PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG Nomor 7 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM (berlaku 9 Juni 2011)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum yang merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten;
- b. bahwa untuk meningkatkan potensi-potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya melalui pelayanan dan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum, serta dalam rangka penataan, pengawasan dan pengendalian atas kegiatan perparkiran di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, maka perlu ditetapkan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091 );
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828 );
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2407 );
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Mengingat :
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1997 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854 );
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2005 Nomor 7 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan di Wilayah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2008 Nomor 21 Seri D).
23. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2008 Nomor 20 Seri E);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG DAN
BUPATI REJANG LEBONG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
7. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong.
8. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
16. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
15. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
17. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
19. Fasilitas parkir adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat berupa taman parkir dan atau gedung parkir, baik yang dbuat khusus maupun yang diusahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri maupun menyediakan jasa pelayanan parkir untuk umum.
18. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
20. Parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
22. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
21. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional ## BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa terhadap Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, diukur ## BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum didasarkan pada biaya penyediaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum, dengan ## BAB VI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 8
- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, sebagaimana tercantum dalam Tabel di bawah ini :
- (2) Bagi pemilik toko, gudang atau sejenisnya yang memiliki kendaraan roda 4 (empat) atau roda 2 (dua) yang terletak di lokasi Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dikenakan retribusi sebesar Rp. 30.000,- / bulan.
- (3) Penerimaan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus disetorkan sepenuhnya ke kas daerah.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan ## BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 9
- (1) Retribusi yang terutang dipungut di lokasi objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
- (2) Lokasi pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - MASA RETRIBUSI
Pasal 10
Masa retribusi adalah jangka waktu sekali/setiap parkir atau jangka waktu tertentu bagi Wajib Retribusi untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan fasilitas pelayanan parkir di tepi jalan umum.
BAB IX - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 11
- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis, kupon, atau kartu langganan.
- (2) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB X - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12
- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus pada saat diterbitkan/ dikeluarkannya karcis, kupon, atau kartu langganan.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 13
- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
BAB XII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 14
Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB XIII - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 15
- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh jika:
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB XIII - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 16
- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV - KETENTUAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 17
- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bupati dapat menunjuk Pejabat dan/atau Perangkat Daerah tertentu untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pejabat dan/atau Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB XV - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 18
- (1) Dinas yang melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XVI - KEWENANGAN PENGELOLAAN RETRIBUSI
Pasal 19
- (1) Bupati menetapkan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagai pengelola Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (2) Kewenangan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan Dinas pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB XVII - PEMANFAATAN
Pasal 20
- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
BAB XVIII - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 21
Setiap pejabat dan/atau Dinas dilarang melakukan pungutan dalam bentuk dan jenis apapun, selain dari yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
BAB XIX - PENYIDIKAN
Pasal 22
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 23
- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1), adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Penetapan: Ditetapkan di Curup Pada tanggal 9 Juni 2011

Penandatangan: BUPATI REJANG LEBONG, SUHERMAN

Penetapan: Diundangkan di Curup pada tanggal 13 Juni 2011

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG, SUDIRMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2011 NOMOR 45 SERI C