UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 15 Tahun 1959 tentang PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 4 TAHUN 1951 UNTUK MENGUBAH DAN MENAMBAH PERATURAN DALAM STAATSBLAD 1916 NO. 47" (LEMBARAN-NEGARA NO. 14 TAHUN 1951), SEBAGAI UNDANG-UNDANG (berlaku 4 Juli 1959)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat (1) Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1951 untuk mengubah dan menambah peraturan dalam Staatsblad 1916 No. 47 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 14).
- b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang dengan perubahan-perubahan;
- Mengingat : a. pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- b. Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 101);
Menetapkan
:
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANGUNDANG DARURAT NO. 4 TAHUN 1951 UNTUK MENGUBAH DAN MENAMBAH PERATURAN DALAM STAATSBLAD 1916 NO. 47 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1951 NO. 14) SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
Pasal 17
Yang ditetapkan pada huruf b pasal 17 peraturan tersebut hendaknya dibaca sebagai berikut:
Pasal 89
- Mengingat : a. pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Pasal 96
- b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang dengan perubahan-perubahan;
- Mengingat : a. pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- b. Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 101);
Menetapkan
:
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANGUNDANG DARURAT NO. 4 TAHUN 1951 UNTUK MENGUBAH DAN MENAMBAH PERATURAN DALAM STAATSBLAD 1916 NO. 47 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1951 NO. 14) SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
Pasal I.
Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1951 untuk mengubah dan menambah peraturan dalam Staatsblad 1916 No. 47 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 14) ditetapkan sebagai Undang-undang dengan perubahan-perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal tunggal.
Penetapan ijin masuk (Staatsblad 1916 No. 47) sebagaimana telah diubah dan ditambah, selanjutnya diubah dan ditambah lagi sebagai berikut:
Yang ditetapkan pada huruf b pasal 17 peraturan tersebut hendaknya dibaca sebagai berikut:
- " b. wakil-wakil diplomatik dan konsuler pada Pemerintah Republik Indonesia, para pegawai selama mereka diperwakilan negara asing itu serta keluarganya".
Pasal II.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Diundangkan pada tanggal 4 Juli 1959,
Menteri Kehakiman, ttd
G. A. MAENGKOM.
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 57.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 1959. Pejabat Presiden Republik Indonesia, ttd SARTONO. ## MEMORI
PENJELASAN
Pembukaan
MENGENAI
## USUL UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT No. 4 TAHUN 1951 UNTUK MENGUBAH DAN MENAMBAH
## PERATURAN DALAM
STAATSBLAD 1916 No. 47" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1951 No. 14), SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
Berhubung dengan telah berdirinya Negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat, maka datang bertinggallah beberapa wakil-wakil diplomatik dan konsuler dari beberapa negara asing di Jakarta.
Bunyinya
PENJELASAN
Pasal 17
huruf b yaitu : "De bepalingen van dit besluit zijn niet toepasselbk op: "b. consulaire ambtenaren met hunne gezinnen" adalah tidak sesuai dengan keadaan baru itu. Prakteknya menginginkan agar kepada para pegawai dan pekerja rumah-tangganya dari perwakilan diplomatik dan konsuler diberi kelonggaran dari peraturan "Penetapan idzin masuk" itu. Akan tetapi sesegeranya pertalian dinas antara para pegawai dan perwakilan-perwakilan negara asing yang bersangkutan itu diputuskan, maka kelonggaran ini bagi mereka dengan sendirinya tidak berlaku lagi. Oleh karena pasal 17 huruf a menurut rumusannya semula dapat menimbulkan keragu-raguan, maka pasal 17 huruf a itu harus dibaca sebagai berikut : "a. orang yang didatangkan oleh Pemerintah Indonesia beserta keluarganya". Diketahui: Menteri Kehakiman, ttd G.A. MAENGKOM TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1800.