UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1956 tentang PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 8 TAHUN 1954 TENTANG PENYELESAIAN SOAL PEMAKAIAN TANAH PERKEBUNAN OLEH RAKYAT (berlaku 2 Oktober 1956)
Pembukaan
Menimbang : 1. bahwa berhubung dengan perkembangan keadaan dewasa ini untuk beberapa perubahan dan tambahan dalam Undang-undang Darurat No. 8 tahun
kepentingan pembangunan Negara, perlu diadakan 1954 (L.N. 1954 - 65);
2. bahwa karena keadaannya amat mendesak perubahan dan tambahan tersebut perlu diatur dengan segera.
Mengingat
: pasal 37 ayat 1 dan 96 Undang-undang Dasar Sementara.
Memutuskan
Menetapkan :
Undang-undang Darurat tentang "Perubahan dan tambahan Undang- undang Darurat No. 8 tahun 1954 tentang penyelesaian soal pemakaian tanah perkebunan oleh rakyat."
Pasal I.
Dalam Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1954 (L.N. 1954 -65) diadakan perubahan dan tambahan sebagai berikut:
Pertama:
- (1) Dalam pasal 1 ayat 1 di antara tanda titik-dua dan perkataan "ialah" ditambahkan huruf a" dan di belakang perkataan "besar" ditambahkan 3 alinea baru sebagai berikut:
- b. Pusat Perkebunan Negara dan Kantor Urusan Perusahaan Perkebunan Republik Indonesia;
- c. Barangsiapa dengan seizin Pemerintah menggunakan tanah bekas konversi di Keresidenan Surakarta untuk perusahaan kebun besar;
- d. Jawatan Kehutanan Kementerian Pertanian.
- (2) Dalam pasal 1 ayat 4 di antara tanda titik dua dan perkataan "ialah" ditambahkan huruf a., dan di antara perkataan "pengusaha" dan "guna" ditambahkan perkataan "termaksud dalam ayat 1 a pasal ini"; kemudian di belakang perkataan "kebunnya" ditambahkan 3 alinea baru sebagai berikut:
- b. tanah-tanah yang dikuasai oleh Pusat Perkebunan Negara dan Kantor Urusan Perusahaan Perkebunan Republik Indonesia guna keperluan perusahaan kebun besar;
- c. tanah-tanah bekas konversi dikeresidenan Surakarta yang dipergunakan untuk keperluan perusahaan kebun besar oleh mereka yang tersebut dalam ayat 1 c pasal ini;
- d. tanah-tanah kehutanan Jawatan Kehutanan Kementerian Pertanian;
Kedua:
Pasal 2
Dalam hal terjadi rakyat dalam bentuk apapun juga menyerahkan tanah perkebunan yang dipakainya dengan tidak seizin pengusaha sejak sebelum berlakunya Undang-undang Darurat ini, kepada orang lain, kecuali kepada Negara atau pengusaha, maka hapuslah haknya untuk mendapatkan penyelesaian soal pemakaian tanah itu menurut ketentuan pasal 2 atau 6 di atas.
Pasal 5
- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan dalam surat keputusan bersama tersebut pada pasal 5 dan 6 atau merintangi pelaksanaannya, dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5000,-
Pasal 12
Dalam hal terjadi rakyat dalam bentuk apapun juga menyerahkan tanah perkebunan yang dipakainya dengan tidak seizin pengusaha sejak sebelum berlakunya Undang-undang Darurat ini, kepada orang lain, kecuali kepada Negara atau pengusaha, maka hapuslah haknya untuk mendapatkan penyelesaian soal pemakaian tanah itu menurut ketentuan pasal 2 atau 6 di atas.
Pasal 13
- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan dalam surat keputusan bersama tersebut pada pasal 5 dan 6 atau merintangi pelaksanaannya, dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5000,-
- (2) Dengan hukuman yang sama dipidana:
- a. barangsiapa sesudah mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini dengan tidak seizin pengusaha memakai tanah perkebunan;
- b. barangsiapa dengan langsung atau tidak langsung mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan tersebut pada ayat 1 dan ayat 2a pasal ini;
- c. barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada ayat 1 dan ayat 2 a pasal ini;
- d. barangsiapa menerima penyerahan tanah perkebunan sebagai yang dimaksud dalam pasal 12.
- (3) Perbuatan pidana termaksud dalam pasal ini adalah pelanggaran.
Pasal 14
Ketentuan tersebut pada pasal 13 ayat 2 a tidak berlaku terhadap mereka yang, menunggu penyelesaian sesuai ketentuan pasal 2 dan 6 terus menerus memakai tanah perkebunan sejak sebelum berlakunya Undangundang Darurat ini.
Pasal 15
Keputusan hakim yang menyatakan seseorang bersalah atas perbuatan pidana yang dimaksud dalam pasal 13, menentukan pula perintah terhadap yang bersalah untuk mengosongkan tanah perkebunan yang dipakainya dengan tidak seizin pengusahanya itu dengan segala barang dan orang yang menerima hak dari padanya, perintah mana sesudah berlaku tenggang 14 hari terhitung dari tanggal keputusan hakim tersebut diucapkan, atas salinan diktum keputusan dapat dijalankan lebih dahulu oleh jaksa, jika perlu dengan bantuan polisi, juga sekalipun yang bersalah memajukan permohonan banding, kasasi atau grasi.
PASAL II.
Keputusan hakim sebelum perubahan menurut Undang-undang Darurat ini, yang menyatakan seseorang bersalah atas perbuatan pidana yang dimaksud dalam pasal 13 Undang-undang Darurat no. 8 tahun 1954, yang diantaranya menentukan perintah kepada yang bersalah untuk mengosongkan tanah perkebunan yang dipakainya dengan tidak seizin pengusaha, di dalam hal keputusan itu dimintakan banding, kasasi atau grasi, mengenai perintah pengosongan tersebut dapat dijalankan lebih dahulu oleh jaksa atas salinan diktum keputusan, kalau perlu dengan bantuan polisi.
PASAL III.
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1956. Wakil Presiden Republik Indonesia. ttd. (MOH. HATTA).

