PERATURAN BUPATI BANTUL Nomor 02 Tahun 2011 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SUBSIDI PELAYANAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2011 BUPATI BANTUL, - a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, perlu 2. (berlaku 5 Januari 2011)
Pembukaan
mengingat
BUPATI BANTUL
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 02 TAHUN 2011
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SUBSIDI PELAYANAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2011
BUPATI BANTUL,
- a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, perlu
2. Menimbang : memberikan bantuan subsidi pelayanan kesehatan;
- b. bahwa bantuan subsidi pelayanan kesehatan diberikan untuk mengakomodasi masyarakat yang belum memperoleh Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Sosial (Jamkesos), Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), dan Askes Sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Subsidi Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2011;
5. : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Menetapkan
:
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011;
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 21A Tahun 2007 tentang Indikator Keluarga Miskin Kabupaten Bantul;
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2010 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011;
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SUBSIDI PELAYANAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2011.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul.
5. Bantuan subsidi pelayanan kesehatan adalah bantuan dari Pemerintah Daerah untuk membantu masyarakat yang karena sesuatu hal tidak mampu untuk membiayai pelayanan kesehatan di rumah sakit, yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Masyarakat miskin adalah masyarakat yang memenuhi kriteria keluarga miskin ## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Maksud dari ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan arah dan acuan teknis dalam pelaksanaan pemberian bantuan subsidi pelayanan kesehatan pada Tahun Anggaran 2011.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pemberian bantuan subsidi pelayanan kesehatan Tahun Anggaran 2011 serta memberikan pedoman teknis bagi Dinas Sosial sebagai pengelola dana bantuan subsidi pelayanan kesehatan.
BAB III - BESARAN BANTUAN SUBSIDI PELAYANAN KESEHATAN Pasal 3
Pasal 3
- (1) Bantuan Subsidi Pelayanan Kesehatan dibebankan pada APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011.
- (2) Dana bantuan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk bantuan biaya pelayanan kesehatan di rumah sakit.
BAB III - BESARAN BANTUAN SUBSIDI PELAYANAN KESEHATAN Pasal 3
Pasal 4
Besarnya Bantuan Subsidi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
- a. bantuan subsidi yang diberikan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari total biaya rumah sakit;
- b. maksimal pemberian bantuan adalah Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);
- c. dalam satu tahun anggaran bantuan diberikan hanya 1 ( satu ) kali untuk setiap pemohon; dan
- d. bantuan dengan besaran khusus diberikan karena adanya kebijakan khusus dari pejabat yang berwenang.
BAB IV - KRITERIA DAN SYARAT PENERIMA BANTUAN SUBSIDI PELAYANAN KESEHATAN Pasal 5
Pasal 5
- (1) Penerima bantuan subsidi pelayanan kesehatan adalah :
- a. masyarakat miskin Kabupaten Bantul ( ber KTP Bantul ) yang tidak menjadi peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Sosial (Jamkesos), jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek), dan Askes Sosial;
- b. ibu hamil atau persalinan berisiko tinggi;
- c. masyarakat yang menjadi tidak mampu karena sakit;
- d. masyarakat yang menjalani rawat inap di rumah sakit kelas III atau yang disetarakan dengan keterangan khusus dari rumah sakit; dan
- e. masyarakat yang memperoleh kebijakan khusus dari pejabat yang berwenang.
- (2) Syarat untuk menerima bantuan subsidi pelayanan kesehatan adalah dengan mengajukan Surat Permohonan kepada Bupati Bantul melalui Kepala Dinas Sosial dan dilampiri:
- a. SKTM yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa setempat;
- b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilegalisir;
- c. foto copy Kartu Keluarga (C1) dilegalisir; dan
- d. bukti pembayaran asli dari rumah sakit.
BAB V - MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN SUBSIDI PELAYANAN KESEHATAN Pasal 6
Pasal 6
- (1) Pemohon mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemohon dan diketahui Pemerintah Desa setempat, dan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
BAB V - MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN SUBSIDI PELAYANAN KESEHATAN Pasal 6
Pasal 7
- (1) Bupati bertindak selaku penanggung jawab atas pelaksanaan pemberian bantuan subsidi pelayanan kesehatan.
- (2) Untuk membantu Bupati dalam pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial bertugas :
- a. melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati dalam pemberian bantuan subsidi pelayanan kesehatan;
- b. meneliti/mencermati setiap permohonan pengajuan bantuan subsidi pelayanan kesehatan;
- c. melaksanakan peninjauan lapangan terhadap permohonan bantuan subsidi pelayanan kesehatan, sepanjang diperlukan;
- d. menyampaikan telaahan/kajian teknis kepada Bupati untuk menentukan besaran bantuan subsidi pelayanan kesehatan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dalam rangka kelancaran penyaluran bantuan subsidi pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas Sosial dapat membentuk Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
BAB V - MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN SUBSIDI PELAYANAN KESEHATAN Pasal 6
Pasal 8
Kepala Dinas Sosial melaporkan penyaluran bantuan subsidi pelayanan kesehatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul setiap 3 ( tiga ) bulan sekali.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 9
Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Penetapan: Ditetapkan di Bantul pada tanggal 5 Januari 2011

Penandatangan: BUPATI BANTUL, ttd SRI SURYA WIDATI Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2011 pada tanggal 5 Januari 2011

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, ttd ## GENDUT SUDARTO

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM Ttd ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum Penata Tingkat I (III/d) NIP.196402191986031023