PERATURAN BUPATI KETAPANG Nomor 5 Tahun 2015 tentang KETENTUAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang khususnya pengembangan Sumber Daya Aparatur yang mampu mengoptimalkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, perlu meningkatkan kemampuan intelektual, pengembangan wawasan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil melalui pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar;
- b. bahwa agar pemberian tugas belajar dan izin belajar dapat memberikan manfaat yang maksimal, baik bagi Pemerintah Daerah maupun bagi pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, maka perlu diatur ketentuan pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil dan untuk memenuhi kebutuhan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang serta guna efisiensi dalam penetapan Peraturan Bupati, maka Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang perlu diganti untuk dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ketapang tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234);
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 10);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KETAPANG.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ketapang;
2. Bupati adalah Bupati Ketapang;
3. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang yang gajinya dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang;
4. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan PNS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pimpinan Unit Kerja adalah pimpinan unit organisasi/satuan kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
6. Atasan langsung adalah pejabat yang secara langsung membawahi PNS di Lingkungan Unit Kerjanya;
7. Jam kerja adalah jam kerja yang berlaku secara umum maupun secara khusus sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Tugas Belajar adalah penugasan secara kedinasan kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan formal pada Perguruan Tinggi yang dilakukan secara berjenjang dan bertahap;
9. Izin belajar adalah izin belajar yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggi pada suatu lembaga pendidikan tertentu di luar jam kerja;
10. Tunjangan tugas belajar adalah bantuan berupa uang diluar gaji yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang kepada PNS yang menjalankan tugas belajar;
11. Unit Kerja Yang Menangani Kepegawaian adalah Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang;
12. Perguruan Tinggi tempat tugas belajar dan izin belajar adalah Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang memiliki akreditasi serta pendidikan kedinasan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang;
13. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukan tingkat seseorang PNS ## BAB II
PERSYARATAN
Pasal 2
Persyaratan tugas belajar bagi PNS, sebagai berikut :
- a. berstatus sebagai PNS;
- b. memiliki masa kerja paling rendah selama 1 (satu) tahun setelah pengangkatan sebagai PNS;
- c. bagi PNS yang dimutasikan/pindah ke lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang, paling rendah memiliki masa kerja selama 4 (empat) tahun pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
- d. bagi PNS yang telah atau pernah mengikuti Tugas Belajar paling rendah melaksanakan tugas 3 (tiga) tahun terhitung sejak yang bersangkutan menyelesaikan Tugas Belajar terakhir yang diikutinya;
- e. memiliki prestasi kerja yang baik dan dinyatakan dengan rekomendasi tertulis dari atasan langsung;
- f. memiliki unsur nilai paling rendah baik selama 2 (dua) tahun terakhir dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS;
- g. belum pernah dijatuhi hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku paling rendah dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari Kepala Unit Kerja;
- h. berbadan sehat yang dinyatakan secara tertulis oleh dokter penguji yang telah ditentukan;
- i. diusulkan oleh Kepala Unit Kerja dengan
Pasal 3
Persyaratan izin belajar bagi PNS, sebagai berikut :
- a. berstatus sebagai PNS;
- b. memiliki masa kerja paling rendah selama 1 (satu) tahun setelah pengangkatan sebagai PNS;
- c. diusulkan oleh Kepala Unit Kerja dengan ## BAB III
KETENTUAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
Bagian Pertama
Ketentuan Pemberian Tugas Belajar
Pasal 4
- (1) PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dipertimbangkan untuk diberi tugas belajar.
- (2) PNS yang diberikan tugas belajar dibebaskan dari jabatannya.
- (3) Tugas belajar PNS diberikan oleh Bupati setelah
Pasal 5
- (1) Untuk kepentingan dan kebutuhan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang, Bupati dapat memberikan tugas belajar yang bersifat khusus kepada PNS yang memiliki potensi untuk mengembangkan wawasan pengetahuan di bidang keahlian tertentu dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dapat dikecualikan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) juga berlaku terhadap PNS yang akan mengikuti tugas belajar dengan pembiayaan ditanggung oleh pihak ketiga dalam hal ini oleh Pemerintah Pusat dan atau pihak sponsor lainnya.
Bagian Kedua Ketentuan Pemberian Izin Belajar
Pasal 6
- (1) PNS yang mengikuti pendidikan di luar Kabupaten Ketapang, dapat diberikan izin belajar dengan ketentuan :
- a. Pendidikan yang diikuti harus sesuai dengan latar belakang pendidikan sebelumnya dan/atau tugas pokok PNS yang bersangkutan;
- b. Bagi Suami / Istri PNS yang sedang mengikuti Tugas Belajar, dapat diberikan Izin Belajar dengan status sebagai PNS titipan pada unit kerja di lokasi pendidikan di laksanakan;
- c. PNS titipan tersebut berkewajiban menyampaikan laporan kehadiran secara rutin kepada kepala unit kerja asal.
- (2) Izin belajar PNS diberikan oleh pejabat yang berwenang setelah ## BAB IV
PROSEDUR PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
Pasal 7
Prosedur pemberian tugas belajar sebagai berikut :
- a. pejabat berwenang melakukan analisis untuk menentukan jenjang pendidikan dan program studi yang akan direncanakan dalam tahun anggaran berkenaan serta memberitahukan kepada seluruh Pimpinan Unit Kerja tentang rencana tugas belajar;
- b. Kepala Unit Kerja
Pasal 8
Prosedur pemberian izin belajar adalah sebagai berikut :
- a. PNS yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan :
1. Penilaian Prestasi Kerja PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir;
2. surat keputusan pengangkatan sebagai PNS dan surat keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir;
3. surat pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan kesanggupan untuk menanggung seluruh biaya pendidikan serta tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada pimpinan Unit Kerja melalui atasan langsung;
- c. Kepala Unit Kerja ## BAB V BATAS WAKTU PEMBERIAN TUGAS BELAJAR
Pasal 9
- (1) Batas waktu tugas belajar yang diberikan sesuai batas waktu pendidikan yang telah ditentukan oleh lembaga pendidikan tempat tugas belajar;
- (2) Perpanjangan waktu tugas belajar hanya dapat diberikan setelah
Pasal 10
Ketentuan mengenai pembiayaan tugas belajar dan izin belajar sebagai berikut :
- a.
Pasal 11
PNS yang mengikuti tugas belajar mempunyai hak :
- a. dibebaskan dari tugas pekerjaan dan jabatan sehari-hari;
- b. menerima gaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. diberikan tunjangan tugas belajar yang besaran dan bentuknya ditetapkan oleh Bupati tiap tahun anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- d. tidak berhak menerima tunjangan jabatan struktural / tunjangan jabatan fungsional.
Pasal 12
PNS yang mengikuti izin belajar mempunyai hak :
- a. diperlakukan sama sebagaimana PNS lainnya oleh pimpinan Unit Kerja tempat bekerja;
- b. menerima gaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. menerima tunjangan jabatan struktural / tunjangan jabatan fungsional.
Pasal 13
PNS yang selama melaksanakan tugas belajar dan izin belajar merasa hak-haknya terhambat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang dengan disertai keterangan-keterangan yang menyebabkan terjadinya hambatan itu.
Bagian Kedua
Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar dan Izin Belajar
Pasal 14
PNS selama melaksanakan tugas belajar berkewajiban :
- a. mentaati segala peraturan yang dikeluarkan lembaga pendidikan;
- b. mentaati peraturan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. menjaga nama baik Pemerintah Daerah;
- d. melaporkan perkembangan kemajuan pendidikan secara berkala minimal setiap akhir semester kepada Bupati Ketapang c.q Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang;
- e. sedapat mungkin memilih topik tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi mengenai masalahmasalah di Kabupaten Ketapang;
- f. setelah selesai mengikuti pendidikan agar menyampaikan laporan tertulis kepada pejabat yang berwenang, dengan melampirkan :
1. surat keterangan telah menyelesaikan pendidikan atau surat pengembalian dari lembaga pendidikan tempat tugas belajar;
2. menyerahkan copy ijazah dan transkip nilai yang diperoleh;
3. menyerahkan 1 (satu) ekslempar tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi.
- g. mengabdikan dirinya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang selama 2 kali masa studi ditambah satu tahun (2n + 1).
- (1)
- PNS selama melaksanakan izin belajar berkewajiban : a. mengutamakan pelaksanaan tugas kedinasan sehari-hari yang dipercayakan kepadanya.
- b. apabila diperlukan untuk melaksanakan tugas kedinasan diluar jam kerja, wajib mengutamakan pelaksanaan tugas kedinasan tersebut.
- (2) Apabila terjadi pergeseran kegiatan proses belajar mengajar di Sekolah atau Perguruan Tinggi tempat belajar yang dapat mengganggu jam kerja, PNS yang memperoleh izin belajar wajib melapor secara tertulis kepada Pimpinan Unit Kerjanya dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Ketapang.
- (3) Pimpinan Unit Kerja memberikan pertimbangan keberatan/tidak keberatan atas pergeseran proses belajar mengajar tersebut kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Ketapang.
- (4) Apabila
Pengawasan terhadap PNS tugas belajar dan izin belajar dilakukan oleh Tim Pengawas PNS Tugas Belajar yang dibentuk Pejabat yang berwenang.
B A B IX SANKSI ADMINISTRATIF
- (1) PNS Tugas Belajar yang tidak mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dijatuhi hukuman disiplin menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) PNS tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan karena dikeluarkan dan/atau mengundurkan diri dari lembaga pendidikan dengan alasan-alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dicabut tugas belajarnya dan wajib mengembalikan biaya pendidikan yang telah diberikan sebesar 100% (seratus persen) ke Kas Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun;
- (3) PNS yang dicabut tugas belajarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) wajib mengembalikan biaya pendidikan yang telah diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) ke Kas Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun;
- (4) PNS yang dicabut Tugas Belajarnya tidak bisa melanjutkan pendidikan yang sedang ditempuhnya ke Perguruan Tinggi Negeri / Perguruan Tinggi Swasta lainnya;
- (5) PNS tugas belajar yang tidak mengabdikan dirinya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (g) wajib mengembalikan biaya pendidikan yang telah diberikan sebesar 100% (seratus persen) ke Kas Daerah dalam jangka watu paling lama 3 (tiga) tahun.
Pasal 15
- (1) Apabila pemberian izin belajar dinilai mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari atau PNS yang diberikan izin belajar tidak mentaati kewajiban sebagaimana di atur dalam Pasal 15, maka izin belajar yang diberikan dapat dicabut dan dibatalkan;
Pasal 16
Pengawasan terhadap PNS tugas belajar dan izin belajar dilakukan oleh Tim Pengawas PNS Tugas Belajar yang dibentuk Pejabat yang berwenang.
B A B IX SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 17
- (1) PNS Tugas Belajar yang tidak mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dijatuhi hukuman disiplin menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) PNS tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan karena dikeluarkan dan/atau mengundurkan diri dari lembaga pendidikan dengan alasan-alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dicabut tugas belajarnya dan wajib mengembalikan biaya pendidikan yang telah diberikan sebesar 100% (seratus persen) ke Kas Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun;
- (3) PNS yang dicabut tugas belajarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) wajib mengembalikan biaya pendidikan yang telah diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) ke Kas Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun;
- (4) PNS yang dicabut Tugas Belajarnya tidak bisa melanjutkan pendidikan yang sedang ditempuhnya ke Perguruan Tinggi Negeri / Perguruan Tinggi Swasta lainnya;
- (5) PNS tugas belajar yang tidak mengabdikan dirinya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (g) wajib mengembalikan biaya pendidikan yang telah diberikan sebesar 100% (seratus persen) ke Kas Daerah dalam jangka watu paling lama 3 (tiga) tahun.
Pasal 18
- (1) Apabila pemberian izin belajar dinilai mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari atau PNS yang diberikan izin belajar tidak mentaati kewajiban sebagaimana di atur dalam Pasal 15, maka izin belajar yang diberikan dapat dicabut dan dibatalkan;
- (2) Pencabutan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada surat usulan pencabutan izin belajar dari Pimpinan Unit Kerja tempat PNS yang mendapatkan izin belajar bertugas setelah sebelumnya memberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali kepada PNS yang bersangkutan;
- (3) Pencabutan izin belajar merupakan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Ketapang.
B A B X LAIN-LAIN
Pasal 19
- (1) PNS yang saat berlakunya keputusan ini sedang mengikuti pendidikan dan belum mendapatkan izin belajar, agar mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin belajar sebagaimana di atur dalam Peraturan ini paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan ini berlaku.
- (2) PNS yang tidak mengajukan permohonan izin belajar setelah enam bulan sejak Peraturan ini berlaku, maka dianggap tidak mendapatkan izin belajar.
B A B XI P E N U T U P
Pasal 20
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ketapang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 21
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Penetapan: Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 11 Pebruari 2015

Penandatangan: BUPATI KETAPANG, t.t.d H E N R I K U S BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2015 NOMOR 5