Unknown Unknown Nomor TAHUN Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. - Menglngat (berlaku 7 Dec 2015)
Pembukaan
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daeratr tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
- Menglngat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
- L. Republik Indonesia Tatrun 1945;
2. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daeratr-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tatrun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor L9, Tambatran lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27301;
- undang-undang Nomor 25 Tahun 2oo4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OA4 Nomor lO4, Tambatran kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\; 3.
4. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OLL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tatrun 2A\4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintatran Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1S Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2oL4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor o Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ss33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor LST, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 L7l; 7.
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2aL4 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor t2 Tahun 2oLL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 8.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daeratr; 9.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2oL2 tentang Monograli Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor 115); 10.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor t 13 Tahun 2oL4 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 2O931; 11.
3
- t2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor LL4 Tahun 2Ol4 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 2A9fl;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal UsuI dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL5 Nomor 158);
- Perattran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Lrdonesia Nomor 4 Tatrun 2OL5 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan usalu Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tatrun 2O15 Nomor 158); L4.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 201S tentang Pembentukan Produk Hukum Daeratr (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 2036); 15.
- Peraturan Daerah Kabupaten situbondo Nomor g Tahun 2oL3 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten situbondo Tahun 2013-2033 (Iembaran Daerah Kabupaten situbondo Tahun 2ols Nomor 11). 16.
Dengan Per:setuJuan Benama DEWAIT PERWANIUTil RAITYAT DATRATI I(ABUPATEIT SITI'BOITDO dan
BT'PATI SITIIBOITDO
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAII DATRAH
PEMBANGUNAN DESA.
TTIYTAIYG
PEREITCAIYAAIY
Pasal 1
Dalam Peraturan Daeratr ini yang dimaksud dengan:
1. Daeratr adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalatr Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Situbondo.
4
Pasal 2
- Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. (1)
- Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. (21
- Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. (3)
- (4) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (U dan ayat (2l,, Pemerintah Desa didamping oleh Pemerintah Daeratr yang sec€rra teknis dilaksanakan oleh satuan keda perangkat daerah kabupaten.
2. Dalam rangka mengoordinasikan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesiorsl, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga. (s)
3. Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya. (6)
Pasal 3
Pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang :
- penyelenggaraan pemerintahan Desa; a.
- pelaksanaan pembangunan Desa; b.
- pembinaan kemasyarakatan Desa; c.
- pemberdayaan masyarakat Desa;dan d.
- arah kebirjakan desa. e.
PERTITCANAAIT PEMBAITGI'ITAIT DESA Baglan Kesatu
Umum
BAB III - PERTITCANAAIT PEMBAITGI'ITAIT DESA Baglan Kesatu
Pasal 4
- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- b. Rencana Pembangunan Tatrunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.
BAB III - PERTITCANAAIT PEMBAITGI'ITAIT DESA Baglan Kesatu
Pasal 5
- (U Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi:
- a. penyusunan RPJM Desa; dan
- b. penyusunan RKP Desa.
3. (21 RPJM Desa sebagaimarua dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
- (3) RKP Desa disusun oleh pemerintah Desa
BAB III - PERTITCANAAIT PEMBAITGI'ITAIT DESA Baglan Kesatu
Pasal 7
- (1) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.
2. (21 Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten.
- (3) Pen5rusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
- a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
- b. penyelarasan aratr kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten;
- c. pengkajian keadaan Desa;
- d. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
- e. penyusunan rancangan RPJM Desa;
- g. penetapan RPJM Desa.
- f. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawaratr perencanaan pembangunan Desa; dan
Paragraf 2
BAB III - PERTITCANAAIT PEMBAITGI'ITAIT DESA Baglan Kesatu
Pasal 8
- (1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa.
2. (21 Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Kepala Desa selaku pembina;
- b. Sekretaris Desa selaku ketua;
- c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selaku Sekretaris; dan
- d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, tokoh perempuan dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling barryak 11 (sebeLas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (U didampingr oleh pendamping desa atau konsultan perencana.
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepa1a Desa.
BAB III - PERTITCANAAIT PEMBAITGI'ITAIT DESA Baglan Kesatu
Pasal 9
Tim penJrusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten;
- b. pengkajian keadaan Desa;
- c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
- d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.
Pamgraf 3
Penyelarasan Arah Keb[fakan Pembangunan Kabupaten Pasal 1O
- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf a.
2. (21 Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan progrErm dan kegiatan pembangunan Kabupaten dengan pembangunan Desa.
- (3) Penyelarasan arah keb{jakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten.
- (4) Informasi arah kebijakan pembangunan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (21 sekurangkurangnya meliputi:
- a. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten;
- b. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
- c. rencana umum tata ruang wilayah kabupaten;
- d. rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten;
- e. renc€ula pembangunan kawasan perdesaan; dan
- f. rencana pengembangan ekonomi wilayah.
BAB III - PERTITCANAAIT PEMBAITGI'ITAIT DESA Baglan Kesatu
Pasal 10
2. (21 Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintatran Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa.
4. Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran hasil pengkqiian keadaan Desa. (41

