PERATURAN DAERAH KOTA BI Nomor 3 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
a.
bahwa sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) menyatakan bahwa Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) diberikan dalam bentuk Naskah Satu Lembar dan dibebaskan atau diberikan keringanan dengan tidak dikenakan retribusi; biaya
- b. bahwa berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diadakan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
3. d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
4. 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. 2 Undang-Undang Nomor Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. 7 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. 8 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
12. 9 Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Daerah Kota Bitung Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 33);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG dan
WALIKOTA BITUNG
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.
Menetapkan
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 33) diubah sebagai berikut
- 1 Ketentuan dalam Pasal angka 3, angka 5, angka 10, angka 15, angka 17, angka 22, angka 25 dan angka 25 diubah, angka 21 dihapus serta ditambahkan 3 (tiga) angka, angka 34, angka 35 dan angka 36 sehingga berbunyi sebagai berikut yakni
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan
- 1 Daerah adalah Kota Bitung:
- 2 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4 Walikota adalah Walikota Bitung.
- 5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
- 6 Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 7 Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah adalah Instansi yang bertanggungjawab di bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah di Kota Bitung:
- 8 Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer , perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 9 Pemohon adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang, lembaga atau organisasi yang mengajukan permohonan izin kepada Pemerintah Daerah\_
- 10 Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah
Pasal 15
- (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang atau Badan yang telah memperoleh Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah melalui SKPD yang bertanggungjawab di bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah di Kota Bitung:
- (2) Wajib retribusi Izin Gangguan adalah orang atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.
- (3) Dalam hal pemohon Izin Gangguan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Izin Gangguan dengan dibebaskan atau diberi keringanan tidak dikenakan Retribusi dan/atau pungutan lainnya.
3. Diantara ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1(satu) Pasal Pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut : yakni
- (1) Bagi pemohon yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 (3) diberikan IUMK dalam bentuk naskah satu lembar . ayat
- (2) Kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain pada
3. kriteria usaha mikro
4. memiliki kekayaan bersih paling (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah bangunan tempat usaha atau memiliki hasil tahunan paling banyak 300.000.000,00 (tiga rupiah); dan Rp.-
5. a banyak Rp.50.000.000,00 dan penjualan ratus juta
b kriteria usaha kecil
memiliki kekayaan bersih lebih dari 50.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) . Rp. puluh Rp:
- 4 Ketentuan 23 diubah, sehingga Ketiga
dalam Bagian Pasal berbunyi sebagai berikut
Pasal 23
Struktur dan besaran tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.


Diundangkan di Bitung Pada tanggal 23 MEI 2016


LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2016 NOMOR 3


NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG, PROVINSI SULAWESI UTARA (9/2015)



LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG

NOMOR

3 TAHUN 2016

TANGGAL

23 MEI 2016

TENTANG

PERUBAHAN

KEDUA ATAS

PERATURAN

DAERAH

NOMOR

6

TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI

PERIZINAN TERTENTU

| TRAYEK | TEMPAT DUDUK (SEAT) | TARIF RETRIBUSI |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Al C1 C2 C3 D2 D3 D4 D5 D6 El E2 E3 E4 Fl F2 | KENDARAAN PENUMPANG UNTUK DAFTAR PERTAMA (KENDARAAN BARU) a. kapasitas 8 kursi/kendaraan b. kapasitas 9 s/d 14 kursi/kendaraan C. kapasitas 15 s/d 18 kursi /kendaraan d. kapasitas 19 s/d 24 kursi /kendaraan e. kapasitas 25 kursi atau lebih kursi/kendaraan II KENDARAAN PENUMPANG UNTUK DAFTAR ULANG a. kapasitas 8 kursi /kendaraan b. kapasitas 9 s/d 14 kursi / kendaraan c. kapasitas 15 s/d 18 kursi /kendaraan d. kapasitas 19 s/d 24 kursi/kendaraan e kapasitas 25 kursi atau lebih kursi / kendaraan | 150.000, 200.000, 250.000, 300.000,- 350.000,- 90.000, 100.000, 115.000, 125.000,- 150.000, Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. |

WALIKOTA BITUNG,

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA BITUNG,


MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN