PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO Nomor 1 Tahun 2013 tentang PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL (berlaku 31 Mei 2013)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa Palopo perlu peredaran minuman beralkohol di Kota mengalami pertumbuhan yang signifikan, maka pengawasan dan pengendalian;
- b. bahwa minuman beralkohol mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan dan moral masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 32 Tahun 2004 tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pengawasannya tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/MDAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, maka perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.
Mengingat : 1.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah berapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undand Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 09/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Perdagangan;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43/M- DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran dan Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2010;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO
DAN
WALIKOTA PALOPO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kota Palopo;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai penyelenggara pemerintah daerah;
3. Walikota adalah Walikota Palopo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo;
5. Minuman beralkohol, adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi;
6. Minuman beralkohol pabrikan adalah minuman beralkohol yang diproduksi secara pabrikasi dan dikemas dalam kemasan dan merk tertentu.
7. Minuman beralkohol hasil pengolahan secara tradisional adalah minuman beralkohol yang diproduksi secara sederhana/tradisional dan tidak dikemas secara khusus dan tidak diberi merk/label tertentu .
8. Izin adalah izin tertulis yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan peredaran minuman beralkohol;
9. Pengawasan minuman beralkohol adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka mengendalikan penjualan dan konsumsi minuman beralkohol;
10. Pengendalian minuman beralkohol adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka menekan jumlah peredaran minuman beralkohol
11. Pengedaran minuman beralkohol, adalah kegiatan usaha menyalurkan minuman beralkohol untuk diperdagangkan dalam wilayah Kota Palopo;
12. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi;
13. Penjualan Langsung Minuman Beralkohol adalah kegiatan orang pribadi dan atau badan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan;
14. Pengeceran minuman beralkohol adalah kegiatan usaha yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan;
15. Penyidik, adalah Penyidik POLRI dan penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
16. Tim Ahli adalah Tim yang ditunjuk untuk menentukan jenis dan tingkat kadar minuman beralkohol;
17. Penuntut, adalah Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
18. Hotel, Restoran, Pub, Bar dan Kafe adalah sebagaimana yang diatur dan ditetapkan dalam peraturan kepariwisataan ;
19. Kawasan Khusus, adalah suatu kawasan yang mempunyai batas-batas tertentu dan ditentukan olehWalikota;
20. Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) yang selanjutnya disingkat TBB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan /atau barang asal Daerah Pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
JENIS DAN KADAR MINUMAN BERALKOHOL
BAB II - JENIS DAN KADAR MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 2
JENIS DAN KADAR MINUMAN BERALKOHOL
BAB II - JENIS DAN KADAR MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 4
- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk mengumumkan jenis dan nama /merek minuman beralkohol hasil pabrikasi yang tidak dapat diedarkan di Daerah Kota Palopo.
- (2) Pengumuman jenis dan nama/merek minuman beralkohol yang tidak dapat diedarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Walikota dan disampaikan kepada semua Instansi Pemerintah, Organisasi Masyarakat lembaga non Pemerintah, Warung-warung makan, warung-warung minuman, restoran-restoran, Bar, Kafe, Hotel-Hotel, penginapan dan sejenisnya.
- (3) Pengumuman jenis dan nama/merek minuman beralkohol yang tidak dapat diedarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperbaharui sejalan dengan perubahan jenis dan nama/merek minuman beralkohol yang diproduksi.
IZIN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL
BAB III - IZIN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 5
- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan minuman beralkohol tanpa izin
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tata cara dan prosedur permohonan izin diatur dengan Peraturan Walikota.
PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL
BAB IV - PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 6
Setiap orang pribadi atau badan dilarang melakukan penjualan langsung minuman beralkohol hasil pabrikasi, kecuali pada hotel, restoran, bar/Pub kafe dan pada tempat atau kawasan tertentu yang diberi izin dan telah ditetapkan oleh Walikota.
BAB IV - PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 7
- (1) Penjualan langsung minuman beralkohol hasil pengolahan secara tradisional hanya diizinkan pada tempat-tempat tertentu yang telah ditetapkan oleh Walikota;
- (2) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikonsumsi pada tempat-tempat penjualan langsung dan waktu-waktu tertentu yang ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Penjualan langsung minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak boleh membuat keributan dan mengganggu lingkungan sekitar;
- (4) Khusus pada acara-acara tertentu, dapat mengkonsumsi minuman beralkohol diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan setelah mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
BAB IV - PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 8
- (1) Pengelola hotel, restoran, pub, bar dan kafe dilarang melakukan penjualan langsung minuman beralkohol hasil pabrikasi di luar kawasan dan/atau diluar tempat pengelolaannya masing-masing.
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menjual langsung minuman beralkohol hasil pabrikasi kepada tamu atau pengunjung apabila dikonsumsi ditempat itu.
BAB IV - PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 9
- (1) Pengeceran minuman beralkohol golongan A oleh pengecer hanya boleh dilakukan di toko/swalayan dan ditempatkan pada tempat tertentu yang tidak setiap orang mudah melihatnya.
- (2) Pengeceran minuman beralkohol golongan B dan C hanya boleh dilakukan di Toko Bebas Bea (TBB) dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengawasan Peredaran minuman beralkohol.
BAB IV - PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 10
Penjual langsung dan pengecer tidak diperkenankan menjual minuman beralkohol kepada pembeli yang belum berumur 21 Tahun.
BAB IV - PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 11
- (1) Tempat-tempat mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan pasal 7 dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, atau lokasi tertentu lainnya.
- (2) Radius dan/atau jarak tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN Hak
Pasal 12
Pengelola hotel, restoran, bar, pub, cafe dan atau kawasan khusus serta tempat-tempat tertentu yang telah memperoleh izin menjual minuman beralkohol berhak :
- a. mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang dapat mengganggu kelangsungan usahanya.
- b. melarang pembeli yang belum berumur 21 tahun untuk memasuki hotel, restoran, kafe, bar, pub atau kawasan khusus dan tempat-tempat tertentu tersebut hanya dengan maksud untuk meminum minuman beralkohol.
- c. membatasi pemberian minuman beralkohol apabila yang meminum terlihat tanda-tanda akan mabuk.
Kewajiban
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN Hak
Pasal 13
Pengelola hotel, restoran, bar, pub dan cafe dan atau kawasan khusus dan tempat-tempat tertentu yang telah memperoleh izin menjual minuman beralkohol ber kewajiban :
- a. melakukan pengamanan untuk kepentingan usahanya.
- b. Memiliki izin-izin sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan yang berlaku.
- c. Membayar pajak dan retribusi yang berkaitan dengan usahanya kepada daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Khusus pengelola minuman beralkohol hasil pabrikasi
5. -Membuat daftar jenis minuman beralkohol yang di edarkan dan di cantumkan dalam daftar menu minuman.
6. -Melaporkan jenis dan nama/merk minuman beralkohol yang di edarkan kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk.
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN Hak
Pasal 14
Setiap orang atau badan yang memiliki lebih dari satu tempat penjualan/peredaran minuman beralkohol, wajib memiliki izin tersendiri untuk masing-masing tempat yang baru.
PEMBINAAN
BAB VI - PEMBINAAN
Pasal 15
- (1) Untuk mengantisipasi dan atau menanggulangi penyalahgunaan peredaran minuman beralkohol Pemerintah Kota wajib mengadakan Penertiban secara terprogram dan berkelanjutan.
- (2) Untuk melakukan Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah membentuk Tim Terpadu yang dapat terdiri atas Unsur : a. POLRI;
- b. TNI;
- c. Polisi Pamong Praja;
- d. Dinas Kesehatan;
- e. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan;
- f. Bagian Hukum;
- g. Tokoh-tokoh Agama dan Tokoh-tokoh adat;
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam penegakan Perda.
- (4) Pemerintah Daerah menganggarkan dalam APBD untuk biaya operasional Tim Terpadu.
BAB VI - PEMBINAAN
Pasal 16
- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dalam rangka penanggulangan bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol yang mengandung unsur memabukkan.
- (2) Dinas Kesehatan ditunjuk dan bertanggungjawab terhadap pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk antara lain :
- a. Penyuluhan mengenai bahaya mengkonsumsi minuman yang beralkohol.
- b. Pembinaan terhadap Pengelola Hotel, Restoran, Pub dan Café yang memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 serta kawasan khusus sebagaimana dimaksud Pasal 7.
- c. Rehabilitasi terhadap korban pecandu.
BAB VI - PEMBINAAN
Pasal 17
- (1) Dalam rangka pembinaan, oleh Dinas Kesehatan dapat membentuk tim pembinaan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur-unsur terkait .
