PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 36 Tahun 2008 tentang /Judul Naskah Dinas Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Sima Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Sima 2016 Kota Bima, | No. | Jabatan | Paraf | Tanggal | |-------|---------------------------|---------|-----------| | 1 | (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 03 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BIMA,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, kekompakan, dan tertib berpakaian serta motivasi kerja pegawai, perlu mengatur penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bima;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah · Kota Bima;
1.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188};
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144J;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ten tang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199};
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1476);
14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 88);
15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima);
16. Peraturan Walikota Bima Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomoir 36) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Atas Peraturan W alikota Bima Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2013 Nomor 22);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA. Menetapkan
Pasal I
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 36) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2013 Nomor 22), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 2 huruf a ditambah 1 (satu) angka, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas
Pasal 2
Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bima terdiri dari:
- a. Pakaian Dinas Harian yang disingkat PDH, terdiri atas:
1. PDH W arna khaki;
2. PDH Kemeja putih dan celana/rok hitam;dan
3. Pakaian Batik/ atau Tenun lkat Ciri Khas Daerah Bima.
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah;
- g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah;
- h. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat Disingkat Pakaian Dinas LINMAS.
2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bima terdiri dari:
- a. Pakaian Dinas Harian yang disingkat PDH, terdiri atas:
1. PDH W arna khaki;
2. PDH Kemeja putih dan celana/rok hitam;dan
3. Pakaian Batik/ atau Tenun lkat Ciri Khas Daerah Bima.
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah;
- g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah;
- h. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat Disingkat Pakaian Dinas LINMAS.
Pasal 12
Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3, Pasal 2 huruf b, Pasal 2 huruf c, Pasal 2 huruf d, Pasal 2 huruf e, Pasal 2 huruf f, Pasal 2 huruf g, dan Pasal 2 huruf h tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.

,


3. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 27

- (1) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib digunakan oleh semua Pegawai dalam menjalankan tugas kedinasan pada waktu/jam dinas.
- (2) Ketentuan Waktu penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai jadual sebagai berikut:
- a. Hari Senin menggunakan Pakaian Dinas LINMAS, kecuali bagi pegawai yang menjalakan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis dapat menggunakan pakaian dinas lapangan;
- b. Hari Selasa sampai dengan Rabu menggunakan PDH Khaki, kecuali bagi pegawai yang menjalakan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis dapat menggunakan pakaian dinas lapangan;
- c. Hari Kamis menggunakan PDH Kemeja putih, kecuali bagi pegawai yang menjalakan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis dapat menggunakan pakaian dinas lapangan;
- d. Hari Jumat:
1. Minggu pertama dan minggu ketiga:
- a) Jam 07 .00 sampai dengan 11.30 Wita menggunakan Pakaian muslim;
- b) Jam 13.00 sampai dengan 16.00 Wita menggunakan PDH Tenun Ikat Ciri Khas Daerah Bima.
2. Minggu Kedua dan minggu Keempat:
- a) Jam 07.00 sampai dengan 11.30 Wita menggunakan Pakaian Olahraga;
- b) Jam 13.00 sampai dengan 16.00 Wita menggunakan PDH Tenun Ikat Ciri Khas Daerah Bima.
- (3) Jadual pemakaian pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai hukuman disiplin pegawai negeri sipil.


## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Birn.a.


.\_ M. QURAIS H. ABIDIN

Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal !25 {fCAnuar-1

2016

1 ·

WALIKOTA

BIMA,} -

Diundangkan di Kota Bima

pada tanggal 2f7 ~anvar·,

2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,


BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2016 NOMOR ;i{,t


v

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA NOMOR 03 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LING KUN GAN PEMERINTAH KOTA BIMA

## MODEL PAKAIAN DINAS KEMEJA PUTIH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA.

## 1. PDH PRIA

c.


## Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

## 2. PDH WANITA

c


## Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal


.\_ M. QURAIS H. ABIDIN

-


v

PEMERINTAH LING KUN GAN KOTA BIMA LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA NOMOR 0\_3 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN W ALIKOTA BIMA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI

## JADUAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA

| NO. | HARi | JENIS PAKAIAN | KETERANGAN |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Senin | LINMAS | Minggu kedua, ketiga dan keempat |
| 2 | Selasadan Rabu | PDHwarna khaki | |
| 3 | Kamis | Baju putih dan Celana/Rok Warna Hi tam | |
| 4 | Jum'at | Pakaian Muslim/Olah Raga/Tenun Ikat Ciri Khas Daerah Bima | |
| 5 | Hut Korpri, Hari Besar Nasional dan Harl Senin Minggu Pertama Setiap Bulan | Korpri | |
| 6 | PadaAcara Resmi | PSLdan/ atau PSR | SesuaiKetentuan Acara |


~M. QURAIS H. ABIDIN

r ·

WALIKOTA BIMA,

fa

.,...


v