Unknown BUPATI TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURANBUPATI TANAHLAUT Nomor 88 Tahun 2017 tentang PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM APLIKASI INFORMASI DAN DATA PEMBANGUNAN BERBASIS ONLINE (E-DATABASE) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT (berlaku 11 Oktober 2017)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
BUPATI TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURANBUPATI TANAHLAUT NOMOR 88 TAHUN 2017
TENTANG
PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM APLIKASI INFORMASI DAN DATA PEMBANGUNAN BERBASIS ONLINE (E-DATABASE) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan data dan informasi pembangunan agar berjalan efektif, efisien dan akuntabel, perlu untuk mengembangkan sistem aplikasiinformasi dan data pembangunanberbasis online melalui sistemaplikasi EDatabase ;
- b. bahwa sistemaplikasipengelolaan informasi dan data pembangunan (E-Database) merupakansistem terpadu dalam memberikan informasi dan data pembangunan secara real time kepada khalayak publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Lauttentang Penggunaan dan PengelolaanSistemAplikasiInformasi dan Data PembangunanBerbasis Online(E-Database) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang penetapan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4846);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tahapan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Menetapkan :
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Negara Komunikasi dan Informatika Nomor : 28/SK/MENEG/KI/2008 tentang Pengunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2063);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM APLIKASIINFORMASI DAN DATA PEMBANGUNAN BERBASIS ONLINE(E-MONEV) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini,yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan KabupatenTanah Laut.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah.
6. Satuan KerjaPerangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerahyang selanjutnya disebut Bappeda adalah SOPD yang memiliki tugas pokok pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan serta penyusunan,dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
9. Pemerintah Kecamatanadalah Pemerintah Kecamatan di Tanah Laut.
10. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut.
11. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
12. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapantahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
13. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi.
14. Infrastruktur Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut infrastruktur adalah piranti keras, piranti lunak jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya yang mendukung penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan pembangunan daerah berbasis online (E-Planning).
15. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan Informasi.
16. Sistem informasi dan datapembangunan adalah alat bantu pemerintah daerah untukmenyajikan informasi dan data pembangunan secara akurat, factual dan validitas tentang capaian kinerja pembangunan.
17. Sistem AplikasiInformasi dan Data Pembangunan Berbasis Online Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disingkat E-Database adalah alat untuk membantu menyajikan data indikator pembangunan secara sistematis dan dapat diakses secara online oleh Pengguna Aplikasi.
18. Pengguna AplikasiInformasi dan Data Pembangunan Berbasis Online (E-Database) adalah masyarakat umum, SOPD, Kecamatan,yang memanfaatkanfasilitas atau informasi yang disediakan oleh penyelenggara EDatabase .
19. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik, ataupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.
20. Indikator adalah data variabel yang dapat dipergunakan untuk mengevaluasi keadaan yang memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahanperubahan yang terjadi dari waktu kewaktu.
21. Indikator Pembangunan yang disebut juga data dan Informasi Pembangunan adalah ukuran yang menggambarkan atau menunjukkan keadaan yang berhubungan dengan situasi/keadaan pembangunan suatu daerah.
22. Indikator Pembangunan Kabupaten Tanah Lautadalah data dan ukuran yang menggambarkan atau menunjukkan keadaan yang berhubungan dengan situasi/keadaan pembangunan di Kabupaten Tanah Laut.
23. Database (basis data) adalah kumpulan dari berbagai jenis data yang saling berhubungan, disusun secara sistematis dan terstruktur ## BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 2
- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:
- a. mengatur pengelolaan aplikasi E-Database untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Tanah Laut; dan
- b. mengaturSOPD agar disiplin di dalam pelaporan kemajuan/progress pembangunan daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
- a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan aplikasi E-Database bagi seluruh SOPD dan para pemangku kepentingan daerah;
- b. menciptakan konsistensi dalam penyampaian informasi dan data kinerja pembangunan;
- c. mewujudkan akurasi dan validitas datapembangunan yang sistematis, objektif dan transparansi dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja pelayanan publik; dan
- d. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan secara konsisten informasi dan data pembangunan yang berkualitas.
Bagian Kedua Kedudukan
Pasal 3
Peraturan Bupati ini berkedudukan sebagai :
- a. sistem pendukung keputusan (decision support sistem) untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data, dan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan daerah;
- b. sistem pengelolaan data kinerja pembangunan daerah yang terpadu;
- c. sistem informasi yang dapat membuat dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan perencanaan pembangunan daerah;
- d. sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap pengguna dengan menggunakan sandi sebagai tanda masuk ke dalam aplikasi E-Database ; dan
- e. sistem E-Database dirancang untuk membantu pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan (management) data dan informasi data pembangunan berdasarkan:
1.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
2. Millenium Development Goals (MDGs) .
3. Standar Pelayanan Minimum (SPM) SOPD.
4. Isu strategis daerah.
5. Dan berbagai pengkategorisasian data lainnya.

