PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN Nomor 6 Tahun 2015 tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang: a. bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang harus dipenuhi secara merata, berkeadilan, dan berkualitas dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan berpedoman pada ajaran agama, ideologi Pancasila, dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah, efisien, dan berkesinambungan untuk mampu membekali peserta didik agar tangguh menghadapi perubahan lokal, nasional dan global,;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan perlu diganti untuk disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat Bangkalan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 31 Undang-
- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4430);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompotensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah atau Madrasah;
28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Kepala Sekolah Madrasah;
29. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Paket A, B, dan C;
30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan;
31. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sistem Pendidikan Dasar dan Menengah;
32. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sarana dan Prasarana;
33. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan;
34. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
35. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perpustakaan Sekolah;
36. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
37. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Mata Pelajaran Agama dan Bahasa Arab pada Madrasah;
38. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
39. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 2/D);
Dengan Persetujuan Bersama DPRD KABUPATEN BANGKALAN dan BUPATI BANGKALAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN PENDIDIKAN
DAERAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
4. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
5. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bangkalan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Bangkalan.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kabudayaan Kabupaten Bangkalan.
10. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kabudayaan Kabupaten Bangkalan.
12. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Kabupaten Bangkalan.
13. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapatberlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
14. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
15. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
Pendidikan berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang memiliki kemampuan membentuk watak warga masyarakat yang religius, cerdas dan bermanfaat untuk mewujudkan kehidupan yang beradab.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4
- (1) Penyelenggaraan pendidikan memiliki tujuan umum dan tujuan khusus.
- (2) Tujuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berahlak mulia, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sehat jasmani dan rohani, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, trampil , menjadi warga negara yang demokratis, cinta tanah air, dan bertanggung jawab.
- (3) Tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. agamis;
- b. mampu menyeimbangkan antara iman dan taqwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 5
Penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada prinsipprinsip sebagai berikut:
- a. profesional, transparan, dan akuntabel, terpadu dan transparan;
- b. menjadi tanggungjawab bersama bersama antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, masyarakat, dan peserta didik;
- c. sebagai proses perbudayaan dan pemberdayaan secara berkesinambungan serta berlangsung sepanjang hayat;
- d. adil, demokratis dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, kebhinekaan, dan nilai budaya lokal;
- e. diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, mencerdaskan, dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan;
- f. pengembangan budaya membaca dan belajar bagi segenap warga masyarakat; dan
- g. memberdayakan seluruh komponen Pemerintah Kabupaten dan masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 6
Dalam penyelenggaraan pendidikan setiap masyarakat berhak:
- a. menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat;
- b. berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, keluarga, bangsa, dan umat manusia;
- c. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan;
- d. memberikan dukungan sumber daya pendidikan untuk kelangsungan penyelenggaraan pendidikan;
- e. berperan serta menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya membaca dan budaya belajar di lingkungan masyarakat;
- f. berperan serta dalam pendirian sekolah dan madrasah swasta;
- g. mendapatkan kemudahan terhadap akses pendidikan; dan
- h. mendapatkan fasilitas pendidikan yang mampu bersaing dalam penyelenggaraan pendidikan modern.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 7
Dalam penyelenggaraan pendidikan setiap masyarakat berkewajiban:
- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk memperoleh pendidikan;
- b. memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya; dan
- c. menyelenggarakan PAUD dan pendidikan dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 8
Dalam penyelenggaraan pendidikan setiap peserta didik berhak memperoleh:
- a. pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya;
- c. beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan, khususnya bagi siswa yang berprestasi dari keluarga tidak mampu dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan/atau Masyarakat;
- d. penilaian hasil belajar; dan/atau
- e. akses atas informasi ilmu pengetahuan sesuai dengan memampuan intelektual, usia, dan sesuai dengan kesusilaan dalam masyarakat.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 9
Setiap peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan memilki kewajiban untuk :
- a. menyelesaikan program pendidikan sesuai kecepatan belajarnya dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;
- b. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
- c. mengikuti proses belajar setiap hari efektif di sekolah;
- d. memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan pada satuan pendidikan yang bersangkutan; dan/atau
- e. mentaati segala ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 10
Pemerintah Kabupaten wajib :
- a. mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing, dan mengawasi penyelenggara PAUD dan pendidikan dasar;
- b. menyusun tahapan untuk pencapaian standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan PAUD dan pendidikan dasar;
- c. memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi;
- d. menyediakan dana untuk penyelenggaraan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun;
- e. memberikan beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi;
- f. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh PAUD dan pendidikan dasar;
- g. memfasilitasi tersedianya pusat-pusat bacaan bagi masyarakat, sekurang-kurangnya satu setiap desa/kelurahan;
- h. mendorong pelaksanaan kegiatan jam wajib belajar peserta didik di rumah;
- i. mendorong pelaksanaan budaya membaca dan budaya belajar;
- j. menumbuhkembangkan sumber daya PAUD dan pendidikan dasar secara terus menerus untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
- k. memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, guna mendukung pendidikan yang bermutu;
- l. menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan;
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 11
- (1) Jalur pendidikan terdiri atas dasar pendidikan formal, non formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- (2) Jenjang pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PAUD dan pendidikan dasar.
- (3) Jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mancakup pendidikan umum dan pendidikan keagamaan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 12
- (1) Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa satuan pendidikan yang berbentuk:
- a. PAUD;
- b. pendidikan dasar;
- c. pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah;
- d. pendidikan informal;
- e. pendidikan berbasis keunggulan daerah; dan/atau
- f. pendidikan keagamaan.
- (1) PAUD berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahapan perkembangan agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan dasar.
Bagian Kedua PAUD
Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 13
PAUD bertujuan:
- a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab;
- b. mengembangkan potensi kecerdasan spritual, intelektual, emosional, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 14
- (1) PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal dan informal.
