PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK Nomor 2.1 Tahun 2015 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA KHUSUS KELURAHAN DI PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku 2 Januari 2015)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan Alokasi Kota Pontianak Tahun angaran 2015, perlu disusun Alokasi Dana Khusus Kelurahan Tahun Anggaran efisiensi pelaksanaan dan penggunaan Dana Khusus Kelurahan di Pemerintah 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penggunaan Alokasi Dana Khusus Kelurahan di Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan lembaran Negara Nomor 4826);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 11);
18. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 56);
19. Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 59)
M E M U T U S K A N :
WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA KHUSUS KELURAHAN DI PEMERINTAH KOTA
Menetapkan : PERATURAN PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2015
BAB 1 KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang diberikan kewenangan untuk mengelola administrasi keuangan khusus ADK Kelurahan.
5. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang merupakan pimpinan dari kelurahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Camat.
6. Bappeda leading sektor pendataan, verifikasi dan validasi penduduk miskin.
7. Alokasi Dana Khusus Kelurahan atau selanjutnya disingkat ADK Kelurahan adalah besaran anggaran yang diserahkan kepada Kelurahan.
8. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
9. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
11. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya PPTK adalah Pejabat pada unit satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
14. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD
15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah.
MAKSUD DAN TUJUAN PRINSIP PENGELOLAAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN PRINSIP PENGELOLAAN
Pasal 2
- (1) Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Kelurahan dalam pelaksanaan dan pengendalian kegiatan tahun anggaran 2015 khususnya dalam penggunaan ADK Kelurahan.
- (2) Tujuan diberikannya ADK Kelurahan adalah :
- a. meningkatkan inovasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kelurahan dalam meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan Pembangunan sesuai kewenangannya;
- b. mendorong peningkatan partisipasi/ swadaya dan sifat gotong royong masyarakat;
- c. meningkatkan peran Kelurahan dalam turut serta mengatasi permasalahan pembangunan yang ada di masyarakat; dan
- d. terdatanya penduduk miskin.
- (3) ADK Kelurahan dikelola ## BAB III RUANG LINGKUP
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN PRINSIP PENGELOLAAN
Pasal 3
1. Sumber ADK kelurahan;
2. Struktur atau komposisi ADK Kelurahan;
3. Pejabat Pengelola Keuangan ADK kelurahan;
4. Mekanisme penatausahaan, Penggunaan dan Penyusunan laporan Pertanggungjawaban ADK kelurahan;
5. Pembinaan dan pengawasan; dan
6. Sanksi dan penghargaan.
BAB IV - SUMBER ADK KELURAHAN
Pasal 4
Sumber ADK Kelurahan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
STRUKTUR ATAU KOMPOSISI ADK KELURAHAN
BAB V - STRUKTUR ATAU KOMPOSISI ADK KELURAHAN
Pasal 5
- (1) Besaran anggaran yang diterima untuk masing-masing Kelurahan berbeda disetiap kelurahan diberikan ## BAB VI
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN ADK KELURAHAN
BAB V - STRUKTUR ATAU KOMPOSISI ADK KELURAHAN
Pasal 6
Pejabat Pengelola Keuangan Alokasi Dana Khusus kelurahan terdiri dari:
- a. Lurah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- b. Sekretaris lurah sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
- c. Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK);
- d. Bendahara Pengeluaran Pembantu;dan
- e. Staf administrasi.
MEKANISME PENATAUSAHAAN, PENGGUNAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ADK KELURAHAN
BAB VII - MEKANISME PENATAUSAHAAN, PENGGUNAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ADK KELURAHAN
Pasal 7
- (1) KPA berwenang untuk menandatangani dan mengajukan SPM, TU dan LS terhadap alokasi dana kelurahan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) KPA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.
- (3) Bendahara pengeluaran pembantu melaksanakan sebagian tugas bendahara pengeluaran SKPD dengan wewenang:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS;
- b. menerima dan menyimpan uang persediaan yang berasal dari tambahan uang dan/atau pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran;
- c. melakukan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
- d. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
- e. meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;dan/atau
- f. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan / atau tidak lengkap
- (4) Bendahara pengeluaran pembantu dalam melakukan pembukuan belanja menggunakan Buku Kas Umum (BKU) dan buku pembantu BKU yang terdiri dari buku pembantu kas tunai, buku pembantu simpanan / bank, buku pembantu pajak, buku pembantu panjar serta buku pembantu rincian obyek belanja.
- (5) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyampaikan SPJ fungsional kepada bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya dengan melampirkan buku kas umum dan laporan penutupan kas.
- (6) Pertanggungjawaban fungsional pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat 5 hari kerja sebelum hari kerja terakhir bulan tersebut, dengan dilampiri bukti setoran sisa uang persediaan.
BAB VII - MEKANISME PENATAUSAHAAN, PENGGUNAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ADK KELURAHAN
Pasal 8
- (1) Lurah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
- a. melakukan tindakan pengeluaran anggaran belanja;
- b. pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- c. menandatangani SPM;
- d. mengelola utang-piutang ADK;
- e. memiliki rekening Giro atas nama Kelurahan; dan
- f. memiliki NPWP atas nama kelurahan.
- (2) Sekretaris lurah sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan bertugas
- a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
- b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS;
- c. melakukan Verifikasi SPP;
- d. menyiapakan SPM;
- e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- f. melaksanakan akuntansi SKPD; dan
- g. menyiapkan laporan keuangan SKPD.
BAB VII - MEKANISME PENATAUSAHAAN, PENGGUNAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ADK KELURAHAN
Pasal 9
Setiap bulan kelurahan menyampaikan laporan kegiatan beserta dokumentasi dan realisasi anggaran kepada kecamatan
BAB VII - MEKANISME PENATAUSAHAAN, PENGGUNAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ADK KELURAHAN
Pasal 10
Laporan sebagaimana pasal (9) di atas disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, kecuali bulan Desember paling lambat tanggal 20 Desember
BAB VII - MEKANISME PENATAUSAHAAN, PENGGUNAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ADK KELURAHAN
Pasal 11
Kecamatan menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi serta rekapitulasi laporan dari kelurahan kepada Walikota Pontianak melalui Kepala Bappeda Kota Pontianak setiap triwulan
BAB VII - MEKANISME PENATAUSAHAAN, PENGGUNAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ADK KELURAHAN
Pasal 12
Laporan hasil monitoring dan evaluasi serta rekapitulasi laporan sebagaimana tersebut dalam pasal (11) di atas disampaikan paling lambat tanggal 30 Desember
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13
- (1) SKPD terkait dan Camat berkewajiban membina pelaksanaan dan pengelolaan ADK Kelurahan.
- (2) Pembinaan oleh SKPD terkait meliputi:
- a. memberikan pedoman Pelaksanaan ADK kelurahan;
- b. memberikan bimbingan dan pelatihan Pengelolaan ADK kelurahan; dan
- c. memberikan pedoman, bimbingan dan Pelatihan pelaksanaan administrasi ADK kelurahan kepada aparat kelurahan.
- (3) Pembinaan SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD teknis.
- (4) Pembinaan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. memfasilitasi administrasi pengelolaan ADK Kelurahan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan dan penatausahaan ADK Kelurahan; dan
- c. memfasilitasi permasalahan pengelolaan ADK Kelurahan.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 14
- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan ADK Kelurahan beserta kegiatan pelaksanaannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan ketentuan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dan dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Hasil pengawasan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota.
SANKSI DAN PENGHARGAAN
BAB IX - SANKSI DAN PENGHARGAAN
Pasal 15
- (1) Pelanggaran terhadap penyimpangan penggunaan ADK diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berhak mengurangi jumlah ADK pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi kelurahan yang terbukti tidak mampu melaksanakan pengelolaan ADK secara transparan, partisipatif dan akuntabel.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada kelurahan yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan ADK kelurahan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan Peraturan Perundang Undangan.
KETENTUAN PENUTUP
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Uraian lebih lanjut Alokasi Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;

## Pasal 17

Peraturan walikota ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 2 Januari 2015

WALIKOTA PONTIANAK, ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd

MOCHAMAD AKIP

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2015 NOMOR 2.1