PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 7 Tahun 2014 tentang PENETAPAN LEMBANG, PENATAAN LEMBANG DAN KEWENANGAN LEMBANG (berlaku 9 Oktober 2014)
Pembukaan
Mengingat :
BUPATI TORAJA UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG
PENETAPAN LEMBANG, PENATAAN LEMBANG DAN KEWENANGAN LEMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TORAJA UTARA,
Menimbang : a. bahwa Desa atau Lembang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat, dan melakukan penataan Lembang berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Desa atau Lembang dan mengatur penataan Lembang dan kewenangan Lembang berdasarkan hak asal usul Lembang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Lembang dan Kewenangan Lembang.
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
1
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Lembang dan Perubahan Status Lembang menjadi Kelurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 9).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA dan BUPATI TORAJA UTARA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN LEMBANG, PENATAAN LEMBANG DAN KEWENANGAN LEMBANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
- Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut BPMPL.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara.
8. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan Lembang, selanjutnya disebut Lembang, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II RUANG LINGKUP PENATAAN LEMBANG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Lembang.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ## BAB III PENETAPAN LEMBANG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Lembang di Daerah.
- (2) Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Rantepao pada tanggal 10 Oktober 2014

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA, LEWARAN RANTELA'BI' LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2014 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA, PROVINSI SULAWESI SELATAN : NOMOR 7 TAHUN 2014 ## BAB VI ## KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 42

Penandatangan: Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Lembang Dalam Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2009 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ## Pasal 43 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Rantepao pada tanggal 9 Oktober 2014

Penandatangan: BUPATI TORAJA UTARA, FREDERIK BATTI SORRING
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB IV

## PENATAAN LEMBANG

## Bagian Kesatu Pembentukan Lembang

Paragraf 1 Umum

## Pasal 4

Pembentukan Lembang diprakarsai oleh:

- a. Pemerintah; atau
- b. Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Pembentukan Lembang oleh Pemerintah

## Pasal 5

- (1) Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan Lembang di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional.
- (2) Prakarsa pembentukan Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait.
- (3) Usul prakarsa pembentukan Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri.

## Pasal 6

Pembentukan Lembang oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berupa:

- a. pemekaran dari 1 (satu) Lembang menjadi 2 (dua) Lembang atau lebih; atau
- b. penggabungan bagian Lembang dari Lembang yang bersanding menjadi 1 (satu) Lembang atau penggabungan beberapa Lembang menjadi 1 (satu) Lembang baru.

## Pasal 7

- (1) Usul prakarsa pembentukan Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dibahas oleh Menteri bersama-sama dengan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian pemrakarsa serta Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (2) Dalam melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat meminta pertimbangan dari menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait.
- (3) Dalam hal hasil pembahasan usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati untuk membentuk Lembang, Menteri menerbitkan keputusan persetujuan pembentukan Lembang.
- (4) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dengan menetapkannya dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan Lembang.
- (5) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah ditetapkan oleh Bupati dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Menteri.

## Paragraf 3

Pembentukan Lembang oleh Pemerintah Daerah

## Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dalam memprakarsai pembentukan Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Lembang di wilayahnya.
- (2) Pemerintah Daerah dalam memprakarsai pembentukan Lembang wajib mempertimbangkan prakarsa masyarakat Lembang, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Lembang, serta kemampuan dan potensi Lembang.

## Pasal 9

Pembentukan Lembang oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:

- a. pemekaran dari 1 (satu) Lembang menjadi 2 (dua) Lembang atau lebih; atau

- b. penggabungan bagian Lembang dari Lembang yang bersanding menjadi 1 (satu) Lembang atau penggabungan beberapa Lembang menjadi 1 (satu) Lembang baru.

## Pasal 10

- (1) Pembentukan Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 merupakan tindakan mengadakan Lembang baru di luar Lembang yang ada.
- (2) Pembentukan Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Lembang, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Lembang, serta kemampuan dan potensi Lembang.
- (3) Pembentukan Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
- a. batas usia Lembang induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. jumlah penduduk, yaitu: paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;
- c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Lembang;
- e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- f. batas wilayah Lembang yang dinyatakan dalam bentuk peta Lembang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Lembang dan pelayanan publik; dan
- h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Lembang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam wilayah Lembang dibentuk kampung yang jumlahnya diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Pembentukan Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Lembang persiapan.
- (6) Lembang persiapan merupakan bagian dari wilayah Lembang induk.

- (7) Lembang persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Lembang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
- (8) Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

## Pasal 11

Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan Lembang melalui pemekaran Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a wajib mensosialisasikan rencana pemekaran Lembang kepada Pemerintah Lembang induk dan masyarakat Lembang yang bersangkutan.

## Pasal 12

- (1) Rencana pemekaran Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibahas oleh Badan Permusyawaratan Lembang induk dalam musyawarah Lembang untuk mendapatkan kesepakatan.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam melakukan pemekaran Lembang.
- (3) Hasil kesepakatan musyawarah Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

## Pasal 13

- (1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) membentuk tim pembentukan Lembang persiapan.
- (2) Tim pembentukan Lembang persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
- a. unsur Pemerintah Daerah yang membidangi Pemerintahan Lembang, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan perancang peraturan perundang-undangan;
- b. Camat; dan
- c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.

- (3) Tim pembentukan Lembang persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan Lembang persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil verifikasi tim pembentukan Lembang persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk Lembang persiapan.
- (5) Dalam hal rekomendasi Lembang persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Lembang Persiapan.

## Pasal 14

Lembang persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Lembang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Lembang persiapan.

## Pasal 15

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) kepada Gubernur.
- (2) Berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menerbitkan surat yang memuat kode register Lembang persiapan.
- (3) Kode register Lembang persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari kode Lembang induknya.
- (4) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar bagi Bupati untuk mengangkat Penjabat Kepala Lembang persiapan.
- (5) Penjabat Kepala Lembang persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (6) Penjabat Kepala Lembang persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Lembang induknya.
- (7) Penjabat Kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Lembang persiapan meliputi:

- a. penetapan batas wilayah Lembang sesuai dengan kaidah kartografis;
- b. pengelolaan anggaran operasional Lembang persiapan yang bersumber dari APB Lembang induk;
- c. pembentukan struktur organisasi;
- d. pengangkatan perangkat Lembang;
- e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Lembang;
- f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Lembang;
- g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
- h. pembukaan akses perhubungan antar Lembang.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Penjabat Kepala Lembang mengikutsertakan partisipasi masyarakat Lembang.

## Pasal 16

- (1) Penjabat Kepala Lembang persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Lembang persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) kepada:
- a. Kepala Lembang induk; dan
- b. Bupati melalui camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.
- (5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan Lembang persiapan tersebut layak menjadi Lembang, Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Lembang persiapan menjadi Lembang.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas bersama dengan DPRD.
- (7) Apabila Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan

Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

## Pasal 17

- (1) Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembang diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode Lembang dari Menteri.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah Lembang.

## Pasal 18

- (1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) menyatakan Lembang persiapan tersebut tidak layak menjadi Lembang, Lembang persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Lembang induk.
- (2) Penghapusan dan pengembalian Lembang persiapan ke Lembang induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Paragraf 4

Penggabungan Lembang oleh Pemerintah Daerah

## Pasal 19

Ketentuan mengenai pembentukan Lembang melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Lembang melalui penggabungan bagian Lembang dari 2 (dua) Lembang atau lebih yang bersanding menjadi 1 (satu) Lembang baru.

## Pasal 20

- (1) Pembentukan Lembang melalui penggabungan beberapa Lembang menjadi 1 (satu) Lembang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan berdasarkan kesepakatan Lembang yang bersangkutan.
- (2) Kesepakatan Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme:
- a. BPL yang bersangkutan menyelenggarakan musyawarah Lembang;

- b. hasil musyawarah Lembang dari setiap Lembang menjadi bahan kesepakatan penggabungan Lembang;
- c. hasil kesepakatan musyawarah Lembang ditetapkan dalam keputusan bersama BPL;
- d. keputusan bersama BPL ditandatangani oleh para Kepala Lembang yang bersangkutan; dan
- e. para Kepala Lembang secara bersama-sama mengusulkan penggabungan Lembang kepada Bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama.
- (3) Penggabungan Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Bagian Kedua Penghapusan Lembang

## Pasal 21

- (1) Penghapusan Lembang dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.
- (2) Penghapusan Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang Pemerintah.

Bagian Ketiga Perubahan Status Lembang

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

Perubahan status Lembang meliputi:

- a. Lembang menjadi Kelurahan;
- b. Kelurahan menjadi Lembang; dan
- c. Lembang Adat menjadi Lembang.

Paragraf 2

Perubahan Status Lembang Menjadi Kelurahan

## Pasal 23

Perubahan status Lembang menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a wajib memenuhi syarat:

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
- c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa; dan
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

## Pasal 24

- (1) Perubahan status Lembang menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Lembang bersama BPL dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Lembang setempat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Lembang.
- (3) Kesepakatan hasil musyawarah Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam bentuk keputusan.
- (4) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Lembang kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Lembang menjadi Kelurahan.
- (5) Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan Kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status Lembang menjadi kelurahan.
- (7) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Lembang menjadi Kelurahan, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai perubahan status Lembang menjadi Kelurahan kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.
- (8) Pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah mengenai perubahan status Lembang menjadi

Kelurahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 25

- (1) Kepala Lembang, Perangkat Lembang, dan Anggota BPL dari Lembang yang diubah statusnya menjadi Kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Kepala Lembang, Perangkat Lembang, dan Anggota BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengisian jabatan Lurah dan Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil Daerah bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 3 Perubahan Status Kelurahan Menjadi Lembang

## Pasal 26

- (1) Perubahan status Kelurahan menjadi Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b hanya dapat dilakukan bagi Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.
- (2) Perubahan status Kelurahan menjadi Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Lembang atau sebagian menjadi Lembang dan sebagian menjadi Kelurahan.

Paragraf 4

Perubahan Status Lembang Adat Menjadi Lembang

## Pasal 27

Perubahan status Lembang Adat menjadi Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c wajib memenuhi syarat:

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;

- c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan Lembang;
- d. potensi ekonomi yang berkembang;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat yang berkembang; dan
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

## Pasal 28

- (1) Perubahan status Lembang Adat menjadi Lembang dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Lembang bersama BPL dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Lembang setempat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Lembang adat.
- (3) Kesepakatan hasil musyawarah Lembang adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam bentuk keputusan.
- (4) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Lembang Adat kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Lembang adat menjadi Lembang.
- (5) Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan Kepala Lembang Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status Lembang Adat menjadi Lembang.
- (7) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Lembang adat menjadi Lembang, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai perubahan status Lembang Adat menjadi Lembang kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.
- (8) Apabila Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

## Paragraf 5

## Perubahan Status Lembang Menjadi Lembang Adat

## Pasal 29

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dapat mengubah status Lembang menjadi Lembang Adat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengubahan status Lembang menjadi Lembang Adat diatur dengan Peraturan Daerah.

## Bagian Keempat Penetapan Lembang Adat

## Pasal 30

Lembang Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapat kode Lembang.

## Pasal 31

- (1) Penetapan Lembang Adat dilakukan dengan mekanisme:
- a. pengidentifikasian Lembang yang ada; dan
- b. pengkajian terhadap Lembang yang ada yang dapat ditetapkan menjadi Lembang Adat.
- (2) Pengidentifikasian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah bersama majelis adat atau lembaga lainnya yang sejenis.

## Pasal 32

- (1) Bupati menetapkan Lembang Adat yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil identifikasi dan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Penetapan Lembang Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disetujui bersama dalam rapat paripurna DPRD disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan nomor register dan kepada Menteri untuk mendapatkan kode Lembang.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan nomor register dan kode Lembang

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

## Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penataan Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IV

## KEWENANGAN LEMBANG

## Pasal 34

Kewenangan Lembang merupakan kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Lembang, pelaksanaan Pembangunan Lembang, pembinaan kemasyarakatan Lembang, dan pemberdayaan masyarakat Lembang berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Lembang.

## Pasal 35

Kewenangan Lembang meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Lembang;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 36

- (1) Kewenangan Lembang berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a paling sedikit terdiri atas:
- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas Lembang; dan
- e. pengembangan peran masyarakat Lembang.
- (2) Kewenangan lokal berskala Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b paling sedikit terdiri atas kewenangan:
- a. pengelolaan pasar Lembang;
- b. pengelolaan tempat pemandian umum;

- c. pengelolaan jaringan irigasi;
- d. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Lembang;
- e. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- f. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- g. pengelolaan perpustakaan Lembang dan taman bacaan;
- h. pengelolaan embung Lembang;
- i. pengelolaan air minum berskala Lembang; dan
- j. pembuatan jalan Lembang antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri dapat menetapkan jenis kewenangan Lembang sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

## Pasal 37

Penyelenggaraan kewenangan berdasarkan hak asal usul oleh Lembang Adat paling sedikit meliputi:

- a. penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
- b. pranata hukum adat;
- c. pemilikan hak tradisional;
- d. pengelolaan tanah kas Lembang Adat;
- e. pengelolaan tanah ulayat;
- f. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Lembang Adat;
- g. pengisian jabatan Kepala Lembang Adat dan perangkat Lembang Adat; dan
- h. masa jabatan Kepala Lembang Adat.

