PERATURAN BUPATI MA Nomor 4S Tahun 2017 tentang TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI BAGI TENAGA AERODROME FLIGHT INFORMATION SERVICE DAN TENAGA PERTOLONGAN KECELAKAAN PENERBANGAN DAN PEMADAM KEBAKARAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BANDARA DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT (berlaku 1 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat
BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 4S TAHUN 2017
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI BAGI TENAGA AERODROME FLIGHT INFORMATION SERVICE DAN TENAGA PERTOLONGAN KECELAKAAN PENERBANGAN DAN PEMADAM KEBAKARAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BANDARA DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT, a.
bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan, motivasi dan produktivitas kerja serta penghargaan atas kelangkaan Profesi bagi pegawai tenaga Aerodrome Flight Information Service dan Tenaga Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran pada Unit Pelaksana Teknis Bandara Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi,
- b. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3. : 1, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):
kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348),
- an Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), 4
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4438), 5.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 6.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), 7.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), 8.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 9. Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Menetapkan :
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165),
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948),
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 133 tahun 2015 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 260 ),
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011,
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Tertentu:
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2017:
17. Peraturan Dacrah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
18. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017.
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI BAGI TENAGA AERODROME FILIGIIT INFORMATION SERVICE DAN TENAGA PERTOLONGAN KECELAKAAN PENERBANGAN DAN PEMADAM KEBAKARAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BANDARA DINAS
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah yang menjalankan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dalam sistem dan prinsip negara kesatuan.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman Barat. 2.
3. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang tercatat pada administrasi kepegawaian Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. 3.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 4.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat. 5.
6. UPT Bandara adalah Unit Pelaksana Teknis Bandara pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat. 6.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang. 7.
8. Petugas AERODROME FLIGHT INFORMATION SERVICI yang selanjutnya disebut AFIS adalah petugas yang memberikan informasi ke Pesawat Udara mengenai keadaan cuaca/keadaan alam di wilayah udara Bandara dan memberikan informasi sebelum kejadian dan kegiatan di Bandara serta Pemandu Take off dan Landing Pesawat untuk tujuan Keselamatan. 8.
9. Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran untuk selanjutnya disebut PKPPK adalah unit bagian dari penanggulangan keadaan darurat. 9.
10. Tambahan Penghasilan ## BAB II
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 2
- Tambahan penghasilan ## BAB III!
KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 3
- (1) Tambahan penghasilan ## BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 4
- (1) Tambahan penghasilan
Pasal 5
- (1) Permintaan pembayaran tambahan penghasilan
Pasal 6
Terhadap tambahan penghasilan
Pasal 7
- (1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) tambahan penghasilan Kelangkaan Profesi dengan melampirkan:
- a. Daftar perhitungan tambahan penghasilan Kelangkaan Profesi.
- b. Rekapitulasi daftar hadir kerja,
- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
- (2) Format daftar perhitungan tambahan penghasilan kepada pembina pengelolaan keuangan daerah adalah sebagaimana ditetapkan dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran 1 peraturan Bupati ini.
- (3) Format rekapitulasi daftar hadir kerja adalah sebagaimana sebagaimana ditetapkan dalam lampiran II peraturan Bupati ini.
- (4) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran III peraturan Bupati ini.

BAB V

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 8

Apabila pagu anggaran untuk tambahan penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia pada DPA OPD berkenaan, OPD yang bersangkutan dapat merevisi DPA dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

## PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.


| | - ketahui | | - ketahui | Tanggal | Paraf |
|-----------------|----------------|-----------|--------------|
| TIK : KL pb Ika | KD KD snggaran | | , LAN | 5 MA |


SYAHIRAN

Ditetapkan di Simpang Empat

Pada tanggal 29 Jun! 2017

BUPATI PASAMAN BARAT

W

Diundangkan di Simpang Empat Pada tanggal d3 Juni 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

## MANUS HANDRI

S3

o

|

po tr

## : 91 Juni dot! Tambahan Penghasian Berdasarkan Kelangkaan Profesi Bagi Tenaga Aerodrome flight Information Service Dan Tenaga Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran Pada Unit Pelaksana Teknis Bandara Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

or gal

ang xiran |: Peraturan Bupati Pasaman Barat

No. Rek

## KWITANSI

## PENGGUNA ANGGARAN

h Terima Dari

|

Profesi Bagi Tenaga AFIS dan PKPPK

Tambahan Penghasitan Kelangkaan

2G

atas

|

-|

|

BULAN

KAB. PASAMAN BARAT

...

ass

PADA.

Pembayaran Lunas Kepada an...

Sejumlah dari:

b

Tambahan Penghasilan Tambahan Penghasilan Ketangkaan Profesi

:

bankan Pada

| TANDA TANGAN |
|---------------------------------------------------------------------|
| NO REK |
| JUMLAH |
| JUMLAH SETELAH POTONGAN |
| POTONGAN TIDAK MASUK IZIN/SAKIT/ IK ILAPEL/CUTI HARI | sx | HARI 1x |
| TUNJANGAN | BERSIH |
| NAMA |
| co |
| Jabatan Eselon |
| ABATAN |

20

Simpang Empat

Yang Terima

## Setuju dibayar Pengguna Anggaran

Alamat : Simpang Empat

NI 1.



## Lunas Tel. BENDAHARA PENGELUARAN

NIP,

SYAHIRAN

6S

Nomor

Lampiran II : Peraturan Bupati Pasaman Barat

Tanggal : 22 Jum b1? Tentang :Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Bagi Tenaga Aerodrome Flight Information Service Dan Tenaga Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pernadam Kebakaran Pada Unit Pelaksana Teknis Bandara

Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

## REKAPITULASI KEHADIRAN PEGAWAI

## Nama OPD: BULAN: 20


20

...

Simpang Empat...

KEPALA

NIP..


SYAHIRAN


ea

Lampiran HI : Peraturan Bupati

Nomor

:

6S

Tanggal

: 92 Jini 208

Tentang Flight Information Service Dan Tenaga Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran Pada Unit Pelaksana Teknis Bandara Dinas Perhubungan Pemerintah

: Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Bagi Tenaga Aerodronie

Kabupaten Pasaman Barat

## KOP OPD

n NN

aNAN

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) | NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

NIP

Jabatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Jumlah Uang Pembayaran Langsung (LS) tersebut diatas akan digunakan untuk Keperluan Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Bagi Tenaga AFIS dan PKPPK Bulan Desember Tahun 20... dan akan kami faksanakan sesuai dengan DPPA-OPD .
2. 2, Keabsahan rekapitulasi Kehadiran Pegawai dan Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Bagi Tenaga AFIS dan PKPPK bulan Desember Tahun ?0 paca Dinas Perhubungan Kab. Pasaman Barat
3. Apabila dikemudian hari terdapat Kelebihan atas Penerimaan Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Bagi Tenaga AFIS dan PKPPK Tahun 20... pada Dinas Perhubungan Kab. Pasaman Barat maka kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke kas daerah Kab. Pasaman Barat

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, guna melengkapi persyaratan pengajuan permintaan penerbitan SP2D dari BendaharaUmum Daerah PemerintahKabupatenPasaman Barat.

20

PENGGUNA ANGGARAN

NIP


ea

Diketahui

Tanggal

Sekda

Ka. BPKD

raf

Sek. BPKD

Kabid Anggaran