PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN Nomor 32 Tahun 2007 tentang BUPATI PESISIR SELATAN, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
a
bahwa dengan telah ditetapkannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan denga adanya perubahan Peraturan Daerah Propins Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentan PokokPokok Pemerintahan Nagari mak perlu ditindaklanjuti dengan perubahan Perd Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 s/d 2 Tahun 2001 yang mengatur penyelenggara Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesis Selatan:
Mengingat
- bahwa untuk maksud poin a tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Nagari: b
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt.Tahun 1957 Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958, 1
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389): 2
3
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor4437):
5.
6
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438):
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54):
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587):
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembarah Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) :
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa: 8
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan: 9
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa,
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa:
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 Pedoman Administrasi Desa:
13. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN dan BUPATI PESISIR SELATAN
E UTUSKAN
enetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIF
SELATAN
TENTANG
PEMERINTAHAN
NAGARI
BAB | KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan. Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusar Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945:
2. .Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah : 2
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah: 3.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan:
- Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum adat dalam Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat yang mempunyai wilayah dengan batas-batasnya tertentu, mempunyai harta benda kekayaan sendiri, berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri: 5
- Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS NAGARI): 6.
- Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkatnya:
- Perangkat Nagari adalah Pembantu Wali Nagari dalam pelaksanaan tugasnya, 8
- Kampung adalah Wilayah Administrasi Pemerintahan yang merupakan bagian wilayah Pemerintahan Nagari: 9
10. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS NAGARI adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari:
11. Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah Lembaga Kerapatan Adat yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan Sako dan Pusako dalam Nagari:
12. Penataan Pemerintahan Nagari adalah Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Pemerintahan Nagari,
13. Pembentukan Pemerintahan Nagari adalah tindakar mengadakan Pemerintahan Nagari baru diluar wilayat Pemerintahan Nagari yang sudah ada atau kegiatan pemekarar wilayah Pemerintahan Nagari yang sudah ada:
14. Penghapusan Pemerintahan Nagari adalah tindakar meniadakan Pemerintahan Nagari yang sudah ada:
15. Penggabungan Pemerintahan Nagari adalah Penggabungar dua Pemerintahan Nagari atau lebih menjadi satu Pemerintahar Nagari baru:
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Nagari dan BAMUS NAGARI yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari:
17. Pengawasan Sumber Pendapatan dan Kekayaan Pemerintahan "Nagari yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Wali Nagari kepada Badan Permusyawaratan Nagari dalam bentuk Laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui camat:
18. Peraturan Nagari adalah Produk Hukum Pemerintahan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari bersama dengan Badan
Permusyawaratan Nagari sesuai dengan Peraturan perundangundangan yang berlaku:
BAB II - PENATAAN, PERUBAHAN STATUS DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN NAGARI
Pasal 2
- (1) Untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dibentuk Pemerintahan Nagari.
- (2) Tujuan pembentukan Pemerintahan Nagari adalah untuk menyelenggarakan Pemerintahan secara berdayaguna dan berhasilguna serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemerintahan Nagari terdin dari Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari.
- (4) Wilayah Pemerintahan Nagari terdiri dari beberapa Kampung yang masing-masing kampung dipimpin oleh seorang Kepala Kampung.
- (5) Pembentukan Kampung-kampung dalam wilayah Pemerintahan Nagari ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari maka dapat dilakukan Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Pemerintahan Nagari.
- (7) Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabung: Pemerintahan Nagari ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB II - PENATAAN, PERUBAHAN STATUS DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN NAGARI
Pasal 3
- (1) Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungz Pemerintahan Nagari dilakukan setelah
BAB II - PENATAAN, PERUBAHAN STATUS DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN NAGARI
Pasal 5
Pembentukan Pemerintahan Nagari harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikuit :
- a. Penduduk
:
Jumlah Penduduk untuk pembentukan Pemerintahan Nagari paling sedikit 2.500 Jiwa dan atau 800 Kepala Keluarga.
- b.
- Luas Wilayah : Memiliki batas-batas wilayah yang jelas.
Tetap terciptanya suasana kerukunan dan adat istiadat.
- Sosial Budaya : hidup bermasyarakat
- d. Potensi
- Wilayah : .
Tersedianya sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam pengelolaan Pemerintahan Nagari dalam menunjang Pembangunan Nagari.
Sarana prasarana
Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran kegiatan Pemerintahan Nagari.
Bagian Ketiga
BAB II - PENATAAN, PERUBAHAN STATUS DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN NAGARI
Pasal 6
- (1) Pemerintahan Nagari dapat dirubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan
BAB II - PENATAAN, PERUBAHAN STATUS DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN NAGARI
Pasal 7
- (1) Pemerintahan Nagari yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, kekayaannya menjadi Kekayaan Daerah dan dikelola oleh Kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat
- (2) Pendanaan sebagai akibat perubahan status dimaksud ayat (1) dibebankan kepada APBD Kabupaten.
BAB II - PENATAAN, PERUBAHAN STATUS DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN NAGARI
Pasal 8
Kewenangan Pemerintahan Nagari mencakup :
- a. Urusan Pemerintahan yang sudah ada
BAB II - PENATAAN, PERUBAHAN STATUS DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN NAGARI
Pasal 9
Penyerahan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten kepad Pemerintahan Nagari diatur dengan Peraturan Bupati.
« BAB Ill PEMERINTAH NAGARI
Bagian Kesatu Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Pemerintah Nagari
BAB II - PENATAAN, PERUBAHAN STATUS DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN NAGARI
Pasal 10
- (1) Pemerintah Nagari terdiri dari Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai pelaksana tugas-tugas Pemerintahan dan pelayanar masyarakat.
- (2) Perangkat Pemerintah Nagari terdiri dari Sekretaris Nagari dar Perangkat lainnya.
- (3) Perangkat lain Pemerintah Nagari terdiri dari :
- a. Kepala Urusan Pemerintahan:
- b. Kepala Urusan Pembangunan:
- c. Kepala Urusan Kemasyarakatan: dan
BAB II - PENATAAN, PERUBAHAN STATUS DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN NAGARI
Pasal 11
- (1) Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 (sepulu ayat (1) dipilih langsung oleh Penduduk Nagari.
- (2) Masa Jabatan Wali Nagari adalah 6 (enam) tahun terhitur sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya unti satu kali masa jabatan berikutnya.
Bagian Kedua Kedudukan, Tugas, Kewenangan Dan
BAB II - PENATAAN, PERUBAHAN STATUS DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN NAGARI
Pasal 12
- (1) Wali Nagari adalah pemimpin penyelenggaran Pemerintah: Nagari yang merupakan alat Pemerintah dan Pelayan: Masyarakat di Nagari.
- (2) Wali Nagari mempunyai tugas menyelenggarak: Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
- 8) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (dua), Wali Nagari mempunyai wewenang :
- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nag:
BAB II - PENATAAN, PERUBAHAN STATUS DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN NAGARI
Pasal 13
- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaiman: dimaksud dalam Pasal 12 (dua belas) Wali Nagari mempunyz kewajiban :
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 sert: mempertahankan dan memelihara keutuhan Negari Kesatuan Republik Indonesia:
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat: b
- Memelihara ketentraman dan ketertiban:
- Ao Melaksanakan kehidupan berdemokrasi:
- p Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan yang bersih da bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN):
- Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerj Pemerintahan Nagari: f
- Menaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundanc Undangan: 9.
- Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Nagari yan: baik, h
- Melaksanakan dan mempertanggung-jawabkan pengelolaai Keuangan Nagari:
- Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Nagari:
- Mendamaikan perselisihan masyarakat Nagari: k.
- Mengembangkan pendapatan masyarakat dan Nagari:
- . Membina dan mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosia m. budaya dan adat-istiadat:
- Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Nagari dan | n
- Mengembangkan potensi sumber daya alam dar melestarikan lingkungan hidup. 0
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (satu) W. Nagari berkewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggara: Pemerintahan Nagari kepada Bupati, memberikan Lapor: Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepada BAML NAGARI serta menginformasikan laporan penyelenggara: Pemerintahan Nagari kepada masyarakat.
- (3) (4) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nag: sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), disampaik: kepada Bupati melalui camat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahur Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BAMU NAGARI sebagaimana dimaksud ayat 2(dua) disampaikan (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam musyawarah BAMU NAGARI.
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahz Nagari kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (dua), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papa pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbag: pertemuan masyarakat, radio komunitas atau media lainnya.
BAB II - PENATAAN, PERUBAHAN STATUS DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN NAGARI
Pasal 14
Wali Nagari dilarang :
- a. Menjadi pengurus Partai Politik:
- b. Merangkap jabatan ketua atau anggota BAMUS NAGARI da lembaga kemasyarakatan di Nagari bersangkutan:
- Merangkap Jabatan sebagai anggota DPRD,
- Terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Preside dan Pemilihan Kepala Daerah baik langsung maupun tid: langsung: d
- Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompc masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golonga masyarakat lain:
- Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uan: barang atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengarul keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya, f
- Menyelahgunakan wewenang: dan 9
- Melanggar sumpah/janji jabatan. h.
BAB II - PENATAAN, PERUBAHAN STATUS DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN NAGARI
Pasal 15
- (1 Perangkat Pemerintah Nagari membantu Wali Nagari datar pelaksanaan Tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaiman: dimaksud dalam ayat (1) Perangkat Pemerintah Naga bertanggung jawab kepada Wali Nagari.
BAB II - PENATAAN, PERUBAHAN STATUS DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN NAGARI
Pasal 16
- (1) Sekretaris Nagari adalah unsur staf yang berada dibawah dar bertanggung jawab kepada Wali Nagari.
- (2) Sekretaris Nagari mempunyai tugas membantu Wali Nagar dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya sert: mengkoordinasikan tugas-tugas Kepala Urusan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pad: ayat (2) diatas, Sekretaris Nagari mempunyai fungsi sebaga berikut : | t
- a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dar laporan:
- b. Melaksanakan administrasi Pemerintahan, Pembangunan, dan kemasyarakatan: dan
- C. Melaksanakan tugas dan fungsi Wali Nagari apabila Wali Nagari berhalangan melakukan tugasnya.
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas Sekretaris Nagari dibantu oleh Kepala-kepala Urusan.
BAB II - PENATAAN, PERUBAHAN STATUS DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN NAGARI
Pasal 17
- (1) Kepala Urusan bertugas melaksanakan administrasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan bertanggung jawab kepada Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari.
- (2) Kepala Kampung bertugas menyelenggarakan tugas-tuga: Pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan sert: tugas lain yang dibebankan dalam wilayahnya dan bertanggunc jawab kepada Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari, yanc dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala. kepala Urusan.
BAB II - PENATAAN, PERUBAHAN STATUS DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN NAGARI
Pasal 18
Susunan Organisasi Pemerintahan Nagari adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Koempat Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Pemerintah Nagari
BAB II - PENATAAN, PERUBAHAN STATUS DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN NAGARI
Pasal 19
- (1) Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 16 (enam belas) ayat (1) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yaitu:
- a. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas:
3. Mempunyai pengetahuan tentang teknis Pemerintahan: c
4. Mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran: C.
5. Mempunyai pengalaman dibidang Administrasi Keuangan: 00
6. p Memahami sosial budaya setempat: dan
- f. Bersedia tinggal di Nagari bersangkutan.
- (2) Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat olet Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati.
BAB II - PENATAAN, PERUBAHAN STATUS DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN NAGARI
Pasal 20
- (1) Perangkat Nagari lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 10 (sepuluh) ayat 3 (tiga) diangkat oleh Wali Nagari dari Penduduk Nagari yang bersangkutan.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- (3) Pengangkatan Perangkat Nagari memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Beriman dan bertagwa kepada Allah SWT:
.
- b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah,
2. Berpendidikan: sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas berijazah:
- d. Berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun:
- e. Sehat jasmani dan rohani:
- f. Berkelakuan baik, jujur dan adil:
- g. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan:
- h. Tidak dicabut hak pilihnya
BAB II - PENATAAN, PERUBAHAN STATUS DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN NAGARI
Pasal 21
Perangkat Pemerintah Nagari dilarang :
- Menjadi Pengurus Partai Politik: a
- b. Merangkap Jabatan Ketua atau anggota BAMUS NAGARI:
- Cc. Merangkap Jabatan sebagai anggota DPRD:
- d Terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah:
- Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelomp masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golong masyarakat lain, e.
- Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uar barang atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengan keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya: dan £
- Menyalahgunakan wewenang. 9
BAB II - PENATAAN, PERUBAHAN STATUS DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN NAGARI
Pasal 22
Perangkat Nagari berhenti atau diberhentikan oleh Wali Nagari karen sebab-sebab :
- a. Meninggal dunia:
- b. Mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri:
- d. Tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Perangkz Nagari.
- C. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan atau norm ' yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Nagari:
Bagian Kelima Kedudukan Keuangan Wali Nagari Dan Perangkat Pemerintah Nagari
BAB II - PENATAAN, PERUBAHAN STATUS DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN NAGARI
Pasal 23
- (1) Wali Nagari dan Perangkat Pemerintah Nagari diberika penghasilan tetap setiap bulan dan tunjangan lainnya sesu: Kemampuan Keuangan Pemerintahan Nagari.
- (2) Wali nagari diberikan bantuan santunan dalam bentuk dan purna bakti, kecelakaan yang berakibat cacat dan meningg: dunia yang besarnya disesuaikan kemampuan Keuanga Daerah.
BAB II - PENATAAN, PERUBAHAN STATUS DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN NAGARI
Pasal 24
Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pasal 23 dibebanka kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Naga dengan ketentuan paling sedikit sama dengan Upah Minimur Regional Daerah.
BAB II - PENATAAN, PERUBAHAN STATUS DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN NAGARI
Pasal 25
Ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan Keuangan Wali Nagai dan Perangkat Nagari diatur dengan Peraturan Daerah.
Bagian Kesatu
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 26
- (1) Yang dapat dipilih menjadi Wali Nagari adalah Warga Negar Republik Indonesia yang merupakan Penduduk Nagari yan bersangkutan dengan memenuhi persyaratan :
- a. Beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa :
- b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dai Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah:
4. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutat Tingkat Pertama (SLTP) berijazah :
5. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) Tahun d
6. Sehat jasmani dan rohani:
7. »0a Berkelakuan baik, jujur dan adil:
8. co Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan Tindat Pidana Kejahatan dengan Hukuman paling singkat 5 (lima: tahun: |
9. Tidak dicabut hak pilihnya
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 27
Yang berhak memilih Wali Nagari adalah Warga Negara Republil Indonesia yang merupakan Penduduk Wilayah Pemerintahan Nagar yang bersangkutan, dengan syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Penduduk Wilayah Nagari yang bersangkutan secara syat terdaftar sekurang-kurangnya &amp; (enam bulan) dengan tida terputus-putus:
2. Sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftarar dilaksanakan dan atau telah pernah menikah/kawin: b
3. Tidak dicabut hak pilihnya
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 28
- (1) Wali Nagari dipilih langsung oleh Penduduk Nagari dari calor yang memenuhi syarat.
- (2) . Pemilihan Wali Nagari bersifat Langsung, Umum, Bebas Rahasia, Jujur dan Adil.
- (3) Pemilihan Wali Nagari dilaksanakan melalui tahap pencalonar dan pemilihan.
