Azzindani/ID_REG_KG_2510 huggingface dataset:
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 38 Tahun 2012 tentang PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN SRAGEN, KABUPATEN BOYOLALI, KABUPATEN GROBOGAN, KOTA PROBOLINGGO, DAN KOTA TANGERANG SELATAN (berlaku 10 Desember 2012)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
MEMUTUSKAN: ________________
Menetapkan :
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN SRAGEN, KABUPATEN BOYOLALI, KABUPATEN GROBOGAN, KOTA PROBOLINGGO, DAN KOTA TANGERANG SELATAN.
Pasal 1
Membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut BPSK, pada Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan, Kota Probolinggo, dan Kota Tangerang Selatan.
Pasal 2
Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili konsumen atau pada BPSK yang terdekat.
Pasal 3
Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas BPSK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 4
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2012

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat, Agus Sumartono, S.H., M.H.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 3 Tahun 1959 tentang PERSETUJUAN KERJASAMA ILMIAH, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK CEKOSLOWAKIA (berlaku 12 Maret 1959)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
:
:
:
Bahwa perlu persetujuan kerjasama Ilmiah, Pendidikan dan Kebudayaan antara Negara-negara Republik Indonesia dan Republik Cekoslowakia disetujui dengan Undang-undang;
Pasal-pasal 89 dan 120 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
MEMUTUSKAN:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN KERJASAMA ILMIAH, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ANTARA NEGARANEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK CEKOSLOWAKIA.
Pasal 1
Persetujuan kerjasama Ilmiah, Pendidikan dan Kebudayaan antara Negara-negra Republik Indonesia dan Republik Cekoslowakia tertanggal tigapuluh satu (31) bulan Mei seribu sembilan ratus limapuluh delapan, yang salinannya dilampirkan pula pada Undang-undang ini, dengan ini disetujui.
Pasal 2
Persetujuan kerjasama Ilmiah, Pendidikan dan Kebudayaan tersebut di atas mulai berlaku pada tanggal pertukaran surat-surat pengesahan.
Pasal 3
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan menempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 24 Pebruari 1959. Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO. Diundangkan pada tanggal 12 Maret 1959.

Penandatangan: Menteri Kehakiman, ttd G. A. MAENGKOM.

Penandatangan: Menteri Luar Negeri, ttd SOEBANDRIO. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK IDONESIA TAHUN 1959 NOMOR 11
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 10 Tahun 2015 tentang PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2015 (berlaku 29 April 2015)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan
Pasal 4
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pasal 31
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
MEMUTUSKAN: ________________
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2015.
PERTAMA :
Menetapkan 92 (sembilan puluh dua) Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana terlampir sebagai Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2015.
KEDUA :
Program Penyusunan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
KETIGA
: Pemrakarsa melaporkan perkembangan realisasi penyusunan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA setiap triwulan kepada Menteri Hukum dan HAM.
KEEMPAT
:
Menteri Hukum dan HAM melakukan verifikasi atas laporan perkembangan realisasi penyusunan Peraturan Presiden dari Pemrakarsa untuk disampaikan kepada Presiden.
KELIMA :
Perubahan Program Penyusunan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan atas persetujuan Presiden.
KEENAM : ________________
KETUJUH :
KEDELAPAN :
KEENAM
- Pemrakarsa dapat mengajukan Rancangan Peraturan Presiden di luar Program Penyusunan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berdasarkan:
- a. kebutuhan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah; atau
- b. Putusan Mahkamah Agung.
Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden berdasarkan kebutuhan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a Diktum Keenam berkaitan dengan:
- a. keadaan tertentu yang mendesak untuk dibentuknya Peraturan Presiden;
- b. kebutuhan Peraturan Presiden tertentu yang selalu dibentuk setiap tahun; atau
- c. pengajuan Peraturan Presiden yang didasarkan pada fleksibilitas pembentukannya, antara lain pengaturan mengenai gaji dan tunjangan.
Pengajuan Rancangan Peraturan Presiden di luar Program Penyusunan Peraturan Presiden kepada Menteri Hukum dan HAM dilakukan setelah mendapatkan izin prakarsa dari Presiden.
KESEMBILAN : ________________
KESEMBILAN :
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta

Penandatangan: pada tanggal 29 April 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO

Verifikasi: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, ttd. Bistok Simbolon
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 14 Tahun 1959 tentang PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 40 TAHUN 1950 TENTANG SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1950 NO. 82), SEBAGAI UNDANG-UNDANG *) (berlaku 4 Juli 1959)
Pembukaan
Menimbang:
- a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan
Pasal 33
- a. pasal-pasal 33, 97 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Pasal 96
- b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang- undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang dengan beberapa perubahan;
Mengingat:
- a. pasal-pasal 33, 97 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- b. Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 101);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN:
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANGUNDANG DARURAT NO. 40 TAHUN 1950 TENTANG SURAT
PENJELASAN
Pembukaan
REPUBLIK INDONESIA (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1950 NO. 82)" SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
## Pasal I.
Peraturan-peraturan termaktub dalam "Undang-undang Darurat No. 40 tahun 1950 tentang surat perjalanan Republik Indonesia (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 82)" ditetapkan sebagai Undang-undang dengan perubahan-perubahan sehingga berbunyi sebagai berikut :
##
PENJELASAN
Pasal 1
; Surat perjalanan Republik Indonesia terbagi
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 6 Tahun 1955 tentang PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN (berlaku 13 Mei 1955)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa perlu mengadakan perubahan dan tambahan pada pasal 4 Undang- undang No. 18 tahun 1953; bahwa karena keadaan yang mendesak perubahan tersebut harus segera diadakan;
Mengingat
- pasal 42 Undang-undang Dasar Sementara dan Undang- undang No. 18 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 48);
Mendengar :
- Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-91 pada tanggal 11 Januari 1955;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
- UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG No. 18 TAHUN 1953.
Pasal I.
Pasal 1
- (1) Menteri Kesehatan dapat memberikan sokongan atau pinjaman untuk memperluas sebuah Rumah Sakit menurut pasal 1 ayat 1, termasuk perumahan pegawainya.
Pasal 4
Presiden Republik Indonesia,
di belakang kata "sokongan" pada ayat 1 ditambah kata-kata "atau pinjaman";
kalimat kedua ayat 2 yang berbunyi: "Hal ini akan diatur dengan Peraturan Pemerintah" dihapuskan;
ditambah dengan ayat 4 yang berbunyi: "Hal-hal tersebut di atas ini akan diatur dengan Peraturan Pemerintah;"
sehingga pasal 4 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
- (1) Menteri Kesehatan dapat memberikan sokongan atau pinjaman untuk memperluas sebuah Rumah Sakit menurut pasal 1 ayat 1, termasuk perumahan pegawainya.
- (2) Menteri Kesehatan memberikan pinjaman untuk sebagian dari pada ongkos-ongkos mendirikan Rumah Sakit baru menurut pasal 1 ayat 1, termasuk perumahan pegawainya.
- (3) Sokongan dan pinjaman yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 mengenai hal-hal untuk keperluan orang-orang yang miskin dan orang-orang yang kurang mampu.
- (4) Hal tersebut di atas ini akan diatur dengan Peraturan Pemerintah."
Pasal II.
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 April 1955. Presiden Republik Indonesia, ttd. SOEKARNO.

Penandatangan: Menteri Kesehatan, ttd. LIE KIAT TENG.

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal 13 Mei 1955. Menteri Kehakiman, ttd. DJODY GONDOKUSUMO.
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 35 Tahun 2012 tentang PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA PHARMACEUTICAL INSPECTION COOPERATION SCHEME {PIC/S} (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2012 TENTANG
PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA PHARMACEUTICAL INSPECTION COOPERATION SCHEME {PIC/S}
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
: a.
bahwa dalam rangka tersedianya obat dan obat tradisional yang aman, berkhasiat dan bermutu bagi rnasyarakat serta untuk meningkatkan daya saing rndustri farrnasi dan industri obat tradisional perlu perkuatan sistem pengawasan obat dan obat tradisonal;
- b. bahwa perkuatan sistern pengawasan obat dan obat tradisional dapat dilaksanakan dengan kerja sama internasional melalui keanggotaan pada Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme (PIC/S);
- c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dirnaksud pada huruf a dan huruf b, periu rnenetapkan keanggotaan Indonesia pada Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme (PIC/S) dirnaksud dengan Keputusan Presiden;
3. : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 NomoI' 156, Tambahan LeID baran Negara Republik Indonessa NomoI[" 3882);
,
RAPKEMBALI
UMENTASI PUU TAR-IATKABINET
.
Menetapkan
Pasal 4
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 NomoI' 156, Tambahan LeID baran Negara Republik Indonessa NomoI[" 3882);
,
RAPKEMBALI
UMENTASI PUU TAR-IATKABINET
.
Menetapkan
PERTAMA
KEDUA
KETIGA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2-
3. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 ten tang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia pada Organisasi-organisasi Internasional;
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN'INDONESIA PADA PHARMACEUTICAL INSPECTION COOPERATIONSCHEME (PIC/S).
Menetapkan keanggotaan Indonesia pada Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme (PIC/S).
Pelaksanaan penetapan keanggotaan sebagaimana dimaksud daIam Diktum PERTAMAtunduk pada ketentuan konstitusi Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme (PIC/S).
- Segala biaya yang tirnbul dari keanggotaan Indonesia' sebagaimana dimaksud daIam Diktum PERTAMA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -3-
DR. H. SUSILO BAMBANGYUDHOYONO
ttd.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal13 November2012

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Keputusan Presiden iru mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEEMPAT

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya Agus Sumartono, S.H., M.H. i
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957 tentang PENETAPAN BAGIAN IBW XIV (PERUSAHAAN BATUBARA UMBILIN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 (berlaku 1 Januari 1954)
Pembukaan
Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Pasal 1 dari Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Pasal 1
Bagian IBW XIV (Perusahaan Batu Bara Umbilin) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran-lampiran Undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1954.

Diundangkan pada tanggal 13 Nopember 1957. MENTERI KEHAKIMAN, ttd

G.A. MAENGKOM

MENTERI PERINDUSTRIAN, ttd F.J. INKIRIWANG

LEMBARAN NEGARA NOMOR 138 TAHUN 1957



Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd

SOEKARNO
UNDANG-UNDANG DARURAT Nomor 35 Tahun 1950 tentang PUNGUTAN TAMBAHAN POKOK PAJAK MENGENAI PAJAK KEKAYAAN DAN PAJAK PERSEROAN TAHUN 1951 (berlaku 30 Desember 1950)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa untuk tahun 1951 dianggap perlu memungut tambahan pokok mengenai pajak kekayaan dan pajak perseroan;
Menimbang
- bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, pungutan tambahan pokok pajak tersebut perlu segera diadakan;
Mengingat
- Pasal-pasal 96 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Memutuskan :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PUNGUTAN TAMBAHAN POKOK PAJAK MENGENAI PAJAK KEKAYAAN DAN PAJAK PERSEROAN TAHUN 1951.
Pasal 1
Dipungut tambahan pokok pajak seratus perseratus (100%) dari ketetapan pajak kekayaan buat tahun 1951.
Pasal 2
Dipungut tambahan pokok pajak tiga ratus perseratus (300%) dari ketetapan pajak perseroan mengenai masa berakhir pada suatu tanggal di antara 30 Juni 1950 dan 1 Juli 1951.
Pasal 3
Undang-undang darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1950. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEKARNO.

Penandatangan: MENTERI KEUANGAN, SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA. ## PRESIDEN ## REPUBLIK INDONESIA Pungutan tambahan pokok pajak buat tahun 1950 mengenai pajak kekayaan dan pajak perseroan ditetapkan dengan Undang-undang darurat No. 3 tahun 1950 (Lembaran Negara 1950 No. 4). Tambahan pokok pajak itu ialah : 100% (seratus perseratus) dari ketetapan pajak kekayaan; 300% (tiga ratus perseratus) dari ketetapan pajak perseroan. Rancangan Undang-undang darurat untuk tahun 1951 termaksud bertujuan pelanjutan pungutan tambahan pokok pajak itu bagi tahun 1951.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 4 Tahun 1953 tentang PENETAPAN TAMBAHAN OPSENTEN ATAS CUKAI BENSIN DAN SEBAGAINYA SELAMA TAHUN 1953 (berlaku 1 Januari 1953)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat
:
Menetapkan :
bahwa berhubung dengan keadaan Keuangan Negara sangat diperlukan memperpanjang tambahan opsenten atas cukai bensin dan sebagainya yang sudah dipungut selama tahun-tahun yang lalu.
bahwa karena keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan;
Pasal 96 dan Pasal 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
MEMUTUSKAN:
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG MEMUNGUT TAMBAHAN OPSENTEN (EXTRA OPSENTEN) ATAS BENSIN DAN SEBAGAINYA SELAMA TAHUN 1953.
Pasal 1
Angka "1952"' tersebut dalam Pasal 1 Undang.-undang Darurat Nomor 21 tahun 1952 (Lembaran Negara Nomor 96) diubah menjadi " 1953".
Pasal 96
MEMUTUSKAN:
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG MEMUNGUT TAMBAHAN OPSENTEN (EXTRA OPSENTEN) ATAS BENSIN DAN SEBAGAINYA SELAMA TAHUN 1953.
Angka "1952"' tersebut dalam Pasal 1 Undang.-undang Darurat Nomor 21 tahun 1952 (Lembaran Negara Nomor 96) diubah menjadi " 1953".
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1953.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 7 Januari 1953. Presiden Republik Indonesia, SOEKARNO. ttd Menteri Keuangan, SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal 15 Januari 1953. Menteri Kehakiman, ttd LOEKMAN WIRIADINATA. LEMBARAN NEGARA NOMOR 11 TAHUN 1953
PENJELASAN
Pembukaan
.
Sekitar soal yang berhubungan dengan cukai bensin dan cukai minyak semacam itu lainnya, yang tertera dalam
PENJELASAN
Pasal 1
ayat 2 huruf b dari ordonnantie 27 Desember 1886. S 1886, yaitu aturan dari pengenaan dan pelaksanaan cukai minyak-minyak tanah, maka sebab-sebab yang mengakibatkan diadakan aturan-aturan sementara dari pengenaan 300% opsenten
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 26 Tahun 2012 tentang PENUGASAN (berlaku 4 September 2012)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
Menetapkan
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN:
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan kunjungan kerja dan/atau kenegaraan ke Mongolia dan Rusia pada tanggal 5 sampai dengan 10 September 2012 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
KEDUA : ________________
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, ttd. Bistok Simbolon
KEDUA :
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 September 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 50 Tahun 1958 tentang PENETAPAN BAGIAN I.B.W. XI (PELABUHAN TANJUNG PRIUK) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 (berlaku 17 Juli 1958)
Pembukaan
Mengingat : Pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal 1 Undang-undang Perusahaan Indonesia (I. B.W.):
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Pasal 1
Bagian I.B.W. (Pelabuhan Tanjung Priuk) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran-lampiran Undang-undang ini.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955.



Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1958. Presiden Republik Indonesia. ttd SOEKARNO.

Diundangkan pada tanggal 17 Juli 1958.

Menteri Kehakiman, ttd

G.A. MAENGKOM.

Menteri Penerangan.


SUKARDAN.


CATATAN

Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 36 Tahun 2014 tentang PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF MILITARY MEDICINE (berlaku 1 September 2014)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa Indonesia merupakan negara yang secara rutin dan aktif mengerahkan personil militer termasuk personil kesehatan militer dalam kerja sama internasional untuk melaksanakan salah satu tugas pokok Tentara Nasional Indonesia dalam operasi militer selain perang;
- b. bahwa the International Committee of Military Medicine , merupakan organisasi internasional yang bertujuan meningkatkan dan menguatkan hubungan antarpersonil kesehatan militer negara-negara anggota untuk mempersiapkan standar operasional prosedur bersama yang penting dalam pelaksanaan tugas bersama, memfasilitasi pelatihan dan pendidikan di bidang kesehatan;
- c. bahwa keanggotaan dan peran serta Indonesia pada Organisasi Internasional dimaksud dapat memberikan dukungan dan pengukuhan posisi Indonesia pada kesehatan militer di fora internasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Pasal 4
2. Undang...
Menetapkan
PERTAMA
KEDUA
KETIGA
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Indonesia pada Organisasi-organisasi Internasional;
MEMUTUSKAN :
:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAAN INDONESIA PADA THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF MILITARY MEDICINE .
- Menetapkan keanggotaan Indonesia pada the International Committee of Military Medicine .
- Pelaksanaan penetapan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tunduk pada ketentuan yang berlaku pada the International Committee of Military Medicine dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional.
- Segala biaya yang timbul dari keanggotaan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
KEEMPAT...
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, ttd.
Bistok Simbolon
KEEMPAT : tanggal
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 September 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1954 tentang PENETAPAN BAGIAN I.B.W. VIII (PELABUHAN TELUK BAYUR(PADANG) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 (berlaku 31 Desember 1954)
Pembukaan
Mengingat : pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal 1 Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN:
Pasal 1
Bagian IBW VIII (Pelabuhan Teluk Bayur (Padang) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran-lampiran undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.



Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 1954 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO

MENTERI PERHUBUNGAN, ttd A.K. GANI

Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1954 MENTERI KEHAKIMAN, ttd DJODY GONDOKUSUMO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 135 TAHUN 1954
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 44 Tahun 1958 tentang PENETAPAN BAGIAN I.B.W. IV (PERCETAKAN NEGARA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 (berlaku 17 Juli 1958)
Pembukaan
Mengingat : pasal 1 Undang-undang Perusahaan Indonesia (I.B.W.);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat:
MEMUTUSKAN :
Pasal 113
Bagian I.B.W. IV (Percetakan Negara) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran-lampiran Undang-undang ini.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955.



Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1958. Presiden Republik Indonesia. ttd SOEKARNO.

Diundangkan pada tanggal 17 Juli 1958:

Menteri Kehakiman, ttd

G.A. MAENGKOM.

Menteri Penerangan. ttd SUDIBJO.


CATATAN

Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 1999 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dipandang perlu menyempurnakan kembali Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
Mengingat
:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3814);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL.
Pasal 5
"Pasal 5
- (1) BPPN dipimpin oleh seorang Ketua, yang dibantu oleh seorang Wakil Ketua dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Deputi Ketua.
- (2) Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Presiden berdasarkan usulan Menteri.
- (3) Wakil Ketua dan Deputi Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Menteri berdasarkan usul Ketua.
- (4) Ketua bertindak mewakili BPPN di muka maupun di luar Pengadilan.
- (5) Dalam hal Ketua tidak hadir atau berhalangan, Wakil Ketua bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BPPN.
- (6) Dalam hal Ketua dan atau Wakil Ketua tidak hadir atau berhalangan, 2 orang Deputi Ketua yang ditunjuk oleh Ketua bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BPPN.
- (7) Ketentuan lebih lanjut yang mengatur mengenai organisasi, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian serta hak dan kewajiban pegawai BPPN serta perubahannya ditetapkan oleh Ketua."
Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Nopember 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ## ABDURRAHMAN WAHID

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Nopember 1999 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. ALIRAHMAN
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 1999 TENTANG
## PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL
## UMUM
Dalam perkembangan pelaksanaan tugas Badan Penyehatan Perbankan Nasional untuk melakukan penyehatan perbankan sebagaimana dimaksud dalam
PENJELASAN
Pasal 37
A Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (berlaku 18 Februari 2015)
PENJELASAN
Pembukaan
Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661)
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : Pimpinan mengganggu
- a. bahwa terjadinya kekosongan keanggotaan Komisi Pemberantasan Korupsi telah kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa untuk menjaga keberlangsungan dan kesinambungan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu pengaturan mengenai pengisian keanggotaan sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. bahwa ketentuan mengenai pengisian keanggotaan sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk mengatasi timbulnya kegentingan yang
Mengingat diakibatkan terjadinya kekosongan keanggotaan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
: 1.
-
PENJELASAN
Pasal 22
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); ## MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANGUNDANG TENTANG PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957 tentang PENETAPAN BAGIAN XIV (KEMENTRIAN AGAMA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 (berlaku 1 Januari 1954)
Pembukaan
Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN:
Pasal 1
Bagian XIV (Kementerian Agama) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti berikut:
BAGIAN XIV KEMENTERIAN AGAMA
- 14.1 Kementerian dan pengeluaran umum... 10 309 900
- 14.2 Biro Peradilan Agama... 6 718 100
- 14.3 Jawatan Urusan Agama...
63 931 000
- 14.4 Jawatan Penerangan Agama...
5 507 100
- 14.5 Jawatan Pendidikan Agama...
15 540 200
- 14.6 Pendidikan Agama...
13 006 800
- 14.7 Pendidikan Agama pada Sekolah
Rendah/Lanjutan Negeri
(Umum dan Vak)...
21 160 900
- 14.8 Tunjangan Pendidikan Agama dan lain-lain
tunjangan...
26 899 000
- 14.9 Pengeluaran tidak tersangka...
Memori
Jumlah...
163 073 000
(Seratus enam puluh tiga juta tujuh puluh tiga ribu rupiah).
BAB II (Penerimaan)
- 14.1 KEMENTERIAN.
- 14.1.1 Kementerian Pusat.
- 14.1.1.1Pembayaran kembali persekot-persekot gaji dan upah.
- 14.2 PENGADILAN AGAMA DAN KEMESJIDAN.
- 14.2.1 Ongkos-ongkos perkara.
- 14.2.1.1 Ongkos-ongkos perkara dalam hal perkawinan, perceraian, nikah dan rujuk.
- 14.2.2 Ongkos-ongkos nikah, talak dan rujuk.
- 14.2.2.1 Ongkos-ongkos nikah, talak dan rujuk.
14.3 PENDIDIKAN AGAMA.
- 14.3.1 Pendidikan Agama.
- 14.3.1.1 Penerimaan uang kuliah.
- 2 Penerimaan uang sekolah.
- 3 Penerimaan uang ujian.
- 4 Penerimaan uang asrama.
- 5 Penerimaan uang tunjungan belajar.
14.4 PENERIMAAN LAIN-LAIN.
- 14.4.1 Penerimaan berhubung dengan penjualan buku-buku dan sebagainya.
- 14.4.1.1 Penjualan buku-buku, brosur-brosur dari Penerangan.
- 2 Penjualan barang-barang yang tak dapat dipakai dan tak dapat dipergunakan lagi.
- 3 Penerimaan lain-lain.
BAB I - (Pengeluaran)
Pasal 2
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanngal 1 januari 1954.
Diundangkan pada tanggal 13 Nopember 1957 Menteri Kehakiman, ttd G.A. MAENGKOM
Menteri Agama,
K.H. ILYAS
LEMBARAN NEGARA NOMOR 123 TAHUN 1957
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1957 Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO
Unknown Unknown Nomor 26 Tahun 1958 tentang PENETAPAN BAGIAN II (KEMENTERIAN LUAR NEGERI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS (berlaku 17 Juli 1958)
Pembukaan
Mengingat : Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik
- Indonesia
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
MEMUTUSKAN:
Pasal 1
Bagian II, Bab I (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Luar Negeri ditetapkan seperti berikut :
BAGIAN II
KEMENTERIAN LUAR NEGERI
- 2.1. Kementerian dan pengeluaran umum ... 25.706.000
- 2.2 Perwakilan di luar negeri
...
66.407.000
- 2.3 Pengeluaran tidak tersangka : ________________
500.000
Jumlah
...
92.613.000
(Sembilan puluh dua juta enam ratus tiga belas ribu rupiah).
BAB I - (Pengeluaran)
Pasal 2
Bagian II, Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Luar Negeri ditetapkan sebagai berikut :
2.1 KEMENTERIAN DAN DINAS LUAR NEGERI
- 2.1.1 Kementerian dan Dinas Luar Negeri
- 2.1.1. 1 Penerimaan bea konselarij
- 2 Penerimaan bea visum dan paspor
- 3 Penerimaan bea legalisasi.
- 2.2 PENERIMAAN YANG BERHADAPAN DENGAN PENGELUARAN UNTUK KEPERLUAN PEGAWAI.
- 2.2. 1 Penerimaan yang berhadapan dengan pengeluaran untuk keperluan pegawai.
- 2.3 PENERIMAAN RUPA-RUPA.
- 2.3.1 Penerimaan rupa-rupa.
- 2.3.1. 1 Pembayaran kembali persekot-persekot
- 2 Penjualan barang-barang negara.
- 3 Penerimaan mengenai dinas yang telah ditutup.
- 4 Penerimaan lain-lain.
BAB II - (Penerimaan)
Pasal 3
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1958 Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO Diundangkan pada tanggal 17 Juli 1958

Penandatangan: Menteri Kehakiman, ttd G.A. MAENGKOM

Penandatangan: Menteri Luar Negeri, ttd SUBANDRIO ## LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1958 NOMOR 76 CATATAN

Verifikasi: Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1957 tentang PENGUBAHAN JUMLAH MAKSIMUM ANGGOTA DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN YANG DIMAKSUD DALAM (berlaku 17 Januari 1957)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 14 tahun 1956 jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah Peralihan ditetapkan sebanyak-banyaknya 6 orang;
- b. bahwa dalam penetapan jumlah tersebut tidak diperhitungkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 Pasal 18 ayat (6) bahwa Wakil Kepala Daerah Istimewa karena jabatannya adalah anggota Dewan Pemerintah Daerah pula, sehingga berhubung dengan itu Pasal 5 Undang-undang Nomor 14 tahun 1956 perlu diubah;
- k. bahwa berhubung dengan keadaan-keadaan yang mendesak, perubahan tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Undang-undang Darurat;
Mengingat :
- a. Pasal-pasal 96 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara;
- b. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Nomor 22 tahun 1948;
- c. Pasal 5 Undang-undang Nomor 14 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 30);
Mendengar :
Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-51 pada tanggal 2 Januari 1957;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERUBAHAN JUMLAH MAKSIMUM ANGGOTA DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN.
Pasal 1
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam ayat (2) bagi Daerah Istimewa yang mempunyai Wakil Kepala Daerah Istimewa jumlah anggota Dewan Pemerintah tersebut dalam ayat (1) ditetapkan sebanyak-banyaknya 7 orang, termasuk Kepala dan Wakil Kepala Daerah Istimewa.
Pasal 5
Presiden Republik Indonesia,
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam ayat (2) bagi Daerah Istimewa yang mempunyai Wakil Kepala Daerah Istimewa jumlah anggota Dewan Pemerintah tersebut dalam ayat (1) ditetapkan sebanyak-banyaknya 7 orang, termasuk Kepala dan Wakil Kepala Daerah Istimewa.
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut hingga tanggal 1 Juli 1956.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SUKARNO

Penandatangan: MENTERI DALAM NEGERI, SUNARJO

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal 17 Januari 1957 MENTERI KEHAKIMAN a.i., SUNARJO Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber: LN 1957/1
Unknown Unknown Nomor 34 Tahun 2012 tentang KEPUTUSANPRESIDEN REPUBLIKINDONESIA ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE FOR ASEAN AND EAST ASIA PENETAPANKEANGGOTAANINDONESIA PADA DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA, PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA, (berlaku 13 November 2012)
Pembukaan
Menimbang: a.
bahwa dalam rangka memfasilitasi dan mendorong integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur, perlu dibentuk suatu lembaga riset untuk memberikan rekomendasi kebijakan strategis guna mempercepat proses integrasi regional dan memperkuat kemitraan di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur;
- b. bahwa pada tanggal 21 Desember 2007 di Singapura, para Kepala Negara peserta East Asia Summit menyepakati pendirian lembaga riset Economic Research Institute for ASEAN and East Asia yang kantor pusatnya berkedudukan di Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Keanggotaan Indonesia pada Economic Research Institute for ASEAN and East Asia;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Mengingat
Indonesia Tahun 1945;
- Negara Republik 1999 Nomor 156, Tamba7n Lembaran Indonesia Nomor 3882); 1:.--2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Menetapkan
2
3. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Indonesia pada Organisasi-organisasi Internasional;
MEMUTUSKAN:
KEANGGOTAANINDONESIA PADA ECONOMIC RESEARCH PRESIDEN PENETAPAN TENTANG KEPUTUSAN
INSTITUTE FOR ASEAN AND EAST ASIA.
Pasal 1
## Pasal1 1
Pasal 4
Indonesia Tahun 1945;
- Negara Republik 1999 Nomor 156, Tamba7n Lembaran Indonesia Nomor 3882); 1:.--2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Menetapkan
2
3. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Indonesia pada Organisasi-organisasi Internasional;
MEMUTUSKAN:
KEANGGOTAANINDONESIA PADA ECONOMIC RESEARCH PRESIDEN PENETAPAN TENTANG KEPUTUSAN
INSTITUTE FOR ASEAN AND EAST ASIA.
Pasal1 1
Menetapkan keanggotaan Indonesia pada Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA).
Pasa12
Pelaksanaan penetapan keanggotaan sebagaimana diinaksud dalam Pasal 1 tunduk pada ketentuan yang berlaku pada ERIA.
Pasa13
Segala biaya yang timbul dari keanggotaan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibebankan pada Anggaran Pendapatan danria Negara.
3
Pasa14
Keputusan Presiden Ill! mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 November 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 28 Tahun 2013 tentang HARI TATA RUANG NASIONAL (berlaku 25 November 2013)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan penataan ruang ditujukan untuk mewujudkan ruang nusantara yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan pentingnya keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antarpemangku kepentingan, serta peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia;
- c. bahwa dalam upaya terus menerus meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat di bidang penataan ruang dan sosialisasi berbagai kebijakan Pemerintah di bidang penataan ruang baik di pusat maupun di daerah, telah dilakukan peringatan Hari Tata Ruang setiap tanggal 8 November sejak tahun 2008;
d. bahwa ...
- 2 -
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Pasal 4
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARI TATA RUANG
NASIONAL.
PERTAMA
: Tanggal 8 November ditetapkan sebagai Hari Tata Ruang Nasional.
KEDUA :
Hari Tata Ruang Nasional bukan merupakan hari libur.
KETIGA : ________________
KETIGA : Keputusan
Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2013 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Verifikasi: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat, ttd. Siswanto Roesyidi
PERATURAN WALIKOTA CILEGON Nomor 30 Tahun 2017 tentang PENCABUTAN ATAS PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN PADA BADAN PERIZINAN TERPADU PENANAMAN MODAL KOTA CILEGON WALIKOTA CILEGON, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan amanat Pasal 14 ayat (4) Peraturan Walikota Cilegon Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon, Standar Operasional Prosedur ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dibidang PTSP dengan terlebih dahulu konsultasi kepada Sekretaris Daerah Kota Cilegon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencabutan Atas Peraturan Walikota Cilegon Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Pada Badan Perizinan Terpadu Penanaman Modal Kota Cilegon;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang ...
Menetapkan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 3);
4. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 60);
5. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2017 Nomor 2);
MEMUTUSKAN
- Peraturan Walikota tentang Pencabutan Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.
Pasal 1
Peraturan Walikota Cilegon Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Pada Badan Perizina Terpadu Penanaman Modal Kota Cilegon (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Diundangkankan di Cilegon pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,
SARI SURYATI BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2017 NOMOR
Pasal 2
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Cilegon ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Penetapan: Ditetapkan di Cilegon, pada tanggal

Penandatangan: WALI KOTA CILEGON, ttd Tb. IMAN ARIYADI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 8 Tahun 1959 tentang PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 12 TAHUN 1955 TENTANG PENGUBAHAN (berlaku 18 April 1959)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1955 tentang perubahan pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 12 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 37);
- b. bahwa peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang;
Mengingat : Pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN:
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANGUNDANG DARURAT NO. 12 TAHUN 1955 TENTANG PERUBAHAN PASAL 4 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955,No. 37), SEBAGAI UNDANG-UNDANG
Pasal 4
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1955 tentang perubahan pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 12 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 37) ditetapkan sebagai Undang-undang, yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal tunggal.
- (1) Anggota Angkatan Perang Republik Indonesia dapat diberhentikan dari ketentaraan karena:
- a. keadaan sakit sehingga menurut keterangan Majelis Pemeriksaan Badan Tentara ia tidak dapat lagi menjalankan tugas militer kecuali mereka yang menurut keterangan majelis tersebut masih dapat dipekerjakan dalam administrasi atau dalam vak/pekerjaan dilingkungan Angkatan Perang sesuai dengan kesehatan;
- b. ia dikenakan suatu hukuman pidana yang lebih berat dari pada hukuman penjara tiga bulan;
- c. ternyata mempunyai tabiat yang nyata dapat merugikan tatatertib tentara;
- d. kelebihan tenaga ("overcompleet") baik disebabkan penghapusan sebagian atau seluruhnya kesenjataan, korps, staf, jawatan atau dinasnya maupun disebabkan perubahan susunan/formasi Angkatan Perang karena politik pertahanan.
Pasal II.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 8 April 1959. Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO. Diundangkan pada tanggal 18 April 1959.

Penandatangan: Menteri Kehakiman, ttd G.A. MAENGKOM.

Penandatangan: Menteri Pertahanan, ttd DJUANDA. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 20 ## MEMORI
PENJELASAN
Pembukaan
MENGENAI
USUL UNDANG-UNDANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT No. 12 TAHUN 1955 TENTANG PERUBAHAN
PENJELASAN
Pasal 4
AYAT 1 UNDANG-UNDANG No. 12 TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 No. 37 SEBAGAI UNDANG-UNDANG. Untuk penjelasan Undang-undang ini, Pemerintah menunjuk pada penjelasan dari pada Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1955 yang termuat dalam Tambahan LembaranNegara No. 817.Termasuk Lembaran-Negara No. 20 tahun 1959. Diketahui: Menteri Kehakiman, ttd G. A. MAENGKOM. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1756