PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK Nomor 23 Tahun 2016 tentang HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA (berlaku 25 Mei 2016)
Pembukaan
Menimbang:
WALIKOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 23 TAHUN 2016
TENTANG
HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK,
- a. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara,Pembiayaan Pembangunan Bangunan Gedung Negara, mengatur standar harga satuan tertinggi per-m 2 konstruksi fisik maksimum untuk pembangunan bangunan gedung negara;
- b. bahwa pembiayaan pembangunan bangunan gedung negara digolongkan menjadi pembiayaan pembangunan untuk pekerjaan standar dan non standar dan dituangkan dalam dokumen pembiayaan yang terdiri atas komponen biaya untuk kegiatan pelaksanaan konstruksi, kegiatan pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi, kegiatan perencanaan konstruksi dan kegiatan pengelolaan proyek/kegiatan;
- c. bahwa standar harga tertinggi merupakan biaya per-m 2 konstruksi fisik maksimum untuk pembangunan bangunan gedung daerah, khususnya untuk pekerjaan standar bangunan gedung daerah di Kota Pontianak, yang meliputi pekerjaan struktur, arsitektur dan finishing, serta utilitas bangunan gedung negara/daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Harga Satuan Bangunan Gedung Negara;
5. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
6. Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 95);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung Di Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor I) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 120);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri E Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 1);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak.
6. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat dan kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
7. Bangunan Gedung Negara/Daerah adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik Negara/Daerah seperti: gedung kantor, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang, dan rumah negara, dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau perolehan lainnya yang sah.
8. Pembangunan adalah kegiatan mendirikan bangunan gedung yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi/manajemen konstruksi (MK), baik merupakan pembangunan baru, perbaikan sebagian atau seluruhnya, maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung yang belum selesai, dan/atau perawatan (rehabilitasi, renovasi, restorasi).
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan bagi para penyelenggara dalam melaksanakan pembangunan bangunan gedung Negara.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah agar terwujudnya bangunan gedung Negara sesuai dengan fungsinya, memenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan , efisien dalam penggunaan sumber daya, serasi dan selaras dengan lingkungannya, dan diselenggarakan secara tertib, efektif dan efisien.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 4
Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:
- a. pengaturan penyelenggaraan;
- b. klasifikasi bangunan gedung negara/daerah;
- c. standar luas bangunan gedung negara;
- d. standar harga satuan;
- e. pembiayaan bangunan/komponen bangunan tertentu; dan
- f. ketentuan penutup.
BAB III - PENGATURAN PENYELENGGARAAN Pasal 5
Pasal 5
Pengaturan Penyelenggaraan Pembangunan Gedung Negara/Daerah meliputi:
- a. pembangunan Bangunan Gedung Negara yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga harus mendapat bantuan teknis berupa tenaga Pengelola Teknis dari Departemen Pekerjaan Umum dalam rangka pembinaan teknis; dan
- b. pelaksanaan pembangunan Bangunan Gedung Milik Daerah yang biayanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB III - PENGATURAN PENYELENGGARAAN Pasal 5
Pasal 6
Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara meliputi :
- a. persyaratan bangunan gedung negara yang terdiri dari :
1. klasifikasi bangunan gedung negara;
2. tipe bangunan rumah negara;
3. standar luas;
4. persyaratan teknis; dan
5. persyaratan administrasi.
- b. tahapan pembangunan bangunan gedung negara terdiri dari :
1. tahap persiapan;
2. tahap perencanaan teknis; dan
3. tahap pelaksanaan konstruksi.
- c. pembiayaan pembangunan bangunan gedung negara terdiri dari :
1. umum;
2. standar harga satuan tertinggi;
3. komponen biaya pembangunan;
4. pembiayaan bangunan/komponen bangunan tertentu;
5. pembiayaan pekerjaan non standar; dan
6. prosentase komponen pekerjaan.
- d. tata cara pelaksanaan pembangunan bangunan gedung negara meliputi :
1. penyelenggara pembangunan bangunan gedung negara;
2. organisasi dan tata laksana;
3. penyelenggaraan pembangunan tertentu; dan
4. pemeliharaan/perawatan bangunan gedung negara.
- e. pendaftaran bangunan gedung negara meliputi :
1. tujuan pendaftaran bangunan gedung negara;
2. sasaran dan metode pendaftaran;
3. pelaksanaan pendaftaran bangunan gedung negara; dan
4. produk pendaftaran bangunan gedung negara.
- f. pembinaan dan pengawasan teknis.
BAB III - PENGATURAN PENYELENGGARAAN Pasal 5
Pasal 7
- (1) Pelaksanaan pembinaan pembangunan bangunan gedung Negara, Daerah melakukan peningkatan kemampuan aparat Pemerintah Daerah, maupun masyarakat untuk terwujudnya tertib pembangunan bangunan gedung negara.
- (2) Pelaksanaan pengendalian pembangunan bangunan gedung daerah, Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kemampuan aparat Pemerintah Daerah maupun masyarakat dalam pelaksanaan pembinaan Pembangunan Gedung Negara/Daerah.
- (3) Aparat Pemerintah Daerah, yang bertugas dalam pembangunan bangunan gedung daerah, apabila melakukan pelanggaran ketentuan dikenakan sanksi sesuai ketentuan tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- (4) Apabila penyedia jasa konstruksi yang terlibat dalam pembangunan bangunan gedung negara/daerah melakukan pelanggaran dikenakan sanksi dan atau ketentuan pidana sesuai dengan Peraturan Jasa Konstruksi dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
BAB III - PENGATURAN PENYELENGGARAAN Pasal 5
Pasal 8
- (1) Pemerintah Daerah menyusun Harga Satuan Bangunan Gedung Negara.
- (2) Harga Satuan Bangunan Gedung Negara per-m 2 tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk pembangunan bangunan gedung negara/daerah klasifikasi gedung sederhana dan tidak sederhana sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan Lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB IV

## KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG NEGARA/DAERAH Pasal 9

Klasifikasi Bangunan Gedung Negara berdasarkan tingkat kompleksitas meliputi :

- a. bangunan sederhana

Klasifikasi bangunan gedung sederhana adalah bangunan gedung negara/daerah dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana. Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama 10 (sepuluh) tahun, dengan klasifikasi, antara lain :

1. gedung kantor yang sudah ada disain prototipenya, atau bangunan gedung kantor dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai dengan luas sampai dengan 500 m 2 ;
2. bangunan rumah dinas/jabatan tipe C, tipe D, dan tipe E yang tidak bertingkat;
3. gedung pelayanan kesehatan (puskesmas) ; dan
4. gedung pendidikan tingkat dasar dan lanjutan dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai.

## b. bangunan tidak sederhana

Klasifikasi bangunan gedung tidak sederhana adalah bangunan gedung negara dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi tidak sederhana, masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama 10 (sepuluh) tahun dengan klasifikasi, antara lain :

1. gedung kantor yang belum ada disain prototipenya, atau bangunan gedung kantor bertingkat dengan jumlah lantai di atas 2 (dua) lantai dengan luas di atas 500 m 2 ;
2. bangunan rumah dinas/jabatan tipe A dan tipe B atau rumah dinas tipe C, tipe D dan tipe E yang bertingkat lebih dari 2 lantai, rumah negara yang berbentuk rumah susun;
3. gedung rumah sakit klas A, klas B, klas C, dan klas D; dan
4. gedung pendidikan tinggi universitas/akademi atau gedung pendidikan dasar/lanjutan bertingkat di atas 2 (dua) lantai.

## c. bangunan khusus

Klasifikasi bangunan gedung khusus adalah bangunan gedung negara yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian/teknologi khusus, masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama 10 (sepuluh) tahun.

## BAB V STANDAR LUAS BANGUNAN GEDUNG NEGARA Pasal 10

Standar Luas Bangunan Gedung Negara meliputi :

## a. gedung kantor

| Klasifikasi Sederhana | Klasifikasi Tidak Sederhana |
|-------------------------|-------------------------------|
| 9,6 M 2 / Personil | 10,0 M 2 / Personil |

## b. rumah negara

| Tipe | Luas Bangunan | Luas lahan *) |
|--------|-----------------|-----------------|
| Khusus | 400 m2 | 1.000 m2 |
| A | 250 m2 | 600 m2 |
| B | 120 m2 | 350 m2 |
| C | 70 m2 | 200 m2 |
| D | 50 m2 | 120 m2 |
| E | 36 m2 | 100 m2 |

*) luas lahan disesuaikan dengan kondisi daerah/ketentuan yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

## BAB VI

## STANDAR HARGA SATUAN Pasal 11

Standar harga satuan ditetapkan untuk biaya pelaksanaan konstruksi fisik per-m 2 pembangunan bangunan gedung negara dan diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi, dan tahun pembangunannya, yang terdiri atas :

