PERATURAN DAERAH KOTA RI Nomor 8 Tahun 2011 tentang PENANGGULANGAN KEMISKINAN (berlaku 18 Oktober 2011)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi hak dasar warga negara, memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, mengembalikan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta tanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan sosial dasar yang layak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka diperlukan upaya-upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan;
Mengingat :
- b. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia, maka penanggulangan kemiskinan perlu keterpaduan program dan melibatkan partisipasi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Kendari tentang penanggulangan Kemiskinan.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2001 tentang Visi, Misi dan Strategi Kebijakan Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2001 Nomor 45);
9. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2007 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI DAN WALIKOTA KENDARI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari.
5. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan dan kesehatan sesuai standar minimal.
6. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermartabat.
7. Keluarga adalah suami, istri, anak-anak yang belum kawin termasuk anak tiri, kakek, nenek, dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah.
8. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kota Kendari dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga Kota Kendari.
9. Program penanggulangan kemiskinan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengatasi/menanggulangi kemiskinan.
10. Satuan Perangkat Kerja Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya di singkat TKPKD adalah forum lintas pelaku di Kota Kendari sebagai wadah koordinasi penanggulangan kemiskinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN ASAS
BAB II - TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN ASAS
Pasal 2
Penanggulangan Kemiskinan bertujuan untuk :
- a. menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin;
- b. mempercepat penurunan jumlah warga miskin;
- c. meningkatkan partisipasi warga masyarakat dan dunia usaha; dan
- d. menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam penanggulangan kemiskinan.
BAB II - TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN ASAS
Pasal 3
Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan meliputi :
- a. indentifikasi warga miskin;
- b. hak dan kewajiban warga miskin;
- c. penyusunan strategi dan program; dan
- d. peran serta masyarakat dan dunia usaha.
BAB II - TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN ASAS
Pasal 4
Penanggulangan kemiskinan ## BAB III
IDENTIFIKASI WARGA MISKIN
BAB II - TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN ASAS
Pasal 5
Identifikasi warga miskin dilakukan melalui pendataan dan penetapan warga miskin.
BAB II - TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN ASAS
Pasal 6
- (1) Pendataan warga miskin dilakukan melalui survei berdasarkan kriteria yang mengacu pada hak-hak dasar warga miskin.
- (2) Kriteria warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kemiskinan.
- (5) Hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan diumumkan pada tempat pengumuman dimasing-masing kelurahan untuk memperoleh masukan dari masyarakat.

Penandatangan: - (6) Hasil survei sebagimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan ditempatkan dalam sistem informasi penanggulangan kemiskinan. ## Pasal 7 Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan perencanaan pembangunan daerah. ## Pasal 8

Penandatangan: - (1) Penetapan warga miskin berdasarkan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Walikota. - (2) Penetapan warga miskin sebagaimana di maksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan strategi dan program penanggulangan kemiskinan. ## BAB IV HAK WARGA MISKIN ## Pasal 9 Setiap warga miskin mempunyai hak : - a. hak atas kebutuhan pangan; - b. hak atas pelayanan kesehatan; - c. hak atas pelayanan pendidikan; - d. hak atas pekerjaan dan berusaha; - e. hak atas modal usaha; - f. hak atas perumahan; - g. hak atas air bersih dan sanitasi yang baik; - h. hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat; - i. hak atas rasa aman dari perlakuan dan ancaman dan tindak kekerasan; dan - j. hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik serta musyawarah pembangunan. ## Pasal 10 - (1) Pemenuhan atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disesuaikan dengan kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah. - (2) Untuk percepatan pengentasan kemiskinan Pemerintah Daerah dapat menggalang partisipasi masyarakat dan dunia usaha, lembaga Pemerintah dan lembaga kemasyarakatan. ## BAB V KEWAJIBAN WARGA MISKIN ## Pasal 11 - (1) Warga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan. - (2) Warga miskin wajib meninggalkan budaya/kebiasaan yang menyebabkan keluarganya terlilit kemiskinan. - (3) Dalam memenuhi hak dasarnya warga miskin berkewajiban mentaati norma, etika dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. ## Pasal 12 - (1) Pemerintah Daerah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintah dan swasta, masyarakat, dan keluarga berkewajiban turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. - (2) Pemerintah Daerah berkewajiban dalam penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. - (3) Dunia usaha berkewajiban berpartisipasi dalam penanggulangan kemiskinan dengan mengoptimalkan pemanfaatan tanggung jawab sosial perusahaan. - (4) Lembaga Pemerintah dan swasta serta organisasi kemasyarakatan berkewajiban untuk berpartisipasi dalam penanggulangan kemiskinan, baik melalui program yang disiapkan sendiri, maupun melalui kolaborasi program dengan Pemerintah Daerah. - (5) Masyarakat berkewajiban untuk berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan, dan kepedulian terhadap warga miskin di lingkungannya. - (6) Keluarga berkewajiban terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya. ## BAB VI PENYUSUNAN STRATEGI DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN ## Pasal 13 - (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun strategi penanggulangan kemiskinan. - (2) Penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikoordinasikan dengan seluruh pihak yang berkepentingan. - (3) Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan program penanggulangan kemiskinan pada SKPD. - (4) Pemerintah Daerah dapat membuat program penanggulangan kemiskinan yang spesifik, yang tidak bertentangan dengan norma-norma agama, sosial dan ketentuan yang berlaku. ## BAB VII ## PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN ## Bagian Kesatu Program penanggulangan kemiskinan ## Pasal 14 Program penanggulangan kemiskinan meliputi : - a. bantuan pangan; - b. bantuan kesehatan; - c. bantuan pendidikan; - d. bantuan perumahan; - e. bantuan peningkatan keterampilan; - f. bantuan modal usaha; dan - g. bantuan perlindungan rasa aman. ## Bagian Kedua Bantuan Pangan ## Pasal 15 - (1) Program bantuan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan melalui pemberian subsidi pembelian bahan pangan yang aman, sehat, utuh, dan higienis. - (2) Pemberian bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

