PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT Nomor 3 Tahun 2015 tentang GARA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (berlaku 18 September 2015)
Pembukaan
Menimbang
:
BUPATI SUMBA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA BARAT,
a. bahwa berhubung adanya penambahan besaran penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;
2. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
3. Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0049);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
dan
BUPATI SUMBA BARAT
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0049), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 5 huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 4
Besaran penyertaan modal daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, masing-masing sebagai berikut :
Pasal 5
Besaran penyertaan modal daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, masing-masing sebagai berikut :
- a. PT. BPD NTT sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah); dan
- b. PD Sumbar Darma sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
Pasal 6
Tahapan pemenuhan penyertaan modal daerah pada PT. BPD NTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dianggarkan dalam APBD yang alokasi penyediaan dananya dibagi atas :
- a. Tahun Anggaran 2011 sebesar : Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2012 sebesar : Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- c. Tahun Anggaran 2013 sebesar : Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- d. Tahun Anggaran 2014 sebesar : Rp.20.500.000.000,- (dua puluh milyar lima ratus juta rupiah); dan
- e. Tahun Anggaran 2015 sebesar : Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat,

Penetapan: Ditetapkan di Waikabubak pada tanggal, 18 September 2015

Penandatangan: Plt. BUPATI SUMBA BARAT, REKO DETA

Penetapan: Diundangkan di Waikabubak pada tanggal,

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT, ## UMBU DINGU DEDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 3 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 05 TAHUN 2015
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
## I. UMUM
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan
PENJELASAN
Pasal 8
## II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 0051