PERATURAN BUPATI PERUBAHAN ATAS  KABUPATEN LABUHANBATU Nomor 40 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (berlaku 9 Desember 2014)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 26 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa dalam rangka upaya pemerintah menggali dan mengelola seluruh potensi pajak daerah dan retribusi daerah secara optimal terutama pada sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu meningkatkan kinerja dan semangat kerja pejabat dan pegawai satuan kerja perangkat daerah pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan semangat kerja pejabat dan pegawai satuan kerja perangkat daerah pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 7 1 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu memberikan insentif sebagai tambahan penghasilan bagi pejabat dan pegawai satuan kerja perangkat daerah
Mengingat pemungut pajak daerah dan retribusi daerah yang mencapai kinerja tertentu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 26 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. 1 . Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 ten tang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
Menetapkan:
- 1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Ka bu paten Labuhanbatu Tahun 2014 Nomor 5 Seri D Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
15. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2012 Nomor 26).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANF AAT AN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasall
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 26 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2012 Nomor 26) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3
- -( 1 ) Insentif diberikan kepada SKPD pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) secara proposional dibayarkan kepada:
- a. Pejabat dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
- b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
- c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- d. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi Pelaksana Pemungut Pajak;dan;
- e. Pihak lain yang membantu SKPD Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada. tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Penetapan: Ditetapkan di Rantauprapat pada tanggal 9 Desember 2014

Penandatangan: BUPATILABUHANBATU, dto TIGOR PANUSUNAN SIREGAR

Penetapan: Diundangkan di Rantauprapat pada tanggal 10 Desember 2014

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABU EN LABUHANBATU, ALI USMAN HARAHAP PEMBINA TINGKAT I NIP.19640910 199703 1 001