Unknown Unknown Nomor 6 Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN BUPATI EUTON NOMOR 4t TAHUN 2016 TE:NTANG KEDUDUKAN, SUSU.'JAN ORGANISASJ,TUGASDANFUNGSJ, SERTATATAKERJA UJNA!::, Pt;MADAM KEBAKARAN KABUPATEN BUTON DENGAN RAHMATTUHAN YAJ\G MAHA ESA BUPATI BUTON, bahwa untuk rnetaksanaxan ketentuan Pasai 4 Peraturan Daerah Kabupaten Euton Nornor 6 Tahun 2016 tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupat.en Buton, perlu menetnpko n Peraturan Bupati tentang Kcdud'ukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton; - I. Pa sal 18 ayat (6) Undang-L"nclang Dasar Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-UndangNomor 29 Tahun 1959 tcntangj'embentukan Dacrah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lemoaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tarnbo.hanLembaron Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Uudang-Uudaug Nomor 33 Tahun 2004 tcntang Pcrimbengan Keuangan Antarn Pemerintah Pue;at clan Pemertintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1 ?.n, Tarnbabari Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. '1. Undo.ng Undo.ng Nomor 12 Tahun 2011 Len tang Pembentukan Peraturan Pertmdarig-Hndnngan (Lem haran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. \Jndang-Unn,:,ng Nomor ;'; Tahrrn 2014 lentang Aparatur Sipil Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 6, Tarnbahan .Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Mcnctapkan : 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambehan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah bcbcrapa kali diubali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pcrubahan Kcdua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran N~earn R~pnhlik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2. 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah [Lembarari Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor 114); 8. Peraturan Prcsidcn Nomor 7 Tah'un 2015 ten tang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6); 9. Peraturan Daerah Kabupo.ten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten But.on Sebagai Daerah Otonom (Lernbaran Daerah Kabupaten Euton Tahun 2016 Nomor l 12); 10. Peraturan Daer-ah Kabupaten Buton Nomor f&gt; Tahun 20 If&gt; tentang Pcmbcntukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kabupaten Buton [Lernbaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116); (berlaku Unknown)
Pembukaan
bahwa untuk rnetaksanaxan ketentuan Pasai 4 Peraturan Daerah Kabupaten Euton Nornor 6 Tahun 2016 tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupat.en Buton, perlu menetnpko n Peraturan Bupati tentang Kcdud'ukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton;
- I. Pa sal 18 ayat (6) Undang-L"nclang Dasar Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-UndangNomor 29 Tahun 1959 tcntangj'embentukan Dacrah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lemoaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tarnbo.hanLembaron Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Uudang-Uudaug Nomor 33 Tahun 2004 tcntang Pcrimbengan Keuangan Antarn Pemerintah Pue;at clan Pemertintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1 ?.n, Tarnbabari Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. '1. Undo.ng Undo.ng Nomor 12 Tahun 2011 Len tang Pembentukan Peraturan Pertmdarig-Hndnngan (Lem haran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. \Jndang-Unn,:,ng Nomor ;'; Tahrrn 2014 lentang Aparatur Sipil Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 6, Tarnbahan .Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Mcnctapkan :
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambehan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah bcbcrapa kali diubali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pcrubahan Kcdua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran N~earn R~pnhlik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah [Lembarari Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor 114);
8. Peraturan Prcsidcn Nomor 7 Tah'un 2015 ten tang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupo.ten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten But.on Sebagai Daerah Otonom (Lernbaran Daerah Kabupaten Euton Tahun 2016 Nomor l 12);
10. Peraturan Daer-ah Kabupaten Buton Nomor f&gt; Tahun 20 If&gt; tentang Pcmbcntukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kabupaten Buton [Lernbaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASl,TUGASDANF'lJNGSI, SERTATATAKERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BUTON.
Pasal 1
Dalam Pernturun Bupati irri, yo.ng dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pernerintah Daerah adalah Pernerintah Kabupaten Euton.
3. Bupati adal::ih R11pati Buron.
4. Wakil Oupati adalah Wakil Bupati Buton.
5. Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bu ton.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bu ton.
7. Dinas Pernaoarn Kr.bakaran, yang selanjutnya disebut Dinas Damka.radalah Dinas f'cmada.m Kebakaran Kabupatcn Bu ton.
8. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran adalah Kepala Dinas Damkar Kabupaten Buton.
9. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pernadam Kebakaran Kabupaten Buto.n.
10. I 0. Sekretari::: Diuas yaug selanj utnya discbut St:k.n:w.ri:, adalah Sekretaris Dmas Pernadam Kebakaran Kabupaten Buton.
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buron.
12. 1 ?. Kr.p;i la Rirl::ing i:irlal::i h Kepala Bidang pada Dinas Pemadarn Kcbakaran Kabupatcn Buton.
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupatcn Buton.
14. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton.
15. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pemadam Kebakarari Kabupaten Buton.
16. Kepala Scksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton.
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UP'fD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Pernadam Kebakarun Kabupaten Butonyang melaksanakan kegiatan tcknis operasional dan/alau kegiatan ieknis penuuje.ng tertentu.
18. Kelompok .Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton.
BAB ll - KEDUDU.KAN
Pasal 2
- (1) Dinas Pemadaru Kebakaran adalah unsur pclaksaria urusan pemerintahan bidang Perlinctungan Masyarakat, sub urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepadaBupati melalui Sckrctaris Daerah.
BAB UI SUSUNAN ORGANISASI
BAB ll - KEDUDU.KAN
Pasal 3
- (I] Dinas Pemadam Kebakaran adalah Dinas Daerah Tipe B.
- (?.) Oim,s Pernadarn Kebakaran sebagaimana dimaksud pada -.yaL ( l) tcrdiri ate s:
- a. Kepala Dinas;
- o. Sekretariat;
- c. Bidang Pencegahan dan lnvestigasi;
- d. Bidang Operasi dan Pengendalian;
- e. Bidang Sarana dan Prasarana;
- f. UPTD; dan
- g. Kelornpok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri a tas:
- a. Sub Bagian Umurr; dan Kepegawaian; ,fan
- b. Sub Dagian Pcrcricanaar, danI{cuangan.
- (4) Bidang Pencegahan dan lnvcstigasi sebagaimana dima.ksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. Seksi Pendataan dan lnfonnasi;
- b. Seksi Pernberdayan Masyarakat; dan
- c. Seksi Investigasi.
- (5) Bidang Operasi dan Pengerulalian sebaganuaua di.ma.k:sud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- a. Seksi Kesiapsiagaan dan Komunikasi;
- b. Seksi Pemadaman; dan
- c. ~eksi Periyelarnatan.
- (6) Bidang Sarene dan Pruaarnnu bagaimana dimaksud pada ayat (:.!I huruf e, terdiri atas:
- a. Seksi Penyediaan Pergudangan dan Penyaluran;
- b. Seksi Peralatan dan Perlengkapan Operasi; dan
- c. Seksi Perawatan dan Perbengkelan.
- (7) Struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran tercantum dalarn
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pa.sal4

- (1) Sckretariat sebagaunana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat (2) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, huruf d, don huruf 9, dipimpin oleh :seorang Kepala Bitiang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mclalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 13), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekreturis.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat {4), ayat (5), dan ayat (6) drpimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah can bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu

Urnum

## PasalS

- melaksanakan urusan pcmcrintahan yang menjadi kewenangan dacrah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah dibidang Perlindungan Masyarakat (sub urusan kebakaran). tug as mempunyai Kebakaran Pe mac am (1) Dirias
- (2j Dinas Pemadam Kebakarandalam melaksanakan tugas eebcgaimcna dimakeud po.do. o.yo.t (1) menyelenggorakan Iungsi:
- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup n.gasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya: dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati tcrk.ait dcngan tugas dan fungsinya.

Bagian Kcdua

Kepala Dirias

## Pasal 6

- (1) Kepala Dmas mernpunyai tugas merrnmpm dan melaksanakan urusan Pemerintah Daerah Bidang Perlindungan Masyarakat, Sub Vrusan Kcbakaran berazaskan otonomi daerahserta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada. daernh dibidang Perlindungan Masyarakat (sub urusan kebakaran)
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimasud pada ayat (1) rnenyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebiiakan teknis dibidang pernadaman Kebakaran;
- b. pcnyelenggaraao urusan Pcmerintahan dan Pclayanan Umum dibidang pencegahan dan pemadarnan kebakaran;
- c. Pernbinaan dan pelaksanan tugas dibidang pencegahan dan pemadarnan kebakaran; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan Iungsiuya.

Bagian Ketiga Sekretarial

## Pasal7

- (1) Sckrctaris DinasSekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan administrasl dan kesekretariatan kepada semua satuan kcrja dilingkungan Dinas yang meliputi urusan penyusunan rcncana program, urusar; keuangan, keoegawaian, ketatalaksanaan, hukum, hurnas dan protokol, rimurn dan perlengkapan, melaksariakan urusan pcndidikan dan pelotihon, serta

melakukan pcnyusunan laporan akuntabilitas dan evaluasi kineria Dinas.

- (2) Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mcnyclcnggarakan fungsi:
- a. Penyusun rencana, program dan kegiatan kesekretariatan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dinas:
4. administrasi kesekretariacan dinas yang meliputi adminsitrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan kerurnah tanggaan dinas; pelayanan penyelenggaraun dan c. Pelakaanaan
- d. Pengelolaan dan pengembangan sumber dava manusia, pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan;
- e. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Dinas;
- f. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaooran kesekretariatan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Diuas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Pasal 8

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaianmempunyai tugas:

1. merigumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis sesuai &lt;lt:11~aJ1 l.,iclang rugasnya,
2. 2\_ menyusun rcncana program dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian:
3. mclaksanakan urusanketatalaksanaan, surat menyurat dan kearsipan, perlengkapan dan penyelenggaraan kcrumahtanggaan dinaa;
4. mengelola administrasi kepegawalan;
5. melaksanakan urusan pendidikan dan pelatihan;
6. rnenyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberkan oleh Sekretaris sesuai dcngan tugas dan fungsinya.

## Pasal 9

Kepala Sub Bagian Perencanaan danKeuangan mernpunyai tugas:

1. Menyiapkan dan mengurnpulkan bahan pedornan petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
2. menyusun rencana program clan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran;
3. bahan, kegiatan penyusun rencana, penyusunan pemprosesan, pengusulan dan verilikasi; 3. melaksanakan pengelolaan adminsitrasi keuangan meliputi
4. menyusun laporan keuangan Dinas;dan
5. sesuai dengan tugas dan fungsinya. 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

## Dagian Keempat Bidang Pencegahan dan Investigasi

## Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Pencegahan dan Investigasimempunyai rugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalammenyiapkan dan meng\l:npnlk;,,n hRh;m pedornan dan petunjuk bidang pcnccgahari dan invcatigaai meliputi pendutuun dun informasi, pemberdayaan masyarakat, serta investigasi pasca kebakaran.
- (2) Kepala Bidang Pencegahan dan Investigasidalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusuuan rencana, program, clan kcgiatan Didang Pencegahan dan investigasi;
- b. Penyusunan petunjuk tekhnis lingkup pendataan dan informasi.pemberdayaan rnasyarakat, serta investigasi.
- c. Pemhinaan kualitas personil dalam bidang pencegahan dun investigaei;
- d. Pcmbinaan masyarakat dalarn peucegahau kebakaran;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan kehijakan teknis dibidang Pencegahan dan investigasi;
- f. pelaksanaan pernbinaan dan pengawasan pelaksanaan [1gas hawahan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinva,

## Pasal 11

Kepala Seksi '.:'endataan dan informasimempunyai tuga.s:

1. Menyiapkan dan menyusun rencana, program,dan kegiatan seksi pendataan dan informasi;
2. Menyusun bahan petunjuk tekhnis lingkup pendataan dan informoei;
3. Mengumpulkan data gedung dan/atau tempat rawan kebakaran;
4. Menguopulkan data sarana protcksi kcbakaran aktif dan pasif pada setiap bangunan gedung dan/atau ternpat yang rawan aricarnan bahaya kebakaran sesuai dengan yang bertaku;
5. Membuat, mengupayakan dan memelihara dokurnentasi kegiatan pencegahan kebakarar.;
6. Melakuxan evaluasi terhadap seluruh pclaksanaan kegiatan;dan
7. Mcmbuat laporan tcrhadap pclaksanaan kcgiatan.

## Pasal 12

Kepala Seksi Pernberdayaan Masyaraka.tmempunyai rugas:

1. men.gumpulkan bahan petunjuk teknissesuai bidang tugasnya;
2. Menyiapkan dan menyusun rencana, prograrn.dnn kegiatan selcsi pcmbcrdayaan masyarakat;
3. Menyusun program pcnyuluhan peningkatan kesadaran masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
4. Melaksanakan \_penyuluhan kepada masyarakat rncngenai bahaya kebakaran, pencegahan dan penanggulangannya;
5. Melulcukan evaluasi terhadap scluruh pelaksanaan kegiatan;dan
6. Membuat Japoran terhadap pelaksanaan kegiatan.

## Pasal 13

Kepala Seks.i investigasi mempunyai rugas:

1. Mengumpulkan bahan petunju.k teknissesuai bidang tugasnya;
2. Menyiapkan dan rnenyusun rencana, prograrn.dan kegiatan seksi pernberdayaan masyarakat;
3. Mcnyusun pola opcrasional invcstigasi pasca kcbakaran;
4. Memelihara dan rnenyajikan data statistic dan dokumentasi untuk dibuatkan kesimpulan kecenderungan penyebab kebakaran;
5. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan;dan
6. Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan,

## Bagian Kelirna Bidang Opcrasi dan Pengendalian

## Pasal 14

- (1) Kepala Bidang Operasi dan Pengendalian rnempunyai tugasmelaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup kesiapsiagaan clan komunikasi, Pcmadaman clan pen ye lama tan
- (2) KepaJa Bidang Opcrasi dan Pengendalian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan Iungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan operas1 dan pengendalian sceuar Peraturan Pcrundangundangan yang berlaku;
- b. penyusunan dan pengaturan pola rcncana pencegahan dan pemadaman dalam upaya pertolongan dan penyelarnatan jiwa dan harta benda;
- c. pclakaanann kegintan perianggularigan bahaya kebakaran baik bersifat prevenuf maupuu represif;
- d. pcngkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas pengarnanan dalam upa.ya pemadaman kebakaran;
- e. pengaturan kesiagaan dan pemberian bimbingan serta arahan kepada petugas di riap-riap po~ maupun tcmpat iainnya.
- f. Pelaksanaan monitoring, evah.:asi dan pelaporan lingkup bidang operasi dan pengendalian; dan
- g. pelaksanaan mgas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas scsuai dcngan tugas pokok dan fungsinya.

## Pasal 15

Kepala Seksi Kesiapsiagaan dan komunikasimempunyai tugas :

1. menyiapkan dan rnenyusun rencana, program dan kegiatan pada seksi kesiapsiagaan dan komunikasi;
2. tugasnya, 2. mengumpulkan bahan petunjuk teknissesuai bidang
3. menyusun dan mengatur pola kesiagaan dalam pencegahan/ pemadaman kebakaran;
4. mengendalikan kesiagaan dalam hal kualitas dan kuantitas personil, ::ilat-;:;J::it korm mikaai, serra peralaran clan pcrlcngkapan pcmadam;
5. melaksanakan hubungan informasi dan komunikasi yang mneyangkut kejadian kebakaran;
6. menerima dan meneruskan berita kebakaran kepada pimpinan dan satuan-satuan operasional serta menurunkan perintah-perintah dari pos kornando;
7. rncngatur jaringau kornuuikasi Din as Damkar dan mengamati serta rnencatat secara terus menerus lalu lintasberita serta melayani komunikasi pos komando;
8. Melakusan cvaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiarnn.dan
9. Membuat lnporun terhadop pelakearraan kegiatan.

## Puenl 16

Kepala Seksi Pemadamanmempunyai tugas:

- l. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi pernadaman;
2. mengumpulkan bahan perunjuk teknis sesuai biriang tugasnya;
3. melaksanakan operasional pemadam kebakaran;
4. mengadakan hubungan informasi dan komunikasi tcrjadinya kebakara.n;
5. rnelaksanakan bantuan tekhnis upaya penanggulan kebakaran;
6. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan;dan
7. Membuat laporan terhadap pelaksanaan rugas.

## Pasal 17

- penyelamatan; program dan kegiatan seksi 1. Menyusun rencana,
2. mengumpulkan bahan petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
3. menyuoun dun mengutur polu kegiatan pencurian dun penyelamatan;
4. rnelaksanakan tugas pcncarian dan penyelamatan korban jiwa dan harta benda.
5. Menyiapkan peralatan pendukung kegiatan pencarian dan penyelamatan;
6. Menyiapkan tim yang Lerdiri d.ari pcrsonil yang terampil dalam pencanan dan penyelamatan;
7. Melakukan koordinasi dengan bidang tugas Jain terkait kegiatan pencarian dan penyelamatan;
8. M~lak11kan evaluasi terhaoap seluruh pelaksanaan kegintun;dun
9. Mernbuat laporan tcrhadap pelaksanaan tugas.

## Bagian Keenam

## Bidang Sarana dan Prasarana

## Pasal 18

- ( I l Kepala Bidang Sarana dan Prasaranamcmpunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup penyediaan pcrgudangan clan penyu.luran, peralatan dan perlengkapan operasi serta perawatan dan perberigkelan.
- (2) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dalarn melaksanakan tugas scbagaimana dirnaksud pada ayat (1) menyelengga:akan fungsi:
- a. pengkoordinasian perurrursa n kebija kan teknis sarana dan prasruana pcmadam kcbakarnn;
- penyediaanpergudangan dan penvaluran, peralatan dan perlengkapan operasi serta perawatan dan perbengkelan; lingkup tekhnis b penyusunan petunjuk
- c. pcnyusunan rcncana kcbutuhan pcralatan pcrlcngkapan operas! dalam pcnangguJangan bencana kebakaran:
- d. penerirnaan dan penyaluran peralatan yang berada di gudang sesuai dengan pengalokasian dan kebutuhan;
- e. pelaksanaan perneriksaaan rutin terhadap kendaraan dinas;
- f. pelaksanaan perneriksaaan rutin dan perawatan termasuk perbaikan kendaraan dan alat-alat pemadam lainnya;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup dukungan sarana dan prasarana operasi;dan
- h. pelaksanaan rugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 19

Kepala Seksi penyediaan pcrgudangao dan penyaluran mempunyai tugas:

1. menyusun rencana program dan kegiatan seksi penyediaan pergudangan
2. mengumpulkan bahan petunjuk tekrris se.suai bidang tugasnya:
3. menyimpan, menyalurkan, mengawasi, merawat dan menginventarisasi sernua pasokan bahan,barang/ peralatan dan perlengkapan yang disimpan di gudang;
4. menyiapkan dokumen bahan, barang/peralatan dan pcrlcngkapan di gudang baik yang disedinkan, disimpcn clan yang telah disalurkan;
5. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;dan
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dcngan tugas dan Iungsinya.

## Pasal 20

Kepala Sekai Peralatan dan perlengkapan operasi mempunyai tugas:

- 1 . menyusun rencana program dan kegiatan scksi penyediaan pergudangan
2. mengumpulkan bahau petunjuk teknis seeuai bidang tugasuya;
3. menyusun rencana kebutuhan peralatan dao perlengkapan operasi;
4. memeriksa secara rutin dan berkala kendaraan operasi perndarnan dan penanggnlangan kchakaran:
5. menjaga dnn menjamin kcsiapeiagaan pcralatan clan perlengkapan operasi;
6. melaksanakan mobilisasi peralatan dan perlengkapan operasi sesuai permintaan dan kebutuhan;
- pericegahan , pemadarnan , clan penyclarnatan pada saat kejadian; operas, 7. rnendukung dan membantu keberhasilan
8. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pclaporan pelaksanaan lugas;dan
9. rnelaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengar rugas dan fungainy».

## Pasal 21

Kepala seksi perawatan dan perbengkelan mempunyai tugas :

- L. menyusun rencana program dan kegiatan seksi perawatan dan perbengkelan:
2. mengumpulkan bahan petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
3. melaksanakan perawatan ruoliil peruadam kebakaran, kendaraan dinas, dan alat-alat berat dinas;
4. melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan alat mekanik dinas;
5. melakukan penelitian dan perencanaan kebutuhan bahan dan peralntan;
6. melaksa.nakan pckcrjaan pcrbcngkelo.n dun perrukc.ngan lain guna memenuhi kebutuhan perbaikan dan pernelihuraan alat, mekanik dinas;
7. menyiapkan baban monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;dan
3. rnelaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dcngan tugas dan fungsinya.

## BABY

## TATAKERJA

## Pasal 22

Setiap unsur di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dalam rnclaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam Iingkungan Dinas Pemadarn Kebakaran, maupun dalam hubungan antar Dinas Pernadam Kebakaran dengan perangkat daerah dan/ a tau lembaga lain yang terkait.

## Pasal 23

- (ll Setiap pimpinan unit orgamsasi bertanggungiawab mernirnpin clan mengoordinasikan bawahan clan mcmbcrika.n pcngarahan scrta pct:unjuk bagi pc1aksanaan tugas sesuai dengan uraian rugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (l)harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan dengan penuh tanggungjawabserta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

## Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan uni: orgarusasi harusmelaku.kan pernbinaan dan pengawasan terhadap unit crga niaasi dibawahnya.

## PasaJ 25

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, setiap pejabat di Iingkungan Dirias Pernadam Kebakaran dapat mcndelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai cengan ketentuan peraturan perundangundangan.

## BABVI

## ESELON, PENGA.l\GKATAN DAN PEMBERHENTlAN

## Pasal 26

Bagian Kesatu

Eselon

- Ill Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretar is Dirras rnerupakan jabatan slruklural eselon rn .a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon T!Lb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagia.n da.n Kepala Seksi merupakan jabatan strukturaJ csclon IV .a a tau jabatan pcngawas.
- (5) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

## Bagian Kedua

## Pengangkatan dan Pemberhentian

## Pasal 27

- Pl Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kcpala Seksi, Kepala UPTD, dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturarr pcrundaug-uudaugan.

## BABVII

## PEMBIAYAAN

## Pasa\28

- ( 1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan lugas dan Iungsi dilingkungan Dinas Pernadam Kebakaran dibebankan pada Anggaran Penda.pHtan clHn Belanja Daerah.
- (2) Selain biaya yang bcraumbcr dnri Angguran Pendupatan. &lt;ian Belanja Daerah sebagaimana dimakesud dalaru ayat (l ), Dinas Pemadam Kebakaran dapat diberikan bantuan

•

pernbiayaan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. RAR \1111

## KETENTUN LAIN-LAIN

## Pasal 29

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bcrlaku.

## Pasal 30

- (1) Dilingkungan Dirias Pernadam Kebakaran dapat dibentuk UPTD sesuai c.kngau kebutuhan Lian besarnya beban kerja berdasarkan peraturan pcrundang-undangan.
2. tersendiri. (2) Pembentukan dan susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)d.iatur dengan Peraturan Bupati

## Pasal 31

Dilingkungon Dinas Pemadnm Kebnknran dapct dibenruk Kelompok Jabata.n Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan peraruran perundang-undangan.

## BABIX

## KETENTUAN PERALJHAN

PasaJ 32

Pelaksanaan rugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupan ini dilaksanakan rnulai Tahun 2017.

## Pasal33

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPTD yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sumpai denga.n ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembenrukan UPTO y~ng baru.
- (2) Pcmbcntukan UPTD sebagaimanu dimakaeud pada ayat (1) d.ilakukan paling lama 6 (enam) bulan seak diundang'eannya Peraturan Bupati ini.

## BABX

## PENUTUP

## Pasa134

Pada saat Pernruran R11pnti ini mulai berlaku. ketenruan Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Pcraturan 13upati Buton Nomor !::&gt;~ Tanun 2013 tentang Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Sadan Penanggulangan Bencana Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 35

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

dalam Berita Daeroh Kabupaten Buton. penempatannya pengundangan Peraturan memerintahkan mengetahuinya, Bupati ini dengan orang setiap Agar

| PARAF | PARAF |
|----------------|---------|
| SRtc,;,. | |
| Dsi; ._?, | |
| ~- ~,:((' | ' ~ |
| IJ-""=3 . ~':) | J· |

Ditetapkan di P a s a r w a j o piida tanggal 1?J Oktober 2016


SAMSU UMAR ADD.UL SAMIUN

## BABX

## PENUTUP

## Pasal 34

PRrlR saat Peraruran Bupa+i ini mnlai berlaku, kerenruan Pasal 25, Pa5aJ 26, Pasal 27, dan Paeal 28 Peraturan Bupati Iluton Nornor 58 Tahun 20J.3 tentang Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 35

Peraturan Bupati ini mural berlaku pada ta.nggal ditetapkan.

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalom Berjta Daerah Kabupaten Buton. memerintahkan mengetahuinya, orang setiap Agar

| PARAF | PARAF |
|------------------|---------|
| As;-~ | |
| r ... ·~ | |
| ~- l<+~ | ~ |
| ~ <>;'j . 0-\-€3 | J· |

SA.IIIS U UMAR ABDUL 8.AMIUN

Cap/TTD

l:IUPATI l:IUTUN,

Uitetapkan di P a s a r w a j o pada tanggal {3 Oktober 2016


## KA IM SH

Pembina Utama Muda, IV /e Nip. 19580101198903 L 012

SERITA Dl\ERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR ..12'.3 ...

di P a s a r w a j o

14- D\"-1 oeeri .. 2016

S DAERAH KABUPATEI'i,

Diundangka

pada tanggaJ

'

.


.