PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK Nomor 22 Tahun 2016 tentang PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL (berlaku 23 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK DAN BUPATI TRENGGALEK MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol di Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
Tujuan pengaturan pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol di Daerah adalah:
- a. mewujudkan tata kehidupan sosial yang mampu menjamin ketertiban, keamanan, ketenteraman dan kesehatan masyarakat dari dampak negatif Minuman Beralkohol;
- b. memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi seseorang, badan usaha, maupun masyarakat agar tercipta situasi dan kondisi yang kondusif di wilayah Daerah;
- c. memberikan kepastian hukum bagi Pelaku Usaha yang baik sehingga dampak negatif dari Minuman Beralkohol dapat diawasi, dikendalikan dan dikhususkan pada tempat-tempat tertentu;
- d. menjaga keberlangsungan hidup masyarakat yang aman, tentram, tertib dan sehat dengan memberikan penyadaran kepada masyarakat secara terus-menerus mengenai dampak negatif dari Minuman Beralkohol;
- e. menciptakan sinergitas antar perangkat Daerah dan lembaga terkait dalam melakukan pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol di Daerah; dan
- f. menghentikan peredaran Minuman Beralkohol yang tidak memiliki izin.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 4
Pasal 4
- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perizinan dalam bidang usaha perdagangan Minuman Beralkohol dan tempat usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
BAB IV - KLASIFIKASI Pasal 5
Pasal 5
- (1) Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alcohol atau ethanol (C2H5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alcohol atau ethanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
- c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alcohol atau ethanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (2) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengawasan terhadap pengadaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor serta peredaran dan penjualannya.
BAB IV - KLASIFIKASI Pasal 5
Pasal 6
- (1) Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri hanya dapat diproduksi oleh Pelaku Usaha yang telah memiliki izin usaha industri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
- (2) Minuman Beralkohol yang berasal dari impor hanya dapat diimpor oleh Pelaku Usaha yang telah memiliki perizinan impor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
- (3) Minuman Beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan bidang obat dan makanan.
BAB V - PERIZINAN Pasal 7
Pasal 7
- (1) Setiap Perusahaan yang bertindak sebagai Pengecer atau Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol wajib memiliki SIUP-MB.
- (2) Pengecer yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki SKP-A sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penjual Langsung yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki SKPL-A sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - PERIZINAN Pasal 7
Pasal 8
- (1) Bupati berwenang menerbitkan SIUP-MB untuk Pengecer atau Penjual Langsung Minuman Beralkohol.
- (2) Permohonan SIUP-MB untuk Pengecer atau Penjual Langsung disampaikan kepada Bupati melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Permohonan SIUP-MB untuk Pengecer atau Penjual Langsung Minuman Beralkohol hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan radius paling sedikit 1.000 (seribu) meter dari tempat:
- a. peribadatan;
- b. lembaga pendidikan;
- c. rumah sakit;
- d. gelanggang remaja;
- e. kaki lima;
- f. terminal;
- g. stasiun;
- h. kios-kios kecil;
- i. penginapan remaja;
- j. bumi perkemahan; dan
- k. tempat umum dan/atau fasilitas umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB V - PERIZINAN Pasal 7
Pasal 9
Pengecer atau Penjual Langsung yang mengalami perubahan data dan/atau informasi yang tercantum pada dokumen perizinan wajib mengajukan permohonan baru dengan melampirkan dokumen data pendukung perubahan.
BAB VI - PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Penataan Minuman Beralkohol Pasal 10
Pasal 10
- (1) Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di:
- a. hotel, restoran, bar/pub sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kepariwisataan; dan
- b. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh Pengecer pada:
2. a.
3. toko bebas bea; dan
- b. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Minuman Beralkohol golongan A juga dapat dijual di supermarket dan hypermarket.
BAB VI - PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Penataan Minuman Beralkohol Pasal 10
Pasal 11
Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.
BAB VI - PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Penataan Minuman Beralkohol Pasal 10
Pasal 12
- (1) Pengecer berkewajiban melarang pembeli Minuman Beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan.
- (2) Pembelian Minuman Beralkohol oleh konsumen hanya dapat dilayani oleh petugas/pramuniaga.
- (3) Pengecer atau Penjual Langsung hanya dapat memperdagangkan Minuman Beralkohol yang berasal dari distributor atau sub distributor yang menunjuknya.
- (4) Setiap penempatan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C diletakkan dalam almari penyimpanan atau rak khusus dan wajib dilengkapi keterangan dan/atau label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penempatan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara terpisah dengan produk pangan dan/atau minuman non alkohol lainnya.
- (6) Setiap Pengecer atau Penjual Langsung Minuman Beralkohol wajib mencatat identitas pembeli secara lengkap sesuai dengan keterangan yang tertera di dalam paspor dan/atau kartu identitas lainnya meliputi:
- a. nama lengkap;
- b. tempat/tanggal lahir;
- c. jenis kelamin;
- d. alamat lengkap;
- e. status perkawinan; dan
- f. kewarganegaraan.
- (7) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan rekapitulasi dalam bentuk laporan secara tertulis dan disampaikan kepada Bupati melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perdagangan.
Bagian Kedua
BAB VI - PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Penataan Minuman Beralkohol Pasal 10
Pasal 13
- (1) Dalam melakukan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol, Bupati membentuk tim terpadu.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur:
- a. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perdagangan;
- b. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pariwisata;
- c. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang industri;
- d. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang kesehatan;
- e. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang keamanan dan ketertiban; dan
- f. perangkat Daerah dan lembaga lain yang terkait.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perdagangan.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tim terpadu dapat berkoordinasi dengan aparat kepolisian.
- (5) Bupati mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB VII - PEMBIAYAAN Pasal 14
Pasal 14
Pembiayaan pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB VIII - PELAPORAN Pasal 15
Pasal 15
- (1) Setiap Pengecer atau Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang telah memegang SIUP-MB wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Bupati melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perdagangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB IX - LARANGAN Pasal 16
Pasal 16
- (1) Setiap orang perorangan dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Minuman Beralkohol tanpa memiliki izin.
- (2) Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang mengoplos, mencampur, dan membuat Minuman Beralkohol dengan bahan yang mengandung racun atau bahan lainnya yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia.
- (3) Setiap Pengecer atau Penjual Langsung dilarang menjual Minuman Beralkohol kepada pembeli di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan wanita hamil.
- (4) Setiap Pengecer atau Penjual Langsung dilarang memberikan informasi yang tidak benar atas kadar, prosentase dan kandungan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C.
- (5) Pemegang SIUP-MB dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP-MB.
- (6) Penjualan dan/atau peredaran Minuman Beralkohol tidak boleh berdekatan dengan:
- a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kioskios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan; dan
- b. tempat ibadah, sekolah, rumah sakit.
BAB X - PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN Pasal 17
Pasal 17
- (1) Bupati melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perdagangan melakukan pembinaan terhadap Pengecer atau Penjual Langsung Minuman Beralkohol.
- (2) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang turut serta aktif dalam upaya pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XI - PARTISIPASI MASYARAKAT Pasal 18
Pasal 18
- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran partisipasi masyarakat dalam pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XII - SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 19
Pasal 19
- (1) Pengecer atau Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16 ayat (4) dan ayat (6) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA Pasal 20
Pasal 20
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 21
Pasal 21
Segala perizinan usaha perdagangan Minuman Beralkohol yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin tersebut.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP Pasal 22
Pasal 22
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP Pasal 22
Pasal 23
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 4 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP Pasal 22
Pasal 24
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Penetapan: Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 23 Desember 2016 BUPATI TRENGGALEK,d TTD EMIL ELESTIANTO

Penetapan: Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 27 Desember 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, ALI MUSTOFA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 20 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 430-22/2016

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM, ANIK SUWARNI Nip . 19650919 199602 2 001