PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1995 tentang PEMELIHARAAN DAN PEMANFAATAN BENDA CAGAR BUDAYA DI MUSEUM (berlaku 28 Juni 1995)
Pembukaan
Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 tahun 1992 dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993, dipandang perlu mengatur penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda cagar budaya di museum dengan Peraturan Pemerintah;
Mengingat
: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMELIHARAAN DAN PEMANFAATAN BENDA CAGAR
: BUDAYA DI MUSEUM
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Museum adalah lembaga, tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda-benda bukti materiil hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa.
2. Benda cagar budaya adalah:
- a. benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
- b. benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
3. Benda cagar budaya di museum adalah semua koleksi museum berupa benda cagar budaya bergerak atau benda cagar budaya tertentu yang disimpan, dirawat, diamankan, dan dimanfaatkan di museum.
4. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kebudayaan.
- (1) Pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budya di museum bertujuan untuk melestarikan dan memanfaatkannya dalam rangka menunjang pengembangan kebudayaan nasional.
- (2) Pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya di museum dilakukan melalui upaya penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan.
PENYIMPANAN
BAB III - PENYIMPANAN
Pasal 3
Benda cagar budaya yang disimpan di museum dapat diperoleh dari hasil penemuan, hibah, imbalan jasa, titipan, atau hasil dari kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - PENYIMPANAN
Pasal 4
- (1) Setiap benda cagar budaya yang disimpan di museum dicatat dalam buku registrasi dan buku inventarisasi museum.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat sekurang-kurangnya keterangan :
- a. nama benda cagar budaya;
- b. cara perolehan;
- c. asal usul benda cagar budaya;
- d. keterangan lain yang dianggap perlu.
- (3) Tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
BAB III - PENYIMPANAN
Pasal 5
- (1) Penyimpanan benda cagar budaya di museum dilakukan dengan
BAB III - PENYIMPANAN
Pasal 6
- (1) Setiap benda cagar budaya yang disimpan di museum diberi nomor dan/atau label.
- (2) Tata cara pemberian nomor dan/atau label sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
BAB III - PENYIMPANAN
Pasal 7
- (1) Penyimpanan benda cagar budaya pada ruang pameran dimaksudkan untuk dipamerkan kepada masyarakat umum.
- (2) Penyimpanan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan pada ruang pameran terbuka atau ruang pameran tertutup.
- (3) Penyimpanan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan tetap
BAB III - PENYIMPANAN
Pasal 8
- (1) Penyimpanan benda cagar budaya pada gudang koleksi hanya dapat dilakukan pada benda cagar budya yang :
- a. jumlah dan jenisnya banyak;
- b. sedang dalam penelitian;
- c. dalam proses untuk disimpan pada ruang pameran;
- d. karena hal tertentu tidak dapat disimpan pada ruang pameran.
- (2) Penempatan benda cagar budaya dalam rangka penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mengelompokkan benda cagar budaya menurut jenis dan/atau unsur bahan yang dikandungnya.
- (3) Penyimpanan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan tetap
BAB III - PENYIMPANAN
Pasal 9
- (1) Untuk melindungi dari kerusakan, peyimpanan benda cagar budaya di museum harus memenuhi persyaratan teknis penyimpanan yang meliputi persyaratan :
- a. suhu dan kelembaban;
- b. cahaya;
- c. keamanan.
- (2) Ketentuan persyaratan teknis penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
BAB IV - PERAWATAN
Pasal 10
- (1) Perawatan benda cagar budaya di museum dilakukan untuk melindungi benda cagar budaya dari kerusakan baik karena faktor alam atau karena ulah manusia.
- (2) Perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melaui pencegahan kerusakan dan/atau penaggulangan kerusakan.
BAB IV - PERAWATAN
Pasal 11
- (1) Pecegahan kerusakan dilakukan dengan cara :
- a. pengendalian terhadap suhu dan kelembaban;
- b. pengaturan terhadap pencahayaan;
- c. pengawetan.
- (2) Pencegahan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan
BAB IV - PERAWATAN
Pasal 12
- (1) Penanggulangan kerusakan dilakukan dengan cara :
- a. mengobati penyakit atau menghilangkan kotoran yang ada;
- b. memperbaiki kerusakan.
