PERATURAN GUBERNUR MA Nomor 5 Tahun 2016 tentang TUGAS DAN FUNGSI STAFAHLI GUBERNUR SUMATERA UTARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat :
GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 5 TAHUN 2417 TENTANG
TUGAS DAN FUNGSI STAFAHLI GUBERNUR SUMATERA UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA UTARA,
- bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Menimbang :
- Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2076 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa ketentuan mengenai kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur; a.
- bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu 3 (tiga) staf ahli; b.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas dan Fungsi Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara; c.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 1.
SALINAN
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tarrbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679l-;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor LL4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593);
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2076 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Frovinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
MEMUTUSI(AN :
McnctapKan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI GUBERNUR SUMATERA UTARA.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana€rn r.rrusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraErn urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah menumt asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Perangkat Daerah provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraa.n Pemerintahan Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Badan daerah. 4.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Gubsu. 5.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Setdaprovsu. 6.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Sekdaprovsu. 7.
7. Staf Ahli adalah Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara. 8.
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2
- (1) Staf Ahli Gubernur adalah Unsur Pembantu Gubernur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungiawab kepada Gubernur dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
- (2) Staf Ahli Gubernur bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Gubernur sesuai keahliannya.
Bagran Kesatu Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3
Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
- a. pengamatan terhadap administrasi hukum, politik dan pemerintahan di daerah;
- b. pengkajian, analisis, observasi dan telaahan di bidang penegakan hukum, urusan politik, administrasi pemerintahan, otonomi daerah, kerjasama, pembinaan disiplin aparatur dan lain-lain sesuai bidang tugasnya;
- c. pen5rusun dan menyiapkan telaahan dan masukan/saran, pendapat serta rekomendasi kepada Gubernur, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- d. penyelenggaraan koordinasi dengan Sekretaris Daerah;
- e. penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- f. penyelenggaraan rapat-rapat internal sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- g. pembina administrasi internal;
- h. penyelenggar€ran tugas lain sesuai petunjuk Gubernur,
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5
Staf Ahli Gubernur Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
- a. pengamatan terhadap pengembangan pendidikan, kesehatan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat di daerah;
- b. pengkajian, analisis, observasi dan telaahan dibidang pelayanan dasar pendidikan, sarana prasarana, kurikulum, tenaga kependidikan dan kesehatan, penyakit menular, para medis, dan peningkatan pengembangan pemberdaya€rn masyarakat di daerah;
- c. pen5rusun dan menyiapkan telaahan dan masukan/saran, pendapat serta rekomendasi kepada Guberrlur, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- d. penyelenggara€rn koordinasi dengan Sekretaris Daerah;
- e. penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- f. penyelenggaraan rapat-rapat internal sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- g. pembina administrasi internal;
- h. penyelenggaraan tugas lain sesuai petunjuk Gubernur, ## BAB III TATA KERJA
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6
- (1) Staf Ahli Gubernur dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi partisipasi dan transparansi dengan Satuan kerja perangkat Daerah lainnya dan pihak terkait;
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli Gubernur dibantu Subbagian Tata Usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/ tata usaha;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Ahli Gubernur didukung dengan sarana dan prasarana tugas dan dibantu oleh beberapa orang dimasing-masing Staf Ahli Gubernur yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil, sesuai ketentuan peratrrran perundang-undangan;
- (4) Hubungan kerja Staf Ahli Gubernur dengan Satuan kerja perangkat Daerah bersifat koordinatif dan konsultatif;
- (5) Staf AhU Gubernur dalam melaksanakan tugasnya menyampaikan laporannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- (6) Staf Ahli gubernur tidak melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara;
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP Pasal 7
Pasal 7
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2OO9 tentang Penetapan Nomenklatur, TUgas dan Fungsi Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO9 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP Pasal 7
Pasal 8
Perahrran Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Medan pada tanggal 14 Februai 2Ol7 GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd TENGKU ERRY NURADI

Penetapan: Diundangkan di Medan pada tanggal 6 Maret 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, ttd ## HASBAN RITONGA BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2OI7 NOMOR 5

Penandatangan: Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, Pembina Utama Muda (IVlc) NIP.19590227 198003 1 004