## BAB III

## KELEMBAGAAN, TUGAS DAN KEWENANGAN

## Bagian Kesatu Kelembagaan

## Pasal 4

- (1) Bappeda Kabupaten Tanah Laut sebagai koordinator pusat datapembangunan Kabupaten Tanah Laut memberikan layanan informasi database indikator pembangunan kepada masyarakat atau pihak-pihak terkait yang membutuhkan dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) Bappeda Kabupaten sebagai koordinator pusat pengelola data indikator pembangunan di Kabupaten, mengumpulkan (mengkompilasi) data dari SOPD dan memberikan informasi kepada masyarakat atau pihak-pihak terkait yang membutuhkan dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
- (3) SOPD sebagai lembaga yang melakukan pencatatan dan pelaporan indikator pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari SOPD atau terkait dengan indikator Standar Pelayanan Minimal tersebut di lingkup Kabupaten.
- (4) BPS Kabupaten sebagai lembaga yang melakukan proses perhitungan indikator yang bersifat lintas sektoral, berskala luas dan makro (indikator proses) dalam lingkup Kabupaten yang menjadi tanggung jawabnya.

## Bagian Kedua Tugas dan Kewenangan

## Pasal 5

- (1) Sebagai pusat pengelola data dan informasi indikator pembangunan di Kabupaten, Bappeda Kabupaten mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. membangun sarana dan prasarana database untuk pengolahan data indikator pembangunan sehingga menjadi produk database (Kabupaten Tanah Laut);
- b. melakukan koordinasi dengan SOPD dan pihak terkait lainnya dalam rangka pengumpulan data dan indikator pembangunan di lingkup Kabupaten;
- c. menerima, memverifikasi dan memvalidasikan data dari SOPD ataupun dari pihak lainnya;
- d. memberikan layanan informasi tentang indikator pembangunan kepada masyarakat dan/atau pihak-pihak terkait lainnya yang membutuhkan sesuai dan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku; dan
- e. melaporkan hasil kompilasi data kepada Bappeda Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Untuk kelancaran tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), maka SOPD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. melakukan pendataan, inventarisasi dan verifikasi data indikator pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. mengusulkanindikator pembangunan ke Bappeda Kabupaten; dan
- c. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya dan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
- (3) Memberikan dan melaporkan data indikator pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya kepada Bappeda Kabupaten.
- (4) BPS Kabupaten mempunyai tugas dan kewewenangan sebagai berikut :
- a. melakukan proses perhitungan terhadap indikator yang bersifat lintas sektoral, berskala luas dan makro (indikator proses) dalam lingkup Kabupaten dan menyampaikan kembali kepada Bappeda Kabupaten;
- b. memberikan layanan informasi dan publikasi kepada masyarakat dan/atau pihak-pihak terkait lainnya yang membutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- c. melakukan koordinasi dengan Bappeda Kabupaten dalam menambah daftar indikator pembangunan Kabupaten yang lebih spesifik.

## BAB IV

## PENGELOLAAN APLIKASI E-DATABASE

## Bagian Kesatu Penanggungjawab Aplikasi E-Database

## Pasal 6

Penanggungjawab pengelolaan aplikasi E-Database , yaitu :

- (1) Kepala Bappeda sebagai Penanggungjawab pengelolaan aplikasi E-Database ;
- (2) Kepala Bidang Perencanaan Makro sebagai Penanggungjawab harian pengelolaan sistem E-Database ; dan

- (3) Kepala Sub Bidang Program pada Bidang Perencanaan MakroBappeda Kabupaten Tanah Laut selaku Administrator Pusat aplikasi E-Database sebagai Penanggungjawab Teknis aplikasi E-Database.
- (4) Kepala Sub Bidang Singkronisasi, Pengendalian dan Evaluasi pada Bidang Perencanaan MakroBappeda Kabupaten Tanah Laut selaku Administrator Pusat aplikasi E-Database sebagai penanggungjawab teknis aplikasi E-Database.

## Pasal 7

Administrator Pusat aplikasi E-Database sebagaimana dimaksud pada Pasal 6ayat (4) dan ayat (5) bertanggungjawab terhadap:

- a. menjamin keberlangsungan, kelancaran dan penggunaanaplikasiE-Database;
- b. memberikan informasi terkait dengan perkembangan dan kemajuan capaian indikator pembangunan di dalam sistemaplikasiE-Database;
- c. menjamin keamanan aplikasi; dan
- d. melaksanakanpenanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna aplikasi EDatabase .

## Pasal 8

Administrator pusat aplikasi E-Database sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dibantu oleh Tim Pengelola aplikasiE-Database yang terdiri dari :

- a. Tim Teknis, yaitu tenaga ahli/personil yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi; dan
- b. Tim Pendamping beranggotakan pelaksana pada Bappeda, terdiri dari :
- 1) Super Admin.
- 2) Admin Bidang.
- 3) Admin Tim Pokja.

## Pasal 9

- (1) Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi E-Database sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan aplikasi E-Database .
- (2) Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi E-Database , ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Laut.
- (3) Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi E-Database , dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan, sesuai ketentuan Peraturan PerundangUndangan.

## Bagian Kedua Pengguna Aplikasi E-Database

Paragraf 1

Umum

## Pasal 10

- (1) Pengguna aplikasi E-Database terdiri dari :

- a. Bupati Tanah Laut dan Wakil Bupati Tanah Laut dengan password Eksekutif;
- b. DPRD Kabupaten Tanah Laut dengan password Legislatif;
- c. Sekretaris Daerah dengan password Eksekutif;
- d. SOPDtermasuk Unit Pelaksana Teknis, Kecamatan dan Kelurahaan dengan password Admin SOPD;
- e. Auditor Inspektorat;
- f. Instansi Lainnya yang berkepentingan dengan aplikasiE-Database; dan
- g. Masyarakat Umum.
- (2) Penggguna aplikasi E-Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan data kinerja melalui E-Database dengan pembagian sebagai berikut :
- a. Pengguna Internal, terdiri dari :
1. Bupati Tanah Laut dan Wakil Bupati Tanah Laut.
2. Sekretaris Daerah.
3. SOPD termasuk Unit Pelaksana Teknis, Kecamatan dan Kelurahaan.
4. Auditor Inspektorat.
- b. Pengguna Eksternal, terdiri dari :
1. DPRD Kabupaten Tanah Laut.
2. Instansi Lainnya yang berkepentingan dengan aplikasiE-Database.
3. Masyarakat Umum.

## Paragraf 2

## Akses

## Pasal 11

- (1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a mendapatkan username dan password dari administasi pusat aplikasi EDatabase .
- (2) Pengguna eksternalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dapat mengakses aplikasi E-Database secara real time.
- (3) Pengguna eksternal khusus instansi lainnya yang berkepentingan dapat diberikan username dan password dari administasi pusat aplikasi E-Database dengan mengajukan izin tertulis kepada Bupati Tanah Laut melalui Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut.

## Pasal 12

Administrator pusat E-Database dapat memberhentikan pengguna E-Database dalam hal pengguna sistem melanggar ketentuan dan menganggu keamanan sistem E-Database .

## Bagian Ketiga Pengelolaan sistem E-Database

Paragraf 1 SOPD

## Pasal 13

- (1) Pengelolaan aplikasi E-Database pada SOPD dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. Sekretaris Daerah/Sekretaris DPRD /Kepala Badan /Dinas /Direktur RSUD adalah sebagai Penanggung jawab Admin SOPD;
- b. Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Bidang pada Sekretariat/Badan /Dinas /RSUD yang membawahi/menangani Pelaporan kinerjaSOPD adalah sebagai Pengarah Admin SOPD;
- c. Kepala subbagian/Kepala Sub Bidang yang ditunjuk untuk menyusun pelaporan kinerjaSOPD selaku Administrator SOPD;
- d. Tanggungjawab Administrator SOPD, yaitu :
1. Mengkoordinasikan pengelolaan aplikasi E-Database lingkup SOPD.
2. Mengkoordinasikan capaian kinerjaindikator pembangunan ke setiap bidang/unit kerja.
3. Memverifikasi capaian kinerja indikator pembangunan sebelum di input ke dalam sistemaplikasi E-Database .
- e. Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf d, Administrator SOPD dibantu oleh operator aplikasi E-Database , yang bertugas :
1. Melaksanakan Input/Update propil SOPD.
2. Melakukan pengisian data kemajuan/capaian informasi pembangunan yang sesuai dengan kolom isian indikatorSOPD nya.
3. Mengusulkan Indikator pembangunan yang terkait dengan SOPD nya.
4. Menyampaikan laporan capaian indikator pembangunan.
- (2) Operator E-Database pada SOPD ditunjuk oleh Kepala SOPD melalui Surat Perintah Kepala SOPD dan disampaikan kepada Kepala Bappeda.

## Paragraf 2

## Kecamatan

## Pasal 14

- (1) Pengelolaan aplikasi E-Database pada Kecamatan dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. Camat adalah sebagai Penanggung jawab Admin SOPD Kecamatan;
- b. Sekretaris Camat yang membawahi/menangani pelaporan kinerjaSOPD adalah sebagai Pengarah Admin SOPD Kecamatan;
- c. Kepala Sub Bagian yang ditunjuk untuk menyusun pelaporan kinerjaSOPD selaku Administrator SOPD Kecamatan;
- d. Tanggungjawab Administrator Kecamatan, yaitu :
1. Mengkoordinasikan pengelolaan Aplikasi E-Database lingkup SOPD.
2. Mengkoordinasikan capaian kinerja indikator pembangunan ke setiap bidang/unit kerja.
3. Memverifikasi capaian kinerja indikator pembangunan sebelum di input ke dalam sistemaplikasi E-Database .
- e. Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf d, administrator SOPD Kecamatan dapat dibantu oleh operator Aplikasi EDatabase , yang bertugas :
1. Melaksanakan Input/Update propil SOPD.
2. Melakukan pengisian data kemajuan/capaian informasi pembangunan yang sesuai dengan kolom isian indikatorSOPD nya.

3. Mengusulkan Indikator pembangunan yang terkait dengan SOPD nya.
4. Menyampaikan laporan kinerja secara berkelanjutan.
- (2) Operator E-Database pada SOPD Kecamatan ditunjuk oleh Camat melalui Surat Perintah Kepala SOPD dan disampaikan kepada Kepala Bappeda.

## Paragraf 3 Kelurahan

## Pasal 15

- (1) Pengelolaan aplikasi E-Database pada Kelurahan dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. Lurah adalah sebagai Penanggung jawab Admin SOPD Kelurahan;
- b. Sekretaris Lurah yang membawahi/menangani pelaporan kinerjaSOPD adalah sebagai Administrator Kelurahan;
- c. Tanggungjawab Administrator Kelurahan, yaitu :
1. Mengkoordinasikan pengelolaan aplikasi E-Database lingkup SOPD.
2. Mengkoordinasikan capaian kinerja indikator pembangunan ke setiap bidang/unit kerja.
3. Memverifikasi capaian kinerja indikator pembangunan sebelum di input ke dalam sistemaplikasi E-Database .
- d. Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf c, administrator SOPD Kecamatan dapat dibantu oleh operator Aplikasi EDatabase , yang bertugas :
1. Melaksanakan Input/Update propil SOPD.
2. Melakukan pengisian data kemajuan/capaian informasi pembangunan yang sesuai dengan kolom isian indikatorSOPD nya.
3. Mengusulkan Indikator pembangunan yang terkait dengan SOPD nya.
4. Menyampaikan laporan kinerja secara berkelanjutan.
- (2) Operator E-Database pada SOPD Kecamatan ditunjuk oleh Camat melalui Surat Perintah Kepala SOPD dan disampaikan kepada Kepala Bappeda.

## Paragraf 4

## Unit Pelaksana Teknis

## Pasal 16

- (1) Pengelolaan Aplikasi E-Database pada Unit Pelaksana Teknis dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah sebagai penanggung jawab Admin Unit Pelaksana Teknis;
- b. Kepala Bagian Tata Usaha yang membawahi/menangani pelaporan kinerja UPT adalah sebagai Administrator UPT;
- c. Tanggungjawab administrator UPT, yaitu :
1. Mengkoordinasikan pengelolaan aplikasi E-Database lingkup SOPD.
2. Mengkoordinasikan capaian kinerja indikator pembangunan ke setiap bidang/unit kerja.

3. Memverifikasi capaian kinerja indikator pembangunan sebelum di input ke dalam sistemaplikasi E-Database .
- d. Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf c, Administrator SOPDKecamatan dapat dibantu oleh operator aplikasi EDatabase , yang bertugas :
1. Melaksanakan Input/Update propil SOPD.
2. Melakukan pengisian data kemajuan/capaian informasi pembangunan yang sesuai dengan kolom isian indikatorSOPD nya.
3. Mengusulkan Indikator pembangunan yang terkait dengan SOPD nya.
4. Menyampaikan laporan kinerja secara berkelanjutan.
- (2) Operator E-Database pada UPT ditunjuk oleh Kepala SOPDberdasarkan usulan Kepala UPT melalui Surat Perintah Kepala SOPD dan disampaikan kepada Kepala Bappeda.

## Pasal 17

- (1) Surat Perintah/Surat Penugasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 disampaikan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut pada permulaan proses perencanaan tahunan.
- (2) Tim Pengelola E-Database pada SOPD, Kecamatan, Kelurahan dan Unit Pelaksana Teknis bekerjamengikuti ketentuan dan mekanisme pada aplikasi EDatabase .

## BAB V

## STANDARISASI INDIKATOR PEMBANGUNAN

## Bagian Kesatu Daftar Indikator Pembangunan

## Pasal 18

- (1) Bappeda Kabupaten melakukan sosialisasi dan pendistribusian Daftar Indikator Pembangunan Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Bappeda Kabupaten dapat melakukan pembaharuan/perubahan pada Daftar Indikator Pembangunan Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan arah dan rencana pembangunan daerah Kabupaten.
- (3) Bappeda Kabupaten berkoordinasi dengan BPS Kabupaten dalam mengeluarkan Daftar Indikator Pembangunan Kabupaten Tanah Laut sebagai tambahan untuk kebutuhan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten.
- (4) Daftar Indikator Pembangunan Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati Tanah Laut.

## Bagian Kedua

## Pemutakhiran (update) Data Indikator Pembangunan

## Pasal 19

- (1) SOPD melakukan pemutakhiran (update) data indikator pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dalam pengisian nilai indikator, SOPD diharuskan memilah/mengelompokkan data berdasarkan kecamatan atau jika memungkinkan berdasarkan desa yang dibawahinya dan sesuai dengan kelompok waktu data tersebut diperoleh.

- (3) SOPD tidak diperkenankan untuk mengisi data indikator yang mempunyai nilai proses yang berhubungan dengan indikator proses.

## Bagian Ketiga Alur Informasi Data Indikator Pembangunan

## Pasal 20

- (1) SOPD menyerahkan/melaporkan data indikator pembangunan kepada Bappeda Kabupaten dalam bentuk soft-copy selambat-lambatnya pada bulan Agustus di tahun berjalan yang disertai bukti penyerahan yang ditandatangani oleh pejabat berwenang.
- (2) Bappeda Kabupaten bersama-sama dengan SOPD, BPS Kabupaten melakukan verifikasi data indikator pembangunan selambat-lambatnya pada bulan September tahun berjalan.
- (3) Bappeda Kabupaten yang berkoordinasi dengan BPS Kabupaten melakukan kompilasi dan penggabungan data indikator tersebut menjadi produk database selambat-lambatnya pada bulan Desember tahun berjalan.
- (4) Bappeda Kabupaten Tanah dapat meminta bantuan teknis (technical-support) dan training kepada BPS atau Instansi Lainnya dalam mengelola data indikator pembangunan tersebut kedalam produk database .
- (5) Bappeda Kabupaten menyerahkan/melaporkan hasil kompilasi/penggabungan dari data indikator pembangunan tersebut kepada Bupati Tanah Laut dalam bentuk soft-copy selambat-lambatnya pada bulan Desember di tahun berjalan yang disertai bukti penyerahan yang ditandatangani oleh pejabat berwenang.

## Pasal 21

- (1) Untuk jenis indikator tertentu yang termasuk dalam kategori selalu dimonitoring, SOPD menyerahkan/melaporkan data dari Indikator tersebut kepada Bappeda Kabupaten dalam bentuk soft-copy pada waktu yang telah dijadwalkan sesuai dengan siklus monitoring untuk indikator tersebut yang disertai bukti penyerahan yang ditandatangani oleh pejabat berwenang.
- (2) Bappeda Kabupaten selanjutnya meneruskan/menyerahkan hasil kompilasi/penggabungan dari data Indikator yang dimonitoring tersebut kepada Bupati Tanah Laut dalam bentuk soft-copy pada waktu yang telah dijadwalkan sesuai dengan siklus monitoring untuk indikator tersebut yang disertai bukti penyerahan yang ditandatangani oleh pejabat berwenang.

## BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI

## Pasal 22

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan EDatabase , sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VII PEMBIAYAAN

Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 11 Oktober 2017

## Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,


## H. SYAHRIAN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017 NOMOR 88

## Pasal 23

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pengelolaan informasi dan data pembangunan di lingkungan Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Belanja Langsung SOPD Bappeda Kabupaten Tanah Laut.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penepatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 11 Oktober 2017

BUPATI TANAH LAUT, ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH