PERATURAN DAERAH KOTA RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PADANG PANJANG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang.
Mengingat : 1.
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Menetapkan :
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Status Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang;
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang PokokPokok Pengeloaan Air Minum Kota Padang Panjang;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG dan WALIKOTA PADANG PANJANG,
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PADANG PANJANG.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Padang Panjang.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Padang Panjang yang selanjutnya disebut PDAM Kota Padang Panjang adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum.
6. Direksi adalah Direksi PDAM Kota Padang Panjang.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kota Padang Panjang
8. Pegawai adalah Pegawai PDAM Kota Padang Panjang.
9. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam PDAM Kota Padang Panjang.
ORGAN PDAM KOTA PADANG PANJANG
Bagian Kesatu Umum
BAB II - ORGAN PDAM KOTA PADANG PANJANG
Pasal 2
- (1) PDAM Kota Padang Panjang didukung dengan organ dan kepegawaian.
- (2) Organ PDAM Kota Padang Panjangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Walikota selaku pemilik modal;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.
Bagian Kedua Dewan Pengawas
Paragraf 1 Pengangkatan
BAB II - ORGAN PDAM KOTA PADANG PANJANG
Pasal 3
- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Walikota.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.
BAB II - ORGAN PDAM KOTA PADANG PANJANG
Pasal 4
- (1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan :
- a. menguasai manajemen PDAM;
- b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
- c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB II - ORGAN PDAM KOTA PADANG PANJANG
Pasal 5
- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan
BAB II - ORGAN PDAM KOTA PADANG PANJANG
Pasal 6
- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM Kota Padang Panjang dalam meningkatkan kinerja pelayanan Air Minum kepada masyarakat.
Paragraf 2 Tugas dan Wewenang
BAB II - ORGAN PDAM KOTA PADANG PANJANG
Pasal 7
Dewan Pengawas mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM Kota Padang Panjang;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM Kota Padang Panjang antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM Kota Padang Panjang, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan rencana strategis bisnis ( business plan/corporate plan) dan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM Kota Padang Panjang yang dibuat Direksi kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.
BAB II - ORGAN PDAM KOTA PADANG PANJANG
Pasal 8
Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mempunyai wewenang :
- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM Kota Padang Panjang;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Walikota.
BAB II - ORGAN PDAM KOTA PADANG PANJANG
Pasal 9
- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada anggaran PDAM Kota Padang Panjang.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
BAB II - ORGAN PDAM KOTA PADANG PANJANG
Pasal 10
Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.
BAB II - ORGAN PDAM KOTA PADANG PANJANG
Pasal 11
- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak sebesar 45 %(empat puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40 % (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.
BAB II - ORGAN PDAM KOTA PADANG PANJANG
Pasal 12
Dalam hal PDAM Kota Padang Panjang memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 11.
BAB II - ORGAN PDAM KOTA PADANG PANJANG
Pasal 13
Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ditetapkan oleh Walikota dengan
BAB II - ORGAN PDAM KOTA PADANG PANJANG
Pasal 14
- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota dengan
BAB II - ORGAN PDAM KOTA PADANG PANJANG
Pasal 15
- (1) Anggota Dewan pengawas berhenti karena :
- a. masa jabatannya berakhir; dan
- b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
- a. permintaan sendiri;
- b. reorganisasi;
- c. kedudukan sebagai pejabat daerah yang telah berakhir;
- d. mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun;
- e. tidak dapat melaksanakan tugas;
- f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Kota Padang Panjang; dan
- g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
- (3) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.
BAB II - ORGAN PDAM KOTA PADANG PANJANG
Pasal 16
- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Walikota.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB II - ORGAN PDAM KOTA PADANG PANJANG
Pasal 17
- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Walikota melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu I (satu) bulan Walikota belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
Bagian Ketiga Direksi
Paragraf 1 Pengangkatan
BAB II - ORGAN PDAM KOTA PADANG PANJANG
Pasal 18
- (1) Direksi diangkat oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM Kota Padang Panjang pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM Kota Padang Panjang pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
BAB II - ORGAN PDAM KOTA PADANG PANJANG
Pasal 19
- (1) Calon Direksi memenuhi persyaratan :
- a. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1);
- b. mempunyai pengalaman kerja setidaknya 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM dan pernah menjabat serendahrendahnya sebagai kepala sub bagian atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan yang berbadan hukum bagi yang bukan PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan nilai baik;
- c. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM Kota Padang Panjang;
- d. bersedia bekerja Penuh waktu;
- e. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
- f. lulus uji kelayakan dan kepatuhan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB II - ORGAN PDAM KOTA PADANG PANJANG
Pasal 20
- (1) Jumlah Direksi ditetapkan
BAB II - ORGAN PDAM KOTA PADANG PANJANG
Pasal 21
- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
- a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
- b. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, dan badan usaha swasta;
- c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM Kota Padang Panjang; dan/atau
- d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM Kota Padang Panjang.
Paragraf 2 Tugas dan Wewenang
BAB II - ORGAN PDAM KOTA PADANG PANJANG
Pasal 22
Direksi mempunyai tugas :
- a. menyusun perencanaan,melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM Kota Padang Panjang;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM Kota Padang Panjang;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (businessplan/ corporate plan ) yang disahkan oleh Walikota melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM Kota Padang Panjang yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (business plan/ corporate plan) kepada Walikota melalui Dewan Pengawas;
- g. penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis dan AnggaranTahunan PDAM Kota Padang Panjang sebagaimana
- dimaksud pada huruf f disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran ditetapkan; dan
- h. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM Kota Padang Panjang.
BAB II - ORGAN PDAM KOTA PADANG PANJANG
Pasal 23
- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun pembukuan PDAM Kota Padang Panjang ditutup untuk disahkan oleh Walikota paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media masa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Walikota.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
BAB II - ORGAN PDAM KOTA PADANG PANJANG
Pasal 24
Direksi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai wewenang :
- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai
BAB II - ORGAN PDAM KOTA PADANG PANJANG
Pasal 25
Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM Kota Padang Panjang, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksidalam 1 (satu) tahun.
Paragraf 3 Penunjukan Pejabat Sementara
BAB II - ORGAN PDAM KOTA PADANG PANJANG
Pasal 26
- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat struktural PDAM Kota Padang Panjang sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
Paragraf 4 Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti
BAB II - ORGAN PDAM KOTA PADANG PANJANG
Pasal 27
- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
- b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM Kota Padang Panjang memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksisebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Walikota setelah
BAB II - ORGAN PDAM KOTA PADANG PANJANG
Pasal 28
- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota
BAB II - ORGAN PDAM KOTA PADANG PANJANG
Pasal 29
- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
- a. cuti tahunan;
- b. cuti besar;
- c. cuti sakit;
- d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
- e. cuti nikah;
- f. cuti bersalin; dan
- g. cuti diluar tanggungan PDAM Kota Padang Panjang.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud padaayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan PDAM Kota Padang Panjang.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Walikota dengan berpedoman pada peraturanperundang-undangan.
Paragraf 5
Pemberhentian
BAB II - ORGAN PDAM KOTA PADANG PANJANG
Pasal 30
- (1) Direksi berhenti karena:
- a. masa jabatan berakhir; dan
- b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena;
- a. permintaan sendiri;
- b. reorganisasi;
- c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Kota Padang Panjang;
- d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
- e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
- f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.
BAB II - ORGAN PDAM KOTA PADANG PANJANG
Pasal 31
- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.
BAB II - ORGAN PDAM KOTA PADANG PANJANG
Pasal 32
- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Walikota hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Walikota untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
Bagian Kesatu Pengangkatan
BAB III - PEGAWAI
Pasal 33
- (1) Pengangkatan pegawai PDAM Kota Padang Panjang harus memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
- c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
- d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
- e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
- f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi:
- a. loyalitas;
- b. kecakapan;
- c. kesehatan;
- d. kerjasama;
- e. kerajinan;
- f. prestasi kerja; dan
- g. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.
BAB III - PEGAWAI
Pasal 34
- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer dan tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kota.
- (2) Tenaga honorer, harian atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan struktural.
BAB III - PEGAWAI
Pasal 35
- (1) Batas usia pensiun pegawai 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
Bagian Kedua Pangkat dan Golongan Ruang
BAB III - PEGAWAI
Pasal 36
Pangkat Pegawai diatur dalam Golongan dan Ruang yang susunannya meliputi :
- a. Pegawai Dasar Muda : Gol A Ruang 1;
- b. Pegawai Dasar Muda Tingkat 1 : Gol A Ruang 2;
- c. Pegawai Dasar : Gol A Ruang 3;
- d. Pegawai Dasar Tingkat 1 : Gol A Ruang 4;
- e. Pelaksana Muda : Gol B Ruang 1;
- f. Pelaksana Muda Tingkat 1 : GoI B Ruang 2;
- g. Pelaksana : Gol B Ruang 3;
- h. Pelaksana Tingkat I : Gol B Ruang 4;
- i. Staf Muda : Gol C Ruang 1;
- j. Staf Muda Tingkat 1 : Gol C Ruang 2;
- k. Staf : Gol C Ruang 3;
- l. Staf Tingkat 1 : Gol C Ruang 4;
- m. Staf Madya : Gol D Ruang 1;
- n. Staf Madya Tingkat 1 : Gol D Ruang 2;
- o. Staf Madya Utama : Gol D Ruang 3;
- p. Staf Utama : Gol D Ruang 4.
