PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK (berlaku 1 Agustus 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BARITO SELATAN,
:
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita cita perjuangan bangsa, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kesempatan seluas luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar;
- b. bahwa agar upaya perlindungan terhadap anak dapat memperoleh hasil yang optimal, perlu adanya tindakan nyata dari pemerintah daerah dan perlu meningkatkan peran serta Masyarakat secara luas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
: 1.
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3227);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
15. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4976);
17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
25. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak);
29. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak (RAN-P3A);
6. 30.Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2004 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
dan
BUPATI BARITO SELATAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Barito Selatan.
4. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perlindungan anak.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang selanjutnya disingkat SKPD terkait adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang terkait dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan perlindungan anak.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan anak yang belum menikah.
7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
8. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
9. Kewajiban Anak adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh anak sesuai dengan fungsi dan peran anak.
10. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
11. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap anak.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri dari suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
13. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi keMasyarakatan.
14. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
15. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap Masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif ## BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Setiap anak berhak:
- a. untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan keterlantaran;
- b. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
3. c.
4. untuk beribadah menurut agamanya dalam bimbingan Orang Tua;
- d. untuk mengetahui Orang Tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh Orang Tuanya sendiri;
- e. memperoleh pelayanan kesehatan;
- f. memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan tingkat umur, kondisi fisik dan mental, kecerdasan serta minat dan bakatnya;
- g. mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
- h. menyatakan dan didengar pendapatnya serta menerima, mencari dan memberikan informasi;
- i. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain, berekrekreasi, berkreasi demi pengembangan diri;
- j. memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentukbentuk pekerjaan terburuk;
- k. memperoleh perlindungan dari bahaya rokok, minuman keras, perjudian, zat adziktif, pornografi dan tontonan kekerasan atau hal-hal lain yang berdampak pada perubahan tumbuh kembang anak;
mendapatkan tempat bermain yang layak dan aman bagi anak;dan
- m. memperoleh hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Setiap anak berkewajiban :
- a. menghormati Orang Tua, Wali dan guru;
- b. mencintai Keluarga, Masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, MASYARAKAT, KELUARGA DAN ORANG TUA
Bagian Kesatu
Umum
BAB III - KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, MASYARAKAT, KELUARGA DAN ORANG TUA
Pasal 4
Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
Bagian Kedua
Pemerintah Daerah
BAB III - KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, MASYARAKAT, KELUARGA DAN ORANG TUA
Pasal 5
Kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak meliputi:
- a. menghormati, melindungi dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
- b. menyusun rencana strategis perlindungan anak jangka panjang, menengah, dan pendek sebagai bagian yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. mendorong tanggungjawab orangtua, Masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi keMasyarakatan;
- d. mencegah, meminimalisir, dan menangani anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
- e. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam mencegah, meminimalisir dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
- f. mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga di lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait untuk melakukan pencegahan, pengurangan resiko kerentanan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah dan penelantaran anak;
- g. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak;
- h. memfasilitasi terwujudnya peran serta Masyarakat dan sektor swasta dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- i. menyediakan sarana dan prasarana; dan
- j. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.
Bagian Ketiga
Masyarakat
BAB III - KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, MASYARAKAT, KELUARGA DAN ORANG TUA
Pasal 6
Masyarakat berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap perlindungan anak melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
BAB III - KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, MASYARAKAT, KELUARGA DAN ORANG TUA
Pasal 7
- (1) Keluarga dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak dalam bentuk:
- a. menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- b. melaporkan setiap kelahiran anak kepada instansi yang berwenang melakukan pencatatan kelahiran atau Kematian anak;
- c. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- d. menjamin keberlangsungan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minat anak;
- e. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
- f. melindungi anak dari asap rokok; dan
- g. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawabsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - KEDUDUKAN ANAK Bagian Kesatu Identitas Anak Pasal 8
Pasal 8
- (1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.
BAB IV - KEDUDUKAN ANAK Bagian Kesatu Identitas Anak Pasal 8
Pasal 9
- (1) Pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan.
- (2) Pencatatan kelahiran diselenggarakan paling rendah pada tingkat kelurahan/desa.
