PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA Nomor 4 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN, RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA (berlaku 23 Agustus 2017)
Pembukaan
Menimbang
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN, RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SURABAYA,
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan otonomi daerah serta meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan, telah dibentuk organisasi sebagai wadah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang pengaturannya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
- b. bahwa sejalan dengan perkembangan dinamika masyarakat di Kota Surabaya, serta ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, maka Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
- Republik
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA dan WALIKOTA SURABAYA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN, RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
5. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
6. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
8. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatur pembentukan LPMK, RW dan RT di daerah.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Pedoman pembentukan LPMK, RW dan RT bertujuan untuk :
- a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparatur Pemerintah Daerah terutama Kelurahan dan Kecamatan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan pembentukan LPMK, RW dan RT;
- b. mewujudkan upaya pemenuhan wadah untuk masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya.
Bagian Kesatu Pembentukan
BAB III - LPMK
Pasal 4
- (1) LPMK dibentuk di setiap Kelurahan.
- (2) Camat berwenang menetapkan pembentukan LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) LPMK dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui musyarawah mufakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
Bagian Kedua Kedudukan, Tugas dan Fungsi
BAB III - LPMK
Pasal 5
- (1) LPMK merupakan mitra Lurah dalam pemberdayaan masyarakat kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya LPMK bertanggungjawab kepada Camat melalui Lurah.
BAB III - LPMK
Pasal 6
LPMK bertugas membantu Lurah menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
BAB III - LPMK
Pasal 7
LPMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mempunyai fungsi meliputi :
- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.
Bagian Ketiga Susunan, syarat dan prosedur pemilihan pengurus
BAB III - LPMK
Pasal 8
- (1) Pengurus LPMK dipilih secara demokratis dari anggota masyarakat yang memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
- (2) Susunan pengurus LPMK ditentukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kelurahan.
- (3) Susunan pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah gasal dan paling sedikit terdiri dari :
- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Bendahara;
- e. Seksi-seksi, yang terdiri dari :
1. Seksi Pembangunan;
2. Seksi Ketenteraman;
3. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup;
5. Seksi Kerohanian, Sosial Budaya dan Pemuda.
- (4) Setiap calon pengurus LPMK harus memenuhi syarat :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mampu mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat di Kelurahan;
- c. menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Kelurahan setempat minimal 12 (dua belas bulan) secara terus menerus yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga;
- d. usia paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah kawin;
- e. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Atas / atau sederajat;
- f. tidak menjabat sebagai Lurah atau perangkat Kelurahan setempat;
- g. tidak merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik dibuktikan dengan surat pernyataan;
- h. sanggup melaksanakan tugas dan fungsi LPMK.
- (5) Dalam hal calon pengurus LPMK tidak ada yang mendaftar sesuai waktu yang ditentukan, maka dilakukan perpanjangan masa penjaringan sebanyak 2 (dua) kali.
- (6) Dalam hal perpanjangan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sudah dilakukan dan tetap tidak ada yang mencalonkan, maka dapat memilih kembali pengurus LPMK sebelumnya yang tidak menjadi anggota Partai Politik.
- (7) Dalam hal tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah dilakukan dan tetap tidak ada calon, maka ditunjuk Pelaksana Tugas sampai dengan ditetapkan pengurus LPMK yang definitif,
BAB III - LPMK
Pasal 9
- (1) Dalam rangka Pengisian Ketua LPMK bagi LPMK yang baru terbentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau Pemilihan Ketua LPMK yang baru, dibentuk Panitia Pemilihan Ketua LPMK.
- (2) Keanggotaan Panitia Pemilihan Ketua LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dan dipilih oleh Ketua RW di lingkungan Kelurahan setempat
BAB III - LPMK
Pasal 10
- (1) Pengurus LPMK berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pengurus LPMK mempunyai kewajiban :
- a. melaksanakan tugas dan fungsi LPMK;
- b. melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
- c. membuat laporan kegiatan organisasi sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Camat melalui Lurah;
- d. mendorong swadaya gotong royong masyarakat.
Bagian Kesatu Pembentukan
BAB IV - RW
Pasal 11
- (1) RW dibentuk di wilayah Kelurahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) RW sekurang-kurangnya terdiri dari 5 (lima) RT.
- (3) Camat berwenang menetapkan pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4)
BAB IV - RW
Pasal 12
- (1) RW merupakan mitra Lurah dan terdiri dari beberapa RT.
- (2) RW bertanggungjawab kepada masyarakat melalui RT.
BAB IV - RW
Pasal 13
RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bertugas untuk membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
BAB IV - RW
Pasal 14
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, RW mempunyai fungsi yaitu :
- a. pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT di wilayahnya;
- b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RT, antara RT dengan masyarakat dan/atau dengan Pemerintah Daerah;
- c. penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga;
- d. pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- e. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat; dan
- f. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
Bagian Ketiga Susunan, syarat dan prosedur pemilihan pengurus
BAB IV - RW
Pasal 15
- (1) Susunan pengurus RW berjumlah gasal dan paling sedikit terdiri dari :
- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Bendahara;
- e. Seksi- Seksi, terdiri dari :
1. Seksi Pembangunan;
2. Seksi Ketenteraman;
3. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup;
5. Seksi Kerohanian, Sosial Budaya dan Pemuda.
- (2) Pengurus RW dipilih secara demokratis dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
- (3) Setiap calon pengurus RW harus memenuhi syarat :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Kelurahan setempat minimal 12 (dua belas bulan) secara terus menerus yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga;
- c. usia paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah kawin;
- d. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Atas / atau sederajat;
- e. tidak menjabat sebagai Lurah atau perangkat Kelurahan setempat;
- f. tidak merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik dibuktikan dengan surat pernyataan;
- g. sanggup menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat dan mempunyai kemauan untuk berkerja dan membangun.
- (4) Dalam hal calon pengurus RW tidak ada yang mendaftar sesuai waktu yang ditentukan, maka dilakukan perpanjangan masa penjaringan sebanyak 2 (dua) kali.
- (5) Dalam hal perpanjangan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah dilakukan dan tetap tidak ada yang mencalonkan, maka dapat memilih kembali pengurus RW sebelumnya yang tidak menjadi anggota Partai Politik.
- (6) Dalam hal tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilakukan dan tetap tidak ada calon, maka ditunjuk Pelaksana Tugas sampai dengan ditetapkan pengurus RW yang definitif
BAB IV - RW
Pasal 16
- (1) Dalam rangka pengisian Pengurus RW bagi RW yang baru terbentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pemilihan Pengurus RW yang baru, dibentuk Panitia Pemilihan Ketua RW.
- (2) Keanggotaan Panitia Pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dan dipilih oleh Ketua RT di lingkungan RW setempat
BAB IV - RW
Pasal 17
- (1) Pengurus RW berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pengurus RW mempunyai kewajiban :
- a. melaksanakan tugas dan fungsi RW;
- b. melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
- c. membina kerukunan warga;
- d. membuat dan menyampaikan laporan mengenai kegiatan organisasi sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali kepada para Pengurus RT di lingkungan RW setempat, dengan tembusan kepada Ketua LPMK;
- e. melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang diangggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah Daerah kepada Lurah, dengan tembusan kepada Ketua LPMK;
- f. melaporkan data penduduk tiap 1 (satu) bulan sekali kepada Lurah, dengan tembusan kepada Ketua LPMK;
- g. melaporkan hasil musyawarah dengan warga kepada Lurah.
Bagian Kesatu Pembentukan, Penggabungan dan Pemekaran
BAB V - RT
Pasal 18
- (1) RT dibentuk di wilayah Kelurahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) RT sekurang-kurangnya terdiri dari 70 (tujuh puluh) Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Surabaya yang beralamat di wilayah RT tersebut.
- (3) Lurah berwenang menetapkan pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembentukan RT dapat berasal dari pemekaran RT yang sudah terbentuk dengan tetap
BAB V - RT
Pasal 19
RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) bertugas untuk membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
BAB V - RT
Pasal 20
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, RT mempunyai fungsi yaitu :
- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
Bagian Ketiga Susunan, syarat dan prosedur pemilihan pengurus
BAB V - RT
Pasal 21
- (1) Susunan pengurus RT berjumlah gasal dan paling sedikit terdiri dari :
- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Bendahara;
- e. Seksi-Seksi, terdiri dari :
1. Seksi Pembangunan;
2. Seksi Ketenteraman;
3. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup;
5. Seksi Kerohanian, Sosial Budaya dan Pemuda.
- (2) Pengurus RT dipilih secara demokratis dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
- (3) Setiap calon pengurus RT harus memenuhi syarat :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Kelurahan setempat minimal 12 (dua belas bulan) secara terus menerus yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga;
- c. usia paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah kawin;
- d. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Atas atau sederajat;
- e. tidak menjabat sebagai Lurah atau perangkat Kelurahan setempat;
- f. tidak merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik dibuktikan dengan surat pernyataan;
- g. sanggup menjalankan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam hal calon pengurus RT tidak ada yang mendaftar sesuai waktu yang ditentukan, maka dilakukan perpanjangan masa penjaringan sebanyak 2 (dua) kali.
- (5) Dalam hal perpanjangan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah dilakukan dan tetap tidak ada yang mencalonkan, maka dapat memilih kembali pengurus RT sebelumnya yang tidak menjadi anggota Partai Politik.
- (6) Dalam hal tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilakukan dan tetap tidak ada calon, maka ditunjuk Pelaksana Tugas sampai dengan ditetapkan pengurus RT yang definitif
BAB V - RT
Pasal 22
- (1) Dalam rangka pengisian Ketua RT bagi RT yang baru terbentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 atau Pemilihan Ketua RT yang baru, dibentuk Panitia Pemilihan Ketua RT.
- (2) Keanggotaan Panitia Pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dan dipilih oleh warga di lingkungan RT setempat
BAB V - RT
Pasal 23
- (1) Pengurus RT berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada pengurus RW mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pengurus RT mempunyai kewajiban :
- a. melaksanakan tugas dan fungsi RT;
- b. melaksanakan keputusan anggota;
- c. membina kerukunan;
- d. membuat dan menyampaikan laporan mengenai kegiatan organisasi sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Kepala Keluarga di lingkungan RT setempat;
- e. melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah Daerah kepada Lurah;
- f. melaporkan data penduduk tiap 1 (satu) bulan sekali kepada Lurah melalui Ketua RW;
- g. melaporkan hasil musyawarah dengan warga kepada Lurah.
BAB VI - HUBUNGAN KERJA
Pasal 24
- (1) Hubungan kerja LPMK dengan Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja LPMK dengan RW, RT dan lembaga atau organisasi kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif dan kerjasama yang saling menguntungkan.
BAB VI - HUBUNGAN KERJA
Pasal 25
Hubungan kerja LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mencakup hal-hal yang terkait dengan usaha-usaha menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan.
BAB VII - PEMBINAAN
Pasal 26
- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LPMK, RW dan RT.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap LPMK, RW dan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Camat di wilayah masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 27
- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam proses pembentukan dan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. memberikan informasi bilamana dalam proses pemilihan Pengurus LPMK, RW dan/atau RT terdapat kesalahan prosedur ataupun kecurangan;
- b. mengontrol dan mengawasi jalannya kepemimpinan Pengurus LPMK, RW dan/atau RT dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian informasi dapat dilakukan dengan mengajukan laporan pengaduan kepada Camat melalui Lurah.
- (4) ## BAB IX SUMBER DANA
BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 28
- (1) Sumber dana LPMK dapat diperoleh dari :
- a. hasil usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bantuan Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber dana RW dan RT dapat diperoleh dari :
- a. dana swadaya masyarakat;
- b. hasil usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. bantuan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 29
- (1) Setiap LPMK, RW dan RT memperoleh bantuan operasional dari Pemerintah Daerah melalui anggaran Kecamatan.
- (2) Besaran bantuan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota mengenai standar satuan harga dengan ## BAB X DANA SWADAYA MASYARAKAT
BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 30
- (1) Segala jenis iuran bagi masyarakat yang dilakukan di wilayah RT dan RW wajib mendasarkan pada hasil musyawarah masyarakat setempat.
- (2) Pelaksanaan pungutan bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah dilakukan evaluasi terlebih dahulu dari Lurah.
- (3) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah wajib
BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 31
LPMK dilarang melakukan pungutan kepada masyarakat.
BAB XI - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 32
- (1) Pengurus LPMK, RW dan/atau RT yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 31 dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. Teguran/peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian jabatan pengurus.
- (2) Tata Cara Pengenaan Sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33
Kepengurusan Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, RW dan RT yang dibentuk sebelum berlakunya peraturan daerah ini dinyatakan tetap sah sampai dengan habisnya masa kepengurusan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Surabaya pada tanggal 23 Agustus 2017

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA ,

Verifikasi: ttd. ## HENDRO GUNAWAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2017 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 241-4/2017

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, IRA TURSILOWATI, SH., M.H. Pembina Tingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 ## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 34 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 1/D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ## Pasal 35 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Penetapan: Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 23 Agustus 2017

Penandatangan: WALIKOTA SURABAYA, ttd. TRI RISMAHARINI
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 4 TAHUN 2017
## TENTANG
## PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN, RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA
## I . UMUM
Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan implementasi dari ketentuan
PENJELASAN
Pasal 18
UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi