PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN Nomor 04 Tahun 2006 tentang Desa di pandang perlu segera mengatur Pengangkatan dan Pemberhentian (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
2. Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata earn Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
Mengingat
1. Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
2. Undang -Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) ;
3. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
f
/
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lernbaran Negara Tahun 2001 Norn or 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN dan BUPATI SAROLANGUN
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
- a. Kabupaten adalah Kabupaten Sarolangun ;
- b. Bupati adalah Bupati Sarolangun ;
- c. Pernerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sarolangun ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah badan Legislatif Daerah Kabupaten Sarolangun ;
- e. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pernerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- f. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupatcn ;
- g. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perrnusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihorrnati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Dcsa dan dari ""'~'."'.'~ 1~'-' ~&gt;·:;~-'.:··t"'' m~1::t-,-,.,,..,&lt;&gt;hn tugas tertentu yang disertai pernbiayaan, sarana dan prasarana yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumbcr daya rnanusia dcngan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kcpada yang menugaskannva ·
1. Desa atau yang disebut dengan nama Jain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk rnengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usu] dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- J. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman, pelayanan jasa sosial dan kegiatan Ekonomi ~
- k. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa ;
f
j
1. Badan Permusyawaratan Desa yang se]anjutnya disingkat BPD, adalah lernbaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa ;
- m. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibcntuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah dcsa dalarn memberdayakan masyarakat;
- n. Bakal calon adalah warga masyarakat Desa setempat yang didasarkan penjaringan oleh Panitia Pemilihan;
- o. Calon adalah calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilih ;
- p. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh atau yang mendapat dukungan suara terbanyak dalam pemilihan ;
- q. Penjabat Kepala Desa adalah seseorang yang diangkat dengan keputusan Bupati atas usul BPD dari perangkat Desa yang memenuhi persyaratan selama - lamanya 6 ( enam) bulan ;
- r. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh BPD ;
- s. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilihnya ;
- t. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat Desa setempat ;
- u. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kemampuan - kemampuan kepemimpinan para bakal calon ;
- v. Kampanye adalah suatu media yang digunakan untuk menarik simpati pemilih yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih dengan berupaya menyampaikan program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih sebagai kepala desa;
- w. Desa Transmigrasi adalah suatu wilayah pemukiman yang ditempati sejurnlah transmigrasi sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya masyarakat hukum yang mernpunyai organisasi pemerintah terendah yang masih dalam pembinaan Departemen Transmigrasi dan PPH serta Depdagri ;
- x. Kelompok penyelenggara pemungutan suara yang selanjutnya di singkat dengan KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing - masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) ;
- y. Unit - unit pemukiman Transmigrasi adalah suatu wilayah dan dengan sejumlah penduduk transmigrasi lebih kurang 300 KK dan Iuas wilayah lebih kurang 2.500 Ha yang dikelola oleh Departemen Tenaga Kerja danTransmigrasi untuk dikembangkan menjadi Desa Baru.
BABII
LOWONGAN KEP ALA DESA DAN PERSIAP AN PEMILlHAN
Pasal 2
Jabatan Kepala Desa lowong karena Kepala Desa berhenti.
Pasal 3
- ( J) Paling singkat I (satu ) bulan terhitung saat Jowongan jabatan Kepala Desa sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2, kecuali karena berakhirnya masa jabatan, hams sudah dimulai persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan sejak tahap persiapan selesai.
- melalui Camat. (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tidak dapat dilaksanakan pemilihan Kepala Dcsa, BPD !"'"'"~:·j·.: 1::::-: ;;\_;;r.,~'.:~:-:::: i:,.:;~.:;\_;~j.:;.,.6an waktu pemilihan Kepala Desa kcpa.la Bupati
- ( 4) Dalam hal Bupati berpendapat lain karena situasi dan kondisi setcrnpat belum rnemungkinkan PPmilihan K:-;-'.'!::: :)::::;::: ~;::::0ggu:.: ________________ an paling lama 6 ( enarn ) bulan sejak lowongnya jabatan Kepala Desa.
- (5) Dalam ha! Bupati berpendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka berlaku penunjukan Penjabat Kepala Desa.
f
Pasal 4
- ( 1) BPD memberitahukan kepacla Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhimya masa jabatan kepala desa. ·
- (3) Selambatlambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhimya masajabatan Kepala Desa, BPD telah menetapkan Kepala Desa terpilih.
Pasal 2
Jabatan Kepala Desa lowong karena Kepala Desa berhenti.
Pasal 3
- ( J) Paling singkat I (satu ) bulan terhitung saat Jowongan jabatan Kepala Desa sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2, kecuali karena berakhirnya masa jabatan, hams sudah dimulai persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan sejak tahap persiapan selesai.
- melalui Camat. (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tidak dapat dilaksanakan pemilihan Kepala Dcsa, BPD !"'"'"~:·j·.: 1::::-: ;;\_;;r.,~'.:~:-:::: i:,.:;~.:;\_;~j.:;.,.6an waktu pemilihan Kepala Desa kcpa.la Bupati
