UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 34 Tahun 1958 tentang PENETAPAN BAGIAN VII (KEMENTERIAN KEHAKIMAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 (berlaku 17 Juli 1958)
Pembukaan
Mengingat : Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rekyat:
MEMUTUSKAN :
Pasal 1
Bagian VII. Bab I (Pengeluaran) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Kehakiman ditetapkan seperti berikut:
BAGIAN VII KEMENTERIAN KEHAKIMAN. BAB I (Pengeluaran).
- 7.1 Kementerian dan pengeluaran umum ... 20.195.600
- 7.2 Urusan Hukum ...
- 61.820.800
- 7.3 Jawatan Harta Peninggalan dan Balai-balai
- Harta Peninggalan ...
3.553.200
- 7.4 Jawatan Kepenjaraan, Pendidikan Paksa
dan Reklasering...
105.125.100
- 7.5 Pemilihan Umum ...
873.300
- 7.6 Jawatan Imigrasi ...
16.447.700
- 7.7 Jawatan Pendaftaran Tanah ...
7.891.800
- 7.8 Dewan Oktroi dan Kantor Milik Perindus-
trian ...
1.053.300
- 7.9 Pengeluaran tak tersangka ...
39.200
jumlah ...
217.000.000
(Dua ratus tujuh belas juta rupiah).
Pasal 2
Bagian VII, BabII (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian kehakiman ditetapkan sebagai berikut:
- 7.1 KEMENTERIAN DAN DINAS UMUM.
- 7.1. Kementerian Pusat.
- 7.1.1. 1 Legalisasi tandatangan-tandatangan yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kehakiman.
- 7.1.2 Badan Pengawas Pertanggungan Jiwa.
- 7.1.2. 1 Tunjangan perseroan pertanggungan jiwa.
- 7.1.3 Catatan Sipil.
- 7.1.3. 1 Penerimaan Catatan Sipil.
- 7.1.4 Ujian untuk memperoleh kekuasaan menjalankan jabatan notaris.
- 7.1.4. 1 Penerimaan mengenai penempuhan ujian untuk memperoleh kekuasaan menjalankan jabatan notaris.
- 7.1.5 Penerimaan umum sepanjang tidak dibentangkan di tempat lain.
- 7.1.5. 1 Upah pengesahan surat-surat di bawah tangan.
- 2 Pembayaran kembali persekot-persekot gaji dan pendapatan lain sepanjang tidak menjadi penghasilan Jawatan Kepenjaraan. Pendidikan Paksa dan Reklasering.
7.2 URUSAN HUKUM.
- 7.2. 1 Penerimaan selanjutnya untuk Urusan Hukum sepanjang tidak disebut di pasal anggaran lain.
- 7.2. 1. 1 Denda dan perampasan.
- 2 Pembayaran kembali ongkos peradilan dalam perkara-perkara pidana.
3. Uang meja (leges) dan upah-upah yang diterima oleh paniterapanitera badan-badan pengadilan dan juga oleh penerimapenerima pembayaran Kas-kas Negeri.
7.3 JAWATAN HARTA PENINGGALAN.
- 7.3. 1 Balai-balai Harta Peninggalan.
- 7.3. 1. 1 Bagian untuk Negeri dari penghasilan Balai-balai Harta Peninggalan.
- 7.4 JAWATAN KEPENJARAAN, PENDIDIKAN PAKSA DAN REKLASERING.
- 7.4. 1 Rumah-rumah penjara dan rumah-rumah tahanan.
- 7.4. 1.1 Pengganti kerugian untuk pekerjaan orang-orang hukuman dan pekerjaan harian.
- 2 Penghasilan hasil pekerjaan orang-orang hukuman.
- 3 Penghasilan pekerjaan dalam rumah-rumah pendidikan.
- 4 Pembayaran kembali persekot-persekot gaji dan pendapatan lain.
- 5 Penerimaan mengenai perusahaan karet di Nusakambangan.
- 6 Penerimaan lain-lain.
- 7 Penerimaan dari Pendidikan Paksa dan Reklasering.
7.5 JAWATAN PENDAFTARAN TANAH.
- 7.5. 1 Jawatan Pendaftaran Tanah.
- 7.5. 1.1 Penerimaan Pendaftaran Tanah.
- 7.6 DEWAN OKTROI DAN KANTOR MILIK PERINDUSTRIAN.
- 7.6. 1 Dewan Oktroi dan Kantor Milik Perindustrian.
- 7.6. 1.1 Penerimaan Dewan Oktroi dan Kantor Milik Perindustrian.
7.7 BERBAGAI-BAGAI PENERIMAAN.
- 7.7. 1 Berbagai-bagai penerimaan.
- 7.7. 1.1 Penjualan barang-barang kelebihan atau barang-barang yang tidak dapat dipakai sepanjang tidak menjadi penghasilan Jawatan Kepenjaraan. Pendidikan Paksa dan Reklasering.
- 2 Penerimaan lain-lain.
- 3 Penerimaan uang retribusi.
BAB II - (Penerimaan)
Pasal 3
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1958. Presiden Republik Indonesia. ttd SOEKARNO. Diundangkan pada tanggal 17 Juli 1958.

Penandatangan: Menteri Kehakiman. G.A. MAENGKOM. ## CATATAN

Verifikasi: Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956