UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957 tentang KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, (berlaku 1 Mei 1957)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa perlu Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1956 (Lembaran Negara No. 50 tahun 1956) tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante diganti dengan undang-undang yang lebih mengatur gaji dan tunjangan-tunjangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante;
- b. bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan;
Mengingat : Pasal 136 jo Pasal 73 Undang-Undang Dasar Sementara Republik
Indonesia;
MEMUTUSKAN:
- I. Mencabut : Undang-Undang Darurat No. 3 tahun 1956 (Lembaran Negara No. 50 tahun 1956);
- II. Menetapkan
3. : UNDANG-UNDANG DARURAT KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA KONSTITUANTE
sebagai berikut:
Pasal I.
- (1) Kedudukan Anggota Konstituante sama dengan kedudukan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan oleh karenanya Peraturanperaturan keuangan yang berlaku bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berlaku juga bagi Anggota Konstituante.
- (2) Berhubung dengan ketentuan dalam ayat yang lalu, maka Undangundang No. 2 tahun 1954 (lembaran Negara No. 9 tahun 1954) yang kini mengatur Kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berlaku juga bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante dengan ketentuan-ketentuan seperti di bawah ini:
Pasal 1
Perkataan-perkataan:
- a. 'Dewan Perwakilan Rakyat',
- b. 'Jakarta'
3. dalam Undang-undang No. 2 tahun 1954 (Lembaran Negara No. 9 tahun 1954) harus dibaca masing-masing:
- a. 'Konstituante',
- b. 'Bandung'.
Pasal 2
Pasal ... ayat (1) Undang-undang No. 2 tahun 1954 (Lembaran Negara No. 9 tahun 1954) harus dibaca:
'(1)Anggota Konstituante yang menjadi Wakil Ketua sedapat-dapatnya bertempat tinggal di Bandung'.
Pasal 3
- "a. penghasilan yang dimaksudkan pada permulaan ayat ini hanya diberikan kepada Anggota yang memenuhi seluruh kewajibannya, dengan pengertian, bahwa yang dimaksud dengan tugas kewajiban ialah:
- -bagi semua Anggota Konstituante, menghadiri rapat pleno Konstituante yang diadakan dalam masa sidang Konstituante;
- -bagi Anggota Panitya Persiapan Konstitusi dan Anggota Panitya Rumah Tangga, selain menghadiri rapat pleno yang dimaksud dalam anak kalimat yang lalu, juga menghadiri rapat-rapat atau menjalankan tugas Konstituante yang ditentukan masing-masing baginya dalam masa sidang Panitya Persiapan Konstitusi".
Pasal 4
- "b. Anggota Konstituante (pleno), Anggota Panitya Persiapan hadir dalam sesuatu rapat atau tidak hadir untuk menjalankan tugas yang ditentukan masing-masing baginya sebagai kewajiban, menurut ketentuan dalam sub a, penghasilannya dipotong dengan 2 1/2% (dua setengah persen) untuk setiap kali ia tidak datang dalam rapat atau tidak datang menjalankan tugasnya yang ditentukan itu, akan tetapi sebanyak-banyaknya 60% (enam puluh persen) sebulan dari tunjangan tetap sebulan ditambah dengan tunjangan kemahalan dan tunjangan keluarga;".
Pasal 5
1. Anggota Panitya Persiapan Konstitusi dan Anggota Panitya Rumah Tangga dibayarkan penghasilannya penuh, kecuali jika ia sebelum reces dalam dua bulan berturut-turut dengan tiada alasan yang sah, tidak pernah menghadiri sidang,
2. Anggota Konstituante bukan pegawai negeri yang tidak duduk dalam Panitya 'Rumah Tangga dibayarkan 40% (empat puluh persen) dari penghasilannya sebulan, kecuali jika ia sebelum reces dalam dua bulan berturut-turut dengan tiada alasan yang sah, tidak pernah menghadiri sidang;"
Pasal 6
Yang dimaksud dengan istilah "sebulan" adalah sub 2 dan 3 Pasal 5 ialah masa 30 (tiga puluh) hari beturut-berturut atau 30 (tiga puluh) hari di hitung secara proposionil.
Pasal II
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1957 dengan catatan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini bagi Anggota-anggota Panitya Persiapan Konstitusi dan Panitya Rumah Tangga dari Konstituante berlaku surut sampai tanggal 14 Februari 1957.
Diundangkan pada tanggal 13 Juni 1957.
MENTERI KEHAKIMAN, ttd
G.A. MAENGKOM.
LEMBARAN NEGARA NOMOR 62 TAHUN 1957
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta

Penandatangan: pada tanggal 7 Mei 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO.

Penandatangan: WAKIL PERDANA MENTERI I, ttd HARDI

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 15 TAHUN 1957 TENTANG
## KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA KONSTITUANTE
## UMUM
Dalam penjelasan Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1956 (Lembaran Negara No.50 tahun 1956) yang mengatur Kedudukan keuangan Anggota Konstituante Pemerintah menyatakan di antara lain :
1. bahwa Undang-undang Darurat tersebut dibuat sekedar supaya sebelum Anggota-anggota Konsituante dilantik sudah ada peraturan yang tertentu mengenai keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante,
2. bahwa hak-hak yang diberikan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat menurut Undang-undang No. 2 tahun 1954, pada umumnya diberikan pula kepada Anggota Konstituante.
Dalam pernyataan yang diciteer di atas terdapat suatu pengakuan, bahwa Pemerintah tidak dapat dan tidak mau berbuat lain daripada membuat sementara satu undang-undang yang agak sumir, oleh karena sekalipun Pemerintah mengetahui akan tugas-tugas pokok dari Konstituante, tetapi cara-cara bekerja yang terperinci yang akan ditentukan oleh Konstituante sendiri, belum dapat diketahui oleh Pemerintah terlebih dahulu, hingga untuk menentukan peraturanperaturan yang menjamin pelaksanaan tugas-tugas yang terperinci itu Pemerintah hendak menunggu setelah Konsituante bentuk aparaturnya sendiri.
Kini setelah Kontituante membuat Peraturan Tata-Tertibnya, menentukan cara-cara bekerjanya, setelah membentuk organisasinya nyatalah bahwa sungguh undangundang darurat yang sumir itu banyak kekurangan-kekurangannya.
Dalam undang-undang darurat itu misalnya tidak terdapat jaminan bagi Konstituante apabila Anggota-anggotanya harus mengadakan peninjauan.
Lihat
PENJELASAN
Pasal 74
Peraturan Tata-Tertib, banding pasal 3 ayat (10) Undang-undang No. 2 tahun 1954. Ketentuan sebagai yang tercantum dalam pasal 4, 5 dan 6 Undang-undang No. 2 tahun 1954 yang juga perlu bagi Anggota-anggota Konstituante, karena Panitia Persiapan Konstitusi yang dimaksud dalam Peraturan Tata-Tertib Konstituante Bab III juga melakukan tugas full time sebagai Dewan Perwakilan Rakyat sekarang, tidak terdapat dalam Undang-undang Darurat No. 3 tersebut. Berhubung karena Undang-undang Darurat tersebut kurang mengatur Kedudukan Konstituante, maka pada tempatnyalah peraturan itu segera diganti dengan peraturan yang lebih mengatur Kedudukan keuangan Konstituante itu. Karena diakui, bahwa Kedudukan Anggota Konstituante itu sama dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan oleh karena itu dibenarkan bahwa Anggotaanggota dari kedua Dewan itu berhak