PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 29 Tahun 2017 tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2018 (berlaku 1 Mei 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATIBALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,
- a. bahwa dalam rangka memberikan arah kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan serta mengakomodir aspirasi, usulan masyarakat, kalangan dunia usaha, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Balangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2018;
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); tentang
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 21,
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); Tahapan,
- 6 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 71);
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 12);
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);
MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2018.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.
- Daerah adalah Kabupaten Balangan.
- 3 Bupati adalah Bupati Balangan.
- 5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan.
- 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
- 6 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan. pada
- 7 . Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program
- 8 . Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Balangan.
- 10 Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Balangan.
- 9 Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
- 11 Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
- 12 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diingin pada akhir periode perencanaan
- 13 Misi adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan dalam mewujudkan visi.
14. Kinerja adalah keluaran /hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur .
15. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. daya
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi; dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barangljasa. daya
17. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan
18. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan; kebijakan
2. 19 Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program
3. 20 Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah sebagi pengurangan nilai kekayaan bersih dalacr nperiodeaeralhuang diakui yang bersangkutan. anggaran
BAB II - RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 2
- (1) RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yaitu tahun 2018 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
- (2) RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sistematika sebagai berikut dengan
3. a
4. BAB I Pendahuluan.
5. b BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Capaian
6. C
- d. BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah\_
8. BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan keuangan Daerah.
9. e BAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018.
10. f BAB VI Penutup.
- (3) Uraian secara rinci RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2018 merupakan RKPD penjabaran awal tahun ke-3 (tiga) dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021, yang disusun berdasarkan hasil musrenbang, penjaringan aspirasi masyarakat melalui hasil reses DPRD, arah kebijakan dan strategi pembangunan, serta prioritas pembangunan daerah.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan Nasional; Provinsi; dan Kabupaten.
- (3) RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan
4. a pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD Kabupaten Balangan Tahun 2018;
5. b landasan dalam Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018; dan

- c pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2018.

## Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2018

- 1 Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2018 sebagai bahan pembahasan KUA dan PPAS dengan DPRD \_
- 2 SKPD menggunakan RKPD Tahun 2018 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2018 dengan DPRD.

## BAB III KAIDAH PELAKSANAAN RKPD

## Pasal 5

Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD adalah sebagai berikut

- 2 Kepala SKPD wajib memperbaiki dan menyempurnakan rencana kerja SKPD bila belum sesuai dengan RKPD;
- 1 Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis pelaksanaan rencana kerja dari masing-masing SKPD sesuai tugas dan kewenangannya;
- 3 . dalam hal adanya perubahan kebijakan pemerintah berupa pelaksanaan Program dan Kegiatan atas sumber dana yang telah ditentukan penggunaannya oleh pemerintah dan/atau perubahan kebijakan pemerintah daerah terkait usulan masyarakat yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan maupun masukan DPRD berupa hasil reses yang muncul dalam pembahasan dengan DPRD maka RKPD Tahun 2018 dapat dilakukan penyesuaian;
- 4 kerangka pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang tercantum dalam RKPD merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan anggaran bersama DPRD;
- 5 target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dapat berubah sesuai pengalokasian anggaran pada saat pembahasan dengan DPRD;
- 6 penyesuaian RKPD tahun 2018 sebagaimana dimaksud huruf e, ditetapkan Kepala Bappeda setelah dilaporkan dan mendapat persetujuan Bupati; pada
- 7 RKPD tahun 2018 sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2018 serta bahan arahan penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2018 dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran \_

## BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

## Pasal 6

Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sesuai ketentuan perundang-undangan.


## BAB V PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

## Pasal 7

- (1) RKPD Tahun 2018 dapat diubah dalam hal terjadi:
2. perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun di tingkat pemerintah daerah yang tidak perlu merubah RPJMD;
3. b penambahan kegiatan baru yang tidak perlu merubah RPJMD; dan
4. C terdapat perubahan dan/ atau penambahan program baru pada RPJMD .
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS , Renstra SKPD , Renja SKPD dan Perubahan APBD Kabupaten Tahun 2018. pada

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan. pada

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin tanggal 31 Mei 2017 pada


Diundangkan di Paringin tanggal 31 Mei 2017 pada

Salinan/ Fotocopy sesuai dengan aslinya

Mengetahui,


KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH BALANGAN


BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2017 NOMOR 29