Unknown Unknown Nomor S Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Per (berlaku 5 Januari 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BT'PATT TULUNGAGT'NG PROVIISI JAWA TIMUR
PERATI'RA.IT BUPATI TULT'I{GAGT'ITG NOMOR S TAIIUIY 2015
TENTAI{G
TT'I{JANGAN PERI'MAHAJT BAGI PIMPII{AN DAI{ ANGIGOTA DEWAN PERWAKILAN RAITYAT DAERAII KABUPATEN TULT'NGAGUNG
DEI|GAIT RAHM.AT TT'IIAIf YAITG M,AIIA ESA
BT'PATI TULI'IIGAGT'IVG,
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Ttrlungagung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagrrng, serta dalam rangka untuk meningkatkan kelancaran tugas dan kinerja Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten T\rlungagung, maka perlu diatur T\rnjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten T\rlungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 246, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5s89);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
Menetapkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor I4O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4s781; 3.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Ke{a Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007; 4.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 I Tahun 201 I : 5.
- Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 2 Tahun 2O07 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2007 Nomor 0l Seri E); 6.
Memperhatikan : Hasil Kajian PT (Persero) Superintending Company of Indonesia
(Sucofindo) perihal Harga Sewa Rumah Dinas DPRD Kabupaten T\rlungagung Nomor : 695.1/SBY-XII/KOM.l-cOV/2014, tanggal l0 Desember 2014.
ilEMUTUSKAIT:
:PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG.
BAB I - KETEilTUAIT T'MUM
Pasal 2
- (1) Kepada Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan I (satu) unit kendaraan dinas jabatan, sedangkan kepada Anggota DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyedialan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan.
- (3) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku dengan
BAB I - KETEilTUAIT T'MUM
Pasal 3
- Tunjangan Perumahan sebageip4l4 dimalsud dalam pasal 2 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan (1)
- setiap bulan.
- Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diberikan dengan rincian : (21
- a. Ketua DPRD
setinggi-tingginya
Rp.
12.513.000,00
- b. Wakil Ketua DPRD masing-masing
setinggi-tingginya
Rp.
8.623.000,00
- c. Anggota DPRD masing-masing setinggi-tingginya Rp. 6.034.000,00
- (3) Besaran T\rnjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB I - KETEilTUAIT T'MUM
Pasal 4
Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DpRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2015.
BAB I - KETEilTUAIT T'MUM
Pasal 5
- Anggaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan dalam APBD Pos Sekretariat DPRD. (1)
- Tata cara pertanggungjawaban Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (21
KSIEIYTUAI| PEI{UTT'P
BAB III - KSIEIYTUAI| PEI{UTT'P
Pasal 6
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 9 Tahun 20ll tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB III - KSIEIYTUAI| PEI{UTT'P
Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten T\rlungagung.

Penetapan: Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 5 Januari 2015 cacur'c,/l SYAHRIWULYO di Tulungagung 6 Januari 2015 S DAERAH Pembina Utama Madya NrP. 19590919 r99003 l 006 Berita Daerah Kabupaten Ttrlungagung Tahun 2015 Nomor 5