PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1994 tentang PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA (berlaku 1 Juni 1994)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai peran yang penting dalam pembangunan nasional, oleh karena itu perlu dibina dan dikembangkan kualitasnya agar senantiasa dapat menjadi keluarga sejahtera serta menjadi sumber daya manusia yang effektif bagi pembangunan nasional;
- b. bahwa dalam membina dan mengembangkan kualitas keluarga tersebut diperlukan berbagai upaya, baik yang mencakup aspek keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga, ketahanan keluarga, maupun pelayanan keluarga;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, khususnya yang berkenaan dengan ketentuan pembangunan keluarga sejahtera, dipandang perlu mengatur penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera dengan Peraturan Pemerintah;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami, isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
2. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera diwujudkan melalui pengembangan kualitas keluarga dan keluarga berencana dan diselenggarakan secara menyeluruh dan terpadu oleh Pemerintah, masyarakat, dan keluarga.
BAB II - PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KUALITAS KELUARGA
Pasal 3
- (1) Pengembangan kualitas keluarga diarahkan pada terwujudnya kualitas keluarga yang bercirikan kemandirian dan ketahanan keluarga.
- (2) Pembinaan ketahanan keluarga dilakukan dalam rangka membentuk keluarga kecil, sehat, bahagia, dan sejahtera.
BAB II - PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KUALITAS KELUARGA
Pasal 4
- (1) Penyelenggaraan pengembangan kualitas keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditujukan agar keluarga dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan materiil sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal.
- (2) Fungsi keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. fungsi keagamaan;
- b. fungsi sosial budaya;
- c. fungsi cinta kasih;
- d. fungsi melindungi;
- e. fungsi reproduksi;
- f. fungsi sosialisasi dan pendidikan;
- g. fungsi ekonomi;
- h. fungsi pembinaan lingkungan.
BAB II - PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KUALITAS KELUARGA
Pasal 5
Setiap anggota keluarga wajib mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga agar keluarga dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan kualitas keluarga.
BAB II - PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KUALITAS KELUARGA
Pasal 6
Pengembangan kualitas diri dan fungsi keluarga dilakukan melalui upaya peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, nilai-nilai keagamaan, dan peningkatan usaha kesejahteraan lainnya.
BAB II - PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KUALITAS KELUARGA
Pasal 7
- (1) Dalam rangka mendukung pengembangan kualitas dan fungsi keluarga Pemerintah dan/atau masyarakat menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan keluarga.
- (2) Pembinaan dan pelayanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi
fungsi...
-6 - termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta upaya lainnya.
PENYELENGGARAAN KELUARGA BERENCANA
BAB III - PENYELENGGARAAN KELUARGA BERENCANA
Pasal 8
Penyelenggaraan keluarga berencana ditujukan untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera menuju norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.
BAB III - PENYELENGGARAAN KELUARGA BERENCANA
Pasal 9
- (1) Penyelenggaraan keluarga berencana dilaksana-kan dengan upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan keluarga, dan peningkatan kesejah-teraan keluarga.
- (2) Upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada tumbuh kembangnya kesadaran, kemauan dan kemampuan secara mandiri dalam membangun keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.
BAB III - PENYELENGGARAAN KELUARGA BERENCANA
Pasal 10
Pendewasaan usia perkawinan diselenggarakan dalam rangka pembudayaan sikap dan perilaku masyarakat untuk melaksanakan perkawinan dalam usia ideal perkawinan.
BAB III - PENYELENGGARAAN KELUARGA BERENCANA
Pasal 11
- (1) Usia ideal perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipertimbangkan dengan
BAB III - PENYELENGGARAAN KELUARGA BERENCANA
Pasal 12
- (1) Pengaturan kelahiran diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam menunda kehamilan pertama sampai pada usia ideal melahirkan dan mengatur jarak kelahiran.
- (2) Pengaturan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan melalui:
- a. penundaan kehamilan pertama sampai tercapai usia ideal melahirkan;
- b. perencanaan jumlah dan jarak antara kelahiran anak.
