PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor IO Tahun 2013 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tarn bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Repub\ik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656); 3. Vndang-Vndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33tah T ahPuun 2004 tenta.ng Perimbangan Keuangan Amara Pemenn sat Dan Pemerintah D ah blik I d . aer (Lembaran Negara Repu n onesia Tahun 2004 Nornor 126 Tambahan Jembaran Negara Republ1k Indonesia Nomor 4438); ' 0 0239 5. Undang-Undang No O 02 � 0 p mor 12Tah 2 eraturan Perundang-U d un O 11 tentang Pembentukan Indonesia Tahun 20 11 N n angan (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia No omor 82, Tambahan Lembaran Negara rnor 5234); 6. Peraturan Pemerintah 6.Peraturan ... Ketahanan Pangan Le Nomor 68 Tahun 2002 tenta1:g Tahun 2002 N ( mbaran Negara Republik Indonesia Republik fndones?mNor 14 2, Tambahan Lembaran Negara ia ornor 4254J; 7. Peraturan Pemerintah Nornor Pengelolaan Keuan � 8 Tahun 2005 tentat:g Ind · T gan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Ne ones � a � un 2005 Nornor 140, Tambahan Lembaran gara epubhk Indonesia Nornor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nornor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembi D . maan an Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 82, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4 737); 10. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan J OT.140 J 12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten. 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaa.n Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sir.tang Nomor 25); 13. Peraturan daerah Kabupaten Sinreiig Nomor l Tahun 2008 tentang Urusan Pemeri.ntah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nornor l}; 10. 14 \_ Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat � aerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Smtang T � hun 2008 Nornor 2, Tambahan Lembaran Oaerah kabupaten Smtang Nomor 2); 15. Peraturan Bupati S � ntan.g Nomor 49 .Tahun 2008 tentang Susunan Organisas1 Da1.1 Tata Kerja Badan Pelaksana P enyu Juhan Pertanian, Penkanan, Kehutanan Dan Ketahanan . pangan Kabupaten Smtang; (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR IO TAHUN 2013
TENT ANG
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERlNTAH KABUPATEN SlNTANG
DEN GAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SINTANG,
- a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Sintang perlu adanya penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah yang merupakan bagian dari Sub Sistem cadangan Pangan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sintang;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tarn bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Repub\ik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Vndang-Vndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33tah T ahPuun 2004 tenta.ng Perimbangan Keuangan Amara Pemenn sat Dan Pemerintah D ah blik I d . aer (Lembaran Negara Repu n onesia Tahun 2004 Nornor 126 Tambahan Jembaran Negara Republ1k Indonesia Nomor 4438); '
0 0239
5. Undang-Undang No O 02 � 0 p mor 12Tah 2 eraturan Perundang-U d un O 11 tentang Pembentukan Indonesia Tahun 20 11 N n angan (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia No omor 82, Tambahan Lembaran Negara rnor 5234);
6. Peraturan Pemerintah 6.Peraturan ... Ketahanan Pangan Le Nomor 68 Tahun 2002 tenta1:g Tahun 2002 N ( mbaran Negara Republik Indonesia Republik fndones?mNor 14 2, Tambahan Lembaran Negara ia ornor 4254J;
7. Peraturan Pemerintah Nornor Pengelolaan Keuan � 8 Tahun 2005 tentat:g Ind · T gan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Ne ones � a � un 2005 Nornor 140, Tambahan Lembaran gara epubhk Indonesia Nornor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nornor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembi D . maan an Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 82, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4 737);
10. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan J OT.140 J 12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaa.n Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sir.tang Nomor 25);
13. Peraturan daerah Kabupaten Sinreiig Nomor l Tahun 2008 tentang Urusan Pemeri.ntah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nornor l};
10. 14 \_ Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat � aerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Smtang T � hun 2008 Nornor 2, Tambahan Lembaran Oaerah kabupaten Smtang Nomor 2);
15. Peraturan Bupati S � ntan.g Nomor 49 .Tahun 2008 tentang Susunan Organisas1 Da1.1 Tata Kerja Badan Pelaksana P enyu Juhan Pertanian, Penkanan, Kehutanan Dan Ketahanan . pangan Kabupaten Smtang;
..
\
(
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TEN'l'ANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERlNTAH KABUPATEN SINTANG
Pasal 1
oalafJl Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
- oaerah adalah Kabupaten Sintang 1
- supati adalah Bupati Sintang 3.
- ' pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sintang 2
- satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 4 · perangkat da.erah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang selaku pengguna anggaran/ barang.
- s. pa\_ngan adalah segala sesuatu yang berasal dari surnber hayati dan air'. baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengo.lahan, dan/ atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, untuk dikonsumsi masyarakat, bahan baku/ industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan, dan gejolak harga pangan.
7. Keadaan darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah dan / a tau menghindarinya me ski pun dapat diperkirakan.
8. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
9. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pang.an yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatru wilayah tertentu termasuk periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
10. Rawan Pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keam.anan pang � nya tidak cukup Untuk memenuhi standar keburuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.
- 1 1. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan rnanusia (penebangan liar yang menyebabkan. banji\_r atau karena konfiik s?sial), maupun karena ala � berupa ?f;r � ag;u musibah yang tidak dapat d1?uga sebelumnya, seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir dan lain-Jain.
- an pangan Kronis adalah ketidakma ah tangga untuk � aw d . . mpuan rum 12111ernenuhi stank ar i:mrumum pangan anggotanya pada periode yang 1arna karena d eter atasan kepemilikan lahan, aset produktif dan 1cekurangan pen apatan.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (I) pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk rnendorong tersedianya penyediaan cadangan pangan daerah tingkat jcabupaten. dalam rnenghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta rnelindung1 petam/produsen pangan strategis sesuai dengan potensi daerah dari gejolak penurunan harga pada waktu panen.
- ( 2 ) Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah bertujuan :
- a. meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
- b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan paceklik berkepanjangan serta antisifasi kerawanan pangan pasca bencana;
- c. instrumen stabilitasi harga pangan khusunya mengantisipasi goncangan dari pasar domestik maupun internasional; dan
- d. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien terutama pada daerah terisolir dan/atau dalarn kondisi darurat karena bencana dan pacekli.k berkepanjangan maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.
SA SARAN
BAB III - SA SARAN
Pasal 3
Sasaran Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah masyarakat yang mengalami :
- a. kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat;
- b. perubahan gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 25 % dari Harga Pembelian Pemerintah selarna dua bulan berturut-turut; dan
- c. rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan / dalarn kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawa.n pangan kronis kareria kemiskinan.
BABIV
PENDANAAN
BAB III - SA SARAN
Pasal 4
�� mber dana untuk Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten y ntang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain ang sah dan tidak mengikat.
ORGANISASI PELAKSANAAN
BAB V - ORGANISASI PELAKSANAAN
Pasal 5
- Kerja Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk cadangan pangan Pemerintah Daerah adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sintang: mengelola Satuan Pertanian,
- menunjang kelancaraa pengelolaan cadangan pangan (2) Daerah, dibentuk Tim Pelaksana di Kabupaten. Dengan susunan personalia sebagai berikut rangka Dalam Pemerintah
Pembina
- 1 Bupati Sintang
2. Wakil Bupati Sintang
Ketua Umum
Sekretaris Daerah
Ketua pelaksana
Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Sintang Kepala Bidang Ketahanan Pangan
Sekretaris
Anggota - anggota
- 1 Unsur Dinas pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sintang.
3. Unsur Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan kabupaten Sintang
- 2 Unsur Inspektorat Kabupaten Sintang
- 4 Unsur Perum Devisi/ Sub Devisi Regional sintang Bulog
6. Unsur dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang
5. Unsur Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa kabupaten Sintang
- 7 Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang
- 9 Unsur lain sesuai kebutuhan.
8. Unsur Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang
- (3) Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bertanggungjawab dalam pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah.
- (4) Untuk membantu Tim Pelaksana dapat dibentuk Sekretariat yang berkedudukan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan pangan Kabupaten Sintang: pada
KUALITAS BERAS
BAB VI - KUALITAS BERAS
Pasal 6
beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan Pemerintah merupakan kualitas medium dengan kadar air maksimum Belas Persen) butir maksimum 20% (Dua Puluh 14 % maksimum 2% (Dua Persen) dan drajat sosoh Persen) , kadar minimum Puluh Lima Persen) . Kualitas Daerah (Empat patah menir (Sembilan 95%
Pelaksanaan pengadaan pangan Pemerintah Daerah dapat secara bertahap maupun pada Tahun Anggaran cadangan dilakukan sekaligus berkenaan.
MEKANISME PENYALURAN
cadangan pangan Pemerintah Daerah dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat bencana, pengendalian pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan. Penyaluran akibat harga
- Titik bagi penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan Pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan kelompok sasaran.
- (2) Biaya penyaluran / angkut bantuan beras sebagai cadangan pangan Pemerintah Daerah dari gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ke titik bagi penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah biaya pada
- (3) Jumlah bantuan sebagaiman dimaksud pada ayat (2) yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Daerah atau sesuai dengan hasil investigasi oleh Tim Pelaksana Kabupaten.
- (I) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk tujuan pengendalian harga pangan beras melalui operasi dan semacamnya, maka hasil penjualan beras tersebut wajib disetorkan ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Daerah Lainnya yang Sah.
BAB VI - KUALITAS BERAS
Pasal 7
- (2) Apabilah sejumlah beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ternyata tidak habis disalurkan seluruhnya sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, maka sisa stock cadangan pangan beras dimaksud pangan yang selalu tersedia (Iron Stock) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah pada tahun berikutnya, dan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
BAB VI - KUALITAS BERAS
Pasal 8
cadangan pangan Pemerintah Daerah dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat bencana, pengendalian pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan. Penyaluran akibat harga
BAB VI - KUALITAS BERAS
Pasal 9
- Titik bagi penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan Pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan kelompok sasaran.
- (2) Biaya penyaluran / angkut bantuan beras sebagai cadangan pangan Pemerintah Daerah dari gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ke titik bagi penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah biaya pada
- (3) Jumlah bantuan sebagaiman dimaksud pada ayat (2) yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Daerah atau sesuai dengan hasil investigasi oleh Tim Pelaksana Kabupaten.
BAB VI - KUALITAS BERAS
Pasal 10
- (I) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk tujuan pengendalian harga pangan beras melalui operasi dan semacamnya, maka hasil penjualan beras tersebut wajib disetorkan ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Daerah Lainnya yang Sah.
- (2) Apabilah sejumlah beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ternyata tidak habis disalurkan seluruhnya sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, maka sisa stock cadangan pangan beras dimaksud pangan yang selalu tersedia (Iron Stock) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah pada tahun berikutnya, dan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
BAB VI - KUALITAS BERAS
Pasal 11
- pelaksana melakukan identilikasi dan verifikasi lokasi dan sasaran masyarakat calon penerima bantuan cadangan pagakelompok untuk disampaikan kepada Bupati. Tim
- Ketahanan Pangan Kabupaten Sintang mengeluarkan Order dan kepada pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang akan disalurkan dan lokasi sasaran sesuai dengan hasil beras verifikasi tim Kabupaten. Delivery tentang Pelaksana
- dan Pangan Kabupaten Logistic kepada Pengelola Cadangan mengeluarkan perintah bagi lokasi yang di mohon untuk mengeluarkan dan paceklik untuk keperluan tanggap darurat akibat miskin dan pengendalian harga pangan pangan atas perintah Bupati. Kepala Ketahanan Sintang (Prinlog) beras bencana untuk masyarakat
- (4) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan tselaku Ketua Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten membuat laporan tentang penyaluran beras Bupati dengan tembusan kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Barat serta pihak terkait lainnya. Kepala Sintang kepada
PELAPORAN
BAB IX - PELAPORAN
Pasal 12
- (I) Setiap pengiriman bantuan cadangan pangan Pemerintah Daerah, dilaporkan oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan kepada Bupati disertai dengan Berita Acara penyerahan bantuan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.
- (2) Setiap penggunaan cadangan pangan Pemerintah Daerah untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat akibat bencana dan paceklik berkepanjangan, maka pengendalian harga pangan tertentu bersilat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.
- (3) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian; Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sintang kepada Bupati yang memuat jumlah penggunaan di Kecamatan, Desa dan Kelurahan, serta sisa cadangan beras di Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
KETENTUAN PENUTUP
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
teknis mengenai pelaksanaan Peraturan Bupati ini lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Sintang. Ketentuan diatur Perikanan,
Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. setiap orang mengetahuinya; memcrintahkan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita pengundangan Daerah Kabupaten Sintang: Peraturan Agar Bupati
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Sintang. 2013 pada SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, ZULKIFLI HAJI AHMAD BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR / 0