PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 18 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PEMBERIAN IJIN USAHA PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN WISATA ALAM PADA HUTAN LINDUNG DI WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat :
BUPATI HALMAHERA SELATAN
PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN IJIN USAHA PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN WISATA ALAM PADA HUTAN LINDUNG DI WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA SELATAN,
Menimbang : a. bahwa Kabupaten Halmahera Selatan memiliki kawasan Hutan Lindung yang di dalamnya terdapat potensi jasa lingkungan wisata alam untuk dimanfaatk dan dikelola secara optimal dan lestari guna percepatan pembangunan daerah
- dan kesejahteraan masyarakat ;
- b. bahwa dalam rangka menunjang percepatan pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, membuka peluang kesempatan kerja, mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup serta optimalisasi potensi sumber pendapatan asli daerah khususnya sektor kehutanan di Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, maka perlu dilakukan pengaturan dalam pemberian perizinan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada kawasan Hutan Lind ung;
- c. bahwa untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pelayanan pemberian perizinan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Kawasan Hutan Lindung perlu adanya dasar hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan per timbangan sebagaim ana dimaksud huruf a, huruf b, dan hurufc,perlu ditetapkan Pera tu n Bupati tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Lindung Di Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan ;
1. Undang- U ndang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1992Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3478 );
2. Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kahutanan (lembaran Negara Republik Indonesi a Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang- Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);
4. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
5. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4421 );
6. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4437) Sebagaimana telah kedua kali diubah dengan undang 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara R.I.Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4844);
7. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4725);
8. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. 10.Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. 11.Undang- Undang Nomor 12 Tahun 20 11 t entang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 20 11 Nomor 82, Tambah an Lembaran Negara RI Nomor 5 234);
9. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 165, Tamabahan Lemabara Negara R.I. Nomor 4593);
10. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16) ;
11. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 82, T ambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4737);
12. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara R.I. Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4833);
13. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 te ntang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara R.I. Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4833);
14. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lemabaran Negara R.I. Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5097) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 201 2 (Lembaran Negara R.I. Tahun 201 2 Nomor 139, TambahanLembaran Negara R.I. Nomor 5324);
Menetapkan
Daerah
- 18.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 19.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);
- 20.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan tarif atas je Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36);
- 21.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata KM.67/UM.001/MKP/2004 tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau - Pulau Kecil;
Nomor
- 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 543);
- 23.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.22/Menhut -II/2012 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Lindung (Lembaran Negara Republik Indonesi a Tahun 2012 Nomor 543);
- 24.Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 302/Menhut -II/2013 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 415/KPTS - II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Dareah Tingkat I Maluku seluas 7.264.707 (tujuh juta dua ratus enam pulu h empat ribu tujuh ratus tujuh) ;
- 25.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera S elatan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3);
- 26.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Ha lmahera Selatan Tahun 2012 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2014 Nomor 2 );
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IJIN USAHA PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN WISATA ALAM PAD A HUTAN LINDUNG DI
: WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupatiini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Hamahera Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
4. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan;
5. Kepala Dinas Kehutanan adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan;
6. Hutan li ndung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistim penyenggah kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir,pengendalian e mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
7. Pemanfaatan jasa lingkunga n pada hutan lindung adalah bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
8. Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa lingkungan wisata Alam adalah Keseluruhan kegiatan yan bertujuan untuk menye diakan sarana dan jasa yang diperlukan oleh wisatawan/pengunjung dalam pelaksanaan kegiatan Wisata Alam, mencakup usaha obyek dan daya tarik, penyedia jasa, usaha sarana serta usaha lain yang terkait dengan Wisata alam.
9. Wisata Alam adalah Kegiatan perjal anan atau sebagaian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementra untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan a kawasan Hutan lindung.
4. 10.Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Lindung yang selanj utnya disebut IUPJLWA adalah Izin usaha yang diberikan untuk mengusahakan kegiatan Wisata pad hutan lindung berupa penyedia penyedia jasa Wisata Alam (IUPJLWA -PJWA) dan penyedia Sarana Wisata Alam (IUPJLWA - PSWA).
5. 11.Rencana Pemanfaatan Jasa Lingkungan wisat a Alam adalah suatu rencana kegiatan untuk mencapai tujuan usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam yang dibuat oleh pengus pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam yang didasarkan pada rencana pengelolaan hu lindung.
6. 12.Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam yang selanjutnya disebut IIUPJLWA adalah pengutan terhadap izin yang diberikan untuk melakukan usaha komersia pada usaha penyediaan jasa dan/atau sarana Wisata Alam Hutan Lindung kepada peroranga badan usaha atau koperasi ya ng dikenakan sekali sebelum izin terbit.
7. 13.Pungutan Hasil Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam yang selanjutnya disebu PHUPJLWA adalah pungutan yang dikenakan secara periodik terhadap pemegang izin atas usaha yang dilakukan dan besarnya ditetapkan sesuai peraturan perundang -undangan.
8. 14.Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah s pembayaran atas jasa atau pemberian izin usaha tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepenti ngan orang pribadi atau badan;
9. 15.Golongan retribusi adalah Pengelompokan retribusi yang meliputi Retribusi jasa um Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan tertentu;
10. 16.Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh p emerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh or pribadi atau badan;
11. 17.Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas Jasa yang disedikan oleh Pemerintah Daerah menganut prinsip komersial karena pada dasarny a dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
12. 18.Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiata tertentu pemerintah daera rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaa pengaturan, pengendalian dan pen gawasan atas kegiatan pemenfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna meli kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
USAHA PEMENFAATAN JASA LINGKUNGAN WISATA ALAM
Bagian Kesat u
Umum
BAB II - Bagian Kesat u
Pasal 2
- (1) Usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam meliputi :
2. a.areal usaha; atau b.jenis usaha.
- (2) Usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan desain tapak pengelolaan jasa lingkungan wi sata alam dan rencana pengelolaan.
- (3) Desain tapak pengelolaan jasa lingkungan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat disusun oleh kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan setempat dengan berpedoman kepada ketentuan penyusunan desain tapak p engelolaan dan disahkan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
Bagian Kedua Areal Usaha
BAB II - Bagian Kesat u
Pasal 3
- (1) Areal usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam blok pemanfaatan pada hutan lindung.
- (2) Luas areal yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan wisata alam pada hutan lindung pa banyak 10 % (sepuluh perseratus) dari luas blok pemanfaatan hutan lindung.
Bagian Ketiga Jenis Usaha
BAB II - Bagian Kesat u
Pasal 4
Jenis usaha pariwis ata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. usaha penyediaan jasa wisata alam; atau
- b. usaha penyediaan sarana wisata alam.
BAB II - Bagian Kesat u
Pasal 5
Usaha penyediaan jasa wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari :
- a. j asa informasi pariwisata;
- b. jasa pramuwisata;
- c. jasa transportasi;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa cinderamata; dan/atau
- f. jasa makanan dan minuman.
BAB II - Bagian Kesat u
Pasal 6
- (1)Usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ,dapat berupa usaha peny ediaan data, berita, feature , foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisata yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
- (2)Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ,dapat berupa usaha yang penyediaan dan /atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata atau interpreter untu memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (3)Usaha penyediaan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c ,dapat berupa usaha penyediaan kuda, gajah, porter, perahu tidak bermesin, sepeda dan kendaraan dar bermesin maksimal 3000 (tiga ribu) cc khusus untuk daerah dengan kelerengan 30 % (tiga p per seratus).
- (4)Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d ,dapat ber upa usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan wisata dan/atau jasa pelayanan dan penyelengga pariwisata, termasuk jasa pelayanan yang menggunakan sarana yang dibangun berdasark kerjasama antara pengelola dan pihak ketiga.
- (5)Usaha jasa cinderamata s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, merupakan usaha jasa penyediaan cinderamata atau souvenir untuk keperluan wisatawan yang didukung denga perlengkapan berupa kios atau kedai usaha.
- (6)Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, merupakan usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang didukung dengan perlengkapan berupa kedai makanan/minuman.
- (7)Usaha penyediaan jasa wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat difasilitas SKPD/KPH yang membidangi kehutanan setempat.
BAB II - Bagian Kesat u
Pasal 7
Usaha penyediaan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri dar
- a. wisata tirta;
- b. akomodasi;
- c. transportasi; dan/atau
- d. wisata petualangan.
BAB II - Bagian Kesat u
Pasal 8
- (1)Jenis usaha penyediaan sarana wisata tirta sebaga imana dim ksud dalam Pasal 7 huruf a, dapat berupa pemandian, arung jeram dan kendaraan air, boat, penyelaman, snorkeling, jet ski, surfing , perahu layar, kano, dan aquarium.
- (2)Jenis usaha penyediaan sarana akomodasi sebagaimana d maksud dalam Pasal 7 hurufb, dapat berupa penginapan, bumi perkemahan, dan rumah mobil (caravan) .
- (3)Jenis usaha penyediaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c ,dapat berupa kereta listrik, kereta kabel/ skyline , perahu bermesin, dan kereta kuda.
- (4)Jenis us aha penyediaan sarana wisata petualangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dapat berupa pembuatan jembatan antar tajuk pohon (canopy trail), kabel luncur (flying fox), balon udara, dan paralayang.
Umum
BAB III - PEMBERIAN IZIN Bagian Kesatu
Pasal 9
- (1)Usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dalam bentuk:
- a. izin usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam - Penyedia Jasa Wisata Alam (IUPJLWA - PJWA); dan/atau
- b. izin usaha Pemanfaatan Jasa Lingku ngan Wisata Alam - Penyedia sarana Wisata Alam (IUPJLWA - PSWA).
- (2)IUPJLWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
- a. Kepala SKPD/KPH sesuai dengan kewenangannya untuk usaha penyediaan jasa wisata alam;
- b. Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kew enangannya untuk usaha penyediaan sarana wisata alam.
- (3)IUPJLWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada kawasan hutan yang belum dibebani izin pemanfaatan hutan/pemungutan hasil hutan/penggunaan kawasan hutan.
Bagian Kedua
Pemberian IUPJLWA - PJWA
BAB III - PEMBERIAN IZIN Bagian Kesatu
Pasal 10
- (1)IUPJLWA - PJWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diajukan oleh:
- a. perorangan;
- b. badan usaha terdiri atas badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan milik swasta; atau
- c. koperasi.
- (2)Permohonan IUPJLWA -PJWA untuk lokasi yang berada di lintas kabupaten/kota diajukan ole pemohon kepada Kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan provinsi dengan tembusan Kepala SKPD yang membidangi kepariwisataan provinsi.
- (3)Permohonan IUPJLWA -PJWA untuk lokasi ya ng berada di dalam 1 (satu) kabupaten/kota diajukan oleh pemohon kepada kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan kabupaten/kota dengan tembusan kepala SKPD yang membidangi kepariwisataan kabupaten/kota.
