UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 21 Tahun 1964 tentang PENGADILAN LANDREFORM (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa perkara-perkara yang timbul di dalam pelaksanaan peraturanperaturan landreform perlu mendapat penyelesaian yang cepat, agar tidak menghambat pelaksanaan landreform;
- b. bahwa berhubung dengan sifat-sifat yang khusus dari perkara- perkara yang timbul karena pelaksanaan landreform diperlukan suatu badan pengadilan tersendiri dengan susunan, kekuasaan dan acara yang khusus pula;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1 dan pasal 24 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 107);
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/ MPRS/1960 dan No. II/MPRS/1960.
4. Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 104);
5. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 jo Keputusan Presiden No. 239 tahun 1964.;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
MEMUTUSKAN : ________________
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADILAN LANDREFORM.
Pasal 1
Untuk mengadili perkara-perkara landreform, dibentuk pengadilan tersendiri, yaitu Pengadilan-pengadilan Landreform Daerah dan Pengadilan Landreform Pusat.
Pasal 2
- (1) Yang dimaksud dengan perkara-perkara landreform yalah perkaraperkara perdata, pidana maupun administratif yang timbul di dalam melaksanakan peraturan-peraturan landreform.
- (2) Yang dimaksud dengan peraturan-peraturan landreform yalah:
- a. Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 104) pasalpasal 7, 10, 14, 15, 52 ayat (1) dan pasal 53;
- b. Undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 2);
- c. Undang-undang No. 38 Prp. tahun 1960 tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah untuk tanaman-tanaman tertentu (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 120) serta perubahan dan tambahannya;
- d. Undang-undang No. 51 Prp. tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya (LembaranNegara tahun 1960 No. 158);
- e. Undang-undang No. 56 Prp. tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 174);
- f. Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (LembaranNegara tahun 1961 No. 280);
- g. Undang-undang No. 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 97) sepanjang mengenai pelanggaran ketentuan-ketentuan pidana yang bersangkutan dengan bagi hasil tambak;
- h. Peraturan Pemerintah lainnya yang merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan yang disebut dalam huruf a sampai dengan huruf g di atas;
- i. Peraturan-peraturan lainnya yang secara tegas disebut sebagai peraturan Landreform.
Pasal 3
- (1) Apabila Pengadilan Landreform Daerah pada waktu menerima atau membuatkan surat gugat berpendapat bahwa ada sesuatu hal yang perlu diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan lain, maka ia menasehatkan kepada penggugat untuk terlebih dahulu berusaha memperoleh putusan pengadilan yang bersangkutan itu.
- (2) Apabila Pengadilan Landreform Daerah ataupun Pengadilan Landreform Pusat pada waktu pemeriksaan suatu perkara perdata menemukan sesuatu hal yang perlu diputus terlebih dahulu oleh atau masuk wewenang pengadilan lain, maka Pengadilan Landreform itu menetapkan menunda pemeriksaan perkara yang sedang dilakukan dan menyerahkan hal tersebut kepada pengadilan atau kejaksaan yang berwenang.
Pasal 4
- (1) Apabila penyidik atau jaksa pada waktu melakukan pemeriksaan pendahuluan suatu perkara pidana berpendapat bahwa dalam perkara itu tersangkut perkara-perkara lain yang termasuk wewenang pengadilan lain, maka ia menyerahkan perkara yang menyangkut itu kepada Kejaksaan yang berwenang atau kepada pengadilan lain tersebut.
- (2) Apabila Pengadilan Landreform Daerah berpendapat bahwa dalam perkara pidana yang diperiksanya tersangkut perkara lain yang termasuk wewenang pengadilan lain, maka Pengadilan Landreform Daerah menyerahkan kembali perkara yang menyangkut itu kepada jaksa dengan penetapan supaya jaksa menyerahkan perkara tersebut kepada kejaksaan lain yang berwenang atau kepada pengadilan lain tersebut.
Pasal 5
Kejaksaan atau pengadilan yang menerima penyerahan perkara-perkara seperti termaksud dalam pasal 3 dan 4 wajib mendahulukan penyelesaian perkara-perkara tersebut.
