PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT Nomor 25 Tahun 2016 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA GUBERNUR SULAWESI BARAT , (berlaku 1 Agustus 2016)
Pembukaan
Mengingat
GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 25 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT
DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT ,
Menimbang a
Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, PemerintahProvinsi Sulawesi Barat telah melakukan Penyertaan Modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) yang disetorkan selama 3 (tiga) tahun, mulai tahun 2017 dan akan berakhir pada tahun 2019;
- b Bahwa untuk tertibnya penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan penambahan penyertaan modal pemerintah provinsi Sulawesi Barat kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, perlu diatur melalui Peraturan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b danhuruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat;
- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
SALINAN
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiamana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan LembaranDaerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 51);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor4, TambahanLembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor78);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN PELAKSANAAN
GUBERNUR PENYERTAAN
TENTANG MODAL
PETUNJUK
PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI BARAT PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT.
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah DaerahProvinsi Sulawesi Barat.
2. PemerintahProvinsiadalahPemerintahProvinsi Sulawesi Barat.
3. GubernuradalahGubernur Sulawesi Barat.
4. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang selanjutnyadisebut PT. Bank SULSELBAR adalahBadan Usaha MilikPemerintahProvinsi Sulawesi Selatan danKabupaten/Kota di wilayahnyasertaPemerintahProvinsi Sulawesi Barat danKabupaten/Kota di wilayahnya, yang berbentuk Perseroan Terbatas.
5. Perseroan Terbatas, yang selanjutnyadisebut Perseroan, adalahbadanhukum yang merupakanpersekutuan modal, didirikan## BAB II SUMBER DAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 2
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
- (1) Penyertaan Modal PemerintahProvinsi Sulawesi Barat kepada PT. Bank SULSELBAR sebesarRp. 10.000.000.000,00 (sepuluhmilyar rupiah) yang
ditetapkandenganPeraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2011tentang Penyertaan Modal PemerintahProvnsi Sulawesi Barat kepada PT. Bank SULSELBAR.
- (2) DenganPeraturanGubernuriniPemerintahProvinsi Sulawesi BaratmelakukanPenambahanPenyertaan Modal kepada PT. Bank SULSELBAR sebesarRp. 30.000.000.000,00 (tigapuluhmilyar rupiah).
- (3) BesarnyajumlahPenyertaan Modal kepada PT. Bank SULSELBAR sebagaimanadimaksudpadaayat (1) danayat (2) sebesarRp. 40.000.000.000,00 (empatpuluhmilyar rupiah).
Pasal 3
- (1) PemerintahProvinsi Sulawesi Barat
2. selakupemegangsahammelakukanPenambahanpenyertaan modal pada PT. Bank SULSELBAR dalambentuksaham yang besarannyaRp. 30.000.000.000,00 (tigapuluhmilyar rupiah).
- (2) PenambahanPenyertaan Modal sebagaimanadimaksudpadaayat (1) disetordalam 3 (tiga) tahapdandimulaipadaTahunAnggaran 2017, yaitu :
- a. tahun 2017 sebesarRp. 8.000.000.000,00 (delapanmilyar rupiah);
- b. tahun 2018 sebesarRp. 10.000.000.000,00 (sepuluhmilyar rupiah);
- c. tahun 2019 sebesarRp. 12.000.000.000,00 (duabelasmilyar rupiah).
BAB III - PENGANGGARAN, PELAKSANAAN dan PENATAUSAHAAN
Pasal 4
- (1) PenambahanPenyertaan Modal kepada PT. Bank SULSELBAR ditetapkandalamAnggaranPendapatandanBelanja Daerah (APBD) tahunanggaranberkenaan.
- (2) PenambahanPenyertaan Modal dalam 1 (satu) tahunanggaranmenjadipengeluaranPembiayaanAnggaranPendapatandanBelanja Daerah dalamtahunanggaranberkenan.
BAB III - PENGANGGARAN, PELAKSANAAN dan PENATAUSAHAAN
Pasal 5
Pelaksanaananggaran PenambahanPenyertaan Modal kepada PT. Bank SULSELBAR ## BAB IV PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BAB III - PENGANGGARAN, PELAKSANAAN dan PENATAUSAHAAN
Pasal 7
Pengelolaan modal yang disetorolehPemerintah Daerah kepada PT. BANK
SULSELBAR wajibdikelolasecara professional danproporsionalsehinggadapatmemberikanmanfaat yang sebesarbesarnyabaikkepadaPemerintah Daerah maupunkepadamasyarakat Sulawesi Barat.
BAB III - PENGANGGARAN, PELAKSANAAN dan PENATAUSAHAAN
Pasal 8
- (1) Pengelolaan modal yang disetorsebagaimanadimaksuddalamPasal2ayat (1), sepenuhnyamenjaditanggungjawab PT. Bank SULSELBAR dandikelola## BAB V PELAPORAN
BAB III - PENGANGGARAN, PELAKSANAAN dan PENATAUSAHAAN
Pasal 9
- (1) Direksi PT. BANK SULSELBAR wajibmelaporkanrealisasipenyertaan modal daerahkepadaGubernurmelaluiSekretaris Daerah yang terdiridarilaporantriwulan, semesterandantahunansebagaibahanevaluasidanbahanpertanggungjawabantahu nanGubernuratasPelaksanaan APBD.
- (2) Selainlaporansebagaimanadimaksudpadaayat (1), PT. BANK SULSELBARsetiaptahunwajibmenyampaikanlaporanpertanggungjawabanberupai khtisarRealisasiKinerjadanLaporanKeuanganPT. BANK SULSELBAR kepadaGubernur.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
PeraturanGubernurinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundanganPeraturanGubernurdenganpenempatannyadalamBeri taDaerah Provinsi Sulawesi Barat.

Penetapan: Ditetapkan di Mamuju Padatanggal 31 Agustus 2016

Penandatangan: GUBERNUR SULAWESI BARAT, H. ANWAR ADNAN SALEH

Penetapan: Diundangkan di Mamuju Padatanggal 31 Agustus 2016

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAHPROVINSI SULAWSESI BARAT , ## H. ISMAIL ZAINUDDIN ## BERITADAERAH PROVINSISULAWESIBARATTAHUN 2016 NOMOR

Penandatangan: Salinan Sesuai Dengan Aslinya Mamuju, tanggal KEPALA BIRO HUKUM, Drs. YAKUB F SOLON SH MPd Pangkat Pembina Utama Muda Nip 19651005 198812 1 002