PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 38 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
WALIKOTA TANGERANG SELATAN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR \\ TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG SELATAN,
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, efisiensi, berkelanjutan dan kemandirian, guna meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa sejak diundangkannya Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, telah terjadi berbagai perkembangan dan perubahan keadaan, sehingga diperlukan adanya perubahan atas pedoman pelaksanaan APBD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Pasal 18
- Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 1 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lenibaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4935);
9. Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
4. 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan clan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
5. 1 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
KEPALA DPPKAD
PARAF HIERARKI
KEPALA BAGIAN HUKUM
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
I
PARAF KOORDINASI
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.O5/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
20. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Sela tan N omor 1 0 1 1 ) ;
3. 2 1 . Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2 0 1 1 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1211);
22. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 38);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAK SAN MN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Tangerang Selatan Pada tanggal 2 gss 23 SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, SERITA DAERAH KOTA TAN ERANG SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 11 I PARAF KOORDINASI

Penandatangan: KEPALA DPPKAD ## PasalI Ketentuan dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Bab III huruf B, angka 4, huruf b, angka 9) Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 38) pada huruf e) dan huruf f) diubah, diantara huruf f) dan huruf g) disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f.1), sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap pengundangan Peraturan Walikota memerintahkan ini dengan orang mengetahuinya, penempatannya dalam Serita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan pada tanggal 2 gsus 2013

WALIKOTA /] C TANGERANG SELATANMl/



'D

I

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN TANGERANG SELATAN NOMOR 38 TAHUN 2012

WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN.

- 9). Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah bagi Pejabat atau Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kata Tangerang Selatan serta Anggota DPRD diatur sebagai berikut:
- e). Perjalanan dinas jabatan keluar daerah yang tidak mengmap (pulang pergi) dan menggunakan sarana/moda transportasi kendaraan dinas / operasional diberikan biaya perjalanan dinas berupa biaya transportasi yang dibayarkan secara real cost dan uang harian yang dibayarkan secara lumpsum.
- f) . Perjalanan dinas keluar daerah menginap dan menggunakan saran a transportasi kendaraan dinas/operasional diberikan uang harian yang dibayarkan secara lumpsum, biaya transportasi dan penginapan/hotel yang dibayarkan secara real cost.
- f.1). Pertanggungjawaban biaya transportasi sebagaimana huruf e) dan huruf f) dapat berupa tanda terima pembelian bahan bakar, tiket tol, tiket parkir.

WALIKOTA

/]

S,ANGERANG

SELATAN(l/

/ AIRIN RAHCMI DIANY!Q


PARAF KOORDINASI

L

T

'