PERATURAN WALIKOTA BI Nomor 45 Tahun 2013 tentang RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA BITUNG DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BITUNG, bahwa dalam rangka memenuhi perkembangan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah serta untuk lebih memaksimalkan fungsi dan peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerin tahan dan pembangunan serta penguatan Otonomi Daerah, maka perlu menata kembali Organisasi Perangkat Daerah di Kota Bitung; - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 45 TAHUN 2013
TENTANG
RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA BITUNG
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
a.
bahwa dalam rangka memenuhi perkembangan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah serta untuk lebih memaksimalkan fungsi dan peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerin tahan dan pembangunan serta penguatan Otonomi Daerah, maka perlu menata kembali Organisasi Perangkat Daerah di Kota Bitung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kota Bitung menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja dari lnspektorat, BAPPEDA, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain diatur dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi mengenai tugas, fungsi dan tata kerja terhadap kinerja aparatur daerah, maka Peraturan Walikota Bitung Nomor 49 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bitung terdapat beberapa rumusan yang harus disesuaikan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan ·dan Arsip Daerah Kota Bi tung;
1.
- Undang-UndangNomor 8 Tahun °1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1;974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Oaerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa .. lcali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 I tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pernbagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Peiaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); ·
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentarig Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 69 � ); ·
13. Peraturan Daerah Kata Bitung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi · Kewenangan Pemerintahan Daerah Kata Bitung (Lembaran Daerah Kota Bi tung Tahun 2008 Nomor 1 7, Tambahan Lembaran Daerah Kata Bitung Nomor 87);
14. Peraturan Daerah Kata Bitung Nomor 12,. Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kata Bitung (Lembaran Daerah Kata BitungTahun 2012 Nomor 20);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN 'WALIKOTA TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
Menetapkan DAERAH KOTA BITUNG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kata Bitung.
2. Walikota adalah Walikota Bitung.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerin tahan Daerah. ,
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kata Bitung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang tcrdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
6. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, yang selanjutnya disingkat KPAD adalah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kata Bitung.
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bi tung.
8. Otonomi Daerah adalah , hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengarur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan.
9. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/ atau ka..rya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
2. JO. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
11. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
12. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, Pemerintahan Daerah, lcmbaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
13. Penyelenggaraan Kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan Kearsipan, dan pengelolaan Arsip dala.m suatu sistem Kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber. daya lainnya.
14. Dokumentasi adalah semua tulisan yang dikumpulkan dan disimpan yang dapat digunakan bila diperlukan, juga gambar dan foto.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang bersifat teknis fungsional sesuai dengan bidang tugasnya. · ·
16. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2
Susunan Organisasi KPAD terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perpustakaan;
- d. Seksi Arsip;
- e. Scksi Dokumentasi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan
Pasal 3
- [I) KPAD merupakan Unsur Pelaksana Otonomi Daerah di bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bitung.
- (2) KPAD dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Ked ua Togas dan Fungsi
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan
Pasal 4
Kepala Kantor mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengkoordinasian, perumusan, penyusunan kebijakan program dan petunjuk umum di bidang Perpusatakaan dan Arsip serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Atasan.
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan
Pasal 5
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Kantor mempunyai fungsi meliputi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
- b. pengkoordinasian, pengarahan dan pembinaan dalam pelaksanaan rugas penyusunan program, pengclolaan keuangan, kepegawaian dan urusan um um;
- c. penyelenggaraan urusan di bidang pengembangan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, pengolahan bahan pustaka, arsip dan dokumentasi;
- d. pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan ·
- e. melaksanakan tugas-tugas kediriasan lain yang diberikan oleh Atasan,
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan
Pasal 6
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dalam melaksanakan urusan perencanaan, keuangan dan umum serta pengumpulan data dan penyusunan laporan, . .
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan
Pasal 7
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi meliputi :
- b. pengkoordinasikan seksi-seksi dalam rangka penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan kantor;
- a. merencanakan dan pengkoordinasikan pelaksanaan ketatausahaan dan administrasi perkantoran;
- c. penyelenggaraan urusan kepegawaian, keuangan dan umum; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya· yang diberikan oleh Kepala Kantor.
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan
Pasal 8
Seksi Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Kantor dalam penyusunan dan pelaksanaan program kerja dibidang pengelolaan dan pelayanan perpustakaan serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.
s
i
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Seksi Perpustakaan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- b. penyusun rencana danpelaporan kegiatan dibidang perpustakaan· c. pcngkoordinasian pelayanan tugas; '
- a. pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;
- d. pelaksanaan pengadaan semua jenis bahan pustaka;
- f. pelaksanaan pembinaan teknis pengelolaan perpustakaan skala kota;
- e. pelaksanaan konsultasi teknik perpustakaan;
- g. pelaksanaan pengelolaan (katalogisasi deskripsi, klasifikasi dan tajuk subjek) bahan pustaka;
- h. pelaksanaan pemeliharaan, perawatan dan perbaikan bahan pustaka;
- j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan.
- i. pelaksanaan program pengembangan minat baca; dan
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan
Pasal 10
Seksi Arsip mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Kantor dalam penyusunan dan pelaksanaan program kerja dibidang pengelolaan dan penataan Arsip serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan.
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan
Pasal 11
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Seksi Arsip mempunyai fungsi sebagai berikut :
- b. penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan dibidang kearsipan;
- a. pemberian pelayanan administrasi di lingkungannya;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan pembinaan arsip dinamis di lingkungan pemerintah kota;
- d. pelaksanaan sistem pengelola arsip daerah;
- f. pelaksanaan pendataan, penerimaan, pengumpulan, penyusunan, penyimpanan dan penemuan kembali arsip;
7. h, melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Atasan.
- g. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan perawatan arsip; dan
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan
Pasal 12
Seksi Dokumentasi mempunyai · tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Kantor dalam penyusunan dan pelaksanaan program kerja dibid � g pengel � laan dan penataan Dokumentasi serta melaksanakan tugas-tugas kedmasan lamnya yang diberikan oleh Atasan.
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan
Pasal 13
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Seksi Dokumentasi mempunyai fungsi meliputi :
- b. penyusunan rencana dan pelapo'ran lcegiatan.
- a. pemberian pelayanan administrasi di lingkungannya;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas;
- d. pelaksanaan pendataan, penerimaan, pengumpulan, penyusunan, penyimpanan dan penemuan kembali dokumentasi;
6
-- - - - - -----
'
.. ·-····-·····-·--·"
---··-·---
- e. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan perawatan dolrumentasi; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Atasan.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 14
- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor, Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sirnplikasi baik didalam maupun diluar lingkungan Kan tor.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Kantor bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk guna pelaksanaan tugas.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 15
- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjukpetunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan secara berkala maupun sewaktu-waktu terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
- (3) Dalam menyarnpaikan laporan kepada Atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. '
- (2) Setiap laporan yang disampaikan oleh bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan bahan untuk memberi petunjuk.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 16
- (1) Dalam hal Kepala Kantor berhalangan, Walikota menunjuk Sub Bagian Tata Usaha atau salah Satu Kepala Seksi dengan
BAB III - TATA KERJA
Pasal 17
Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas , Kantor dibebankan pada Angg9.;an Pendapatan dan Belanja Daerah serta 'subsidi perimbangan keuangan Pemenntah atau bantuan dari Pemerintah/Provinsi serta sumber-surnber lain yang sah dan tidak niengikat.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bitung Nomor 49 Tahun 2012 tentang Rincian Togas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bitung (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kata Bitung. BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2013 NOMOR 100 Menimbang

Penandatangan: ## WALIKOTA BITUNG

Penandatangan: ## PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 42 TAHUN 2013 ## TENTANG ## RJNCIAN TUGAS, l"UNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BITUNG ## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Penandatangan: ## WALIKOTA BITUNG, a.

Penandatangan: - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, periu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rincian Togas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Birung;

Penandatangan: bahwa berdasarkan hasil evaluasi mengenai tugas, fungsi dan tata kerja terhadap kinerja aparatur daerah, maka Peraturan Walikota Bitung Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rincian Togas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Jnformatika Kota Bitung terdapat beberapa rumusan yang harus disesuaikan sehingga petlu dilakukan pencabutan; - Mengingat 1. Negara Tambahan 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ·1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3881); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara .Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik . Indonesia Tahun 2004 Nomor ' Menetapkan - 4438); Indonesma Nomor 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang Pembagian Urusan Pernerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); : .

Penandatangan: 9. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor ·57, ,Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan Mcnteri Dalarn Negeri Nomor 56 Tahun 2010 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Penandatangan: 10. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 12. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 19, Tarnbahan Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 19, Tarnbahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 89) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 19); 11. Peraturan Daerah, Kota Bitung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Urusan Pernerintahan Wajib ·dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 17, Tarnbahan Lembaran Daerah Kota Bi tung Nomor 87); ## MEMUTUSKAN :

Penandatangan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BITUNG. ## BAB I KETENTUAN UMUM ## Pasal 1

Penandatangan: Dalarn Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Bitung. ·

Penandatangan: 3. Walikota adalah Walikota Bitung.

Penandatangan: 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Penandatangan: 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bitung. 6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 7. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. 8. Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan adalah pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah yang dapat diselenggarakan secara langsung oleh pemerintahan daerah itu sendiri dan dapat pula penugasan oleh Pemerintah Propinsi ke Pemerinntah Daerah. ,

Penandatangan: 10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komurtikasi dan Informatika Kota Bitung. 9. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bitung. 11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab,. wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan' kegiatan .yang bersifat fungsional sesuai dengan bidang tugasnya. · · ' ## BAB II SUSUNAN ORGANISASI ## Pasal 2 Susunan Organisasi Dinas terdiri dari : - b. sekretariat;

Penandatangan: - a. kepala dinas; - c. bidang; dan - d. kelompok jabatan fungsional. ## Pasal 3 - (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b. terdiri dari: 2. b, sub bagian keuangan; dan - a. sub bagian umum, perlengkapan dan kepegawaian; · - c. sub bagian perencanaan dan pe!aporan.

Penandatangan: - (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Penandatangan: - (3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. ## Pasal 4 - (!) Bidw:'g sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (!) huruf c terdiri dari: - b. bidang pos dan telekomunikasi; - a. bidang pelayanan informasi dan komunikasi · ' - c. bidang sarana komunikasi dan desiminasi infonnasi · dan d. bidang data elektronik dan persandian. '

Penandatangan: - (2) Setiap Bidang sebagaiinana dimaksud pada ayat (!) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. ## Pasal 5 - ( I) Bidang Pelayanan lnfonnasi dan Komunikasi, terdiri dari : - b. seksi pelayanan infonnasi media; dan - a. seksi infonnasi masyarakat dan hubungan kelembagaan; - c. seksi pelayanan pers dan peliputan. - a. seksi pos dan telekornunikasi; - (2) Bidang Pos dan Telekomunikasi, terdiri dari : - b. seksi spektrum frekwensi radio dan orbit satelit; dan - (3) Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi, terdiri dari ; - c. seksi pembinaan, pengawasan dan pengendalian. - a. seksi media tradisional dan parneran; - c. seksi desiminasi informasi. - b. seksi media baru, elektronik dan perfilman; dan - (4) Bidang Data Elektronik dan Persandian, terdiri dari ; - a. seksi pengolahan dan penyajian data elektronik; - b. seksi pengembangan sistem infonnasi dan telematika; dan - c. seksi persandian.

Penandatangan: - (5) Setiap Seksi sebagaimana dirnaksud pada ayat (!), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab Jangsung kepada Kepala Bidang. ## BAB lil KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSJ ## Bagian Kesatu Kedudukan ## Pasal 6 . .

Penandatangan: - (2) Dinas dipimpin 'oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. - (1) Dinas rnerupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidarlg Komunikasi dan lnformatika .. ## Bagian Kedua Tugas dan Fungsi ## · Pasal 7 Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. ## Pasal 8 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dajarn Pasal 7, Dinas mempunyai fungsi meliputi : . . - b. penyelenggaraan hubungan masyarakat dan hubungan antar Jembaga; - a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pelayanan dan pembangunan komunikasi dan informatika; - c. penyelenggaraan pengembangan komunikasi dan infonnatika; - d. penyelenggaraan dan pengembangan sistem infonnasi dan telematika; - e. pengelolaan pos dan telekomunikasi; - f. penyelenggaraan penjman, pembinaan, pengawasan bidang pos dan telekornunikasi; dan - g. pengelolaan ketatausahaan yang meliputi kepegawaian, umum, keuangan, program, evaluasi dan pelaporan. ## Pasal 9

Penandatangan: Kepala Dinas mempunyai tugas meliputi : - b. mengkoordinasikan penyusunan program Dinas berpedoman pada Program Nasional dan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta ke bijakan W alikota;

Penandatangan: - a. membantu Walikota dalam pelaksanaan tugas di bidang Komunikasi dan Infonnatika; - c. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan lnformatika, Pelayanan umum dan perijinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - d. menyelenggarakan pembinaan umum dan teknis dalam pencapaian program Dinas; - e. melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dan organisasi lain di bidang pelayanan Komunikasi dan Informatika di Daerah; - g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas; dan

Penandatangan: - f. mengevaluasi dan rnelaporkan hasil kegiatan tahunan yang sudah berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan penyusunan program tahun berikut kepadaWalikota; - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan. ## Pasal 10

Penandatangan: · Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Dinas mempunyai fungsi meliputi : - b. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika; - a. pengkoordinasian, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi, baik dalam lingkungan dinas maupun dengan instansi terkait Iainnya, - c. pengkoordinasian penyusunan program, evaluasi dan laporan Dinas; - d. pembinaan dan pengawasan pclayanan administrasi ketatausahaan organisasi, keuangan, umum, penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan; dan ·

Penandatangan: - e. pemberian saran dan/atau pertimbangan kepada Walikota tentang kebijakan yang diambil dalam bidang tugasnya. ## Pasal 11

Penandatangan: Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan · koordinasi administrasi dalam pengelolaan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, kepegawaian, keuangan dan urnum serta melaksanakan tugas-tugaa kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas .. ## Pasal 12 Untuk inenyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam · Pasal 11, Sekretariat mempunyai fungsi meliputi : - a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan; - b. penyusunan rencana kerja dan anggaran serta pengelolaan data dalam rangka evaluasi dan pelaporan; - c. penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan; dan - d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas sub bagian dan bidang. ' - (1) Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan \_Kepegawaian· mempunyai tugas meliputi: - a. mengelola administrasi umum d � kepegawaian; - b. menyelenggarakan administrasi kenaikan pangkat dan gaji berkala; - d. mengelola dan mengevaluasi daftar hadir pegawai; - c. menyusun daftar urutan kepangkatan dan daftar nominatif pegawai; - e. menata arsip kepegawaian dan umum; - f. menata naskah dinas, agenda, pengetikan dan kearsipan; - g. menyusun rencana kebutuban rumah tangga, barang bergerak dan tidak bergerak di lingkungan dinas;

Distribusi: - h. men ca tat, menyimpan, mengelola/ memelihara dan mendistribusikan barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik daerah di lingkungan Dinas; - i. melaksanakan kebersiban, kearnanan dan ketertiban serta pemelibaraan kantor;

Penandatangan: - j. melaporkan basil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris; dan

Penandatangan: - k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris. - a. melak.sanakan koordinasi urusan keuangan; - (2) Sub bagian Keuangan rnempunyai tugas meliputi : - b. mengelola penatausahaan administrasi keuangan; - c. melak.sanakan urusan verifikasi; - d. melaksanakan urusan perbendaharaan; - f. menyusun/ membuat neraca keuangan, secara berkala; - e. menyusun Rencana Kerja Anggaran {RKA); - g. menyusun/membuat rencana kerja Dinas; - i. menata kearsipan administrasi keuangan; · - b. menyusun/membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Aparat Pemerintah {LAKIPJ; '

Penandatangan: - j. melaporkan basil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris; dan - (3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas meliputi :

Penandatangan: - k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris. - a. menyusun rencana kerja dan anggaran dinas; - c. menyiapkan dokumen perencanaan dan evaluasi; - b. melak.sanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan evaluasi; - d. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan;

Penandatangan: - e. melaporkan basil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris; dan

Penandatangan: - f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris. ## Pasal 14

Penandatangan: Bidang Pelayanan lnformasi dan Komunikasi inempunyai tugas melaksanii.kan sebagian tugas pokok Dinas di bidang pelayanan lnformasi dan Komunikasi yang meliputi pelayanan informasi masyarakat dan bubungan kelembagaan, pelayanan informasi media, pelayanan pers dan peliputan serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas. ## Pasal 15 Untuk menyelenggarakan·tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi · mernpunyai Iungsi meliputi � - b. pengkoordinasiart kegiatan bidang pelayanan informasi dan komunikasi; - a. penyusunan rencana kegiatan bidang pelayanan infonnasi dan kornunikasi; - c. penyelenggaraan urusan pelayanan infonnasi masyarakat dan hubungan kelem bagaan; - e. penyelenggaraan urusan pelayanan pers dan peliputan; dan : . · - d. penyelenggaraan urusan pelayanan informasi media; - f. penyusunan laporan kegiatan bidang pelayanan informasi · masyarakat dan hubungan kelembagaan. ## Pasal 16 Seksi lnformasi Masyarakat dan Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas meliputi: - b. menghimpun, menyiapkan dan menyampaikan bahan informasi pemerintah kepada masyarakat; ·· · · . - a. menyusun pedoman teknis pelayanan informasi masyarakat dan hubungan kelembagaan; - c. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka penyusunan bahan informasi kepada masyarakat;

Penandatangan: - e. melaparkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan - d. melaksanakan pertemuan Badan Koordinasi \_Kehumasan Daerah Kota Bitung;

Penandatangan: - f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. ## Pasal 17 · Seksi Pelayanan Informasi Media mempunyai tugas meliputi : - b. mengumpulkan dan menyampaikan data, informasi serta dakumentasi melalui media baik cetak maupun elektronik; · - a. menyusun pedoman pelayanan informasi media;

Penandatangan: - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan

Penandatangan: - d. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang. ## Pasal 18 Seksi Pelayanan Pers dan Peliputan mempunyai tugas meliputi : - a. menyusun pedaman teknis pelayanan pers dan peliputan; - b. memberikan pelayanan kepada insan pers dan lembaga pemerintah yang membutuhkan informasi:

Penandatangan: - d. rnelaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan - c. menyusun telaahan pers dan hak jawab serta koreksi;

Penandatangan: - e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. ## Pasal 19

Penandatangan: Bidang Pas dan Telekamunikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas di Bidang Pos dan Telekomunikasi meliputi pos dan telekomunikasi, spektrum frekuensi radio dan satelit serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas. ## Pasal 20 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pas dan Telekamunikasi mempunyai fungsi meliputi : - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pas dan telekamunikasi dengan instansi terkait; - a. penyusunan rencana kegiatan bidang pos dan telekomunikasi; - c. penyelenggaraan urusan pos; - d. penyelenggaraan urusan telekomunikasi; dan - e. penyusunan laporan kegiatan bidang Pos dan Telekomunikasi. ## Pasal 21 ## Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas meliputi : - b. memberikan rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa ti ti pan; - a. menyiapkan pedoman .teknis pos d9:11 telekomunikasi; - c. memberikan izin jasa titipan untuk kantor agen; · · · - d. penertiban jasa titipan untuk kantor agen; - f. melakukan sosialisasi tentang undang-undang pos dan telekomunikasi; - e. melaksanakan analisa data pelaporan usaha jasa titipan/barang, filateli dan PT. POS; - g. melaksanakan koordinasi penataan perangkat telekomunikasi dengan insta.nsi terkait; , - I. memberikan izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio; - h. melaksanakan pemantauan dan bimbingan teknis terhadap · usaha jasa telekomunikasi dan rancang bangun perangkat komunikasi (tower, antena dan lain-lain); · 7. memberikan rekomendasi terhadap permohonan ijin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wireline (end to end); j. 8. memberikan izin terhadapinstalatur kabel tumah/gedung (IKR/G); I. - k. memberikan rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi; - m. memberikan izin kantor cabang dan loket pelayarian operator; - n. penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi; 12. telekomunikasi, penyelenggaraan o. melakukan pengawasan/pengendalian penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan telekomunikasi pedesaan, warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya;

Penandatangan: - q. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Penandatangan: - p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan ## Pasal 22 ## Seksi Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit mempunyai tugas meliputi : - a. menyusun pedoman teknis spektrum frekuensi radio dan satelit; - b. memberikan izin Mendirikan Bangunan (!MB) Menara Telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi; - c. memberikan izm ga!ian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi; - e. memberikan izin instalasi penangkal petir dan instalasi genset; - d. memberikan izin Hinder Ordonantie {ordonansi gangguan); - f. melakukan pengawasan terhadap penggunaan frekuensi radio dan satelit;

Penandatangan: - g. melaporkan basil pelaksanaan tugas kepadS: Kepala Bidang; dan

Penandatangan: - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. ## Pasal 23 Seksi Pernbinaan, Pengawasan dan pengendalian mempunyai tugas meliputi : - b. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap jasa telekomunikasi {media, radio, teJevisi, film, rekaman video, VCD, DVD, 1V kabel, grafika dan telekomunikasi); - a. menyiapkan pedoman teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian; - c. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian operasional telekomunikasi di Daerah; 8 - jasa telekomunikasi di Daerah; . . . . d - f. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis kegiatan usaha jasa titipan, filateli dan PT.POS serta standarisasi pos; - e. melaksanakan penertiban pemanfaatan jasa telekomunikasi dan informatika serta telekomunikasi/telematika di Daerah;

Penandatangan: - g. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Bidang; dan

Penandatangan: - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. ## Pasal 24

Penandatangan: Bidang sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas di Bidang sarana Komunikasi dan Desiminasi informasi, media tradisional dan pameran, media baru, elektronik dan perfilman, pengembangan desiminasi informasi serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas. ## Pasal 25 Untuk meriyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksui:I dalam Pasal 24, Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi mempunyai fungsi meliputi : - a. penyusunan rencana kegiatan bidang sarana komunikasi dan desiminasi informasi; - b. pengkoordinasian urusan pelayanan media tradisional dan pameran; - d. penyelenggaraan urusan desiminasi informasi; dan - c. penyelenggaraan urusan media baru, elektronik dan perfilman; - e. penyusunan laporan kegiatan bidang sarana komunikasi dan desiminasi informasi. ## Pasal 26 Seksi Media Tradisional dan Pameran mempunyai tugas meliputi : - b. mengumpulkan data dan dokumentasi serta menyiapkan bahan bimbingan teknis untuk pemberdayaan kelompok komunikasi sosial dan mcmbudayakan ekonomi rakyat serta koordinasikan dengan instansi terkait; - a. menyusun pedoman teknis pelayanan media tradisional dan pameran; - c. membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tiap masyarakat; - d. melaksanakan pengumpulan data setta menyiapkan informasi melalui media tradisional; - e. melakukan koordinasi pelayanan media tradisional dengan instansi terkait dan kelompok masyarakat; 6. L mengkoordinasikan penyusunan program dan penyampaian informasi melalui penyelenggaraan parneran; - g. melaksanakan penataan lokasi pameran; .

Penandatangan: 1. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Penandatangan: - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; ## Pasal 27 Seksi Media Baru, Elektronik dan Perfilman mempunyai tugas meliputi : - b. mengumpulkan data dan dokumentasi serta menyiapkan bahan bimbingan tekms, kerjasarna dengan in � tansi terkait dalam berbagai kegiatan, tatap muka, pemutaran film dan kegiatan lainnya; - a. menyusun pedoman teknis media baru, elektronik dan perfilman; - c. melaksanakan pengumpulan data serta menyiapkan informasi melalui media baru; - d. melakukan koordinasi pelayanan media barn dengan instansi terkait dan kelompok masyarakat; - e. melaksanakan pengumpulan data primer dan sekunder serta membuat format pendataan bidang pengembangan sistem informasi dan telematika;

Penandatangan: - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan

Penandatangan: - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. ## Pasal 28 Seksi DeSiminasi informasi mempunyai tugas meliputi : - a. menyusun pedoman teknis desiminasi informasi; - b. melaksanakan pengumpulan bahan sosialisasi dan desiminasi serta informasi melalui radio, televisi dan media lainnya; - d. mengumpulkan materi sebagai bahan informasi mobile, publikasi melalui spanduk, leaflet, poster, booklet dan lain-lain; - c. menyiapkan bahan bimbingan teknis informasi dan komunikasi dengan pendekatan ceramah dan dialog serta kegiatan lainnya;

Penandatangan: - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan

Penandatangan: - f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. ## Pasal 29

Penandatangan: Bidang Data Elektronik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas di bidang data elektronik dan persandian yang meliputi pengolahan dan penyajian data elektronik, pengembangan sistem informasi telcmatika, pcrsandian serta mclaksanakan tugas-tugas kcdinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas. ## Pasal 30 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana maksud dalam Pasal 29, Bidang Data Elektronik dan Persandian mempunyai fungsi meliputi : - a. penyusunan rencana kegiatan bidang data elektronik dan persandian; - c. penyelenggaraan urusan pengolahan dan penyajian data elektronik; . - b. pengkordinasian pada penyusunan kegiatan data elektronik dan persandian; - d. penyelenggaraan urusan pengembangan sistem informasi dan telematika: - f. penyusunan laporan kegiatan bidang pengembangan sistem informasi dan telematika. - e. penyelenggaraan urusan pcrsandian; dan ' ## Pasal 31 Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Elektronik mempunyai tugas meliputi : - b. melaksanakan pengumpulan data primer dan sekunder serta membuat format pendataan bidang data elektronik dan persandian; - a. menyusun pedoman teknis pengolahan dan penyajian data elektronik; - c. melaksanakan pengelolaan bank data/pusal infc;,rmasi Daerah;

Penandatangan: - e. melaporkan hasil kegiatan tugas kepada Kepala Bidang; - d. melaksanakan koordinasi pendataan dengan instansi terkait;

Penandatangan: - f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang. Seksi Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika mempunyai tugas meliputi: - b. melaksanakan pendayagunaan jaringan dan publikasi sistem informasi dan bimbingan teknis siatem infonnasi dan telematika; - a. menyusun dan menyiapkan pedoman teknis pendayagunaan sistem infonnasi dan telernatika; - c. melaksanakan standarisasi dan pembangunan perangkat keras, perangkat Iunak dan aplikasi di bidang telematika; - d. melaksanakan evaluasi pengembangan perangkat keras, perangkat Iunak dan aplikasi teknologi telematika;

Penandatangan: - e. melaporkan basil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan

Penandatangan: - f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. ## Pasal 33 Seksi Persandian mempunyai: tugas meliputi : ' . - a. menyiapkan pedoman teknis persandian; - c. melakukan pengumpulan, verifikasi, perekarnan dan pengolahan data berita rahasiaj sandi pemerintah daerah; - b. melakukan pehgamanan berita rahasia/sandi Pemerintah Daerah melalui pengiriman, penerimaan dan penyampaian berita sandi dan berita lainnya; - d. melaksanakan pengendalian data/infonnasi berita rahasia/sandi Pemerintah Daerah;

Penandatangan: - e. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Bidang; dan

Penandatangan: - f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. ## Pasal 34 Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan fungsi bidang keahlian masingmasing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. ## Pasal 35 - (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan jenjang jabatan fungsional pranata hubungan masyarakat.

Penandatangan: - (2) Setiap kelompok sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. ' - (3) Penempatan tenaga fungsional pranata hubungan masyarakat, ditempatkan pada setiap Kantor Kecarnatan. - (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. - (5) Jeni � dan jenjang Jabatan Fungsional serta pembinaan terhadap tenaga fungsional diatur sesuai dcngan ketentuan peraturan perundang-undangan. . . ## Pasal 36 Pejabat Fungsional Pranata Humas mempunyai tugas meliputi : - a. menyusun rencana kerja pelayanan infonnasi dan kehumasan di wilayah kerja masing-masing; - penyebaran inforrnasi di wiJ:ayah kerja masing-masing: b. pengolahan dan - c. menyelenggarakan pelayanan informasi kepada · masyarakat dan lingkungan kerja; - d. melaporkan hasil pengumpulan dan pengolahan data; - e. mclaksanakan tugas lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan;dan

Penandatangan: - f. melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Kepala Dinas. ## Pasal 37 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pejabat Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi meliputi : - b. perancangan, kegiata.n pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi; - a. penyusunan rencana kerja dan pelayanan informasi dan kehumasan; - c. pelayanan informasi kepada masyarakat dan lingkungan kerja masingmasing; - d. pengkoordinasian layanan informasi dengan lembaga terkait dan dengan pejabat hubungan masyarakat pada Dinas dan pejabat terkait Iainnya; ## BAB IV TATA KERJA ## Pasal 38

Penandatangan: - ( I) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan · prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam maupun luar lingkungan Dinas. - (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya. ## Pasal 39 - (I) Setiap Pimpinan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjukpetunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan secara berkala maupun sewaktu-waktu terhadap pela.ksanaan tugas masing-masing.

Distribusi: - (2) Setiap laporan yang disampaikan oleh bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan bahan untuk memberikan petunjuk.

Distribusi: - (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. ## Pasal 40

Penandatangan: - (!) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Walikota menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urut kepangkatan. . - (2) Atas dasar pertimbangan daya gnna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan dinas apabila berhalangan dapat mendelegasikan kewenangan tugas tert.entu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ## BABV PEMBIAYAAN Pasal 41 Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta subsidi Perimbangan Keuangan Pemerintah atau bantuan dari Pemerintah/Provinsi serta surnber-sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat. ## BABVI KETENTUAN PENUTUP · Pasal 42

Penandatangan: Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bitung Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bitung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ## Pasal 43

Penandatangan: Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya da.lam Berita Daerah Kota Bitung.

Penetapan: Diundangkan di Bitung Pada tanggal 19 November 2013 BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2013 NOMOR 97