PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah, maka Daerah mempunyai kewenangan di Bidang Perhubungan khusus Perhubungan laut yang merupakan salah satu kewenangan yang perlu segera ditangani untuk menunjang penyelenggaraan Otonomi Daerah ; - b. bahwa untuk Pembinaan, Pengaturan, Pengawasan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas di Perairan Laut dan Sungai, maka perlu dilakukan Pendaftaran, Pengukuran, Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) dan Sertifikat (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI JENEPONTO
Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 34 Jeneponto Telp. (0419) 21022 Kode Pos 92311
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR : 11 TAHUN 2003
T E N T A N G
RETRIBUSI PENGUKURAN, PENDAFTARAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL ( PAS KECIL ) DAN SERTIFIKAT KESEMPURNAAN KAPAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JENEPONTO
: a.
bahwa dengan diberlakukannya Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, maka Daerah mempunyai kewenangan di Bidang Perhubungan khusus Perhubungan laut yang merupakan salah satu kewenangan yang perlu segera ditangani untuk menunjang penyelenggaraan Otonomi Daerah ;
- b. bahwa untuk Pembinaan, Pengaturan, Pengawasan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas di Perairan Laut dan Sungai, maka perlu dilakukan Pendaftaran, Pengukuran, Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) dan Sertifikat
1
Mengingat
Kesempurnaan ukuran isi kotor lebih kecil dari GT. 7 dalam Wilayah Kabupaten Jeneponto ;
- c. bahwa untuk maksud huruf a, b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengukuran, Pendaftaran, Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal ( Pas Kecil ) dan Sertifikat Kesempurnaan .
2. : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3493 );
3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048 );
4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme ( Lembaran Negera RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851 ) ;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952 );
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139) ;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4145);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang -Undangan dan bentuk Rancangan Undang - Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70) ;
11. Peraturan Daerah Tk. II Jeneponto Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Jeneponto ( Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 23 ) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto ;
13. Keputusan Menteri Nomor Km. 82 Tahun 1991 tentang Kewenangan dan Prosedur Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah selaku Pembantu Syahbandar ;
14. Keputusan Menteri Nomor Km. 41 Tahun 1990 tentang Pengukuran Kapal - kapal Indonesia ;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 1996 tentang Pendaftaran Kapal ;
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
MEMUTUSKAN
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG RETRIBUSI PENGUKURAN, PENDAFTARAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL ( PAS KECIL ) DAN SERTIFIKAT KESEMPURNAAN KAPAL
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah bersama Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jeneponto ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto ;
5. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah - pindah ;
6. Kapal layar dengan pesawat bantu adalah kapal dengan layar lengkap sebagai penggerak utama dan dilengkapi dengan pesawat penggerak bantu ;
7. Perahu layar adalah kapal dengan bangunan sederhana yang hanya dilengkapi dengan layar yang cukup untuk dapat berlayar dengan aman ;
8. Garis lambung timbul adalah jarak vertikal yang diukur pada tengah kapal kearah bawah dari ujung atas garis geladak lambang timbul hingga ujung atas dari garis muat ;
9. Tanda Selar adalah merupakan rangkaian angka dan huruf yang menunjukkan tonase kotor (GT) Kapal, nomor surat ukur serta kode pengukuran yang dibuat dan dipasang di kapal ;
10. Pengukuran Kapal adalah untuk menentukan ukuran dan tonase kapal ## BAB II
KETENTUAN PENGUKURAN SERTA PENDAFTARAN KAPAL
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
1. Setiap kapal yang berukuran isi kotor lebih kecil dari GT.7 yang dioperasikan di laut dan sungai harus memenuhi syarat - syarat tehnis dan laik laut sesuai dengan ketentuan Perundang - Undangan yang berlaku ;
2. Untuk menetapkan kapal yang telah memenuhi syarat - syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan pemeriksaan fisik dan alat perlengkapan keselamatan pelayaran ;
3. Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh petugas yang mempunyai Sertifikat Syahbandar, Pembantu Syahbandar atau dipersamakan dan ditunjuk oleh Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1). Jenis kapal wajib diukur serta didaftarkan adalah :
- a. Kapal Motor ;
- b. Perahu Gae ;
- c. Perahu Bagang ;
- d. Speead boat ;
- e. Perahu Motor ;
- f. Perahu layar ukuran tertentu ;
- g. Perahu Motor Ketek.
- (2). Masa berlakunya Surat Tanda Kebangsaan Kapal ( Pas Kecil) dan Sertifikat Kesempurnaan selama 1 ( satu ) tahun dan dapat dilakukan penggantian ( surat baru ).
PENGELOLAAN
BAB III - PENGELOLAAN
Pasal 4
- (1). Pelaksanaan pengutang Retribusi, Pengukuran, Pendaftaran, Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal ( Pas Kecil ) dan Sertifikat Kesempurnaan dilaksanakan oleh Instansi Tehnik yang ditunjuk oleh Bupati ;
- (2). Instansi Tehnik yang mempunyai fungsi :
- a. Melaksanakan Inventarisasi kendaraan / kapal laut dan sungai untuk pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal ( Pas Kecil ) dan Sertifikat Kesempurnaan ;
- b. Melaksanakan Pengukuran serta Pendaftaran dan Penyelesaian Adminitrasi ;
- c. Melaksanakan Penetapan, Penagihan dan Penerimaan Retribusi Pengukuran, Pendaftaran Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal ( Pas Kecil ) dan Sertifikat Kesempurnaan ;
- d. Menangani pengadaan blangko Surat Tanda Kebangsaan Kapal ( Pas Kecil ) dan Sertifikat Kesempurnaan serta tanda selar kepada pemilik kapal.
TATA CARA PERMOHONAN PELAKSANAAN PENGUKURAN DAN PENDAFTARAN KAPAL
BAB IV - TATA CARA PERMOHONAN PELAKSANAAN PENGUKURAN DAN PENDAFTARAN KAPAL
Pasal 5
- (1). Permohonan Pengukuran dan Pendaftaran Kapal diajukan secara tertulis oleh pemilik kapal kepada Kepala Instansi Tehnik dan mengisi formulir permohonan dengan melengkapi :
- a. Permohonan tertulis dari pemilik kapal ;
- b. Surat bukti kepemilikan dari Kepala Desa / Lurah;
- c. Surat keterangan Domisili kapal dari Kepala Desa / Lurah ;
- d. Surat Pajak (keterangan tukang );
- e. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas lainnya ;
- f. Foto Kapal.
- (2). Setelah didaftar oleh bagian pendaftaran kapal, pemilik kapal diperintahkan membawa kapalnya pada tempat yang telah ditentukan untuk dilakukan pengukuran ;
- (3). Apabila pemilik kapal tidak dapat membawa kapalnya pada tempat yang telah ditentukan maka pemilik kapal memanggil petugas untuk dilakukan pengukuran ;
- (4). Petugas melakukan pemeriksaan identitas kapal maupun kelengkapan - kelengkapan dan pemeriksaan fisik kapal apabila dianggap laik laut maka dilakukan pengukuran ;
- (5). Setelah kapal dianggap laik laut, maka hasil pengukuran diberikan kepada bagian pendaftaran kapal untuk diproses lebih lanjut.
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
BAB V - NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 6
Dengan nama Retribusi Pengukuran, Pendaftaran, Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal ( Pas Kecil ) dan Sertifikat Kesempurnaan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan, Pengukuran, Pendaftaran, Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal ( Pas Kecil ) dan Sertifikat Kesempurnaan.
BAB V - NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 7
Obyek Retribusi adalah Pelayanan, Pengukuran, Pendaftaran, Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal ( Pas Kecil ) dan Sertifikat Kesempurnaan.
BAB V - NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 8
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan, Pengukuran, Pendaftaran, Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal ( Pas Kecil ) dan Sertifikat Kesempurnaan
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB VI - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 9
Retribusi Pengukuran, Pendaftaran, Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal ( Pas Kecil ) dan Sertifikat Kesempurnaan digolongkan sebagai Retribusi jasa umum.
PRINSIP DAN SASARAN
BAB VII - PRINSIP DAN SASARAN
Pasal 10
- (1). Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagaian atau sama dengan biaya penyelenggaraan, Pengukuran, Pendaftaran, Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal ( Pas Kecil ) dan Sertifikat Kesempurnaan
- (2). Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pemeriksaan kondisi tehnis kapal, pemeriksaan perlengkapan, pengadaan pemasangan tanda selar, Pengukuran, Pendaftaran, Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal ( Pas Kecil ) dan Sertifikat Kesempurnaan.
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB VIII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 11
- (1). Struktur Tarif dibedakan
BAB VIII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 12
- (1). Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 11 Peraturan Daerah ini seluruhnya disetor ke Kas Daerah secara bruto paling lama 2 x 24 jam ;
- (2). Kepada petugas pemungut ( kolektor ) diberikan upah pungut / insentif sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah penerimaan.
<!-- formula-not-decoded -->
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah dimana kapal dilakukan Pengukuran, Pendaftaran, Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal ( Pas Kecil ) dan Sertifikat Kesempurnaan.
BAB X - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 14
Pasal 14
Masa Retribusi adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB X - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 14
Pasal 15
Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.
PENETAPAN RETRIBUSI
BAB XI - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 16
- (1). Retribusi yang terutang ## BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN
BAB XI - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 17
- (1). Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2). Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
BAB XI - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 18
- (1). Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;
- (2). Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.
SANKSI ADMINISTRASI
BAB XIII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 19
Dalam hal wajib Retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 5% (lima persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB XIV - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 20
- (1). Bupati dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi ;
- (2). Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ## BAB XV
KETENTUAN PIDANA
BAB XIV - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 21
- (1). Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
PENYIDIKAN
BAB XVI - PENYIDIKAN
Pasal 22
- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkup Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sebagaimana di maksud dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana di maksud pada ayat ( 1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang di lakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah tersebut ;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah ;
- d. Memberikan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah ;
- e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. Meminta bantuan tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah ;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemerikaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikanya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku .
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XVII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23
Hasil Pengukuran, Pendaftaran, Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal ( Pas Kecil ) dan Sertifikat Kesempurnaan yang dikeluarkan ## BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
BAB XVII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24
Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati .
BAB XVII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB XVII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Penetapan: Ditetapkan di : Jeneponto Pada tanggal : 28 Agustus 2003

Penandatangan: BUPATI JENEPONTO ## BAHARUDDIN BASO TIKA Di undangkan di : Jeneponto Pada tanggal : 1 September 2003

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO ## H. SYAHRIR WAHAB LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2003 NOMOR 93