Unknown Unknown Nomor 12 Tahun 1945 tentang PEIIY-ERATIAIY PRASARANA, SARANA, DAII UTTLITAS PERI'UAIIAIT DAN PER}IUKIMAN (berlaku 6 Agustus 2014)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
PERATURAN DAERAH TBY,'fJ?\TfiUfi*:tTENTANG
PEIIY-ERATIAIY PRASARANA, SARANA, DAII UTTLITAS PERI'UAIIAIT DAN PER}IUKIMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,
- a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman, perlu dilakukan pengelolaan secara optimal;
2. bahwa dalam rangka keberlanjutan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman, perlu dilakukan penyerahan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah; b.
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Dari Pengembang Kepada Pemerintah Daerah; c.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor L9, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27301; 2.
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 1O4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013); 3.
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32091; 4.
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO2 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 5.
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor L2 Tahun 2008 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSaal; 6.
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan Ruang (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7251;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2}tt tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 7, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52521;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a\
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Lembaran Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tartbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33721;
6. L2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO2 tentang BangunanGedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a$4;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OOS tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aO90);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OAT tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533h
16. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2O06 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2OO9 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
18. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2OlL tentang Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2OL4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 201,3 Nomor 17);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAICTAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN dan
BUPATI PAMEKASAN
MEMUTUSI(AN :
MenetapKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PEI{YERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.
BAB I - NEIENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
2. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaima.na mestinya.
5. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
4. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengemb€rngan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
6. Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk asset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
8. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
7. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
9. Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman baik perorangan ataupun berbadan hukum.
10. 1 1. Masyarakat adalah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) penghuni perumahan dan permukiman, atau asosiasi penghuni untuk rumah susun.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
12. L2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lain yang sah.
14. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
13. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melalmkan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
BAB II - TUJI'AN DAIT PRIIYSP
Pasal 2
Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas penrmahan dan permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman.
BAB II - TUJI'AN DAIT PRIIYSP
Pasal 3
Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas penrmahan dan permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman.
BAB II - TUJI'AN DAIT PRIIYSP
Pasal 4
Pemmahan dan permukiman terdiri atas:
- b. rumah susun.
- a. perumahan tidak bersusun; dan
BAB II - TUJI'AN DAIT PRIIYSP
Pasal 5
- (1) Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian.
2. l2l Kelompok rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlantai satu atau dua.
BAB II - TUJI'AN DAIT PRIIYSP
Pasal 6
- (1) Rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, berupa bangunan gedung bertingkat dalam suatu lingkungan.
2. (21 Bangunan gedung bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersarna, benda-bers€una, dan tanah-bersama.
BAB II - TUJI'AN DAIT PRIIYSP
Pasal 7
Perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas.
BAB TV PRASARAITA, SARAIIA, DAII UTILITAS
BAB II - TUJI'AN DAIT PRIIYSP
Pasal 8
- (U Prasarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, antara lain :
- b. jaringan saluran pembuangan air limbah;
- a. jaringan jalan;
- c. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase);
- e. instalasi pengolahan air limbah untuk rumah susun.
- d. tempat pembuangan sampah; dan
- (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB II - TUJI'AN DAIT PRIIYSP
Pasal 9
- (1) Sarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :
- b. sara.na pelayanan umum dan pemerintahan;
- a. sarana perniagaan/perbelanjaan;
- c. sarana pendidikan;
- e. sarana peribadatan;
- d. sarana kesehatan;
- f. sara.na rekreasi dan olah raga;
- h. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
- g. sarana permakaman;
- i. sarana parkir.
11. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB II - TUJI'AN DAIT PRIIYSP
Pasal 10
- (1) Utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :
- b. jaringan listrik;
- a. jaringan air bersih;
- c. jaringan telepon;
- e. jaringantransportasi;
- d. jaringan gas;
- f. pemadam kebakaran; dan
8. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- g. sarana peneranga.n jalan umum.
PErYERATTAII PRASARANA, SARAITI4, DAN UTILITAS
BAB V - PErYERATTAII PRASARANA, SARAITI4, DAN UTILITAS
Pasal 11
- (1) Setelah pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman selesai dilaksanakan, Pengembang wajib segera menyerahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (21 Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaim€rna dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
- b. sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.
- a. paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan; dan
- (3) Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sesuai rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b dilakukan:
- b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.
- a. secara bertahap, apabila renca.na pembangunan dilakukan bertahap; atau
BAB V - PErYERATTAII PRASARANA, SARAITI4, DAN UTILITAS
Pasal 12
- (1) Penyerahan prasarana dan utilitas pada bersusun berupa tanah dan bangunan. perumahan tidak
2. (2t Penyerahan sarana pada perumahan tidak tanah siap bangun. bersusun berupa
BAB V - PErYERATTAII PRASARANA, SARAITI4, DAN UTILITAS
Pasal 13
- (1) Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas rumah susun berupa tanah siap bangun.
2. l2l Tanah siap bangun sebagaimarla dimaksud pada ayat (1) berada di satu lokasi dan di luar hak milik ata.s satuan rumah susun.
BAB V - PErYERATTAII PRASARANA, SARAITI4, DAN UTILITAS
Pasal 14
Tata cara penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman diahrr lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB V - PErYERATTAII PRASARANA, SARAITI4, DAN UTILITAS
Pasal 15
- (U Dalam hal prasarana, sarana, dan utilitas ditelantarkan dan belum diserahkan, Pemerintah Daerah membuat berita acara perolehan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman.
- (3) Bupati menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas kepada SKPD yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kantor Pertanahan menerbitkan hak atas tanah.
- (2) Pemerintah Daerah membuat pernyataan asset atas tanah prasarana, sarana, dan utilitas tersebut sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan setempat.
- (41 Pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan asset atas prasarana, sarana, dan utilitas ke dalam Daftar Barang Milik Daerah.
- (5) SKPD yang menerima asset prasarana, sarana, dan utilitas melakukErn pencatatan ke dalam Dafta.r Barang Milik Pengguna.
BAB VI - PERSYARATAN PEIYY-ERAIIAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS
Pasal 16
Pemerintah Daerah menerima penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang telah memenuhi persyaratan :
- b. teknis; dan
- a. umum;
- c. administrasi.
BAB VI - PERSYARATAN PEIYY-ERAIIAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS
Pasal 17
- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi :
- b. sesuai dengan dokumen perijinan dan spesifikasi teknis bangunan.
- a. lokasi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh pemerintah daerah; dan
4. (21 Persyaratan teknis sebagaim€rna dimaksud dalam Pasal 16 huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- a. dokumen rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi :
- b. izin mendirikan bangunan bagr bangunan yang dipersyaratkan; dan
- c. surat pelepasan hak atas tanah dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
PENGELOLAAN PRASARATIA, SARANA,
DAN UTILITAS
BAB VII - PENGELOLAAN PRASARATIA, SARANA,
Pasal 18
- (1) Dalam hal prasarana, sarana, dan utilitas telah diserahkan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenanganmeliputi:
- b. menggunakan dan/atau memanfaatkan prasarana, sarana, dan utilitas;
- a. memelihara dan mengembangkan prasarana, sarana, dan utilitas;
- c. mencatat dan mengubah prasarana, sarana, dan utilitas menjadi asset daerah; dan
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- d. mengawasi keberadaan prasararta, sarana, dan utilitas.
BAB VII - PENGELOLAAN PRASARATIA, SARANA,
Pasal 19
- (1) Pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
2. {21 Pemerintah Daerah dapat beke{a sama dengan Pengembang, badan usaha swasta dan/atau masyarakat dalam pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerja sama pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (21, maka pemeliharaan fisik dan pendanaan prasara.na, sarana, dan utilitas menjadi tanggung jawab Pengelola.
- (4) Pengelola prasarana, sarana, dan utilitas tidak dapat menrbah peruntukan prasarana, sarana, dan utilitas.
Bupati menyampaikan laporan perkemb€rngan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
BAB I:K
PTMBINAAIY DAN PTNGAIIIASAIT
BAB VIII - PELAPORAIY
Pasal 21
- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyerahan, pengelolaan dan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas.
2. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
PEMBIAYAAN
BAB X - PEMBIAYAAN
Pasal 22
- (U Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab Pengembang.
- (21 Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas setelah penyerahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB XI - SAITKSI AI'MIITISTRATIF
Pasal 23
- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (21 atau ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- a. peringatantertulis;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- b. pencabutan pertzinan diikuti dengan pengumuman pada media massa/media luar ruang; dan
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- c. penutupan lokasi.
BAB XII - KETENTUAIT PENUTUP
Pasal 24
Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XII - KETENTUAIT PENUTUP
Pasal 25
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Penetapan: Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 6 Agustus 2014

Penandatangan: BUPATI PAMEKASAN, ACHMAD SYAFII

Penetapan: Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 11 Februari 2015 - LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2015 NOMOR 2