PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 3 Tahun 2011 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KABUPATEN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI) KABUPATEN HALMAHERA BARAT (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KABUPATEN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI) KABUPATEN HALMAHERA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA BARAT,
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa sesama Pegawai Negeri Sipil berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sebagai wahana pembinaan jiwa korps dalam rangka membangun sikap, tingka laku, etos kerja dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil dalam kedinasan dan dalam kehidupan sehari-hari;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), perlu dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana diamanatkan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Halmahera Barat;
- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatanra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890;
MENETAPKAN :
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku utara;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Etik Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koprs Pegawai Negeri Republik Indonesia;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota.
17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPAEN HALMAHERA BARAT
DAN
BUPATI HALMAHERA BARAT
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KABUPATEN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI) KABUPATEN HALMAHERA BARAT.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat
4. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembatnu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga lainnya, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Lembaga lain adalah bagian dari perangkat Daerah yang dibentuk sebgai pelaksanaan dari peraturan perundang-unndangan yang berlaku dan tugas pemerintah lainnya.
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 43 Tahun 19939 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
8. Korps Pegawai Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KABUPATEN KORPRI
Bagian Kesatu Kedudukan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1). Sekretariat KORPRI merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2). Sekretariat KORPRI dipimpin oleh seorang Sekretaris.
Kedua Tugas dan Fungsi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam Sekretariat Pengurus KORPRI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Halmahera Barat dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerja sama
- b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani
- c. Penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial
- d. Pengkoordinasian dan fasilitas penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5
- (1) Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Halmahera Barat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kerja Sama;
- b. Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani.
- c. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.
- (2) Badan Struktural Organisasi Sekretariat KORPRI adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.
Bagian Kesatu Kepegawaian
BAB IV - KEPEGAWAIAN DAN ESSELONISASI
Pasal 6
Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Esselonisasi
BAB IV - KEPEGAWAIAN DAN ESSELONISASI
Pasal 7
- (1) Kepala Sekretaris KORPRI merupakan jabatan struktural eselon III b.
- (2) Kepala Sub Bagaian merupakan jabatan struktural eselon IV b.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 8
- (1) Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris KORPRI wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Sekretaris KORPRI wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langka-langka yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Sekretaris KORPRI bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Pimpinan Satuan Unit Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan laporan secara berkala tepat waktu atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Sekretaris KORPRI dari bawahannya wajib dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing Pimpinan satuan unit organisasi, sebagaimana dimaksud ayat (4), tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Unit Organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan Satuan Organisasi yang dipangkunya.
BAB VI - PENDANAAN
Pasal 9
Pendanaan penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Barat.
BAB VII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10
Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat KORPRI ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11
- (1) Pemangku jabatan yang ada pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai dilaksanakannya pelantikan pejabat yang baru ## BAB IX KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halamhera Barat. | PEJABAT | PARAF | |----------------------------|---------|

Penandatangan: | Sekretaris Daerah | | | Ass. Bid. Eko.Pemb & Kesra | |

Penandatangan: | Sekretaris DPRD | | | Kabag. Hukum & Orgs | |

Penetapan: Ditetapkan di : Jailolo 22 Maret 2011

Penandatangan: BUPATI HALMAHERA BARAT NAMTO H. ROBA pada tanggal

Penetapan: Diundangkan di Jailolo Pada tanggal 22 Maret 2011

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT Dr. Ir. ABJAN SOFYAN, M.T. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2011 NOMOR SERI
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2011
## TENTANG
## ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KABUPATEN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)
## KABUPATEN HALMAHERA BARAT
## I. KETENTUAN UMUM
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan, kecuali urusan Pemerintah yang oleh Undangundang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.
Rincian urusan Pemerintah telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Dengan berlakunya Peraturan Perundang-undangan tersebut, kedudukan Perangkat Daerah saat ini yang dibentuk berdasarkan Undang-undang yang berlaku sebelumnya perlu diadakan penataan kembali, termasuk didalamnya Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI ) Kabupaten Halmahera Barat.
Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Peraturan Daerah tentang Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Kabupaten Halmahera Barat saat ini ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Nomor PER/13/M.PAN/5/2008 tanggal 28 Mei 2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2977/SJ/2008 tanggal 7 Oktober 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kabupaten/Kota, ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 17/2009 tanggal 20 Oktober 2009.
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Halmahera Barat merupakan unsur pendukung tugas Bupati Kabupaten Halmahera Barat dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan administrasi Pemerintah di Daerah.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas