PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 04 Tahun 2014 tentang BANGUNAN GEDUNG (berlaku 2 Oktober 2014)
Pembukaan
Menimbang :
[
BUPATI GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 04 TAHUN 2014
TENTANG BANGUNAN GEDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GOWA,
- a. bahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung agar menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya;
- b. bahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus menjamin keamanan, kenyamanan, dan keserasian bagi lingkungannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.
Mengingat
2. Undang­Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang­Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang­Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang­Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang­Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang­Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang­Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 10)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012­2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10);
Dengan Persetujuan Bersama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa dan Bupati Gowa
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gowa.
5. Dinas adalah instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa.
6. Petugas adalah seseorang yang ditunjuk dalam lingkungan Dinas Teknis untuk tugas penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Kabupaten Gowa.
7. Perencana atau Perancang Bangunan adalah seseorang atau badan yang ahli dalam bidang arsitektur yang memiliki izin bekerja.
8. Perencana struktur adalah seseorang atau badan yang ahli dalam bidang struktur/konstruksi bangunan yang memiliki izin bekerja.
9. Perencana instalasi dan perlengkapan bangunan adalah seseorang atau badan yang ahli dalam bidang instalasi dan perlengkapan bangunan yang memiliki izin bekerja.
11. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian
10. Pengawas adalah seseorang atau badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan pekerjaan membangun atas penunjukan pemilik bangunan sesuai ketentuan izin yang berlaku serta memiliki izin bekerja.
atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
12. Bangunan Gedung Umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
14. Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung yang digunakan untuk keperluan dinas pemerintah/pemerintah daerah yang menjadi/ akan menjadi kekayaan milik negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN dan/atau APBD dan/atau sumber pembiayaan lainnya.
13. Bangunan Gedung Tertentu adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan umum dan Bangunan Gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.
15. Bangunan Gedung adat merupakan Bangunan Gedung yang didirikan menggunakan kaidah/norma adat masyarakat setempat sesuai dengan budaya dan sistem nilai yang berlaku, untuk dimanfaatkan sebagai wadah kegiatan adat.
16. Bangunan Gedung dengan langgam tradisional merupakan Bangunan Gedung yang didirikan menggunakan kaidah/norma tradisional masyarakat setempat sesuai dengan budaya yang diwariskan secara turun temurun, untuk dimanfaatkan sebagai wadah kegiatan masyarakat sehari­hari selain dari kegiatan adat.
18. Bangunan Gedung Permanen adalah Bangunan gedung yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 20 (dua puluh) tahun.
17. Bangunan Gedung Berderet adalah Bangunan gedung yang terdiri dari lebih dari 2 (dua) dan paling banyak 20 (dua puluh) induk bangunan yang bergandengan dan/atau sepanjang 60 m (enam puluh meter);
19. Bangunan Gedung Semi Permanen adalah bangunan gedung yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur Bangunan dinyatakan antara 5(lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
20. Bangunan Gedung Sementara/Darurat adalah bangunan gedung yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur Bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun.
21. Perpetakan adalah bidang tanah yang ditetapkan batas­batasnya sebagai satuan­ satuan yang sesuai dengan rencana kota.
11. 22.
12. Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan bangunan gedung yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran.
23. Penyelenggara bangunan gedung adalah pemilik, penyedia jasa konstruksi dan pengguna bangunan gedung.
24. Mendirikan bangunan gedung ialah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian baik membangun bangunan baru
maupun menambah, mengubah, merehabilitasi dan/atau memperbaiki bangunan yang ada, termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
25. Mengubah bangunan gedung adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah atau mengurangi bagian bangunan tanpa merubah fungsi bangunan.
26. Membongkar bangunan gedung adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarananya.
27. Merobohkan bangunan ialah pekerjaan meniadakan sebagian atau seluruh bagian bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan dan/atau konstruksi.
28. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu laik fungsi.
29. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.
30. Pemugaran Bangunan Gedung Yang Dilindungi dan Dilestarikan adalah kegiatan memperbaiki, memulihkan kembali bangunan gedung ke bentuk aslinya.
31. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran serta pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.
32. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarananya.
33. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
34. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan adalah permohonan yang dilakukan pemilik bangunan gedung kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan IMB.
35. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
11. 36.
12. Lingkungan Bangunan Gedung adalah lingkungan di sekitar bangunan gedung yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan Bangunan gedung baik dari segi sosial, budaya,maupun dari segi ekosistem;
37. Standar Teknis adalah standar yang dibakukan sebagai standar tata cara, standar spesifikasi dan standar metode uji baik berupa Standar Nasional Indonesia maupun standar internasional yang diberlakukan dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
38. Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung.
39. Penyelenggara Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi bangunan gedung, dan pengguna bangunan gedung.
41. Tim Ahli Bangunan Gedung adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut.
40. Pengguna Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
42. Laik Fungsi adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan.
43. Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis sebelum pemanfaatannya.
44. Perencanaan Teknis adalah proses membuat gambar teknis bangunan gedung dan kelengkapannya yang mengikuti tahapan pra rencana, pengembangan rencana dan penyusunan gambar kerja yang terdiri atas: rencana arsitektur, rencana struktur, rencana mekanikal/elektrikal, rencana tata ruang luar, rencana tata ruang­ dalam/interior serta rencana spesifikasi teknis, rencana anggaran biaya dan perhitungan teknis pendukung sesuai pedoman dan standar teknis yang berlaku.
45. Pertimbangan Teknis adalah pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung yang disusun secara tertulis dan profesional terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung baik dalam proses pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun pembongkaran bangunan gedung.
9. 46.
47. Kavling/pekarangan adalah suatu perpetakan tanah yang menurut pertimbangan pemerintah daerah dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan.
11. Penyedia Jasa Konstruksi Bangunan Gedung adalah orang perorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi bidang bangunan gedung, meliputi perencana teknis, pelaksana konstruksi, pengawas/manajemen konstruksi, termasuk pengkaji teknis bangunan gedung dan penyedia jasa konstruksi lainnya.
48. Garis Sempadan adalah garis pada halaman pekarangan perumahan yang ditarik sejajar dengan garis as jalan, tepi sungai, atau as pagar dan merupakan batas antara bagian kavling/pekarangan yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun bangunan.
49. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kavling/pekarangan.
50. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien atas perbandingan antara total luas lantai bangunan dengan luas kavling/pekarangan.
51. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya di singkat KDH adalah koefisien atas perbandingan antara luas daerah hijau dengan luas kavling/pekarangan.
52. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak dari bangunan.
53. Pengawas adalah orang yang mendapat tugas untuk mengawasi pelaksanaan mendirikan bangunan sesuai dengan IMB.
54. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten yang merupakan penjabaran RTRW Provinsi dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategis penataan ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan stategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten
55. Rencana Detail Tata Ruang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana rinci tata ruang untuk rencana tata ruang wilayah Kabupaten Gowa yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi Kabupaten Gowa.
57. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
56. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
58. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam.
59. Instalasi dan perlengkapan bangunan adalah instalasi dan perlengkapan bangunan, bangun­bangunan dan atau pekarangan yang digunakan untuk menunjang tercapainya unsur kenyamanan dan keselamatan dalam bangunan.
60. Peresapan air adalah instalasi pembuangan air limbah yang berasal dari dapur, kamar mandi dan air hujan.
62. Menara Telekomunikasi adalah bangun­bangunan yang berfungsi sebagai kelengkapan perangkat telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan kelengkapan telekomunikasi.
61. Pertandaan adalah suatu bangun­bangunan yang berfungsi sebagai sarana informasi atau reklame.
63. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
65. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL­UPL.
64. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL­UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
66. Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah berbagai kegiatan masyarakat yang merupakan perwujudan kehendak dan keinginan masyarakat untuk memantau dan menjaga ketertiban, memberi masukan, menyampaikan pendapat dan pertimbangan, serta melakukan gugatan perwakilan berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.
68. Dengar Pendapat Publik adalah forum dialog yang diadakan untuk mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakat baik berupa pendapat, pertimbangan maupun usulan dari masyarakat umum sebagai masukan untuk menetapkan kebijakan pemerintah/pemerintah daerah dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
67. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.
69. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung yang diajukan oleh satu orang atau lebih yang mewakili kelompok dalam mengajukan gugatan untuk kepentingan mereka sendiri dan sekaligus mewakili pihak yang dirugikan yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud.
70. Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik sehingga setiap penyelenggaraan bangunan gedung dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan bangunan gedung yang sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum.
71. Pemberdayaan adalah kegiatan untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan peran para penyelenggara bangunan gedung dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
73. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
72. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang­undangan bidang bangunan gedung dan upaya penegakan hukum.
74. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar mutu nasional yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.
BAB II - Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup Bagian Kesatu Maksud Pasal 2
Pasal 2
Bangunan Gedung dimaksudkan untuk mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan bangunan gedung sejak dari perizinan, perencanaan dan pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, kelaikan bangunan gedung dengan berlandaskan pada asas kemanfaatan, keselamatan, kenyamanan, keseimbangan serta keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya.
BAB II - Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup Bagian Kesatu Maksud Pasal 2
Pasal 3
Bangunan Gedung bertujuan untuk :
- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan; dan
- a. mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya.
- c. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
BAB II - Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup Bagian Kesatu Maksud Pasal 2
Pasal 4
Ruang Lingkup Bangunan Gedung meliputi :
- a. ketentuan mengenai fungsi dan kualifikasi bangunan gedung
- b. persyaratan bangunan gedung
- c. penyelenggaraan bangunan gedung
- d. tim ahli bangunan gedung (TABG)
- e. peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung
- f. pembinaan
- g. ketentuan penyidikan
- h. sanksi administratif
- i. ketentuan pidana
- j. ketentuan peralihan; dan
- k. ketentuan penutup.
BAB III - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu Fungsi Bangunan Gedung
Pasal 5
- (1) Fungsi bangunan gedung merupakan ketetapan mengenai pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungan maupun keandalannya serta sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL.
- (2) Fungsi bangunan gedung meliputi :
- a. bangunan gedung fungsi hunian, dengan fungsi utama sebagai tempat manusia tinggal;
- b. bangunan gedung fungsi keagamaan, dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan ibadah;
- c. bangunan gedung fungsi usaha, dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha;
- d. bangunan gedung fungsi sosial dan budaya, dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya;dan
- e. bangunan gedung lebih dari satu fungsi.
BAB III - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu Fungsi Bangunan Gedung
Pasal 6
- (1) Bangunan gedung fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. bangunan rumah tinggal tunggal;
- b. bangunan rumah tinggal deret;
- c. bangunan rumah tinggal susun, dan
- d. bangunan rumah tinggal sementara.
- (2) Bangunan gedung fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. bangunan mesjid, mushallah dan surau;
- b. bangunan gereja, pura, wihara dan kelenteng;
- c. bangunan keagamaan dengan sebutan lainnya.
- (3) Bangunan gedung fungsi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi :
- a. bangunan gedung perkantoran seperti bangunan perkantoran, bangunan non pemerintah dan sejenisnya;
- b. bangunan gedung perdagangan seperti bangunan warung, pasar, swalayan, pertokoan, pusat perbelanjaan dan sejenisnya;
- c. bangunan gedung industri seperti gedung pabrik dan sejenisnya;
- e. bangunan gedung wisata dan rekreasi seperti tempat rekreasi, villa dan sejenisnya;
- d. bangunan gedung perhotelan seperti bangunan hotel, wisma, penginapan, rumah kost dan sejenisnya;
- f. bangunan gedung terminal seperti bangunan terminal bus angkutan umum, halte bus dan sejenisnya; dan
- (4) bangunan gedung fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi :
- g. bangunan gedung tempat penyimpanan sementara seperti bangunan gudang, gedung parkir dan bangunan kegiatan usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang­ undangan.
- a. bangunan gedung pelayanan pendidikan seperti bangunan sekolah taman kanak­kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, kursus dan semacamnya;
- b. bangunan gedung pelayanan kesehatan seperti bangunan puskesmas, poliklinik, rumah bersalin, rumah sakit termasuk panti­ panti dan sejenisnya;
- d. bangunan gedung laboratorium seperti bangunan laboratorium fisika, laboratorium kimia dan laboratorium lainnya; dan
- c. bangunan gedung kebudayaan seperti cagar budaya, museum dan sejenisnya;
- e. bangunan gedung pelayanan umum seperti bangunan stadion, gedung olahraga dan sejenisnya.
- a. bangunan rumah dengan toko (ruko);
- (5) bangunan gedung yang memiliki lebih dari satu fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, meliputi :
- b. bangunan rumah dengan kantor (rukan);
- c. bangunan Gedung mal­apartemen­perkantoran;
- d. bangunan Gedung mal­apartemen­perkantoran­perhotelan; dan
- e. bangunan sejenisnya.
Bagian Kedua Klasifikasi Bangunan Gedung
BAB III - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu Fungsi Bangunan Gedung
Pasal 7
- (1) Klasifikasi bangunan gedung menurut kelompok fungsi bangunan didasarkan pada pemenuhan syarat administrasi dan persyaratan teknis bangunan gedung.
- (2) Klasifikasi menurut fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. tingkat kompleksitas;
- b. permanensi;
- c. tingkat resiko kebakaran;
- d. lokasi;
- e. zonasi gempa;
- f. ketinggian; dan
- g. status kepemilikan.
- a. bangunan gedung sederhana yaitu bangunan gedung dengan karakter sederhana dan memiliki kompleksitas serta teknologi sederhana dan/atau bangunan gedung yang sudah ada desain prototipenya;
- (3) Klasifikasi
BAB III - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu Fungsi Bangunan Gedung
Pasal 8
- (1) Penentuan klasifikasi bangunan gedung atau bagian dari gedung ditentukan
BAB III - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu Fungsi Bangunan Gedung
Pasal 9
- (1) Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung dapat diubah dengan mengajukan permohonan IMB baru dan/atau revisi IMB.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pemilik dalam bentuk rencana teknis bangunan gedung sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTR, dan/atau RTBL.
- (3) Perubahan fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung harus diikuti dengan pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung baru.
- (4) Perubahan fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung harus diikuti dengan perubahan data fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung.
- (5) Perubahan fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam izin mendirikan Bangunan Gedung, kecuali Bangunan Gedung fungsi khusus ditetapkan oleh Pemerintah..
BAB III - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu Fungsi Bangunan Gedung
Pasal 10
- (1) Dalam rangka tertib pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung, dilakukan pendataan oleh pemerintah daerah.
- (2) Pendataan dilakukan terhadap kepemilikan, fungsi, dan klasifikasi bangunan gedung.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 11
- (1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.
- a. status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
- (2) Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- b. status kepemilikan bangunan gedung; dan
- c. IMB.
- a. Persyaratan tata bangunan yang terdiri atas :
- (3) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. persyaratan peruntukan lokasi;
2. intensitas bangunan gedung;
3. arsitektur Bangunan Gedung;
5. rencana tata bangunan dan lingkungan.
4. persyaratan pengendalian dampak lingkungan untuk bangunan gedung tertentu; serta
- b. Persyaratan keandalan bangunan gedung yang terdiri atas :
1. persyaratan keselamatan;
2. persyaratan kesehatan;
3. persyaratan kenyamanan; serta
4. persyaratan kemudahan.
- (4) Ketentuan mengenai Persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bangunan gedung adat, bangunan gedung semi permanen, dan bangunan gedung darurat diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian kedua
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 12
- (1) Setiap bangunan gedung harus didirikan di atas tanah milik sendiri atau milik pihak lain yang status tanahnya jelas dan atas izin pemilik tanah, .
- (2) Status tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penguasaan atas tanah yang diwujudkan dalam bentuk dokumen sertifikat dan bukti penguasaan/kepemilikan tanah sebagai tanda bukti hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah.
- (3) Izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah pada prinsipnya merupakan persetujuan yang dinyatakan dalam perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung.
Paragraf 2
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 13
- (1) Status kepemilikan bangunan gedung dibuktikan dengan surat keterangan bukti kepemilikan bangunan gedung yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, kecuali Bangunan Gedung fungsi khusus oleh Pemerintah.
- (2) Penetapan status kepemilikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat proses IMB dan/atau pada saat pendataan bangunan gedung sebagai sarana tertib pembangunan, tertib pemanfaatan dan kepastian hukum atas kepemilikan bangunan gedung.
Kepemilikan Bangunan Gedung dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (4) Pengalihan hak kepemilikan bangunan gedung kepada pihak lain harus dilaporkan kepada Bupati untuk diterbitkan surat keterangan bukti kepemilikan baru.
- (5) Pengalihan hak kepemilikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh pemilik bangunan gedung yang bukan pemegang hak atas tanah, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan pemegang hak atas tanah.
- (6) Tata cara pembuktian kepemilikan bangunan gedung kecuali pengalihan hak kepemilikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang­undangan.
Paragraf 3
Izin Mendirikan Bangunan
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 14
- (1) Setiap orang atau badan/lembaga, wajib mengajukan permohonan IMB kepada Bupati untuk melakukan kegiatan :
- a. pembangunan dan/atau prasarana bangunan gedung;
- b. rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan; dan
- c. pemugaran/pelestarian dengan mendasarkan pada surat keterangan rencana Kabupaten (advis planning) untuk lokasi yang bersangkutan.
- (3) Izin mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati, kecuali Bangunan Gedung fungsi khusus oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
- (2) Izin mendirikan bangunan gedung merupakan prasyarat untuk mendapatkan pelayanan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- (4) Pemerintah daerah memberikan surat Keterangan Rencana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk lokasi yang bersangkutan kepada setiap orang yang akan mengajukan permohonan IMB sebagai dasar penyusunan rencana teknis Bangunan Gedung.
- (5) Surat Keterangan Rencana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan ketentuan yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan dan berisi:
- b. ketinggian maksimum Bangunan Gedung yang diizinkan;
- a. fungsi Bangunan Gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan;
- c. jumlah lantai/lapis Bangunan Gedung di bawah permukaan tanah dan KTB yang diizinkan;
- d. garis sempadan dan jarak bebas minimum Bangunan Gedung yang diizinkan;
- e. KDB maksimum yang diizinkan;
- f. KLB maksimum yang diizinkan;
- g. KDH minimum yang diwajibkan;
- h. KTB maksimum yang diizinkan; dan
- i. jaringan utilitas perkotaan.
- (6) Dalam surat Keterangan Rencana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat juga dicantumkan ketentuan­ketentuan khusus yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 15
- (1) Permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilampiri dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3)
- b. data pemilik bangunan gedung; dan
- c. dokumen/surat­surat lainnya yang terkait, yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penggolongannya, meliputi :
- a. rencana teknis bangunan gedung rumah tinggal meliputi :
1. bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana meliputi inti tumbuh, rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana;
2. bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret sampai dengan dua lantai; dan
3. bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal tidak sederhana dua lantai atau lebih dan bangunan gedung lainnya pada umumnya.
- b. rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum.
- (4) Persyaratan teknis bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1, terdiri atas:
- a. data umum bangunan gedung memuat informasi mengenai :
1. fungsi/klasifikasi bangunan gedung;
2. luas lantai dasar bangunan gedung;
3. total luas lantai bangunan gedung;
4. ketinggian/jumlah lantai bangunan; dan
5. rencana pelaksanaan.
- b. rencana teknis bangunan gedung disesuaikan dengan
19. penggolongannya, meliputi:
2. spesifikasi teknis bangunan gedung.
1. gambar pra­rencana bangunan gedung yang terdiri dari gambar/siteplan/situasi, denah, tampak dan gambar potongan;
- (5) Persyaratan teknis bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret sampai dengan dua lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 terdiri atas:
- a. data umum bangunan gedung memuat informasi mengenai :
1. fungsi/klasifikasi bangunan gedung;
2. luas lantai dasar bangunan gedung;
3. total luas lantai bangunan gedung;
4. ketinggian/jumlah lantai bangunan; dan
5. rencana pelaksanaan.
1. gambar pra­rencana bangunan gedung yang terdiri dari gambar/siteplan/situasi, denah, tampak dan gambar potongan; dan
- b. rencana teknis bangunan gedung disesuaikan dengan penggolongannya, meliputi:
2. spesifikasi teknis bangunan gedung; dan
3. rancangan utilitas bangunan gedung secara sederhana/prinsip.
- (6) Persyaratan teknis bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal tidak sederhana dua lantai atau lebih dan bangunan gedung lainnya pada umumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 3 terdiri atas:
- a. data umum bangunan gedung memuat informasi mengenai :
1. fungsi/klasifikasi bangunan gedung;
2. luas lantai dasar bangunan gedung;
3. total luas lantai bangunan gedung;
4. ketinggian/jumlah lantai bangunan; dan
5. rencana pelaksanaan.
- b. rencana teknis bangunan gedung disesuaikan dengan penggolongannya, meliputi:
1. gambar rancangan arsitektur, terdiri atas gambar siteplan/situasi, denah, tampak, potongan, dan spesifikasi umum finishing bangunan gedung;
2. gambar rancangan struktur, terdiri atas gambar struktur bawah (pondasi), struktur atas, termasuk struktur atap, dan spesifikasi umum struktur bangunan gedung;
3. gambar rancangan utilitas (mekanikal dan elektrikal), terdiri atas gambar sistem utilitas (mekanikal dan elektrikal), gambar sistem pencegahan dan pengamanan kebakaran, sistem sanitasi, sistem drainase, dan spesifikasi umum utilitas bangunan gedung;
4. spesifikasi umum bangunan gedung;
6. perhitungan kebutuhan utilitas (mekanikal dan elektrikal).
5. perhitungan struktur untuk bangunan gedung 2 (dua) lantai atau lebih dan/atau bentang struktur lebih dari 6 (enam) meter; dan
- (7) Persyaratan teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. data umum bangunan gedung memuat informasi mengenai :
1. fungsi/klasifikasi bangunan gedung;
2. luas lantai dasar bangunan gedung;
3. total luas lantai bangunan gedung;
4. ketinggian/jumlah lantai bangunan; dan
5. rencana pelaksanaan.
- b. rencana teknis bangunan gedung disesuaikan dengan penggolongannya, meliputi:
1. gambar rancangan arsitektur, terdiri atas gambar siteplan/situasi, denah, tampak, potongan, dan spesifikasi umum finishing bangunan gedung;
2. gambar rancangan struktur, terdiri atas gambar struktur bawah (pondasi), struktur atas, termasuk struktur atap, dan spesifikasi umum struktur bangunan gedung;
3. gambar rancangan utilitas (mekanikal dan elektrikal), terdiri atas gambar sistem utilitas (mekanikal dan elektrikal), gambar sistem pencegahan dan pengamanan kebakaran, sistem sanitasi, sistem drainase, dan spesifikasi umum utilitas bangunan gedung;
4. spesifikasi umum bangunan gedung;
5. perhitungan struktur untuk bangunan gedung 2 (dua) lantai atau lebih dan/atau bentang struktur lebih dari 6 (enam) meter; dan
6. perhitungan kebutuhan utilitas (mekanikal dan elektrikal).
Paragraf 4
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 16
- (1) Permohonan IMB untuk bangunan gedung yang dibangun di atas dan/atau di bawah tanah, air, atau prasarana dan sarana umum harus mendapat persetujuan dari Bupati;
- (2) IMB untuk pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat pertimbangan teknis TABG dan dengan mempertimbangkan pendapat masyarakat.
- (3) Pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti standar teknis dan pedoman yang terkait.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 17
- (1) Dokumen Permohonan IMB diajukan kepada Bupati.
- (2) Pemeriksaan dokumen rencana teknis dan administratif dilaksanakan oleh instansi teknis terkait.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Camat.
- (4) Faktor yang menjadi pertimbangan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. efisiensi dan efektivitas;
- b. mendekatkan pelayanan pemberian IMB kepada masyarakat;
- c. fungsi bangunan, klasifikasi bangunan, luasan tanah dan/atau bangunan yang mampu diselenggarakan di kecamatan; dan
- d. kecepatan penanganan penanggulangan darurat dan rehabilitasi bangunan gedung pascabencana.
- (5) Ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 18
Persyaratan teknis Bangunan Gedung meliputi persyaratan tata bangunan dan lingkungan dan persyaratan keandalan bangunan.
Paragraf 2
Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 19
Persyaratan tata bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas Bangunan Gedung, persyaratan arsitektur Bangunan Gedung dan persyaratan pengendalian dampak lingkungan
Paragraf 3
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 20
- (1) Bangunan gedung harus diselenggarakan sesuai dengan peruntukan lokasi yang telah ditetapkan dalam RTRW, RDTR, dan/ atau RTBL.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan informasi mengenai RTRW, RDTR, dan/atau RTBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi keterangan mengenai peruntukan lokasi, intensitas bangunan yang terdiri dari kepadatan bangunan, ketinggian bangunan dan garis sempadan bangunan.
- (4) Bangunan gedung yang dibangun :
- a. di atas prasarana dan sarana umum;
- b. di bawah prasarana dan sarana umum;
- c. di bawah atau di atas air;
- d. di daerah jaringan transmisi listrik tegangan tinggi; dan
- e. di daerah yang berpotensi bencana alam.
10. harus sesuai dengan peraturan perundang­undangan dan memperoleh
11. pertimbangan dari TABG serta persetujuan dari instansi teknis terkait.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 21
Dalam hal terjadi perubahan RTRW, RDTR dan/atau RTBL yang mengakibatkan perubahan peruntukan lokasi, fungsi Bangunan Gedung yang tidak sesuai dengan peruntukan yang baru harus disesuaikan.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 22
Bangunan gedung yang akan dibangun harus memenuhi persyaratan intensitas bangunan gedung
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 23
- (1) Setiap bangunan gedung yang dibangun harus memenuhi persyaratan kepadatan bangunan yang diatur dalam KDB pada tingkatan padat, sedang dan renggang untuk lokasi yang bersangkutan.
- (2) KDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan/resapan air permukaan tanah dan pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 24
- (1) Setiap bangunan gedung yang dibangun harus memenuhi persyaratan KLB untuk lokasi yang bersangkutan.
- (2) KLB ditentukan atas dasar daya dukung lingkungan, pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan, keselamatan dan kenyamanan umum.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 25
- (1) Setiap bangunan gedung yang dibangun harus memenuhi persyaratan KDH sesuai yang ditetapkan untuk lokasi yang bersangkutan;
- (2) KDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan/resapan air permukaan.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 26
- (1) Setiap bangunan gedung yang dibangun dan dimanfaatkan harus memenuhi persyaratan ketinggian bangunan sesuai yang ditetapkan untuk lokasi yang bersangkutan;
- (2) Jumlah lantai Bangunan Gedung dan tinggi Bangunan Gedung ditentukan atas dasar pertimbangan lebar jalan, fungsi bangunan, keselamatan bangunan, dan keserasian dengan lingkungannya.
- (3) Bangunan gedung dapat dibuat bertingkat ke bawah tanah sepanjang memungkinkan untuk itu dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang undangan.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 27
- (1) Garis sempadan bangunan ditentukan atas pertimbangan keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan keserasian dengan lingkungan dan ketinggian bangunan.
- (2) Penetapan garis sempadan bangunan berlaku untuk bangunan di atas permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah (basemen).
- (3) Garis sempadan pondasi bangunan terluar yang sejajar dengan as jalan (rencana jalan)/tepi sungai/tepi pantai ditentukan
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 28
- (1) Penetapan garis sempadan pantai, danau dan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, didasarkan pada pertimbangan keamanan, kesehatan, dan kenyamanan dan keserasian dengan lingkungan.
- (2) Penetapan garis sempadan pantai, danau, dan sungai mengacu pada RTRW, RDTR, dan/atau RTBL.
- (1) Jarak bebas bangunan gedung sebagaimana dalam Pasal 22 huruf g, yang ditetapkan untuk setiap lokasi harus sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Jarak bebas bangunan gedung yang dibangun di bawah permukaan tanah maksimum berimpit dengan garis sempadan dan jarak bebas bangunan gedung dengan batas kaveling/persil.
- (3) Setiap bangunan gedung tidak boleh melanggar ketentuan jarak bebas bangunan gedung yang ditetapkan dalam RTRW, RDTR, dan/atau RTBL.
- (4) Ketentuan jarak bebas bangunan gedung ditetapkan dalam bentuk :
- a. garis sempadan bangunan gedung dengan as jalan, tepi sungai, dan/atau jaringan transmisi tegangan tinggi dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesehatan;
- b. jarak antara bangunan gedung dengan batas persil, jarak antar bangunan dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman yang diberlakukan per kapling/per persil dan/atau per kawasan pada lokasi bersangkutan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.
- (5) Jarak antara bangunan gedung dalam satu kaveling/persil atau antara bangunan gedung dan batas­batas kaveling/persil harus mempertimbangkan faktor keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.
- (6) Jarak antara bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila tidak ditentukan lain, minimal adalah setengah tinggi bangunan gedung terendah.
- (8) Untuk kawasan tertentu, Bupati dapat menetapkan penggunaan tertentu bagi kepentingan umum pada jarak bebas di antara garis sempadan jalan dan garis sempadan bangunan gedung.
- (7) Ketentuan besarnya jarak bebas bangunan gedung dapat diperbaharui dengan pertimbangan keselamatan, kesehatan, perkembangan kota, kepentingan umum, keserasian dengan lingkungan, dan pertimbangan lain dengan mendengarkan pendapat teknis para ahli terkait.
- (9) Penetapan kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan setelah mendapat pertimbangan teknis tim ahli bangunan gedung dan mempertimbangkan pendapat publik.
Paragraf 4
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 30
Bangunan gedung yang akan dibangun harus memenuhi persyaratan arsitektur bangunan gedung serta mempertimbangkan keseimbangan antara nilai­nilai adat/tradisional sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa yang meliputi :
- a. persyaratan penampilan bangunan gedung;
- b. tata ruang dalam; dan
- c. keseimbangan, keserasian dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 31
- (1) Persyaratan penampilan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, harus
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 32
- (1) Bentuk denah bangunan gedung sedapat mungkin simetris dan sederhana guna mengantisipasi kerusakan akibat bencana alam dan penempatannya tidak boleh mengganggu fungsi prasarana kota, lalu lintas dan ketertiban.
- (2) Bentuk bangunan gedung harus dirancang dengan
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 33
- (1) Persyaratan tata ruang dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, harus
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 34
- (1) Persyaratan keseimbangan, keserasian dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, harus mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan gedung, ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya yang diwujudkan dalam pemenuhan persyaratan daerah resapan, akses penyelamatan, sirkulasi kendaraan dan manusia serta terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana luar bangunan gedung.
- (2) Persyaratan keseimbangan, keserasian dann keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Persyaratan ruang terbuka hijau pekarangan (RTHP);
- b. Persyaratan ruang sempadan bangunan gedung;
- c. Persyaratan tapak basemen terhadap lingkungan;
- d. Ketinggian pekarangan dan lantai dasar bangunan;
- e. Daerah hijau pada bangunan;
- f. Tata tanaman;
- g. Sirkulasi dan fasilitas parkir;
5. h.Pertandaan (signage) ;
- i. Pencahayaan ruang luar bangunan gedung.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 35
- (1) Ruang Terbuka Hijau Pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, sebagai ruang yang berhubungan dan terletak pada persil yang sama dengan bangunan gedung, berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman, peresapan air, sirkulasi, unsur estetika sebagai ruang untuk kegiatan atau ruang fasilitas (amenitasi).
- (2) Persyaratan RTHP mengacu kepada RTRW, RDTR, dan/atau RTBL, dalam bentuk Garis Sempadan Bangunan, Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Dasar Hijau, Koefisien Lantai Bangunan, sirkulasi dan fasilitas parkir dan ketetapan lainnya yang bersifat mengikat semua pihak berkepentingan.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 36
- (1) Persyaratan ruang sempadan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b harus mengindahkan keserasian lansekap pada ruas jalan yang terkait sesuai dengan ketentuan RDTR dan/atau RTBL yang mencakup pagar, gerbang, tanaman besar/pohon dan bangunan penunjang.
- (2) Terhadap persyaratan ruang sempadan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan karakteristik lansekap jalan atau ruas jalan dengan mempertimbangkan keserasian tampak depan bangunan, ruang sempadan muka bangunan, pagar, jalur pejalan kaki, jalur kendaraan dan jalur hijau median jalan dan sarana utilitas umum lainnya.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 37
- (1) Persyaratan tapak basemen terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c berupa kebutuhan basemen dan besaran Koefisien Tapak Basemen (KTB) ditetapkan
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 39
- (1) Daerah hijau pada bangunan (DHB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e dapat berupa taman atap atau penanaman pada sisi bangunan.
- (2) DHB merupakan bagian dari kewajiban permohonan IMB untuk menyediakan RTHP dengan luas maksimum 25% (dua puluh lima persen) RTHP.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 40
Tata Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf f meliputi aspek pemilihan karakter tanaman dan penempatan tanaman dengan memperhitungkan kestabilan tanah/wadah tempat tanaman tumbuh dan tingkat bahaya yang ditimbulkannya.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 41
- (1) Setiap bangunan bukan rumah tinggal wajib menyediakan fasilitas parkir kendaraan yang proporsional dengan jumlah luas lantai bangunan sesuai standar teknis yang telah ditetapkan.
- (3) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf g tidak boleh mengurangi daerah hijau yang telah ditetapkan dan harus berorientasi pada pejalan kaki, memudahkan aksesibilitas dan tidak terganggu oleh sirkulasi kendaraan.
- (2) Sistem sirkulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf g harus saling mendukung antara sirkulasi eksternal dan sirkulasi internal bangunan gedung serta antara individu pemakai bangunan dengan sarana transportasinya.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 42
- (1) Pertandaan (signage) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf h yang ditempatkan pada bangunan, pagar, kavling dan/atau ruang publik tidak boleh mengganggu karakter yang akan diciptakan/dipertahankan.
- (2) Ketentuan mengenai pertandaan (signage) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dalam Peraturan Bupati.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 43
- (1) Pencahayaan ruang luar bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf i harus disediakan dengan
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 45
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
- (1) RTBL memuat program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi dan ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
- (3) Rencana umum dan panduan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan­ketentuan tata bangunan dan lingkungan pada suatu lingkungan/kawasan yang memuat rencana peruntukan lahan makro dan mikro, rencana perpetakan, rencana
- (2) Program bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jenis, jumlah, besaran dan luasan bangunan gedung serta kebutuhan ruang terbuka hijau, fasilitas umum, fasilitas sosial, prasarana aksesibilitas, sarana pencahayaan dan sarana yang sudah ada maupun baru.
tapak, rencana sistem pergerakan, rencana aksesibilitas lingkungan, rencana prasarana dan sarana lingkungan, rencana wujud visual
bangunan dan ruang terbuka hijau.
- (4) Rencana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan program investasi bangunan gedung dan lingkungannya yang disusun
- (1) Persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap beban muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a meliputi:
- a. persyaratan struktur bangunan gedung
- b. pembebanan pada bangunan gedung
- c. struktur atas bangunan gedung
- d. struktur bawah bangunan gedung
- e. pondasi langsung, pondasi dalam
- f. keselamatan struktur
- g. keruntuhan struktur dan
- h. persyaratan bahan.
- a. fungsi bangunan gedung, lokasi, keawetan dan kemungkinan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung;
- (2) Struktur bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus kuat/kokoh, stabil dalam memikul beban dan memenuhi persyaratan keselamatan, persyaratan pelayanan selama umur yang direncanakan dengan mempertimbangkan :
- b. pengaruh aksi sebagai akibat dari beban yang bekerja selama umur layanan struktur baik beban muatan tetap maupun sementara yang timbul akibat gempa, angin, korosi, jamur dan serangga perusak;
- c. pengaruh gempa terhadap substruktur maupun struktur bangunan gedung sesuai zona gempanya ;
- d. struktur bangunan yang direncanakan secara daktail pada kondisi pembebanan maksimum, sehingga pada saat terjadi keruntuhan, kondisi strukturnya masih memungkinkan penyelamatan diri penghuninya;
- e. struktur bawah bangunan gedung pada lokasi tanah yang dapat terjadi likulfaksi; dan
- f. keandalan bangunan gedung.
- (3) Pembebanan pada Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada
2. ayat (1) huruf b harus dianalisis dengan memeriksa respon struktur terhadap beban tetap, beban sementara atau beban khusus yang mungkin bekerja selama umur pelayanan dengan menggunakan SNI 03­ 1726­2002 Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk rumah dan gedung, atau edisi terbaru; SNI 03­1727­1989 Tata cara perencanaan pembebanan untuk rumah dan gedung, atau edisi terbaru; atau standar baku dan/atau Pedoman Teknis.
- (4) Struktur atas Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konstruksi beton, konstruksi baja, konstruksi kayu, konstruksi bambu, konstruksi dengan bahan dan teknologi khusus dilaksanakan dengan menggunakan standar sebagai berikut:
- a. konstruksi beton: SNI 03­1734­1989 Tata cara perencanaan beton dan struktur dinding bertulang untuk rumah dan gedung, atau edisi terbaru, SNI 03­2847­1992 Tata cara penghitungan struktur beton untuk Bangunan Gedung, atau edisi terbaru, SNI 03­3430­1994 Tata cara perencanaan dinding struktur pasangan blok beton berongga bertulang untuk bangunan rumah dan gedung, atau edisi terbaru, SNI 03­3976­1995 Tata cara pengadukan pengecoran beton, atau edisi terbaru, SNI 03­2834­2000 Tata cara pembuatan rencana campuran beton normal, atau edisi terbaru, SNI 03­3449­2002 Tata cara rencana pembuatan campuran beton ringan dengan agregat ringan, atau edisi terbaru; tata cara perencanaan dan palaksanaan konstruksi beton pracetak dan prategang untuk Bangunan Gedung, metode pengujian dan penentuan parameter perencanaan tahan gempa konstruksi beton pracetak dan prategang untuk Bangunan Gedung dan spesifikasi sistem dan material konstruksi beton pracetak dan prategang untuk Bangunan Gedung;
- b. konstruksi baja: SNI 03­1729­2002 Tata cara pembuatan dan perakitan konstruksi baja, dan tata cara pemeliharaan konstruksi baja selama masa konstruksi;
- c. konstruksi kayu: SNI 03­2407­1944 Tata cara perencanaan konstruksi kayu untuk Bangunan Gedung, dan tata cara pembuatan dan perakitan konstruksi kayu;
- d. konstruksi bambu: mengikuti kaidah perencanaan konstruksi bambu
- (1) Persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran meliputi sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif, persyaratan jalan ke luar dan aksesibilitas untuk pemadaman kebakaran, persyaratan pencahayaan darurat, tanda arah ke luar dan sistem peringatan bahaya, persyaratan komunikasi dalam bangunan gedung, persyaratan instalasi bahan bakar gas dan manajemen penanggulangan kebakaran.
- (2) Setiap bangunan gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan sistem proteksi aktif yang meliputi sistem pemadam kebakaran, sistem deteksi dan alarm kebakaran, sistem pengendali asap kebakaran dan pusat pengendali kebakaran.
- (3) Setiap Bangunan Gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan sistem proteksi pasif dengan mengikuti SNI 03­1736­2000 Tata cara perencanaan sistem proteksi pasif untuk pencegahan bahaya kebakaran pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru dan SNI 03­1746­2000 Tata cara perencanaan dan pemasangan sarana jalan ke luar untuk penyelamatan terhadap bahaya kebakaran pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru.
- (4) Persyaratan jalan ke luar dan aksesibilitas untuk pemadaman kebakaran meliputi perencanaan akses bangunan dan lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran dan perencanaan dan pemasangan jalan keluar untuk penyelamatan sesuai dengan SNI 03­ 1735­2000 Tata cara perencanaan bangunan dan lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan rumah dan gedung, atau edisi terbaru, dan SNI 03­1736­2000 Tata cara perencanaan sistem proteksi pasif untuk pencegahan bahaya kebakaran pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru.
- (5) Persyaratan pencahayaan darurat, tanda arah ke luar dan sistem peringatan bahaya dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi pengguna gedung dalam keadaaan darurat untuk menyelamatkan diri sesuai dengan SNI 03­6573­2001 Tata cara perancangan pencahayaan darurat, tanda arah dan sistem peringatan bahaya pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru.
- (6) Persyaratan komunikasi dalam Bangunan Gedung sebagai penyediaan sistem komunikasi untuk keperluan internal maupun untuk hubungan ke luar pada saat terjadi kebakaran atau kondisi lainnya harus sesuai dengan peraturan perundang­undangan mengenai telekomunikasi.
- (8) Setiap Bangunan Gedung dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai dan/atau jumlah penghuni tertentu harus mempunyai unit manajemen proteksi kebakaran Bangunan Gedung.
- (7) Persyaratan instalasi bahan bakar gas meliputi jenis bahan bakar gas dan instalasi gas yang dipergunakan baik dalam jaringan gas kota maupun gas tabung mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- a. Persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya petir dan bahaya kelistrikan meliputi:
- a. persyaratan instalasi proteksi petir; dan
- b. persyaratan sistem kelistrikan.
- (2) Persyaratan instalasi proteksi petir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus
- (1) Setiap Bangunan Gedung untuk kepentingan umum harus dilengkapi dengan sistem pengamanan yang memadai untuk mencegah terancamnya keselamatan penghuni dan harta benda akibat bencana bahan peledak.
- (2) Sistem pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan pengamanan Bangunan Gedung untuk kepentingan umum dari bahaya bahan peledak, yang meliputi prosedur, peralatan dan petugas pengamanan.
- (3) Prosedur pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tata cara proses pemeriksanaan pengunjung Bangunan Gedung yang kemungkinan membawa benda atau bahan berbahaya yang dapat meledakkan dan/atau membakar Bangunan Gedung dan/atau pengunjung di dalamnya.
- (4) Peralatan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan peralatan detektor yang digunakan untuk memeriksa pengunjung Bangunan Gedung yang kemungkinan membawa benda atau bahan berbahaya yang dapat meledakkan dan/atau membakar Bangunan Gedung dan/atau pengunjung di dalamnya.
- (5) Petugas pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang yang diberikan tugas untuk memeriksa pengunjung Bangunan Gedung yang kemungkinan membawa benda atau bahan berbahaya yang dapat meledakkan dan/atau membakar Bangunan Gedung dan/atau pengunjung di dalamnya.
- (6) Persyaratan sistem pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang meliputi ketentuan mengenai tata cara perencanaan, pemasangan, pemeliharaan instalasi sistem pengamanan disesuaikan dengan pedoman dan Standar Teknis yang berlaku.
Paragraf 9
Persyaratan Kesehatan Bangunan Gedung
Persyaratan kesehatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, meliputi:
- a. persyaratan sistem penghawaan;
- b. pencahayaan;
- c. sanitasi; dan
- d. penggunaan bahan bangunan.
- (1) Sistem penghawaan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a dapat berupa ventilasi alami dan/atau ventilasi mekanik/buatan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Bangunan gedung tempat tinggal dan bangunan gedung untuk pelayanan umum harus mempunyai bukaan permanen atau yang dapat dibuka untuk kepentingan ventilasi alami dan kisi­kisi pada pintu jendela.
- (3) Persyaratan teknis sistem dan kebutuhan ventilasi harus mengikuti SNI 03­6390­2000 Konservasi energi sistem tata udara pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru, SNI 03­6572­2001 Tata cara perancangan
sistem ventilasi dan pengkondisian udara pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru, standar tentang tata cata perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan sistem ventilasi dan/atau Standar Teknis terkait.
- (1) Sistem pencahayaan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b dapat berupa sistem pencahayaan alami dan/atau buatan dan/atau pencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya.
- (3) Sistem pencahayaan buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
- (2) Bangunan gedung tempat tinggal dan bangunan gedung untuk pelayanan umum harus mempunyai bukaan untuk pencahayaan alami yang optimal disesuaikan dengan fungsi bangunan gedung dan fungsi tiap­tiap ruangan dalam bangunan gedung.
- a. mempunyai tingkat iluminasi yang disyaratkan sesuai fungsi ruang dalam dan tidak menimbulkkan efek silau/pantulan;
- b. sistem pencahayaan darurat hanya dipakai pada bangunan gedung fungsi tertentu, dapat bekerja secara otomatis dan mempunyai tingkat pencahayaan yang cukup untuk evakuasi; dan
- c. harus dilengkapi dengan pengendali manual/otomatis dan ditempatkan pada tempat yang mudah dicapai/dibaca oleh pengguna ruangan.
- (4) Persyaratan teknis sistem pencahayaan harus mengikuti SNI 03­6197­ 2000 Konservasi energi sistem pencahayaan buatan pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru, SNI 03­2396­2001 Tata cara perancangan sistem pencahayaan alami pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru, SNI 03­6575­2001 Tata cara perancangan sistem pencahayaan buatan pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru dan/atau Standar Teknis terkait.
Sistem sanitasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c dapat berupa:
- a. sistem air minum dalam bangunan gedung;
- b. sistem pengolahan dan pembuangan air limbah/kotor;
- c. persyaratan instalasi gas medik;
- d. persyaratan penyaluran air hujan;
- e. persyaratan fasilitasi sanitasi dalam bangunan gedung (saluran pembuangan air kotor, tempat sampah,penampungan sampah dan/atau pengolahan sampah).
- (1) Sistem air minum dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a harus direncanakan dengan mempertimbangkan
- sumber air minum, kualitas air bersih, sistem distribusi dan penampungannya.
- (2) Pemilihan sistem dan penempatan instalasi air minum harus aman terhadap sistem lingkungan, bangunan­bangunan lain, bagian­bagian lain dari bangunan dan instalasi­instalasi lain sehingga tidak saling membahayakan, mengganggu, dan merugikan serta memudahkan pengamatan dan pemeliharaan.
- (3) Persyaratan air minum dalam Bangunan Gedung harus mengikuti:
- a. kualitas air minum sesuai dengan peraturan perundang­undangan mengenai persyaratan kualitas air minum dan Pedoman Teknis mengenai sistem plambing;
- b. SNI 03­6481­2000 Sistem Plambing 2000, atau edisi terbaru, dan
- c. Pedoman dan/atau Pedoman Teknis terkait.
- (1) Sistem pengolahan dan pembuangan air limbah/kotoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat bahayanya yang diwujudkan dalam bentuk pemilihan system pengaliran/pembuangan dan penggunaan peralatan yang dibutuhkan dalam system pengolahan dan pembuangannya.
- (2) Air limbah beracun dan berbahaya tidak boleh digabung dengan air limbah rumah tangga, yang sebelum dibuang ke saluran terbuka harus diproses sesuai dengan pedoman dan standar teknis yang berlaku.
- (3) Persyaratan teknis sistem air limbah harus mengikuti SNI 03­6481­2000 Sistem Plambing 2000, atau edisi terbaru, SNI 03­2398­2002 Tata cara perencanaan tangki septik dengan sistem resapan, atau edisi terbaru, SNI 03­6379­2000 Spesifikasi dan pemasangan perangkap bau, atau edisi terbaru dan/atau Standar Teknis terkait.
- (1) Persyaratan instalasi gas medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c wajib diberlakukan di fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, rumah perawatan, klinik bersalin dan fasilitas kesehatan lainnya.
- (3) Persyaratan instansi gas medik harus mengikuti SNI 03­7011­2004 Keselamatan pada bangunan fasilitas pelayanan kesehatan, atau edisi terbaru dan/atau standar baku/ Pedoman Teknis terkait.
- (2) Potensi bahaya kebakaran dan ledakan yang berkaitan dengan sistem perpipaan gas medik dan sistem vacum gas medik harus dipertimbangkan pada saat perancangan, pemasangan, pengujian, pengoperasian dan pemeliharaannya.
- (1) Sistem air hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan ketinggian permukaan air tanah, permeabilitas tanah dan ketersediaan jaringan drainase lingkungan/kota.
- (2) Setiap bangunan gedung dan pekarangannya harus dilengkapi dengan sistem penyaluran air hujan baik dengan sistem peresapan air ke dalam tanah pekarangan dan/atau dialirkan ke dalam sumur resapan sebelum dialirkan ke jaringan drainase lingkungan.
- (3) Sistem penyaluran air hujan harus dipelihara untuk mencegah terjadinya endapan dan penyumbatan pada saluran.
- (4) Persyaratan penyaluran air hujan harus mengikuti ketentuan SNI 03­ 4681­2000 Sistem plambing 2000, atau edisi terbaru, SNI 03­2453­2002 Tata cara perencanaan sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan, atau edisi terbaru, SNI 03­2459­2002 Spesifikasi sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan, atau edisi terbaru, dan standar tentang tata cara perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan sistem penyaluran air hujan pada Bangunan Gedung atau standar baku dan/atau pedoman terkait.
- (1) Sistem air kotor harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan ketinggian permukaan air tanah, permeabilitas tanah dan ketersediaan jaringan drainase lingkungan/kota dan dialirkan dengan menggunakan pipa­pipa tertutup.
- (3) Pertimbangan fasilitas penampungan diwujudkan dalam bentuk penyediaan tempat penampungan kotoran dan sampah pada bangunan gedung dengan memperhitungkan fungsi bangunan, jumlah penghuni dan volume kotoran dan sampah.
- (2) Sistem pembuangan kotoran dan sampah dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf e harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan fasilitas penampungan dan jenisnya.
- (4) Pertimbangan jenis kotoran dan sampah diwujudkan dalam bentuk penempatan pewadahan dan/atau pengolahannya yang tidak mengganggu kesehatan penghuni, masyarakat dan lingkungannya.
- (5) Pengembang perumahan wajib menyediakan wadah sampah, alat pengumpul dan tempat pembuangan sampah sementara, sedangkan pengangkatan dan pembuangan akhir dapat bergabung dengan sistem yang sudah ada.
- (6) Potensi reduksi sampah dapat dilakukan dengan mendaur ulang dan/atau memanfaatkan kembali sampah bekas.
- (7) Sampah beracun dan sampah rumah sakit, laboratorium dan pelayanan medis harus dibakar dengan insinerator yang tidak mengganggu lingkungan.
- (1) Penggunaan bahan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d, harus mempertimbangkan keawetan, keamanan, dan kesehatan dalam pemanfaatan bangunannya.
- (2) Penggunaan bahan bangunan harus aman bagi kesehatan dan tidak menimbulkan dampak penting bagi lingkungan, sehingga harus memenuhi kriteria :
- b. tidak menimbulkan efek silau bagi pengguna, masyarakat dan lingkungan sekitarnya;
- a. tidak mengandung bahan berbahaya/beracun bagi kesehatan pengguna bangunan gedung;
- c. tidak menimbulkan efek peningkatan temperatur;
- d. sesuai dengan prinsip konservasi; dan
- e. ramah lingkungan.
- (3) Penggunaan bahan bangunan diupayakan semaksimal mungkin menggunakan bahan bangunan produksi dalam negeri, dengan kandungan lokal minimal 60% (enam puluh persen)
- (4) Bahan bangunan yang dipergunakan harus memenuhi syarat­syarat teknik sesuai dengan standar baku dan/atau pedoman teknis yang berlaku.
Paragraf 10 Persyaratan Kenyamanan Bangunan Gedung
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 46
Persyaratan kenyamanan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, meliputi:
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 47
- (1) Persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap beban muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a meliputi:
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 48
- (1) Persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap beban muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a meliputi:
- a. persyaratan struktur bangunan gedung
- b. pembebanan pada bangunan gedung
- c. struktur atas bangunan gedung
- d. struktur bawah bangunan gedung
- e. pondasi langsung, pondasi dalam
- f. keselamatan struktur
- g. keruntuhan struktur dan
- h. persyaratan bahan.
- a. fungsi bangunan gedung, lokasi, keawetan dan kemungkinan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung;
- (2) Struktur bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus kuat/kokoh, stabil dalam memikul beban dan memenuhi persyaratan keselamatan, persyaratan pelayanan selama umur yang direncanakan dengan mempertimbangkan :
- b. pengaruh aksi sebagai akibat dari beban yang bekerja selama umur layanan struktur baik beban muatan tetap maupun sementara yang timbul akibat gempa, angin, korosi, jamur dan serangga perusak;
- c. pengaruh gempa terhadap substruktur maupun struktur bangunan gedung sesuai zona gempanya ;
- d. struktur bangunan yang direncanakan secara daktail pada kondisi pembebanan maksimum, sehingga pada saat terjadi keruntuhan, kondisi strukturnya masih memungkinkan penyelamatan diri penghuninya;
- e. struktur bawah bangunan gedung pada lokasi tanah yang dapat terjadi likulfaksi; dan
- f. keandalan bangunan gedung.
- (3) Pembebanan pada Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada
2. ayat (1) huruf b harus dianalisis dengan memeriksa respon struktur terhadap beban tetap, beban sementara atau beban khusus yang mungkin bekerja selama umur pelayanan dengan menggunakan SNI 03­ 1726­2002 Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk rumah dan gedung, atau edisi terbaru; SNI 03­1727­1989 Tata cara perencanaan pembebanan untuk rumah dan gedung, atau edisi terbaru; atau standar baku dan/atau Pedoman Teknis.
- (4) Struktur atas Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konstruksi beton, konstruksi baja, konstruksi kayu, konstruksi bambu, konstruksi dengan bahan dan teknologi khusus dilaksanakan dengan menggunakan standar sebagai berikut:
- a. konstruksi beton: SNI 03­1734­1989 Tata cara perencanaan beton dan struktur dinding bertulang untuk rumah dan gedung, atau edisi terbaru, SNI 03­2847­1992 Tata cara penghitungan struktur beton untuk Bangunan Gedung, atau edisi terbaru, SNI 03­3430­1994 Tata cara perencanaan dinding struktur pasangan blok beton berongga bertulang untuk bangunan rumah dan gedung, atau edisi terbaru, SNI 03­3976­1995 Tata cara pengadukan pengecoran beton, atau edisi terbaru, SNI 03­2834­2000 Tata cara pembuatan rencana campuran beton normal, atau edisi terbaru, SNI 03­3449­2002 Tata cara rencana pembuatan campuran beton ringan dengan agregat ringan, atau edisi terbaru; tata cara perencanaan dan palaksanaan konstruksi beton pracetak dan prategang untuk Bangunan Gedung, metode pengujian dan penentuan parameter perencanaan tahan gempa konstruksi beton pracetak dan prategang untuk Bangunan Gedung dan spesifikasi sistem dan material konstruksi beton pracetak dan prategang untuk Bangunan Gedung;