## Pasal 38

- (1) Ketentuan mengenai fungsi dan kewenangan penyelenggaraan Pemerintahan Lembang, pelaksanaan pembangunan Lembang, pembinaan kemasyarakatan Lembang, dan pemberdayaan masyarakat Lembang berlaku secara mutatis mutandis terhadap fungsi dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan Lembang Adat, pelaksanaan pembangunan Lembang Adat, pembinaan kemasyarakatan

Lembang Adat, dan pemberdayaan masyarakat Lembang Adat.

- (2) Dalam menyelenggarakan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 serta fungsi dan kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembang Adat membentuk kelembagaan yang mewadahi kedua fungsi tersebut.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Lembang Adat atau sebutan lain dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaannya kepada Perangkat Lembang Adat atau sebutan lain.

## Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dengan melibatkan Lembang.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan peraturan Bupati tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Lembang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Lembang dengan menetapkan Peraturan Lembang tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Lembang sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

## Pasal 40

Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kewenangan Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur dengan Peraturan Bupati.

Diundangkan di Rantepao pada tanggal 10 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA,

LEWARAN RANTELA'BI'

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2014 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA, PROVINSI SULAWESI SELATAN : NOMOR 7 TAHUN 2014

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Lembang Dalam Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2009 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao pada tanggal 9 Oktober 2014

BUPATI TORAJA UTARA,

FREDERIK BATTI SORRING

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 7 TAHUN 2014

## TENTANG

## PENETAPAN LEMBANG, PENATAAN LEMBANG DAN KEWENANGAN LEMBANG

## I. UMUM

1. Desa atau yang disebut Lembang telah mempunyai susunan asli sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah Kabupaten Toraja Utara terbentuk. Susunan asli ini memiliki karakteristik dari Desa lain di Indonesia sehingga dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.
2. Keberadaan Lembang di Kabupaten Toraja Utara telah diakui dan dihormati oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan :
- a. Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18b ayat (2) Undang Undang Dasar 1945;
- b. Pasal 4 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan c. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
5. tentang Desa.

Oleh karena Desa atau Lembang telah diakui, maka kewajiban Pemerintah Daerah menetapkan Lembang yang telah ada di Kabupaten Toraja Utara.

- Penetapan Lembang merupakan bagian dari penataan Lembang.
3. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Lembang yang meliputi :
- a. pembentukan;
- b. penghapusan;
- c. penggabungan;
- d. perubahan status; dan
- e. penetapan Lembang.
4. Penataan Lembang bertujuan untuk :
- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Lembang;
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Lembang;
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Lembang; dan
- e. meningkatkan daya saing Lembang.

5. Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah mengakui keberadaan Lembang sesuai kewenangan Lembang yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Lembang, pembinaan kemasyarakatan Lembang, dan pemberdayaan masyarakat Lembang berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Lembang.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud kawasan yang bersifat khusus dan strategis seperti kawasan terluar dalam wilayah perbatasan antar negara, program transmigrasi dan program lain yang dianggap strategis.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait misalnya kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pertahanan, keamanan, kelautan, kehutanan dan transmigrasi.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pembentukan Lembang melalui penggabungan beberapa lembang dilakukan

untuk Lembang yang berdampingan dan berada dalam suatu wilayah kabupaten.

Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Jangka waktu 2 (dua) tahun antara lain digunakan untuk persiapan penataan sarana dan prasarana Lembang, asset Lembang, penetapan, dan penegasan batas Lembang. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan pembentukan Lembang melalui penggabungan beberapa Lembang dilakukan untuk Lembang yang berdampingan dan berada dalam satu wilayah kabupaten. Pasal 10 Ayat (1) Pembentukan Lembang dapat berupa : a. pemekaran dari 1 (satu) Lembang menjadi 2 (dua) Lembang atau lebih; b. penggabungan bagian Lembang dari Lembang yang bersanding menjadi 1 (satu) Lembang; atau c. penggabungan beberapa Lembang menjadi 1 (satu) Lembang baru. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Huruf a Yang dimaksud dengan kaidah kartografis adalah kaidah dalam penetapan dan penegasan batas wilayah Lembang yang mengikuti tahapan

penetapan yang meliputi penelitian dokumen, pemeliharaan peta dasar, dan tahapan penegasan yang meliputi penelitian dokumen, pelacakan, penentuan posisi batas, pemasangan pilar batas dan pembuatan peta batas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan akses perhubungan antar Lembang antara lain sarana dan prasarana antar Lembang serta transportasi antar Lembang.

Ayat (8) Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

```
Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas.
```

Pasal 37

Yang dimaksud hak asal usul termasuk hak tradisional dan hak sosial budaya masyarakat adat.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 44