UNDANG-UNDANG WALIKOTA Nomor 23 Tahun 2011 tentang DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN DALAM MASA TRANSISI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BANJARMASIN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASDSf
NOMOR
03
TAHUN 2011
TENTANG
DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN DALAM MASA TRANSISI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASDSf,
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan pencatatan kelahiran serta sebagai perwujudan tanggung jawab Pemerintah untuk memberikan Akta Kelahiran kepada penduduk, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta untuk mendorong pencapaian Rencana Strategis Nasional (Renstra) 2011 "Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya", telah dilakukan perpanjangan masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran yang semula berlaku sampai dengan Desember 2010, diperpanjang kembali sampai dengan akhir Desember 2011, oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat No. 472.11/51111/SJ tanggal 28 Desember 2010.
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas, perlu menetapkandengan Peraturan Walikota Banjarmasin;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2151);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474) ; a*
O
r^
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484);
8. Undang-Undang Nomor 12Tahun 2006 tentangKewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; fir
n
^
15. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan; melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dalam pembangunan sektor lain;
16. Pencatatan Sipil adalah pencatatan penstiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.
BABH
JANGKAWAKTU PEMBERIAN DISPENSASI
Pasal2
- (1) Dispensasi Pelayanan Akta Kelahiran diberikan dengan tidak memerlukan penetapan Pengadilan Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang pencatatan kelahirannya terlambat.
- (2) Dispensasi pelayanan akta kelahiran, pencatatannya hams tetap dilengkapi dengan persyaratan teknis untuk pencatatan kelahiran.
- (3) Akta kelahiran diterbitkan 3 (tiga) status hukum, yaitu anak pasangan suami isteri dari perkawinan yang sah, anak seorang ibu, anak yang tidak diketahui keberadaannya orangtuanya.
- (4) Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran tersebut berlaku dari 01 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011.
BAB HI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 3
- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.
- (2) DenganberlakunyaPeraturanWalikotaini, maka PeraturanWalikotaBanjarmasinNomor 19 Tahun 2009 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi berlakunyaUndang-UndangNomor 23 Tahun 2006 dinyatakantidak berlaku lagL
Pasal 3
- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.
- (2) DenganberlakunyaPeraturanWalikotaini, maka PeraturanWalikotaBanjarmasinNomor 19 Tahun 2009 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi berlakunyaUndang-UndangNomor 23 Tahun 2006 dinyatakantidak berlaku lagL
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota. Q*
n
o
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Penetapan: Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal Og Januari2011

Penandatangan: /^WALIKOTA BANJARMASIN^- UHIDIN

Penetapan: Diundangkan di Banjarmasin Pada tanggal 5 Januari 2011

Penandatangan: 5^Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN^' LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2011 NOMOR 3