PERATURAN WALIKOTA TOMOHON I Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
'I
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Pera tu ran Walikota tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon.
1. Undang-Undang Nomor 1 O Tahun 2003 tentang Pembentukan Kota Tomohon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
, I
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah deng9n Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Oaerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. 6 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik · Indonesia Nomor 4890);
Menetapkan
.'
I
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TOMOHON TENT ANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI UNGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON.
SABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Sistem Pengendalian Intern selanjutnya disingkat (SPIP) 2. Pemerintah, adalah yang Sis tern Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
3. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organrsasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik .
'I
- 4 Pemenntah Oaerah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Walikota adalah Walikota Tomohon.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
- 7 lnspektorat Kata adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota
- 8 Perangkat Oaerah adalah perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kata Tomohon.
9. Audit adalah proses identtfikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektrt dan professional ## BAB II
PENYELENGGARAAN SPIP PADA PEMERINTAH DAE RAH KOT A TOMOHON
Pasaf 3
Pasal 2
- a. Lingkungan Pengendalian
- b. Penilaian Resiko
- c. Kegiatan Pengendalian
- d. lnformasi dan Komunikasi
- e. Pemantauan Pengendalian Intern
2. Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan perangkat daerah, mulai dari perencanaan pelaksanaan pengawasan sesl.Jai dengan pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara tertib terkendali serta efisien dan efektif.
3. Penerapan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ## BAB Ill
PENGUAT AN EFEKTIVIT AS PENYELENGGARAAN SPIP
Pasal 6
1. Pemimpin Perangkat daerah bertanggung jawab atas efektivitas SPI di lingkungan masing-masing.
2. 2 Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI sebagarmana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan oleh lnspektorat Kota Tomohon.
3. lnspektorat Kota Tomohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengawasan intern melalui :
- a. Audit
5. b Revru
- c. Evaluasi
- d. Pemantauan. dan
- e. Kegiatan pengawasan lainnya.
I
.
BABIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Wahkota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Betita Daerah Kata Tomohon. I

Penetapan: Ditetapkan di Tomohon pada tanggal ''r ~,, ·t11r 2011 Pit.

Penandatangan: LIKOTA TOMOHON WALIKOTA WA I FIEDIE EMAN

Penetapan: Diundangkan di Tomohon pada tanggal , , ;u tu 2011

Penandatangan: SEKRETARIS, O.A:ERAH L Ors. ARNOLD POLI, SH, MAP PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19630815 198803 1 019 SERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2011 NOMOR ,~ : I