Unknown Unknown Nomor 19 Tahun 1945 tentang Penydcngganum Negara yang 8"raih dan Bcbas Korupsi, Koluai dan Ncpotimne (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 999 Nomor 75, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik lndonesie.Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor l Tahun 2000 tcntang Pcngcaahan !LO Convention Nomor 182 Conoemlng fhe Prohibition and bnmedlale Aman fer Eliminmwn of the Worsf Forms of Child Labour (Konvcrud !LO Nomor 182 Mengm,ai Pl!!arangan den Tindakan S II "' Penghapusan Bentuk-bentuk Pckcrjaen Terbun&gt;k Untuk Anak) (Lembaran Negara Rcpublik lndon"'8ia Tahun 2000 Hornor 30, Tambahan Lcmbaran Negara Republik lndoncsla. Nomor 3941); 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serlka.t Buruh {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, 'l'ambebem Lembenm Ne!l"'!l Republik lndonem!l Nomor 3989); 6. tTndang-Undang Nornor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Ana.I&lt;. (Lembaran Negara Republik Indoru,sia Tahun 2002 Nomor 109,Tambahan Lembiuan Negara Republik Indonesia. Nomor 4235); 7. tTndang-llndang N"&lt;Jmor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga-kerjaan {Lemberan Negara. Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Nega,a Republik Indonesia Nomor 4279); 8. Undeng-llndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Peraeliaihan Hubungan industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik lr&gt;donesie. Nomor 4356); 9. tTnd,mg-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Pcrlindungan Tenaga Kcrja lndonem!l di Luar Negeri {Lemban,n Ne!l"'!l Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445); 10. Undang-UndangNomor 12 Tllhun 2011 tentang Pembentukem Pe:ratunm Perundang-uruhmgan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambehan Lembenm Negara Republik Indonesia Nomot 5234); 11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipi\ Negara {Lembsnm Negara Republik lndoneo.ia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 12. {'ndang-Undang Nomor 23 Tuhun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik htdonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 5587) ..-bageirnana telah beberapa kali, terakhlr dcnpn Undang-Undang Nomor 9 'l'llhun 2015 tentang Perubahan Kc,dua a.tu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dru,:rah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 5679); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pclakaanaan Kitab Undang-Undang Hulrum Acara Pidana {Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia. Nomor 3258), oebegeimarul telah dlubah dengen Peraturan Pemerintah Nomor58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Pcratumn Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksaruum Kitab Undang-Undang Hulrum Acara Pldana {Lembaran Negara Republlk Indonesia Tah1.m 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik mdonesi.a. Nomor 5145); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Pcnyclcnggerae.n Program Jamlnan So.W T,:nega. Kerja {Lembaran Negara Repubtik lndoneoia Tah1.m1993 Nomor 20, Tambahan Lcmbaran Negara Republlk Indonesia Nomor 3520f oebagelman'l telsh diubah beberapa kali terakhlr dengsn Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik htdoncsia Tahun 1998 Nomor 229, Tambahsn Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 5472); 15. Pcraturan Pemcrlntah Nomor 43 Tehun 1998 ten.tang Upaya Peningkatsn Kc,ocjahtcraan Sosial Penyandang cacat (Lcmbaran Ncg,ora Republik lndoneala. Tuhun 1998 Nomor 70, Tsmbahan Lcmbaran Negara Republik lndoncala Nomor 3754); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tcntang Tata Kerja. dan SUsurum Orga.nisa.sl Lembaga. KerjaMma Tripartit (Lembanm Negara Republik [ndonesla Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik lndoneaia. Nomor 448:2) scbagalmana tclah diubah dengan Peraturan Pcrncrintah Nomor 46 Tahun 2008 tentang Perubahan Atu Pl,ra.turan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan SUsurum Orga.nisa,,i L&lt;,mbaga. Kr,jeMma Tripartit (Lembioran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembsran Negara Rcpublik Indonesia. Nomor 4862); 17. Peratura.n Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 teotang Pedoman Pembinaan den Pengawasan Penyclcnggaraan Pcmerintahan Da,,rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 2005 Nomor 165, Tambahen Lembanm Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kcrja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tuhun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik lndoneala Nomor 4637); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tuhun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh loformasi Ketelli'gakerjaao dan PenyuaunBll ""1"ta Pelak,Jana.Qn Pereru:anaan Tenega. Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 2007 Nomor 34 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 470lf; 20. Peraturan Pcmerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75 , Tambahan L&lt;,mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pcngupahan (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tehun 2015 Nomor 237 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747); 22. Perature.n Preaiden Nomor 21 Tahun 2010 tcntang Pcngawasan Ketenagakerjaan; 23. Peraturan Presiden NolilOJ" 72 Tahun 2014 tcntang Penggunaan T,,naga Kerja Aslng serta Pclaksanaan Perulldilum den P,,Latihan Tenaga Kerja ~ 24. Pcraturan Presiden Nomm87 fihun 2014 tcntang Pera.turan Pe!aia,a.naan Undang› l!ndang Nomo:r 12 tahun 201 I tentang Pembentukan Peratunm Perundang--lTndangan: 25. Keputusan Prcsiden Nomor 107 Tobun 2004 tentang Dewan Pengupeban; 26. Pcraturan Menteri Keteru,g,,kerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tl,naga. Ke:rja Aoing sebagaimana telah diubah dengan Peratura.n Ment,eri ~aan Nomor 35 Tabun 2015 t,,ntang Perubaban Ate&amp; Pttaturan Menteri Keten,,,gakerjaan Nomor 16 Tobun 2015 tcntang Tata Cara Penggunaan Tenaga ""1ja Asing; 27. Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 80 fihun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Da.erab; 28. Penrturan Menteri Ketenapkerjaan Nomor 6 Tuhun 2016 tentang TU,tjanpn Harl Raya Yeagemeen. bagi Pekerja/Buruh di perullabean; Dengan Penetajuen Bcrsatna DBWAJI fBkWAKIIAB RAKY".A."' p4,a4p K4Bm'A'IDI TDB&amp;ll ""' BVPAfl TDB&amp;ll WO/"NPL♦-- Menetepkan : PmATtlKA· NEP&amp;l!I l&amp;h i:.\IIO ililll'D--UKBR-14411. BAB ' KETEN"l"OAN UMUM \_, Da1am Pcraturan Oaerah inl yang dimabud &lt;4engen · - I. De .,,1-, edelah l{abupaten TUban. I II I II ii:i li":i • 1 a.::- 1 •itJlf 2 •••lt1l f~I 1111l,l:l1lli 1l1•• jEi',J ,~,~ iilfo]..!!~ili.!.!.t,f!~ liJiit11lil,, 1(11 ..c ~ ~ ~ .,; I 11·1, f:lll II ·~tll I 1 !1 1 ·111 1 1 111 · iii, . \_ilii .=j,t :a . l{J·1 itil ~1j1, 1tli 1·1111111-~"I ·,ill !l,1! . · I·i[ I ······ ~.,,., .i Jlt&amp;..,iJ.i --1 12. Pelatihan Kerja e.dale.h keoeluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, mcningkadran 8Crta mcngemhengk:en lmmpetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etoa kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu ecsua; den gen jenjang dan kualif!kasljabatan atau pekerjaan. 13. Lem.baga Pelatihan Kerja adalah lcmbaga yang mcnyclenggarakan pelatihan kerja bagi tenaga kerja untu.1' memcn·,hl pen,yaratan yang ditetapkan. 14. Lembaga Pelatihan Kerja $wast,, adalah lembaga pelatlhan kerja yang diselenggarakan nleh awuta atau lcmbaga pelatihan kerja di perusahwm. 15. Tenaga Kerja Asing yang eehutjutnya dlsingkat TKA &amp;dalsh warg,,. negara aeing pemeg,mg visa dcmgan makaud bekerja di wilayah Indonesia. 16. Pemagangan e.dalah bagian darl aistem pelatihan kerja yang diselenggan,kan aecara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan den d&lt;mgan bekerja ,c,cara lang&amp;ung di baw,oh bimbingan den pengawasan inatruktur pekerja./ buruh yang lebih bapc ogalarnm, dalam p:tose~ produkt!i bamng den/ atBll jasa di per 11 oabaan, dalam rangka menguasai ketrantpilan atan keablian tatentu. 17. Penempatan tenaga kerja adelah p:to&amp;es peul3'allBn kepada pencari kerja untuk mempercleh pckcrjwm den pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja seauai dengan bake.I, minat, den -- 18. Lowongan Pekerjwm adalah keaempatan yang ada atau belum cukup jumlah orang yang meJaksa.nakanny yang tcrjadi karena perlua8W1 usaha, perubahan tckuie l&gt;erproduksi atau ada t.cnaga kerja. yang karena sesua.111 ha! berbenti dari pekerjaannya den harus dlisi dengan te:naga kerja Lainnya. 19. Hubungan indU11trial adelab sue.tu system hubungan yang tcrl&gt;entuk antara pelaku dalam prose8 produkai barang dan/&amp;Utu jaoe yang terdiri dari unour pengusaha,tcnaga kerja/buruh dan Pemerintah/Pemerintah Oaerah yang dida.sarkan pada nilai·nila! Pancaaila. den Undang-Unciang Oaaar Negara Republik lncioncsla Tamm 1945. 20. Hubungan Kerja adal1tb hubunga.n ant&amp;re. pe:r,gneebe de:ngan pekerje/buruh bcrdaoarkan perjartjian kerj11 yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan pcrintah. 21. Lembllga Kerjlleama Biplll"lit Maleh forum komunikaal. dan konsulta.!D mengenai hill-ha! ywig berltllitan ~engan lrubungan industrial di satu pen·sebaen ywig anggotany&amp; t,,rdiri dari pengu8Bh&amp;, pekerje./buruh &lt;Ian serikat pekerj11/serikat buruh yang sudllh tercs.tat di Dinas. 22. Lembllga Kerjuama Tripmti· adalah rorurn kolDUltilms], korurultrud dan musy,rw,,tah !=tang masalah ~aan yang anggobmya terdni dllrl uneur organlsaoi pengu&amp;lha, seribt pek,,rj&amp;/oe:rikat buruh dan Pemerintah Dllcrah. 23. J1troinan Sosilll Tenaga Kctja adalah sue.tu perliodungan bagi tenaga kerje. delem bentuk santuoanbempa. uang ""bagw penl!llllllti pengheailan yang lulang etau bcrkurang dan pelayanan ""bagai &amp;kibat peristiwa atau keadaan yang dlalami oJeh tenaga kerja berupa ke&lt;:elaka11n kerjll, sak:it, hamil, bemalin, hari twldan =ID8W'1 m,nie 24. Upah adaleh hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatak&amp;n daJam ~n.tuk Uang sehegai imhalan dari penguseha aWl pemberi kerja kepedlt pekerja./buruh yang di-pkan dim dibeyerl&lt;an menu.nit lJUlltu pcrjartjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang› undangan, t,,rmuuk tunjang,m begi pekerja/buruh dan keluarganya, atas suatu pckcrjaan dan/&amp;tau j""" yang tel&amp;h atau akan dilakukan. 14. Z5. Upah Minimmn Provinsi ada]eh upaJ-. mlnimn,n yang berlaku di wiiayBh Pn&gt;Yin!D Jawa Timur. 26. Upah Mminlum Kabupatcn odelah upah minimum yang berlaku di Kebupaten Toban. 27. Tunjengan Bari Raya yang selanjutnya d.isebut THR adalah pendepatan pekerja yang we.jib dibayarkan oieh peugusaha. kepedlt pekerja/buruh &amp;tau keluarganya menjebmg Bari Raya Keagamean yang ~ llllnS e.tau bentuk laln. 28. Mogok Kerj~ adelab tindakan pekerja/buruh yang di=u:anakan dan dilaksanokan m hcn,ama-"Bmll dan/atau olch oerlk:at pekerja ""1ikBt buruh untuk ID"Dw,enlilnm &amp;tau memperlambat pekerjaan 29. Perselioihan Hul&gt;ungan Indmrtrial adalah perbedean pendapat yang menpldbatkan pertentangan antara pcngusaha atau ge.bungan pengusah&amp; deng·n pekerja/buruh atau serikal pekerja/senl&lt;at buruh karena adaeya penwilioihan mengenai hak, peraelislhan kepentingan, pen&gt;elioihan pen,utuoan hul&gt;ungan kerja dan pe:rselisih&amp;n antar serikat pelrerj&amp;/serikat huruh delam satu pen1sahaaTI 30. Pemutuoan Hubungan Kerja adalah pengakhlran hubunge.n kerja karma suatu hal tertentuyang mengakibatkan berakhimya hak dan kewajiben antara pekerja/ buruh dan pengusaha. 3. 3 I. Anak adalah setiap orang yang hernmur di bawah 18 (delapan be!as) -· SABO ASAS, TIJJUAN DAN SASARAN Bagian Kesatu ·-~w, Penyelengge.raan ketenagakerjaan berlandaskan Panca8ila dan UUD 1945 tanpa di&amp;kriminui dan berdasarkan azas: - a. kckeluargaan dan ke:mitraan; - b. perencanaan dan pemberdayaan tenaga kerja berkeoinambungan; - c. persamaa,,, kradilan, dan perlindungan hukum; 4. d, peningkatan kes,ajahteraan tcnaga kerj&amp; dan jaminan sosial t=aga kerje beserta kclllfilll'lllya; - e. peningkatan produktivitas d~rni kelangsungan usaha dan re.mah investaai; dan - f. keterlibatan peran serta seluruh stakeholder dalam pcnyelenggaraan ke"'Da ge.kerjaan. 7. [l) Penyelenggaraan ketenagakerjaan oecara umum bertujuan un!Uk: - a. memberda.yakan dan rnenda,yagunakan tenage. Ja,rj., secara optimal dan =ia; Bagi.an Kedua Tl.tjuan ~w, - b. mcwujudkan pemerataan kesempatan kerja den penyediaan tenaga kerja yang scsuai dcngan kebutuhan pembangunan naroonal den ~ - c. memberikan perlindungan kepada tenaga kcrja deism ,newujudkan ~ehtcraen; den - d. mer,ingketkan kesrjahteraan tenage kerja den keluargenya, 4. {2) ~r,y,,lenggaraan ketenagekerjeen secara khllllWI bel't4juan untuk menyusun dan mclak&amp;anaken: - a. pe:re-n&lt;:ene·n ·=aga kerja .,,.,an,\_ ter-padu di Daerah; - b. kebijakan sistem le.tihan kcrja nasiona1 yang bail&lt; den benar di D=-h· ' - c. kebljakan produktivttas dape.t diimplementasik deism rmgka. peningketan produktivitas deerah; - d. kebijakan penyodlaan den pende.yaguneen tenaga 1«,rje di1e.kukan accaratcrpadu; - e. kebijakan perllndungen tcnaga kerj~ deism TBng)ra peningka1:ar, ke!ttjahteraan tcnaga kerja daJ, jeminen so&amp;ial tenage. kerja dan kelua,ga diarahkan dalam penin$katen produktlvita· tt:oap w:erja; ... - f. pembinaan den pengawasan dileksanekan aecara terprogram dan berloesinambungan dalam rangka p,mingkatan iklim yang nunah investaai dan penegakan hukum untuk meaj,unin adanya kepastlan dan k,,9dilan hukum untuk pckerja dan ponguaaha. Bagien Ketiga ~- Pc:nye1enggeraa ketenegakerjeen mempunyai Bll""1"llll: ~""' - a. ~1.IWI}~ p,.:.tw1canasn Tenaga 1&lt;erja; - b. terwujudnya sistem hotlhan kerja nasionsl di daersh; - C. ~udnya l«,bijaken produktivitao; - d. tcrwujudny,,. penywiaan dan pendsysgunaan tenap kerja; - e. terwajudnya perlindung,m tenap kerja; - f. ~udnya penyele!l8ian perselisihan hubungan industrial; dan - g. terwu,iudnya harmoni...,.; antara pekerja, pengusaha dan pemerintsh "'"""· ' Sctiap t.cnaga kerj,. memUUri i&lt;cscmpatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoWl pekerjaan. KESEMPATAN DAN PERlAKUAN TERHADAP 'IENAGA KERJA - fu,ru' Sctiap pekerja/truruh berhak mcmperoleh perlalruan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN INP"ORMASI Illi IENAOAKERJAAN Bagian Kesatu Perencanaan Tenag,a Kerja fuw, - (II Pemcrintah Daerah menyusun, (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan azas:
- a. kckeluargaan dan ke:mitraan;
- b. perencanaan dan pemberdayaan tenaga kerja berkeoinambungan;
- c. persamaa,,, kradilan, dan perlindungan hukum;
4. d, peningkatan kes,ajahteraan tcnaga kerj&amp; dan jaminan sosial t=aga kerje beserta kclllfilll'lllya;
- e. peningkatan produktivitas d~rni kelangsungan usaha dan re.mah investaai; dan
- f. keterlibatan peran serta seluruh stakeholder dalam pcnyelenggaraan ke"'Da ge.kerjaan.