BAB III - PENYELENGGARAAN KELUARGA BERENCANA
Pasal 13
Usia ideal melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah usia yang ditentukan atau dipengaruhi oleh faktor-faktor:
- a. risiko akibat melahirkan;
- b. kemampuan tentang perawatan kehamilan, pasca persalinan dan
masa di luar kehamilan dan persalinan;
- c. derajat kesehatan reproduksi sehat;
- d. kematangan mental, sosial, ekonomi dalam keluarga.
BAB III - PENYELENGGARAAN KELUARGA BERENCANA
Pasal 14
- (1) Perencanaan jumlah ideal anak dipertimbangkan dengan
BAB III - PENYELENGGARAAN KELUARGA BERENCANA
Pasal 15
- (1) Perencanaan jarak ideal melahirkan dipertimbangkan dengan
BAB III - PENYELENGGARAAN KELUARGA BERENCANA
Pasal 16
- (1) Pelaksanaan penundaan kehamilan, perencanaan jumlah dan jarak antara kelahiran anak dilakukan sendiri oleh pasangan suami-istri
derajat...
-9 - atas dasar kesadaran dan kesukarelaan.
- (2) Pelaksanaan penundaan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menggunakan alat, obat dan/atau cara pengaturan kehamilan yang dapat diterima pasangan suami isteri sesuai dengan pilihannya.
- (3) Jenis alat, obat dan cara pengaturan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan
BAB III - PENYELENGGARAAN KELUARGA BERENCANA
Pasal 17
- (1) Penggunaan alat, obat dan cara pengaturan kehamilan dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi kesehatan, serta mempertimbangkan nilai-nilai etik dan agama.
- (2) Penggunaan alat, obat, dan cara pengaturan kehamilan yang menimbulkan risiko terhadap kesehatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang
BAB III - PENYELENGGARAAN KELUARGA BERENCANA
Pasal 18
- (1) Mempertunjukkan dan/atau memperagakan alat, obat, dan cara
-10 - pengaturan kehamilan hanya dapat dilakukan oleh tenaga yang berwenang dan dilaksanakan di tempat dan dengan cara yang layak.
- (2) Tenaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi tenaga kesehatan dan tenaga lain yang telah mendapatkan pendidikan dan/atau pelatihan di bidang penyelenggaraan keluarga berencana.
- (3) Penentuan tempat dan cara yang layak untuk mempertunjukkan dan memperagakan alat, obat dan cara pengaturan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan
BAB III - PENYELENGGARAAN KELUARGA BERENCANA
Pasal 19
Pelayanan obat, alat, dan cara pengaturan kehamilan untuk pasangan suami-isteri, dilakukan oleh tenaga kesehatan dan/atau tenaga lainnya yang mempunyai wewenang untuk itu, di sarana kesehatan atau sarana lain yang ditetapkan
BAB III - PENYELENGGARAAN KELUARGA BERENCANA
Pasal 20
- (1) Kebijaksanaan pengadaan dan penyebaran alat serta obat pengaturan kehamilan untuk pengaturan kelahiran ditetapkan oleh Menteri dengan ## BAB IV
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BAB III - PENYELENGGARAAN KELUARGA BERENCANA
Pasal 21
- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera dilakukan upaya penelitian dan pengembangan.
- (2) Upaya penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi penelitian dan pengembangan kualitas keluarga, penyelenggaraan keluarga berencana, kualitas dan kuantitas penduduk serta kebutuhan, penyediaan dan penyebarluasan alat, obat dan cara pengaturan kehamilan.
- (3) Upaya penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan ## BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB III - PENYELENGGARAAN KELUARGA BERENCANA
Pasal 22
Pemerintah mewujudkan peluang dan mendorong keikutsertaan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut berperan serta dalam penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera.
BAB III - PENYELENGGARAAN KELUARGA BERENCANA
Pasal 23
- (1) Peluang dan dorongan untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera meliputi kegiatan:
- a. memberi informasi dan pendidikan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera;
- b. membantu kelancaran penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera;
- c. menggerakkan anggota masyarakat untuk menjadi peserta dan/atau motivator keluarga berencana;
- d. memberi motivasi untuk menciptakan ketahanan dan kemandirian keluarga yang dapat mewujudkan keluarga sejahtera.
- (2) Peran serta masyarakat diselenggarakan melalui organisasi kemasyarakatan, atau perorangan sesuai dengan peraturan
BAB V...