Pasal 7
- b. Undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 2);
- c. Undang-undang No. 38 Prp. tahun 1960 tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah untuk tanaman-tanaman tertentu (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 120) serta perubahan dan tambahannya;
- d. Undang-undang No. 51 Prp. tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya (LembaranNegara tahun 1960 No. 158);
- e. Undang-undang No. 56 Prp. tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 174);
- f. Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (LembaranNegara tahun 1961 No. 280);
- g. Undang-undang No. 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 97) sepanjang mengenai pelanggaran ketentuan-ketentuan pidana yang bersangkutan dengan bagi hasil tambak;
- h. Peraturan Pemerintah lainnya yang merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan yang disebut dalam huruf a sampai dengan huruf g di atas;
- i. Peraturan-peraturan lainnya yang secara tegas disebut sebagai peraturan Landreform.
- (1) Apabila Pengadilan Landreform Daerah pada waktu menerima atau membuatkan surat gugat berpendapat bahwa ada sesuatu hal yang perlu diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan lain, maka ia menasehatkan kepada penggugat untuk terlebih dahulu berusaha memperoleh putusan pengadilan yang bersangkutan itu.
- (2) Apabila Pengadilan Landreform Daerah ataupun Pengadilan Landreform Pusat pada waktu pemeriksaan suatu perkara perdata menemukan sesuatu hal yang perlu diputus terlebih dahulu oleh atau masuk wewenang pengadilan lain, maka Pengadilan Landreform itu menetapkan menunda pemeriksaan perkara yang sedang dilakukan dan menyerahkan hal tersebut kepada pengadilan atau kejaksaan yang berwenang.
- (1) Apabila penyidik atau jaksa pada waktu melakukan pemeriksaan pendahuluan suatu perkara pidana berpendapat bahwa dalam perkara itu tersangkut perkara-perkara lain yang termasuk wewenang pengadilan lain, maka ia menyerahkan perkara yang menyangkut itu kepada Kejaksaan yang berwenang atau kepada pengadilan lain tersebut.
- (2) Apabila Pengadilan Landreform Daerah berpendapat bahwa dalam perkara pidana yang diperiksanya tersangkut perkara lain yang termasuk wewenang pengadilan lain, maka Pengadilan Landreform Daerah menyerahkan kembali perkara yang menyangkut itu kepada jaksa dengan penetapan supaya jaksa menyerahkan perkara tersebut kepada kejaksaan lain yang berwenang atau kepada pengadilan lain tersebut.
Kejaksaan atau pengadilan yang menerima penyerahan perkara-perkara seperti termaksud dalam pasal 3 dan 4 wajib mendahulukan penyelesaian perkara-perkara tersebut.
Dalam hal terjadi sengketa wewenang mengadili antara Pengadilan Landreform Daerah dan Pengadilan lain, maka Mahkamah Agung memutus pengadilan mana yang akan mengadili perkara yang bersangkutan.
BAB II. PENGADILAN LANDREFORM DAERAH.
Atas usul Menteri Agraria oleh Menteri Kehakiman ditetapkan tempat kedudukan dan daerah hukum Pengadilan Landreform Daerah.
Pasal 8
- (1) Pengadilan Landreform Daerah terdiri dari satu kesatuan majelis atau lebih yang tiap-tiap kesatuan majelis terdiri dari:
1. a. 1 orang hakim Pengadilan Negeri setempat sebagai Ketua sidang;
- b. 1 orang penjabat Departemen Agraria sebagai hakim anggota;
- c. 3 orang wakil organisasi-organisasi massa tani sebagai hakim anggota;
2. 1 orang panitera atau panitera-pengganti.
- (2) Ketua sidang dan panitera termaksud dalam ayat (1) sub la dan ayat (1) sub 2 diangkat dan diberhentikan langsung oleh Menteri Kehakiman atas usul Menteri/Ketua Mahkamah Agung.
Hakim anggota termaksud dalam ayat (1) sub 1 b diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman atas usul Menteri Agraria Daerah. Hakim anggota termaksud dalam ayat (1 ) sub 1 c diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman atas usul Front Nasional Daerah.
- (3) Ketua sidang atau seorang di antara Ketua-ketua sidang termaksud dalam ayat (1) sub 1 a diangkat sebagai Kepala Pengadilan Landreform Daerah oleh Menteri Kehakitman atas usul Menteri/Ketua Mahkamah Agung.
- (4) Panitera-pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Pengadilan Landreform Daerah dari kalangan Pengadilan Negeri.
Pasal 9
- (1) Pemeriksaan perkara-perkara pidana Landreform di persidangan terhadap tertuduh anggota Angkatan Darat, Angkatan Laut atau Angkatan Udara dilakukan oleh Pengadilan Landreform Daerah yang diketuai oleh Ketua Pengadilan Tentara dari angkatan yang bersangkutan.
Dalam hal Ketua tersebut berhalangan, ia dapat menunjuk Ketua Pengganti atau hakim Pengadilan Tentara untuk mengetuai sidang.
- (2) Penyidikan dan penuntutan perkara pidana termaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh polisi dan jaksa dari angkatan yang bersangkutan.
Pasal 10
- (1) Sebelum memangku jabatannya, hakim panitera dan paniterapengganti Pengadilan Landreform Daerah mengucapkan sumpah menurut cara agama yang dipeluknya atau janji.
Sumpah/janji berbunyi sebagai berikut:
"Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan setia kepada Negara, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Revolusi Indonesia serta kepada Haluan Negara dan pedoman-pedoman pelaksanaannya;
bahwa sesungguhnya saya tidak, baik dengan langsung, maupun dengan tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, untuk memperoleh jabatan saya, telah atau akan memberi atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
bahwa saya tidak akan menerima pemberian atau hadiah dari orang yang saya ketahui atau sangka sedang atau akan berperkara yang mungkin akan mengenai pelaksanaan jabatan, saya;
bahwa selanjutnya saya akan menjalankan jabatan saya dengan jujur seksama dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya seperti selayaknya bagi seorang hakim yang berbudi baik dan jujur".
- (2) Para Kepala Pengadilan landreform Daerah mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Kepala Pengadilan Landreform Pusat atau seorang yang ditunjuk olehnya dengan disaksikan oleh sekurangkurangnya dua orang hakim Pengadilan Negeri setempat.
- (3) Para Hakim, paniter dan panitera-pengganti Pengadilan Landreform Daerah mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Kepala Pengadilan Landreform Daerah dengan disaksikan oleh sekurangkurangnya dua orang hakim Pengadilan Negeri setempat.
Pasal 11
- (1) Sidang Pengadilan Landreform Daerah hanya sah apabila dihadiri oleh 5 orang hakim termaksud dalam pasal 8 ayat (1).
- (2) Apabila salah seorang hakim atau lebih tidak dapat hadir, maka oleh Kepala Pengadilan Landreform Daerah ia diganti untuk Sidang itu dengan seorang hakim lain.
- (3) Dalam perkara pidana wajib hadir seorang jaksa.
- (4) Jaksa termaksud dalam ayat (3) ditunjuk oleh Menteri/ Jaksa Agung yang dapat menyerahkan wewenang penunjukan itu kepada Jaksa Tinggi.
Pasal 12
- (1) Pengadilan Landreform Daerah pada azasnya bersidang di tempat kedudukannya.
- (2) Jika dipandang perlu Pengadilan Landreform dapat memeriksa dan memutus perkara-perkara Landreform di tempat- tempat terjadinya perkara.
Pasal 13
- (1) Pengadilan Landreform Daerah mengadili perkara-perkara Landreform pada tingkat pertama.
- (2) Yang berwenang mengadili sesuatu perkara landreform adalah Pengadilan Landreform Daerah dari daerah tempat letak tanah yang tersangkut di dalam perkara itu.
Pasal 14
Terhadap putusan Pengadilan Landreform Daerah dapat dimintakan banding kepada Pengadilan Landreform Pusat.
Pasal 15
Salinan dari tiap putusan Pengadilan Landreform Daerah yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan segera dikirim kepada Pengadilan Landreform Pusat dan Mahkamah Agung.
BAB III.
PENGADILAN LANGDREFORM PUSAT.
Pasal 16
Pengadilan Landreform Pusat berkedudukan di Jakarta.
Pasal 17
- (1) Pengadilan Landreform Pusat terdiri dari satu kesatuan majelis atau lebih yang tiap-tiap kesatuan majelis terdiri dari:
1. a. 1 orang hakim pada Pengadilan Umum sebagai Ketua sidang;
- b. 1 orang Pejabat tinggi Departemen Agraria sebagai hakim anggota;
- c. 3 orang wakil organisasi-organisasi masa tani pusat sebagai hakim anggota,
2. 1 orang panitera atau panitera-pengganti.
- (2) Ketua sidang-termaksud dalam ayat (1) sub 1a diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri/Ketua Mahkamah Agung melalui Menteri Kehakiman.
Ketua sidang atau seorang di antara Ketua-ketua sidang diangkat sebagai Kepala Pengadilan Landreform Pusat.
Hakim anggota termaksud dalam ayat (1) sub lb diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Agraria melalui Menteri Kehakiman.
Hakim anggota termaksud dalam ayat (1) sub 1c diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri/Sekretaris Jenderal Front Nasional melalui Menteri Kehakiman.
- (3) Panitera dan Panitera-pengganti termaksud dalam ayat (1) sub 2 diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Pengadilan Landreform Pusat dari kalangan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Jakarta.
Pasal 18
- (1) Sebelum memangku jabatannya para hakim Pengadilan Landreform Pusat Mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana termaksud dalam pasal 10 ayat (1) di hadapan Menteri/Ketua Mahkamah Agung dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang hakim Mahkamah Agung.
- (2) Panitera dan Panitera-pengganti Pengadilan Landreform Pusat mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Kepala Pengadilan Landreform Pusat dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang hakim dari Pengadilan Landreform Pusat.
Pasal 19
- (1) Sidang Pengadilan Landreform Pusat hanya sah apabila dihadiri oleh lima orang hakim termaksud dalam pasal 17 ayat (1).
- (2) Apabila salah seorang hakim atau lebih tidak dapat hadir, maka oleh Kepala Pengadilan Landreform Pusat ia diganti untuk sidang itu dengan seorang hakim lain.
Pasal 20
Pengadilan Landreform Pusat adalah Pengadilan banding dari Pengadilan Landreform Daerah.
Pasal 21
Dalam pemeriksaan banding perkara-perkara pidana termaksud dalam pasal 9 ayat (1) Pengadilan Landreform Pusat diketuai oleh Ketua Pengadilan Tentara Tinggi yang bertempat kedudukan di Jakarta. Dalam hal Ketua tersebut berhalangan, Ia dapat menunjuk Ketua Pengganti atau hakim Pengadilan Tentara Tinggi untuk mengetuai sidang.
Pasal 22
- (1) Pengadilan Landrefonn Pusat memberi pimpinan kepada Pengadilan Landreform Daerah.
- (2) Pengadilan Landreform Pusat melakukan pengawasan terhadap jalan peradilan Landreform Daerah dan menjaga supaya peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
- (3) Perbuatan para hakim Pengadilan Landreform Daerah diawasi dengan teliti oleh Pengadilan Landreform Pusat.
Pasal 23
- (1) Terhadap putusan Pengadilan Landreform Pusat tidak dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali kasasi untuk kepentingan hukum yang diajukan oleh Jaksa Agung.
- (2) Salinan dan tiap putusan Pengadilan Landreform Pusat yan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan segera dikirim kepada Mahkamah Agung.
- (3) Pengawasan tertinggi atas Pengadilan Landreform Daerah dan Pengadilan Landreform Pusat serta atas perbuatan-perbuatan hakimhakimnya dilakukan oleh Mahkamah Agung.
BAB IV. ACARA PENGADILAN LANDREFORM.
§ 1. Umum.
Pasal 24
- (1) Pengadilan Landreform Daerah menggunakan hukum acara yang berlaku untuk Pengadilan Negeri dengan penyesuaian- penyesuaian seperlunya mengenai pejabat-pejabat dan dengan pengecualianpengecualian sebagaimana tersebut dalam § 2.
- (2) Pengadilan Landreformn Pusat menggunakan hukum acara yang berlaku untuk pengadilan banding pada Pengadilan Tinggi dengan penyesuaian-penyesuaian seperlunya mengenai pejabat- pejabat dan pengecualian-pengecualian sebagai mana tersebut dalam § 3.
- (3) Dalam pemeriksaan perkara landreform administratif digunakan hukumi acara perdata.
4. § 2. Acara Pengadilan Landreform Daerah.
1. ACARA PERDATA.
Pasal 25
- (1) Gugat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang oleh orang yang bersangkutan atau seorang wakil yang sengaja dikuasakan untuk itu dengan sah menurut peraturan yang berlaku, dengan menerangkan soal-soal yang dijadikan dasar untuk memohon keadilan.
- (2) Penggugat dapat mengajukan gugatnya secara tertulis atau dengan lisan. Hakim membuat catatan dari gugat yang diajukan dengan lisan.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- (3) Penggugat termaksud dalam ayat (2) dapat juga mengajukan gugat dengan lisan kepada hakim Pengadilan Negeri setempat yang kemudian membuatkan surat gugat dan mengirimkannya kepada Pengadilan Landreform Daerah.
- (4) Gugat yang diajukan secara tertulis, diterimakan kepada Pengadilan dalam rangkap yang sama dengan jumlah tergugat ditambah dengan satu.
- (5) Biaya-biaya pertama yang diperlukan untuk panggilan- panggilan, penyerahan surat-surat pertama dan lain-lainnya ditetapkan dalan peraturan bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Agraria.
- (6) Apabila gugat diajukan oleh seorang petani miskin maka Ia dibebaskan dari biaya perkara.
Pasal 26
Apabila Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya tidak memberi ketentuan. Pengadilan mencari penyelesaian dengan acara yang ternyata diperlukan.
Pasal 27
Pengadilan berusaha supaya tercapai kebenaran materiil, dan wajib menyelesaikan seluruh segi sengketa dalam waktu sesingkat- singkatnya, bukan saja antara menggugat dan tergugat, akan tetapi juga antara semua pihak yang bersangkutan, dengan pengertian, bahwa acara pemeriksaan dibatasi hingga pada penerimaan gugat, penerimaan jawaban dan tangkisan, pemeriksaan alat-alat pembuktian Kesimpulan-kesimpulan pihak yang berperkara, musyawarah dan putusan.
Pasal 28
Untuk mencapai kebenaran materiil, Pengadilan berhak:
1. mengadakan hubungan langsung dengan pihak yang bersengketa dengan jalan memanggilnya menghadiri sidang Pengadilan meskipun pihak itu memberi kuasa dalam acara;
2. memberi penerangan dan bantuan kepada pihak-pihak serta menunjukkan alat-alat pembuktian, yang dapat-mereka ajukan sepanjang acara.
Pasal 29
- (1) Jika Pengadilan menganggap perlu, seorang saksi dapat disumpah sesudah saksi itu memberi keterangan. Dalam hal itu Pengadilan dapat memetik bahagian yang perlu dari keterangan saksi itu, jika perlu sesudah dirumuskan secara teratur, dan kemudian mengemukakan rumusan itu kepada saksi untuk disumpah.
- (2) Seorang saksi boleh mengucapkan sumpah menurut agamanya atau mengucapkan janji.
- (3) Saksi yang dipanggil oleh Pengadilan untuk memberi kesaksian harus datang sendiri dan tidak boleh menyerahkan kesaksiannya kepada orang lain.
Pasal 30
Setelah pemeriksaan selesai dan sebelum mengambil putusan para hakim mengadakan musyawarah.
2.ACARA PIDANA.
Pasal 31
- (1) Penyidikan dan penuntutan dilakukan masing-masing oleh pejabat Angkatan Kepolisian dan jaksa yang diserahi tugas untuk mengkhususkan perhatian mereka masing-masing kepada penyidikan dan penuntutan perkara-perkara pidana landreform.
- (2) Penyidik tersebut ditunjuk oleh Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian yang dapat menyerahkan wewenang penunjukan itu kepada Kepala Polisi Komisariat.
Pasal 32
- (1) Dalam sidang Pengadilan dalam memeriksa perkara pidana wajib hadir seorang jaksa termaksud pasal 11 ayat (3).
- (2) Untuk memperlancar jalannya peradilan jaksa setelah membaca dan mempelajari berita acara pemeriksaan pendahuluan yang dikirimkan kepadanya, wajib menghadapkan tertuduh dengan serta-merta lengkap dengan bukti-bukti dan saksi-saksi ahli-ahli atau jurubahasa ke sidang Pengadilan.
Pasal 33
- (1) Setelah tertuduh disidang menajawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Ketua sidang tentang nama, tempat lahir, tempat tinggal, pekerjaan dan diperingatkan supaya
Pasal 34
Permohonan banding untuk perkara pidana hanya dapat diajukan oleh tertuduh.
Pasal 35
- (1) Selama perkara belum diputus dalam tingkat banding oleh Pengadilan Landreform Pusat, permohonan banding dapat dicabut kembali oleh pemohon dan jika dicabut tidak boleh diajukan lagi.
- (2) Apabila perkara telah diperiksa oleh Pengadilan Landreform Pusat, sedang sebelum diputus pemohon banding menarik kembali permohonan bandingya, maka pemohon dapat dibebani oleh Pengadilan Landreform Pusat untuk membayar ongkos yang telah dikeluarkan hingga saat pencabutan kembali permohonan banding oleh Pengadilan Landreform Pusat.
BAB V. PEMBIAYAAN.
Pasal 36
Pembiayaan Pengadilan Landreform Daerah dan Pengadilan Landreform Pusat dibebankan pada anggaran Departemen Agraria.
BAB VI.
KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP.
Pasal 37
Perkara-perkara Landreform yang pada waktu:
- a. dibentuknya Pengadilan Landreform Daerah belum diputus oleh Pengadilan Negeri yang bersangkutan, diserahkan kepada Pengadilan Landreform Daerah untuk diadili;
- b. dibentuknya Pengadilan Landreform Pusat sudah diputus oleh sesuatu Pengadilan Negeri dapat dimintakan banding pada Pengadilan Landreform Pusat;
- c. dibentuknya Pengadilan landreform Pusat masih dalam pemeriksaan pada tingkat banding pada Pengadilan Tinggi, diserahkan kepada Pengadilan Landrefrom Pusat untuk diadili;
- d. mulai berlakunya Undang-undang ini sudah diputus oleh Pengadilan Tinggi dapat dimintakan kasasi pada Mahkamah Agung di dalam tenggang waktu yang
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan di dalam hukum acara yang berlaku; - e. mulai berlakunya Undang-undang ini berada dalam pemeriksaan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi akan dilanjutkan pemeriksaannya hingga mendapat putusan. ## Pasal 38. Mengenai soal-soal yang belum atau belum cukup diatur dalam Undangundang ini, Mahkamah Agung diberi wewenang untuk memberikan pedoman-pedoman penyelenggaraannya jika hal itu dianggapnya perlu untuk memperlancar atau menyempurnakan penyelenggaraan Pengadilan Landreform. Pasal 39. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Penetapan: Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengunangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam LembaranNegara Republik Indonesia.

Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 1964. PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd Dr. SUBANDRIO.

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 1964. SEKRETARIS NEGARA, ttd MOHD. ICHSAN. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 109
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG No. 21 TAHUN 1964 tentang PENGADILAN LANDREFORM.
## I. UMUM.
1. Sebagaimana dapat dimaklumi, maka Pemerintah telah mulai melaksnakan landreform, sebagai salah satu bagian mutlak untuk penyelesaian revolusi, karena Pemerintah yakin, bahwa revolusi tanpa landreform tidak sesuai dengan Revolusi Indonesia yang multikompleks dan simultan. Dengan pelaksanaan landreform itu dikehendaki supaya masyarakat yang adil dan makmur, yang dicita-citakan oleh seluruh lapisan masyarakat lekas tercapai. Untuk itu maka diusahakan pembagian yang adil dan merata atas tanah dan hasilnya, penetapan batas minimum dan maksimum atas tanah dengan melaksanakan azas: Tanah untuk Tani.
Di samping itu diusahakan pula supaya sistim-sistim tuan-tuan tanah dan lain-lain sistim pemerasan diakhiri, antara lain dengan:
- a. penghapusan tanah-tanah partikelir;
- b. peniadaan "grootgrondbezit" yang terang merugikan kepentingan rakyat;
- c. peniadaan usaha-usaha pertanian yang bersifat monopoli;
- d. pencegahan adanya akumulasi tanah dalam satu tangan di satu pihak dan lain pihak menjaga agar supaya rakyat tani tidak terjerumus ke arah kemiskinan total dan fatal.
5. Sekalipun landreform telah mulai dilaksanakan, namun penyelenggaraannya hingga
kini belum selesai. Dalam pada itu ternyata dalam pelaksanaan landreform, bahwa di sanasini timbul kesulitan-kesulitan. Karena telah terjadi perkara-perkara sebagai akibat dari pada pelaksanaan peraturan-peraturan landreform, sehingga sedikit banyak menghambat kelancaran pelaksanaan landreform. Diakui bahwa perkara-perkara itu dapat - dan memang sudah ada beberapa - diajukan kepada Pengadilan Negeri setempat, namun terasa benar, bahwa penyelesaiannya kurang lancar. Hal ini dapat dimengerti, karena Pengadilan Negeri
- 2 - yang menjadi Pengadilan Umum sehari-hari dibanjiri oleh sejumlah besar perkara-perkara, diantaranya perkara-perkara yang menyangkut keamanan negara, seperti subversi, korupsi dan sebagainya, yang meminta prioritas, sehingga perkara-perkara landreform, yang dapat terjadi baik dalam bidang pidana maupun perdata dan tata-usaha negara, kurang mendapat perhatian, walaupun kesemuanya itu sama pentingnya dalam usaha mencapai tujuan dan menyelesaikan revolusi. Dalam hal ini yang masih terasa sebagai kekurangan adalah kecepatan penyelesaian. Di samping kurangnya kecepatan penyelesaian perkara-perkara landreform, perlu diperhatikan, bahwa penyelesaian perkara-perkara itu memerlukan penguasaan yang sempurna dari peraturan-peraturan landreform dan agraria yang makin hari makin bertambah banyak, sehingga memerlukan perhatian dan penelaahan yang khusus.
Dengan kesibukan sehari-hari yang luar biasa dari para hakim Pengadilan Negeri, maka Pemerintah telah memutuskan untuk membentuk peradilan landreform yang tersendiri, satu dan lain agar meringankan tugas para hakim Pengadilan Negeri dan juga untuk mempercepat penyelesaian perkara-perkara landreform. Walaupun demikian, Pemerintah juga insaf bahwa untuk Keadilan, Pengadilan Negeri belum dapat sepenuhnya ditinggalkan. Itulah sebabnya, bahwa pengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan seorang hakim Pengadilan Negeri masih diperlukan untuk memimpin dan membimbing Pengadilan Landreform Daerah dan seorang hakim pada Pengadilan Umum untuk Pengadilan Landreform Pusat.
Mengingat sifat yang luar biasa dari perkara-perkara yang timbul karena pelaksanaan landreform, maka diperlukan suatu badan peradilan tersendiri dengan susunan, kekuasaan dan acara yang khusus, tegasnya suatu badan peradilan yang luar biasa.
2. Apakah yang dimaksud dengan perkara-perkara landreform?
PENJELASAN
Pasal 2
- 3 - juga yang bertentangan dengan kaidah-kaidah dari peraturan-peraturan yang mengatur landreform, yang diancam dengan ancaman pidana. Karena peraturan-peraturan itu tidak sedikit, sedang perbuatan yang bertentangan itu dapat berwujud segala sesuatu yang aneka ragam sifatnya, maka dipandang cukup untuk hanya memberikan definisi sebagaimana diuraikan dalam pasal 2 ayat (1). Guna mempertegas lebih jauh pengertian peraturan landreform, maka dalam pasal 2 ayat (2) disebut peraturan-peraturan mana yang dimaksud dengan peraturan-peraturan landreform. Dengan demikian maka peraturan-peraturan landreform hanya meliputi peraturan-peraturan tersebut dalam pasal 2 ayat (2) yaitu : - a. Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 104) pasal 7, 10, 14, 15, 52 ayat (1) dan (2) dan pasal 53; b, Undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 2): - c. Undang-undang No. 38 Prp. tahun 1960 tentang Penggunaan dan penetapan luas tanah untuk tanaman-tanaman tertentu (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 120) serta perubahan dan tambahannya; - d. Undang-undang No. 51 Prp. tahun 1960 tentang Larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya (Lembaran- Negara tahun 1960 No. 158); - e. Undang-undang No. 56 Prp. tahun 1960 tentang Penetapan Luas tanah pertanian (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 174), - f. Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian (Lembaran- Negara tahun 1961 No. 280); - g. Undang-undang No. 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 97) sepanjang mengenai pelanggaran ketentuan-ketentuan pidana yang bersangkutan dengan bagi hasil tambak; - h. Peraturan Pemerintah lainnya yang merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan yang disebut dalam huruf a sampai dengan g di