PERATURAN BUPATI SANGGAU Nomor 13 Tahun 2017 tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI URUSAN PERIZINAN DAN NONPERIZ!NAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SANGGAU (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan iklim investasi dan iklim berusaha serta menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi di daerah, perlu penyesuaian dan penataan kembali terhadap kewenangan perizinan dan nonperizinan yang dilimpahkan bupati kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu; b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Togas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 ten tang Pelimpahan Kewenangan Bupati Dibidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sanggau, perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hurub b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Urusan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
Menetapkan
3. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 20 I 4 ten tang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau;
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN URUSAN PERIZINAN DAN NON PERJZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SANGGAU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
4. Bupati adalah Bupati Sanggau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah perangkat daerah dibidang penanaman modal yang melakukan pelayanan terhadap semua bentuk perizinan dan non perizinan dengan sistem satu pintu.
8. Kepala DPMPTSP adalah Kepala DPMPTSP Kabupaten Sanggau.
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
10. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitasi fiskal, dan infonnasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ## BAB II KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pelimpahan kewenangan Bupati kepada DPMPTSP meliputi:
- a. pelayanan perizinan; dan
- b. pelayanan non perizinan.
PasaJ 3
Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi bidang:
- b. kesehatan;
- a. pendidikan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan dan kawasan pennukiman;
- e. sosial;
- f. tenaga kerja;
- g. komunikasi dan informatika;
1. pertanahan;
- h. kebudayaan;
- j. lingkungan hidup;
- k. perhubungan;
- l. koperasi, usaha kecil dan menengah;
- m. kelautan dan perikanan;
- n. pariwisata;
- o. pertanian;
- p. kehutanan;
- q. energi dan sumberdaya mineral;
- s. perindustrian; dan
- r. perdagangan;
- t. kearsipan
Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi bidang penanaman modal.
BABIII
PELAYANAN PERIZINAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pelayanan perizinan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari:
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi bidang penanaman modal.
BABIII
PELAYANAN PERIZINAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Pelayanan perizinan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari:
- I. Izin operasional menyelenggarakan pendidikan dasar;
2. Izin operasional menyelenggarakan pendidikan anak usia dini; dan
3. Izin operasional menyelenggarakan pendidikan non formal.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Pelayanan perizinan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari:
1. Izin operasional rumah sakit;
2. Izin operasional pusat kesehatan masyarakat;
3. Izin operasional klinik;
4. lzin operasional apotek;
5. Izin operasional toko obat;
6. Izin operasional optik;
7. Izin operasional toke alat kesehatan;
8. Izin edar produk pangan industri rumah tangga;
10. Izin praktik dokter gigi;
9. lzin praktik dokter umum;
11. Izin praktik dokter spesialis;
12. lzin praktik dokter gigi spesialis;
14. Izin praktik apoteker;
13. lzin praktik perawat;
15. Izin praktik perawat gigi;
16. Izin praktik bidan; dan
17. Izin praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Pelayanan perizinan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari:
- I. lzin mendirikan bangunan; dan
2. lzin usahajasa konstruksi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
Pelayanan perizinan bidang perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri dari:
- I. lzin pembangunan dan pengembangan perumahan; dan
2. lzin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
Pelayanan perizinan bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e yaitu izin pengumpulan sumbangan dalam daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
Pelayanan perizinan bidang tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri dari:
- I. lzin dan pendaftaran lembaga pelatihan;
2. lzin Lembaga Pengelola Tenaga Kerja Swasta (LPTKS); dan
3. Izin pendirian dan perpanjangan lembaga pelatihan keterampilan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
Pelayanan perizinan bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf g yaitu izin warung internet.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
Pelayanan perizinan bidang kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h yaitu izin membawa cagar budaya keluar daerah dalam I (satu) daerah provinsi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
Pelayanan perizinan bidang pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i terdiri dari :
1. Izin lokasi; dan
2. lzin membuka tanah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14
Pelayanan perizinan bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurufj terdiri dari:
2. Izin lingkungan;
- I. Penetapan kelayakan lingkungan;
3. Izin gangguan;
4. Izin pembuangan air limbah;
5. Izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
6. Izin pemanfaatan air limbah industri minyak kelapa sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit; dan
7. Izin pendaurulangan sampah/pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemprosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 15
Pelayanan perizinan bidang perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k terdiri dari:
- I. lzin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
2. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam daerah;
3. lzin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah;
5. Izin angkutan umum;
4. Izin angkutan khusus;
6. Izin usaha angkutan sungai dan danau dalam daerah;
8. Izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau;
7. Izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau;
9. Izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan;
10. Izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
11. lzin usaha badan usaha pelabuhan;
13. Izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam;
12. lzin pengembangan pelabuhan;
14. Izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
15. Izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan;
16. Izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam daerah lingkungan kerja (DLKr) / daerah lingkungan kerja kepentingan (DLKp) pelabuhan pengumpan lokal;
17. Izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter; dan
18. Izin membuka akses jalan khusus ke jalan umum.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 16
Pelayanan perizinan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf I terdiri dari:
1. Izin usaha simpan pinjam; dan
2. Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas kopeasi simpan pinjam.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 17
Pelayanan perizinan bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m yaitu izin usaha perikanan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 18
Pelayanan perizinan bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf n terdiri dari:
- I. Izin usaha jasa perjalanan wisata;
2. zin usaha penyediaan akomodasi;
3. lzi.n usaha jasa makanan dan minuman;
5. Izin usaha jasa transportasi wisata;
4. Izin usaha kawasan pariwisata;
6. Izin usaha daya tarik wisata;
7. Izin usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
8. Izin usaha jasa pramuwisata;
9. Izin usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
11. Izin usaha informasi pariwisata;
10. Izin usahajasa konsultan pariwisata;
12. Izin usaha wisata tirta; dan
13. lzin usaha spa (solus per aqua) atau perawatan tubuh.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 19
Pelayanan perizinan bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf o terdiri dari:
- I. Izin usaha pertanian tanaman pangan;
3. Izin usaha peternakan;
2. Izin penjualan pupuk dan pestisida;
4. Izin usaha rumah potong hewan;
5. lzin penjualan obat hewan;
6. Izin usaha produksi bibit dan benih ternak;
7. lzin usaha rumah sakit hewan;
8. lzin usaha perkebunan;
9. Izin usaha perkebunan budidaya; dan
10. Izin usaha perkebunan pengolahan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 20
Pelayanan perizinan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf p yaitu izin pengelolaan Taman Hulan Raya (TAHURA).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 21
Pelayanan perizinan bidang energi dan sumberdaya mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf q yaitu izin usaha pemanfaatan langsung panas bumi;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 22
Pelayanan perizinan bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf r terdiri dari:
1. Izin pengelolaan pasar rakyat;
2. Izin pengelolaan pusat perbelanjaan;
3. Izin usaha toko swalayan;
4. Izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung;
6. lzin tempat usaha
5. Izin usaha perdagangan;
7. Tanda daftar gudang;
8. Tanda daftar perusahaan;
9. Surat keterangan penyimpanan barang; dan
10. Surat keterangan asal.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 23
Pelayanan perizinan bidang perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurufs terdiri dari:
1. Izin usaha industri;
2. Izin usaha kawasan industri;
3. Izin perluasan usaha industri;
4. Izin perluasan kawasan industri; dan
5. Tanda daftar industri;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 24
Pelayanan perizinan bidang kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf t yaitu izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah.
BAB III - PELAYANAN NON PERIZINAN
Pasal 25
Pelayanan non perizinan bidang penanaman modal se bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - KOORDINASI DAN PELAPORAN
Pasal 26
Kepala DPMPTSP melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan bidang scbagaimana dimaksud pad a Pasal 3 dan Pasal 4.
BAB IV - KOORDINASI DAN PELAPORAN
Pasal 27
Kepala DPMPTSP wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pelimpahan kewenangan bupati urusan pelayanan perizinan dan nonperizinan setiap triwulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BABV PEMBIAYAAN
BAB IV - KOORDINASI DAN PELAPORAN
Pasal 28
Segala pembiayaan atas pelirnpahan kewenangan bupati urusan perizinan dan nonpenzman dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :
- b. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sanggau,
- a. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 ten tang Pelimpahan Kewenangan Bupati Sanggau Dibidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sanggau; dan
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sanggau.

Penetapan: Ditetapkan di Sanggau pada tanggal I 3 Maret 201 7

Penandatangan: BUPATI SANGGAU, PAOLUS HAD!

Penetapan: Diundangkan di Sanggau pada tanggal 13 Maret 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU, A.L. LEYSANDRI BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017 NOMOR 13 /b) 03 1 002 Pe NIP. MH Tingkat

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: Kepala Bagi Hukum dan HAM Mmma