Unknown Unknown Nomor - Tahun 1959 tentang BATAS DESABERKAT KECAMATAN SIRAHPULAU PADANG KABUPATEN OGANKOMERING ILIR (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
2. memberikan kejelasan dan kepastian hukum, maka terhadap Desa Berkat Kecamatan Sirah Pulau Padang perlu ditetapkan batas wilayahnya;
- b. bahwa penetapan dan penegasan batas wilayah desa bertujuan untuk memberikan kejelasan batas -batas kewenangan administrasi Pemerintah Desa secara pasti sehingga memberi kemudahan penentuan yuridis pelaksanaan kewenangan;
- c. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik dilapangan berupa pilar batas; C
- d. bahwa berdasarkan hasil pelacakan dan penegasanj'pemasangan pilar batas yang dilakukan oleh Tim Penetapan Batas Desa/ Kelurahan, telah ditentukan batas wilayah Desa Berkat Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan KomeringIlir;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan KomeringIlir. e a d
1. Mengingat 1
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor472S);
3. Undang-Undang ...
2
3. Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-UndangNomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 4
5. Peraturan MenteriDalam NegeriNomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor1038); 5
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten OganKomeringllir Tahun 2016 Nomor2);
7. Keputusan Bupati Nomor 18/KEP/I/2017 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten OganKomeringIlirTahun 2017. 7
MEMUTUSKAN :
TENTANG BATAS DESA BERKAT PULAU PADANG KABUPATENOGAN Menetapkan: PERATURAN BUPATI
KECAMf\TANSIRAH KOMERING ILIR
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal I
DalamPeraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 1
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah .antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan. 3.
4. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa. 5
6. Batas ...
3
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir I punggung gunung/ pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan I atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaterr/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota,
BABII
BATAS DESABERKAT KECAMATAN SIRAHPULAU PADANG
Pasal2
Batas Desa Berkat Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan KomeringIlir dengan batas - batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lubuk Ketepeng Kecamatan Jejawi;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Penyandingan dan Desa Belanti;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Penyandingan; C\_
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sukaraja.
Pasal 4
Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Batas Desa Berkat Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering llir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan KomeringIlir.

Penetapan: Ditetapkan di Kayuagung tanggal 9 Me; pada 2017

Penandatangan: BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Penetapan: Diundangkan di Kayuagung 7 ATENOGANKOMERING ILIR, It BERITADAERAHKABUPATEN OGANKOMERING ILIRTAHUN2017 NOMOR Ot\ Bagian Pemerintahan. Data(0), \_\_ 2017,P\_p B... 0...Tahuu2017,Pr Tabun 2017, Pr Dcsa • ~ \ ' 1 1 2