PERATURAN BUPATI RI Nomor 33 Tahun 2016 tentang NOMOR ( TAHUN 2016 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 33 TAHUN 2010 TENTANG PENATAUSAHAAN PENGELUARAN DAN PEN ETAPAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAH PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) SERTA RINCIAN KEBUTUHAN DAN WAKTU PENGGUNAAN ATAS PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI KERINCI
TENTANG
NOMOR ( TAHUN 2016
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 33 TAHUN 2010 TENTANG PENATAUSAHAAN PENGELUARAN DAN PEN ETAPAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAH PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) SERTA RINCIAN KEBUTUHAN DAN WAKTU PENGGUNAAN ATAS PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KERINCI,
- a. bahwa penetapan Uang Persediaan terhadap SKPD yang belanja barang dan jasa di bawah Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah tidak mendukung dalam mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian,
2. . Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643),
3. . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Penatausahaan Pengeluaran dan Penetapan Batas Jumlah Surat Permintaah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Serta Rincian Kebutuhan dan Waktu Penggunaan Atas Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPPTU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci,
4. . Undang-Undang Nomor 28 -Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
5. . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 A7 Me mhahan Lembaran Negara Republik Indonesia
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pegelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400),
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), Naga Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878),
11. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593):
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah,
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun. 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3),
tenetapkan
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 11), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 6): 15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci tahun 2014 Nomor 2):
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 33 TAHUN 2010 TENTANG PENATAUSAHAAN PENGELUARAN DAN PENETAPAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) SERTA RINCIAN KEBUTUHAN DAN WAKTU PENGGUNAAN ATAS PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penatausahaan Pengeluaran dan Penetapan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Serta Rincian Kebutuhan dan Waktu Penggunaan Atas Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2010 Nomor 33), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a di ubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8
- (1) Untuk pengisian Uang Persediaan, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran mengajukan SPPUP guna memperoleh persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPKSKPD,
- (2) Uang Persediaan untuk SKPD dapat diberikan setinggitingginya:
- a. 1/8 (satu per delapan) dari pagu APBD klasifikasi belanja barang dan jasa yang diijinkan untuk diberi UP, maksimal Rp.150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah) untuk pagu sampai dengan Rp.1.500.000.000(satu miliar lima ratus juta rupiah),
- b. 1/12 (satu per dua belas) dari pagu APBD klasifikasi belanja barang dan jasa yang diijinkan untuk diberi UP, maksimal Rp.300.000.000,ftiga ratus juta
- c. 1/18 (satu per delapan belas) dari pagu APBD klasifikasi belanja barang dan jasa Rp.600.000.000,(enam ratus juta rupiah) untuk pagu di atas Rp:.5.000.000.000,(lima miliar rupiah) sampai dengan 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah):
- d. 1/24 (satu per dua puluh empat) dari pagu APBD klasifikasi belanja barang dan jasa yang diijinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp.750.000.000,(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk pagu di atas Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah),
7. (2a) SKPD yang membawahi lebih dari 8 (delapan) Kuasa Pengguna Anggaran, besaran Uang Persediaannya di hitung berdasarkan pagu pada masing-masing Kuasa Pengguna Anggran.
8. (2b) Uang Persediaan setelah dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, ternyata kurang dari Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus rupiah) maka Uang Persediaannya ditetapkan sebesar Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus rupiah).
9. (2c) Besaran Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan batas maksimal, dan Bupati dapat menetapkan dibawah batas tersebut atas pertimbangan kelayakan dan Kondisi Keuangan Daerah.
- (3) Besaran Uang Persediaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Tan PU «
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Sungai Penuh Pada tanggal 2016 SEKRETARIS DAERAH, H.ZULFAHMI,S

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci. 2

Penetapan: Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 2016 B RINCI, H. ADIROZAL |