PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN Nomor 10 Tahun 2008 tentang UANG LEGES (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Oaerah Kabupaten Sarolangun Nomor 27 Tahun 2001 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang sehingga perlu ditinjau kembali.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 27 Tahun 2001 tentang Uang Leges.
Mengingat : 1 .
- Undang-Undang Nomor 8 T ahun 197 4 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ), sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
../
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 T ahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 03);
Dengan persetujuan bersama:
dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
BUPATI SAROLANGUN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 27 TAHUN 2001 TENTANG UANG LEGES.
j
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 27 Tahun 2001 tentang Uang Leges, diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan
Pasal 1
BABJ
KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Sarolangun
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun.
5. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sarolangun.
6. Uang Leges adalah pungutan sah Pemerintah Daerah sebagai biaya administrasi.
Pasal 3
Pasal3
Besarnya uang leges menurut macam-macam akta adalah sebagai berikut :
1. Surat lzin Tempat Usaha (SITU)
5. Surat lzin Pertambangan Daerah (SIPD)
- a. Pertambangan Kecil
- b. Pertambangan menengah
4. Surat lzin Bidang Usaha
- a. Jasa Kecil
- b. Jasa Menengah
- c. Jasa Besar
3. Surat lzin Usaha lndustri
- a. Pedagang Kecil
- b. Pedagang Menengah
- c. Pedagang Besar
2. Surat lzin Usaha Perdagangan
- a. Pedagang Kecil
- b. Pedagang menengah
- c. Pedagang Besar
Rp. 10.000,-
Rp. 15.000,-
Rp. 25.000,-
Rp. 10.000,-
Rp. 15.000,-
Rp. 25.000,-
Rp. 10.000,-
Rp. 20.000,-
Rp. 30.000,-
Rp. 10.000,-
Rp. 15.000,-
Rp. 25.000,-
Rp. 10.000,-
Rp. 15.000,-
- a. Pedagang Kecil
- b. Pedagang menengah
- c. Pedagang Besar
'
,.
| c. Pertambangan Besar | c. Pertambangan Besar | Rp. | 25.000,- |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Surat lzin Mendirikan Bangunan | Surat lzin Mendirikan Bangunan | Surat lzin Mendirikan Bangunan | Surat lzin Mendirikan Bangunan |
| a. Bangunan Semi Permanen | a. Bangunan Semi Permanen | Rp. | 5.000,- |
| b. Bangunan Permanen | b. Bangunan Permanen | Rp. | 10.000,- |
| 7. Surat lzin Mendirikan Bangunan lndustri dan Surat lzin Undang-Undang Bangunan | 7. Surat lzin Mendirikan Bangunan lndustri dan Surat lzin Undang-Undang Bangunan | Rp. | 30.000,- |
| 8. Surat lzin Pemborongan Bangunan | 8. Surat lzin Pemborongan Bangunan | 8. Surat lzin Pemborongan Bangunan | 8. Surat lzin Pemborongan Bangunan |
| a. Kwalifikasi B | a. Kwalifikasi B | Rp. | 60.000,- |
| b. Kwalifikasi M | b. Kwalifikasi M | Rp. | 45.000,- |
| c. Kwalifikasi K1 | c. Kwalifikasi K1 | Rp. | 35.000,- |
| d. Kwalifikasi K2 | d. Kwalifikasi K2 | Rp. | 25.000,- |
| e. Kwalifikasi K3 | e. Kwalifikasi K3 | Rp. | 20.000,- |
| f. Non ORM I Golongan Ekonomi Lemah | f. Non ORM I Golongan Ekonomi Lemah | Rp. | 20.000,- |
| 9. Surat lzin Trayek Kendaraan | 9. Surat lzin Trayek Kendaraan | Rp. | 10.000,- |