Penandatangan: Menteri Agraria, ttd. (A.A. SOEHARDI)

Penandatangan: MENTERI PERTANIAN ttd ENI KARIM

Penandatangan: MENTERI PEREKONOMIAN ttd BORHADNOEDIN

Penandatangan: MENTERI DALAM NEGERI ttd SOENARJO

Penandatangan: MENTERI KEHAHAKIMAN ttd. MOELJATNO

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal 2 Oktober 1956. Menteri Kehakiman, ttd. (MOELJATNO) LEMBARAN NEGARA NOMOR 45 tahun 1956 ## MEMORI
PENJELASAN
Pembukaan
PENJELASAN UMUM.
- (1) Pada waktu yang akhir-akhir ini pemakaian tanah-tanah perkebunan oleh rakyat dengan tidak seizin pengusahanya telah meningkat pada tingkatan yang membahayakan suatu cabang produksi yang penting bagi Negara dewasa ini dan sebagainya akibatnya membahayakan pula perekonomian Negara pada umumnya dan keuangan Negara pada khususnya, Sebagai misal dapatlah dikemukakan pemakaian tanah-tanah perkebunan tembakau di Sumatera Timur, yang hingga beberapa bulan yang lalu masih terbatas pada tanah-tanah yang disediakan untuk ditanami tembakau. Tetapi sejak bulan Juli yang lalu pemakaian tanah-tanah itu tambah meluas, bahkan ditujukan pula pada tanah-tanah persemaian bibit untuk tanaman tahun 1957. Hingga saat itu pemakaian tanah oleh rakyat tersebut meskipun berarti mengurangi luasnya tanaman tembakau, akan tetapi tidaklah amat mempengaruhi jalannya produksi. Tetapi apa yang terjadi dalam bulan-bulan yang terakhir ini, khususnya yang mengenai tanah-tanah persemaian tersebut, benar-benar berarti suatu tikaman maut terhadap produksi bahan yang penting bagi keuangan Negara itu, apabila meluasnya pemakaian tanah-tanah tersebut selanjutnya tidak dapat dibanteras dan dicegah dengan segera.
- (2) Oleh karena ternyata, bahwa ketentuan-ketentuan Undang- undang Darurat No. 8/1954 dalam prakteknya belum mencukupi maka dipandang perlu untuk mengadakan beberapa perubahan dan tambahan, agar usaha untuk mencegah meluasnya pemakaian tanah-tanah perkebunan oleh rakyat itu dapat dijalankan dengan lebih effektief dan memuaskan.
Adapun perubahan dan tambahan itu terutama mengenai pasal-pasal hukumannya, yang dalam prakteknya ternyata masih banyak kekurangannya. Ancaman hukuman yang dalam Undang-undang Darurat No.8/1954 ditetapkan selama-lamanya 3 bulan hukuman kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.500,- diperberat, masingmasing menjadi 6 bulan hukuman kurungan dan denda Rp.5000,-. Memperberat ancaman hukuman itu adalah berhubung dengan gejala-gejala yang telah dikemukakan di atas yang menunjukkan, bahwa ketentuan-ketentuan yang berlaku sekarang ini ternyata tidak mencukupi.
Dalam pada itu perumusan pasal yang mengenai perintah pengosongan teryata perlu pula disempurnakan, karena dalam prakteknya pelaksanaan perintah-perintah pengosongan itu terpaksa ditangguhkan untuk waktu yang lama, akibat dimintakannya grasi dan kasasi oleh yang bersangkutan. Pengalaman menunjukkan, bahwa lembaga ("recshtsmiddel") banding, kasasi atau grasi yang berhasil adalah merupakan kekecualian yang jarang terjadi.
Lain daripada itu maka dengan diadakannya perubahan dan tambahan dalam Undang-undang Darurat ini tanah-tanah perkebunan yang dikuasai oleh Pusat Perkebunan Negara (P.P.N.) dan Kantor Urusan Perusahaan Perkebunan Republik Indonesia (P.P.R.I.).Serta tanah-tanah perkebunan bekas konversi dikeresidenan Surakarta yang kini masih diusahakan sebagai perusahaan kebun besar,dimasukkan juga kedalam perlindungan Undang-undang Darurat No.8/1954, karena mempunyai funksi dan arti yang tiada bedanya dengan tanah-tanah perkebunan lainnya yang dimaksud dalam
PENJELASAN
Pasal 1
Undang-undang Darurat itu. Demikian tanah-tanah kehutanan yang hingga kini terus menerus mengalami juga gangguan okupasi dan pengrusakan perlu pula dimasukkan kedalam perlindungan Undang-undang Darurat tersebut. - (3) Mengingat bahwa keadaannya telah amat mendesak, maka perubahan dan tambahantambahan tersebut di