PERATURAN BUPATI MA Nomor 1 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR: 1 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,
- a. bahwa agar standar biaya umum dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab, telah ditetapkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 42 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Dharrnasraya Tahun Angaran 2016;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Kebijakan Belanja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2016 yang efektif dan efisien khususnya terkait kebijakan belanja pegawai serta mengakomodir beberapa usulan penyesuaian standar biaya masukan dari beberapa SKPD lingkup Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 52 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 42 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Angaran 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 42 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2016;
- 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
- 3, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 269);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 52 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : ATAS BUPATI
PERUBAHAN PERATURAN DHARMASRAYA NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2016
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2016, diubah sebagai berikut :

1. Lampiran I Nomor IV Standar Biaya Penunjang Pelaksanaan Kegiatan awalnya 11 ditambah 1 (satu) poin menjadi 12 (dua belas) poin sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

## IV. STANDAR BIAYA PENUNJANG PELAKSANAAN -KEGIATAN

## 1. Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur

\_

OJ

25,000

36,000

| | | Uang Lembur | Uang Lembur | Uang Makan! | Uang Makan! |
|------|---------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| No | Uraian | _Satuan | Biaya vk {Rpl 7 | Satuan | Biaya {Rp} |
| 1._ | TES | Golongan I/ i | 'OF | -000__ | OH | 30.000 |
| 2._| | Golengan HI | QJ | 20.000 | OH | 32.000 |
| 3. | | Golongan IV __ | | | OH | |



- pekerjaan sangat mendesak diberikan uang lembur.
- c. Pekerjaan yang dilemburkan adalah pekerjaan yang betul-betul mendesak serta tidak bisa diselesaikan dalam jam dinas/ kerja;
- b. Batasan waktu kerja lembur pada hari kerja paling lama 4 (empat) jam sehari, sedangkan lembur pada hari libur paling lama 8 (delapan) jam sehari dengan batas paling lama 50 (lima puluh) jam sebulan, kecuali lembur untuk pengerjaan kegiatan tertentu) minimal atas perintah Sekretaris Daerah;
- d. Pejabat dan Pegawai yang melaksanakan iembur harus atas perintah Kepala Unit Kerja/dan atau pejabat eselon II yang dibuktikan dengan Surat Perintah Lembur (SPL) dan menandatangani daftar hadir;
- f. Bagi Aparatur yang melaksanakan tugas lembur di luar instansinya dapat dibayarkan apabila Surat Perintah Lembur (SPL) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan biayanya dibebankan pada DPA SKPD yang mempunyai kegiatan.
- e. KPA dan PPTK yang melaksanakan kegiatan penyiapan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan tidak dapat dibayarkan biaya lemburnya;
- g. Biaya lembur dan Uang makan lembur hanya diberikan pada Pejabat dan Pegawai pada SKPD yang bersifat koordinasi (Sekretariat Daerah, Bappeda, BKD dan DPPKD})

| No | Barang Uraion | Satuan | Biava (Rep} |
|------|-----------------|-------------------------|---------------|
| | Ketua | Orang/Tahun | 1,300,000 |
| 1_ | | Sekretaris | | 1.200.000 |
| 2__| | Anggota | Qrang/Tahun Orang/Tahun | 1.100.000 |
| 3__| | | | 1.000.000 |
| | | Orang/Tahun | |

## Honorarium Panitia Penghapusan, Penilaian dan Penjualan Barang Milik Daerah

4\_\_|

Sekretariat

## Keterangan :

## Honorarium Tim Pelaksana Hibah Barang Milik Daerah 3.

Pembayaran honorarium Panitia Penghapusan, Penilaian dan Penjualan Barang Milik Daerah dibayarkan berdasarkan keputusan Bupati.

| | \Uraian | Hatuan | Biaya {Rp} |
|------|-------------|--------------|--------------|
| | Ketua | Orang /Tahun | 1.300.000 |
| 1 | Sekretaris | Orang/Tahun | 1.200.000 |
| 2 | | | 1.106.000 |
| 3__| | Anggota | Orang/Tahun | 1.000.000 |
| 4 | Sekretariat | QOrang/Tahun | |

Keterangan :

Pembayaran honorarium Tim Pelaksana Hibah Barang Milik Daerah dibayarkan berdasarkan keputusan Bupati.


C |

=


## 4. Standar Honorarium Penyelesaian Kerugian Daerah

| | | | Standar (Rp.) |
|-----|-------------------------|---------------|-----------------|
| 1_ | Ketua | Orang/Tahun | 2.500.000 |
| 2_| | Wakil Ketua I | Orang/Tahun | 2.250.000 |
| 3. | Wakil Ketua I | Qrang/Tahun | 2,000,000 |
| 4 | |Sekretaris | _Orang/Tahun | 1.500.000 |
| 5 | Anggota | Orang/Tahun | 1.200.000 |
| 6 | Koordinator Sekretariat | | Orang/Tahun | 1.200.000 |
| 7 | Anggota Sekretariat | Orang/Tahun | 1.000.000 |

Keterangan:

Pembayaran honorarium Tim Penyelesaian Kerugian daerah dibayarkan berdasarkan keputusan Bupati.

## 5. Standar Biaya Honor Sistem Informasi Barang Milik Daerah (M-BMD)}

| Admin

| Manajemen No- | 'Uraian | Satuan | Standar {Rp,} |
|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|
| 1 | Koordinator Admin | Orang/bulan | 400 |
| 2 | | | Orang/bulan | 350 |

## Keterangan:

Pembayaran honorarium Sistem Informasi M-BMD dibayarkan berdasarkan keputusan Bupati.

## 6. Biaya Pengelola Website Pemerintah Daerah No \_

| No | -Uraian | _Satuan | Standar (Rp.} |
|------|---------------------------|-------------|-----------------|
| 1 | Penanggune Jawab | Orang/bulan | 400 |
| 2 | Web. Admin Pemda | Orang/bulan | 350 |
| 3 | Sub Website (SKPD/Bagian} | Orang/bulan | 150.001 |

## Keterangan:

Pembayaran honorarium Pengelola Website Pemerintah Daerah dibayarkan berdasarkan keputusan Bupati.

## 7. Standar Biaya Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

| 'No | sUraian _.| | Satuan | | Standar (Rp.) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 1 | Nilai Pagu Pengadaan <50 Juta (untuk kegiatan Konsultansi) | Per aket paxe | 225 |
| 2 | Konstruksi dan Konstruksi) Nilai Pagu Pengadaan <200 Juta (untuk kegiatan Non | paket Per | 380 |

## Keterangan:

Biaya Honor pejabat pengadaan barang dan jasa dapat dibayarkan apabila tersedia anggaran pada DPA SKPD masing-masing.

## 8. Honorarium Tim Pengarah Pengadaan Baran,

(8 orang)

| No | ng/Jasa - Uraian . _ | , _ Satuan | Ss ra qd 7 wtancar {Rp.} |
|------|------------------------|------------------|----------------------------|
| 1 | 'Ketua | Orang/] kegiatan | 1,506,000 |
| 2 | | Anggota | | 1.900.000 |

Orang/Kegiatan

## Keterangan:

Kegiatan pengadaan barang/jasa diatas 5 milyar untuk Tim

.

'a



## 9. Honorarium Panitia Penerima Hasil Barang/Jasa

| Anggota

| | Pekerjaan Pengadaan | Honorarium {Ro} per Paket | Honorarium {Ro} per Paket | Honorarium {Ro} per Paket |
|----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| No | | | acaiy...| |Kedudukan | Dalam Tin - | Pengadaan ||. Barang/ Rp. 50 juta atau Jasa at s ia Rp 200 juta Konsultan 50j Rg | 5 a | engadaan j juta Barang/ Rp s/d 200 | P batate dint. barang diatas Rp. 200 juta atau jasa konsultan diatas Rp. 50 juta ~ |
| i | Ketua | |. 420.506: | 175.600 | | 620.000 |
| 2 | Sekretaris | 350.000° | 150.000 | 550.000 |
| 3 | Anggota | 250.000 | 125,000 | 500.000 |

Keterangan:

- 2) Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium diberikan kepada panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
- 1) Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa, diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/ pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. &gt;
3. 3} Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan dibiayai melalui kegiatan masing-masing SKPD.

