PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor L2 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH I(ABUPATEN SITUBONDO TAHUN 20T6 (berlaku 1 Aug 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWATIMUR
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR * TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH I(ABUPATEN SITUBONDO TAHUN 20T6
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI SITUBONDO,
bahwa guna memberikan pedoman bagi aparat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- 1. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara " Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor t9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27 3O);
2. Undang-Undang Nomor t2 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 12) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun lg94 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. r Undang-Undang Nomor 2L Tahun 1997 tentang Bea ; Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOQ;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor LO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442L);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38);
9. 1 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);
- L2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20lL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a);
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9a);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor g Tahun 2Ol5 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLS Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 56791;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 3B);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2LO, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aO28);
- t7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ae72);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2OL1 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 59);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a575\;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a57 8);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593);
4
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 92);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6lal;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO7 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46e3);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. 27 . Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 20 10 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2Ol4;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 201 1;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
30. Peraturan Menteri 45IPRT/M l2OO7 tentang Gedung Negara; Pekerjaan Umum Nomor Pedoman Teknis Pembangunan
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2Ol4 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 680);
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 IPMK. 02 I 2Ol4 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
5
33. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2OI2 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Situbondo Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2Ol2 Nomor 6);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
36. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2OL6 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 22);
37. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 29 Tahun 2Ol5 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Bvaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil PajaklRetribusi Daerah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 29).
MEMUTUSI(AN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2OL6.
Pasal 1
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016, sebagaimana tersebut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Diundangkan di Situbondo pada tanggal 1 1 AUG 2015

SEKRETARIS DAERAH I(ABUPATEN SITUBONDO,


BERITA DAERAH I(ABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2OT5 NOMOR. %

## Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan bagi Aparat Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo pada tanggal J 1 AUG 2015

BUPATI SITUBONDO,


LAMPIRAN Peraturan Bunati Situbondo ranggat : \,t AUG Z01S Nomor : 2t2 Tahun 2015

## BAB !

## SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, KEBIJAKAN UMUM APBD DAN PRIORITAS BELANJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016

## SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/DAERAH

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional/Daerah dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut :

1. Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan pada bulan Januari
2. Musrenbang Kecamatan dilaksanakan pada bulan Pebruari
3. Musrenbang Kota/Kabupaten dilaksanakan pada bulan Maret
4. Musrenbang Provinsi dilaksanakan pada pertengahan bulan April
5. Musrenbang Nasional dilaksanakan pada akhir bulan April.
6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ditetapkan pada akhir bulan Mei.

## JADWAL PEI.AKSAITIAAN

## ]{USYAu,ARAH PERENCANAAN PEHBANGUNAN RKP


Sumber: Rancangan SEB Menterl PPN/Ke@la Bappenas dan Mendagri tentang Tata Qa penyelenggaraan Musrenfung Tahun 2oO6

cBu Fg Qedoman'l(erj a 20 1 6

-

## BAB XII

## PENUTUP

1. Buku Pedoman ini disusun sebagai dasar Pengelolaan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.
2. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang belum diatur dalam Buku Pedoman ini, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah sebagaiomana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan Peraturan Bupati Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Kebijakan Akuntansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Situbondo. 3.
4. Administrasi Pengelolaan Barang Daerah diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. 4.
5. Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan semua perubahannya. 5.
6. Pelaksanaan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Pada Pemerintah Kabupaten Situbondo diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pembatasan Pelaksanaan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor. 6.
7. Pengaturan Pengelolaan Kegiatan yang belum diatur dalam Buku Pedoman ini, sepanjang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Situbondo, tetap berpedoman pada peraturan atau ketentuan yang lebih tinggi sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan. 7.

BUPATI SITUBONDO,