PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI Nomor 18 Tahun 2012 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2010-2015 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2010-2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERDANG BEDAGAI,
a. Bahwa sesuai Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010-2015;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4287);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151,
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Per iataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemrintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional I Kepala Sadan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)2010-2014;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018;
Menetapkan
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
dan
BUPATI SERDANG BEDAGAI
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2010-2015.
SABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Sedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Supati adalah Supati Serdang Sedagai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Sedagai.
5. Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai selanjutnya disingkat Bappeda adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
6. Kepala Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
-
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Serdang Bedagai untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan 2015.
8. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang selanjutnya disingkat SKPD Kabupaten Serdang Bedagai, adalah Sekrretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga lain.
10. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
11. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang se!anjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kebupaten Serdang Bedagai.
13. Peraturan Daerah selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
14. Visi adalah rumusan umun mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umun mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujutkan visi.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
18. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DARAH Pasal2
RPJMD ini merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati periode Tahun 2010-2015 yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan bersifat indikatif.
BAB II - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DARAH Pasal2
Pasal 3
RPJMD menjadi acuan dalam penyusunan Renstra SKPD.
BAB II - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DARAH Pasal2
Pasal 4
Renstra SKPD menjadi acuan dalam penyusunan Renja SKPD dengan ## BAB Ill
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DARAH Pasal2
Pasal 5
- (1) Maksud penyusunan RPJMD untuk menyediakan pedoman resmi bagi Pemerintahan Daerah, swasta dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan daerah.
- (2) Tujuan penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
- a. menjadi pedoman resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan perioritas program dan kegiatan tahun yang akan dibiayai APBD dan sumber pembiayaan lainnya yang sah;
- b. menjadi tolok ukurdalam melakukan evaluasi kinerja tahun SKPD;
- c. memberikan gambaran umum kondisi daerah terkini dalam konstelasi regional dan nasional;
- d. terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas baik antar fungsi Pemerintahan Daerah, maupun Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
BABIV
PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pasal6
- ( 1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
-
- (2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama pemangku kepentingan BAB Ill
BABI
PENDAHULUAN
Pasal9
BAB II - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DARAH Pasal2
Pasal 8
Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, tercantum dalam
BAB II - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DARAH Pasal2
Pasal 9
Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang bedagai.

Penetapan: Disahkan di Sei Rampah pad a tanggal : 2 April 2012

Penandatangan: BUPATI SERDANG BEDAGAI, dto H. T. ERRY NURADI

Penetapan: Diundangkan di Sei Rampah pada tanggal 2April 2012 SEKRcTARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, dto H. HARIS FADILLA H LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2012 NOMOR18 ## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VII

## PELAKSANAA N

Pasal10

Pelaksanaan lebih lanjut RPJMD dituangkan dalam RKPD, yang akan menjadi pedoman dalam penyusunanAPBD.

## BAB VIII

## EVALUASI DAN PENGENDALIAN

## Pasal 11

- (1) Bupati melalui Kepala Bappeda melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD yang dituangkan dalam Renstra SKPD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pemangkuan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (3) Tata cara evaluasi dan pengendalian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BABIX

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 12

Dokumen rencana pembangunan daerah yang telah disusun tetap digunakan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

## BABX Kl=TENTUAN PENUTUP Pasal13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 20062010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini, mengenai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang bedagai.

Disahkan di Sei Rampah pad a tanggal : 2 April 2012

BUPATI SERDANG BEDAGAI, dto

H. T. ERRY NURADI

Diundangkan di Sei Rampah pada tanggal 2April 2012

SEKRcTARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, dto

H. HARIS FADILLA H

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2012 NOMOR18

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

## PENJELASAN ATAS NOMOR 18 TAHUN 2012

## TENTANG

## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMf'' KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2010-2015

## I. PENJELASAN UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah Doku-Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2010-2015. RPJM Daerat merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati Serdang Bee dengan tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tem Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Provi. Sumatera Utara Nomor 08 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013.

Maksud dan Tujuan Penetapan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai adalah untuk memberikan arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan penyampaian pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih dalam prinsip-prinsip penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.

## II. PENJELASANPA SALDEMIPASAL

Pasal 1

CukupJelas

Pasal2

CukupJelas

Pasal 3

CukupJelas

Pasal4

CukupJelas

Pasal5

CukupJelas

Pasal6

CukupJelas

Pasal 7

CukupJelas

Pasal8

CukupJelas

Pasal 9

CukupJelas

Pasal 10

CukupJelas

Pasal 11

CukupJelas

Pasal 12

CukupJelas

Pasal 13

CukupJelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR: 127

;