7. [l) Penyelenggaraan ketenagakerjaan oecara umum bertujuan un!Uk:
- a. memberda.yakan dan rnenda,yagunakan tenage. Ja,rj., secara optimal dan =ia;
Bagi.an Kedua
Tl.tjuan
~w,
- b. mcwujudkan pemerataan kesempatan kerja den penyediaan tenaga kerja yang scsuai dcngan kebutuhan pembangunan naroonal den ~
- c. memberikan perlindungan kepada tenaga kcrja deism ,newujudkan ~ehtcraen; den
- d. mer,ingketkan kesrjahteraan tenage kerja den keluargenya,
4. {2) ~r,y,,lenggaraan ketenagekerjeen secara khllllWI bel't4juan untuk menyusun dan mclak&amp;anaken:
- a. pe:re-n&lt;:ene·n ·=aga kerja .,,.,an,\_ ter-padu di Daerah;
- b. kebijakan sistem le.tihan kcrja nasiona1 yang bail&lt; den benar di D=-h· '
- c. kebljakan produktivttas dape.t diimplementasik deism rmgka. peningketan produktivitas deerah;
- d. kebijakan penyodlaan den pende.yaguneen tenaga 1«,rje di1e.kukan accaratcrpadu;
- e. kebijakan perllndungen tcnaga kerj~ deism TBng)ra peningka1:ar, ke!ttjahteraan tcnaga kerja daJ, jeminen so&amp;ial tenage. kerja dan kelua,ga diarahkan dalam penin$katen produktlvita· tt:oap w:erja; ...
- f. pembinaan den pengawasan dileksanekan aecara terprogram dan berloesinambungan dalam rangka p,mingkatan iklim yang nunah investaai dan penegakan hukum untuk meaj,unin adanya kepastlan dan k,,9dilan hukum untuk pckerja dan ponguaaha.
Bagien Ketiga ~-
Pc:nye1enggeraa ketenegakerjeen mempunyai Bll""1"llll:
~""'
- a. ~1.IWI}~ p,.:.tw1canasn Tenaga 1&lt;erja;
- b. terwujudnya sistem hotlhan kerja nasionsl di daersh;
- C. ~udnya l«,bijaken produktivitao;
- d. tcrwujudny,,. penywiaan dan pendsysgunaan tenap kerja;
- e. terwajudnya perlindung,m tenap kerja;
- f. ~udnya penyele!l8ian perselisihan hubungan industrial; dan
- g. terwu,iudnya harmoni...,.; antara pekerja, pengusaha dan pemerintsh "'"""·
-m
' Sctiap t.cnaga kerj,. memUUri i&lt;cscmpatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoWl pekerjaan.
KESEMPATAN DAN PERlAKUAN TERHADAP 'IENAGA KERJA -
fu,ru'
Sctiap pekerja/truruh berhak mcmperoleh perlalruan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.
-N
PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN INP"ORMASI Illi IENAOAKERJAAN
Bagian Kesatu
Perencanaan Tenag,a Kerja
fuw,
- (II Pemcrintah Daerah menyusun, menetapkan dan melakBarutkan pe1encanaan tenaga kcrja -daerah sesua.idengen perenC&gt;iIUUlil tenaga kerja Nasional.
- (2) Perencanaan tenaga kerja daerah sebagaimana dimal&lt;~ud pada ayat (1) meiiputi;
- -pueucanaan t.cnaga kerja makro; den
- b. perencanaan tenaga kerja mJJtro.
- (3) Perencanaan tenaga kcrja dacrah sebagaimen· dimokoud pad@ eye.t (1) terintegrasi. dalam dokumen P"'e11LenaaTI pemb@ngunan daerah dan menjadi dasar dan ""1lllil daJa.n menyusun ltebljakan, stmtegi dan pe1akson""11 program oerta kegiotan pemb@ngunan keteno,gakerjaan yang terpadu dan berkesin,unbungan.
BogjenKedua
- Jnformasi Ketenagakerjaan -' (I) Pc:rencaruum tenaga kerja daerah disusun berdaoark:an infrumasi kctenegalterjaan daenlh dan berpodoman kepada peratunm perundang undan!!lffi yang berlaku.
- (2) lnfonnasi. Jtebonagakerj~,m Deerah sebagaimana dimaJr:sud p,,da aya.t (I) terdiri dari:
- a. penduduk dan tenaga. kerja
- b. kescmp,&gt;.tan kerje;
- c. pelatihan l=ja termasuk kontpetensi kerja;
- d. produktivitas tenaga l=ja;
- e. hutrung,,n industrial;
- f. knndisi lingkungan kerja;
- g. pengupahan dan kc'""1iahlenlan tenaga l=ja; dan
- h. jaminan ""sial ten- l=ja.
- (3) lnfurmasi kct.-nag,,\.j-an Daerah eebagaimana dimabud pad&amp; ayat (2f diatur densar, Pcraturan Bupati.
=v
PELI\.TIHAN DAN PRODUKTIVITAS
TENAOAKERJA
Bag...&gt;n Kesatu
Plembinaan dan Penyelenggaraan P,,latihan Kcrja ...,,
- (1) Setiap tenaga l=ja. berhak untuk memperoleh dan/a.ta.u meningka.tkan dan /&amp;tau mengembangkan kompetcnsi kcrja. oem,al dengan baka.t, minat, de.n kcmampuannya. melalui pelatihan kcrja.
- (2) Pemcrlntah Daerah h,:ckewajiban raenyiapkan tenaga kerja yang mernilikl kompetet,&amp; 1rerja untul&lt; memennhi Ja,oempatrul l=ja di detam rnaupun di h.w ncgert,
3. {3) Daiain rnenjala.nkan kcwa.jlban rnenyia.pkan tenaga. kerja .,.bagaimana. dimaksud pad&amp; ayat (2), pe,nerintah da.erah wa,jib mnniliki Ba1ai Latihan Kerja berba.sis lwmpetensi yang sesuai denl!lll' kcbutuhan paaar kcrja.
4. """" '' (1) Pelatihan kerja.dllaksa.na.kan -dengan memJ&gt;"'hatikan kcbutuhan paaar l=ja d,m dunia usaha, bail&lt; di daiain maupun di luar hubungan erja.
- (2) Pelatihan l=ja diselenggarakan berda.sarkan program pelatihan yang menga,:u pa.de. standar kompeten!&gt;l kcrja.
,...,,
- (I) Pela.tihan Kerja. bagi Tenaga Kerjayang beJum raemperolch pekerjaan diarahkan untuk rnemngka.!lmn ketrampilan d,m keahllan dalam mngka. memasuki dunia kerja.
- (2) Pelatihan Kerja bagi Tenaga E(crja yang sudah bekcrja diarahkan untuk menlngka.!lmn kctrampilan den keahHan dalam rangka. peningkatan pmduktivitas kerja.
- """''' (I) Pe?,gusaha bertanggungjawab 11.tas pcmbcrian k·n:-npatan kepada pekerja untu),- mening)rntlmn dan/atau ™l!"~hRngk»n kompetensl kerjanya melelui pelatihen i«;rje.
- (2) Setiap peurja/bunili memiliki kesempat&gt;m yang oama untuk mengikuti pelatihan kerj11 sesu!li dengan bidang tugaanya.
"""',,
- (l) Pclatlhan lrerjadapat diselenggarakan oleh:
- a. \embaga pe!atihan kerja Pemerintah/l'emerintah Daerah; dan/atau b. Jembaga pelatihen kerje. BWBSta/perusahaan.
- (2) Pclatihan kerj11 dapat diselenggamkan di tcmpat pelatihan 11.tau tempat kerja.
- (3) Lembaga pelatihan kcrja sebaiiaimana dimaksud Pemerintah/Pemerintah o,..,rah pada 11.yat (1) huruf II de.lam menye\enggarakan pelatihan kerja dapat bekerja aama densa,i swaata dan perguruan tinggl. -,.
- (I) Lemhaga P&lt;,iatiban Kerja Pemerintah ""bapimana dimakBud dalam P&gt;osa1 13 ayat (I) huruf a mendaftarkan kegiatannya kepada Oinas.
- [2) Lembaga Pelatiban Kerja swasta/peruBahaan sebagaimana dimaksud dalam PaM1 13 ayat (1) huruf b wajib memperoleh lzln dan mendaftar ke Oinas.
- (31 lembaga peJatihan kerja Pemerintah/Pemerintah Daerah yang telah terdaftar oebagaimana dimakmld pada ayat (I) dan lembaga pe1a!lhan kerj11 swasta/ peruaahaan yang telah terdaftar clan memperolch izln sebagain,ana dimabud pada eyat (2) dapat memperoleh akn:ditasi
"""''' Penyclcnggara pelatihan kerja wajjh meroemtlri perayaratan:
- a. ten,edianya tenap kepelatihan;
- b. adanye. kwilrulum yang sesuai dengan tingk»t pelatihan;
3. c, tersedianya sarans. dan prasarana pelatihan kerja; dan
- d. tersedianya daru,\_ bagi kelangsungan egiatan penyeienggaraan pelatihan kerja.
...,,,
- (11 Tenaga kerja. berhak mew.peroleh pengakuan kompetensl kcrja setclah mengikuti pelatihan kerja yang diaelenggarakan Jombaga pelatihan kerja Pemerintah/ Pcmerintah Oae..,.lt, lembaga pclatihan kerja swasta/perusahaan, &amp;1:.8.u p,,latihan di tempat la,rja.
- (2) Pengakuan kompetensi b,rja ...-bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetcnsi kcrja.
- (3) Sertilikasi kompetensi Ja,rja eehagaimana dimek8ud pada ayat (2f dapat pule. diikuti oleh tenaga. l&lt;ctja yang telah berpengalaman .
...,,,
Pclatihan kerja bagi tenag,a kerja penyandang cacat dilakaanllkan dengan mempe:rbaHkan jen.is, &lt;i,,raj;,t lre&lt;:aca...,,, dan PJ'Darnpuan ~ kerja penyandang cacat yang bersangkutan .
... ,,
- ( I) Pl-latihen kerja dapa.t diselenggarakan dengan aistem pemagangan.
- (2) Pcmagangan dilaksarulkan atas daoar perjarrjian pei:napngan antara peserta dengan penguaaha yang dibuat &amp;eeara tertufu, dan diketahui o1ch Dinas.
- (3) Pcrjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), aekurang-kurangnya memuat ket=tuan hak dan kewajiban peserta dan/atau pengusaha penyelenggen,. pemagangan, jenia prognun clan Juiuruan serta.Jangka waktu pemagangen.
