PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 4 Tahun 2008 tentang KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2008 BUPATI BALANGAN, (berlaku 1 Januari 2008)
Pembukaan
Menimbang
:
- a. bahwa dalam rangka pencapaian sasaran produksi untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam rangka akselerasi peningkatan produktivitas dan mutu hasil usaha tani, Pemerintah Daerah perlu memberikan dukungan kepada petani berupa pemberian subsidi pupuk;
- b. bahwa untuk kelancaran dan pengamanan penyaluran pupuk bersubsidi, perlu mengatur mengenai kebutuhan dan Harga Eceran Tertingggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Balangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Balangan tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Balangan Tahun 2008;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821 );
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265 );
Menetapkan
:
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambagan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/OT.140/12/2007 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2008;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 03 Tahun 2008 Tentang kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian Propinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2008;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2005 tentang pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2006 Nomor 014 Seri D Nomor 02).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2008.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah adalah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan adalah Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Balangan.
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
6. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika, dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
7. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
8. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
9. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannnya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan dipengecer resmi. 10. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura. 11. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu. 12. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak. 13. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan atau udang. 14. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk an-organik (Urea, SP36,ZA,NPK) dan pupuk organik dalam negeri. 15. Pengadaan adalah kegiatan pengadaan pupuk baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun luar negeri. 16. Distributor pupuk adalah badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh Produsen pupuk untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan, dan pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi. 17. Pengecer Resmi adalah perorangan atau badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (Petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang). 18. Kelompok tani adalah kumpulan petani, pekebun, peternak dan/pembudaya ikan atau udang yang dibentuk atas dasar kesamaan lingkungan, sosial ekonomi, sumberdaya dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. 19. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pupuk didalam negeri baik untuk diperdagangkan maupun tidak. 20. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap produksi, peredaran, penyimpanan dan penggunaan agar terjamin mutu dan efektifitasnya, tidak menggganggu kesehatan dan keselamatan manusia serta kelestarian lingkungan hidup dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. 21. Prinsif enam tepat adalah Tepat Jumlah, tepat tempat, tepat jenis, tepat harga, tepat mutu dan tepat waktu. 22. Lini III adalah lokasi gudang produsen dan/atau distributor diwilayah Kabupaten yang ditunjuk dan ditetapkan oleh produsen. 23. Lini IV adalah lokai gudang Pengecer diwilayah Kecamatan dan/atau desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Distributor. ## BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI ## Pasal 2 - (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, perkebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang. - (2) Pekebun Sebagaiman dimaksud ayat (1) yaitu pekebun yang mengelola lahan maksimal Seluas 2 (dua) hektar. - (3) Pupuk berubsidi sebagaimana pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan. ## BAB III ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI ## Pasal 3 - (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mepertimbangkan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi Tahun 2008 di Kabupaten Balangan. - (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut sub Sektor, kecamatan, jenis dan jumlah kebutuhan, seperti tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I, II,III,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII, XVIII,XIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kebutuhan pupuk bersubsidi Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh petani pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan atau udang berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) atau

petani perorangan yang disetujui oleh Petugas Teknis, penyuluh atau Mantri Tani setempat.

- (4) RDKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun atas dasar rencana Kebutuhan pupuk bersubsidi oleh kelompok tani sesuai rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi untuk tanaman pangan atau standar teknis untuk tanaman perkebunan yang akan dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang.

## Pasal 4

- (1) Apabila pada suatu wilayah terjadi kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi sehingga tidak sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2), dapat dipenuhi melalui realokasi antar kecamatan.
- (2) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten Balangan ditetapkan berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Balangan.

## Pasal 5

- (1) Apabila dalam satu bulan sebaran, satu wilayah kecamatan tidak dapat menyerap dan atau kelebihan menyerap jumlah kebutuhan pupuk bersubsidi yang telah ditentukan, maka sisa dan atau kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi untuk bulan sebaran bersangkutan dapat dialokasikan dan atau mengambil ke bulan sebaran berikutnya dalam satu tahun anggaran yang sama.
- (2) Pengalokasian pupuk bersubsidi antar bulan sebaran dalam satu tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wilayah kabupaten ditetapkan berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Balangan berdasarkan kondisi riil dilapangan.

## BAB IV

## HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI

## Pasal 6

Pupuk bersubsidi sebagaiamana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik (Urea, ZA, SP36, NPK) dan pupuk organik

- (1) Pengadaan pupuk bersubsidi sebagaimana ayat (1) dilakukan oleh Produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu : PT.Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. sPupuk Iskandar Muda, dan PT. Petrokimia Gresik.

## Pasal 7

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) harus diberi label tambahan yang bertuliskan : ' Pupuk Bersubsidi Pemerintah ' ditempat yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang atau terhapus.

## Pasal 8

- (1) Pengecer Resmi harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Untuk kemasan 50 Kg, 40 Kg, atau 20 Kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan secara tunai di pengecer resmi.

- a. Pupuk Urea = Rp. 1.200,- per Kg;

- b. Pupuk ZA = Rp .1.050,- per Kg;

- c. Pupuk SP.36 = Rp. 1.550.- per Kg;

- d. Pupuk NPK Phonska (15 ; 15;15 ) = Rp. 1.750,- per Kg;

- e. Pupuk NPK Pelangi (20 : 10 : 10 ) = Rp. 1.830,- per Kg;

- f. Pupuk Kujang (30 ; 60 : 8 ) = Rp.1.560,- per Kg;

- g. Pupuk Organik = Rp.1.000,- per Kg;

## Pasal 9

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) distributor dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang sesuai lokasi sebagaimana dalam pasal 3 ayat (2).
- (2) Produsen wajib memilki dan/atau menguasai gudang lini III pada wilayah tanggung jawabnya.
- (3) Distributot wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh produsen berdasarkan prinsif 6 (enam) tepat dari lini III.
- (4) Pengecer wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai ketentuan distributor berdasarkan prinsif 6 (enam) tepat di lini IV kepada petani dan atau/kelompok tani.

## BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN

## Pasal 10

Produsen berkewajiban melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi diwilayah tanggung jawabnya.

## Pasal 11

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Balangan wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di Wilayah Kabupaten Balangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL)Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Pengamat Hama Penyakit ( POPT/PHP).

## Pasal 12

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Bupati.

## Pasal 13

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaan yang bersifat teknis akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Balangan.

## BAB VI PENUTUP

## Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Balangan.


Ditetapkan di Paringin pada tanggal 2 Juni 2008

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin pada tanggal 2 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN,