PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO Nomor 5 Tahun 2017 tentang PENGELOLAAN SAMPAH (berlaku 6 Juni 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATIBOJONEGORO PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATIBOJONEGORO,
a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban turut serta melindungi memelihara, serta membina keselamatan bumi serta menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- b. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
- c. bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, memberikan manfaat secara ekonomi, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 lentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang› Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4761);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejen1s Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20i2 No111or 188, Tainbahan Len1baran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang› undangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum Daerah;
17. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
18. Pcraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ·-n+-... --n ... 'l-.. ... \_...,.,1.,an n-... ..J ... 1 .. u ... ,\_ .. \_..\_ D-cr-'-· \.V.l C.C:U.10 1 \..,U.l.LJVJ.11.,\,,U\. 1 J.VULU'\. !..!.'--~\.- UJ...l &lt;', a.1.t.,
Dengan Persetuiuan Bersama . .
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
dan
BUPATIBOJONEGORO
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Dinas adalah Dinas yang mempunyai kewcnangan dan tanggung jawab di bidang persampahan.
4. Sampah adalah sisa kegiatan :sehari-hari manusia danj atau proses aiam yang bcrbentuk padat.
5. 5 . Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
•
4
6. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/ a tau fasilitas lainnya.
7. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
8. Kawasan perrnukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
9. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
10. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
11. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
12. Tempat sampah rumah tangga adalah penampungan sampah yang bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah. wadah berupa
13. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.
14. Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
15. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle), yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
16. Tempat pengolahan sampah terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
17. Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan Jingkungan.
18. Kompensasi adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.
19. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
20. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan, yang selanjutnya disingkat BLVD Persampahan, adalah Unit Kerja pada Dinas di Iingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
21. Orang adalah orang perseorangan, sekelompok orang, dan/ atau badan hukum.
22. Izin Pelayanan Pengelolaan Persampahan, yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan persampahan.
BAB II - RUANG LINGKUP, ASAS, DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Ruang lingkup pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas:
- a. sampah rumah tangga;
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/ a tau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
- b. sampah yang mengandung limbah bahan bcrbahaya dan beracun;
- c. sampah yang timbul akibat bencana;
- d. puing bongkaran bangunan;
- e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
- f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (5) Ketentuan mengenai pengelolaan sampah spesifik selain yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
BAB II - RUANG LINGKUP, ASAS, DAN TUJUAN
Pasal 3
Pengelolaan sampah diselenggarakan
BAB II - RUANG LINGKUP, ASAS, DAN TUJUAN
Pasal 4
Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.
PENGELOLAAN SAMPAH
Bagian Kesatu Umum
BAB III - PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 5
- (1) Pengelolaan sampah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 l, terdiri dari:
- a. perencanaan pengelolaan sampah; dan
- b. pelaksanaan pengelolaan sampah.
Bagian Kedua
Perencanaan Pengelolaan Sampah
BAB III - PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 6
- ( 1) Perencanaan pengelolaan sampah sebagaimana din1,=.ksud dala1n Pasal 5 ayat (2) hunif a, dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perencanaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (lj adalah berupa rencana pengurangan dan penanganan sampah.
- (3) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang› kurangnya memuat:
- a. target pengurangan sampah;
- b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
- c. pola pengembangan kerjasama Daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
- d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
- e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna uiang, mendaur uiang, dan penanganan akhir sampah.
Bagian Ketiga Peiaksanaan Pengelolaan Sampah
BAB III - PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 7
- (1) Pemerinlah Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan 1 1 , , · I :SaI.tl.EJ::Ul rntnga&lt;..:u pau:..t re11c..;;,::1.na ~Ln: :1.1..e:gn; u::u1 reucana kerja tahunan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.
'
BAB III - PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 8
- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 a.yat (2) bun.if a, dilakukan de11ga.n. ca ra:
- a. pembatasan timbulan sampah,
- b. pendauran ulang sampah\_ ; dan/atau
- c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam ?asal 7 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui kegiatan:
- a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
- b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan basil daur ulang, pemasaran basil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.
BAB III - PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 9
Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayaL (2) buruf b, dilakukan dengan cara:
- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.
BAB III - PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 10
- (1) Pemilahan sampab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 buruf a, dilakukan oleh:
- a. setiap orang pada sumbemya;
- b. i-J'".;l!(&gt;'-.lvla. kciwc:t.::&gt;8.u }JC1 J.U W.1,..\_;!H'2,!!., kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas Jainnya; dan
- c. Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. sampah yang mudah terurai;
- c. sampah yang dapat digunakan kembali;
- d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
- e. sampah lainnya.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah skala Daerah.
- (5) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
- a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- b. diberi label atau tanda; dan
- c. bahan, bentuk, dan warna wadah.
