PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA Nomor - Tahun 2017 tentang GARA PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR °3 TAHUN 2017 TENT ANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PE:NGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH I&gt;AERAH (BOSDA) KABUPATEN KONAWE UTARA TA.HUN 2017 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat:
1.
BUPATI KONAWE UTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR °3 TAHUN 2017
TENT ANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PE:NGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH I&gt;AERAH (BOSDA) KABUPATEN KONAWE UTARA TA.HUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG. MAHA ESA
BUPATJ KONAWE UTAFA,
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan didaerah merupakan kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah yang mampu menjamin percepatan pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang bermutu;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi· Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler berbahasa inggris dan rrielengkapi kekurangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pernerintah Pusat, maka perlu adanya Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kabupaten Konawe Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b), perlu ditetapkan peraturan Bupati tentang petunjuk teknis penggunaan dana bantuan Operasional sekclah daerah (BOSDA) Ka bu paten Konawe U tara.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim · Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); A
I
I
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembarari Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. diubah dengan Peratu.ran Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran · Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahuri 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonior 3412), sebagaimana telah . . .
5. Peratu.ran Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ~·orr.1or 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peratuaran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang system Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138,Tarribahan Lembaran Negara RI Nomor 4576);
7. Peratu.ran . Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, clan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaAt
Tahuri 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik I~donesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang . · Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.Nomcr slfsfsl];
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 'Tahun 2010 ten tang Perubahan · Atas · Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara .Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 ten tang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota: 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir dengan Peratuaran Mentri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peratuaran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pwedoman Pengelolaari Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja · Daerah (APBD) Kabupaten Kor-awe Utara Tahun Anggaran 2017 [Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 88). /IA.,
MEMU'rUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) KABUPATEN KONAWE UTARA ~--'AHUN 2017
BABI KE'tENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara;
5. Unit Pelaksana Tek.nis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah lembaga yang melaksanakan kebijakan pemerintah daerah dalam bidang pendidikan dan merupakan perpanjangan tangan dinas pendidikan dan kebudayaan dalam mengimplementasikan peraturan dan kebijakan dalam pendidikan di tingkat kecamatan.
6. negara; 6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya di singkat SD adalah Sekolah Dasar Kabupaten Konawe Utara;
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Konawe Utara;
9. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya di singkat BOSDA adalah program bantuan untuk kegiatan pembeiajaran ekstrakurikuler berbahasa inggris di sekolah yang dibe:rikan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara kepada satuan pendidikan formal jenjang pendidikan dasar; .
10. Suvervisi adalah kegiatan yang ditunjukkan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses dan prestasi pendidikan, atau bantuan yang diberikan kepada guru dan seluruh staf untuk mengembangkan situasi pembelajaran yang lebih baik;
11. Dewan Pendidikan adalah lembaga · mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan;
12. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
BABil
LINGKUP, FUNGSI DAN TUJUAN
Pasal 2
Pemberian BOSDA dimaksudkan untuk biaya kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler berbahasa inggris di sekolah yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pasal 3
- 1) Pern.berian BOSDA bertujuan untuk :
1. Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan di SD dan SMP Negeri;
2. Meningkatkan akses dan. kualitas pendidikan di SD dan SMP Negeri;
3. Biaya kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler berbahasa inggris di sekolah SD dan SMP.Negeri.
- 2) BOSDA diberikan kepada satuan pendidikan :
SD dan SMP Negeri
NILA! BANTUAN
BAB ID - NILA! BANTUAN
Pasal 4
BOSDA diberikan pada setiap satuan pendidikan dengan rincian sebagaimana terlampir pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. }IA-

## BAB IV

## TATA CARA PENCAIRAN DA.NA

## Pasal 5

1. BOSDA diberikan selama 12 bulan, mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember;
2. BOSDA di salurkan dalam 2 (dua) tahap untuk satu tahun;
3. · Penyaluran dilakukan antara bulan Januari .s/d bulan Juni dan bulan. Juli s / d bulan Desember;
4. 4.. Penyaluran BOS DA kepada satuan pendidikan · penerima di lakukan melalui rekening sekolah;
5. Rekening sekolah sebagaimana dimaksud pada Ayat 4 adalah rekening atas nama Sekolah dan bukan atas nama Pribadi.

