Unknown Unknown Nomor BUPATI Tahun 2013 tentang JUMLAH UANG PERSEDIAAN BAGI MASING-MASING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2013 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 136 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 untuk kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten, maka perlu ditetapkan jumlah Uang Persediaan (UP) bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jumlah ' Uang Persediaan Bagi Masing-Masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkevang Tahun Anggaran 2013;
2. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah bebarapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentangPembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010;
18. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012;
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JUMLAH UANG PERSEDIAAN MASING-MASING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2013.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bengkayang.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Bengkayang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Sekretaris Daerah yang dengan peran dan fungsinya dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.
10. 10.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11. 11.Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. 12.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
13. 13.Kuasa Bendahara Umum yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
14. 14.Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
15. 15.Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
16. 16.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
17. 17.Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
18. 18.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
19. 19.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
20. 20.Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
21. 21.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
22. 22.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
23. 23.SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
24. 24.SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
25. 25.SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dengan uang persediaan.
26. 26.SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
27. 27.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
28. 28.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Rim herdasarkan SPM.
MEKANISME UANG PERSEDIAAN
BAB II - MEKANISME UANG PERSEDIAAN
Pasal 3
- (1)SPP Uang Persediaan (SPP-UP) dipergunakan untuk mengisi uang persediaan (UP) masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari. Pengajuan Uang Persediaan hanya dilakukan sekali dalam setahun.
- (2)SPP Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dipergunakan untuk rnenganti uang persediaan yang sudah terpakai dengan besaran sejumlah SPJ penggunaan uang persediaan yang telah disahkan pada pcriode tertentu. Pengajuan SPP-GU maksimal 2 (dua) kali dalam sebulan.
- (3)SPP Tambahan Uang (SPP-TU) dipergunakan hanya untuk memintakan tambahan uang, apabila terdapat kebutuhan belanja yang sifatnya mendesak, yang harus dikelola oleh Bendahara Pengeluaran dan Uang Persediaan tidak mencukupi karena sudah direncanakan untuk kegiatan yang lain, maka Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan SPP-TU. Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhat ikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
- (4)SPP Langsung (SPP-LS) dipergunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan jumlah yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB II - MEKANISME UANG PERSEDIAAN
Pasal 4
- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian Uang Persediaan (UP).
- (2) Sistem pemberian Uang Persediaan (UP) dilakukan dengan mekanisme Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan, yaitu dengan cara pemberian Uang Persediaan (UP).
- (3) Uang Persediaan (UP) adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- (4) Uang Persediaan (UP) belum membebani realisasi anggaran.
- (5) Uang Persediaan (UP) bersifat imprest fund (berjumlah selalu tetap) pada setiap periode.
- (6) Uang Persediaan (UP) dapat digunakan untuk segala jenis belanja dari kegiatan yang telah ditetapkan untuk dibayar dengan mekanisme Uang Persediaan (UP).
- (7) Penggunaan Uang Persediaan (UP) menjadi tanggungjawab Bendahara Pengeluaran dan setelah digunakan dapat melakukan pengisian kembali (revolving) paling banyak dua (2) kali dalam sebulan.
- (8) Pengisian kembali Uang Persediaan (UP) sebagaimana disebutkan pada ayat (1), diberikan apabila dana Uang Persediaan (UP) telah dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari t otal Uang Persediaan (UP).
- (9) SPP-GU selanjutnya diajukan sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang telah disahkan.
- (10) Sisa dana Uang Persediaan (UP) yang masih tersisa pada akhir tahun anggaran harus disetor kembali ke Kas Daerah setelah diterbitkan SPP GU nihil.
BAB III - BESARAN UANG PERSEDIAAN
Pasal 5
- (1) Perhitungan UP untuk keperluan belanja langsung SKPD ditentukan maksimal sebesar seperduabelas (1/12) dari jumlah anggaran belanja pegawai dan belanja barang SKPD berkenaan Tahun Anggaran 2013.
- (2) Khusus untuk Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Sekretariat Daerah dan Kantor Polisi Pamong Praja Perhitungan UP untuk keperluan belanja langsung SKPD ditentukan maksimal sebesar seperduabelas (1/12) dikalikan dua bulan dar i jurnlah anggaran belanja pegawai dan belanja barang SKPD berkenaan Tahun Anggaran 2013.
- (3) Besaran UP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selain diperuntukan untuk belanja wajib juga untuk menunjang kegiatan yang pelaksanaanya pada triwulan I dan beban lainnya yang bersifat pembayaran langsung yang belum dapat dilaksanakan dengan beban pembayaran langsung antara lain :
4. a.honorarium Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Honorer pada SKPD Sekretariat Daerah dan Kantor Polisi Pamong Praja;
5. b.persiapan penyelenggaran Ujian Akhir Nasional dan Ujian Akhir Sekolah pada SKPD Dinas Pendidikan;
6. c.program kegiatan fisik swakelola pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum;
7. d.pelayanan dasar kesehatan pada SKPD Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang.
- (3) Besaran UP untuk masing-masing SKPD tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Jumlah UP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pagu tertinggi.

## BAB IV KETENTUAM PERALIHAK

## Pasal 6

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jumlah Uang Persediaan Bagi Masing-Masing SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Besaran UP sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## BAB V KETENTUAN PEHUTUP

## Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal Maret 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.


Ditetapkam di Bertgkayang padatanggal 6 Maret 2013

4BUPATI BENGKAYANG|

J SURYABMAM GIDOT

Diundangkan di Bengkayang pada tanggal &lt; o Maret e 2013


BERITA DAERAH KAEUPATEN BEMGKAYANG TAHTJW 2013 NOMOR J

.LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR

: f- TAHUN 2013

TANGGAL

: &amp; M^Rt'T 2013


JUMLAH UANG PERSEDIAAN BAGI MASING-MASING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2013

| NO | NAMASKPD | BESARANUP | BESARANUP |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| 1 | DINASPENDIDIKAN | Rp | 2.083.211.000 |
| 2 | DINASKESEHATAN | Rp | 1.850.171.000 |
| 3 | RUMAHSAKITUMUMDAERAH | Rp | 1.046.259.000 |
| 4 | DINASPEKERJAANUMUM | Rp | 1.388.504.000 |
| 5 | BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH | Rp | 529.050.000 |
| 6 | DINASPERHUBUNGAN,KOMUNTKASIDANINFORMATIKA | Rp | 214.899.000 |
| 7 | KANTORLINGKUNGANHIDUP | Rp | 174.873.000 |
| 8 | DINASKEPENDUDUKANDANPENCATATANS1PIL | Rp | 182.295.000 |
| 9 | DINASSOSIAL,TENAGAKERJADANTRANSMIGRASI | Rp | 136.926.000 |
| 10 | BADANPENANAMANMODALDANPELAYANANPER1JINANTERPADU | Rp | 170.963.000 |
| 11 | DINASKEBUOAYAAN,PAR1W1SATA,PEMUDADANOLAHRAGA | Rp | 184.380.000 |
| 12 | KANTORKESATUANBANGSADANPOLITIK | Rp | 81.034.000 |
| 13 | SATUANPOLISIPAMONGPRAJA | Rp | 608.620.000 |
| 14 | SEKRETARIATDAERAH | Rp | 6.731.505.000 |
| 15 | SEKRETARIATDPRD | Rp | 1.289.139.000 |
| 16 | BADANPENGELOLAANKEUANGANDANASETDAERAH | Rp | 595.521.000 |
| 17 | 1NSPEKTORATKABUPATEN | Rp | 343.935.000 |
| 18 | BADANKEPEGAWAIANDAERAHDANDIKLAT | Rp | 663.252.000 |
| 19 | KECAMATANSAMALANTAN | Rp | 28.666.000 |
| 20 | KECAMATANBENGICAYANG | Rp | 42.500.000 |
| 21 | KECAMATANLEDO | Rp | 33.150.000 |
| 22 | KECAMATANSANGGAULEDO | Rp | 33.468.000 |
| 23 | KECAMATANSELUAS | Rp Rp | 27.400.000 35.375.000 |
| 24 | KECAMATANSUNGAIRAYA | Rp | |
| 25 | KECAMATANJAGOIBABANG | | 39.416.000 |
| 26 | KECAMATANTER1AK | Rp | 29.179.000 |
| 27 | KECAMATANMONTERADO | Rp | 30.556.000 |
| 28 | KECAMATANSUTISEMARANG | Rp | 31.519.000 |
| 29 | KECAMATANCAPKALA | Rp | 31.108.000 |
| 30 | KECAMATANSIDING | Rp | 32.770.000 |
| 31 | KECAMATANSUNGAIBETUNG | Rp | 31.360.000 |
| 32 | KECAMATANLUMAR | Rp | 34.893.000 |
| 33 34 | KECAMATANSUNGAIRAYAKEPULAUAN KECAMATANTUJUHBELAS | Rp Rp | 35.458.000 29.986.000 |
| 35 | KECAMATANLEMBAHBAWANG | Rp | 31.851.000 |
| 36 | KELURAHANSEBALO | Rp | 23.219.000 |
| 37 | KELURAHANBUMIEMAS | Rp | 23.666.000 |
| 38 | BADANPENGELOLAPERBATASAN SEKRETARIATDEWANPENGURUSKORPRI | Rp | 163.681.000 38.369.000 |
| 39 | | Rp | |
| 40 | BADANPENANGGULANGANBENCANADAERAH(TipeB) | Rp | 107.270.000 283.093.000 |
| 41 | DINASPENDAPATANDAERAH | Rp | |
| 42 | BADANPELAKSANAPENYULUHANDANKETAHANANPANGAN | Rp | 141.103.000 |
| 43 | BADANPEMBERDAYAANMASYARAKAT,PEMERINTAHANDESA, PEMBERDAYAANPEREMPUANDANKELUARGABERENCANA | Rp | 308.508.000 76.666.000 |
| 44 | KANTORPERPUSTAKAAN,ARSIPDANDOKUMENTASIDAERAH | Rp Rp | 508.363.000 |
| 45 46 | DINASPERTAN1AN DINASKEHUTANANDANPERKEBUNAN | Rp | 588.447.000 |
| 47 | DINASENERGIDANSUMBERDAYAMINERAL | Rp | 325.368.000 |
| 48 | DINASKELAUTANDANPER1KANAN DINASKOPERASI,UMKM, PERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN | Rp Rp | 526.374.000 291.653.000 |
| 49 | | Rp | |
| JUMLAH | JUMLAH | 22.238.972.000 | 22.238.972.000 |

4- tBUPATI BENGKAYANG:



fSURYADMAN GIDOT