PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah Sabu Raijua Kelas D Kabupaten Sabu Raijua; Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah degan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor IO Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)~ 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936)~ 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang pedoman Teknis Penataan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 56 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sahu Raijua Nomor I Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sahu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sahu Raijua Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sahu Raijua Nomor 1 ); (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 17 TAHUN 2011
TENT ANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SABU RAIJUA KELAS D KABUPATEN SABU RAIJUA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SABU RAIJUA,
- a. bahwa untuk mengoptimalkan peran, tugas dan fungsi organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah Sahu Raijua Kelas D agar lebih efisien dan proporsional, perlu menata organisasi dan tata kerjanya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah Sabu Raijua Kelas D perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah Sabu Raijua Kelas D Kabupaten Sabu Raijua;
1.
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah degan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor IO Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)~
•
·'
'
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936)~
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang pedoman Teknis Penataan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 56 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sahu Raijua Nomor I Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sahu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sahu Raijua Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sahu Raijua Nomor 1 );
Menetapkan :
Dengan Persetuj uan Be r sama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABO RAIJOA dan
BUPATI SABO RAIJUA
MEMUTUSKAN :
.PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH , LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SABU RAIJUA KELAS D KABUPATEN SABU RAIJUA.
BABJ KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- I. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua;
3. Bupati adalah Bupati Sahu Raijua;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Sabu Raijua;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sabu Raijua;
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sahu Raijua;
7. Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan I Kantor adalah Unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup dalam Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah Kabupaten Sahu Raijua;
8. Kelompok Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut sebagai kelompok jabatan fungsional adalah kelompok kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan I atau ketrampilan tertentu serta mandiri.
·
PEMBENTOKAN
BAB II - PEMBENTOKAN
Pasal 2
- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan RSUD Sahu Raijua Kelas D;
- (2) Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan RSUD Sahu Raijua Kelas D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Inspektorat;
- b. Badan Perencanaan Pernbangunan Daerah;
- c. Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari:
1. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
2. Badan Kepegawaian Daerah;
3. Kantor Lingkungan Hidup Daerah;
I·
I
4. Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perernpuan;
5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
3. ·6. Kantor Kearsipan dan Perpustakaan;
7. Satuan Palisi Pamong Praja;
8. Rumah Sakit Umum Daerah Sabu Raijua Kelas D.
Bagian Kesatu Kedudukan
BAB ID - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORA T
Pasal 3
Inspektorat merupakan unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dipimpin oleh seorang lnspektur dan dalam melaksanakan tugasnya bertangung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua Tu gas
BAB ID - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORA T
Pasal 4
- Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
Bagian Ketiga Fungsi
BAB ID - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORA T
Pasal 5
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektorat mempunyai fungsi :
- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan ;
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.
Bagian Keempat
Susunan Organisasi
BAB ID - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORA T
Pasal 6
- (I) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
- a. Inspektur;
- b.
- Sekretariat, membawahi
1. Sub Bagian Tata Usaha dan Penyusunan Program;
2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi :
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
I
t
\
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi :
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
3. '2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi :
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
7. f Kelompok Jabatan FungsionaJ.
- (2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi dari masing-masing organisasi Inspektorat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat adalah sebagaimana
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 1111 dengan penempatannya dalam Lernbaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua ...-::=~

Penetapan: Ditetapkan di Seba pada tanggal 25 Agustus 20 I I ...

Penetapan: Diundangkan di Seba pada tanggal 5 September 20 I I LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2011 NOMOR 17 ... ,
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA

## Bagian Pertama

## Pasal 7

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Bagian Kedua Tu gas

## Pasal 8

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang statistik, penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengendalian pembangunan serta penanaman modal daerah.

## Bagian Ketiga Fungsi

## Pasal 9

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
- b. Pengkoordinasian Penyusunan Perencanaan Pernbangunan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan dibidang statistik, penelitian dan pengembangan, perencanaan pembangunan dan penanaman modal daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

r

'

## Bagian Keempat

## Susunan Organisasi

## Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Tata Usaha dan Penyusunan Program;
2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Ekonomi, membawahi :
1. Sub Bidang Pengembangan Sistem Ekonomi;
2. Sub Bidang Potensi Desa dan Ekonomi Masyarakat.
- d. Bidang Sosial Budaya, membawahi :
1. Sub Bidang Sosial;
2. Sub Bidang Budaya.
- e. Bidang Fisik Prasarana dan Tata Ruang, membawahi :
1. Sub Bidang Fisik Prasarana;
2. Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah.
15. f Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :
1. Sub Bidang Penelitian, Statistik, Dokumentasi dan Pelaporan;
2. Sub Bidang Pengkajian Aspirasi Masyarakat, Potensi Daerah dan Pengembangan Sistem Perencanaan.
- g. Bidang Penanaman Modal, membawahi :
- I. Sub Bidang Promosi dan Perijinan Penanaman Modal;
2. Sub Bidang Kerjasama dan Pengembangan Investasi.
- h. Bidang Pengendalian Pembangunan, membawahi :
- I. Sub Bidang Pengendalian Pembangunan;
2. Sub Bidang Penataan Pembangunan.
1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Penjabaran tugas dan fungsi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati. .
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BABV

## KEDUDUKAN, TOGAS DAN FUNGSI LEMBAGA TEKNlS DAERAH

## Bagian Kesatu

Kedudukan

## Pasal 11

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas tertentu Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

..

I

I

## Bagian Kedua Tu gas

## Pasal 12

Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup dalam Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah sesuai urusan bidang kewenangannya;

## Bagian Kctiga Fungsi

## Pas a I 13

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, l.embaga Teknis Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian dukungan aras penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Keempat Susunan Organisasi

## Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan terdiri dari Sekretariat yang membawahi Sub Bagian-Sub Bagian, sedangkan Bidang terdiri dari Sub BidangSub Bidang;
- (2) Susunan Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan Sub Bidang- Sub Bidang.
- (3) Susunan Organisasi Lembaga Teknis sebagaimana pada ayat (I) yang berbentuk Badan terdiri dari :

## 1. Bad an Pcmberdayaan M asyarakat Dan Pemerintahan Desa terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat membawahi :
- l. -S~b Bagian Tata Usaha dan Penyusunan Program;
2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
- c. Bidang Pemberdayaan Sosial Masyarakat, membawahi :
1. Sub Bidang Kelembagaan Desa, Tradisi dan Budaya Masyarakat;
2. Sub Bidang Motivasi dan Swadaya Mayarakat;
3. Sub Bidang Ekonomi Keluarga dan Masyarakat.
- d. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya dan Teknologi Tepat Guna membawahi :
1. Sub Bidang Rehabilitasi dan Pemanfaatan Sumber Daya;
2. Sub Bidang Teknologi Tepat Guna.
- e. Bidang Pemerintahan Desa, membawahi :
1. Sub Bidang Administrasi Keuangan dan Kekayaan Desa;
2. Sub Bidang Perangkat dan Institusi Desa;
3. Sub Bidang Pemerintahan dan Peraturan Desa.

...

4

- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretarit Badan, membawahi :
1. Sub Bagian Tata Usaha dan Penyusunan Program;
2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian, membawahi :
1. Sub Bidang Formasi dan Pengembangan Karier;
2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
- d. Bidang Pembinaan Kepegawaian, membawahi :
1. Sub Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian;
2. Sub Bidang Pembinaan Hukum dan Masalah Kepegawaian.
- e. Bidang Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian, membawahi :
1. Sub Bidang Pengangkatan dan Penggajian Kepegawaian;
2. Sub Bidang Mutasi, Pemberhentian, Pensiun dan Penghargaan Kepegawaian;
3. Sub Bi dang Pengolahan dan Pemutakhiran Data.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (1) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
1. Kantor Lingkungan Hidup Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Sub Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan;
23. d ... Sub Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan;
- e. Sub Bidang Pengawasan dan Penanggulangan Pencemaran;
25. f Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari:
- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Sub Bidang Keluarga Berencana;
- d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. Sub Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat;

Q

- f Kelompok Jabatan Fungsional.
4. 'Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik teridiri dari :
- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Sub Bidang Bina ldeologi dan Wawasan Kebangsaan;
- d. Sub Bidang Politik dan Kewaspadaan Nasional;
- e. Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi;
- f Kelompok Jabatan Fungsional.
- S. Kantor Kearsipan dan Perpustakaan, terdiri dari:
- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Sub Bidang Pembinaan Pengolahan Arsip Statis dan Inaktif;
- d. Sub Bidang Pengelolaan, Deposit, Pelestarian Koleksi dan Layanan Pembaca;
- e. Sub Bidang Teknologi lnformasi dan Komunikasi {TIK);
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
- a. Kepala Satuan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penegakkan Peraturan Daerah;
- d. Seksi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pengembangan Kapasitas;
- f Seksi Hubungan Antar Kelembagaan;
- g. Seksi Perlindungan Masyarakat;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Sahu Raijua (Kelas D), terdiri dari:
- a. Direktur;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Penunjang;
- d. Seksi Pengendalian dan Pengembangan.

a

'

.

v

- (5) Penjabaran tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Lembaga Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- (6) Bagan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah adalah sebagaimana pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BABVI JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 15

- Kelompok jabatan fungsional dilingkungan Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan tugas

Daerah dan Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya berdasarkan kebutuhan yang disesuaikan dengan keahlian.

## Pasal 16

- (I) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas sejumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, yang telah memperoleh angka kredit standar minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud ayat (I) dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah berdasarkan masukan dari pimpinan satuan kerja terkait;
- (2) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII TATAKERJA

## Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah dan dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

## BABVID PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

## PASAL 18

- Inspektur, Kepala Badan, Kepala Kantor, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang pada Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

,,

•

'

.

## BAB IX KETENTUAN PERALffiAN

## Pasal 19

Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BABX KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan maka Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 6 Tahun 20 IO tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknik Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah Seba Kelas D (Lembaran Derah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 6 Tahun 2010, Tarnbahan Lernbaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tictak berlaku.

## Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 1111 dengan penempatannya dalam Lernbaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua

...-::=~


Ditetapkan di Seba

pada tanggal 25 Agustus 20 I I

...

Diundangkan di Seba pada tanggal 5 September 20 I I


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2011 NOMOR 17

...

,

## PENJELASAN ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA

## NOMOR 17 TAHON 2011

## TENT ANG

## ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAA.N PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN RSUD SABU RAIJUA KELAS D KABUPATEN SABU RAIJUA

## I. UMUM

Bahwa Kabupaten Sabu Raijua merupakan kabupaten baru yang perlu menata Struktur Organisasinya dan melakukan penyesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan semangat Otonomi Daerah yang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara PemerintahPusat dan Pemerintahan Daerah, kabupaten Sabu Raijua dalam menata struktur organisasi perangkat daerah tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang memberi keleluasaan dalam menyusun dan menetapkan organisasi perangkat daerah dengan tetap merujuk pada beberapa factor:

- a. Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
- b. Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah
- c. Kemampuan keuangan daerah
- d. Ketersediaan sumber daya aparatur
- e. Luas wilayah dan jumlah penduduk

Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas kepala Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pentusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik , Sehubungan dengan hal tersebut, perlu mengambil langkah penyusuaian dan penyempurnaan dengan melakukan Penataan Organisasi Perangkat Daearah yang legal, efektif dan efisien.

## II. PASALDEMIPASAL

- Pasal 1 Cukup jelas
- Pasal 2 Cukup jelas
- -Pasal 3

Cukup jelas

- Pasal 4 Cukup jelas

...

•

0

- -Pasal 5 Cukup jelas
- -Pasal 6 Cukup jelas
- -Pasal 7 Cukup jelas
- -Pasal 8 Cukup jelas
- -Pasal 9 Cukup jelas
- -Pasal 10 Cukup jelas
- -Pasal 11 Cukup jelas
- -Pasal 12 Cukup jelas
- -Pasal 13 Cukup jelas
- -Pasal 14 Cukup jelas
- -Pasal 15 Cukup jelas
- -Pasal 16 Cukup jelas
- -Pasal 17 Cukup jelas
- -Pasal 18 -·cukup jelas
- -Pasal 19 Cukup jelas
- -Pasal 20 Cukup jelas
- -Pasal 21 Cukup jelas