PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN KEPADA BANK SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG (berlaku 28 Agustus 2017)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN KEPADA BANK SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dalam rangka menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan kepada Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan kepada Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
- Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Menetapkan
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN KEPADA BANK SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
7. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hal-hal lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Badan Usaha, dan/atau pemanfaatan Modal Daerah oleh Badan Usaha dengan suatu imbalan tertentu.
9. Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut Bank Sumsel Babel adalah Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung Cabang Muaradua.
10. Corporate Social Responsibility yang selanjutnya disebut CSR adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada.
Bagian Kedua Maksud dan Tujuan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Maksud dan Tujuan penambahan penyertaan modal kepada Bank Sumsel Babel untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, menumbuhkembangkan potensi daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dalam rangka menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan asli daerah.
BAB II - PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 3
- (1) Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000.000,(Lima belas milyar rupiah) dianggarkan dalam APBD.
- (2) Sumber dana penyertaan modal daerah bersumber dari APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan APBD Tahun Anggaran 2021.
- (3) Penyertaan modal kepada Bank Sumsel Babel bersifat permanen.
- (4) Penyertaan modal kepada Bank Sumsel Babel sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
BAB II - PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 4
- (1) Akumulasi penyertaan modal sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 pada Bank Sumsel Babel sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).
- (2) Besaran Penambahan penyertaan modal yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
- a. APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- b. APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 3.000.000.000,(tiga milyar rupiah);
- c. APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 3.000.000.000,(tiga milyar rupiah);
- d. APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 3.000.000.000,(tiga milyar rupiah);
- e. APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 3.000.000.000,(tiga milyar rupiah).
HAK DAN KEWAJIBAN
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5
- (1) Pemerintah Kabupaten berhak memperoleh bagian laba usaha dari Bank Sumsel Babel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bank Sumsel Babel berhak mendapat dukungan berupa modal usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 6
- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban memberikan penyertaan modal usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 3.
- (2) Bank Sumsel Babel berkewajiban mengelola modal usaha yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten ## BAB IV
PELAPORAN
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7
- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban dana penyertaan modal daerah harus disampaikan oleh Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Muaradua kepada Bupati dan DPRD secara periodik.
- (2) Laporan pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan Pemerintah Kabupaten atas pelaksanaan APBD.
- (3) Bentuk laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Sumsel Babel.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 8
Bilamana Bank Sumsel Babel tidak memberikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dikenakan sanksi administratif.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 9
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dapat berupa :
- a. Peringatan tertulis;
- b. Penangguhan pencairan.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 10
Atas dasar penyertaan modal Pemerintah Kabupaten kepada Bank Sumsel Babel, Bupati dan DPRD dapat melakukan pembinaan monitoring dan/atau pengawasan.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 11
Pasal 11
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Kepada Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2012 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 11
Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Muaradua Pada tanggal 28 Agustus 2017 BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN, dto POPO ALI MARTOPO

Penetapan: Diundangkan di Muaradua Pada tanggal 28 Agustus 2017 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, dto H. ROMZI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : (2/OKUS/2017)