PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA Nomor 17 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH (berlaku 14 Juli 2016)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan daerah
- yang penting guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab;
- b. bahwa guna mencapai efektifitas pemungutan, dipandang perlu merubah beberapa Pasal dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
- Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
dan
GUBERNUR PAPUA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua 2011 Nomor 4) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 6
- (1) Dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :
- a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
- (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), sebagai berikut :
- a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
- b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- (4) Nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.
- (5) Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (6) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya.
- (7) Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor :
- a. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
- b. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
- c. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
- d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
- e. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
- f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
- g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Import Barang (PIB).
- (8) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-faktor :
- a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor;
- b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
- c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.
- (9) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Ketentuan Pasal 7 huruf a dihapus, huruf b, huruf c dan huruf d diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 7
Tarif PKB ditetapkan sebesar :
- a. 1,75 % (satu koma tujuh puluh lima persen) untuk Kendaraan Bermotor pribadi dan Badan;
- b. 1 % (satu persen) untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum;
- c. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah;
- d. 0,2 % (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor, alat-alat berat dan alat-alat besar.
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah dan ditambah 1 ayat baru yaitu ayat (2), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 6
- (1) Dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :
- a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
- (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), sebagai berikut :
- a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
- b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- (4) Nilai jual kendaraan bermotor ditentukan
Pasal 7
Tarif PKB ditetapkan sebesar :
- a. 1,75 % (satu koma tujuh puluh lima persen) untuk Kendaraan Bermotor pribadi dan Badan;
- b. 1 % (satu persen) untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum;
- c. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah;
- d. 0,2 % (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor, alat-alat berat dan alat-alat besar.
Pasal 10
- (1) Kendaraan Bermotor dari luar Daerah yang berada lebih dari 90 (sembilan puluh) hari secara terus menerus di Daerah dilaporkan secara tertulis kepada Gubernur.
- (2) Tata cara pelaporan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
Pasal 12
- (1) Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa PKB, Gubernur atau Kepala Dinas dapat menerbitkan Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor (Super KPKB).
- (2) Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor (KPKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk surat dan/atau elektronik.
5. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf, yaitu huruf d, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 15
- (1) Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) adalah :
Pasal 16
- (1) Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) adalah :
- a. kereta api;
- b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
- d. Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
- (2) Penguasaan Kendaraan Bermotor secara sah melebihi 12 (dua belas) bulan dapat dianggap sebagai penyerahan.
- (3) Penguasaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk penguasaan Kendaraan Bermotor karena perjanjian sewa beli.
- (4) Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali :
- a. untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan;
- b. untuk diperdagangkan;
- c. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia; dan
- d. digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.
Pasal 18
Dasar pengenaan BBN-KB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).
7. Ketentuan Pasal 20 ditambah 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (2) dan ayat (3), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 19
- (1) Besaran Pokok BBN-KB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
Pasal 20
- (1) Besaran Pokok BBN-KB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) BBN-KB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (3) Pembayaran BBN-KB dilakukan pada saat pendaftaran.
8. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 ditambahkan 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 20A dan Pasal 20B, yang berbunyi sebagai berikut :
- (1) Wajib BBN-KB wajib mendaftarkan penyerahan Kendaraan Bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak saat penyerahan.
- (2)
- (1) Orang pribadi atau Badan yang menyerahkan Kendaraan Bermotor melaporkan secara tertulis penyerahan tersebut kepada Gubernur atau Dinas dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berisi :
- a. nama dan alamat orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan;
- b. tanggal, bulan, dan tahun penyerahan;
- c. nomor polisi kendaraan bermotor; dan
- d.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Penetapan: Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 14 Juli 2016

Penandatangan: GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Penetapan: Diundangkan di Jayapura pada tanggal 15 Juli 2016 Sekretaris Daerah Provinsi Papua CAP/TTD T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2016 NOMOR 17 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 12 TAHUN 2016

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: Plt. KEPALA BIRO HUKUM, ABNER KEHEK, SH., M.Hum NIP. 19750421 200112 1 006
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran foto kopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
9. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 ditambahkan 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 28A dan Pasal 28B, yang berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 28A

Setiap pembelian bahan bakar minyak oleh sektor usaha pertambangan, kehutanan, perkebunan, kontraktor jalan dan sejenisnya yang digunakan untuk operasional kendaraan bermotor dipungut PBB-KB.


## Pasal 28B

- (1) Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD setiap bulan kepada Gubernur atau Dinas paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya atas penjualan BBM dan dilampiri rekapitulasi.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data volume penjualan bahan bakar, jumlah PBB-KB yang telah disetor, termasuk koreksi atas data laporan bulan sebelumnya disertai dengan data pendukung lainnya.
- (3) Penyedia bahan bakar wajib menyampaikan data subyek PBB-KB baru sesuai penggolongan sektor industri, usaha pertambangan, kehutanan, perkebunan, kontraktor jalan, transportasi dan perusahaan sejenisnya kepada Gubernur atau Dinas.
10. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 29

- (1) Penyedia bahan bakar berkewajiban mencantumkan besaranPBB-KB pada Delivery Order (DO) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Penyedia bahan bakar atau Bank berkewajiban untuk memisahkan besaran pungutan PBB-KB pada saat penyetoran di Bank Persepsi.
- (3) Penyedia bahan bakar atau Bank berkewajiban untuk menyetor PBB-KB yang terutang pada Kas Daerah melalui Bank Persepsi atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
11. Ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan ayat (4) diubah dan ditambahkan1 (satu) ayat baru yaitu ayat (5), sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 35

- (1) Volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan, diukur dengan meter air atau alat ukur lainnya.
- (2) Meter air atau alat ukur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipasang pada setiap tempat pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.
- (3) Meter air atau alat ukur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disediakan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau pihak ketiga dan/atau Wajib Pajak.
- (4) Pencatatan volume pengambilan air permukaan dilakukan oleh Dinas.
- (5) Apabila meter air atau alat ukur lainnya belum terpasang maka volume air dapat diperoleh dari perhitungan Dinas teknis.
12. Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 ditambahkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 38A, yang berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 38A

PAP terutang sejak diterbitkan SKPD.


13. Ketentuan Pasal 41 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3), sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 41

- (1) Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok.
- (2) Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
- (3) Pajak Rokok dipungut oleh instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.
14. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) diubah sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 45

- (1) Gubernur atau Dinas menetapkan PKB, BBN-KB, dan PAP terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis dan nota perhitungan.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Gubernur.
15. Ketentuan Pasal 46, diubah sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 46

- (1) Wajib PBB-KB dan pajak rokok wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Gubernur selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD diatur dengan Peraturan Gubernur.
16. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 47

Wajib PBB-KB dan Pajak Rokok, menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak terutangnya sendiri dengan menggunakan SPTPD.

17. Ketentuan Pasal 51 ayat (5) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 51

- (1) Pembayaran Pajak yang terutang harus dilakukan sekaligus.
- (2) Gubernur menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutangnya pajak.


- (3) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Gubernur atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) perbulan.
- (5) Bagian dari bulan setelah jatuh tempo pembayaran yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung 1 (satu) bulan penuh.
- (6) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Gubernur.
18. Ketentuan Pasal 55 ditambahkan 3 (tiga) ayat baru, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 55

- (1) Gubernur mempunyai kewenangan pemungutan Pajak Daerah yang meliputi pendataan, penetapan, pembayaran, penagihan, pembukuan, pelaporan, penyetoran dan pengawasan serta penagihan dengan Surat Paksa.
- (2) Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pajak Daerah dipungut di wilayah Daerah tempat :
- a. kendaraan bermotor didaftarkan;
- b. lembaga penyalur dan konsumen langsung bahan bakar kendaraan bermotor berada; dan
- c. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan berada.
19. Ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 56

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atas penerbitan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, atau STPD yang diterima Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit 50 % (lima puluh perseratus) dari pajak yang terutang.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (5) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Gubernur atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat poster catat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

21. Ketentuan .../10

20. Ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) huruf b diubah sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 60

- (1) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Gubernur karena jabatan dapat :
- a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB;
- c. membatalkan ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- d. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Tata cara pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
21. Diantara Pasal 65 dan Pasal 66 ditambahkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 65A

- (1) Setiap Wajib Pajak yang telah dan akan melakukan pendaftaran diwajibkan memiliki NPWPD atau identitas lain yang dipersamakan.
- (2) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban Perpajakan Daerah.
- (3) Bentuk, format, tata cara dan pemberlakukan NPWPD diatur dengan Peraturan Gubernur.

23. Diantara .../11

22. Diantara Pasal 71 dan Pasal 72 ditambahkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 71A, yang berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 71A

Setiap badan yang tidak atau kurang membayar pajak daerah tidak dapat mengikuti pelelangan pengadaan barang dan jasa milik Pemerintah Daerah.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 14 Juli 2016

GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura pada tanggal 15 Juli 2016 Sekretaris Daerah Provinsi Papua CAP/TTD T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2016 NOMOR 17 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 12 TAHUN 2016

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ABNER KEHEK, SH., M.Hum NIP. 19750421 200112 1 006

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

## NOMOR 17 TAHUN 2016

## TENTANG

## PERUBAHAN PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

## I. UMUM

Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab, guna mencapai efektifitas pemungutan.

Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan bagi pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian daerah maka perlu dilakukan perubahan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Yang dimaksud dengan 'Kendaraan TNI/POLRI adalah kendaraan bermotor yang semata-mata tidak dipergunakan untuk pertahanan dan keamanan negara. Huruf d Cukup jelas Pasal 10 Ayat (1) Dalam rangka menjaring Wajib Pajak yang memiliki kendaraan bermotor yang masih menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor luar Provinsi Papua perlu diatur pembatasan waktu dan pemilik/penguasa harus segera mendaftarkan kendaraan bermotornya pada Kantor Bersama SAMSAT di Papua. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas


Pasal 20

Cukup jelas

## Pasal 20A

Ayat (1)

30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan dihitung dari tanggal faktur atau kwitansi pembelian atau Surat Keterangan Waris atau tanggal risalah lelang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

## Pasal 20B

Ayat (1)

Orang pribadi atau Badan yang menjual atau hibahkan kendaraan bermotor miliknya kepada pihak lain harus melaporkan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk. Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 28A

Pengenaan PBB-KB pada sektor usaha pertambangan, kehutanan, perkebunan, kontraktor jalan dan sejenisnya dipungut sesuai dengan jumlah atau volume bahan bakar yang digunakan untuk operasional kendaraan bermotor sesuai surat pernyataan yang bersangkutan.

## Pasal 28B

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

## Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Dalam hal Dinas tidak mampu melakukan pencatatan volume air dapat meminta bantuan Dinas teknis.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan dinas teknis adalah Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas lainnya.


Pasal 38A

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur maka pembayaran dilakukan 1 (satu) hari setelah hari libur.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 65A

Cukup jelas

Pasal 71A

Cukup jelas

Pasal II Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 17