PERATURAN BUPATI SALINAN  BANYUWANGI Nomor 11 Tahun 2015 tentang TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI BAGI DOKTER SPESIALIS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015 (berlaku 9 Maret 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat :
:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat diperlukan ketersediaan dokter spesialis yang memiliki ketrampilan khusus dan langka di bidang tugasnya;
- b. bahwa untuk meningkatkan motivasi dan kinerja dokter spesialis serta meningkatkan pelayanan rumah sakit, perlu memberikan tambahan penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Bagi Dokter Spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Menetapkan
2
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015.
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI BAGI DOKTER SPESIALIS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banyuwangi;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi yang terdiri dari RSUD Blambangan Kabupaten Banyuwangi dan RSUD Genteng Kabupaten Banyuwangi.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
BAB II - KLASIFIKASI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN Pasal 2
Pasal 2
Tambahan penghasilan diberikan
BAB II - KLASIFIKASI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN Pasal 2
Pasal 3
Tambahan penghasilan ## BAB III
BAB II - KLASIFIKASI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN Pasal 2
Pasal 4
Besaran tambahan penghasilan diberikan setiap bulan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
PROSEDUR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAB IV - PROSEDUR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 5
- (1) Tambahan penghasilan ## BAB V
PEMBIAYAAN
BAB IV - PROSEDUR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 6
- (1) Tambahan penghasilan yang diberikan ## BAB VI
PENUTUP
BAB IV - PROSEDUR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2015.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Penetapan: Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 9 Maret 2015

Penandatangan: BUPATI BANYUWANGI,

Verifikasi: Ttd. H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Penetapan: Diundangkan di Banyuwangi Pada Tanggal 9 Maret 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI,

Verifikasi: Ttd. Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP 19561008 198409 1 001 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015 NOMOR 11 4