- (3) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai biaya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Campuran
BAB IV - KEDUDUKAN ANAK Bagian Kesatu Identitas Anak Pasal 8
Pasal 10
- (1) Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
- (2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak berhak untuk memilih atau BAB V
PELAKSANAAN PELINDUNGAN ANAK
Bagian Kesatu
Kesehatan
BAB IV - KEDUDUKAN ANAK Bagian Kesatu Identitas Anak Pasal 8
Pasal 11
- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara gratis bagi anak penyandang disabilitas, anak jalanan dan anak yang menjadi korban kekerasan, penculikan,
penelantaran, penularan HIV/AIDS, tereksploitasi secara ekonomi dan seksual, traficking, penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) dari keluarga miskin.
- (5) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
BAB IV - KEDUDUKAN ANAK Bagian Kesatu Identitas Anak Pasal 8
Pasal 12
Keluarga dan orang tua bertanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan.
BAB IV - KEDUDUKAN ANAK Bagian Kesatu Identitas Anak Pasal 8
Pasal 13
Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua bertanggungjawab mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.
Bagian Kedua
Pendidikan
BAB IV - KEDUDUKAN ANAK Bagian Kesatu Identitas Anak Pasal 8
Pasal 14
- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal 12 (dua belas) tahun untuk semua anak.
- (2) Penyelenggaraan program wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat dan sektor swasta.
- (3) Keluarga dan orang tua bertanggungjawab memberikan kesempatan seluas- luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.
- (4) Setiap penyelenggara pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari lembaga pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak.
- (5) Penyelenggaraan program wajib belajar minimal 12 (dua belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.
BAB IV - KEDUDUKAN ANAK Bagian Kesatu Identitas Anak Pasal 8
Pasal 15
Anak penyandang disabilitas diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.
BAB IV - KEDUDUKAN ANAK Bagian Kesatu Identitas Anak Pasal 8
Pasal 16
Anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami kehamilan di luar pernikahan dan anak korban penularan HIV/AIDS dilindungi haknya guna memperoleh pendidikan.
BAB IV - KEDUDUKAN ANAK Bagian Kesatu Identitas Anak Pasal 8
Pasal 17
- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan sektor swasta menyelenggarakan Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu di setiap Kelurahan atau Desa.
- (2) Penyelenggaraan Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu di setiap Kelurahan atau desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan peran serta masyarakat dan sektor swasta.
BAB IV - KEDUDUKAN ANAK Bagian Kesatu Identitas Anak Pasal 8
Pasal 18
Bagi anak usia 7 (tujuh) sampai dengan kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan formalnya, dapat menempuh pendidikan melalui satuan pendidikan non formal antara lain :
- a. Kelompok Belajar Paket A setara Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah;
- b. Kelompok Belajar Paket B setara Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah;
- c. Kelompok Belajar Paket C setara Sekolah Menengah Atas /Madrasah Aliyah; dan
- d. Kelompok Belajar Paket C Kejuruan setara Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
Bagian Ketiga
Kesejahteraan Sosial
BAB IV - KEDUDUKAN ANAK Bagian Kesatu Identitas Anak Pasal 8
Pasal 19
- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi :
- a. anak yang berhadapan dengan hukum;
- b. anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan seksual;
- c. anak korban trafiking;
- d. anak korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, meliputi : rokok, lem, alkohol;
- e. anak korban penularan HIV/AIDS;
- f. anak korban penculikan;
- g. anak yang tidak mempunyai orang tua;
- h. anak terlantar;
- i. anak jalanan;
- j. anak korban kekerasan;
- k. anak korban bencana alam atau bencana sosial;
- l. anak penyandang disabilitas; dan
- m. anak korban perlakuan salah lainnya.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan peran serta keluarga dan/atau masyarakat.
- (3) Kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyediaan layanan :
- a. kesehatan;
- b. pendidikan;
- c. bimbingan sosial, mental dan spiritual;
- d. pendampingan;
- e. pemberdayaan;
- f. bantuan sosial;
- g. bantuan hukum;
- h. rehabilitasi sosial;
- i. reintegrasi anak dalam keluarga; dan/atau
- j. Layanan-layan lain yang perlu bagi korban.
