UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 42 Tahun 1954 tentang PENETAPAN BAGIAN IVA (URUSAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAN PERHITUNGAN-PERHITUNGANNYA MENGENAI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DAN JAWANTAN-JAWATAN (PEMERINTAH), YANG MEMPUNYAI PENGURUS SENDIRI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 (berlaku 31 Desember 1954)
Pembukaan
Mengingat
: pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN:
Pasal 1
Bagian IVA (Urusan Penyelenggaraan Keuangan dan Perhitunganperhitungannya mengenai Perusahaan-perusahaan dan Jawatan-jawatan (Pemerintah) yang mempunyai pengurus sendiri) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti berikut:
BAGIAN IVA
URUSAN PENYELENGGARAAN DAN PERHITUNGAN-PERHITUNGANNYA MENGENAI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DAN JAWATAN-JAWATAN (PEMERINTAH) YANG MEMPUNYAI PENGURUS SENDIRI
BAB I (Pengeluaran)
1952
1953
4A.1 Pinjaman-pinjaman uang
yang telah dibuat...
359 332 100 439 015 400
4A.1A Pinjaman-pinjaman uang
-------------
Jumlah ... 2 670 129 500
1 945 595 400
yang diberikan ...
25 000 000 10 000 000
- 4A.2 Perusahaan-perusahaan dalam arti Indonesische Bedrijvenwet ...
796 767 100 605 166 000
- 4A.3 Lembaga-lembaga ...
-
-
- 4A.4 Penyertaan ...
261 180 000 140 810 000
- 4A.5 Kewajiban-kewajiban yang timbul dari jamin- an Pemerintah ...
519 215 200 5 600 000
- 4A.6 Uang muka untuk per- lengkapan kebutuhan- kebutuhan kas ...
698 131 100 745 000 000
- 4A.7 Pengeluaran tak tersang-
ka ...
10 504 000 4 000
----------
Jumlah ... 2 670 129 500
- 1952 : Dua ribu enam ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah.
- 1953 : Seribu sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah.
- 4A.1 PENERIMAAN BERHUBUNG DENGAN PINJAMAN UANG JIKA TIDAK DISEBUT DALAM POS 4A.2 DAN POS 4A.3.
- 4A.1.1 Bunga dari uang yang telah diberikan, jika tidak disebut dalam pasal 4A.1.4.
- 4A.1.1.1 Bunga dari uang muka pada kaum majikan partikulir berhubung dengan pembayaran rehabilitasi dan pensiun yang tidak dibayar selama pendudukan Jepang, dan sebagainya.
- 2 Bunga dari uang muka pada perusahaan-perusahaan partikulir Bab I). |
| 4A.5.1.1 | Penerimaan karena pengeluaran berhubung dengan keterangan- keterangan jaminan menurut Pasal 4A.5.1 (Bab I). |
| 2 | Penerimaan karena pengeluaran berhubung dengan keterangan- keterangan jaminan menurut Pasal 4A.5.2 (Bab I). |
| 4A.6 | UANG MUKA UNTUK PERLENGKAPAN KEBUTUHAN-KEBUTUHAN KAS. |
| 4A.6.1 | Pembayaran kembali uang muka pada badan-badan dan lembaga- lembaga Pemerintah. |
| 4A.6.1.1 | Pembayaran kembali uang muka kepada Daerah-daerah yang berdiri sendiri untuk memperlengkapkan kebutuhan-kebutuhan kas sementara. |
| 2 | Pembayaran kembali uang muka pada Daerah-daerah yang berdiri sendiri berhubung dengan pembayaran rehabilitasi dan pensiun yang tidak dibayar selama pendudukan Jepang, dan sebagainya. |
| 3 | Pembayaran kembali oleh Fonds Pusat Karet uang muka guna |
4A.6.4.1 Penerimaan berhubung dengan untung tambahan 50% di atas penjualan gula (DLB).
4A.7 PENERIMAAN RUPA-RUPA.
4A.7.1
Penerimaan rupa-rupa.
- 4A.7.1.1
Jumlah uang yang dimasukkan sebagai penerimaan dalam anggaran belanja, uang mana pada waktu Indonesische Bedrijvenwet berlaku atas Perusahaan-perusahaan Pemerintah harus dibukukan sebagai uang perpindahan dan yang sebelum Indonesische Bedrijvenwet berlaku diberikan pada Perusahaanperusahaan atas beban anggaran belanja tahun-tahun sebelumnya (DLB).
- 2 Penerimaan lain-lain.
Untuk perlengkapan kebutuhankebutuhan kas bisa dikeluarkan surat-surat perbendaharaan, sehingga jumlah di dalam peredaran tidak lebih dari...
BAB II - (Penerimaan)
Pasal 2
1952 1953
4 000 000 000
8 000 000 000
BAB II - (Penerimaan)
Pasal 4
- 4A.1.1.1 Bunga dari uang muka pada kaum majikan partikulir berhubung dengan pembayaran rehabilitasi dan pensiun yang tidak dibayar selama pendudukan Jepang, dan sebagainya.
- 2 Bunga dari uang muka pada perusahaan-perusahaan partikulir Bab I). |
| 4A.5.1.1 | Penerimaan karena pengeluaran berhubung dengan keterangan- keterangan jaminan menurut Pasal 4A.5.1 (Bab I). |
| 2 | Penerimaan karena pengeluaran berhubung dengan keterangan- keterangan jaminan menurut Pasal 4A.5.2 (Bab I). |
| 4A.6 | UANG MUKA UNTUK PERLENGKAPAN KEBUTUHAN-KEBUTUHAN KAS. |
| 4A.6.1 | Pembayaran kembali uang muka pada badan-badan dan lembaga- lembaga Pemerintah. |
| 4A.6.1.1 | Pembayaran kembali uang muka kepada Daerah-daerah yang berdiri sendiri untuk memperlengkapkan kebutuhan-kebutuhan kas sementara. |
| 2 | Pembayaran kembali uang muka pada Daerah-daerah yang berdiri sendiri berhubung dengan pembayaran rehabilitasi dan pensiun yang tidak dibayar selama pendudukan Jepang, dan sebagainya. |
| 3 | Pembayaran kembali oleh Fonds Pusat Karet uang muka guna |
4A.6.4.1 Penerimaan berhubung dengan untung tambahan 50% di atas penjualan gula (DLB).
4A.7 PENERIMAAN RUPA-RUPA.
4A.7.1
Penerimaan rupa-rupa.
- 4A.7.1.1
Jumlah uang yang dimasukkan sebagai penerimaan dalam anggaran belanja, uang mana pada waktu Indonesische Bedrijvenwet berlaku atas Perusahaan-perusahaan Pemerintah harus dibukukan sebagai uang perpindahan dan yang sebelum Indonesische Bedrijvenwet berlaku diberikan pada Perusahaanperusahaan atas beban anggaran belanja tahun-tahun sebelumnya (DLB).
- 2 Penerimaan lain-lain.
Untuk perlengkapan kebutuhankebutuhan kas bisa dikeluarkan surat-surat perbendaharaan, sehingga jumlah di dalam peredaran tidak lebih dari...
1952 1953
4 000 000 000
8 000 000 000
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1954 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SUKARNO
MENTERI KEUANGAN,
ONG ENG DIE
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 1954 MENTERI KEHAKIMAN, DJODY GONDOKUSUMO CATATAN Di dalam dokumen ini terdapat
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dalam format gambar.