PERATURAN BUPATI ROTE NDAO Nomor 53 Tahun 2016 tentang GARA TIMUR - PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 53 TAHUN 2016 TENT ANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN BIAYA PEMUlfGUTAN PAJAK BUMI DA.JI BANGUNAN KABUPATEN ROTE NDAO TAHUR ANGGARAN 2016 BUPATI ROTE lfDAO, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Burnt dan Bangunan, mengamanatkan bahwa penggunaan dan tata cara pemberian dan pemanfaatan pajak burni dan bangunan bagian daerah diatur oleh masing-masing daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
Mengingat :
1.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tam.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengclolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran J Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
l!{l
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah a tau dibayar sendiri oleh W a jib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pernbagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
~
J
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 103);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 002 Seri D Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 075);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dmas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 004 Seri D Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 078); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014 Nomor 041, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 126);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 052);
19. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 86 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 0353);
20. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 50 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 0408);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : TATA CARA PEMBER!AN DAN PEMANFAATAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2016
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Pernerintah Kabupaten Rote NdaoJ
0(
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rote Ndao.
5. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan.
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari menghimpun data objek dan subjek pajak kepada wajib pajak serta penyetorannya.
7. Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah dana non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada aparat Direktorat Jenderal Pajak, aparat Pemerintah Daerah, dan untuk pembiayaan kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
BABII SUMBER DANA DAN IMBANGAN PEMBAGIAlf BIAYA PEMUNGUTAJII PBB
Pa .. 12
- (1) Pemerintah Daerah menerima transfer Dana Bagi Hasil Biaya Pemungutan PBB.
- (2) Besarnya biaya pemungutan PDB yang merupakan bagian dacrah sebagaunana dima.ksud pada ayat (1) adalah :
- a. sebesar 90 % untuk sektor perdesaan;
- b. 40 % untuk sektor perhutanan;
5. c 35% untuk sektor perkebunan; dan
- d. 30% untuk sektor pertambangan
dari jumlah biaya pemungutan PBB sebesar 9 %.
- (3) Biaya pemungutan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di transfer ke rekening Kas Daerah dan dicatat sebagai penerimaan daerah,
Pasal 2
- 1) Biaya Pemungutan PBS sebagai.mana dimaksud dalam pasal 2 digunakan untuk meningkatkan penerimaan PBB.
Pasal 3
- 1) Biaya Pemungutan PBS sebagai.mana dimaksud dalam pasal 2 digunakan untuk meningkatkan penerimaan PBB.
- 2) Biaya Pemungutan PSB diberikan dan dibayarkan kepada Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Tingkat Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2016.
- 3) Besaran pembagian biaya pemungutan PBS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 4
Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rote Ndao diberikan tanggungjawab untuk melalrukan penatausa.haan atas penggunaan biaya pemungutan PBB.
- (1) Dalam hal pelaksanaan pembayaran dilakukan secara triwulan, maka pembayaran dilakukan pada awal triwulan berikutnya,
- (2) Dalam hal pelaksanaan pembayaran belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, maka j
- a. pembayaran dilakukan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundanganundangan.
- b. Pembayaran pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan terlebih dahulu dianggarkan dalam belanja pegawai objek belanja biaya pemungutan PBB pada tahun anggaran berikutnya.
BABIV
KETENTUAN PENUTUP
BAB III - PEMBAYA.R.Alf Pa .. 15
Pasal 6
Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB III - PEMBAYA.R.Alf Pa .. 15
Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao. Diundangkan i Ba'a pada tanggal, J SF;l?RE-4'ARIS Desember 2016 AERAH KABUPATEN ROTE NDAO, "' Axuul JONAS MATHEOS SELLY ERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2016 NOMOR 0411 ~