-13 - perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Peran serta masyarakat dapat berupa penyediaan tenaga, sarana, prasarana, dana dan/atau bentuk lainnya.
BAB VI - PEMBINAAN
Pasal 24
Pembinaan penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera dilakukan oleh Menteri dan pimpinan instansi Pemerintah yang terkait secara terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan.
BAB VI - PEMBINAAN
Pasal 25
Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi pembinaan terhadap:
- a. kualitas tenaga dan pelayanan;
- b. pemerataan pelayanan keluarga;
- c. koordinasi dan keterpaduan program;
- d. pencatatan dan pelaporan program pengembangan kualitas keluarga dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- e. peran serta masyarakat;
- f. penelitian dan pengembangan kualitas keluarga dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- g. kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera.
BAB VI - PEMBINAAN
Pasal 26
Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat dilakukan dengan:
- a. bimbingan dan penyuluhan;
- b. pemberian bantuan tenaga, keahlian, atau bentuk lain;
- c. pemberian penghargaan;
- d. cara pembinaan lainnya.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Juni 1994 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA ## REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. MOERDIONO

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juni 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. SOEHARTO

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
## NOMOR21 TAHUN 1994
## TENTANG
## PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA
## UMUM
Dalam rangka mencapai sasaran utama Pembangunan Jangka Panjang untuk terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dalam suasana tenteram, sejahtera lahir dan batin, dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam suasana kehidupan bangsa Indonesia yang serba serasi, selaras dan seimbang serta berkesinambungan dalam hubungan antar sesama manusia, manusia dengan masyarakat, dan manusia dengan lingkungannya, serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, perlu diupayakan pembentukan keluarga sejahtera secara nasional.
Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat agar lebih dapat memainkan peranannya dalam mengisi pembangunan nasional, perlu diupayakan pengembangan kualitas keluarga melalui penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera.
Penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera bertujuan untuk mengembangkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut Pemerintah, masyarakat dan keluarga melakukan upaya-upaya penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera melalui upaya pengembangan kualitas keluarga dan upaya keluarga berencana.
Upaya penyelenggaraan pengembangan kualitas keluarga diarahkan pada terwujudnya keluarga yang bercirikan kemandirian dan ketahanan keluarga agar keluarga dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material serta menjalankan fungsi keluarga secara optimal.
Upaya penyelenggaraan keluarga berencana secara nasional bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera secara bertahap dan pembudayaan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera (NKKBS) tersebut dengan memperhatikan nilai-nilai agama, budaya, potensi masyarakat yang dinamis serta semakin mandiri.
Dalam rangka meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat tersebut upaya penyelenggaraan keluarga berencana dilakukan melalui kegiatan-kegiatan mengenai pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, peningkatan kesejahteraan keluarga, dan pembinaan ketahanan keluarga. Termasuk di dalamnya adalah mengenai usia ideal perkawinan, usia ideal untuk melahirkan, jumlah ideal anak, dan pengaturan jarak kelahiran antar anak.
Guna menunjang pelaksanaannya tersebut, disamping pengaturan mengenai penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditentukan pula pengaturan mengenai obat, alat, dan cara kontrasepsi. Demikian pula terhadap penyediaan tenaga kesehatan, sarana dan prasarananya diberlakukan ketentuan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Peran serta masyarakat akan menjadi sangat besar artinya dalam menunjang penyelenggaraan keluarga berencana, apabila dilakukan melalui komunikasi, informasi dan edukasi, baik yang dilakukan antar sektor/instansi Pemerintah maupun antara Pemerintah dan masyarakat.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera secara tersendiri.
## PASAL DEMI PASAL
##
PENJELASAN
Pasal 1
Pengaturan istilah-istilah sebagaimana tercantum dalam butir 1 sampai dengan butir 7 adalah sama dengan pengertian yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Pencantuman kembali pengertian istilah-istilah dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk mendapatkan kesamaan pengertian dan mempermudah dalam pemakaian istilah dalam peraturan perundang-undangan.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Ayat (1) Cukup jelas. Kualitas keluarga yang bercirikan kemandirian dan ketahanan keluarga, mengandung pengertian bahwa kualitas keluarga yang dibentuk tersebut ditumbuhkembangkan