## Paragraf 4 PengkaJlan Keadaan Desa Pasal 12

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.
2. (21 Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkart kondisi objektif Desa.
- (3) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut:
- a. penyelarasan data Desa;
- b. penggalian gagasan masyarakat; dan
- c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
7. la.poran hasil pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa. (4)

## Pasal 13

- (1) Penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan pada huruf a dilakukan melalui kegiatan:
- a. pengambilan data dari dokumen data Desa;
- b. pembandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini.
4. (21 Data Desa sebagaimErna dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Desa.
- (3) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data Desa.
- (4) Format data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (5) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan datam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perenc€uraan pembangunan Desa.
- (6) Batrwa mekanisme penyelerasan data desa melalui musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan BuPati.

## Pasal 14

- (1) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal L2 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menemukan dan mengenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa.
2. Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bag masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan. (21
3. Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. (3)

## Pasal 15

- Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal L4, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi. (1)
- Pelibatan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat. (21
- Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain: (3)
- a. tokoh adat;
- b. tokoh agama;
- tokoh masyarakat; c.
- tokoh pendidikan; d.
- kelompok tani; e
- kelompok nelayan; f.
- kelompok perajin; g
- kelompok perempuan; h
- kelompok pemerhati dan pelindungan anak; i
- kelompok masyarakat miskin;dart j.
- kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa. k.
- (4) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## Pasal 16

- (u Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.
- (21 Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.
- (3) Tim penyusun RPJM Desa dapat menarnbahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (21, dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.
- (4) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2l1, tim penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Desa.

## Pasal 17

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.
- (3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21, menjadi Lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa dan dituangkan oleh tim penyusun dalam Berita Acara.

## Pasal 18

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara. (2)
3. Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen: (s)
- a. data Desa yang sudah diselaraskan;
- b. data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke Desa;
- c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
- d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

## Pasal 19

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada Kepala Desa hasil pengkajian keadaan Desa.
2. (21 Kepala Desa menyampaikan laporan kepada BPD setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawaratr Desa.

## Paragmf 5

## Pen5rusunan Rencana Pembangunan Desa melalul Musyawarah Desa

## Pasal 2O

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkqjian keadaan desa.
2. (21 Musyawaratr Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari kepala Desa.

## Pasal 21

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, membahas dan menyepakati sebagai berikut:
- a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
- b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan
- c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
5. (21 Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut:
- a. laporan hasil pengkqiian keadaan Desa;
- b. prioritas renc€ula kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) talrun;
- c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan

- d. rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

## Pasal 22

- (1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2L, dituangkan dalam berita acara.
2. (21 Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagr Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.

## Paragraf 6 Pen5rusunan Rancangan RPJM Desa

## Pasal 23

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
2. (21 Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.
- (3) Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (21.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa.

## Paso,l24

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
2. (21 Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

## Paragraf 7

## Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalul Mus5rawarah Perencanaan Pembangunan Desa

## Pasal 25

- (U Kepala Desa menyelenggarakan musyawaratr perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati ra.ncangan RPJM Desa.
- (21 Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badarr Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. tokoh adat;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh pendidikan;
- e. perwakilan kelompok tani;
- f. perwakilan kelompok nelayan;
- g. perwakilan kelompok perajin;
- h. penvakilan kelompok perempuan;
- i. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak;
- j. perwakilan kelompok pelestari lingkungan hidup;
- k. perwakilan kelompok pemuda; dan
1. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- Selain unsur masyarakat sebagaima.na dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. (41

## Pasal 25

- (U Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (21 Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.

## Penetapan dan penrbahan RPJM Desa

## Paragraf 8 Pag€,l27

- (1) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah penencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

- (2t Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (21. (3)
- Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa. (41

## Pasal 28

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
- a. tedadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
4. (21 Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## Baglan ketlga Penyusunan RIIP Desa Paragraf 1 Umum Pasal 29

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
2. (21 RKP Desa disusun oleh Pemerintatr Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun be{alan.
- (4) RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (5) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

## Pasal 3O

- (U Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (21 Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
- a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
- b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- c. pencerrnatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
- d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- e. penyusunan rancangan RKP Desa;
- f. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- g. penetapan RKP Desa;
- h. perubahan RKP Desa; dan
- i. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

## Paragraf 2

## Penyusunen Perencanaan Pembangunan Desa mel,alul Mus5rawarah Desa Pasal 31

- (1) BPD menyelenggarakan musyawaratr Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa.
2. (21 Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun bedalan.

## Pasal 32

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. mencerrnati ulang dokumen RPJM Desa;
- b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
- c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
5. (21 Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau dapat meminta bantuan dari satuan kerja perangkat daerah kabupaten.

- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2]l, menjadi pedoman Kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.

## Paragraf 3 Pembentukan Tlm Pen5rusun RI(P Desa

## Pasal 33

- (1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Kepala Desa selaku Pembina;
- b. Sekretaris Desa selaku Ketua;
- c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Sekretaris; dan
- d. anggota yang meliputi : perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, unsur perempuan dan unsur masyarakat.
- (3) Jumlah tim sebagaima,na dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
- (5) Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjdan.
- (6) Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

## Pasal 34

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
- b. pencerrnatan ulang dokumen RPJM Desa;
- c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
- d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

## Paragraf 4

## Peneermatan Pagu Indlkatlf Desa dan Penyelarasan Program/Keglatan Masuk ke Desa Pasal 35

- (1) Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten tentang: a. pagu indikatif Desa; dan

- b. rencana program /kegpatan Pemerintah, Pemerintah Daeratr Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang masuk ke Desa.
2. (21 Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima kepala Desa dari kabupaten paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

## Pasal 36

- (1) Tim penyusun RKP Desa melakukan pencerrnatan pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yang meliputi:
- a. rencana dana Desa yang bersumber dari APBN;
- b. rencana alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan bagran dari dana perimbangan yang diterima kabupaten;
- c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten; dan
- d. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daeratr kabupaten.
6. (21 Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
- a. rencana kerja pemerintah kabupaten;
- b. rencana program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat ddam pokokpokok pikiran DPRD.
10. Hasil pencerrnatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam format pagu indikatif Desa. (3)
11. Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa. (4)
12. Berdasarkan hasil pencermatan sebagaim€u1a dimaksud pada ayat (3) dan ayat (41, tim penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam ranca.ngan RKP Desa. (5)

## Pasal 37

- (1) Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada kepala Desa dalam hal tedadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

- (21 Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 untuk memastikan APB Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan. (3)

## Paragraf 5 Pencermatan Ulang RPJIU Desa Pasal 38

- Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tatrun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa. (1)
- Hasil pencerrnatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagr tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa. (21

## Paragraf 6 Pen5rusunan Rancangan RIIP Desa

## Pasal 39

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:

- a. hasil kesepakatan musyawarah Desa;
- b. pagu indikatif Desa;
- c. pendapatan asli Desa;
4. d". rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daeralr Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
5. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD; e.
6. hasil pencerrnatan ulang dokumen RPJM Desa; f.
7. hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan g.
8. hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga. h.

## Pasal 4O

- (1) Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan.
2. (21 Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), sekurang-kuranglya meliputi:
- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Anggota pelaksana.

- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan perempuan.

## Pasal 41

- (1) Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
2. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya; a.
3. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa; b.
- c. prioritas program, kegiatan, dan anggar€rn Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
- d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
- e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas nnsure perangkat Desa danlatau nnsure masyarakat Desa.
7. Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (2)
8. Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaima,na dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari warga masyarakat Desa, satuan kerja perangkat daeratr kabupaten yang membidang pembangunan infrastruktur dan / atau tenaga pendamping profesional. (3)
- (4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format ranc€Lngan RKP Desa.

## Pasal 42

- Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4l dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya. (1)
- Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ke{asama antar Desa disusun dan disepakati bersama para Kepala Desa yang melakukan kerja sarna antar Desa. (21
- Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi. (3)

## Pasal 43

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
2. Tim penJrusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (21
3. Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa. (3)
4. Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa. (4)

## Pasal 44

- Tim penlrusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancErngan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa. (1)
- Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh tim penyusun RKP Desa kepada Kepala Desa. (2t

## Pasal 45

- Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44. (1)
- Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (21
- Dalam hal Kepala Desa telatr menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyelenggarakan pembangunan Desa. musyawarah perencanaan (3)

## Paragraf 7

## Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

## Pasal 46

- (1) Kepa1a Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembanguna.n Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.

- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada alrat (21 terdiri atas:
- a. tokoh adat;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh pendidikan;
- e. perwakilan kelompok tani;
- g. perwakilan kelompok perqiin;
- f. perwakilan kelompok nelayan;
- h. perwakilan kelompok perempuan;
- i. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak;
- j. perwakilan kelompok pemerhati pelestari lingkungan;
- k. perwakilan kelompok pemuda; dan
- l. pennrakilan kelompok masyarakat miskin.
15. Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. (41

## Pasal 47

- Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (U memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. (1)
- Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai: (2t
- a. pagu indikatif Desa;
- b. pendapatan asli Desa;
- c. swadaya masyarakat Desa;
- d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
- e. bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- Prioritas, prograrn dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21, dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi: (3)
- a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;

- c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan telcris dan sumber daya lokal yang tersedia;
- d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- f. pendayagunaan sumber daya alam;
- g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
- h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhart masyarakat Desa; dan
- i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

## Pasal 48

- (1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dituangkan dalam berita acara.
2. (21 Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa.
- (4) Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa.

## Paragraf 8

## Penrbahan RKP Desa Pasal 49

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosid yang berkepartjangan; atau

- b. terdapat perubahan mendasar atas kebiiakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
2. (21 Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
- b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKp Desa yang terkena dampak tedadinya peristiwa khusus;
- c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
- d. menyusun rancangan RKP Desa perubatran.
7. Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut: (s)
- a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintatr, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten;
- b. mengkqji ulang kegiatan pembangunan dalam RKp Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintatr Daerah Kabupaten;
- c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
- d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

## Pasal 5O

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49.
2. (21 Penyelenggaraan musyawarah perenca.naan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal a9 ayat (1).

- (3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

## Paragraf 9 PengaJuan Daftar Usulan RIIP Desa

## Pasal 51

- (1) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 kepada Bupati melalui camat.
2. (2t Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tatrun bedalan.
- (3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawaratr perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten.
- (4) Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5. (s) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (a) diterima oleh pemerintah Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada talrun anggaran berikutnya.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima Pemerintah Desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

## BAB III

## PELAKSAIYAAN KEGIATAIT PEMBAITGUITAIT DESA

## Baglan Kesatu Umum Pasel 52

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
2. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (2t
- a. pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan
- b. pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa.

- (3) Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a, dikelola melalui swakelola Desa, kerjasama antar Desa dan/atau kedasama Desa dengan pihak ketiga.
- (4) Kepala Desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APB Desa.

## Pasal 53

- (1) Pembangun€m Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
2. (21 Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa, program sektor darr/atau program daeratr di Desa dicatat dalam APB Desa.
3. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus. (s)
4. Pelaksanaan program sektor dan/atau program daeratr sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. (4)
5. Dalam hal pembatrasan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah, Kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas bagran dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud. (5)
6. Kepala Desa menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati melalui camat. (6)

## Pasal 54

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
2. (21 Pelaksanaan program sektor danlatau program daeratr sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat desa dan/atau unsur masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Baglan Kedua Tahapan Persl,apan Paragraf 1 Umum

## Pasal 55

Tahapan persiapan meliputi:

- a. penetapan pelaksana kegiatan;
- b. penyusunan rencana kerja;
- c. sosialisasi kegiatan;
- d. pembekalan pelaksana kegiatan;
- e. penyiapan dokumen administrasi;
- f. pengadaan tenaga kerja; dan
- g. pengadaan bahan/material.

## Paragraf 2 Penetapan Pelaksana Keglatan

## Pasal 56

- (1) Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.
2. (21 Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Dalam hat pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa, dan/atau dikenai sanksi pidana Kepala Desa dapat mengubah pelaksana kegiatan.

## Pasal 57

Pelaksana kegiatan bertugas membantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.

## Paragraf 3 Pen5rusunan Rencana KerJa Pasal 58

- (1) Pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama Kepala Desa.
2. (21 Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain:
- a. uraian kegiatan;
- b. biaya;
- c. waktu pelaksanaan;
- d. lokasi;

- e. kelompok sasaran;
- f. tenaga kerja; dan
- g. daftar pelaksana kegiatan.
- (3) Rencana keda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rencana keda untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## Paragraf 4 Soslallsasl Keglatan

## Pasal 59

- (t) Kepala Desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan rencana kerl'a kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan.
- (21 Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain melalui:
- a. musyawarah pelaksanaan kegiatan desa;
- b. musyawarah dusun;
- c. musyawarah kelompok;
- d. sistem informasi Desa berbasis website;
- e. papan informasi desa; dan
- f. media lain sesuai kondisi Desa.

## Paragraf 5

## Pembekalan Pelaksana Keglatan

## Pasal 6O

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di Desa.
2. (21 Pemerintatr, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pmerintah Daerah Ihbupaten melaksanakan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembimbingan teknis.
4. (41 Peserta pembimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi:
- a. Kepala Desa;
- b. Perangkat Desa;
- c. BPD;
- d. pelaksana kegiatan;
- e. panitia pengadaan barang dan jasa;
- f. kader pemberdayaan masyarakat Desa; dart
- g. lembaga pemberdayaan masyarakat.

## Pasal 61

- (1) Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, antara lain:
- a. pengelolaan keuangan Desa;
- b. penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan
- c. pembangunan Desa.
5. (21 Kegiatan pembekalan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain telmis administrasi pengelolaan keuangan dan teknis penyusunan dokumen pertanggungiawaban keuangan.
- (3) Kegiatan pembekalan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain teknis administrasi kesekretariatan, pendataan, penetapan dan penegasan batas desa.
7. (41 Kegiatan pembekalan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seperti pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya lokal, mekanisme pengadaan barang dan jasa, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan informasi Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dia