- (2) Bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi TK, RA, BA, atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi KB, TPA, TKQ atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Bentuk PAUD pada jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendidikan keluarga atau pendidikan yang dilaksanakan masyarakat setempat.
- (5) Jenis PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendidikan umum dan keagamaan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 15
Pendidikan pada TK, RA, BA, atau bentuk lain yang sederajat dan KB, TPA, TKQ atau bentuk lain yang sederajat diselenggarakan paling lama 2 (dua) tahun.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 16
Pengelompokan peserta didik untuk TK, RA, BA, atau bentuk lain yang sederajat dan KB, TPA, TKQ atau bentuk lain yang sederajat disesuaikan dengan kebutuhan, usia dan/atau perkembangan anak.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 17
Peserta didik PAUD pada jalur pendidikan formal maupun non formal dapat pindah ke jalur atau satuan pendidikan yang sederajat.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 17 diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 19
- (1) Pendidikan dasar berfungsi menanamkan nilai-nilai, sikap, dan rasa keindahan, serta memberikan dasar-dasar pengetahuan, kemampuan, dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung serta kapasitas belajar peserta didik untuk melanjutkan ke pendidikan menengah dan/atau untuk hidup di masyarakat sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga masyarakat yang demokratis serta tanggung jawab untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 20
- (1) Pendidikan dasar diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal.
- (2) Bentuk satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat serta SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat diselenggarakan selama 6 (enam) tahun.
- (4) SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat diselenggarakan selama 3 (tiga) tahun, kecuali pembelajaran sistem kredit semester.
- (5) Jenis pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pendidikan umum dan pendidikan keagamaan.
- (6) Penyelenggaraan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah wajib dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten yang dialokasikan dalam APBD sebagai pelaksanaan dari program wajib belajar pendidikan 9 (sembilan) tahun.
- (1) Peserta didik pada SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat serta SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat dapat pindah ke jalur atau satuan pendidikan lain yang setara.
- (2) Peserta didik yang belajar secara mandiri dapat pindah ke SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat serta SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat setelah melalui tes penempatan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 21
- (3) Peserta didik yang belajar di negara lain pada jenjang pendidikan dasar dapat pindah ke SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat serta SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 22
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Keempat PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL Paragraf 1 Fungsi dan Tujuan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 23
- (1) Pendidikan non formal dan informal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan untuk mengembangkan potensinya dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan non formal dan informal bertujuan untuk:
- a. membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan, sikap wirausaha, dan kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- b. memberikan keyakinan agama, mananamkan nilai budaya, moral, etika, kepribadian, dan estetika, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.
- (3) Hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 24
- (1) Satuan pendidikan non formal berbentuk:
- a. lembaga kursus;
- b. lembaga pelatihan;
- c. kelompok belajar;
- d. PKBM;
- e. majelis taklim;
- f. madrasah diniyah;
- g. pesantren;
- h. TPA/TPQ; dan
- i. PAUD;
- (2) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dan kecakapan hidup untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, berusaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (3) Kelompok belajar menyelenggarakan kegiatan untuk menampung dan memenuhi kebutuhan belajar sekelompok warga masyarakat yang ingin belajar melalui jalur pendidikan non formal.
- (4) PKBM memfasilitasi penyelenggaraan berbagai program pendidikan non-formal untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dalam rangka mengakomodasikan kebutuhan akan pendidikan sepanjang hidup, dan berasaskan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
- (5) Majelis taklim menyelenggarakan pembelajaran agama islam untuk memenuhi berbagai kebutuhan belajar masyarakat pada jalur pendidikan non-formal.
- (6) Madrasah diniyah menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam berbasis diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.
- (7) TPA/TPQ menyelenggarakan pendidikan Al-Qur'an bagi anak usia 7 (tujuh) tahun keatas.
- (8) PAUD menyelenggarakan pendidikan pembinaan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan dasar yang dapat berbentuk KB, TPA, TKQ atau bentuk lain yang sederajat.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 25
Program pendidikan non formal meliputi:
- a. pendidikan kecakapan hidup;
- b. PAUD;
- c. pendidikan kepemudaan;
- d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
- e. pendidikan keaksaraan;
- f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
- g. pendidikan kesetaraan; dan/atau
- h. pendidikan lainnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 26
- (1) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri;
- (2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- (3) Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaiman dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (1) Peserta didik pada lembaga pendidikan, lembaga kursus, dan lembaga pelatihan adalah warga masyarakat yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Peserta didik pada kelompok belajar dan PKBM adalah warga masyarakat yang ingin belajar untuk mengembangkan diri, bekerja, dan/atau melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
- (3) Peserta didik pada majelis taklim adalah masyarakat muslim yang ingin belajar dan mendalami ajaran islam dan/atau meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kecakapan hidup.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 27
- (4) Peserta didik pada pendidikan kepemudaan adalah warga masyarakat pemuda.
- (5) Peserta didik pada pendidikan keaksaraan adalah warga masyarakat usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum dapat membaca, menulis berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa indonesia.
- (6) Peserta didik pada Program Paket A adalah anggota masyarakat yang berminat menempuh pendidikan dasar pada tingkat SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
- (7) Peserta didik pada Program Paket B adalah anggota masyarakat yang telah lulus program Paket A, SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat yang berminat menempuh pendidikan dasar pada tingkat serta SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat.
Paragraf 5
Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 28
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan non-formal dan informal sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 sampai dengan pasal 27 diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 29
- (1) Pendidikan keagamaan berfungsi menjadikan peserta didik sebagai anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama kepada peserta didik.
- (2) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai agama serta berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 30
- (1) Pendidikan Keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur formal, non-formal, dan informal.
- (2) Pendidikan Keagamaan pada pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jenjang PAUD berbentuk TK, RA, dan BA serta pada jenjang pendidikan dasar berbentuk Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Pendidikan Keagamaan pada pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk pesantren, madrasah diniyah, TPA/TPQ dan bentuk lain yang sejenis.
- (4) Pendidikan Keagamaan pada pendidikan informal berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang diselenggarakan dalam keluarga dan lingkungan yang bertujuan untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 31
Pendidikan keagamaan formal diselenggarakan dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 32
- (1) Bentuk pendidikan keagamaan non formal diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan bentuk pendidikan keagamaan non formal oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh badan penyelenggara berbadan hukum.
- (3) Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan keagamaan non formal.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 33
- (1) Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan keagamaan dibentuk Dewan Pendidikan Keagamaan yang berfungsi menjamin tercapainya standar mutu pendidikan keagamaan.
- (2) Standar Mutu Pendidikan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi: a. standar kompetensi lulusan;
- b. standar kurikulum;
- c. standar proses dan evaluasi pembelajaran;
- d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. standar sarana dan prasarana;
- f. standar pelayanan pendidikan; dan
- g. standar pembiayaan.
- (3) Standar Mutu Pendidikan Keagamaan berpedoman pada SNP yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar Mutu Pendidikan Keagamaan bertujuan untuk:
- a. menjamin tercapainya tujuan pendidikan keagamaan untuk menciptakan peserta didik yang agamis, berakhlak mulia, dan cerdas; dan
- b. menjamin agar mutu pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh masyarakat di Daerah mencapai standar mutu yang sama.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 34
- (1) Dewan Pendidikan Keagamaan beranggotakan 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur:
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Kementerian Agama;
- c. Pengasuh Pesantren;
- d. Pimpinan Organisasi Masyarakat Islam;
- e. Tokoh Agama;
- f. Tokoh Masyarakat; dan
- g. Pakar Pendidikan.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan Keagamaan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Masa jabatan anggota Dewan Pendidikan Keagamaan selama 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua merangkap anggota dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pendidikan Keagamaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan anggota, pemilihan Ketua dan Wakil Ketua, dan susunan organisasi Dewan Pendidikan Keagamaan diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 35
Dewan Pendidikan Keagamaan berwenang:
- a. menetapkan Standar Mutu Pendidikan Keagamaan dan kriteria evaluasi dan penilaian pelaksanaan Standar Mutu Pendidikan Kagamaan;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Standar Mutu Pendidikan Keagamaan pada pendidikan non formal;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi berwenang atas penyelenggaraan pendidikan keagamaan pada pendidikan formal; dan
- d. melakukan evaluasi dan penilaian atas pelaksanaan dari pada Standar Mutu Pendidikan Keagamaan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 36
Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Dewan Pendidikan Keagamaan bertugas:
- a. menyusun Standar Mutu Pendidikan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2);
- b. menyusun kriteria evaluasi dan penilaian atas pelaksanaan dari pada Standar Mutu Pendidikan Keagamaan;
- c. melakukan sosialisasi Standar Mutu Pendidikan Keagamaan dan kriteria evaluasi dan penilaian pelaksanaan Standar Mutu Pendidikan Keagamaan kepada penyelenggara pendidikan keagamaan;
- d. memberikan asistensi mengenai penerapan Standar Mutu Pendidikan Keagamaan kepada penyelenggara pendidikan keagamaan;
- e. menyusun kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan tugas Dewan Pendidikan Keagamaan;
- f. mengajukan kebutuhan anggaran yang diusulkan oleh badan penyelenggara pendidikan keagamaan non formal kepada Bupati; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan wewenang dan tugas dewan Pendidikan Keagamaan kepada Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 37
Penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh:
- a. Pemerintah Kabupaten; dan
- b. masyarakat.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 38
Penyelenggaraan atas satuan pendidikan dasar formal oleh Pemerintah Kabupaten dan masyarakat berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Penyelenggaraan oleh Pemerintah Kabupaten
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 39
- (1) Bupati bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk penyusunan kebijakan daerah.
- (3) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam:
- a. rencana pembangunan jangka menengah;
- b. rencana strategis pendidikan;
- c. rencana kerja Pemerintah Kabupaten;
- d. rencana kerja dan anggaran daerah;
- e. peraturan daerah di bidang pendidikan; dan
- f. peraturan bupati di bidang pendidikan.
- (4) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikat:
- a. semua jajaran Pemerintah Kabupaten;
- b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;
- b. satuan atau program pendidikan;
- c. Dewan Pendidikan;
- d. Komite Sekolah;
- e. Dewan Pendidikan Keagamaan;
- f. peserta didik;
- g. orang tua/wali peserta didik;
- h. pendidik dan tenaga kependidikan;
- i. masyarakat; dan
- j. pihak lain yang terkait dengan pendidikan di Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 40
- (1) Pemerintah Kabupaten mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional bidang pendidikan dan kebijakan daerah bidang pendidikan dalam kerangka pengelolaan sistem pendidikan nasional.
- (2) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab sekurangkurangnya:
- a. menyelenggarakan PAUD, pendidikan dasar, pendidikan keagamaan, dan pendidikan berbasis keunggulan daerah;
- b. memfasilitasi penyelenggaraan PAUD, pendidikan dasar, pendidikan non formal, pendidikan informal, dan berbasis keunggulan daerah, serta pendidikan keagamaa yang diselenggarakan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan, pembinaan, pengembangan pendidik, dan tenaga kependidikan untuk pendidikan formal, non-formal dan informal yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten atau masyarakat;
- d. menuntaskan program wajib belajar pendidikan sembilan tahun;
- e. menuntaskan buta aksara;
- f. mendorong percepatan pencapaian target nasional bidang pendidikan di daerah;
- g. mengkoordinasikan dan mensupervisi pengembangan kurikulum pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non formal;
- h. mengevaluasi penyelenggara dan pengelola satuan PAUD, pendidikan dasar, dan jalur pendidikan nonformal untuk pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 41
Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pendampingan atas pemenuhan jaminan mutu satuan pendidikan dan program pendidikan, dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang pendidikan, standar nasional pendidikan dan pedoman penjaminan mutu yang diterbitkan oleh Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan Menengah serta Kementerian Keagamaan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 42
- (1) Pemerintah Kabupaten mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan daerah secara online dan compatible dengan sistem informasi pendidikan nasional yang dikembangkan Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan Menengah serta Kementerian Keagamaan.
- (2) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data dan informasi pendidikan pada semua jalur, jenjang, jenis, satuan pendidikan, program pendidikan.
- (3) Pemerintah Kabupaten mendorong satuan pendidikan untuk mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk menunjang pengambilan keputusan, kebijakan pendidikan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pendidikan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 43
- (1) Pengelolaan pendidikan oleh masyarakat berbentuk yayasan atau perkumpulan.
- (2) Yayasan atau perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.
- (3) Yayasan atau perkumpulan yang berbadan hukum berkedudukan sebagai badan penyelenggara atas satuan pandidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
- (4) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan pendampingan atas badan penyelenggara satuan pandidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang belum berbadan hukum.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 44
Pengelolaan oleh satuan pendidikan meliputi perencanaan program, pengembangan kurikulum, penyelenggaraan pembelajaran, pendayagunaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan sarana dan prasarana, penilaian hasil belajar, pengendalian, pelaporan dan fungsi-fungsi manajemen pendidikan lainnya sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 45
- (1) Pengelolaan satuan PAUD, pendidikan dasar dilaksanakan ## BAB VII
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 46
- (1) Kurikulum program kegiatan belajar PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan keagamaan mengacu SNP.
- (2) Kurikulum pendidikan pada jalur pendidikan non-formal, pendidikan informal, dan pendidikan berbasis keunggulan daerah menggunakan SNP, potensi dan keunggulan daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 47
- (1) Kurikulum pada satuan pendidikan dasar dan jalur pendidikan non formal dapat dikembangkan dengan standar yang lebih tinggi dari SNP sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 48
- (1) Setiap satuan pendidikan dasar dan pendidikan keagamaan wajib menerapkan muatan lokal berupa Bahasa Madura.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Setiap satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan keagamaan wajib menerapkan muatan lokal untuk mencegah radikalisme, terorisme, narkoba, dan korupsi.
- (3) Muatan lokal pada pendidikan dasar untuk peserta didik yang beragama Islam ditambah baca tulis Al-Qur'an dengan target kemampuan:
- a. untuk jenjang SD, MI atau yang sederajat adalah membaca huruf Al-Qur'an dengan lancar;
- b. untuk jenjang SMP, MI atau yang sederajat sampai adalah dengan membaca Al-Qur'an dengan lancar dan menulis huruf Al-Qur'an dengan tepat;
- (4) Muatan lokal lainnya sesuai dengan potensi dan kebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan.
- (5) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara mandiri.
- (6) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara terintegrasi dalam mata pelajaran.
- (7) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat diberikan secara mandiri atau terintegrasi dalam mata pelajaran lainnya atau sebagai mata pelajaran ekstra kurikuler.
BAB IX - PENDIDIKAN LINTAS SATUAN PENDIDIKAN DAN JALUR PENDIDIKAN Pasal 49
Pasal 49
- (1) Peserta didik SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat dan SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat dapat:
- a. pindah pada satuan pendidikan atau program pendidikan lain;
- b. mengambil program atau mata pelajaran pada jenis dan/atau jalur pendidikan yang sama, atau berbeda sesuai pesyaratan akademik satuan pendidikan penerima.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - PENDIDIKAN LINTAS SATUAN PENDIDIKAN DAN JALUR PENDIDIKAN Pasal 49
Pasal 50
- (1) Peserta didik SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat dan SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat dapat mengambil mata pelajaran atau program pendidikan pada satuan pendidikan untuk memenuhi ketentuan kurikulum pendidikan formal yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik pada satuan pendidikan non-formal dapat mengambil mata pelajaran atau program pendidikan pada satuan pendidikan formal untuk memenuhi beban belajar pendidikan non-formal yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan mata pelajaran atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB X - BAHASA PENGANTAR Pasal 51
Pasal 51
- (1) Bahasa pengantar utama dalam pendidikan menggunakan Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa Madura dipergunakan sebagai bahasa pengantar tambahan pada PAUD dan SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat dan SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar untuk meningkatkan kemampuan peserta didik.
BUKU TEKS PELAJARAN DAN PAKAIAN
BAB XI - BUKU TEKS PELAJARAN DAN PAKAIAN
Pasal 52
- (1) Buku teks pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang digunakan pada satuan PAUD dan pendidikan dasar dipilih dari buku teks pelajaran yang ditetapkan oleh Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan Menengah serta Kementerian Agama.
- (2) Buku teks pelajaran yang akan digunakan oleh satuan pendidik, dipilih melalui rapat Dewan Pendidik dengan pertimbangan komite Sekolah/Madrasah.
- (3) Selain buku teks pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam proses pembelajaran dapat menggunakan buku diktat, buku modul, buku pengayaan dan buku referensi.
- (4) Buku teks pelajaran tidak dapat dipakai lagi oleh satuan pendidikan dalam hal:
- a. ada perubahan SNP;
- b. buku teks pelajaran dinyatakan sudah tidak layak lagi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten.
BAB XI - BUKU TEKS PELAJARAN DAN PAKAIAN
Pasal 53
- (1) Pakaian seragam sekolah/madrasah terdiri dari pakaian wajib dan pakaian pilihan/bebas rapi.
- (2) Pakaian wajib yang dikenakan oleh peserta didik pada setiap jenjang dan satuan pendidikan mengikuti yang berlaku secara nasional.
- (3) Pakaian wajib dan pakaian pilihan/bebas rapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib menutup aurat sesuai dengan ketentuan agama masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XI - BUKU TEKS PELAJARAN DAN PAKAIAN
Pasal 54
- (1) Satuan pendidikan dapat menjual buku dan pakaian seragam sekolah kepada peserta pendidik melalui koperasi sekolah.
- (2) Pembelian buku teks pelajaran dan seragam sekolah diserahkan kepada peserta didik melalui orang tua.
BAB XII - TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Bagian Kesatu Umum Pasal 55
Pasal 55
- (1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang tugasnya merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, menganalisis dan menindak lanjuti hasil pembelajaran.
- (2) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan harus memberikan tauladan yang baik kepada peserta didik.
- (4) Pendidikan dan tenaga kependidikan yang berasal dari pegawai negeri sipil berhak mendapatkan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendidik dan tenaga kependidikan pada lembaga pendidikan formal dan non formal yang bukan berasal dari PNS berhak mendapat penghasilan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
BAB XII - TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Bagian Kesatu Umum Pasal 55
Pasal 58
- (1) Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten dilakukan Bupati atas usulan Kepala Dinas.
- (2) Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.
BAB XII - TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Bagian Kesatu Umum Pasal 55
Pasal 59
- (1) Pemberhentian dengan hormat terhadap pendidik dan tenga kependidikan, atas dasar:
- a. meninggal dunia;
- b. mencapai usia pensiun;
- c. permohonan sendiri;
- d. diangkat dalam jabatan lain;
- e. tidak melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut dan/atau;
- f. berakhirnya perjanjian kerja.
- (2) Pemberhentian tidak hormat terhadap pendidik dan tenaga kependidikan, atas dasar:
- a. melanggar sumpah dan janji;
- b. melanggar perjanjian kerja dan perjanjian kerja bersama, dan/atau;
- c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut.
- (3) Bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berasal dari PNS berlaku ketentuan perundang-undangan tentang disiplin PNS.
BAB XII - TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Bagian Kesatu Umum Pasal 55
Pasal 60
Pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya sebagai PNS berhak memperoleh penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS.
BAB XII - TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Bagian Kesatu Umum Pasal 55
Pasal 61
- (1) Pendidikan dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal yang diselenggarakan masyarakat yang bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial yang didasarkan pada perjanjian kerja yang dibuat antara penyelenggara satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan subsidi tunjangan fungsional dan kesejahteraan lainnya kepada pendidik pada satuan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal yang diselenggarakan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB XII - TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Bagian Kesatu Umum Pasal 55
Pasal 62
- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan perlindungan kepada setiap pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Perlindungan sebagaiamana dimasud kepada ayat (1) meliputi :
- a. perlindungan hukum yang mencakup terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi. Atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, aparatur, dan/atau pihak lain;
- b. perlindungan profesi yang mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat pelaksanaan tugas;
- c. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan, dan/atau resiko lain.
BAB XII - TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Bagian Kesatu Umum Pasal 55
Pasal 63
- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat menjadi anggota organisasi profesi sebagai wadah yang bersifat mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak menggangu tugas dan tanggung jawab.
- (2) Organisasi profesi sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan kemampuan, profesionalitas, dan kesejahteraan.
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat memfasilitasi organisasi profesi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi.
BAB XII - TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Bagian Kesatu Umum Pasal 55
Pasal 64
- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai kepala sekolah/madrasah, calon kepala sekolah/madrasah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten dan masyarakat, meliputi:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada pancasila sebagai Dasar Negara, Undangundang Dasar Negara, Republik Indonesia Tahun 1945;
BAB XII - TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Bagian Kesatu Umum Pasal 55
Pasal 65
- (1) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan bantuan sarana dan prasarana pendidikan pada penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan/atau penyelenggara satuan pendidikan yang dikelola oleh kantor Kementerian Agama.
- (2) Bupati menetapkan standar sarana dan prasarana minimal pada satuan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XII - TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Bagian Kesatu Umum Pasal 55
Pasal 66
- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau pelaku usaha yang memberikan bantun sarana dan prasarana pendidikan.
- (2) Pemberian penghargaan atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XII - TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Bagian Kesatu Umum Pasal 55
Pasal 67
- (1) Prasarana pendidikan berupa tanah dan bangunan, wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai fungsinya.
- (2) Persyaratan administrasi meliputi kegiatan melengkapi dokumen status kepemilikan tanah dan bangunan, pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen.
- (3) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan dan kelayakan bangunan gedung.
- (4) Ketentuan persyaratan bangunan gedung pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan (2), dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XII - TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Bagian Kesatu Umum Pasal 55
Pasal 68
- (1) Perawatan sarana dan prasarana supaya direncanakan dan dianggarkan secara rutin pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
- (2) Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan dapat dilakukan, apabila sarana dan prasarana yang dimaksud.
- a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, tidak dapat diperbaiki dan tidak dapat dipindah tangankan: atau
- b. alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB XIV - EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Pasal 69
Pasal 69
- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, lembaga dan program pendidikan jalur pendidikan formal dan pendidikan non-formal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.
BAB XIV - EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Pasal 69
Pasal 70
- (1) Evaluasi hasil belajar pesrta didik dilaksanakan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara periodik dan berkesinambungan.
- (2) Evaluasi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, lembaga, dan program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan non-formal dilakukan Pemerintah Kabupaten dan/atau lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk menilai pencapaian SNP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan pada Bupati.
- (4) Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2), dapat melakukan fungsinya setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XV - SERTIFIKAT DAN IJAZAH Pasal 71
Pasal 71
- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan yang terakreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan satuan pendidikan terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- (4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai SNP dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Satuan pendidikan dapat mengusahakan sertifikasi pelayanan pendidikan dari badan akreditasi luar negeri.
BAB XIV - PEMBIAYAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 72
Pasal 72
- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan dana untuk pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari APBD.
- (3) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan dana sekurangkurangnya 2% (dua persen) dari dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Alokasi dana pendidikan terhadap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditentukan
BAB XIV - PEMBIAYAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 72
Pasal 73
Pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XIV - PEMBIAYAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 72
Pasal 74
- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberi bantuan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah untuk pembinaan dan/atau pengembangan kepada satuan pendidikan jalur formal, non-formal dan informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Dunia Usaha dan Industri di wilayah Kabupaten Bangkalan wajib ikut serta dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.
- (3) Jika dunia usaha dan industri tidak melaksanakan ketentuan pada ayat (2) maka dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis dan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XIV - PEMBIAYAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 72
Pasal 75
Pemerintah Kabupaten wajib mengalokasikan dana tak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dalam penyelenggaraan pendidikan yang diakibatkan oleh peristiwa bencana alam.
BAB XIV - PEMBIAYAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 72
Pasal 76
- (1) Peserta didik dari keluarga kurang mampu berhak memperoleh beasiswa dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan/atau masyarakat.
- (2) Peserta didik yang berprestasi dapat memperoleh beasiswa dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat.
BAB XIV - PEMBIAYAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 72
Pasal 77
- (1) Bupati berwenang dalam pengelolaan dan pendidikan yang berasal dari APBD.
- (2) Bupati dapat melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggaraakan lembaga pemerintah berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat serta badan hukum penyelenggara satuan pendidikan berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Pengelolaan dana pendidikan diutamakan untuk dialokasikan pada kepentingan pembelajaran di kelas, perpustakaan, laboratorium dan selanjutnya baru untuk kepentingan yang lain.
- (6) Setiap pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan ## BAB XV
PENDIRIAN, PENAMBAHAN, PENGGABUNGAN
BAB XIV - PEMBIAYAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 72
Pasal 78
Pemerintah Kabupaten dapat melaksanakan pendirian, penambahan, pemggabungan, dan penutupan satuan pendidikan pada PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal.
BAB XIV - PEMBIAYAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 72
Pasal 79
- (1) Setiap pendirian satuan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Izin Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
- (3) Izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimanana dimaksud pada ayat (1), melalui tahapan :
- a. izin prinsip penyelenggaraan pendidikan;
- b. izin operasional penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Izin prinsip penyelenggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (5) Izin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berlaku selama penyelenggaraan pendidikan berlangsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Izin prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dipindahtangankan dengan persetujuan Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XIV - PEMBIAYAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 72
Pasal 80
- (1) Penambahan satuan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal dilakukan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Penggabungan merupakan peleburan atau penggabungan 2 (dua) atau lebih sekolah yang sejenis menjadi satu sekolah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penambahan dan penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV - PEMBIAYAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 72
Pasal 81
- (1) Satuan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten atau masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan dapat ditutup.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditutup, dilarang melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penambahan dan penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XVI - PENJAMINAN MUTU Pasal 82
Pasal 82
- (1) Setiap satuan PAUD, pendidikan dasar, dan non-formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi SNP.
- (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memilki target dan kerangka waktu yang jelas.
BAB XVI - PENJAMINAN MUTU Pasal 82
Pasal 83
Bupati berkewajiban melakukan pembinaan penjaminan mutu satuan pendidikan pada PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan non-formal serta dapat bekerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.
BAB XVII - STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN Pasal 84
Pasal 84
Pemerintah Kabupaten dan satuan pendidikan wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan minimal pendidikan dengan
BAB XVII - STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN Pasal 84
Pasal 85
Standar Pelayanan Minimal Pendidikan harus memenuhi :
- a. status badan hukum pengelola pendidikan dan status hak tanah;
- b. status personil dan aset termasuk kelengkapan sarana dan prasarana penunjang;
- c. informasi program kerja dan/atau layanan masyarakat;
- d. pertanggungjawaban pengelola atas dasar penyelenggaraan layanan pendidikan;
- e. jumlah peserta didik tiap kelas pada setiap satuan pendidikan berkisar 20 sampai dengan 40 peserta didik;
- f. mencapai 100% atau lebih lulusan SD/MI melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP/MTs, Paket B atau yang sederajat;
- g. mencapai 100% lulusan SMP/MTs melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA/MA, SMK, Paket B atau yang sederajat;
- h. mencapai 90 % sampai dengan 95 % peserta didik memiliki buku pelajaran di setiap mata pelajaran;
- i. mencapai 100 % anak usia 7 - 18 tahun masuk sekolah di jalur pendidikan formal maupun non-formal;
- j. kualifikasi kepala sekolah/madrasah sekurang-kurangnya S-1 kependidikan dan/atau sederajat;
- k. tata cara pengaduan, kritik dan saran ditindaklanjuti satuan pendidikan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pengaduan, kritik dan saran diterima.
BAB XVII - STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN Pasal 84
Pasal 86
- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksaanan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Peran serta masyarakat dalam pengendalian mutu pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup partisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan yang dilaksanakan melalui dewan pendidikan, Dewan Pendidikan Keagamaan, dan komite sekolah/madrasah atau nama lain yang sejenis pada satuan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal.
- (5) Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengendalian mutu pekayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XVII - STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN Pasal 84
Pasal 87
- (1) Peran serta perseorangan, keluarga dan kelompok sebagai sumber pendidikan dapat berupa kontribusi pendidik dan tenaga kependidikan, dana, sarana dan prasarana dalam penyelenggaran pendidikan, serta pengendalian mutu pelayanan pendidikan kepada satuan pendidikan.
- (2) Peran serta organisasi profesi sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan tenaga ahli dalam bidangnya dan narasumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal dan pendidikan non-formal.
- (3) Peran serta pengusaha sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan, dana, beasiswa, dan narasumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal dan pendidikan non-formal.
- (4) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai sumber pendidikan dapat berupa pemberian beasiswa, dan narasumber dalam penyelenggaran pendidikan formal dan pendidikan non-formal.
BAB XVII - STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN Pasal 84
Pasal 88
- (1) Peran serta perseorangan, keluarga atau kelompok sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa partisipasi dalam pengelolaan pendidikan.
- (2) Peran serta organisasi profesi sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa pembentukan lembaga evaluasi dan/atau lembaga akreditasi mandiri.
- (3) Peran serta dunia usaha/dunia industri sebagai pelaksana pendidikan berkewajiban menerima peserta didik dan/atau tenaga pendidik dalam pelaksanaan sistem magang, pendidikan sistem ganda, dan/atau kerjasama produksi dengan satuan pendidikan sebagai institusi pasangan.
- (4) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa penyelenggaraan, pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan satuan pendidikan.
BAB XVII - STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN Pasal 84
Pasal 89
- (1) Untuk peningkatan mutu dan relevansi program pendidikan, Pemerintah Kabupaten bersama pendidikan tinggi dan/atau pelaku usaha dan/atau dunia industri dan/atau asosiasi profesi dapat membentuk Forum Koordinasi Konsultasi dan Kerjasama.
- (2) Pembentukan Forum Koordinasi Konsultasi dan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB XVII - STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN Pasal 84
Pasal 90
- (1) Dewan Pendidikan merupakan lembaga mandiri sebagai wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan berfungsi memberikan pertimbangan, saran, kritik, dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan kepada Bupati.
- (3) Dewan Pendidikan
BAB XVII - STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN Pasal 84
Pasal 91
- (1) Keanggotaan Dewan Pendidikan berasal dari para pakar pendidikan, praktisi pendidikan, tokoh masyarakat, pengusaha, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan yang peduli pendidikan.
- (2) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali, kecuali masa jabatan Ketua hanya dapat dipilih satu kali.
- (3) Anggota Dewan Pendidikan berjumlah sebanyakbanyaknya 13 (tiga belas) orang.
- (4) Susunan kepengurusan Dewan Pendidikan sekurangkurangnya terdiri atas masing-masing 1 (satu) orang ketua, sekretais, bendahara dan beberapa ketua komisi sesuai kebutuhan
BAB XVII - STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN Pasal 84
Pasal 92
- (1) Pendanaan Dewan Pendidikan berasal dari sumber dana yang tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Kabupaten bersama pengurus Dewan Pendidikan dan masyarakat mengusahakan sumber dana yang tidak mengikat bagi Dewan Pendidikan.
BAB XVII - STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN Pasal 84
Pasal 93
- (1) Komite Sekolah/Madrasah merupakan wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan pada satuan pendidikan yang bekerja secara mandiri dan independen.
- (2) Komite Sekolah/Madrasah berperan memberikan pertimbangan, saran, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan.
- (3) Fungsi Komite Sekolah/Madrasah adalah memberikan pertimbangan kepada satuan pendidikan dalam pengelolaan pendidikan, memberikan dukungan sumber daya pendidikan kepada satuan pendidikan, mengawasi penyelenggaraan pendidikan dan menjadi mediator konflik yang melibatkan satuan pendidikan.
- (4) Komite Sekolah/Madrasah dibentuk di satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar serta PAUD
BAB XVII - STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN Pasal 84
Pasal 94
- (1) Komite Sekolah/Madrasah terdiri dari anggota masyarakat, orang tua/wali, tokoh masyarakat, pendidik, praktisi pendidikan, alumni, wakil peserta didik, dunia usaha/industri, dewan guru yang memilki wawasan kepedulian dan komitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Masa jabatan anggota Komite sekolah/Madrasah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Jumlah Anggota Komite Sekolah/Madrasah disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Susunana kepengurusan Komite sekolah/Madrasah sekurang-kurangnya terdiri atas masing-masing 1 (satu) orang ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.
- (5) Mekanisme pemilihan anggota Komite sekolah/Madrasah diselenggarakan oleh penitia yang dibentuk oleh kepala satuan pendidikan dan orang tua/wali.
- (6) Pemilihan kepengurusan Komite Sekolah/Madrasah dipilih dari dan oleh anggota Komite sekolah/Madrasah.
- (7) Panitia menyampaikan susunan keanggotaan dan kepengurusan Komite Sekolah/Madrasah hasil pemilihan kepada satuan pendidikan dan dilaporkan kepada Dinas yang menangani bidang pendidikan sesuai kewenangannya.
BAB XVII - STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN Pasal 84
Pasal 95
- (1) Komite Sekolah/Madrasah sebagai perwakilan masyarakat menilai pertanggungjawaban kepala satuan pendidikan.
- (2) Komite Sekolah/Madrasah dan anggotanya tidak mengintervensi seleksi calon peserta didik dan proses pembelajaran serta tidak membebani atau mengambil keuntungan dari satuan pendidikan.
- (3) Tata cara peran serta Komite Sekolah/Madrasah dalam pemberian pertimbangan, evaluasi dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga Komite Sekolah/Madrasah.
BAB XVII - STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN Pasal 84
Pasal 96
- (1) Pendanaan operasional Komite Sekolah/Madrasah berasal dari sumber yang tidak mengikat.
- (2) Kepala satuan pendidikan bersama pengurus Komite sekolah/Madrasah mengusahakan pencarian sumber dana bagi Komite Sekolah /Madrasah.
BAB XVII - STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN Pasal 84
Pasal 97
- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berjasa di bidang pendidikan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XIX - KERJASAMA Pasal 98
Pasal 98
- (1) Penyelenggara dan/atau pengelola pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan atau dunia usaha/dunia industri dan/atau asosiasi profesi dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi, dan pelayanan pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BAB XX - Pasal 99
Pasal 99
- (1) Pemerintah Kabupaten, Dewan Pendidikan, Dewan Pendidikan Keagamaan dan Komite Sekolah/Madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional, transparan dan akuntabel.
- (3) Pengendalian penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan merupakan kewenangan Bupati yang pelaksanaanya dilakukan Kepala Dinas.
BAB XXI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 100
Dewan Pendidikan Keagamaan wajib dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
BAB XXI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 101
Semua ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
BAB XXI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 102
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
BAB XXII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 103
Pasal 103
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB XXII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 103
Pasal 104
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 2/E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XXII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 103
Pasal 105
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintah pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Penetapan: Ditetapkan di Bangkalan Pada tanggal

Penandatangan: BUPATI BANGKALAN Ttd. R.K. MOH MAKMUN IBNU FUAD

Penetapan: Diundangkan di Bangakalan Pada tanggal

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN Ttd. EDDY MOELJONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN ... NOMOR ...
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR ... TAHUN 2015
TENTANG
## PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
## I. UMUM
Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa baik di tingkat nasional maupun internasional, Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat Kabupaten Bangkalan bertekad untuk menghasilkan sumberdaya manusia berkualitas melalui pendidikan yang bermutu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mampu menjawab berbagai tantangan jaman yang selalu berubah. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan adalah melalui peningkatan mutu pendidikan, pemerataan pendidikan, serta efisiensi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten. Sejalan dengan itu, Pemerintahan Kabupaten menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagai komitmen untuk mencerdaskan kehidupan dan penghidupan masyarakat untuk menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuahn Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Upaya negara yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, adalah ; (a) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat; (b) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakatat belajar; (c) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan oembentukan kepribadian bangsa yang bermoral; (d) meningkatkan keprofesisonal dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan
internasional; (e) memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat perubahan pengaturan tentang Lingkup Kewenangan Pemerintah Kabupaten, khususnya dalam hal 'Manajemen Pendidikan' sebagaimana dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, antara lain disebutkan bahwa : Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota, pada Romawi I huruf A tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dalam Sub Urusan Manajemen Pendidikan bahwa 'Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengelolaan pendidikan dasar, pengelolaan PAUD dan pendidikan non-formal'.

Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota, pada Romawi II. Manajemen Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Konkuren, pada Perincian pembagian Urusan Pemerintahan bidang pendidikan yang merupakan substansi Urusan Pemerintahan bidang pendidikan adalah sebagai berikut: (1) Sub urusan manajemen pendidikan: c. Pengelolaan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non-formal menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota; (2.) Sub urusan kurikulum: c. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non-formal menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. (3.) Sub urusan perizinan pendidikan: c. Penertiban izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat dan penertiban izin PAUD dan pendidikan non-formal menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Dari uraian Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan Pemerintah Kabupaten terkait Manajemen Pendidikan sebatas pada pengelolaan pendidikan dasar, pengelolaan PAUD dan pendidikan nonformal.

Kabupaten Bangkalan memiliki kekhasan, yaitu sebagai Kota 'agamis' dan berbasis 'pesantren', maka seyogyanya Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan juga mengatur tentang Pendidikan Madrasah Diniyah sebagaimana halnya beberapa Daerah yang sudah mengatur hal tersebut. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Tanggung jawab Daerah, khususnya terkait dengan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf f disebutkan bahwa 'Daerah dapat memberikan hibah untuk

penyelengaraan kegiatan-kegiatan keagamaan sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan daerah dalam menumbuh kembangkan kehidupan beragama, misalnya penyelenggaraan MTQ, pengembangan bidang pendidikan keagamaan dan lain sebagainya.'

Dalam rnagka mencapai tujuan tersebut, strategi yang dilakukan dalam pembangunan di bidang pendidikan, adalah : (a) pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia; (b) pengembanagan dan pelaksnaan kurikulum berbasis kompetensi; (c) proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis; (d) evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan; (e) peningkatan keprofesionalan pendidikan dan tenaga kependidikan; (f) penyediaan sarana belajar yang mendidik (memadai); (g) pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan; (h) penyelenggaraan pendidikan yang tebuka dan merata; (i) pelaksanaan wajib belajar; (j) pelaksaan otonomi manajemen pendidikan; (k) pemberdayaan peran serta masyarakat; (l) pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat; (m) pelaksaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional. Melalui strategi tersebut, diharapkan tujuan pendidikan sapat terwujud secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan.

