PERATURAN WALIKOTA BI Nomor 36 Tahun 2015 tentang PEDOMAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI (berlaku 30 Desember 2015)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja, kemampuan dan kapasitas penyelenggara pemerintahan perlu didukung dengan pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a harus di lakukan dengan pengelolaan administrasi keuangan yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan, tertib, efesien, efektif, patut dan wajar serta rasional sesuai dengan kebutuhan nyata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Jambi tentang Pedoman dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
SALINAN
5. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat /Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 455);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2014 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2015 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2015 Nomor 5);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PEDOMAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Walikota/ Wakil Walikota adalah Walikota/ Wakil Walikota Jambi.
4. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Jambi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Jambi.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Jambi.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pejabat yang berwenang adalah atasan langsung dan /atau Pengguna Anggaran Pemerintah Kota Jambi.
10. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama dengan jarak sekurangkurangnya 5 ( lima ) kilometer dari batas Kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
11. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan keluar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
12. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi adalah perjalanan dinas ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.
13. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas ke Ibu Kota Provinsi, Ibu Kota Kecamatan, Kelurahan, SKPD dan Instansi terkait dalam Kota Jambi.
14. Biaya riil ( at cost ) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
15. Daftar pengeluaran riil adalah bukti pertanggungjawaban pelaksana perjalanan dinas untuk pengeluaran yang tidak dapat melampirkan bukti pembayaran dari pihak penyedia jasa
16. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil ( at cost ) ## BAB II
TUJUAN DAN KEGIATANPERJALANAN DINAS
Bagian Kesatu
Tujuan dan Ruang LingkupPerjalanan dinas
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Tujuan perjalanan dinas adalah untuk melaksanakan kegiatan yang hanya dilakukan dan sangat diperlukan bagi kepentingan maupun kebutuhan daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Ruang lingkup perjalanan dinas terdiri dari:
- a. perjalanan dinas dalam negeri; dan
- b. perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. perjalanan dinas luar daerah; dan
- b. perjalanan dinas dalam daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Dilingkungan Pemerintah Daerah yang dapat melakukan perjalanan dinas adalah:
- a. Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD.
- c. Pejabat struktural dan pejabat fungsional dilingkungan Pemerintah Daerah;
- d. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. PNS, Anggota TNI dan/atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diperbantukan.
- f. Istri Walikota dan Wakil Walikota.
- g. Tenaga Kerja Kontrak Perorangan.
- h. Tenaga honorer.
Bagian Kedua
Kegiatan dan Jangka Waktu Perjalanan Dinas
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 meliputi:
- a. kegiatan rapat-rapat dan sidang;
- b. kegiatan membawa potensi dan mengembangkan kemampuan daerah;
- c. kegiatan meningkatkan kemampuan SDM;
- d. kegiatan kunjungan kerja;dan
- e. kegiatan koordinasi dan konsultasi.
- (2) Perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat-rapat dan sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri:
- a. Rapat koodinasi atau rapat kerja; dan
- b. Sidang paripurna, sidang konfrensi dan musyawarah kerja.
- (3) Perjalanan dinas dalam rangka kegiatan membawa potensi dan mengembangkan kemampuan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. pameran, promosi dan pengembangan daerah;
- b. pertandingan dan perlombaan yang membawa nama daerah.
- (4) Perjalanan dinas dalam rangka kegiatan meningkatkan kemampuan SDM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. pendidikan dan pelatihan teknis maupun fungsional;
- b. bimbingan teknis;
- c. training of trainer (TOT);
- d. studi pembelajaran;
- e. kursus pelatihan dan keterampilan;
- f. workshop, seminar, simposium, lokakarya;
- g. sosialisasi dan kegiatan yang sejenis;dan
- h. menempuh ujian dinas dan jabatan
- (5) Perjalanan dinas dalam rangka kegiatan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf dterdiri dari:
- a. menghadiri undangan kegiatan dari Pemerintah daerah;
- b. menghadiri perjanjian kerjasama, nota kesepakatan dengan pihak lain di luar daerah;
- c. kunjungan persahabatan dan kebudayaan ke daerah lain;
- d. kunjungan kerja dan studi lapangan ke daerah lain;dan
- a. audit atau pemeriksaan dan inspeksi ke Kecamatan, Kelurahan, SKPD, instansi di dalam dan luar Kota Jambi.
- (6) Perjalanan dinas dalam rangka kegiatan koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. koordinasi dan konsultasi kegiatan ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lain dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya; dan
- b. koordinasi dan konsultasi kegiatan ke Pemerintah Provinsi dan instansi terkait dalam Kota Jambi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan Jangka waktu sesuai dengan banyaknya hari yang digunakan
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Untuk perjalanan dinas dalam ruang lingkup luar daerah diberikan waktu atau masa dinas maksimal 7 (tujuh) hari
- b. Untuk perjalanan dinas dalam daerah diberikan waktu atau masa dinas minimal 6 ( enam ) jam/hari.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Khusus perjalanan dinas dalam rangka mengantar dan/atau menjemput jenazah meliputi :
- a. menjemput dan/atau mengantar ke kota tempat pemakaman jenazah Pejabat/PNS yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; dan/atau
- b. menjemput dan/atau mengantar ke tempat pemakaman jenazah Pejabat/PNS yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.
- (2) Biaya perjalanan dinas pemulangan jenazah diberikan kepada 5 (lima) orang pelaksana SPD, yaitu :
- a. 3 (tiga) orang Pejabat/Pegawai dari SKPD dimana jenazah dari Pejabat/PNS tersebut terakhir bertugas; dan
- b. 2 (dua) orang dari keluarga almarhum/almarhumah Pejabat/PNS akan dijemput dan/atau diantar jenazah.
BIAYA PERJALANAN DINAS
BAB III - BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 8
- (1) Komponen biaya perjalanan dinas meliputi :
- a. uang harian;
- b. biaya transportasi;
- c. biaya penginapan;
- d. uang representasi;
- e. sewa kendaraan;
- f. biaya pemetian;dan
- g. pengangkutan jenazah.
- (2) Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. uang makan sebesar 40%;
- b. uang transportasi lokal sebesar 10%; dan
- c. uang saku sebesar 50%.
- (3) Biayatransportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. biaya transportasi udara;
- b. biaya transportasi darat;
- c. biaya transportasi laut; dan
- d. biaya taxi dari bandara ke tempat tujuan (pulang-pergi).
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. hotel; atau
- b. tempat penginapan lainnya.
- (5) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta pejabat eselon II selama melakukan perjalanan dinas.
BAB III - BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 9
Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf e diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 10 (sepuluh) orang;
- b. perjalanan dinas yang dilaksanakan menggunakan kendaraan sewa; dan
- c. perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Walikota,Wakil Walikota dan Ketua DPRD.
BAB III - BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 10
Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan
BAB III - BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 11
- (1) Biaya perjalanan dinas untuk keperluan pengangkutan jenazah sebagaimana dimaksud Pasal 7 terdiri dari:
- a. biaya pemetian;dan
- b. biaya transportasi.
- (2) Biaya pemetian jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum dan biaya transportasi pengangkutan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
BAB III - BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 12
Penetapan perhitungan besarnya jumlah lumpsum uang harian oleh pejabat berwenang kepada yang diperintahkan dan ditugaskan melakukan perjalanan dinas diberikan
BAB III - BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 13
Penetapan perhitungan besarnya jumlah lumpsum uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dalam rangka mengikuti kegiatan yang diselenggarakan diluar daerah oleh penyelenggara yang menyediakan akomodasi dan konsumsi, dibayarkan sebesar 60 % (enam puluh persen) dari besarnya jumlah lumpsum uang harian.
BAB III - BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 14
Dalam hal yang melaksanakan perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar tarif hotel di kota tempat tujuan; dan
- b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
BAB III - BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 15
- (1) Biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan uang harian yang dibayarkan secara lumpsum.
- (2) Khusus Istri Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f dapat melaksanakan perjalanan dinas dengan ketentuan yang sifatnya penting sesuai dengan undangan.
- (3) Istri Walikota dan Wakil Walikota, dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, diberikan uang harian dan biaya transportasi.
- (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diberikan setara dengan pejabat Eselon II.
- (5) Dalam hal undangan langsung ditujukan kepada Istri Walikota dan Wakil Walikota dapat diberikan biaya perjalanan dinas berupa biaya penginapan setara dengan pejabat Eselon II.
BAB III - BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 16
Biaya perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dibayarkan
BAB III - BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 17
Dalam hal perjalanan dinas menggunakan kapal laut atau sungai untuk waktu sekurang-kurangnya 24 jam (dua puluh empat) jam, maka uang harian selama waktu transportasi tersebut diberikan tanpa biaya menginap.
BAB III - BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 18
Jika kemudian ternyata bahwa jumlah hari yang sebenarnya digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas melebihi dari yang ditetapkan dalam SPD semula diluar kesalahan/kemampuan pegawai yang bersangkutan, menurut pertimbangan pejabat yang berwenang dapat diberikan tambahan uang harian untuk jumlah hari yang berlebih.
BAB III - BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 19
Setiap orang yang melaksanakan perjalanan dinas dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap untuk perjalanan dinas yang dilakukan waktu bersamaan.
TATACARA MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS
Bagian Pertama Persetujuan Perjalanan Dinas
BAB IV - TATACARA MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS
Pasal 20
Persetujuan perjalanan dinas untuk Walikota dan Ketua DPRD diberikan oleh yang bersangkutan atas nama atasan langsung sebagai pejabat tertinggi pada tempat kedudukannya.
BAB IV - TATACARA MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS
Pasal 21
- (1) Wakil Walikota untuk melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan / perintah dari Walikota.
- (2) Apabila Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, maka persetujuan / perintah diberikan oleh yang bersangkutan atas nama Walikota.
BAB IV - TATACARA MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS
Pasal 22
- (1) Wakil Ketua dan Anggota DPRD untuk melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah dari Ketua DPRD.
- (2) Apabila Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, maka persetujuan/perintah diberikan oleh Wakil Ketua yang ditunjuk.
BAB IV - TATACARA MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS
Pasal 23
- (1) Sekretaris Daerah untuk melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan / perintah dari Walikota.
- (2) Apabila Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, maka persetujuan / perintah diberikan oleh Wakil Walikota.
BAB IV - TATACARA MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS
Pasal 24
- (1) Pejabat Eselon II dan/atau Kepala SKPD untuk melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah Walikota.
- (2) Apabila Walikota berhalangan maka persetujuan/perintah diberikan oleh Wakil Walikota.
- (3) Apabila Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, maka persetujuan/perintah diberikan oleh Sekretaris Daerah.
BAB IV - TATACARA MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS
Pasal 25
- (6) Pejabat eselon III, eselon IV, pejabat fungsional, staf pelaksana, pegawai honorer dan tenaga kerja kontrak perorangan untuk melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah dari Kepala SKPD.
- (7) Apabila Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, maka persetujuan/perintah diberikan oleh pejabat yang mewakili.
BAB IV - TATACARA MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS
Pasal 26
- (1) Isteri Walikota dan Wakil Walikota untuk melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah dari Walikota.
- (2) Apabila Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, maka persetujuan/perintah diberikan oleh Wakil Walikota.
Bagian Kedua
Penerbitan dan Penandatanganan Surat Tugas dan SPD
BAB IV - TATACARA MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS
Pasal 27
- (1) Penerbitan Surat Tugas dan SPD dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah untuk melaksanakan perjalanan dinas dari pejabat yang berwenang.
- (2) Penerbitan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap satu Surat Tugas dapat diberikan kepada seseorang atau beberapa orang yang melaksanakan perjalanan dinas dengan tujuan dan waktu pelaksanaan yang sama.
- (3) Penerbitan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap orang yang melaksanakan perjalanan dinas.
- (4) Surat Tugas dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, diregistrasi oleh PPTK berupa pencatatan nomor dan tanggal serta dibubuhi stempel resmi.
BAB IV - TATACARA MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS
Pasal 28
Penandatangan Surat Tugas dan SPD untuk walikota dan ketua DPRD dilakukan oleh yang bersangkutan atas nama atasan langsung sebagai pejabat tertinggi pada tempat kedudukannya.
BAB IV - TATACARA MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS
Pasal 29
- (1) Penandatangan Surat Tugas dan SPD untuk Wakil Walikota dilakukan oleh Walikota.
- (2) Apabila Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, maka Penandatanganan Surat Tugas dan SPD dilakukan oleh Wakil Walikota atas nama Walikota.
BAB IV - TATACARA MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS
Pasal 30
- (1) Penandatangan Surat Tugas untuk Wakil Ketua dan anggota DPRD dilakukan oleh ketua DPRD dan SPD ditanda tangani oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Apabila Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, maka Penandatangan Surat Tugas dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD yang di tunjuk, sedangkan untuk SPD apabila Sekretaris DPRD berhalangan, dilakukan oleh pejabat yang mewakili.
BAB IV - TATACARA MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS
Pasal 31
- (1) Penandatanganan Surat Tugas dan SPD Sekretaris Daerah dilakukan oleh Walikota dan Penandatangan Surat apabila Walikota berhalangan ditandatangani oleh Wakil Walikota.
- (2) Tugas dan SPD untuk
- (3) Apabila Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, maka Penandatanganan Pejabat Eselon II dan/atau Kepala SKPD dilakukan oleh Sekretaris Daerah.Surat Tugas dan SPD dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk mewakili Sekretaris Daerah.
BAB IV - TATACARA MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS
Pasal 32
- (1) Penandatangan Surat Tugas dan SPD untuk pejabat eselon III, eselon IV, pejabat fungsional, staf pelaksana, pegawai honorer dan tenaga kerja kontrak perorangan dilakukan oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (2) Apabila kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, maka dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk mewakili kepala SKPD.
BAB IV - TATACARA MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS
Pasal 33
- (1) Penandatangan Surat Tugas dan SPD untuk Isteri Walikota dan Wakil Walikota dilakukan oleh Walikota.
- (2) Apabila Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, maka Penandatangan Surat Tugas dan SPD dilakukan oleh Wakil Walikota.
BAB IV - TATACARA MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS
Pasal 34
- (1) Perjalanan dinas dilaksanakan sesuai dengan tanggal dan tujuan yang disebutkan di dalam Surat Tugas dan SPD.
- (2) Perubahan tanggal dan/atau tujuan perjalanan dinas dapat dilakukan dengan alasan yang rasional, urgen dan/atau mendesak, serta disetujui oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pelaksana perjalanan dinas melaksanakan segala urusan yang dibutuhkan sesuai dengan maksud perjalanan dinas dan tugas yang disebutkan di dalam Surat Tugas dan SPD.
BAB IV - TATACARA MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS
Pasal 35
- (1) Dalam hal terjadi kekeliruan penulisan pada Surat Tugas dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perbaikan dan dibubuhi paraf oleh Pengguna Anggaran (PA) dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- (2) Format surat tugas, SPD, rincian biaya perjalanan dinas, surat penyataan pembatalan tugas perjalanan dinas, daftar pengeluaran riil, satuan harga biaya perjalanan dinas luar daerah dan satuan harga biaya perjalanan dinas dalam daerah tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Pembayaran Perjalanan Dinas

## Pasal 36

- (1) Perhitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dilakukan oleh Bendahara berdasarkan bukti pertanggungjawaban, dicatat dalam rincian biaya perjalanan dinas, disetujui oleh Pengguna Anggaran (PA) dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan melingkari total jumlah yang dibayar dan membubuhkan paraf dan tanggal persetujuan, dan ditandatangani oleh bendahara dan pelaksana perjalanan dinas.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui meknisme uang persediaan / tambahan uang persediaan.
- (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui meknisme uang persediaan/ tambahan uang persediaan dilakukan dengan memberikan uang muka kepada pelaksana SPD oleh bendahara pengeluaran.
- (4) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) berdasarkan persetujuan uang muka dari Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. Surat tugas;
- b. foto copy SPD;
- c. kuitansi tanda terima uang muka; dan
- d. rincian perkiraan biaya perjalanan dinas.
- (5) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan oleh Bendahara sebelum pelaksanaan perjalanan dinas setinggi-tingginya sebesar hasil perhitungan berdasarkan standar harga satuan, dan diperhitungkan kembali kelebihan atau kekurangannya berdasarkan biaya riil setelah bukti pertanggungjawaban diterima dari pelaksana perjalanan dinas.
- (6) Pembayaran kekurangan atau pengembalian kelebihan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah bukti pertanggungjawaban diverifikasi dan disahkan oleh PPK SKPD dan disetujui oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- (7) Dalam hal kegiatan perjalanan dinas yang dilaksanakan menggunakan jasa event organizer mengikuti ketentuan satuan biaya perjalanan dinas.

## Bagian Keempat Perubahan Waktu Perjalanan Dinas Pasal 37

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas/SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana SPD dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada pejabat berwenang untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:
- a. Surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/Kepala Bandara/Perusahaan jasa transportsai lainya; dan/atau
- b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat berwenang membebankan biaya tambahan uang harian, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kotapada DIPA satuan kerja berkenaan.
- (4) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e sampai dengan huruf k.
- (5) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, pelaksana SPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota yang telah diterimanya kepada pejabat berwenang.
- (6) Ketentuan pengembalian kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku untuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

## Bagian Kelima Pembatalan Perjalanan dinas Pasal 38

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan terhadap pelaksanaan perjalanaan dinas, biaya yang telah dikeluarkan akibat pembatalan dibebankan pada anggaran SKPD masing-masing.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan lain yang sangat mendesak/penting atau tidak dapat ditunda.
- (3) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. surat pernyataan pembatalan dari atasan yang melakukan perjalanan dinas;
- b. surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;dan
- c. tanda bukti biaya transport, hotel dan lainnya yang sah.

## Bagian Keenam

## Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas

## Pasal 39

- (1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran melalui Bendahara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pembayaran biaya perjalan dinas kepada pelaksana SPD paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum perjalanan dinas di laksanakan.
- (3) Pembayaran biaya perjalan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.
- (4) Pertanggungjawaban perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen asli sebagai bukti berupa:
- a. Surat Tugas;
- b. SPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba, tanggal kembali dan tandatangan pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk serta stempel resmi;
- c. Tiket Pesawat, Boarding pass, airport tax dan bukti pembayaran transportasi lainnya;
- d. Bukti pembayaran hotel;
- e. Daftar pengeluaran riil; dan
- f. Laporan Hasil Perjalanan Dinas.
- (5) Daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat( 4) huruf e, hanya digunakan oleh pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan alat transportasi angkutan darat.
- (6) Bendahara memeriksa kelengkapan, kebenaran dan keabsahan pertanggungjawaban perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memperhitungkan kelebihan atau kekurangan pembayaran biaya perjalanan dinas untuk diverifikasi oleh PPK SKPD sebelum dibebankan sebagai belanja perjalanan dinas SKPD.

## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 40

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka, Peraturan Walikota Jambi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Standarisasi Biaya Perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 41

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal, 30 Desember 2015

## WALIKOTA JAMBI,


## SYARIF FASHA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI


EDRIANSYAH, SH., MM

Pembina

NIP.19720614 199803 1 005

Diundangkan di Jambi Pada tanggal, 31 Desember 2015

## SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,


## DARU PRATOMO

Lampiran: Peraturan Walikota Jambi

Nomor

:

36 Tahun 2015

Tanggal

:

30 Desember 2015

Tentang

:

Pedoman dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

## A. FORMAT SURAT TUGAS

## KOP DINAS

## SURAT TUGAS

Nomor .../ST/.../...

## WALIKOTA JAMBI / KEPALA SKPD

Dasar

- 1.

...

2.

...

## MEMERINTAHKAN :

Kepada

- 1. Nama

:

...

Pangkat/Gol.

:

...

NIP.

:

...

Jabatan

:

...

2. Nama : Pangkat/Gol. : NIP. : Jabatan :

...

...

...

...

Untuk

- 1. Melaksanakan tugas melakukan perjalanan dinas dalam negeri dalam rangka :

...

2. Tugas tersebut dilaksanakan dari tanggal ...s/d ...

3. melaporkan diri kepada pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut dan kepada pihak yang terkait dalam pelaksanaan tugas ini diharapkan bantuannya.

4. Melaksanakan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pejabat yang berwenang.

Demikian untuk diketahui dan diberikan kepada Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud diatas untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di ...

pada tanggal ...

Pejabat yang berwenang

## B. FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS

## SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

| 1 | Pejabat berwenang yang memberi perintah | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2 | a. Nama b. NIP Pegawai Yang diperintahkan | |
| 3 | a.Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c.Tingkat Biaya Perjalanan dinas | a. b. c. |
| 4 | Maksud Perjalanan dinas | |
| 5 | Alat Angkutan Yang Dipergunakan | |
| 6 | a.Tempat Berangkat b.Tempat Tujuan | a. b. |
| 7 | a.Lamanya Perjalanan dinas b.Tanggal Berangkat c.Tanggal Harus Kembali/Tiba di Tempat Baru *) | a. b. c. |
| 8 | Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran | a. b. |
| 9 | Keterangan lain-lain | Lihat sebelah |

Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di, Jambi

Pada tanggal...

Pejabat yang berwenang

(...)

NIP

## Pemerintah Kota Jambi (Lembar kedua SPD)

Lembar Ke :

Kode No

:

| | | I. | Berangkat Dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Pejabat yang berwenang (...) NIP |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. | Tiba di Pada Tanggal Kepala | : : : Berangkat (Tempat Ke Pada Kepala | Dari : Kedudukan) : Tanggal : |
| | (...) NIP | (...) NIP | (...) NIP |
| III. | Tiba di Pada Tanggal Kepala | : : : Berangkat (Tempat Ke Pada Tanggal Kepala | Dari : Kedudukan) : : |
| | (...) NIP | (...) NIP | (...) NIP Berangkat : |
| IV. | Tiba di Pada Tanggal Kepala | : : : (Tempat Ke Pada | Dari Kedudukan) : Tanggal : |
| | (...) NIP | (...) NIP | (...) NIP |
| V. | Tiba di Pada Tanggal Kepala | : : : Berangkat (Tempat Ke Pada Tanggal | Dari : Kedudukan) : : |
| | (...) NIP | (...) NIP | (...) NIP |
| VI. | Tiba di : (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : Pengguna Anggran | Tiba di : (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : Pengguna Anggran | Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semat- mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Pengguna Anggaran |
| | (...) NIP | (...) NIP | (...) NIP |
| VII. | Catatan Lain-Lain | Catatan Lain-Lain | Catatan Lain-Lain |
| VIII. | PERHATIAN : PA yang menerbitkan SPD, pegawai yamg melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab | PERHATIAN : PA yang menerbitkan SPD, pegawai yamg melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab | PERHATIAN : PA yang menerbitkan SPD, pegawai yamg melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab |

## C. FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

## RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor

:

Tanggal

:

No PERINCIAN BIAYA

JUMLAH

KETERANGAN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Terbilang

Jambi,

Telah dibayar sejumlah

Telah menerima jumlah uang sebesar Rp...

Rp...

Bendahara Pengeluaran

Yang Menerima


(...)

NIP

NIP

## PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah Yang telah dibayar semula Sisa kurang/lebih



: Rp...

Pengguna Anggran

(...)

NIP

## D. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN

## SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS

NOMOR....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

:

(1)

NIP

:

(2)

Jabatan

:

(3)

Unit Organisasi

:

(4)

Kementerian/Lembaga :

(5)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabtan atas nama:

Nama

:

(6)

NIP

:

(7)

Jabatan

:

(8)

Unit Organisasi

:

(9)

Kementerian/Lembaga :

(10)

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda

yaitu.....(11)...

...

Sehubung dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Mengetahui/Menyetujui:

Tanggal,....

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

Yang Membuat Pernyataan

....

...


NIP....

## E. FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL

## DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

:

(1)

NIP

:

(2)

Jabatan

:

(3)

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: ________________tanggal....., dengan ini

kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transpor pegawai dan/ atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

No

Uraian

Jumlah

Jumlah

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami besedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui:

tanggal,...

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

Pelaksana SPD,

....

....


NIP.....

## F. SATUAN BIAYA TERTINGGI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

## 1. UANG HARIAN

(Dalam Rupiah)

| No | Uraian | Satuan | Uang Harian |
|------|-----------------------------------------|----------|---------------|
| 1 | Walikota, Wakil Walikota dan Ketua DPRD | OH | 1.250.000,- |
| 2 | Wakil Ketua DPRD dan Sekda | OH | 1.150.000,- |
| 3 | Eselon II dan Anggota DPRD | OH | 1.100.000,- |
| 4 | Eselon III | OH | 750.000,- |
| 5 | Eselon IV/Staf Gol. IV | OH | 650.000,- |
| 6 | Staf gol.III | OH | 550.000,- |
| 7 | Gol. II, I | OH | 500.000,- |
| 8 | Pegawai Honorer dan TKKP | 0H | 400.000,- |

## 2. UANG PENGINAPAN / HOTEL

## ( Dalam Rupiah )

| No | Uraian | Satuan | Uang Penginapan / Hotel Tertinggi |
|------|-----------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| 1 | Walikota, Wakil Walikota dan Ketua DPRD | OH | 5.000.000,- |
| 2 | Wakil Ketua DPRD dan Sekda | OH | 2.500.000,- |
| 3 | Eselon II dan Anggota DPRD | OH | 1.500.000,- |
| 4 | Eselon III | OH | 800.000,- |
| 5 | Eselon IV | OH | 600.000,- |
| 6 | Staf Gol. IV dan III | OH | 550.000,- |
| 7 | Gol. II, I | OH | 500.000,- |
| 8 | Pegawai Honorer dan TKKP | 0H | 500.000,- |

## 3. UANG REPRESENTASI

## (Dalam Rupiah)

| No | Uraian | Satuan | Uang Representasi |
|------|----------------------------------------|----------|---------------------|
| 1 | Walikota, Wakil Walikotadan Ketua DPRD | OH | 500.000,- |
| 2 | Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah | OH | 400.000,- |
| 3 | Eselon II dan Anggota DPRD | OH | 350.000,- |

## 4. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI UDARA TERMASUK AIRPORT TAX

(Dalam Rupiah)

| | | Biaya Transport dari Kota Jambi ke Tujuan (PP) | Biaya Transport dari Kota Jambi ke Tujuan (PP) |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No | Tujuan | Bisnis Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD,Wakil Ketua DPRD | Ekonomi Sekretaris Daerah,Anggota DPRD, Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Staf Pelaksana, Pegawai Honorer dan TKKP |
| 1. | Jambi-Jakarta | Sesuai dengan harga tiket | Sesuai dengan harga tiket |
| 2. | Jambi - Kota Dalam Pulau Sumatra | Sesuai dengan harga tiket | Sesuai dengan harga tiket |
| 3. | Jambi - Batam | Sesuai dengan harga tiket | Sesuai dengan harga tiket |
| 4. | Jakarta-Kota Dalam Pulau Jawa | Sesuai dengan harga tiket | Sesuai dengan harga tiket |
| 5. | Jakarta-Kota Luar Pulau Jawa | Sesuai dengan harga tiket | Sesuai dengan harga tiket |
| 6. | Batam - Kota Dalam Pulau Sumatera | Sesuai dengan harga tiket | Sesuai dengan harga tiket |
| 7. | Batam - Kota Luar Pulau Sumatera | Sesuai dengan harga tiket | Sesuai dengan harga tiket |
| 8. | Jambi-Kerinci Dan Jambi - Bungo | Sesuai dengan harga tiket | Sesuai dengan harga tiket |

## 5. BIAYA TAKSI

## (Dalam Rupiah)

| No | Uraian | Satuan | Biaya taxi |
|------|------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 1 | Biaya taxi luar kota dari bandara ke tempat tujuan untuk pelaksana SPD | PP | 350.000,- |

## G. SATUAN BIAYA TERTINGGI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

## 1. UANG HARIAN

(Dalam Rupiah)

| | | | Uang Harian | Uang Harian | Uang Harian | Uang Harian | Uang Harian | Uang Harian |
|----|------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| No | Uraian | Satuan | Walikota, Wakil WaliKota, Ketua DPRD | Wakil Ketua DPRD dan Sekda | Eselon II dan Anggota DPRD | Eselon III, Staf Gol. IV | Eselon IV dan Gol. III | Staf Gol. II, I dan Pegawai Honorer dan TKKP |
| 1 | Batanghari, Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur | OH | 400.000,- | 350.000,- | 300.000,- | 200.000,- | 150.000,- | 125.000,- |
| 2 | Tebo, Bungo, Sarolangun, Merangin dan Tanjung Jabung Barat | OH | 500.000,- | 450.000,- | 400.000,- | 300.000,- | 250.000,- | 200.000, - |
| 3 | Kerinci dan Kota Sungai Penuh | OH | 600.000,- | 550.000,- | 500.000,- | 400.000,- | 350.000,- | 250.000, - |

## 2. UANG PENGINAPAN / HOTEL

## ( Dalam Rupiah )

| No | Uraian | Satuan | Uang Penginapan / Hotel |
|------|-----------------------------------------|----------|---------------------------|
| 1 | Walikota, Wakil Walikota dan Ketua DPRD | OH | 750.000,- |
| 2 | Wakil Ketua DPRD dan Sekda | OH | 550.000,- |
| 3 | Eselon II dan Anggota DPRD | OH | 500.000,- |
| 4 | Eselon III | OH | 400.000,- |
| 5 | Eselon IV | OH | 350.000,- |
| 6 | Staf Gol. IV dan III | OH | 350.000,- |
| 7 | Gol. II, I, pegawai Honorer dan TKKP | OH | 300.000,- |

## 3. UANG REPRESENTASI

## (Dalam Rupiah)

| No | Uraian | Satuan | Uang Representasi |
|------|-----------------------------------------|----------|---------------------|
| 1 | Walikota, Wakil Walikota dan Ketua DPRD | OH | 250.000,- |
| 2 | Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah | OH | 200.000,- |
| 3 | Eselon II dan Anggota DPRD | OH | 150.000,- |

## 4. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

(Dalam Rupiah)

| No | Tujuan | Satuan | Uang Harian (untuk seluruh tingkatan) |
|------|-------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|
| 1 | Lingkup Pemerintah Kota Jambi dan Pemerintah Provinsi Jambi | OH | 75.000,- |

## Catatan :

-  Khusus untuk Inspektorat Kota Jambi dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah diberikan uang harian sebesar Rp 150.000,- ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
-  Bagi para SKPD dan lainnya dapat menggunakan uang harian perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 75.000,- ( untuk dilingkungan Pemerintah Kota Jambi dan Pemerintah Provinsi ) dengan ketentuan kegiatan perjalanan dinas dilakukan lebih lebih dari 6 ( enam ) jam dalam 1 (satu) hari.

## H. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI

## 1. TRANSPORTASI DARAT DALAM PROVINSI JAMBI

| | | Biaya Transport dari Kota Jambi ke Tujuan (PP) | Biaya Transport dari Kota Jambi ke Tujuan (PP) | Biaya Transport dari Kota Jambi ke Tujuan (PP) |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| No | Tujuan | VVIP/Eksekutif Walikota, WakilWalikota,Ketu a / Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah | VIP Anggota DPRD,Pejabat Struktural Eselon II | Bisnis Eselon III,IV,Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer dan TKKP |
| 1 | Kota Jambi-Ma. Bulian | Rp.180.000,- | Rp.150.000,- | Rp.100.000,- |
| 2 | Kota Jambi-Sengeti | Rp.170.000,- | Rp.140.000,- | Rp.90.000,- |
| 3 | Kota Jambi-Ma.Sabak | Rp.200.000,- | Rp.150.000,- | Rp.100.000,- |
| 4 | Kota Jambi- Kuala Tungkal | Rp.285.000,- | Rp.240.000,- | Rp.150.000,- |
| 5 | Kota Jambi-Ma. Tebo | Rp.350.000,- | Rp.300.000,- | Rp.250.000,- |
| 6 | Kota Jambi-Ma.Bungo | Rp.370.000,- | Rp.320.000,- | Rp.270.000,- |
| 7 | KotaJbi-Sarolangun | Rp.340.000,- | Rp.300.000,- | Rp.250.000,- |
| 8 | Kota Jambi-Bangko | Rp.400.000,- | Rp.350.000,- | Rp.300.000,- |
| 9 | Kota Jambi-Kerinci- S.Penuh | Rp.500.000,- | Rp.450.000,- | Rp.350.000,- |

## 2. PEMAKAIAN BAHAN BAKAR MINYAK MENURUT JENIS KENDARAAN DINAS

## RUTE PERJALANAN DINAS KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI

| No | Rute Yang Ditempuh | Jarak (KM) | ≤1.800c c | ›1.800ccs/d≤2.40 0cc | ›2.400cc |
|------|----------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|--------------|
| No | Rute Yang Ditempuh | Jarak (KM) | BBM (1/8)(PP) | BBM(1/6)(PP) | BBM(1/4)(PP) |
| 1 | Kota Jambi - Sengeti | 25 | 10 | 12 | 18 |
| 2 | Kota Jambi - Suak Kandis | 95 | 24 | 32 | 48 |
| 3 | Kota Jambi - Ma. Bulian | 60 | 18 | 24 | 34 |
| 4 | Kota Jambi - Ma. Bulian - Sarolangun | 183 | 54 | 70 | 106 |
| 5 | Kota Jambi - Ma.Bulian - Sarolangun - Bangko | 257 | 70 | 92 | 138 |
| 6 | Kota Jambi-Ma. Bulian-Sarolangun- Sei.Penuh | 418 | 124 | 164 | 246 |
| 7 | Kota Jambi - Ma.Bulian - Ma.Tebo | 203 | 54 | 70 | 106 |
| 8 | Kota Jambi - Ma. Bulian - Ma.Tebo - Ma.Bungo | 248 | 74 | 100 | 148 |
| 9 | Kota Jambi - Kuala Tungkal | 125 | 36 | 50 | 74 |
| 10 | Kota Jambi - Ma.Sabak | 120 | 24 | 32 | 48 |

Keterangan 1. Pemakaian BBM pada tabel di atas dari tempat kedudukan hingga ke Ibukota Kabupaten/Kota

2. Apabila perjalanan dinas dalam rangka monitoring/evaluasi hingga ke Kecamatan, pemakaian BBM dibayarkan sesuai riil.

## 3. TRANSPORTASI DARAT LUAR PROVINSI JAMBI

| | | Biaya Transport dari Kota Jambi ke Tujuan (PP) | Biaya Transport dari Kota Jambi ke Tujuan (PP) | Biaya Transport dari Kota Jambi ke Tujuan (PP) |
|----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| No | Tujuan | VVIP/Eksekutif Walikota,WakilWali kota,Ketua/Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah | VIP Anggota DPRD, Pejabat Eselon II | Bisnis Eselon III,IV, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer dan TKKP |
| 1 | Jambi-Palembang | 800.000,- | 600.000,- | 500.000,- |
| 2 | Jambi- Pekanbaru | 1.000.000,- | 800.000,- | 700.000,- |
| 3 | Jambi-Padang | 1.000.000,- | 800.000,- | 700.000,- |
| 4 | Jambi-Bengkulu | 900.000,- | 700.000,- | 600.000,- |
| 5 | Jakarta-Bandung | 800.000,- | 600.000,- | 500.000,- |
| 6 | Jakarta-Banten (Serang) | 800.000,- | 600.000,- | 500.000,- |
| 7 | Jakarta-bodetabek | 800.000,- | 600.000,- | 500.000,- |

## 4. PEMAKAIAN BAHAN BAKAR MINYAK MENURUT JENIS KENDARAAN DINAS

## RUTE PERJALANAN DINAS KE KABUPATEN/KOTA LUAR PROVINSI

| No | Rute Yang Ditempuh | Jarak (KM) | ≤1.800cc | ›1.800cc s/d ≤2.400cc | ›2.400cc |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------|
| No | Rute Yang Ditempuh | Jarak (KM) | BBM (1/8)(PP) | BBM(1/6)(PP) | BBM(1/4)(PP) |
| 1 | Kota Jambi-Banyu Lincir- Palembang | 280 | 70 | 94 | 140 |
| 2 | Kota Jambi - Rengat - Pekanbaru | 630 | 158 | 210 | 316 |
| 3 | Kota Jambi - Ma.Bulian - Ma.Bungo-Padang | 870 | 218 | 290 | 436 |
| 4 | KotaJambi - Ma. Bulian- Sarolangun - Lubuk Linggau - Curup - Kepahing - Bengkulu | 710 | 178 | 238 | 356 |

## I. SATUAN BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

(Dalam Rupiah)

| | | Tingkat Pegawai | Tingkat Pegawai | Tingkat Pegawai |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| No | Uraian | Walikota, WakilWalikota, Ketua/ Wakil Ketua DPRD | Sekda, Anggota DPRD, Eselon II | Eselon III, Eselon IV,Staf Pelaksana,Pegawai Honorer dan TKKP |
| 1 | BiayaPemetian | 1.000.000,- | 900.000,- | 800.000,- |
| 2 | Pengangkutan | Menurut tarif yang berlaku dan alat Angkut yang digunakan | Menurut tarif yang berlaku dan alat Angkut yang digunakan | Menurut tarif yang berlaku dan alat Angkut yang digunakan |

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI

WALIKOTA JAMBI, ttd

EDRIANSYAH, SH., MM Pembina

NIP.19720614 199803 1 005


SYARIF FASHA