## 10. Standar Honorarium Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kelayakan Perizinan\_

| ON oO} | Uraian | Satuan | Blaya (Rp) |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| I. | | Penanggungjawab Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) | | Org/Bln | | 500.000 |
| 2. | | Wakil Penanggungjawab Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bid Admin | {| Org/Bln | | 450.000 |
| 3. | | Wakil Penanggungjawab Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bid Teknis | {| Org/Bin | | 450.000 |
| 4. | | Pengeloia Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) | Org/Bin , | | 400.000 |
| 5. | | Anggota Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) | Ore/ Bin | | 200.000 |
| 6. | | Tim Teknis Pembahasan Kelayakan | Keg | | 175.000 |

## Keterangan:

Ore/

Biaya Honor Tim pelayanan terpadu satu pintu dibayarkan pada BP2MPBJ berdasarkan daftar kehadiran anggota Tim.

## 11. Standar

## Biaya Administrasi Kegiatan, Biaya Perencanaan Kontruksi dan Biaya Supervisi/Pengawasan



| Kegiatan | >250 juta s/d 500 juta = >500 Juta s/d 1 Miiyar = >1 Milyar s/d 10 Milyar = >10Milyar s/d 100 Milyar=| 7100 Milvar s/d keatas = | 1,16 0,86 0,65 0,50 0,37 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Perencanaan Konstruksi | <100juta| > 100 juta s/d 250 juta=; > 250 juta s/d 500 juta = > 500 Jutas/d 1 Milyar=| > 1 s/d 5 Milyar = >5 s/d 100 Milyar = >100 Milyar = | 7,60 6,83 5,63 4,65 3,90 3,28 2,82 |
| Biaya Supervisi/ Pengawasan | <100 juta > 100 juta s/d 250 juta=| > 250 jutas/d 500 > 500 Juta s/d 1 Milyar=| > 1 s/d 10 Milyar = >10 s/d 100 Milyar=| >100 Milyar = | 5,70 4,62 3,90 3,27 2,73 2,27 1,92 |

## Keterangan:

Pembayaran Biaya Administrasi kegiatan Biaya Perencanaan Kontruksi dan Biaya Supervisi/Pengawasan dibayarkan berdasarkan penyelesaia kegiatan dan keputusan kepala SKPD terkait.

## 12. Honorarium Tim Pengendalian dan Pengawasan Peiaksanaan Penanaman Modai DALAK

| Anggota

| No | | Uraian | Satuan | Risava Biaya (Rp) |
|--------|---------------------------|----------|---------------------|
| | | Penanggungjawab | Org/keg | 566.006 |
| i_| 2 | | Wakil ; Penanggungjawab | Org/ keg | 400 |
| 3 | Anggota | Org/ keg | 300 |

## Keterangan :

Pembayaran honorarium Tim Pengendalian Dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dibayarkan berdasarkan keputusan Bupati dan terdapat pada DPA Badan Perizinan Penaman Modal dan Pengadaan Barang dan Jasa;

2. Lampiran II tentang Standar Uang Harian Perjalanan Dinas PNS, DPRD dan Bupati/Wakil Bupati/PTT, point d Standar Uang harian Perjalanan Dinas Luar daerah Luar Provinsi diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

## A. Standar Uang Harian Perjalanan Dinas PNS, DPRD dan Bupati/Wakil Bupati/PTT

- a. Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan
2. 1). Yang E Harian Perjalanan Dinas PNS 7
3. 2). Vang Harian Perjalanan Dinas Sopir dan PTT

| | Yang E Harian 7 Dalam Kecamatan | | Yang E Harian 7 Dalam Kecamatan | | Yang E Harian 7 Dalam Kecamatan | | Yang E Harian 7 Dalam Kecamatan | | Yang E Harian 7 Dalam Kecamatan | |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| crete 'Vraian | got | | Goin | | | Rp.) / Hari Ess. Iv! | Gol. V / Ess. Bs |
| Uang Harian | 50.000 | 60.000 | | 75.000 | 85.000 | | 100,000 |



| -Uraian. | DataniKecamatan (Rp.) / Hari |
|------------|--------------------------------|
| Harian | 25.000.- |

## b.Perjalanan Dinas dalam Daerah dalam kabupaten

- 1) Uang Harian Perjalanan Dinas PNS, DPRD dan BupatiL Wakil Bupati 7 {Rp.} / Hari (dalam 600)

Harian

| BupatiL | Dalam {Rp.} / Hari (dalam 600) | Dalam {Rp.} / Hari (dalam 600) | Dalam {Rp.} / Hari (dalam 600) | Dalam {Rp.} / Hari (dalam 600) | Dalam {Rp.} / Hari (dalam 600) | Dalam {Rp.} / Hari (dalam 600) | Dalam {Rp.} / Hari (dalam 600) |
|-----------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Uraian | 'Gol I | Gol ty) | Kabupaten. | Gol m | |. Ess on |) | Ess. Gol | Ess. ti} DPRD | | Bupati P / Wakil Bupati |
| Uang | 100 | | 125; | 150 | 1175, | 200 | 250 | 300 |

- 2) Uang Harian Perjalanan Dinas Sopir, Guru Bantu, Tata Usaha Pimpinan, Ajudan dan PTT
- c. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi
- 1) Uang Harian Perjalanan Bupati Dp
4. Dinas PNS, DPR dan
- 2) Uang Harian Perjalanan Dinas PNS, DPRD dan Bupati/ Wakil Bupati ke Kepulauan Mentawai aten (Rp.) / Hari
- 3) Uang Harian Perjalanan Dinas Sopir, Guru Bantu, Tata Usaha Pimpinan dan Ajudan Ajudan {PTT
- d. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Dalam Negeri

| 'Uraian | Dalam Daerah (Rp.} / Hari |
|------------|-----------------------------|
| Harian PTT | 50.000.- |

| Bupati/'Wakil Ureian | = 'iar {Rp.} { Hari (dalam 000) | = 'iar {Rp.} { Hari (dalam 000) | = 'iar {Rp.} { Hari (dalam 000) | = 'iar {Rp.} { Hari (dalam 000) | = 'iar {Rp.} { Hari (dalam 000) | = 'iar {Rp.} { Hari (dalam 000) | = 'iar {Rp.} { Hari (dalam 000) |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Bupati/'Wakil Ureian | Gol | Kab. Gol i | | Gol | DalamPravinsi {| Ess. | on Goll¥V_| | Bee DPRD | Bupaa/ Bupati |
| Uang Vang | | 175 | | 225 | | 270 | | 300 | | 330 | | 380 | 380 |

| Bupati/ Uraian'. | Wakil Dalam.Kabu aten (Rp.) / Hari | Wakil Dalam.Kabu aten (Rp.) / Hari | Wakil Dalam.Kabu aten (Rp.) / Hari | Wakil Dalam.Kabu aten (Rp.) / Hari | Wakil Dalam.Kabu aten (Rp.) / Hari | Wakil Dalam.Kabu aten (Rp.) / Hari | Wakil Dalam.Kabu aten (Rp.) / Hari |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Bupati/ Uraian'. | Veco. -| ty | Gol | | | Gol BEY | Ess MY | | Wy gow | | pprp Ess. II | Wak | Bupati a ft |
| Vang | arian | 500 | | 525 | | 650] | 750| | 850 | | 950 | | 1.300 |

| Ajudan | Luar Daerah Dalam Propinsi (Rp.) / Hari |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| raian Wane Harlan PIT | 150.006.- |

| | Dalam Kabupaten (Rp. / Hari dalam ribu) | Dalam Kabupaten (Rp. / Hari dalam ribu) | Dalam Kabupaten (Rp. / Hari dalam ribu) | Dalam Kabupaten (Rp. / Hari dalam ribu) | Dalam Kabupaten (Rp. / Hari dalam ribu) | Dalam Kabupaten (Rp. / Hari dalam ribu) | Dalam Kabupaten (Rp. / Hari dalam ribu) |
|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| - Uraian | a: Gol: | ry | Gol. Hf | Gol | H | | Bss Y_| | Ess. | my Gott | Ess. | ony | perp | | Bupati |) Wakil Bupati |
| Uang Harian | ssq | 650 | 750 | | 800 | | 850 | | 900 | | 950 |



Diundangkan di Pulau Punjung Pada tanggal 12 -12016


BENNY

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016 NOMOR t

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung pada tanggal 12- 2016

Pj. BUPATI DHARMASRAYA,