UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 7 Tahun 1987 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1982 TENTANG HAK CIPTA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1987 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1982 TENTANG HAK CIPTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa pemberitaan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta pada dasarnya yang dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra;
- b. bahwa ditengah kegiatan pelaksanaan pembangunan nasional yang semakin meningkat, khususnya dibidangnya ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, ternyata telah berkembang pula kegiatan pelanggaran Hak Cipta terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan;
- c. bahwa pelanggaran Hak Cipta tersebut telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat untuk mencipta pada khususnya;
- d. bahwa untuk mengatasi dan menghentikan pelanggaran Hak Cipta dipandang perlu untuk mengubah dan menyempurnakanbeberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta;
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar
1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3217);
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1982 TENTANG HAK CIPTA.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta diubah sebagai berikut :
1. Pada Pasal 1 ditambahkan dua ketentuan baru yang dijadikan huruf b dan huruf g, yang berbunyi sebagai berikut :
2. "b. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau orang yang menerima hak tersebut dari Pencipta,atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut diatas.
- g. Program Komputer atau Komputer Program adalah program yang diciptakan secara khusus sehingga memungkinkan komputer melakukan Fungsi tertentu".
Dengan penambahan ini, huruf b, c, d, dan e dijadikan huruf c, d, e, dan f.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 5
- (1) Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah
- a. orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran pada Departemen Kehakiman seperti yang dimaksud dalam Pasal 29;
- b. orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.
- (2) Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, maka orang yang berceramah dianggap sebagai penciptanya".
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 7
Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang, diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, rnaka penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu".
4. Judul Bagian Keempat pada
Pasal 10
2. "(1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan pra sejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya".
6. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) dihapus, dan Pasal 10 ayat (5) dijadikan Pasal 10 ayat (3) baru.
7. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan Pasal 10 A yang berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 10A
Apabila suatu ciptaan sama sekali tidak diketahui siapa penciptanya, maka Negara memegang Hak Cipta atas ciptaan tersebut kecuali terbukti sebaliknya".
8. Ketentuan Pasal I 1 ayat (1) diubah sehingga menjadi sebagai berikut :
Pasal 11
- (1) Dalam Undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang meliputi karya :
- a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya;
- c. Pertunjukan seperti musik, karawitan,drama, tari, pewayangan, pantomim dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi, dan film, serta karya rekaman video;
- d. Ciptaan tari (koreografi), ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, dan karya rekaman suara atau bunyi;
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- e. Segala bentuk seni rupa sepertiseni lukis, seni pahat, seni patung ,dan kaligrafi yang perlindungannya diatur dalam Pasal 10 ayat (2);
- f. Seni batik;
- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Sinematografi;
- j. Fotografi;
- k. Program Komputer atau Komputer Program
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, dan penyusunan bunga rampai".
Pasal 14
10. "g. Pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer atau Komputer Program oleh pemilik Program Komputer atau Komputer Program yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri".
Pasal 15
"Pasal 15
- (1) Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kegiatan penelitian dan pengembangan, sesuatu ciptaan yang dilindungi Hak Cipta dan selama 3 (tiga) tahun sejak diumumkan belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia, Pemerintah setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat :
- a. mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau perbanyakan ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;
- b. mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada orang lain untuk menerjemahkan dan/ atau memperbanyak ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan, dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri atau menyatakan ketidaksediaan untuk melaksanakan sendiri kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau perbanyakan ciptaan tersebut, dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan huruf c disertai pemberian imbalan yang besarnya ditetapkan olch Pemerintah.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah".
Pasal 16
"Pasal 16
Pemerintah setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta, dapat melarang pengumuman setiap ciptaati yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintaii di bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan, serta ketertiban umum".
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
12. Ketentuan PasaL 26 dan Pasal 27 diliapus dan diganti dengan Pasal 26 dan Pasal 27 baru yang berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 26
- (1) Hak Cipta atas ciptaan :
- a. buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. seni tari (koreografi);
- c. segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;
- d. seni batik;
- e. ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, dan
- f. karya arsitektur;
berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.
- (2) Untuk ciptaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, maka hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang terlama hidupnya dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudah pencipta yang terlama hidupnya tersebut meninggal dunia.
- (1) Hak Cipta atas ciptaan :
- a. karya pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi, dan film, serta karya rekaman video;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya;
- c. peta;
- d. karya sinematografi,
- e. karya rekaman suara atau bunyi;
- f. terjemahan, dan tafsir; berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.
- (2) Hak Cipta atas ciptaan :
- a. karya fotografi;
- b. program komputer atau komputer program;
- c. saduran dan penyusunan bunga rampai; berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali diumumkan.
- (3) Hak Cipta atas ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan, kecuali Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun.
13. Pada Pasal 29 ditambahkan ketentuan baru yang dijadikan ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut :
14. "(4) Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta".
14. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 36
- (1) Jika ciptaan yang didaftar menurut Pasal 31 dan Pasal 33 tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 huruf a, b, c, e, f, dan huruf g, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 23 maka orang lain yang menurut Pasal 2 berhak atas Hak Cipta dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan surat gugatan yang ditandatangani pemohon sendiri atau kuasanya agar supaya pendaftaran ciptaan tersebut dibatalkan".
15. Ketentuan Pasal 42 ayat (3) diubah, dan menambah ketentuan baru yang dijadikan Pasal 42 ayat (4), sehingga berbunyi sebgai berikut :
"Pasal 42
- (3) Jika ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ternyata merupakan pelanggaran, Pemegang Hak Cipta yang sebenarnya berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, dengan tidak mengurangi tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta tersebut.
- (4) Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, Hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakan, penyiaran, pengedaran, dan penjualan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta".
16. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 44
- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 16, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
Pasal 18
- (4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 18, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)". 17. Ketentuan Pasal 45 dihapus dan diganti dengan ketentuan Pasal 45 baru yang berbunyi sebagai berikut :
Pasal 26
"Pasal 26
- (1) Hak Cipta atas ciptaan :
- a. buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. seni tari (koreografi);
- c. segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;
- d. seni batik;
- e. ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, dan
- f. karya arsitektur;
berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.
- (2) Untuk ciptaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, maka hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang terlama hidupnya dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudah pencipta yang terlama hidupnya tersebut meninggal dunia.
Pasal 27
- (1) Hak Cipta atas ciptaan :
- a. karya pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi, dan film, serta karya rekaman video;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya;
- c. peta;
- d. karya sinematografi,
- e. karya rekaman suara atau bunyi;
- f. terjemahan, dan tafsir; berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.
- (2) Hak Cipta atas ciptaan :
- a. karya fotografi;
- b. program komputer atau komputer program;
- c. saduran dan penyusunan bunga rampai; berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali diumumkan.
- (3) Hak Cipta atas ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan, kecuali Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun.
Pasal 29
14. "(4) Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta".
14. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 36
Pasal 31
- (1) Jika ciptaan yang didaftar menurut Pasal 31 dan Pasal 33 tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 huruf a, b, c, e, f, dan huruf g, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 23 maka orang lain yang menurut Pasal 2 berhak atas Hak Cipta dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan surat gugatan yang ditandatangani pemohon sendiri atau kuasanya agar supaya pendaftaran ciptaan tersebut dibatalkan".
Pasal 36
"Pasal 36
- (1) Jika ciptaan yang didaftar menurut Pasal 31 dan Pasal 33 tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 huruf a, b, c, e, f, dan huruf g, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 23 maka orang lain yang menurut Pasal 2 berhak atas Hak Cipta dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan surat gugatan yang ditandatangani pemohon sendiri atau kuasanya agar supaya pendaftaran ciptaan tersebut dibatalkan".
Pasal 42
"Pasal 42
- (3) Jika ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ternyata merupakan pelanggaran, Pemegang Hak Cipta yang sebenarnya berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, dengan tidak mengurangi tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta tersebut.
