PERATURAN GUBERNUR MA Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016, perlu (berlaku 4 September 2016)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Perovinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5594);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 434);
15. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 6);
17. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 16);
18. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 30).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2016.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
3. Dinas adalah Dinas Pendapatan Provinsi Jambi.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jambi.
5. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
6. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin angkutan umum barang dan/ atau orang.
7. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual-beli, tukar-menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.
9. Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
10. Kendaraan bermotor ganti mesin adalah kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin penggerak berupa motor atau peralatan lainnya yang menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
11. Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
12. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Harga Pasaran Umum (HPU) atas suatu kendaraan bermotor.
13. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang Selanjutnya di singkat NJKBUB adalah Harga Pasaran Umum Atas Suatu Kendaraan Bermotor yang mengalami Perubahan Teknis dan/atau serta penggunaannya.
14. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat
15. Harga Kosong ( Off The Road ) adalah Harga Kendaraan Bermotor dari Pabrikan/Agen Penjualan Termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
16. Harga Isi ( On The Road) adalah Kendaraan Bermotor dari Pabrikan/Agen Penjualan Termasuk Pajak Pertambahan Nilai, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor.
17. Bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
18. Tahun pembuatan adalah Tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan ## BAB II
PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB
Bagian Kesatu
Kendaraan Bermotor Selain Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk, Ganti Mesin, Alat alat Berat dan Alat alat Besar
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB ) ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :
- a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor ( NJKB );
- b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2015.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada kolom 6
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga).
- (5) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
- a. sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
- b. sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
- c. jeep nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
- d. minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
- e. blind van nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);

- f. pick up nilai koefisien sama dengan 1,075 (satu koma nol tujuh lima);
- g. mikrobus nilai koefisien sama dengan 1,075 (satu koma nol tujuh lima);
- h. bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);
- i. ligh Truck nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga); dan
- j. truck nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga).
- (6) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada kolom 7 Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 3

Dasar pengenaan PKB kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 4

- (1) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang yang ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pengenaan BBN-KB untuk Kendaraan bermotor angkutan umum orang yang ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang yang ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (4) Pengenaan BBN-KB untuk Kendaraan bermotor angkutan umum barang yang ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 5

Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hanya diberlakukan bagi kendaraan bermotor angkutan umum orang dan barang yang dimiliki oleh perusahaan yang bergerak dibidang angkutan umum, dengan persayaratan:

- a. berbentuk Badan Hukum Indonesia;
- b. memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum; dan
- c. memiliki buku uji kendaraan yang masih berlaku, kecuali untuk kendaraan bermotor tahun pertama.

## Bagian Kedua Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk

## Pasal 6

- (1) Dasar perhitungan PKB dan BBN KB kendaraan bermotor ubah bentuk adalah NJKB.
- (2) NJKB ubah bentuk sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan NJKBUB.
- (3) NJKB dan NJKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Kendaraan bermotor yang mengalami ubah bentuk sehingga mengakibatkan NJKB tersebut bertambah, dipungut tambahan BBN-KB sebesar 10 % (sepuluh persen) dari selisih NJKB sebelum dan setelah mengalami ubah bentuk apabila tercantum dalam tabel NJKB.
- (5) Untuk kendaraan bermotor jenis truk yang merupakan chasis sebagaimana dimaksud dalam lampiran I, apabila didalam penetapan BBNKB pertama dilakukan penambahan ubah bentuk, maka besaran NJKBUB sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) NJKBUB untuk kendaraan bermotor yang telah mengalami lebih dari satu kali ubah bentuk, maka penetapan NJKBUB menyesuaikan tanggal kuitansi ubah bentuk yang terakhir.

## Bagian Ketiga Kendaraan Bermotor Ganti Mesin

## Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PKB bagi kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin ditetapkan sama dengan sebelum mengalami penggantian mesin.
- (2) Dasar pengenaan tambahan BBNKB bagi kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin dipungut tambahan BBNKB sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Nilai Jual Mesin Penggati.
- (3) Nilai Jual Mesin Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
- a. mesin dengan isi silinder sampai dengan 2.500 cc, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- b. mesin dengan isi silinder 2.501 cc smpai dengan 5.000 cc sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- c. mesin dengan isi silinder 5.001 cc sampai dengan 10.000 cc sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- d. mesin dengan isi silinder diatas 10.000 cc, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

## Bagian Keempat

Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar

## Pasal 8

- (1) Penghitungan Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan berdasarkan NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2015.
- (3) Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Alatalat Berat dan Alar-alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada kolom 6 Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Kelima

Kendaraan Bermotor yang Belum Tercantum Dalam Lampiran

## Pasal 9

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor pembuatan sebelum tahun 2016 yang jenis, merek, type dan nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur yang penandatangganannya dimandatkan kepada Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor pembuatan sebelum tahun 2016 yang jenis, merek, type dan nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan HPU atau dengan membandingkan jenis, merk, tipe, isi silinder dan tahun pembuatan dari negara produsen yang sama.
- (3) Ketentuan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor pembuatan sebelum Tahun 2016 yang jenis, merek, type dan Nilai Jualnya sudah tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini adalah sebagai berikut:
- a. untuk tahun pembuatan lebih baru, nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan paling tinggi 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya;
- b. untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya dengan penurunan paling tinggi 5 % (lima persen) setiap tahun dari Nilai Jual Tahun sebelumnya, dengan penurunan paling banyak 5 (lima) kali.

- (4) Dalam hal HPU suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, NJKB ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor :
- a. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
- b. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
- c. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
- d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
- e. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
- f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
- g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang (PIB).
- (5) Permohonan penetapan nilai jual kendaraan bermotor baru atau nilai jual yang belum tercantum dalam lampiran untuk kendaraan bermotor sebelum Tahun 2016 diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas.

## Pasal 10

- (1) PKB untuk kereta gandeng/tempel ditetapkan sebesar Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah).
- (2) Apabila PKB kendaraan bermotor penariknya lebih rendah dari PKB kereta gandeng/tempel sebagaimana dimaksud ayat (1), maka PKB kereta gandeng/tempel ditetapkan sebesar PKB kendaraan penariknya.

## BAB III

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 11

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 4 September 2016 GUBERNUR JAMBI, ttd

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Jambi pada tanggal 4 September 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, ttd

H.RIDHAM PRISKAP

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2016 NOMOR 19