BAB VII - LARANGAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Pasal 18
Pasal 18
- (1) Setiap pegawai negeri, pejabat Negara atau yang disamakan dengan Pegawai Negeri
BAB VII - LARANGAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Pasal 18
Pasal 19
- (1) Bagi pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dapat dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Bagi mereka yang bukan Pegawai Negeri Sipil berlaku ketentuan perundangundangan yang lain.
BAB VII - LARANGAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Pasal 18
Pasal 20
- (1) Bagi setiap orang atau badan yang selama ini mengedarkan atau menjual minuman beralkohol selain yang dimaksud dalam pasal 6, pasal 7 dan Pasal 9 segera menghentikan usahanya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada mereka diberikan peringatan tertulis yang bersifat persuasif untuk menghentikan usahanya secara sukarela.
- (3) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan belum menghentikan usahanya secara sukarela sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), maka pemerintah kota menghentikan secara paksa dan kepadanya dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini maupun ## BAB IX KETENTUAN PIDANA
BAB VII - LARANGAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Pasal 18
Pasal 21
Terhadap pengedar dan/atau penjual minuman beralkohol ditempat selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Pasal 7, dan pasal 9 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan dan denda.
BAB VII - LARANGAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Pasal 18
Pasal 22
- (1) Pelanggaran terhadap peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan kurungan dan paling lama 6 (enam) bulan kurungan dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengedar atau penjual sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dibebani biaya pemusnahan apabila minuman beralkohol yang disita, diputuskan untuk dimusnahkan memerlukan biaya pemusnahan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan ketentuan ancaman pidana lain ## BAB X
PENYIDIKAN
BAB VII - LARANGAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Pasal 18
Pasal 23
- (1) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kewenangan :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2004 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

Penetapan: Ditetapkan di Palopo pada tanggal 31 Mei 2013

Penandatangan: WALIKOTA PALOPO, P. A. TENRIADJENG

Penetapan: Diundangkan di Palopo pada tanggal 31 Mei 2013

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO, ## SYAMSUL RIZAL SYAM LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2013 NOMOR 01
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG
## PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL
## I. PENJELASAN UMUM
Minuman beralkohol sangat berkaitan erat dengan kesehatan dan moral. Kandungan alkohol di dalamnya, jika diminum dalam jumlah yang banyak dan terus menerus dapat beresiko pada hilangnya kesadaran seseorang yang menyebabkan seseorang menjadi mabuk.
Secara sosial, efek dari minuman beralkohol sering dan banyak dijumpai. Dalam beberapa kasus kejahatan yang terjadi, sering dijumpai bahwa seseorang melakukan tindakan kejahatan karena yang bersangkutan di bawah pengaruh minuman beralkohol.
Selama ini, pengaturan tentang peredaran minuman beralkohol di Kota Palopo telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 32 Tahun 2004, namun dalam perkembangannya masih terdapat kelemahan dalam penegakannya, khususnya ketentuan yang mengatur tentang minuman keras tradisional (ballo) serta pengaturan mengenai jarak tempat yang dibolehkan menjual minuman keras yang diberi izin dari lokasi kantor, sekolah dan tempat-tempat ibadah. Begitupun dengan judul Peraturan daerah dimaksud yang terdapat kata 'Larangan' sementara di sisi lain kandungan bab, pasal maupun ayat-ayat dari Perda tersebut justru tidak melarang, sehingga banyak kalangan menilai bahwa Peraturan Daerah ini sangat kontroversial karena hal tersebut.
Peraturan Daerah sebagai salah satu sumber hukum di daerah yang merupakan payung hukum sebagai legalitas atas pengaturan dan pengendalian suatu hal yang dipandang perlu dilakukan, sehingga jika dikaitkan dengan permasalahan yang timbul sehubungan dengan peredaran minuman beralkohol dan efeknya baik dari segi kesehatan maupun moral bangsa, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pengawasannya dengan mengatur kembali tentang Peredaran Minuman Beralkohol dan Pengawasannya.
Dengan lahirnya Peraturan Daerah ini, diharapkan nantinya peredaran minuman beralkohol serta dampak negatif yang ditimbulkannya dapat diminimalisir, sehingga asas fungsional, asas kepastian hukum, dan asas transparansi, dalam pelaksanaan otonomi Daerah dapat terlaksana dengan baik.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
: Cukup jelas ;
PENJELASAN
Pasal 2
s/d 6 : cukup jelas