PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA Nomor 22 Tahun 2014 tentang PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2015 DENGAN RAHMAT YUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KAYONG UTARA, - a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah agar berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangundangan; - b. bahwa berdasarkan ketentuan (berlaku 1 Desember 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 22 TAHUN 2014
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2015
DENGAN RAHMAT YUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAYONG UTARA,
- a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah agar berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di kabupaten/kota dan desa kepada Menteri melalui Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015;
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4682);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan Dan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);
12. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2010, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2015.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah di Kabupaten Kayong Utara.
4. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kayong Utara.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kayong Utara.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
8. Unit Kerja adalah unit kerja pada lingkup SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
9. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangundangan.
RUANG LINGKUP
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan meliputi :
- a. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat wajib dan pilihan; dan
- b. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 3
Inspektorat melakukan pengawasan terhadap:
- a. peningkatan kinerja SKPD/Unit Kerja lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah; dan
- c. percepatan menuju good governance, clean goverment , dan pelayanan publik pada pemerintahan daerah dan kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 4
Uraian kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

## Pasal 5

- (1) Kepala SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3) Wakil Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kepala SKPD/Unit Kerja.

## Pasal 6

- (1) Wakil Bupati memerintahkan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan penyelesaian dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan negara/daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan negara/daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Wakil Bupati memberikan penilaian terhadap kepala SKPD untuk disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- (3) Dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait Bupati penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV PEMBIAYAAN

## Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan Pembinaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 1 Desember 2014

BUPATI KAYONG UTARA,


HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana Pada tanggal 1 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,


HENDRI SISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2014 NOMOR 22


LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA

NOMOR : 22 TAHUN 2014

TANGGAL : 1 DESEMBER 2014

## URAIAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2015

- A. Kegiatan pembinaan dan pengawasan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, meliputi:
1. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja;
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
3. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
4. Reviu Rencana Kerja Anggaran SKPD;
5. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD/Unit Kerja;
6. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal SKPD/Unit Kerja;
7. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
8. Pembinaan dan pengawasan terpadu dengan Inspektorat Kementerian/Provinsi/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau BPKP;
9. Pengarusutamaan gender; dan
10. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi.
- B. Kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean goverment , dan pelayanan publik pada Pemerintahan Kabupaten Kayong Utara :
1. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan :
- a. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
- b. Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap triwulan);
- c. Pembangunan zona integritas; dan
- d. Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
2. Pemantauan pelaksanaan Perpres 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 20122025 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya;
3. Pemantauan dan Evaluasi Inpres 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Primer dan Lahan Gambut;
4. Pengawasan Atas Pengelolaan Anggaran Pendidikan;
5. Pengawasan Atas Izin Usaha Jasa Pertambangan;
6. Penguatan Sistem Pengendalian Internal;
7. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
8. Pemantauan perkembangan indikator kinerja; dan
9. Evaluasi perkembangan kinerja periodik (setiap triwulan).
- C. Kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan:
1. Penyusunan petunjuk teknis di bidang pengawasan;
2. Koordinasi pembinaan dan pengawasan; dan
3. Tugas lain sesuai kebijakan Bupati, antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkup daerah.

BUPATI KAYONG UTARA,


HILDI HAMID