| 10.lzin Usaha Hutan Tanaman | 10.lzin Usaha Hutan Tanaman | Rp. | 50.000,- |
| 11.Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan | 11.Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan | 11.Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan | 11.Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan |
| a. Pedagang Kecil | a. Pedagang Kecil | Rp. | 10.000,- |
| b. Pedagang Menengah | b. Pedagang Menengah | Rp. | 15.000,- |
| 12.lzin Prinsip | 12.lzin Prinsip | Rp. | 80.000,- |
| 13. lzin Prinsip Lokasi | 13. lzin Prinsip Lokasi | Rp. | 55.000,- |
| 14.Rekomendasi Perubahan Kendaraan | 14.Rekomendasi Perubahan Kendaraan | Rp. | 5.000,- |
| 15. Rekomendasi Perpindahan Wilayah Kendaraan | 15. Rekomendasi Perpindahan Wilayah Kendaraan | Rp. | 10.000,- |
| 16.Surat Keterangan Numpang Uji Kendaraan | 16.Surat Keterangan Numpang Uji Kendaraan | Rp. | 5.000,- |
| 17.Surat Keterangan Pendirian Perusahaan Angkutan Umum | 17.Surat Keterangan Pendirian Perusahaan Angkutan Umum | Rp. | 5.000,- |
| 18.Surat Perjanjian Sewa dengan Pemda | 18.Surat Perjanjian Sewa dengan Pemda | Rp. | 5.000,- |
| 19. Kontrak Pekerjaan Pemborongan | 19. Kontrak Pekerjaan Pemborongan | 19. Kontrak Pekerjaan Pemborongan | 19. Kontrak Pekerjaan Pemborongan |
| Pembangunan | Pembangunan | Pembangunan | Pembangunan |
| a. | Golongan | Rp. | 70.000,- |
| b. | Golongan | Rp. | 60.000,- |
| c. | Golongan | Rp. | 50.000,- |
| d. | Golongan | Rp. | 40.000,- |
| e. | Golongan | Rp. | 30.000, |
| f. DRM/Golongan Ekonomi Lemah | f. DRM/Golongan Ekonomi Lemah | Rp. | 20.000,- |
| 20. Kontrak Pekerjaan Jasa Konsultan | 20. Kontrak Pekerjaan Jasa Konsultan | 20. Kontrak Pekerjaan Jasa Konsultan | 20. Kontrak Pekerjaan Jasa Konsultan |
| a. | Golongan | Rp. | 70.000,- |
| b. | Golongan | Rp. | 60.000,- |
| c. | Golongan | Rp. | 45.000,- |
| d. | Golongan | Rp. | 35.000,- |
| e. | Golongan | Rp. | 25.000, |
| 21. Kontrak Pemasok Barang/Jasa : B | 21. Kontrak Pemasok Barang/Jasa : B | 21. Kontrak Pemasok Barang/Jasa : B | 21. Kontrak Pemasok Barang/Jasa : B | 21. Kontrak Pemasok Barang/Jasa : B |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| | | Rp. | 70.000,- | |
| a. b. | Golongan Golongan M | Rp. | 60.000,- | |
| c. | Golongan K1 | Rp. | 45.000,- | |
| d. | Golongan K2 | Rp. | 35.000,- | |
| 22. Pengesahan Surat Keterangan Surat Kuasa | 22. Pengesahan Surat Keterangan Surat Kuasa | Rp. | 5.000,- | |
| 23.Akta Ganti Nama | 23.Akta Ganti Nama | Rp. | 5.000,- | |
| 24.Salinan Daftar Pemilik | 24.Salinan Daftar Pemilik | Rp. | 5.000,- | |
| 25.Akta Jual Beli Tanah | 25.Akta Jual Beli Tanah | Rp. | 15.000,- | |
| 26.Surat Keterangan Untuk Nikah | 26.Surat Keterangan Untuk Nikah | Rp. | 5.000,- | |
| 27. Surat lzin Memutar Film | 27. Surat lzin Memutar Film | Rp. | 20.000,- | |
| 28.Surat lzin Penggunaan Bangunan Usaha | 28.Surat lzin Penggunaan Bangunan Usaha | Rp. | 20.000,- | |
| 29.Pengesahan Surat Perjanjian Sewa | 29.Pengesahan Surat Perjanjian Sewa | 29.Pengesahan Surat Perjanjian Sewa | | |
| mengenai: a. Barang Bergerak | mengenai: a. Barang Bergerak | Rp. | 10.000,- | |
| b. | Barang Tidak Bergerak | Rp. | 20.000,- | |
| 30.Pengesahan Surat Rekomendasi Dokumen Tender; | 30.Pengesahan Surat Rekomendasi Dokumen Tender; | 30.Pengesahan Surat Rekomendasi Dokumen Tender; | 30.Pengesahan Surat Rekomendasi Dokumen Tender; | 30.Pengesahan Surat Rekomendasi Dokumen Tender; |
| | | Rp. | 70.000,- | |
| a. Golongan B b. Golongan M1 | a. Golongan B b. Golongan M1 | Rp. | 60.000,- | |
| c. Golongan | c. Golongan | Rp. | 50.000,- 40.000,- | |
| d. Golongan | d. Golongan | Rp. Rp. | 30.000, | |
| e. Golongan K2 | e. Golongan K2 | Rp. | | |
| f. Golongan K3 | f. Golongan K3 | f. Golongan K3 | 20.000,- | |
| 31. Surat Keterangan Jalan/Pas JalanWNA | 31. Surat Keterangan Jalan/Pas JalanWNA | Rp. | 5.000,- | |
| 32.Surat Keterangan Jalan/Pas Jalan | 32.Surat Keterangan Jalan/Pas Jalan | Rp. | 2.500,- | |
| 33.Advis Terhadap lzin Tempat Usaha dari Kepala Dinas Teknis Bersangkutan | 33.Advis Terhadap lzin Tempat Usaha dari Kepala Dinas Teknis Bersangkutan | Rp. | 5.000,- | |
| 34.Surat Kontrak Pinjaman Alat Berat Milik Pemda | 34.Surat Kontrak Pinjaman Alat Berat Milik Pemda | Rp. | 30.000,- | |
| 35.Surat Pendaftaan KembaliWNA Keturunan Asing | 35.Surat Pendaftaan KembaliWNA Keturunan Asing | Rp. | 5.000,- | |
| 36.Keterangan | | Rp. | 5.000,- | |
| 37.Surat Keterangan Pindah WNI 38.Rekomendasi | 37.Surat Keterangan Pindah WNI 38.Rekomendasi | Rp. | 5.000,- | |
| 39.Rekomendasi Usaha Peternakan | 39.Rekomendasi Usaha Peternakan | 39.Rekomendasi Usaha Peternakan | | |
| | | Rp. | 5.000,- | |
| Ternak dan Buah-buahan Bukan | Ternak dan Buah-buahan Bukan | Rp. | 15.000,- | |
| | | Rp. | | |
| 42. Fiskal Daerah | 42. Fiskal Daerah | 42. Fiskal Daerah | 30.000,- | |
| Kutipan Akta Catatan Sipil : | Kutipan Akta Catatan Sipil : | Kutipan Akta Catatan Sipil : | | |
| 43. a. Kutipan Akta Perkawinan | 43. a. Kutipan Akta Perkawinan | Rp. | 5.000,- | |
| b. Kutipan Akta Perceraian | b. Kutipan Akta Perceraian | Rp. | 10.000,- | |
| c. Kutipan Pengakuan Pengesahan dan Pengangkatan ( Adopsi) | c. Kutipan Pengakuan Pengesahan dan Pengangkatan ( Adopsi) | Rp. | 10.000,- | |
| 44. Surat Rekomendasi | 44. Surat Rekomendasi | Rp. | 5.000,- | |
| 46. Pembayaran Rekening Telepon | 46. Pembayaran Rekening Telepon | Rp. | 3.000,- | |
)
Pasalll
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan,
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun. H. HASAN BASRI AGUS

Penetapan: Ditetapkan di Sarolangun Pada tanggal, \ ;2. l'"le\ 2008

Penandatangan: BUPATI SAROYANGUN, Sarolangun 2008

Penetapan: Diundangkan di Pada tanggal

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPAT~NGUN, M.BA~ LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2008 NOMOR 10
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR \o TAHUN 2008
## TENT ANG
## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 27 TAHUN 2001 TENTANG UANG LEGES
## I. PENJELASAN UMUM
Bahwa sesuai dengan Udang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun tentang Uang Leges sebagai pungutan sah Pemerintah Daerah untuk administrasi surat-menyurat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
Dengan mengingat ketetapan tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada pada saat ini sehingga Perda tersebut diadakan pembetulan.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL TIDAK ADA PERUBAHAN