PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 135 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 135 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENCAIRAN PELAKSANAAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
WALIKOTA TANGERANG SELATAN
PROVINSI BANTEN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR aI TAHUN a0
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 135 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENCAIRAN PELAKSANAAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG SELATAN,
- a. bahwa Tata Cara Pencairan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 135 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencairan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pencairan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah khususnya yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, maka Peraturan Walikota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 135 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencairan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah;
L
I f sERErRrs pAERH
- Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; FARFHtRaKi 4 )\_...a... FriiKw rt mp [ nm mtiijiiiE#Nm. I ] icon
LERA.BOIN
HUMS»ETD
I'
f
)[
[
]
PARAF KOORDINASI
]
PARAF HIRARKI
]
KEPALA BADAN PENGELOLN KE~ANG~N DN SET DAER~H[:
]
{
%
]
KEPALA SUBBAGIAN PERANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH
]
]
]
l
]
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935):
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1211);
PARAF HIRARKI
I
P ARAF HIRARKI
ASISTEN ADMINISTRASI UMUMDAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
]
[
P ARAF KOORDINASI
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH]
}
A
I
[
t
L
L
]
]
I
WAKIL WALIKOTA
SEKRETARIS DAERAH
P ARAF HIRARKl
l
KEPALA SUBBAGIAN PERANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH]
] ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH
]
I
\
]
]
p
&lt;
Cl\
I
:
:
:
]
]
]
I
:
:
:
&amp;
Menetapkan
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
8. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 135 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencairan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 135);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 135 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENCAIRAN PELAKSANAAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH.
Pasal 5
- (1) Bendahara Pengeluaran menerbitkan GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b untuk pengisian kembali UP.
Pasal 20
Pasal20
- (1) Bendahara Pengeluaran menerbitkan GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b untuk pengisian kembali UP.
- (2) GU sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat diajukan oleh Bendahara Pengeluaran dengan kriteria:
- a. besaran sejumlah surat pertanggungjawaban penggunaan UP yang telah disahkan pada periode waktu tertentu; dan/ atau
- b. pagu SPD masih mencukupi.
- (3) GU dapat diajukan kepada BUD/Kuasa BUD berdasarkan surat pertanggungjawaban atas kegiatan mencapai 35% (tiga puluh lima per seratus) dari uang persediaan. =.as=s.=. k
sqguiuku
l
P
HRAF
HTR~RKi
] ASISTEN ADMINISTRASI UMUMDAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
WAKIL WALIKOTA
[
:
I
f
L
]
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
I
]
]
P ARAF KOORDINASI
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH[
:
:
]
]
•
l
U
,
I
L
SEKRETARIS DAERAH
P ARAF HIRARKI
KEPALA SUBBAGIAN PERANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH
- (3a) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengajuan GU yang bersumber dari dana alokasi khusus dan bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya, untuk surat pertanggungjawaban atas kegiatan dari uang persediaan dapat diusulkan sesuai kebutuhan.
- (4) Surat pertanggungjawaban atas kegiatan dari uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk Bagian pada Sekretariat Daerah.
- (5) Surat pertanggungjawaban atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan gabungan dari beberapa SPM.
Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota 1n1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kata Tangerang Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Tangerang Selatan. pada tanggal 21 0;ts a0m) K, l ## MUHAMAD BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 51 ## PARAF KOORDINASI ## P ARAF HIRARKI

Penandatangan: KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KEALA SUBB~GIAN PER~NCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH