PERATURAN DAERAH KOTA LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJATO  PADANG PANJANG Nomor 4 Tahun 2013 tentang BANGUNAN GEDUNG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
a.
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, maka pengaturan tentang Bangunan Gedung perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk terwujudnya bangunan gedung secara tertib dan teratur sesuai dengan fungsinya, diperlukan peran masyarakat dan pembinaan dan pemerintah daerah;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.
jfengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
6. Undang-Undang 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomqf 4247);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negar^f Republik Indonesia Nomor 4437) :£M sebagaimana telah diubah kedua uM dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahull 2008 tentang Perubahan Kedua atasl Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2064I tentang Pemerintahan Daerah (Lembaraj^ Negara Republik Indonesia Tahun 2008* Nomor 59, Tambahan Lembaran Negaral Republik Indonesia Nomor 4844); ^
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004l tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132*S Tambahan Lembaran Negara Republilt Indonesia Nomor 4444); #
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007^ tentang Penataan Ruang (Lembarant Negara Republik Indonesia Tahun 2007p Nomor 68, Tambahan Lembaran NegaraH Republik Indonesia Nomor 4725); ^j
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009J tentang Perlindungan dan Pengelolaairl Lingkungan Hidup (Lembaran Negaraj Republik Indonesia Tahun 2009 Nomorl 140, Tambahan Lembaran Negaraf Republik Indonesia Nomor 5059); Jf
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 iff tentang Pembentukan Peraturan^ Perundang-undangan (Lembaran Negaraf Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,8 Tambahan Lembaran Negara Republik^ Indonesia Nomor 5234); |
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 TahunJ 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undangll Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukumlf Acara Hdana (Lembaran Negara Republikf
207|
- Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); '
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun . 2010 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/47/MPE 1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUIT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
ip
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NomoS 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman TekniS Izin Mendirikan Bangunan; vjil
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nombflp 25/PRT/M/2007 tentang PedomajKjl Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunaiffl Gedung; '.yf§
3. w 20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor^l 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Timg Ahli Bangunan Gedung; ;^||
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor|| 29/PRT/M/2007 tentang Persyaratan Teknisl Bangunan Gedung; ^
•^
22. Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 503| Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi^ Penataan Ruang Daerah; H
2. 'W 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32&gt;| Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izbi|| Mendirikan Bangunan;
3. #2. 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53·.$ Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk|| Hukum Daerali; ||
25. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-;| 04-PN.07.03 Tahun 1984 tentang | Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; -|
26. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum : Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan | Teknis Pengamanan terhadap Bahaya . Kebakaran pada Bangunan Gedung dan | Lingkungan;
J
|
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bangunan | Gedung (Lembaran Daerah Provinsi | Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 6); |
28. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah di Iingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang PanjangTahun 2006 Nomor 8 Seri E.4);
29. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 Seri E.3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2012 Seri E.2);
30. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
31. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah KotaPadang Panjang Tahun 2009 Nomor 12 Sen E.7);
32. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kota Padang Panjang (Lembaran Daer Kota Padang Panjang Tahun 2010 Norig 15 Seri D.2); |
33. Peraturan Daerah Kota Padang Panjafj Nomor 2 Tahun 2013 tentang RencaS Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panja| Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kot Padang Panjang Tahun 2012 Nomor 2 Sei E. 1). ^
vis
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH i KOTA PADANG PANJANG dan
WALIKOTA PADANG PANJANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNA] GEDUNG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksuc dengan :
1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintahan Daerah adalal penyelenggaraan urusan pemerintahan olel Pemerintah Daerah dan DPRD menurut aza; otonomi dan tugas pembantuan dengai prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistin dan prinsip Negara Kesatuan Republil Indonesia sebagaimana dimaksud dalan Undang-Undang Dasar Negara Republil Indonesia Tahun 1945.
211
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang.
6. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Panjang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Panjang.
8. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPPT, adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang Panjang.
9. Kepala KPPT, adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang Panjang.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Orma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
11. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan
-•'•};i^r-*~'-
:.::•'.-..
keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosi^^S budaya, maupun kegiatan khusus.
12. Bangunan gedung umum adalah bangunarl gedung yang fungsinya untuk kepentingaS publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsfl usaha, maupun fungsi sosialdan budaya. $&amp;*
14. Klasifikasi bangunan gedung adalahf|i klasifikasi dari fungsi bangunan gedungj| ## BAB II RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi |S
ketentuan fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, peran serta masyarakat, pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
BAB in MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan bangunan gedung sejak dari perizinan, perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, kelaikan bangunan gedung agar sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini agar:
- a. mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungan;
- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari scgi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan; dan
- c. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
Bagian Kesatu Umum
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 4
£*.&amp;•&amp;•
- (1) Fungsi bangunan gedung merupakan ketctapan pemenuhan persyaratan teknisV^ bangunan gedung, baik ditinjau dari segi tata'.T bangunan dan lingkungan maupun keandalannya serta sesuai dengan £ peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW ," Kota Padang Panjang. %
- (2) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial dan budaya, serta fungsi khusus.
- (3) Satu bangunan gedung dapat memiliki lebih dari satu fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Bagian Kedua Penetapan Fungsi Bangunan Gedung
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 5
- (1) Fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia yang meliputi rumah tinggal, rumah tinggal deret, rumah tinggal susun, dan rumah tinggal sementara/darurat.
'
V
,
jgj
^%\
\&lt;g?
^'
S
rS
- (2) Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah yang meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, dan bangunan keagamaan lainnya.
- (3) Fungsi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha yang meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, pertanian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan bangunan gedung tempat penyimpanan.
- (4) Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.
- (5) Fungsi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan unggi tingkat nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi yang meUputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan, dan bangunan sejenis yang ditetapkan oleh Menteri terkait.
- (6) Klasifikasi
- (1) Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW Kota, RDTRKP, dan/atau RTBL.
- (2) Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung diusulkan oleh pemilik bangunan gedung dalam pengajuan permohonan izin mendirikan bangunan gedung.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan fungsi dan
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 7
- (1) Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW Kota, RDTRKP, dan/atau RTBL.
- (2) Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung diusulkan oleh pemilik bangunan gedung dalam pengajuan permohonan izin mendirikan bangunan gedung.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan fungsi dan
- (1) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diklasifikasikari^
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 8
- (1) Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung^ dapat diubah melalui permohonan baru izin^i mendirikan bangunan gedung. -';||
- (2) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunanfi gedung diusulkan oleh pemilik dalam bentukS rencana teknis bangunan gedung sesuai^ dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam§| RTRW Kota, RDTRKP, dan/atau RTBL. .jm
- (3) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan^ gedung harus diikuti dengan pemenuhan^ persyaratan administratif dan persyaratan^ teknis bangunan gedung. %M
- (4) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunanj| gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah jj dalam izin mendirikan bangunan gedung,||| kecuali bangunan gedung fungsi khusus | ditetapkan oleh Menteri terkait. ||
BABV PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Bagian Kesatu Umum
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 9
- (1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.
- (2) Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi: . .
- b. status kepemilikan bangunan gedung; dan
- a. status hak atas tanah, dan/atau lzin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
- c. izin mendirikan bangunan gedung.
- (3) Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi:
- 1) Persyaratan peruntukan lokasi;
- a. Persyaratan tata bangunan dan lingkungan, terdiri atas :
- 2) Intensitas bangunan gedung;
- 4) Pengendalian dampak lingkungan untuk bangunan gedung tertentu;dan
- 3) Arsitektur bangunan gedung
- 5) Rencana tata bangunan dan lingkungan.
- b. Persyaratan keandalan bangunan gedung, terdiri atas:
- 1) Persyaratan keselamatan;
- 2) Persyaratan kesehatan;
- 3) Persyaratan kenyamanan;dan
- 4) Persyaratan kemudahan.
- (4) Persyaratan administratif dan persyaratar| teknis untuk bangunan gedung adat^L» bangunan gedung semi permanen, bangunanS gedung darurat, dan bangunan gedung yangnj dibangun pada daerah lokasi bencan^fpj ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuaffll kondisi sosial dan budaya setempat. ^^%
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 10
':':|
- (1) Dalam menetapkan persyaratan bangunarxS gedung adat sebagaimana dimaksud dalampl Pasal 8 ayat (4) dilakukan dengan§§§ mempertimbangkan ketentuan peruntukan^% tm kepadatan dan ketinggian, wujud arsitekturjlg tradisional setempat, dampak lingkungan,|S serta persyaratan keselamatan dan kesehatan|| pengguna dan lingkungannya. ij||
- (2) Dalam menetapkan persyaratan bangunan 11 gedung semi permanen dan daruratJp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayatf (4) dilakukan dengan mempertimbangkan §|L fungsi bangunan gedung yang diperbolehkan, || keselamatan dan kesehatan pengguna dan'9 lingkungan, serta waktu maksimum W^ pemanfaatan bangunan gedung yang J|f| bersangkutan. ~8| z3$&amp;
- (3) Dalam menetapkan persyaratan bangunan 3| gedung yang dibangun di lokasi bencana 1|| sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ||| (4) dilakukan dengan mempertimbangkan $1 fungsi bangunan gedung, keselamatan || pengguna dan kesehatan bangunan gedung, || dan sifat permanensi bangunan gedung yang * diperkenankan.
M
3&amp;
- (4) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud^ pada ayat (2) memuat paling sedikit halc|fi dankewajiban para pihak, luas, letak, dan*f? batas-batas tanah, serta fungsi bangunan^ gedung dan jangka waktu pemanfaatanf? tanah. *4,
Paragraf 2 Status Kepemilikan Bangunan Gedung
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 12
'$
r
- (1) Status kepemilikan bangunan gedung * dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan bangunan gedung yang dikeluarkan oleh Walikota.
- (2) Penetapan status kepemilikan bangunan^ gedung sebagaimana dimaksud pada ayat 1) ^ dilakukan pada saat proses 1MB dan/atau^ pada saat pendataan bangunan gedung, $V sebagai sarana tertib pembangunan, tertibj|j pemanfaatan dan kepastian hukum atas^fj kepemilikan bangunan gedung. ?V
- (3) Status kepemilikan rumah adat pada * masyarakat hukum adat ditetapkan oleh \ masyarakat hukum adat bersangkutan ?S
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 13
- (1) Kegiatan pendataan untuk bangunan gedung baru dilakukan bersamaan dengan proses izin mendirikan bangunan gedung untuk keperluan tertib pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung.
- (2) Kegiatan pendataan untuk bangunan yang telah berdiri dan belum memiliki izin mendirikan bangunan dilakukan oleh instansi teknis yang membidangi pemanfaatan bangunan gedung.
- (3) Pemilik bangunan gedung wajib memberikan data yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam melakukan pendataan bangunan gedung.
- (4)
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 14
:;;iil
*$*
Persyaratan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) meliputi persyaratan peruntukkan dan intensitas^ bangunan gedung, arsitektur bangunan gedung, dan persyaratan pengendalian dampak lingkungan.
Paragraf 2
Persyaratan Peruntukan dan Intensitas Bangunan Gedung
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 15
- (1) Persyaratan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 merupakan persyaratan peruntukan lokasi yang Jf bersangkutan sesuai dengan RTRW Kota,^; RDTRKP, dan/atau RTBL. .'^; i'sw-
- (2) Persyaratan intensitas bangunan gedung -i sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 3 meliputi persyaratan kepadatan, ketinggian, pi dan jarak bebas bangunan gedung yang||f ditetapkan untuk lokasi yang bersangkutan. vf
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 16
-,••$;..
- (1) Setiap mendirikan bangunan gedung, fungsinya harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang ditetapkan dalam RTRW Kota, RDTRKP, dan/atau RTBL.
- (2) Setiap mendirikan bangunan gedung di atas, dan/atau di bawah tanah, air, dan/atau prasarana dan sarana umum tidak boleh mengganggu keseimbangan lingkungan, fungsi lindung kawasan, dan/atau fungsi prasarana dan sarana umum yang bersangkutan.
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 17
- (1) Dalam hal terjadi perubahan RTRW Kota, RDTRKP dan/atau RTBL yang mengakibatkan perubahan peruntukan lokasi, fungsi bangunan gedung yang tidak sesuai dengan peruntukan yangbaru alcan disesuaikan.
- (2) Terhadap kerugian yang timbul akibat perubahan peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan penggantian yang layak kepada pemilik bangunan gedung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 18
- (1) Setiap bangunan gedung yang didirikan tidak boleh melebihi ketentuan maksimal kepadatan dan ketinggian yang ditetapkan dalam RTRW Kota, RDTRKP, dan/atau RTBL.
- (2) Persyaratan ketinggian bangunan diatur secara teknis
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 19
- (1) Setiap bangunan gedung yang didirikan tidak boleh melanggar ketentuan minimal jarak bebas bangunan gedung yang ditetapkan dalam RTRW Kota Padang Panjang, RDTRKP, dan/atau RTBL.
- (2) Ketentuan jarak bebas bangunan gedung ditetapkan dalam bentuk:
- b. jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil, jarak antar bangunan gedung, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman yang diizinkan pada lokasi yang bersangkutan, yang diberlakukan per kavling, per persil, dan/atau per kawasan.
- a. garis sempadan bangunan gedung dengan jaian, sungai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi; dan
- (3) Penetapan garis sempadan bangunan gedung dengan tepi jalan, tepi sungai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi didasarkan pada pertimbangan keselamatan dan kesehatan serta peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (4) Besarnya garis sempadan bangunan dengan tepi jalan
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 20
Persyaratan arsitektur bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi persyaratan penampilan bangunan gedung, tata ruang-dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya, serta pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 21
- (1) Penampilan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus dirancang dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah estetikabentuk, karakteristik arsitektur, dan lingkungan yang ada di sekitarnya.
-
- (2) Penampilan bangunan gedung di kawasai^l cagar budaya, harus dirancang dengan"™ mempertimbangkan kaidah pelestarian.
- (3) Penampilan bangunan gedung yang didirikanberdampingan dengan bangunan gedungyang dilestarikan, harus dirancang dengan mempertimbangkan kaidah estetika bentuk dan karakteristik dari arsitektur bangunan gedung yang dilestarikan. ·t-t-
-
*
- (4) Pemerintah Daerah dapat menetapkan kaidah-kaidah arsitektur tertentu pada bangunan gedung untuk suatu kawasan setelah mendapat pertimbangan teknis tim ahli bangunan gedung, dan'^ mempertimbangkan pendapat publik.
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 22
- (1) Tata ruang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, harus mempertimbangkan fungsi ruang, arsitektur bangunan gedung, dan keandalan bangunan gedung.
- (2) Pertimbangan fungsi ruang diwujudkan dalam efisiensi dan efektivitas tata ruang dalam.
vi ,
- (3) Pertimbangan arsitektur bangunan gedung diwujudkan dalam pemenuhan tata ruangdalam terhadap kaidah-kaidah arsitektur bangunan gedung secara keseluruhan.
"
^
'"'
- (4) Pertimbangan keandalan bangunan gedung S diwujudkan dalam pemenuhan persyaratan ^ keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan tata ruang-dalam.
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 23
- (1) Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan gedung dan ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya.
- (2) Pertimbangan terhadap terciptanya ruang luar bangunan gedung dan ruang terbuka hijau diwujudkan dalam pemenuhan persyaratan daerah resapan, akses penyelamatan, sirkulasi kcndaraan dan manusia, serta terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana di luar bangunan gedung.
Paragraf 4 Persyaratan Khusus Arsitektur
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 24
- (1) Yang termasuk golongan bangunan umum adalah :
- a. bangunan tempat pertemuan umum yang dipergunakan untuk peribadatan, kesenian, olah raga, atau perjumpaan sejenisnya;
- b. bangunan tempat pertemuan umum yang dipergunakan untuk rekreasi;dan
- c. bangunan tempat pertemuan umum yang dipergunakan untuk perpindahan jasa transportasi / angkutan umum.
- (2) Setiap bangunan / kompleks bangunan
y
*
harus mempunyai tempat parkir kendaraaniXil dan / atau tempat pemberhentian kendaraan^^ umum yang memenuhi syarat sebagaimana?'"ditentukan tersendiri dan tidak membebaniVft pada jalan disekelilingnya. )£&gt;
- (3) Setiap bangunan harus memberikan petunjuk secara jelas tentang :
- a. cara menyelamatkan diri dari bahaya *, kebakaran; ** \
- b. cara menghindari bahaya kebakaran;
, *
- c. cara mengetahui sumber kebakaran; dan
- d. cara mencegah bahaya kebakaran.
- (4) Setiap bangunan harus memiliki pintu bahaya dengan ketentuan lebar sedemikaan rupa sehingga mampu mengosongkan ruang /bangunan dalam keadaan penuh tidak lebih dari 5 menit.
- (5) Setiap bangunan harus mempunyai jarak bangunan dengan bangunan disekitarnya vsekurang-kurangnya lima meter.
•
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 25
- (1) Yang termasuk golongan bangunan perdagangan dan jasa adalah :
- a. bangunan dilakukan penjualan jasa; dan
^\
- b. bangunan tempat dilakukan transaksi jual beli secara langsung.
- (2) Setiap bangunan yang merupakan pusat kegiatan harus mempunyai tempat parkir A kendaraan dan/atau tempat penghentian^j&amp;\ kendaraan umum yang memenuhi syarat *jg3 dan ditentukan sendiri serta tidak memiliki t$H jalan sekelilingnya. *#n
\
Yang termasuk bangunan industri adalah semua bangunan tempat dilakukan pengolahan bahan mentah, bahan setengah jadi menjadi bahan jadi yang bersifat konsumtif dalam jumlah yang banyak atau terbatas.
Setiap bangunan/kompleks bangunan pendidikan harus mempunyai tempat parkir kendaraan yang memenuhi syarat dan tidak membebanijalan di sekitarhya. (3) Setiap bangunan pendidikan harus memiliki jarak bangunan dengan bangunan di sekitarnya sekurang-kurangnya lima meter. (4) Setiap bangunan pendidikan harus memiliki pintu/tangga bahaya / darurat dan tangga darurat untuk bisa mengevakuasi penghuni jika terjadi gempa / kebakaran.
Yang termasuk bangunan pendidikan adalah ' bangunan tempat dilakukan kegiatan pendidikan formal dannon formal.
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 27
(2) Setiap bangunan/kompleks bangunan pendidikan harus mempunyai tempat parkir kendaraan yang memenuhi syarat dan tidak membebanijalan di sekitarhya. (3) Setiap bangunan pendidikan harus memiliki jarak bangunan dengan bangunan di sekitarnya sekurang-kurangnya lima meter. (4) Setiap bangunan pendidikan harus memiliki pintu/tangga bahaya / darurat dan tangga darurat untuk bisa mengevakuasi penghuni jika terjadi gempa / kebakaran.
(1) Yang termasuk bangunan pendidikan adalah ' bangunan tempat dilakukan kegiatan pendidikan formal dannon formal.
dan bersambung dengan ketentuan harus memasang alat pencegah menjalarnya kebakaran dari dan kebangunan lam. (4) Setiap bangunan harus memiliki pintu/tangga darurat untuk bisa mengevakuasi penghuni jika terjadi gempa/kebakaran.
(3) Setiap bangunan dapat diletakkan berderet
- (2) Termasuk dalam jenis bangunan ini adal^jS tempat penyimpanan barang dalam jumiaM^ banyak atau terbatas. :^^
- (3) Setiap bangunan/kompleks industnM bangunan harus mempunyai tempat parl&amp;|jl| kendaraan yang memenuhi syarat dan tidaJcill membebani jalan di sekitamya. ··"^||§
- (4) Setiap bangunan industri harus memiUJaip jarak bangunan dengan bangunan dij|f| sekitamya sekurang-kurangnya lima meter. -:||ff
- (5) Setiap bangunan industri harus memilikil|S pintu/tangga darurat untuk bisa^H mengevakuasi penghuni jika terjadi gempa./|J| kebakaran. 'MM
- (6) Setiap bangunan industri harus memiliki||S sistem pengolahan air limbah. ^flff
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 28
'.S^S
- (1) Yang termasuk bangunan kelembagaan adalah bangunan tempat dilakukan kegiatan ^p? yang berhubungan dengan perkantoran,Jg bidang kesehatan atau perawatan sosial dan J^ bidang telekomunikasi. "§p]
.-;.t^lfL-
- (2) Setiap bangunan/kompleks bangunan ^ kelembagaan harus mempunyai tempat £; parkir kendaraan yang memenuhi syarat dan ;3p tidak membebani jalan di sekitamya. .^||
•
^#l&amp;
- (3) Setiap bangunan kelembagaan harus |||| memiliki jarak bangunan dengan bangunan *|j|jj di sekitamya sekurang-kurangnya lima §jM meter. :^Sp
•#9S
85
- (4) Setiap bangunan kelembagaan hams memiliki pintu/tangga darurat untuk bisa mengevakuasi penghuni jika terjadi gempa/kebakaran.
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 29
- (1) Yang termasuk bangunan mmah tinggal adalah bangunan tempat tinggal milik perseorangan atau badan sosial / badan hukum atau pemerintah, dan bangunan yang disewakan pada pihak lain.
- (2) Setiap bangunan mmah tinggal hams memiliki jarak bangunan dengan bangunan di sekitamya sekurang -kurangnya satu meter atau karena pertimbangan lain dapat berdempet.
- (3) Ketentuan mengenai 'jarak bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota
Paragraf5 Persyaratan Pengendalian Dampak Lingkungan
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 30
- (1) Penerapan persyaratan pengendalian dampak lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 hanya berlaku bagi bangunan gedung yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
- (2) Setiap mendirikan bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting, harus didahului dengan menyertakan analisis
mengenai dampak lingkungan sesuai dengs^S peraturan perundang-undangan di pengelolaan lingkungan hidup.
Paragraf 6 Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 31
- (1) RTBL merupakan pengaturan persyaratan^| tata bangunan sebagai tindak lanjut RTRwSl kota dan/atau RDTRKP, digunakan dalaaSp pengendalian pemanfaatan ruang suatul|| kawasan dan sebagai panduan rancangarilfi kawasan untuk mewujudkan kesamanl| karakter serta kualitas bangunan gedung^ljl dan lingkungan yang berkelanjutan. ^
- (2) RTBL memuat materi pokok ketentuan!*' program bangunan dan lingkungan, rencanal umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana^ dan pedoman pengendalian pelaksanaan. ^
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 32
- (1) RTBL disusun oleh Pemerintah Daerahjj|j
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 33
- (1) Bangunan gedung yang dibangun di atas dan/atau di bawah tanah, air, atau prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) pengajuan permohonan izin mendirikan bangunan gedungnya dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pihakyangberwenang.