- (4) Pcmagangan yang diselenggarakan tidak melalui pel]BnJl81\ pemapngan oebagaimana dimaksud pada aye.t (2) diangg8p tidak sah dan status pescna berubah menjadi pekerja/buruh berusahaan yang bersangkutan.
- (5) Perusahaan pe~ petnagangan harua memi1iki program pem10gangan, sarana dan prasararu,. terhadap tenaga kepelatihan clan pembimbing pemagangan.
- (6, Program J&gt;"ffll'&amp;l'ngw aebagiman,, dimah·ul. pada ey&amp;t (5) harua diketahui dan didaftarkan pada dinas .
...,,,
Tenaga kerja y,mg teleh mengikuti program pemapngan berhak atas pengakuan kua1ifika8i kompetensi dari perusabaan tempat magang a.tau lembaga sertifikasi.
Pctaksanaan Pmgram PcninsJ&lt;atan PrndukrMwi
BaglanlCedue. Pasal 20
- (1) Daiam upaya peningkatan produktivit.u di daerah, perlu ditingkatkan ""l!llatisa·i den pelatihim pmduktivitu untuk oemua masyarakat tenaga kerja dan industri.
- (2) P,eningkatan sosialisasi dan pelatihan produktivitas oebagaimana dimalmud pada. ayat {1) dllakMnak:An ,;,!eh Pernerintah Daerah,
BAB~
PENEMPATAN TENAGA KER.IA
\_,,
- (l) Setie.p tcnaga. kcrja mempuny,.; hak dan kesempatan yang oama untuk memilib, rne~tkan, atau pindah pokerjaan dQJl memperoleh penghaoilan yang l,cyak di dalam ata.u di luar ru,geri.
- (2) Hal&lt; den k,:,..,mpatan untuk memillh, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan mempen,!eh penghasllan yang Jayak ,...i&gt;Agaim~..a dimaksud pada ayat (!), dilakukan ...WU dengan lrewntuan peraturan pcrundang-undangan.
\_,,,
- (1) P=empatan tenaga. erja diJako;anakan bcrdasarkan asaa terbuka, beb&lt;w, nbyektif, -&amp;di! den :merata tanpa dllikrimina,,i.
2. {2) Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempat.kan tenaga kerja padajabatan yang tepat sesuai dengan J,,,ablian, ketra.mpilan, bakat, mlnat dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martab&amp;.t, hak asasi dan perli,,,11mgan hulrum.
- (3) Penempatan tenaga kerja dllaksanakan dengan mempc:rhatlkan pemerataan kesempatan kerja dan peny-,dlaan tenaga kcrja oesuai dcngan kebutuhan.
Pasal 14
- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan aebaplmana dimak!rud dalam Pasal 14 a.yat (2), Pasal 15, PB.BAI 25 ayat {I), Pasal 28 ayat (11 da.n (2), 1'11.aal 29 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 32, Pa.sal 33 11ya.t (2), aya.t (3) clan a.yat (4), Palla! 40 a.ya.t (1), Palla! 42 "3'ilt (1), 1'11.!ial 44 ayat (2), Pa.s.al 45 ayat (1), Pasa1 47 "3'ilt (I) dan ayat (3) dikenakan ,-,ksi administmtif.
Pasal 18
2. Undang-Undang Nomor 12 Tal11m 1950 Wltang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Oalam UnsJ&lt;ungan Propinai Djawa Timur (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 8"rita Negara Republik Indonea!&amp;. Norn.or 9) oebagaimeru, telah diubah dcngan Il'1dang-U'1dang ~ 2 Tahnn 1965 (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Jndoru,sia Norn.or 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penydcngganum Negara yang 8"raih dan Bcbas Korupsi, Koluai dan Ncpotimne (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 999 Nomor 75, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik lndonesie.Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor l Tahun 2000 tcntang Pcngcaahan !LO Convention Nomor 182 Conoemlng fhe Prohibition and bnmedlale Aman fer Eliminmwn of the Worsf Forms of Child Labour (Konvcrud !LO Nomor 182 Mengm,ai Pl!!arangan den Tindakan S II "' Penghapusan Bentuk-bentuk Pckcrjaen Terbun&gt;k Untuk Anak) (Lembaran Negara Rcpublik lndon"'8ia Tahun 2000 Hornor 30, Tambahan Lcmbaran Negara Republik lndoncsla. Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serlka.t Buruh {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, 'l'ambebem Lembenm Ne!l"'!l Republik lndonem!l Nomor 3989);
6. tTndang-Undang Nornor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Ana.I&lt;. (Lembaran Negara Republik Indoru,sia Tahun 2002 Nomor 109,Tambahan Lembiuan Negara Republik Indonesia. Nomor 4235);
7. tTndang-llndang N"&lt;Jmor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga-kerjaan {Lemberan Negara. Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Nega,a Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undeng-llndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Peraeliaihan Hubungan industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik lr&gt;donesie. Nomor 4356);
9. tTnd,mg-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Pcrlindungan Tenaga Kcrja lndonem!l di Luar Negeri {Lemban,n Ne!l"'!l Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
10. Undang-UndangNomor 12 Tllhun 2011 tentang Pembentukem Pe:ratunm Perundang-uruhmgan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambehan Lembenm Negara Republik Indonesia Nomot 5234);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipi\ Negara {Lembsnm Negara Republik lndoneo.ia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. {'ndang-Undang Nomor 23 Tuhun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik htdonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 5587) ..-bageirnana telah beberapa kali, terakhlr dcnpn Undang-Undang Nomor 9 'l'llhun 2015 tentang Perubahan Kc,dua a.tu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dru,:rah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pclakaanaan Kitab Undang-Undang Hulrum Acara Pidana {Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia. Nomor 3258), oebegeimarul telah dlubah dengen Peraturan Pemerintah Nomor58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Pcratumn Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksaruum Kitab Undang-Undang Hulrum Acara Pldana {Lembaran Negara Republlk Indonesia Tah1.m 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik mdonesi.a. Nomor 5145);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Pcnyclcnggerae.n Program Jamlnan So.W T,:nega. Kerja {Lembaran Negara Repubtik lndoneoia Tah1.m1993 Nomor 20, Tambahan Lcmbaran Negara Republlk Indonesia Nomor 3520f oebagelman'l telsh diubah beberapa kali terakhlr dengsn Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik htdoncsia Tahun 1998 Nomor 229, Tambahsn Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 5472);
15. Pcraturan Pemcrlntah Nomor 43 Tehun 1998 ten.tang Upaya Peningkatsn Kc,ocjahtcraan Sosial Penyandang cacat (Lcmbaran Ncg,ora Republik lndoneala. Tuhun 1998 Nomor 70, Tsmbahan Lcmbaran Negara Republik lndoncala Nomor 3754);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tcntang Tata Kerja. dan SUsurum Orga.nisa.sl Lembaga. KerjaMma Tripartit (Lembanm Negara Republik [ndonesla Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik lndoneaia. Nomor 448:2) scbagalmana tclah diubah dengan Peraturan Pcrncrintah Nomor 46 Tahun 2008 tentang Perubahan Atu Pl,ra.turan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan SUsurum Orga.nisa,,i L&lt;,mbaga. Kr,jeMma Tripartit (Lembioran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembsran Negara Rcpublik Indonesia. Nomor 4862);
17. Peratura.n Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 teotang Pedoman Pembinaan den Pengawasan Penyclcnggaraan Pcmerintahan Da,,rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 2005 Nomor 165, Tambahen Lembanm Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kcrja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tuhun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik lndoneala Nomor 4637);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tuhun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh loformasi Ketelli'gakerjaao dan PenyuaunBll ""1"ta Pelak,Jana.Qn Pereru:anaan Tenega. Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 2007 Nomor 34 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 470lf;
20. Peraturan Pcmerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75 , Tambahan L&lt;,mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pcngupahan (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tehun 2015 Nomor 237 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
22. Perature.n Preaiden Nomor 21 Tahun 2010 tcntang Pcngawasan Ketenagakerjaan;
23. Peraturan Presiden NolilOJ" 72 Tahun 2014 tcntang Penggunaan T,,naga Kerja Aslng serta Pclaksanaan Perulldilum den P,,Latihan Tenaga Kerja ~
24. Pcraturan Presiden Nomm87 fihun 2014 tcntang Pera.turan Pe!aia,a.naan Undang› l!ndang Nomo:r 12 tahun 201 I tentang Pembentukan Peratunm Perundang--lTndangan:
25. Keputusan Prcsiden Nomor 107 Tobun 2004 tentang Dewan Pengupeban;
26. Pcraturan Menteri Keteru,g,,kerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tl,naga. Ke:rja Aoing sebagaimana telah diubah dengan Peratura.n Ment,eri ~aan Nomor 35 Tabun 2015 t,,ntang Perubaban Ate&amp; Pttaturan Menteri Keten,,,gakerjaan Nomor 16 Tobun 2015 tcntang Tata Cara Penggunaan Tenaga ""1ja Asing;
27. Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 80 fihun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Da.erab;
28. Penrturan Menteri Ketenapkerjaan Nomor 6 Tuhun 2016 tentang TU,tjanpn Harl Raya Yeagemeen. bagi Pekerja/Buruh di perullabean;
Dengan Penetajuen Bcrsatna
DBWAJI fBkWAKIIAB RAKY".A."' p4,a4p K4Bm'A'IDI TDB&amp;ll
""'
BVPAfl TDB&amp;ll
WO/"NPL♦--
Menetepkan : PmATtlKA· NEP&amp;l!I l&amp;h i:.\IIO ililll'D--UKBR-14411.
BAB '
KETEN"l"OAN UMUM \_,
Da1am Pcraturan Oaerah inl yang dimabud &lt;4engen ·
- I. De .,,1-, edelah l{abupaten TUban.
;
I II I II
11
ei
]~
ii:i li":i
•
• 1
i
::-
1
1 •itJlf 2
•••lt1l f~I
1
1111l,l:l1lli
1l1••
t1
jEi',J ,~,~
iilfo]..!!~ili.!.!.t,f!~
liJiit11lil,, 1(11
.;
..c
N
~ ~ ~
~
~
~
~
1
1~
,•
11
s
1
.,;
,,
-
I 11·1, f:lll II ·~tll I 1 !1 1 ·111 1 1 111 · iii, . \_ilii .=j,t :a . l{J·1 itil ~1j1, 1tli 1·1111111-~"I ·,ill !l,1! . · I·i[ I ······ ~.,,., .i Jlt&amp;..,iJ.i --1
12. Pelatihan Kerja e.dale.h keoeluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, mcningkadran 8Crta mcngemhengk:en lmmpetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etoa kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu ecsua; den gen jenjang dan kualif!kasljabatan atau pekerjaan.
13. Lem.baga Pelatihan Kerja adalah lcmbaga yang mcnyclenggarakan pelatihan kerja bagi tenaga kerja untu.1' memcn·,hl pen,yaratan yang ditetapkan.
14. Lembaga Pelatihan Kerja $wast,, adalah lembaga pelatlhan kerja yang diselenggarakan nleh awuta atau lcmbaga pelatihan kerja di perusahwm.
15. Tenaga Kerja Asing yang eehutjutnya dlsingkat TKA &amp;dalsh warg,,. negara aeing pemeg,mg visa dcmgan makaud bekerja di wilayah Indonesia.
16. Pemagangan e.dalah bagian darl aistem pelatihan kerja yang diselenggan,kan aecara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan den d&lt;mgan bekerja ,c,cara lang&amp;ung di baw,oh bimbingan den pengawasan inatruktur pekerja./ buruh yang lebih bapc ogalarnm, dalam p:tose~ produkt!i bamng den/ atBll jasa di per 11 oabaan, dalam rangka menguasai ketrantpilan atan keablian tatentu.
17. Penempatan tenaga kerja adelah p:to&amp;es peul3'allBn kepada pencari kerja untuk mempercleh pckcrjwm den pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja seauai dengan bake.I, minat, den --
18. Lowongan Pekerjwm adalah keaempatan yang ada atau belum cukup jumlah orang yang meJaksa.nakanny yang tcrjadi karena perlua8W1 usaha, perubahan tckuie l&gt;erproduksi atau ada t.cnaga kerja. yang karena sesua.111 ha! berbenti dari pekerjaannya den harus dlisi dengan te:naga kerja Lainnya.
19. Hubungan indU11trial adelab sue.tu system hubungan yang tcrl&gt;entuk antara pelaku dalam prose8 produkai barang dan/&amp;Utu jaoe yang terdiri dari unour pengusaha,tcnaga kerja/buruh dan Pemerintah/Pemerintah Oaerah yang dida.sarkan pada nilai·nila! Pancaaila. den Undang-Unciang Oaaar Negara Republik lncioncsla Tamm 1945.
20. Hubungan Kerja adal1tb hubunga.n ant&amp;re. pe:r,gneebe de:ngan pekerje/buruh bcrdaoarkan perjartjian kerj11 yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan pcrintah.
21. Lembllga Kerjlleama Biplll"lit Maleh forum komunikaal. dan konsulta.!D mengenai hill-ha! ywig berltllitan ~engan lrubungan industrial di satu pen·sebaen ywig anggotany&amp; t,,rdiri dari pengu8Bh&amp;, pekerje./buruh &lt;Ian serikat pekerj11/serikat buruh yang sudllh tercs.tat di Dinas.
22. Lembllga Kerjuama Tripmti· adalah rorurn kolDUltilms], korurultrud dan musy,rw,,tah !=tang masalah ~aan yang anggobmya terdni dllrl uneur organlsaoi pengu&amp;lha, seribt pek,,rj&amp;/oe:rikat buruh dan Pemerintah Dllcrah.
23. J1troinan Sosilll Tenaga Kctja adalah sue.tu perliodungan bagi tenaga kerje. delem bentuk santuoanbempa. uang ""bagw penl!llllllti pengheailan yang lulang etau bcrkurang dan pelayanan ""bagai &amp;kibat peristiwa atau keadaan yang dlalami oJeh tenaga kerja berupa ke&lt;:elaka11n kerjll, sak:it, hamil, bemalin, hari twldan =ID8W'1 m,nie
24. Upah adaleh hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatak&amp;n daJam ~n.tuk Uang sehegai imhalan dari penguseha aWl pemberi kerja kepedlt pekerja./buruh yang di-pkan dim dibeyerl&lt;an menu.nit lJUlltu pcrjartjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang› undangan, t,,rmuuk tunjang,m begi pekerja/buruh dan keluarganya, atas suatu pckcrjaan dan/&amp;tau j""" yang tel&amp;h atau akan dilakukan.
14. Z5. Upah Minimmn Provinsi ada]eh upaJ-. mlnimn,n yang berlaku di wiiayBh Pn&gt;Yin!D Jawa Timur.
26. Upah Mminlum Kabupatcn odelah upah minimum yang berlaku di Kebupaten Toban.
27. Tunjengan Bari Raya yang selanjutnya d.isebut THR adalah pendepatan pekerja yang we.jib dibayarkan oieh peugusaha. kepedlt pekerja/buruh &amp;tau keluarganya menjebmg Bari Raya Keagamean yang ~ llllnS e.tau bentuk laln.
28. Mogok Kerj~ adelab tindakan pekerja/buruh yang di=u:anakan dan dilaksanokan m hcn,ama-"Bmll dan/atau olch oerlk:at pekerja ""1ikBt buruh untuk ID"Dw,enlilnm &amp;tau memperlambat pekerjaan
29. Perselioihan Hul&gt;ungan Indmrtrial adalah perbedean pendapat yang menpldbatkan pertentangan antara pcngusaha atau ge.bungan pengusah&amp; deng·n pekerja/buruh atau serikal pekerja/senl&lt;at buruh karena adaeya penwilioihan mengenai hak, peraelislhan kepentingan, pen&gt;elioihan pen,utuoan hul&gt;ungan kerja dan pe:rselisih&amp;n antar serikat pelrerj&amp;/serikat huruh delam satu pen1sahaaTI
30. Pemutuoan Hubungan Kerja adalah pengakhlran hubunge.n kerja karma suatu hal tertentuyang mengakibatkan berakhimya hak dan kewajiben antara pekerja/ buruh dan pengusaha.
3. 3 I. Anak adalah setiap orang yang hernmur di bawah 18 (delapan be!as) -· SABO
ASAS, TIJJUAN DAN SASARAN
Bagian Kesatu ·-~w,
Penyelengge.raan ketenagakerjaan berlandaskan Panca8ila dan UUD 1945 tanpa di&amp;kriminui dan
Pasal 23
- (1) Penempatan tenaga kerja tadiri darl:
- a. penempatan tcnega.kerje.didalam ,wgerl;
- b. penempatan tenaga kerja di luar ~-
- (2) Ket=tuan mengenai penempatan tenaga Jo,rja oebagaimana dlmaksud pada. ayat (1) dlatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang› undangan.
... ,,
- (1) Penempatan tcnap. kerja. oebagaimana dimakwd da1ain Pasal 23 ayat (II tcrdlri dari:
2. "· Pl::nempatan Tenaga. Kerja Antar Kerj11 LokKl (AKI,);
- b. P,mempatan Tenaga Kerja Antar Kerj11 Anta.r DKCrah (AK,Ulf; dan
- c. Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Nego.ra (AKAN).
- (2) P..laksaoa penempatari tcnaga k'erja oebagaimana dimak~·&gt;d pads. ayat (II adeleh:
6. a din as; dan
- b. \embaga swasta berbe.dan hu1rum.
- (3) Lembe.gi,. swe.ata oebagaimane dimaksud pads ayat (2) huruf b terdiri dari Perusahaan Pl::nyedia. Jasa Pl,kerja, Lembaga Penempatan Tenaga Kerja SWaata:, Bursa Kerja Khuous, Pelaksana Pcnempar,m Tenaga Kerja Indonesia. 8waata atau \embaga 1a1n yang oejenia, yang dietur oleh peraturan penmdang-undangan.
- (4) Pl,Jakaanaan pelayanan penemf&gt;atan Tenaga Kerja wajib memperoleh lzin tertuli8 dari Bupali atau pajabat yang ditwtjuk aemmi peraturan peruruiang--undsngan yang berlaku .
...,,,
- (1) Pclakoanaan penempa.tan tenaga kerja oebagaiman.a dimakaud dalam l'aMl 24 eyat (I), dilsrang memungut bi11ya, balk lanpung maupun lidak Jangaung, oebasian atau ke.,,luruhan kcpads t.enaga kerja dan pengguna tenkerja.
- (1) Pembe:ri kerja yang memerlukan 1enaga kerja dapat merekrut sendiri tene.ga kerja yang dibutuhkan a.tau mele..lui pe)aksana penempati&lt;n teoaga kerja sebllfl&amp;imana dimaksud dalam Pesa! 23 eyat 12&gt;-
- (2) Lembaga penempatan tenkerja awasta .,,be.gaimane. dimaksud daiam Pesa! 24 ayat (2) huruf b, hKnya dspat memungut bieya penempatan tensga kerja dari pengguna tcnaga kerje dan darl tcnaga kerje. aesusi dengan gokmgan atau jabatan tertenru oeausi dengan peraturan penmdang-undsngan yang berlalru. -~
- (2) Pemberi kerja oebegeirnen@ dimekaud pede ayat (1) dalarn rnernpekerjakan tenage kerje wa,jib rnernbcriken perlindunpn yang rnencekup kesejahteraan, ke.,.!arn@tan, dan lu,scbatan balk mental rnaupun fLSik tenaga kerje.
- (3) Pelak@ana penempa.tan tenaga lu,rja sebegairnena dimakaud dalam ayat (1) wa,jib rnemberlkan perlindungan '"'Jal&lt; rekrutmcn umpei penempa.tan tenaga kerja. \_,,
- (1) Penempa.tan tenaga kcrja n!eh pelaksana peru,mpatan t.enaga kcrja dilakukan dengan rnemberlkan pelayan"" penempatan tenage kerja.
- (2) Pelayanan penempa.tan tenaga kcrja ..,bagairnana dimal&lt;8ud pada ayat (l)ber8ifat terpadu dalam u.tu &amp;istern penernpatan tenaga kerja yang melipuli unsur-unsur-:
- a. pencari kerja;
- b. lowongan pekerjaan;
- c. informasi pa.s@l" kcrja;
- d. rnekanisme 8Ilt&amp;r kerja; den
- e. kelernhegean penempat"-" tenaga. kerja.
- (3) Unsur-unsur eistem penernpatan tenaga kerja ..-begeirnena dimakaud dalwn ayat (2) d&amp;pltt dilak:Banaken """""' terpiuh yang ditu\_jukan untuk terwujudnya penernpaten tenaga kerja. \_,,
- (1) Setiap peruaahun wa.jlb mele.porkan lowongen kerja kepada Bupati.
- (2) Siapa.pun dilarang rnemungut hi@y&amp; balk lengsung rna.upun tldak langaung sehaglan &lt;ttau ke...,\uruhan kepada caJon tenaga. kerja.
- (3) Kttentuan m,,ngenai proeedur clan tata cam. pela!&gt;O""' 1owongan 8"befYrimana dima.bud pada ayat (1) diatur de.lam Peratuan Bupa.ti.
\_,,
- (1) Setiap tenaga. kerja. penyandang cacat rnempunyai i-.,,npatan sarna untuk meD&lt;lapalkan pekerjaan sesuai jenia den derajat kecacatannya.
- (2) Setlap pen,.sahaen rnemberikan keoempa.tan dan perlakuan yang same. kepada penyandang cace.1 dengan rnempekerjaken pcnyandang cacat di peruoahaan oesuai ~ jeni,, den derajat kw-eN1tan. pendudukan den knnempuannya yang jum]ahnya. disesuailmn dengan jnm!ab 1&lt;aryawen den/ata.u ln111tifikasi peruuhaan.
- (3) Seti.op pengusalm wajib mempekerjakan penyandang cacat ""kurang› kurangnya l (oatu) orang pe:nyandang cs.cat untuk setiap 100 (seratua) orang pekerja pada perusahwuuzya.
- (4) Pengusaha. .,.t,agaJmana dimaksud pad.a ayat (3) harua melakeanakan dan =laporkan penempatan tenaga kerja pcnyandang cacat kepada Rnpati
- (5) Pro-1ur dan tata cara pclaksanaan penempatan ·erta. pelaporan penempatan tenag,,. la,rja penyrmdang CllCllt ""bagalmana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan ""81.lW dengan perstUnul perundang-undanpn.
=w
PERLUASAN KE'$EMPATAN KERJA
Pasal 30
- (1) Plemerintah Daerah dan i:naayaraka.t benama-sarna ,nengupe;yakan perluasan kesempatan la,rj11, bouk di dalam maupun di luar h1·hnngan 1=j11.
- (2) Semua kebijakan pemerintah daerah di setiap ""ktor diarahkan untuk mewajudkan perlua.san keermpatan kerja balk di d.alam maupun diluar hubungan kerja guna mempe~t l&lt;esejahteraan dan kualiia,, kehklupan ekonomi masyarakat.
- (3) Leillbaga keuangan bail. pahenkan mm.ipun non perbankan dan dunia usaha de.pat membantu dan memberiltan l=nudahan bag! oetiap kcgiatan masyaraltlit yang dapat menciptakan atau m~ngernbanglrnn peduaaan k. a ::npatan kerja..
...,,,,
- UI PerluaMn kesempatan kerja di luar hubungan kerja dilakukan melalui pencipta.an Ja,giatan yang produktif dan berkclwtjutan densim mend&amp;yafl\mBkan potensi 8Ufflbcrdaya alam, wmberdaya m&amp;nusia dan teknologi tcpat gun.a.
- (2) P,,ncipte,u, kegiatan acbagalmana dlmaksud pada ayat (1) melahll pola pe!Dbentukan clan pembinean tenaga la,rja mandiri, terapan t.eknologi tepat guna, wira u&amp;8.ha. baru, P""1nasan kerja sistem padat karya, alih profesi dan pendayagunaan tenaga kaja oukare\a atau po!a Iain yang de.pat mendorong ttrclptanya. pe:rh,asan keempuan Rrj11. dílakukan
- 13) Ketentuan lebih lanjut mengcnai rh1asan kesempatan kerja aebagaimana dimaksud pads. ayat (l) &lt;liAtur da!am Peraturnn Bupati.
== PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL \_,,
- (I) Sctiap peru88h8an wajib me:ngupayakan dan meng,·tamaken oecara makslm8l agar lowongan pekerjaan yang terbuka dfuoi oleh Tenaga Kerja Lokal.
- (2) Pengil!ian 1owongan pekcrjaan ...-bage!rna""dlmak~·l&lt;I. pada ayat (l), dilaki,ken dens,tn mempriorite.o&gt;IIU\ pada masyaraka.t yang berdomllli!I di Daerah dan memililt:i Kartu Tanda Penduduk Daerah.
- {3) Untuk pengisian lowongan pekcrjaan dengan keahlian khusw, jike tidal&lt; &lt;la.pat diisi &lt;lengan trnaga l&lt;erja lokal maka &lt;la.pat dlial oleh t.enag,,. kerja drui luar kabupat.en.
- {4) Keahlian khusua oehagaimena. cfunak9ud pada. ayat (4) adalah hams \_,
- (51 lu!tcntuan lebih L11.1tjut pengisian lowongan p,,kerjaan .,.\_.b11geimon11 dimaksu.-1 pads ayat (1), ayat (21, ayat (3) dan ayat (4) diatur dcngan Peraturan Bupatl.
=,x PENGGUNAAN '!ENAGA KERJA ASING ...,,,
- (l)Penggunaan Tenaga Kerja ASll18 dihokoanaken aecara selcktifdalam rangka alih teknologi dan keahllan.
- (2) Pemberi kerja orang pencnrangan dllarang mempekerjaken tenaga. kerja aaing
- (3) Jabatan yang dapat diduduki o-leh tenaga ketja Wling 8Ctll.l8l. dengan penlturan per;mdang-undangan.
- (4) Sctle.p pemberi kerja yang tclah mempero-leh izin mrmpekcrjakan Tenaga Kerja Aoing waj;h rnel&lt;tp0rkan kepe.da Dines.
- (5) Sctie.p pemberl kerja yang akan memperpanjang izin mcmpekerjaken Tenaga Kerja Aaiag di Dae.-ah yang lokasinya dalam san,. Dae:rah wajib mcmillld izin perp,utjangan terrull8 dari Bupati.
- (6) Ketentuan mengenai persyaratan, jabe.tan dan tata care. penggunaan tenaga. kerja aaing sebagaima.na dimaksud pada. aya.t ()I diahir dallmt Peraturan Bupatl.
=x
HUBUNOAN KERJA
-M
- (1) Hubungan kerja terjadi kru-ena adomya perjomjian kerja antara pengu!Jllha dan pekerja/buruh.
- (2) Perjan,jian kerja ""haeeimana dimaksud pada. aya.t (1) dibuat secara. tertulis at.au lisan.
- (3) Daiam hal perjanjian kerja dibuat oecara lioan, penguSll.ha wajib membue.t sum.t pengengkata.n begi pekerja/burnh yeng --· (4) Syli1'lt-syarat perjanjian kerja:
4. ... keeepaka.tan kcd1.111 bolah pihal&lt;;
- b. kcma.mpuan at.au kec:aka.pan meJakubn perbuatan hukum;
- c. adanya. pel&lt;erje.an Y""B dlpe:rjanjilum; dan
7. d, pekerjaan yang diperjanjlkan tldak berb,ntongen &lt;lengan ketertiba.n umum, kMusilllan, d8n peramnlJI perundang-undangan.
- (5) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang berMntangen dengan ketentuan oebagaimana dimaksud pade. a,yat (4) huruf a dan huruf b, de.pat dlbe.ta.ikan.
- (6) Perjan,jian kerja yang dibuat oleh para. pihak yang bertentangan dengan kctentuan oebagaima.na dimeksud pads. aya.t (4) huruf c dan huruf d, bata.l demi hukum.
10. (l)Perjanjian kerja dibuat untuk waktu. tertentu ata.u waktu. tidak lertentu.
- (2) Perjanjian kerja untuk waktu t,ertcntu sebagaimana &lt;funaksud. pada eyat (1) dids.sarkan atas;
- a. jangla,. waktu; at.au
- b. seleownyll ffl.llltu pekerje.an tertentu.
- (3) Perjt,njian kerja untuk waktu t,,rt;entu hanya depac dibuat untuk pekerjaan t&lt;;rtentu yang menurut jenis dan sifat atau kcgla.ta.n pel&lt;erjunnya. akan sele""1 de.lam waktu tertc,ntu, yaitu:
15. II, pekerje.an yang Aeboli ""1esai atau yang sernentara sifatnya;
- b. pekerjaan yang diperkirakan ~ " de.lam waktu yang tidak ce:rlalu bune dan paling lama. 3 (tip.) tahun;
- c. pekerjaan yang benifat muaunan; atau
2. d, pekerjaan yang be.-hubungan dcngan produk bani, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih d&amp;lem pcrcobaan atau penjajakan.
- (4) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidal&lt; dapat diadakan untuk pekerjean yang b=iifat tetap.
- (5) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpar,jang atau dipcrhaharui.
- (6) Perjanjian kerja waktu tenentu. dapat dipcrhaharui setelah melebihi maoa tenggang waktu 30 (tigs,. puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertcntu yang lama., pemberuan perj1mjian kerja waktu t&lt;ertentu hanya boleh dllakukan l (satu) kali dan paling lam&amp;. 2 (dua) ""'=·
- (7) Pcrjanjian kerja waktu tertentu, perpar,jangan perjanjian kerja waktu -tu dan pembaharuan perjanjian kerja waktu tertenru wajib didaftarkan pada D!naa.
- (8) Prosedur dan tata cara pembuatan, dan pendaftaran perjanjian kerja waktu le:ilenw., perpanJansim perjanjian b,rja waktu tertentu dan pembaharuan perjanjlan Ja,rja waktu tertentu scbagaimana dimalrn11d pada ayat (7) &lt;liatur dengan Peraturan Bupati.
- (9) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebogaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5f, ayat (6) dan aya.t (7), maka demi hukum menja.di perjanjian kerja waktu tidak le:itenl&lt;l.
BAB ,a
HUBUNGAN INDUSTRIAL
-M
- {l) P,,merir,W, Daerah dalaln hubungan induotrial, memillkl fung,tl menetapkan kebijakan, memberikan peiayanan, melaksanaktm pengawasan, dan mel.akukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenaga- k&lt;erjium.
- (2) Pekerja/buru.h dan scrikat pekerja/buruhnya dalrun hulmngan induotrial, memiliki fungal menjalanJnm p.,!«(➔an oeaual dcng,m lrewajibannya, menjaga kete, tiban demi kelangaungan produksl, meny,,lurkan upiraoi oecara. demokratis, mengemhiu&gt;gkan ketrampilan dan k&lt;,ahllannya oerta ikut mcmajukan P"ffiSBhaan dan memperjuanglw.n kesejahpek,,rja./huruh beoerta keluruw,.nya,
- (3) Pengusaha dan orpnisasl penguaahanya dala!n hubun!!,UI industrial, memillld fungsi menciptakan kcmitraan, mengcmban!!kan uBaha, memperluas lapangan kerja, dan memberlkan ke&amp;ejahteman pekerja/buruh secara te?buka, dernolnatia dan b,-,-kradilan
"'""'' Hubungan industrial dilakaanakan m.elalui sarana:
- a. serikat pekerja./oerikat buruh;
2. b.o,wmisaai penguaaha;
- c. lembag&amp;. krrja.,.me hipartit;
4. d.lembaga kerjwsama tripartit;
- e. peraturan peruoahaan;
- f. perjanjian kerja;
7. g.perjaqjian kcrja bcrsama;
8. h.pendidikan hubung,m industrial;
9. i pemaay,trakatan hubungan induatrial.;
- j. l&lt;op&lt;!rasi pekerja/buruh;
- k. peralllnm pernrulang-undanpn ketenagakerjaan; dan
- I. lembag&amp;. peny-leeeien penelisihan hubungan Industrial .
...,,,
- (1) Setlap pekerja/buruh berhak membentuk clan menjail; enggn"' oerikat pekerja/ serikat buruh.
- (2) Serike.t pekerja/80rikat buruh dibcntuk oleh paling oedildt 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh. Serika.t pekerja/serikat buruh ..-be119irnene dimak8ud pada ayat
- (3) Memberitahukan oecara tertulis untuk dicatat Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai prooedu,dan tata. cano. pencatatan oerikat pekerja/ll&lt;!rikal buruh dilaksanakan oesua.i peraturan penmdang› undangan yang berlaku.
5. """''' (ll Setlap pengusaha berhak membentuk dan meqjwli anggot.a. organloui pengusaha.
- (2) Bc,ntuk Swnman Oipnisasi, Toge.a Pokok, Fongsi &lt;um Tata Kerja serta pecsonalia organlaasi pengusaha. ditctapkan dengan Anggaran 0-U-/Anggaran Rumeh Tangga. o,:gani&amp;asi.
- (l)Pengusaha yang mempekerjakan SO(lima puluh) orang pekerje./buruh e.tau Jebih wsjib membentuk Lembagll Kerje.sama Bipe.rtit yang di,,,,r,,ckan }'8.cla. Dine.s.
- (2)1.embage. Kerjasama Bipartit B&lt;"begairnene. dimabucl pada aya.t (1) berfungsi ""bagai forum komunikasi, lmnsultasi dan musye.we.re.h unruk memecabken p!'rmasalabe.n ~apkerj""-'1 di peruae.haan.
- (3) K&lt;ee.nggote.e.n Lembaga Kerjasama Bipartit tenliri dari ururar penguse.he. de.n un!IUI" serike.t pekcrje./ aerlka.t buruh de.n/ e.tau unsur pekerja/buruh yang dlrunjui&lt;/dlpilih oleh pekerje/buruh aecara \_,...,.
- (4) Ketentuan mengenai pro""dur dan tata cara peIRbentukan dan penca.tatan lembage. &lt;lilllksanakan \_,..,.; peraturan penmdang1mdangan yang berle.ku.
Pa.aal 41
- (l)Lembag,,. Kcrjaaama Tripe.rtlt terdiri dari unour Pernerintah Da.,ah, organisasi pengu,iaha dan serik.at pekerjaj..,rike.t buruh.
- (21 Lembaga Ke,jaserna 1'ripartit &amp;e'oe.gaimana d!maksud pacia ayat (1) memberikan pertimbe.ngan, se.n,n dan pendapat kepacla Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalarn penyuounan kebijakan dan pemecahan meao!eh kete:na@akerjea.
- (3) Pembentuke.n, SUsunan Orgen.loasi,Tugu Pokok, Fungai clan Tata Kerja Lembe.ge. K...-jaMma Tripartit ,...bagaimena dimeks·ld. peda aye.t llL dilekee!'..ican oesuai dengan peraturen perun&lt;Iangundanga
"""'.,
- (l)Penguoeha yang mempekerjakan pekcrja/buruh paling sedikit 10 (oepuluh) orang wajib mewbuat Peraturen Perusahaan yang muisi berleku setele.h disahken oleh Dine$.
- (2) Kewajiban membu.at Peraturan pen&gt;Mhaen ..,bapi,n.ana dirne.kaud. pada eyat (I) tldak berlalru bagi peru11ahaan yang teJah memiliki Pcrjanjien Kerje Beniama.
-~
- (1) Perjanjian Kerja Bersama dlbuat oleh serikat pekcrja/serikat buruh a.tau beben,pa serikat pcl=ja/aeribt buruh yang tercatal pada Dinu dengan pcngusaha atau beberapa pengusaha.
- (2) Penyusunan Perjanjlan K,,rja Bersam&amp;. sebageimana dimakaud pada ayat (1) dilaJrwinalran """"""musyawarah.
- (3) Perjanjian KerjB Bcrsama \'&gt;arus dlbuat secara tertulis d.engan huruf lalin d,,n roe:ngg,m..Jran hehHM Indonesia.
- (4) Dallun hal teniapat Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat tidak menggunakan bahasa lndoncsi,,, maka Perjanjian Kerja Bersama tcn!ebut hams diterjemahkrm dalam bahasa lndoncsia old pcntcrjemah teroumpah.
- (5) Perjanjian Kerja Bernama sebagalmana cllttutk9ud pada a;yat (l) wajlb didaftarkan pada Dina&amp;
"""" PERLINDUNGAN TENAGA KER.IA
Bagi.an Keoatu
Perlindungan Tenaga Ke:rja
- -·· (1) S.,tiap pekerja/bunih berhak mendapat perllndungan atu kcoclamatan kerja, \ccsehatan kcrja danhlgiene peruoabaan, lingknngan kerja, b,ausilaan, pemeliharaan moral kerja serta. perlaJman yang nrr1ai dengan martabat manusia dan mo,.,,1 agama
- (21 Setiap perusahaan wajib melaksanak&amp;n perlindunga,, tenaga lrerja yang terdiri dari:
- a. norma keselamatan kerja;
nonne. kerja;
- c. norma esehatBn kerja dan higjene pcrwiahaan;
- d. norm.a kerja. amok dan perempuan; dan
- e. nonnajaminan 808ie1 t.-naga kerja.
- (3) Bentuk perlindungan sebagaimana dimabud pada ayat (11 dan ayat (2) dllaksanakan ~ deng,m pera.turan perundang- undangan.
- (4) Ptascdur dan tata c:ara pcmberian perlindungan ...-bageimana dimak'&lt;ud pad&amp; ayat (I) dan ayat (2) diatur denger&gt; Peraturan Bupati.
-%
- (1) Pcngusaha wajib menerapkan alatem manajemen ke..,.lamatan dan kc!ochatan kerja yang terintegnlBi deng,m si8tem manajemen -·
--%
- (2) Ketentuan mcngcnai pcncrapan aiat.em. manajemen kesdamatan dan keoehatan kerja sebagaimana dimaksud pada aya.t (I) ditctapkan riengen Keputuaan Bupati.
- (1) Setiap instalasi, me!IUI, peralatan, bahan, bamng dan produk teknis Iainnya, baik berdiri sendiri maupun dalaJn aa.tu kesatuan yang Illempunyai potensi keoelakaan, pelodakan, kebakaran, keracunan, pe:nyakit akibat kerja dan timbu.lnya bahayalingkungan kerja hams memenuhi syarat~ ketoe!amatan dan keoeh!ww kerja, higiene peruaahaan dan lingkungan kerja,
- (2) Peru,ra,pan syarat-syarat kct,elamatan dan keoehatan kerja, higiene perusahaan, linjikungan kerja ber!aku untuk aetiap tahap pekerjaan pcrancangan, pembua.tan, pcngajian, pemakaian atau penggunaan dan pcrnbongk,,..,n &amp;tau pemusn-ahan melalul P"'ndekatan kesiat,,man dan dilaksanakan oesuai dengan pemturan perundang-undangan,
- (3) Untuk memenuhi syarat-syarat " " ~ dirn"00'",'1 pada ayat (2) meka wrhadap pcrala1an ""bAgaimana dirnaksud pada eyat (I) harua dilakukan pen.eribMaan admmistraoi dan fisik eerta pcngujian &amp;e&lt;:am teknia oleh pcgawai pcngawas ketrna!!l'kerj~'lll.
- (4) Dalatn hal perale.tan yang te\ah dilakukan pemeribaan dan pengajian oebAg,,iman" dimala!ud pad.a &amp;yat (3) memenuhi penyaratan keo&gt;olamatan dan ke8eh&amp;tan ke:rja ""8uai dcngan tahapan pekerjean ""bagaimana dimaksud parla a,yat (2) dlberlkan lzin dan/atau pengesahan o1eh Dinas.
- (5) Prcaedur dan tata ce.ra pemeriksaan dan pengajian serta untuk memperoleh izin dan/atau pengcsahan sebegeim&lt;Ula dimaksud pada a,yat (3) dan ayat (4) dlatur dengan Pemtunm Hupe.ti.
Bagian
Waktu Km"ja, Pekerja Anal&lt;
JCedua dan Pekerj~ Puew.,,...
Pa!llll47
- (1) Setiap penguoaha waj;b mela1o,anakan ketentuan waktu kerja:
- a. 7 (tu.Juhl Jam oeharl dan 40 (ewpat puluh) jam semlnggu untuk 6 (enam) harl kerja dan 1 (satu) harl istirahat mingguan dalam -
- b. 8 (delapan) jam sehar:i at.au 40 (etnpe.t puluhl jam semlnggu untuk 5 (limaj hari kerja mm 2 {dua) hari istirahat ,ningguan dalam serninggu; dan
- c. waktu kerja khusus pada sektor u-,d,e. atau pekerje.an tet tentu.
- (2) Pengu-,d,a yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerje. sehageim"1\a dimaksud pada ayat (I) huruf e. dan huruf b herus:
- a. ada penetu.juan pekerja/buruh:
- b. paling banyak 3 (tige) Jam &amp;ehari dan 14 (empat belas)jam seminggu;
- c. wajib membayar upah kerja lembur;
- d. perusahe.an wajib memherikan istirahat kepada pekerja/buruh; dan
- e. per'UB!IM!lft Wlljib fflffl!berikan IIWWI..
- (3) Pengnoaha wajib memberikan istirahat kepada pekerja/buruh:
- a. istirahat antara.jam kerja, sekurang-Jrure.ngnya set=gahjam setelah hekerja 8Clama 4 (ewpat) jam terns menerus dan waktu istirahat tersebut tidak tennasukjam kerja;
- b. istifflhat ntingguan l (sa.tu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam l (satu) minggu at.au 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (sa.tu) minggu
- c. Cuti tahu.nan, BCkurang-kurangnya 12 (dua belai,) harl kerje. setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerj~ selama 12 (dua belaoj bulan oecara terus mcnerus; dan
- d. istirahat paqjang sekumng-kurangnya 2 (dua) dilaksa.nalum pada tahun ketujuh dan kedelapan tnaSing masing I (sa.tu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah hekerja 8Clama 6 (eruun) tahun se&lt;:arB. tt,n.JS-menen.JS pada pen,sahaan yang sama dengan ketentuan peUrje./buruh tenebut tldek berhe.k 1agi atas istirahata tahunannya. dalem 2 (duaJ t&amp;hun berjalan dan &amp;elanjutnya berlaku untuk setiap k&lt;-!ipanan "'9.sa kerja 6 (enaro) talrun. buan den
- (4) Pelaksanaan waktu istirahat !ahurum Bebegaiman.o. dimeksud pada ayat (3) huruf d diatur doh,m perjanjian kerja, peraturan pernsahaan, atau perjanjian kerja bersarna.
- (5) Pclaksanaan ket,mtuan ""bqaimana dimak,,ud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan Besuai dengan peraturan penmdang-i.mdangan.
''
...,
- (1) ~sahadilarangmempekerjakan anak.
- (2) Pl:ngccualian pada ayat (1) tttsebut di a!Bs bagi:
- a. anak berumur 13 (tiga belas) tahi.m aampaJ dengan 15 (lima betas) tahun untuk melskukan pekcrjaan rlngan ""p,,njang tldak menggenggu perkembangan dan kosehatan fisik clan so!!iltl;
- b. anak berumur paling sedlld.t 14 (emp,1t belas) tahun dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yar,g r,ah dan dlberi petunjuk kerja yang jelas, bimbingan, pengaw""an dan perlindungan kese\amatan clan kesehatan kerja; dan
- c. anal&lt; dapat melakukan pekcrjaan untuk mengembangkanbakat dan minatnya dengan eyarat di bawah pengawaoan langsung orang tua/wali, waktu kerja pallng lama 3 (tiga) jam schari oerr.a kondlsi dan Jingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fiaik, mental, soeial dan waktu oekolah.
- (3) Pcnguaaha yang mempekerjakar.i anak hams memenuhi peniyaratan:
- a. ada izin tertulis dari orang tua/wali;
- b. &amp;da perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua/wali;
- c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam !iehari;
- d. dilakukan siang hari dan tldak mengganggu waktu sekolah;
- e. keselamatan dan keoehatan kerja;
- f. adanyahubungan kerjayangjelas; clan
- g. meneriaw. upah oosuai dengan. keteatuan yang berlBku.
,.\_,,,
- (1) Pcngusaha. dilarang mempckerjakan clan mellbatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang "'3"buruk.
- (2) Pekerjaan-pekerjaan yang terlruruk ..,begairoana dimaksud pada ayat
3. (1)
4. melipuli:
- a. segala pel&lt;t,rjaan delem he,ntuk perbudakBn &amp;tau "'(ieni8nya;
- b. scgaia p&lt;!kerjaan y&amp;ng memanfa&amp;tkan, menyediakan. &amp;ta.u mens.warkan anak untuk p&lt;!ls.curan, produksi pomogn,fi, p&lt;!rtlmjukan porno, atau perjudlan;
- c. scgala p&lt;!kerjaan y&amp;ng memanf11atkan, menyediakan, a.tau melibetkan anak untuk produlrni dan perdagangan minuman 1-ao, narknlika, paikotropika, dan ze· adiktif 18.innya, dan/atau
- d. semua. p&lt;!kerjaan yQng membah&amp;y&amp;ka.n keseh&amp;tan, Jv-selamatm, atau mon,l anak.
- (3) Jenis-jenir, pekerjaan yang memb"1,.ayakan keschauln, keselama.tan, atau moral anak sebegaimana dimaksud pads. ayat [2) huruf d di-pkan "engan KepubJsan Su.pa.ti. \_.,
- (1) Pcmerim,,), C;: ah berk,awajibanr:nelakukan upaya.penanggulangananak bekerja di luer hubungen kerja.
- (2) Upaya~ oebagaimanadimalmud pada.ayat (1) diliO!apken den~n Kqrutusan Bupati.
\_, ''
- (1) Pengusaha dllBrang rru::m~ pckerja/buruh pe,eiilprum hamil yang rnenurut keterangan dokter berbaha.ya begi keseluitan &lt;Ian keselamatan diri m&amp;upun kandungannya bila beke:rj.a antara puku1 23.00 sampai dengan pukul (17.00.
2. [2) Pcngusaha. yang mempekerjakan pe,eiilJ&gt;Uan anta.a pukul 23.00 sampei de:ngan pukul rn.oo wajib:
3. "-· inemberlkan makanan dan minuman bergizi, sekurang-kllmngoya memenuhi 1.400 kalorl dan diberikan pada waktu i8tlraha.t antara jam kerja;
4. b, meajaga. ke~nslJaen dan keamanan selama tli tempa.t kerj&amp;: dan
- c. menyedlakan anta. jemput bag! pekerja pen,mpuan yang bt-·angkat clan pulang bekerja antara pukul 23.00 B&amp;IDpa.i dengan. puku105.00.
6. (31 Plemberian makanan clan minuman bergizi seba(o,lm,ma dimakBud pada ayat (2) huruf a tidakdapaT tii.ganti dengm uang.
- (4) Pelaksanaan ketentuan oebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan a,yat (2) diaturdenpn Pera1uran Bupati.
Pasal 52
- (lfSctiap pckcrja/buruh berhak mempero\eh ~ yang memenuhi penghidupan yang layak bagi keme,,11sieen sesuai deng,m peratunu, perundang·undangan.
- (2) Da1am rangka. mewujudkan penghasilan yang layak !lebagaiman dlmaktrud pada ayat (1), perlu dH,,topkon upah minJmn,n rlengan mempertimbangkanpeningka kt,..,jahtenu,n pekerja tanpa mengab!Ukan peningkatan produ.ktifitae dan keiaajuan perusahaan eerta perkernbangan perekonornian pada wnumnya .
...,,,
- (1) Penguseha wa,jib membayar upah paling oedikit sesuW dengan Upah Miniznum Kabupaten.
2. (21 Bagi pengusaha yang tidak m.ampu memb,cyar Upah Mmilnum Kabupaten dapat mengajukan permohonan penangguhan kepada Gubemur.
- (3) Ketentuan mengenW prn&lt;&gt;Mur dan tata cara permohonan penangguhen Upab Minlm.um Kabupa!cn dileksenakan sesuei pera.tun,.n perundang--undangan yang berlaku .
...,,..
- (1) Penguoaha menyusun otrukturdan okala upah.
- (2) Pcnyusunan strulctur dan BkBla upah ""bagaimpna. dimaksud pada eyat (1) dapat dilakukan melalui analisa jabat.an,uraian jahatan. ~h,esi jaba.tan, dan maaa kerja.
- (3) Pengat,.,ran pengupahan yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama tidak boleh \ebih rendah dari Upah Mlnlmum Kabupaten.
Bagian KeemPllt Jarninan Sosial. \_,,
- (l) Setiap pekt,rja/buruh dan keluargm1ya. berhak untuk memperoleh jaminan \_,;a] tenaga. kerj11.
- (2) Pengasahll Wlljlb mengilrulsertakan tenaga kerjanya dlll1tm program jaminan sosilll tenaga. kerja.
Pasal 55
- (3) Jaminan oosie] ·=-kerje ""'""!!"imana dlmak8ud pa.da ayat (!) dUak/&lt;,malmn sesuai deng11n pena.turan pcrundang-undangan. --~
- (2) Jlllllinllll &amp;08lal dalam hubnng,,TI '&lt;erja sebllgaimana dimaksud pada ayat (I) mellput-
- a. untuk waktu tertentu terdiri dari jaminan kecelalman kerja dan janrinan kematian; dan
- b. untuk waktu tidak t,,rtentu terdiri darijaminan l&lt;ttelakaan lterja, jwninan kemati&amp;n, j~ hari tua dan jwnilllW perneliharaa,n
- ""''"""· (3) Pelaksanaan ket=tuan sebagairnana dimaksud pada ayat (!) dan ayat (2l dilaksanakan se·uai dengan peraturan perundang- undengan.
BABXUI
FASJUTAS KESEJAHTERAAN DAN TUNJANGAN HARf RAYA BAGI PEKE&amp;JA
Bagian Kesatu
Faailitas Kes,;iahtttaan \_,,
- (1) Setiap perusahaan ""'jib menyc,!enggarakan dan/atau menyedlakan f&gt;a·ilil:B· kes,;iahtttaan pekerja/buruh.
- (2) Peny,,lengganum dan penyedlaan fasilitas sebaglllmana dimakllud pada ayat (I) meliputl:
3. ... fasilitas berlbadah;
- b. f...Uitas lrt-sebsl:Bn;
- c. fesilitae ietirahat
- d. fasilitae olahraga;
- e. farulilrul kantin;
- r. fiuillitas iwgkutan;
- g. koperasi kruyawan
- h. tempat penitipan beyi;
11. L pclayanan keluerga bereocana; dan
- j. faoilitas perumahan.
- (3) Penyeienggaraan dan/RtAU penyedia&amp;n fuilitas keoejRhteraan sebegaim'lll~ dimaJrsn,J. peda. ,iyat (1) dan ayat (2), dilaksanaka.n dengan mcmpcrhatikan kcbutuhan pek,erja./buruh dan ukura.n keroaropuan pen,sahaan
- (4) Pmsedur dan ta.ta cars per!y&lt;'lenggaraan danpeny,-diaan faoill.ta.s sebegairnona dirna)N,ud pa.de ayat (2) diatur dengan P&lt;&gt;raturan. Bupatl.
Pesal 58
- (l) Pemerintah Dacrah dapat memberikan bantuan seoua.i dengan lc:emampuan untuk teTselenggaranya kcstjahteraan pekerja./buruh.
- (2) Bentuk bentuan sebegaimana. dlmal&lt;·ud pada a,ya.t (1) d.iteta.pkan &lt;iengen Keputusan Bnpari
Bagiau lCedua.
TUnjangau l-lari Ra,ya.
- 11) Pengu!i8ha. wajib memberikan THR Keag,,maan kepada Pekerja/Buruh y,mg telah mempunyai IlUUi8. k,zja I (satu) bulan secam. teruo mcnerus a.tau Jebih.
... "
- (2) THR ""begaimana dimaksud pa.da aya.t (I) dibcrikan saru ka.li dalam setahun cl.an d.iberikan paling hunbat 7 (rujuh) hari sebelum hari rs.ya.
Pasal 60
- (1] Besar THR s,,begalmanad.imak,mrl delem Paaal 59 ay,rt (1) d.itetapken sebegai berikut:
- a. pelrerja/buruh yang telah mempunyai ma,...\_ lrerja 12 bulan seca.ra. teruo mcru,rus a.tau lebih sebesar l (sa.tu) buhw upeh.
- b. pekerja/buruh yang teJah mempunyA mase kerja I (Blltu) bulan seca.ra. terus rnenerua &amp;tau lebih, tet.api lrurang dari 12 (dua bela.s) bul.an diberikan secera propon,ional dengan maea. k,,rja.
- (2) Upah 1 lsatu) \Julan oeba,gaim.ana dimakaucl pada ayat (1) ado I ah ,,pat, p,kok ditambah tunjangan-tunjangan ~-
- (3) Dalam hal peru-tapBn heaarnya n:ilei THR menurul Perjanjian Kerja atau Pcraturan Peruaahaan atau Perjanji.an Kerja Bersama atau kebiaoaan yang dilakukan Iebih besar dari nilai THR oebago.i.mana dunaksud pada ayat (1), maka THR ya.ng dibayarkan kepada pekerja/buruh oesnai o:lengan Perjanjian Kerja, Pl!raturan Pcrusahaan, Perjanjian Kerja Beraama atau kehiasaen yang teleh dilakukan.
- (4) Pelabanaan pemberlan THR oebagain,ana. dimaksud dalwn Pa-al 59 dilaksanakan scsuai dengan peraturan perundang-undangan.
==
KESEMPATAN BERIBADAH \_,,
- (1) Pengu.BBha -,jib memberikan keecmpatan yang secukupn.ya kepada. pekerja/ buruh untuk mclal&lt;sanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. (21 Keaempatan scculrupnya oebagsimana ,timabud pada ayat (1].yaitu =y,diakan tcmpat untuk n,Plak·enakan ;badahnya &amp;ecru-a beik, sesuai dengan kondilli &lt;Ian kema.mpuan peruaahaan.
- (2) l'cnlMbllen wajib membcrikan keleh!PSOB!l kepada pekerj .. puwn,:,uan yang menggunakan kerudung/jilbal;, dalam rangka. melaksanakan 1=1&amp;.Jiban dan/ atau keyakinan terhadap agamanya.
