PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 3 Tahun 2014 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
.
-;a
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINS! JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,
- Belanja Desa; a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Meriteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa guna terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya pelaksanaan alokasi dana desa bagi pemerataan pembangunan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih efektif, efisien dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, dipandang perlu adanya pengaturan dan petunjuk pelaksanaan alokasi dana desa sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan
- dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur; sebagaimana pertimbangan r; b. bahwa berdasarkan
1.
------~.
- Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. --------, Indonesia Nomor 5495); 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
L-------
l
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 32);
MEMUTUSKAN:
PETUNJUK
PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOKASI DESA
Menetapkan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan
I•
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).
Bagian kesatu
Tujuan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
Tujuan Alokasi Dana Desa yaitu sebagai berikut :
1. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
2. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa serta penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat;
3. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
4. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
5. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
6. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
7. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
8. ------:-::::-~. 8. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan U saha Milik Desa (BUMDesa).
\_l
f·
Bagian Kedua Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4
- (1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan unsur lembaga kemasyarakatan di desa.
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- (4) ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali serta harus selesai pada akhir bulan Desember.
- (5) Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan ADD antara lain:
- a. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang ADD dan penggunaannya;
- b. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musrenbangdes dan pelaksanaan pembangunan desa;
- c. terjadi sinergi antara kegiatan desa yang dibiayai ADD dengan program Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- d. tingginya kontribusi masyarakat dalam bentuk swadaya masyarakat terhadap pembangunan yang dilaksanakan di desa;
- e. tingkat penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan desa;
- f. kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDesa; dan
- g. terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Desa.
RUMUS PENENTUAN BESARAN ALOKASI DANA DESA
BAB III - RUMUS PENENTUAN BESARAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 5
- (1) Rumusan ADD dipergunakan untuk menghitung besarnya Alokasi Dana Desa untuk setiap desa, sebagai berikut:
- a. rumus yang dipergunakan BAB IV
PERENCANAAN
BAB III - RUMUS PENENTUAN BESARAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 6
- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun secara sistimatis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dan diselenggarakan
BAB III - RUMUS PENENTUAN BESARAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 7
- (1) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) harus ## BAB VI
STRUKTUR APBDes
BAB III - RUMUS PENENTUAN BESARAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 8
- ( 1) Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa.
- (2) Setiap bagian terdiri dari pos dan setiap pos terdiri dari ayat
.
- (3) Dalam setiap bagian tidak dibenarkan mengubah dan menambah pos baru baik penerimaan maupun pengeluaran sebagaimana yang telah ditetapkan.
- (4) Apabila diperlukan dalam pos tertentu dapat bertambah ayat sesuai dengan kondisi desa.
- (5) Bagian Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes}, ADD, Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi.
- (6) Bagian Belanja Desa terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung
- (7) Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan, Belanja Langsung terdiri dari:
- a. belanja pegawai/honorarium, digunakan pembayaran honorarium/upah dalam melaksanakan program/kegiatan Pemerintah Desa;
- b. belanja barang dan jasa, yaitu pengeluaran yang digunakan untuk belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, perawatan kendaraan bermotor, alat tulis kantor, cetak/penggandaan, perlengakapan dan peralatan kantor, pengadaan seragam dinas dan atributnya, biaya perjalanan dinas dan sebagainya; dan
- c. belanja modal, digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai manfaat nilai lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam rangka kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan/rehab kantor, jalan lingkungan, gorong - gorong, jaringan listrik dan aset tetap lainnya yang dianggap prioritas.
- (8) Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan program/kegiatan, belanja tidak langsung terdiri dari :
- a. belanja pegawai/ penghasilan tetap merupakan gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Kepala Dusun/RT;
- b. belanja subsidi merupakan bantuan biaya produksi kepada lembaga tertentu yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum;
- c. belanja hibah digunakan untuk pemberian dalam bentuk uang, barang dan/ atau jasa kepada kelompok masyarakat yang secara spesifik telah
.--------
- ditetapkan peruntukannya, seperti Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP); dan
- d. belanja bantuan sosial digunakan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/ atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memiliki kejelasan peruntukan dan penggunaannya.
- (9) Bagian Pembiayaan Desa, terdiri dari:
- a. pembiayaan desa yaitu meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan Desa terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan;
- b. penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan dan penerimaan pinjaman; dan
- c. pengeluaran pembiayaan, mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal desa, pembayaran utang dan pemberian pinjaman.
- ( 10) Sandar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
INSTITUSI PEGELOLA ADD
BAB VII - INSTITUSI PEGELOLA ADD
Pasal 9
lnstitusi pengelola ADD adalah tim yang dibentuk untuk melakukan fasilitasi di tingkat Kabupaten, pendampingan di tingkat Kecamatan dan pelaksanaan di tingkat Desa dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan ADD.
Bagian Kesatu
Tim ADD
BAB VII - INSTITUSI PEGELOLA ADD
Pasal 10
- ( 1) Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten dibentuk dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur yang beranggotakan sebagai berikut:
- a. Bupati Tanjung Jabung Timur sebagai Pelindung/Penasehat;
- b. Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur sebagai Pelindung/Penasehat;
- c. Sekretaris Daerah Kah. Tanjung Jabung Timur sebagai Pengarah;
- d. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai Ketua I;
- e. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai Ketua II;
- Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Tanjung Jabung Timur sebagai Wakil Ketua; f.
J
- g. Kepala Bidang Kekayan Desa dan Kelurahan (BPMPDK) Tanjung Jabung Timur sebagai Sekretaris;
- h. Kepala Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai Anggota;
1. Kepala DPKAD Kabupaten Tanjung jabung Timur sebagai Anggota;
- J. Sekretaris BPMPD/K Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai Anggota;
- k. Irban Was Ekonomi Pembangunan (lnspektorat) sebagai Anggota;
1. Irban Was Pemerintahan (Inspektorat) sebagai Anggota;
- m. Irban Was Kesejahteraan Sosial (Inspektorat) sebagai Anggota;
- n. Irban Was Keuangan (lnspektorat) sebagai Anggota;
- o. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai Anggota;
- p. Kasubid Peningkatan Partisipasi Masyarakat (BPMPDK) sebagai Anggota;
- q. Kasubag Hukum Perundang-undangan Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai Anggota;dan
- r. Staf Pelaksana (BPMPD/K) sebagai Staf Sekretariat.
- (2) Tim pendamping ADD Tingkat Kecamatan dibentuk Camat yang terdiri dari :
14. dengan Keputusan
- a. Camat sebagai Penanggung Jawab;
- b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
- c. Kasi Pemerintahan sebagai Sekretaris;
- d. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Anggota;
- e. Kasi Kesos Kecamatan sebagai Anggota; dan
- f. Staf Pelaksana Kecamatan (sesuai kebutuhan).
Bagian Kedua
Togas dan Wewenang
BAB VII - INSTITUSI PEGELOLA ADD
Pasal 11
- (1) Togas Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan desiminasi secara luas akan kebijakan, informasi dan menyediakan data tentang ADD;
- b. menentukan besaran dana ADD perdesa
BAB VII - INSTITUSI PEGELOLA ADD
Pasal 12
- (1) Tim pelaksana desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. Penanggungjawab Kegiatan;
- b. Ketua;
- c. Sekretaris; dan
- d. Anggota;
- (2) Penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Desa, sedangkan Ketua, Sekretaris dan Anggota berasal dari unsur Perangkat Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa. Jumlah anggota dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan paket atau volume kegiatan.
- (3) BPD secara kelembagaan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan ADD tersebut baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan maupun sampai pada pelaporan basil kegiatan.
- (4) Tim Pelaksana Desa mempunyai tugas:
1. Kepala Desa bertugas :
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;
- b. mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat pelaksanaan kegiatan ADD melalui rapat/ pertemuan di tingkat desa;
- c. bersama BPD menyusun RKPDes yang merupakan penjabaran dari RPJMDes ## BAB VIII
PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
BAB VII - INSTITUSI PEGELOLA ADD
Pasal 13
- ( 1) Penggunaan Alokasi Dana Desa disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 40% (empat puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa serta biaya pemberdayaan masyarakat sebesar 60 % (enam puluh persen).
Bagian Kesatu
Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa
BAB VII - INSTITUSI PEGELOLA ADD
Pasal 14
- ( 1) Belanja aparatur dan operasional Pemerintahan Desa digunakan untuk :
- Desa; 1. Tunjangan Penghasilan Aparat Desa (TPAD) yaitu Kepala Desa definitif maupun Penjabat sementara, baik yang berstatus dari PNS, Anggota TNI dan Polri, Sekretaris Desa yang berstatus non PNS serta Perangkat
2. Tunjangan Penghasilan Ketua dan Anggota BPD
3. Belanja operasional Sekretariat BPD selama 1 tahun.
4. Belanja Sekretariat Pemerintahan Desa, yang antara lain meliputi:
- a. belanja alat tulis kantor, cetak dan penggandaan (disusun sesuai dengan kebutuhan);
- b. biaya makan dan minum rapat (disusun sesuai dengan kebutuhan);
- c. biaya pemeliharan kantor (disusun sesuai dengan kebutuhan);
- d. honor petugas/penjaga kebersihan kantor desa disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan;
- e. biaya langganan listrik disesuai dengan kebutuhan;
- f. perpustakaan desa, baik untuk honorarium petugas maupun untuk melengkapi buku-buku disesuai dengan kebutuhan;
- g. biaya perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah; dan/ atau
- h. biaya publikasi/ dokumentasi.
5. Pengadaan Pakaian Dinas Harian Aparatur Desa disusun sesuai dengan kebutuhan; dan
6. Belanja modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor, meliputi antara lain pengadaan moubiller, papan data, wirelise, laptop, printer dan lainlainnya.
- (2) Ketentuan besaran anggaran seperti disebutkan pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur.
Bagian Kedua
Pemberdayaan Masyarakat
BAB VII - INSTITUSI PEGELOLA ADD
Pasal 15
- (1) Belanja Pemberdayaan Masyarakat, digunakan untuk:
1. Bantuan Operasional 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, meliputi:
- a. usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K);
- b. bantuan biaya transportasi bagi anggota PKK Desa; dan
- c. biaya operasional kegiatan Pokja I, II, III dan IV.
2. Pengembangan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam;
3. Bantuan Operasional atau Honor Lembaga Kemasyarakatan di desa:
- a. honorarium Kepala Dusun;
- b. honorarium Ketua RT;
- c. operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); dan
- d. Pembinaan Generasi Muda atau Kepemudaan.
4. Honorarium Pengelola kegiatan Alokasi Dana Desa :
- a. Penanggungjawab Administrasi Keuangan atau Bendahara Desa; dan
- b. Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD).
5. Honorarium Pokja Profil Desa, terdiri dari:
- a. Penanggung Jawab;
- b. Ketua; dan
- c. Anggota 2 (dua) orang.
6. Honorarium Kader Pemberdayaan Masyarakat.
7. Honorarium Petugas Pencacah Data Dasar Keluarga (DDK).
8. Honorarium Petugas Entri Data Dasar Keluarga ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa 1 (satu) orang atau beberapa orang yang bertugas melaksanakan entri data DDK.
9. Bantuan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan menganut prinsip-prinsip efisiensi.
10. Bantuan Biaya Kegiatan Sosial, meliputi:
- a. pembinaan kelompok penimbangan Balita (Posyandu);
- b. pembinaan linmas;
- c. honorarium guru ngaji (baca tulis Al quran);
- d. honorarium pengurus masjid;
- e. bantuan kegiatan MTQ atau STQ tingkat desa; dan
- f. bantuan operasional penyaluran raskin.
11. Pencetakan Data Dasar Keluarga (DDK) dicetak tiap desa sebanyak jumlah Kepala Keluarga, dan Data Dasar Keluarga (DDK).
12. Pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan/bimbingan teknis.
13. Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana atau Prasarana Fasilitas Umum (Fisik). Pembangunan dan rehabilitasi sarana atau prasarana fasilitas umum harus ## BAB IX
MEKANISME PENCAIRAN, DAN PELAKSANAAN KEGIATAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA
BAB VII - INSTITUSI PEGELOLA ADD
Pasal 16
- ( 1) Mekanisme Perencanaan Alokasi Dana Desa.
- ADD adalah salah satu sumber pendapatan desa dan penggunaan ADD terintegrasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu perencanaannya dibahas dalam forum musrenbangdes yang prosesnya sebagai berikut:
- a. Pra Musyawarah
- Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten memberikan petunjuk teknis musyawarah perencanaan pembangunan desa kepada Camat dan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan, Kepala Desa dan Tim Pelaksana Desa, ketua BPD serta Ketua Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa.
- b. Pemerintah desa bersama-sama dengan Tim Pelaksana Desa, Badan Permusyawatan Desa (BPD) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa dengan difasilitasi Camat melakukan musrenbangdes guna membahas usulan atau masukan yang didasarkan pada skala prioritas pembangunan tingkat desa, rencana penggunaan ADD dengan berpedoman pada prinsip anggaran dan Perencanaan Partisipasi Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Hasil pembahasannya merupakan bahan masukan untuk perencanaan dan penyusunan APBDesa.
Hasil musyawarah dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu :
1. Program yang dibiayai dalam APB Desa tahun bersangkutan.
2. Program yang tidak dibiayai dalam APB Desa tahun bersangkutan dan menjadi usulan ke tingkat kabupaten melalui musrenbang tingkat kecamatan.
Mekanisme Pencairan ADD
Umum
1. Penyediaan dana untuk ADD dianggarkan pada Pos Bantuan PPKD pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur setiap tahunnya.
2. Pemerintah Desa harus memiliki Rekening Giro pada Bank Jambi Cabang Muara Sabak, dengan specimen (tanda tangan) Kepala
,,
Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Penanggung jawab Administrasi Keuangan Desa (PJAK ) atau Bendaharawan Desa,
BAB VII - INSTITUSI PEGELOLA ADD
Pasal 17
- ( 1) Pelaporan ini cliperlukan dalam rangka pengendalian dana untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADD yang meliputi :
- a. La.poran Berkala
- La.poran mengenai penggunaan dan pelaksanaan dana setiap
- triwulan meliputi :
1. menyalurkan honorarium Perangkat Desa, BPD, Kepala Dusun dan Ketua RT melalui pertemuan rutin di desa; dan
2. semua bentuk kegiatan yang didanai melalui ADD.
- b. La.poran akhir pelaksanaan penggunaan ADD, meliputi:
1. Pendahuluan;
2. Program kerja di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Permasalahan dan upaya pernecahan masalah;
4. Realisasi serapan dana Tahun berjalan; dan
5. Penutup.
- (2) Mekanisme pelaporan pelaksanaan ADD dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Tingkat Desa sampai ke Tingkat Kabupaten sebagai berikut:
- a. Tim Pelaksana Desa menyampaikan laporan realisasi fisik dan Keuangan ADD setiap Triwulan kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap triwulan.
- 15 (lima belas) setiap triwulan. b. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan menyampaikan laporan hasil rekapitulasi dari seluruh laporan tingkat desa setiap triwulan termasuk perkembangan dan dana yang telah disalurkan, kepada Bupati c.q Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten paling lambat tanggal
,··
-·
PENGAWASAN ADD
BAB XI - PENGAWASAN ADD
Pasal 18
- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ADD dilakukan secara fungsional oleh pejabat berwenang dan oleh masyarakat sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam Organisasi Pemerintah Desa secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali Kepala Desa bersama Tim Pengawas melaksanakan pemeriksaan terhadap administrasi keuangan dan fisik ADD yang dilakukan oleh bendaharawan desa dan tim pelaksana fisik desa.
- (3) Di luar organisasi Pemerintahan Desa, pengawasan dilakukan oleh:
- a. Bupati sesuai Pasal 222 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan "Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dikoordinasikan oleh Bupati";
- b. Aparat pengawasan yaitu Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai aparat pengwasan internal Kabupaten yang merupakan pengawasan um um terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- c. Camat sesuai Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 berkewajiban membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
- (4) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Alokasi Dana Desa, maka penyelesaiannya secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
- (5) Pengaduan masyarakat merupakan wujud kontrol sosial atau pengawasan oleh masyarakat.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19
- (1) Apabila sampai dengan akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan pelaksanaan kegiatan belum selesai atau belum mencapai 100% dan terdapat sisa dana maka sisa dana ADD tersebut tidak dapat dicairkan.
- (2) Kepala Desa tidak diperbolehkan menyimpan dan membawa dana ADD.
3. Kas Negara. (3) Bendaharawan Desa wajib memungut Pajak Negara sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku dan menyetorkan ke
'
4
- I
'·
- dan Gambar dari Tenaga Perencanaan yang ditunjuk oleh Pemerintah Pesa. (4) Pembiayaan pembangunan atau fisik desa dilampiri dengan data dukung foto kegiatan mulai O %, 70 % dan 100 %, agar dilampiri dengan RAB
- (5) ADD tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik praktis, kegiatan melawan hukum dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan yang sudah dibiayai dari sumber dana yang lain.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XI - PENGAWASAN ADD
Pasal 24
- c. Camat sesuai Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 berkewajiban membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
BAB XI - PENGAWASAN ADD
Pasal 222
- b. Aparat pengawasan yaitu Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai aparat pengwasan internal Kabupaten yang merupakan pengawasan um um terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- c. Camat sesuai Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 berkewajiban membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
- (4) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Alokasi Dana Desa, maka penyelesaiannya secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
- (5) Pengaduan masyarakat merupakan wujud kontrol sosial atau pengawasan oleh masyarakat.
KETENTUAN PERALIHAN
- (1) Apabila sampai dengan akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan pelaksanaan kegiatan belum selesai atau belum mencapai 100% dan terdapat sisa dana maka sisa dana ADD tersebut tidak dapat dicairkan.
- (2) Kepala Desa tidak diperbolehkan menyimpan dan membawa dana ADD.
3. Kas Negara. (3) Bendaharawan Desa wajib memungut Pajak Negara sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku dan menyetorkan ke
'
4
- I
'·
- dan Gambar dari Tenaga Perencanaan yang ditunjuk oleh Pemerintah Pesa. (4) Pembiayaan pembangunan atau fisik desa dilampiri dengan data dukung foto kegiatan mulai O %, 70 % dan 100 %, agar dilampiri dengan RAB
- (5) ADD tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik praktis, kegiatan melawan hukum dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan yang sudah dibiayai dari sumber dana yang lain.
KETENTUAN PENUTUP
Pasal20
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Salin:111 St· u.ri llcngan \,r,1)'a, Kabag I hum '' Per-Ufl-an

Penetapan: Ditetapkan di Muara Sabak pada tanggal 2 SMVV~l 2014 ~ BUPA:TANJUNG JABUNG TIMUR, H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI H.SUDIRMA -.\_,, .• ...\_.TA DAERAH KABUPATEN TA JUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 3

Penetapan: Diundangkan di Muara Sabak pada tanggal 7-. .:r WV ~I 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATE TANJUNG JABUNG TIMUR /