- (4) Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, Hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakan, penyiaran, pengedaran, dan penjualan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta".
Pasal 44
"Pasal 44
- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 16, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 18, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)". 17. Ketentuan Pasal 45 dihapus dan diganti dengan ketentuan Pasal 45 baru yang berbunyi sebagai berikut :
Pasal 45
Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dirampas untuk Negara guna dimusnahkan".
Pasal 46
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 adalah kejahatan".
19. Menambahkan BAB baru yang dijadikan BAB VI A tentang Penyidikan yang berbunyi sebagai berikut :
"BAB VI A PENYIDIKAN"
Pasal 47
"Pasal 47
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen Kehakiman diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:
- a. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
- b. melakukan penelitian terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau Badan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Hak Cipta;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta;
- f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana".
Pasal 48
"Pasal 48
Undang-undang ini berlaku terhadap :
- a. Semua ciptaan warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
- b. Semua ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang diumumkan untuk pertama kali di Indonesia;
- c. Semua ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia, dengan ketentuan :
- 1) Negara-nya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan Hak Cipta
5. dengan Negara Republik Indonesia; atau
- 2) Negara-nya dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam suatu perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta".
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 September 1987

Penandatangan: MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd SUDHARMONO, S.H. ## Pasal II Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang niengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang- undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 19 September 1987

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1987 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1982 TENTANG HAK CIPTA
## UMUM
Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Selain itu juga akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, dan Negara. Hal ini mengingat bahwa pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari usaha untuk mewujudkan suasana yang mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru di bidang tersebut.
Sehubungan dengan itu maka Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta telah disusun dan disahkan. Perlindungan hukum yang diberikan atas Hak Cipta bukan saja merupakan pengakuan Negara terhadap karya cipta seorang pencipta, tetapi juga diharapkan bahwa perlindungan tersebut akan dapat membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan baru di bidang tersebut di atas.
Namun demikian, di dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta hingga saat ini ternyata banyak dijumpai terjadinya pelanggaran terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan terhadap Hak Cipta. Laporan masyarakat pada umumnya, dan khususnya yang tergabung dalam berbagai Asosiasi profesi yang berkepentingan erat dengan Hak Cipta di bidang lagu atau musik, buku dan penerbitan, film dan rekaman video, serta komputer, menyatakan bahwa pelanggaran terhadap Hak Cipta telah berlangsung dari waktu ke waktu dengan semakin meluas dan saat ini sudah mencapai tingkat yang membahayakan dan mengurangi kreatifitas untuk mencipta. Dalam pengertian yang lebih luas, pelanggaranpelanggaran tersebut juga akan membahayakan sendi kehidupan dalam arti seluas-luasnya. Sudah tentu, perkembangan kegiatan pelanggaran Hak Cipta tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat akan arti dan fungsi Hak Cipta, sikap dan keinginan untuk memperoleh keuntungan dagang dengan cara yang mudah, ditambah dengan belum cukup terbinanya kesamaan pengertian, sikap, dan tindakan para aparat penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran Hak Cipta, merupakan faktor yang perlu memperoleh perhatian.
Tetapi di luar faktor sebagai tersebut di atas, pengamatan terhadap Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 itu sendiri ternyata juga menunjukkan masih perlunya dilakukan beberapa penyempurnaan, sehingga mampu menangkal pelanggaran tersebut.
Secara umum, bidang dan arah penyempurnaan tersebut adalah :
1. Ancaman pidana yang dinilai terlalu ringan, dan kurang mampu menjadi penangkal terhadap pelanggaran Hak Cipta. Selain itu untuk efektifitas penindakan, dipandang perlu menyesuaikan ancaman pidana penjara dengan ketentuan tentang penahanan dalam
PENJELASAN
Pasal 21
KUHP. 2. Masih dalam upaya untuk meningkatkan efektifitas penindakan, ketentuan bahwa pelanggaran