PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE TENTANG URAIAN TUGAS DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Nomor 3 Tahun 2013 tentang URAIAN TUGAS DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR
10
TAHUN 2013
TENTANG
URAIAN TUGAS DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, a.
- bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe pada Pasal 1 angka 5, maka perlu ditindaklanjuti dalam penjabaran tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dimaksud;
- b. bahwa Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 15 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu disesuaikan;
- c. bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kepulauan Sangihe.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Rl Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 1822) sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-
/•^
1
*
Uiidang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Rl Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4183) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor4691);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Rl Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Rl Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi (Lembaran Negara Rl Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4200);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4844);
f^
f\
.
•
•»
1
- 16: Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemenntah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4438);
11. Peraturan Pemenntah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Rl Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4015);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemvndahan dan Pembementian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4263);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4578);
- '14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006" tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4855);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4741);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
^
(~*
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah dalam Pengurusan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Rl Tahun 2011 Nomor 694);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nomor 3);
28. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23);
,-v
V
r~
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
- (1) Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- (2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- (3) Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
- (4) Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe;
- (5) Sekretariat Daerah selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- (6) Sekretaris Daerah selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- (7) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selanjutnya disebut Dinas PPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- (8) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- (9) Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- (10) Bidang adalah Bidang pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- (11) Sub Bagian dan Seksi adalah Sub Bagian dan Seksi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- (12) Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
- (13) Pejabat Pengeiola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKA adalah Kepala Satuan Kerja Pengeiola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
- (14) Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
- (15) Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat PB adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah;
- (16) Rencana Kerja Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan,
{
^
rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
- (17) Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan angaran oleh pengguna anggaran;
- (18) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DPPASKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran;
- (19) Surat Penyediaan Dana, yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP;
- (20) Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2Datas beban pengeluaran DPA-SKPD;
- (21) Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dinas PPKA merupakan unsur pendukung tugas Bupati sebagai pelaksana Otonomi Daerah dalam menyelenggarakan sebagian unsur rumah tangga Daerah dibidang Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua
TUGAS DAN FUNGSI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Dinas PPKA mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas PPKA menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas PPKA sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan lingkup Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- c. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- d. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- e. Pembinaan Administrasi Perkantoran;
- f. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait dilingkup Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas PPKA.
- g. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas PPKA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- h. Penyusunan laporan keuangan konsolidasi serta laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah;
- i. Penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan BPHTB dan PBB Perdesaan Pen\otaan;
10. \. Pendataan, penilaian dan penetapan PBB Perdesaan Perkotaan;
- k. Pengolahan data dan informasi BPHTB dan PBB Perdesaan Perkotaan;
- I. Pelayanan BPHTB dan PBB Perdesaan Perkotaan;
- m. Penagihan BPHTB dan PBB Perdesaan Perkotaan;
- n. Pengawasan dan penyelesaian sengketa Pemungutan BPHTB dan PBB Perdesaan Perkotaan;
- o. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas PPKA kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas PPKA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- p. Pembinaan dan Pengembangan karir pegawai Dinas PPKA;
- q. Pelaporan dan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- r. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
Bagian Ketiga
SUSUNAN ORGANISASI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset terdiri dari:
- a. Kepaia Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak;
- d. Bidang Penagihan dan Penyelesaian Tunggakan;
- e. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan;
\c
i
J
\^
i'
- f. Bidang Aset;
- g. Bidang Akuntansi;
- h. Unit Pelaksana Teknis;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB III

## Bagian Kesatu

## KEPALA DINAS

## Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah lingkup Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang meliputi Bidang Pendataan dan Penetapan, Bidang Penagihan dan Penyelesaian Tunggakan, Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Bidang Aset serta Penyelesaian tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Atasan.

## Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas PPKA sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-bidang, Unit Pelaksana Teknis, serta Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Pembinaanadministrasi perkantoran;
- e. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di lingkup Pendapatan, Pengelolaan Keuangandan Aset serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas PPKA;
- f. Pembinaan dan pengembangan karirpegawai Dinas PPKA;
- g. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- h. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas PPKA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- i. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas PPKA kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas PPKA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

^

p

## Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dinas, Kepala Dinas mempunyai rincian tugas:

- a. Membantu Bupati dalam bidang tugasnya;
- b. Memimpin, mengatur, membina dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. Menetapkan visi dan misi Dinas PPKA untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan Bupati;
- d. Menetapkan rencana strategis Dinas PPKA untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan Bupati;
- e. Merumuskan serta menetapkan kebijakan/petunjuk teknis dan/atau menyampaikan bahan penetapan oleh Bupati di lingkup Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- f. Merencanakan dan menetapkan program kerja dinas dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program kerja dan rencana kegiatan sesuai dengan rencanastrategis Dinas PPKA;
- g. Menyampaikan pertimbangan teknis dan/atau administratif kepada Bupati terkait kebijakan-kebijakan strategis lingkup Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- h. Menyampaikan masukan, saran dan informasi serta langkahlangkah inovasi kepada Bupati dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan Dinas PPKA;
- i. Mengidentifikasi permasalahan lingkup Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset berkenaan dengan penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah serta memberikan alternatif pemscahan masalah;
- j. Menetapkan kebutuhan anggaran untuk melaksanakan program kerja dan rencana kegiatan Dinas PPKA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- k. Memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan ketentuan tata naskah dinas dalam kapasitas jabatannya termasuk naskah lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas baik internal maupun eksternal;
- I. Melakukan tugas selaku Pengguna Anggaran, terdiri dari:
1. MenyusunRKAdan DPA Dinas PPKA;
2. Merencanakan dan mengambil keputusan waktu pembelanjaan Anggaran;
3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. Menandatangani SPM;
6. Mengelola Utang Piutang yang menjadi tanggungjawab Dinas PPKA;
7. Mengelola Barang Milik Daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas PPKA;
8. Mengawasi pelaksanaan anggaran Dinas PPKA;
9. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Dinas PPKA.
- m. Mengadakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplffikasi baik dalam lingkungan dinas itu sendiri maupun dengan instansi-instansi lainnya;
- n. Mengikuti dan memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Bupati serta menyampaikan laporan secara berkala dan tepat waktu mengenai pelaksanaan tugas dan fungsidinas;
- o. Mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang meliputi urusan Akuntansi, Aset,

r

C^

Pendataan dan Penetapan Pajak, Penagihan dan Penyelesaian Tunggakan, Anggaran serta Perbendaharaan sesuai dengan fungsi SKPD;

- p. Mengarahkan, mendistribusikan, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas prioritas di lingkungan Dinas PPKA dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan dalam lingkup tugasnya;
- q. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- r. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan BPHTB dan PBB Perdesaan Perkotaan;
- s. Membina pengembangan karier dan kesejahteraan staf serta memberikan penghargaan dan/atau fasilitas mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan karier bagi staf/bawahan yang berprestasi dan/atau berpotensi;
- t. Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Dinas PPKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. Memberikan sanksi sesuai dengan kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- v. Menyampaikan laporan kinerja Dinas PPKA kepada Bupati sesuai pedoman yang ditetapkan;
- w. Merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan menurut kapasitas dan wewenang jabatannya.

## Bagian Kedua

## SEKRETARIAT

## Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan kepada semua satuan organisasi dilingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset yang meliputi urusan program dan keuangan, urusan hukum dan kepegawaian dan urusan umum dan perlengkapan serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis, rencana strategis, program dan kegiatan serta penyelenggaraan tugastugas dibidang secara terpadu dan pelayanan administratif;
- b. Penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Dinas PPKA berdasarkan pada visi dan misi Dinas PPKA;

O

- Pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produkhukum lingkup Dinas PPKA; C
- Pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaan D,nas d
- e. Per^Unaan penyusunan produk hukum bersama bidang teknis dalam lingkup
- f. Pe'nTmusan'bTn rencana kebutuhan belania langsung dan belanja, «dak to^Vrtb*»·*»""k&lt;*utuhan' f»manfaatan dan f»™*araan teranS
- gh. PengSnasian Pelaksanaan kegiatan sub bagian yang ada d,hngkungannya dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas;
- Pel^rjgas^bantuan Kepala Dinas dalam bidang tugasnya;
- Penvelenaoaraan administrasi kepegawaian; 1
- iPenveSraan pengadaan dan pemeliharaan, perawatan penengkapan^,nas,

,ta

- k.
- Penyusunan Sekretariat dan Dinas PPKA;
- m
- n. tugasnya. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang

## Pasal 11

dimaksud dalam Pasal 9 dan fungsi Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana rincian tugas meliputi:

- ♦ , m«nnarahkan tuqas kesekretariatan dan a Memimpin, mengatur, mengarahkan xuga*
- menjadi konsep visi dan misi Dinas PPKA; sekretariat dan lingkup tugasnya untuk dirumuskan b
- 5S=5£=S=rsss-
- pedoman kerja e sebagai bahan penetapan kebijakan Kepala Dinas;
- kerja; skala prioritas 9 Mengkoordinasikan serta menghimpun bahan program RKA Dinas PPKA rencgna okegiatan dan kebutuhan anggaran Bidang sebagai
- rencana kegiatan merumuskan serta menetapkan program kerja dan Menyusun, rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan Sekretariat sesuai dengan oleh Kepala Badan menurut skala prioritas;
- ,. ··\_. ·r"%~-,L^,S5 35S- &gt;;-&gt; ·""" kebutuhan perlengkapan Dinas ri-ro won perundang-undangan;
- tugas/kegiatan yang dilaksanakan Dinas PPKA; PPKA sesuai dengan prosedur 1. Memfasilitasi penyelenggaraan kehumasan Dinas data atau informasi membutuhkan
- kebutuhan rutin maupun operasional dan mendistribusikan kepada para Kepala dan Staf Pelaksana Dinas PPKA;

r

^

- k. Memfasilitasi pengadministrasian serta penyampaian informasi, instruksi, nota dinas dan/atau surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada bidang-bidang;
- I. Mengkoordinasikan, menghimpuri dan mengelola arsip naskah dinas, dokumen dan data pegawai;
- m. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengisian daftar hadir pegawai Dinas PPKA, selanjutnyadilaporkan kepada Kepala Dinas;
- n. Mengontrol penyelenggaraan administrasi umum, urusan rumah tangga, pemeliharaan serta inventarisasi barang Dinas PPKA;
- o. Mewakili Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari apabila Kepala Dinas sedang dinas luaratau berhalangan atau atas arahan Kepala Dinas;
- p. Meneliti dan memaraf setiap naskah dinas yang akan disampaikan kepada Kepala Dinas baik untuk ditandatangani atau sebagai bahan laporan, masukan atau permintaan arahan, kecuali naskah yang bersffat rahasia dan/atau pada saat tidak memungkinkanserta mendesak ditindaklanjuti;
- q. Melaksanakan tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD kegiatan Dinas PPKA;
- r. Memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakankebijakan strategis lingkup Sekretariat kepada Kepala Dinas;
- s. Memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang di lingkungan Dinas PPKA dalam pelaksanaan tugas lingkup Dinas PPKA;
- t. Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternate pemecahah masalah;
- u. Melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat maupun Instansi Vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
- v. Melakukan koordinasi teknis dengan Kepala Bidang dalam pelaksanaantugasnya;
- w. Mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat;
- x. Membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
- y. Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Sekretariat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- z. Memberikan sanksi sesuai dengan kewenangan tingkatan eselpnnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai dengan ketentuan perundangundangan;
17. aa. Merumuskan bahan laporan kinerja Sekretariat;
18. bb. Merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala Dinas setiap akhirtahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan; dan
- cc. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai wewenang lingkup tugasnya.

## Pasal 12

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

/""*•

(^

.

## Sekretaris, membawahkan:

- a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.

## Pasal 14

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf a, mempunyai tugas:
- a. Membantu Sekretaris dalam bidang tugasnya;
- b. Menyelenggarakan tata usaha Keuangan, menyusun program kegiatan Dinas, verifikasi pembukuan keuangan, akuntansi, serta pertanggung jawabannya termasuk gaji pegawai;
- c. Memberikan saran dan pertimbangan sesuai dengan tugasnya kepada Sekretaris;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi meliputi:
- a. Penyusunan programdan rencana kegiatanSub BagianKeuangan;
- b. Penyusunan dan Penganalisaan rumusan penyelenggaraan program dan anggaran Dinas PPKA;
- c. Penyusunan bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan Dinas PPKA;
- d. Penyusunan anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung Dinas PPKA;
- e. Pengolahan data keuangan di iingkungan Dinas PPKA;
- f. Penyiapan pengembangan sistem dan prosedur akuntansi; dan
- g. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas, terdiri dari:
- a. Tugas manajerial meliputi:
16. 1Memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Sub Bagian Keuangan;
2. Menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan dari Sekretaris;
3. Melaksanakan koordinasi teknis dengan pejabat dan/atau unit kerja lainnya berkaitan dengan rencana pelaksanaan kegiatan;
4. Memberikan arahan dan memeriksa hasil kerja kepada bawahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
5. Menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan kebijakan dan program kerja Sekretariat;
6. Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternate pemecahan masalah;
7. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
8. Melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
9. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan wewenang lingkup tugasnya.

n

(^•-

- b.
- Tugas teknis meliputi:
1. Menghimpun dan mengolah data keuangan unit kerja di iingkungan Dinas PPKA;
2. Menyiapkan dan menyusun bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan Dinas PPKA;
3. Menyiapkan dan menyusun anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung Dinas PPKA;
4. Menyiapkan, menyusun RKA Dinas PPKA;
5. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas PPK-SKPD yang meliputi:
- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran;
- b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan Tunjangan PNS serta Penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- c. Melakukan verifikasi SPP;
- d. Menyiapkan SPM;
- e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- f. Melaksanakan akuntansi Dinas PPKA; dan
- g. Menyiapkan laporan keuangan Dinas PPKA;
6. Menyiapkan bahan dan data untuk evaluasi dan monitoring penatausahaan perencanaan dan keuangan.

## Pasal 15

- (1) Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
- a. Membantu Sekretaris dalam bidang tugasnya;
- b. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian Dinas;
- c. Merancang dan merumuskan naskah peraturan perundang-undangan;
- d. Memberikan saran dan pertimbangan sesuai dengan tugasnya kepada Sekretaris;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian mempunyai fungsi meliputi:
- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian;
- b. Melakukan koordinasi dengan Bidang teknis dalam menyusun ketentuan dan perundang-undangan dalam lingkup pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset untuk internal Dinas PPKAmaupun Daerah;
- c. Pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai Dinas PPKA;
- d. Menyelenggarakan administrasi kenaikan pangkat, pemindahan, pemberheritian, gaji berkala, kartu pegawai, askes, taspen, Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan evaluasi kehadiran dan administrasi kinerja dalam pemberian tunjangan; dan
- f. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris.

r^

f^

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas terdiri dari:
- a. Tugas manajerial meliputi:
1. Memimpin, rnengatur dan mengendalikan tugas Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian;
2. Menyiapkan bahan, konsep naskah dinas terkait hukum dan kepegawaian Dinas PPKA sesuai dengan arahan dari Sekretaris;
3. Melaksanakan koordinasi teknis dengan pejabat dan/atau unit kerja lainnya berkaitan dengan rencana pelaksanaan kegiatan;
4. Memberikan arahan dan memeriksa hasil kerja kepada bawahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
5. Menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Kepegawaian berdasarkan kebijakan dan program kerja.Sekretariat;
6. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas rutin yang menjadi tanggungjawabnya;
7. Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternate pemecahan masalah;
8. Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
9. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan wewenang lingkup tugasnya.

## b. Tugas teknis meliputi:

1. Menyiapkan Ranperda, Ranperbup dan Surat Keputusan Bupati dalam lingkup kewenangan Dinas PPKA;
2. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan Bagian Hukum dan HAM dalam proses verifikasi dan penetapan produk hukum;
3. .Menyiapkan Surat Keputusan Bupati atas usulan Bendahara dari tiap SKPD;
4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan usulan Bendahara;
5. Membuat produk Hukum internal Dinas PPKA;
6. Menyiapkan data pejabat yang wajib menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara di lingkungan Dinas PPKA;
7. Menyiapkan bahan penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan Struktural;
8. Mengusulkan penerima penghargaan, cuti, sumpah/janji, pengembangan dan kesejahteraan PNS;
9. Melaksanakan evaluasi kehadiran dan administrasi kinerja dalam pemberian tunjangan;
10. 10.MembuatDaftarNominatif dan DaftarUrut Kepangkatan;
11. Menyiapkan dan menyusun berkas kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, pengembangan dan pendidikan pelatihan pegawai, penerapan disiplin pegawaiserta kesejahteraan pegawai;
12. 12.Memfasilitasi pemberian bahan pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Dinas PPKA;
13. 13.Membuatsurat rekomendasi pegawai yang mutasi/pindah;
14. Membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
15. 15.Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

C^

^

## Pasal 16

- 0) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan, mempunyai tugas:
- a. Membantu Sekretaris dalam bidang tugasnya;
- b. Menerima dan mencatat surat-surat dan naskah dinas lainnya;
- c. Melaksanakan pengetikan dan meneruskan penyampaian naskah dinas lainnya;
- d. Melakukan tata usaha kearsipan;
- e. Menyelenggarakan urusan hubungan masyarakat, protokol dan urusan dalam kedinasan;
- f. Mengatur penggunaan, pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga dinas;
- g. Melakukan pengadaan peralatan dan kelengkapan kebutuhan dinas dan inventarisasi barang;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan berkaitan dengan bidang tugasnya kepada Sekretaris;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- b. Penyiapan data bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas PPKA;
- c. Pelaksanaan pelayanan tata usaha;
- d. Penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan Dinas PPKA;
- e. Pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris Dinas PPKA;
- f. Penyelenggaraan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan, dan kenyamanan ruangan perkantoran Dinas PPKA;
- g. Penyusunan data bahan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan program dan kegiatan Dinas ; dan
- h. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai rincian tugas, terdiri dari:
- a. Tugas managerial meliputi:
1. Memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
2. Menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan dari Sekretaris;
3. Melaksanakan koordinasi teknis dengan Pejabat dan/atau unit kerja lainnya berkaitan dengan rencana pelaksanaan kegiatan;
4. Memberikan arahan dan memeriksa hasil kerja kepada bawahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
5. Menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Umumdan Perlengkapan; .
6. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas rutin yang menjadi tanggungjawabnya;
7. Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;

^

C^

8. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
9. Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris; dan
10. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretarissesuai dengan wewenang lingkup tugasnya.
- b. Tugas teknis meliputi:
1. Menghimpun, mengolah dan menyiapkan bahan program kerja dan rencana kegiatan Dinas PPKA berdasarkan data bahan dari unit kerja yang ada di lingkungan Dinas PPKA;
2. Melaksanakan inventarisasi, tabulasi dan statistik program kerja dan kegiatan serta hasil evaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan Dinas PPKA;
3. Menghimpun danmenyiapkan bahan laporan kinerja Dinas PPKA;
4. Menghimpun dan menyiapkan rancangan Prosedur Tetap/Standard Operating Procedure dari Bidang/unit kerja terkait di lingkungan Dinas PPKA;
5. Melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pengadministrasian naskah dinas serta perlengkapan kepada unit kerja yang membutuhkan sesuai dengan rencana pengadaan yang telah ditetapkan;
6. Melaksanakan pengolahan dan penataan arsip naskah dinas serta administrasi perjalanan dinas;
7. Melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan pedoman tata naskah dinas Pemerintah Daerah;
8. Melaksanakan pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan Dinas PPKA;
9. Menyiapkan perlengkapan kebutuhan rapat yang dilaksanakan oleh Dinas PPKA;
10. Mendistribusikan dan menyampaikan informasi, instruksi dan/atau suratsurat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada bidang-bidang; dan
11. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

## Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

## Bagian Ketiga

## BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK

## Pasal 18

Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak mempunyai tugas melakukan pendataan, pendaftaran dan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan penetapan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

r

r

- b. Melaksanakan pemantauan atas seluruh kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah;
- c. Melakukan pendataan, penilaian dan penetapan PBB P2 bekerjasama dengan instansi terkait;
- d. Melakukan pengolahan data dan informasi BPHTB dan PBB P2;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkaitan dengan Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak;
- f. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaantugas dan fungsi;
- g. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya;
- h. Merumuskan dan menetapkan rencana teknis, petunjuk teknis dan rencana kerja di Bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah sebagai sumber PAD;
- i. Merumuskan bersama program kerja dan rencana kegiatan bidang, berdasarkan visi misi Dinas PPKA;
- j. Melaksanakan pendataan, penilaian dan penetapan PBB P2;
- k. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di Bidang Pajak dan Retribusi Daerah dengan Instansi terkait dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah;
- I. Melaksanakan pendataan dan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- m. Melaksanakan verifikasi pendataan di bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah;
- n. Mengelola dan merumuskan data dan informasi BPHTB dan PBB P2;
- o. Melaksanakan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- p. Mewmuskan kebijakan Perpajakan dan Retribusi Daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan serta akuntabilitas dengan melibatkan peran Stakeholder;
- q. Memantau dan mengendalikan seluruh kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan daerah;
- r. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak;
- s. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

## Pasal 20

Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 21

Bidang Pendataan dan Penetapan membawahkan:

- a. Seksi Pendataan Pajak;
- b. Seksi Penetapan Pajak.

## Pasal 22

- (1) Seksi Pendataan Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf a mempunyai tugas:
- a. Membantu Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan dalam bidang tugasnya;

C^- r-

- b. Melaksanakan kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah;
- c. memberikan saran dan pertimbangan sesuai dengan bidang tugasnya kepada Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendataan mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi Pendataan Pajak;
- b. Penyusunan dan Perumusan pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. Penyiapan program pendaftaran Objek Pajak dan Retribusi Daerah;
- e. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pendataan Pajak.
- d. Penyiapan dan Pemutahiran pendataan dan penilaian objek pajak dan subjek PBB P2;
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Pendataan Pajak mempunyai rincian tugas, terdiri dari:
- a. Tugas Manajerial meliputi:
2. Menyiapkan bahan, konsep naskah dinas terkait pendataan dan pendaftaran sesuai arahan dari Kepala Bidang;
1. Memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas seksi pendataan pajak;
3. Memberikan arahan kepada bawahan dan memeriksa hasil kerja bawahan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. Tugas Teknis meliputi:
2. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah;
1. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
3. Melakukan sinkronisasi pendataan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PBB P2 kepada Instansi dan atau unit kerja terkait;
4. Melakukan verifikasi data Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah;
5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan Notaris mengenai pendataan BPHTB;
21. 6 Melakukan monitoring terhadap administrasi pendataan;
7. Melakukan penyerahan data Wajib Pajak dan Retribusi yang telah diverifikasi kepada seksi penetapan pajak untuk proses selanjutnya;
23. 8 Membuat laporan kegiatan pendataan mengenai data BPHTB;
9. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## Pasal 23

- (1) Seksi Penetapan Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf bmempunyai tugas:
- a. Membantu Kepala Bidang dalam bidang tugasnya;
3. b Melaksanakan penetapan Pajak dan Retribusi daerah;
4. d Melakukan tata usaha, jumlah ketetapan PBB P2 yang penag.hannya dilimpahkan kepada Daerah berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Daftar Himpunan Ketetapan PBB P2;
- c. Melaksanakan perhitungan dan penetapan jumlah Pajak dan Retnbusi Daerah yang terhutang;

r

r

(3)

- eussssar*"",apan9an,ert,adap subjek ** «**
- f. Memfasilitasi klarifikasi hasil pendataan PBB P2'
- 9' Susl! SUr8t Perin9atan "^ dJS3mpaikan kePada W*ijb Pajak dan Wajib
- h. Membuat Surat Teguran bagi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yana tidak I ZllT^T ^ kUran9 memb^r Pajak dan Retries D^h
- i. Membenkan saran dan pertimbangan sesuai dengan bidang tugasnya kepada Kepala Bidang Pendataan dan Penagihan«*»«nj» kepada
- t M^U3tS,KP?KB'SKPDKBT'SKPDLB''SKRDK*SKRDKBT.SKRDLB J-
- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan seksi penetapan pajak-
- k Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ?£ oT&amp;tol Penetapan mempunyai fungsi: y K''
- b. Penyusunan dan perumusan penetapan wajib pajak dan wajib retribusi-
- c. Penyiapan program penetapan SPPT PBB P2-
- d. Pelaksanaan koordinasi dan konfirmasi dengan instansi/unit kerja terkait
- e. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Penetapan Pajak-
- . Pelaksanaan tugas pengawasan penetapan Pajak Daerah dan BPHTB

dTlT(TT?9Tkan tU93S dan fUn9Si seba9*™na

dimaksud pada ayat (1)

- a. Tugas Manajerial meliputi:

dan ayat (2 ,Seks, Penetapan Pajak mempunyai rincian tugas, terdin darr

1. Memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Seksi Penetapan Pajak-
2. alZnH^a" bahfn'Qk°n8ep naskah djnas terkajt P^etapan dan sesuai arahan dan Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak-

## b. TugasTeknis meliputi:

3. Memberikan arahan kepada bawahan dan memeriksa hasil'kerja bawahan sesuai ketentuan perundang-undangan;
1. Melaksanakan perhitungan dan penetapan jumlah Pajak dan Retribusi Daerah yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas yaT^rkuWaJib Paj3k d8n Wajib RetnbUSi °aerah Sesuai ketentuan
2. Melakukan penatausahaan jumlah ketetapan PBB P2 yang penagihannya dtopahkan kepada daerah berdasarkan Surat Pemberitahuan Terhutang dan Daftar Himpunan Ketetapan PBB P2-
3. Melakukan konfirmasi data dengan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah dalam hat penetapan SKPD dan SKRD;
4. Membuat penetapan SKPD dan SKRD;
5. Melakukan verifikasi SKPD dan SKRD;
7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap administrasi' penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; w-nrajan
6. Melakukan koordinasi dengan Bendahara Penerima untuk pembuatan bukti setoran Pajak Daerah dan bukti setoran Retribusi Daerah-
8. Menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB dari Wajib Paiak untuk penyetoran kepada Bendahara Penerimaan-'
9. Melakukan koordinasi dengan Bidang Penagihan terkait Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam proses penyelesaiannya;

/•^

C^'

- 10.Membuat laporan kegiatan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta BPHTB.

## Bagian Keempat

## BIDANG PENAGIHAN DAN PENYELESAIAN TUNGGAKAN

## Pasal 24

Bidang Penagihan dan Penyelesaian Tunggakan mempunyai tugas melakukan penagihan dan penyelesaian tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah.

## Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Bidang Penagihan dan Penyelesaian Tunggakan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan penagihan Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian barang keluar dan masuk melalui pelabuhan yang ada dl Daerah;
- c. Melaksanakan kerjasama dengan unit kerja lain dalam melaksanakan penertiban di bidang Pajak dan Retribusi Daerah;
- d. Mempersiapkan barang quasi dan barang masuk keluar dan melakukan tata usaha penerimaan dan pengeluaran barang;
- e. Melaksanakan validasi barang quasi dari SKPD pengeiola PAD;
- f. Membuat STPD dan STRD bila terjadi keteriambatan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan PPAT dan Notaris terkait BPHTB;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/unit kerja pengeiola sarang burung wallet terkait dengan pemungutan pajak sarang burung wallet;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan PT. PLN Persero terkait dengan pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan sesuai dengan bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- k. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## Pasal26

Bidang Penagihan dan Penyelesaian Tunggakan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 27

Bidang Penagihan dan Penyelesaian Tunggakan membawahkan:

- a. Seksi Penagihan Pajak;
- b. Seksi Penyelesaian Tunggakan.

## Pasal 28

- (1) Seksi Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf a mempunyai tugas:

-^

'

^

- a. Melakukan pembinaan teknis operasional kepada unit kerja di Daerah