KEPUTUSAN WALIKOTA MA Nomor MOR Tahun 2017 tentang /iJudul Naskah Dinas: Peraturan Walikota Bima tentang Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Bima Kota Bima, 2017 | No. | Jabatan | Paraf | Tgl. | |-------|-------------------------------------------|---------|-----------| | 1. | (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKO TA BIMA PROVINS! NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA BIMA NO MOR ~~ TAHUN 2017
TENT ANG
KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
W ALIKOTA BIMA,
bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bima;
1.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Memperhatikan
Menetapkan
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adrninistrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 ten tang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bima.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai Honorer Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bima.
5. Kode Etik Pegawai adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan pegawai di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
6. Majelis Kehormatan Kode Etik yang selanjutnya disingkat Majelis Kode Etik adalah lembaga nonstruktural di Lingkungan Pemerintah Kota Bima yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh pegawai.
7. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik.
8. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
9. Sanksi adalah hukuman disiplin yang diberikan kepada pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bima.
BAB II - KODE ETIK PEG AW AI
Pasal 2
Pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur-unsur Kode Etik sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.
BAB II - KODE ETIK PEG AW AI
Pasal 3
Kode Etik meli pu ti :
- b. etika dalam berorganisasi;
- a. etika dalam bernegara;
- c. etika dalam bermasyarakat;
- d. etika terhadap diri sendiri, dan
- e. etika terhadap sesama pegawai.
BAB II - KODE ETIK PEG AW AI
Pasal 4
Etika dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk :
- a. mengamalkan Pancasila dan U ndang-U ndang Dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen;
- b. menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- e. memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia; e
- f. menggunakan keuangan Negara dan barang milik Negara sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; f.
- g. berperan aktif dalam mensukseskan pembangunan nasional;
- h. memegang teguh rahasia Negara;
- i. menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
- J. menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab; dan
- k. menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukkannya.
BAB II - KODE ETIK PEG AW AI
Pasal 5
Etika dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk:
- a. melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggungjawabnya;
- b. memegang teguh rahasiajabatan;
- d. bekerja inovatif dan visioner;
- c. mematuhi standar operasional prosedur jabatan;
- e. memberikan pelayanan prima;
- g. menghormati dan menghargai sesama pegawai dan orang lain dalam bekerja sama;
- f. mematuhi jam kerja sesuai ketentuan;
- h. menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan;
- J. bersedia menerima tugas-tugas kedinasan yang baru dengan pen uh tanggung jawab; dan
1. tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan;
- k. memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi
BAB II - KODE ETIK PEG AW AI
Pasal 6
Etika dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:
- b. bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
- a. menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain;
- c. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- e. menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
- d. tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- f. berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan; dan
- g. membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.
BAB II - KODE ETIK PEG AW AI
Pasal 7
Etika terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:
- b. bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
- a. menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing;
- c. proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan diri sendiri;
- d. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
- e. menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya;
- f. menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
- g. memiliki daya juang yang tinggi;
- h. menjaga kesehatanjasmani dan rohani;
- i. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
- J. berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.
BAB II - KODE ETIK PEG AW AI
Pasal 8
Etika terhadap sesama pegawai diwujudkan dalam bentuk:
- a. saling menghormati sesama pegawai yang memeluk agama yang berbeda;
- b. menjalin kerjasama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/ atau bawahan serta sesama pegawai;
- c. menjunjung tinggi keberadaan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sebagai wadah pemersatu pegawai;
- d. tanggap, peduli, dan sating tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama pegawai;
- e. menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas;
- f. menghargai hasil karya sesama pegawai; dan
- g. menghargai perbedaan pendapat.
BAB III - MAJELIS KODE ETIK
Pasal 9
- (1) Walikota membentuk Majelis Kode Etik untuk memeri.ksa dugaan adanya pelanggaran kode etik.
- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas :
- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
- b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diangkat berdasarkan Kepu tusan Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian;
- (4) Format Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Walikota ini.

## Pasal 10

- ( 1) Ketua bertanggungjawab dalam melakukan pemanggilan pegawai yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin



- pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (2) Sekretaris bertanggungjawab dalam melakukan surat menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (3) Anggota bertanggungjawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.

## Pasal 11

- (1) Jabatan atau pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pengkat pegawai yang diperiksa karena disangka melanggar kode etik.
- (2) Masa tugas Majelis Kode Etik berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik.

## Pasal 12

Mejelis Kode Etik mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memeriksa pegawai yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini;
- b. meminta keterangan dari pihak lain atau pejabat lain yang dipandang perlu;
- c. mendengarkan pembelaan diri dari pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik;
- d. memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah pejabat struktural eselon IV mengenai pemberian sanksi; dan
- e. menyusun laporan hasil pemeriksaan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

## BAB IV PENEGAKAN KODE ETIK

## Pasal 13

- ( 1) Dugaan terjadinya pelanggaran kode etik diperoleh dari pengaduan tertulis atau temuan atasan pegawai.
- (2) Setiap Pegawai yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik menyampaikan pengaduan kepada atasan pegawai yang diduga melakukan pelanggaran.
- (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan
- menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
- (4) Setiap atasan pegawai yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (5) Atasan pegawai yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik wajib meneliti pelanggaran terse but.
- (6) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran kode etik, atasan pegawai yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (7) Atasan pegawai yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dianggap melakukan pelanggaran kode etik dan dikenakan sanksi.


## Pasal 14

- ( 1) Setiap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, berupa :
- a. permohonan maaf dituangkan dalam Surat Penyataan Permohonan Maaf dengan contoh format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan W alikota ini;
- b. Pemyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pemyataan Penyesalan dengan contoh format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini; dan/atau
- c. Pemyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila mengulangi perbuatannya atau melakukan pelanggaran kode etik lainnya yang dituangkan dalam Surat Pemyataan Sikap dengan contoh format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan bermaterei kepada Pejabat yang berwenang.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan sanksi secara terbuka melalui forum pertemuan resmi upacara bendera, papan pengumuman, media masa; dan/ atau forum lain yang dipandang perlu untuk itu atau secara tertutup yang dilakukan di dalam ruangan tertu tup dan hanya diketahui oleh pegawai yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait pengumuman yang dituangkan dalam Pengumuman dengan contoh format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan W alikota ini.

- (5) Apabila pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) yang telah ditetapkan kepada pegawai yang bersangkutan, maka diusulkan kepada pejabat yang berwenang untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perudang-undangan.
- (6) Pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

## Pasal 15

- (1) Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik wajib memenuhi panggilan Majelis Kode Etik.
- (2) Pegawai yang diperiksa oleh Majelis Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.
- (3) Apabila pegawai tidak memenuhi panggilan Majelis Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Pera tu ran W alikota ini.
- (4) Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik.
- (5) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 16

- ( 1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat lain di lingkungannya paling rendah pejabat stuktural eselon III.

## Pasal 17

- ( 1) Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bima menetapkan Kode Etik SKPD berdasarkan karakteristik masing-masing unit kerja.
- (2) Untuk menegakkan Kode Etik, pada setiap unit kerja dibentuk Majelis Kode Etik yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan.


## MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK

## Pasal 18

- (1) Setiap laporan dan atau pengaduan terhadap pegawai yang diduga melanggar kode etik, Majelis Kode Etik melakukan pemeriksaan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah lapora diterima.
- (3) Pemeriksaan Majelis Kode Etik berjumlah ganjil, dihadiri paling sedikit 3 (tiga) anggota Majelis Kode Etik.
- (2) Pemeriksaan Majelis Kode Etik terhadap pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, dilakukan secara tertu tu p.
- (4) Pemeriksaan dilakukan dalam Sidang Majelis Kode Etik dengan mempertimbangkan keterangan dari pegawai yang bersangkutan, saksi, dan alat bukti lainnya.
- a. anggota Majelis Kode wajib memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi dalam sidang Majelis Kode Etik.
- (5) Dalam melakukan pemeriksaan laporan dan/atau pengaduan terhadap pegawai yang diduga melanggar kode etik:
- b. sekretaris Majelis Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Majelis Kode Etik.
- (6) Tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi bersifat rahasia.
- (8) Majelis Kode Etik mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat.
- (7) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa dan mendengarkan pembelaan diri dari pegawai yang disangka melanggar kode etik.
- (9) Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (11) Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik kepada :
- (10) Keputusan Tim Kode Etik bersifat final.
- a. Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik;
- b. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/ atau sanksi lainnya kepada pegawai yang diduga melanggar Kode Etik.
- (12) Jabatan dan pangkat Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat pegawai yang diperiksa.
- (13) Majelis Kode Etik berwenang memberikan rekomendasi jenis sanksi yang akan diberikan terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik.
18. ( 14) Keputusan pemeriksaan sidang Majelis Kode Etik wajib ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik.


(15) Keputusan Majelis Kode Etik diserahkan secara resmi kepada Walikota.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 19

Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota mi dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Bima.

µ

M. QURAIS H. ABIDIN

WALIKOTA BIMA ~

Ditetapkan pada tanggal G;

di Kota Bima S um 201 7

Diundangkan di Kota Bima

pada tanggal G Jttnl 201 7

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,


BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2017 NOMOR .??~!i ..


LAMPIRAN I

PERA TURAN W ALIKOTA BIMA

NOMOR ~ TENT ANG

TAHUN 2017

KODE ETIK

PEGAWAI DI

LINGKUNGAN

PEMERINTAH

KOTA BIMA

## KEPUTUSAN WALIKOTA SELAKU PEJABAT PEMBINA KEPEGAW AIAN UNTUK PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS KODE ETIK

## KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA NOMOR: I I

## TENT ANG

## PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA

## W ALIKOTA BIMA,

Pengangkatan Anggota Majelis Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bima.

## MEMUTUSKAN :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ten tang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

4. Peraturan Walikota Bima Nomor Tahun . Tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bima;

bahwa berdasarkan Pasal (Pasal yang diduga dilanggar oleh pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik) Peraturan Walikota Bima Nomor ... Tahun tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bima, apabila terdapat dugaan pelanggaran Kode Etik, maka perlu diangkat Anggota Majelis Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bima;

Menetapkan

Mengingat

Menimbang


Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Masa tugas Majelis Kode Etik

.

Nama

NIP

Pangkat/ Golru

Jabatan

Unit Kerja

Yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.

Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU bertugas memeriksa pegawai yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik, meminta keterangan dari pihak lain atau pejabat lain yang dipandang perlu, mendengarkan pembelaan diri dari pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk, dan menyusun laporan hasil pemeriksaan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik, terhadap:

Anggota; .

c.

sebagai Anggota;

- d. dst.;

b.

sebagai Sekretaris merangkap

Anggota;

Mengangkat Anggota Majelis Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bima, sebagai berikut: a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sebagai Ketua merangkap

KEEMPAT

KETIGA

## KEDUA

KESATU

Ditetapkan di Kota Bima

Pada tanggal

WALIKOTA BIMA SELAKU PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN

WALIKOTA BIMA,

M. QURAIS H. ABIDIN

.


## LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA BIMA

NOMOR

;i0

TAHUN 2017

TENT ANG

KODE ETIK

PEGAWAI DI

LINGKUNGAN

PEMERINTAH

KOTA BIMA

## FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

## RAHASIA

## BERITA ACARA PEMERIKSAAN

| Pada hari ini | Pada hari ini | Pada hari ini | tanggal , kami |
|-----------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1. | a. | Nama | |
| | b. | NIP | |
| | c. | Pangkat/ Golru | |
| | d. | Jabatan Kedinasan | |
| | e. | Unit Kerja | |
| | f. | Jabatan dalam Tim | : Ketua merangkap Anggota |
| 2. | a. | Nama | |
| | b. | NIP | |
| | c. | Pangkat/ Golru | |
| | d. | Jabatan Kedinasan | |
| | e. | Unit Kerja | |
| | f. | Jabatan dalam Tim | : Sekretaris merangkap Anggota |
| 3. | a. | Nama | |
| | b. | NIP | |
| | c. | Pangkat/ Golru | |
| | d. | Jabatan Kedinasan | |
| | e. | Unit Kerja | |
| | f. | Jabatan dalam Tim | : Anggota |
| 4. | a. | Nama | |
| | b. | NIP | . |
| | c. | Pangkat/ Golru | . ······························································ |
| | d. | Jabatan Kedinasan | |
| | e. | Unit Kerja | |
| | f. | Jabatan dalam Tim | : Anggota |
| 5. | a. b. | Nama NIP | |
| | c. | Pangkat/ Golru | |
| | d. | Jabatan Kedinasan | |
| | e. | Unit Kerja | |
| | f. | Jabatan dalam Tim | : Anggota |

dst ...


Berdasarkan Keputusan Walikota Bima Nomor Tanggal . tentang Pengangkatan Anggota Majelis Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bima, untuk melakukan pemeriksaan terhadap:

...

7. Jawaban

7. Pertanyaan:

Apakah selama pemeriksaan Saudara merasa ditekan ?

...

6. Jawaban:

6. Pertanyaan :

dst . . . . . . . . . . . dikembangkan sendiri oleh Majelis Kode Etik sesuai dengan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

...

5. Jawaban:

5. Pertanyaan :

Sejak kapan Saudara bertugas sebagai Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bima ?

···························································································

4. Jawaban:

4. Pertanyaan :

- Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan dengan seJUJUr- jujumya?

...

3. Jawaban:

3. Pertanyaan :

- Apakah Saudara dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa ?

···························································································

2. Jawaban:

2. Pertanyaan :

Apakah Saudara mengerti maksud pemanggilan tersebut?

...

1. Jawaban:

1. Pertanyaan :

- Apakah Saudara telah menerima surat panggilan ?

...

...

Nama NIP

Pangkat/ Golru

Jabatan

Unit Kerja


WALIKOTA BIMA,

NIP.

NIP.

NIP.

NIP.

NIP.

NIP.

Majelis Kode Etik :

Yang diperiksa :

Kota Bima,

.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

...

10. Jawaban:

10. Pertanyaan :

Kira-kira ada hal yang ingin Saudara tambahkan untuk mempermudah kami dalam pertimbangan ?

...

9. Jawaban:

9. Pertanyaan:

Apabila diperlukan, kami akan meminta keterangan lagi. Kalau misalnya diminta keterangan lagi kira-kira Saudara bersedia?

...

8. Jawaban:

8. Pertanyaan:

Apakah yang Saudara sampaikan tadi benar sesuai dengan yang sebenarnya terjadi?

M. QURAIS H. ABIDIN


LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR J.v TAHUN 2017 TENT ANG KODE ETIK PEG AW Al DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN TENTANG DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK a.n. Pegawai .

## A. Identitas yang diperiksa :

Nama

NIP

Pangkat / Golru

Jabatan

Unit Kerja

## B. Dasar Pemeriksaan :

1. Keputusan Walikota Bima Nomor Tahun tentang Pengangkatan Anggota Majelis Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bima.

## 2. Majelis Kode Etik:

e

.

c

.

d.

Ketua Majelis

Sekretaris Majelis

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Anggota Majelis

a

.

b.

- C. Permasalahan

Dugaan/indikasi adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan

Saudara berupa

.

- D. Waktu dan Tempat Pemeriksaan
1. Waktu
2. Tempat
- E. Pertimbangan Hukum
1. Hasil Pemeriksaan
2. Dokumen
3. Dasar Hukum Pelanggaran

······························································································

4. Analisis


M. QURAIS H. ABIDIN

WALIKOTA BIMA,

NIP.

Kota Bima,

.

Ketua Majelis Kode Etik,

- I. Penutup

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan ini kami sampaikan sebagai bahan masukan bagi pejabat yang berwenang dalam mengambil keputusan.

- H. Rekomendasi

Setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, kami rekomendasikan Sdr . dijatuhi sanksi berupa:

1

;

dan/atau

2

;

dst.

- G. Kesimpulan

2. Hal- hal yang memberatkan:

- F. Hal- hal yang meringankan dan yang memberatkan:

1. Hal - hal yang meringankan :

LAMPIRAN IV

PERATURAN WALIKOTA BIMA

NOMOR ?-0

TAHUN2017

TENT ANG

KODE ETIK

PEGAW AI DI

LINGKUNGAN

PEMERINTAH

KOTA BIMA

## SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN MAAF

SURAT PENYATAAN PERMOHONAN MAAF

Nomor

.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

NIP

Pangkat / Golru

Jabatan

Unit Kerja

dengan ini memohon maaf atas perbuatan saya berupa , yang telah melanggar Pasal huruf . Peraturan Walikota Bima Nomor Tahun . tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bima. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Demikian, permohonan maaf ini saya buat dengan sesungguhnya.

NIP.

I

Materi Rp. 6.000,-

Yang membuat pernyataan.

Kota Bima,

.

W ALIKOTA BIMA,

M. QURAIS H. ABIDIN


LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA BIMA NO MOR ~G TAHUN 2017 TENTANG KODE ETIK PEG AW AI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA

## CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN PENYESALAN

SURAT PENYATAAN PENYESALAN

Nomor

.

···············································

I

Materi Rp. 6.000,-

Yang membuat pernyataan.

Kota Bima,

.

Demikian, pernyataan penyesalan ini saya buat dengan sesungguhnya.

dengan ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa saya menyesal atas perbuatan saya berupa yang telah melanggar Pasal Huruf Peraturan Walikota Bima Nomor Tahun tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bima. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Nama

NIP

Pangkat / Golru

Jabatan

Unit Kerja

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NIP.

WALIKOTA BIMA,

M. QURAIS H. ABIDIN


LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR so TAHUN 2017 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA

## CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN SIKAP

## SURAT PENYATAAN SIKAP

Nomor

.

I

Materi Rp. 6.000,-

Yang membuat pernyataan.

Kota Bima,

.

Demikian, pernyataan sikap ini saya buat dengan sesungguhnya.

Menyatakan yang sesungguhnya bahwa saya menyesal atas perbuatan saya berupa yang telah melanggar Pasal ... huruf Peraturan Walikota Bima Nomor Tahun Tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bima. Saya berjanji tidak akan

mengulangi lagi perbuatan tersebut atau melakukan perbuatan lainnya yang melanggar Kode Etik. Apabila saya melakukan hal tersebut, saya bersedia untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nama NIP

Pangkat / Golru

Jabatan

Unit Kerja

## Yang bertanda tangan dibawah ini :

NIP.

I

Materi Rp. 6.000,-

Yang membuat pernyataan.

Kota Bima,

.

W ALIKOTA BIMA,

M. QURAIS H. ABIDIN


LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR :).f? TAHUN 2017 TENT ANG KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA

## CONTOH FORMAT PENGUMUMAN

## PENGUMUMAN

Nomor

.

Pejabat yang berwenang.

Kota Sima,

.

Demikian, Pengumuman ini dibuat agar diketahui khalayak umum.

···············································································································

Berdasarkan

, dengan ini diumumkan

bahwa Sdr

,

terbukti telah melakukan pelanggaran

Kode Etik berupa

yang melanggar Pasal

.

huruf

Peraturan Walikota Bima Nomor

.

Tahun

Tentang Kode

Etik

Pegawai

di

Lingkungan

Pemerintah

Kota

Bima

dan

menyatakan

bahwa

yang

bersangkutan

diberikan

sanksi

berupa

NIP.

WALIKOTA BIMA,

M. QURAIS H. ABIDIN

..

LAMPIRAN VIII PERATURAN W~LIKOTA BIMA NO MOR ~ TAHUN 2017 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTABIMA

## CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN

## RAHASIA

Nomor:

## SURAT PANGGILAN

.

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Guna didengar keterangannya/kesaksiannya sehubungan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Pasal huruf . Peraturan Walikota Bima Nomor Tahun .. tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bima.

Hari

Tanggal

Pukul

Tern pat

pad a

- a.

- Nama

- b. NIP

- c. Pangkat/ Golru

- d. Jabatan

- e. Unit Kerja

- f. Kedudukan dalam Majelis

Untuk menghadap kepada:

- a. Nama

- b. NIP

- c. Pangkat/ Golru

- d. Jabatan

- e. Unit Kerja

..

..

M. QURAIS H. ABIDIN

WALIKOTA BIMA,

NIP.

Kota Bima,

.

Ketua Majelis Kode Etik.

2. Demikian untuk dilaksanakan.