PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 47 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 49 TAHUN 2012 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 47 TAHUN 2013 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 49 TAHUN 2012 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Perneriruah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan sesuai dengan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah , ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pcrtimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan pcraturan perur.dang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut dalam huruf a di alas, dan sesuai dengan Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Persetujuan terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013, serta dalam rangka meningkatkan motivasi kerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang maka Pemerintah Daerah memberikan tarnbahan penghasilan berdasarkan perhitungan terpadu alas beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja, untuk itu perlu diatur. tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negen Srpil d, Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang atas Beban Anggaran Pendapaian dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
)
- Mengingat
- c. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nornor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, telah terjadi perubahan organisasi perangkat daerah · di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, sehingga perlu dilakukan perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 49 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pernerin tah Kabupaten Sintang Atas Bcban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013;
- d. bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu dibentuk dengan Peraturan Bupati Sintang;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nornor 3 Ta h u n 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai U ndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182'.));
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Rep .iblik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
- 4 . Undang-Undang zx.: Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan egara ang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, . Dan Nepotisme (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 5 · Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 140 · Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 13 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Repuolik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll4 Nornor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. p . . eraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1979 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 141);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4193);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 ten tang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan StrukturaI (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 200 Nomor 197. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tarnbahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4194);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri SipiI [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 203 Nomor 15, Tarnbahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nornor 4236) sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
16. Peraturan Pemerintati Nomor 58 Tahun 2005 tentang p geiolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R:;ubiik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi � Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ten tang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerincah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2012 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGER! S!PIL DI LlNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEL.\NJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013.
Pasal 1
Pasa! l
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala . Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemenntahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Palisi Pamong Praja sesuai dengan Kebutuhan Daerah.
4. Pegawai Negeri Sipil yang s � lankjutndyad ct,isingkat PNS, adalah PNS dan atau CPNS sebagaimana dirna su a am Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
5. Dewan Perwakilan Rakyat kDlaerahRyakyngt seIDanjutnya disingkat DPRD d I h Lembaga Perwa 'an a a aerah sebagai unsur a a a I penye engg araan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang ·
- . E 1 d duki jabatan 6. PeJabat se on adaiah Pegawai Negeri Sipil yang men u Vb di struktural yang terdiri dari Eselon Ila, lib, Illa, lllb, !Va, dan I Jingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
7. Pejabat Non Struktural/Pekerjaan Tertentu adalah Pejabat/Pegawa: Negeri Sipil yang tidak mempunyai Jabatan Struktural yang mempunya tanggung jawab terhadap pekerjaan tertentu.
- ' b 8. Staf adalah Pegawai Negeri Sipil yang tidak mempunyai tanggung Jawa jabatan berdasarkan eselonering sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Guru adalah Pendidik Profesional dengan tugas utama . m\_endidik mengajar membimbing, mengarahkan, melatih, memla1. . dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan anak usia d101 jalur Pendidikan Formal, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
10. Pengelola Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang sebagai perangkat daerah yang selain selaku pengguna anggaran / pengguna barang, juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang,
13. Petugas Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah Pegawai Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Sin tang. Negeri Sipil di melaksanakan
14. Petugas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerin\_tah Kabupaten Sintang yang melaksanakan penyelenggarakan \_s1stem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Smtang secara elektronik.
15. Kepala SKPD adalah pengguna. anggaran/pengguna barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang,
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang mernpunyai tugas melaksanakan pengelolaan APSD dan bertindak selaku bendahara umum daeran.
17. Bendahara Umum Daerah Kepala Sadan Pengelolaan Sin tang. yang selanjutnya disingkat BUD adalah Keuangan dan Aset Daerah K b a upaten
18. Kuasa Be � dahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
19. Pejabat Yang Menerima Pelimpahan Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD adalah pejabat pada Satuan Kerja Badan Pengelolaan ,Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang mendapat pelimpahan tugas dari PPKD untuk melaksanakan tugas menyusun rancangan APBD Kabupaten Sintang dan rancangan Perubahan APSD Kabupaten Sintang serta pengendalian pelaksanaan APSD Kabupaten Sintang.
20. P � jabat Penerima Pelirnpahan Pernungutan Pajak Daerah adalah Kepala Dmas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pemungutan pajak daerah Kabupaten Sin tang.
21. Pejabat Yang Menerima Pelimpahan/Kuasa Melaksanakan Anggaran PPKD adalah Pejabat pada Satuan Kerja Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mendapat pelimpahan tugas dari PPKD untuk melaksanakan anggaran PPKD.
22. Pejabat Yang Menerima Pelimpahan Melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah adalah Pejabat pada Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mendapat pelimpahan tugas dari PPKD untuk melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah serta menyajikan informasi keuangan daerah.
23. Pejabat Yang Menerima Pelimpahan Melaksanakan Kebijakan dan Pengelolaan Aset/ Barang Daerah adalah Pejabat pada Satuan Kerja Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mendapat pelimpahan tugas dari PPKD untuk melaksanakan kebijakan dan pengelolaan Aset/ barang milik daerah.
24. Verifikator adalah pejabat pada Satuan Kerja Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk melaksanakan verifikasi Rancangan APBD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), Surat Perint\_ah\_ Pencairan Dana\_ (SP20) dan Kas Daerah serta Laporan Keuangan di Lmgkungan Pemenntah Kabupaten Sintang.
8. Verifikator Pajak Daerah adalah pejabat pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan Oaerah K � bup � ten Smtang � ang diberi tugas untuk melaksanakan verifikas1 Pajak Daerah di Lmgkungan Pemerintah Kabupaten Sintang. 24a.
9. ' 25 V "fik tor Belanja PPKD adalah pejaba\_t pada Satuan Kerja Sadan . e � 1 � J � Jaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi Pe g k laksanakan verifikasi terhadap belanja PPKD tugas untu me ·
26. Satuan Tugas Pemad·l K b Dinas Kcbersih ' m e akaran . an Pertamanan dan Sm tang. adalah Pegawai Ncgeri Sipil pada Pemadam Kebakaran Kabupaten
27. Petugas Khusus K .: Pemerintah Kabu earsipa � adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan t d paten Smtang yang bertugas mendata mengelola, mena a an m � · ' enyimpan berkas surat dinas.
28. Korektor SPJ Bantuai K . . .. 1 :1· . 1 euangan Desa adalah Pcgawai Ncgen S1p1 c I Lmgkungan Perne · t h K . . rm a abupaten Smlang pada Satuan Kerja Kantor Cb' � mbat yang bertugas untuk melaksanakan pendampingan dan rm mgan te h d r a ap pengelolaan keuangan Desa di wilayah Kecamatan.
29. Petugas Sandi adalah Pcgawai Ncgeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang bertugas di Bagian Sandi, Telekomunikasi dan Pengolahan Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang untuk melaksanakan kegiatan pengamanan pemberitaan rahasia dan yang telah lulus kualilikasi di bidang persandian.
30. Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan tertulis yang dibentuk oleh Lernbaga Negara atau Pejabat yang berwenang dan mengikat secara um um.
31. Analis Produk Hukurn Daerah adalah Pejabal pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang yang bertugas meneliti, rnenelaah dan mengkaji Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan lnstruksi Kepala Daerah.
32. Korektor adalah pegawai pada Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas mengoreksi Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), Surat Perintah Pencairan Dana (SP20) dan Kas Daerah serta Laporan Keuangan Pemenntah Kabupaten Sintang.
8. 32 K kt r PaJ.ak Daerah adalah pegawai pada Saluan Kerja Dinas a. ore o . s· . dib · · d t D aerah Kabupaten intang yang 1 en tugas rnengoreksi Pen apa an . . . 0 h di Lingkungan Pemenntah Kabupaten Smtang. Pajak aera
9. T k ·8 Perencanaan Aset/Barang Daerah adalah pegawai pada 33. Pengelola � ; dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten S'.1tuan Kerja d· � eri tugas pelaksanaan perencanaan aset/ barang daerah Sm tang yang 1 Kabupaten Sintang.
10. knis Penatausahaan Aset/Barang Daerah adalah pegawai 34. Pengelola Te K . Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Satuan. erJa yang diberi tugas pelaksanaan penatausahaan , Smtang c . Kabupaten h Kabupaten Smtang. aset/ barang daera
35. Pengelola Teknis Pen . · Satuan Kerja Bad gendahan Barang Daerah adalah pegawai pada Sintang yan ct· � n '.engelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten daerah Kabu g t 1 Se:1 tugas pelaksanaan pengendalian aset/ barang pa en mtang.
36. Pegawai yang melak k t/ b d sana an tugas sebagai penghimpun data/ dokumen Lat arang aerah, korektor Daftar Rencana Aset/ Barang Daerah dan aporan barang SKPD . . · A t B serta penyusunan Laporan Administr'asi se I arang Daer h d . p 1 1 a a alah pegawai pada Satuan Kerja Sadan enge O aan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk me hi d h I ki, k ng impun data/dokumen aset/barang aera , me a u an koreksi Daftar Rencana Barang Daerah dan Laporan aset/barang SKPD serta menyusun Laporan Administrasi Aset/Barang Daerah Kabupaten Sintang.
3. 37 · Ta1?bahan Penghasilan adalah Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di luar Gaji dan TunJangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai . Negeri Sipil berdasarkan perhitungan terpadu dengan mei:npert1mbangkan kreteria beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja sesuai dengan pertimbangan obyektif dan kemampuan keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan sesuai ketenruan Peruridang-undangan yang berlaku.
38. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja adalah Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
39. Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas adalah Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tempat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
6. 40 Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja adalah Penghasilan · yang diberikan kepada Pegawai Nekge:i Sipil yang\_ 1 ctka\_lam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan erja yang rnerru 1 1 resiko tinggi.
7. 4 1. Tambahan Penghasila � berdasarkan kelangkaan \_profesi adalah h . 1 yang dibenkan kepada Pegawai Negen Sipil yang dalam Peng asiban mengem an tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
8. 42 Tambahan P nghasilan berdasarkan prestasi kerja adalah Penghasilan e · N · Si ·1 · . ik kepada Pegawa1 egen 1p1 yang dalam melaksanakan Y ang diberi an · k · ' di . 1 · mempunyai prestas1 erja. tugasnya mi ai
9. . adalah ruang yang merupa �� an kesatuan geografis beserta 43. W1layah t rkait padanya yang batas dan srstem nya ditentukan P unsur e . . d k . segena k administrat1f an atau aspe Iungsional. berdasarkan aspe
..
- di · kat 44. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya ising APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Sin tang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dan DPRD Kabupaten Sintang, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
45. Daerah terpencil atau terbelakang, adalah daerah/ perdesaan ata\_u pul: � atau pesisir yang umurnnya secara geografis relatif sulit d1pngk karena. letaknya yang jauh di pedalarnan/ perbukitan/kepulauan/pesisir serta sulit mendapat akses Janngan komunikasi dan transportasi.
46. Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- 4 7. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, rnenyimpan, membayarkan, menatausahakan dan rnernpertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
48. Dokter Urnurn adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sin tang yang rnemilik.i kualifikasi pendidikan kedokteran dan belurn rnerniliki kualifikasi pendidikan keahlian pada jenis penyakit tertentu, serta bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rurnah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sin tang.
49. Dokter Gigi adalah pegawa.i negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang rnemiliki kualifikasi pendidikan sebaga.i dokter gigi serta bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rurnah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang.
50. Dokter Spesialis adalah pegawa.i negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memilik.i kualifikasi pendidikan kedokteran dan telah rnemiliki kualifikasi pendidikan keahlian pada jenis penyakit tertentu, serta bertugas d\_i lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sin tang.
51. Dokter Hewan adalah pegawai\_ negeri. sipil. di lingkungan Pernerintah Kabupaten Sintang yang merniliki kualifikasi pendidikan sebagai dokter hewan dan menjalankan tugas pokok secara fungsional sebagai dokter hewan.
52. Apoteker adalah pegawa1 nege\_ri . sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yan � - ;em1hk � k � ahfikasi pendidikan Sarjana Apoteker serta bertugas Id Dmas Sese atan Kabupaten Sin tang dan Rumah Sakit Ade Mohamma joen mtang.
53. Asisten Apoteker d K b a alah O O' 7 0 a upaten Sint Pegawai ne . . . -. Apoteker se t ang Yang rne T gen sipil di lingkungan Pemerintah Sintang da � a bertugas di lin � tkt kuahfikasi pendidikan Asisten Si t Rumah Sakit U g ungan Dmas Kesehatan Kabupaten m ang. mum Daerah Ade Mohammad Djoen
54. Paramedis adalah e . Kabupaten Sintang Py gawai negeri sip.I di lingkungan Pemerintah kesehatan serta bert ang secara fungsional bertugas dalarn bidang S . ugas di Ii ku . mtang dan Rumah Sak". ng ngan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang. It Urnum Daerah Ade Mohammad Djoen
55. Sanitarian adalah . . Kabupaten Sint pegawai negen sipil di lingkungan Pemerintah di lingkungan ;: � yang bertugas dalam bidang kesehatan lingkungan Umum Daerah Ad s Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit e Mohammad DJoen Sintang.
56. Nurse adalah pegawai n . . . 1 . . · . S . egen sipi di lmgkungan Pemenntah Kabupaten mtang yang iliki k · .. merm t I uahfikasi pendidikan sarjana keperawatan dan telah me � 1hk1 keahlian/ profesi dalam bidang keperawatan serta bert:1gas di lmgkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang.
57. Perawat adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang secara fungsional bertugas dalam bidang keperawatan dan memiliki kualifikasi pendidikan sekolah / akademi keperawatan serta bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sin tang.
58. Bidan adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang secara fungsional bertuga s dalarn bidang kebidanan serta bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang.
59. Nutrisionis adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi pendidikan dalam � idang gizi serta bertugas di hngkungan Dmas Kesehatan Kabupaten Smtang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Smtang.
8. 60 . Sistem !nformasi Administrasi Kependudukan yang . Supervisor · SIAK d I h . disebut Supervisor a a a pengelola data selanjutnya k k bi d k kependu u an.1 yang bertugas mela u an pcm maan dan pengawasan pengelola SIAK di tingkat Kabuuaten Sintang dan atau kepada persont t mengusulkan atau membatalkan usulan pengguna dibawahnya ser a hak akses SJAK.
9. . PaJ·ak Daerah adalah pejabat pada Satuan Keria Dinas s · s erv1sor -eruor up h Kabupaten Sintang yang bertugas membantu Pendapat � n D � = � :rn rangka koordinasi, pembinaan dan pengawasan Kepala Dmas pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh pelaksanaan t � gfiaks t r Korektor dan Pelaksana lainnya di lingkungan S . Ven I a o , upervisor. ten Sintang. . Pemerintah Kabupa 60a.
60b. Supervisor Pajak O Pendapatan Daerah aerah adalah pejabat pada Satuan Kerja Dinas pembinaan dan pe ,Kabupaten Sintang yang bertugas melakukan L . k ngawasan t h h d mg ungan Pemerintah er adap pemungutan pajak daera 1 Kabupaten Sintang.
61. Administrator /Verifik t . yang selanjutnya ct· a or Sistem lnformasi Administrasi Kependudukan memonitor opera . ise l but administrator SIAK adalah pegawai yang siona datab b · d overy data dan jarin an ase, ack up dan updating ata, rec . SIAK. g serta mengatasi perrnasalahan teknis operas1onal
2. 62 · PD � nggu/naSAnggaran/Pengguna Barang dilingkungan Setda I Set-DPRD I mas adan I Ins k k 1 1· ti s k · pe torat Kabupat.en Sintang kelompo me ipu Ke hretanat Daerah, Sekretariat DPRD Dinas Pekerjaan Urn um, Dinas e \_utanan dan Perkebunan Dinas Ke � ehatan Dinas Pendidikan, Dinas Penndagkop dan UKM, Din � s Perhubungan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pertanian Petern � kan dan Perikanan, Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pendapatan Daerah, Dmas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kebersihan. Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah, lnspektorat Kabupa � en, Sadan Kepegawaian Daerah, Sadan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Sadan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan, dan Rumah Sakit Urnum Daerah.
63. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dilingkungan Setda / Set-DPRD I Dinas / Sadan / lnspektorat Kabupaten Sintang kelompok 2 meliputi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pertambangan dan Energi, Sadan Lingkungan Hidup, Sadan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Sadan Pengelola Perbatasan serta Sadan Penanggulangan Bencana Daerah.
64. Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang di lingkungan Kantor/ Kecarna ta n Kabupaten Sintang kelompok 1 meliputi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kantor Pemberdavaan . -Masyarakat dan Pemerintah Desa, dan Kantor Satuan Palisi Pamong Praja.
65. Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang di lingki mgan Kantor / Kecamatan Kabupaten Sintang kelompok 2 adalah Kantor Kecarnatan Sintang.
66. Kelurahan adalah kelurahan di wilayah Kabupaten Sintang.
Pasal 8
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 63
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut dalam huruf a di alas, dan sesuai dengan Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Persetujuan terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013, serta dalam rangka meningkatkan motivasi kerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang maka Pemerintah Daerah memberikan tarnbahan penghasilan berdasarkan perhitungan terpadu alas beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja, untuk itu perlu diatur. tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negen Srpil d, Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang atas Beban Anggaran Pendapaian dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
)
- Mengingat
- c. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nornor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, telah terjadi perubahan organisasi perangkat daerah · di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, sehingga perlu dilakukan perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 49 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pernerin tah Kabupaten Sintang Atas Bcban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013;
- d. bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu dibentuk dengan Peraturan Bupati Sintang;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nornor 3 Ta h u n 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai U ndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182'.));
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Rep .iblik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
- 4 . Undang-Undang zx.: Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan egara ang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, . Dan Nepotisme (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 5 · Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 140 · Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 13 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Repuolik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll4 Nornor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. p . . eraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1979 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 141);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4193);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 ten tang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan StrukturaI (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 200 Nomor 197. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tarnbahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4194);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri SipiI [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 203 Nomor 15, Tarnbahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nornor 4236) sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
16. Peraturan Pemerintati Nomor 58 Tahun 2005 tentang p geiolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R:;ubiik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi � Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ten tang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerincah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2012 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGER! S!PIL DI LlNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEL.\NJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sin tang Nomor 49 Tahun 2012 tentan\_g Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemermtah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2CJ13 (Serita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 1056) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sin tang Nomor 15 Tahun 2013 (Serita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 15) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 11, angka 16, angka 17, angka 19, angka 19, angka 20, angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, angka 25, angka 32, angka 33, angka 34, angka 35, angka 36, angka 62 diubah, diantara angka 24 dan angka 25 disisipkan angka baru yaitu angka 24a, diantara angka 32 dan angka 33 disisipkan angka baru yaitu angka 32a, diantara angka 60 dan angka 61 disisipkan angka baru yaitu angka 60a dan angka 60b, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasa! l
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala . Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemenntahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Palisi Pamong Praja sesuai dengan Kebutuhan Daerah.
4. Pegawai Negeri Sipil yang s � lankjutndyad ct,isingkat PNS, adalah PNS dan atau CPNS sebagaimana dirna su a am Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
5. Dewan Perwakilan Rakyat kDlaerahRyakyngt seIDanjutnya disingkat DPRD d I h Lembaga Perwa 'an a a aerah sebagai unsur a a a I penye engg araan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang ·
- . E 1 d duki jabatan 6. PeJabat se on adaiah Pegawai Negeri Sipil yang men u Vb di struktural yang terdiri dari Eselon Ila, lib, Illa, lllb, !Va, dan I Jingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
7. Pejabat Non Struktural/Pekerjaan Tertentu adalah Pejabat/Pegawa: Negeri Sipil yang tidak mempunyai Jabatan Struktural yang mempunya tanggung jawab terhadap pekerjaan tertentu.
- ' b 8. Staf adalah Pegawai Negeri Sipil yang tidak mempunyai tanggung Jawa jabatan berdasarkan eselonering sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Guru adalah Pendidik Profesional dengan tugas utama . m\_endidik mengajar membimbing, mengarahkan, melatih, memla1. . dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan anak usia d101 jalur Pendidikan Formal, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
10. Pengelola Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang sebagai perangkat daerah yang selain selaku pengguna anggaran / pengguna barang, juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang,
13. Petugas Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah Pegawai Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Sin tang. Negeri Sipil di melaksanakan
14. Petugas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerin\_tah Kabupaten Sintang yang melaksanakan penyelenggarakan \_s1stem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Smtang secara elektronik.
15. Kepala SKPD adalah pengguna. anggaran/pengguna barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang,
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang mernpunyai tugas melaksanakan pengelolaan APSD dan bertindak selaku bendahara umum daeran.
17. Bendahara Umum Daerah Kepala Sadan Pengelolaan Sin tang. yang selanjutnya disingkat BUD adalah Keuangan dan Aset Daerah K b a upaten
18. Kuasa Be � dahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
19. Pejabat Yang Menerima Pelimpahan Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD adalah pejabat pada Satuan Kerja Badan Pengelolaan ,Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang mendapat pelimpahan tugas dari PPKD untuk melaksanakan tugas menyusun rancangan APBD Kabupaten Sintang dan rancangan Perubahan APSD Kabupaten Sintang serta pengendalian pelaksanaan APSD Kabupaten Sintang.
20. P � jabat Penerima Pelirnpahan Pernungutan Pajak Daerah adalah Kepala Dmas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pemungutan pajak daerah Kabupaten Sin tang.
21. Pejabat Yang Menerima Pelimpahan/Kuasa Melaksanakan Anggaran PPKD adalah Pejabat pada Satuan Kerja Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mendapat pelimpahan tugas dari PPKD untuk melaksanakan anggaran PPKD.
22. Pejabat Yang Menerima Pelimpahan Melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah adalah Pejabat pada Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mendapat pelimpahan tugas dari PPKD untuk melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah serta menyajikan informasi keuangan daerah.
23. Pejabat Yang Menerima Pelimpahan Melaksanakan Kebijakan dan Pengelolaan Aset/ Barang Daerah adalah Pejabat pada Satuan Kerja Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mendapat pelimpahan tugas dari PPKD untuk melaksanakan kebijakan dan pengelolaan Aset/ barang milik daerah.
24. Verifikator adalah pejabat pada Satuan Kerja Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk melaksanakan verifikasi Rancangan APBD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), Surat Perint\_ah\_ Pencairan Dana\_ (SP20) dan Kas Daerah serta Laporan Keuangan di Lmgkungan Pemenntah Kabupaten Sintang.
8. Verifikator Pajak Daerah adalah pejabat pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan Oaerah K � bup � ten Smtang � ang diberi tugas untuk melaksanakan verifikas1 Pajak Daerah di Lmgkungan Pemerintah Kabupaten Sintang. 24a.
9. ' 25 V "fik tor Belanja PPKD adalah pejaba\_t pada Satuan Kerja Sadan . e � 1 � J � Jaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi Pe g k laksanakan verifikasi terhadap belanja PPKD tugas untu me ·
26. Satuan Tugas Pemad·l K b Dinas Kcbersih ' m e akaran . an Pertamanan dan Sm tang. adalah Pegawai Ncgeri Sipil pada Pemadam Kebakaran Kabupaten
27. Petugas Khusus K .: Pemerintah Kabu earsipa � adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan t d paten Smtang yang bertugas mendata mengelola, mena a an m � · ' enyimpan berkas surat dinas.
28. Korektor SPJ Bantuai K . . .. 1 :1· . 1 euangan Desa adalah Pcgawai Ncgen S1p1 c I Lmgkungan Perne · t h K . . rm a abupaten Smlang pada Satuan Kerja Kantor Cb' � mbat yang bertugas untuk melaksanakan pendampingan dan rm mgan te h d r a ap pengelolaan keuangan Desa di wilayah Kecamatan.
29. Petugas Sandi adalah Pcgawai Ncgeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang bertugas di Bagian Sandi, Telekomunikasi dan Pengolahan Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang untuk melaksanakan kegiatan pengamanan pemberitaan rahasia dan yang telah lulus kualilikasi di bidang persandian.
30. Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan tertulis yang dibentuk oleh Lernbaga Negara atau Pejabat yang berwenang dan mengikat secara um um.
31. Analis Produk Hukurn Daerah adalah Pejabal pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang yang bertugas meneliti, rnenelaah dan mengkaji Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan lnstruksi Kepala Daerah.
32. Korektor adalah pegawai pada Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas mengoreksi Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), Surat Perintah Pencairan Dana (SP20) dan Kas Daerah serta Laporan Keuangan Pemenntah Kabupaten Sintang.
8. 32 K kt r PaJ.ak Daerah adalah pegawai pada Saluan Kerja Dinas a. ore o . s· . dib · · d t D aerah Kabupaten intang yang 1 en tugas rnengoreksi Pen apa an . . . 0 h di Lingkungan Pemenntah Kabupaten Smtang. Pajak aera
9. T k ·8 Perencanaan Aset/Barang Daerah adalah pegawai pada 33. Pengelola � ; dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten S'.1tuan Kerja d· � eri tugas pelaksanaan perencanaan aset/ barang daerah Sm tang yang 1 Kabupaten Sintang.
10. knis Penatausahaan Aset/Barang Daerah adalah pegawai 34. Pengelola Te K . Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Satuan. erJa yang diberi tugas pelaksanaan penatausahaan , Smtang c . Kabupaten h Kabupaten Smtang. aset/ barang daera
35. Pengelola Teknis Pen . · Satuan Kerja Bad gendahan Barang Daerah adalah pegawai pada Sintang yan ct· � n '.engelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten daerah Kabu g t 1 Se:1 tugas pelaksanaan pengendalian aset/ barang pa en mtang.
36. Pegawai yang melak k t/ b d sana an tugas sebagai penghimpun data/ dokumen Lat arang aerah, korektor Daftar Rencana Aset/ Barang Daerah dan aporan barang SKPD . . · A t B serta penyusunan Laporan Administr'asi se I arang Daer h d . p 1 1 a a alah pegawai pada Satuan Kerja Sadan enge O aan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk me hi d h I ki, k ng impun data/dokumen aset/barang aera , me a u an koreksi Daftar Rencana Barang Daerah dan Laporan aset/barang SKPD serta menyusun Laporan Administrasi Aset/Barang Daerah Kabupaten Sintang.
3. 37 · Ta1?bahan Penghasilan adalah Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di luar Gaji dan TunJangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai . Negeri Sipil berdasarkan perhitungan terpadu dengan mei:npert1mbangkan kreteria beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja sesuai dengan pertimbangan obyektif dan kemampuan keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan sesuai ketenruan Peruridang-undangan yang berlaku.
38. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja adalah Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
39. Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas adalah Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tempat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
6. 40 Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja adalah Penghasilan · yang diberikan kepada Pegawai Nekge:i Sipil yang\_ 1 ctka\_lam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan erja yang rnerru 1 1 resiko tinggi.
7. 4 1. Tambahan Penghasila � berdasarkan kelangkaan \_profesi adalah h . 1 yang dibenkan kepada Pegawai Negen Sipil yang dalam Peng asiban mengem an tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
8. 42 Tambahan P nghasilan berdasarkan prestasi kerja adalah Penghasilan e · N · Si ·1 · . ik kepada Pegawa1 egen 1p1 yang dalam melaksanakan Y ang diberi an · k · ' di . 1 · mempunyai prestas1 erja. tugasnya mi ai
9. . adalah ruang yang merupa �� an kesatuan geografis beserta 43. W1layah t rkait padanya yang batas dan srstem nya ditentukan P unsur e . . d k . segena k administrat1f an atau aspe Iungsional. berdasarkan aspe
..
- di · kat 44. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya ising APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Sin tang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dan DPRD Kabupaten Sintang, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
45. Daerah terpencil atau terbelakang, adalah daerah/ perdesaan ata\_u pul: � atau pesisir yang umurnnya secara geografis relatif sulit d1pngk karena. letaknya yang jauh di pedalarnan/ perbukitan/kepulauan/pesisir serta sulit mendapat akses Janngan komunikasi dan transportasi.
46. Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- 4 7. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, rnenyimpan, membayarkan, menatausahakan dan rnernpertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
48. Dokter Urnurn adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sin tang yang rnemilik.i kualifikasi pendidikan kedokteran dan belurn rnerniliki kualifikasi pendidikan keahlian pada jenis penyakit tertentu, serta bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rurnah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sin tang.
49. Dokter Gigi adalah pegawa.i negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang rnemiliki kualifikasi pendidikan sebaga.i dokter gigi serta bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rurnah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang.
50. Dokter Spesialis adalah pegawa.i negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memilik.i kualifikasi pendidikan kedokteran dan telah rnemiliki kualifikasi pendidikan keahlian pada jenis penyakit tertentu, serta bertugas d\_i lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sin tang.
51. Dokter Hewan adalah pegawai\_ negeri. sipil. di lingkungan Pernerintah Kabupaten Sintang yang merniliki kualifikasi pendidikan sebagai dokter hewan dan menjalankan tugas pokok secara fungsional sebagai dokter hewan.
52. Apoteker adalah pegawa1 nege\_ri . sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yan � - ;em1hk � k � ahfikasi pendidikan Sarjana Apoteker serta bertugas Id Dmas Sese atan Kabupaten Sin tang dan Rumah Sakit Ade Mohamma joen mtang.
53. Asisten Apoteker d K b a alah O O' 7 0 a upaten Sint Pegawai ne . . . -. Apoteker se t ang Yang rne T gen sipil di lingkungan Pemerintah Sintang da � a bertugas di lin � tkt kuahfikasi pendidikan Asisten Si t Rumah Sakit U g ungan Dmas Kesehatan Kabupaten m ang. mum Daerah Ade Mohammad Djoen
54. Paramedis adalah e . Kabupaten Sintang Py gawai negeri sip.I di lingkungan Pemerintah kesehatan serta bert ang secara fungsional bertugas dalarn bidang S . ugas di Ii ku . mtang dan Rumah Sak". ng ngan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang. It Urnum Daerah Ade Mohammad Djoen
55. Sanitarian adalah . . Kabupaten Sint pegawai negen sipil di lingkungan Pemerintah di lingkungan ;: � yang bertugas dalam bidang kesehatan lingkungan Umum Daerah Ad s Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit e Mohammad DJoen Sintang.
56. Nurse adalah pegawai n . . . 1 . . · . S . egen sipi di lmgkungan Pemenntah Kabupaten mtang yang iliki k · .. merm t I uahfikasi pendidikan sarjana keperawatan dan telah me � 1hk1 keahlian/ profesi dalam bidang keperawatan serta bert:1gas di lmgkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang.
57. Perawat adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang secara fungsional bertugas dalam bidang keperawatan dan memiliki kualifikasi pendidikan sekolah / akademi keperawatan serta bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sin tang.
58. Bidan adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang secara fungsional bertuga s dalarn bidang kebidanan serta bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang.
59. Nutrisionis adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi pendidikan dalam � idang gizi serta bertugas di hngkungan Dmas Kesehatan Kabupaten Smtang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Smtang.
8. 60 . Sistem !nformasi Administrasi Kependudukan yang . Supervisor · SIAK d I h . disebut Supervisor a a a pengelola data selanjutnya k k bi d k kependu u an.1 yang bertugas mela u an pcm maan dan pengawasan pengelola SIAK di tingkat Kabuuaten Sintang dan atau kepada persont t mengusulkan atau membatalkan usulan pengguna dibawahnya ser a hak akses SJAK.
9. . PaJ·ak Daerah adalah pejabat pada Satuan Keria Dinas s · s erv1sor -eruor up h Kabupaten Sintang yang bertugas membantu Pendapat � n D � = � :rn rangka koordinasi, pembinaan dan pengawasan Kepala Dmas pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh pelaksanaan t � gfiaks t r Korektor dan Pelaksana lainnya di lingkungan S . Ven I a o , upervisor. ten Sintang. . Pemerintah Kabupa 60a.
60b. Supervisor Pajak O Pendapatan Daerah aerah adalah pejabat pada Satuan Kerja Dinas pembinaan dan pe ,Kabupaten Sintang yang bertugas melakukan L . k ngawasan t h h d mg ungan Pemerintah er adap pemungutan pajak daera 1 Kabupaten Sintang.
61. Administrator /Verifik t . yang selanjutnya ct· a or Sistem lnformasi Administrasi Kependudukan memonitor opera . ise l but administrator SIAK adalah pegawai yang siona datab b · d overy data dan jarin an ase, ack up dan updating ata, rec . SIAK. g serta mengatasi perrnasalahan teknis operas1onal
2. 62 · PD � nggu/naSAnggaran/Pengguna Barang dilingkungan Setda I Set-DPRD I mas adan I Ins k k 1 1· ti s k · pe torat Kabupat.en Sintang kelompo me ipu Ke hretanat Daerah, Sekretariat DPRD Dinas Pekerjaan Urn um, Dinas e \_utanan dan Perkebunan Dinas Ke � ehatan Dinas Pendidikan, Dinas Penndagkop dan UKM, Din � s Perhubungan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pertanian Petern � kan dan Perikanan, Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pendapatan Daerah, Dmas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kebersihan. Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah, lnspektorat Kabupa � en, Sadan Kepegawaian Daerah, Sadan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Sadan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan, dan Rumah Sakit Urnum Daerah.
63. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dilingkungan Setda / Set-DPRD I Dinas / Sadan / lnspektorat Kabupaten Sintang kelompok 2 meliputi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pertambangan dan Energi, Sadan Lingkungan Hidup, Sadan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Sadan Pengelola Perbatasan serta Sadan Penanggulangan Bencana Daerah.
64. Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang di lingkungan Kantor/ Kecarna ta n Kabupaten Sintang kelompok 1 meliputi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kantor Pemberdavaan . -Masyarakat dan Pemerintah Desa, dan Kantor Satuan Palisi Pamong Praja.
65. Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang di lingki mgan Kantor / Kecamatan Kabupaten Sintang kelompok 2 adalah Kantor Kecarnatan Sintang.
66. Kelurahan adalah kelurahan di wilayah Kabupaten Sintang.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Ketentuan-ketentuan yang diatur Pasal\_ 8 dalam Peraturan ini berlaku untuk pembayaran '.ambahan Penghasila,n bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemenntah Kabupaten Smtang atas beban APBD Ka bu paten Sin tang Tahun Anggaran 2013 terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2013.
De-11g1,111 bt'l'lukun O U 17 2 Nomor 15 Tnh Ya. Pcnnur 1111 · . SintunM Norn un 2013 lf'nt 1111 · tnuka Perururan Bupati Sin1ang Pr.1,t11wui N, 0 � 4 '-' 1\ihun · � ol 1 1.1 � g Perubnhun Atns Peraturan BuptHi q � t·11 � -1 "' .r. tent 'I' I" · T·1hun A 1 · .. 1 Pl Di Li un!( umbuhun PcnM,h11silun :111g1 v;u,g lid ·kg �� irun 2013 rnus·tg � un11:u11 Pe111erinl11h Kubuputen Sin rung " 11 1 utur clulun, p '. 11 tt tup bt � rlnku s ·pu11ju111'\ rucugcnui hul-hal . e1 utun1n ini. . . .
3. Ln111p1n111 J Pt·rut . T, nb I uinn Bup ti Si '.1 �� lun � engha::iilnn 8 a ,'. ·ntunlo!. Nomor 4l) Tuhun 2012 ten tang Pc.mt'i.mt.uh h.nbt1paten s: ng, PegawHi Nq;;t·ri Sipil Di Lingk urrgn n � l'll:lllJll Dner � 1h Kubupatc � 1 � '.11 &amp; Atf � s Bcbnn Ani;(gnrnn Penduputun Dun l\nbuputcn Sin tung T I SmtHng ftlhun Angi-:nrnn 20 I � , ( � .krit.H Du('rnh denguu Persu uran 8 a 1 U. 11 20 l 2 Nornor l05b) scbngainuurn tcluh diuboh L' b t1pat1 Sim · N ' ... u upaten Sin tang 'J'. h , ung ornor 15 Tuhuu :.w I � l [Bcrita Daerah berbuny] sebu � t-timu u un 2013 Nomor 15) diubuh sehingau l.arnpiran I · l k · ' una ll'rcuntu d 1 . nc u · lerpisahknn d .· p Ill u am Lumpirnn ynn]; mcrupakan bagiun t111 erar urun B . . . . . .. upa11 1111.
Pusal 11
Pcraturan Bupati ini berl k . H LI SeJak tnnggnl diundangkun.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang meng ·t- I . . Bu ti · . ct e H rumyu, memenntahkan pcnuundangan Pcraturan p1:1 1 1111 engHn penem t . . . pa annyn dalam Bcrirn Duerah Kabupatcn Sinra ng.

Penetapan: Ditetapkan di Sint.nng, pudu tanggal 22 Juli 20 13

Penandatangan: { BUPATI SINTANG, + 1 � I" � MILTON CROSBY

Penetapan: Diundangkan di Sintang pada tanggal 22 Juli 2013 SEKRERRIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, ( ZULKIFLI HAJJ AHMAD BERITA DAERAff KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR 314