=xv
PENYELESAIAN PERSEUSIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Bagien J&lt;eoatu
Penelioihan Hubungan Industrial
- -" (1) P&lt;:roelioihan hubungan industrial wajib diupayakan penye1etlllian terlebih dahu!u oleh pekerja/buruh atau serikat pekerja/""1"1ka! buruh dengan pengwiaha./ ga.bungan penguBBha me\alui penmdingan bipartit eecara musyawanoh untuk rrmfaka·
- (2) Dal.am ha.I perundingan oebaga.imana dimaksud pada ayat (1) terca.pal kata sepakat dalam penydesaian maka. dibuat perjaajian beraama. yang ditandatang.ani pada pihak.
- (3) Dalam hal perundingan aehageimana dimabud pada ayat (1) tidak tercapai ka.ta &amp;epaka.t maka ~Glah u.tu pihak at.au kcdua belah pihak mencatalkan perselisihannya kepada om.as dengan melamplrkan bukti , telab dlode!rnn perundlngan bipartit untuk dipmaes !leSUal. dcngen peraturan perundang-undangan.
- 14) Da1atn pel,&gt;ltsanaan upaya pettyeleoaian peoelil!iluul di Dinas diJakMnakan oleh mediator yang tiiangkat oeouai. dcngan pera.turan penmdang--undangan.
- (5)Pr,:,.dur dan tat.a cam medias.; dilokoanokon. oeouai peratunm --= PemutuasnHubungan Kerja perundang-undangan.
Paeal 63
Pei:nutuaan hubungan kerja mcllputi pemutusan bubungan kerja yang terjadi di bad.an u811ha yang berbadan hukum &amp;.tau tidak, milik orang pcrseorangan, roilik peroekutuan at.au mlllk badan hulrum,baik milik -ta maupun milik ncgara, maupun u811ha-usaha 'IO'lial dan uoaha› usaha. lain yang roempunyai pcngurus dan mempekerjakan orang lain dcng,,n memhAyar upah atau Whalan dalem IJentuk lain.
-, M
- (1) Penguseha, pekerja/buruh, scrlkat pekerja/serikat buruh, dan Pemerintah Daerah dengan , v· upa,ya. harus menguaahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.
- (2) ApabWL pemutusan hubnngan kerja tidal&lt; dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dinmdlngkan oleb pengu811ha dan aerikat pekerj&amp;./aerikat buruh atau dengan pekcrja/buruh apabila. pekerja/buruh yang bersan@kuran tidak menjadi anggota serlkat pekerja/serikat buruh.
- (3) Dalam hal penu,dingan oebagaimana diinabud pada ayat (2) tidak m~ngbAeilkan persetujuan, mak.&lt;&gt; salab aatu at.au kcdua belah pibak menpjukan permohonan penyeleaaian ke Dinas untuJ, dUekaanakan -
- (4) Dala!n hill mediaai oebaplmBn" diJnabud pads ayat (3) tidak menghasilkan peraetujuan, make para plhak. atau 88lah satu pihak dapat =]aqjut:kan pe:nyelesaian penclisJhan kc P,..,pdiJan H&lt;·homg,rn l'&gt;duetrlal.
- (5) Dalaln hEtl penmdingan S&lt;'hagairnana dimaksud pada ayat (2) tidak mengba,rilkan perseru.juan, pengusaha hanya dapat memuh1slnrn h1·h&gt;1ngan lrerja d&lt;,ng,ut pekcrja/buruh setelah mempe:roleh penetapan darl Pe,,gadilan Hubungan Industrial.
Pro""dur dan tata CPra Pemutusan Hubungan Kttja, pemba.yaran uang pe,,angon, uang pen!!hargaan mas.. kerja dan penggantiPn hak dilakBanakan sesuai dengan pcraturan perundang-undangan.
Bagian Ketlga
Mngok Kerja
\_,"
- (l) Mol!!)k kcrja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan/atau oerikat pekcrjafserikat burub dilakukan secara. seh, tertib, dan damai 8ebag,ai aldbat ~ perundingan.
- (2) Pelaksanaa.n mogok kcrja bag! pekcrja /buruh yang bekerja pada pen,sahaan yang mele,yani kepentingan umum dan/atau perusahaan yangjenis lregi.atannya. mcmbahayakan J,PeeJarnat11n jiwa manu&amp;ia. diatur ""1Mnikian "'PR oehillgga tidakmengganggukepentingan un,um dan/ atau membahe.yakan ke8elamatan onmg Wn.
- (3) Paling aedikit dalarn waktu 7 (tujuh) hari kcrja sebelum rnogok kcrja dilaksanakan, pekcrja/buruh dan/atau scrikat pekcrja/serikat buruh wajib rnemberitahukan secara tertulis kepada pengusaha, Dinas, dan Kepolillian.
- (4) Pemberitahuan sebagairnan" dimak8ud pada ayat (3) mernuat:
- a. hari, tansgal danjam dimulai dan diakhiri mol!!)k kcrja;
- b. tcmpat mogok kcrja;
- c. alasan clan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja; -
- d. tanda tangan kttua dan sekretarla dan/atau masing--masing l&lt;eh,a clan ""1&lt;retari8 8crikat pekerja/oerilta.t buruh sebagai penanggung jawab rnogok kerja.
- (5) oatam hal mogok kerja dilakukan tidak ..,hagaimana. dlmaksud pads ,cya.t (31 make untuk menye]ametkan slat produksi clan Met peru"8h&amp;8Il, pengu"8ha dengancara: de.pat menge.mbil findakan ..,,...,tan,
- e. mebu'ang poua. pekerja/buruh yang mogok kerje. berada. di loke.sl kegia.tan prose,, produksi; atau
- b. ape.bile. dianggap perlu mela.rang pekerja./buruh yang mogok kerja. berada. di loka.sl peruMbaan.
Penuwpan Pernsahe.e.n
Be glen. Keempe.t \_,,
- (I) Penutupan peruoahe.e.n merupakan hak da.sar penguMba. untuk menolek pekerje./buruh scbagia.n etau oelurubnya untuk menjalanke.n pekerjaan aebagai akibat ~ perundingan.
- (2) P=gusahe. tida..k dibenarka.n rnele.kukan pcnutupan peruse.haan scbage.i tinda.kan bala.oan schubunge.n m!anye. tunNtan norma.tif dari pekerja./ buruh d,m/ e.tau scrike.t pckcrja/t&gt;erlkat buruh.
- (3) Tindakan penutupan perusahe.an harus dile.kukan sceue.i dengan pere.tunu, perundang-undangan.
-""' PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kese.tu
Um= \_,.
- (I) Rupe.ti melakukan pembinaan ketene.gakcrjaan.
- (2) Pembinaan clan pengawaoan kebene.ge.kerja,m ..,hagahnena dimaksud dalam ayat (1), da.n a.yet (2), dile.koana.kan secara. terpadu clan terkoonline.si.
- (3) Da1a.in 1"8Dgk:a pembinaan clan penge.we.se.n Kl&gt;agaiman,, d!rnsksud pa.da. syat (1), Pengusaha. a.tau pengun111 wa.j!b mela.porkan seca.re. tertulls aet:iap roendirikan, roenghentika.n, mcnjalankan kembe.li, meroinde.hkan etau roembubarkan peru"8ha,m kepade. Dina.a.
- (4) Tata. cara pelaporan scbagaime.ne. riimekm&gt;d pa.de. aye.t (2J dlan,r dengan Peraturan Bupe.tl.
Bagian Kedua ,.,,,.,,..,, ,\_,"
- (1) Bupatl melakuksn pembinaan terhadap ~ ketcnagakerjaan.
- (2) Pcmbinaan sebagaimana dimak!rud pada "3"1t (l) antara lain:
- a. bimbingan clan penyuluhan di bidang ketenagakerjaan;
- b. bimbingan J&gt;elP&lt;\_..,,D881' 1:eknis di bidang ketenagakerjaan;
- c. pemberdayean masyarakat di bidang kete:nagakerjaa.-. dalam rangka perluuan keac,apatan kcrja; dan
- d. pembinaan hubungan Industrial l&lt;etenai!a)terjaan.
7. (31 Prooedur clan tata cam. pemb!naan aehagaimana dimaksud pada ayat (2) dmtur dengan Pcm.ti.Iran Bupati.
B9gia.n lCetiga
- (1) Peng,,.wasan ~rjaan dila)n,Jran oJeh pegawal pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai knmpetcnsi dan lndcpenden guna nie,tjwnin pe)akBBnaan kctcnagak,,rjaan. pcratutan perundang-undangan
- (2) Pcgawai Pcngawar, Kwnapketj"8ll aebageimana. dimaksud. pada ay,,t (If diangkat ""l!ll.l&amp;i dengan peraturan penindang-undangan.
- (3) Prosedur &lt;Ian tatA cara pengawasan sebagaimana. dimaksud pada ay,,t (1) dlarur dengan Pcm.turan Bupati.
""'=•
SANKSJ ADMINISTRA11F ,\_,,,
- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan aebaplmana dimak!rud dalam Pasal 14 a.yat (2), Pasal 15, PB.BAI 25 ayat {I), Pasal 28 ayat (11 da.n (2), 1'11.aal 29 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 32, Pa.sal 33 11ya.t (2), aya.t (3) clan a.yat (4), Palla! 40 a.ya.t (1), Palla! 42 "3'ilt (1), 1'11.!ial 44 ayat (2), Pa.s.al 45 ayat (1), Pasa1 47 "3'ilt (I) dan ayat (3) dikenakan ,-,ksi administmtif.
2. !2) Sank~· adminislratif eebagaimaw,. dimalmud pada 113"11 (ll berupa:
- a. teguran;
- b. peringatan tertulis;
- c. pembatasan kcglatan uoaha;
- d. pembekwm lregiatan uoaha;
- e. pe,r,hatalan persetujusn;
- f. pemha.tahm pendaflaran;
- g. penghevtian sementara sebagian atau seluruh ala! pmduksl; dan
- h. pencabutan izin.
- (3) Kelentuan meng=ai sanksi admini&amp;tratif ,..hagaimaru, dimelrnt·tl pad&amp; "Yl',t (I) dan ayat 121 dletur dengen Peraturan Bupati.
-""'" KETENTUAN PE:NYIDJKAN
-n
- (1) Penyidik Pegawai Neg..ri Sipil (PPN:'I) dilingk11ngan Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan te:rhadap pelanggaran ketentuan dalwn Peratumn Daemh ini.
- (2) Wewenangpenyjdik sebagalmana.dimaksud pada ayat (II adalab:
- a. menerima, mencarl, mo:ngum.pulkan clan mcnelitl ketcn,ngan atau l!tponui berkenaan deng,m tindak pidana;
4. b, menellti, mencari dan mengumrulkan ketenu,gan mengenai orang pribadi atau badan t.entang kebenaran perbuatan yang dilalrukan;
- c. meminta keterangan dan bah&amp;n bukti dari prihadi amu. baden sehubungan dengan tindek pidana;
- d. memerikaa buku-buku catatan-catatan dand&lt;&gt;Jrumen-dokumen lain berkcnaan tindek pidana;
7. e, melakukan penggeleclahan untuk mendapatkan bahan bukti pembulruan, pencatatan dan dolrumen-dokumen Jain serta a&gt;elakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebl.lt;
- f. meminta bantuan tenaga alili dalom rangka J)&lt;'"lakoanaan ~ penyidibn tindek pidana:
- g. menyun,h berhenti dan/atau melarang seseorang m~nlnggaUau, ruangan atau tempat pada saat pemerib""" sedang berhmgsung dan metn&lt;:rikl,a identltas orang dan/atau dokumen;
- h. memolrct aeseonmg yang berk.aiten dengan lindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar kete:rangannya dan diperlksa sebagai ten,angka etau saksi;
- j. menghentlkan pen:yldil&lt;an; dan
- k. melakukan tlndakan lain yang perlu untuk kelancaran penJ"'~dlkan tindak pidana menurut hukum yang dapat dlp,,rtanggungjawahkan.
- (3) P.,nyidik &amp;ebagaimana dimaksud. pada a.yat (II memberitahukan dimulalnya penyidlkan kepa.da Penyidik Kepo]isian Negara Reyublik Indonesia.
- (4) /!.pabila pelakaanaa.n kewenang.,n .,.hagaiman· dirnakau.d pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan den pen&amp;hanan penyidik peJ!llWai Negeri Slpil ,n,-)aknkan koordinaai dengan ~abat P=yi.dik Kepoll&lt;lian Negara Republik lndonetda seauai dengan pemturan perundang-undangan.
16. {5) Penyidik Pegawai Negeri Sipi\ .,,hegaimana dimaksud pada ayat (II menyampaikan haail penyidilmn kepa.da Penuntut Umum ,n.,lalui ~abat Penyidik Kc-polisian Negara Republik Indonesia.
KETENTUAN PIDAN/!.
"""""'
"""''' Setlap orang ata.u bad1U1 yang melakukan perlmatan yang dapat dlklesillkasikan 8ehai!ai tindak pidana ketenegakerjaan diancam pidana sebagahnana. diatur dalam peraturan perundeng-undanpn.
SABXX
- (1) lzin ketenagakerjaan y,mg teJah ada sehelum hedalrunya P.,raturan Daerah ini tetap berlalru eampai dengan berakhirnya. maea izin yang --·
-
- (2) Semua. perizinan dan pengcoahan dibidang ketenagakcrjaan yang telah a.da sehelum berlekunya Pcraturan Da.erah ini wajih menye"'1aikan pallnglambat l(oatu)tahun 8ejak diherlakukannya. P.,raturan Daerah ini.
- (3) Selama. helum diteta.pkan pemturan pelakoana.an herda.sarl&lt;an P.,raturan Daerah ini maka 8emua. per,,.turan pelakaanaa.n yang ad· tetap herlalru 8era.r\iang tidak hertentangan dcngan Pcraturan Daendt ~ -= KETENTU/!.N PENtmJP
"""''' Dengan berlakunya Pc:ratutan Da.erah ini, maka Peraturan Daerah Kaupaten TUhan Nomor 6 Tahun 2003 tentang Wajib L.atih Tenaga KerJ· Bagi Peruaahaan, dinya.takan dicabut dan dinyatakan tidak bcrlaku.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Tuban pada tangga14 November 2016 Ski RFl'ARIS DABRAB KABUPATBB' TUBAII, - JFMB&gt;c!t\_A.lfDAaAJIKABUPATBNTUBAIITAHUll2016 URI B ROIIOR M ltoRBG PmU.T'VRAJII' D:':BP-'11 KAllUPATBII TllBAlf ffOMOR 363-19/2016

Distribusi: UNTUK SALiNAN YANG SAH An. SEKRE'!'AmS DAERAH KEPAU. BAOIAN HUKUM -. 'SJ;? Tu';- 6BIF BA"!")Yn 8B Pembina 11ngkat l NIP. 19661102 199603 I 003 ## ,\_.,, Petlu\juk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini hanu, ditetapken dalam ~aktu paling lambat I (satuj tahun terhitung o,ajak berlakunya Peraturan Daerahini. ## '-'TT Peraturan Daerah In! nruJai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar oetiap orang meng,,tahuiny,.\_ memerintahkan pengundangan Peraturan Dacrah rm dcngan penempatannya dalam Lcmbaran Daerah Ke.bupat.cn TUban.

Penetapan: Ditetapkan di TUban pada tangga1 4 Nm,ember 2016 BVPATI "nlBAII, -H. l'ATnOLHUDA ## ... ## ATil ## PBRATURAB' DABRAH KABUPATl:ll TUBAR JK&gt;IIOR 19 TABUlf 2016 IBlliTAIIG ## KBI IAGAKlliRJAAII ··-Paembukaan Undang-Undang Dasar Negi,ra Republik Indonesia Tahun 1945 me:ngatD!Ulatkan bahwa ntjuan didirlkan Neg.ara Republik Indonesia, anUU'll lain adalah untuk memajukan kesejahtcraan umum dan meru:,:rdaskan ubidnpan banpa. Amanat tenebut mengau&lt;hmg makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara untuk bekcrja serta mendapat imba\,m dan perlalruan yang adil dan layalc dalam hulrungan kerja untuk mewt·jodkon masyarakat yang sejahteno., adil, makmur, yang mer-ata, balk materiil maupun spiritual berde.sarkan Psneasi]a dan Undang-Undang Dasar Negara Republik In&lt;Iorn:q TW11111 I !)45, Pembangunan et&lt;,nagakerjaan mm,pekan langkah atrategj,, dalam menanggulangi ma88lah ketenagakerjaan clan sekaligua men&gt;pakan upaya meningka·kan kesejahteraan mallyBr8kat. Mengingat bidang ketenagek,,rjaan mempunyai penU"IBn yang sangat stratcgia dalam pembangun11J1 da&lt;:rah, maka dipcrlukan penga.turan di bldang ketenagakerjaan yang i:nenyeluruh dan komprehen5ll meneekup pembangunan swnber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya ""1ng tenaga kcrja, perluaaan kcseru,-tan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, pem.binaen hubungan induatrial dan perlindungan tenaga kerje.. Penyc1engg,,raa ketenagakerja,m berlandaskan PanCBBila dan UUD 1945 tanpa diskriminasi dan berduarkan \_,,, {i) h,keluargaan dan kemitr8Bll; (ii) percTiranaan dan pcmberda.yaan tenaga kcrja secara bctkaimambungan; (iii) persamaan, k&lt;,adilan, dan pcrlindungan hukum; (iv) peningkalan b,sejahteman tenaga kerja dan ja mlnan "Osia1 tenaga. kcrja beserta kcluarganya; M penlngkatan produktivitall demi ke!ang,nmgan UMha dan mmah in~oi; dan (vi) keterlibatan penm aerta seluruh stakeholderdalam pen~ketenagakerjaan Sedanl!kan Penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam Peraturan daerah ini bertujuan untuk menyuaun clan melal«lanakan: - b. kebijakan sistem 18.tlhan kerja nasiorutl dapat dlimp]eroent·'likan rlengen baik dan benar di daerah; - a. P"'""nconaan -·ge kerja direncanakan dan dllaksanakan socara -; - c. kebijakan produktivitas dapat dilmpJem,,nf:8aikan delem rangka. peningkatan produktivitas daerah; - d. keb!Jakan penyediaan dan pe,ndayagunaan tenage. kerja dilakukan ""cara terpadu; - e. kebijakan perlindungan tenap kerj~ dalam ""'1gka peningkatan keoejahteraan tenaga kerja dan jBininan sosia1 tenaga kerja. dan keluarga diarahkan dalam peningkatan produktivitu te.Dlll!a kerja; '= - f. pemllinaan dan pengawasan dilaksanakan secara t.crprngram dan berkesinambungen dalam ra.ngka penlngka·an iklim yang ramah investaai clan pcnegekan hukwn untuk menjamin adanya kepastian dan keadilan hukum untuk pekerja clan pcngusaha. Adapun penyelenggeraan ketenagekerjaan dalam Peno.turan daerah ini mempunyai oasaran.: (ij terwujudnya pen,:r,canaan tenaga kerja; (ii) terwajudnya sist.cm latihan kerja nasional di daerah; (iii) tenntjudnya kebijakan produktivitas; (!v) terwujudnya penyediaan dan pendayagunaan t.cnage. l=ja; (v) tcrwujudnya perlindungen t.cnaga kerja; (vi) terwujudnya penyelesaian pcrselislhan hubungan industrial; dan (vii) t.cnrjudnya harmonisasi antara pekerja, pengusaha dan pemerlntah daenili. Peni.turan daerah ini diharapkan dapat memberi l«-jelasan dan pcngalllran mengenai Ketenagak,,,rjaan, antara lain meliputi: - a. sasaran per,yelenggaraan VIPTIRgakerjPan; - b. pcrencanaan tenaga kerja dan si'ltem informalli ketenaga.kerjaan; - c. pelatihan clan produktivitas tenaga kerja; - d. pern,mpatan tcnaga kerja; - e. pethiasan keoempatan k&lt;,rja; - f. pcnempatan tenaga kerja lokBI; - g. penggunaan t.cnaga kerja !iSing; - h. huhungan kerja; - i. hubungan industrial; - j. perlindungan - k&lt;,rje.; - k. faslll.1:88i ~ttte.an dan THR; - I. kco ,mpatan berlbadah; - m. penyekse.lan penelioihe.n hubw,gan industrial; - n. pembinaan dan pengawa.98.D; - o. penyidikan; dan - p. oanksi adminiatratlf. ## D. PABi\1.- DB¥! "4841, ## CUkup jele.,i ## \_, ' ## \_,, ## HUM• Yang dima,k,rud denge.n aaaB "kekcluargaan dan kcmltraan" in; adalah bahwe. ""tiap pemhengnnan k&lt;,t.enagakerjaan he.rus rnenoerminkan musyawanlh untuk mencapal "'ufiikat dalam. setiap pengambilan keputuoan dan hams menjBlin -- antara pelaku usaha, buruh/pekerja dengan pe,:nerintah ...,,\_ ## Hun,fb

Distribusi: Yang dime.bud dengan aau ~ dan pemberdayaan tenaga kerja BeCara berkeainamhungan" ini adalah bahwa. setle.p pembangunan kctenagakcrjaan hams dida8arkan pads pe,e:ncanaan yang di!aksanakan ...,,.,.,. te,pe.du dan bernrientasi pe.da upaya pembcrdayaan tenaga kerja sccara herb,~. ## HUMc Yang dima],Mud dengan asaa "persamaan, kMdile.n, dan perlindungan hukum" ini adalah bahwa. setie.p pembangunan ~8BI1 tidak bo\eh bemifat =l&gt;edakan berdasarkan le.tar belakang agoma, suku,...,., s,:,lonpn, gendcJ", atau status aoeial, dan harus mencerminkan keadilan """"-"' proporaional, '"'rta memberikan perlindungan hukum bagi setlap warga. neg,,ra. ## H.,,,.a Yang dimaksud dengan """" ·Peningl&lt;atsn kesejahu,raan tem,,ga kerja dan ja.rninan ocsial. tcnaga kcrja beoerta. keluarganya· ini adalah bahwa setiap pembengunan ketenagakerjaan hams menjamin upaya peningk:atan kesejahtcraan dan jwninan BOsial bagi tenaga kerja dan kcluarganya. ## H"""• Yang dhnaksud dengan asa,i "Peningkatan produktivitas demi kelangsungan usaha dan ramah inveataoi" ini adalah bahwa ..,tiap pembangunan ketenagakerjaan harus meajamin peningkatan produktmtas tenaga kcrja demi kelangsungan uoahe. dan ramah serta konduoif bagi inveataai. ## H.,,,., ## ...,, CulrupJelas """' CukupJelas ...,, CukupJelas """' CukupJelas ...,, CukupJelas ... CukupJelas ~w, Aym: (1) CUkupJelas Ayat (2) CukupJelas Yang dimabud dengan asas "KeCerlil&gt;atan pemn serta selwuh stakeholder dalam penyelenggarnan ketenagake,jaan"lni adalah bahwa ...,tiap pemba.ngunan ker.enagakerjaan hams melibat.kan peran Berta seluruh a!Bkehokler daJarn penycle:nggeraan ~ di -· Ayat. (3) ...,

Distribusi: Untuk meajamin penyia.pan tenaga kerja yang berkualitas, profcllional dan IICSuai kebutuhan di dunia kerja, 8CCara prinsip merupakan tanggUngjawab pemerlntah daerah, untuk itulah pemerintah dacrah wa,jlb ...,.mililri B:a1ai Latihan Ke,ja berbaoia kompetensi yang ""sual dengan keburuhan pssar kerja . '' ewru,,\_ ...,,, CukupJelu ...,,, CUkupJclrul ...,,, ewru,k ... \_,\_ ,\_,, """' ,, CllkupJelas ...,,, CukupJelu \_,\_ Pasal 17 ,\_ '' CukupJelal&lt;I ,\_,, CukupJelas \_,\_ ,\_ '' """''' CukupJelas """'~ CUlrupJclas Pasal 23 CulrupJewi Pasal24 CukupJehu, CulrupJelu -~ " ... CUkupJelu \_,, CUkupJelas ...,,, CUkup Je!a,i Pasal 29 CukupJehu, \_,, CukupJehu, I'll.SR! 31 Cukup Je!a,i Pasal 32 Ayat (1] ,.,. -dengan "t=aga kerja lokal" adalah me:ngutamakan oecara maksima\ agar lowongan pckcrjaan tersebut dibcrikan pemn seluas-luasnya kepBd,,. putni. daerah, atau maoyarakat Tubom yang rru:mlliki l·11alifikaa; tertentu, khusumya yang beitlrn:nioili di seldtar perusahaan, Ayat (2) Yangdimaksud dengan "warga yang berdomisili di sekitar pecuBW\aaWl' adalah warga masyarakat Kabupaten 'I'uban yang tinggal di sekitar peruaaha&amp;n yang dibuktikan dengan Kart;u Tanda Pcnduduk dan/ata.u Kartu Keluarga, dan yang merasakan dampak Iang,,ung dari keberads.an pen,sahaan -rue Aya.t [3) CukupJelaa Aya.t (4) CukupJelru, Ayat (5) CUkupJelru, Ayat. (6) CulmpJelas """''' CUkupJelu """'' Aya.l (1) CukupJelas Aya.t (2) Pada Prinllipnya Perj'llljian Kcrja Dlbuat Secara Tertulis, Namun Melihat Kondilli Masyarakat Yang Beragam Di1nungkinkan Perjanjlan Kerja Secara Liaan. Ayat (3) Pengusaha Wajib m-embuat Surat Pengangk:atan bagi Pli,kerja/Buruh yang benangkutan, dolam hal Perja,tjian Kerja dibuat Secara Linn, Hal lni untuk mer\iamin perlindungan bagi~/buruh yang bersanglrutan dengan mencantumkan ayarat-syarat Perja,tjian Kerja. Ayat (4) CulmpJelas A,yat. (5) CulmpJelas ... ,, CUkupJelu """'" CukupJe!a,, ... '' CukupJelu -~ CukupJelaa ...,,, CukupJelas CukupJelas -~ Pasal 41 CulrupJelas \_,,, CukupJelas ...,,, CukupJelas CukupJewl -~ """'" CUkupJelas \_, % ewn,,, \_ \_, '' CukupJelas ... .., CukupJelas '' -,› CukupJelas \_, '' Culrup Jelas \_,,, CukupJelas ...,,, CukupJelas ewru,\_ -~ ewru,\_ ,.,\_,M "-'" CukupJelu Pasal57 CukupJelalil "-'" CukupJelaa -~ CukupJeia,, ...,., CukupJelu Pasal 61 CukupJelalil ~~~ CukupJelaa ... fil CukupJelas ... ewru,,› ... ,, Cukup J,.Jas """"" CukupJewi - '' CulrupJelu ~~" CukupJelu ~~" Culrup Jelu ...,,, Cukup Jehu, ...,,, Culrup Jehu, Pasal 72 """""'"" ...,,, Cukup Jelaa ...,,, CukupJelru! ..., '' CUkupJelaio '' ..., \_,TT CUkupJelas CukupJelas TAIDAHl,· !PNP .. QAN o,nr,e K4W'l'ATIUf TUBA:11' IWIIOR 114 ~10-