Unknown Unknown Nomor 118 Tahun 1999 tentang PENENTUAN DAN PEROLEHAN KURSI HASIL PEMILIHAN UMUM 1999 UNTUK DPRD I PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH, DPRD II KABUPATEN PIDIE DAN ACEH UTARA KEPUTUSAN (berlaku 10 Oktober 2000)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa situasi dan kondisi keamanan yang kurang mendukung dalam pelaksanaan Pemilihan Umum 1999 pada Kabupaten Pidie dan Kabupaten Aceh Utara, dan tidak dapat dilaksanakannya Pemilihan Umum Susulan bagi Daerah bersangkutan, mengakibatkan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang difinitif yang sesuai dengan aspirasi rakyat belum dapat dilaksanakan;
- b. bahwa keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pidie dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh Utara Tahun 1999 bersifat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1999, dan sesuai kesepakatan Partai-Partai Politik di Kabupaten Pidie dan Aceh Utara yang didukung oleh Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah masing-masing Partai Politik, perlu ditetapkan pembagian kursi dengan menerapkan komposisi perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 1999 di Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- c. bahwa dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pidie dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Utara yang definitif, perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3809);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3959);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1999 tentang Pengesahan Penetapan Keseluruhan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 1999 untuk DPR, DPRD I, dan DPRD II secara Nasional;
7. Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 1999 tentang Penentuan dan Perolehan Kursi Hasil Pemilihan Umum 1999 untuk DPRD I Propinsi Daerah Istimewa Aceh, DPRD II Kabupaten Pidie dan Aceh Utara;
Memperhatikan :
1. Kesepakatan Partai Politik di Kabupaten Pidie yang didukung oleh DPW dan DPD masing-masing Partai Politik, dengan surat Nomor : Istimewa/PB/Pidie/01/2000 tanggal 27 Januari 2000;
2. Kesepakatan Partai Politik di Kabupaten aceh Utara yang didukung oleh DPW dan DPD masing-masing Partai Politik, dengan surat Nomor : Istimewa/2000 tanggal 6 Maret 2000;
3. Kesepakatan Bersama Pimpinan/Pengurus Partai Politik dalam Penentuan dan Perolehan Kursi Hasil Pemilu 1999 untuk DPRD Kabupaten Aceh Utara tanggal 8 agustus 2000;
4. Kesepakatan Bersama Pimpinan/Pengurus Partai Politik dalam Penentuan dan Perolehan Kursi Hasil Pemilu 1999 untuk DPRD Kabupaten Pidie tanggal 28 Juli 2000;
MEMUTUSKAN
Pasal 4
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3809);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3959);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1999 tentang Pengesahan Penetapan Keseluruhan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 1999 untuk DPR, DPRD I, dan DPRD II secara Nasional;
7. Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 1999 tentang Penentuan dan Perolehan Kursi Hasil Pemilihan Umum 1999 untuk DPRD I Propinsi Daerah Istimewa Aceh, DPRD II Kabupaten Pidie dan Aceh Utara;
Memperhatikan :
1. Kesepakatan Partai Politik di Kabupaten Pidie yang didukung oleh DPW dan DPD masing-masing Partai Politik, dengan surat Nomor : Istimewa/PB/Pidie/01/2000 tanggal 27 Januari 2000;
2. Kesepakatan Partai Politik di Kabupaten aceh Utara yang didukung oleh DPW dan DPD masing-masing Partai Politik, dengan surat Nomor : Istimewa/2000 tanggal 6 Maret 2000;
3. Kesepakatan Bersama Pimpinan/Pengurus Partai Politik dalam Penentuan dan Perolehan Kursi Hasil Pemilu 1999 untuk DPRD Kabupaten Aceh Utara tanggal 8 agustus 2000;
4. Kesepakatan Bersama Pimpinan/Pengurus Partai Politik dalam Penentuan dan Perolehan Kursi Hasil Pemilu 1999 untuk DPRD Kabupaten Pidie tanggal 28 Juli 2000;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 118 TAHUN 1999 TENTANG PENENTUAN DAN PEROLEHAN KURSI HASIL PEMILIHAN UMUM 1999 UNTUK DPRD I PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH, DPRD II KABUPATEN PIDIE DAN ACEH UTARA.
PERTAMA :
Mengubah diktum KEDUA Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 1999, sehingga berbunyi :
Menetapkan perolehan kursi untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pidie dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Utara berdasarkan komposisi Daerah Istimewa Aceh untuk diterapkan dalam pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pidie dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan II Keputusan ini.

## KEDUA :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA


ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2000 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 177 LAMPIRAN LIHAT FISIK