- (2) 1MB untuk pembangunan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 34
- (1) Pembangunan bangunan gedung di bawah tanah yang melintasi prasarana dan/atau sarana umum sebagaimana dalam Pasal 33 harus:
- a. sesuai dengan RTRW kabupaten/kota, RDTRKP, dan/atau RTBL;
- b. tidak untuk fungsi hunian atau tempat tinggal; -j*
- c. tidak mengganggu fungsi sarana dan r prasarana yang berada di bawah tanah;
S
- d. memenuhi persyaratan kesehatan sesuai J. fungsi bangunan gedung;
- e. memiliki sarana khusus untuk f kepentingan keamanan dan keselamatan ^; bagi pengguna bangunan gedung; dan ^
- f. mempertimbangkan daya dukung lingkungan.
f;[
- (2) Pembangunan bangunan gedung di bawah dan/atau di atas air sebagaimana dimaksud'% dalam Pasal 33 harus:
- a. sesuai dengan RTRW kabupaten/kota, RDTRKP, dan/atau RTBL;
:L
- b. tidak mengganggu keseimbangan ^ lingkungan, dan fungsi lindung kawasan; v*;
]|
- c. tidak menimbulkan perubahan arus air^ yangdapatmerusak lingkungan; f§
- e. telah mempertimbangkan faktorJJI keselamatan, kenyamanan, kesehatan,4j|
- d. tidak menimbulkan pencemaran; dan
^ft
dan kemudahan bagi pengguna bangunan gedung.
- (3) Pembangunan bangunan gedung di atas prasarana dan/atau sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 harus:
- a. sesuai dengan RTRW kabupaten/kota, RDTRKP, dan/atau RTBL;
- b. tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana yang berada di bawahnya dan/atau di sekitamya;
- c. tetap
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 35
yp
Persyaratan keandalan bangunan gedung t sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) |, meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, £:; kenyamanan, dan kemudahan.
Paragraf 2 Persyaratan Keselamatan
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 36
Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk;, mendukung beban muatan, serta kemampuan '$; bangunan gedung dalam mencegah dan§. menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir.
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 37
- (1) Struktur setiap bangunan gedung harus-^ direncanakan kuat/kokoh, dan stabil dalam f^ memikul beban/kombinasi beban dan '§ memenuhi persyaratan kelayanan ^ (serviceability) selama umur layanan yang ^ direncanakan dengan mempertimbangkan ;^ fungsi bangunan gedung, lokasi, keawetan,^: dan kemungkinan pelaksanaan ^ konstruksinya. T
- (2) Kemampuan memikul beban diperhitungkan % terhadap pengaruh-pengaruh aksi sebagai|||j
247V
- akibat dari beban-beban yang mungkin bekerja selama umur layanan struktur, baik beban muatan tetap maupun beban muatan sementara yang timbul akibat gempa dan angin.
- (3) Dalam perencanaan struktur bangunan gedung terhadap pengaruh gempa, semua unsur struktur bangunan gedung, baik bagian dari sub struktur maupun struktur gedung, harus diperhitungkan mampu memikul pengaruh gempa sesuai dengan zona gempanya.
- (4) Struktur bangunan gedung hams direncanakan secara detail dan dilaksanakan sedemikian rupa sehingga pada kondisi pembebanan yang melampaui pembebanan maksimum yang direncanakan, apabila terjadi keruntuhan kondisi struktumya masih dapat memungkinkan pengguna bangunan gedung menyelamatkan diri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mcngenai pembebanan, ketahanan terhadap gempa bumi dan/atau angin, dan perhitungan struktumya mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 38
- (1) Setiap bangunan gedung, kecuali mmah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana, harus dilindungi terhadap bahaya kebakaran dengan sistem proteksi pasif dan proteksi aktif.
- (2) Penerapan sistem proteksi pasif didasarkan
i
.
pada fungsi bangunan gedung, klasifikasirisiko kebakaran, geometri ruang, bah^S bangunan terpasang, dan/atau jumlah darf kondisi penghuni dalam bangunan gedung. Jf "-3SW
- ··-MM (3) Penerapan sistem proteksi aktif didasarkanfll pada fungsi, klasifikasi, luas, ketmggian'JS volume bangunan, dan/atau jumlah dan^ kondisi penghuni dalam bangunan gedung. 'jjjft
- (4) Setiap bangunan gedung dengan nongsi,f|§ klasifikasi, luas, jumlah lantai, dan/atau^ dengan jumlah penghuni tertentu hamsiP memiliki unit manajemen pengamanan f^j kebakaran. .^1
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata caraif perencanaan, pemasangan, dan'^ pemeliharaan sistem proteksi pasif dan1g| proteksi aktif serta penerapan manajemen 'jj$ pengamanan kebakaran mengikuti pedoman'Jf dan standar teknis yang berlaku.
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 39
- (1) Setiap bangunan gedung yang
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 40
- (1) Setiap bangunan gedung yang dilengkapi dengan instalasi listrik termasuk sumber daya listriknya hams dijamin aman, andal, dan ramah lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pemasangan, pemeriksaan dan pemeliharaan instalasi listrik mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 41
- (1) Setiap bangunan gedung untuk kepentingan umum, atau bangunan gedung fungsi khusus hams dilengkapi' dengan sistem pengamanan yang memadai untuk mencegah terancamnya keselamatan penghuni dan harta benda akibat bencana bahan peledak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pemasangan, pemeliharaan instalasi sistem pengamanan mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.
Paragraf 3 Persyaratan Kesehatan
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 42
Persyaratan. kesehatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi persyaratan sistem penghawaan, pencahayaan, sanitasi, dan penggunaan bahan bangunan gedung.
.i,';,:,j;'.
.
.-^
- (1) Untuk memenuhi persyaratan sistenijp; penghawaan, setiap bangunan gedung harusfi mempunyai ventilasi alami dan/atau1l| ventilasi mekanik/buatan sesuai dengari||§ fungsinya. .$fg
- (2) Bangunan gedung tempat tinggal, bangunan 1&amp; gedung pelayanan kesehatan khususnya''* ruang perawatan, bangunan gedung pendidikan khususnya ruang kelas, dan J£ bangunan gedung pelayanan umum lainnyaifr harus mempunyai bukaan permanen, kisi-.:,&amp;.. kisi pada pintu dan jendela dan/atau-8|, bukaan permanen yang dapat dibuka untuk;j&amp; kepentingan ventilasi alami. -i'M-i
.-:*i;
••:$?'.•
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 43
- (1) Ventilasi alami sebagaimana dimaksud;^dalam Pasal 43 ayat (1) hams memenuhi 'M ketentuan bukaan permanen, kisi-kisi pada Jffcpintu dan jendela, sarana lain yang dapat ^g dibuka dan/atau dapat berasal dari ruangan jj£ yang bersebelahan untuk memberikan'."$j$ sirkulasi udara. S;
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 44
.-:*i;
••:$?'.•
- (1) Ventilasi alami sebagaimana dimaksud;^dalam Pasal 43 ayat (1) hams memenuhi 'M ketentuan bukaan permanen, kisi-kisi pada Jffcpintu dan jendela, sarana lain yang dapat ^g dibuka dan/atau dapat berasal dari ruangan jj£ yang bersebelahan untuk memberikan'."$j$ sirkulasi udara. S;
'-"**'»•
- (2) Ventilasi mekanik/buatan sebagaimanafL dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) harus" disediakan jika ventilasi alami tidak dapat memenuhi syarat. #.;
- (3) Penerapan sistem ventilasi sebagaimana W&amp; dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hains':|j§ dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan energi dalam bangunan gedung. ssffi
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem ventilasi alami dan mekanik/buatan pada bangunan gedung mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 45
- (1) Untuk memenuhi persyaratan sistem pencahayaan, setiap bangunan gedung harus mempunyai pencahayaan alami dan/atau pencahayaan buatan, termasuk pencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya.
- (2) Bangunan gedung tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan bangunan pelayanan umum harus mempunyai bukaan untuk pencahayaan alami.
- (3) Pencahayaan alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus optimal, disesuaikan dengan fungsi bangunan gedung dan fungsi masing-masing ruang di dalam bangunan gedung.
- (4) Pencahayaan buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus direncanakan
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 46
Untuk memenuhi persyaratan sistem sanitasi,' setiap bangunan gedung. harus dilengkapi, dengan sistem air bersih, sistem pembuangan air kotor dan/atau air limbah, kotoran/tinja dan sampah, serta penyaluran air hujan.
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 47
?
- (1) Sistem air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan sumber air bersih dan sistem distribusinya.
IS
:£-••'
Wi.,
- (2) Sumber air bersih dapat diperoleh dari||| sumber air berlangganan dan/atau sumber^ air lainnya yang memenuhi persyaratanJj§| kesehatan sesuai dengan peraturanj perundang-undangan. -lMI&amp;
- (3) Perencanaan sistem distribusi air bersih dalam bangunan gedung harus memenuhi debit *^air dan tekanan minimal yang disyaratkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem air bersih pada bangunan gedung mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku, serta dapat mewujudkan bangunan yang ramah lingkungan.
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 48
- (1) Sistem pembuangan air kotor dan/atau air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat bahayanya. »'
- (2) Pertimbangan jenis air kotor dan/atau air limbah diwujudkan dalam bentuk r^inilihan sistem pengaliran/pembuangan dan penggunaan peralatan yang dibutuhkan, serta bebas dari pencemaran lingkungan.
- (3) Pertimbangan tingkat bahaya air kotor dan/atau air limbah diwujudkan dalam bentuk sistem pengolahan dan pembuangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem pembuangan air kotor dan/atau air limbah pada bangunan gedung mengikuti pedoman dan standar teknis yang
berlaku.
.J||
- (1) Sistem pembuangan kotoran/tinja melalui j$n septictank dan sampan melalui bak sampah ff|l sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 51-; harus direncanakan dan dipasang dengan j^i mempertimbangkan fasilitas penampungan dan jenisnya. | ·A'&gt;
- (2) Pertimbangan fasilitas penampungan fe diwujudkan dalam bentuk penyediaan 3^J tempat penampungan kotoran dan sampah Cj pada masing-masing bangunan gedung, yang diperhitungkan
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 50
fy
- (1) Sistem penyaluran air hujan sebagaimana ^i] dimaksud dalam Pasal 44 harus %: direncanakan dan dipasang dengan ^ mempertimbangkan ketinggian permukaan1||| air tanah, permeabilitas tanah, ' " *'« ketersediaan jaringan lingkungan/kota. drainase
- (2) Setiap bangunan gedung dan pekarangannya hams dilengkapi dengan sistem penyaluran airhujarir
- (3) Kecuali untuk daerah tertentu, air hujan hams diresapkan ke dalam tanah pekarangan dan/atau dialirkan ke sumur resapan sebelum dialirkan ke jaringan drainase lingkungan/kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Bila belum tersedia jaringan drainase kota ataupun sebab lain yang dapat diterima, maka penyaluran air hujan hams dilakukan dengan cara lain yang dibenarkan oleh instansi yang berwenang.
- (5) Sistem penyaluran air hujan hams dipelihara untuk mencegah terjadinya endapan dan penyumbatan pada saluran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem penyaluran air hujan pada bangunan gedung mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 51
- (1) Untuk memenuhi persyaratan penggunaan bahan bangunan gedung, setiap bangunan gedung harus menggunakan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan gedung dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- (2) Penggunaan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan gedung harus tidak mengandung bahan-bahan berbahaya/ beracun bagi kesehatan, dan aman bagi pengguna bangunan gedung.
- (3) Penggunaan bahan bangunan yang tidak berdampak negatif terhadap lingkungan harus:
- a. menghindari timbulnya efek silau dan pantulan bagi pengguna bangunan gedung lain, masyarakat, dan lingkungan sekitamya;
- b. menghindari timbulnya efek peningkatan suhu lingkungan di sekitamya;
- c. mempertimbangkan prinsip-piinsip konservasi energi; dan
- d. mewujudkan bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya.
- (4) Pemanfaatan dan penggunaan bahan bangunan lokal harus sesuai dengan kcbutuhan dan
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 52
Persyaratan kenyamanan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar
ruang, kondisi udara dalam ruang, pandangan, serta tingkat getaran dan tingkat kebisingan.
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 53
- (1) Untuk mendapatkan kenyamanan ruang gerak dalam bangunan gedung, penyelenggara bangunan gedung harus mempertimbangkan:
- a. fungsi ruang, jumlah pengguna, perabot/peralatan, aksesibilitas ruang, di dalam bangunan gedung; dan
- b. persyaratan keselamatan dan kesehatan.
- (2) Untuk mendapatkan kenyamanan hubungan antar ruang, penyelenggara bangunan gedung harus mempertimbangkan:
- a. fungsi ruang, aksesibilitas ruang, dan jumlah pengguna dan perabot/ peralatan di dalam bangunan gedung;
- b. sirkulasi antar ruang horizontal dan vertikal; dan
- c. persyaratan keselamatan dan kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang pada bangunan gedung mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 54
- (1) Untuk mendapatkan kenyamanan kondisi udara ruang di dalam bangunan gedung, penyelenggara bangunan gedung harus mempertimbangkan temperatur dan kelembaban.
- (2) Untuk mendapatkan tingkat temperatur dan'f* kelembaban udara di dalam ruangan dapat^ dilakukan dengan pengkondisian udara% dengan mempertiinbangkan: J^'~l
2. a., fungsi bangunan gedung/ruang, jumlah^S pengguna, letak, volume ruang, jenis S. peralatan, dan penggunaan bahan^h1 bangunan; 'h§'
- b. kemudahan pemeliharaan dan perawatan; S dan ;,:
- c. prinsip-prinsip penghematan energi dan'M . kelestarian lingkungan. J$.
:
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara"-* perencanaan, pemasangan, dan, fc pemeliharaan kenyamanan kondisi udara'^ pada bangunan gedung mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.
'
S^\
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 55
i^'\
- (1) Untuk mendapatkan kenyamanan j$fc\ pandangan, penyelenggara bangunan gedung"^ harus mempertimbangkan kenyamanan v£ pandangan dari dalam bangunan ke luar dan-J£ dari luar bangunan ke ruang-ruang tertentuJ; dalam bangunan gedung. ^
- (2) Untuk mendapatkan kenyamanan^ pandangan dari dalam bangunan ke luar, J^ penyelenggara bangunan gedung harus ^ mempertimbangkan: '#
- a. gubahan massa bangunan, rancangan^g bukaan, tata ruang-dalam dan luar^a bangunan, dan rancangan bentuk luarjllj bangunan;
- b. pemanfaatan potensi ruang luar bangunan|pi gedung dan penyediaan ruang terbukaj|
:-it*a
- hijau; dan
- c. pencegahan terhadap gangguan silau dan pantulan sinar.
- (3) Untuk mendapatkan kenyamanan pandangan dari luar ke dalam bangunan, penyelenggara bangunan gedung hams memrjertimbangkan:
- a. rancangan bukaan, tata ruang-dalam dan luar bangunan, dan rancangan bentuk luar bangunan gedung; dan
- b. keberadaan bangunan gedung yang ada dan/atau yang akan ada di sekitamya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan kenyamanan pandangan pada bangunan gedung mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 56
- (1) Untuk mendapatkan tingkat kenyamanan terhadap getaran pada bangunan gedung, penyelenggara bangunan gedung harus mempertimbangkan jenis kegiatan, penggunaan peralatan, dan/atau sumber getar lainnya baik yang berada pada bangunan gedung maupun di luar bangunan gedung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan tingkat kenyamanan terhadap getaran pada bangunan gedung mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 57
- (1) Untuk mendapatkan tingkat kenyamanan terhadap kebisingan pada bangunan gedung,
penyelenggara bangunan gedung harus" mempertimbangkan jenis kegiatan " penggunaan peralatan, dan/atau sumber bising lainnya baik yang berada pada bangunan gedung maupun di luar bangunan gedung.
- (2) Setiap bangunan gedung dan/atau kegiatan yang karena fungsinya menimbulkan dampak kebisingan terhadap lingkungannya dan/atau terhadap bangunan gedung yang telah ada, hams meminimalkan kebisingan yang ditimbulkan sampai dengan tingkat yang diizinkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan tingkat kenyamanan terhadap kebisingan pada bangunan gedung mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.
Paragraf 5
Persyaratan Kemudahan
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 58
Persyaratan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung.
&lt;[
I
J
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 59
- (1) Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung sebagaimana'; dimaksud dalam Pasal 58 meliputi j^ tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang ^ mudah, aman, dan nyaman termasuk bagji|| #*
261
- penyandang cacat dan lanjut usia.
- (2) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas harus mempertimbangkan tersedianya hubungan horizontal dan vertikal antar ruang dalam bangunan gedung, akses evakuasi, termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia.
- (3) Kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 disesuaikan dengan fungsi bangunan gedung dan persyaratan lingkungan lokasi bangunan gedung.
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 60
- (1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan kemudahan hubungan horizontal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) berupa tersedianya pintu dan/atau koridor yang memadai untuk terselenggaranya fungsi bangunan gedung tersebut.
- (2) Jumlah, ukuran, dan jenis pintu, dalam suatu ruangan mrjertimbangkan
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 61
^
- ' 'gy. (1) Setiap bangunan gedung bertingkat harus^ menyediakan sarana hubungan vertikal antar lantai yang memadai untuk! terselenggaranya fungsi bangunan gedung? tersebut berupa tersedianya tangga, ram, lifi tangga berjalan/ eskalator, dan/atau lantai berjalan/travelator. #
- (2) Jumlah, ukuran, dan konstruksi sarana i hubungan vertikal hams
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 62
- (1' ^etiaP bangunan gedung, kecuali mmah unggal tunggal dan mmah deret sederhana, hams menyediakan sarana evakuasi yang meUputi sistem peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi yang dapat menjamin kemudahan pengguna bangunan gedung untuk melakukan evakuasi dari dalam bangunan gedung secara aman apabila terjadi bencana atau keadaan darurat.
I
|
f
f
I
f
I
J
|
•••'4 ,"&lt;."=
^
- (2) Penyediaan sistem peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung, jumlah dan kondisi pengguna bangunan gedung, serta jarak pencapaian ke tempat yang aman.
- (3) Sarana pintu keluar darurat dan jalur evakuasi harus dilengkapi dengan tanda arah yang mudah dibaca dan jelas.
- (4) Setiap bangunan gedung dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai, dan/atau jumlah penghuni dalam bangunan gedung tertentu hams memiliki manajemen penanggulangan bencana atau keadaan darurat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan sarana evakuasi mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 63
- (1) Setiap bangunan gedung, kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana, harus menyediakan fasilitas dan aksesibilitas untuk menjamin terwujudnya kemudahan bagi penyandang cacat dan lanjut usia masuk ke dan keluar dari bangunan gedung serta beraktivitas dalam bangunan gedung secara mudah, aman, nyaman dan mandiri.
- (2) Fasilitas dan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi toilet, tempat parkir, telepon umum, jalur pemandu, rambu dan marka, pintu, ram,
\iA£J.',:-'"
I
f;
I;
'f
M
I?
J
!
:'..•
u
?:
,
;,
:
f^Sf' dan mb*&amp; Penyandang cacat dl| lanjut usia. &amp; ^1
- ?3M (3) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitlf disesuaikan dengan fangs*, luas, daH ketinggian bangunan gedung. 3§f
- ·»1S1 (4) Ketentuan tentang ukuran, konstruksii jumlah fasilitas dan aksesibilitas bat penyandang cacat mengikuti ketentuatfl SakuPed°man dan Standar tekn* yangj
'•'•':'ftt
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 64
"-$
- (1) SetiaP bang^nan gedung untuk kepentmganfl umum hams menyediakan kelengkapml prasarana dan sarana pemanfaatenf bangunan gedung, meliputi ruang ibadah W ruang ganti, mang bayi, toilet, tempat parkir! I tempat sampah, serta fasilitas komrniikasff dan informasi untuk memberikari^l kemudahan bagi pengguna bangunanll gedung dalam beraktivitas dalam bangunan 1 gedung. 8 |
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana disesuaikan dengan fungsi dan luas bangunan gedung, serta jumlah pengguna bangunan gedung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan dan pemeliharaan kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan bangunan gedung mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Bagian Kesatu Pembangunan
Paragraf 1
Umum
BAB VI - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 65
- (1) Pembangunan bangunan gedung diselenggarakan melalui tahapan perencanaan teknis dan pelaksanaan beserta pengawasannya.
- (2) Pembangunan bangunan gedung wajib dilaksanakan secara tertib adniinistratif dan teknis untuk menjamin keandalan bangunan gedung tanpa menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
- (3) Pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti kaidah pembangunan yang berlaku, terukur, fungsional, prosedural, dengan mempertimbangkan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap perkembangan arsitektur, ilmu pengetahuan dan teknologi.
Paragraf 2 Perencanaan Teknis
BAB VI - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 66
- (1) Perencanaan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63
.
-
-
- ayat (1) dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan bangunan gedung yang memiliki sertifikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lingkup pelayanan jasa perencanaan teknis bangunan gedung meliputi:
- a. penyusunan konsep perencanaan;
- prarencana; b.
- pengembangan rencana; c.
- rencana detail; d.
- pembuatan dokumen pelaksanaan konstruksi; e.
- pemberian
PENJELASAN
Pembukaan
dan evaluasi pengadaan jasa pelaksanaan; i.
- pengawasan berkala pelaksanaan konstruksi bangunan gedung; dan g.
- penyusunan petunjuk pemanfaatan bangunan gedung. h.
- (3) Perencanaan teknis bangunan gedung dilakukan berdasarkan kerangka acuan kerja dan dokumen ikatan kerja.
- (4) Perencanaan teknis harus disusun dalam suatu dokumen rencana teknis bangunan gedung berdasarkan persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam
PENJELASAN
Pasal 16
sampai dengan Pasal 62, kecuali Pasal 14, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 41, Pasal 51, Pasal 57 dan Pasal 58 sesuai dengan lokasi, fungsi, dan klasifikasi bangunan gedung. - (5) Dokumen rencana teknis bangunan gedung berupa rencana-rencana teknis arsitektur, struktur dan konstruksi, mekanikal dan elektrikal, pertamanan, tata ruang-dalam, - dalam bentuk gambar rencana, gambar detail pelaksanaan, rencana kerja dan syarat-syarat adniinistratif, syarat umum dan syarat teknis, rencana anggaran biaya pembangunan, dan/atau laporan perencanaan. - (6) Pengadaan jasa perencanaan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelelangan, pemilihan langsung, penunjukan langsung, atau sayembara. - (7) Hubungan kerja antara penyedia jasa perencanaan teknis dan pemilik bangunan gedung harus dilaksanakan berdasarkan ikatan kerja yang dituangkan dalam perjanjian tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (.
PENJELASAN
Pasal 67
- (1) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) diperiksa, dinilai, disetujui, dan disahkan untuk memperoleh izin mendirikan bangunan gedung. - (2) Pemeriksaan dokumen rencana teknis dilaksanakan dengan mempertimbangkan kelengkapan dokumen sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung. - (3) Penilaian dokumen rencana teknis dilaksanakan dengan melakukan evaluasi