Unknown Unknown Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalarn Pengawasan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor l22/Permentan/SR.130/ 11/2013 ten tang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidl Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 201 4 , dim � a peranan pupuk sangat penting dal\_am pemngkatan produktivitas dan produksi komod1tas pertanian dalarn rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, untuk itu dalarn upaya meningkatkan kemarnpuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya su bsidi pupuk; - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a diatas dan sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 65 Tahun 2013 tanggal 2 Desember 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Propinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2014, maka dipandang perlu untuk mengatur Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Sin tang Tahun Anggaran 2014; - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a ctan b di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Sintang; (berlaku 30 November 2013)
Pembukaan
Menimbang a.
bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 77. Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalarn Pengawasan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor l22/Permentan/SR.130/ 11/2013 ten tang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidl Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 201 4 , dim � a peranan pupuk sangat penting dal\_am pemngkatan produktivitas dan produksi komod1tas pertanian dalarn rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, untuk itu dalarn upaya meningkatkan kemarnpuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya su bsidi pupuk;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a diatas dan sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 65 Tahun 2013 tanggal 2 Desember 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Propinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2014, maka dipandang perlu untuk mengatur Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Sin tang Tahun Anggaran 2014;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a ctan b di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Sintang;
Mengingat ...
0965
1
Mengingat
1.
- 59 tentang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 19 or 3 Tahun r;netapan Undang-Undang oarurat No;ngkal II DI K 53 tentang Pernberuukan oaerah lik Indonesia T al1mantan (Lembaran Negara Repub an Negara Rahun 1953 Nomor 9. Tan1bahan 1,ernbar. undangepubiik Indonesia Nc,mor 353) Sebaga.i ta Tahun Undan ( 1·k 1ndonesi a 19 g Lembaran Negara Repub I an Negar 59 Nomor 72 Tambahan Lernbar Republik Indonesia' Nomor 1820);
2. u 992 tentang 3ndang-Undang Nomor 12 Tahun 1 Negara istem Budidaya Tanaman (Lernbaran bahan Republik Indonesia Tahun 1992 Nornor 46 · T � 78); Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor
3. u d 996 ten tang n ang-Undang Nomor 7 Tahun 1 . TahUO Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara 19 96 Nornor 99 Tambahan Lernbaran Republik Indonesia' Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tent � f Perlindungan Konsurnen (Lembaran Negara Repub 1 Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382l);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 750, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 l Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan, Dan Tanggung Jawab K � uangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004. Nornor . 66, Tambahan � baran Negara Repubhk Indonesia Nomor 44001. 1,;,m 10. Undang-Undan '
g ...
- tentanS 10. U -hun 2004 donc::sia ndang-Undang Nomor 18 Ti:LI· blik In ra Perkebunan [Lembaran Negara Repu rnbafaJl Nega Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Le
- Republik Indonesia Nomor 4411 );
- g ten tan 11 u , -h n 2004 blik · ndang-Undang Nomor 32 r,,.,.u ara Repu Pemerintahan Daerah (Lembaran Neg bafafl Negara Indonesia Tahun 2004 Tambahan L,ern irnana telah Republik Indonesia No:Uor 4548), sebag � n unctang· d' . · dengo... ara 1 ubah beberapa kali, terakhir rnbaran Neg Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lir 59 , Tarnbahaf\ Repubhk Indonesia Tahun 2008 Norn or 4844), L · Norn embaran Negara Republik Indonesia
- . 2004 tentang l2. Undang-Undang Nomor 33 ranuo ah pusat oan Perimbangan Keuangan Amara Pernennt Republik Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Tarnbahan Indonesia Tahun 2004 Nornor . 126 · or 4438); Lembaran Negara Republik Indonesia Norn
- 13· Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 l l ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan . TahUO 2011 (Lembaran Negara Repu blik Indonesia R u blik Nornor 82, Tambahan Lernbaran Negara ep Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 ten tang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Ka bu paten/ Kota (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lnrlonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Ba.rang dalam Pengawasan;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor OB/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat d Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-organik; an 19. Peraturan ...
Menetapkan r.iorno
�
20.
19. [an nda. 51 Peraturan Menteri pertafl s Rel&lt;ornefil&lt;asi 40/Permentan/OT.140/4/2007 tent � wan 5pes1 Pemupukan N p dan K Pada Padi 5 Loka . ' s1; 07 JM-
21. Peraturan Menteri Pertaniafl pupul&lt; 28/Permentan/SR.130/5/2009 tent �� a}1; Organik, Pupuk Hayati dan Pembenahan
3. Nornor an Peraturan Menteri Perdagangan diubal1 dengM-� AG/PER/2/2009 sebagaimana telaP Nornor 12 � an eraturan Menteri Perdagangan adaafl . · � AG/PER/6/2008 tentang Peig1&lt;tor pertan1 a!l· enyaluran Pupuk Bersubsidi Untul&lt; e r.iomor
22. Nomor Peraturan Menteri Pertanian l(ebutuha.f\ 1 22/Permentan/SR 130/ l l/'.2013 tentang ·cti Untuk d H · . . k BersubSI an arga Eceran Tertinggi Pupu Sektor Pertanian Tahun Anggaran 201 4 ;
23. mor 1 Tahun Peraturan Daerah Kabupaten Sintang No Sintang 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang T � u;upaten Nemer 1, Tambahan Lembaran Daerah a Sintang Nomor 1);
24. 2 TahUU Perat.uran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tah � 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daer Kabupaten Sint � g Nomor 2) sebagaimana . telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Smtang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATJ SINTANG TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGJ PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN SlNTANG TAHUN ANGGARAN 2014
BAB l - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- ah dalah Daerah Kabupaten Sintang; Daer a 1.
- . ah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Pemennt I ara Pemerintahan Daerah; unsur penye engg Daerah sebagai 2.
3. Bupati. ..
----------------
-------------
3. Bupati adalah 8 Upati Sintang;
- s. Camat adalah c amat se Kabupaten Sintang;
4. . S . tang, Sekretaris Daer aten in ah adalah Sekretaris Oaerah J{abUP
6. �� D � u �� m � Perikanan Kabu adalah Kepala Dinas Pertanian Paten Sintang;
dafl
7. Kecamatan adalah Sintang; Daerah Kecamatan se Kabupaten
9. Pu kimia, puk An-Organ·k k asa secara ik fisika d 1 adaiah pupuk hasil proses re ay . tau pabn pembua � u ��� ; biologi dan merupakan nasil industn a
8. dalarn Pupuk adalah bah . . berperan ng penyediaan an kimia atau bahan organ1k yang ecara 1angsu atau tidak 1 unsur hara bagi keperluan tanarnan s angsung;
10. Pupuk Org ik seluruhnya terdiri dari � adalah pupuk yang sebagi\_an besar a � au atau hewan an tel an organije yang berasal dan tanarnan an atau cair yang ct· ah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padatb Iki sifat h ·./! k � gunakan untuk mensuplai bahan organik, memper at 1s1 , imia dan biologi tanah;
11. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tan �� sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman un mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan;
12. Pupuk \_bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyaluranny9: ditatamagakan dengan Harga Eceran Tertinggi yang
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV· '

Penandatangan: 13. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah Harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat desa/kecarnatan) yang dibeli oleh petani atau kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian;

Penandatangan: 14. Harga Penjualan Pokok selanjutnya disingkat HPP adalah struktur biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero) dengan komponen biaya sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian; 15. Subsidi pupuk adalah selisih antara HPP dikurangi HET dikalikan volume penyaluran pupuk 16. Sektor Pertanian adalah sektor yang berk � tan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan makanan ternak dan budidaya ikan dan atau udang; 11. yang dan Warga Negara Indonesia budidaya tanarnan pangan perorangan lahan untuk Petani adalah mengusahakan hortikultura; 17. 12. Yang (dua) dalah perorangan Warga Negara Indonesia Pekebun a !ah P"; de J ahakan/mengelola an sam cu ngan se uas 2 mengus b ,,i usaha perkebunan; hektar se ag= 18. 19. Peternak adalah mengusahakan I perorangan Warga ternak; ahan Untuk budidaya yang Indonesia - " n Negara hijaua!l p � a tanaman 20. Pembudidaya ik warga Negara Indonesia Yang an atau udang adalah peroranga!l 'ka!l da!l atau udang; mengusahakan lahan untuk budidaya I 21. Produsen adaiah uk sriwidjja Palembang, PT P pr � ct1:1sen pupuk yaitu PT.. PUian Timur, r-r. Pupuk Jskand � etrokim1s Gresik, PT. Pupuk Kal1maJ1 Or anik (Urea, NPK, ZA, 3p\_36) dMuda Yang memproduksi pupuk . � ng an PUpuk organik di dalam negen, 22. Penya!ur di Lin' . an ketentuan Peraturan Men 1 )II adalar, Distributor sesua.1 deng /PER/2/2009 tentang Pengad ten Perdagangan Nomor 07 /M-D"."C? ntuk Sektor Pertanian. aan dan Penyaluran Pupuk Bersubs1d 1 u '

Penandatangan: 23. Penya!ur di Lin' IV . an peraturan Menteri Pe d ' adalah Pengecer resmi sesua.1 ketentu 09 ten tang Pen ada r agangan Nomor 07 /M-DAG/ PER/2/20 anian g b an dan Penya!uran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pert yang erlaku;

