PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 60/2016 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS UJI MUTU BAHAN DAN ALAT BERAT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PANATAAN RUANG (berlaku 22 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Uji Mutu Bahan dan Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, JawaBarat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Menetapkan
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30);
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS UJI MUTU BAHAN DAN ALAT BERAT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang.
7. Unit Pelaksana Teknis Uji Mutu Bahan dan Alat Berat yang selanjutnya disebut UPT Uji Mutu Bahan dan Alat Berat adalah Unit Pelaksana Teknis Uji Mutu Bahan dan Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT Uji Mutu Bahan dan Alat Berat.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II
PEMBENTUKAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Uji Mutu Bahan dan Alat Berat.
Bagian Kesatu Kedudukan
BAB III - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS
Pasal 3
- (1) UPT Uji Mutu Bahan dan Alat Berat merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis penunjang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) UPT Uji Mutu Bahan dan Alat Berat dipimpin oleh Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
BAB III - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS
Pasal 4
- (1) Susunan Organisasi UPT Uji Mutu Bahan dan Alat Berat, terdiri dari:
- a. Kepala UPT; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Uji Mutu Bahan dan Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Pada UPT Uji Mutu Bahan dan Alat Berat dapat dibentuk struktur pembagian tugas internal yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (4) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan jabatan non struktural yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (5) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga Uraian Tugas

## Pasal 5

- (1) UPT Uji Mutu Bahan dan Alat Berat mempunyai tugas melaksanakan pengujian mutu bahan bangunan dan persewaan alat berat Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Uji Mutu Bahan dan Alat Berat mempunyai tugas:
- a. merencanakan program dan kegiatan UPT Mutu Bahan dan Alat Berat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan kegiatan UPT Uji Mutu Bahan dan Alat Berat;

- c. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pemrosesan permohonan pengujian bahan bangunan serta sarana dan prasarana pengujian mutu bahan bangunan;
- d. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pemrosesan permohonan persewaan alat berat serta sarana dan prasarana alat berat;
- e. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pendataan dan administrasi penyewa alat berat;
- f. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pemerliharaan alat berat;
- g. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan penelitian dan perencanaan keperluan bahan atau peralatan pemeliharaan dan perbaikan alat mekanik milik Pemerintah Daerah;
- h. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan pekerjaan perbengkelan dan pertukangan lain guna memenuhi kebutuhan perbaikan dan pemeliharaan alat mekanik milik Pemerintah Daerah;
- i. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan administrasi keuangan;
- j. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- k. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan pelaksanaan urusan administrasi umum meliputi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kerjasama, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan;

- l. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelayanan pengaduan masyarakat;
- m. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjadi kewenangan UPT Uji Mutu Bahan dan Alat Berat;
- n. mendistribusikan tugas kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/ Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas UPT;
- o. membimbing Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
- p. memeriksa hasil kerja Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
- q. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional/Pelaksana/ Bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
- r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- s. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

## BAB IV

## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan kebutuhan.

## Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari pegawai yang memangku jabatan fungsional sesuai kelompok jabatan fungsional masing-masing.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang dalam melaksanakan tugas bertindak selaku Penanggungjawab.
- (3) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditunjuk oleh Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

## BAB V TATA KERJA

## Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupu antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain sesuai dengan tugas masingmasing.
- (2) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pejabat Fungsional pada UPT Uji Mutu dan Alat Berat secara teknis administratif bertanggung jawab pada Kepala Dinas dan secara teknis operasional berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota Malang Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bengkel dan Uji Mutu Bahan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang pada tanggal 22 - 12 - 2016

WALIKOTA MALANG, ttd.

MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang pada tanggal 22 - 12 - 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, ttd.

IDRUS

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2016 NOMOR 60

Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum. Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR : 60 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS UJI MUTU BAHAN DAN ALAT BERAT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT UJI MUTU BAHAN DAN ALAT BERAT PADA PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KEPALA UPT


Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON