PERATURAN DAERAH KOTA MA Nomor 4 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI JASA USAHA (berlaku 9 September 2011)
Pembukaan
Menimbang
a
bahwa dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, maka diperlukan sumber pembiayaan daerah yang sesuai dengan potensi daerah;
- bahwa retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan; b
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 149 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur tentang Retribusi Daerah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha; d
Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik-Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambatian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004' tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 8
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283); 9
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
3
i
- Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun dan 2010 tentang Tata Cara Pemberian Pemanfaatan Insentif Pemungutan Paj£f&lt; Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per/12/Men/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per/05/Men/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.12/Men/2009;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Manado (Lembaran Daerah Kota Manado Tahun 2008 Nomor 2);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MANADO dan
WALIKOTA MANADO
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan •
1. Daerah adaiah Kota Manado.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Manado sebagai unsur pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Manado.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau dibenkan oleh Pemerintah Kota Manado untuk kepentingan Orang pribadi atau Badan.
7. Badan adalah sekumpulan orang pribadi dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan usaha milik' daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun firma, kongsi, koperasi, pension, persekutuan, perkumpulan" yayasan, oganisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota Manado berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kota Manado dengan menganut prinsip-prinsip komersiai karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta.
10. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan Pemerintah Kota Manado dengan menganut prinsip-prinsip komersiai yang meliputi:
- a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belurrt dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b. Pelayanan oleh Pemerintah Kota Manado sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
13. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. 11.
14. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha. 12.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota Manado yang bersangkutan. 13.
16. Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah. 14.
15. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Manado yang meliputi tanah, gedung, kios, kapal, kendaraan alat-alat berat, alat mesin pertanian, kendaraan angkutan.
16. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Manado.
17. Gedung adalah keseluruhan bangunan termasuk halaman yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Kota Manado.
18. Kapal adalah Kapal yang dimiliki oleh Pemerintah kota Manado.
19. Kios adalah kios yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Manado.
20. Kendaraan angkutan adalah kendaraan angkutan baik untuk penumpang maupun barang yang disediakan dan dikuasai oleh pemerintah Kota Manado.
21. Kendaraan alat-alat berat adalah semua kedaraan alat-alat berat yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Manado.
22. Alat Mesin Pertanian adalah Alat Mesin Pertanian yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Manado.
23. Retribusi Tempat Pelelangan, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Kota Manado untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
24. Pelelangan adalah penjualan dihadapan umum dengan cara penawaran bertingkat.
25. Tempat Pelelangan adalah tempat yang disediakan Pemerintah Kota Manado untuk menyelenggarakan pelelangan.
26. Retribusi Terminal, selanjutnya disebut retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Manado.
27. Retribusi Tempat Khusus Parkir, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Manado.
28. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
29. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyedian fasilitas Rumah Potong Hewan / Rumah Potong Unggas yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kota Manado.
30. Rumah Potong Hewan adalah tempat penyelenggaraan pemotongan hewan yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kota Manado.
31. Hewan adalah binatang peliharaan/budidaya berupa sapi kuda kerbau, babi, kambing, dan unggas.
32. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan jasa
14. kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Manado.
33. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap ## BAB II
JENIS RETRIBUSI JASA USAHA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Tempat Pelelangan; b.
3. Retribusi Terminal; c.
4. Retribusi Tempat Khusus Parkir; d.
5. Retribusi Rumah Potong Hewan ; e.
6. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; f.
7. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; g-
Bagian Kesatu
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas pemakaian kekayaan milik Pemerintah Daerah.
-9
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Objek Retribusi adalah Pemakaian Kekayaan Daerah yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu yang meliputi:
- a. pemakaian tanah;
:
- b. pemakaian gedung dan/atau bangunan;
- c. pemakaian kendaraan alat-alat berat;
- d. pemakaian alat mesin pertanian;
- e. pemakaian kendaraan angkutan;
- f. pemakaian kapal;
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut. kekayaan daerah penggunaan tanah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah.
- (2) Wajib retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa diukur
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:
- a. Besaran tarif pemakaian tanah dan gedung ditetapkan sebagai:
| No | Jenis barang | Besaran tarif |
|------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 | Tanah hak pakai | 2% (dua persen) dari NJOP PBB pada saat itu per tahun |
| 2 | Tanah untuk pemancar dan menara/tower | ...% (... persen) dari NJOPyang berlaku pada saat itu per tahun. |
| Tanah untuk pemasangan reklame a. Luas reklame 2m x 2m b. Luas reklame 2m x 4m c. Luas reklame 2m x 6m d. Luas reklame 2m x 8m | Luas tanah x (tarif luas reklame permeter persegi pertahun : Rp. 500.000,- Rp. 600.000,- Rp. 750.000,- Rp. 1.000.000,- |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tanah untuksarana olah raga | 2%(dua persen) dari NJOP per tahun |
| Pemakaian Gedung Serbaguna | Rp. 1.500.000/hari |
- d. Besaran tarif pemakaian barang ditetapkan sebagai berikut:
| No | Jenis barang | Besaran tarif |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | pemakaian kendaraan alat-alat berat: a. mesin gilas B.10ton b. wheel loader c. motor grader d. truk excavator e. tire roller f. vibrator roller g. bulldozer h. dumptruk pemakaianalat mesin pertanian a. traktor - membajaktanah - menghancurkan tanah / meratakan - membuat bedeng b. hand tractor c. mesin pengering (dryer) d. mesin pemipil jagung e. freezer f. alat pencetak bakso g. rumah lindung (gallery) pemakaiankapalwisata: - Wenang-Bunaken (pp) - Wenang-Siladen (pp) - Wenang-Manado Tua (pp) - Wenang-Mantehage (pp) | Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 60.000,- /jam 60.000,- /jam 75.000,- /jam 100.000,- /jam 60.000,- /jam 60.000,- /jam 100.000,- /jam 75.000,- /jam 115.000,- 130.000,- 115.000,- 300.000,- 1.500.000,- 1.500.000,- 600.000,- 1.200.000,- 600.000,- 2.500.000,- 3.000.000,- 3.000.000,- 3.500.000,- /jam /jam /jam /bulan /tahun /tahun /tahun /tahun /bulan |
| | | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp Rp Rp Rp Rp |
| 3. | - Wenang-Lihage (pp) | 4.000.000,- |
11
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah pemakaian kekayaan daerah.
Bagian Kedua Retribusi Tempat Pelelangan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut Retribusi atas penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
- (1) Objek retribusi adalah Penyediaan Tempat Pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memakai/memanfaatkan tempat pelelangan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Manado.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memakai/memanfaatkan tempat pelelangan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Manado.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
Tingkat penggunaan jasa diukur
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Pelelangan 4% (empat persen) dari nilai transaksi. sebesar
- (2) Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pihak penjual dan pembeli dengan rincian :
- a. penjual sebesar 2 % (dua persen); dan
- b. pembeli sebesar 2 %(dua persen)
- (3) Tarif sewa kios dalam kawasan pelelangan Rp.100.000,-/bulan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelelangan.
Bagian Ketiga
Retribusi Terminal
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 15
Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 16
- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan Bus umum, serta fasilitas lainnya dilingkungan Terminal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Manado.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 17
- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan penyediaan tempat parkir dan fasilitas lainnya di Terminal dan/atau pangkalan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan penyediaan tempat parkir dan fasilitas lainnya di Terminal dan/atau pangkalan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 18
Tingkat penggunaan jasa diukur
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 19
- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:
- a. Angkutan kota s/d 8 tempat duduk
- Rp. 25.000,-/ bulan
- b.
- angkutan kota s/d 10 tempat duduk Rp 30.000.-/ bulan
- c. bus kota 11 s/d 24 tempat duduk Rp 45.000.-/ bulan
- d. bus kota lebih dari 24 tempat duduk Rp 60.000.-/ bulan
- e. angkutan antar kota dalam propinsi
Rp
- f. angkutan antar kota antar propinsi
Rp.
- g. mobil pribadi dan taxi
Rp
- h. sepeda motor
- Rp
2.000.-/ kunjungan
7.000.-/ kunjungan
2.000.-/ kunjungan
1.000.-/kunjungan
- (2) Besaran tarif sewa kios dalam kawasan terminal sebagai berikut:
- a. Luas bangunan 2,25x5 = 12,50 M2 Rp. 1.500.000,-/Tahun
- b. Luas bangunan 2,50 x 6 = 15,00 M2 Rp. 2.500.000,-/Tahun
4. ~ Luas bangunan 2,50 x 7 = 17,50 M2 Rp. 4.500.000,-/Tahun c.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 20
Retribusi yang terminal. terutang dipungut di wilayah Daerah penyelenggaraan
Bagian Keempat Retribusi Tempat Khusus Parkir
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 21
Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 22
- (1) Objek retribusi Tempat Khusus Parkir adalah tempat khusus Parkir yang dimiliki, disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Manado meliputi:
- a. pelataran/lingkungan parkir;
- b. taman parkir; dan
- c. gedung parkir;
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 23
- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan tempat khusus parkir yang dimiliki, disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Manado.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan tempat khusus parkir yang dimiliki, disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Manado.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 24
Tingkat penggunaan jasa diukur
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 25
- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus parkir ditetapkan untuk satu kali parkir sebagai berikut:
- a. kendaraan roda dua 3 jam pertama
Rp. 1.000.-
- b. kendaraan roda empat 3ijam pertama
Rp. 2.000.-
- c. kendaraan roda enam 3 jam pertama Rp. 2.000.-
- d. kendaraan lebih dari roda enam 3 jam pertama Rp. 3.000.-
''
- e. semua jenis kendaraan parkir jam berikutnya Rp. 1.000.-/jam
- (2) Orang pribadj atau badan dapat menjadi pelanggan parkir dan dikenakan retribusi Tempat Khusus Parkir berlangganan.
- (3) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus parkir berlangganan ditetapkan untuk satu kendaraan sebagai berikut:
- a. kendaraan roda dua
Rp. 60.000.-/bulan
- b. kendaraan roda empat
Rp. 120.000.-/bulan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 26
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah pelayanan tempat khusus parkir.
Bagian Kelima Retribusi Rumah Potong Hewan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 27
Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 28
- (1) Objek retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak dan unggas termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum pemotongan (Ante Mortem) dan sesudah pemotongan (Post Mortem), penggunaan fasilitas peralatan, penggunaan kandang karantina dan kandang penampungan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Kota Manado.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak dan unggas yang, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 29
- (1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah Orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak dan unggas termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum pemotongan (Ante Mortem) dan sesudah pemotongan (Post Mortem), penggunaan fasilitas peralatan, penggunaan kandang karantina dan kandang penampungan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Kota Manado.
- (2) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah Orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak dan unggas termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum pemotongan (Ante Mortem) dan sesudah pemotongan (Post Mortem), penggunaan fasilitas peralatan, penggunaan kandang karantina dan kandang penampungan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Kota Manado.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 30
Tingkat penggunaan jasa diukur
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 31
Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:
| Jenis | Jenis Ternak (Rp,-) | Jenis Ternak (Rp,-) | Jenis Ternak (Rp,-) | Jenis Ternak (Rp,-) | Jenis Ternak (Rp,-) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Sapi | Babi | Kambing | | unggas |
| ~T~ Penyediaan fasilitas RPH (per ekor per hari) a. Kandang penampungan | 4.000 | | 2.500 | 2.000 | 25 |
| b. Peralatan dangudang | | 9.000 | 4.000 | 3.000 | 32 |
| 2. Pelayanan kesehatan hewan (per ekor) a. Pemeriksaan postmortem -k b. Pemeriksaan ante mortem | 8.500 | | 5.500 | 5.000 | 70 |
| | 8.500 | | 5.500 | 5.000 | 70.,v 200 |
| Total ' | 30.000 | 17.500 | | 15.000 | |
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 32
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak dan unggas termasuk pemeriksaan kesehatan hewan.
Bagian Keenam
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 33
Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut Retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 34
- (1) Objek retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan dan fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Manado.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 35
- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Manado.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Manado.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 36
Tingkat penggunaan jasa diukur
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 37
Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kapal domisili Manado Rp. 2.000.-/GT/kunjungan
- b. Kapal domisili luar Kota Manado Rp.
3.000.- /GT/kunjungan
- c.
Rp. 1.000,- /orang/kunjungan
- Pas penumpang berangkat/pengantar/ penjemput
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 38
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah pelayanan kepelabuhanan.
Bagian Ketujuh Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 39
Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 40
- (1) Objek retribusi adalah pelayanan Tempat Rekreasi Pariwisata dan Olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Manado meliputi:
- a. taman rekreasi;
- b. kawasan wisata;
- c. panggung terbuka;
- d. panggung tertutup; dan
- e. gelanggang olahraga;
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta. i
P(asal 41
- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan di tempat rekreasi dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Manado.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan di tempat rekreasi dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Manado.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 42
Tingkat penggunaan jasa dihitung
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 43
Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut:
- a. Taman rekreasi
:
Rp. 500.000,- /kegiatan
;
Rp. 250.000,- /kegiatan hari ke 2 dst.
- b. Kawasan wisata (setiap kali masuk):
1. Kawasan wisata Tirta
2. Kawasan wisata agro
Rp.10.000,- /wisatawanlokal dewasa
Rp. 5.000,- /wisatawan lokal anak-anak
Rp.40.000,- /wisatawan asing
Rp. 2.000,- /orang dewasa
Rp. 1.000,- /anak-anak
- d. Panggung Tertutup
- Panggung Terbuka
- Gelanggang Olahraga e
1. Gelanggang renang
(setiap kali masuk)
3. Pacuan Kuda
Rp. 1.000.000,-
/kegiatan komersiai
Rp. 500.000,- /kegiatan non komersiai
Rp. 1.000.000,- /kegiatan komersiai
Rp.
500.000,- /kegiatan non komersiai
Rp.10.000,- /org dewasa
Rp. 5.000,- /anak-anak
- Lapangan olahraga stadion klabat/Sparta tikala :
Rp. 1.000.000,- /kegiatan
Rp. 500.000,- /kegiatan hari ke 2 dst.
Rp. 5.000.000,-/kegiatan
- 2
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 44
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah pelayanan tempat rekreasi pariwisata dan olahraga.
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
BAB III - PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 45
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntunqan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harqa pasar.
BAB III - PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 46
- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Pasal 11 ayat (2), Pasal 16, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 31 dan Pasal 36 dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ## BAB IV
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
BAB III - PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 47
Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) terhitung sejak ditetapkan SKRD atau dokumen lain dipersamakan, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Daerah. bulan yang
BAB III - PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 48
Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD -atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB V PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan
BAB III - PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 49
- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke rekening kas umum daerah dalam waktu 2 x 24 jam, kecuali daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, penyetoran seluruh pemungutan ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (5) Wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran
BAB III - PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 50
- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang hams dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan ke rekening kas umum daerah atau ditempat lain yang ditunjuk
BAB III - PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 51
- (1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (4) Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
Bagian Keempat
Pemanfaatan
•23
BAB III - PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 52
- (D Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
KEBERATAN
BAB VI - KEBERATAN
Pasal 53
- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dokumen lain yang dipersamakan. keberatan hanya atas SKRD &gt;afau
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
BAB VI - KEBERATAN
Pasal 54
- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
•24
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB VI - KEBERATAN
Pasal 55
- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
BAB VII - KERINGANAN, PENGURANGAN / PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 56
- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ## BAB VIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
BAB VII - KERINGANAN, PENGURANGAN / PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 57
- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota. dapat
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian keleb*ihan Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar.,-2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denqan Peraturan Walikota.
KEDALUWARSA PENAGIHAN
BAB IX - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 58
- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB IX - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 59
- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.
BABX PEMERIKSAAN
BAB IX - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 60
- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan objek retribusi terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.
BABXI
INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB IX - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 61
- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencaparan kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata Cara Pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota ## BAB XII PENYIDIKAN
BAB IX - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 62
- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
- g. menyuruh berhenti, dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
4. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan; J-
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 63
- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 64
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) merupakan penerimaan negara.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 65
Pada saat Peraturan Daerah ini beriaku, Retribusi yang terutang ## BAB XV KETENTUAN PENUTUP
BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 66
Pada saat Peraturan Daerah ini beriaku, maka
1. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Manado Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal.-
2. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Manado Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
3. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Manado Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan.
4. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.
5. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelelangan Ikan.
dicabut dan dinyatakan tidak "beriaku.
BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 67
Peraturan Daerah ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Manado.

Penetapan: Ditetapkan di Manado pada tanggal 9 September 2011 WALIKOTA MANADO,

Verifikasi: ## Ttd G. S. VICKY LUMENTUT

Penetapan: Diundangkan di Manado pada tanggal 9 September 2011

Penandatangan: Pit. SEKRETARIS DAERAH, Drs. ARNOLD A. A. KEWAS LEMBARAN DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2011 NOMOR 4 30-
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA MANADO
NOMOR 4 TAHUN 2011
## TENTANG
## RETRIBUSI JASA USAHA
## UMUM
Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah senagai sumber pendapatan daerah yang potensial guna membiayai pelaksanaan! penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Retribusi daerah dipungut sebagai pembayaran atas jasa tertentu. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersiai karena pada; dasarnya jasa tersebut dapat disediakan oleh sektor swasta. Namun demikian kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peranserta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi yang ada di daerah.
\
I
\
I
Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada ] masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah dalam f menunjang kelancaran pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat secara berdayaguna dan berhasilguna, perlu adanya kontribusi dan partisipasi masyarakat melalui pembayaran retribusi dari orang pribadi atau badan yang | memperoleh jasa usaha dari pemerintah daerah.
Disamping itu, dalam rangka melaksanakan fungsi pembinaan, j pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan tertentu olehI masyarakat perlu adanya aturan sebagai dasar hukum pelaksanaan fungsi tersebut.
Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti j Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:
31
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Tempat Pelelangan;
3. Retribusi Terminal;
4. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
5. Retribusi Rumah Potong Hewan ;
6. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
7. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pemerintah daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha sebagai pengganti Perda-Perda yang digolongkan sebagai Jasa Usaha yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 temtang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 6
Cukupjelas Cukupjelas Ayat (1) Cukup jelas. Pemakaian kekayaan daerah antara lain penyewaan tanah dan bangunan laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (1) Cukup jelas. Cukupjelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas Cukup jelas Ayat (1) Cukup jelas. Cukupjelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukupjelas | Pasal 7 | | | |-----------|-------------|-------------| | | Ayat(1) | Cukupjelas | | | Ayat (2) | Cukupjelas | | Pasal 8 | Ayat(1) | Cukupjelas | | | Ayat (2) | Cukupjelas | | Pasal 9 | Ayat(1) | Cukupjelas | | | Ayat (2) | Cukupjelas | | Pasal 10 | Cukup jelas | Cukup jelas | | Pasal 11 | Ayat(1) | Cukupjelas | | | Ayat (2) | Cukupjelas | | | Ayat (3) | Cukupjelas | | Pasal 12 | Ayat(1) | Cukupjelas | | | Ayat (2) | Cukupjelas | | Pasal 13 | Ayat(1) | Cukupjelas | | | Ayat (2) | Cukupjelas | | Pasal 14 | Ayat (1 | Cukup jelas | | | Ayat (2, | Cukupjelas | | Pasal 15 | Cukup. elas | Cukup. elas | | Pasal 16 | Ayat (1 ) | Cukup jelas | | | Ayat (2 ) | Cukupjelas | | Pasal 17 | Ayat (1 ) | Cukupjelas | | | Ayat (2 ) | Cukupjelas | | Pasal 18 | Ayat (1 ) | Cukupjelas | | | Ayat (2) | Cukupjelas | •33 I | Pasal 19 | Ayat(1) | Cukupjelas | |------------|-------------|--------------| | | Ayat (2) | Cukup jelas | | Pasal 20 | | | | | Cukupjelas | Cukupjelas | | Pasal 21 | Ayat(1) | Cukupjelas | | | Ayat (2) | Cukupjelas | | | Ayat (3) | Cukupjelas | | Pasal 22 | Ayat(1), | Cukupjelas | | | Ayat (2)' | Cukupjelas | | Pasal 23 | Ayat(1)>' | Cukupjelas | | | Ayat (2) | Cukupjelas | | Pasal 24 | Ayat(1) | Cukupjelas | | | Ayat (2) | Cukupjelas | | Pasal 25 | Cukup jelas | Cukup jelas | | Pasal 26 | Cukup | jelas | | Pasal 27 | Ayat(1) | Cukupjelas | | | Ayat (2) | Cukupjelas | | Pasal 28 | Ayat(1) | Cukupjelas | | | Ayat (2) | Cukup jelas | | Pasal 29 | Ayat(1) | Cukupjelas | | | Ayat (2) | Cukupjelas | | Pasal 30 | Cukup | jelas | | | | jelas | | Pasal 31 | Cukup | -34. |
PENJELASAN
Pasal 42
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas. Cukupjelas Cukupjelas Cukupjelas Cukupjelas Cukupjelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Ayat (1) Cukup jelas. Cukupjelas Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas Cukupjelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukupjelas Cukupjelas Cukup jelas Ayat (1) Cukup jelas. Cukupjelas Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Cukupjelas Cukupjelas Cukupjelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 43
| Ayat(1) Ayat (2) Ayat (3) | Cukupjelas Cukupjelas Cukupjelas | |-----------------------------|------------------------------------| | Pasal 44 | | | Ayat(1) | Cukupjelas | | Ayat (2) | Cukupjelas | | Ayat (3) | Cukupjelas | | Ayat (4) | Cukup jelas | | Pasal 45 | | | Ayat(1) | Cukupjelas | | Ayat (2) | Cukupjelas | | Pasal | 46 f | | Ayat(1) | Cukupjelas | | Ayat (2) | Cukupjelas | | Ayat (3) | Cukupjelas | | Ayat (4) | Cukupjelas | | Ayat (5) | Cukupjelas | | Pasal 47 | | | Ayat(1) | Cukupjelas | | Ayat (2) | Cukupjelas | | Ayat (3) | Cukup jelas | | Ayat (4) | Cukupjelas | | Pasal 48 | | | Ayat(1) | Cukupjelas | | Ayat (2) | Cukupjelas | | Pasal | 49 | | Ayat(1) | Cukupjelas | | Ayat (2) | Cukupjelas | | Ayat (3) | Cukupjelas | | Pasal | 50 | | Ayat(1) | Cukupjelas | | Ayat (2) | Cukupjelas | | Ayat (3) | Cukupjelas | | | -36- | Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 60
Cukupjelas Cukupjelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MANADO NOMOR 4 38