- b. konstruksi baja: SNI 03­1729­2002 Tata cara pembuatan dan perakitan konstruksi baja, dan tata cara pemeliharaan konstruksi baja selama masa konstruksi;
- c. konstruksi kayu: SNI 03­2407­1944 Tata cara perencanaan konstruksi kayu untuk Bangunan Gedung, dan tata cara pembuatan dan perakitan konstruksi kayu;
- d. konstruksi bambu: mengikuti kaidah perencanaan konstruksi bambu
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 49
- (1) Persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran meliputi sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif, persyaratan jalan ke luar dan aksesibilitas untuk pemadaman kebakaran, persyaratan pencahayaan darurat, tanda arah ke luar dan sistem peringatan bahaya, persyaratan komunikasi dalam bangunan gedung, persyaratan instalasi bahan bakar gas dan manajemen penanggulangan kebakaran.
- (2) Setiap bangunan gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan sistem proteksi aktif yang meliputi sistem pemadam kebakaran, sistem deteksi dan alarm kebakaran, sistem pengendali asap kebakaran dan pusat pengendali kebakaran.
- (3) Setiap Bangunan Gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan sistem proteksi pasif dengan mengikuti SNI 03­1736­2000 Tata cara perencanaan sistem proteksi pasif untuk pencegahan bahaya kebakaran pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru dan SNI 03­1746­2000 Tata cara perencanaan dan pemasangan sarana jalan ke luar untuk penyelamatan terhadap bahaya kebakaran pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru.
- (4) Persyaratan jalan ke luar dan aksesibilitas untuk pemadaman kebakaran meliputi perencanaan akses bangunan dan lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran dan perencanaan dan pemasangan jalan keluar untuk penyelamatan sesuai dengan SNI 03­ 1735­2000 Tata cara perencanaan bangunan dan lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan rumah dan gedung, atau edisi terbaru, dan SNI 03­1736­2000 Tata cara perencanaan sistem proteksi pasif untuk pencegahan bahaya kebakaran pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru.
- (5) Persyaratan pencahayaan darurat, tanda arah ke luar dan sistem peringatan bahaya dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi pengguna gedung dalam keadaaan darurat untuk menyelamatkan diri sesuai dengan SNI 03­6573­2001 Tata cara perancangan pencahayaan darurat, tanda arah dan sistem peringatan bahaya pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru.
- (6) Persyaratan komunikasi dalam Bangunan Gedung sebagai penyediaan sistem komunikasi untuk keperluan internal maupun untuk hubungan ke luar pada saat terjadi kebakaran atau kondisi lainnya harus sesuai dengan peraturan perundang­undangan mengenai telekomunikasi.
- (8) Setiap Bangunan Gedung dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai dan/atau jumlah penghuni tertentu harus mempunyai unit manajemen proteksi kebakaran Bangunan Gedung.
- (7) Persyaratan instalasi bahan bakar gas meliputi jenis bahan bakar gas dan instalasi gas yang dipergunakan baik dalam jaringan gas kota maupun gas tabung mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 50
- a. Persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya petir dan bahaya kelistrikan meliputi:
- a. persyaratan instalasi proteksi petir; dan
- b. persyaratan sistem kelistrikan.
- (2) Persyaratan instalasi proteksi petir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 51
- (1) Setiap Bangunan Gedung untuk kepentingan umum harus dilengkapi dengan sistem pengamanan yang memadai untuk mencegah terancamnya keselamatan penghuni dan harta benda akibat bencana bahan peledak.
- (2) Sistem pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan pengamanan Bangunan Gedung untuk kepentingan umum dari bahaya bahan peledak, yang meliputi prosedur, peralatan dan petugas pengamanan.
- (3) Prosedur pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tata cara proses pemeriksanaan pengunjung Bangunan Gedung yang kemungkinan membawa benda atau bahan berbahaya yang dapat meledakkan dan/atau membakar Bangunan Gedung dan/atau pengunjung di dalamnya.
- (4) Peralatan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan peralatan detektor yang digunakan untuk memeriksa pengunjung Bangunan Gedung yang kemungkinan membawa benda atau bahan berbahaya yang dapat meledakkan dan/atau membakar Bangunan Gedung dan/atau pengunjung di dalamnya.
- (5) Petugas pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang yang diberikan tugas untuk memeriksa pengunjung Bangunan Gedung yang kemungkinan membawa benda atau bahan berbahaya yang dapat meledakkan dan/atau membakar Bangunan Gedung dan/atau pengunjung di dalamnya.
- (6) Persyaratan sistem pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang meliputi ketentuan mengenai tata cara perencanaan, pemasangan, pemeliharaan instalasi sistem pengamanan disesuaikan dengan pedoman dan Standar Teknis yang berlaku.
Paragraf 9
Persyaratan Kesehatan Bangunan Gedung
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 52
Persyaratan kesehatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, meliputi:
- a. persyaratan sistem penghawaan;
- b. pencahayaan;
- c. sanitasi; dan
- d. penggunaan bahan bangunan.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 53
- (1) Sistem penghawaan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a dapat berupa ventilasi alami dan/atau ventilasi mekanik/buatan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Bangunan gedung tempat tinggal dan bangunan gedung untuk pelayanan umum harus mempunyai bukaan permanen atau yang dapat dibuka untuk kepentingan ventilasi alami dan kisi­kisi pada pintu jendela.
- (3) Persyaratan teknis sistem dan kebutuhan ventilasi harus mengikuti SNI 03­6390­2000 Konservasi energi sistem tata udara pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru, SNI 03­6572­2001 Tata cara perancangan
sistem ventilasi dan pengkondisian udara pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru, standar tentang tata cata perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan sistem ventilasi dan/atau Standar Teknis terkait.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 54
- (1) Sistem pencahayaan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b dapat berupa sistem pencahayaan alami dan/atau buatan dan/atau pencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya.
- (3) Sistem pencahayaan buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
- (2) Bangunan gedung tempat tinggal dan bangunan gedung untuk pelayanan umum harus mempunyai bukaan untuk pencahayaan alami yang optimal disesuaikan dengan fungsi bangunan gedung dan fungsi tiap­tiap ruangan dalam bangunan gedung.
- a. mempunyai tingkat iluminasi yang disyaratkan sesuai fungsi ruang dalam dan tidak menimbulkkan efek silau/pantulan;
- b. sistem pencahayaan darurat hanya dipakai pada bangunan gedung fungsi tertentu, dapat bekerja secara otomatis dan mempunyai tingkat pencahayaan yang cukup untuk evakuasi; dan
- c. harus dilengkapi dengan pengendali manual/otomatis dan ditempatkan pada tempat yang mudah dicapai/dibaca oleh pengguna ruangan.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 55
- (4) Persyaratan teknis sistem pencahayaan harus mengikuti SNI 03­6197­ 2000 Konservasi energi sistem pencahayaan buatan pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru, SNI 03­2396­2001 Tata cara perancangan sistem pencahayaan alami pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru, SNI 03­6575­2001 Tata cara perancangan sistem pencahayaan buatan pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru dan/atau Standar Teknis terkait.
Sistem sanitasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c dapat berupa:
- a. sistem air minum dalam bangunan gedung;
- b. sistem pengolahan dan pembuangan air limbah/kotor;
- c. persyaratan instalasi gas medik;
- d. persyaratan penyaluran air hujan;
- e. persyaratan fasilitasi sanitasi dalam bangunan gedung (saluran pembuangan air kotor, tempat sampah,penampungan sampah dan/atau pengolahan sampah).
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 56
- (1) Sistem air minum dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a harus direncanakan dengan mempertimbangkan
- sumber air minum, kualitas air bersih, sistem distribusi dan penampungannya.
- (2) Pemilihan sistem dan penempatan instalasi air minum harus aman terhadap sistem lingkungan, bangunan­bangunan lain, bagian­bagian lain dari bangunan dan instalasi­instalasi lain sehingga tidak saling membahayakan, mengganggu, dan merugikan serta memudahkan pengamatan dan pemeliharaan.
- (3) Persyaratan air minum dalam Bangunan Gedung harus mengikuti:
- a. kualitas air minum sesuai dengan peraturan perundang­undangan mengenai persyaratan kualitas air minum dan Pedoman Teknis mengenai sistem plambing;
- b. SNI 03­6481­2000 Sistem Plambing 2000, atau edisi terbaru, dan
- c. Pedoman dan/atau Pedoman Teknis terkait.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 57
- (1) Sistem pengolahan dan pembuangan air limbah/kotoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat bahayanya yang diwujudkan dalam bentuk pemilihan system pengaliran/pembuangan dan penggunaan peralatan yang dibutuhkan dalam system pengolahan dan pembuangannya.
- (2) Air limbah beracun dan berbahaya tidak boleh digabung dengan air limbah rumah tangga, yang sebelum dibuang ke saluran terbuka harus diproses sesuai dengan pedoman dan standar teknis yang berlaku.
- (3) Persyaratan teknis sistem air limbah harus mengikuti SNI 03­6481­2000 Sistem Plambing 2000, atau edisi terbaru, SNI 03­2398­2002 Tata cara perencanaan tangki septik dengan sistem resapan, atau edisi terbaru, SNI 03­6379­2000 Spesifikasi dan pemasangan perangkap bau, atau edisi terbaru dan/atau Standar Teknis terkait.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 58
- (1) Persyaratan instalasi gas medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c wajib diberlakukan di fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, rumah perawatan, klinik bersalin dan fasilitas kesehatan lainnya.
- (3) Persyaratan instansi gas medik harus mengikuti SNI 03­7011­2004 Keselamatan pada bangunan fasilitas pelayanan kesehatan, atau edisi terbaru dan/atau standar baku/ Pedoman Teknis terkait.
- (2) Potensi bahaya kebakaran dan ledakan yang berkaitan dengan sistem perpipaan gas medik dan sistem vacum gas medik harus dipertimbangkan pada saat perancangan, pemasangan, pengujian, pengoperasian dan pemeliharaannya.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 59
- (1) Sistem air hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan ketinggian permukaan air tanah, permeabilitas tanah dan ketersediaan jaringan drainase lingkungan/kota.
- (2) Setiap bangunan gedung dan pekarangannya harus dilengkapi dengan sistem penyaluran air hujan baik dengan sistem peresapan air ke dalam tanah pekarangan dan/atau dialirkan ke dalam sumur resapan sebelum dialirkan ke jaringan drainase lingkungan.
- (3) Sistem penyaluran air hujan harus dipelihara untuk mencegah terjadinya endapan dan penyumbatan pada saluran.
- (4) Persyaratan penyaluran air hujan harus mengikuti ketentuan SNI 03­ 4681­2000 Sistem plambing 2000, atau edisi terbaru, SNI 03­2453­2002 Tata cara perencanaan sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan, atau edisi terbaru, SNI 03­2459­2002 Spesifikasi sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan, atau edisi terbaru, dan standar tentang tata cara perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan sistem penyaluran air hujan pada Bangunan Gedung atau standar baku dan/atau pedoman terkait.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 60
- (1) Sistem air kotor harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan ketinggian permukaan air tanah, permeabilitas tanah dan ketersediaan jaringan drainase lingkungan/kota dan dialirkan dengan menggunakan pipa­pipa tertutup.
- (3) Pertimbangan fasilitas penampungan diwujudkan dalam bentuk penyediaan tempat penampungan kotoran dan sampah pada bangunan gedung dengan memperhitungkan fungsi bangunan, jumlah penghuni dan volume kotoran dan sampah.
- (2) Sistem pembuangan kotoran dan sampah dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf e harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan fasilitas penampungan dan jenisnya.
- (4) Pertimbangan jenis kotoran dan sampah diwujudkan dalam bentuk penempatan pewadahan dan/atau pengolahannya yang tidak mengganggu kesehatan penghuni, masyarakat dan lingkungannya.
- (5) Pengembang perumahan wajib menyediakan wadah sampah, alat pengumpul dan tempat pembuangan sampah sementara, sedangkan pengangkatan dan pembuangan akhir dapat bergabung dengan sistem yang sudah ada.
- (6) Potensi reduksi sampah dapat dilakukan dengan mendaur ulang dan/atau memanfaatkan kembali sampah bekas.
- (7) Sampah beracun dan sampah rumah sakit, laboratorium dan pelayanan medis harus dibakar dengan insinerator yang tidak mengganggu lingkungan.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 61
- (1) Penggunaan bahan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d, harus mempertimbangkan keawetan, keamanan, dan kesehatan dalam pemanfaatan bangunannya.
- (2) Penggunaan bahan bangunan harus aman bagi kesehatan dan tidak menimbulkan dampak penting bagi lingkungan, sehingga harus memenuhi kriteria :
- b. tidak menimbulkan efek silau bagi pengguna, masyarakat dan lingkungan sekitarnya;
- a. tidak mengandung bahan berbahaya/beracun bagi kesehatan pengguna bangunan gedung;
- c. tidak menimbulkan efek peningkatan temperatur;
- d. sesuai dengan prinsip konservasi; dan
- e. ramah lingkungan.
- (3) Penggunaan bahan bangunan diupayakan semaksimal mungkin menggunakan bahan bangunan produksi dalam negeri, dengan kandungan lokal minimal 60% (enam puluh persen)
- (4) Bahan bangunan yang dipergunakan harus memenuhi syarat­syarat teknik sesuai dengan standar baku dan/atau pedoman teknis yang berlaku.
Paragraf 10 Persyaratan Kenyamanan Bangunan Gedung
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 62
Persyaratan kenyamanan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, meliputi:
- a. kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang;
- b. kenyamanan kondisi udara dalam ruang;
- c. kenyamanan pandangan;
- d. kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 63
- (1) Kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari dimensi ruang dan tata letak ruang serta sirkulasi antar ruang yang memberikan kenyamanan bergerak dalam ruangan.
- (2) Kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan fungsi ruang, jumlah pengguna, perabot/furnitur, aksesibilitas ruang dan persyaratan keselamatan dan kesehatan.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 64
- (1) Persyaratan kenyamanan kondisi udara di dalam ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b merupakan tingkat kenyamanan
yang diperoleh dari temperatur dan kelembaban di dalam ruang untuk terselenggaranya fungsi bangunan gedung.
- (2) Persyaratan kenyamanan kondisi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti SNI 03­6389­2000 Konservasi energi selubung bangunan pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru, SNI 03­6390­ 2000 Konservasi energi sistem tata udara pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru, SNI 03­6196­2000 Prosedur audit energi pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru, SNI 03­6572­2001 Tata cara perancangan sistem ventilasi dan pengkondisian udara pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru dan/atau standar baku dan/atau Pedoman Teknis terkait.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 65
- (1) Persyaratan kenyamanan pandangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c merupakan kondisi dari hak pribadi pengguna yang di dalam melaksanakan kegiatannya di dalam gedung tidak terganggu bangunan gedung lain di sekitarnya.
- (3) Persyaratan kenyamanan pandangan dari dalam ke luar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan :
- (2) Persyaratan kenyamanan pandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kenyamanan pandangan dari dalam bangunan ke luar bangunan dan dari luar ke ruang­ruang tertentu dalam bangunan gedung.
- a. gubahan massa bangunan, rancangan bukaan, tata ruang dalam
5. dan luar bangunan dan rancangan bentuk luar bangunan; dan
- (4) Persyaratan kenyamanan pandangan dari luar ke dalam bangunan
- b. pemanfaatan potensi ruang luar bangunan gedung dan penyediaan RTH.
8. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan :
- b. keberadaan bangunan gedung yang ada dan/atau yang akan ada di sekitar bangunan gedung dan penyediaan RTH; dan
- a. rancangan bukaan, tata ruang dalam dan luar bangunan dan rancangan bentuk luar bangunan;
- c. pencegahana terhadap gangguan silau dan pantulan sinar.
- (5) Persyaratan kenyamanan pandangan pada Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus memenuhi ketentuan dalam Standar Teknis yang berlaku.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 66
- (1) Persyaratan kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d merupakan tingkat kenyamanan yang ditentukan oleh satu keadaan yang tidak mengakibatkan pengguna dan fungsi bangunan gedung terganggu oleh getaran dan/atau kebisingan yang timbul dari dalam bangunan gedung maupun lingkungannya.
- (2) Untuk mendapatkan kenyamanan dari getaran dan kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara bangunan gedung
harus mempertimbangkan jenis kegiatan penggunaan peralatan dan/atau sumber getar dan sumber bising lainnya yang berada di dalam maupun di luar bangunan gedung.
- (3) Persyaratan kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan pada Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan dalam Standar Teknis mengenai tata cara perencanaan kenyamanan terhadap getaran dan kebisingan pada Bangunan Gedung.
Paragraf 11
Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 67
Persyaratan kemudahan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d, meliputi:
- a. kemudahan hubungan ke, dari dan di dalam bangunan gedung;
- b. kelengkapan sarana dan prasarana dalam pemanfaatan bangunan gedung.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 68
- (1) Kemudahan hubungan ke, dari dan di dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a meliputi kemudahan hubungan horisontal dan hubungan vertikal, tersedianya akses evakuasi, serta fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman bagi penyandang cacat dan lanjut usia.
- (2) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan tersedianya hubungan horizontal dan vertikal antarruang dalam bangunan gedung, akses evakuasi termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia.
- (3) Bangunan gedung umum yang fungsinya untuk kepentingan publik, harus menyediakan fasilitas dan kelengkapan sarana hubungan vertikal bagi semua orang termasuk manusia berkebutuhan khusus.
- (4) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan kemudahan hubungan horizontal berupa tersedianya pintu dan/atau koridor yang memadai dalam jumlah, ukuran dan jenis pintu, arah bukaan pintu yang dipertimbangkan
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 69
- (1) Setiap bangunan bertingkat harus menyediakan sarana hubungan vertikal antar lantai yang memadai untuk terselenggaranya fungsi bangunan gedung berupa tangga, ram, lift, tangga berjalan (eskalator) atau lantai berjalan (travelator).
- (2) Jumlah, ukuran dan konstruksi sarana hubungan vertikal harus
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 71
- (1) Bangunan Gedung adat dapat berupa bangunan ibadah, kantor lembaga masyarakat adat, balai/gedung pertemuan masyarakat adat, atau sejenisnya.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung adat dilakukan dengan mengikuti persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 72
- (1) Ketentuan mengenai kaidah/norma adat dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung adat terdiri dari ketentuan pada aspek perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan, yang meliputi:
- a. langgam arsitektur lokal;
- b. simbol dan unsur/elemen Bangunan Gedung; dan
- c. tata ruang dalam dan luar Bangunan Gedung.
- (2) Ketentuan mengenai kaidah/norma adat dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.
Paragraf 2
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 73
- (1) Bangunan Gedung dengan langgam tradisional dapat berupa fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, dan/atau fungsi sosial dan budaya.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan langgam tradisional dilakukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga swasta atau lembaga pemerintah sesuai ketentuan kaidah/norma tradisional yang tidak bertentangan dengan Ketentuan Peraturan perundang­ undangan.
- (3) Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan langgam tradisional dilakukan dengan mengikuti persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
Paragraf 3
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 74
- (1) Perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga swasta atau lembaga pemerintah dapat menggunakan simbol dan unsur/elemen tradisional untuk digunakan pada Bangunan Gedung yang akan dibangun, direhabilitasi atau direnovasi.
- (2) Penggunaan simbol dan unsur/elemen tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melestarikan simbol dan unsur/elemen tradisional serta memperkuat karakteristik lokal pada Bangunan Gedung.
- (3) Penggunaan simbol dan unsur/elemen tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan makna dan filosofi yang terkandung dalam simbol dan unsur/elemen tradisional yang digunakan
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 76
- (1) Bangunan gedung semi permanen dan darurat merupakan bangunan gedung yang digunakan untuk fungsi yang ditetapkan dengan konstruksi semi permanen dan darurat yang dapat ditingkatkan menjadi permanen.
- (2) Penyelenggaraan bangunan gedung semi permanen dan darurat harus tetap dapat menjamin keamanan, keselamatan, kemudahan, keserasian dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan bangunan gedung semi permanen dan darurat diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Ketujuh Persyaratan Bangunan Gedung di Lokasi Rawan Bencana Alam Paragraf 1 Umum
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 77
- (1) Kawasan rawan bencana alam meliputi:
- a. kawasan rawan tanah longsor;
- b. kawasan rawan bencana gelombang pasang;
- c. kawasan rawan banjir; dan
- d. kawasan rawan bencana alam geologi.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan tertentu yang mempertimbangkan keselamatan dan keamanan demi kepentingan umum.
- (3) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam RTRW, RDTR, RTBL, dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang.
- (4) Dalam hal penetapan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur suatu kawasan sebagai kawasan rawan bencana alam dengan larangan membangun pada batas tertentu dengan peraturan bupati dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan demi kepentingan umum.
Paragraf 2
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 78
- (1) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a merupakan kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, dan/atau RTBL dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang.
- (3) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan Bangunan Gedung akibat kejatuhan material longsor dan/atau keruntuhan Bangunan Gedung akibat longsoran tanah pada tapak.
Paragraf 3
Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Gelombang Pasang
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 79
- (1) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b merupakan kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 (sepuluh) sampai dengan 100 (seratus) kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai peryaratan penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gelombang pasang dengan peraturan bupati.
- (4) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan dan/atau keruntuhan Bangunan Gedung akibat hantaman gelombang pasang.
Paragraf 4
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 80
- (1) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c merupakan kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang.
- (3) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi keselamatan penghuni dan/atau kerusakan Bangunan Gedung akibat genangan banjir.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 81
Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf d meliputi kawasan rawan gerakan tanah dan kawasan rawan abrasi pantai.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 82
- (1) Kawasan rawan gerakan tanah merupakan kawasan yang memiliki tingkat kerentanan gerakan tanah tinggi.
- (3) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan dan/atau keruntuhan Bangunan Gedung akibat gerakan tanah tinggi.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 83
- (1) Kawasan rawan abrasi merupakan kawasan pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang.
- (3) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan dan/atau keruntuhan Bangunan Gedung akibat abrasi.
Paragraf 6
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian kesatu Umum Pasal 11
Pasal 84
Tata cara dan persyaratan penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu Umum
Pasal 85
- (1) Penyelenggaraan bangunan gedung terdiri atas :
- a. kegiatan pembangunan
- b. pemanfaatan;
- c. pelestarian; dan
- d. pembongkaran.
- (2) Kegiatan pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan melalui proses perencanaan teknis dan proses pelaksanaan konstruksi.
- (4) Kegiatan pelestarian bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurf c dilakukan sesuai dengan ketentuan perlindungan dan pelestarian serta teknis pelaksanaan perbaikan, pemugaran, pemanfaatan serta kegiatan pengawasannya.
- (3) Kegiatan pemanfaatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan secara berkala, perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi, dan pengawasan pemanfaatan bangunan gedung.
- (5) Kegiatan pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diselenggarakan melalui proses penetapan pembongkaran dan pelaksanaan pembongkaran serta pengawasan pembongkaran.
- (6) Di dalam penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis untuk menjamin keandalan bangunan gedung tanpa menimbulkan dampak penting bagi lingkungan.
- (7) Penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh perorangan atau penyedia jasa di bidang penyelenggaraan bangunan gedung.
Bagian Kedua
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu Umum
Pasal 86
Kegiatan pembangunan Bangunan Gedung dapat diselenggarakan secara swakelola atau menggunakan penyedia jasa di bidang perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan.
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu Umum
Pasal 87
- (1) Penyelenggaraan pembangunan Bangunan Gedung secara swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 menggunakan gambar rencana teknis sederhana atau gambar rencana prototip.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan teknis kepada Pemilik Bangunan Gedung dengan penyediaan rencana teknik sederhana atau gambar prototip.
- (3) Pengawasan pembangunan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka kelaikan fungsi Bangunan Gedung.
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu Umum
Pasal 88
- (1) Setiap kegiatan mendirikan, mengubah, menambah dan membongkar bangunan gedung harus berdasarkan pada perencanaan teknis yang dirancang oleh penyedia jasa perencanaan bangunan gedung yang mempunyai sertifikasi kompetensi di bidangnya sesuai dengan fungsi dan klasifikasinya.
- (3) Ketentuan mengenai jenis bangunan gedung lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perencanaan teknis untuk bangunan gedung hunian tunggal sederhana, bangunan gedung hunian deret sederhana dan bangunan gedung darurat.
- (4) Perencanaan bangunan gedung dilakukan berdasarkan kerangka acuan kerja dan dokumen ikatan kerja dengan penyedia jasa perencanaan bangunan gedung.
- (5) Perencanaan teknis bangunan gedung harus disusun dalam suatu dokumen rencana teknis bangunan gedung.
- (6) Pengesahan rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan teknis dari Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG).
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu Umum
Pasal 89
- (1) Dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (5) meliputi :
- a. gambar rencana teknis berupa : rencana teknis arsitektur, struktur dan konstruksi, mekanikal/elektrikal;
- b. gambar detail;
- c. syarat­syarat umum dan syarat teknis;
- d. rencana anggaran biaya pembangunan;
- e. perhitungan struktur untuk bangunan gedung 2 (dua) lantai atau lebih, dan/atau bentang struktur lebih dari 6 m (enam meter) , disertai hasil penyelidikan tanah;
- f. perhitungan utilitas (untuk bangunan gedung selain hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret);
- g. data penyedia jasa perencanaan yaitu arsitektur, struktur, dan utilitas (mekanikal dan elektrikal); dan
- h. laporan perencanaan.
- (2) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa, dinilai, disetujui dan disahkan sebagai dasar untuk pemberian IMB dengan mempertimbangkan kelengkapan dokumen sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung, persyaratan tata bangunan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.
- (3) Penilaian dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan hal­hal sebagai berikut :
- b. pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan Gedung dan memperhatikan pendapat masyarakat untuk bangunan gedung yang akan menimbulkan dampak penting;
- a. pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan Gedung untuk bangunan gedung yang digunakan bagi kepentingan umum;
- c. koordinasi dengan pemerintah daerah, dan mendapatkan pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan Gedung serta memperhatikan pendapat masyarakat untuk bangunan gedung yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (4) Persetujuan dan pengesahan dokumen rencana teknis diberikan secara tertulis oleh pejabat teknis yang berwenang.
- (5) Dokumen rencana teknis yang telah disetujui dan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: disahkan dikenakan biaya retribusi IMB;

Penandatangan: - (6) Berdasarkan pembayaran retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menerbitkan IMB. ## Paragraf 4 ## Pengaturan Retribusi IMB Pasal 90 Pengaturan retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (6) meliputi : - a. jenis kegiatan dan objek yang dikenakan retribusi; - b. penghitungan besarnya retribusi IMB; - c. indeks penghitungan besarnya retribusi IMB; - d. harga satuan (tarif) retribusi IMB. ## Pasal 91 - (1) Jenis kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung yang dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a meliputi : - a. pembangunan baru; - b. rehabilitasi/renovasi (perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan / pengurangan); dan - c. pelestarian/pemugaran. - (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a meliputi biaya penyelenggaraan IMB yang terdiri atas pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan pada bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung. ## Pasal 92 - (1) Penghitungan besarnya retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b meliputi : - a. komponen retribusi dan biaya; - b. besarnya retribusi; - c. tingkat penggunaan jasa. - a. retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung ; - (2) Komponen retribusi dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : - b. retribusi administrasi IMB ; - c. retribusi penyediaan formulir permohonan IMB. - (3) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan penetapan berdasarkan : - a. lingkup butir komponen retribusi sesuai dengan permohonan yang diajukan; - b. lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87; dan - (4) Tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan IMB sebagaimana - c. volume/besaran, indeks, harga satuan retribusi untuk bangunan gedung dan/atau prasarananya. 14. dimaksud pada ayat (1) huruf c menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk prasarana gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan dan sesuai dengan cakupan kegiatannya. ## Pasal 93 - (1) Indeks penghitungan besarnya retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c meliputi : - a. penetapan indeks penggunaan jasa sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi; - b. skala indeks; dan - c. kode. - (2) Penetapan indeks penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : - a. indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan gedung berdasarkan fungsi, klasifikasi setiap bangunan gedung dengan mempertimbangkan spesifikasi bangunan gedung; - c. kode dan indeks penghitungan retribusi IMB untuk bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung. - b. indeks untuk penghitungan besarnya retribusi prasarana bangunan gedung ditetapkan untuk setiap jenis prasarana bangunan gedung; ## Pasal 94 - (1) Harga satuan (tarif) retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf d meliputi : - a. harga satuan bangunan gedung; - b. harga satuan prasarana bangunan gedung.

Penandatangan: - (2) Harga satuan (tarif) retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat dan pertimbangan lainnya. - (4) Harga satuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut : - (3) Harga satuan (tarif) IMB bangunan gedung dinyatakan persatuan luas (m 2 ) lantai bangunan. - a. perhitungan luas lantai bangunan adalah jumlah luas lantai yang diperhitungkan sampai batas dinding terluar; - b. luas lantai ruangan beratap yang sisi­sisinya dibatasi oleh dinding yang tingginya lebih dari 1,20 m ( satu koma dua puluh meter) di atas lantai ruangan tersebut dihitung penuh 100% (seratus persen); - c. luas lantai ruangan beratap yang bersifat terbuka atau yang sisi­ sisinya dibatasi oleh dinding tidak lebih dari 1,20 m ( satu koma dua puluh meter) di atas lantai ruangan dihitung 50% (lima puluh persen) selama tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari luas denah yang diperhitungkan sesuai dengan KDB yang ditetapkan; - d. overstek atap yang melebihi lebar 1,50 m (satu koma lima puluh meter) maka luas mendatar kelebihannya tersebut dianggap sebagai luas lantai denah; - e. teras tidak beratap yang mempunyai tinggi dinding tidak lebih dari 1,20 m ( satu koma dua puluh meter) di atas lantai teras tidak diperhitungkan sebagai luas lantai; - f. luas lantai bangunan yang diperhitungkan untuk parkir tidak diperhitungkan dalam perhitungan KLB, asal tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari KLB yang ditetapkan, selebihnya diperhitungkan 50% (lima puluh persen) terhadap KLB; - g. ram dan tangga terbuka dihitung 50 % (lima puluh persen) selama tidak melebihi 10 % (sepuluh persen) dari luas lantai dasar yang diperkenankan;

Penandatangan: - h. batasan perhitungan luas ruang bawah tanah (besmen) ditetapkan oleh Bupati dengan pertimbangan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan pendapat teknis TABG; - i. untuk pembangunan yang berskala kawasan (superblock), perhitungan KDB dan KLB adalah dihitung terhadap total seluruh lantai dasar bangunan, dan total keseluruhan luas lantai bangunan dalam kawasan tersebut terhadap total keseluruhan luas kawasan; - j. dalam perhitungan ketinggian bangunan, apabila jarak vertikal dari lantai penuh ke lantai penuh berikutnya lebih dari 5 m (lima meter), maka ketinggian bangunan tersebut dianggap sebagai dua lantai; - (5) Harga satuan prasarana bangunan gedung dinyatakan persatuan volume prasarana berdasarkan ketentuan sebagai berikut : - k. mezanin yang luasnya melebihi 50 % (lima puluh persen) dari luas lantai dasar dianggap sebagai lantai penuh. - a. konstruksi pembatas/pengaman/penahan per m 2 ; - b. konstruksi penanda masuk lokasi per m 2 atau unit standar; - c. konstruksi perkerasan per m 2 ; - d. konstruksi penghubung per m 2 atau unit standar; - e. konstruksi kolam/reservoir bawah tanah per m 2 ; - f. konstruksi menara per unit standar dan pertambahannya; - g. konstruksi monumen per unit standar dan pertambahannya; - h. konstruksi intalasi/gardu per m 2 ; - i. konstruksi reklame per unit standar dan pertambahannya; dan - j. konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung. ## Pasal 95 Penghitungan besarnya IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) merujuk pada Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan yang berlaku. ## Paragraf 5 Tata Cara Penerbitan IMB Pasal 96

Penandatangan: - (1) Permohonan IMB disampaikan kepada Bupati dengan dilampiri persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9. - (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : - a. tanda bukti status hak atas tanah, atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah; - b. data Pemilik Bangunan Gedung; - c. rencana teknis Bangunan Gedung; - d. hasil analisis mengenai dampak lingkungan bagi Bangunan Gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. - e. dokumen/surat­surat lainnya yang terkait. - (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : - a. data umum bangunan gedung, dan - b. rencana teknis bangunan gedung. - (4) Data umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berisi informasi mengenai : - a. fungsi dan klasifikasi bangunan gedung; - b. luas lantai dasar bangunan gedung; - c. total luas lantai bangunan gedung; - d. ketinggian/jumlah lantai bangunan gedung; dan - e. rencana pelaksanaan. - a. gambar pra rencana Bangunan Gedung yang terdiri dari gambar rencana tapak atau situasi, denah, tampak dan gambar potongan; - (5) Rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari : - b. spesifikasi teknis Bangunan Gedung; - c. rancangan arsitektur Bangunan Gedung; - d. rencangan struktur secara sederhana/prinsip; - e. rancangan utilitas Bangunan Gedung secara prinsip; - f. spesifikasi umum Bangunan Gedung; - g. perhitungan struktur Bangunan Gedung 2 (dua) lantai atau lebih dan/atau bentang struktur lebih dari 6 meter; - h. perhitungan kebutuhan utilitas (mekanikal dan elektrikal); - i. rekomendasi instansi teknis terkait. - (6) Rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan penggolongannya, yaitu: - a. rencana teknis untuk Bangunan Gedung fungsi hunian meliputi: 2. bangunan hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret sampai dengan 2 lantai; 1. bangunan hunian rumah tinggal tunggal sederhana (rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana); 3. bangunan hunian rumah tinggal tunggal tidak sederhana atau 2 lantai atau lebih dan gedung lainnya pada umumnya. - b. rencana teknis untuk Bangunan Gedung untuk kepentingan umum; dan

Penandatangan: - (1) Bupati memeriksa dan menilai syarat­syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) serta status/keadaan tanah dan/atau bangunan untuk dijadikan sebagai bahan persetujuan pemberian IMB. - (3) Pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima permohonan IMB.

Penandatangan: - (2) Bupati menetapkan retribusi IMB berdasarkan bahan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). - (4) Pemeriksaan dan penilaian permohonan IMB untuk bangunan gedung yang memerlukan pengelolaan khusus atau mempunyai tingkat kompleksitas yang dapat menimbulkan dampak kepada masyarakat dan lingkungan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima permohonan IMB.

Penandatangan: - (5) Berdasarkan penetapan retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon IMB melakukan pembayaran retribusi IMB ke kas daerah dan menyerahkan tanda bukti pembayarannya kepada Bupati.

Penandatangan: - (6) Bupati menerbitkan IMB paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya bukti pembayaran retribusi IMB oleh Bupati. - (7) Ketentuan mengenai IMB berlaku pula untuk rumah adat kecuali ditetapkan lain oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan faktor nilai tradisional dan kearifan yang berlaku di masyarakat setempat. ## Pasal 98

Penandatangan: - (1) Sebelum memberikan persetujuan atas persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, Bupati dapat meminta pemohon IMB untuk menyempurnakan dan/atau melengkapi persyaratan yang diajukan.

Penandatangan: - (2) Bupati dapat menyetujui, menunda, atau menolak permohonan IMB yang diajukan pemohon. ## Pasal 99

Penandatangan: - (1) Bupati dapat menunda penerbitan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), apabila :

Penandatangan: - a. bupati masih memerlukan waktu tambahan untuk menilai, khususnya persyaratan bangunan serta pertimbangan nilai lingkungan yang direncanakan;

Penandatangan: - b. bupati sedang merencanakan rencana rinci kawasan pada lokasi objek permohonan IMB. - (2) Penundaan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk jangka waktu tidak lebih dari 2 (dua) bulan terhitung sejak penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ## Pasal 100

Penandatangan: - (1) Bupati dapat menolak permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), apabila bangunan gedung yang akan dibangun : - a. tidak memenuhi persyaratan administratif dan teknis; - c. mengganggu atau memperburuk lingkungan sekitarnya ; - b. penggunaan tanah yang akan didirikan bangunan gedung tidak sesuai dengan RTRW, RDTR, dan/atau RTBL; - d. mengganggu lalu lintas, aliran air, cahaya pada bangunan sekitarnya yang telah ada, dan - e. terdapat keberatan dari masyarakat. - (2) Penolakan permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan alasannya. ## Pasal 101

Penandatangan: - (1) Surat penolakan permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) harus sudah diterima pemohon dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah surat penolakan dikeluarkan Bupati.

Penandatangan: - (2) Pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan kepada Bupati.

Penandatangan: - (3) Bupati dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan jawaban tertulis terhadap keberatan pemohon.

Penandatangan: - (5) Jika Bupati tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dianggap menerima alasan keberatan pemohon sehingga Bupati harus menerbitkan IMB. - (4) Jika pemohon tidak melakukan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon dianggap menerima surat penolakan tersebut.

Penandatangan: - (6) Pemohon dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila Bupati tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5). ## Pasal 102

Penandatangan: - (1) Bupati dapat mencabut IMB apabila : - a. pekerjaan bangunan gedung yang sedang dikerjakan terhenti selama 3 (tiga) bulan dan tidak dilanjutkan lagi berdasarkan pernyataan dari pemilik bangunan; - b. IMB diberikan berdasarkan data dan informasi yang tidak benar;

Verifikasi: - c. pelaksanaan pembangunan menyimpang dari dokumen rencana teknis yang telah disahkan dan/atau persyaratan yang tercantum dalam izin. - (2) Sebelum pencabutan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemegang IMB diberikan peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut­ turut dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dan diberikan kesempatan untuk mengajukan tanggapannya.

Penandatangan: - (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperhatikan dan ditanggapi dan/atau tanggapannya tidak dapat diterima, Bupati dapat mencabut IMB bersangkutan.

Penandatangan: - (4) Pencabutan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati yang memuat alasan pencabutannya. ## Pasal 103 IMB tidak diperlukan untuk pekerjaan tersebut di bawah ini : - a. memperbaiki bangunan gedung dengan tidak mengubah bentuk dan luas, serta menggunakan jenis bahan semula antara lain : 1. memplester ; 2. memperbaiki retak bangunan ; 3. memperbaiki daun pintu dan/atau daun jendela ; 4. memperbaiki penutup udara tidak melebihi 1 m 2 ; 5. membuat pemindah halaman tanpa konstruksi ; 6. memperbaiki langit­langit tanpa mengubah jaringan utilitas ; 7. mengubah bangunan sementara. - c. membuat bangunan yang sifatnya sementara bagi kepentingan pemeliharaan ternak dengan luas tidak melebihi garis sempadan belakang dan samping serta tidak mengganggu kepentingan orang lain atau umum; - b. memperbaiki saluran air hujan dan selokan dalam pekarangan bangunan; - d. membuat pagar halaman yang sifatnya sementara (tidak permanen) yang tingginya tidak melebihi 120 (seratus dua puluh) centimeter kecuali adanya pagar ini mengganggu kepentingan orang lain atau umum; - e. membuat bangunan yang sifat penggunaannya sementara waktu. ## Paragraf 6 ## Penyedia Jasa Perencanaan Teknis ## Pasal 104 - (1) Perencanaan teknis bangunan gedung dirancang oleh penyedia jasa perencanaan bangunan gedung yang mempunyai sertifikasi kompetensi di bidangnya sesuai dengan klasifikasinya. - a. perencana arsitektur; - (2) Penyedia jasa perencana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : - b. perencana struktur; - c. perencana mekanikal; - d. perencana elektrikal; - e. perencana pemipaan (plumber); - f. perencana potensi kebakaran; - g. perencana tata lingkungan.

Penandatangan: - (3) Pemerintah daerah dapat menetapkan jenis bangunan gedung yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diatur dengan Peraturan Bupati. - (4) Lingkup layanan jasa perencanaan teknis bangunan gedung meliputi : - a. penyusunan konsep perencanaan; - b. prarencana; - c. pengembangan rencana; - d. rencana detail; - e. pembuatan dokumen pelaksanaan konstruksi; - f. pemberian
PENJELASAN
Pembukaan
dan evaluasi pengadaan jasa pelaksanaan;
- g. pengawasan berkala pelaksanaan konstruksi bangunan gedung; dan
- h. penyusunan petunjuk pemanfaatan bangunan gedung.
- (5) Perencanaan teknis bangunan gedung harus disusun dalam suatu dokumen rencana teknis bangunan gedung.
## Paragraf 7
## Pelaksanaan Konstruksi
PENJELASAN
Pasal 105
- (1) Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung meliputi kegiatan pembangunan baru, perbaikan, penambahan, perubahan dan/atau pemugaran bangunan gedung dan/atau instalasi dan/atau perlengkapan bangunan gedung. - (2) Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dimulai setelah pemilik bangunan gedung memperoleh IMB dan dilaksanakan berdasarkan dokumen rencana teknis yang telah disahkan. - (3) Pelaksana bangunan gedung adalah orang atau badan hukum yang telah memenuhi syarat menurut peraturan perundang­undangan kecuali ditetapkan lain oleh pemerintah daerah. - (4) Dalam melaksanakan pekerjaan, pelaksana bangunan diwajibkan mengikuti semua ketentuan dan syarat­syarat pembangunan yang telah ditetapkan.
PENJELASAN
Pasal 106
Untuk memulai pembangunan, pemilik IMB wajib mengisi lembaran permohonan pelaksanaan bangunan, yang berisikan keterangan meliputi : - a. nama dan alamat; - b. nomor IMB; - c. lokasi bangunan; - d. pelaksana atau penanggung jawab pembangunan; dan - e. pengawas bangunan dari instansi teknis terkait.
PENJELASAN
Pasal 107
- (1) Kegiatan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) terdiri