- (4) Pemenuhan kuantitas dan kualitas kesejahteraan sosial secara bertahap sesuai kemampuan daerah .
- (5) Penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terpadu oleh Dinas/Badan dengan melibatkan SKPD terkait dan masyarakat, orang tua dan keluarga. (pemenuhan kualitas dan kuantitas.
- (6) Guna memberikan layanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Pemerintah Daerah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu.
- (7) Pembentukan dan mekanisme kerja Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keempat
BAB IV - KEDUDUKAN ANAK Bagian Kesatu Identitas Anak Pasal 8
Pasal 20
- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan sektor swasta menyediakan sarana dan prasarana perlindungan anak.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. menjamin keselamatan, kenyamanan dan kesehatan anak;
- b. menjamin terpenuhinya kesejahteraan sosial anak;
- c. memotivasi kreatifitas anak; dan
- d. mengandung unsur pendidikan.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
PERWALIAN
BAB VI - PERWALIAN
Pasal 21
- (1) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak.
- (4) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak.
- (5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan Wali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PERWALIAN
Pasal 22
Wali yang ditunjuk
BAB VI - PERWALIAN
Pasal 23
- (1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan Pengadilan mengenai Wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau Lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (2) Balai Harta Peninggalan atau Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai Wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.
- (3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan Pengadilan.
BAB VI - PERWALIAN
Pasal 24
- (1) Dalam hal Wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai Wali melalui penetapan Pengadilan;
- (2) Dalam hal Wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai Wali melalui penetapan Pengadilan.
PENGANGKATAN ANAK
BAB VII - PENGANGKATAN ANAK
Pasal 25
- (1) Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan
BAB VII - PENGANGKATAN ANAK
Pasal 26
- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandung dilakukan dengan ## BAB VIII
PEKERJA ANAK PADA PEKERJAAN SEKTOR INFORMAL
BAB VII - PENGANGKATAN ANAK
Pasal 27
- (1) Pemerintah, pengusaha dan masyarakat dilarang memperkerjakan anak.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dengan ## BAB IX
PARTISIPASI ANAK
BAB VII - PENGANGKATAN ANAK
Pasal 28
- (1) Pengembangan partisipasi anak dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan untuk meningkatkan kecakapan hidup melalui:
- a. penyediaan kesempatan bagi anak untuk terlibat dalam kegiatan pengembangan partisipasi anak;
- b. mendorong keterlibatan penyelenggara pendidikan, penyelenggara perlindungan anak, dan lembaga masyarakat dalam pengembangan kemampuan partisipasi anak; dan
- c. memfasilitasi pengembangan kemampuan anak dalam berpartisipasi melalui organisasi anak.
- (2) Ketentuan dan mengenai bentuk dan tata cara pengembangan partisipasi anak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK
BAB X - KOMISI PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 29
- (1) Dalam rangka meningkatkan efentivitas penyelenggaraan perlindungan anak, Pemerintah Daerah membentuk Komisi Perlindungan Anak yang bersifat independen.
- (2) Komisi Perlindungan Anak berkedudukan di Ibu Kota Provinsi, Kabupaten dan Kota yang mempunyai hubungan yang bersifat koordinatif.
- (3) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak di daerah terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota.
- (4) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh perempuan, akademisi, organisasi social kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan media massa yang peduli terhadap perlindungan hak dasar anak.
- (5) Komposisi keanggotaan Komisi Perlindungan Anak harus memenuhi unsur perempuan minimal 30 % dari jumlah seluruh anggota Komisi.
- (6) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diseleksi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk masa jabatan 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB X - KOMISI PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 30
Komisi Perlindungan Anak bertugas :
- a. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan perlindungan hak dasar anak kepada masyarakat dan kelompok anak;
- b. membuat program yang berkaitan dengan perlindungan hak dasar anak;
- c. menyediakan buku, leaflet, brosur mengenai perlindungan hak dasar anak, kesehatan reproduksi, bahaya penyakit menular seksual, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta menyebarkannya kemasyarakat;
- d. memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengasuhan/pendidikan anak, prinsip konseling, psikologi dasar terhadap masyarakat yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, penyelenggaraan layanan terpadu perlindungan anak dan kegiatan lain yang sejenis yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan anak;
- e. mengumpulkan data dan informasi terkait perlindungan hak dasar anak;
- f. menerima pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran hak dasar anak;
- g. melakukan penelaahan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan hak dasar anak;
- h. memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Bupati dan DPRD dalam rangka perlindungan hak dasar anak;
- i. melakukan koordinasi dengan instansi dengan instansi terkait dan lembaga penegak hukum;
- j. memberikan laporan pelaksanaan kegiatan perlindungan hak dasar anak kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya terkait dengan perlindungan hak dasar anak yang ditetapkan oleh Bupati.
KABUPATEN LAYAK ANAK
BAB XI - KABUPATEN LAYAK ANAK
Pasal 31
- (1) Bupati membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak .
- (2) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok :
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan Kabupaten Layak Anak;
menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas;
- c. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan Kabupaten Layak Anak;
- d. mengumpulkan data dasar;
- e. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
- f. melakukan diseminasi data dasar;
- g. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak, yang disesuaikan dengan potensi daerah;
- h. menyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerja; dan
- i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
BAB XI - KABUPATEN LAYAK ANAK
Pasal 32
- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
- (3) Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak berkedudukan di kantor Dinas/Badan yang berwenang mengurusi penyelenggaraan perlindungan anak.
- (4) Pembentukan sekretariat dan penunjukan personil sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak ditetapkan oleh Bupati.
PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB XII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 33
- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran melalui upaya perseorangan maupun lembaga.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:
- a. memberikan informasi dan atau melaporkan setiap situasi kerentanan dan kekerasan terhadap anak yang diketahuinya;
- b. memfasilitasi atau melakukan kegiatan pencegahan dan pendampingan;
- c. memberikan layanan perlindungan bagi anak yang menjadi korban;
- d. memberikan advokasi terhadap korban dan atau Masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
- e. membantu proses pemulangan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial.
- (3) Bentuk dan peran serta Masyarakat dan penyelenggaraan swasta dalam penyelenggaraan perlindungan anak antara lain berupa :
- a. penyediaan rumah aman dan singgah;
- b. pembentukan pusat pelayanan terpadu anak;
- c. pendirian dan pengelolaan panti asuhan anak;
- d. pendirian rehabilitasi anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- e. pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. pemberian beasiswa pendidikan;
- g. pemberian bantuan kesehatan;
- h. penyediaan bantuan kesehatan;
- i. ikut mengatasi secara aktif terhadap aktivitas anak yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di Masyarakat; dan
- j. bentuk-bentuk peran serta Masyarakat dan penyelenggara swasta lainnya yang berkaitan dengan perlindungan anak lainnya .
BAB XII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 34
Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dapat dilakukan oleh:
- a. perseorangan;
- b. Keluarga;
- c. lembaga organisasi sosial keMasyarakatan;
- d. lembaga swadaya Masyarakat;
- e. organisasi profesi; dan
- f. badan usaha.
KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI
BAB XIII - KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI
Pasal 35
Dalam menyelenggarakan perlindungan anak, Pemerintah Daerah dibantu oleh Pusat Pelayanan Terpadu dan atau lembaga lain yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
BAB XIII - KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI
Pasal 36
- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan anak, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain, dan lembaga lainnya.
- (2) Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi meliputi konsultasi, koordinasi dan pelaporan.
- (3) Koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Daerah lain meliputi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial dan pengembangan mekanisme layanan Perlindungan Anak.
- (4) Koordinasi dan Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga lainnya meliputi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial, fasilitasi pengembangan mekanisme layanan perlindungan anak, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
PENDANAAN
BAB XII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 38
- a. perseorangan;
- b. Keluarga;
- c. lembaga organisasi sosial keMasyarakatan;
- d. lembaga swadaya Masyarakat;
- e. organisasi profesi; dan
- f. badan usaha.
KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI
Dalam menyelenggarakan perlindungan anak, Pemerintah Daerah dibantu oleh Pusat Pelayanan Terpadu dan atau lembaga lain yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan anak, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain, dan lembaga lainnya.
- (2) Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi meliputi konsultasi, koordinasi dan pelaporan.
- (3) Koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Daerah lain meliputi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial dan pengembangan mekanisme layanan Perlindungan Anak.
- (4) Koordinasi dan Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga lainnya meliputi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial, fasilitasi pengembangan mekanisme layanan perlindungan anak, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
PENDANAAN
Semua kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Setiap orang atau badan hukum dilarang :
- a. melakukan kegiatan perdagangan anak;
- b. melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak;
- c. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- d. melakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat;
- e. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah;
- f. menerima pengunjung anak pada usaha diskotik, usaha kelab malam, usaha bar, usaha karaoke dewasa, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat/message dan usaha panti mandi uap/sauna;
- g. menyewakan kamar kepada anak tanpa didampigi oleh Orang Tuanya atau Keluarganya yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggungjawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.
- h. melakukan kekerasan baik fisik dan psikis terhadap anak;
- i. mengeluarkan anak dari sekolah tanpa alasan yang sah dan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak oleh lembaga penyelenggara pendidikan;
- j. menjual alat kontrasepsi dan obat-obatnya yang dapat disalah gunakan dan/atau membahayakan keselamatan dan kesehatan anak tanpa izin Orang Tuanya oleh penyelenggara usaha apotik, farmasi, atau toko obat;
- k. menerima anak sekolah mengakses internet pada jam sekolah tanpa seizin pihak yang berwenang dari lembaga pendidikannya masing-masing oleh penyelenggara usaha internet; dan atau
- l. memperkerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan yang meliputi :
1. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
2. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
3. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
4. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak;dan/atau
5. menyuruh anak membeli rokok, miras, narkoba dan bentuk lainnya.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB XVI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 39
- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. memberikan sosialisasi kepada Masyarakat dan kelompok anak mengenai konsep Kabupaten layak anak;
- b. menyediakan buku, leafred brosur mengenai perlindungan anak , kesehatan reproduksi, bahaya penyakit menular seksual dan narkotika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) serta menyebarkannya ke masyarakat;
- c. memberikan pelatihan berkaitan dengan pengasuhan/pendidikan anak, prinsip konseling, psikologi dasar terhadap Masyarakat yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, penyelenggaraan layanan terpadu perlindungan anak dan kegiatan lainnya yang sejenis, yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan uang;
- d. memfalitasi terselenggaranya forum partisipasi anak dan komponen kelompok sosial budaya anak;
- e. memfalitasi tumbuh dan berkembangnya pusat atau wadah layanan kesehatan produksi remaja; dan
- f. memberikan penghargaan kepada Masyarakat, baik individu maupun kelompok atau organisasi, Masyarakat yang telah melakukan upaya perlindungan anak dengan baik.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan perlindungan anak yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan perlindungan anak .
- (4) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada badan pemberdayaan Masyarakat, perempuan, anak dan Keluarga berencana dan/atau pejabat lainnya dilingkungan pemerintah daerah sesuai tugas dan fungsinya.
BAB XVII - PENYIDIKAN
Pasal 40
- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, selain penyidik POLRI dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang ditunjuk.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau Keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
KETENTUAN PIDANA
BAB XVIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 41
Setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana yang berkenaan dengan perlindungan hak dasar anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikenakan pidana sesuai ketentuan Peraturan perundangundangan.
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Buntok pada tanggal 1 Agustus 2017 BUPATI BARITO SELATAN, ttd EDDY RAYA SAMSURI

Penetapan: Diundangkan di Buntok pada tanggal 1 Agustus 2017

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN, ## EDI KRISTIANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 04, 56/ 2017
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
## NOMOR 4 TAHUN 2017
## TENTANG
## PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
## I. UMUM.
Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuh nya, demikian juga anak adalah sebagai penerus cita - cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Mengingat posisi dan harapan kepada anak sebagai potensi dan masa depan bangsa maka anak patut mendapat perhatian dari semua pihak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar serta terhindar dari perlakuan dan tindakan yang salah, kekerasan, diskriminasi yang akan merusak perkembangan anak baik fisik, mental, maupun sosial anak.
Untuk itu anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik, mental, sosial dan akhlak yang mulia, bahwa berdasarkan ketentuan
PENJELASAN
Pasal 20
Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban dan bertanggungjawab