Bagian Kedua
Tata Cara Pencalonan
Pasai 29
- (1) Badan Permusyawaratan Nagari melakukan penjaringan dar penyaringan bakal calon Wali Nagari:
- (2) Untuk pencalonan dan Pemilihan Wali Nagari, Badar Permusyawaratan Nagari membentuk Panitia Pemilihan yanc terdiri unsur Perangkat Pemerintah Nagari, Pengurus lembagz kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (3) Panitia Pemilihan terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota. dibentuk serta ditetapkan dengan Keputusan Badar Permusyawaratan Nagari.
- (4) Apabila Panitia Pemilihan dicalonkan sebagai Wali Nagari maka yang bersangkutan tidak dibenarkan untuk duduk dalam keanggotan Panitia Pemilihan dan digantikan oleh orang tain.
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 30
Panitia Pemilihan Wali Nagari mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan:
- b. Melakukan pemeriksaan berkas identitas mengenai calon Wali Nagari
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 31
Tata cara Penjaringan dan Penyaringan bakal Calon Wali Naga adalah sebagai berikut:
- Bakal Calon Wali Nagari dapat diusulkan oleh anggota Bada Permusyawaratan Nagari dari masing-masing unsur ata diusulkan oleh kelompok masyarakat, dengan tata cara da. jadwal yang telah ditentukan: a
- Bakal Calon Wali Nagari yang diusulkan sebagaimana dimaksuw poin a, oleh Panitia Pemilihan dihimpun untuk selanjutny: dilakukan proses penjaringan: b.
- Bakal Calon Wali Nagari yang sudah melalui proses penyaringan sebagaimana dimaksud pada huruf b, untul penetapannya sebagai Calon yang berhak dipilih harus melampirkan persyaratan masing-masing dalam rangkap3 (tiga, 3 . sebagai berikut ,
1. Surat pernyataan beriman kepada Allah SWT:
2. Surat Pernyataan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah,
3. Foto copy/salinan ijasah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang:
4. Foto copy Akta Kelahiran atau Kartu Tanda Penduduk atau kartu tanda pengenal lainnya:
5. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokte Pemerintah atau Puskesmas:
6. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian Negar: Republik Indonesia:
7. Surat Pernyataan tidak pernah di Hukum Penjara karen: melakukan Tindak Pidana:
8. Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkar Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukun yang Tetap:
9. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari:
6. 10.Surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukar pelanggaran terhadap adat yang dikeluarkan oleh Kerapatar Adat Nagari setempat:
11. Daftar riwayat hidup: r
8. 12.Pas photo ukuran 4 x 6 Cm sebanyak 3 (tiga) lembar dar ukuran 10 R 2 (dua) lembar: 3
9. 13.Bagi calon Wali Nagari yang berasal dari Pegawai Negeri, selain syarat sebagaimana dimaksud angka 1 sampai angka 13 harus melampirkan izin tertulis dari atasannya yang berwenang: dan
14. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi.
11. Bakal calon yang memenuhi persyaratan sebelum ditetapkan oleh BAMUS NAGARI, persyaratan tersebut disampaikan d
kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan Verifikas Administrasi:
- Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan dan telah melalu Verifikasi dapat ditetapkan oleh Badan Permusyawaratar Nagari sebagai calon yang berhak dipilih: e.
- Penetapan atau penentuan calon yang berhak dipilit dilaksanakan dalam rapat paripurna Badan Permusyawaratar Nagari: f
- Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada huruf d, ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Nagari dengan jumlah calon sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya5 (lima) Orang: 9
- Dalam proses penetapan calon dan pemilihan Wali Nagari tidak dibenarkan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan jika terbukti maka BAMUS NAGARI dapat membatatkan calon yang ditetapkan melalui sidang paripurna. h
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 32
- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa Jabatan Wali Nagari, BAMUS NAGARI telah melaksanakan proses Penjaringan.
- (2) Penyaringan baka! caton Wali Nagari yang berhak dipilih dilaksanakan pada hari dan tempat yang telah ditentukan dalam
Suatu Rapat yang dipimpin oleh Ketua BAMUS NAGARI dengan dihadiri oeh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga ) dari jumlah seluruh anggota BAMUS NAGARI.
- (3) Apabila pada saat Rapat Penyaringan bakal calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah anggota BAMUS NAGARI belum mencapai guorum, pimpinan rapat mengundurkan rapat paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan guorum tetap 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BAMUS NAGARI. 3
- (4) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) guorum belum juga tercapai, pelaksanaan rapat penyaringan bakal Calon Wali Nagari diundur oleh pimpinan rapat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari dengan ketentuan guorum 1/2 (setengah) jumlah anggota BAMUS NAGARI, dan apabila gourum tidak tercapai maka rapat diundur selama 1(satu) jam. 7
- (5) Pengunduran rapat bakal calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan dalam rapat oleh pimpinan dan dituangkan dalam berita acara penundaan penyaringan.
- (6) Apabila gourum sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak juga tercapai maka pelaksanaan rapat diundur 1(satu) jam lagi dan selanjutnya penyaringan bakal calon Wali Nagari tetap dilaksanakan tanpa
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 33
- (1) Calon yang berhak dipilih yang telah ditetapkan oleh Bada: Permusyawaratan Nagari tidak dibenarkan mengundurkan dir dan apabila yang bersangkutan mengundurkan diri maka secar: administrasi dianggap tidak mengundurkan diri
- (2) Apabila calon yang berhak dipilih sebagimana dimaksud padi: ayat (1) dalam pemilihan ternyata memperoleh suara terbanyak perolehan suara terbanyak tersebut dinyatakan batal.
- (3) Atas pembatalan perolehan suara sebagaimana dimaksud pad: ayat (2), maka calon yang berhak dipilih yang mendapatkar dukungan suara terbanyak kedua dinyatakan sebagai calor terpilih
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 34
- (1) Dalam rangka sosialisasi para Calon Wali Nagari yanc ditetapkan oleh BAMUS NAGARI, dapat dilaksanakar kampanye untuk menyampaikan visi dan misi serta program. programnya.
- (2) Biaya penyelenggaran kampanye sebagaimana dimaksud ayat 1 ( satu) berasal dari calon dan bantuan dari pihak lainnya yang
bersifat tidak mengikat serta melaporkannya kepada pan pemilihan.
- (3) Tata cara, Jadwal dan Lokasi Kampanye ditentukan oleh Pan Pemilihan dengan mempedomani Peraturan Perundar Undangan yang berlaku.
Bagian Ketiga Pelaksanaan Pemilihan
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 35
- (1) Setelah calon yang berhak dipilih ditetapkan oleh Bada Permusyawaratan Nagari, maka Panitia Pemiliha melaksanakan rapat untuk menetapkan waktu dan temp: pelaksanaan pemilihan Wali Nagari.
- (2) Panitia Pemilihan memberitahukan kepada masyarakat yan berhak memilih untuk menggunakan hak pilihnya dalan pemilihan Wali Nagari pada waktu dan tempat sebagaiman: tersebut pada ayat (1)
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk tertulis atau dalam bentuk lain dengan syarat bahwa yang berhak memilih dapat mengetahuinya.
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 36
Panitia Pemilihan yang mempunyai hak pilih serta calon yang berhak dipilih dalam pemilihan Calon Wali Nagari tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 37
- (1) Seorang Pemilih hanya dapat memberikan suaranya kepadi 1(satu) orang calon yang berhak dipilih.
- (2) Seorang Pemilih yang berhalangan hadir karena suatu alasar tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.
- (3) Seorang calon Pemilih yang belum terdaftar dapat melaporkar dirinya kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 2 (dua, hari sebelum hari pemilihan dengan menunjukan identitas diri sebagai penduduk setempat.
