PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 3 Tahun 2008 tentang TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BALANGAN BUPATI BALANGAN, - bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, maka perlu dilakukan perumusan tugas pokok dan uraian tugas unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah; a - b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan, dipandang perlu untuk (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
BUPATI BALANGAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 2{ TAHUN 2OO9
TENTANG
TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BALANGAN
BUPATI BALANGAN,
- bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, maka perlu dilakukan perumusan tugas pokok dan uraian tugas unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah; a
- b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan, dipandang perlu untuk menetapkan tugas pokok dan uraian tugas unsur-unsur organisasinya;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Balangan tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 NOmor 169, Tambahan LembaraR Ne$ara Republik lndonesia Nomor 3890);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor Z2,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4265); 2.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2AA4 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 3.
-j
- lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RePublik lndonesia Nomor a389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20QH'. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undangUndang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangr-Undang Nomor 32 Tahun 2AA4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844\;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OA4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AO7 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2AO7 tentang organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2AA7 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RePublik lndonesia Nomor 4741);
- B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 57 Tahun 2OO7 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah [:1ffi:"J':Hfl*,1*T'j:ff",nlu'ff:,L'j, '"*bahan
- l0.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, organisasi dan Tata Ke[a Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah KabuPaten Balangan Nomor 44);
MEI'IUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI BAIANGAN TENTANG TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BALANGAN. Menetapkan :
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
- Z. pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah BuPati Balangan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan'
- S. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan'
6. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Balangan.
- T. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretbriat DPRD Kabupaten Balangan.
TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
Bagian Pertama
Sekretariat DPRD
BAB II - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
Pasal 2
- (1) Sekretariat DpRD me1pUllyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada ' ' pimpinan dan anggota DPRD.
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) diatas sebagai berikut :
- a. menetapkan kebijakan operasional Sekretariat DPRD
BAB II - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
Pasal 3
Unsur - unsur organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bagian RaPat dan Risalah; dan
- c. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat.
Bagian Kedua
Bagian Tata Usaha
BAB II - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
Pasal 4
- (1) Bagian Tata Usahq mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan ' ' program, mengelola keuangian, umurndan kepegawaian'
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyusun program, mengatur .. dan meng.evaluasi pelaksanaan kegiatan pen{umpulair, pengolahan, fenyajian dan analisa data;
- b. menyusun program, mengatur 9a.n mengj:valuasi pelaksanaan kegiatan penyusu nan'prog ram dan rencana Sekretariat D PRD ;
- c. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi. .pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana anggarin dan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. menyusun program, mengatur 9"n mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penjebhan'administrasi kepegawaian ;
- e. menyusun program, mengatur dan. mengevaluasi pelaksanaan . kegiatan plngietolaan'saiana'dan p-rasarana kerja, urusan rumah tangga dan surat menyurat;
- f. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporka.n hasil pA;i;anian tugas ie6agai bahin evaluasi dan infomasi untuk kebiiakan dan petuniuk selanjutnYa; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas'
BAB II - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
Pasal 5
Bagian Tata Usaha terdiridari :
- a. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
BAB II - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
Pasal 6
- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyailugas melaksanakan pengumpulan , ' dan peigelolaai data, penyusun?! program .dan laporan, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan'ahministrasi keuangan dan pertanggung iawaban keuangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana, prggr?ry kqrja dan anggaran berbasis kinerj? I{?:gI1l tugas pokok dan fun$si 5up bg$qlprogram dan keuangan berpedoman kepacla rencana strategis Sekretariat DPRD;
- b. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, penyajian dan analisa data;
- c. menghimpun, menyiapk{lilan dan menyusun rencana strategis serta laporan akuntabilitas Sekretariat DPRD ;
- d. menghimpun, menyiapk?Lbahan dan menyusun ren€na strategis serta laporan akuntabilitas Sekretaris DPRD;
- e. mengkoordinir dan memfasilitasi serta menyusun Renja dan Renstra Sekretariat DPRD;
- f. mengkoordinir dan memfasilitasi .penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja I nsta-nsi Pemerintah (l3Kl P ) Sekretariat D P RD ;
- g. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun prl Rancangan Anggaran v' A'f " S(FD' Sekietiriat DPRD sebagai- bahan Penyusunan Anggaran PendaPatan Belanja Daerah (APBD);
- menyiapkan bahan dan mengelola administrasi pembayaran belania sekretaris DPRD; h.
- menyiapkan bahan dan menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran; i.
- melaksanakan pengumpulan dan pengelotaan data keuangan sebagai bahan perhitungan anggaran; j.
- menyiapkan dan menyusun laporan keuangan dan memelihara dokumen/arsip administrasi keuangan ; k.
- memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil p"liG"na"n tugas seLagai bahin evaluasi dan informasi untuk kebiiakan dan petunjuk selanjutnYa; dan t.
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas. m.
BAB II - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
Pasal 7
- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempu.nyaitugas m9l+?lakan urusan surat ''' menyurlt, kearsipan, rumdhiangga, perlengkipan, keprotokolan, perjalanan dinas sertd pengelolaan admi n istrasi kepegawaia n d an ketatalaksanaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyusun rencana, program kqrja dan anggaran berbasis kinerja
BAB II - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
Pasal 10
- (1) Sub Bagian Persidangan mempunyai tugas menyiapkan bahan rapat, urusan ' ' administrasidan tata temPat.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana, prggram.keria dan anggaran berbasis kineria
BAB II - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
Pasal 11
- (1) Sub Bagian Risalah dan Pelaporan meinp\_unyai tu.gas pembuatan risalah rapat dan catataniEksi din atat lielengkapan DPF{D, [enelilian dan penyiapan laporan hasil rapat.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis.kineria
BAB II - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
Pasal 12
- (1)BagianHukumdanHubungan.Masyar.alsa!mempunyaitu.qllglyi?-q[?.Lq.raturan perundang-undangan dan produk-produk hukum serta pelaksanaan kehumasan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyusun program, mengatur dan. mengevaluasi kegiatan pengumpulan dan pendokumehtasian peratufan perundang-undangan ;
- b. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi kegiatan pengumpulan dan pendokumehtasian prod uk-prod uk hukum daerah ;
- c. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi hubungan masyarakat;
- d. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pengelolaan pepustakaan;
- e. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan sertg melaporkan hasil pefaGaniin tugai ieliagai bahin evaluasi dan informasi untuk kebiiakan dan Petunjuk selanjutnYa; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.
BAB II - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
Pasal 13
Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Perpustakaan; dan
- b. Sub Bagian Flubungan Masyarakat dan Protokol'
BAB II - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
Pasal 14
- (1) Sub Baoian peraturan Perundang-undangan dan Perpustakaan mempunyai.tugas t'' i.i-nvT"p"Gn'uatran rancangan, mingikutip roses pembahas?n: f gldoku mentas ian sertd iengarsipan peiatriran' peruidang-ur6.r'.. dan produk-produk hukum daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja
BAB II - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
Pasal 15
- (1) Sub Bagian Hubungan\_Masyarakat dan Protokol mempunyai.tugas melaksanakan t '' ;Grn "pefayinin" informdsi dan pemberitaan, mgnyiapkan. naskah. pidato, penOoru,itlnialiin dan pengumpulan'berita media cetak dan elektronik kegiatan bFCD serta pelaksanaari peigaO.aan dan pengelolaan perpustakaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyusun rencana, program tletja dan anggaran berbasis kinerja
BAB II - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
Pasal 16
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagi?n tugas. dan fungsi Sekretariat DPRDsesuaidengan keahlian dan kebutuhan ## BAB III
KETENTUAN PENUTUP
BAB II - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
Pasal 17
Derpen baldrunya Peraturan Bupati ini maka semua ketentuan yang mengatur hal yang sarna dlyrtakan tidak berlaku lagi.
BAB II - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
Pasal 18
- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengund.angan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Penetapan: Diundangkan di Paringin pada tanggal 23 Nopember 2009

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH M. RIDUAN DARLAN