PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 106 Tahun 2017 tentang PEMANFAATAN RUANG KAWASAN ROROTAN SEBAGAI LAHAN CADANGAN UNTUK RUANG TERBUKA HIJAU DAN RUMAH SUSUN UMUM (berlaku 28 Juli 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam .rangka mewujudkan tujuan penataan ruang untuk Ruang Terbuka Hijau dan Rumah Susun Umum sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi
- diperlukan lahan cadangan;
- b. bahwa kebutuhan lahan cadangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diarahkan pada Kawasan Rorotan mengingat lokasi dimaksud masih cukup luas dengan kondisi dan zonasi yang sesuai sebagai lahan Ruang Terbuka Hijau dan Rumah Susun Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Ruang Kawasan Rorotan sebagai Lahan Cadangan Untuk Ruang Terbuka Hijau dan Rumah Susun Umum;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
SALINAN
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN RUANG KAWASAN ROROTAN SEBAGAI LAHAN CADANGAN UNTUK RUANG TERBUKA HIJAU DAN RUMAH SUSUN UMUM.
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan ## BAB II
MAKSUD, -TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar h -ukum dalam Pemanfaatan Ruang Kawasan Rorotan sebagai Lahan Cadangan untuk RTH dan Rumah Susun Umum.
Pasal 3
Tujuan Pemanfaatan Ruang Kawasan Rorotan sebagai Lahan Cadangan untuk RTH dan Rumah Susun Umum sebagai berik -ut :
- a. memenuhi kebutuhan lahan guna pembangunan RTH dan/atau Rumah Susun Umum saat ini dan masa datang; dan
- b. mengoptimalkan pemanfaatan ketersediaan lahan dengan kondisi luasannya sangat besar dan merupakan satu kesatuan, serta memiliki zonasi yang sesuai untuk pengembangan RTH dan/atau Rumah Susun Umum sebagaimana diatur dalam RDTR dan Peraturan Zonasi.
Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi
- a. Pemanfaatan Ruang Kawasan Rorotan Cadangan; dan sebagai Lahan
- b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan.
PEMANFAATAN RUANG KAWASAN ROROTAN
Bagian Kesatu
Umum
BAB III - PEMANFAATAN RUANG KAWASAN ROROTAN
Pasal 5
Pemanfatan Ruang Kawasan Rorotan sebagai Lahan Cadangan untuk RTH dan Rumah Susun Umum meliputi :
- a. perencanaan ruang, lokasi, luas dan arahan Pemanfaatan Ruang;
- b. sumber perolehan lahan; dan
- c. ketentuan Pemanfaatan Ruang.
Bagian Kedua
Perencanaan Ruang, Lokasi, Luas dan Arahan Pemanfaatan Ruang
BAB III - PEMANFAATAN RUANG KAWASAN ROROTAN
Pasal 6
- (1) Perencanaan ruang, lokasi, luas dan arahan Pemanfaatan Ruang pada Lahan Cadangan di Kawasan Rorotan mengacu pada rencana tata r-uang.
2. Perencanaan ruang sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam panduan rancang kota. pada ayat (1) (2)
3. Hash l penyusunan panduan rancang kota dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peta 0 sebagaimana perasional. (3)
4. Dalam menyusun- panduan rancang kota sebagaimana dimaksud pada ay-at (2) harus memuat program dan sumber pembiayaannya. (4)
- (5) Lokasi dan luas Lahan Cadangan untuk RTH dan Rumah Susun Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan i Peraturan Gubernur mi.

## Bagian Ketiga

## Sumber Perolehan Lahan

## Pasal 7

Lahan Cadangan untuk RTH dan/atau Rumah Susun Umum di Kawasan Rorotan, dapat diperoleh dan i sumber sebagai berik -ut :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. kewajiban Pihak Ketiga; dan/atau
- c. hibah/wakaf.

## Pasal 8

- (1) Perolehan lahan -yang bersumber dan i Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- (2) Perolehan lahan yang bersumber dan i kewajiban Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mengacu pada ketentuan peraturan ·perundang-undangan terkait perizinan pemanfaatan ruang.
3. Perolehan lahan yang bersumber dan i hibah/wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait hibah/wakaf. (3)

## Pasal 9

- Pembebasan lahan yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga pada lokasi Kawasan Rorotan yang ditetapkan sebagai Lahan Cadangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perizinan pemanfaatan ruang diberikan kemudahan terhadap pemenuhan kewajiban . ( 1 )
- (2) Bentuk kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dalam Rapat Pimpinan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

## Bagian Keempat

## Ketentuan Pemanfaatan Ruang

## Pasal 10

Ketentuan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Rorotan sebagai Lahan Cadangan mengacu pada ketentuan RDTR dan Peraturan Zonasi yang dituangkan dalam panduan rancang kota.

## Pasal 11

- (1) Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Rorotan yang belum dibebaskan dapat dirnanfaatkan oleh pemilik tanah sesuai kondisi eksisting.
- (2) Dalam hal pemilik tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memindahtangankan lahan miliknya kepada pihak lain maka pemanfaatan ruang harus mengacu pada rencana tata ruang.

## Pasal 12

Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Rorotan yang belum dibebaskan dan dimanfaatkan oleh pemilik tanah sebagai RTH dan/atau Rumah Susun Umum dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

## PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

## Pasal 13

- Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan pemerintahan bidang pertanahan melakukan pembinaan terhadap pemanfaatan ruang di Kawasan Rorotan sebagai Lahan Cadangan untuk RTH dan Rumah Susun Umum, melalui : (1)
- a. koordinasi; -
- b. pemberian pedoman;
- c. bimbingan teknis;
- d. supervisi dan konsultasi;
- e. penyebaran informasi; dan/atau
- f. pengembangan kesadaran masyarakat.
- (2) Kegiatan pembindan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secata berkesinambungan, terencana dan dila.ksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

## Bagian Kedua

## Pengendalian dan Pengawasan

## Pasal 14

- (1) Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan pemerintahan bidang pertanahan melakukan pengendalian dan pengawasan teknis pelaksanaan pemanfaatan ruang di Kawasan Rorotan sebagai Lahan Cadangan untuk RTH dan Rumah Susun Umum, melalui:
- a. pemantauan;
- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan.
- (2) Kegiatan pengendalian dan pengawasan teknis pelaksanaan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Rorotan sebagai Lahan Cadangan untuk RTH dan Rumah Susun Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2017

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd

## SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 73009

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKU EKRETARIAT DAERAH PROVINSI


DAERAH 111/ US IBUKOTA JAKARTA, A AN YUHANAH NIP 196508241994032003