## BABV

## PENGGUNAAN DANA .

## Pasal 6

1. Penggunaan BOSDA berdasarkan pada prinsip berkeadilan, efisien, transparan dan akuntabel; Pengelolaannya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Dana BOSDA digunakan untuk pembayaran kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler berbahasa inggris di sekolah guna meningkatkan kualitas pendidikan sebagaimana terlampir dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

## TUGAS DAN TANGGUNGJ.A.WAB

## Pasal 7

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan pengelolaan BOSDA . ,· untuk SD dan SMP Negeri.
2. Tugas dan tanggungjawab Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Menetapkan alokasi BOSDA;
- b. Melaksanakan sosialisasi;
- c. Melakukan pendataan sekolah penerima bantuan; dan
- d. Menyalurkan dana BOSDA kepada satuan pendidikan. /11,t

## Pasal 8

1. Penerima BOSDA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana pada setiap semester; Semester I: Januari-Juni dan Semester II: .Juli-Desember.
2. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) minimal memuat :
- a. Uraian singkat kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai melalui BOSDA yang diterima;
- b. Rekapitulasi penggunaan dana yang diterima;
5. hambatan/kendalajika memang ada. mengatasi cara c. Hambatan/kendala yang dihadapi dan
3. Laporan pertanggungjawaban dibuat rangkap 2 (dua) dijilid dan disampaikan kepada Bupati Konawe Utara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan tembusan pada Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UJYl'D) Kecamatan masing-masing.

## BAB VII

## P~MANTAUAN DAN SUPERVISI

## Pasal 9

- pemantauan dan supervisi; transaparansi melaksanakan 1. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan pelaksanaan BOSDA, Pemerintah Daerah akan
2. Pemantauan bertujuan untuk memantau perkembangan pelaksanaan BOSDA;
3. Supervisi bertujuan untuk mengetahui tingkat manfaat BOSDA bagi sekolah, mengidentifikasi berbagai macarn masalah/hambatan yang dialami serta mencarikan solusi pemecahan masalah;
4. Hasil pemantauan dan supervisi merupakan bahan perumusan perencanaan program BOSDA di masa yang akan datang;
5. Pelaksanaan pemantauan dan supervisi dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas pelaksanaan penggunaan BOSDA. Jlf\

## BABVIII

## PENGAWASAN

## Pasal 10

Pengawasan terhadap pelaksanan BOSDA dilakukan oleh lembaga-lembaga meliputi:

1. Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dilakukan dengan . prinsip transparansi dan akuntabilitas publik;

## BAB IX LARANGAN

## Pasal 11

BOSDA dilarang untuk membiayai kegiatan, sebagai berikut: . .

- a. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan;
- b. · Dipinjamkan kepada pihak lain;
- c. Membiayai kegiatan . yang tidak menjadi · prioritas sekolah dan \_ ... memerlukan biaya besar, · seperti studi banding, karya wisata (study tour) dan sejenisnya;
- d. Membayar bonus dan transportasi rutin untukguru;
- e. Membeli pakaian/ seragam bagi guru/ siswa untuk kepentingan pribadi; ·
- f. Membangun gedung/ ruangan baru;
- g. Membeli bahan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
- h. Untuk menanamkan saham; .
1. Membiayai kegiatan/ iuran ruitn yang diselenggarakan oleh UPI'D Kecamatan/Kabupaten/Provins~/pusat, . atau pihak lainnya (KKKS/MKKS dsb); dan
- J. Membiayai kegiatan yang telah · dibiayai dari sumber dana lain secara penuh/ secara wajar. 1/11,..\_

## BABX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di

Wanggudu

pada tanggal

3

0

BUPATI KONAWE UTARA,

H RUKSA MIN 7

2017


2017

Diundangkan di

Wanggudu

pada tanggal

3 Januari

BEKRETARIS DAERAH

KABURATEN KONAWE UTARA,


BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2017 NOMOR .!.t?f?

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR

~ TAHUN 2017

TANGGAL

3 vl3r(VVARI .JlO ,7-

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) KABUPATEN KONAWE UTARA TAHON 2017.

## A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tenta:ng Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga Negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Sesuai Peratu.ran Bupati Konawe Utara Nomor : Tahun 201 7 ten tang penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler sekolah di Kabupaten Konawe Utara dan untuk memenuhi kekurangan dan melengkapi keperuntukan biaya operasional sekolah yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja ' Negara, maka pada tahun anggaran 2017 di programkan dana BOSDA bagi sekolah SD dan SMP.

## B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan
- a. Membiayai kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler berbahasa inggris di sekolah negeri di jenjang pendidikan dasar {SD dan SMP);
- b. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di SD dan SMP;

## 2. Sasaran

Sasaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) meliputi: SD dan SMP Negeri, alokasi persekolah di hitung berdasarkan jumlah siswa dan kemampuan anggaran yang tersedia; ~

## C. BASIL YANG DIHARAPKAN

1. Terlaksananya dan tersedianya t iaya kegiatan kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler berbahasa inggris di sekolah negeri jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP); .
2. Akses dan Kualitas pendiclikan di SD dan SMP Negeri semakin meningkat;

## D~ NILA! BANTTJAN

· Dana Bantuan Operasional Sekolah · Daerah dengan perincian sebagai berikut:

| No. | Uraian | Satuan | NilaiBantuan (Ro). |
|-------|----------------|---------------|----------------------|
| 1 | BOSDASDNegeri. | .Jumlah siswa | 175.000.;00 |
| 2 | BOSDASMPNegeri | Jumlah ·siswa | 175.000,00 |

## E. KARAKTERISTIK PROGRAM BANTUAN

1. Dana BOSDA di berikan untuk mendukung penyelenggaraan · kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler berbahasa inggris di sekolah serta memenuhi kekurangan atau melengkapi keperuntukan BOS yang di alokasikan oleh Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. manapun; 2. Dana BOSDA diberikan secara utuh dan tidak diperkenankari melakukan pemotongan dengan alasan apapun serta oleh pihak
3. Dana BOSDA harus dikelola secara transparan, efisien dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan, ·

## F. PENGGUNAAN DANA

Dana BOSDA digunakan untuk pembiayaan . kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler · berbahasa inggris di · sekolah guna meningkatkan kualitas pendidikan, yang meliputi ;

1. Transport tutor/ instruktur / pelatih/ guru;
2. Transport siswa;
3. .. 3. Konsumsi tutor/instruktur/peiatih/guru dan siswa;
4. Pembelian alat tulis kantor (ATK); ~

## G. PEMBIAYAAN PENGELOLAAN BOSDA:

- a. Alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan flash disk);
- b. Penggandaan, surat menyurat, insentif bagi bendahara daJlam rangka penyusunan laporan BOSJ?A dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOSDA di Bank/Pf. POS.

## H. TATA CARA PENYALURAN DANA

- a. Dana BOSDA diberikan selama 12 bulan, mulai bulan Januari sampai dengan Desember;
- b. Dana BOSDA di salurkan dalam 2 (dua) tahap untuk satu tahun;
- c. Penyaluran dana dilakukan antara bulan Januari-Juni dan Juli -Desember;
- d. Penyaluran BOSDA kepada satuan pendidikan penerima BOSDA di lakukan melalui rekening sekolah;
- e. Rekening sekolah yang dimaksud butir (4) ad.alah rekening atas nama Sekolah dan bukan atas nama Pribadi.

## I. PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

Pertanggungjawaban pengelolaan dana BOSDA harus rnemperhatikan :

- a. Setiap pengeluaran uang harus didukung dengan bukti yang sah, disertai .tanda tangan persetujuan dari pihak-pihak yang menerima dan berweriang mengeluarkan uang;
- b. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus diberi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai barang/ jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti. Tidak boleh ada coretan pada kuitansi (ketikan ditindaslj
- d. Setiap terjadi transaksi baik perierimaan maupun pengeluarail uang dibukukan sesuai dengan tanggal terjadinyatransaksi;
5. e, Pemungutan dan/ atau pemotongan dan penyetoran pajak atas pembayaran/ pembelian/pengadaan/ penggandaan barang dalam jumlah tertentu dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan . dana BOSDA sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis, maka penyimpangan tersebut menjadi tanggungjawab penerima bantuan./6v-

## J. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

- a. Sekolah Penerima . dana BOSDA wajib menyampaikan laporan · penggunaan dana pada setiap semester: Semester I (Januari - Juni) dan Semester II (Juli - Desember).
- b. Laporan pertanggungjawaban yang dimaksud dalam angka ( 1) · di atas, minimal memuat :.
1. Uraian singkat kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai melalui dana BOSDA yang diterima;
2. · Rekapitulasi penggunaan dana yang diterima;
3. Hambatan/kendala yang . dihadapi dan cara mengatasi hambatan/kendalajika memang ada.
- c. Laporan pertanggungjawaban dibuat rangkap · 2 (dua) dijilid dan disampaikan kepada Bupati Konawe Utara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara dengan tembusan pada Kepala Kantor UPI'D Kecamatan masing-masing.

## K. PEJ\IANTAUAN DAN EVALUASI

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara akan melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan penggunaan danaBOSDA.

- a. Dinas Pendidikan melaksanakan pengelolaan BOSDA untuk SD dan SMP.
- b. Togas dan tanggungjawab Dinas Pendidikan sebagaimana di.maksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. · Menetapkan alokasi BOSDA;
2. Melaksanakan sosialisasi;
3. Melakukan pendataan sekolah penerima bantuan; dan
4. Menyalurkan dana BOSDA kepada satuan pendidikan.
- c. · Sekolah Penerima BOSDA wajib memanfaatkan dana BOSDA berdasarkan prinsip berkeadilan, efisien, transparan dan akuntabel; . . sumber dana yang dikelola oleh sekolah di pertanggungjawabkan dan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Konawe Utara pada setiap semester. 11,c..
- d. Apabila · berdasarkan hasil Pemanta.uan dan evaluasi, sekolah penerima bantuan terbukti secara sah melakukan kekeliruan, kesalahan secara sengaja dalam melaksanakan program dan pengelolaan keuangan yang merugikan keuangan negara, maka akan diberi peringatan/teguran secara lisan dan tertulis kepada Kepala Sekolah dengan tembusan Bupati Konawe Utara.
- e. Sekolah yang melakukan sebagaimana diktum (1) di atas, akan diberikan sanksi administrasi atas pelanggaran berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- f. Bagi Sekolah yang melanggar ketentuan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

ekstrakurikuler berbahasa inggris di sekolah pada tahun 20 I 7. strategi untuk menjalankan ketentuan tersebut disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah. Dengan demikian diharapkan program BOSDA ini / dapat mendukung peningkatan kualitas kegiatan pembelajaran / I I Petunjuk teknis Penggunaan dana BOSDA ini merupakan acuan dalam implementasi dana bantuan .biaya pelaksanaan kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler berbahasa inggris sekolah di Kabupaten Konawe Utara. Ketentuan-ketentuan yang diatur didalamnya sifatnya mengikat, namun

Melalui pedoman BOSDA ini diharapkan dapat merninirnalkan kendala-kendala yang ada di lapangan.

I

/