- (2) Tata cara penanggulangan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
BAB IV - PERAWATAN
Pasal 13
- Untuk menghindari kerusakan, kehilangan, dan/atau kemusnahan,
- (1) benda cagar budaya di museum yang memiliki :
- a. risiko kerusakan dan keamanan yang tinggi;
- b. nilai bukti ilmiah dan sejarah atau seni yang tinggi;
- c. nilai ekonomi yang tinggi;
- d. sangat langka.
- (2) Setiap pembuatan tiruan benda cagar budaya di museum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilaporkan kepada Menteri.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya memuat keterangan :
- a. nama benda cagar budaya di meuseum yang dibuat tiruannya;
-8 - b.keterangan data pemilik;
- c. jenis bahan pembuatannya;
- d. jumlah tiruan;
- e. tujuan pembuatan.
- (4) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
BAB IV - PERAWATAN
Pasal 14
- (1) Perawatan benda cagar budaya di museum dilaksanakan pada ruang perawatan.
- (2) Setiap ruang perawatan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan teknis perawatan.
BAB IV - PERAWATAN
Pasal 15
- (1) Perawatan benda cagar budaya di museum di luar ruang perawatan hanya dapat dilakukan apabila :
- a. bentuk, ukuran, dan beratnya tidak memungkinkan untuk dirawat pada ruang perawatan; atau
- b. sifat dan/atau jenis bahannya mengharuskan dirawat di luar ruang perawatan.
- (2) Perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan
BAB IV - PERAWATAN
Pasal 16
- (1) Perawatan benda cagar budaya di museum dilakukan oleh tenaga perawat yang memiliki pengetahuan teknis perawatan benda cagar budaya.
- (2) Tingkat pengetahuan teknis perawatan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
PENGAMANAN
BAB V - PENGAMANAN
Pasal 17
- (1) Pengamanan benda cagar budaya di museum ditujukan terhadap keaslian, keutuhan, dan kelengkapan benda cagar budaya di museum dari gangguan atau kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam dan ulah manusia.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui upaya :
- a. kelengkapan sarana dan prasarana pengamanan pada bangunan museum;
- b. pengaturan tata tertib pengunjung museum;
- c. tersedianya tenaga pengawas atau keamanan museum.
BAB V - PENGAMANAN
Pasal 18
- (1) Kelengkapan sarana dan prasarana pengamanan pada bangunan museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. persyaratan teknis bangunan museum;
- b. perlengkapan tanda bahaya;
- c. penerangan yang cukup;
- d. alat lain yang diperlukan dalam rangka pengamanan benda cagar budaya di museum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan sarana dan prasarana pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tata cara pengamanannya diatur lebih lanjut oleh Menteri.
BAB V - PENGAMANAN
Pasal 19
- (1) Menteri membuat pedoman tata tertib pengunjung museum.
- (2) Penyelenggara museum membuat tata tertib pengunjung museum atas dasar pedoman yang dibuat oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan
BAB V - PENGAMANAN
Pasal 20
Kegiatan pengamanan benda cagar budaya di museum oleh tenaga pengawas atau keamanan meliputi :
- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tata tertib pengunjung museum;
- b. pemeriksaan keliling museum;
- c. melakukan pemeriksaan kelengkapan benda cagar budaya yang disimpan dan/atau dirawat di museum;
- d. kegiatan lain yang dianggap perlu dalam rangka pengamanan benda cagar budaya di museum.
PEMANFATAAN
BAB VI - PEMANFATAAN
Pasal 21
- (1) Pemanfaatan benda cagar budaya di museum dilakukan dengan
BAB VI - PEMANFATAAN
Pasal 22
Penelitian benda cagar budaya di museum dapat dilakukan untuk pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan, dan teknologi, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - PEMANFATAAN
Pasal 23
- (1) Penelitian benda cagar budaya di museum hanya dapat dilakukan
-12 - atas dasar ijin yang diberikan oleh Menteri
BAB VI - PEMANFATAAN
Pasal 24
Selain ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, penelitian oleh Warga Negara Asing dilakukan
BAB VI - PEMANFATAAN
Pasal 25
- (1) Penelitian benda cagar budaya di museum yang dilakukan dengan menggunakan peralatan dan/atau bahan-bahan yang secara langsung dapat mengakibatkan kerusakan benda yang diteliti, dilakukan dibawah pengawasan dan bimbingan petugas museum.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tetap
BAB VI - PEMANFATAAN
Pasal 26
- (1) Apabila dalam pelaksanaan penelitian benda cagar budaya di museum ternyata :
- a. tidak sesuai dengan tujuan dan/atau ijin penelitian;
- b. bertentangan dengan upaya perlindungan benda cagar budaya; Menteri dapat menghentikan kegiatan penelitian.
- (2) Penghentian penelitian karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengakibatkan dicabutnya ijin penelitian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian penelitian dan pencabutan ijin penelitan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.
BAB VI - PEMANFATAAN
Pasal 27
- (1) Penyajian benda cagar budaya di museum kepada masyarakat pada dasarnya dimaksudkan sebagai sumber informasi, sarana pendidikan, dan rekreasi.
- (2) Penyajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tetap
BAB VI - PEMANFATAAN
Pasal 28
- (1) Kegiatn penyajian benda cagar budaya di museum kepada masyarakat dilakukan melalui :
- a. pameran;
- b. bimbingan dan/atau panduan kelilling museum;
- c. bimbingan karya tulis;
- d. caramah;
- e. pemutaran slide/film/video;
- f. museum keliling.
- (2) Tata cara pelaksanaan kegiatan penyajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
BAB VI - PEMANFATAAN
Pasal 29
Pemanfaatan benda cagar budaya di museum selain yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini, hanya dapat dilakukan atas dasar ijin Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII MUSEUM
BAB VI - PEMANFATAAN
Pasal 30
- (1) Dalam rangka pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya di museum, setiap museum harus memenuhi persyaratan :
- a. standar teknis bangunan museum;
- b. sarana dan prasarana;
- c. tenaga;
- d. sumber dana yang tetap.
bimbingan...
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.
BAB VI - PEMANFATAAN
Pasal 31
Penyelenggara museum bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya di museum.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 32
- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya di museum dilakukan oleh Menteri.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui :
- a. bimbingan teknis pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya di museum;
- b. bimbingan dan penyuluhan untuk meningkatkan peranserta masyarakat;
- c. bantuan, yang dapat berupa dana, sarana dan/atau tenaga ahli perawatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.
- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pelaksanaan pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya di museum, penyelenggara museum wajib mendaftarkan setiap benda cagar budaya di museum yang menjadi tanggung jawabnya kepada Menteri.
- (2) Tata cara pedaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 34
- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya di museum dilakukan oleh Menteri.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan ## BAB IX
PERANSERTA MASYARAKAT
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 35
- (1) Masyarakat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat berperanserta dalam pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya di museum.
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa :
- a. pengelolaan museum;
- b. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga, sarana, dan prasarana;
- c. kegiatan lain dalam pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya di museum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.
KETENTUAN LAIN
BAB X - KETENTUAN LAIN
Pasal 36
Terhadap benda bukan benda cagar budaya di museum, upaya penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatannya dapat
BAB IX...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-18 - dilakukan ## BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
BAB X - KETENTUAN LAIN
Pasal 37
Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini semua ketentuan yang mengatur penyimpanan, perawatan, pengamanan, pemanfaatan, persyaratan museum, pembinaan, dan peranserta masyarakat pada benda cagar budaya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti ## BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
BAB X - KETENTUAN LAIN
Pasal 38
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 1995 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA ## REPUBLIK INDONESIA, ## MOERDIONO

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 1995

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. SOEHARTO
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
## NOMOR19 TAHUN 1995
## TENTANG
## PEMELIHARAAN DAN PEMANFAATAN
## BENDA CAGAR BUDAYA DI MUSEUM
## UMUM
Penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda cagar budaya bergerak atau benda cagar budaya tertentu di museum merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam rangka pelestarian dan pemanfaatan benda cagar budaya guna menunjang pengembangan kebudayaan nasional.
Ketentuan
PENJELASAN
Pasal 22
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, menetapkan bahwa benda cagar budaya bergerak atau benda cagar budaya tertentu yang dimiliki oleh Negara maupuun perorangan dapat disimpan dan/atau dirawat di museum, dan pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya yang disimpan dan/atau dirawat di museum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Di samping itu, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya Pasal 40 menyatakan pengaturan mengenai permuseuman yang meliputi penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan koleksi museum yang berupa benda cagar budaya diatur tersendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah ini disusum untuk memberi penjabaran, kejelasan, dan pedoman mengenai penyimpanan, perawatan, dan pengawasan