PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kerinci Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir perlu ditinjau kembali ; - b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kerinci Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan
15 2006.doc./ Zh@-06
Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478 );
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ) sebagaimana Undang-Undang 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885 ) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perpakiran Di Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI DAN BUPATI KERINCI
M E M U T U S K A N :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
15 2006.doc./ Zh@-06
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Kerinci ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kerinci ;
- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kerinci
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci
- f. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci
- h. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangundangan Daerah yang berlaku.
- i. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun Bentuk Usaha Tetap serta bentuk usaha lainnya;
- j. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor;
15 2006.doc./ Zh@-06
- k. Parkir adalah keadaan tidak bergerak kendaraan bermotor yang bersifat sementara;
- l. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir ;
- m. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- n. Retribusi Tempat Parkir Khusus adalah Retribusi Tempat Parkir Khusus yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah dan Pihak Swasta;
- o. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
- p. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan ;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 3
- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang meliputi :
- a. Pelataran / lingkungan parkir
- b. Taman Parkir
- c. Gedung Parkir
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah tempat khusus parkir yang dimiliki dan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak Swasta.
15 2006.doc./ Zh@-06
Pasal 4
Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5
Pasal 5
Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa diukur ## BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6
Pasal 7
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tariff retribusi ## BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6
Pasal 8
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tariff retribusi ## BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6
Pasal 9
Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan parkir diberikan.
BAB VIII - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 10
- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
BAB IX - TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 11
Pasal 11
- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus dimuka
BAB IX - TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 11
Pasal 12
- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari jatuh tempo
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
15 2006.doc./ Zh@-06
15 2006.doc./ Zh@-06
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 13
Pasal 13
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kerinci Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 13
Pasal 14
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 13
Pasal 15
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten kerinci.

Penetapan: Ditetapkan di Sungai Penuh Pada tanggal

Penandatangan: BUPATI KERINCI dto H. FAUZI SIIN ## Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor : Tahun 2006 Tanggal :

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KERINCI dto Ir. ZUBIR MUCHTAR Pembina Utama Muda NIP. 430 004 969 15 2006.doc./ Zh@-06