Untuk mewujudkan tujuan dan strategi dalam penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan, diperlukan pengaturan agar terpenuhi hak-hak dan kewajiban yang mendasar bagi warga masyarakat di bidang pendidikan. Oleh sebab itu, diperlukan Peraturan Daerah sebagai landasan hukum bagi semua unsur yang terkait dengan pendidikan, serta mengikat semua pihak baik Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan maupun masyarakat.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas

Ayat ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan bahwa Pendidikan yang sederajat dengan SD atau MI adalah program seperti Paket A dan yang sederajat dengan SMP atau MTs adalah program seperti Paket B.

```
Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas. Pasal 10 Cukup Jelas. Pasal 11 Cukup Jelas. Pasal 12 Cukup Jelas. Pasal 13 Cukup Jelas. Pasal 14 Cukup Jelas. Pasal 15 Cukup Jelas. Pasal 16 Cukup Jelas. Pasal 17 Cukup Jelas. Pasal 18 Cukup Jelas. Pasal 19 Cukup Jelas. Pasal 20 Cukup Jelas. Pasal 21 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Ayat (3) Cukup jelas Pasal 22 Cukup Jelas. Pasal 23 Cukup Jelas. Pasal 24 Cukup Jelas.
```

Pasal 25 Cukup Jelas. Pasal 26 Cukup Jelas. Pasal 27 Cukup Jelas. Pasal 28 Cukup Jelas. Pasal 29 Cukup Jelas. Pasal 30 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Pendidikan keagamaan pada pendidikan formal yang dimaksud pada ayat ini meliputi juga pendidikan diniyah formal yang disebut (PDF). Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Cukup Jelas. Pasal 31 Cukup Jelas. Pasal 32 Cukup Jelas. Pasal 33 Cukup Jelas. Pasal 34 Cukup Jelas. Pasal 35 Cukup Jelas. Pasal 36 Cukup Jelas. Pasal 37 Cukup Jelas. Pasal 38 Cukup Jelas. Pasal 39 Cukup Jelas. Pasal 40 Cukup Jelas. Pasal 41 Cukup Jelas.

Pasal 42 Cukup Jelas. Pasal 43 Cukup Jelas. Pasal 44 Cukup Jelas. Pasal 45 Cukup Jelas Pasal 46 Cukup Jelas. Pasal 47 Cukup Jelas. Pasal 48 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Ayat ini dimaksudkan untuk memberikan pendidikan muatan lokal untuk mencegah radikalisme, terorisme, narkoba dan korupsi sebagai nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Madura. Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Cukup Jelas. Ayat (5) Cukup Jelas. Ayat (6) Cukup Jelas. Ayat (7) Cukup Jelas. Pasal 49 Ayat (1) Ayat ini dimaksudkan untuk memberi penjelasan bahwa peserta didik yang berasal dari pendidikan diniyah formal (PDF) dan madrasah diniyah (Madin) wajib menyerahkan sertifikat dari pendidikan keagamaan tersebut jika pindah pada satuan pendidikan atau program pendidikan lain. Ayat (2) Cukup Jelas. Pasal 50 Cukup Jelas.

Ayat ini dimaksudkan untuk memberi penjelasan bahwa buku diktat, buku modul, buku pengayaan dan buku referensi atau buku lain memuat pemahaman mengenai pencegahan radikalisme, terorisme, narkoba dan korupsi serta sejarah Kebudayaan Madura.

```
Pasal 51 Cukup Jelas. Pasal 52 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Ayat (4) Cukup Jelas. Pasal 53 Cukup Jelas. Pasal 54 Cukup Jelas. Pasal 55 Cukup Jelas. Pasal 56 Cukup Jelas. Pasal 57 Cukup Jelas. Pasal 58 Cukup Jelas. Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 Cukup Jelas Pasal 61 Cukup Jelas. Pasal 62 Cukup Jelas. Pasal 63 Cukup Jelas. Pasal 64 Cukup Jelas. Pasal 65 Cukup Jelas. Pasal 66 Cukup Jelas.
```

Pasal 67 Cukup Jelas. Pasal 68 Cukup Jelas. Pasal 69 Cukup Jelas. Pasal 70 Cukup Jelas. Pasal 71 Cukup Jelas. Pasal 72 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Ayat ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan bahwa alokasi dana sekurang-kurangnya 2% dari dana pendidikan dipergunakan untuk pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan keagamaan. Ayat (4) Cukup Jelas. Ayat (5) Cukup Jelas. Pasal 73 Cukup Jelas. Pasal 74 Cukup Jelas. Pasal 75 Cukup Jelas. Pasal 76 Cukup Jelas. Pasal 77 Cukup Jelas. Pasal 78 Cukup Jelas. Pasal 79 Cukup Jelas. Pasal 80 Cukup Jelas. Pasal 81 Cukup Jelas.

Pasal 82 Cukup Jelas. Pasal 83 Cukup Jelas. Pasal 84 Cukup Jelas. Pasal 85 Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Cukup Jelas. Huruf d Cukup Jelas Huruf e Ayat ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan bahwa peserta didik tiap kelas pada setiap satuan pendidikan berkisar 20-40 peserta didik berlaku pada PAUD, SD/MI, SMP/MTs dan bentuk lain yang sederajat dalam pendidikan formal. Huruf f Cukup Jelas. Huruf g Cukup Jelas. Huruf h Cukup Jelas. Huruf i Cukup Jelas. Huruf j Cukup Jelas. Huruf k Cukup Jelas. Pasal 86 Cukup Jelas. Pasal 87 Cukup Jelas. Pasal 88 Cukup Jelas. Pasal 89 Cukup Jelas. Pasal 90 Cukup Jelas.

```
Pasal 91 Cukup Jelas. Pasal 92 Cukup Jelas. Pasal 93 Cukup Jelas. Pasal 94 Cukup Jelas. Pasal 95 Cukup Jelas. Pasal 96 Cukup Jelas. Pasal 97 Cukup Jelas Pasal 98 Cukup Jelas. Pasal 99 Cukup Jelas. Pasal 100 Cukup Jelas. Pasal 101 Cukup Jelas. Pasal 102 Cukup Jelas. Pasal 103 Cukup Jelas. Pasal 104 Cukup Jelas. Pasal 105 Cukup Jelas.
```

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR ...