Unknown PEMERINTAH Nomor TAHUN Tahun 2017 tentang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN LAHAT TAHUN 2017 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak dengan asumsi Lahat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pomerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lahat Tahun 2017;
- b bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan; Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 , Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten ditetapkan dongan Peraturan Bupati;
- C bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dlmaksud huruf a dan b diatas menetapkan Peraturan Bupatl Lahat tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lahat Tahun 2017, pada perlu
1 .
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara Republík Indonesia Nomor 4421);
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah; terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Tahapan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan; Tatacara Penyusunan; Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- 11 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan; Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tøntang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);
- 13, Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2005-2025;
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2014 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 4).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN LAHAT TAHUN 2017 .
Pasal 1
- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lahat Tahun 2017.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lahat Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Lahat sekaligus dijadikan tolok ukur terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun 2017.
Pasal 2
Naskah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lahat Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut: ayat
- a BAB |
PENDAHULUAN
- b BAB II
EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II.
- BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD
- d. BAB IV
PENUTUP
Pasal 3
Isi beserta uraian naskah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lahat Tahun 2017 adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraluran Bupati ini.

## Pasal 4

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melaksanakan programlkegiatan berdasarkan urusan masing-masing dengan mempedomani Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan penyesuaianlreview terhadap Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) masing-masing berdasarkan dan pagu indikatif yang terdapat dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lahat Tahun 2017

## Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.


Ditetapkan di Pada tanggal Lahat- ? 2017

BUPATI LAHXT,

H. SAIFUÉIN ASWARI RIVA'I

Diundangkan di Lahat Pada tanggal 18 2017 PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT


H HARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2017 NOMOR: