UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 1967 tentang PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN UNDANG-UNDANG NOMOR3TAHUN1967 TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR4TAHUN1978 TENTANG
PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN UNDANG-UNDANG NOMOR3TAHUN1967
TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
:
bahwa sesuai dengan perkembangan pemerintahan dewasa ini serta untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewan Pertimbangan Agung untuk mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, dipandang perlu segera mengadakan perubahan dan penyempurnaan Undangundang Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung.
: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 16 dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar
- 1945 ;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/1978
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2821) ;
Menetapkan
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1967
: TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG.
Pasal I
Pasal 2, Pasal 3 ayat (2), Pasal 9, Pasal 10, diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2
Tugas Dewan Pertimbangan Agung ialah :
- a. berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden
- b. berhak mengajukan usul dan berkewajiban mengajukan pertimbangan kepada Presiden
Pasal 3 ayat (2)
Jumlah Anggota Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan sebanyakbanyaknya 45 (empat puluh lima) orang termasuk Pimpinan Dewan Pertimbangan Agung.
Pasal 9
Sebelum memangku jabatannya, anggota-anggota Dewan Pertimbangan Agung baik masing-masing maupun bersama-sama, diambil sumpah/janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung, menurut agamanya/kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebagai berikut :
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung, langsung atau tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga.
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima, langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, senantiasa akan menjunjung tinggi Amanat Penderitaan Rakyat, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala Undang-undang serta peraturanperaturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia, dan bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga memajukan kesejahteraan Rakyat Indonesia dan bahwa saya akan setia pada Nusa, Bangsa dan Negara Republik Indonesia".
Pasal 2
Tugas Dewan Pertimbangan Agung ialah :
- a. berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden
- b. berhak mengajukan usul dan berkewajiban mengajukan pertimbangan kepada Presiden
Pasal 3
Jumlah Anggota Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan sebanyakbanyaknya 45 (empat puluh lima) orang termasuk Pimpinan Dewan Pertimbangan Agung.
Pasal 9
Sebelum memangku jabatannya, anggota-anggota Dewan Pertimbangan Agung baik masing-masing maupun bersama-sama, diambil sumpah/janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung, menurut agamanya/kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebagai berikut :
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung, langsung atau tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga.
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima, langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, senantiasa akan menjunjung tinggi Amanat Penderitaan Rakyat, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala Undang-undang serta peraturanperaturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia, dan bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga memajukan kesejahteraan Rakyat Indonesia dan bahwa saya akan setia pada Nusa, Bangsa dan Negara Republik Indonesia".
Pasal 10
- (1) Pimpinan Dewan Pertimbangan Agung terdiri dari seorang Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua.
- (2) Ketua dan Wakil-wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat oleh Presiden atas usul Dewan Pertimbangan Agung.
Pasal II
Pasal 11
- (2) Dengan penghapusan Pasal 11, maka Pasal 12 menjadi Pasal 11, Pasal 13 menjadi Pasal 12, dan Pasal 14 menjadi Pasal 13.
Pasal III
Dewan Pertimbangan Agung mengatur tata tertibnya sendiri,
Pasal 12
- (1) Dewan Pertimbangan Agung mempunyai sebuah Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.
- (2) Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Susunan organisasi dan tatakerja Sekretariat Jenderal ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sekretaris Jenderal dan pegawai Sekretariat Jenderal lainnya adalah Pegawai Negeri.
Pasal 13
Hak keuangan/administratif dan kedudukan protokol dari Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung diatur dengan Undangundang.
Pasal IV
Pasal 14
- (1) Terhadap Anggota Dewan Pertimbangan Agung tidak dapat dikenakan tindakan kepolisian guna pemeriksaan suatu perkara kecuali atas perintah Jaksa Agung setelah terlebih dahulu diperoleh persetujuan Presiden.
- (2) Dalam hal Anggota Dewan Pertimbangan Agung tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana yang diancam dengan hukuman lebih dari satu tahun penjara, maka ia dapat ditangkap ketika itu dan ditahan untuk paling lama dua kali duapuluh empat jam, dengan ketentuan bahwa penahanan tersebut ketika itu juga harus dilaporkan kepada Jaksa Agung yang berkewajiban untuk memberitahukan penahanan tersebut kepada Presiden.
Penahanan lebih lanjut hanya dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung setelah terlebih dahulu diperoleh persetujuan Presiden.
Pasal V
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 1978 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEHARTO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 1978 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd SUDHARMONO, SH.

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
## NOMOR4TAHUN1978
## TENTANG
## PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR3TAHUN1967
## TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG
## A. UMUM
Dalam rangka terselenggaranya hubungan tata kerja yang sebaik-baiknya dalam pelaksanaan tugas Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan Ketetapannya Nomor III/MPR/1978 telah diatur kedudukan dan hubungan tata kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara. Menurut
PENJELASAN
Pasal 9
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/ MPR/1978 tersebut, Dewan Pertimbangan Agung adalah sebuah Badan Penasehat Pemerintah yang berkewajiban memberi jawab