PERATURAN BUPATI SALINAN  JEMBER Nomor 3 Tahun 2012 tentang TATA CARA PENGENAAN PAJAK PENERANGAN JALAN (PPJ) DAN PENETAPAN HARGA SATUAN TENAGA LISTRIK ATAS PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI JEMBER, (berlaku 6 Agustus 2012)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 37 ayat (2) huruf b dan huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu Penetapan Nilai Jual Tenaga Listrik atas Penggunaan Tenaga Listrik Berasal dari non PLN
dan/ atau yang Dihasilkan Sendiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
2. Mengingat : 1.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3236) sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Menetapkan :
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri dalam negeri nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
17. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 3);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGENAAN PAJAK PENERANGAN JALAN (PPJ) DAN PENETAPAN HARGA SATUAN TENAGA LISTRIK ATAS PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa ## BAB II
NAMA, OBJEK PAJAK, SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Setiap penggunaan listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperolah dari sumber lain dipungut pajak dengan nama Pajak penerangan Jalan (PPJ).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Objek PPJ adalah penggunaan tenaga listrik, yang dihasilkan sendiri (non. PLN).
- (2) Tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik
- (3) Dikecualikan dari Objek PPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. penggunaan tenaga listrik oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Kedutaan, Konsulat dan Perwakilan Asing dengan asas timbal balik;
- c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis, dengan kapasitas terpasang dibawah 35 (tiga puluh lima) kVA; dan
- d. penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah, lembaga sosial yang semata-mata tidak mencari keuntungan.
- (3) Subjek PPJ adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan listrik.
- (4) Wajib PPJ adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 4
- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL).
- (2) Tarif PPJ atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri (non PLN) ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).
- (3) Pajak terutang PPJ dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rumus sebagai berikut :
PPJ = 1,5 % x NJTL
- (4) Hasil penerimaan PPJ sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten.
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 5
- (1) NJTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) khusus untuk penggunaan listrik yang bersumber bukan berasal dari PT. PLN atau bukan berasal dari sumber lain dan/atau dihasilkan sendiri dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan tenaga listrik yang berlaku di Kabupaten.
- (2) NJTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah biaya pemakaian tenaga listrik.
- (3) Harga satuan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 6

- (1) Perhitungan NTJL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diklasifikasikan sebagai berikut :
- a. untuk pembangkit listrik yang memasang alat ukur (alat kWh Meter), perhitungan NJTL pemakaian ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut :

NJTL = kWh pemakaian x harga satuan tenaga listrik

- b. untuk pembangkit listrik yang tidak memasang alat ukur, perhitungan NJTL ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut :
- (2) Jika wajib pajak menggunakan alat pembangkit lebih dari 1 (satu) unit, maka NJTL dihitung secara akumulasi, kecuali apabila unit-unit pembangkit tersebut sebagian digunakan secara murni (utama) dan sebagian sebagai cadangan.

NJTL = kVA x FD x Jam Nyala x Rp./Kwh

Keterangan :

NJTL

- = Nilai Jual Tenaga Listrik

kVA

- = Kapasitas Daya Terpasang

FD

- = Faktor Daya,

Jam Nyala

- = Jam nyala per bulan berdasarkan hasil pendataan.

Rp./kWh

- = Harga Satuan Listrik per kWh.

## Pasal 7

- (1) Jam nyala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah pemakaian energi listrik dalam satuan kWh yang didasarkan pada jumlah jam nyala mesin pembangkit listrik yang dipergunakan.
- (2) Berdasarkan jam nyala yang diberlakukan, maka jam nyala minimal pembangkit listrik yang dihasilkan sendiri (non PLN), ditetapkan sebagai berikut :
- a. penggunaan utama/murni ditetapkan 240 (dua ratus empat puluh) jam per bulan;
- b. penggunaan cadangan ditetapkan sebesar 120 (seratus dua puluh) jam per bulan;dan
- c. penggunaan darurat ditetapkan sebesar 30 (tiga puluh) jam per bulan.

## Pasal 8

- (1) Faktor Daya adalah tolok ukur dalam bentuk angka yang digunakan untuk mengukur kemampuan alat pembangkit listrik dalam menghasikan tenaga listrik.
- (2) Faktor Daya ditetapkan berdasarkan data yang tertera pada alat pembangkit yang bersangkutan atau berdasarkan perhitungan sebagai berikut :
- a. penggunaan kWh meter

fd = kwh : kVa

- b. tanpa penggunaan kWh meter

FD ditetapkan berdasarkan usia pembangkit listrik

- (3) Faktor Daya Alat pembangkit Tenaga Listrik tanpa penggunaan kWh Meter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB IV

## TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

## Pasal 9

- (1) PPJ yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.
- (2) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwin.
- (3) PPJ yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik atau saat diterbitkan SKPD.

## Pasal 10

- (1) Pendaftaran dan Pendataan terhadap wajib pajak yang menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan.
- (2) Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri wajib mendaftarkan penggunaan listrik paling lama 15 (lima belas) hari kepada Dinas Pendapatan atau melalui UPT. Pendapatan setempat.
- (3) Wajib Pajak mengisi formulir SPTPD dengan jelas, lengkap dan benar untuk masa pajak bulan yang lalu.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya dan dikembalikan kepada Dinas Pendapatan atau UPT. Pendapatan paling lama tanggal 5 (lima) setiap bulannya.

## Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), ditetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 12


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember

Pada tanggal 6 Agustus 2012

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TANGGAL 6 - 8 - 2012 NOMOR 37

BUPATI JEMBER

ttd MZA DJALAL

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JEMBER

NOMOR

: 37 Tahun 2012

:

6 Agustus 2012

TANGGAL

## HARGA SATUAN TENAGA LISTRIK YANG BERASAL DARI NON PLN ATAU BUKAN BERASAL DARI SUMBER LAIN DAN/ATAU YANG DIHASILKAN SENDIRI

| NO. | GOLONGAN TARIF | KAPASITAS DAYA | HARGA SATUAN TENAGA LISTRIK PER KWH |
|-------|------------------|------------------|---------------------------------------|
| 1 | BISNIS | > 35 KVA | Rp. 800,- |
| 2 | INDUSTRI | > 35 s/d 200 KVA | Rp. 800,- |
| 3 | INDUSTRI | > 200 KVA | Rp. 680,- |
| 4 | INDUSTRI | > 30.000 KVA | Rp. 605,- |

## BUPATI JEMBER


MZA DJALAL

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JEMBER

NOMOR

: 37 Tahun 2012

:

6 Agustus 2012

TANGGAL

## FAKTOR DAYA ALAT PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

| NO. | USIA/ LAMA PENGGUNAAN ALAT PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK | FAKTOR DAYA |
|-------|--------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 0 S/D 2 TAHUN | 1,00 |
| 2 | 3 S/D 4 TAHUN | 0,93 |
| 3 | 5 S/D 6 TAHUN | 0,87 |
| 4 | 7 S/D 8 TAHUN | 0,80 |
| 5 | 9 S/D 10 TAHUN | 0,73 |
| 6 | DIATAS 10 TAHUN | 0,67 |

## BUPATI JEMBER


MZA DJALAL