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dilakukan dengan tujuan :
- a. menjamin kelangsungan fungsi-fungsi ekosistem;
- b. melindungi terumbu karang dan biota laut secara berkelanjutan;
- c. menjamin pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan;
- d. menjamin pemanfaatan sumberdaya pesisir sebagai obyek pendidikan, penelitian, budidaya laut dan pariwisata; dan
- e. melindungi keberadaan lokasi kearifan lokal dan/atau hak-hak tradisional laut.
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 36
Penetapan kawasan konservasi perairan mengikuti tata cara :
- a. pengusulan dilakukan melalui konsultasi publik; dan
- b. perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh instansi yang berwenang.
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 37
- (1) Daerah dapat menetapkan bagian tertentu dari wilayah pesisir sebagai kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36.
- (2) Kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keenam Kawasan Budidaya
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 38
Penetapan kawasan budidaya bertujuan untuk :
- a. menjamin kelangsungan pembangunan sosial-ekonomi dan pemanfaatan sumberdaya pesisir secara berkelanjutan;
- b. melindungi fungsi-fungsi ekologis, keanekaragaman hayati dan kelangsungan prosesproses alamiah;
- c. dimanfaatkan sebagai obyek penelitian, pendidikan dan pariwisata;
- d. mengembangkan model pengelolaan wilayah pesisir terpadu;
- e. mengembangkan model pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat secara kolaboratif; dan
- f. mempertahankan budaya atau kearifan lokal yang berwawasan lingkungan.
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 39
- (1) Proses pengusulan dan penetapan budidaya dilakukan oleh institusi yang ada disertai dengan batas-batas geografis melalui tahapan indentifikasi calon kawasan, usulan calon kawasan, seleksi calon kawasan, penilaian potensi kawasan, rekomendasi/persetujuan kawasan melalui konsultasi publik.
- (2) Pengelolaan kawasan budidaya meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 40
- (1) Pengelolaan kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan dilaksanakan
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 41
- (1) Reklamasi kawasan pesisir dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan daya dukung lingkungan wilayah pesisir dan sumberdaya pesisir ditinjau dari aspek teknis, lingkungan dan sosial ekonomi.
- (2) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. menjaga keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat pesisir;
- b. menjaga keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir; dan
- c.
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 42
- (1) Rehabilitasi ekosistem di wilayah pesisir wajib dilakukan dengan ## BAB VIII
PERIZINAN
Bagian Kesatu Pengendalian
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 43
- (1) Kegiatan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir di dalam zona dikendalikan dengan sistem perizinan.
- (2) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengindikasikan jenis dan jumlah izin yang akan diberikan.
- (3) Sistem dan mekanisme perizinan mengacu pada dokumen perencanaan.
Bagian Kedua
Sistem dan Mekanisme
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 44
- (1) Sistem dan mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) harus disesuaikan dengan :
- a. rencana zonasi dan rencana pengelolaan; dan
- b. persyaratan analisis mengenai dampak lingkungan.
- (2) Permohonan izin ditolak apabila :
- a. tidak sesuai dengan ketentuan dalam rencana zonasi dan rencana pengelolaan;
- b. mengandung ancaman yang serius terhadap pelestarian wilayah pesisir;
- c. tidak didukung bukti ilmiah;
- d. menimbulkan kerusakan yang diperkirakan tidak dapat dipulihkan; atau
- e. memanfaatkan sumberdaya pesisir secara berlebihan.
- (3) Ketentuan mengenai sistem dan mekanisme perizinan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Persyaratan
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 45
- (1) Setiap pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) wajib memiliki izin dengan memenuhi persyaratan teknis dan administrasi.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kesesuaian dengan rencana zonasi dan/atau rencana sub-zona;
- b. besaran dan volume pemanfaatan sesuai dengan hasil konsultasi publik.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. dokumen administrasi sesuai dengan rencana pengelolaan;
- b. rencana dan pelaksanaan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir.
- (4) Proses pemberian izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumuman secara terbuka.
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 46
Ketentuan mengenai persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - JAMINAN LINGKUNGAN
Pasal 47
- (1) Setiap orang yang hendak melakukan pengusahaan di wilayah pesisir wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. menyiapkan izin pengusahaan;
- b. membuat kajian lingkungan;
- c. membuat rencana rehabilitasi dan perencanaan perlindungan lingkungan hidup;
- d. membuat rencana pelibatan dan pemberdayaan masyarakat pesisir.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan hak pengusahaan di wilayah pesisir setelah terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal kegiatan pengusahaan wilayah pesisir menimbulkan dampak yang merugikan bagi pihak-pihak tertentu, maka penanggung jawab kegiatan wajib memberikan ganti rugi kepada pihak-pihak tertentu yang terkena dampak tersebut.
- (4) Jumlah ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan
BAB IX - JAMINAN LINGKUNGAN
Pasal 48
- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diwajibkan :
- a. membuat kajian lingkungan;
- b. membuat rencana rehabilitasi dan perlindungan lingkungan; dan
- c. membuat rencana pelibatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Setiap usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ## BAB X MITIGASI BENCANA
BAB IX - JAMINAN LINGKUNGAN
Pasal 49
- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan mitigasi yang memuat prosedur pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan akibat bencana alam wilayah pesisir.
- (2) Dalam keadaan yang membahayakan, Pemerintah Daerah mengambil tindakan darurat guna keperluan pencegahan dan penanggulangan bencana pesisir.
- (3) Penetapan keadaan yang membahayakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Pimpinan DPRD.
KEMITRAAN
BAB XI - KEMITRAAN
Pasal 50
- (1) Dalam upaya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dibentuk mitra bahari sebagai forum kerjasama antara Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi, Tokoh Masyarkat dan Dunia Usaha.
- (2) Mitra bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau Dunia Usaha.
- (3) Kegiatan mitra bahari difokuskan pada :
- a. pendampingan dan/atau penyuluhan;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. penelitian terapan; dan
- d. rekomendasi kebijakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan mitra bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XII - PENGHARGAAN
Pasal 51
- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perorangan dan/atau kelompok masyarakat yang telah menunjukkan dedikasi dan prestasi dalam pengelolaan wilayah pesisir.
- (2) Syarat dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN
BAB XIII - MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN
Pasal 52
Monitoring dan/atau evaluasi diselenggarakan untuk pengendalian dan menjamin pengelolaan sumberdaya pesisir secara terpadu dan berkelanjutan.
BAB XIII - MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN
Pasal 53
Pengawasan terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya pesisir dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi terkait bersama organisasi pengelola wilayah pesisir.
BAB XIII - MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN
Pasal 54
Pengawasan oleh masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
LEMBAGA KOORDINASI PENGELOLA WILAYAH PESISIR
Bagian Kesatu Pembentukan Organisasi Pengelola
BAB XIV - LEMBAGA KOORDINASI PENGELOLA WILAYAH PESISIR
Pasal 55
- (1) Pengelolaan wilayah pesisir dikoordinir oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk organisasi pengelola wilayah pesisir yang disebut lembaga koordinasi pengelola wilayah pesisir yang bersifat independen untuk melaksanakan tugas, fungsi dan peran koordinasi pengelolaan wilayah pesisir.
- (3) Keanggotaan lembaga koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Instansi Terkait, Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Dunia Usaha dan Pihak-ihak lain yang dianggap perlu.
- (4) Struktur organisasi, tugas dan fungsi lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Kedudukan dan Tugas Pokok
BAB XIV - LEMBAGA KOORDINASI PENGELOLA WILAYAH PESISIR
Pasal 56
- (1) Lembaga koordinasi pengelola wilayah pesisir merupakan lembaga non-struktural yang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Lembaga koordinasi pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu penyusunan dan perumusan kebijakan serta strategi pengelolaan wilayah pesisir.
Fungsi Lembaga Koordinasi Wilayah Pesisir
BAB XIV - LEMBAGA KOORDINASI PENGELOLA WILAYAH PESISIR
Pasal 57
Pada tahap perencanaan, lembaga koordinasi pengelola berfungsi :
- a. mengoordinasikan perencanaan dan pemanfaatan ruang sumberdaya pesisir;
- b. memfasilitasi peran serta masyarakat dalam perumusan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir;
- c. mengupayakan transparansi penyusunan dokumen perencanaan; dan
- d. memfasilitasi pelaksanaan mitigasi bencana di wilayah pesisir.
BAB XIV - LEMBAGA KOORDINASI PENGELOLA WILAYAH PESISIR
Pasal 58
Pada tahap pelaksanaan, lembaga koordinasi pengelola berfungsi :
- a. mengoordinasikan pelaksanaan pemanfaatan ruang sumberdaya pesisir;
- b. menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir;
- c. mengoordinasikan bantuan teknis dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir;
- d. memfasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengawasan khususnya terhadap kegiatan yang memiliki izin;
- e. memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam pemanfaatan ruang dan/atau sumberdaya pesisir;
- f. menyiapkan dan menjalankan pusat informasi pesisir;
- g. melakukan pengkajian terhadap kondisi lingkungan pesisir yang berkaitan dengan rencana pemanfaatan ruang sumberdaya pesisir; dan
- h. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dampak pemanfaatan ruang dan sumberdaya pesisir.
KERJA SAMA ANTAR DAERAH
BAB XV - KERJA SAMA ANTAR DAERAH
Pasal 59
- (1) Dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir dapat dilakukan kerjasama antarkabupaten, Kabupaten dan Kota, Kabupaten dan Desa serta antar desa.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi eksploitasi, eksplorasi, pendayagunaan sumberdaya pesisir, penanggulangan bencana pesisir, pendidikan, dan penelitian serta pengembangan sumberdaya manusia.
LARANGAN
BAB XVI - LARANGAN
Pasal 60
Setiap orang atau Badan Hukum dilarang :
- a. menambang karang baik karang lunak (soft coral) maupun karang keras (hard coral);
- b. mengambil biota terumbu karang di kawasan konservasi laut;
- c. menggunakan bahan peledak, bahan beracun dari bahan kimia maupun dari bahan alami dan/atau bahan lain yang dapat merusak ekosistem terumbu karang;
- d. menggunakan peralatan, cara dan metode lain yang merusak ekosistem terumbu karang;
- e. menggunakan cara dan metode yang dapat merusak ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik pesisir;
- f. melakukan konversi ekosistem mangrove di kawasan/zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekosistem pesisir;
- g. menebang mangrove untuk kegiatan industri, pemukiman dan/atau kegiatan lain tanpa izin;
- h. menggunakan cara dan metode yang dapat merusak padang lamun;
- i. melakukan penambangan pasir pada wilayah pesisir yang secara teknis, ekologis dan/atau sosial dapat mengakibatkan pengrusakan pantai dan pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
- j. melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis dan/atau sosial dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
- k. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis dan/atau sosial dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
- l. melakukan pembangunan fisik dan reklamasi pantai yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
- m. melakukan penebangan tegakan di daerah hulu sampai muara sungai dalam radius 200 meter dari bantaran sungai;
- n. membuang sampah di pantai dan/atau laut; dan
- o. Buang air besar di pantai.
PENYELESAIAN SENGKETA
BAB XVII - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 61
- (1) Penyelesaian sengketa pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir diupayakan melalui alternatif penyelesaian sengketa
BAB XVII - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 62
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. menerima, mencari, menyimpulkan dan meneliti keterangan, mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XVIII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 63
- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 45, dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan, pembekuan, pembatalan atau pencabutan izin.
- (2) Tata cara pemberian dan jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XVIII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 64
- (1) Orang atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) yang kegiatannya dapat menimbulkan pengrusakan lingkungan pesisir dan merugikan pihakpihak tertentu wajib memberikan ganti rugi.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan ## BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
BAB XVIII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 65
- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 62, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
PEMBIAYAAN
BAB XX - PEMBIAYAAN
Pasal 66
Segala biaya yang berkaitan dengan penegakan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Selayar.
BAB XXI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 67
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka semua Peraturan yang mengatur wilayah pesisir tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XXII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 68
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Penetapan: Ditetapkan di Benteng pada tanggal 28 Oktober 2011

Penandatangan: BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, SYAHRIR WAHAB

Penetapan: Diundangkan di Benteng pada tanggal 28 Oktober 2011

Penandatangan: SEKRETARIS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, ## ZAINUDDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2011 NOMOR 10