PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA Nomor - Tahun 2014 tentang PERENCANAAN PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR PULAU BANGKA Dl KABUPATEN MINAHASA UTARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. potensi
- bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan pengelolaan kawasan pesisir Pulau Bangka di wilayah Kabupaten Minahasa Utara yang bertujuan melestarikan sumberdaya pesisir Pulau Bangka secara terpadu dengan memanfaatkan ekonomi lebih optimal dan berkelanjutan yang berbasis pada partisipasi masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pengelolaan Kawasan Pesisir Pulau Bangka di Kabupaten Minahasa Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4343);
- 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Penkanan (Lembaran Negara RepubKK Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);^
2. Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
- I Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 6 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
- 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusatdan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 7 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
9. Undang-Undang Nomor 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4966);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
14. Undang-Undang Nomor 1Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737)Ia^,
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Minahasa Utara;
- 17 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik lndones.a Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2014;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2014;
21. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2014.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan ; PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG PERENCANAAN PENGELOLAAN
- KAWASAN PESISIR PULAU BANGKA DI KABUPATEN MINAHASA UTARA
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati Ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara;
4. Alur laut adalah merupakan perairan yang dimanfaatkan, antara lain untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut dan migrasi biota laut;
5. Alur Migrasi Ikan adalah pola ruaya (migrasi) ikan yang dipengaruhi suhu, salinitas, kecepatan dan arah arus, pasang surut, tinggi dan panjang gelombang, wama perairan, substrat dasar, kedalaman perairan, dan tipologi kelandaian dasar laut. Kecepatan dan arah arus akan memberikan indikasi terhadap pola pergerakan dan alur migrasi Ikan, sementara keterkaitan suhu, salinitas, kedalaman perairan, kontur dasar, dan warna perairan memberikan informasi perairan optimum terhadap ikanikan target tangkapan yang dikehendaki;
6. 6 Bioekoregion adalah bentang alam yang berada di dalam satu hamparan kesatuan ekologis yang ditetapkan oleh batas-batas alam, seperti daerah aliran sungai, teluk, dan arus;-^
7. 7 Crtra satelit merupakan suato gambaran permukaan bumi yang direkam oleh ' sensor (kamera) pate satelit wideraan jauh yang mengorbi. bumi, dalam bentuk image (gambar) secara digital;
8. 9 informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah Informas. Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau d.ukur dari kenampakan talk di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatrf lama;
9. 8 Oaya dukung wilayah pesisir dan pulau-pulau Kecil adalah kemampuan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk htdup lain;
10. 10 Daerah Penangkapan Ikan (Fishing Ground) didasarkan pada dua parameter utama yaitu suhu permukaan laut (SPL) dan konsentrasi klorofil. Daerah yang mem«l.ki lokasi tangkapan ikan paling potensial adalah daerah yang memiliki perbedaan suhu yang signifikan dan memiliki sebaran klorofil yang tinggi;
11. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas;
12. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan ## BAB II
MAKSUDDANTUJUAN
Pasal 2
- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai norma, standar dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam melakukan perencanaan, pemanfaatan^
pengawasan, dan pengendalian kawasan pesisir Pulau Bangka di Desa Kahuku, Desa Ehe, Desa Lihunu dan Desa Libas;
- (2) Tujuan pengelolaan kawasan pesisir Pulau Bangka di Desa Kahuku, Desa Ehe, Desa Lihunu dan Desa Libas adalah:
- a. terselenggaranya pemanfaatan kawasan pesisir yang berwawasan lingkungan;
- b. terselenggaranya pemanfaatan kawasan pesisir yang terpadu, berdaya guna, serasi, seimbang, dan berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- c. terselenggaranya kehidupan masyarakat sekitar secara aman, nyaman, bersih dan sehat;
- d. terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan;
- e. terselenggarannya kelestarian lingkungan hidup;
- f. peningkatan kualitas sumber daya pesisir.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3
Ruang lingkup pengelolaan kawasan pesisir Pulau Bangka di Desa Kahuku, Desa Ehe, Desa Lihunu dan Desa Libas adalah:
- a. perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.
- b. pengintegrasian keseluruhan kegiatan secara berkelanjutan.
PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR
Bagian Kesatu
Kawasan pesisir
BAB IV - PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR
Pasal 4
- (1) Lokasi pengelolaan kawasan pesisir dalam peraturan ini adalah pesisir pantai Pulau Bangka di Desa Kahuku, Desa Ehe, Desa Lihunu dan Desa Libas;
- (2) Detail dan peta lokasi sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan ini.^

## Bagian Kedua

## Perencanaan

## Pasal 5

- (2) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Zonasi rinci di se«ap Zona Kawasan Pesw dalam wilayahnya;
2. ') Pemerintah Daerah menyusun rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dengan melibatkan masyarakat beriasarkan noma, standar, dan pedoman sesua, dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Masyarakat dapat berperan serta dalam proses perencanaan pengelolaan WHayah Pesisir Pulau Bangka.

## Pasal 6

Perencanaan dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungs. pemanfaatan dan fungsi periindungan, dimensi ruang dan waktu, dimensi teknolog. dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan;
- b. keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, estetika lingkungan, dankualitas lahan pesisir;

## Bagian Ketiga

Pemanfaatan

## Pasal 7

Pemanfaatan pantai pesisir Pulau Bangka dan perairan di sekitamya diprioritaskan untuk kepentingan berikut;

- a. konservasi;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. penelitian dan pengembangan;
- d. budidaya laut;
- e. pariwisata;
- f. usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari;
- g. pertambangan;
- h. reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangn yang berlaku.

## Pasal 8

Pemerintah berkewaiiban un.uk mengalokasikan ruang dan akses Masyarakat dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi sesua dengan peraturan yang berlaku.^

## Bagian Keempat

Pengawasan

## Pasal 9

- (1) Pengawasan dan/atau pengendalian dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang menangani bidang pengelolaan Wilayah Pesisir Pulau Bangka sesuai dengan sifat pekerjaan yang dimilikinya.
- (2) Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan Wilayah Pesisir Pulau Bangka dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.

## Pasal 10

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Wilayah Pesisir Pulau Bangka.

Bagian Kelima

Pengendalian

## Pasal 11

## Pengendalian pemanfaatan wilayah pesisir dilakukan dengan

- a. memfasilitasi pemanfaatan potensi kawasan pesisir;
- b. menetapkan tata tertib kawasan pesisir.

## Pasal 12

## Kegiatan pengendalian dilakukan untuk:

- a. mengetahui adanya penyimpangan pelaksanaan rencana pengelolaan, serta bagaimana implikasi penyimpangan tersebut terhadap perubahan kualitas ekosistem pesisir;
- b. mendorong agar pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir sesuai dengan rencana pengelolaan wilayah pesisirnya; serta
- c. menegakkan hukum yang dilaksanakan dengan memberikan sanksi terhadap pelanggar.^

Diundangkan di

:

Airmadidi

Pada tanggal

: 2 #Jp^l 2014


BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2014

NOMOR:

Z\

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara^w

Ditetapkan di

:

Airmadidi

Pada tanggal

: 2 /S^U 2014