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 38
- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan menyediakan kelengkapan sebagai berikut :
- a. Papan tulis yang memuat nama dan gambar atau photo ukuran 10 R calon yang berhak dipilih:
- b. Surat Suara:
4. Cc. Kotak Suara berikut kuncinya yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan:
- d. Bilik Suara atau tempat khusus tempat pelaksanaan pemberian suara: dan
- e. Alat atau kelengkapan lain yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan.
- (2) Bentuk dan model surat suara, kotak suara, bilik suara serta kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 39
Sebelum melakukan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para Pemilih yang hadir bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 40
- (1) Pemilih yang hadir diberikan selembar surat suara oleh Panitia Pemilihan/KPPS melalui pemanggilan
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 42
Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan/KPPS berkewajiban untuk mewujudkan pelaksanaan pemungutan suar: dengan aman, tertib dan lancar.
Bagian Keempat Pelaksanaan
Penghitungan Suara
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 43
- (1) Setelah selesainya pemberian suara, kelompok penyelenggar: pemungutan suara melaksanakan perhitungan suara dihadapar saksi pada lokasi tempat pemungutan suara.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengar Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 44
- (1) Surat suara dianggap tidak sah apabila :
- a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan:
- b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara:
- c. Ditandatangani atau membuat tanda yang menunjukan identitas Pemilih:
- d. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih:
- e. Dalam memberikan suara atau pilihan tidak tepat pada kolom yang telah disediakan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sat diumumkan kepada Pemilih pada saat sebelum pelaksanaar pemilihan.
Bagian kelima
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 45
- (1) Calon yang berhak dipilih yang memperoleh dukungan suari terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih.
- (2) Apabila calon yang berhak dipilih mendapatkan jumlat dukungan suara yang sama maka dilaksanakan pemilihan ulang
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua hanya untuk calon yang mendapatkan dukungan suara yang sama. |
- (4) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak penandatanganan berita acara hasil pemilihan pertama.
Bagian keenam
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 46
- (1) Calon Wali Nagari yang telah terpilih ditetapkan menjadi Wali Nagari dengan Keputusan Badan Pemusyawaratan Nagari
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 47
- (1) Wali Nagari terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya Keputusan Bupati.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Wali Nagari yang bersangkutan mengucapkan sumpah'janji.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji Wali Nagari adalah sebagai berikut :
4. " Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Wali Nagari dengan sebaik-baiknya, sejujurjujurnya dan seadil-adilnya: bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara serta melaksanakan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah/adat salingka nagari : dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Nagari, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia'.
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 48
- (1) Pelantikan Wali Nagari dilaksanakan tepat pada akhir m jabatan Wali Nagari yang sebelumnya.
- (2) Apabila pelaksanaan pelantikan Wali Nagari jatuh pada t libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutr atau sehari sebelum hari libur
- (3) Biaya pemilihan dan pelantikan Wali Nagari dibebankan kepa Anggaran ,Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Naga bantuan dari Pemda, dan dana lainnya yang sah.
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 49
Pelantikan Wali Nagari yang tidak dapat dilaksanakan tepat pad waktunya karena alasan -alasan yang dapat dipertanggun jawabkan, dapat ditunda selambat-lambatnya 1 (satu) bulan seja tanggal berakhirnya masa jabatan Wali Nagari yang bersangkutai atas Persetujuan Bupati dengan ketentuan bahwa Wali Nagari yanc bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaar tersebut.
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 50
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 46 (empat puluh enam)
berlaku juga bagi Wali Nagari yang dijabat oleh Penjabat Wali Nagari.
Bagian Ketujuh
Pemberhentian Wali Nagari
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 51
- (1) Badan Permusyawaratan Nagari memberitahukan kepada Wal Nagari secara tertulis mengenai akan berakhirnya masa jabatar Wali Nagari 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatar Wali Nagari.
- (2) Pemberitahuan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud ayat 1satu), Wali Nagari mengajukan permohonan berhenti secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Nagari.
- (3) Tiga bulan sebelum berakhir masa jabatannya, Wali Nagari menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada Badan Permusyawaratan Nagari
- (4) Selambat-lambatnya dua bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari segera memproses pemilihan Wali Nagari yang baru.
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 52
Wali Nagari diberhentikan oleh Bupati atas usul Badan Permusyawaratan Nagari, karena :
- a. Meninggal dunia:
- b. Mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri:
- Tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah Nagari:
- Berakhir masa jabatan dan telah dilantik Wali Nagari yang ba Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketent Peraturan Perundang-Undangan yang beriaku dan atau not e.
- yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Nagari: Melanggar larangan bagi Wali Nagari sebagaimana dimaks pada Pasal 14: dan f
- Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Wali Nagari. 9
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 53
- (1) Wali Nagari yang melalaikan tugasnya sehingga merugikz Negara atau Daerah dan Nagari, dikenakan tindaka Administratif berupa teguran, pemberhentian sementara da catau pemberhentian oleh Bupati atas usul Bada Permusyawaratan Nagari.
- (2) Wali Nagari yang melakukan perbuatan yang bertentangar dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atar norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat nagari dapat dikenakan tindakan administratil berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian oleh Bupati atas usul Badan Permusyawaratan Nagari.
- (3) Tindakan Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( dan ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati setelah sebelumny dilakukan penelitian secara seksama oleh BAMUS NAGAR dilakukan pemeriksaan dan evaluasi oleh Bupati, baik dimini ataupun tidak diminta.
- (4) Tindakan administratif berupa teguran atau pemberhentia sementara dan atau pemberhentian terhadap Wali Nagari dap: dilaksanakan langsung oleh Bupati tanpa adanya usula BAMUS NAGARI, apabila setelah pemeriksaan dan evalua: dilaksanakan oleh Bupati, Wali Nagari terbukti telah memenul maksud Pasal 52 huruf c, e, f dan g serta Pasal 53 ayat ( dan (2).
- (5) Dalam melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap Wa Nagari sebagaimana yang dimaksud ayat 3 (tiga), Bupati dap: membentuk Tim Kabupaten.
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 54
- (1) Apabila Wali Nagari berhalangan dalam pelaksanaan tugas dapat ditunjuk Sekretaris Nagari dan apabila Sekretaris Naga berhalangan dapat ditunjuk Perangkat lainnya, dan penunjuka, tersebut disampaikan secara tertulis kepada Bada Permusyawaratan Nagan.
- (2) Bagi Wali Nagari yang tidak dapat menjalankan tuga Wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalar kecelakaan dalam menjalankan tugasnya atau karena alasz lain sampai 6 (enam) bulan berturut-turut maka atas usul Bada Permusyawaratan Nagari, Sekretaris Nagari atau perangki lainnya ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan hal wewenang dan kewajiban Wali Nagari.
- (3) Setelah 6 (enam) bulan berikutnya, Wali Nagari tersebut belur dapat melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawat maka atas usul Badan Permusyawaratan Nagari serta saran da pertimbangan Camat, Bupati dapat memberhentikan denga hormat Wali Nagari yang bersangkutan dari jabatannya.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat 3 (tiga' selanjutnya Bupati dapat menunjuk Pejabat Wali Naga:
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 55
- G3) Wali Nagari diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalu usulan BAMUS NAGARI apabila dinyatakan melakukan Tindal Pidana yang diancam dengan Pidana penjara paling singkat ! (limajtahun
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 56
Wali Nagari diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usul: BAMUS NAGARI karena berstatus sebagai tersangka melakuk: Tindak Pidana korupsi, asusila, terorisme, makar, dan atau Tindi: Pidana terhadap Keamanan Negara.
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 57
- (1) Wali Nagari yang diberhentikan sementara sebagaiman dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 56, setelah melali Proses Peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarka Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukur Tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan Putusa Pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan mengaktifkai kembali Wali Nagari yang bersangkutan sampai akhir mas: jabatannya.
- (2) Apabila Wali Nagari yang diberhentikan sementar: sebagaimana dimaksud ayat (1) telah berakhir masa jabatanny: Bupati hanya merehabilitasi Wali Nagari yang bersangkutan.
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 58
Apabila Wali Nagari diberhentikan sementara sebagaimana dimaksu pasal 55 ayat (1) dan pasal 56, Sekretaris Nagari dan atau pejaba lan yang ditunjuk sebagai Penjabat Wali Nagari untuk melaksanakar tugas dan kewajiban sebagai Wali Nagari.
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 59
Apabila Wali Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 5£ ayat (2) dan Pasal 56, Bupati mengangkat Penjabat Wali Nagar dengan tugas pokok penyelenggaraan pemilihan Wali Nagari palinc lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 60
Wali, Nagari yang berstatus Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat diberhentikan karena alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia pensiun atau sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri.
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 61
Wali Nagari yang berstatus Pegawai Negeri, yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat dicalonkan dalam jabatan Struktural atau Fungsional atau untuk menjadi calon Wali Nagari di nagari lain.
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 62
Wali Nagari yang berstatus Pegawai Negeri,yang berhenti a diberhentikan oleh Bupati sebagai Wali Nagari dikembalikan : Instansi induk.
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 63
Pedoman dan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan. Pelantikan d Pemberhentian Wali Nagari diatur lebih lanjut dengan Peratur Bupati.
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 64
- (1) Tindakan penyidikan terhadap Wali Nagari dilaksanakan setel adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaiman dimaksi ayat (1) adalah :
- a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan:
- b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yai diancam dengan pidana mati.
5. (3 Tindakan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bup: paling lama 3 (tiga) hari. 3
C
Bagian Kesembilan
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 65
- (1) Pengangkatan Penjabat Wali Nagari ditetapkan denga Keputusan Bupati atas usul Camat setelah memperhatika usulan dan saran Badan Permusyawaratan Nagari.
- (2) Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1 adalah Sekretaris Nagari yang bersangkutan atau Penjabat lai yang ditunjuk.
- (3) Masa Jabatan Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksu ayat (2) selama-lamanya 6 (enam) bulan terhitung mulai tangg: pelantikannya.
- (4) Penjabat Wali Nagari diambil sumpah'/janjinya dan dilantik ole Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 66
Hak, Wewenang dan kewajiban Pejabat Wali Nagari adalah sam dengan hak, wewenang dan kewajiban Wali Nagari sebagaiman diatur dalam Peraturan Daerah ini.
£
PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
Bagian Kesatu Kedudukan, Fungsi, Dan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari
BAB V - (BAMUS NAGARI)
Pasal 67
Badan Permusyawaratan Nagari berkedudukan sebagai un: penyelenggara Pemerintahan Nagari.
BAB V - (BAMUS NAGARI)
Pasal 68
- (1) Badan Permusyawaratan Nagari berfungsi menetaph Peraturan Nagari bersama Wali Nagari, menampung c menyalurkan aspirasi masyarakat.
- (2) Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Nagari adalal (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali mz jabatan berikutnya.
BAB V - (BAMUS NAGARI)
Pasal 69
Yang dapat dipilih menjadi anggota Badan Permusyawaratan Nag adalah dari Masyarakat Nagari dengan syarat sebagai berikut :
- a. Beriman dan bertagwa kepada Allah SWT:
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945:
3. Pendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingka Pertama berijazah:
4. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun: d
5. Sehat jasmani dan rohani: e.
6. Berkelakuan baik, jujur dan adil: f
7. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana, 9
8. Tidak dicabut hak pilihnya
BAB V - (BAMUS NAGARI)
Pasal 70
Jumlah anggota BAMUS NAGARI dalam satu Pemerintahan Nagai ditetapkan dengan jumlah ganjil, sedikitnya 5 (lima) orang da sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang, dengan ketentuan yaitu :
- a. Jumlah penduduk s/d 3.000 jiwa, maksimal 7 orang anggota:
- b. Jumlah penduduk lebih dari 3.000 s/d 6.000 jiwa, 9 orang anggota, dan
3. Jumlah penduduk lebih dari 6.000 jiwa, 11 orang anggota.
Bagian kedua
ekanisme Pemilihan Anggota Badan
BAB V - (BAMUS NAGARI)
Pasal 71
- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Nagari adalah wakil dai penduduk nagari bersangkutan yang dipilih dari unsur Nini Mamak, Alim Ulama. Cadiak Pandai, Bundo Kanduang dar Pemuda yang yang memenuhi syarat serta memperhatikar keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarat dan mufakat .
- (2) 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggot: BAMUS NAGARI, Wali Nagari memfasilitasi prose: pemberhentian anggota BAMUS NAGARI.
- (3) Pemilihan anggota BAMUS NAGARI dilaksanakan oleh Panitiz Pemilihan yang dibentuk dan difasilitasi oleh Pemerintah Nagari.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) terdir dari kalangan Niniak mamak, Alim Ulama, Cadiak pandai generasi muda dan Bundo kanduang serta perangkat Nagar yang ditetapkan oleh Wali Nagari dan dilaporkan kepada Bupat melalui Camat.
Bagian Ketiga Susunan
BAB V - (BAMUS NAGARI)
Pasal 72
- (1 Pimpinan Badan Permusyawaratan Nagari terdiri dari 4 (sat orang Ketua, 1(satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orai Sekretaris.
- (2) Pimpinan Badan Permusyawaratan Nagari sebagaimar dimaksud dalam ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BAML NAGARI secara langsung dalam rapat BAMUS NAGARI yar diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BAMUS NAGARI untuk pertar kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggoi termuda.
BAB V - (BAMUS NAGARI)
Pasal 73
- (1) Anggota BAMUS NAGARI terpilih diajukan oleh Wali Naga kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan.
- (2) Ketua, Wakil Ketua dan anggota BAMUS NAGARI terpili Gilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Sebelum memangku Jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggot BAMUS NAGARI, mengucapkan sSumpah'janji sebagai beriki yang berbunyi :
- Demi Allah kami bersumpah'berjanji, bahwa saya akz memenuhi kewajiban saya selaku Ketua, Wakil Ketu Anggota BAMUS NAGARI dengan sebaik-baiknya, sejuju jujunya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu ta Galam mengamalkan Adat basandi syarak dan syarak basan kitabullah dan mempertahankan Pancasila sebagai Das: negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupz demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebag konstitusi Negara serta segala Perundang-Undangan yar berlaku bagi Nagari, Daerah dan Negara Kesatuan Republ Indonesia '.
BAB V - (BAMUS NAGARI)
Pasal 74
Tugas dan Kewenangan Badan Permusyawaratan Nagari adalz sebagai berikut :
- a. Mengayomi yakni menjaga nilai-nilai syarak dan kelestariz adat istiadat yang hidup dan berkembang di pemerintah: Nagari yang bersangkutan:
2. Membahas Rancangan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari: b
3. Melaksanakan pengawasan terhadap Peraturan Nagari dz Peraturan/Keputusan Wali Nagari, C
4. Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhetian Wali Nagari:
5. Membentuk Panitia Pemilihan Wali Nagari,
6. Menggali, menampung, menghimpun dan merumuskan ser menyalurkan aspirasi masyarakat, dan f
7. Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Nagari. 9
BAB V - (BAMUS NAGARI)
Pasal 75
Badan Permusyawaratan Nagari mempunyai hak, yaitu :
- a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Nagari:
- b. Menyatakan pendapat.
BAB V - (BAMUS NAGARI)
Pasal 76
- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Nagari mempunyai hak yaitt
2. Mengajukan Rancangan Peraturan Nagari: Dn
3. Mengajukan pertanyaan: &amp;
4. Menyampaikan usul dan pendapat, c
5. Memilih dan dipilih: dan d
6. Memperoleh tunjangan. An
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Nagari mempunyai kewajibz yaitu :
8. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Udar Dasar 1945 dan mentaati segala Praturan Prundam Udangan:
'.
- b. Melaksanakan kehidupan berdemokrasi dala penyelenggaraan Pemerintahan Nagari:
- C. Mempertahankan dan memelihara Hukum Nasional serta Kutuhan Negara Kesatuan Repubiik Indonesia,
- d. Memproses Pemilihan Wali Nagari:
- e. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan:
- t. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat-istiadat setempat.
- g. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.
BAB V - (BAMUS NAGARI)
Pasal 77
- u) Rapat BAMUS NAGARI dipimpin oleh Pimpinan BAMU NAGARI.
BAB V - (BAMUS NAGARI)
Pasal 82
- (1 Produk Hukum Nagari terdiri dari :
- a. Peraturan Nagari:
- b. Peraturan Wali Nagari, dan
- Cc. Keputusan Wali Nagari.
- (2) Peraturan Nagari ditetapkan oleh Wali Nagari bersama BAMI NAGARI.
- (3) Peraturan Nagari dibentuk dalam rangka penyelenggara Pemerintahan Nagari.
- (4) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) merupak penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Daerah deng
BAB V - (BAMUS NAGARI)
Pasal 84
Pedoman dan tata cara penyusunan Produk Hukum Nagari diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - PERENCANAAN PEMBANGUNAN NAGARI Pasal 85
Pasal 85
- (0 Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Nagari disusu Perencanaan Pembangunan Nagari sebagai satu kesatuai dalam sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten.
- kemasyarakatan yang ada di Nagari.
- (2) Perencanaan pembangunan Nagari sebagimana dimaksud aya (1) disusun secara partisipatif oleh Pemerintahan Nagari sesua dengan kewenangannya dan wajib melibatkan lembaga
BAB VII - PERENCANAAN PEMBANGUNAN NAGARI Pasal 85
Pasal 86
- (1) Perencanaan Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 86 (delapan puluh enam) disusun secara berjangka yang :
2. meliputi
- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMN) untuk jangka waktu lima Tahun:
- b. Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKPN) merupakan penjabaran dari RPJMN untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun
- (2) RPJMN sebagaimana dimaksud ayat 1 ( satu ) huruf ditetapkan dengan Peraturan Nagari dan RKPN ditetapk dalam Keputusan Wali Nagari yang berpedoman kepa Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati
BAB VII - PERENCANAAN PEMBANGUNAN NAGARI Pasal 85
Pasal 87
Pedoman dan tata cara penyusunan, pengendalian dan evalu: pelaksanaan Rencana Pembangunan Nagari diatur dengan Peratur Bupati.
Ls
Bagian Kesatu
BAB VII - KEUANGAN PEMERINTAHAN NAGARI
Pasal 88
- (1) -Sumber Pendapatan Pemerintahan Nagari terdiri dari :
- a. Pendapatan asli Pemerintahan Nagari meliputi :
- 1) Hasil Usaha Pemerintahan Nagari:
- 2) Hasil Kekayaan Pemerintahan Nagari:
- 3) Hasil swadaya dan partisipasi/sumbangan masyarakat:
- 1) Hasil Gotong Royong masyarakat:
- 5) Retribusi Pemerintahan Nagari:
- 6) luran Pemerintahan Nagari:
- 7) Lain-lain Pendapatan Asli Pemerintahan Nagari yai sah.
- b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi :
- 1) Bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi Daerah:
- 2) Bagian dari Dana Perimbangan Pusat dan Daer: yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten dala bentuk Dana Alokasi Umum untuk Pemerintahz Nagari.
- c. Bantuan dari Pemerintah Pusat serta Propinsi:
- d. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang sah dan tida mengikat:
- e. Pinjaman Pemerintah Nagari.
- (2) Sumber Pendapatan Pemerintahan Nagari sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapata dan Belanja Pemerintahan Nagari.
- (3) Sumber Pendapatan Pemerintahan Nagari yang telah dimilit dan dikelola oleh Pemerintahan Nagari tidak dibenarkan diamb alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (4) Bagi hasil Pajak Daerah Kabupaten yang dialokasikan untul Pemerintahan Nagari sedikitnya 10 Y (sepuluh perseratus dan dari Retribusi Kabupaten sebagian diperuntukan bag Pemerintahan Nagari.
- (5) Bagian dari dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daer: yang diterima oleh kabupaten dialokasikan pada Pemerintah: Nagari sedikitnya 10 'YW (sepuluh perseratus) yai pembagiannya untuk setiap Pemerintahan Nagari seca proporsional.
BAB VII - KEUANGAN PEMERINTAHAN NAGARI
Pasal 89
- (1) Kekayaan Pemerintahan Nagari terdiri dari :
2. Tanah Kas Pemerintahan Nagari: a
3. cu Pasar Pemerintahan Nagari:
4. Bangunan Pemerintahan Nagari: C.
5. An Objek Rekreasi yang diurus oleh Pemerintahan Nagari,
6. Pemandian umum yang diurus oleh Pemerintahan Nagari:
7. P0 Tempat-tempat pemancingan di sungai:
8. Perairan/pantai yang diurus oleh Pemerintahan Nagari:
9. TO Pelelangan ikan yang dikelola oleh Pemerintahan Nagari:
10. Jalan Pemerintahan Nagari:
11. Aset ex Desa yang ada dalam wilayah Pemerintahan Nagar j.
- k. Lain-lain kekayaan Milik Pemerintahan Nagari.
- (2) Pengurusan dan Pengelolaan Kekayaan Pemerintahan Nagz sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan ole Pemerintahan Nagari.
- (1) Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Wilay Pemerintahan Nagari baik Pajak maupun Restribusi yang sud, dipungut oleh Kabupaten tidak dibenarkan adanya punguti tambahan oleh Pemerintah Nagari.
2. (2)
3. Sumber Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ay (1) harus diberikan kepada Pemerintahan Nagari yar
4. bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil.
Bagian Kedua
BAB VII - KEUANGAN PEMERINTAHAN NAGARI
Pasal 91
- (1) Untuk meningkatkan Pendapatan Pemerintahan Nagari dap: dibentuk Badan Usaha Milik Pemerintahan Nagari.
- (2) Pembentukan Badan Usaha Milik Pemerintahan Naga sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peratura Nagari dengan berpedoman kepada Peraturan Perundanc Undangan.
- (3) Badan Usaha Milik Pemerintahan Nagari sebagaiman dimaksud ayat (1) harus memiliki Badan Hukum.
- (4) Badan Usaha Milik Pemerintahan Nagari dapat berkedudukan « wilayah Pemerintahan Nagari atau diluar wilayah Pemerintaha Nagari.
- (1 Badan Usaha Milik Pemerintahan Nagari dapat dibentuk ai kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Permodalan badan usaha milik Pemerintahan Nagari day berasal dari :
- a. Pemerintahan Nagari:
- b. Tabungan masyarakat:
- C. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerint Kabupaten: '
- Pinjaman dan atau penyertaan modal pihak lain atau ke sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. d
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakuk sepanjang menguntungkan untuk Pemerintahan Nagari dan tid merusak keutuhan adat dan syarak di Nagari.
- (4) Kegiatan Badan Usaha Milik Pemerintahan Nagari harus sesi dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan deng Peraturan Perundang-Undangan, ketertiban umum dan at kesusilaan.
- (5) Jenis Badan Usaha Milik Pemerintahan Nagari dibent
BAB VII - KEUANGAN PEMERINTAHAN NAGARI
Pasal 94
- (1) (2) Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah: Nagari meliputi Penyusunan Anggaran, Pelaksanaan Ta Usaha Keuangan, dan Perubahan serta Perhitungan Anggaran Pengelolaan Keuangan dilaksanakan oleh Bendaharaw: Pemerintah Nagari yang diangkat dengan Keputusan W: Nagari .
Bagian Keempat Tata
BAB VII - KEUANGAN PEMERINTAHAN NAGARI
Pasal 95
Setiap awal Tahun Anggaran Bupati memberikan Pedoma Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Naga kepada Pemerintahan Nagari dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - KEUANGAN PEMERINTAHAN NAGARI
Pasal 96
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nac dilaksanakan pada awal Tahun Anggaran setelah Anggai Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten ditetapkan.
BAB VII - KEUANGAN PEMERINTAHAN NAGARI
Pasal 97
- (1) Wali Nagari bersama Badan Permusyawaratan Nag menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Nagari setiap Tahun dengan Peraturan Nagari, selamb. lambatnya satu bulan setelah ditetapkan APBD Kabupaten.
- (2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah. Nagari terlebih dahulu dibahas dalam Musyawarah Renca: Pembangunan Nagari.
Bagian Kelima
BAB VII - KEUANGAN PEMERINTAHAN NAGARI
Pasal 98
- (1) Apabila terjadi perubahan Anggaran Pendapatan/Penerima: dan Pengeluaran/Belanja Pemerintahan Nagari yang telz memperoleh pengesahan, dilakukan perubahan anggarz dengan Peraturan Nagari.
- (2) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahz Nagari sepanjang tidak menyangkut Perubahan Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah segera diajukan kepada Bada
€
Permusyawaratan Nagari dan melaporkan kepada Bu melalui Camat.
Bagian Keenam
BAB VII - KEUANGAN PEMERINTAHAN NAGARI
Pasal 99
- (1) Pertanggung jawaban Pengelolaan Keuangan oleh Wali Nar dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga bulan ) setelah Tat Anggaran berakhir. 3
- Pertanggung jawaban sebagaimana yang dimaksud pada a (1) dilaksanakan sejalan dengan pelaksanaan Lapot Keterangan Pertanggungjawaban tugas-tugas Wali Nag lainnya kepada BAMUS NAGARI dan menyampaikan lapor kepada Bupati melalui Camat.
BAB IX - KERJA SAMA PEMERINTAHAN NAGARI DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 100
- (1) Pemerintahan Nagari dapat mengadakan kerjasama unt kepentingan Nagari yang diatur dengan Keputusan Bersan dan dilaporkan pada Bupati melalui Camat.
- (2) Kerjasama antar Pemerintahan Nagari dan Pemerintahan Na. dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) ditaku dengan Persetujuan BAMUS NAGARI.
- (3) Untuk pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat dan (2) dapat dibentuk Badan Kerjasama.
- (4) Bentuk dan Tata Cara Kerjasama Pemerintahan Nagari le lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - KERJA SAMA PEMERINTAHAN NAGARI DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 101
Kerjasama sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) meliputi bida
- a. Peningkatan perekonomian masyarakat Nagari:
2. b Peningkatan Pelayanan Pendidikan:
3. Cc. Kesehatan:
4. d Sosial Budaya:
5. e Ketenteraman dan Ketertiban:
- f. . Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknotogi Tepat Gu dengan
BAB IX - KERJA SAMA PEMERINTAHAN NAGARI DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 102
Bila terjadi Perselisihan antar Nagari dalam Kecamatan, Nagari an Kecamatan diselesaikan secara bersama sesuai dengan Pedom yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
HUBUNGAN KERJA PEMERINTAH NAGARI DENGAN KECAMATAN
BAB X - HUBUNGAN KERJA PEMERINTAH NAGARI DENGAN KECAMATAN
Pasal 103
- (1) Dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Pembangunan dan Sosial Kemasyarakatan oleh Pemerin Nagari diselenggarakan dibawah Koordinasi Camat.
BAB X - HUBUNGAN KERJA PEMERINTAH NAGARI DENGAN KECAMATAN
Pasal 104
- (1) Di wilayah Pemerintahan Nagari dapat dibentuk lemba kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Nag: dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Susunan dan jumlah pengurus lembaga lainnya di Nag: sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kebutuh: dan kondisi masyarakat setempat.
- (2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat ( bertugas membantu Pemerintahan Nagari dan merupakan mit dalam memberdayakan masyarakat dan pembangunan Nagari.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Kemasyaraka diatur dengan Peraturan Bupati dengan
BAB X - HUBUNGAN KERJA PEMERINTAH NAGARI DENGAN KECAMATAN
Pasal 105
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan bagi Lemba Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Ayat dan (2), pembiayaannya dapat berasal dari Iuran Anggota at Swadaya Masyarakat, bantuan dari Pemerintah Nagari, Pem Kabupaten, Pemda Propinsi dan Pemerintah, serta bantuan lainn yang sah dan tidak mengikat.
BAB XII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 106
Pasal 106
- (1). Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan berkewajib melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggara. Pemerintahan Nagari.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. Menetapkan pengaturan kewenangan Kabupaten yai diserahkan pengaturannya kepada Pemerintah Nagari:
- . Memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan d Pemerintah kabupaten Kepada Pemerintah Nagari: bd
- . Memberikan pedoman penyusunan Peraturan Nagari d Peraturan Wali Nagari:
- . Memberikan pedoman teknis pelaksanaan d. pengembangan lembaga kemasyarakatan: d
- . Memberikan pedoman penyusunan Perencana: Pembangunan Partisipatif: e.
- Melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerint: Nagari, f
- . Melakukan Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Nagari: g
- . Menetapkan Pembiayaan Alokasi Dana Perimbangan unti Pemerintahan Nagari: h.
- Mengawasi pengelolaan Keuangan dan Pendayagunas Asset Pemerintahan Nagari,
- Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa Pemerintahan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan,
- . Memfasilitasi keberadaan kesatuan Masyarakat Hukum Ada Nilai Adat Istiadat, lembaga Adat serta Hak-ha trasdisionalnya dalam penyelenggaraan Pemerintaha Nagari: Kk
- Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi aparatu Pemerintahan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan:
'
- m. Menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Wali Nag Perangkat Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawara Nagari sesuai kondisi dan sosial budaya masyarakat:
- n. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanal dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Lembz Kemasyarakatan:
3. Oo. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan ol Wali Nagari sebagaimana diatur dalam Perundar Undangan,
- p. Melakukan upaya-upaya percepatan atau akselar Pembangunan Nagari
5. Gg. Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksi ayat (1) meliputi:
- r. Memfasilitasi Penyusunan Peraturan Nagari dan Peratur: Wali Nagari:
8. Memfasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Nagari,
- t. Memfasilitasi pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaa asset Pemerintahan Nagari:
- u. Memfasilitasi pelaksanaan urusan Otonomi Daera kabupaten yang diserahkan kepada Pemerintahan Nagari:
- V. Memfasilitasi penerapan dan penegakkan Peratura Perundang-Undangan:
- W. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Wali Nagari dan Perang! Pemerintah Nagari:
- x. Memfasilitasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman di Ketertiban Umum:
- y. Memfasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajib: Lembaga Kemasyarakatan:
- z. Memfasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunz Partisipatif:
5. aa.Memifasilitasi Kerjasama antar Pemerintah Nagari da kerjasama Pemerintah Nagari dengan Pihak Ketiga:
6. bb.Memfasilitasi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarak: Nagari:
- cc. Memfasilitasi Kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dai kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga,
8. dd.Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepad: lembaga kemasyarakatan: dan
9. ee.Memfasilitasi koordinasi unit kerja Pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan
BAB XIII - TUGAS PEMBANTUAN Pasal 107
Pasal 107
- (1) Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten dapat memberikan tugas pembantuan kepada Pemerintah 76
Nagari yang disertai dengan pemberian sarana, prasarana sumber daya manusia serta pembiayaannya.
- (2) Pemerintah Nagari dapat menolak tugas pembantuan bila m. tidak disertai dengan pemberian sarana, prasarana dan sum daya manusia serta pembiayaannya.
BAB XIV - KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi KAN Pasal 108
Pasal 108
Kerapatan Adat Nagari (KAN) berkedudukan sebagai Lembz Perwakilan Permusyawaratan dan Pemufakatan adat tertinggi yz telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang @ ditengah-tengah masyarakat Nagari di Sumatera Barat.
BAB XIV - KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi KAN Pasal 108
Pasal 109
Tugas pokok dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari disesuaikan deng tugas pokok dan fungsi yang telah ada dimasing-masing Nagari.
Bagian Kedua Susunan Organisasi Dan Keanggotaan KAN Pasa' 110
Susunan organisasi Kerapatan Adat Nagari disesuaikan deng: susunan yang telah ada dan nidun ditiap-tiac Nazar
Kn
Bagian Ketiga
BAB XIV - KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi KAN Pasal 108
Pasal 111
- (1) Pembinaan Kerapatan Adat Nagari dilakukan oleh Lemt Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kecam: Kabupaten/Kota, Propinsi dan Gubernur. BupatiWalikota $ Camat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan di: bentuk:
- a. Pembinaan administrasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi KAN:
- b. Bantuan Keuangan
- (3) KAN sebagai mitra Pemerintahan Nagari, dalam melaksan: tugas dan fungsinya saling berkoordinasi dan berkonsultasi.
BAB XV - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 112
Pasal 112
- (1) Masa Jabatan Wali Nagari dan Dewan Perwakilan Nagari y ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatann
- (2) Sekretaris Nagari yang ada selama ini yang bukan Pegi Negeri Sipil tetap melaksanakan tugas sampai ada kebij:
Pemerintah tentang pengisian formasi Sekretaris Nagari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Lembaga badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari (BMA yang selama ini merupakan kemitraan Pemerintahan N: dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, der berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dengan sendir ditiadakan.
BAB XVI - KETENTUAN TAMBAHAN Pasal 113
Pasal 113
- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Perati Daerah nomor 17 s/d 24 Tahun 2001 yang meng Penyelenggaran Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pe Selatan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut Bupati.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 114
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah! Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Painan Pada tanggal 26 April 20 BUPATI PESISIR SELATA/ NASRUL ABIT

Penetapan: Diundangkan di Painan Pada tanggal : 23 Agustus 007. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN Drs. H. ADRIL NIP. 010087271. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2007 NOMOR 8 SERI E.1
PENJELASAN
Pembukaan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR :8 TAHUN 2007
## TENTANG PEMERINTAHAN NAGARI
## U UM.
Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Kabupa' Pesisir Selatan sebelumnya diatur dengan Peraturan Daei nomor 17 sampai dengan 24 Tahun 2001 yang didasari deng Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Non 09 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nag: Dengan terjadinya Perubahan Undang-Undang Nomor 22 tah 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tenta Pemerintahan Daerah dan direvisi/dirubah dengan Undar Undang Nomor 08 tahun 2005, yang selanjutnya ol Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat juga melakuk perubahan Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2000 deng Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tah 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.
Sebagai konsekwensi dari perubahan-perubah. Peraturan yang beriaku diatas dan evaluasi penyelenggara: Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan, ma dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor sampai dengan 24 tahun 2001 (delapan buah Perda) yang isin' meliputi tentang : 1) Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, Pembentukan Dewan Perwakilan Nagari, 3) Pembentuk: Badan Musyawarah Adat dan Syarak Pemerintahan Nagari. Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan di Pemberhentian Wali Nagari, 5) Struktur Organisasi dan Ta Kerja Pemerintahan Nagari, 6) Tata Cara Pengangkatan di
Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari, 8) Keuanga Pemerintah Nagari, menjadi 1 (satu) buah Peraturan Daera yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Naga di Kabupaten Pesisir Selatan.
Mempedomani pengertian Desa atau yang disebi dengan nama lainnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahu 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diruba dengan Undang-Undang Nomor 08 tahun 2005 dan disesuaika dengan Perda Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 tahun 200 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari maka Nagari adala Kesatuan masyarakat Hukum Adat dalam Daerah Propin: Sumatera Barat yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu mempunyai harta kekayaan tersendiri dan berwenang mengati dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usi dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sister Pemenntahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakz dibentuk Pemerintahan Nagari, dimana Pemerintah Daera dapat memberikan penugasan dan pendelegasian urusa kepemerintahan tertentu. Dengan demikian urusan yang menjac kewenangan Pemerintahan Nagari mencakup urusai Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan asal usul Nagar urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintal Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepadi Pemerintahan Nagari, tugas Pembantuan dari Pemerintah Pemenntah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten sert: urusan Pemerintah lainnya yang oleh Peraturan Perundang Undangan diserahkan kepada Pemerintahan Nagari.
Untuk melaksanakan urusan Pemerintahan yan menjadi kewenangan Pemerintahan Nagan dan dalam rangk: peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Pemerintahan Nagari mertilik: sumber pendapatan yaitu terdir dari Pendapatan Asli Nazasag nasi pajak dan retribus
daerah Kabupaten, bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah yang diterima kabupaten, bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
Wali Nagan dipilih langsung oleh dan dari penduduk nagari yang bersangkutan yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya.
Dalam rangka perwujudan demokrasi di Nagari dibentuk Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS NAGARI) yang berfungsi menetapkan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan terhadap Peraturan Nagari. Keanggotaan BAMUS NAGARI berasal dari wakil penduduk yang bersangkutan yang terdiri dari unsur Ninik Mamak, Alir Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang dan Pemuda yanc ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, dimana masa jabatan BAMUS NAGARI adalah 6 (enam) tahun dar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1(satu) kali masa jabatar berikutnya.
Dalam Perda Kabupaten Pesisir Selatan nomor 17 sic 24 Tahun 2001 belum memuat dan mengatur tentanc keberadaan Kerapatan Adat Nagari (KAN), dengar mempedomani Perda Propinsi Nomor 02 Tahun 2007 tentanc Pokok-pokok Pemerintahan Nagari, maka dalam perubahar Perda dimaksud telah memuat dan diatur keberadaar Kerapatan Adat Nagari sebagai mitra Pemerintah Nagari dalan penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Nagan, yang berfungsi menjaga dan melestarikan adat dalam Nagari.
Sekretaris Nagari sebagai unsur staf yang beradi dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Nagari mempunya tugas membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tuga: pokoknya serta mengkoordinasikan tugas- tugas Kepala Urusan
dimana dengan perubahan Peraturan Perundang-Unda dimaksud maka Sekretaris Nagari diisi dari Pegawai Negeri Si yang memenuhi persyaratan.
## PASAL DEMI PASAL. II
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Ayat (1) s/d (4) Ayat (5) Cukup jelas. Tata cara pembentukan, Penggabungan c Penghapusan kampung-kampung dalam wilay Pemerintahan Nagari diatur dengan Peraturan Bupati Ayat (6) s/d (7)
PENJELASAN
Pasal 3
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Bagi Pemerintahan Nagari yang te melaksanakan pembentukan Pemerintal Nagari, pembentukan atau pemekaran yi dimaksud dapat dilaksanakan setelah 5 (li Tahun berjalannya roda Pemerintahan Na dengan terpenuhinya ketentuan yang beriaku. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Penentuan/penetapan b