PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN Nomor TAHUN Tahun 2016 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang› undang Nomor 9 Tahun 2015, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
- Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indnesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 ten tang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
28. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 690);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 9 /E) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 2/E);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Ka bu paten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 3/A);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2015 Nomor 2/ A).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN dan
BUPATI BANGKALAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.
Pasal 1
- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Perubahan Ekuitas;
- f. Laporan Arus Kas;
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
Pasal 2
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2015 sebagai berikut:
- a. Pendapatan
Rp 1. 787.701 .828.638,43
- b. Belanja
Rpl.838.357.542.932,99
Surplus/(Defisit)
Rp (50.655.714.294,56)
- c. Pembiayaan
- Penerimaan
- Pengeluaran Pembiayaan Netto
Rp 255.699.805.298,81
Rp 7.550.000.000,00
Rp 248.149.805.298,81
Pasal 3
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp( 16.895.667 .211,39) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran pendapatan
setelah perubahan
Rpl.804.597.495.849,82
- b. Realisasi Selisih le bih / (kurang)
Rp 1. 787.701.828.638,43
Rp (16.895.667.211 ,39)
2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(215.500.813.896,83) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran belanja setelah perubahan
Rp2.053.858.356.829,82
- b. Realisasi
Rpl.838.357.542.932,99
Selisih le bih / (kurang)
Rp (215.500.813.896,83)
3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ (defisit) sejumlah Rpl 98.605.146.685,44 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Surplus/ (defisit)
4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pem biayaan sejumlah Rp(2.123.555.681, 19) dengan nncian sebagai berikut:
- a. Anggaran penerimaan
setelah perubahan
- b. Realisasi
Selisih le bih / (kurang)
Rp(249. 260. 860. 980, 00)
Rp (50.655.714.294,56)
Rp 198.605.146.685,44
pembiayaan setelah perubahan
- b. Realisasi
Selisih lebih/ (kurang)
Rp 257.823.360.980,00
Rp 255.699.805.298,81
Rp
(2.123.555.681,19)
5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp(l.012.500.000,00) dengan nnc1an sebagai berikut:
- a. Anggaran pengeluaran
pembiayaan setelah perubahan
Rp 8.562.500.000,00
- b. Realisasi Selisih lebih/ (kurang)
Rp 7.550.000.000,00
Rp (1.012.500.000,00)
6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp( 1.111.055.681, 19) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran pembiayaan setelah perubahan
- b. Realisasi Selisih le bih / (kurang)
Rp 249.260.860.980,00
Rp 248.149.805.298,81
Rp (1.111.055.681,19)
Pasal 4
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2015 sebagai berikut:
- a. Saldo Anggaran Lebih Awal
Rp 187.125.855.618,00
- b. Penggunaan SAL se bagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/ SiKPA)
- d. Saldo Anggaran Lebih Akhir
Rp(187.125.855.618,00)
Rp 0,00
Rpl 97.494.091.004,25
Rpl 97.494.091.004,25
Pasal 5
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2015 sebagai berikut:
Jumlah aset
Jumlah kewajiban
- c. Jumlah ekuitas
Rp3.087.230.879.122,89
Rp 167.866.093.422,90
Rp2.9 l 9.364.785.699,99
Pasal 6
Laporan Operasional sebagaimana Desember 2015 sebagai berikut: Pasal 1 huruf d per 31
- a. Pendapatan - LO
- b. Behan
Surplus/ (Defisit)
Rpl .942.812.630.551,60
Rp 1.631.371. 94 7 .684,48
Rp 311.440.682.867,12
- c. Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional
- Surplus Non Operasional - LO
- Defisit Non Operasional - LO
- Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional
Surplus (Defisit) - LO
Rp
Rp
Rp
0,00
844.654.745,00
{844.654.745,00)
Rp 310.596.028.122, 12
Pasal 7
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana Pasal 1 huruf e per 31 Desember 2015 sebagai berikut:
- a. Ekuitas Awal Surplus (Defisit) - LO
- b. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
- Lain-lain
- c. Ekuitas Akhir
Rp2.609.655.071.419,52 Rp 310.596.028.122, 12
Rp {886.313.841,65) Rp2.919.364.785.699,99
Pasal 8
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut:
- a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2015
Rp 187.125.855.618,00
- b. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi
Rp 429.776.069.776, 15
arus kas bersih dari Aktivitas
Investasi Aset Non Keuangan
Rp (487.981.784.070,71)
- d. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan
Rp 68.573.949.680,81
- e. Arus kas Bersih dari aktivitas Transitoris
Rp
256,00
- f. Saldo kas akhir
per 31 Desember 2015
Rp
197.494.091.260,25
Terdiri Dari :
1. Saldo Akhir Kas di BUD
Rp 181.705.746.865,88
2. Saldo Akhir Kas di RSUD
Rp
4.161.304.040,61
3. Saldo Akhir Kas di Bendaharawan SKPD
Rp
11.627.040.353,76
Pasal 9
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pasal 10
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I

Lampiran 1.1

Lampiran 1.2

Lam piran I. 3

Lam piran I. 4

Lampiran 1.5

Lampiran 1.6

Lam pi ran I. 7

Lampiran 1.8

Lam pi ran I. 9

Lampiran I. 10

Lam piran I. 11

Lampiran 1.12

Laporan realisasi anggaran;

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Per Jabatan;

Daftar piutang daerah;

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

Daftar dana cadangan daerah; dan

Daftar pmJaman daerah dan obligasi daerah.

b. Lampiran II

Neraca;

- C.

- Lampiran III

- d. Lampiran IV

- e. Lampiran V

- f.

- Lampiran VI

- g.

- Lam piran VII

- h. Lampiran VIII

Laporan Arus Kas;

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Perubahan EKuitas;

Catatan atas laporan keuangan

Ihktisar Laporan Keuangan Badan U saha Milik Daerah.

## Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

## Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan pada tanggal O 5 SE p 2016



N DAERAH KABUPATEN BANG KALAN TAHUN 2016 NOMOR 1/·A