PERATURAN BUPATI MINAHASA Nomor STAHUN Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Bagi Para Pengelola Anggaran, Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa, Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerin tah Kabu paten Minahasa; 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi ; . 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (sebagaimana telah diubah dengan Undang­ Undang Nomor 43 Tahun 1999); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ten tang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Dearah; 8. Peraturan Pernerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 10. Peraturan \····· (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
· I
.,,
, ' I
I
I
BUPATI MINAHASA PROVINS! SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA NOMOR STAHUN 2015
TENT ANG
KEW�JIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA BA&lt;j}I PARA PENGELOLA ANGGARAN, PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA, PEJABAT ESELON III DAN IV DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA,
- a. bahwa setiap Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya mempunyal kewajtban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Bagi Para Pengelola Anggaran, Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa, Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerin tah Kabu paten Minahasa;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi ; .
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (sebagaimana telah diubah dengan Undang­ Undang Nomor 43 Tahun 1999);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ten tang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Dearah;
8. Peraturan Pernerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan \·····
I
Menetapkan I
10. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja;
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA BAGI PARA PENGELOLA ANGGARAN, PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA, PEJABAT ESELON III, DAN IV DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
Pasal 1
Bagi para Pengelola Anggaran, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Pejabat Eselon III dan IV wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.
Pasal 2
Bagi para Pengelola Anggaran, Panitia Pengadaan Barang dan J asa, Pejabat Eselon III dan IV menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara paling lambat:
- 3 (tiga) bulan setelah kebijakan ini ditetapkan;
- 1 (satu) bulan setelah pejabat tersebut diangkat dalam jabatan, mutasi atau prorn.osi;
- -1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan.
Pasal 3
Bagi para Pengelola Anggaran, Panitia Pengadaan Barang dan J asa, Pejabat Eselon III dan IV menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara sebelum atau selama memangku jabatan.
Pasal 4
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan dengan cara mengisi formulir.
Pasal 5
Keterlambatan dalam Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara akan dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
l····
'
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Tondano padi tanggal � hYw-M :)Qi l.f""

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA, , 1 I . , J. R. KORENGKENG, SH, M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19610427 198710 1 003 BERfTA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2015 NOMOR S-- 1 ## Pasal 6 Formulir sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dapat diambil di Sekretariat Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Inspektorat Kabupaten Minahasa. ## Pasal 7 Monitoring pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa. ## Pasal 8

Penandatangan: Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati. ## Pasal 9

Penandatangan: Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati in1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa.t

Penetapan: Ditetapkan di Tondano pada tanggal 5M Ja.nuru-t �

Penandatangan: BUPATI MINAHASA,