PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA Nomor 15 Tahun 1959 tentang INSENTIF DAERAH DOKTER, DOKTER GIGI, DOKTER SPESIALIS, DAN DOKTER RESIDENT SENIOR PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2013 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
- Mengingat :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 63 ayat (21 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Daerah;
- bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan atas prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; b.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Insentif Daerah Dokter, Dokter GiS, Dokter Spesialis, dan Dokter Resident Senior Pegawai Tidak Tetap Tahun Anggaran 2Ol3; C
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1 945;
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3014) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 389o1'y'' 3.
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor a286); 5.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 6.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOOh 7.
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a8aal; 8.
6. 1O. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO7 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6861;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO+ Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3Q;
8. 1 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OII Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)'y''
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2OOl tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a0a9l;
14. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L4O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 ilo*ot 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a66l;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2oo7 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomoraT3Th
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a89O);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2o1o tentang sistem Akuntansi Pemerintah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 123' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8O Tahun 2olo tentang TarifPPhPasal2IatasPenghasilanyangmenjadi bebanAPBDdanAPBN(I,embaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2o1o Nomor |4o, Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5|74|f ,
- 2O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2OO2 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungiawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Pen5rusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2O7l tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006l;
- 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2OO7 tentang Pedoman Pen5rusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2O1l tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah @erita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 69+);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2Ol2 tentang Pedoman Pen)rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negar:a Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 5O8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2OI3 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2OI2 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol3;
25. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (kmbaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2OO8 Nomor 2, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2);
26. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2OIO tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2AI3 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2OIO Nomor 29);
27. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2072 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2OI3 (Berita Daerah kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2Ol2 Nomor ry'y'
MEMUTUSKAN:
MenCtAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG INSENTIF DAERAH DOKTER, DOKTER GIGI, DOKTER SPESIALIS' DAN DOKTER RESIDENT SENIOR PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2013.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara'
1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow utara.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara'
5. Peraturan Daerah adalah organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungiawab kepada Bupati dalam rangka penyelengga-raan Pemerintahan yangterdiriatasSekretarisDaerah,DinasDaerah' baaan, Kantor, Bagian, Lembaga Tekhnis daerah' SatuanPolisieamongPrajadanKecamatansesuai dengan kebutuhan Daerah.
4. Pegawai Negeri adalah setiap warga nega.ra Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, -diangkat oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji ## BAB II
PENERIMA INSENTIF DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Penerima INSENDA adalah:
- b. Dokter Spesialis/Resident Senior Spesialisasi Anak, Obryn, Dalam dan Bedah.
- a. Dokter Umum dan Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Dokter Pindahan atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) baru dari daerah lain pada tahun berjalan dapat diberikan Insenda sepanjang tersedia anggaran yang berkenaan dengan pemberian Insenda.
- (2) Dokter PTT yang tidak masuk kantor karena alpa, cuti, izrn dan sakit lebih dar' 72 (dua belas) hari kerja dihitung secara kumulatif dalam masa waktu 1 (satu) bulan tidak diberikan Insenda.
- (3) Dokter PTT yang tidak masuk kantor karena alapa, cuti, izin dan sakit kurang dari atau sarna dengan 12 (dua belas) hari kerja dihitung secara kumulatif dalam masa waktu 1 (satu) bulan diberikan Insenda dengan persentase pemotongan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati iniy'
- (4) Dokter PTT yang mengikuti pendidikan tugas belajar (pendidikan formal) tidak diberikan Insenda, terhitung mulai tanggal mengikuti pendidikan tugas belajar sampai dengan selesainya, kecuali jumlah hari kerja tidak masuk kantor pada bulan awal ketika mulai melaksanakan tugas belajar dan jumlah hari kerja tidak masuk kantor pada bulan akhir ketika selesai melaksanakan tugas belajar, perhitungan persentase pemotongan Insenda disamakan dengan penilaian komponen disiplin tidak hadir/masuk kantor.
KOMPONEN PENILAI DAN TOLAK UKUR
Bagian Kesatu
Komponen Penilaian Insenda
BAB III - KOMPONEN PENILAI DAN TOLAK UKUR
Pasal 4
- (1) Komponen penilaian perhitungan pemberian Insenda ditetapkan
BAB III - KOMPONEN PENILAI DAN TOLAK UKUR
Pasal 5
Pemberian Insenda dihitung dari persentase Nilai Hasil Capaian (NHC)
BAB III - KOMPONEN PENILAI DAN TOLAK UKUR
Pasal 6
- (1) Perhitungan persentase pemotongan Insenda sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, ditetapkan:
- b. tidak apel pagi (TAP) setiap 1 (saru) kali dipotong I,5o/o (satu koma lima persen) dari jumlah Insenda setiap bulan;
- a. tidak hadir/tidak masuk kantor karena alpa setiap 1 (satu) hari kerja dipotong 3% (ttga persen) dari jumlah Insenda setiap bulan;
- c. tidak apel siang/sore (TAS) setiap I (satu) kali dipotong L,So/o (satu koma lima persen) dari jumlah Insenda setiap bulan;
- e. tidak hadir karena alasan sakit 3 hari dan maksimal 6 hari kerja berturut-turut, dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokier, Insenda dapat dibayarkan;
- d. izin tidak apel pagi atau apel siang/sore 1 (satu) kali dipotong lo/o (satu persen) dari jumlah Insenda setiap bulan; dan
- f. dinas malam tidak diwajibkan mengikuti apel pagi; dan
- (2) Tabulasi komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- g. melakukan pelayanan baik pada jam dinas maupun diluar jam dinas tidak diwqjibkan mengikuti apel pada hari tersebut.
- (3) Dokter PIT dikenakan potongan Insenda sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a, huruf b, hurrf c dan huruf e, tidak mengurangi pemberian sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlal&lt;.:..y'


## BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

## -9-

## BAB IV BESARNYA INSENDA

## Pasal 7

Besarnya Insenda digolongkan dalam 4 (empat) kategori:

- b. Insenda Dokter Spesiatis/Resident Senior;
- a. Insenda Dokter Umum dan Dokter Gigi;

## Pasal 8

Besarnya Insenda untuk masing-masing kategori sebagaimana dimaksud dalam pasal T adalah sebagai berikut:

- b. Dokter Gigi sebesar Rp.1.0OO.OOO,OO (satu juta rupiah);
- a. Dokter Umum sebesar Rp. 1.OOO.OOO,OO (satu juta rupiah);
- c. Dokter Resident Senior sebesar Rp. IO.OOO.OOO,OO (sepuluh juta rupiah); dan
- d. Dokter Spesialis sebesar Rp.15.0OO.0OO,O0 (lima belas juta rupiah).

## Pasal 9

- (1) Besarnya Insenda sebagaimana dimaksud pada pasal 7 dikurangi dengan pph pasal 2r dengan tarif sebesar 7,5o/o (tujuh koma lima persen) sesuai peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2OIO.
- (3) Setiap Pembayaran Insenda harus merampirkan bukti pemotongan pph 2l per wajib pajak.
- (2) Setiap pembayaran Insenda harus mencantumkan Nomor Pokok Wajib pajak (NpWp).

BAB V TATA CARA VERIFIKASI DAN PERMINTAAN PEMBAYARAN INSENDA

Bagran Kesatu Tata Cara Verifikasi

## Pasal 10

- (1) Setiap SKPD membuat dokumen:
- a. rekapitulasi kehadiran Dokter pTT masa waktu 1 (satu) bulanl(



- daftar perhitungan Insenda berdasarkan penilaian persentase komponen disiplin/kehadiran masa waktu 1 (satu) bulan; b.
- daftar permintaan Insenda untuk nrasa 1 (satu) bulan; c.
- daftar pembayaran Insenda untuk masa waktu I (satu) bulan; dan d.
- surat penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin (bilamana ada) untuk masa waktu 1 (satu) bulan; e.
- (2) Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, diverifikasi oleh pejabat yang berwenang di masingmasing SKPD.
- (3) Salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e, disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah, pendidikan dan Pelatihan setiap tanggal 5 bulan berikutnya.
- (a) Badan Kepegawaian Daerah, pendidikan dan Pelatihan melakukan evaluasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Melakukan monitoring kehadiran dan melaporkan hasilnya kepada sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Permintaan Pembayaran INSENDA

## Pasal 1 1

Permintaan pembayaran Insenda diqiukan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan memasukan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c' serta dokumen persyaratan administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI MEKANISME PEMBAYARAN INSENDA

## Pasal 12

- (1) semua pembayaran Insenda bagi Dokter prr dihitung IOOVI (seratus persen) ;
- (2) Insenda dianggarkan pada Dokumen pplaksanaan Anggaran (DPA) di masing-masing SKpDy'


## BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

l1 -

- (3) Insenda dibayarkan perbulan, paling lama tanggal 15 bulan berjalan.
- (4) Khusus untuk Insenda bulan Desember, masa penilaian kinerja dibayarkan bulan Januari untuk tahun berikutnya.

## Pasal 13

Insenda dibayarkan terhitung sejak ditempatkan dan dibuktikan dengan surat Pernyataan pelaksanaan T\rgas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.


Ditetapkan di Boroko

Pada tanggal 24

)uir

90e

BUPATI GONDOW UTARA,y'.

HAMDAN DATUNSOLANG

Diundangkan di Boroko

Pada tanggal Jti )utt 90tz

SEKRETARIS H

KABUPATEN BOLAAN

ON

NDOW UTARA,

REKY POSUMAH