Unknown Unknown Nomor 2. Tahun 2016 tentang GARA BARAT PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR ?0 TAHUN 2016 TENT ANG KEDUDUKAN, SUS UN AN ORGANISASI, TUG AS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
2. Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
Mengingat
1.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4421); ~xv
Menetapkan
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5274);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahKota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH.
Pasal 1
Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. W alikota adalah W alikota Bima.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima.
5. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Bima.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok masing-masing ## BAB II KEDUDUKAN
Pasal 2
- (1) Badan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Daerah. (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada W alikota melalui Sekretaris
Pasal 4
Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. W alikota adalah W alikota Bima.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima.
5. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Bima.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok masing-masing ## BAB II KEDUDUKAN
- (1) Badan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Daerah. (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada W alikota melalui Sekretaris
- ( 1) Susunan Organisasi Badan, terdiri atas :
- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial, terdiri dari :
1. Sub Bidang Pemerintahan;
2. Sub Bidang Sosial Budaya; dan
3. Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat.
- d. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan lnfrastruktur, terdiri dari :
1. Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
2. Sub Bidang Ekonomi; dan
3. Sub Bidang SDA dan Lingkungan Hidup.
- e. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
1. Sub Bidang Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan dan Sosial;
2. Sub Bidang Penerapan Inovasi Teknologi dan Desiminasi Kelitbangan; dan
3. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Badan

## Pasal 4

- ( 1) Kepala Sadan mempunyai tugas membantu W alikota dalam melaksanakan koordinasi, pengkajian, penelitian, penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengembangan dan pengendalian kegiatan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Badan sesuai dengan visi dan rnisi;
- b. penetapan rencana strategis Badan untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan;
- c. penyelenggara urusan pernerintahan dan pelayanan umum bidang Perencanaan Pernbangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dalam rangka perencanaan dan percepatan pembangunan Daerah;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- f. pelaksanaan fasilitasi perencanaan pembangunan daerah secara rnakro;
- g. pelaksanaan Penyusunan Dokurnen Perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD dan LKPJ);
- h. pelaksanaan program kegiatan Perencanaan Pernbangunan Daerah, Peningkatan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah, Kerjasama Pernbangunan, Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar, Perencanaan Pernbangunan Ekonomi, Perencanaan Sosial Budaya, Perencanaan Prasana Wilayah dan Sumber Daya Alam serta Penyiapan potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah serta pengembangan peraturan Perundangundangan;
1. pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penetapan petunjuk teknis pembangunan daerah, pengembangan kerjasama pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan serta wilayah tertinggal, pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan daerah serta keserasian pernbangunan daerah sesuai manajemen pengembangan wilayah dan kawasan daerah yang searah dengan kebijakan umum daerah;
- J. pengoordinasian kegiatan Sekretaris Badan, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian dalam rnelaksanakan tugas agar terjalin kerja sama yang baik; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh W alikota terkait dengan tugas dan fungsinya.


Bagian Kedua Sekretariat

## Pasal 5

- ( 1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
- b. pengelolaan urusan keuangan;
- c. pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara di lingkungan dinas;
- d. pengelolaan urusan ASN; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat, membawahi:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.


## Paragraf 1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

## Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik daerah / negara.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Umum
3. dan Kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- e. pelaksanaan penataan administrasi barang milik daerah/ negara;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- g. penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.


## Paragraf 2 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

## Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran dan keuangan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- d. penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- e. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang ketahanan pangan;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan;
- g. penyusunan laporan di bidang perencanaan dan keuangan;
- h. pelaksanaan administrasi di bidang keuangan seperti urusan akuntansi, verifikasi keuangan, gaji perbendahaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- i. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran; dan
- J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerin tahan dan Sosial

## Pasal 8

- ( 1) Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan sosial.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial mempunyai fungsi :
- a. pengoordinasian Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang pemerintahan dan sosial;
- b. verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan sosial;
- c. pengoordinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD bidang pemerintahan dan sosial;
- d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD bidang pemerintahan dan sosial;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD bidang pemerintahan dan sosial;
- f. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang pemerintahan dan sosial;
- g. pengoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan sosial;
- h. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L, Provinsi di Daerah bidang pemerintahan dan sosial;
- i. pengoordinasian pem binaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan sosial; 1
- J. pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan sosial;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan sosial; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial membawahi:
- a. Sub Bidang Pemerintahan;
- b. Sub Bidang Sosial Budaya; dan
- c. Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat.


Paragraf 1 Sub Bidang Pemerintahan

## Pasal 9

- (1) Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan pemerintahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusanPemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Trantibbum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat DPRD dan Kecamatan;
- b. analisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan Urusan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Trantibbum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat DPRD dan Kecamatan;
- c. penyiapan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD urusan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Trantibbum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat DPRD dan Kecamatan;
- d. perencanaan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Pemerintahan, Trantibbum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perpustakaan, Kearsipan, DPRD dan Kecamatan;
- e. perencanaan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pemerintahan, Trantibbum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat DPRD dan Kecamatan;
- f. perencanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah urusan Pemerintahan, Trantibbum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat DPRD dan Kecamatan;
- g. pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan, Trantibbum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat DPRD dan Kecamatan;
- h. perencanaan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Pemerintahan, Trantibbum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat DPRD dan Kecamatan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.


Paragraf 2 Sub Bidang Sosial Budaya

## Pasal 10

- (1) Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan sosial budaya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi:
3. RKPD urusan Pengendalian Tenaga kerja, a. penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, Sosial Budaya, Kesehatan, Pendidikan, Penduduk dan KB, Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
- b. pelaksanaan analisa Rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Sosial Budaya, Kesehatan, Pendidikan, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemuda Olahraga, Tenaga kerja, Kebudayaan dan Pariwisata;
- c. perencanaan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Sosial Budaya, Kesehatan, Pendidikan, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemuda Olahraga, Tenaga kerja, Kebudayaan dan Pariwisata;
- d. pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Sosial Budaya, Kesehatan, Pendidikan, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemuda Olahraga, Tenaga kerja, Kebudayaan dan Pariwisata;
- e. pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Sosial Budaya, Kesehatan, Pendidikan, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemuda Olahraga, Tenaga kerja, Kebudayaan dan Pariwisata;
- f. pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah urusan Sosial Budaya, Kesehatan, Pendidikan, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemuda Olahraga, Tenaga kerja, Kebudayaan dan Pariwisata;
- g. penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan Sosial Budaya, Kesehatan, Pendidikan, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemuda Olahraga, Tenaga kerja, Kebudayaan dan Pariwisata;
- h. pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Sosial Budaya, Kesehatan, Pendidikan, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemuda Olahraga, Tenaga kerja, Kebudayaan dan Pariwisata; dan
11. L pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.


## Paragraf 3

Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat

## Pasal 11

- (1) Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan Pembangunan Manusia dan Masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai fungsi:
- a. penyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepegawaian dan Diklat;
- b. pelaksanaan analisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepegawaian dan Diklat;
- c. perencanaan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepegawaian dan Diklat;
- d. perencanaan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepegawaian dan Diklat;
- e. perencanaan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepegawaian dan Diklat;
- f. perencanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepegawaian dan Diklat;
- g. penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Urusan Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepegawaian dan Diklat;
- h. perencanaan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepegawaian dan Diklat; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.



## Bagi.an Keempat Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur

## Pasal 12

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan Infrastruktur, Ekonomi dan SDA serta penilaian atas pelaksanaannya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian Penyusunan Rancangan RPJPD, PJMD, dan RKPD bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
- b. pelaksanaan verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
- c. pengoordinasian Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
- d. pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
- e. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
- f. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
- g. pengoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
- h. pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/ L, Prov di Daerah Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
- i. pengoordinasian Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
- J. pelaksanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
- k. pelaksanaan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
1. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpman terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur membawahi:
- a. Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- b. Sub Bidang Ekonomi; dan
- c. Sub Bidang SDA dan Lingkungan Hidup.


Paragraf 1 Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

## Pasal 13

- (1) Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran berbasis kinerja tahunan sub bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan musrenbang dalam rangka penyusunan rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD sub bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah;
- c. penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD sub bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah;
- d. pelaksanaan pengkajian dan telaah usulan RKA-SKPD bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah dalam rangka singkronisasi dan keterpaduan antara Rencana Kegiatan SKPD dengan Renstra SKPD, skala prioritas perencanaan pembangunan sub bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah, visi dan misi W alikota serta RPJMD Kota;
- e. penyusunan skala prioritas perencanaan pembangunan sub bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi atau pelaksanaan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan sub bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- g. penyiapan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah dalam rangka penyusunan LAKIP;
- h. pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Sub Bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah; dan i
- J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya. j


## Paragraf 2 Sub Bidang Ekonomi

## Pasal 14

- (1) Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Ekonomi mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal dan Perijinan, Pertanian, Kehutanan, Kelautan Perikanan, Ketahanan Pangan, dan ESDM;
- b. analisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal dan Perijinan, Pertanian, Kehutanan, Kelautan Perikanan, Ketahanan Pangan, dan ESDM;
- c. perencanaan pelaksanaan Musrenbang RPJP, RPJMD, RKPD Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal dan Perijinan, Pertanian, Kehutanan, Kelautan Perikanan, Ketahanan Pangan, dan ESDM;
- d. perencanaan pelaksanan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal dan Perijinan, Pertanian, Kehutanan, Kelautan Perikanan, Ketahanan Pangan, dan ESDM;
- e. perencanaan pelaksanaan ksepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal dan Perijinan, Pertanian, Kehutanan, Kelautan Perikanan, Ketahanan Pangan, dan ESDM; e
- f. perencanaan Sinergitas dan Harmonisasi kegiatan perangkat Daerah Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal dan Perijinan, Pertanian, Kehutanan, Kelautan Perikanan, Ketahanan Pangan, dan ESDM; f.
- g. penyusunan konsep pembinaan tekhnis perencanaan kepada perangkat daerah Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal dan Perijinan, Pertanian, Kehutanan, Kelautan Perikanan, Ketahanan Pangan, dan ESDM;
- h. perencanaan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal dan Perijinan, Pertanian, Kehutanan, Kelautan Perikanan, Ketahanan Pangan, dan ESDM;
11. L Penyiapan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Ekonomi dalam rangka penyusunan LAKlP;
- J. pendelegasian tugas dan pemberian petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Sub Bidang Ekonomi;
- k. penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang ekonomi; dan
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.


Paragraf 2 Sub Bidang SDA dan Lingkungan Hidup

## Pasal 15

- (1) Sub Bidang SDA dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang SDA dan lingkungan hidup.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang SDA dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD sub bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang memuat visi, mist dan arah pembangunan daerah berdasarkan masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan;
- b. penyusunan bahan pelaksanaan musrenbang dalam rangka penyusunan rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD sub bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- c. penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD sub bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- d. pelaksanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- e. perencanaan dan penyusunan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- g. penyiapan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang SDA dan Lingkungan Hidup dalam rangka penyusunan LAKlP;
- h. pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Sub Bidang SDA dan lingkungan Hidup;
11. t, penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.


Bagian Kelima Bidang Penelitian dan Pengembangan

## Pasal 16

- ( 1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan program dan kegiatan, merumuskan kebijakan, mensosialisasikan, mengevaluasi, monitoring dan menyampaikan laporan di bidang pemerintahan umum dan Pengkajian Peraturan, di bidang Sosial dan Kependudukan, di bidang Ekonomi dan Pembanguna, di bidang Penerapan dan inovasi teknologi serta Diseminasi kelitbangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis program dan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang Pemerintah dan pengkajian peraturan, di bidang Ekonomi dan Pembangunan, di bidang Sosial dan Kependudukan, di bidang Penerapan dan Inovasi Teknologi serta Desiminasi Kelitbangan;
- b. penyusunan dokumen pelaporan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang Pemerintah dan pengkajian peraturan, di bidang Ekonomi dan Pembangunan, di bidang Sosial dan Kependudukan, di bidang Penerapan dan Inovasi Teknologi, serta Desiminasi Kelitbangan;
- c. pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang Pemerintahan, di bidang Sosial dan Kependudukan, di bidang Ekonomi dan Pembangunan, di bidang Penerapan dan Inovasi Teknologi serta Desiminasi Kelitbangan;
- d. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan, di bidang sosial dan kependudukan, di bidang ekonomi dan pembangunan, di bidang penerapan dan Inovasi Teknologi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi:
- a. Sub Bidang Pemerintahan, Ekonomi, Pembangunan dan Sosial;
- b. Sub Bidang Penerapan Inovasi Teknologi dan Diseminasi Kelitbangan; dan
- c. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.


## Paragraf 1 Sub Bidang Pemerintahan, Ekonomi, Pembangunan dan Sosial

## Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pemerintahan, Ekonomi, Pembangunan dan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bah.an dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan dan sosial;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana ctimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pemerintahan, ekonomi, pembangunan dan sosial mempunyai fungsi:
- a. membantu kepala Bidang dalam perumusan rencana program kerja tahunan sub bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan dan sosial;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pernerintahan, ekonomi. Pembangunan dan sosial;
- c. menyiapkan bah.an pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan dan sosial meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum, perlindungan masyarakat, perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan, Penanaman modal, koperasi, UKM, badan usaha milik daerah, sumber daya alam, pengembangan wilayah fisik dan prasaran, dan ssosial, pemberdayaan perempuan, pendidikan kebuadayaan serta pariwisata;
- d. menyiapkan bah.an pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan, ekonomi. pembangunan dan sosial; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya. e

## Paragraf 2

Sub Bidang Penerapan Inovasi Teknologi dan Diseminasi Kelitbangan

## Pasal 18

- (1) Sub Bidang Penerapan, Inovasi Teknologi dan Diseminasi Kelitbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

~,\(V


dalam pelaksanaan kegiatan di bidang Penerapan, inovasi teknologi dan desiminasi kelitbangan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pemerintahan, Ekonomi, Pembangunan dan Sosial mempunyai fungsi:
- a. perumusan rencana program kerja tahunan pada Sub Bidang Penerapan, Inovasi Teknologi dan Desiminasi Kelitbangan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Penerapan, inovasi teknologi dan desiminasi kelitbangan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang Penerapan teknologi dan inovasi serta desiminasi kelitbangan meliputi aspek-aspek antara lain; uji coba, penerpan rancang bangun/ model, replikasi, penerapan teknologi, dan perekayasaan di bibidang teknologi serta memfasilitasi hak kekayaan intektual;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang penerapan, inovasi teknologi dan desiminasi kelitbangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

## Pasal 19

- ( 1) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas penyiapan bahan pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil pelaksanaan di bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
- a. perumusan rencana program kerja tahunan Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan sub bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- c. menyiapkan bahan evaluasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, potensi sumber daya daerah, produk hukum, kependudukan serta informasi dasar kewilayahan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan capaian kinerja pelaksanaan pemerintah daerah;
- e. menyiapkan bahan penyelenggaraan forum litbang, forum perencana dan forum evaluasi program dan kegiatan pemerintah daerah;
- f. menyiapkan bahan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.


## Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.

## BABV TATA KERJA

## Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan lnstansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam pelaksanaan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-rnasing, pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.


## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 22

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bima Nomor 20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bima (Berita Daerah Kota Sima Tahun 2008 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

M. QURAIS H. ABIDIN

Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal 1~ 1&gt;-t.rembir 2016

f · WALIKOTA BIMA, ~


Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

Diundangkan di Kota Bima pada tanggal l~ OtS®1Wer

2016

MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2016 NOMOR ')0-


LAMPI RAN

PERATURAN WALIKOTA BIMA

NOMOR

TAHUN

2016

TENT ANG

t;0

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGANDAERAH

¥\/