PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 12 Tahun 2016 tentang KURSUS PRA NIKAH PENDIDIKAN KELUARGA KABUPATEN BANYUWANGI (berlaku 18 April 2016)
Pembukaan
Mengingat :
BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG
KURSUS PRA NIKAH PENDIDIKAN KELUARGA KABUPATEN BANYUWANGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,
a. bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menimbang :
- b. bahwa untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal diperlukan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kursus Pra Nikah Pendidikan Keluarga Kabupaten Banyuwangi dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
4. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KURSUS PRA NIKAH PENDIDIKAN KELUARGA KABUPATEN BANYUWANGI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.
5. Peserta kursus pra nikah adalah remaja usia nikah dan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan.
6. Lembaga penyelenggara kursus pra nikah adalah organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama.
7. Remaja usia nikah adalah laki-laki muslim berumur sekurangkurangnya 19 tahun dan perempuan muslimah 16 tahun.
8. Sertifikat adalah bukti otentik keikutsertaan/kelulusan dalam mengikuti kursus pra nikah.
9. Akreditasi adalah pengakuan terhadap badan atau lembaga yang menyelenggarakan kursus pra nikah setelah dinilai memenuhi kriteria/persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.
10. Materi khusus kursus pra nikah yang selanjutnya disebut MKKPN adalah materi pendidikan yang dipersiapkan secara khusus bagi peserta kursus pra nikah yang meliputi materi kemampuan menjalin hubungan ideal berumah tangga, pendidikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, mata pencaharian, serta peranan keluarga dalam mendidik untuk kesiapan mewujudkan generasi emas.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan dan perceraian.
RUANG LINGKUP
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3
Ruang lingkup kursus pra nikah yang diatur dalam peraturan bupati ini meliputi :
- a. fungsi dan tujuan ;
- b. sasaran program ;
- c. prinsip penyelenggaraan program ;
- d. peranan penyelenggara dan unsur pendukung program ;
- e. satuan pendidikan penyelenggara program ;
- f. pengendalian, pengawasan dan evaluasi
- g. pembiayaan.
PESERTA KURSUS PRA NIKAH
BAB IV - PESERTA KURSUS PRA NIKAH
Pasal 4
Peserta kursus pra nikah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah ialah setiap warga negara penduduk Banyuwangi yang tergolong pada kelompok usia nikah dan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan.
BAB V - PRINSIP PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH Pasal 5
Pasal 5
Penyelenggaraan kursus pra nikah dilaksanakan ## BAB VI
PENYELENGGARA DAN PENDUKUNG KURSUS PRA NIKAH
Bagian Kesatu
Penyelenggara Kursus Pra Nikah
BAB V - PRINSIP PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH Pasal 5
Pasal 6
- (1) Penyelenggara kursus pra nikah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis yang membidangi.
- (2) Satuan kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.
Bagian Kedua
Pendukung Kursus Pra Nikah
BAB V - PRINSIP PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH Pasal 5
Pasal 7
- (1) Pendukung kursus pra nikah adalah :
- a. Kantor Kementerian Agama ;
- b. Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP 4) ;
- c. Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi ;
- d. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Banyuwangi ;
- e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi ;
- f. Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyuwangi ;
- g. Camat se-Kabupaten Banyuwangi ;
- h. Kepala Desa se-Kabupaten Banyuwangi ; dan
- i. Lurah se-Kabupaten Banyuwangi.
- (2) Peran pendukung kursus pra nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Kantor Kementerian Agama meliputi rekrutmen calon peserta kursus pra nikah dan instruktur MKKPN (narasumber teknis) ;
- b. BP 4, Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi, BPPKB Kabupaten Banyuwangi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, dan Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyuwangi sebagai instruktur MKKPN ; dan
- c. Camat, Kepala Desa, dan Lurah memberikan sosialisasi kepada warganya mengenai pentingnya kursus pra nikah.
BAB VII - MATERI DAN WAKTU PELAKSANAAN KURSUS PRA NIKAH Bagian Kesatu Materi Kursus Pra Nikah
Pasal 8
- (1) Materi dalam kursus pra nikah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah mencakup:
- a. materi tentang keluarga berencana (KB);
- b. materi tentang kependudukan;
- c. materi tentang kesehatan; dan
- d. materi tentang keterampilan untuk berwirausaha.
- (2) Setiap peserta kursus pra nikah yang telah menyelesaikan seluruh program kursus pra nikah akan diberikan sertifikat kursus pra nikah.
Bagian Kedua
Waktu Pelaksanaan Kursus Pra Nikah
BAB VII - MATERI DAN WAKTU PELAKSANAAN KURSUS PRA NIKAH Bagian Kesatu Materi Kursus Pra Nikah
Pasal 9
Standar proses dalam satuan waktu kegiatan pembelajaran kursus pra nikah dilaksanakan sekurang-kurangnya 20 jam pelajaran, dengan waktu per jam pelajaran selama 60 menit.
PEMBIAYAAN
BAB VIII - PEMBIAYAAN
Pasal 10
Pembiayaan penyelenggaraan kursus pra nikah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 18 APRIL 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI,

Verifikasi: ## TTD Drs. H. Slamet Kariyono, M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 19561008 198409 1 001 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016 NOMOR 12 ## BAB IX ## PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI Pasal 11

Penandatangan: Pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan bupati ini dilaksanakan oleh tim yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB X ## KETENTUAN PENUTUP Pasal 12

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Penetapan: Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 18 APRIL 2016

Penandatangan: BUPATI BANYUWANGI, H. ABDULLAH AZWAR ANAS