PERATURAN DAERAH KOTA MA Nomor 3 Tahun 2009 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR (berlaku 7 Mei 2009)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAKASSAR,
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, diperlukan penyesuaian dan perubahan terhadap kelembagaan perangkat daerah Kota Makassar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk pelaksanaan tersebut huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar.
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
13. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi Dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 267/MENKES/SK/III/2008 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
17. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.358/MEN/SJ-OKP/IX/2008 tentang Pedoman Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 2).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR dan WALIKOTA MAKASSAR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan DAN KOTA
: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH MAKASSAR.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaran pemerintahan daerah yang, terdiri atas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, dinas-dinas, Inspektorat, lembaga teknis, Rumah Sakit, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar .
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar .
7. Asisten Bidang Pemerintahan adalah Asisten Bidang Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Makassar.
8. Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Sosial adalah Asisten Bidang Perekonomian Pembangunan dan Sosial pada Sekretariat Daerah Kota Makassar .
9. Asisten Bidang Keuangan dan Asset adalah Asisten Bidang Keuangan dan Asset pada Sekretariat Daerah Kota Makassar.
10. Asisten Bidang Administrasi Umum adalah Asisten Bidang Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Makassar.
11. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Makassar.
12. Inspektorat daerah adalah Inspektorat Kota Makassar.
13. Dinas daerah adalah dinas daerah Kota Makassar.
14. Lembaga teknis daerah adalah Badan dan Kantor Kota Makassar.
15. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol-PP adalah Satpol-PP Kota Makassar.
16. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Kota Makassar.
17. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota yang selanjutnya disebut Lakhar BNK adalah Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Makassar;
18. Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disebut Sekretariat KORPRI adalah Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Makassar.
19. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat dalam Kota Makassar yang dtetapkan sebagai perangkat daerah ## BAB II
PEMBENTUKAN
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk perangkat daerah Kota Makassar, yang terdiri dari :
- a. Sekretariat Daerah Kota Makassar;
- b. Sekretariat DPRD Kota Makassar;
- c. Dinas daerah, terdiri atas :
1. Dinas Pendidikan Kota Makassar;
2. Dinas Kesehatan Kota Makassar;
3. Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar;
4. Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar;
5. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar;
6. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar;
7. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;
8. Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar;
9. Dinas Perhubungan Kota Makassar;
10. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar;
11. Dinas Sosial Kota Makassar;
12. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar;
13. Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan Kota Makassar;
14. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Makassar;
15. Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar;
16. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Makassar;
17. Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.
- d. Lembaga teknis daerah, terdiri atas :
1. Inspektorat Daerah Kota Makassar;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar;
3. Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar;
4. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Makassar;
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar;
6. Badan Keluarga Berencana Kota Makassar;
7. Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar;
8. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar;
9. Kantor Arsip, Perpustakaan dan Pengolahan Data Kota Makassar;
10. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Makassar;
11. Kantor Ketahanan Pangan Kota Makassar;
12. Kantor Pemberdayaan Perempuan Kota Makassar;
13. Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar;
14. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar;
- e. Lembaga lain sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan :
1. Pelaksana Harian (LAKHAR) Badan Narkotika Kota Makassar;
2. Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kota Makassar.
- f. Kecamatan dan Kelurahan dalam daerah Kota Makassar, terdiri atas :
1. Kecamatan Biringkanaya, terdiri atas :
- a. Kelurahan Bulurokeng;
- b. Kelurahan Daya;
- c. Kelurahan Pai;
- d. Kelurahan Paccerakkang;
- e. Kelurahan Sudiang;
- f. Kelurahan Sudiang Raya;
- g. Kelurahan Untia.
2. Kecamatan Bontoala, terdiri atas atas:
- a. Kelurahan Bontoala;
- b. Kelurahan Bontoala Tua;
- c. Kelurahan Bontoala Parang;
- d. Kelurahan Baraya;
- e. Kelurahan Bunga Ejaya;
- f. Kelurahan Gaddong;
- g. Kelurahan Layang;
- h. Kelurahan Malimongan Baru;
- i. Kelurahan Parang Layang;
- j. Kelurahan Timongan Lompoa;
- k. Kelurahan Tompo Balang;
- l. Kelurahan Wajo Baru.
3. Kecamatan Mariso, terdiri atas :
- a. Kelurahan Bontorannu;
- b. Kelurahan Kunjung Mae;
- c. Kelurahan Kampung Buyang;
- d. Kelurahan Lette;
- e. Kelurahan Mariso;
- f. Kelurahan Mario;
- g. Kelurahan Mattoanging;
- h. Kelurahan Panambungan;
- i. Kelurahan Tamarunang.
4. Kecamatan Mamajang, terdiri atas :
- a. Kelurahan Bonto Biraeng;
- b. Kelurahan Baji Mappakasunggu;
- c. Kelurahan Bonto Lebang;
- d. Kelurahan Karang Anyer;
- e. Kelurahan Labuang Baji;
- f. Kelurahan Mamajang Dalam;
- g. Kelurahan Mamajang Luar;
- h. Kelurahan Maricaya Selatan;
- i. Kelurahan Mandala;
- j. Kelurahan Parang;
- k. Kelurahan Pa'Batang;
- l. Kelurahan Sambung Jawa;
- m. Kelurahan Tamparang Keke.
5. Kecamatan Makassar, terdiri atas :
- a. Kelurahan Bara-Baraya;
- b. Kelurahan Barana;
- c. Kelurahan Bara-Baraya Utara;
- d. Kelurahan Bara-Baraya Selatan;
- e. Kelurahan Bara-Baraya Timur;
- f. Kelurahan Lariang Bangngi;
- g. Kelurahan Maccini;
- h. Kelurahan Maccini Gusung;
- i. Kelurahan Maccini Parang;
- j. Kelurahan Maricaya;
- k. Kelurahan Maricaya Baru;
- l. Kelurahan Maradekaya;
- m. Kelurahan Maradekaya Utara;
- n. Kelurahan Maradekaya Selatan.
6. Kecamatan Manggala, terdiri atas :
- a. Kelurahan Antang;
- b. Kelurahan Batua;
- c. Kelurahan Borong;
- d. Kelurahan Bangkala;
- e. Kelurahan Manggala;
- f. Kelurahan Tamangapa.
7. Kecamatan Rappocini, terdiri atas :
- a. Kelurahan Buakana;
- b. Kelurahan Banta-Bantaeng;
- c. Kelurahan Balla Parang;
- d. Kelurahan Bonto Makkio;
- e. Kelurahan Gunung Sari;
- f. Kelurahan Karunrung;
- g. Kelurahan Kassi-Kassi;
- h. Kelurahan Mappala;
- i. Kelurahan Rappocini;
- j. Kelurahan Tidung.
8. Kecamatan Tamalate, terdiri atas atas:
- a. Kelurahan Bongaya;
- b. Kelurahan Balang Baru;
- c. Kelurahan Barombong;
- d. Kelurahan Jongaya;
- e. Kelurahan Mangasa;
- f. Kelurahan Mannuruki;
- g. Kelurahan Macini Sombala;
- h. Kelurahan Parang Tambung;
- i. Kelurahan Pa'Baeng-Baeng;
- j. Kelurahan Tanjung Mardeka.
9. Kecamatan Tallo, terdiri atas atas :
- a. Kelurahan Buloa;
- b. Kelurahan Bunga Ejaya Beru;
- c. Kelurahan Kaluku Bodoa;
- d. Kelurahan Kalukuang;
- e. Kelurahan Lembo;
- f. Kelurahan Lakkang;
- g. Kelurahan La'Latang;
- h. Kelurahan Pannampu;
- i. Kelurahan Rappojawa;
- j. Kelurahan Rappokalling;
- k. Kelurahan Suangga;
- l. Kelurahan Tallo;
- m. Kelurahan Tammua;
- n. Kelurahan Ujung Pandang Baru;
- o. Kelurahan Wala-Walaya.
10. Kecamatan Tamalanrea, terdiri atas :
- a. Kelurahan Bira;
- b. Kelurahan Kapasa;
- c. Kelurahan Parang Loe;
- d. Kelurahan Tamalanrea;
- e. Kelurahan Tamalanrea Indah;
- f. Kelurahan Tamalanrea Jaya.
11. Kecamatan Ujung Pandang, terdiri atas:
- a. Kelurahan Baru;
- b. Kelurahan Bulo Gading;
- c. Kelurahan Lajagiru;
- d. Kelurahan Lae-Lae;
- e. Kelurahan Losari;
- f. Kelurahan Mangkura;
- g. Kelurahan Maloku;
- h. Kelurahan Pisang Utara;
- i. Kelurahan Pisang Selatan;
- j. Kelurahan Sawerigading.
12. Kecamatan Ujung Tanah , terdiri atas:
- a. Kelurahan Barang Caddi;
- b. Kelurahan Barang Lompo;
- c. Kelurahan Cambaya;
- d. Kelurahan Camba Berua;
- e. Kelurahan Gusung;
- f. Kelurahan Kodingareng;
- g. Kelurahan Tabaringan;
- h. Kelurahan Tamalabba;
- i. Kelurahan Totaka;
- j. Kelurahan Ujung Tanah;
- k. Kelurahan Patingalloang;
- l. Kelurahan Patingalloang Baru.
13. Kecamatan Panakkukang, terdiri atas:
- a. Kelurahan Karampuang;
- b. Kelurahan Karuwisi;
- c. Kelurahan Karuwisi Utara;
- d. Kelurahan Masale;
- e. Kelurahan Pampang;
- f. Kelurahan Panaikang;
- g. Kelurahan Pandang;
- h. Kelurahan Paropo;
- i. Kelurahan Sinrijala;
- j. Kelurahan Tamamaung;
- k. Kelurahan Tello Baru.
14. Kecamatan Wajo, terdiri atas:
- a. Kelurahan Butung;
- b. Kelurahan Ende;
- c. Kelurahan Malimongan;
- d. Kelurahan Malimongan Tua;
- e. Kelurahan Mampu;
- f. Kelurahan Melayu;
- g. Kelurahan Melayu Baru;
- h. Kelurahan Pattunuang.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar sebagaimana tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN

## SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

## Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan perangkat daerah.
- (2) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## Bagian Ketiga

## Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas :
- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Bidang Pemerintahan, terdiri atas :
- 1) Bagian Tata Pemerintahan, terdiri atas :
- a. Subbagian Pemerintahan Umum;
- b. Subbagian Pemerintahan Kecamatan;
- c. Subbagian Pertanahan.
- 2) Bagian Organisasi dan Tata Laksana, terdiri atas :
- a. Subbagian Kelembagaan;
- b. Subbagian Ketatalaksanaan;
- c. Subbagian Analisis Jabatan.
- 3) Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia, terdiri atas :
- a. Subbagian Perundang-undangan;
- b. Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- c. Subbagian Bantuan Hukum.
- c. Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Sosial, terdiri atas :
- 1) Bagian Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas :
- a. Subbagian Pengendalian Administrasi Pembangunan;
- b. Subbagian Pembinaan Perusahaan Daerah;
- c. Subbagian Kerjasama Pembangunan Daerah.

- 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :
- a. Subbagian Pembinaan Mental Spiritual;
- b. Subbagian Sarana Ibadah;
- c. Subbagian Lembaga Sosial dan Keagamaan.
- d. Asisten Bidang Keuangan dan Asset, terdiri atas :
- 1) Bagian Keuangan, terdiri atas :
- a. Subbagian Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan;
- c. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.
- 2) Bagian Perlengkapan, terdiri atas :
- a. Subbagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan;
- b. Subbagian Umum dan Inventarisasi Asset;
- c. Subbagian Penyimpanan, Distribusi dan Pemeliharaan.
- e. Asisten Bidang Administrasi Umum, terdiri atas :
- 1) Bagian Umum dan Kepegawaian, terdiri atas :
- a. Subbagian Tata Usaha dan Sandi;
- b. Subbagian Rumah Tangga;
- c. Subbagian Kepegawaian.
- 2) Bagian Protokol, terdiri atas :
- a. Subbagian Perjalanan Dinas;
- b. Subbagian Akomodasi;
- c. Subbagian Pengaturan Acara.
- 3) Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri atas :
- a. Subbagian Pemberitaan;
- b. Subbagian Dokumentasi;
- c. Subbagian Pengaduan Masyarakat.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Staf Ahli

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Walikota dapat dibantu oleh staf ahli.
- (2) Tugas dan fungsi Staf ahli ditetapkan oleh Walikota sesuai kebutuhan.
- (3) Staf ahli dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

## BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 7

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan.
- (3) Sekretaris Dewan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

## Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Sekretaris Dewan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekertariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Sekretaris Dewan dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas :
- a. Sekretaris Dewan;
- b. Bagian Umum, terdiri atas:
1. Subbagian Tata Usaha;
2. Subbagian Humas;
3. Subbagian Protokol.
- c. Bagian Rapat-Rapat, terdiri atas :
1. Subbagian Rapat;
2. Subbagian Hukum;
3. Subbagian Dokumentasi.
- d. Bagian Keuangan, terdiri atas :
1. Subbagian Anggaran;
2. Subbagian Perbendaharaan;
3. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.
- e. Bagian Perlengkapan, terdiri atas :
1. Subbagian Perencanaan dan Analisa Kebutuhan;
2. Subbagian Pengadaan dan Penyimpanan;
3. Subbagian Inventarisasi dan Pemeliharaan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB V

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 10

- (1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas daerah dipimpin oleh Kepala Dinas.

- (3) Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

## Bagian Kedua

## Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah

Pasal 11

- (1) Dinas daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas daerah dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

## Bagian Ketiga Paragraf I

## Dinas Pendidikan

Pasal 12

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang pendidikan meliputi pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal serta sarana dan prasarana.
- (2) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal, serta sarana dan prasarana;
- b. penyusunan rencana dan program di bidang pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal serta sarana dan prasarana;
- c. pelaksanaan pengendalian dan perencanaan teknis operasional di bidang pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal serta sarana dan prasarana;
- d. pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal serta sarana dan prasarana;
- e. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- f. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- g. pembinaan unit pelaksana teknis.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Perlengkapan.

- c. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri atas :
1. Seksi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar;
2. Seksi Ketenagaan dan Kelembagaan Pendidikan Dasar;
3. Seksi Pembinaan Kesiswaan Pendidikan Dasar.
- d. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri atas :
1. Seksi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Menengah;
2. Seksi Ketenagaan dan Kelembagaan Pendidikan Menengah;
3. Seksi Pembinaan Kesiswaan Pendidikan Menengah.
- e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, terdiri atas :
1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Seksi Pendidikan Kesetaraan;
3. Seksi Pendidikan Masyarakat.
- f. Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan, terdiri atas :
1. Seksi Analisa Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan;
2. Seksi Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan;
3. Seksi Pendayagunaan Sarana dan Prasarana.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 2

## Dinas Kesehatan

Pasal 13

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang kesehatan meliputi pelayanan kesehatan dasar dan khusus, pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan, pengembangan sumber daya kesehatan serta pembinaan kesehatan masyarakat.
- (2) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan dasar dan khusus, pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan, pengembangan sumber daya kesehatan serta pembinaan kesehatan masyarakat;
- b. penyusunan rencana dan program di bidang pelayanan kesehatan dasar dan khusus, pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan, pengembangan sumber daya kesehatan serta pembinaan kesehatan masyarakat;
- c. pelaksanaan administrasi dan registrasi dan sertifikasi sarana kesehatan, tenaga medis, paramedis dan tenaga non medis;
- d. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- e. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- f. pembinaan unit pelaksana teknis.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Perlengkapan.
- c. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan, terdiri atas :
1. Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan;
2. Seksi Kesehatan Khusus;
3. Seksi Farmasi, Perbekalan Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan.

- d. Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri atas :
1. Seksi Pengendalian Penyakit Menular;
2. Seksi Pengamatan Penyakit Tidak Menular, Imunisasi dan Kesehatan Matra;
3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
- e. Bidang Bina Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas :
1. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan Program;
2. Seksi Pengembangan Sarana, Tenaga Kesehatan dan Jaminan Kesehatan;
3. Seksi Registrasi dan Akreditasi.
- f. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, terdiri atas :
1. Seksi Kesehatan Keluarga;
2. Seksi Gizi Masyarakat;
3. Seksi Promosi Kesehatan dan Peberdayaan Masyarakat.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum pada Lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 3

## Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 14

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang pekerjaan umum, pembangunan dan pemeliharaan bangunan dan gedung pemerintah, sarana dan prasarana lingkungan, jalan dan jembatan termasuk trotoar, drainase, kanal dan sungai.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, , menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rumusan kebijakan teknis operasional di bidang pekerjaan umum, pengadaan dan pemeliharaan bangunan dan gedung pemerintah serta sarana dan prasarana lingkungan;
- b. penyusunan rumusan kebijakan teknis operasional di bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan termasuk trotoar dan drainase;
- c. penyusunan rencana dan program di bidang pengadaan dan pemeliharaan bangunan dan gedung pemerintah, sarana dan prasarana lingkungan serta sarana perumahan;
- d. penyusunan rencana di bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, drainase termasuk trotoar;
- e. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- f. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- g. pembinaan unit pelaksana teknis.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum , terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Perlengkapan.
- c. Bidang Bangunan Gedung Pemerintah, Sarana Umum dan Perumahan terdiri atas:
1. Seksi Pembangunan Gedung Pemerintah, Sarana Umum dan Perumahan;
2. Seksi Pemeliharaan Gedung Pemerintah, Sarana Umum dan Perumahan;
3. Seksi Penelitian dan Pengawasan Bangunan Gedung Pemerintah, Sarana Umum dan Perumahan.

- d. Bidang Sarana dan Prasarana Lingkungan, terdiri atas :
1. Seksi Prasarana Lingkungan;
2. Seksi Sanitasi;
3. Seksi Air Bersih.
- e. Bidang Jalan dan Jembatan, terdiri atas :
1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
3. Seksi Penelitian dan Pengawasan Jalan dan Jembatan.
- f. Bidang Bangunan Air, terdiri atas :
1. Seksi Pembangunan Bangunan Air;
2. Seksi Pemeliharaan Bangunan Air;
3. Seksi Penelitian dan Pengawasan Bangunan Air.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum pada Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 4

## Dinas Tata Ruang dan Bangunan

Pasal 15

- (1) Dinas Tata Ruang dan Bangunan mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian kawasan, penataan ruang kota dan penertiban bangunan serta pengusutan.
- (2) Dinas Tata Ruang dan Bangunan dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rumusan kebijakan teknis penataan ruang, kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang dan penetapan kawasan strategis kota;
- b. penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal bidang penataan ruang;
- c. penyusunan rencana dan program pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kota;
- d. penyusunan rencana dan program pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penataan ruang;
- e. penyusunan rumusan kebijakan teknis operasional di bidang penataan bangunan;
- f. penyusunan rencana dan program pembinaan dan pengawasan penelitian gambar situasi bangunan dan penyelenggaraan dokumentasi;
- g. pembinaan dan pemberian izin dan pelayanan umum di bidang mendirikan bangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- i. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- j. pembinaan unit pelaksana teknis.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang dan Bangunan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat , terdiri atas :
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Perlengkapan.
- c. Bidang Tata Ruang, terdiri atas :
1. Seksi Pemanfaatan Ruang;

2. Seksi Rencana Mikro dan Detail;
3. Seksi Penelitian dan Pengembangan.
- d. Bidang Tata Bangunan, terdiri atas :
1. Seksi Peta Situasi;
2. Seksi Detail dan Teknik Arsitektur;
3. Seksi Pengukuran.
- e. Bidang Perizinan Bangunan, terdiri atas :
1. Seksi Penelitian Administrasi;
2. Seksi Penelitian Teknis;
3. Seksi Penetapan Retribusi.
- f. Bidang Pengendalian Bangunan, terdiri atas :
1. Seksi Pengawasan;
2. Seksi Pengusutan;
3. Seksi Penertiban.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang dan Bangunan sebagaimana tercantum pada Lampiran VII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 5 Dinas Pemuda dan Olahraga

Pasal 16

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang kelembagaan pemuda, pengembangan sumber daya pemuda, kelembagaan dan sarana olahraga serta pembinaan olahraga prestasi, olahraga rekreasi dan olahraga pendidikan.
- (2) Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rumusan kebijakan teknis, kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan;
- b. penyusunan rencana dan program di bidang manajemen, wawasan, kreativitas pemuda, kepeloporan, pendidikan dan pelatihan kepemudaan serta pengaturan sistem penganugerahan prestasi;
- c. penyusunan rumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan keolahragaan, peningkatan sarana dan prasarana keolahragaan serta pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan;
- d. penyusunan rencana di bidang standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan, serta peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manajer dan pembina olahraga;
- e. penyusunan rencana dan pelaksanaan kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga;
- f. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- g. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- h. pembinaan unit pelaksana teknis.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Perlengkapan.
- c. Bidang Kelembagaan Pemuda, terdiri atas :
1. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan;

2. Seksi Prasarana dan Sarana Pemuda;
3. Seksi Kewirausahaan Pemuda.
- d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pemuda, terdiri atas :
1. Seksi Kaderisasi dan Kepemimpinan;
2. Seksi Peningkatan Keterampilan;
3. Seksi Pengembangan Wawasan dan Kreativitas.
- e. Bidang Kelembagaan dan Sarana Olahraga, terdiri atas :
1. Seksi Kelembagaan;
2. Seksi Prasarana dan Sarana Olahraga;
3. Seksi Akreditasi dan Penghargaan.
- f. Bidang Pembinaan Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi dan Olahraga Prestasi, terdiri atas :
1. Seksi Olahraga Pendidikan;
2. Seksi Olahraga Rekreasi;
3. Seksi Olahraga Prestasi dan Penyandang Cacat.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 6

## Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 17

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang perkoperasian, usaha kecil dan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang perkoperasian, usaha kecil dan menengah;
- b. penyusunan rencana dan program pengaturan, pengurusan, pendaftaran, pengesahan serta pembubaran koperasi;
- c. pelaksanaan pengendalian dan perencanaan teknis operasional penyuluhan koperasi;
- d. penyusunan rencana pembinaan pengelola koperasi simpan pinjam;
- e. pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang perkoperasian;
- f. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- g. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- h. pembinaan unit pelaksana teknis.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Perlengkapan.
- c. Bidang Kelembagaan Koperasi, terdiri atas :
1. Seksi Organisasi dan Tata Laksana;
2. Seksi Pendaftaran dan Hukum Koperasi;
3. Seksi Pembinaan Usaha Koperasi.

- d. Bidang Usaha Kecil dan Menengah, terdiri atas :
1. Seksi Industri Non Pertanian;
2. Seksi Perdagangan dan Aneka Usaha;
3. Seksi Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah.
- e. Bidang Pembiayaan dan Simpan Pinjam, terdiri atas :
1. Seksi Pengawasan dan Penilaian;
2. Seksi Pembiayaan dan Permodalan Koperasi;
3. Seksi Pembiayaan dan Permodalan Usaha Kecil dan Menengah.
- f. Bidang Pendidikan dan Penyuluhan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas:
1. Seksi Pendidikan dan Penyuluhan Koperasi;
2. Seksi Pendidikan dan Penyuluhan Usaha Kecil dan Menengah;
3. Seksi Data dan Informasi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum pada Lampiran IX dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 7

## Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 18

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang kependudukan dan catatan sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan akta catatan sipil;
- b. penyusunan rencana dan program di bidang pendaftaran penduduk, penerbitan dokumen penduduk dan mutasi penduduk;
- c. pelaksanaan pengendalian teknis operasional di bidang pelayanan data dan informasi penduduk;
- d. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- e. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- f. pembinaan unit pelaksana teknis.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Perlengkapan.
- c. Bidang Administrasi Kependudukan, terdiri atas :
1. Seksi Administrasi Pendaftaran Penduduk;
2. Seksi Mutasi dan Pelaporan Penduduk;
3. Seksi Penerbitan Dokumen Penduduk.
- d. Bidang Akta Kelahiran, Kematian dan Pengangkatan Anak, terdiri atas :
1. Seksi Kelahiran Umum;
2. Seksi Kelahiran Terlambat;
3. Seksi Kematian dan Pengangkatan Anak.

- e. Bidang Akta Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan Anak, terdiri atas :
1. Seksi Akta Perkawinan;
2. Seksi Akta Perceraian;
3. Seksi Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak.
- f. Bidang Data dan Informasi, terdiri atas :
1. Seksi Penyimpanan dan Perubahan;
2. Seksi Penyuluhan;
3. Seksi Informasi Data.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tercantum pada Lampiran X dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 8 Dinas Tenaga Kerja Pasal 19

- (1) Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang ketenagakerjaan meliputi perencanaan perluasan dan penempatan tenaga kerja, pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial dan syarat-syarat kerja serta pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan tenaga kerja, perluasan kerja dan penempatan tenaga kerja, pelatihan, produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial dan syarat-syarat kerja, serta pengawasan ketenagakerjaan.
- b. pelaksanaan pengendalian operasional di bidang perencanaan tenaga kerja, perluasan kerja dan penempatan tenaga kerja, pelatihan, produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, syarat-syarat kerja, penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan serta pengawasan ketenagakerjaan;
- c. pelaksanaan koordinasi sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja serta pelayanan perizinan di bidang ketenagakerjaan;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ketenagakerjaan;
- e. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- f. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- g. pembinaan unit pelaksana teknis.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Perlengkapan.
- c. Bidang Perencanaan, Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja, terdiri atas :
1. Seksi Perencanaan Tenaga Kerja;
2. Seksi Perluasan Kerja;
3. Seksi Penempatan Tenaga Kerja.

- d. Bidang Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kerja, terdiri atas :
1. Seksi Pelatihan Keterampilan Kerja;
2. Seksi Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja;
3. Seksi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja.
- e. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, Syarat-syarat Kerja dan Kesejahteraan, terdiri atas :
1. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Kerja;
2. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
3. Seksi Kesejahteraan Pekerja.
- f. Bidang Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan, terdiri atas :
1. Seksi Pengawasan Norma Kerja;
2. Seksi Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
3. Seksi Perlindungan Ketenagakerjaan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum pada Lampiran XI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 9 Dinas Perhubungan

Pasal 20

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang perhubungan meliputi lalu lintas, angkutan, pengendalian operasional, teknik dan prasarana lalu lintas.
- (2) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas, angkutan, pengendalian operasional, teknik dan prasarana lalu lintas;
- b. penyusunan dan penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu lintas jalan, analisis dampak lalu lintas dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan;
- c. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta pembinaan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi, terminal, perparkiran, jaringan trayek, kelas jalan, angkutan kota, angkutan taksi, angkutan sewa, angkutan pariwisata, angkutan khusus penumpang, angkutan perbatasan, angkutan barang, perbengkelan serta persyaratan teknik dan laik jalan;
- d. pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor dijalan dan penyidikan pelanggaran sesuai kewenangannya;
- e. pemberian perizinan, pengawasan dan pelayanan umum di bidang perhubungan darat dan perhubungan laut;
- f. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- g. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- h. pembinaan unit pelaksanan teknis.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Perlengkapan.
- c. Bidang Lalu Lintas Jalan, terdiri atas :
1. Seksi Manajemen Lalu Lintas;