BAB III - PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 11
- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan oleh:
- a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
- b. Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:
- a. TPS;
- b. TPS 3R; dan/atau
- c. alat pengumpul untuk sampah terpilah.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.
- (4) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
- a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
- b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
- c. lokasinya mudah diakses;
- d. tidak mencemari lingkungan; dan
- e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pengumpulan dan penyediaan TPS dan/atau TPS 3R diatur dengan Pcraturan Bupati.
BAB III - PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 12
- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
- b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
- (3) Dalam pengangkutan sampah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan TPS 3R, stasiun peralihan antara, dan TPST
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB III - PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 13
- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST, TPS 3R dan di TPA.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.
- (3) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. pemadatan;
- b. pengomposan;
- c. daur ulang materi; dan/ a tau
- d. daur ulang energi.
- (4) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. setiap orang pada sumbernya;
- b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
- c. Pemerintah Daerah.
- (5) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.
- (6) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa:
- a. TPS 3R;
- b. stasiun peralihan antara;
- c. TPA; dan/atau
- d. TPST.
BAB III - PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 14
- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, dilakukan dengan pengembalian sampah dan/ a tau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan:
- a. metode lahan urug terkendali;
- b. metode lahan urug saniter; dan/atau
- c. teknologi ramah lingkungan.
BAB III - PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 15
- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan dengan
BAB III - PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 16
- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS/TPST di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.
- (2) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang kawasan.
BAB III - PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 17
TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dapat diubah menjadi TPST dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi.
BAB IV - LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH
Pasal 18
Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat membentuk Lembaga Pengelola Sampah.
BAB IV - LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH
Pasal 19
- (1) Pemerintah Daerdh dapat memfasilitasi pembentukan Iembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 di Desa/Kelurahan, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD Persampahan/UPT TPA Air Limbah/setingkat unit kerja untuk mengelola sampah.
BAB IV - LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH
Pasal 20
- (1) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tingkat Rukun Tetangga mempunyai tugas:
- a. mensosialisasikan pengelolaan sampah;
- b. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS; dan
- c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.
- (2) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tingkat Rukun Warga mempunyai tugas:
- a. mensosialisasikan pengelolaan sampah;
- b. mengoordinasikan Lembaga Pengelolaan Sampah tingkat rukun tetangga; dan
- c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara ke Kepala Desa/Lurah.
9. (3} Lcmbaga Pengelola Sarnpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tingkat Desa/Kelurahan mempunyai tugas:
- a. mensosialisasikan pengelolaan sarnpah;
- b. mengoordinasikan Lembaga Pengelolaan Sampah tingkat Rukun Warga;
- c. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat Rukun Tetangga sampai Rukun Warga; dan
- d. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sarnpah terpadu ke Camat.
- (4) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tingkat Kecamatan mempunyru tugas:
- a. mensosialisasikan pengelolaan sampah;
- b. mengoordinasikan Lembaga Pengelolaan Sampah tingkat Desa/Kelurahan;
- c. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat Rukun Warga sampai Desa/Kelurahan dan lingkungan kawasan; dan
- d. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke Dinas atau BLUD yang membidangi persampahan.
BAB IV - LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH
Pasal 21
Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya mempunyai tugas:
- a. menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing› masi.ng kawasan;
- b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA; dan
- c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.
BAB IV - LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH
Pasal 22
- (1) BLUD Persampahan/UPT TPA Air Limbah/setingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, strategi, dan rencana Dinas.
- (2) BLUD Persampahan/UPT TPA Air Limbah/setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya
BAB IV - LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH
Pasal 23
BLUD Persampahan dapat memungut dan mengelola biaya atas barang dan/ atau jasa layanan pengelolaan sampah sesuai tarif yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB IV - LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH
Pasal 24
Ketentuan pengelolaan lebih lanjut mengena.i BLUD Persampahan pembentukan berpedoman ketentuan Peraturan Perundang-undangan. dan pada
BABV
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu Hak
BAB IV - LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH
Pasal 25
Setiap orang/badan berhak:
- a. mendapatkan pelayanan dan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggungjawab untuk itu oleh Pemerintah Daerah;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan kegiatan pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan TPA; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan cara berikut namun tidak terbatas pada:
- a. pemberian usul, pertimbangan dan/ atau saran kepada Pemerintah Daerah mengenai pengelolaan sampah di Daerah;
- b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
- c. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah; dan/ atau
- d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pembinaan agar pelaksanaan pengelolaan sampah oleh masyarakat dilakukan secara baik dan berwawasan lingkungan, antara lain dengan cara berikut namun tidak terbatas pada:
- a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
- b. menumbuhkembangkan kepeloporan masyarakat lingkungan; kemampuan dan ten tang kebersihan
- c. menumbuhkan dan meningkatkan kepedulian masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial terhadap pengeloaan sampah; dan
- d. menumbuhkembangkan pengelolaan berbasis masyarakat atau komunitas. sampah
Bagian Kedua Kewajiban
BAB IV - LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH
Pasal 26
- (1) Setiap orang/badan berkewajiban:
- a. mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan;
- b. memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan dan pekarangan tempat tinggal/tempat berusaha; dan
- c. memelihara dan menjaga kebersihan saluran drainase, waduk, situ, kolam, sungai, yang terletak di lokasi, atau di sempadan tempat tinggal/tempat berusaha;
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:
- a. menyediakan wadah penarnpungan sampah di depan bangunan tempat tinggal atau ternpat berusaha atau di dalarn kendaraan bermotor yang dibedakan
BAB IV - LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH
Pasal 27
- (1) Setiap pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah ## BAB VI PERIZINAN
BAB IV - LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH
Pasal 28
- (1) Setiap orang/badan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Jenis usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
3. a.
4. b.
5. pengangkutan sampah; dan pengolahan sampah.
- (3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pelaku pemberdayaan masyarakat yang tidak berbadan hukum.
- (4) Izin untuk usaha pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Izin untuk usaha pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Izin usaha pengangkutan sampah dan lzin usaha pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berakhir apabila:
- a. masa berlakunya berakhir;
- b. badan usaha pemegang izin pengelolaan sampah bubar; dan/atau
- c. dicabut.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme memperoleh izm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengecualian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB IV - LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH
Pasal 29
- (1) Proses pemberian izin harus ## BAB VII LARANGAN
BAB IV - LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH
Pasal 30
- (1) Setiap orang/badan dilarang:
- a. membuang sampah sembarangan di jalan, taman atau tempat umum;
- b. membuang sampah ke sungai, kolam, drainase, daerah sempadan sungai/drainase, embung atau waduk;
- c. membuang sampah ke TPA tanpa izin;
- d. membakar sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
- e. membakar sampah selain yang dihasilkan oleh rumah tangga yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
- f. membuang, menumpuk, menyimpan sampah di jalan, jalur hijau, taman, kali, sungai, hutan lindung, fasilitas umum dan tempat lain sejenisnya;
- g. membuang sarnpah dari kendaraan ke tempat-tempat yang dilarang;
- h. membuang sarnpah di luar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan;
1. mengelola sampah yang mengakibatkan pencemaran dan/ a tau perusakan lingkungan;
- J. mengangkut sampah dengan alat pengangkut terbuka;
- k. menggunakan ruang milik jalan atau ruang manfaat jalan sebagai tempat TPS yang bersifat permanen;
1. membuang sampah ke dalam atau ke daerah sempadan waduk yang merupakan sumber air bersih/ air minum atau merupakan cadangan untuk sumber air bersih/air minum Daerah; dan
- m. membuang sampah ke hutan.
- (2) Setiap orang/badan yang melakukan kegiatan industri dilarang membuang sampah pada tempat selain yang telah ditetapkan atau membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
- (3) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan industri rumah tangga (home industry) dilarang membuang sampah secara sembarangan pada tempat selain yang telah ditetapkan atau membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
INSENTIF DAN DISINSENTIF
BAB VIII - INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 31
- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan:
- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
- d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/ atau
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
BAB VIII - INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 32
Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:
- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.
BAB VIII - INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 33
- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
- a. pemberian penghargaan; dan/atau
- b. pemberian subsidi.
- (2) Jnsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat berupa:
- a. pemberian penghargaan;
- b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
- c. penguranga.n pajak Daerah dan retribusi Daerah dalam kurun waktu tertentu; dan/ atau
- d. pemberian subsidi.
BAB VIII - INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 34
- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berupa:
- penghentian subsidi; dan/atau
- a. b. denda.
- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat berupa:
- a. penghentian subsidi;
- b. penghentian pengurangan pajak Daerah dan retribusi Daerah; dan/atau
- c. denda.
BAB VIII - INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 35
- (1) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap:
- a. inovasi pengelolaan sampah;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. pengurangan timbulan sampah;
- d. tertib penanganan sampah;
- e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Bupati.
BAB VIII - INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 36
Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan lokal.
KERJASAMA DAN KEMITRAAN
BAB IX - KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 37
Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
BAB IX - KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 38
- (1) Kerja sama antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat melibatkan 2 (dua) atau lebih Kabupaten/Kota.
- (2) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah mencakup:
- a. penyediaan/pembangunan TPA;
- b. sarana dan prasarana TPA;
- c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
- d. pengelolaan TPA; dan/atau
- e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.
BAB IX - KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 39
- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
3. a . penarikan retribusi pelayanan persampahan;
- b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
- c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
- d. pengelolaan TPA; dan/ atau
- e. pengelolaan produk olahan lainnya.