- (4)Permohonan untuk perorangan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf a dilengkapi dengan persyaratan administrasi meliputi :
- a. kartu tanda penduduk;
- b. nomor pokok wajib pajak;
- c. sertifikasi keahlian untuk jasa interpreter; dan
- d. rekomendasi dari forum/paguyuban yang diakui oleh kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan setempat untuk bidang usaha jasa yang dimohon.
- (5)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk badan usaha milik nega badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta atau koperasi dilengkapi persya administrasi meliputi :
- a. akte pendirian badan usaha atau koperasi dan perubahannya;
- b. surat izin usaha perdagangan;
- c. nomor pokok wajib pajak;
- d. surat keterangan kepemilikan modal atau referensi bank;
- e. profil perusahaan; dan
- f. rencana kegiatan usaha jasa yang akan dilakukan.
Pasa l 11
- (1)
- (1)IUPJLWA -PSWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) h uruf b dapat diajukan oleh :
- a. badan usaha, terdiri atas badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah,badan milik swasta; atau
- b. koperasi.
- (2)Permohonan IUPJLWA -PSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lintas kabupaten, diajukan oleh pemohon kepada g ubernur dengan tembusan :
- a. kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan Provinsi Maluku Utara.
- b. kepala SKPD yang membidangi kepariwisataan Provinsi Maluku Utara.
- c. kepala Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat.
- (3)Permohonan IUPJLWA -PSWA sebagaima na dimaksud pada ayat (1) yang lokasinya berada di dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, diajukan oleh pemohon kepada Halmahera Selatan dengan tembusan :
- a. kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan;
- b. kepala SKPD yang m embidangi kepariwisataan Kabupaten Halmahera Selatan;
- c. kepala Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat.
- (4)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan persyara administrasi dan teknis.
- (5)Persyaratan administra si sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas :
- a. akte pendirian badan usaha atau koperasi dan perubahannya;
- b. surat izin usaha perdagangan;
- c. nomor pokok wajib pajak;
- d. surat keterangan kepemilikan modal atau referensi bank;
- e. profil perusahaan; dan
- f. pro posal/rencana kegiatan usaha sarana yang akan dilakukan.
- (6)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa pertimbangan teknis dari :
- a. Kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan di Provinsi Maluku Utara atau Kabupaten Halmahera Selatan;
- b. Kepala SKPD yang membidangi urusan kepariwisataan di Provinsi Maluku Utara atau Kabupaten Halmahera Selatan; dan
- c. Kepala Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat.
- (7)Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diberikan selambat - lambatnyadalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (8)Dalam hal waktu pemberian pertimbangan teknis dari kepala Balai Besar/kepala ba Konservasi Sumber daya Alam, Kepala SKPD yang membidangi kepariwisataan di Provinsi Maluku Utara atau Kabupaten Halmahera Selatan melebihi 30 (tiga puluh) hari kerja, mak permohonan pengajuan IUPJLWA- PSWA dapat dilanjutkan dengan tanpa pertimbangan teknis.
- (1)
- (1)
- (1)Bagi pemegang persetujuan prinsip yang telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Gubernur Maluku Uta ra atau Bupati Halmahera Selatan sesuai dengan kewenangannya menerbitkan IUPJLWA -PSWA.
- (2)Dalam hal pemegang persetujuan prinsip belum menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dalam waktu 1 (satu) tahun, maka persetujuan prinsip batal.
KEWAJIBAN DAN HAK PEMEGANG IZIN
Bagian Kesatu Kewajiban Pemegang Izin
- (1)
Terhadap pemegang IUPJLWA - PSWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), berlaku ketentuan:
- a. izin usaha bukan sebagai hak kepemilikan atau penguasaan ata s kawasan hutan lindung;
- b. izin usaha tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan;
- c. izin usaha hanya dapat dipindahtangankan atas persetujuan tertulis dari gubernur bupati/walikota sesuai kewenangan;
- d. tidak diperbolehkan merubah status badan usaha sebelu m mendapat persetujuan tertulis dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan.
Bagian Kedua
Hak Pemegang Izin
Pemegang IUPJLWA berhak :
- a. melakukan kegiatan usaha sesuai izin;
- b. menjadi anggota asosiasi pengusahaan pemanfaatan jasa ling kungan wisata alam;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. memanfaatkan fasilitas pariwisata alam yang menjadi aset negara atau daerah.
JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN DAN BERAKHIRNYA IZIN
Bagian Kesatu Jangka Waktu dan Perpanj angan Izin
- (1)IUPJLWA -PJWA diberikan untuk jangka waktu:
- a. 2 (dua) tahun bagi pemohon perorangan; dan
- b. 5 (lima) tahun badan usaha atau koperasi.
- (3)IUPJLWA -PJWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diperpanjang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (2)IUPJLWA -PJWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diperpanjang untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (4)Perpanjangan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dib erikan oleh kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan setempat sesuai kewenangan
- (1)IUPJLWA - PSWA diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun.
- (2)IUPJLWA - PSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (3)Perpanjangan izin usaha sebagaimana dimaks ud pada ayat (2) diberikan oleh Gubernur Maluku Utara atau Bupati Halmahera Selatan sesuai kewenangan
- (1)IUPJLWA berakhir apabila :
- a. jangka waktunya berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
- b. izinnya dicabut oleh pemberi izin;
- c. pemegang izin mengembalikan izin secara sukarela sebelum jangka waktu izin berakh ir;
- d. badan usaha atau koperasi sebagai pemegang izin bubar;
- e. badan usaha pemegang izin dinyatakan pailit; atau
- f. pemegang izin perorangan meninggal dunia.
- (2)Berakhirnya IUPJLWA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban pemegang izin un tuk :
- a. melunasi kewajiban pungutan negara lainnya;
- b. melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan dalam rangka berakhirnya izin usaha.
Bagian Ketiga Tata Cara Perpanjangan Izin
- (1)Permohonan perpanjangan IUPJLWA - PJWA disampaikan selamb at - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin untuk perorangan atau 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya izin badan usaha atau koperasi.
- (2)Permohonan perpanjangan IUPJLWA - PJWA sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk perorangan, badan usaha atau koper asi dapat diajukan kepada :
- a. kepala SKPD/KPH provinsi yang membidangi kehutanan dengan tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2); atau
- b. kepala SKPD/KPH kabupaten/kota yang membidangi kehutanan dengan tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (3)Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilengkapi denga persyaratan :
- a. rencana kegiatan usaha jasa lanjutan, badan usaha atau koperasi; dan
- b. hasil evaluasi dari pengelola kawasan.
BAB V - JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN DAN BERAKHIRNYA IZIN
Pasal 11
- (4)Tata cara permohonan perpanjangan d an pemberian IUPJLWA- PJWA sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
BAB III - PEMBERIAN IZIN Bagian Kesatu
Pasal 12
- (1)IUPJLWA -PSWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) h uruf b dapat diajukan oleh :
- a. badan usaha, terdiri atas badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah,badan milik swasta; atau
- b. koperasi.
- (2)Permohonan IUPJLWA -PSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lintas kabupaten, diajukan oleh pemohon kepada g ubernur dengan tembusan :
- a. kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan Provinsi Maluku Utara.
- b. kepala SKPD yang membidangi kepariwisataan Provinsi Maluku Utara.
- c. kepala Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat.
- (3)Permohonan IUPJLWA -PSWA sebagaima na dimaksud pada ayat (1) yang lokasinya berada di dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, diajukan oleh pemohon kepada Halmahera Selatan dengan tembusan :
- a. kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan;
- b. kepala SKPD yang m embidangi kepariwisataan Kabupaten Halmahera Selatan;
- c. kepala Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat.
- (4)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan persyara administrasi dan teknis.
- (5)Persyaratan administra si sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas :
- a. akte pendirian badan usaha atau koperasi dan perubahannya;
- b. surat izin usaha perdagangan;
- c. nomor pokok wajib pajak;
- d. surat keterangan kepemilikan modal atau referensi bank;
- e. profil perusahaan; dan
- f. pro posal/rencana kegiatan usaha sarana yang akan dilakukan.
- (6)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa pertimbangan teknis dari :
- a. Kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan di Provinsi Maluku Utara atau Kabupaten Halmahera Selatan;
- b. Kepala SKPD yang membidangi urusan kepariwisataan di Provinsi Maluku Utara atau Kabupaten Halmahera Selatan; dan
- c. Kepala Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat.
- (7)Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diberikan selambat - lambatnyadalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (8)Dalam hal waktu pemberian pertimbangan teknis dari kepala Balai Besar/kepala ba Konservasi Sumber daya Alam, Kepala SKPD yang membidangi kepariwisataan di Provinsi Maluku Utara atau Kabupaten Halmahera Selatan melebihi 30 (tiga puluh) hari kerja, mak permohonan pengajuan IUPJLWA- PSWA dapat dilanjutkan dengan tanpa pertimbangan teknis.
BAB III - PEMBERIAN IZIN Bagian Kesatu
Pasal 15
- (1)Bagi pemegang persetujuan prinsip yang telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Gubernur Maluku Uta ra atau Bupati Halmahera Selatan sesuai dengan kewenangannya menerbitkan IUPJLWA -PSWA.
- (2)Dalam hal pemegang persetujuan prinsip belum menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dalam waktu 1 (satu) tahun, maka persetujuan prinsip batal.
KEWAJIBAN DAN HAK PEMEGANG IZIN
Bagian Kesatu Kewajiban Pemegang Izin
BAB IV - KEWAJIBAN DAN HAK PEMEGANG IZIN
Pasal 17
Terhadap pemegang IUPJLWA - PSWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), berlaku ketentuan:
- a. izin usaha bukan sebagai hak kepemilikan atau penguasaan ata s kawasan hutan lindung;
- b. izin usaha tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan;
- c. izin usaha hanya dapat dipindahtangankan atas persetujuan tertulis dari gubernur bupati/walikota sesuai kewenangan;
- d. tidak diperbolehkan merubah status badan usaha sebelu m mendapat persetujuan tertulis dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan.
Bagian Kedua
Hak Pemegang Izin
BAB IV - KEWAJIBAN DAN HAK PEMEGANG IZIN
Pasal 18
Pemegang IUPJLWA berhak :
- a. melakukan kegiatan usaha sesuai izin;
- b. menjadi anggota asosiasi pengusahaan pemanfaatan jasa ling kungan wisata alam;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. memanfaatkan fasilitas pariwisata alam yang menjadi aset negara atau daerah.
JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN DAN BERAKHIRNYA IZIN
Bagian Kesatu Jangka Waktu dan Perpanj angan Izin
BAB V - JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN DAN BERAKHIRNYA IZIN
Pasal 19
- (1)IUPJLWA -PJWA diberikan untuk jangka waktu:
- a. 2 (dua) tahun bagi pemohon perorangan; dan
- b. 5 (lima) tahun badan usaha atau koperasi.
- (3)IUPJLWA -PJWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diperpanjang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (2)IUPJLWA -PJWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diperpanjang untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (4)Perpanjangan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dib erikan oleh kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan setempat sesuai kewenangan
BAB V - JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN DAN BERAKHIRNYA IZIN
Pasal 20
- (1)IUPJLWA - PSWA diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun.
- (2)IUPJLWA - PSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (3)Perpanjangan izin usaha sebagaimana dimaks ud pada ayat (2) diberikan oleh Gubernur Maluku Utara atau Bupati Halmahera Selatan sesuai kewenangan
BAB V - JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN DAN BERAKHIRNYA IZIN
Pasal 21
- (1)IUPJLWA berakhir apabila :
- a. jangka waktunya berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
- b. izinnya dicabut oleh pemberi izin;
- c. pemegang izin mengembalikan izin secara sukarela sebelum jangka waktu izin berakh ir;
- d. badan usaha atau koperasi sebagai pemegang izin bubar;
- e. badan usaha pemegang izin dinyatakan pailit; atau
- f. pemegang izin perorangan meninggal dunia.
- (2)Berakhirnya IUPJLWA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban pemegang izin un tuk :
- a. melunasi kewajiban pungutan negara lainnya;
- b. melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan dalam rangka berakhirnya izin usaha.
Bagian Ketiga Tata Cara Perpanjangan Izin
BAB V - JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN DAN BERAKHIRNYA IZIN
Pasal 22
- (1)Permohonan perpanjangan IUPJLWA - PJWA disampaikan selamb at - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin untuk perorangan atau 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya izin badan usaha atau koperasi.
- (2)Permohonan perpanjangan IUPJLWA - PJWA sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk perorangan, badan usaha atau koper asi dapat diajukan kepada :
- a. kepala SKPD/KPH provinsi yang membidangi kehutanan dengan tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2); atau
- b. kepala SKPD/KPH kabupaten/kota yang membidangi kehutanan dengan tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (3)Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilengkapi denga persyaratan :
- a. rencana kegiatan usaha jasa lanjutan, badan usaha atau koperasi; dan
- b. hasil evaluasi dari pengelola kawasan.
- (4)Tata cara permohonan perpanjangan d an pemberian IUPJLWA- PJWA sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (5)Pemegang IUPJLWA - PJWA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibebani kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
BAB V - JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN DAN BERAKHIRNYA IZIN
Pasal 23
- (1)Permohonan perpanjangan IUPJLWA - PSWA disampaikan oleh pemohon dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya izin.
- (2)Permohonan perpanjangan IUPJLWA - PSWA disampaikan kepada :
- a. Gubernur Maluku Utara, untuk lokasi yang berada lintas kabupaten/kota dengan te mbusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
- b. Bupati Halmahera Selatan, untuk lokasi yang berada pada wilayah Kabupaten Halmaher Selatan dengan tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (3)Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pa a yat (2) selain harus dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dan ayat (6), juga dilengkapi d persyaratan tambahan :
- a. laporan akhir kegiatan usaha penyediaan sarana wisata alam;
- b. rencana pemanfaatan jasa lingkunga n wisata alam lanjutan;
- c. bukti pembayaran pungutan hasil usaha penyediaan sarana wisata alam; dan
- d. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik pada 1 (satu) tahun seb berakhirnya izin.
- (4)Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3) dipenuhi pemohon, kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan setempat sesuai kewenangan dalam waktu 5 (lima) hari kerja menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Iuran IUPJLWA - PSWA (SPP -IIUPJLWA -PSWA).
- (5)SPP - IIUPJLWA - PSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di lunasi selambat - lambatnya dalam waktu 24 (dua puluh empat) hari kerja setelah diterimanya SPP -IIUPJLWA - PSWA.
- (6)Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipenuhi pemohon, Gubernu Maluku Utara atau Bupati Halmahera Selatan menerbitkan IUPJLWA -PSWA sesuai dengan kewenangannya.
- (7)Pemegang IUPJLWA - PSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibebani kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
PEMBANGUNAN SARANA
BAB VI - PEMBANGUNAN SARANA
Pasal 24
- (1)Luas areal yang diizinkan untuk dibangun saran a wisata alam paling banyak 10 % (sepuluh per seratus) dari luas areal yang ditetapkan dalam izin.
- (2)Bentuk bangunan sarana wisata alam untuk sarana wisata tirta dan akomodasi sebagaim dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b, dibangun semi permanen da n bentuknya disesuaikan dengan arsitektur budaya setempat.
- (3)Bentuk bangunan sarana bergaya arsitektur budaya setempat sebagaimana dimaksud pada ay (2) dengan ketentuan :
- a. ukuran, panjang, lebar dan tinggi ban gunan/sarana disesuaikan dengan perbandingan/pr oporsi untuk setiap bentuk arsitektur daerah/lokal dengan memperhatik kondisi fisik kawasan tersebut;
- b. pembangunan sarana yang diperkenankan maksimum 2 (dua) lantai bagi sarana akomodasi dengan kelerengan 0 - 15 % dan/atau 1 (satu) lantai untuk kemiringan &gt; 15 %-30 %;
- c. tidak merubah karakteristik bentang alam atau menghilangkan fungsi utamanya;
- d. tidak merusak keseimbangan unsur - unsur lingkungan; dan
- e. jarak bangunan sekurang - kurangnya 100 (seratus) meter dari kiri kanan sungai/mata air/danau.
BAB VI - PEMBANGUNAN SARANA
Pasal 25
- (1)Pembangunan sarana untuk menunjang fasilitas sarana wisata tirta sebagaimana dimak dalam Pasal 7 huruf a, antara lain meliputi permandian alam, tempat pertemuan/pusat inf gudang penyimpanan alat untuk kegiatan wisata tirta, tempat sandar/tempat b erlabuh alat transportasi wisata tirta.
- (2)Pembangunan sarana akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan pada kelerengan 0 -30 %, antara lain meliputi:
- a. penginapan/pondok wisata/pondok apung/rumah pohon;
- b. bumi perkemahan;
- c. tempat singgah karavan;
- d. fasilitas akomodasi; dan
- e. fasilitas pelayanan umum dan kantor.
- (3)Fasilitas akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara lain meliputi:
- a. ruang pertemuan;
- b. ruang makan dan minum;
- c. fasilitas untuk bermain anak;
- d. spa; dan
- e. gudang.
- (4)Fasi litas pelayanan umum dan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e antara meliputi fasilitas :
- a. pelayanan informasi;
- b. pelayanan telekomunikasi;
- c. pelayanan administrasi;
- d. pelayanan angkutan;
- e. pelayanan penukaran uang;
- f. pelayanan cucian;
- g. ibadah;
- h. pelayanan kesehatan;
- i. keamanan antara lain menara pandang, pemadam kebakaran;
- j. pelayanan kebersihan; dan
- k. mess karyawan.
- (5)Pembangunan sarana akomodasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, huruf b da huruf c dilaksanakan pada kelerengan 0 -30 %, sedangkan untuk ayat (2) huruf d dan huruf e dilaksanakan pada kelerengan 0 -15 %.
- (6)Penyediaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi lain kereta listrik, kereta kabel/skyline, perahu bermesin, dan kereta kuda.
- (7)Sarana wisata petualangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d antara lain berupa:
- a. outbond;
- b. jembatan antar tajuk pohon (canopy trail);
- c. kabel luncur (flying fox);
- d. balon udara;
- e. paralayang; dan
- f. jalan lintas (jungle track) .
BAB VI - PEMBANGUNAN SARANA
Pasal 26
Sel ain sarana wisata alam yang dibangun sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, dapat dibang juga fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan antara lain berupa:
- a. jalan wisata;
- b. papan petunjuk.
- c. jembatan;
- d. areal parkir;
- e. jaringan listrik;
- f. jaringan air bers ih;
- g. jaringan telepon;
- h. jaringan internet;
- i. jaringan drainase/saluran;
- j. toilet;
- k. sistem pembuangan limbah;
- l. dermaga; dan
- m. helipad.
BAB VI - PEMBANGUNAN SARANA
Pasal 27
- (1)Fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan berupa jalan wisata sebagaimana dimak dalam Pasal 26 huruf a m eliputi :
- a. jalan dengan lebar badan maksimal 5 (lima) meter ditambah bahu jalan 1 (satu) mete dan kanan, dengan sistem pengerasan menggunakan batu dan lapisan permukaan aspal.
- b. jalan kereta listrik dan/atau kereta gantung dengan sistem yang disesuaika n dengan teknologi yang sesuai dengan kondisi setempat.
- (2)Fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan berupa papan petunjuk sebagaimana dimak dalam Pasal 26 huruf b yang dapat dibangun berupa:
- a. papan nama;
- b. papan informasi;
- c. papan petunjuk arah;
- d. papan larangan/peringatan;
- e. papan bina cinta alam; dan
- f. papan rambu lalu lintas.
- (3)Fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan berupa jembatan, dermaga dan heli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, huruf l dan huruf m dibangun berpedoman pa ketentuan teknis dari instansi yang berwenang menyangkut keselamatan dan keamanan, deng lokasi mengacu pada rencana pengelolaan.
- (4)Fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan berupa areal parkir sebagaimana dima dalam Pasal 26 huruf d dibangun denga n ketentuan :
- a. tidak menebang/merusak pohon;
- b. berada pada kelerengan 0 -15%;
- c. dibangun diareal terluar lokasi IUPJLWA - PSWA; dan
- d. pengerasan areal harus dilakukan dengan konstruksi yang tidak mengganggu penyerapan dalam tanah.
3. (5)Fasilitas untuk m enunjang sarana kepariwisataan berupa jaringan listrik, air bersih telep internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h di dengan ketentuan :
- a. diupayakan dibangun dalam tanah;
- b. pelaksanaan pembangunannya berp edoman pada ketentuan teknis dari instansi yang berwenang menyangkut keselamatan dan keamanan.
6. (6)Fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan berupa jaringan drainase/saluran sebaga dimaksud dalam Pasal 26 huruf i dibangun dengan ketentuan :
- a. dibangu n cara terbuka dan menggunakan pengerasan;
- b. dalam hal tidak memungkinkan dibangun dengan cara terbuka maka dapat dilakukan denga sistem tertutup atau pengerasan dengan
BAB VI - PEMBANGUNAN SARANA
Pasal 28
Bangunan sarana wisata alam dan fasilitas y ang menunjang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 harus
BAB VI - PEMBANGUNAN SARANA
Pasal 29
- (1)Bahan bangunan untuk pembangunan sarana wisata alam dan fasilitas yang menunjang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diutamakan menggunakan bahan- bahan dari daerah setempat.
- (2)Dalam hal bahan bangunan tidak terdapat di daerah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan bahan bangunan dari luar daerah setempat yang tidak meru kelestarian lingkungan.
- (3)Bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diambil dari kawasan huta lindu ng.
PERALIHAN KEPEMILIKAN
BAB VII - PERALIHAN KEPEMILIKAN
Pasal 30
- (1)Sarana dan fasilitas kepariwisataan yang tidak bergerak pada izin yang telah b kepemilikannya beralih menjadi milik daerah, kecuali bagi pemegang izin yang telah mend perpanjangan.
- (2)Terhadap sara na kepariwisataan yang tidak bergerak yang telah berakhir sebagaimana dimaks pada ayat (1) dilakukan inventarisasi oleh kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutana setempat sesuai kewenangannya.
- (3)Kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada aya t (2) dilakukan untuk mengetahui antara lain jumlah, jenis, nilai teknis dan nilai ekonomis sarana dan fasilitas kepariwisataan.
BAB VII - PERALIHAN KEPEMILIKAN
Pasal 31
- (1)## BAB VIII KERJASAMA PARIWISATA ALAM
BAB VII - PERALIHAN KEPEMILIKAN
Pasal 32
- (1)Kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam dapat dilakukan antara:
- a. pengelola kawasan dengan pemegang IUPJLWA- PJWA atau IUPJLWA - PSWA;
- b. pemegang IUPJLWA - PJWA dengan pemegang IUPJLWA - PSWA;
- c. pemegang IUPJLWA - PSWA dengan pemegang izin pemanfaatan/pemungutan/ penggunaan kawasan hutan;
- d. pengelola kawasan, pemegang IUPJLWA - PJWA atau IUPJLW A - PSWA dengan pihak lain.
- (2)Kerjasama yang dilakukan oleh pemengang IUPJLWA - PJWA atau IUPJLWA - PSWA dilakukan dengan ketentuan:
- a. setelah masa izin berjalan sekurang -nya 6 (enam) bulan bagi pemegang IUPJLWA -PJWA perorangan;
- b. setelah masa izin berjalan s ekurang - kuranganya 2 (dua) tahun bagi pemegang IUPJLWA -PJWA badan usaha atau koperasi;
- c. setelah masa izin berjalan sekurang -nya 5 (lima) tahun bagi pemegang IUPJLWA -PSWA.
BAB VII - PERALIHAN KEPEMILIKAN
Pasal 33
- (1)Kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam sebagaimana dima ksud dalam Pasal 32 ayat (1) antara lain meliputi :
- a. kerjasama teknis;
- b. kerjasama pemasaran;
- c. kerjasama permodalan;
- d. kerjasama penggunaan fasilitas sarana pariwisata alam.
- (2)Kerjasama teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi konsultasi tek nis dan pembangunan sarana wisata alam.
- (3)Kerjasama teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa kerjasa membangun sarana penunjang pemanfaaatan jasa seperti antara lain kedai/kios, tempat s perahu, jalan setapak.
- (4)Kerjasama pemasar an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi promosi pariwisata melalui media massa, media elektronik, banner, baliho, pamflet.
- (5)Kerjasama permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi investasi bidang pembangunan sa rana pariwisata alam beserta penunjangnya.
- (6)Kerjasama penggunaan fasilitas sarana pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat huruf d, meliputi penggunaan fasilitas jalan wisata di areal izin.
BAB VII - PERALIHAN KEPEMILIKAN
Pasal 34
- (1)Kerjasama pariwisata alam sebagaimana dimak sud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang diketahui oleh gubernur atau bupati/walikota.
- (2)Kerjasama pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah hak pemegan IUPJLWA - PJWA atau IUPJLWA - PSWA.
PENE RIMAAN DAERAH
BAB IX - PENE RIMAAN DAERAH
Pasal 35
- (1)Penerimaan daerah berupa iuran izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pungutan hasil usaha penyediaan jasa wisata alam.
- (2)Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke rekening kas dae Kabupaten Halmahera Selatan apabila lokasi IUPJLWA berada dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan sesuai dengan SPP -IUPJLWA.
- (3)Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
diaudit
| No | Jenis Iuran/Pungutan | Satuan | Tarif |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Iuran IUPJLWA-PSWA (untuk perorangan, Badan Usaha, Koperasi) | atau Per Hektar | Rp. 10.000.000, - |
| 2 | Iuran IUPJLWA-PJWA: a. Perorangan b. Badan Usaha/Koperasi | Per Izin Per Iizn | Rp. 100.000, - Rp. 500.000, - |
| 3 | Pungutan Hasil Usaha Penyediaan Wisata Alam: a. Perorangan b. Badan Usaha/Koperasi | Jasa Per Bulan Per Bulan | Rp. 50.000, - Rp. 200.000, - |
| 4 | Pungutan Hasil Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam | Produk yang dijual Per Tahun | 10 % x Net profit didasarkan pada keuangan perusahaan yang telah akuntan publik. |
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pembinaan
BAB X - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI
Pasal 36
- (1) Pembinaan terhadap pemengang IUPJLWA dilakukan oleh :
2. a.Direktur Jenderal
- b. Gubernur Maluku Utara atau Bupati Halmahera Selatan sesuai kewenangan.
4. c.Kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan setempat sesuai kewenangan.
5. (2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan, bimbingan penyuluhan, penghargaan dan teguran kepada pemegang izin.
6. (3)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sek urang - kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
7. (4)Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (3) dijadikan bahan dalam menentukan kebijakan
Bagian Kedua Pengawasan
BAB X - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI
Pasal 37
- (1)Pengawasan terhadap pemengang IUPJLWA dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan dilakukan oleh kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan setempat sesuai kewenangan yang meliputi:
- a. pemeriksaan langsung di lapangan;
- b. pemeriksaan kondisi sarana yang diusahakan; dan
- c. pemeriksaan laporan pemegang izin usaha.
- (2)Pengawasan sebagaimana dimaks ud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan.
- (3)Dalam rangka pengawasan kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan dapat bekerjasama dengan lembaga pengawas independent terakreditasi.
yang
- (6)pengawasan oleh lembaga pengawas independent yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal.
BAB X - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI
Pasal 38
- (1)Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), dilaporkan kepada G ubernur Maluku Utara atau Bupati Halmahera Selatan sesuai kewenangan.
- (2)Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dilakukan sekurang - kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.
- (3)Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar pemberian sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan per perundang - undangan.
Bagian Ketiga Evaluasi
BAB X - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI
Pasal 39
- (1)Evaluasi terhadap pemengang IUPJLWA dilaksanakan oleh :
- a. Kepala Balai Besar/Balai Konserv asi Sumber Daya Alam setempat; dan
- b. Kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan sesuai kewenangannya.
2. (2)Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksa langsung ke lokasi dan tidak lang sung ## BAB XI SANKSI
BAB X - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI
Pasal 40
- (1)Setiap pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) atau ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan; dan
- c. pencabutan izin.
- (5)Sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara kegiatan sebag dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diberikan oleh Kepala SKPD/KPH yan membidangi kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan sesuai dengan kewenangannya.
- (6)Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huru diberikan oleh pejabat pemberi izin.
BAB X - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI
Pasal 41
- (1)Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ay huruf a, dikenai kepada setiap pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaiman dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) atau ayat (2).
- (2)Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga berturut - urut dengan tenggat waktu m asing - masing 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya peringatan.
- (3)Dalam hal surat peringatan pertama tidak mendapatkan tanggapan dari pemegang izin dan substansinya tidak sesuai dengan surat peringatan, pemberi izin menerbitkan surat per kedua.
- (4)Dalam hal surat peringatan kedua tidak mendapatkan tanggapan dari pemegang izin dan a substansinya tidak sesuai dengan surat peringatan, pemberi izin menerbitkan surat per ketiga.
BAB X - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI
Pasal 42
Dalam hal surat peringatan pertama ditangg api oleh pemegang izin dan substansinya sudah sesuai dengan surat peringatan, maka tidak perlu diterbitkan peringatan berikutnya dan pembe menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemegang izin untuk tetap dapat melakukan aktivit sebagai pemegang i zin.
BAB X - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI
Pasal 43
- (1)Dalam hal surat peringatan kedua ditanggapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat dan substansinya sudah sesuai dengan surat peringatan, maka tidak perlu diterbitkan per ketiga dan pemberi izin menyampaikan surat pemberitahu an kepada pemegang izin untuk tetap dapat melakukan aktivitas sebagai pemegang izin.
- (2)Dalam hal surat peringatan kedua ditanggapi oleh pemegang izin dan substansinya tidak dengan surat peringatan, maka diterbitkan surat peringatan ketiga.
BAB X - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI
Pasal 44
- (1)Dalam hal surat peringatan ketiga ditanggapi oleh pemegang izin dan substansinya sudah dengan surat peringatan, maka tidak perlu dilakukan tindakan penghentian sementara keg dan pemberi izin menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemegang i zin untuk tetap dapat melakukan aktivitas sebagai pemegang izin.
- (2)Dalam hal surat peringatan ketiga ditanggapi oleh pemegang izin dan substansinya tidak dengan surat peringatan, maka pemberi izin menetapkan surat penghentian sementara kegiat
- (3)Dalam hal surat peringatan ketiga tidak ditanggapi oleh pemegang izin dalam tenggat wak (dua puluh) hari, maka pemberi izin menetapkan surat penghentian sementara kegiatan.
- (4)Dalam hal pemegang izin dalam tenggat waktu 20 (dua puluh) hari sejak penghentia n sementara kegiatan diterima tidak ada upaya klarifikasi kepada pemberi izin, pemberi izin mene keputusan pencabutan izin.
- (5)Dalam hal pemegang izin menyampaikan klarifikasi kepada pemegang izin dalam tenggat wakt 20 (dua puluh) hari dan substansiny a diterima oleh pemberi izin, pemberi izin menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemegang izin untuk tetap melaksanakan kegiatan sebag pemegang izin.
- (6)Dalam hal penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang iz tidak melaks anakan kewajibannya, maka pemegang izin dikenakan sanksi pencabutan izin.
BAB X - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI
Pasal 45
- (1)Selain dicabut izinnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6), bagi pemegang izin kegiatan usahanya menimbulkan kerusakan pada kawasan hutan lindung, dikenaka n sanksi pidana dan kewajiban melakukan rehabilitasi serta pembayaran ganti rugi sesuai de kerusakan yang ditimbulkan.
- (2)Pengenaan kewajiban rehabilitasi dan sanksi pidana dilakukan sesuai dengan perat perundang - undangan.
- (3)Besaran dan tata cara pemb ayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang - undangan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Labuha pada tanggal 20 Agustus 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, HELMI SURYA BOTUTIHE, SE, M.M NIP.19650621 198603 1001 BERITA DAERAH KABUPA TEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 201 5 NOMOR 18 ## B A B XII ## KETENTUAN PENUTUP Pasal46

Penandatangan: Peraturan Bupatiini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, mem erintahk an pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan. D itetapkan di Labuha pada tanggal 20 Agustus 2015

Penandatangan: BUPATI HALMAHERA SELATAN, MUHAMMAD KASUBA