2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
3. Seksi Prasarana Lalu Lintas.
- d. Bidang Angkutan, terdiri atas :
1. Seksi Angkutan Orang;
2. Seksi Angkutan Barang;
3. Seksi Angkutan Laut, Penyeberangan, Sungai dan Kepelabuhanan.
- e. Bidang Pengendalian Operasional, terdiri atas :
1. Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Seksi Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan;
3. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data.
- f. Bidang Teknik dan Prasarana, terdiri atas :
1. Seksi Teknik Kendaraan dan Perbengkelan;
2. Seksi Terminal;
3. Seksi Perparkiran.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum pada Lampiran XII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 10 Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 21

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang komunikasi dan informasi meliputi, pengembangan informasi, aplikasi dan telematika, pendayagunaan media, pemberdayaan kelembagaan serta pos dan telekomunikasi.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan informasi, aplikasi dan telematika, pendayagunaan media informasi dan komunikasi, pemberdayaan kelembagaan;
- b. penyusunan rencana dan program di bidang pengembangan informasi, aplikasi dan telematika, pendayagunaan media informasi dan komunikasi, pemberdayaan kelembagaan dan pembinaan pos dan telekomunikasi;
- c. pembinaan teknis administrasi di bidang pengembangan informasi, aplikasi dan telematika, pendayagunaan media informasi dan komunikasi, pemberdayaan kelembagaan, pos dan telekomunikasi;
- d. pelaksanaan pengendalian teknis operasional di bidang pengembangan informasi, aplikasi dan telematika, pendayagunaan media informasi dan komunikasi, pemberdayaan kelembagaan pos dan telekomunikasi;
- e. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- f. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- g. pembinaan unit pelaksana teknis.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Perlengkapan.

- c. Bidang Pengembangan Informasi, Aplikasi dan Telematika, terdiri atas :
1. Seksi Pengembangan Media;
2. Seksi Aplikasi dan Telematika;
3. Seksi Pengolahan Data, Informasi dan Monitoring.
- d. Bidang Pos dan Telekomunikasi, terdiri atas :
1. Seksi Teknik Pos dan Telekomunikasi;
2. Seksi Pemantauan dan Pembinaan Pos dan Telekomunikasi;
3. Seksi Pengembangan dan Pengawasan Internet.
- e. Bidang Pendayagunaan Media, terdiri atas :
1. Seksi Pendayagunaan Media Cetak dan Elektronik;
2. Seksi Pelayanan Media Publik;
3. Seksi Pendayagunaan Pameran/Promosi.
- f. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Informasi, terdiri atas :
1. Seksi Pembinaan Kelembagaan;
2. Seksi Usaha Produktif Kelembagaan;
3. Seksi Pengawasan Kelembagaan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 11 Dinas Sosial

Pasal 22

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang sosial meliputi usaha kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial serta bimbingan organisasi sosial.
- (2) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang usaha kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial serta bimbingan organisasi sosial.
- b. penyusunan rencana dan program di bidang usaha kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial serta bimbingan organisasi sosial.
- c. pelaksanaan pengendalian dan perencanaan teknis operasional di bidang usaha kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial serta bimbingan organisasi sosial;
- d. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- e. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- f. pembinaan unit pelaksana teknis.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Perlengkapan.
- c. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial, terdiri atas :
1. Seksi Penyuluhan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial;
2. Seksi Pembinaan Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
3. Seksi Bimbingan Karang Taruna dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.

- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas :
1. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat;
2. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial;
3. Seksi Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen.
- e. Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sos