BAB IX - KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 40
Pelaksanaan kerja sama antar Daerah dan kemitraan dengan badan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BABX
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI
Bagian Kesatu Pembiayaan
BAB IX - KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 41
- (1) Pembiayaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah, meliputi:
- a. penyediaan tempat sampah dan alat pengumpul sampah di fasilitas umum milik Pemerintah Daerah;
- b. pembersihan sampah di tempat-tempat umum milik Pemerintah Daerah;
- c. sarana transportasi sampah dari TPS/TPST ke TPA;
- d. penyediaan TPS dan TPA; dan
- e. pengelolaan, operasional, dan/ a tau pemrosesan sampah di TPA.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
Bagian Kedua Kompensasi
BAB IX - KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 42
- (1) Pemerintah Daerah memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:
- a. relokasi;
- b. pemulihan lingkungan;
- c. biaya kesehatan dan pengobatan;
- d. ganti rugi; dan/ a tau
- e. bentuk lain yang ditetapkan oleh Bupati.
BAB IX - KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 43
- (1) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sebagai berikut:
- a. pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Daerah melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pcngclolaan sampah; dan
- c. mcnetapkan bentuk kompensasi yang diberikan ## BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB IX - KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 44
Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:
- a. menjaga kebersihan lingkungan;
- b. aktif dalam kcgiatan pengurangan, pengumpulan, pell\ilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
- c. pemberian saran, usu!, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.
BAB IX - KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 45
- (1) Pemerintah Daerah melakukan usaha-usaba untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (2) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilaksanakan dengan cara:
- a. sosialisasi;
- b. mobilisasi;
- c. kegiatan gotong royong; dan/atau
- d. pemberian insentif.
- (3) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dilaksanakan dengan cara:
- a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
- b. pemberian insentif.
- (4) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dilaksanakan dengan cara:
- a. penyediaan media komunikasi;
- b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
- c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB XII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 46
- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah, yang meliputi perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XIII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 47
- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat ( 1).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;
- g. denda administratif; dan/ a tau
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
BABXN
KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XIII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 48
- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen› dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- J. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
BAB XV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 49
- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam:
- a. Pasal 30 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf k dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Pasal 30 ayat (1) huruf c, huruf l dan huruf m dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- c. Pasal 30 ayat (1) huruf d dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- d. Pasal 30 ayat (1) huruf e dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- e. Pasal 30 ayat (1) huruf j dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah);
- f. Pasal 30 ayat (2) dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah); atau
- g. Pasal 30 ayat (3) dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
BAB XVI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 50
Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum mempunyai fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah 1n1 wajib membangun/menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 2 (dua) tahun.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 52
Peraturan Daerah rm mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Penetapan: Ditetapkan di Bojonegoro pada tanggal 6 Juni 2017

Penandatangan: ## BUPATIBOJONEGORO,

Verifikasi: ttd. H. SUYO TO

Penetapan: Diundangkan di Bojonegoro pada tanggal 6 Juni 2017

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Verifikasi: ttd. ## SOEBADI MOELJONO ## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHON 2017 NOMOR 5.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG
## PENGELOLAAN SAMPAH
## I. PENJELASAN UMUM
Sampah adalah pennasalahan yang banyak dihadapi di banyak daerah. Pertambahan penduduk dan bertambahnya aktivitas yang dilakukan masyarakat mengakibatkan volume sampah yang makin meningkat. Pola konsumsi masyarakat yang beragam berakibat semakin beragam pula jenis sampah yang dihasilkan. Akan tetapi, sebagian besar masyara.kat masih beranggapan bahwa sampah merupakan barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan.
Sejauh ini, penyelesaian masalah sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (end of pipe), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Hal tersebut dapat berdampak pada semakin besarnya volume timbunan sampah di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah sehingga berpotensi melepas gas metan (CH4) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Pennasalahannya adalah timbunan sampah dalam volume besar dapat terurai melalui proses alam dalam jangka waktu yang lama serta memerlukan penanganan dengan biaya yang besar.
Pemikiran mengenai penyelesaian masalah sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan pemikiran baru yaitu pemikiran tentang pengelolaan sampah. Pemikiran baru ini memandang sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk diolah kembali menjadi energi, kompos, pupuk atau bahan baku industri sehingga mempunyai nilai ekonomi.
Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah diguna.kan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup Jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Kawasan komersial antara lain : pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan. Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya: kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi. Fasilitas sosial antara lain: rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial. Fasilitas umum antara lain: terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar. Yang termasuk fasilitas lain yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain: rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga. Ayat (5) Cukup jelas. Cukup Jelas. Yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab" adalah bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat
PENJELASAN
Pasal 28
H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan Iingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa Pemerintah Daerah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikut sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah. ## II. PASAL DEMI PASAL