Unknown Unknown Nomor PERIZINAN Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain, dan untuk melaksanakan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
a.
bahwa dengan telah ditetapkanya Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat ( 1 ) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, maka perlu mendelegasikan wewenang pemberian perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
u
Menetapkan :
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3747);
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 1 tahun 2016 tentang Pembentukan
9. Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 Nomor 6);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TRANSMIGRASI DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. 1 . Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Sela tan.
5. Dinas Penanaman Modal PTSP dan Transmigarasi selanjutnya disingkat DPM, PTSP dan Transmigrasi adalah Dinas Penanaman Modal PTSP dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
6. Kepala DPM, PI'SP dan Transmigrasi adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Sela tan.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Non penzman yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan danNonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yangdilakukan dalam satu tempat.
8. Penanaman modal dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayan Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
10. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDKPM adalah unsur pembantu kepala daerahdalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di Bidang Penanaman Modal di Pemerintah Kabupaten/Kota.
11. 1 1 . Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitasfiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
13. Pendelegasian Wewenang adalah Penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
PENDELEGASIAN WEWENANG
BAB II - PENDELEGASIAN WEWENANG
Pasal 2
Bupati mendelegasikan kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal dalam bentuk penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan termasuk penandatanganannya.
BAB II - PENDELEGASIAN WEWENANG
Pasal 3
Jenis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah:
- a. Pelayanan Perizinan :
- 2) Izin Gangguan (HO);
- 1) Izin Tempat Usaha (SITU);
- 3) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- 5) Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- 4) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- 6) Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- 8) Izin Tanda Daftar Gudang (TOG);
- 7) Izin Tanda Daftar Industri (TDI);
u
- 9) Izin Penangkapan Ikan (SIP!);
- 10) Izin Usaha Perikanan (!UP);
3. 1 1 ) Izin Apotik / Toko Obat;
- 12) Izin Praktek dokter;
- 13) Izin Operasional Koperasi;
- 14) Izin Catering/penyedia makanan/minuman;
- 15) Izin Rumah Makan (!RM);
- 16) Izin Mendirikan Tower/menara;
- 17) Izin mendirikan Baliho/iklan/promosi lainnya;
- 18) Izin Prinsip Penanaman Modal;
- 19) Izin usaha untuk berbagai sektor usaha;
- 20) Izin prinsip perluasan penanaman modal;
- 21) Izin usaha perluasan untuk berbagai sektor usaha;
- 22) Izin prinsip perubahan penanaman modal;
- 23) Izin usaha perubahan untuk berbagai sektor usaha; dan
- 24) Izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman modal (mergerj;
- 25) lzin usaha penggabungan perusahaan PM untuk berbagai sektor usaha;
- b. Pelayanan non perizinan:
- 1) Rekomendasi Kanopi;
- 2) Rekomendasi Spanduk/Reklame;
- 3) Surat Rekomendasi Pedagang Besar Farmasi;
- 4) Surat Rekomendasi Pedagang Alat Kesehatan;
- 5) Surat Keterangan Penyimpanan Barang;
- 6) Rekomendasi Melakukan Penelitian di Sekolah/Lembaga; dan
- 7) Pelayanan informasi dan pengaduan.
PERTANGGUNGJAWABAN
BAB III - PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 4
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi bertanggungjawab atas pelaksanaan pendelegasian wewenang pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
BAB III - PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 5
Dalam melaksanakan Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi berkewajiban untuk :
- a. ## BAB IV
PENARIKAN KEWENANGAN
BAB III - PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 6
Pendelegasian wewenang pelayanan penzman dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditarik kembali oleh Bupati, sebagian atau seluruhnya, dalam hal:
- a. DPM, PTSP dan Transmigrasi mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruh kewenangan;
- b. DPM, PTSP dan Transmigrasi dinilai tidak mampu melaksanakan pendelegasian wewenang yang telah didelegasikan; dan/atau
- c. Perubahan kebijakan pemerintah daerah.
BABV
KETENTUAN PENUTUP
BAB III - PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 7
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Sela tan.

Penetapan: Ditetapkan di Bolaang Uki pada tanggal 29 i". a ret 2017

Penandatangan: NDOW SEL7frAN,J,- � BUPATI BOLAANG M

Penetapan: Diundangkan di Bolaang Uki pada tanggal 29 Haret 2017 SEKRETAR KABUPATEN BOL DOW SELATAN, AH INDR UPATE BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2017 BERITA DAERAH NO MOR