KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 40 Tahun 2004 tentang RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA INDONESIA TAHUN 2004-2009 (berlaku 11 Mei 2004)
Pembukaan
Menimbang :
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA INDONESIA TAHUN 2004-2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun;
- b. bahwa untuk menghormati, memajukan, memenuhi dan melindungi Hak Asasi Manusia tersebut dan sesuai dengan prinsipprinsip negara berdasar atas hukum maka pelaksanaannya perlu ditingkatkan;
- c. bahwa Deklarasi dan Program Aksi di bidang Hak Asasi Manusia ( Vienna Declaration and Programme of Action of the World Conference on Human Rights) telah diterima pada konferensi Dunia mengenai Hak Asasi Manusia di Wina, Austria pada tanggal 25 Juni 1993;
- d. bahwa tugas penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia terutama merupakan kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah, dan untuk itu diperlukan partisipasi masyarakat;
- e. bahwa Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 1998-2003 berakhir pada bulan Desember 2003;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan e dipandang perlu menyusun Keputusan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009.
4. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, dan 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);
4. Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2003;
MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA INDONESIA TAHUN 2004-2009.
Pasal 1
- (1) Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia yang selanjutnya disebut RANHAM Indonesia adalah untuk menjamin peningkatan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, adat-istiadat, dan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Menetapkan RANHAM Indonesia sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.
- (3) RANHAM Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dalam suatu program 5 (lima) tahunan.


## Pasal 2

- (1) Untuk melaksanakan RANHAM Indonesia tersebut dibentuk suatu Panitia Nasional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (2) Panitia Nasional bertugas melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan RANHAM Indonesia yang mencakup:
- a. Pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM;
- b. Persiapan ratifikasi instrumen Hak Asasi Manusia internasional;
- c. Persiapan harmonisasi peraturan perundang-undangan;
- d. Diseminasi dan pendidikan Hak Asasi Manusia;
- e. Penerapan norma dan standar Hak Asasi Manusia; dan
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Panitia Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur pemerintah dan lembaga Hak Asasi Manusia nasional yang selengkapnya tercantum dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini.

## Pasal 3

- (1) Panitia Nasional membentuk Kelompok Kerja yang anggotanya terdiri dari unsur instansi pemerintah, lembaga nasional, serta para pakar dan unsur masyarakat.
- (2) Susunan tugas dan fungsi Kelompok Kerja ditetapkan oleh Ketua Panitia Nasional.



- (3) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Panitia Nasional dibentuk sebuah Sekretariat Panitia Nasional yang berkedudukan di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

## Pasal 4

- (1) Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia selaku Ketua Panitia Nasional bersama Gubernur di setiap Propinsi membentuk Panitia Pelaksana RANHAM Propinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur dan Panitia Nasional.
- (2) Tugas Panitia Pelaksana Propinsi meliputi 5 (lima) program utama sebagai berikut:
- a. Pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM;
- b. Persiapan harmonisasi Peraturan Daerah;
- c. Diseminasi dan pendidikan Hak Asasi Manusia;
- d. Penerapan norma dan standar Hak Asasi Manusia; dan
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Pelaksana Propinsi terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah, para pakar dan unsur masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.
- (4) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Panitia Pelaksana di Propinsi dibentuk sebuah Sekretariat Panitia Pelaksana Propinsi yang berkedudukan di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.


## Pasal 5

- (1) Di daerah Kabupaten/Kota dibentuk Panitia Pelaksana kegiatan RANHAM Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota dan Panitia Pelaksana Propinsi.
- (2) Tugas Panitia Pelaksana RANHAM Kabupaten/Kota meliputi 5 (lima) program pokok sebagai berikut:
- a. Pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM;
- b. Persiapan harmonisasi Peraturan Daerah;
- c. Diseminasi dan pendidikan Hak Asasi Manusia;
- d. Penerapan norma dan standar Hak Asasi Manusia; dan
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Pelaksana di Kabupaten/Kota terdiri dari unsur instansi pemerintah, para pakar dan unsur masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

## Pasal 6

- (1) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan RANHAM yang ditangani oleh Sekretariat Panitia Nasional dibebankan pada anggaran belanja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.



- (2) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan RANHAM di masing-masing instansi atau lembaga, dibebankan pada anggaran belanja masing-masing instansi atau lembaga.
- (3) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan RANHAM di daerah, dibebankan pada anggaran belanja masing-masing daerah.

## Pasal 7

- (1) Panitia Nasional berkewajiban menyampaikan laporan kegiatannya setiap tahun kepada Presiden.
- (2) Panitia Pelaksana Propinsi berkewajiban menyampaikan laporan kegiatannya setiap tahun kepada Gubernur dan Panitia Nasional.
- (3) Panitia Pelaksana Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan laporan kegiatannya setiap tahun kepada Bupati/Walikota dan Panitia Pelaksana Propinsi.
- (4) Laporan Panitia Nasional, Panitia Pelaksana Propinsi dan Kabupaten/Kota harus dipublikasikan sebagai wujud asas akuntabilitas publik.

## Pasal 8

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini maka Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2003, dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI