PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 11 Tahun 2013 tentang TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI NGADA PERATURAN BUPATI NGADA NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGADA,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (3) Undang-Undang · Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka . perlu. 'ifi.!metapkan Peraturan Bupati Ngada tentang Tata Cara Pernbetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Adrninistratif Pajak Daerah;
1. Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958. tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan · Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); ·
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia' Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun .- 2004 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
'
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438); | 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438); |
| | 9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak 8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339); | 9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak 8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339); |
| | 11. Peraturan Pernerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5161); | 11. Peraturan Pernerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5161); |
| | 12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun - :2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - dinas Daerah Kabupaten Ngada ( Lembaran ... Daerah ·····--···Kabupaten NgadaTahun 2008 Nomor6 Seri DNomor3); | 12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun - :2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - dinas Daerah Kabupaten Ngada ( Lembaran ... Daerah ·····--···Kabupaten NgadaTahun 2008 Nomor6 Seri DNomor3); |
| | 13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan | 13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan |
| | MEMUTUSKAN : Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor5); | MEMUTUSKAN : Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor5); |
| | PERATURAN PEMBETULAN, KETETAPAN, PENG URAN GAN | BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBATALAN, PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN ATAU SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK |
.
·.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal l·.
Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Ngada yang diserahi wewenang dan tanggungjawab sebagai Bendahara Umum Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang. terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat rnernaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, · pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
7. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
9. Penagihan Pajak Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan pajak daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, Surat Teguran atau surat lain yang sejenis sampai dengan penyampaian surat paksa kepada wajib pajak agar wajib pajak yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan jumlah pajak yang terutang.
9. ·8. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu} tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
10. Perhitungan Pajak Daerah adalah perincian besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, baik pokok pajak, kenaikan pajak, kekurangan pernbayaran pajak, kelebihan pernbayaran pajak maupun sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
12. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
11. Utang Pajak adalah Pajak yang rnasih harus dibayar terrnasuk sanksi administrasi berupa kenaikan pajak, bunga dan atau denda yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenis berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya pokok pajak yang terutang.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
15. Surat Ketetapan .Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya
·\
'
- dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
18. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hi tung, dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangundangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pernbetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
20. Pembukuan Pajak Daerah adalah proses pencatatan yang dilakukan oleh petugas pajak atas penetapan, penerirnaan, tunggakan, sanksi administrasi berupa kenaikan pajak, bunga dan/atau denda serta setoran pajak ke Kas Daerah.
19. Pembayaran Pajak Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak sesuai dengan SPTPD1 SKPDKB1 SKPDKBT dan STPD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
21. Kelebihan pembayaran Pajak Daerah adalah kelebihan yang tercantum dalam SKPDLB atau kelebihan pembayaran pajak yang timbul karena surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding atau karena pembayaran lebih atas utang pajak yang tercantum pada SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
23. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak terse but.
22. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan, kewajiban perpajakan daerah dan/ a tau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
BAB II - TATA CARA PEMBETULAN~ PEMBATALAN, DAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK
Pasal 2
Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKPD1 SKPDKB; SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/ atau kesalahan hi tung dan/ atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalarn peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. ·
BAB II - TATA CARA PEMBETULAN~ PEMBATALAN, DAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK
Pasal 3
Ruang lingkup pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi : .
- a. kesalahan tulis -antara lain kesalahan yang dapat berupa nama, alamat, nomor pokok wajib pajak, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, masa pajak atau tahun pajak dan tanggal jatuh tempo;
- b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/ atau pengurangan dan/ atau perkalian dan/ atau pembagian suatu bilangan, termasuk kekeliruan perhitungan karena adanya penerbitan surat
.
.
..
.
- ketetapan pajak, surat tagihan pajak, dan surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan untuk tahun sebelumnya; atau
.
- c. kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangundangan perpajakan, yaitu kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan · penerapan persentase norma penghitungan penghasilan neto, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan penghasilan tidak kena pajak, kekeliruan penghitungan pajak penghasilan dalam tahun berjalan, dan kekeliruan dalam pengkreditan pajak.
BAB II - TATA CARA PEMBETULAN~ PEMBATALAN, DAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK
Pasal 4
- (1) Permohonan pembetulan diajukan oleh Wajib Pajak, dengan ketentuan sebagai berikut:
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang mendukungpermohonannya;dan
- a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB;
- c. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, permohonan tersebut harus dilampiri dengan Surat Kuasa .
5. . {2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

- (1) Pennohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan,
2. {2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat [I}, Bupati melalui Dinas harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 6

- (1) Pengajuan permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditujukan kepada Bupati yang menerbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang diajukan pembetulan dengan cara: a. secara langsung; atau
- b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan tanda bukti penerimaan surat.
4. (3~ Bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau tanda bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bukti penerimaan permohonan pembetulan.
- (4) Tanggal bukti penerimaan· permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu:
- b. tanggal stempel pos yang tercantum pada bukti pengiriman surat, dalam hal permohonan pembetulan disampaikan melalui pos.·
- a. tanggal terima yang tercantum pada bukti penerimaan surat, dalam hal · permohonan pembetulan disampaikan secara langsung; atau

·

## Pasal 7

- (1) Bupati melalui Dinas setelah menerima permohonan pembetulan melakukan penelitian terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang menurut Wajib Pajak terdapat kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketan antara fiskus dan wajib Pajak.
- (2) Bupati melalui Dinas dapat memanggil Wajib Pajak untuk memberikan penjelasan atau keterangan tambahan yang diperlukan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa untuk rnemperoleh penjelasan atau keterangan tambahan, orang yang ditunjuk sebagai kuasa Wajib Pajak harus menunjukkan Surat Kuasa.

## Pasal 8

- (1) Bupati melalui Dinas harus menerbitkan keputusan pembetulan paling lama· dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal bukti penerimaan permohonan pembetulan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menambahkan, mengurangkan, atau menghapuskan jumlah pajak yang terutang dan/atau memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Bentuk formulir Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

.

~~sal 9

.

- (1) Bupati melalui Dinas dapat:
- a. mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- b. mengurangkan atau membatalkan STPD;
- d. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (2) Surat permohonan pembatalan atau pengurangan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. diajukan UiiftiKj~a~ s,U:r~~--~~~'f~~ap·aI'i"pajak;··.-:;~':·.~··'··

,

,:--

- b. rnengemukakan' 'jurrilali pajak- "mehurue··"petighitu1:1;gaf?. ~ ~~~jib . paj~ · seharusnya terutang; 1 c:Htri.·"''·\_,,, , -, , · .,,,... -------·-...
2. c, dilampiri-:dengan--sur-at..:\_kuasa:..:.:dalrun\_hal .surat permohonan pernbatalan
3. ... \_ a tau pengurangan. ketetapan pajak yang-\_tidak~benai-aH:arida#(fig~f:-Pii~~rf-:-;~~ ·----··---·----·--oleliwajib pajak. ~~:-:::~:-· .· ... ,::::; z .·..··... :·· . ,. ··· ,.ea=,:=s~c;, ... :·.:::::c:~

----------···------··-··

- ' -. (3) Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau+pembatalan- sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dapat diajukan oleh Wajib Pajak dalam hal: · · "' ·-·
- a. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan;
- c. Wajib Pajak mengajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan.
- b. Wajib Pajak mengajukan keberatan, tetapi kemudian mencabut pengajuan keberatan tersebut; atau

-,

•

- (4) Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimak:sud pada ayat (IL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- I. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak, termasuk surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
2. pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
- c. mencantumkan jumlah pajak yang seharusnya terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- d. disampaikan kepada Bupati; dan
- e. dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan Wajib Pajak, surat pennohonan harus dilampirkan dengan surat kuasa.
- (5) Pembahasan akhir basil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2), dianggap telah dilaksanakan apabila pemeriksa pajak telah memberikan kesempatan untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka pembahasan akhir dan W ajib Pajak tidak menggunakan hak terse but sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
- (6) Pennohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipertimbangkan.

## Pasal 10

- (1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf b, hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan terse but. harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal keputusan Bupati atas permohonan yang pertama dikirim.
- (3) Pennohonan Wajib Pajak sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, dapat diajukan oleh Wajib Pajak hanya untuk 1 (satu) kali.

## Pasal 11

- (1) Bupati harus memberi keputusan atas permohonan, Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan Wajib Pajak.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Bupati tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan oleh wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Bupati harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.

## Pasal 12

- (1) Keputusan yang diterbitkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal· 11 ayat (1), dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak pennohonan Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak dapat meminta penjelasan secara tertulis kepada Bupati mengenai alasan yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian pennohonan wajib Pajak sebagaimana dirnaksud pada ayat (1).

·~

.

t

• t

•

- (3) Bupati harus memberikan keterangan secara tertulis atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## Pasal 13

- (1) Surat permohonan pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar, disarnpaikan langsung oleh Wajib Pajak atau melalui pos kepada Bupati dimana Wajib Pajak terdaftar.
- (2) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar adalah :
- b. tanggal stempel pas tercatat, dalam ha! surat pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar disampaikan melalui pos tercatat.
- a. tanggal terima surat wajib pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh wajib pajak pada petugas atau petugas yang ditunjuk; atau

## Pasal 14

- (1) Dalarn proses penyelesaian permohonan pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar, Wajib Pajak harus memberikan penjelasan dan/ atau pembuktian ten tang dasar perhitungan yang disertai dengan dokumen atau bukti, dan buku-buku pendukung baik dalam bentuk hard copy rnaupun soft copy sesuai surat permintaan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang menyelesaikan permohonan pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar.
- (2) Paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat {l), Wajib Pajak harus, memberikan penjelasan dan/ atau pembuktian tentang dasar perhitungan yang disertai dengan dokumen atau bukti, dan buku-buku pendukung.
3. \_\_.,·"-' · a· · · .. ·· ..-.. ·· --... ·-- --: ;; :..: :.r·.::. ., ..\_ - · · .-.. · .. ------(3) Setelah 5 (Hrna} hari kerja terhitung sejak batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak belum memberikan penjelasan dan I atau pembuktian, Wajib Pajak dapat diminta kembali untuk memberikan penjelasan dan pembuktian yang kedua tentang dasar perbitungan yang disertai dengan dokumen atau bukti, dan buku-buku pendukung.
- (4) Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat.permintaan penjelasan clan/ atau pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak harus memberikan penjelasan dan/atau pembuktian.

'


...

- (6) Dalam' haJ.. Wajib Pajak tidak -memberikan -penjelasarr-darr.y. ·atau -pembuktian. tentang dasar perhitungan yangdisertai dengan \_\_ dokumen atau bukti, dan bukubuku pendukungbaik. dalam bentuk'hard.:cCipy maupU;n:-,sof(&amp;,py sesual-suratr pennintaan -maka- permcihonan.·-pem~atal~:.:.atau;-pengurangan -ketetapan .pajak yang tidak-beriar akan diproses berdasarkan data yang ada.

---

.

---~--

·-

' r :

cl,,.

""

, , :

P~sa,l.. \_\_ 15:\_~;~ ~-·-·-·

·-·

· ---

--.· ·-··

·

·

··---J~- ~--

··--

·· · --~.;

· ·-·-·-·--·---

-

-

-

-·-

--

:::-~•::;;:\_::::::::::::::::•\_::::-----

...

~

...

·:

: ________________

·:

.

-~~- .::~:-:·r::····

~

- (1) Wajib Pajak dapat dipanggil untuk rnelakukan pembahasan sengketaperpajakan- -, daerah dan wajib menandatangani Berita Acara PembahasariTSerigketa ... perpajakan daerah. . -. -· · ········ ' :-:.-.:;

..

·-·1--::::.t.

'

I

-

4

'o

•

- (2) Berdasarkan hasil pembahasan sengketa perpajakan, kepada Wajib Pajak akan dikirimkan Surat Pemberitahuan Basil Penelitian Pembatalan atau Pengurangan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar.
- (3) Wajib Pajak dapat memberikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Pembatalan atau Pengurangan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu 10 (sepuluh) · hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Pembatalan atau Pengurangan Ketetapan Pajak yang Tidak dan/ atau dapat menghadiri undangan pembahasan akhir pada waktu yang ditentukan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Pembatalan atau Pengurangan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar.
- (4) Basil pembahasan akhir akan dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Akhir dan Daftar Hasil Akhir Penelitian Pembatalan atau Pengurangan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar dapat disampaikan langsung kepada Wajib Pajak pada pembahasan akhir atau dikirimkan sebagai lampiran Surat Keputusan Pembatalan atau Pengurangan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak menghadiri undangan pembahasan akhir, Daftar Hasil Akhir Penelitian Pembatalan atau Pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar akan dikirimkan sebagai lampiran Surat Keputusan Pembatalan atau Pengurangan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar.

## Pasal 16

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kembali atas keputusan pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar yang diterbitkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal keputusan, kecuali karena keadaan diluar kekuasaan (force majeun Wajib Pajak, yang harus disertai bukti pendukung adanya keadaan luar biasa tersebut.

## B~ III TATA CARA PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 17

- (1) Bupati atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Sanksi administratif yang dapat dikurangkan atau dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sanksi administratif yang tercantum dalam:

a.STPD;

- c.SKPDKBT.··
- b.SKPDKB; atau
- (4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tercantum dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hanya dapat dilakukan dalam hal surat ketetapan pajak tersebut: ·
- b. diajukan keberatan, tetapi telah dicabut oleh Wajib Pajak; atau
- a. tidak diajukan keberatan;
- c. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan.

.

\.

Diundangkan di-Bajawa:": .· :· .···

:··,·.···.

- (1) Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT;
- b. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang mendukung permohonannya;
- d. wajib Pajak telah melunasi pajak yang terutang; dan
- c. permohonan harus disampaikan kepada Bupati;
- e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat perrnohonan tersebut harus dilampirkan dengan surat kuasa.
- (2) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan.

## Pasal 19

- (1) Bupati secara jabatan rnengurangkan atau menghapuskan sanksi adrninistratif . .dalam STPD yang diterbitkan sebagai akibat dari:

·

- a. diterbitkannya SKPD; dan . b. penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar, atau Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar berkurang atau dibatalkan.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP .

## Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengund ngan Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Kabupat Ngada.

Ditetapkan di Bajawa tanggal 30 Mei 2013 pada

BUPATI NGADA,

:

.

·,·,,,

;:t

··:'."'

pada. tangg~·30 Mei'2013

- ·-·:

·:·

:.:::::.-:,.,-.·

00~·'·

•

,.·""

,,~.«.,\_

...

·.·.·.····

- \_s,KRET\_rs DAERAH KABUPATEN N~~:··J - ~:~:~- -

,

-- - -

".!"

·--.

-

··-

--- : :: ~:

·'


· ·, · · · ··. ~-- ;. - · · · ·

· ·

.

.·.·.


.

.

BER,ITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2013 NOMOR 164

··

-

:\_-,.:.,:\_,;,.

···--

-

.. -

...

-


... - -

: ---: . : ' :

-

...

-

-

.. ···.--.

~--

----

.,

.

..

-

-~-;\_:

··


· .