PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROVINSI SULAWESI SELATAN  LUWU TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN IBADAH HAJI Nomor 13 Tahun 2008 tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN IBADAH HAJI (berlaku 1 Juli 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR :
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN IBADAH HAJI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Pasal 16 (3), Pasal 18 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ibadah Haji. ayat perlu
1
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjut disebut SKPD adalah Instansi Lingkup Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan haji.
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi Pembinaan, Pelayanan dan Perlindungan Jemaah Haji di Tanah Air dan Arab Saudi.
9. Biaya Transportasi Haji adalah sejumlah dana yang dipergunakan untuk membiayai pengangkutan dalam rangka pemberangkatan dan pemulangan haji.
10. Biaya Operasional adalah segala biaya kegiatan yang dibutuhkan dalam rangka menunjang terlaksananya pelayanan pemberangkatan dan pemulangan haji.
11. Jemaah Haji adalah Jemaah Kabupaten Luwu yang sedang atau sudah selesai menunaikan Ibadah Haji.
12. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah Petugas yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk Memberikan pelayanan kepada Jemaah Haji di Kloter.
13. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah Petugas yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk Memberikan pelayanan kepada Jemaah Haji di Kloter.
14. Embarkasi adalah Tempat Pemberangkatan Jemaah Haji dari Tanah air menuju ke Luar Negeri (Arab Saudi).
15. Debarkasi adalah Tempat Pemulangan Jemaah Haji dari Luar Negeri (Arab Saudi) menuju Tanah Air.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kelancaran, ketertiban, kemudahan, dan pembiayaan transportasi Jemaah Haji dari Daerah Asal ke Embarkasi, dan dari Debarkasi ke Daerah Asal dalam rangka untuk menjalankan ibadah haji.
RUANG LINGKUP
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3
Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. penyelenggara ibadah haji.
- b. biaya operasional dan transportasi pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji dari Daerah Asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah Asal.
Bagian Kesatu Panitia Ibadah Haji
BAB IV - PENYELENGGARA IBADAH HAJI
Pasal 4
- (1) Bupati selaku koordinator Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) menunjuk SKPD terkait sebagai Panitia Penyelenggara Ibadah Haji.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) melibatkan unsur Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama dan unsur terkait lainnya.
- (3) SKPD terkait yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kepala Kantor Kementerian Agama dalam merencanakan, melaksanakan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah.
Bagian Kedua Petugas Ibadah Haji
BAB IV - PENYELENGGARA IBADAH HAJI
Pasal 5
- (1) Bupati mengangkat Petugas yang menyertai Jemaah Haji yang akan berangkat ke Arab Saudi.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari TPHD dan TKHD.
- (3) Ketentuan pengangkatan Petugas sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB IV - PENYELENGGARA IBADAH HAJI
Pasal 6
- (1) Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) melakukan seleksi Calon Petugas Haji Daerah yang hasilnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan ke Gubernur untuk memperoleh Porsi Tahun keberangkatan.
BAB V - SUMBER PEMBIAYAAN
Pasal 7
- (1) Biaya operasional dan transportasi pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji dari Daerah Asal ke Embarkasi dan Debarkasi ke Daerah Asal dibebankan pada APBD yang dikelola oleh SKPD terkait.
- (2) Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) menyediakan transportasi dan konsumsi saat keberangkatan dan kepulangan Jemaah haji tanpa memungut biaya tambahan dari Jemaah Haji.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya operasional dan transportasi pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji serta pemberian pelayanan bagi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (Tiga) Bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
Pasal 18
- 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara
BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR :
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN IBADAH HAJI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU,
KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjut disebut SKPD adalah Instansi Lingkup Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan haji.
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi Pembinaan, Pelayanan dan Perlindungan Jemaah Haji di Tanah Air dan Arab Saudi.
9. Biaya Transportasi Haji adalah sejumlah dana yang dipergunakan untuk membiayai pengangkutan dalam rangka pemberangkatan dan pemulangan haji.
10. Biaya Operasional adalah segala biaya kegiatan yang dibutuhkan dalam rangka menunjang terlaksananya pelayanan pemberangkatan dan pemulangan haji.
11. Jemaah Haji adalah Jemaah Kabupaten Luwu yang sedang atau sudah selesai menunaikan Ibadah Haji.
12. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah Petugas yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk Memberikan pelayanan kepada Jemaah Haji di Kloter.
13. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah Petugas yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk Memberikan pelayanan kepada Jemaah Haji di Kloter.
14. Embarkasi adalah Tempat Pemberangkatan Jemaah Haji dari Tanah air menuju ke Luar Negeri (Arab Saudi).
15. Debarkasi adalah Tempat Pemulangan Jemaah Haji dari Luar Negeri (Arab Saudi) menuju Tanah Air.
MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kelancaran, ketertiban, kemudahan, dan pembiayaan transportasi Jemaah Haji dari Daerah Asal ke Embarkasi, dan dari Debarkasi ke Daerah Asal dalam rangka untuk menjalankan ibadah haji.
RUANG LINGKUP
Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. penyelenggara ibadah haji.
- b. biaya operasional dan transportasi pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji dari Daerah Asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah Asal.
Bagian Kesatu Panitia Ibadah Haji
- (1) Bupati selaku koordinator Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) menunjuk SKPD terkait sebagai Panitia Penyelenggara Ibadah Haji.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) melibatkan unsur Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama dan unsur terkait lainnya.
- (3) SKPD terkait yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kepala Kantor Kementerian Agama dalam merencanakan, melaksanakan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah.
Bagian Kedua Petugas Ibadah Haji
- (1) Bupati mengangkat Petugas yang menyertai Jemaah Haji yang akan berangkat ke Arab Saudi.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari TPHD dan TKHD.
- (3) Ketentuan pengangkatan Petugas sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (1) Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) melakukan seleksi Calon Petugas Haji Daerah yang hasilnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan ke Gubernur untuk memperoleh Porsi Tahun keberangkatan.
- (1) Biaya operasional dan transportasi pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji dari Daerah Asal ke Embarkasi dan Debarkasi ke Daerah Asal dibebankan pada APBD yang dikelola oleh SKPD terkait.
- (2) Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) menyediakan transportasi dan konsumsi saat keberangkatan dan kepulangan Jemaah haji tanpa memungut biaya tambahan dari Jemaah Haji.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya operasional dan transportasi pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji serta pemberian pelayanan bagi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.
KETENTUAN PENUTUP
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (Tiga) Bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Penetapan: Ditetapkan di pada tanggal 29 Juli 2015 Belopa

Penetapan: Diundangkan di Belopa pada tanggal 31 Juli 2015

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2015 NOMOR 7 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU , PROVINSI SULAWESI SELATAN 7/2015 Ranpde

Penetapan: Diundangkan di Belopa pada tanggal

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU ## SYAIFUL ALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2015 NOMOR NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU, PROVINSI SULAWESI SELATAN : Lenovoputih / E / Proses 4 Ranperda ## Pasal 9 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Penetapan: Ditetapkan di Belopa pada tanggal

Penandatangan: BUPATI LUWU ## A. MUDZAKKAR
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR :
TENTANG
## PENYELENGGARAAN PELAYANAN IBADAH HAJI
## I. UMUM
Bahwa dengan telah diundangkannya Dasar Hukum Penyelenggaraan Haji Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 396 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, mengamanatkan bahwa kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan Ibadah Haji adalah Tugas Nasional yang pada hakekatnya merupakan tugas seluruh Bangsa Indonesia. Selanjutnya tanggung jawab dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji, baik di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri (Arab Saudi) adalah Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Menteri Agama Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dan melibatkan berbagai Instansi/Unit terkait, baik Kementerian maupun Lembaga Non Kementerian serta berbagai unsur Masyarakat.
Pemerintah Daerah Kabupaten dalam hal ini Bupati sebagai Koordinator Penyelenggaraan Ibadah Haji menunjuk SKPD terkait dan berkoordinasi dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten sebagai Kepala Staf untuk menjalankan dan melaksanakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dengan aman, nyaman, tertib dan lancar yang didukung oleh Petugas Haji Daerah juga sarana dan prasarana serta kepanitiaan yang terkoordinasi dengan baik. Dalam rangka memenuhi hak Jemaah Haji agar dapat memperoleh pembinaan, pelayanan dan perlindungan dalam menjalankan Ibadah Haji yang meliputi Konsumsi dan Transportasi yang memadai, maka diperlukan ketersediaan biaya ataupun finansial yang dibebankan pada APBD. Untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan bagi Jemaah Haji maka diperlukan payung hukum yang mengaturnya yaitu berupa Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ibadah Haji.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Yang dimaksud Porsi Tahun Keberangkatan adalah Porsi yang masuk dalam lokasi Kuota Propinsi yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia dan dapat melunasi tahun berjalan.
```
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas Pasal 2 Ayat (1) dan ayat (2) Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Ayat (1), (2) dan (3) Cukup jelas Pasal 5 Ayat (1), (2) dan (3) Cukup jelas Pasal 6 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Pasal 7 Ayat (1), (2) dan Ayat (3) Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas ``` TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR