PERATURAN GUBERNUR MA Nomor 062 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 036 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (berlaku 1 Agustus 2017)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat:
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 062 TAHUN 2017 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 036 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
- a. bahwa untuk meningkatkan motivasi, semangat, dan kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menempuh pendidikan formal baik melalui Program Tugas Belajar maupun Izin Belajar, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 036 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 61958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang No mor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
Menetapkan:
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 036 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 36);
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 036 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 036 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 36), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 21
Izin belajar untuk mengikuti pendidikan tertentu dapat diberikan kepada PNS dengan ketentuan:
- a. berstatus PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan;
- b. mendapatkan rekomendasi dari Kepala SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan;
- c. pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak meninggalkan tugas jabatannya;
- d. jenis dan/atau tingkat/strata/program pendidikan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh Instansi/SKPD/Unit Kerja;
- e. unsur penilaian prestasi kerja PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai setiap unsurnya rata-rata baik;
- f. biaya yang berkaitan dengan pendidikan yang ditempuh ditanggung sendiri oleh PNS yang bersangkutan;
- g. tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- h. Program Studi yang akan dipilih oleh PNS yang mengikuti Izin Belajar adalah program studi yang terakreditasi atau yang telah memiliki izin operasional dari pejabat yang berwenang;
- i. PNS dapat mengikuti pendidikan di dalam Daerah, maupun di luar Daerah apabila jenis dan/atau tingkat/strata/program pendidikan di dalam Daerah tidak tersedia; dan
- j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat.
2. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Bagi PNS yang sedang menempuh pendidikan dan belum menyelesaikan pendidikan (belum lulus) tanpa Surat Izin Belajar dari Gubernur, dapat diberikan Surat Keterangan Mengikuti Pendidikan dari Gubernur.
- (2) Bagi PNS yang telah menyelesaikan pendidikan (sudah lulus) tanpa Surat Izin Belajar dari Gubernur, dapat diberikan Surat Keterangan Menyelesaikan Pendidikan dari Gubernur.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki kedudukan yang setara dengan Surat Izin Belajar dari Gubernur.
- (4) PNS yang ingin mengusulkan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan
Pasal 28
- b. melengkapi surat atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilengkapi dengan surat pernyataan sebagai mahasiswa aktif dari lembaga pendidikan (bagi PNS yang memohon Surat Keterangan Mengikuti Pendidikan) atau ijazah dan transkrip yang dilegalisir (bagi PNS yang memohon Surat Keterangan Menyelesaikan Pendidikan).
Pasal 33
- (1) Bagi PNS yang sedang menempuh pendidikan dan belum menyelesaikan pendidikan (belum lulus) tanpa Surat Izin Belajar dari Gubernur, dapat diberikan Surat Keterangan Mengikuti Pendidikan dari Gubernur.
- (2) Bagi PNS yang telah menyelesaikan pendidikan (sudah lulus) tanpa Surat Izin Belajar dari Gubernur, dapat diberikan Surat Keterangan Menyelesaikan Pendidikan dari Gubernur.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki kedudukan yang setara dengan Surat Izin Belajar dari Gubernur.
- (4) PNS yang ingin mengusulkan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan
- b. melengkapi surat atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilengkapi dengan surat pernyataan sebagai mahasiswa aktif dari lembaga pendidikan (bagi PNS yang memohon Surat Keterangan Mengikuti Pendidikan) atau ijazah dan transkrip yang dilegalisir (bagi PNS yang memohon Surat Keterangan Menyelesaikan Pendidikan).
- (5) PNS yang memiliki Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat menggunakannya untuk mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah apabila PNS tersebut berpangkat:
- a. Juru Muda (I/a) bagi PNS yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
- b. Juru (I/c) bagi PNS yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
- c. Juru Tingkat I (I/d) bagi PNS yang memiliki Ijazah Diploma II;
- d. Pengatur Muda (II/a) bagi PNS yang memiliki Ijazah Sarjana Muda, Diploma III atau Ijazah Akademi;
- e. Pengatur (II/c) bagi PNS yang memiliki Ijazah Diploma IV/Sarjana (S1)/ Sarjana (S1) dan Profesi;
- f. Penata Muda (III/a) dengan masa kerja golongan/ruang paling singkat selama 2 (dua) tahun bagi PNS yang memiliki Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, dan Ijazah lain yang setara, Ijazah Magister (S2), atau Ijazah Dokter Spesialis; dan
- g. Penata Muda Tingkat I (III/b) dengan masa kerja golongan/ruang paling singkat selama 2 (dua) tahun bagi PNS yang memiliki Ijazah Doktor (S3) atau Ijazah Dokter Sub Spesialis.
- (6) PNS yang memiliki Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat menggunakannya untuk Permohonan Pencantuman Gelar/Peningkatan Pendidikan apabila PNS tersebut berpangkat serendahrendahnya:
- a. Juru (I/c) bagi PNS yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
- b. Pengatur Muda (II/a) bagi PNS yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
- c. Pengatur Muda Tingkat I (II/b) bagi PNS yang memiliki Ijazah Diploma II;
- d. Pengatur (II/c) bagi PNS yang memiliki Ijazah Sarjana Muda, Diploma III atau Ijazah Akademi;
- e. Penata Muda (III/a) bagi PNS yang memiliki Ijazah Diploma IV/Sarjana (S1) /Sarjana (S1) dan Profesi;
- f. Penata Muda Tingkat I (III/b) bagi PNS yang memiliki Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, dan Ijazah lain yang setara, Ijazah Magister (S2), atau Ijazah Dokter Spesialis; dan
- g. Penata (III/c) bagi PNS yang memiliki Ijazah Doktor (S3) atau Ijazah Dokter Sub Spesialis.
- (7) Pengusulan permohonan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi PNS yang memulai pendidikan dan belum menyelesaikan pendidikan (belum lulus) sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku.
- (8) Pengusulan permohonan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi PNS yang telah menyelesaikan pendidikan (sudah lulus) sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku.
- (9) Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat setelah Peraturan Gubernur ini berlaku, dikecualikan dari ketentuan Pasal ini.
Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 1 Agustus 2017

Penandatangan: GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, H. SAHBIRIN NOOR

Penetapan: Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 1 Agustus 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, ## H. ABDUL HARIS BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 62