- ( 4) Dalam hal Bupati berpendapat lain karena situasi dan kondisi setcrnpat belum rnemungkinkan PPmilihan K:-;-'.'!::: :)::::;::: ~;::::0ggu:.: ________________ an paling lama 6 ( enarn ) bulan sejak lowongnya jabatan Kepala Desa.
- (5) Dalam ha! Bupati berpendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka berlaku penunjukan Penjabat Kepala Desa.
f
Pasal 4
- ( 1) BPD memberitahukan kepacla Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhimya masa jabatan kepala desa. ·
- (3) Selambatlambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhimya masajabatan Kepala Desa, BPD telah menetapkan Kepala Desa terpilih.
TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Bagian Pertama Panitia Pemilihan
BAB ID - TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 5
- ( 1) Penanggungjawab Pemilihan Kepala Desa aclalah BPD.
- (2) BPD membentuk panitia pemilihan yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri clari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, clan tokoh masyarakat.
- ( 4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keanggotaannya terdiri dari :
- a. Ketua dipilih dari Pengurus lembaga kemasyarakatan ;
- b. Sekretaris, Bendaharawan dan anggota, dipilih dari unsur unsur perangkat Desa , Pengurus Iembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (5) Keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa, sebanyak- banyaknya 15 (lima belas) orang.
- (6) Apabila ketua I anggota BPD atau diantara anggota panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pacla ayat (3) ada yang mencalonkan diri pada pemilihan Kepala Desa, a tau berhalangan tetap, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan panitia pemilihan dan anggota BPD. Perobahan susunan panitia pemilihan ditetapkan kembali oleh BPD.
- (7) Panitia sebagaimana di maksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
- a. membuat tata tertib dan teknik pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa ;
- b. Menetapkanjadwal (tahapan) proses pencalonan dan pelaksanaan pernilihan ;
- c. Menyusun rencana biaya pemilihan ;
- ct. Melaksanakan penclaftaran pemilih untuk selanjutnya ditetapkan oleh ketua panitia sebagai pemilih tetap ;
- e. Menerima pendaftaran Bakal Calon ;
- f Melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon ;
- g. Melakukan penelitian administrasi pcrsyaratan bakal calon untuk ditctapkan sebagai calon yang dipilih ;
- h. Meneruskan berkas persyaratan calon terpilih kepada Bupati melalui Camat ;
1. Menetapkan clan mengumumkan nama- nama calon yang berhak dipilih ;
- J Menetapkan tanda gambar untuk pemungutan suara ;
- k. Melakukan undian nomor urut calon Kepala Desa ;
- I. Menetapkan pencabutan status calon yang berhak dipilih berkenaan dengan pelanggaran tata tertip kampanye ;
- m. Menetapkan tata tertib kampanye ;
- n. Mengambil keputusan apabila timbul permasalahan ;
- o. Melaksanakan pemilihan calon ;
- p. Membuat Berita Acara Pemilihan ;
- q. Membuat laporan pelaksanaan pemilihan dan pertanggungjawaban keuangan kepada BPD.
f
I
.
BAB ID - TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 6
Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Repub1ik Indonesia yang:
- a. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang besangkutan secara sah dan telah berternpat tinggal sekurang - kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus - putus pada saat pendaftaran Pemilih;
- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pemilihan atau telah I pemah kawin pada saat pendaftaran pemilihan yang dibuktikan dengan KTP/KK ;
- c. Sehat jasmani dan rohani serta tidak dicabut hak pilihnya
BAB ID - TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 8
- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat - syarat :
- a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang -Undang Dasar 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia ; serta Pemerintah ;
4. ~-Berkelakuan Baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa ;
- d. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SL TP) dan/atau sederajat, Khusus untuk Desa yang berada diwilayah lbukota Kabupaten dan Pusat Pemerintaban Kecamatan sekurang - kurangnya berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SL TA);
- e. Berumur sekurang -kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi -tingginya 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pendaftaran ;
- f. Sehat jasmani clan rohani ;
- g. Tidak dicabut hak pilihnya
BAB ID - TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 9
- ( 1) Bagi Pegawai Negeri atau Putra Desa yang terpilih dan telah dilantik menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal Pelantikan hams bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang dipilih I diangkat menjadi Kepala Desa, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan Organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Kepala Desa yang dipilih I diangkat dari Pegawai Negeri Sipil, berhak mendapat gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, penghasilan lainnya dan kepadanya dapat diberikan tambahan penghasilan dari Desa yang bersangkutan yang dibebankan kepada anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Daftar penilaian Pelaksana Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, sebagai mana dimaksud dalam ayat ( 1) diberikan oleh instansi induknya.
- (5) Pegawai Negeri Sipil, yang telah melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa di kembalikan ke instansi induknya.
- (6) Pegawai Negeri Sipil yang di pilih I diangkat menjadi Kepala Desa, hams menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan Daerah ini serta
BAB ID - TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 11
- ( 1) Penjaringan dan penyaringan bakal calon didasarkan pada ketentuan jum!ah bakal calon &lt;:Pr1;1r;t,i;i\_:'.:;y::: (::1::::: .:,~.:-.:-.t, ;:!;:i;. sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang bakal calon
- (21 Calon tunggal dapat dimungkinkan sctclah panitia Pcmilihan mcrnbuka pcndaftaran perpanjangan selama 3 (tiga) kali.
- (3) Baka] Calon Kenala Desz y ... ": t,:!::~ :-:-::::::-:::::-:u'.:; persyaratan ditetapkan sebagai calon kcpala desa oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat diternpat-ternpat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat sctempat.
- (5) Panitia Pcmilihan setelah menerima persetujuan calon yang berhak dipilih segera menetapkan waktu pelaksanaan rapat pemilihan calon kepala desa dan menetapkan nomor urut
BAB ID - TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 13
- ( 1) Cal or, Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kampanye dilaksanakan dengan pemasangan tanda gambar dan kampanye dialogis ;
- b. Tanda gambar tidak dibenarkan dipasang ditempat ibadah dan fasilitas um um ;
- c. Pemasangan tanda gambar dilingkungan Balai Desa clan TPS dilakukan oleh panitia ;
- d. Pelaksanaan kampanye dialogis dipandu oleh panitai pemilihan atau yang ditunjuk oleh panitia pemilihan, berisi program - program kerja yang akan dlaksanakan apabila terpilih menjadi Kepala Desa meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kernasyarakatan;
- e. Pelaksanaan kampanye dialogis bertempat di Balai Desa atau tempat lain yang memungkinkan dan berakhir pukul 18.00 WIB;
- f. Pelaksanaan kampanye Calon yang berhak dipilih dengan ketentuan urutan
BAB ID - TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 14
Setiap Calon Kepala Desa wajib:
- a. Mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia ;
2. ~-: L:;:!;;-~~;:!.:: '"'~"· l';.;:1::'.:~:::-:, !::::..::.!i cakit mendadak yang bersangkutan dapat diwakilkan ;
- c. Membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan :
- d. Berlapang dada dalam hal tidak memperoleh suara terbanyak dan tidak melakukan tindakan yang mPrn:::1J,,,m m%yarakct ,4,;,n p,.':',,.,\_;'°'t?~ ~~[1"&lt;&gt; pernbangunan ;
- e. Menggunakan hak pilihnya.
BAB IV - PEMILIHAN CALON YANG BERHAK DIPILIH Pasal 15
Pasal 15
- (I) Pemilihan Calon yang berhak dipilih, dilaksanakan setelah Panitia Pemilihan menenma persetujuan Calon yang berhak dipilih dari BPD.
- (2) Pemilihan Calon sebagaimana dimaksud ayat (I), dihadiri oleh Tim Pcngawas dari Kecamatan, dari unsur Pemantau Kabupaten, Pimpinan dan Anggota BPD dan Panitia serta dihadiri oleh Calon yang berhak dipilih.
- (3) Apabila calon yang berhak di pilih sakit mendadak dan tidak bisa menghadiri pelaksanaan Rapat Pemilihan, maka yang bersangkutan dapat mewakilkan atau diganti dengan photo.
BAB IV - PEMILIHAN CALON YANG BERHAK DIPILIH Pasal 15
Pasal 16
- ( l) Pemilihan Calon yang berhak dipilih dilaksanakan dalam Rapat Pemilihan yang dipimpin oleh ketua panitia.
- (2) Pemilihan Caton Kepala Desa dilaksanakan dengan mencoblos surat suara yang memuat tanda gambar calon yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh panitia pemilihan .
- (3) Apabila pada saat berakhimya pemungutan suara yang telah ditetapkan bclum mencapai quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perhitungan suara, dapat diundurkan paling lama 3 jam dengan ketentuan quorum tetap 2/3 darijumlah pemilih.
- (4) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud ayat (3), quorum belurn juga tercapai, rapat pelaksanaan pemilihan calon kepala desa diundurkan oleh pimpinan rapat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari, dengan quorom 'h (setengah) dari jurnlah pemilih.
- (5) Pengunduran waktu rapat pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (3) diumumkan dalam forum rapat oleh pimpinan rapat dan dituangkan dalam berita acara penundaan pemilihan.
•
BAB IV - PEMILIHAN CALON YANG BERHAK DIPILIH Pasal 15
Pasal 17
Panitia Pemilihan yang mempunyai hak memilih serta calon yang berhak dipilih dalam Pernilihan Calon Kepala Desa tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya dengan tetap waj ib bersikap netral dalam melaksanakan tugasnya.
BAB IV - PEMILIHAN CALON YANG BERHAK DIPILIH Pasal 15
Pasal 18
- ( 1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Pemilihan Calon yang berbak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Pemberian suara dilakukan denan mencoblos tanda gambar Calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pemlihan. ,
- (4) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih.
- (5) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.
BAB IV - PEMILIHAN CALON YANG BERHAK DIPILIH Pasal 15
Pasal 19
- ' · J /1 \ U;·.~:.:.'.: !:;:!.::;-.;:..: ________________ ;, t--~!&amp;!::.:::- · .::.:;-. ;:::-:-:i!:han calon yang berhak dipilih panitia pernilihan menyediakan :
- a. Papan tulis untuk penghitungan suara yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih :
- b. Surat suara yang memuat tanda gambar calon yang berhak dipilih dan ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah ;
- c. Sebuah kotak suara atau lebih berikut kuncinya yang besamya disesuaikan dengan kebutuhan ;
- d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara ;
- e. Alat pencoblosan di dalam bilik suara.
- (2) Bentuk dan model surat suara sebagaimana dimaksud ayat (1) hurufb, sebagaimana tersebut pada
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakili dengan alasan apapun. ## Pasal 24 - ( 1) Panitia menentukan batas waktu pelaksanaan pemungutan suara dengan tidak menutup ;..."'"u .. 6:~:::,; ... :::L 1T"";'~ht:rn nara calon yang berhak dipilih untuk rncngakiri pclaksanaan pemungutan suara sebelum waktu yang ditentukan atau melebihi batas waktu yang ditentukan. ## Bagian Ketiga Pelaksanaan Penghitungan Suara ## Pasal 25 - (I) Pcnghitungan suara dilaksanakan pada satu tempat penghitungan suara. - (2) Setelah melaksanakan pemungutan suara dinyatakan selesai panitia meminta kcpada rnasing - masing Calon yang berhak dipilih agar menugaskan pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara. - (3) Dalam hal tidak seorang pun menjadi saksi, penghitungan suara dapat berjalan terns dan pemilihan dinyatakan sah. ## Pasal 26 - ( l) Panitia memeriksa keutuhan kotak suara serta membuka kotak suara dan menghitung surat suara, setelah saksi - saksi hadir. - (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon yang berhak dipilih dan kemudian panitia pemilihan menyebutkan gambar yang dicoblos tersebut serta mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir. , - (1) Surat suara dianggap tidak sah apabila : - a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan ;

Penandatangan: - b. Tidak ditandatangani ketua panitia atau yang mewakili ; - c. Terdapat tanda - tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;

Verifikasi: - d. Ditandatangani atau membuat tanda yang menunjukkan identitas pernilih ; - e. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) Calon; 7. f Mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan ; - g. Coblosan mengenai garis batas kotak gambar. - (2) Alasan -alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan kepada pemilih pada saat itujuga; - (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara antara panitia dengan calon atau saksi, maka ketua panitia berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat ; · ## Pasal 28

Penandatangan: - ( 1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapat dukungan suara terbanyak.

Penandatangan: - (2) Untuk calon tunggal, calon Kepala Desa terpilih minimal memperoleh suara 1/2 + 1 dari jumlah pemilih yang menggunkan hak pilih. ## Pasal 29 - ( 1) Setelah perhitungan suara selesai, panitia membuat, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan didepan para Calon yang berhak dipilih dan saksi serta lJJcuy c::1a~1~a1uJ)'u. :~(,~~~.:.: 8!"''!:'.

Verifikasi: - (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ), diketahui dan ditandatangani oleh ketua dan anggota panitia pada saat itu juga. - (~) KPtiJ:.l ~"·~i1i,, ~"''llilihan mPn~111n11mbn h~sil oemilihan Calon yang bcrhak dipilih dan menyatakan sahnya pemilihan Calon terpilih. ## Pasal 30 - (1) Apabila lebih dari l(satu) orang calon yang berhak dipilih mendapatjumlah dukungan suara terbanyak dimaksud pasal 28 dengan jumlah yang sama, maka diadakan pernilihan ulang hanya untuk calon-calon yang berhak dipilih dengan perolehan jumlah suara yang sarna. - (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selarnbat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatangan berita acara pemilihan. - (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon terpilih keputusannya diserahkan kepada keputusan BPD. ## Bagian Keem pat Mekanisme Pengaduan dan Penyelcsaian Masalah Pasal 31

Penandatangan: - (I) Pengaduan dan atau keberatan atas proses pemilihan Kepala Desa dapat diajukan sebelum tahapan pengangkatan, pelantikan dan pengembilan sumpah/janji calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati atau instansi yang berwenang.

Penandatangan: - (2) Pengeduan dan atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) tidak menunda pelaksanaan tahapan pengangkatan, pelantikan dan pengambilan sumpah/janji calon Kepala Desa terpilih.

Penandatangan: - (3) Apabila terdapat pengaduan dan atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), terbukti kebenaranya berdasarkan keputusan final, Bupati tanpa persetujuan BPD memberhentikan Kepala Desa yang bersangkutan. f - (4) Keputusan final sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:

Penandatangan: - a. apabila pengaduan dan atau keberatan diajukan kepada Bupati didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pengawas Daerah. - b. Apabila pengaduan dan atau keberatan diajukan kepada instansi yang berwenang, maka didasarkan kepada keputusan instasi tersebut yang mempunyai kekuatan hukum tetap. ## BAB VI

Penandatangan: ## PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA ## Pasal 32

Penandatangan: - (1) Panitia pemilihan kepala desa melaporkan basil pemilrhan kepala desa kepada BPD.

Penandatangan: - (2) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari panitia.

Penandatangan: - (3) Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.

Penandatangan: 4. ( 4) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 15 (lima betas) hari terhitung tanggal ditcrimanya penyampaian basil pemilihan dari BPD.

Penandatangan: 5. ( 5) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung penerbitan Keputusan Bupati. ## Pasal 33

Penandatangan: - ( 1) Tanggal pelantikan Kepala Desa terpilih, dilaksanakan tepat pada saat berakhimya jabatan Kepala Desa lama.

Penandatangan: - (2) Pada saat Pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (1 ), Kepala Desa yang bersangkutan diambil sumpah I janji menurut agamanya dengan sungguh-sungguh oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, disaksikan oleh para anggota BPD dan pemuka pernuka masyarakat lainnya, dalam wilayah Desa yang bersangkutan. - n) C:.nc.11n~n k~h ... fc:ih s11111n::ih .iimii dimaksud adalah sebagai berikut:

Penandatangan: Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah I berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik - baiknya, sejujur- jujumya dan seadil - adilnya. Bahwa saya akan selalu taat dalam menzamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang - undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang - undangan dengan selurus lurusnya yang berlaku bagi Desa Daerah dan Negara kesatuan Republik Indonesia. ## Pasal 34

Penandatangan: Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur. ## Pasal 35

Penandatangan: Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan - alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan atas persetujuan Bupati, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut. ## Pasal 36

Penandatangan: Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 Peraturan Daerah ini berlaku pula bagi Desa yang dijabat oleh Penjabat Kepala Desa. f 1. Melaksanakan clan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa; - J. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa; - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa; - I. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa; - m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai - nilai sosial budaya dan adat istiadat; - n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Penandatangan: 8. (2} Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), Kepala Desa mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dan memberikan laporan akhir rnasa jabatan kepada Bupati melalui Camat dan BPD. ## Bagian Kedua Larangan ## Pasal 41

Penandatangan: Kepala Desa dilarang : - a Menjadi Pengurus Partai Politik ; - b. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa yang bersangkutan ; - c. Merangkap jabatan sebagai Anggaota DPRD ;

Penandatangan: - d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah; - e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain ; - f Melakukan kolusi, korupsi clan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak f lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ; - g. Menyalahgunakan wewenang; dan - h. Melanggar sumpah/janji jabatan. ## BABIX

Penandatangan: ## PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA ## Bagian pertama ## Pasal 42

Penandatangan: - ( l) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati. - 1)) rrar-nai yang dikecuankan dan ketentuan sebagaimana dimaksud ( 1) adalah · a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; - b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan dengan pidana rnati.

Penandatangan: - (:) Tir.~:1!:;::;~ t-'""-';~;: ________________dn sebagaiiuana uimaksuo paca ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh Penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari. ## Bagian kedua ## Pasal 43

Penandatangan: - (I) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usu Ian BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penandatangan: - (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penandatangan: Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara. ## Pasal 45

Penandatangan: - (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) dan pasal 44, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masajabatan.

Penandatangan: - (2) Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya mereha~ilitasi kepala desa yang bersangkutan. ## Pasal 46

Penandatangan: Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat ( 1) dan pasal 43, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. ## Pasal 47

Penandatangan: Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) dan pasa! 44, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemi!ihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penandatangan: ## Bagia n ketiga Pemberhentian Kepala Desa Pasal 48

Penandatangan: - ( 1) Kepala Desa berhenti, karena : - a. Meninggal dunia; - b. Permintaan sendiri; - c. Diberhentikan.

Penandatangan: - (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena : - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru; - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (cnam) bulan ;

Penandatangan: - c. tindakan-tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk desa terhadap kepemimpinannya sebagai kepala desa ;

Penandatangan: - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa ; - e. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan ;

Penandatangan: - f. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan/atau

Penandatangan: - g. melanggar larangan bagi kepala desa.

Penandatangan: - (3) Usu! pemberhentian Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b di usulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.

Penandatangan: 9. ( 4) Usu! pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e,huruf f dan huruf g disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan : ________________ -:..:,...;: ________________;.~:.:; ;·.;: ________________s;~:1,,,,...,,.,,1, RPn dih:iriiri 2/3 (dua per tiga) darijumlah anggota BPD.

Penandatangan: - (5) Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ayat ( 4) ditetapkan Dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.

Penandatangan: 11. (~) SPtt;"l;:ih ,hf"f.· 11hn pemberbentian Kenala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati Mengangkat Penjabat Kepala Desa. f &lt;.;

Penandatangan: Kepala Desa yang melalaikan tugasnya atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku sehingga merugikan Negara, Daerah I Desa dan atau masyarakat Desa dikenakan sanksi dan atau tindakan administratif berdasarkan peraturan Perundang - undangan yang berlaku ; ## Pasal 50

Penandatangan: 1. Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewj ibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut -turut maka pada bulan keenam terakhir BPD mengajukan permohonan pengujian kesehatan yang bersangkutan kepada majelis penguji kesehatan.

Penandatangan: 2. Apabila berdasarkan keterangan majelis penguji kesehatan pegawai bahwa Kepala Desa dimaksud belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka BPD mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan kepada Bupati dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan menetapkan Penjabat Kepala Desa. ## Pasal 51

Penandatangan: Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia atau sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri. ## Pasal 52

Penandatangan: Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat dicalonkan :

Penandatangan: - a. Dalam jabatan struktural, fungsional atau Anggota DPR I DPRD kecuali yang bersangkutan bersedia meninggalkan jabatan Kepala Desa dan pejabat yang berwenang mengizinkan;

Penandatangan: - b. Sebagai Kepala Desa di Desa lain. ## Pasal 53

Penandatangan: Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang berhenti atau yang diberhentikan oleh pejabat yang berwenang, dikembalikan ke instansi induknya selama yang bersangkutan belurn memasuki masa pensiunnya ;

Penandatangan: ## BABX PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA Pasal 54

Penandatangan: - ( 1) Pengangkatan Per.jabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Penandatangan: - (3) Penjabat Kepala Desa yang dimaksud dalam ayat (1) adalah Sekretaris Desa yang bersangkutan atau Perangkat Desa lainnya yang diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan musyawarah yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.

Penandatangan: - ( 4) Usulan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.

Penandatangan: - (5) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh pejabat yang berwenang.

Penandatangan: - (6) Tugas pokok Penjabat Kepala Desa adalah menyelenggarakan Pernilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikannya. ## Pasal 55

Penandatangan: Hak wewenang pejabat Kepala Desa adalah sama dengan hak dan wewenang Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang nomor 32 tahun 2004 f ) ## BAB VII PEMBATALAN PEMILIHAN DAN SANKSI Pasal 56 - (1) Pembatalan Pemilihan dalam hal tertentu dapat dilakukan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan masukan dari BPD dan Panitia.

Penandatangan: - (2) Anggota Panitia sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat ( 4) Peraturan Daerah ini, atau siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi Pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. ## BAB XI ## KETENTUAN PERALIHAN Pasal 57

Penandatangan: - (1) Bagi Pejabat Kepala Desa masa jabatannya telah berjalan 5 (lima) tahun atau lebih, maka segera dilakukan pemilihan Pejabat Kepala Desa yang baru.

Penandatangan: - (2) Bagi Kepala Desa yang diangkat dengan masajabatan 6 (enam) tahun maka berakhir masa jabatan terhitung sejak berakhimya keputusan pengangkatan sebagai Kepala Desa

Penandatangan: - (3) Pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa yang barn agar mempedomani Peraturan Daerah nu. ## BAB XII ## KETENTUANPENUTUP ## Pasal 58

Penandatangan: - ( 1) Hal ha] lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Penandatangan: - (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 200 I Nomor 7 Seri D Nomor 6 ) dinyatakan tidak berlaku. ## Pasal 59 Peraturan f);:i~rnh ;,...; ~1nh1i h~rhlm 1Y-1rl:, t=nggal ditetapkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Uaerah iru dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Penetapan: Ditetapkan di Sarolangun Pada tanggal ;b &lt;:i~~W"Y 2006

Penandatangan: BUPATI SAROUANGUN, BASRAGUS Drs. ABD. ZAKI M. i Pembina TK I NIP. 430 0 8 999

Penetapan: Diundangkan di Sarolangun Pada tanggal ct-I) ~~ 2006 SEiffiETARIS DAERAH KABUPA N SAROLANGUN LAMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2006 NOMOR\_ 04 SERI O NOMOR 01 f )
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Panitia pemilihan menetapkan waktu pelaksanaan pemilihan dan diumumkan kepada masyarakat ditempat yang mudah dibaca oleh umum.
- ( 4) Panitia pemilihan menyampaikan undangan kepada pcnduduk Desa yang telah terdaftar . sebagai pemilih dengan tanda bukti penerimaan selambat - lambatnya 7 hari kerja sebelum pernilihan dilaksanakan.
- ( 5) Apabila 3 hari kerja sebelum pemilihan dilaksanakan penduduk Desa yang telah terdaftar sebagai pemilih belum mendapat undangan maka yang bersangkutan dapat melapor pada panitia pemilihan.
- (6) Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada satu tempat pemungutan suara ;
- (7) Apabila tidak memungkinkan dilaksanakan di satu tempat pemungutan suara dengan alasan . yang memungkinkan maka dapat dilaksanakan dibeberapa TPS.

## Pasal 20

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaaan kosong serta ditutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang telah dibubuhi cap atau stempel panitia.
- (2) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, anak kunci kotak suara dipegang oleh ketua panitia.

f

r

## Pasal 21

- ( 1) Pemilih yang hadir diberikan selembar surat suara oleh panitia melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara . dimaksud dalam keadaaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.

## Pasal 22

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia.
- (2) Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada panitia.
4. ( 4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara kedalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

## Pasal 23

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan,para Caton yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan rapat pemilihan Kepala Desa.
- (2) Panitia pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakili dengan alasan apapun.

## Pasal 24

- ( 1) Panitia menentukan batas waktu pelaksanaan pemungutan suara dengan tidak menutup ;..."'"u .. 6:~:::,; ... :::L 1T"";'~ht:rn nara calon yang berhak dipilih untuk rncngakiri pclaksanaan pemungutan suara sebelum waktu yang ditentukan atau melebihi batas waktu yang ditentukan.

## Bagian Ketiga Pelaksanaan Penghitungan Suara

## Pasal 25

- (I) Pcnghitungan suara dilaksanakan pada satu tempat penghitungan suara.
- (2) Setelah melaksanakan pemungutan suara dinyatakan selesai panitia meminta kcpada rnasing - masing Calon yang berhak dipilih agar menugaskan pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara.
- (3) Dalam hal tidak seorang pun menjadi saksi, penghitungan suara dapat berjalan terns dan pemilihan dinyatakan sah.

## Pasal 26

- ( l) Panitia memeriksa keutuhan kotak suara serta membuka kotak suara dan menghitung surat suara, setelah saksi - saksi hadir.
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon yang berhak dipilih dan kemudian panitia pemilihan menyebutkan gambar yang dicoblos tersebut serta mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir.

,

- (1) Surat suara dianggap tidak sah apabila :
- a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan ;
- b. Tidak ditandatangani ketua panitia atau yang mewakili ;
- c. Terdapat tanda - tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
- d. Ditandatangani atau membuat tanda yang menunjukkan identitas pernilih ;
- e. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) Calon;
7. f Mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan ;
- g. Coblosan mengenai garis batas kotak gambar.
- (2) Alasan -alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan kepada pemilih pada saat itujuga;
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara antara panitia dengan calon atau saksi, maka ketua panitia berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat ; ·

## Pasal 28

- ( 1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapat dukungan suara terbanyak.
- (2) Untuk calon tunggal, calon Kepala Desa terpilih minimal memperoleh suara 1/2 + 1 dari jumlah pemilih yang menggunkan hak pilih.

## Pasal 29

- ( 1) Setelah perhitungan suara selesai, panitia membuat, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan didepan para Calon yang berhak dipilih dan saksi serta lJJcuy c::1a~1~a1uJ)'u. :~(,~~~.:.: 8!"''!:'.
- (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ), diketahui dan ditandatangani oleh ketua dan anggota panitia pada saat itu juga.
- (~) KPtiJ:.l ~"·~i1i,, ~"''llilihan mPn~111n11mbn h~sil oemilihan Calon yang bcrhak dipilih dan menyatakan sahnya pemilihan Calon terpilih.

## Pasal 30

- (1) Apabila lebih dari l(satu) orang calon yang berhak dipilih mendapatjumlah dukungan suara terbanyak dimaksud pasal 28 dengan jumlah yang sama, maka diadakan pernilihan ulang hanya untuk calon-calon yang berhak dipilih dengan perolehan jumlah suara yang sarna.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selarnbat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatangan berita acara pemilihan.
- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon terpilih keputusannya diserahkan kepada keputusan BPD.

## Bagian Keem pat Mekanisme Pengaduan dan Penyelcsaian Masalah Pasal 31

- (I) Pengaduan dan atau keberatan atas proses pemilihan Kepala Desa dapat diajukan sebelum tahapan pengangkatan, pelantikan dan pengembilan sumpah/janji calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati atau instansi yang berwenang.
- (2) Pengeduan dan atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) tidak menunda pelaksanaan tahapan pengangkatan, pelantikan dan pengambilan sumpah/janji calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Apabila terdapat pengaduan dan atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), terbukti kebenaranya berdasarkan keputusan final, Bupati tanpa persetujuan BPD memberhentikan Kepala Desa yang bersangkutan.

f

- (4) Keputusan final sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
- a. apabila pengaduan dan atau keberatan diajukan kepada Bupati didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pengawas Daerah.
- b. Apabila pengaduan dan atau keberatan diajukan kepada instansi yang berwenang, maka didasarkan kepada keputusan instasi tersebut yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

## BAB VI

## PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

## Pasal 32

- (1) Panitia pemilihan kepala desa melaporkan basil pemilrhan kepala desa kepada BPD.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari panitia.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.
4. ( 4) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 15 (lima betas) hari terhitung tanggal ditcrimanya penyampaian basil pemilihan dari BPD.
5. ( 5) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung penerbitan Keputusan Bupati.

## Pasal 33

- ( 1) Tanggal pelantikan Kepala Desa terpilih, dilaksanakan tepat pada saat berakhimya jabatan Kepala Desa lama.
- (2) Pada saat Pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (1 ), Kepala Desa yang bersangkutan diambil sumpah I janji menurut agamanya dengan sungguh-sungguh oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, disaksikan oleh para anggota BPD dan pemuka pernuka masyarakat lainnya, dalam wilayah Desa yang bersangkutan.
- n) C:.nc.11n~n k~h ... fc:ih s11111n::ih .iimii dimaksud adalah sebagai berikut:

Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah I berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik - baiknya, sejujur- jujumya dan seadil - adilnya. Bahwa saya akan selalu taat dalam menzamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang - undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang - undangan dengan selurus lurusnya yang berlaku bagi Desa Daerah dan Negara kesatuan Republik Indonesia.

## Pasal 34

Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.

