PERATURAN BUPATI TRENGGALEK Nomor 1 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PELELANGAN IKAN (berlaku 5 Januari 2015)
Pembukaan
Menimbang :
BUPATI TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PELELANGAN IKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TRENGGALEK,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 ayat (2) Pasal 19 ayat (4), Pasal 24 ayat (6), Pasal 25 ayat (6), Pasal 31 ayat (7), dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelelangan Ikan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelelangan Ikan;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 2 Seri C);
13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 130 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tempat Pelelangan Ikan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 497);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PELELANGAN IKAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk badan usaha tetap.
9. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi,
pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
10. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan yang terdiri dari (i) ikan bersirip (pisces); (ii) udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya (crustacea); (iii) kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebangsanya (mollusca); (iv) ubur-ubur dan sebangsanya (coelenterata); (v) tripang, bulu babi dan sebangsanya (echinodermata); (vi) kodok dan sebangsanya (amphibia); (vii) buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya (reptilia); (viii) paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya (mammalia); (ix) rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air (algae); dan (x) biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut di atas semuanya termasuk bagian-bagiannya dan ikan yang dilindungi.
11. Pelelangan Ikan adalah penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran meningkat dan penawaran tertinggi sebagai pemenang.
12. Tempat Pelelangan Ikan, yang selanjutnya disingkat TPI, adalah tempat yang disediakan atau dibangun oleh pemerintah daerah dan/atau pemerintah provinsi dan/atau pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pelelangan ikan.
13. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
14. Bakul Ikan, yang selanjutnya disebut Bakul, adalah setiap orang dan/atau badan yang bertindak sebagai pembeli ikan/pemenang lelang di Tempat Pelelangan Ikan.
15. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
16. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penggunaan tempat yang secara khusus disediakan, dikuasai, dimiliki, atau dikelola oleh pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan ikan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan untuk kepentingan orang atau badan.
17. Wajib Retribusi adalah nelayan dan bakul yang melakukan transaksi jual beli ikan di Tempat Pelelangan Ikan.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari pemerintah daerah.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Trenggalek.
23. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
24. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola yang selanjutnya disebut SKPD Pengelola, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang mengelola pemakaian
kekayaan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
25. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional ## BAB II
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman teknis penyelenggaraan Pelelangan Ikan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
- a. untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pelelangan Ikan;
- b. untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan Pelelangan Ikan; dan
- c. untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pelelangan Ikan.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 3
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
- a. format tanda bukti timbang dan tanda bukti lelang;
- b. tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi;
- c. tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi;
- d. rincian pembagian hasil pungutan Retribusi;
- e. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
- f. tata cara penghapusan piutang Retribusi; dan
- g. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan pelelangan.
FORMAT TANDA BUKTI LELANG DAN TANDA BUKTI TIMBANG
BAB IV - Pasal 4
Pasal 4
- (1) Tanda bukti timbang dan tanda bukti lelang merupakan dokumen sebagai dasar penetapan Retribusi terhutang ke Wajib Retribusi.
- (2) Tanda bukti timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 1 (satu) paling sedikit memuat:
- a. nama kapal/pemilik Ikan;
- b. jenis Ikan; dan
- c. berat Ikan.
- (3) Tanda bukti lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nama kapal/pemilik Ikan;
- b. jenis Ikan;
- c. berat Ikan;
- d. harga Ikan; dan
- e. nama pembeli.
- (4) Tanda bukti lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat rangkap 3 (tiga) lembar dengan perincian:
- a. bagian lembar berwarna putih untuk Wajib Retribusi;
- b. bagian lembar berwarna merah untuk pertanggungjawaban penyelenggara lelang/TPI; dan
- c. bagian lembar berwarna kuning untuk diserahkan ke pos satpam yang berada di pintu keluar.
- (5) Tanda bukti lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar penetapan besaran Retribusi dalam SKRD.
- (6) Format tanda bukti timbang, tanda bukti lelang dan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I,

Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

## Pasal 5

- (1) Besaran Retribusi yang dikenakan kepada Wajib Retribusi adalah 5% (lima persen) berdasarkan nilai yang tercantum dalam tanda bukti lelang dengan rincian:
- a. 2,5% (dua koma lima persen) dipungut kepada Nelayan; dan
- b. 2,5% (dua koma lima persen) dipungut kepada Bakul.
- (2) Pemungutan Retribusi dilakukan secara langsung setiap kali terjadi transaksi.
- (3) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diborongkan.
- (4) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut dengan menggunakan SKRD.

## BAB VI

## TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

## Pasal 6

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan oleh Wajib Retribusi secara tunai sesuai Masa Retribusi sebagaimana tercantum dalam SKRD.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai tanda bukti pembayaran.
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Retribusi kepada petugas pemungut atau juru loket yang ditetapkan oleh Kepala UPTD.

- (4) Hasil pemungutan Retribusi dibayarkan dan disetorkan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu/penyelenggara lelang kepada Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Daerah.
- (5) Pungutan Retribusi disetorkan melalui Bank Jatim Cabang Trenggalek dengan menggunakan bukti/slip setoran yang ada pada bank tersebut.
- (6) Bukti/slip setoran tersebut selanjutnya dikirimkan kepada Bendahara Penerimaan Dinas disertai dengan Surat Tanda Setoran (STS) Bendahara Penerimaan Pembantu.
- (7) Pembayaran Retribusi yang dilakukan melebihi waktu Masa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dengan menggunakan STRD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Dalam hal karena alasan geografis, efisiensi, dan efektifitas batasan waktu penyetoran hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilakukan maka Kepala SKPD Pengelola dapat mengusulkan batasan waktu yang cukup kepada Bupati melalui BUD untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII RINCIAN PEMBAGIAN HASIL PUNGUTAN RETRIBUSI Pasal 7

Rincian pembagian hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai berikut:

- (1) TPI yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi:

- a. sebesar 10% (sepuluh persen) merupakan bagian Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi sebagai pemilik bangunan;
- b. sebesar 90% (sembilan puluh persen) merupakan bagian Pemerintah Daerah; dan
- c. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang cukup untuk penyelenggaraan TPI.
- (2) TPI yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah pendapatan seluruhnya menjadi hak Pemerintah Daerah.

## BAB VIII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 8

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

## TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH

## BAB IX KEDALUWARSA Pasal 9

- (1) Bupati dapat menghapuskan piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (2) Kepala SKPD Pengelola paling lambat tanggal 31 Januari menyusun daftar piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD Pengelola mengajukan permohonan penghapusan Retribusi disertai daftar piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alasan dan upaya penagihan yang telah dilakukan Kepala SKPD Pengelola.
- (4) Dalam hal untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi atas permohonan penghapusan piutang Retribusi yang diajukan oleh kepala SKPD Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati dapat memerintahkan Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP).
- (5) Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas melakukan Pemeriksaan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi oleh Wajib Retribusi sesusai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 10

- (1) Selain alasan hak penagihan sudah kedaluwarsa, piutang Retribusi dapat dihapuskan apabila Wajib Retribusi mengalami keadaan sebagai berikut:
- a. meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan/atau ahli waris;
- b. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; atau
- c. tidak diketahui lagi keberadaannya.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

## BAB X

## PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PELELANGAN Pasal 11

Dinas dalam penyelenggaraan Pelelangan Ikan bertugas melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian sebagai berikut:

- (1) Pembinaan meliputi:
- a. Pembinaan teknis penangkapan dan penanganan ikan pasca tangkap kepada Nelayan, Bakul dan penyelenggara pelelangan agar diperoleh Ikan berkualitas baik untuk dilelang;
- b. pembinaan teknis administrasi dan keuangan kepada penyelenggara lelang; dan
- c. pembinaan terhadap fasilitasi sarana dan/atau permodalan guna kelancaran pelelangan.
- (2) Upaya Pengawasan meliputi:
- a. Pengawasan penangkapan dan penanganan Ikan pasca tangkap kepada Nelayan, Bakul dan penyelenggara

pelelangan agar diperoleh Ikan berkualitas baik untuk dilelang;

- b. Pengawasan administrasi dan keuangan kepada penyelenggara lelang;
- c. dalam tugas Pengawasan Kepala Dinas dapat berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memfasilitasi kelancaran, keamanan dan ketertiban pelelangan.
- (3) Upaya Pengendalian meliputi:
- a. Pengendalian penangkapan dan penanganan ikan pasca tangkap kepada Nelayan, Bakul dan penyelenggara pelelangan agar diperoleh Ikan berkualitas baik untuk dilelang;
- b. Pengendalian administrasi dan keuangan kepada penyelenggara lelang; dan
- c. membuat laporan penyelenggaraan Pelelangan Ikan di TPI kepada Bupati.

## Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas Pembinaan, Pengendalian Dan Pengawasan Dinas dibantu oleh UPTD TPI. Kepala UPTD TPI selaku penyelenggara Pelelangan Ikan bertugas:

- a. melaksanakan Pelelangan Ikan secara tertib, lancar dan aman;
- b. melaksanakan penataan, koordinasi dan memberikan pelayanan kepada Nelayan, Bakul dan pelaku usaha lainnya terkait proses Pelelangan Ikan agar:
1. Ikan hasil tangkapan Nelayan dijual secara lelang di TPI; dan
2. Ikan hasil lelang diambil pemenang lelang secara tepat kualitas, kuantitas dan tepat waktu;

- c. memungut dan menyetorkan hasil Retribusi secara tertib dan bertanggung jawab yakni:
1. menerima dan/atau menyerahkan kembali uang jaminan peserta lelang sesuai dengan ketentuan;
2. menerima uang tunai dari Bakul pemenang lelang dan membayarkan secara lunas dan tunai kepada Nelayan pemilik Ikan setelah memungut Retribusi; dan
3. menyetorkan penerimaan Retribusi secara bruto ke Kas Daerah tepat jumlah dan waktu;
- d. melaksanakan koordinasi penertiban dan pengamanan demi kelancaran Pelelangan Ikan dengan pihak-pihak terkait;
- e. melaporkan penyelenggaraan Pelelangan Ikan kepada Kepala Dinas.

## BAB XI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 61 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Ikan Kabupaten Trenggalek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 5 Januari 2015 BUPATI TRENGGALEK, TTD MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 5 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, TTD

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001