PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR Nomor 13 Tahun 2015 tentang GARA TIMUR PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR l0 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN BANTUAN DAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEUANGAN KEPADA KABUPATEN / KOTA TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OIl tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten I Kota Tahun Anggaran 2Ol5;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan kepada KabupatenlKota Tahun Anggaran 2Ol5; b.
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor tO+\; L
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3$;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578).; 4.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2I Tahun 2oll tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 5.
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2Ol4 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2Ol4 Nomor 010); 6.
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 27 Tahun 2Ol2 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2Ol2 Nomor O27\, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2Ol4 Nomor OSfl; I 7.
Menetapkan
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 40 Tahun 2OI4 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2Ol4 Nomor Oa0);
MEMUTUSI(AN:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/ KOTA TAHUN ANGGARAN 20 1 5.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Pemerintah KabupatenlKota adalah Pemerintah KabupatenlKota dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. KabupatenfKota adalah KabupatenlKota dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi maupun KabupatenlKota selaku pengguna anggaran lbarang.
- g. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang seianjutnya disingkat DPAPPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Oaerah. I
10. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi yang selanjutnya disingkat DBHPP adalah dana yang bersumber dari Pajak Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dialokasikan kepada Kabupaten dan Kota dengan ## BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
dimaksudkan sebagai dasar dan acuan dalam hasil pajak dan bantuan keuangan kepada Peraturan Gubernur lnl peiaksanaan Pembagian Kabupaten/ Kota.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Peraturan Gubernur ini bertujuan :
- secara nYata dan otonomi daerah b. mewujudkan PenYelenggaraan bertanggungjawab.
- a. menunjang kelancaran pelaksanaan pemerintahan' dan pembangunan daerah di Provinsi; dan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
RuanglingkupyangdiaturdalamPeraturanGubernurinimeliputi:
- a. jenis DBHPP ke KabuPatenf Kota;
- c. petunjuk pelaksanaan DBHPP dan Bantuan Keuangan kepada KabuPaten/Kota; dan
- b. penetapan alokasi DBHPP dan bantuan keuangan kepada KabupatenlKota;
- d. tata cara pelaksanaan penyaluran DBHPP dan Bantuan Keuangan kepada KabuPate n lKota; I
BAB III - JENIS DBHPP DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN DAN KOTA Pasal 5
Pasal 5
DBHPP kepada Kabupaten dan Kota terdiri dari :
- a. dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor;
- b. dana bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor;
- c. dana bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
- d. dana bagi hasil pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan; dan
- e. dana bagi hasil pajak rokok.
BAB III - JENIS DBHPP DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN DAN KOTA Pasal 5
Pasal 6
Bantuan Keuangan kepada Kabupaten dan Kota pada Tahun Anggaran 2015 terdiri dari :
- a. bantuan keuangan dalam rangka penyediaan tenaga guru di Kabupaten dan Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bantuan dalam rangka penyelenggaraan daerah otonomi baru;
- c. bantuan dalam rangka dukungan kepada Kota Kupang sebagai ibukota Provinsi; dan
- d. bantuan keuangan kePada Desa.
PENETAPAN ALOKASI DBHPP DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN DAN KOTA
BAB IV - PENETAPAN ALOKASI DBHPP DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN DAN KOTA
Pasal 7
- (1) Persentase Alokasi DBHPP kepada Kabupaten dan Kota adalah sebagai berikut :
- a. Hasil Penerimaan Palak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dialokasikan 3Oo/o (tiga puluh persen) untuk Kabupaten dan Kota;
- b. Hasil Penerimaan PBBKB dialokasikan 70% (tujuh puluh persen) untuk Kabupaten dan Kota;
- c. Pajak Air Permukaan dialokasikan SOoh (lima puluh persen) untuk Kabupaten dan Kota;
- d. Pajak Rokok dialokasikan TOoh (tujuh puluh persen) untuk Kabupaten dan Kota; f,
- e. Alokasi DBHPP per Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dilakukan dengan memperhatikan aspek Potensi antar Kabupatenf Kota dan Pemerataan.
- (2) Persentase Alokasi DBHPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah sebagai berikut :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), sesuai potensi 5O% (lima puluh persen) dan sisanya 5O% (lima puluh persen) dibagi rata untuk semua Kabupaten dan Kota;
- b. Dana Bagi Hasil PAP sesuai keberadaan sumber air sebesar 80 o/o (delapan puluh persen) dan sisanya 2Oo/o (dua puluh persen) dibagi rata untuk semua Kabupaten dan Kota;
- c. Dana Bagi Hasil Pajak Rokok berdasarkan jumlah penduduk sebesar 70 o/o (tujuh puluh persen) dan sisanya 3Ooh (tiga puluh persen) dibagi rata untuk semua Kabupaten dan Kota.
11. Pembagian hasil penerimaan Pajak Provinsi kepada Kabupaten dan Kota setelah dikurangi Insentif Pemungutan yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. (3)
12. Alokasi anggaran belanja bagi hasil pajak hak Kabupaten dan Kota yang di anggarkan dalam APBD Provinsi Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I sampai dengan Lampiran XXII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. (4)


## Pasal 8

- (1) Dalam rangka mendukung penyediaan tenaga pendidik/guru di Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, maka melalui APBD Provinsi Tahun Anggaran 2015 dialokasikan anggaran penyediaan guru kontrak yang dianggarkan melalui bantuan keuangan kepada Kabupatenf Kota dengan rincian alokasi anggaran Bantuan Keuangan per KabupatenlKota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. L
- (2) Tenaga pendidik/guru kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. tenaga guru kontrak untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (sMA/ sMK);
- b. tenaga guru sekolah luar biasa pada SD-LB, SMP-LB, SMA-LB dan Program Inklusif;
- c. tenaga instruktur keterampilan pada SD-LB, SMP-LB dan SMA-LB.
6. Alokasi jumlah tenaga pendidik/guru yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi pada Tahun Anggaran 2015, dengan mengacu kepada Keputusan Bupati/Walikota tentang Pengangkatan Guru Kontrak Provinsi, Guru SLB dan Instruktur Keterampilan KabupatenlKota Tahun Anggaran 2014. (3)

## BAB V

## PETUNJUK PELAKSANAAN DBHPP DAN BANTUAN KEUANGAN

## Pasal 9

- (1) Pendapatan DBHPP dianggarkan dalam APBD masing-masing Kabupaten/Kota dan penggunaannya dijabarkan dalam DPA - SKPD terkait di tingkat Kabupaten/ Kota.
- (2) Dalam rangka pencapaian sasaran bagi hasil pdak dari Provinsi kepada KabupatenlKota Tahun Anggaran 2OI5, Pemerintah KabupatenlKota melakukan sinkronisasi program, kegiatan, dan pendanaan sesuai kewenangannya.
3. pemanfaatan dana bagi hasil pajak yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor dialokasikan paling sedikit 1O% (sepuluh persen) untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda transportasi dan sarana transportasi umum. (3)
4. pemanfaatan DBHPP yang bersumber dari pajak Rokok dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Nasional - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (JKN-BPJS). (4)

## Pasal 10

- (1) Pemanfaatan bantuan keuangan untuk penyediaan tenaga pendidik/guru, dapat menganggarkannya melalui SKPD Dinas Pendidikan masing-masing Kabupaten/Kota. L
- (2) Besarnya honorarium kepada tenaga pendidik/ guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan.
- (3) Bagi KabupatenlKota yang belum menganggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015, sambil menunggu Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, kegiatan atau pembayaran honor tenaga pendidik/guru tersebut dapat di laksanakan dengan cara melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2OL5.

## Pasal 1 1

- (1) Dalam rangka mendukung Kota Kupang sebagai Ibukota Provinsi disediakan bantuan keuangan yang bersifat khusus yar'g diarahkan untuk penyediaan lampu jalan.
- (2) Pemerintah Kota Kupang dapat menganggarkan melalui SKPD yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan penyediaan lampu jalan.
- (3) Alokasi anggaran penyediaan bantuan keuangan untuk dukungan kepada Kota Kupang sebagai Ibukota Provinsi yang dianggarkan dalam APBD Provinsi Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 12

- (1) Dalam rangka mengatasi kesenjangan fiskal antara Provinsi, Kabupaten dan Desa, sehingga pemerintah desa memiliki kemampuan dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa, Pemerintah Provinsi menyediakan Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.
2. (21 Besarnya bantuan keuangan kepada setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 2.25O.OO0,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Desa yang dianggarkan dalam APBD Provinsi Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. L

,,

## BAB VI

## TATA CARA PENYALURAN DBHPP DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/ KOTA

## Pasal 13

- (1) DBHpp disalurkan ke Kabupaten/Kota setiap triwulan, dan khusus triwulan IV hanya sampai bulan November sedangkan bulan Desember menjadi hutang Pemerintah Provinsi untuk disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) penyaluran DBHPP kepada Kabupatenf Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
- a. penyaluran Triwulan I dihitung berdasarkan realisasi dari masing-masing target pajak dengan jumlah maksimal2Oo/o (dua puluh persen) dari target penerimaan tahun anggaran berkenan'
- b. Penyaluran Triwulan II dihitung berdasarkan realisasi dari masingmasing target pajak dengan jumlah maksimal 45o/o (empat puluh lima persen) dari target penerimaan tahun anggaran berkenaan dikurangi penyaluran Triwuian I.
- c. Penyaluran Triwulan III dihitung berdasarkan realisasi dari masingmasing target pajak dengan jumlah maksimal 75oh (tujuh puluh lima persen) dari target penerimaan tahun anggaran berkenaan dikurangi penyaluran Triwulan I dan II'
6. d.. Penyaluran Triwulan IV dihitung berdasarkan realisasi penerimaan masing-masing pajak sampai dengan bulan Nopember dikurangi penyaluran Triwulan I, Ii dan III dengan jumlah maksimal sebesar sisa anggaran tahun berkenaan'
- (3) Dalam hal realisasi penerimaan bulan Desember dan pelampauan target yang telah ditetapkan dalam APBD atau APBD Perubahan, maka dana bagi hasil disalurkan maksimal sebesar target tersebut, dan sisa bagi hasil yang belum disalurkan dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan hasil rekonsiliasi antara dinas dan instansi terkait setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan'

## Pasal 14

- penyaluran Bantuan Keuangan untuk penyediaan Tenaga Pendidik/Guru dilakukan setiap awal semester ke rekening Kas Pemerintah Kabupate nlKota untuk selanjutnya dapat dibagikan kepada Tenaga Pendidik/ Guru setiaP bulan. (1)
- pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan nama yangtercantumdalamKeputusanpengangkatanGurukontrakoleh Bupati/Walikota. L (21
- (3) Pemerintah KabupatenfKota wajib melaporkan keaktifan guru kontrak dimaksud dan mempertanggung jawabkan pembayaran honorarium guruguru kontrak dimaksud setiap triwulan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi.
- Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan pada awal triwulan berikutnya sedangkan untuk triwulan IV Tahun Anggaran 2Ol5 dilaporkan pada awal triwulan I Tahun Anggaran 2016. (41

## Pasal 15

- Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa ditransfer secara langsung oleh Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) ke Nomor Rekening Desa masing-masing melalui PT. Bank NTT berdasarkan hasil verifikasi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi selaku SKPD yang bertanggung jawab secara teknis atas bantuan tersebut. (1)
- Mekanisme penyaluran dan pencairan diatur sebagai berikut : (2)
- a. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi melakukan verifikasi terhadap nama desa dan data nomor rekening Desa calon penerima bantuan keuangan.
- b. Hasil verifikasi tersebut ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan disampaikan kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi, sebagai dasar pencairan dana'
- c. Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi melalui PT. Bank NTT mentransfer dana tersebut langsung kepada nomor rekening desa yang ditetapkan.
- Dalam rangka efektivitas pelaksanaan dan pencapaian sasaran yang diharapkan, Para Bupati melakukan koordinasi dan pembinaan kepada Kepala Desa dalam rangka sinkronisasi program, kegiatan dan pendanaan sesuai kewenanganya dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur ini. (3)

## Pasal 16


pemerintah Provinsi secara berkala dan/atau sewaktu-waktu dapat melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya. L

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal I Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

FRANS LEBU

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 3 gUf t

IYJ cueBnNUR NUSA TENGGA TIMUR,

I

2015

I


Diundangkan di Kupang

pada tanggal 3 *JUp |

2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

NUSAffiATIMUR,

T

VrneuslsKus sALEM

NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 201s NOMOR ,19 BERITA DAERAH PROVINSI