PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG Nomor 44 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN LAYANAN TERPADU SATU ATAP PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (berlaku 30 Agustus 2017)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Kabupaten Tulungagung, maka untuk mengantisipasi dan menanggulangi permasalahan TKI asal Kabupaten Tulungagung non prosedural yang akan bekerja ke luar negeri serta untuk memberikan pelayanan yang mudah, aman, murah dan cepat dalam penempatan dan perlindungan TKI, perlu mengoptimalkan peran Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Lembaga Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5389);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 ten tang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1487);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 10 Seri E);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN LAYANAN TERPADU SATU ATAP PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
Menetapkan TENAGA KERJA INDONESIA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Pewakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dan menerima upah.
6. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
7. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Penempatan TKI adalah kegiatan pelayan i unt~
mempertemukan TKI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, pemberangkatan sampai ke negara penempatan, dan pemulangan dari negara penempatan.
8. Sistem Pelayanan adalah merupakan keseluruhan mekanisme kegiatan pelayanan pen em pa tan dan perlindungan TKI baik pada tahapan pra penempatan yang dilakukan oleh instansi teknis/lembaga terkait dengan tujuan membantu proses penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia.
9. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindunngan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat LTSA› P2TKI adalah tempat pengintegrasian keseluruhan mekanisme kegiatan pelayanan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang dilaksanakan oleh aparat Perangkat Daerah/instansi teknis/lembaga terkait sesuai fungsi, tugas dan kewenangan masing-masing di dalam satu lokasi.
10. Paspor adalah Surat Perjalanan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia.
11. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan suatu negara yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangku tan.
12. Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri selanjutnya disingkat E-KTKLN adalah data identitas bagi Tenaga Kerja Indonesia yang telah memenuhi persyaratan, prosedur dan dokumen untuk bekerja di luar negeri.
13. Surat Keterangan Catatan Kepolisian selanjutnya disingkat SKCK adalah surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Polri kepada seorang/ pemohon warga masyarakat untuk memenuhi permohonan dari yang bersangkutan atau suatu keperluan karena adanya ketentuan yang mempersyaratkan, ## BAB II
PEMBENTUKAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk LTSA-P2TKI yang merupakan organisasi non struktural untuk menangani kegiatan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI baik pada tahap pra penempatan maupun purna penempatan.
- (2) Tempat penyelenggaraan LTSA-P2TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3
- (1) LTSA-P2TKI mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan pelayan terpadu penempatan dan perlindungan TKI di Kabupaten Tulungagung.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LTSA-P2TKI mempunyai fungsi:
- a. melaksanakan pelayanan terpadu, antara lain:
1. sosialisasi kesempatan kerja di luar negeri kepada masyarakat;
2. rekru tmen dan seleksi Calon TKl sesuai dengan Surat Perintah Rekrut (SPR) yang diterbitkan oleh LTSA-P2TKI Provinsi;
3. verifikasi dokumen Calon TKI dan TKI;
4. menerbitkan data nominatif Calon TKI di Daerah;
5. penerbitan rekomendasi pembuatan paspor dan koordinator LTSA-P2TKI kepada kantor imigrasi setempat;
6. menerbitkan Paspor;
7. penerbitan rekomendasi pembuatan SKCK;
8. menerbitkan SKCK;
9. menerbitkan e-KTP dan Kartu Keluarga
10. melaksanakan PAP dan Penerbitan E-KTKLN;
11. menerbitkan Surat Pengantar Keberangkatan Calon TKI ke Embarkasi; dan
12. pelayanan Asuransi pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan serta membayar klaim asuransi.
- b. evaluasi, monitoring dan pembinaan terhadap PPTKIS di Daerah; dan
- c. pelaporan pelaksanaan pelayanan terpadu kepada Gubernur dan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), LTSA-P2TKI berpedoman pada standar operasional prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
f
ORGANISASI
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 4
- (1) Organisasi LTSA-P2TKI, terdiri dari unsur:
- a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan;
- b. Instansi yang mempunyai fungsi penempatan dan perlindungan TKI;
- c. Keimigrasian;
- d. Kepolisian;
- e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan;
- f. Perangkat Daerah yang membidangi urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Instansi/Lembaga penyelenggara jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan; dan
- h. Perangkat Daerah, Instansi/Lembaga terkait lainnya.
- (2) Susunan keanggotaan organisasi LTSA-P2TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BABV
TATA KERJA
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 5
- ( 1) Dalam melaksanakan tu gas dan fungsi se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), LTSA-P2TKI menerapkan asas koordinasi, pembagian tugas, sinkronisasi dan berkesinambungan sesuai kewenangan masing-masing Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait,
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 6
Setiap anggota LTSA-P2TKI wajib mengikuti dan mematuhi pedoman pelaksaaan tugas sehari-hari serta bertanggung jawab kepada pimpinan Perangkat Daerah/instansi/lembaga masing› masing sebagai atasannya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
PEMBIAYAAN
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 7
Biaya penyelenggaraan LTSA-P2TKI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Penetapan: Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 30 Agustus 2017 Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 201 7 Nomor 45