Penandatangan: 24. Kelompok T · d · k sa.111aan . aru a alah kumpulan petani yang mempunya.1 e k kepenyngan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian. untu beke.rJa sama meningkatkan produktivitas usahatani d � keseJahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatan1 s � cara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang diku ku hkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk; 25. R � 1;1cana Definitif Kebutuhan Kelompok tani yang selanjutnya disingkat (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompoktani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi;

Penandatangan: 26. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten; ## BAB 11 ## PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI ## Pasal 2 - ( l) p k bersubsidi diperuntukkan bagi petani, peke bun, peternak yang upu ahakan seluas-luasnya 2 (dua) hektar seuap musim tanarn per mengus id ik d tani kecuali pembud1 aya an an atau udang seluaskeluarga pe Juasnya 1 (satu) hektar. - rsubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) tidak (2) Pupuk be b i perusahaan tanaman. pangan, hortikultura diperuntukkan agakan atau perusahaan penkanan budidaya ' an P e � m · perkebun · BAB Ill. .. ## BAB III ## ALOKASI PUPUK BERSUBS!Dl ## Pasal 3 ·uran - d pada (2) Alokasi kebutuh . a dirnaksU daO ayat (l) di . . an pupuk bersubsidi sebagrurnan ub sektor sebaran b � rmc1 menuru\_t Kecamatan, jenis, jumlah, 1f Ill, IV daO V , anan, sepern tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran\_ I, ' an [rii. yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peratur
- (1) Alokasi kebutuhan sesuai dengan � gkaO pemupukan b . Pupuk bersubsidi dihitung rnpertirnb rta usulan kebut e � 1mbang spesifik lokasi dengan :;:e l{abupaten se alokasi an u an Yang diajukan oleh Pemennt ggaran PUpuk tahun anggaran 2014.
- (3) Al k · k · aksud pada O asi � b.ut � han pupuk bersubsidi sebagaiman � � im. mlab dan ayat 1 2) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, 3ems, \_JU sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupat1.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Desember 2013.
- (5) Kebutuhan. pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3) memperhat1kan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, pe\_tern � k'. pembudidaya ikan dan/atau udang berdasarkan RDKK yang disetUJU � oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Dinas yang membidangi pertanian serta ketersediaan anggaran subsidi pupuk pada tahun berjalan.
- (6) Dinas yang membidangi pertanian, peternakan, perkebunan dan pembudidaya ikan dan/atau udang wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usahatani dan/ atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

## Pasal 4

- (1) Dalam hal kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksu? dalam � asal 3 a � at (2), bila terjadi kekuranga � dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
2. ( 2 ) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
3. ( 3 ) Apabila alokasi pupuk bersubsidi � i suatu Kecamatan pada bulan b 'al ternyata tidak mencukupi, produsen dapat menyal k erj an .. di . 1 ah b k ur an alokasi pupuk bersubs1d1 d I w/1 ay d e:san al gk ut.an dari sisa alokasi bulan-bulan sebelumnya an at � u an o asi bulan sebelumn dari alokasi bulan benkutnya dengan tidak rn 1 Ya dan/atau e ampaui alokasi 1 (satu) rahun.

BABrv ...

## BAB IV

## PENY ALURAN PUPUK BERSUBSIDI

- Pasal 5 t (1) ( 1) Pupuk bersubsidi . pasal 2 aya ksi terdiri atas pupuk sebagaimana dimaksud dalaJll. ang diprodU dan atau diadak An-Organik dan pupuk Organ1l&lt; Y an oleh Produsen.

## Pasal 6

Kemasan pupuk bers . . pasal 5 haf � diberi label tambah ubsidi sebagaimana dimaksud dalaJll tidal&lt; mud hilang/terhapus an berwarna merah, mudah dibaca dan ' Yang bertuliskan :

## "Pupuk Bersubsidi Pemerintah" Barang Dalam Pengawasan

## Pasal 7

- (1) Pelaksanaan idi sarnPai ke penyalur L" � engada � dan penyaluran pupuk bersubs1 1 Menteri mi IV d1lakukan sesuai dengan ketentuan b idi Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersu si untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
2. ( 2 ) Penyaluran. pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke pet � m1 atau kelompok tani diatur sebagai berikut : . .
- b. per: r � pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf . d � me: erttmbangkan kebutuhan kelompok tani dan alokasi rr1.s,.,g-masing wilayah.
- a. pen 'an pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lim IV ber kan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya.
- c. nyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai ngan prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tcrnpat, waktu dan tepat mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2).
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/kelompok tani dil �� kan m � lalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
8. (S) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsi � i di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang d\_it � nJuk sebagai satu kesatuan . K . · Pengawasan pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten dan om1s1 ·

## Pasal 8

- ( 1) . t lbutor dan penyalur di Lini IV wajib me . . Produsen, dis n uk bersubsidi saat dibutuhkan petani p �� un ketersediaan pup budidaya ikan dan/udang di wilayah t e e un , peternak dan J? � kasi yang telah ditetapkan. anggung Jawabnya sesuai

(2) Untuk ...

Pada

- dinas unluk penycrapen budangi micM Yang baid bcrsu pupuk
- Pia-.! 9 � rsu l)Sidi fll Prn,,hu di Un . pi.lP-uk w:sua, tta,-p E(: 1 rv "'9-nl d1hmjuk harvs mrn;ual OllO ltttingj ift � 'J). a aalrnsJl

�

- .al'--� (21 HI.UJCB f:c'CtQ.n T . . b¢i - ·,\_, d1maksud P9da � hngy ltl&amp;l') pupuk � rsu\_ · � ·ac l I) d.1 t'\apkan wbngt11 benkut ·

••..••.• ••••••.• •••• . • •. •••• •• ••

- 8· f&gt;upuk rrni

- l .Bll().· per � g • RP 2 .oo&lt;&gt;.· per .

- b. Pupuk � P-J6

..

..

.. . .

- c. Pupl1k l.A

.. ..•. ...••... ...•...

- Rp l .H)O.· per � g • Rp JUO,· per � g

- d. J"upuk

'PK...

- 'l � .. RP 50().· per Kg

- e, Pupuk Or � .-... g, Jc;

- Rp
- ·rnana (JJ IIW'liUI t-:.c idl 9t:t}..1gal . d1muk c-ran TcT mU,l fHET} pupuk t,crsubsi. l oleh peta!ll, kebu ud J)ada a:yat Pt � rlnku untuk � mbC'liafl Lini IV sccara iun.u d ":e-rnak, dan pembudidav lknn/udu.n � d 1 6 50 Kg, pupuk lA · 1, � . kt'"ma � , � � pup,uk Urrn s � � ft. pupuk SP-J, ,k 4 o Kg atau 20 Kg.. � · pupuj, Nl-'K 50 "'-II u au zo ;;: � dun pupuk egan

## !:JAB V

## PENGAWASAN DA � ?ELAPOl'&lt;AN

## Pasa1 10

Produ scn wajib melakukan pernantauan clan pengawasan terhadap penyediuan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini l sampai Liru LY seb lgaimana diatur dalam Peraturan Meriteri Perdagangan tentang Pengudaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

## Pasal 11

- ( 1) KP3 Provinsi dan KP3 Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Ber u bsrdi di wilavahnya,
- (2) h'.P3 xaouparen Sinrang dalam melaksanakan tugasnya di bantu oleh Peny u I uh.

## Pasal 12

- ( IJ KP3 h'.abupaten Sin:ang wajib. � e � y � ;'paikan Iaporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wi'ayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) B ti menvampail,un laporan hasil upa . G b pupuk bersubsidi kepada u emur. pemantauan dan pengawasan
- (JJ KP3 Kabupaten Sintang wajib menyampaikan lapo pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Bup � hast]

BAB VI ...

I

I

·;

,,

BAB VI

## KETENTUAN PERALIHAN

( I)

## Pasai 13

uk yang

Sebelum Peratur

## .

g

8

- ketentu.an mengatur tentan an BupatJ ini berlaku, maka segala Tertingg1 �� Bersubsidi U g Kebutuhan dan Harga Eceran ten s1nt ntuk s k di Kabupa mempedomani Ket e tor Pertanian z berlakU· entuan Perundang-Undangan yang (2) Lampiran meru . ak terpisahk (1)

an

(1)

- dengan Peratur1:iak an satu kesatuan dan bagian tid upau ini. Pasal 14 (2) dan bagian tidak ini. terpisahkan dengan Peraturan Bupati

S

al

- turan Sintang N unya Peraturan Bupati ini, rnaka Pera :2
- . rnulai eg a ketentu ti lru. berlaku sejak t: Yalang diatur dalam Peraturan Bupa ber Tahun Anggaran 2014. gg l Januan sampai dengan 31 Desem (2) Dengan berlak (1) 1 Januari sampai dengan 31 Desember
- Harga Eceran Kabupaten 1 berlaku. (2)
- Tertinggi c;:;or Tahun 2012 tentang Kebutuhan .dan di Sintang Tah pu Bersubsidi Untuk Sektor Pertaman 'dak un Anggaran 2013 dicabut dan dinyatakan ti BAB VII Tahun Sintang

KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 15

Peratur � Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar s.eti �� orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupan mi dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sin tang. Sintang. penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Sintang


pad a tanggal 31 Desem ber 2013 BUPATI SINTANG,

�

,"

MILTON CROSBY

BUPATI SINTANG ,

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang

KABUPATEN SINTANG, pada tanggal 31 Desember 2013 SEKRETARIS D ERAH

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

ZULKIFLI HAJJ AHMAD


BER/TA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR 926 926

Bupati