PERATURAN BUPATI TRENGGALEK Nomor 6 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR HONORARIUM KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku 5 Februari 2015)
Pembukaan
Menimbang
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR HONORARIUM KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TRENGGALEK,
- a. bahwa sehubungan dengan honorarium instruktur/narasumber/pengajar untuk kegiatan penataran/penyuluhan/kursus/bimbingan teknis /sosialisasi dari Pemerintah Pusat/ Provinsi/Instansi Vertikal belum diatur dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 77 Tahun 2014 tentang Standar Honorarium Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2015, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 77 Tahun 2014 tentang Standar Honorarium Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2015 perlu dilakukan penyempurnaan;
Mengingat
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 77 Tahun 2014 tentang Standar Honorarium Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2015;
2. : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trengggalek Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR HONORARIUM KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2015.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran angka 1 romawi II Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 77 Tahun 2014 tentang Standar Honorarium Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 77) diubah sehingga Lampiran romawi II berbunyi sebagai berikut:

## II. HONORARIUM PENYELENGGARAAN PENATARAN, BIMTEK

| No. | JENIS HONORARIUM | JABATAN | SATUAN | HARGA SATUAN (Rp) | KETERANGAN |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Honorarium instruktur/ narasumber/pengajar /moderator untuk kegiatan penataran/ penyuluhan/kursus/bimtek /sosialisasi | | | | |
| 1 | Honorarium instruktur/ narasumber/pengajar /moderator untuk kegiatan penataran/ penyuluhan/kursus/bimtek /sosialisasi | Dari Dalam Daerah | Dari Dalam Daerah | Dari Dalam Daerah | Dari Dalam Daerah |
| 1 | Honorarium instruktur/ narasumber/pengajar /moderator untuk kegiatan penataran/ penyuluhan/kursus/bimtek /sosialisasi | Pejabat Eselon II/yang disetarakan | O/JP | 350.000,00 | |
| 1 | Honorarium instruktur/ narasumber/pengajar /moderator untuk kegiatan penataran/ penyuluhan/kursus/bimtek /sosialisasi | Pejabat Eselon III/yang disetarakan | O/JP | 250.000,00 | |
| 1 | Honorarium instruktur/ narasumber/pengajar /moderator untuk kegiatan penataran/ penyuluhan/kursus/bimtek /sosialisasi | Pejabat Eselon IV kebawah/yang disetarakan | O/JP | 175.000,00 | |
| 1 | Honorarium instruktur/ narasumber/pengajar /moderator untuk kegiatan penataran/ penyuluhan/kursus/bimtek /sosialisasi | Widyaiswara | O/JP | 350.000,00 | |
| 1 | Honorarium instruktur/ narasumber/pengajar /moderator untuk kegiatan penataran/ penyuluhan/kursus/bimtek /sosialisasi | Tokoh Masyarakat | O/JP | 350.000,00 | |
| 1 | Honorarium instruktur/ narasumber/pengajar /moderator untuk kegiatan penataran/ penyuluhan/kursus/bimtek /sosialisasi | Pejabat Instansi Vertikal | O/JP | 600.000,00 | |
| 1 | Honorarium instruktur/ narasumber/pengajar /moderator untuk kegiatan penataran/ penyuluhan/kursus/bimtek /sosialisasi | Dari Luar Daerah/Pemerintah Pusat/Provinsi | Dari Luar Daerah/Pemerintah Pusat/Provinsi | Dari Luar Daerah/Pemerintah Pusat/Provinsi | Dari Luar Daerah/Pemerintah Pusat/Provinsi |
| 1 | Honorarium instruktur/ narasumber/pengajar /moderator untuk kegiatan penataran/ penyuluhan/kursus/bimtek /sosialisasi | Instruktur/Naras umber/Pengajar | O/JP | 400.000,00 | Besaran ini dapat ditentukan lain sesuai MOU/Perjanjian/berdasarkan standar pihak kedua |
| 1 | Honorarium instruktur/ narasumber/pengajar /moderator untuk kegiatan penataran/ penyuluhan/kursus/bimtek /sosialisasi | | | | |

| | | Menteri/pejabat setingkat menteri/pejabat negara lainnya yang disetarakan | O/JP | 1.700.000,00 | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| | | Pejabat Eselon I/ yang disetarakan | O/JP | 1.400.000,00 | |
| | | Pejabat Eselon II/ yang disetarakan | O/JP | 1.000.000,00 | |
| | | Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan | O/JP | 900.000,00 | |
| | | Pakar / Praktisi / Pembicara Khusus | O/JP | 1.500.000,00 | |
| 2 | Honorarium untuk kepanitiaan penyelenggaraan penataran / penyuluhan / kursus / bimtek / sosialisasi | Kegiatan penyelenggaraan kurang dari 1 minggu | Kegiatan penyelenggaraan kurang dari 1 minggu | Kegiatan penyelenggaraan kurang dari 1 minggu | Kegiatan penyelenggaraan kurang dari 1 minggu |
| | | Pembina | O/K | 300.000,00 | |
| | | Pengarah | O/K | 250.000,00 | |
| | | Ketua | O/K | 200.000,00 | |
| | | Wakil Ketua | O/K | 150.000,00 | |
| | | Sekretaris | O/K | 150.000,00 | |
| | | Anggota | O/K | 100.000,00 | |
| | | Kegiatan penyelenggaraan 1 minggu s.d. 2 minggu | Kegiatan penyelenggaraan 1 minggu s.d. 2 minggu | Kegiatan penyelenggaraan 1 minggu s.d. 2 minggu | Kegiatan penyelenggaraan 1 minggu s.d. 2 minggu |
| | | Pembina | O/K | 325.000,00 | |
| | | Pengarah | O/K | 275.000,00 | |
| | | Ketua | O/K | 225.000,00 | |
| | | Wakil Ketua | O/K | 175.000,00 | |
| | | Sekretaris | O/K | 175.000,00 | |

Anggota

O/K

125.000,00

Kegiatan penyelenggaraan lebih dari 2 minggu s.d. 3 minggu

Pembina

O/K

350.000,00

Pengarah

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

O/K

O/K

O/K

O/K

300.000,00

250.000,00

200.000,00

200.000,00

Anggota

O/K

150.000,00

| Kegiatan penyelenggaraan lebih dari 3 minggu s.d. 4 minggu | Kegiatan penyelenggaraan lebih dari 3 minggu s.d. 4 minggu | Kegiatan penyelenggaraan lebih dari 3 minggu s.d. 4 minggu | Kegiatan penyelenggaraan lebih dari 3 minggu s.d. 4 minggu |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Pembina | O/K | 375.000,00 | |
| Pengarah | O/K | 325.000,00 | |
| Ketua | O/K | 275.000,00 | |
| Wakil Ketua | O/K | 225.000,00 | |
| Sekretaris | O/K | 225.000,00 | |
| Anggota | O/K | 175.000,00 | |
| Kegiatan penyelenggaraan lebih dari 4 minggu | Kegiatan penyelenggaraan lebih dari 4 minggu | Kegiatan penyelenggaraan lebih dari 4 minggu | Kegiatan penyelenggaraan lebih dari 4 minggu |
| Pembina | O/K | 400.000,00 | |
| Pengarah | O/K | 350.000,00 | |
| Ketua | O/K | 300.000,00 | |
| Wakil Ketua | O/K | 250.000,00 | |
| Sekretaris | O/K | 250.000,00 | |
| Anggota | O/K | 200.000,00 | |

| 3 | Honorarium peserta penataran/penyuluhan/kursus /bimtek/sosialisasi | Peserta | OH | 60.000,00 | |
|-----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 4 | Honorarium Petugas Penataan Acara / Keprotokolan | Honorarium Petugas Penataan Acara / Keprotokolan | Honorarium Petugas Penataan Acara / Keprotokolan | Honorarium Petugas Penataan Acara / Keprotokolan | Honorarium Petugas Penataan Acara / Keprotokolan |
| | | Pembawa Acara dan Dirigen | | | |
| | | Petugas dari Tingkat Kabupaten | OH | 100.000,00 | |
| | | Petugas dari Tingkat Provinsi | OH | 300.000,00 | |
| | | Petugas dari Tingkat Pusat | OH | 500.000,00 | |
| | | Pelatih Upacara Tingkat Kabupaten | Orang / Kegiatan Upacara | 100.000,00 | |
| 5 | Honorarium sebagai Narasumber untuk Forum Pimpinan Daerah | Pejabat Pimpinan dan Anggota FORPIMDA | Orang/Jam | 750.000,00 | |

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.


Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 5 Februari 2015 BUPATI TRENGGALEK, MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek

pada tanggal 5 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, TTD ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 NOMOR 6 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,