Unknown Unknown Nomor B Tahun 2006 tentang PEDOMAN PEI,AKSANAAN ALOKASI DANA DESA {ADD} TAHUN 2OI4 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- bahwa dalam rangka, menjamin kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kebrjakan Alokasi Dana Desa, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2Al4; :4.
- bahwa untuk maksud tersebut huruf (a) diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peratumn Ilralikota ; b.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSaal; :1.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2OO7 tentang Pembeatukan Kota Kotamobagu {I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680) 2
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun z0tt Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20Ll" Nomor 82, Tambahan kmbErrao Negara Republik Indonesia Nomor 523al; 3.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tabr;rr 2OOS tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOs Nomor 158, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5871; 4
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371; 5
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2O L 1 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2OL4 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2OL4.
- Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2OL4 Tentang Penjabaran APBD Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 24L4. 8
MEMUTUSKAil:
Menetapkan : PERATIIRAII IPALIKOTA KOTAMOBAGU TTIITAIIG PET'OMAN PELAKSAITAAN ALOKASI DANA DESA TAIIUN 20L4
BAB I - KETEilTUAIT I'MUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Kotamobagu;
2. Pemerintah Daerah adalah Watikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kota Kotamobagu;
3. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Kotamobagu;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagr;
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Kotamobagu;
6. Kepala Bagian adalah Kepala Bagran Tata Fraja dan Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kota Kotamobagu;
8. Pemerintah Desa adalah Sangadi dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelen ggff a Pemerintah Desa;
7. Institusi Pengelola Alokasi Dana Desa adalah Tim yang dibentuk untuk melalmkan fasilitasi di tingkat Pemerintah Kota Kotamobagu, Pendampingan di tingkat Kecamatan dan Pelaksa.naan di tingkat Desa;
9. Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan untuk Desa yang diperuntukkan untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan pemberdayaan masYarakat.
ruItrI"AII DAIS MEKANISME PEMBAGIAN AI'D
Pasat 2
Alokasi Dana Desa yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2OL4 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2Ol4 adalah sebesar Rp.1.71O.0O0.OOO,- (satu milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah).
Pasat 3
BAB II - ruItrI"AII DAIS MEKANISME PEMBAGIAN AI'D
Pasal 2
- a. 6O o/o dari Rp.1.71O.OOO.OOO,- {satu milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah) atau sebesar Rp. 1.026.000.000,- (satu milyar dua puluh enam juta rupiah) dibagi secara merata kepada 15 Desa dengan rincian Rp. 68.400.000,- (enam puluh delapan juta empat rahrs ribu rupiah) setiap Desa.
- b. 40 o/o dari Rp.1.71O.OOO.OOO,- (satu milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah) atau sebesar 684.000.000,- (enam ratus delapan puluh empat juta rupiah) dibagi secara proposional kepada 15 Desa.
- c. Berdasarkan hasil pembagian Alokasi Dana Desa Merata dan Alokasi Dana Desa Proporsional akan diperoleh Jumlah total ADD yang diterima oleh 15 desa berdasarkan pembagian Alokasi Dana Desa Merata dan pembagian Alokasi Dana Desa Proporsional adalah sebagaimana terdapat pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (2). Pembagian dana sebesar 4A o/a dari total jumlah ADD sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan rumus perhitungan Alokasi Dana Desa Proporsional dengan menggunakan Variabel Independen Tambahan sebagai berikut :
- a. Variabel Independen Utama, terdiri dari :
1. Tingkat Kemiskinan,
2. Pendidikan Dasar,
3. Tingkat Kesehatan,
4. Keterjangkauan Desa,
- b. Variabel Independen Tambahan, terdiri dari :
1. Stabilitas Desa,
2. Jumlah Penduduk,
3. Luas Wilayah,
- (3). Angka Bobot bagi masing-masing Variabel Independen Utama dan Variabel Independen Tambahan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- (4). Tingkat stabilitas Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas, didasarkan atas jumlah kasus yang timbul dan mempengaruhi stabilitas proses penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan kriteria sebagai berikut :
- a. Tidak ada kasus yang timbul, Desa tersebut dikategorikan So;ngof Stqbil dan diberikan nilai 3,
- c. Jumlah kasus yang timbul 2 kasus atau lebih, Desa tersebut dikategorikan Kurqng Stabll dan diberikan nilai 1.
- b. Jumlah kasrrs yang timbul 1 kasus, Desa tersebut dikategorikan Cttkup Sfrrbll dan diberikan nilar 2,

| Variabel | Bobot | Angka Bobot (al=Bobotliumlah Bobot |
|------------------------|---------|--------------------------------------|
| 1. Tinskat Kemiskinan | 3 | o.17 |
| 2. Keterianekauan Desa | 3 | o.r7 |
| 3. Tinekat Kesehatan | 2 | o.1 1 |
| 4. Pendidikan Dasar | 2 | o.1 1 |
| 5. Jrrmlah Penduduk | 2 | 0.1 1 |
| 6. Stabilitas Desa | 4 | o.22 |
| 7. Luas Wilavah | 2 | o.1 1 |
| Jumlah | 18 | 1.OO |

## Pasal 4

Masing - masing Desa yaitu 15 Desa mendapat jumlah Alokasi Dana Desa berdasarkan perhitungan jumlah Alokasi dana Desa Merata ditambah Alokasi Dana Desa Proporsional sebagaimana yang terdapat pada lampiran Peraturan Walikota ini.

## BAB III

## PRIITSIP.PRINSIP PENGELOLAAIY ADD

## Pasal 5

- (1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa.

## Pasal 6

- (1) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum;
- (2) ADD dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

## BAB IV PEITGGUNAAN ADD

## Pasal 7

Penggunaan Alokasi Dana Desa dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun yang bersangkutan;

## Pasal 8

Penggunaan dan peruntukkan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. 30 o/o untuk kegiatan operasional Pemerintah Desa;
- b. 7Oo/o unt:uk kegiatan pemberdayaafl Masyarakat Desa.

## Pasal 9

- (1) Kegiatan operasional pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf (a) meliputi kegiatan rutin Pemerintah Desa seperti :
- a. Kebutuhan Alat ?ulis Menulis Kantor,
- b. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah, dengan ketentuan Perjalanan Dinas dari Desa ke Kecamatan dan ke Kantor Walikota maksimal 1 (satu) hari :
4. Transport Pulang Pergr
5. : disesuaikan dengan biaya transport setempat
6. Lumsrrm
7. : Rp 6O.OOO,-/hari
8. Biaya Konsumsi Rapat; C.
9. Pakaian Dinas Sangadi dan Perangkat Desa d.
10. Insentif / Honorarium / Penunjang Kinerja Tim Pendamping ADD tingkat Desa; e.
- f. Perlengkapan perkantoran dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kegiatan operasional Pemerintah Desa;
- (2) Kegiatan Pemberdayaa.n Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf b diatur sebagai berikut :
- 20 7o untuk kegiatan pemberdaya€m PKK. Seperti, pengadaan alat-alat dan sarana lainnya untuk menunjang kegiatan PKK., Konsumsi, rapatrapat PKK, pengadaan pakaian PKK, biaya sosialisai PKK, dan kegiatan PKK lainnya.
- 30 o/o untuk perbaikan sarana publik dalam skala kecil, Seperti rehabilitasi balai Desa, kantor Desa, drainase / saluran air, fasilitas perpustakaan dan lain sebagainya.
- 20 %o untuk menunjang kegiatan Badan Permusyawaratan Desa, seperti Intensif atau penunjang kerja BPD, ATK untuk kegiatan BPD, perjalanan dinas BPD, Pakaian Dinas BPD, biaya konsumsi rapat BPD dan lain sebagainya.
- 10 %o untuk kegiatan pemberdayaan pemuda dan olah raga, seperti biaya konsumsi rapat pemuda dan kegiatan pemuda lainnya.
- 20 %o untuk kegiatan pemberdayaan lembaga*lembaga yang ada di Desa LPM, Lembaga adat, lembaga keagamaan di Desa.
- (3) Bahwa penentuan alokasi anggaran untuk kegiatan operasional pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud ayat (U dan ayat (2) didasarkan atas prinsip prioritas kegiatan sesuai dengan kemampuan dana yang ada.
- (4) Bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (21 harus dapat dipertanggungiawabkan sesuai peruntukannya yang dibuktikan dengan kwitansi pengeluaran keuangan dilengkapi dengan surat pertanggungiawaban lainnya.

## Pasal 1O

Bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa pada kegiatan operasional pemerintahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa diatur lebih lanjut oleh institusi pengelolaan ADD.

## BAB V

## MEI(AITISMI PTIIYALURAIS ALOKASI DANA DESA

## Pasal 11

- (u Pengajuan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh pemerintah Desa apabila sudah ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa setiap tahunnya;
- (21 Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) disalurkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu dengan cara mentransfer langsung ke rekening Desa sebagai berikut :
- a. Pencairan tahap pertama 70 o/o dengan melampirkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. Keputusan BPD Tentang Hasil Pembahasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, daftar hadir anggota BPD, SK Sangadi Tentang Penetapan PJAK, PJOK dan Bendahara Desa.
- b. Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud huruf a diatas telah memuat semua penggunaan dana secara keseluruhan yaitu 30 o/o untuk kegiatan operasional Pemerintah Desa, 70 o/o untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan berdasarkan pada jumlah besaran ADD yang telah ditetapkan sebagaimana pada lampiran peraturan daerah ini.
- c. Pencairan tahap 2 (dua) yaitu 30 o/o dapat dilakukan setelah penggunaan dana tahap 1 telah dipertanggungiawabkan melalui SPJ.

## Pasal L2

- (I) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 7 disampaikan kepada Walikota untuk mendapat pengesahan;
- (2) Setelah APBDesa disahkan oleh Walikota, Sangadi menerbitkan Surat Keputusan tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) 30 (Tiga puluh) hari terhitung s€jak Peraturan Desa diterima oleh Pemerintah Daerah dan Walikota belum menyampaikan jawaban atas Peraturan Desa dimaksud, maka Peraturan Desa tersebut dinyatakan sudah dapat diberlakukan.

## BAB VI INSTITUSI PEITGEItr)LIT AI}D

## Pasal 13

- (1) Dalam rangka pengelolaan Alokasi Dana Desa, dibentuk tim fasilitasi tingkat Kota Kotamobagu, tingkat Kecamatan, dan tim pelaksana tingkat Desa.
- (2) Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa di tingkat Kota Kotamobagu sebagai berikut
3. Anggota : 1. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu
2. Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu
3. Kabag Tata Praja Setda Kota Kotamobagu;
4. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kota Kotamobagu;
5. Kabid PMD Badan PMD, PP dan KB Kota Kotamobagu
6. Kepala Seksi Bina Pengembangan Ekonimi Desa/Kelurahan dan Pemanfaatan HTG Badan PMD, PP dan KB Kota Kotamobagu.
7. Kepala Seksi Kelembagaan Badan PMD, PP dan KB Kota Kotamobagu;
8. Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kota Kotamobagu.
- (3) Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa ditingkat Kecamatan sebagai berikut :
2. Staf Kecamatan
- (4) T\rgas Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (21 dan ayat (3) diatas, adalah sebagai berikut :
- a. Melaksanakan desiminasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang ADD.
- b. Membantu tim pelaksana tingkat desa untuk memberikan orientasi / pelatihan;
- c. Menentukan besarnya ADD yang diterima oleh setiap desa yang ada di Kota Kotamobagu berdasarkan rumusan yang telah ditentukan;
- d. Melaksanakan bimbingan dan flasilitasi teknis pertanggungiawaban Alokasi Dana Desa;
- e. Melaporkan kegiatan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa kepada Walikota

Pengarah

Ketua

Sekretaris

Sekretaris Daerah

Asisten Bidang Pemerintahan Dan Kesos Sekda Kota Kotamobagu

Kepala Badan PMD, PP dan KB Kota Kotamobagu

Ketua

: Camat

Sekretaris : Sekretaris Kecamatan

Anggota : 1. Kepala Seksi PMD Kecamatan

## Pasal 14

- (1) Tim Pelaksana Tingkat Desa ditetapkan dengan keputusan sangadi sebagai berikut:
2. (21 T\rgas Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan pendataan dan memasukkan laporan data indikator dan variable yang digunakan dalam perhitungan Alokasi Dana Desa kepada Tim fasilitasi kepada Tim fasilitasi ADD Pemerintah Kota Kotamobagu;
- b. Menerima, menyimpan dan membayarkan Alokasi Dana Desa kepada pihak-pihak pengguna ADD berdasrkan permintaan yang ada;
- c. Menerima surat pertanggungjawaban pengguna ADD dan menyarnpaikan kepada Tim fasilitasi ADD Pemerintah Kota Kotamcbagu;
- d. Menlrusun laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD dan menyampaikan kepada Tim fasilitasi ADD tingkat Pemerintah Kota Kotamobagu.
- e. Menyampaikan laporan penggunaan ADD setiap bulan;
- f. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan penggunaan ADD di De sanya masing-masing.

Penanggungiawab Administrasi Kegiatan : Sekretaris Desa

PenanggungiawabOperasionalKegiatan Bendahara

: ProbisPembangunan

: Bendahara Desa

## BAB VII

## HOITORARIT'IU TIII PEITGEI{)LA ADD

## Pasat 15

Honorarium bagi biaya operasional Tim Pelaksana ADD tingkat Desa dianggarkan dalarn APBDesa melalui biaya Operasional Pemerintahan Desa dengan rincian sebagai berikut :

- PJAK

: Rp 2.OOO.OOA,- I Tahun

- PJOK : Rp. 1.5OO.OOO,- / Tahun

- Bendahara : Rp. 1.3OO.OOO,- 1 Tahun

## BAB VIN

## SISTETfi PEI*APORAII DAIT PEHGAWASAIT AI}D

## Pasal 16

Pelaporan pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa ditakukan setiap akhir bulan sejak Alokasi Dana Desa diterima oleh Desa dan dilaksanakan secara berjenjang yaitu :

1. Tim pelaksana ADD tingkat Desa membuat laporan realisasi lisik dan keuangan melalui sangadi untuk disampaikan kepada tim fasilitasi tingkat Kecamatan.
2. Selanjutnya selambat-lambatnya 5 {lima} hari setelah menerima laporan Sangadi, maka Tim Kecamatan membuat rekapan dari seluruh laporan tingkat Desa di wilayahnya dan disampaikan kepada Walikota Kotamobagu melalui Tim Fasilitasi Tingkat Pemerintah Kota Kotamobagu. 2.
3. Apabila laporan fisik bulanan tidak disampaikan oleh Sangadi, maka Tim Kecamatan dapat melakukan monitoring lapangan. 3.

## Pasal 17

Substansi laporan sebagaimana dimaksud pasal 16 adalah meliputi :

- a. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana,
- b. Masalal, ya.ng dihadapi,
- c. Hasil akhir penggunaan ADD.

## Pasal I8

- {1} Pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan ADD dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang ber-wenang dan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Jika tedadi penyalahgunaan atau penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunaan ADD, maka penyelesaiannya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- {3} Indikator yang digunakan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggu.naan ADD adalah sebagai berikut :
- a. Pengelolaan
1. Meaingkatnya pengetahllan masyarakat tentang ADD;
2. Meniagkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
3. Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang pertanggungiawaban ADD oleh pemerintah desa.
- b. Penggunaan
1. Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDesa;
2. Daya serap irealisasi) keuangan sesuai yang ditargetkan;
3. Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggr;
4. Besarnya jumlah penerima manfaat;
5. Tingginya konstribusi masyarakat dalam mendukung ADD;
6. Terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Desa;
7. Mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di desa tersebut.

## Pasal 19

Seluruh Penerimaan dan pengeluaran dan bantuan Keuangan yang diterima oleh Desa harus dibuktikan dengan Kwitansi yang ditanda tangani oleh bendahara Desa mengetahui PJAK dan PJOK Tingkat Desa.

## Pasal 2A

- (1) Administrasi pertanggungjawaban Perjalanan dinas bagl Sangadi, Perangkat Desa, Tim Pelaksana ADD tingkat Desa, BPD harus dibuktikan dengan bukti Surat Perintah T\rgas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan kwitansi 1 bukti penerimaan biaya perjaianan dinas serta laporan atas hasil perjatanan.
2. (2] Administrasi pertanggungiawaban pengadaan ATK dan bahan lainnya harus dilampirkan dengan Nota Pesanan Bahan / F,arang, Berita Acara Penerimaan Barang dan Kwitansi Pembayaran.
- (3) Semua administrasi pertanggungiarxraban wajib dilaporkan kepada Tim Pengelola Tingkat Pemerintah Kota Kotamobagu 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran 2014 berakhir.
- (4) Instansi pengawas dalam hal ini Inspektorat Daerah dapat melakukan pemeriksaan langsung kapada pemerintah Desa menyangkut administrasi pertanggUngiawaban penggunaan ADD pada akhir tahun anggaran 2014'
5. (s) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pasal 2o ayat 4 dilakukan 2 (dua) tahap yaitu 3 bulan setelah ADD dicairkan dan 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran 2014 berakhir.

## BAB f,X

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 2L

peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.


Ditetapkan di Kotamobagu pada tanggal 9o wtqral 2OL4




| NO | PENGELOLII | PARAT' |
|------|-------------------------------------|----------|
| 1 | Kepala Badan PMD, PP&KB | t- |
| 2 | Kepala Bagian Hukum dan Organisasi | b |
| 3 | Asisten Bidang Pemerintahan & Kesos | l/ |
| 4 | Sekretaris Daerah | ,1,{ |
| 5 | Wakil Walikota | a/ |

Diundangkan di Kotamobagu Pada tanggal ?o 1'vtare{ 2OL4

SEKRETARIS

Drs. 'MUSTAFA LIMBALO


## kw*txorA KoTAMoBAGU{

Ir. TATONG BARA



## U.MPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR : B Tahun2ol+

TANGGAL :

2o N4arz[ 2A14

## DAFTAR TAHAP PENCAIRAN DANA ADD

| I{AUA TE'C.AUATAI{ I DESA | JI'MI,AII T|(}TAL ADD | JT'UI,AS A D I} YANG AXAIr DISALI'RATAN | JT'UI,AS A D I} YANG AXAIr DISALI'RATAN |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | TAH.AP I 7oo/o | TAEAP II 30 7o |
| BII-AIANG I | to4-429.OOO | 73.100.300 | 31.328.700 |
| BII-AI"ANG II | 108-951.OO0 | 76.265-7o,0 | 32-685-300 |
| POTiITODON | 104.501.0O0 | 73"220.70/0 | 31.380.300 |
| STA | 91-O94-OO0 | 63.765.800 | 2732A.2AO |
| PONTODON TIMUR | 100.480-oo0 | 70.336-OOO | 30.144.OOO |
| MOYAG | 121"363.(}00 | 84.954.100 | 36.408.900 |
| MOYAG TODUI"AN | 107,047.000 | 74.932.9AO | 32.1 14.100 |
| MOYAG TAMPOAN | 97.098.O00 | 67.968.600 | 29.L29.40A |
| (OBO KECIL | 131-401-OO0 | 91.980.700 | 39.420.300 |
| ]OYOWA BESAR I | 144.946.OO0 | LOt-462-20,0 | 43.483-800 |
| IOYOWABESAR II | 126-381.OO0 | 88.466.700 | 37.914.300 |
| TABANG | 114.689.00C | 80.282.300 | 34-406-70,o |
| ]OYOWA KECIL | L27-493-OAA | 89.245.100 | 38.247.900 |
| ]UNGKO | 108.507.OO0 | 75.954.900 | 32.ss2.100 |
| KOPANDAKAN I | 121-520-OO0 | 85-064.OOO | 36.456.000 |
| | 1.710.OOO.O00 | 1.197.OO0.OOO,OO | 513-OOO.OOO,OO |

TATOXG BARA