PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor 8 Tahun 2006 tentang PENETAPAN ESELON KEPALA TATA USAHA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR : 13 TAHUN 2006
TENTANG
PENETAPAN ESELON KEPALA TATA USAHA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JENEPONTO,
:
bahwa untuk melaksanakan Diktum Kedua Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 40 / KEP / M.PAN / 4 / 2003 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Pertama dan Sekolah Menengah Umum sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dan Diktum PERTAMA Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 53 / KEP / M.PAN / 6 / 2003 Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan, perlu ditetapkan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Jeneponto dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (LNRI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan LNRI Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (LNRI Tahun 197 Nomor 55, Tambahan LNRI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (LNRI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan LNRI Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan LNRI Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LNRI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan LNRI Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LNRI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan LNRI Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LNRI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan LNRI Nomor 4548);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dangan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LNRI Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (LNRI Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan LNRI Nomor 3413);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (LNRI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan LNRI Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan LNRI Nomor 4262);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (LNRI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan LNRI Nomor 4263);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 122);
Menetapkan
:
Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO dan
BUPATI JENEPONTO
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN ESELON KEPALA TATA USAHA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;
- a. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Jeneponto dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah;
- d. Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat Kepala Tata Usaha SLTP, SMA dan SMK adalah unsur pelaksana tata usaha administrasi pada SLTP, SMA dan SMK;
- e. Eselon adalah tingkat Jabatan Struktural
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan :
- (1) Eselon Jabatan Kepala Tata Usaha SLTP dan SMA adalah Eselon V a;
- (2) Eselon Jabatan Kepala Tata Usaha SMK adalah Eselon IV b.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjabat Kepala Tata Usaha SLTP, SMA dan SMK sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dapat diangkat kembali dalam jabatannya sepanjang memenuhi syarat ## BAB II KETENTUAN PENUTUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya lebih lanjut akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Penetapan: Ditetapkan di : JENEPONTO Pada Tanggal : 20 JUNI 2006

Penandatangan: BUPATI JENEPONTO H. R A D J A M I L O

Penetapan: Diundangkan di : JENEPONTO Pada Tanggal : 20 JUNI 2006

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO ## Drs. H. IKSAN ISKANDAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2006 NOMOR 161