PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 2 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku 3 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang
: a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 309 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 153 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta berdasarkan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai berikut:
1. Nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Malinau dengan DPRD Kabupaten Malinau Nomor : 910/233/Bapp-Mal.I/VII/2016 dan Nomor: 170/ 24/DPRD / VII/ 2016 pada tanggal 29 Juli 2016 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
2. Nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Malinau dengan DPRD Kabupaten Malinau Nomor : 910/234/Bapp-Mal.I/VII/2016 dan Nomor: 170/25/DPRD /VII/ 2016 pada tanggal 29 Juli 2016 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat telah mendapat persetujuan Gubernur Kalimantan Utara yang dituangkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.7/2016 tanggal 25 Agustus 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Pertanggungjawaban...
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Malinau tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 dan serta Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/Ev/K.12/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Malinau tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2016 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Mengingat: 1.
3. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 525);
27. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 768);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenanngan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ((Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 11);
Peraturan D.
33. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 9);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2010 Nomor 4);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 4);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 5);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 6);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 7);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 13);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 14);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 15);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 16);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 8);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 3);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 1);
46. Peraturan Bupati Malinau Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 57);
47. Peraturan Bupati Malinau Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 30).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU
dan
BUPATI MALINAU
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.
Pasal 1
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp 1.829.691.709.486,86 (berkurang) sejumlah (Rp 231.702.036.111,72) sehingga menjadi Rp 1.597.989.673.375,14 dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah
- a. semula
Rp. 1.431.844.650.000,00
- b. bertambah/(berkurang)
(Rp. 73.595.349.200,00)
jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 1.505.439.999.200,00
2. Belanja Daerah
- a. semula
Rp. 1.829.691.709.486,86
- b. bertambah/(berkurang)
(Rp. 231.702.036.111,72)
jumlah belanja setelah perubahan surplus/defisit setelah perubahan
Rp. 1.597.989.673.375,14 (Rp. 92.549.674.175,14)
3. Pembiayaan Daerah:
- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
- 1) semula
Rp. 399.347.059.486,86
- 2) bertambah/(berkurang)
(Rp. 306.797.385.311,72)
jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 92.549.674.175,14
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah:
- 1) semula
Rp. 1.500.000.000,00
- 2) bertambah/(berkurang)
(Rp. 1.500.000.000,00)
jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 0,00
jumlah pembiayaan netto setelah perubahan
Rp. 92.549.674.175,14
sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan
Rp. 0,00
Pasal 2
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
Pendapatan Asli Daerah
- 1) semula
Rp. 102.248.589.000,00
- 2) bertambah/(berkurang)
(Rp. 29.967.335.800,00)
jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan
Rp. 72.281.253.200,00
Dana Perimbangan
- 1) semula
Rp. 1.100.251.312.000,00 Rp. 84.121.708.700,00
- 2) bertambah/berkurang
jumlah dana perimbangan setelah perubahan
Rp. 1.184.373.020.700,00
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah:
- 1) semula
Rp. 229.344.749.000,00
- 2) bertambah/(berkurang )
Rp. 19.440.976.300,00
jumlah lain-lain pendapatan daerah setelah perubahan sejumlah Rp. 248.785.725.300,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
- 1) semula
Rp. 6.346.000.000,00
- 2) berkurang/(bertambah)
Rp. 715.600.000,00
jumlah pajak daerah setelah perubahan
Rp. 7.061.600.000,00
- b. Retribusi Daerah
- 1) semula
Rp. 949.000.000,00
- 2) bertambah/(berkurang)
Rp. 629.500.000,00
jumlah retribusi daerah setelah perubahan
Rp. 1.578.500.000,00
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- 1) semula
Rp. 10.333.000.000,00
- 2) bertambah/(berkurang)
(Rp. 6.000.000.000,00)
Jumlah setelah Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 4.333.000.000,00
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah:
- 1) semula
Rp. 84.620.589.000,00
- 2) berkurang/(bertambah)
(Rp. 25.312.435.800,00)
jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 59.308.153.200,00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- 1) semula
Rp. 169.900.000.000,00
- 2) bertambah/(berkurang)
Rp. 104.446.725.200,00
jumlah dana bagi hasil setelah perubahan
Rp. 274.346.725.200,00
- b. Dana Alokasi Umum sejumlah
- 1) semula
Rp. 772.980.483.000,00
- 2) bertambah/(berkurang)
Rp. 0,00
jumlah dana alokasi umum setelah perubahan
Rp. 772.980.483.000,00
- c. Dana Alokasi Khusus sejumlah
- 1) Semula
Rp. 131.436.280.000,00
- 2) bertambah/(berkurang)
(Rp. 12.119.021.000,00)
jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan
Rp. 119.317.259.000,00
- d. Dana Alokasi Khusus Non Fisik sejumlah
- 1) semula
Rp. 25.934.549.000,00
- 2) bertambah/(berkurang)
(Rp. 8.205.995.500,00)
jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan
Rp. 17.728.553.500,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
- 1) semula
Rp. 23.545.000.000,00
- 2) bertambah/(berkurang)
Rp. 13.788.826.300,00
jumlah dana bagi hasil dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp. 37.333.826.300,00
- b. Dana penyesuaian dan otonomi khusus:
- 1) semula
Rp. 82.059.749.000,00
- 2) bertambah/(berkurang)
Rp. 0,00
jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan
Rp. 82.059.749.000,00 c. Bantuan keuangan...
- c. Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya:
- 1) semula
Rp. 123.740.000.000,00 (Rp. 6.250.000.000,00)
- 2) bertambah/(berkurang)
jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan
Rp. 117.490.000.000,00
- d. Pendapatan lainya:
- 1) semula
Rp.
0,00
- 2) bertambah/(berkurang)
Rp.
11.902.150.000,00
jumlah pendapatan lainya setelah perubahan
Rp. 11.902.150.000,00
Pasal 3
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- 1) semula
- 2) bertambah/(berkurang)
jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan sejumlah
- b. Belanja Langsung
- 1) semula
- 2) bertambah/(berkurang)
Rp. 1.091.135.765.477,17 (Rp. 167.084.779.724,08)
jumlah belanja langsung setelah perubahan
Rp. 924.050.985.753,09
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai
- 1) semula
- 2) bertambah/(berkurang)
jumlah belanja pegawai setelah perubahan
Rp. 458.156.732.139,69
Rp. 4.210.183.607,36
Rp. 462.366.915.747,05
Belanja Subsidi...
Rp. 738.555.944.009,69
(Rp. 64.617.256.387,64)
Rp. 673.938.687.622,05
- b. Belanja Subsidi
- 1) semula
Rp. 18.669.013.423,00 (Rp 4.500.000.000,00)
- 2) bertambah/(berkurang)
jumlah belanja subsidi setelah perubahan
Rp. 14.169.013.423,00
- c. Belanja hibah sejumlah
- 1) semula
Rp. 51.930.198.870,00 (Rp. 11.942.440.000,00)
- 2) bertambah/(berkurang)
jumlah belanja hibah setelah perubahan
Rp. 39.987.758.870,00
- d. Belanja Bantuan Sosial Sejumlah
- 1) semula
Rp. 4.400.000.000,00
- 2) bertambah/(berkurang)
(Rp. 1.385.000.000,00)
jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan
Rp. 3.015.000.000,00
- e. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa
- 1) semula
Rp. 204.399.999.577,00 (Rp. 49.999.999.995,00)
- 2) bertambah/(berkurang)
jumlah belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa setelah perubahan Rp. 154.399.999.582,00
- f. Belanja tidak terduga sejumlah
- 1) semula
Rp. 1.000.000.000,00
- 2) bertambah/(berkurang)
(Rp. 1.000.000.000,00)
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan
Rp 0,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai
- 1) semula
Rp. 97.243.846.800,00
- 2) bertambah/berkurang)
Rp. 12.772.911.839,40
jumlah belanja pegawai setelah perubahan
Rp. 109.816.758.639,40
Belanja Barang...
- b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah:
- 1) semula
Rp. 379.963.892.746,00
- 2) bertambah/(berkurang)
Rp. 4.229.962.792,00
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan sejumlah
Rp. 384.193.855.538,00
- c. Belanja Modal sejumlah
- 1) semula
Rp. 613.928.025.931,17
- 2) bertambah/berkurang)
(Rp. 183.887.654.355,48)
jumlah belanja modal setelah perubahan
Rp. 430.040.371.575,69
Pasal 4
- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
- 1) semula
Rp. 399.347.059.486,86 (Rp. 306.797.385.311,72)
- 2) bertambah/(berkurang)
jumlah penerimaan setelah perubahan
Rp. 92.549.674.175,14
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
- 1) semula
Rp. 1.500.000.000,00
- 2) bertambah/(berkurang)
(Rp. 1.500.000.000,00)
jumlah pengeluaran setelah perubahan
Rp. 0,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya
- 1) semula
Rp. 399.347.059.486,86 (Rp. 378.971.899.217,41)
- 2) bertambah/(berkurang)
jumlah SiLPA setelah perubahan
Rp. 20.375.160.269,45
- b. Penerimaan Pinjaman Daerah
- 1) semula
Rp. 0,00
- 2) bertambah/(berkurang)
Rp. 71.674.513.905,69
jumlah setelah perubahan
Rp. 71.674.513.905,69
Penerima kembali...
- 3.
Daerah menurut urusan Pemerintahan obyek, rincian obyek pendapatan, belanja pembiayaan;
- c. Penerima kembali Pemberian Pinjaman
- 1) semula
Rp. 0,00
- 2) bertambah/(berkurang)
Rp. 500.000.000,00
jumlah setelah perubahan
Rp. 500.000.000,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Pemberian Pinjaman Daerah:
- 1) semula
Rp. 1.500.000.000,00
- 2) bertambah /(berkurang)
Rp. 1.500.000.000,00
jumlah setelah perubahan
Rp. 0,00
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- 2.
- Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

- Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Organisasi SKPD, program, kegiatan, kelompok, jenis, dan

urusan organisasi SKPD, program dan

4. Lampiran IV Rekapitulasi perubahan belanja menurut pemerintahan daerah, kegiatan;
2. 5.
3. Lampiran V Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan

dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6...

Diundangkan di Malinau pada tanggal 3 Oktober 2016.

Plt.SEKRETARIS DAERAH, ttd

HENDRIS DAMUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2016 NOMOR 2.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA : ( 2/ 2016)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KABAG HUKUM,

JEMI,SH,M.Si PENATA TK.III/d Nip.19690627 200312 1 008

## Pasal 6

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau pada tanggal 3 Oktober 2016.

BUPATI MALINAU, ttd

YANSEN TP