## Pasal 35

Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan - alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan atas persetujuan Bupati, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

## Pasal 36

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 Peraturan Daerah ini berlaku pula bagi Desa yang dijabat oleh Penjabat Kepala Desa.

f

1. Melaksanakan clan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- J. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa;
- I. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai - nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
8. (2} Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), Kepala Desa mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dan memberikan laporan akhir rnasa jabatan kepada Bupati melalui Camat dan BPD.

## Bagian Kedua Larangan

## Pasal 41

Kepala Desa dilarang :

- a Menjadi Pengurus Partai Politik ;
- b. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa yang bersangkutan ;
- c. Merangkap jabatan sebagai Anggaota DPRD ;
- d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain ;
- f Melakukan kolusi, korupsi clan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak f lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;
- g. Menyalahgunakan wewenang; dan
- h. Melanggar sumpah/janji jabatan.

## BABIX

## PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

## Bagian pertama

## Pasal 42

- ( l) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- 1)) rrar-nai yang dikecuankan dan ketentuan sebagaimana dimaksud ( 1) adalah · a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
- b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan dengan pidana rnati.
- (:) Tir.~:1!:;::;~ t-'""-';~;: ________________dn sebagaiiuana uimaksuo paca ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh Penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

## Bagian kedua

## Pasal 43

- (I) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usu Ian BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

## Pasal 45

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) dan pasal 44, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masajabatan.
- (2) Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya mereha~ilitasi kepala desa yang bersangkutan.

## Pasal 46

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat ( 1) dan pasal 43, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

## Pasal 47

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) dan pasa! 44, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemi!ihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

## Bagia n ketiga Pemberhentian Kepala Desa Pasal 48

- ( 1) Kepala Desa berhenti, karena :
- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri;
- c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena

:

- a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (cnam) bulan ;
- c. tindakan-tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk desa terhadap kepemimpinannya sebagai kepala desa ;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa ;
- e. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan ;
- f. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan/atau
- g. melanggar larangan bagi kepala desa.
- (3) Usu! pemberhentian Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b di usulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
9. ( 4) Usu! pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e,huruf f dan huruf g disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan : ________________ -:..:,...;: ________________;.~:.:; ;·.;: ________________s;~:1,,,,...,,.,,1, RPn dih:iriiri 2/3 (dua per tiga) darijumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ayat ( 4) ditetapkan Dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
11. (~) SPtt;"l;:ih ,hf"f.· 11hn pemberbentian Kenala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati Mengangkat Penjabat Kepala Desa.

f

&lt;.;

Kepala Desa yang melalaikan tugasnya atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku sehingga merugikan Negara, Daerah I Desa dan atau masyarakat Desa dikenakan sanksi dan atau tindakan administratif berdasarkan peraturan Perundang - undangan yang berlaku ;

## Pasal 50

1. Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewj ibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut -turut maka pada bulan keenam terakhir BPD mengajukan permohonan pengujian kesehatan yang bersangkutan kepada majelis penguji kesehatan.
2. Apabila berdasarkan keterangan majelis penguji kesehatan pegawai bahwa Kepala Desa dimaksud belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka BPD mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan kepada Bupati dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan menetapkan Penjabat Kepala Desa.

## Pasal 51

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia atau sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri.

## Pasal 52

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat dicalonkan :

- a. Dalam jabatan struktural, fungsional atau Anggota DPR I DPRD kecuali yang bersangkutan bersedia meninggalkan jabatan Kepala Desa dan pejabat yang berwenang mengizinkan;
- b. Sebagai Kepala Desa di Desa lain.

## Pasal 53

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang berhenti atau yang diberhentikan oleh pejabat yang berwenang, dikembalikan ke instansi induknya selama yang bersangkutan belurn memasuki masa pensiunnya ;

## BABX PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA Pasal 54

- ( 1) Pengangkatan Per.jabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (3) Penjabat Kepala Desa yang dimaksud dalam ayat (1) adalah Sekretaris Desa yang bersangkutan atau Perangkat Desa lainnya yang diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan musyawarah yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- ( 4) Usulan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (5) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Tugas pokok Penjabat Kepala Desa adalah menyelenggarakan Pernilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikannya.

## Pasal 55

Hak wewenang pejabat Kepala Desa adalah sama dengan hak dan wewenang Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang nomor 32 tahun 2004

f

)

## BAB VII PEMBATALAN PEMILIHAN DAN SANKSI Pasal 56

- (1) Pembatalan Pemilihan dalam hal tertentu dapat dilakukan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan masukan dari BPD dan Panitia.
- (2) Anggota Panitia sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat ( 4) Peraturan Daerah ini, atau siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi Pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

## BAB XI

## KETENTUAN PERALIHAN Pasal 57

- (1) Bagi Pejabat Kepala Desa masa jabatannya telah berjalan 5 (lima) tahun atau lebih, maka segera dilakukan pemilihan Pejabat Kepala Desa yang baru.
- (2) Bagi Kepala Desa yang diangkat dengan masajabatan 6 (enam) tahun maka berakhir masa jabatan terhitung sejak berakhimya keputusan pengangkatan sebagai Kepala Desa
- (3) Pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa yang barn agar mempedomani Peraturan Daerah nu.

## BAB XII

## KETENTUANPENUTUP

## Pasal 58

- ( 1) Hal ha] lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 200 I Nomor 7 Seri D Nomor 6 ) dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 59

Peraturan f);:i~rnh ;,...; ~1nh1i h~rhlm 1Y-1rl:, t=nggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Uaerah iru dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun

Pada tanggal ;b &lt;:i~~W"Y

2006

BUPATI SAROUANGUN,

BASRAGUS



Drs. ABD. ZAKI M. i Pembina TK I NIP. 430 0 8 999

Diundangkan di Sarolangun

Pada tanggal

ct-I)

~~

2006

SEiffiETARIS DAERAH KABUPA N SAROLANGUN

LAMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2006 NOMOR\_ 04 SERI O NOMOR 01

f

)

## PENJELASAN

ATAS

## PERA TURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TENT ANG

## TAT A CARA PEN CALO NAN, PEMILIHAN, PENGANGKA TAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

## I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini adalah untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada pasal 202 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2004 tentang Desa dimana dalam pasal 53 ayat (1) menyatakan pengaturan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pangangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

Untuk menghadapi tantangan perkembangan yang dihadapi dimasyarakat, organisasi Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan harus lebih ditingkatkan kualitasnya, salah satu komponen strategis dalam meningkatkan kualitas organisasi Pemerintahan Desa adalah adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia Kepala Desa sebagai pemimpin organisasi Pemerintahan Desa dalam kedudukannya sebagai penyelenggara Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desanya.

Sistem penjaringan dan penyaringan seleksi calon Kepala Desa yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas Kepala Desa dalam Kabupaten Sarolangun, tanpa mengurangi aspek demokrasi dalam proses Pemilihan Kepala Desa.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI P ASAL

Pasal 1 cukup jelas

Pasal 2 cukup jelas

Pasal 3 cukup jelas

Pasal 4 ayat (1) cukup jelas ayat(2)

Yang dimaksud dengan " memproses pemilihan kepala desa " adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih, menetapkan calon kepala desa terpilih dan mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada Bupati untuk disyahkan menjadi kepala desa terpilih.

ayat (3) cukup jelas

Pasal 5 ayat ( 1) cukup jelas ayat (2) cukup jelas

ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Tokoh masyarakat" adalah Tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya .

Pasal 6 cukup jelas

Pasal 7 cukup jelas

Pasal 8 ayat ( 1) huruf a

Yang dimaksud "bertakwa" dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

## ayat ( 1) huruf b

Yang dimaksud dengan " setia" adalah tidak pernah terlibat gerakan sparatis, tidak pernah melakukan gerakan inskonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pemah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan "setia kepada Pemerintah " adalah yang mengakui Pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

huruf c cukup jelas hurufd

Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SL TP) dan/atau sederajat maksudnya adalah seseorang calon yang tidak memiliki tanda tamat/STTBSL TP , tetapi mempunyai pengalaman dan kemampuan yang setara dengan Ijazah SLTP, dibuktikan surat keterangan atau kemampuan organisasi dan pengelolaan administrasi Kemasyarakatan.

huruf e cukup jelas huruf f cukup jelas

huruf g cukup jelas huruf h cukup jelas

hurufl , Yang dimaksud dengan " masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun " adalah masa jabatan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten berdasarkan UndangUndang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemeritahan Daerah. Yang dimaksud "dua kali masa jabatan " adalah seseorang yang menjabat Sebagai Kepala Desa selama dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak.

## huruf J cukup jelas

huruf k cukup jelas huruf 1 cukup jelas

huruf m cukup jelas huruf n cukup jelas

ayat (2) cukup jelas ayat (3) cukup jelas

Pasal 9 cukup jelas

Pasal 10 cukup jelas

Pasal 11 cukup jelas

Pasal 12 cukup jelas

Pasal 13 cukup jelas

Pasal 14 cukup jelas

Pasal 15 cukup jelas

Pasal 16 cukup jelas

Pasal 17 cukup jelas

Pasal 18 cukup jelas

Pasal 19 cukup jelas

Pasal 20 cukup jelas

Pasal 21 cukup jelas

Pasal 22 cukup jelas

Pasal 23 cukup jelas

Pasal 24 cukup jelas

Pasal 25 cukup jelas

Pasal 26 cukup jelas

Pasal 27 cukup jelas

Pasal 28 cukup jelas

Pasal 29 cukup jelas

Pasal 30 cukup jelas

Pasal 31 cukup jelas

Pasal 32 cukup jelas

Pasal 33 cukup jelas

Pasal 34 cukup jelas

Pasal 35 cukup jelas

Pasal 36 cukup jelas

Pasal 3 7 cukup jelas

Pasal 38 cukup jelas

Pasal 39 cukup jelas

Pasal 40 cukup jelas

Pasal 41 cukup jelas

Pasal 42 ayat (1) cukup jelas ayat (2) cukup jelas

ayat (3)

Pemberitahuan secara tertulis dapat didahului dengan pemberitahuan lisan melalui alat komonikasi.

Pasal 43 cukup jelas

Pasal 44 cukup jelas

Pasal 4 5 cukup jelas

Pasall 46 cukup jelas

Pasal 4 7 cukup jelas

Pasal 48 ayat (I) cukup jelas ayat (2) huruf a cukup jelas

hurufb

Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan atau berhalangan tetap secara bertutur-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas dalam rangka

kegiatan dengan pemerintahan.

huruf c hurufd

Pemyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan Keputusan pengadilan.

Huruf e cukup jelas

Huruf f cukup jelas ayat (3) cukup je]as

ayat ( 4) cukup jelas ayat (5) cukup jelas

ayat (6) cukup jelas

Pasal 49 cukup jelas

Pasal 50 cukup je]as

Pasal 51 cukup jelas

Pasal 52 cukup jelas

Pasal 53 cukup jelas

Pasal 54 cukup jelas

Pasal 55 cukup je]as

Pasal 56 ayat ( 1) cukup jelas

Ayat (2)

Sanksi dapat dikenakan berdasarkan perbuatan pidana, perdata atau Pelanggaran administrasi hukuman atau sanksi.

Pasal 5 7 cukup jelas

Pasal 58 cukup jelas

Pasal 59 cukup jelas

SEKRETARJS

DESA ...•..•..•••...••••... PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN .••.••...•.•...

KE TUA

TANDA PILIHAN

TANDA PILIHAN

TANDA PILIHAN

TANDA PILIHAN

TANDA PJLIHAN

5

4

3

2

LAMPIRAN

:

PERA TURAN DAERAH KABUPATENSAROLANGUN NOMOR : TAHUN 2006 TANDA GAMBAR DANT ANDA PiLIHAN PADA PEMILilIAN KEPALA DESA DESA •••••••••••.•••.••••... KECAMATAN : •••••••••••••••••••... KABUPATENSAROLANGUN

H.HXSMN BASRI AGUS


f