Bagian Ketiga Pengangkatan Dalam Pangkat
BAB III - PEGAWAI
Pasal 37
- (1) Pegawai diangkat dalam pangkat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Pengangkatan dalam pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan
BAB III - PEGAWAI
Pasal 38
- (1) Periode kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap Tahun.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengacu pada ketentuan kenaikan pangkat Pegawai NegeriSipil.
- (3) Ketentuan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
Bagian Kelima Penilaian Prestasi Kerja
BAB III - PEGAWAI
Pasal 39
- (1) Terhadap setiap pegawai dilakukan penilaian prestasi kerja pegawai sekali dalam 1 (satu) tahun oleh pejabat penilai, setiap bulan Desember pada akhir tahun berkenaan.
- (2) Ketentuan penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
Bagian Keenam Penghasilan
BAB III - PEGAWAI
Pasal 40
- (1) Pegawai berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggungjawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimasud pada ayat (1) meliputi:
- a. tunjangan pangan;
- b. tunjangan kesehatan; dan
- c. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PDAM Kota Padang Panjang.
BAB III - PEGAWAI
Pasal 41
- (1) Penyusunan skala gaji pegawai dapat mengacu pada prinsipprinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM Kota Padang Panjang.
- (2) Ketentuan gaji pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
BAB III - PEGAWAI
Pasal 42
- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjanganistri/suami paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari gajipokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima perseratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.
BAB III - PEGAWAI
Pasal 43
- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM Kota Padang Panjang atau iuran pegawai yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.
BAB III - PEGAWAI
Pasal 44
Dalam hal PDAM Kota Padang Panjang memperoleh keuntungan, pegawai diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM Kota Padang Panjang.
BAB III - PEGAWAI
Pasal 45
- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.
Bagian Ketujuh Cuti
BAB III - PEGAWAI
Pasal 46
- (1) Setiap pegawai diberikan hak cuti.
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah Direksi.
BAB III - PEGAWAI
Pasal 47
- (1) Cuti terdiri dari :
- a. cuti tahunan;
- b. cuti besar;
- c. cuti sakit;
- d. cuti nikah;
- e. cuti bersalin;
- f. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menjalankan ibadah haji;dan
- g. cuti di luar tanggungan PDAM Kota Padang Panjang.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud padaayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti diluar tanggungan PDAM Kota Padang Panjang.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedelapan Penghargaan dan Tanda Jasa
BAB III - PEGAWAI
Pasal 48
- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus-menerus selama 10(sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh)tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM Kota Padang Panjang.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM Kota Padang Panjang.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
Bagian Kesembilan Kewajiban dan Larangan
BAB III - PEGAWAI
Pasal 49
Setiap pegawai wajib:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PDAM Kota Padang Panjang diatas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia PDAM Kota Padang Panjang dan rahasia jabatan.
BAB III - PEGAWAI
Pasal 50
Setiap pegawai dilarang:
- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM Kota Padang Panjang, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntunganbagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM Kota Padang Panjang; dan
- c. mencemarkan nama baik PDAM Kota Padang Panjang, Daerah dan/atau Negara.
Bagian Kesepuluh Pelanggaran dan Pemberhentian
BAB III - PEGAWAI
Pasal 51
- (1) Pegawai dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi :
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. penundaan kenaikan pangkat;
- e. penurunan pangkat;
- f. pembebasan jabatan;
- g. pemberhentian sementara;
- h. pemberhentian dengan hormat; dan
- i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
BAB III - PEGAWAI
Pasal 52
- (1) Pegawai diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat(1) paling lama 6 (enam) bulan atau selama menjalani proses hukum terhadap dugaan tindak pidana yang dituduhkan.
BAB III - PEGAWAI
Pasal 53
- (1) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh perseratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus diperkerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.
BAB III - PEGAWAI
Pasal 54
- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas;
- d. tidak sehat dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
- f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.
BAB III - PEGAWAI
Pasal 55
Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena :
- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
- b. dihukum ## BAB IV DANA PENSIUN
BAB III - PEGAWAI
Pasal 56
- (1) Direksi dan pegawai wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun pemberikerja atau dana pensiun lembaga keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud padaayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi direksi dan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakanoleh gabungan Perusahaan Daerah Air Minum.
BAB V - ASOSIASI
Pasal 57
- (1) PDAM Kota Padang Panjang wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) PDAM Kota Padang Panjang dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asiosiasi yang menjembatani kegiatan kerja saran antar Perusahaan Daerah Air Minum dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.
BAB VI - PEMBINAAN
Pasal 58
Pembinaan umum dan pengawasan terhadap PDAM Kota Padang Panjang dilakukan oleh Walikota.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 59
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2002 Nomor 5 Seri D.1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 60
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Penetapan: Ditetapkan di : Padang Panjang pada tanggal : 25 Mei 2015

Penandatangan: ## WALIKOTA PADANG PANJANG, dto ## HENDRI ARNIS Diaundangkan di : Padang Panjang pada tanggal : 25 Mei 2015

Penandatangan: ## Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG dto ## SYAHDANUR ## LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2015 NOMOR 11 SERI E.9
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG
## ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PADANG PANJANG
## A. UMUM
Air merupakan sumber daya alam yang mutlak diperlukan bagi hidup dan kehidupan, kebutuhan akan air selalu mengalami peningkatan dari waktu ke waktu karena meningkatnya pertumbuhan penduduk, inntensitas dan ragam kebutuhan akan air. Dalam memenuhi kesamaan akses dalam mendapatkan air nersih, negara memiliki tanggung jawab penguasaan dan pengelolaan air minum sesuai bunyi
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Huruf a Cukup Jelas huruf b Cukup Jelas huruf c Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 14
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 15
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 16
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 17
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (4) Cukup jelas. Yang dimaksud Tindak Pidana pada ketentuan ini adalah yang tergolong sebagai tindak pidana kejahatan, sedangkan pelanggaran tidak termasuk dalam ketentuan Pasal ini.
PENJELASAN
Pasal 18
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (4) Cukup jelas. Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 19
Ayat (1) Cukup jelas. yang dimaksud berpengalaman mengelola PDAM adalah PDAM dimanapun, tidak harus PDAM Kota Padang Panjang Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 20
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (4) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (5) Cukup jelas. Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 21
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 23
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (4) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (5) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (6) Cukup jelas. Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 25
Cukup Jelas | Pasal 26 | ayat (1) | |--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------| | | Cukup Jelas | | ayat Ayat ayat (2) | Cukup Jelas (2) (3) | | Ayat (4) | Cukup Jelas Cukup Jelas | | Ayat Pasal 30 ayat | Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas | | Ayat (3) Pasal 31 ayat (1) | Cukup Jelas | | Ayat (5) 28 ayat (1) ayat (2) Ayat (3) Pasal 29 ayat (1) (3) | Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas | | Ayat (4) | | | | Cukup Jelas | | Pasal | Cukup Jelas | | (1) ayat (2) | | | | Cukup Jelas Cukup Jelas | | (2) | Cukup Jelas | | ayat | Cukup Jelas | | Pasal 32 ayat (1) | | | | Cukup Jelas | | ayat (2) | Cukup Jelas | | Ayat (3) | Cukup Jelas | | Ayat (4) | Cukup Jelas | | Pasal 33 | | - ayat (1) Cukup Jelas - ayat (2) Cukup Jelas - Ayat (3) Cukup Jelas - Ayat (4) Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 33
Untuk mewujudkan itu, negara melalui satuan Pemerintah Daerah membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bernama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).PDAM memiliki fungsi: - a. mengejar keuntungan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah; dan - b. pelayanan air minum bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Di dalam Peraturan Daerah ini diatur beberapa perubahan pokok tentang pengaturan Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang, khususnya terkait azas, Organ Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang, Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang, Dana Pensiun, dan Asosiasi. Perubahanperubahan ini dilakukan dalam upaya peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang dalam memenuhi pelayanan air bersih kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945. ## B. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 34
- ayat (1) Cukup Jelas - ayat (2) Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 35
- ayat (1) Cukup Jelas - ayat (2) Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 36
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 37
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup Jelas - ayat (2) Cukup Jelas - Ayat (3) Cukup Jelas - Ayat (4) Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 38
- ayat (1) Cukup Jelas - ayat (2) Cukup Jelas - Ayat (3) Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 39
- ayat (1) Cukup Jelas - ayat (2) Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 40
- ayat (1) Cukup Jelas - ayat (2) Cukup Jelas - Ayat (3) Cukup Jelas - Ayat (4) Cukup Jelas - Ayat (5) Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 41
- ayat (1) Cukup Jelas - ayat (2) Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 42
- ayat (1) Cukup Jelas - ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (4) Cukup jelas. Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 43
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 44
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 45
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 46
- ayat (1) Cukup Jelas - ayat (2) Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 47
- ayat (1) Cukup Jelas - ayat (2) Cukup Jelas - Ayat (3) Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 48
- ayat (1) Cukup Jelas - ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 49
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 50
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 51
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas - Ayat (3) Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 52
- ayat (1) Cukup Jelas - ayat (2) Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 53
- ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas. Dalam hal dugaan tindak pidana, yang dimaksud adalah kejahatan bukan pelanggaran.
PENJELASAN
Pasal 54
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 55
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 56
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 57
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 58
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 59
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 60
Cukup Jelas