Penandatangan: - (3) Tata cara persyaratan pelaksanaan penerima program bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. ## Bagian Ketiga Bantuan Kesehatan ## Pasal 16 - (1) Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilaksanakan melalui : - a. pembebasan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar yang komprehensif pada Puskesmas dan jaringannya termasuk Puskesmas Rawat Inap; dan - b. pembebasan Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjut dan Rawat Inap Tingkat Lanjut pada ruang perawatan kelas III, pada instansi pelayanan kesehatan Pemerintah atau pelayanan kesehatan yang ditunjuk dan diberikan sesuai dengan PerundangUndangan yang berlaku.

Penandatangan: - (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan penerima bantuan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. ## Bagian Keempat Bantuan Pendidikan ## Pasal 17 - (1) Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c Meliputi : - a. pembebasan biaya masuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi; dan - b. pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendididkan dasar dan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi antara lain dalam bentuk Beasiswa Pemerintah Daerah (BPD) dan Bantuan Pendidikan (BP). - (2) Satuan pendidikan berkewajiban menerima siswa dari keluarga miskin dengan bantuan pembebasan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah.

Penandatangan: - (3) Tata cara persyaratan pelaksanaan penerima bantuan pembebasan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota. ## Bagian Kelima Bantuan Perumahan ## Pasal 18 - (1) Program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d berupa: - a. penyediaan perumahan; - b. bantuan perbaikan rumah; dan - c. bantuan sarana dan prasarana pemukiman. - (2) Bantuan perbaikan rumah, bantuan sarana dan prasarana pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat melibatkan partisipasi masyarakat dunia usaha, lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan.

Penandatangan: - (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan penerima bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan walikota. ## Bagian Keenam Bantuan Peningkatan Keterampilan ## Pasal 19 - (1) Program bantuan peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e meliputi : - a. bantuan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan; dan - b. bantuan bimbingan pengelolaan/manajemen usaha. - (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai trampil dan mandiri. - (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan keterampilan dan usahanya. - (4) Program bantuan peningkatan keterampilan wajib dilaksanakan secara periodik.

Penandatangan: - (5) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan penerima bantuan peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota. ## Bagian Ketujuh Bantuan Modal Usaha ## Pasal 20 - (1) Program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi warga miskin dan/atau kelompok warga miskin untuk mendapatkan modal bagi kegiatan usahanya sehingga dapat meningkatkan penghasilannya. - (2) Bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk : - a. bantuan dana; - b. pinjaman dana bergulir; - c. bantuan kemudahan akses kredit dilembaga keuangan; dan - d. bantuan sarana dan prasarana usaha. - (3) Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Penandatangan: - (4) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan penerima bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota. ## Bagian Kedelapan Bantuan Perlindungan Rasa Aman ## Pasal 21 - (1) Bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi warga miskin atas pemenuhan hak rasa aman. - (2) Pemberian bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan : - a. pengurusan administrasi kependudukan; - b. penyelesaian konflik sosial; - c. perlindungan tindak kekerasan dan perdagangan perempuan dan anak, fasilitasi bantuan hukum; dan - d. perlindungan dalam menjalankan ibadah, budaya dan adat kebiasaan masing-masing etnis.

Penandatangan: - (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan penerima bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota. ## Bagian Kesembilan Pelaksanaan ## Pasal 22 - (1) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara terpadu, komprehensif, bertahap, berkelanjutan dan konsisten sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah dan kebutuhan warga miskin.

Distribusi: - (2) Setiap tahun Pemerintah Daerah menetapkan target penurunan persentase kemiskinan. - (3) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. - (4) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPKD. ## BAB VIII TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH ## Pasal 23

Penandatangan: - (1) Pemerintah Daerah membentuk TKPKD dalam rangka efektifitas dan efesiensi penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. - (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SKPD terkait, dunia usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) serta pemangku kepentingan lainnya. - (3) TKPKD mempunyai tugas melakukan langkah-langkah konkrit untuk pelaksanaan percepatan pengurangan jumlah penduduk miskin melalui koordinasi penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan. - (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TKPKD menyelenggarakan fungsi : - a. koordinasi dan sinkronisasi data kemiskinan; - b. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan; - c. pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sesuai karakteristik dan potensi Daerah; dan - d. evaluasi dan laporan pelaksanaan penaggulangan kemiskinan.

Penandatangan: - (5) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. ## BAB IX PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI ## Pasal 24 Dalam rangka pengawasan, pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu. ## Pasal 25 TKPKD melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. ## Pasal 26

Penandatangan: TKPKD menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Walikota. ## BAB X PEMBIAYAAN ## Pasal 27 Pembiayaan kegiatan penaggulangan kemiskinan bersumber dari : - a. pemerintah pusat; - b. pemerintah provinsi; - c. pemerintah daerah; - d. masyarakat; - e. dunia usaha dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat. ## BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT ## Pasal 28 - (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi. - (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan. - (3) Dunia usaha dan dunia industri berperan serta dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial. - (4) Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha dan dunia industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPKD. ## Pasal 29 - (1) Masyarakat wajib mengadukan pelanggaran dan/atau rendahnya kinerja pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui pejabat atau lembaga yang berwenang untuk itu.

Penandatangan: - (2) Mekanisme pengaduan dan penyelesaiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. ## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN ## Pasal 30 Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. ## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.

Penetapan: Ditetapkan di Kendari pada tanggal 18 Oktober 2011

Penandatangan: ## WALIKOTA KENDARI, H. ASRUN

Penetapan: Diundangkan di Kendari pada tanggal 20 Oktober 2011

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI, H. AMARULLAH LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2011 NOMOR 8
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI
NOMOR 8 TAHUN 2011
## TENTANG
## PENANGGULANGAN KEMISKINAN
## I. UMUM
Kemiskinan merupakan masalah yang multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristiknya sehingga perlu dilakukan upaya-upaya yang nyata untuk menanggulangi kemiskinan karena menyangkut harkat dan martabat manusia.
Kemiskinan bukan hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga mencakup kerentanan dan kerawanan orang atau sekolompok orang baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi miskin, dan keterbatasan akses warga miskin dalam penentuan kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan mereka. Oleh sebab itu pemecahan masalah kemiskinan tidak lagi dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri melalui berbagai kebijakan sektoral, seragam dan berjangka pendek. Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara warga miskin itu sendiri dan adanya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak dasar warga miskin, yaitu hak sosial budaya, ekonomi dan politik.
Penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan yang terpadu, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, terencana dan berkesinambungan serta menuntut keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, warga miskin maupun pemangku kepentingan lainnya agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perbaikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, serta peningkatan kesejahteraan warga miskin.
Dalam rangka menanggulangi dan mengatasi masalah kemiskinan agar dapat terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta tepat sasaran maka diperlukan regulasi sebagai pedoman bagi semua pihak dalam upaya untuk menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin, dan percepatan pembangunan disemua sektor.
Berdasarkan kepentingan tersebut diatas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Kota Kendari tentang Penanggulangan kemiskinan di Kota Kendari.
## II.PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Yang dimaksud dengan 'asas adil dan merata' adalah dalam upaya menanggulangi kemiskinan, setiap warga miskin mendapat perlakuan yang sama, tanpa membedakan suku, agama, ras dan jenis kelamin. Yang dimaksud dengan 'asas partisipatif' adalah setiap warga miskin, keluarga, masyarakat dan pemerintah wajib ikut serta dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Yang dimaksud dengan 'asas demokratis' adalah setiap anggota TKPKD dapat mengusulkan program penanggulangan kemiskinan yang akan dilaksanakan. Yang dimaksud dengan 'asas koordinatif/keterpaduan' adalah pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui koordinasi dengan dinas/instansi Pemerintah Daerah terkait, dunia usaha, Perguruan Tinggi, dan lembaga kemasyarakatan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program. Yang dimaksud dengan 'asas tertib hukum' adalah pelaksanaan penanggulangan kemiskinan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan 'asas saling percaya yang menciptakan rasa aman' adalah setiap dinas/instansi Pemerintah Daerah, dunia usaha, Perguruan Tinggi dan lembaga kemasyarakatan saling mendukung program penanggulangan kemiskinan dengan menumbuhkan sikap saling percaya dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan, sehingga menciptakan rasa aman dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Huruf d Cukup Jelas Huruf e Cukup Jelas Huruf f Cukup Jelas Huruf g Cukup Jelas Huruf h Cukup Jelas Huruf i Yang dimaksud dengan 'rasa aman' adalah menjaga keamanan secara fisik dan menjaminan