- a. harga satuan per-m 2 untuk pembangunan bangunan gedung negara klasifikasi sederhana dan tidak sederhana. Harga satuan tertinggi untuk gedung negara dibedakan untuk setiap klasifikasi gedung sederhana dan tidak sederhana, lokasinya, serta untuk bangunan bertingkat dan yang tidak bertingkat. Di samping itu juga diberlakukan koefisien/faktor pengali untuk bangunan gedung bertingkat, dan koefisien/faktor pengali untuk bangunan/ruang dengan fungsi khusus.
- b. harga satuan per-m 2 untuk pembangunan bangunan rumah negara. Harga satuan per-m 2 untuk bangunan rumah negara/daerah dibedakan untuk setiap tipe rumah negara dan lokasi kotanya. Untuk harga satuan per-m 2 untuk pembangunan rumah susun (pekerjaan standar), menggunakan pedoman harga satuan per-m 2 untuk pembangunan gedung negara bertingkat tidak sederhana, sesuai dengan lokasi kabupaten/kotanya.
- c. harga satuan per-m 1 untuk pembangunan pagar bangunan gedung negara/daerah.
1. harga satuan per-m 1 pembangunan pagar bangunan gedung negara/daerah ditetapkan sesuai klasifikasi bangunan gedung, letak pagar serta lokasi kabupaten/kota.
2. harga satuan per-m 1 pembangunan pagar bangunan rumah negara/daerah, sesuai dengan tipe rumah, letak pagar dan lokasi kabupaten/kota.
3. harga satuan per-m 1 tersebut, dengan ketentuan tinggi pagar sebagai berikut :
- a) pagar depan kurang lebih 1,5 m.
- b) pagar samping kurang lebih 2 m.
- c) pagar belakang kurang lebih 2 m, atau berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN BANGUNAN/ KOMPONEN BANGUNAN TERTENTU Pasal 12

Pembiayaan Bangunan/ Komponen Bangunan Tertentu :

- a. harga satuan rata-rata per-m 2 bangunan bertingkat untuk bangunan gedung negara.
- b. harga satuan rata-rata per-m 2 bangunan/ruang dengan fungsi khusus untuk bangunan gedung negara.
- c. total biaya pekerjaan non-standar maksimum sebesar 150% dari total biaya pekerjaan standar bangunan gedung negara yang bersangkutan, yang dalam penyusunan anggarannya, perinciannya antara lain dapat berpedoman pada prosentase sebagai berikut :
4. Catatan : *) peningkatan mutu termasuk peningkatan penampilan arsitektur dan peningkatan struktur terhadap aspek keselamatan bangunan, hanya dapat dilakukan dengan memberikan penjelasan yang secara teknis dapat diterima dan harus mendapatkan rekomendasi dari instansi teknis.
5. X= total biaya konstruksi fisik pekerjaan standar.
6. Y= Standar Harga Satuan Tertinggi per m².
7. Z= total biaya komponen pekerjaan yang ditingkatkan mutunya.
- d. Untuk pekerjaan standar bangunan dan rumah Negara, sebagai pedoman penyusunan anggaran pembangunan, pembangunan yang lebih dari satu tahun anggaran, dan peningkatan mutu dapat berpedoman pada prosentase komponen-komponen pekerjaan sebagai berikut :
- e. harga satuan bangunan gedung negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

| Jumlah Lantai Bangunan | Harga satuan per-m 2 |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Bangunan 2 lantai | 1,090 standar harga gedung bertingkat |
| Bangunan 3 lantai | 1,120 standar harga gedung bertingkat |
| Bangunan 4 lantai | 1,135 standar harga gedung bertingkat |
| Bangunan 5 lantai | 1,162 standar harga gedung bertingkat |
| Bangunan 6 lantai | 1,197 standar harga gedung bertingkat |
| Bangunan 7 lantai | 1,236 standar harga gedung bertingkat |
| Bangunan 8 lantai | 1,265 standar harga gedung bertingkat |

| Fungsi Bangunan/Ruang | Harga satuan per-m 2 tertinggi |
|-------------------------------|----------------------------------|
| ICU/ICCU/UGD/CMU | 1,50 standar harga bangunan |
| Ruang Operasi | 2,00 standar harga bangunan |
| Ruang Radiology | 1,25 standar harga bangunan |
| Ruang Rawat Inap | 1,10 standar harga bangunan |
| Ruang Laboratorium | 1,10 standar harga bangunan |
| Ruang Kebidanan dan Kandungan | 1,20 standar harga bangunan |
| Ruang Gawat Darurat | 1,10 standar harga bangunan |
| Power House | 1,25 standar harga bangunan |
| Ruang Rawat Jalan | 1,10 standar harga bangunan |
| Dapur dan Laundri | 1,10 standar harga bangunan |
| Benkel | 1,00 standar harga bangunan |
| Lab. SMP/SMA/SMK | 1,15 standar harga bangunan |
| Selasar Luar Beratap/Teras | 0,50 standar harga bangunan |

| Jenis Pekerjaan | Prosentase |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Alat Pengkondisian Udara | 10-20% dari X |
| Elevator/Escalator | 8-12% dari X |
| Tata Suara ( Sound System ) | 3-6% dari X |
| Telepon dan PABX | 3-6% dari X |
| Instalasi IT (Informasi dan Teknologi) | 6-11% dari X |
| Elektrikal (termasuk genset) | 7-12% dari X |
| Sistem Proteksi Kebakaran | 7-12% dari X |
| Sistem Penangkal Petir Khusus | 2-5% dari X |
| Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) | 2-4% dari X |
| Interior (termasuk funiture) | 15-25% dari X |
| Gas Pembakaran | 1-2% dari X |
| Gas Medis | 2-4% dari X |
| Pencegahan Bahaya Rayap | 1-3% dari X |
| Pondasi dalam | 7-12% dari X |
| Fasilitas Penyandang cacat dan kebutuhan khusus | 3-8% dari X |
| Sarana/Prasarana Lingkungan | 3-8% dari X |
| Basement (per m²) | 120% dari Y |
| Peningkatan Mutu *) | 15-30% dari Z |

| Komponen | Gedung Negara | Rumah Negara |
|------------|-----------------|----------------|
| Pondasi | 5%-10% | 3%-7% |
| Struktur | 25%-35% | 20%-25% |
| Lantai | 5%-10% | 10%-15% |
| Dinding | 7%-10% | 10%-15% |
| Plafond | 6%-8% | 8%-10% |
| Atap | 8%-10% | 10%-15% |
| Utilitas | 5%-8% | 8%-10% |
| Finishing | 10%-15% | 15%-20% |

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 22.1 Tahun 2015 tentang Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 22.1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 25 Mei 2016

WALIKOTA PONTIANAK, ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak pada tanggal 25 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd

MOCHAMAD AKIP

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2016 NOMOR 23

## LAMPIRAN I

## PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK

NOMOR 23 TAHUN 2016

## TENTANG HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

## HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

Tahun

2016

Kota

Pontianak

Provinsi

KALIMANTAN BARAT

(dalam Rupiah)

| GEDUNG NEGARA | GEDUNG NEGARA |
|-----------------|-----------------|
| TIDAK SEDERHANA | SEDERHANA |
| 5.460.000 | 4.430.000 |

| RUMAH NEGARA | RUMAH NEGARA | RUMAH NEGARA |
|----------------|----------------|----------------|
| TIPE A | TIPE B | TIPE C,D,E |
| 5.420.000 | 5.350.000 | 4.000.000 |

## PAGAR GEDUNG NEGARA

| DEPAN | BELAKANG | SAMPING |
|---------------|------------|-----------|
| BT; T. 1,50 M | T. 3 M | T. 2 M |
| 2.320.000 | 1.980.000 | 1.900.000 |

## PAGAR RUMAH NEGARA

| DEPAN | BELAKANG | SAMPING |
|---------------|------------|-----------|
| BT; T. 1,50 M | T. 3 M | T. 2 M |
| 2.110.000 | 1.270.000 | 1.190.000 |

## WALIKOTA PONTIANAK,


SUTARMIDJI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

## Contoh perhitungan harga bangunan camat Pontianak Selatan:

Uk. Bangunan

= 575 m2

Jumlah lantai

= 2 lt

Klasifikasi

= bangunan tidak sederhana

HSBGN

= 5.460.000

Koefisien bangunan 2 lt

= 1,90

Perhitungan

= 5.460.000

x 1,90

= 5.951.400 per m2

Total bangunan standar

= 575

x 5.951.400 = 3.422.055.000

Biaya pek non standar

1. Pondasi

= 3.422.055.000 x 7%

= 239.543.850

2. Prasarana lingkungan = 3.422.055.000 x 3%

= 102.661.650

Total biaya

= 3.764.260.500

WALIKOTA PONTIANAK,


SUTARMIDJI