Unknown Unknown Nomor 5 Tahun 2017 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku 11 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POLEWALI MANDAR,
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2017;
- 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
SALINAN
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 13);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2017
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Polewali mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraaan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagaian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk meyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabuapten.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Kabupaten Polewali Mandar.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II TATA CARA PERHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Polewali Mandar dialokasikan secara merata dan berkeadilan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa, dihitung dengan bobot sebagai berikut :
- a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
- c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.
- (3) Perhitungan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
8. AF setiap Desa = {(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) +
(0,30 * Z4)} * (DDkab/kota - ADkab/kota)
Keterangan :
AF setiap Desa = Alokasi Formula Setiap Desa.
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Polewali Mandar.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Polewali Mandar.
- Z3 = rasio luas wilyah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten Polewali Mandar.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten Polewali Mandar.
- DDkab/kota
- = besaran Dana Desa Kabupaten/kota
- ADkab/kota = besaran Alokasi Dasar Kabupaten/kota
- (4) IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh Bupati ## BAB III PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Polewali Mandar ini.

## BAB IV

## MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

## Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan
- b. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

## Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Bupati melalui PPKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah PPKD menerima :
- a. surat permohonan pencairan Dana Desa Tahap I melalui Kepala SKPD yang membidangi pemerintahan Desa;
- b. surat pengantar pencairan Dana Desa dari Camat;
- c. peraturan Desa mengenai APBDesa;
- d. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
- e. rekomendasi pencairan Dana Desa dari Kepala SKPD yang membidangi pemerintahan Desa.

## Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah PPKD menerima :
- a. surat permohonan pencairan Dana Desa Tahap II Kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi pemerintahan Desa;
- b. surat pengantar pencairan Dana Desa dari Camat;
- c. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I; dan
- d. rekomendasi pencairan Dana Desa dari Kepala SKPD yang membidangi pemerintahan Desa.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menunjukkan paling kurang Dana Desa Tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen)

## BAB V

## PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

## Pasal 8

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

## Pasal 9

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih baik menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

## Pasal 10

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

## Pasal 11

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.

## BAB VI

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

## Pasal 12

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi pemerintahan Desa.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
- b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I.
- (3) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasal 13

- (1) Bupati melalui Camat melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan dan penggunaan Dana Desa.
- (2) Obyek pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa meliputi :
- a. pelaksanaan dan penggunaan Dana Desa;
- b. permasalahan, hambatan, dan solusi terhadap penggunaan Dana Desa; dan
- c. sisa Dana Desa di RKD.
- (3) Bupati melalui SKPD yang membidangi pemerintahan Desa melaksanakan sosialiasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan dan penggunaan Dana Desa kepada pemerintah Kecamatan dan pemerintahan Desa.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi pemerintahan Desa.

## Pasal 14

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evalausi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c ditemukan Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati melalui kepala SKPD yang membidangi pemerintahan Desa :
- a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
- b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa tahun sebelumnya.
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa Dana Desa tersebut.
- (4) Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan peraturan desa tentang Perubahan APBDesa dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan desa tentang Perubahan APBdesa atau dicantumkan dalam laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APBDesa.

## BAB VIII

## SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 15

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
- a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7;
- b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
- c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

## Pasal 16

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
- b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali Dana Desa dari RKUD ke RKD.
- (6) Dalam hal rancangan APBD tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa di RKUD tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan kepala Daerah tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

## Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, masih terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

## BAB IX

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Polewali Mandar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali pada tanggal 11 Januari 2017

BUPATI POLEWALI MANDAR, ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali pada tanggal 12 Januari 2017

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,


## ISMAIL, AM

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2017 NOMOR 5.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 12 Januari 2017

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

## Drs. RIJALUL GAIB, MM

Pangkat : Pembina TK. I

NIP

: 19670727 199403 1 017