Unknown Unknown Nomor 10 Tahun 2017 tentang GARA PERATORAN BOPATI KONAWE OTARA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG ORAIAN TOGAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADO SATO PINTO KABOPATEN KONAWE OTARA DENGAN RAH.MAT TUHAN YANG MAHA ESA BOPATI KONAWE OTARA, - a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI KONAWE UTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA
PERATORAN BOPATI KONAWE OTARA NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
ORAIAN TOGAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADO SATO PINTO KABOPATEN KONAWE OTARA
DENGAN RAH.MAT TUHAN YANG MAHA ESA
BOPATI KONAWE OTARA,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Konawe Utara.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Mengingat
- Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 ·. Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87 );
Men eta pkan
6. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan ,Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Konawe Utara ( Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara 2016 Nomor 141 ) .
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG URAIAN TUGAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KONAWE UTARA
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara;
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Konawe Utara;
7. Kelompok Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu Kepala Dinas
Pasal 2
Kepala dinas Memiliki uraian Tugas sebagai berikut
- a. Membina Pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal &amp; Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Merumuskan sasaran program garis besar kebijakan pengelolaan Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pin tu;
- c. Merumuskan pelaksanaan pengawasan pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Menetapkan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu;
- f. Mengendalikan penyusunan rencana pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- g. Mengadakan kerja sama pelaksanaan program pelayanan terpadu satu pintu bersama instansi pemerintah, lernbaga non pemerintah dan masyarakat;
- h. Melaksanakan pembinaan pelayanan terpadu satu pintu;
1. Mengendalikan pengembangan program kelembagaan dan peningkatan kapasitas pelayanan perizinan;
- j. Mengendalikan penyiapan kebijakan pemerintah kabupaten di bidang pelayanan terpadu;
- k. Mengevaluasi melaksanakan tugas pelayanan terpadu;
1. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pejabat pembina;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
Pasal 3
( 1) Sekretaris Memiliki uraian tugas
- a. Membagi tugas kepada para sub Bagian dengan mendisposisi sesuai bidang dan tugasnya masing-masing dengan berpedoman pada ketentuan dan petunjuk atasan I agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh bidang dan sub bidang dalam lingkup badan;
- d. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan um um;
- e. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- f. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan dan aset;
- g. Mengelola dan mengkoordinasikan urusan perlengkapan;
- h. Melakukan pemantauan, evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi umum, pengelolaan keuangan, pelaporan dan aset;
1. Menilai prestasi kerja para kepala Sub Bagian dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- J. Menginventarisir permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai tugasnya;
·
- k. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
1. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
Pasal 4
( 1 ) Sekretariat terdiri atas
- a. Seksi Program dan Keuangan
- b. Seksi Umum dan Kepegawaian
- (2) Seksi Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat ( 1 ) huruf a, mempunyai uraian tugas:
- a. Melaksanakan perumusan program kerja dinas, baik yang bersifat program jangka pendek maupun jangka menengah;
- b. Menyusun rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa serta sarana dan prasarana penunjang kelancaran operasional badan;
- c. Menyusun daftar usulan kegiatan;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA/DPA Badan;
- e. Melaksanakan proses administrasi terkait dengan penatausahaan, tata laksana dan pengelolaan keuangan badan;
- f. Melaksanakan urusan pengelolaan gaji dan melaksanakan penggajian;
- g. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan dinas;
- h. Melaksanakan investasi permaslahan penyelenggaraan program kerja dan kegiatan badan;
1. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan program;
- J. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan.
Pasal 5
- (1) Seksi Umum dan Kepengawaian sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat ( 1 ) huruf b , mempunyai uraian tugas :
- a. Melaksanakan penataan dan pengelolaan adminstrasi umum dan administrasi kepegawaian;
- b. Mengelola dan melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan badan;
- c. Melaksanakan urusan administrasi dan pembinaan, pengawasan kepegawaian dilingkungan sub bagian;
- d. Melaksanakan tugas humas dan keprotokoleran dan perjalanan dinas;
- e. Melaksanakan urusan rumah tangga badan;
- f. Melaksanakan pengelolaan ., dan pemeliharaan atas barang inventaris/ aset kantor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
- g. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/ bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya;
- h. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan program;
·
1. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan ,Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal
Pasal 6
- (1) Bidang Perencanaan ,pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal mempunyai uraian tugas;
- a. Melaksanakan pengkajian data potensi daerah dalam rangka Penyusunan rencana pengembangan penanaman modal ;
- b. Mengkaji regulasi dalam rangka penyusunan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal;
- c. Menyusun jadwal rencana pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal;
- d. Menarik bagi para Investor asing maupun Investor dalam negeri untuk melakukan Investasi melalui pameran , temu bisnis dan workshop;
- e. Memfasilitasi pertemuan antara calon investor serta pihak pemerintah ,BUMN,BUMD;
- f. Melaksanakan kegiatan kemitraan antara pengusaha kecil, menengah dan nasional;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainya yang diperintahkan pimpinan;
Pasal 7
- (2) Bidang Perencanaan ,pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal membawahi ;
- a. Seksi perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
3. b.Seksi Promosi Penanaman Modal
Pasal 8
- ( 1 ) Kepala Seksi Perencanaan dan pengembangan penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat ( 1) huruf a memiliki uraian tugas:
- a. Melaksanakan pengumpulan data ,analisis dan penyusunan rencana, pengembangan penanaman modal daerah;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja seksi perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
- c. Melaksakan penyusunan bahan pengkajian ,koordinasi dibidang perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintah dibidang perencanaan dan pengembangan penanaman modal ;
- f. Melaksanakan pengumpulan data , analisis,dan penysusunan regulasi / kebijakan penanaman modal lingkup daerah
Pasal 10
- ( 1) Kepala Bidang Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi membawahi :
- a. Seksi Pernantauan, pengawasan dan Pembinaan pelaksanaan penanaman modal ;
- b. Seksi Pengelohan data dan sistem informasi.
Pasal 11
- (1) Kepala Seksi pemantauan , pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat ( 1) huruf a, mempunyai uraian tugas :
- a. Melakukan penyusunan rencana program kegiatan pemantauan , pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal
- b. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan modal;
- c. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- d. Melakukan penanganan permasalahan pelaksanaan penanaman modal ;
- e. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai petunjuk pimpinan .
- (2) Kepala Seksi Pengolahan data dan sistem Informasi ' Penanaman Modal sebagaiman /dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf b, mempunyai uraian tugas :
- a. Membantu kepala bidang dalam menyelenggarakan tugas seksi;
- b. Menyiapkan rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program bidang;
- c. Menyusun hasil laporan hasil kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan;
- d. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
- e. Memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- f. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
·
Bagian Kelima
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
Pasal 12
- ( 1) Kepala bidang Penyelenggaraan pelayanan perizinan Menpunyai uraian tugas sebagai berikut;
- a.Menyusun dokumen rencana penyelenggaraan perizinan dan non perizinan
- b.melaksanakan validasi dan identifikasi persyaratan permohonan perizinan dan non perizinan ;
- c.Melaksanakan Koordinasi dengan Instansi teknis terkait dalam penerbitan perizinan dan non perizinan
- d.melaksanakan verifikasi terhadap rancangan izin yang akan diterbitkan; '
- e.mengadministrasikan dokumen permohonan sampai dengan penerbitan izin;
- f.melaksanakan peninjauan lapangan sebelum diterbitkan izm;
- g.melaksanakan tugas kedinasan lainyang diperintahkan atasan.
- (2). Kepala Bidang Pentelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan membawahi;
- a. Seksi Pelayanan Perizinan Sumber Daya Alam
- b. Seksi Pelayanan Perizinan Non Sumber Daya Alam
Pasal 13
- (1) Seksi Pelayanan Perizinan SDA sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai uraian tugas:
- a. Membagi tugas kepada bawahan dengan mendisposisi sesuai bidang tugasnya masing-masing dengan berpedoman pada ketentuan dan petunjuk kepala bidang perizinan,agar tidak terjadi tumpang tindih;
- b. melaksanakan program kegiatan;
- c. mengkontrol pelaksanaan tugas bawahan dalam lingkup sub bidang;
- d. melakukan verifikasi terhadap prosedur ketentuan perizinan sumber daya alam;
- e. Menyiapkan konsep dan menghimpun berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pedoman dan pegangan dalam melaksanakan tugas agar semua kebijakan harus berpijak pada ketentuan yang berlaku;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (2) Seksi Pelayanan Perizinan Non SDA sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai uraian tugas:
- a. Membagi tugas kepada bawahan dengan mendisposisi sesuai bidang tugasnya masing-masing agar tidak tumpang tindih
- b. mengkonsep surat dan naskah dinas sesuai dengan disposisi dan petunjuk kepala bidang;
11. c.melakukari verifikasi terhadap prosedur ketentuan
perizman non SDA
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertanggungjawaban;
- e.Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
Bagian Keenam
Bidang pengaduan kebijakan dan Pelaporan
Pasal 14
- (1). Bidang Pengaduan Kebijakan dan pelaporan layanan mempunyai uraian tugas sebagai berikut;
- a.melaksanakan,fasilitasi,perencanaan ,Pengumpulan, peru musan,iden tifikasi, verifikasi,pengkoordinasian, ,evaluas i,monitoring,merancang,,menyusun,menindaklanjuti,m endokumentasika.11,pep.angcµian pengaduan dan informasi pelayanan perizinan SDA dan Non SDA;
Melaksanakan ,perencanaan ,pengumpulan ,perumusan,verifikasi,analisis,fasilitasi,merancang,dan mengkoordinasikan .menotoring penyusunan kebijakan,serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam hal penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
- c. Melaksanakan ,fasilitasi,perencanaan ,pengumpulan ,verifikasi,analisis,Koordinasikan,mengolah, memimpin, memonitoring,mengevaluasi,pengukuran terhadap mutu layanan,merumuskan standar layanan ,mengimput,mengarsipkan
data,mendokumntasikan,memetakan layanan dan membangun saranadan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan.
- (2) Kepala Bidang Pengaduan ,Kebijakan dan Pelaporan Layanan membawahi:
- a. Kepala Seksi pengaduan dan informasi Layanan;
Kepala Seksi Kebijakan ,Penyuluhan,Pelaporan, dan Peningkatan Layanan
Pasal 15
- (1).Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan sebagaimana pada pasal 14 (ayat) 2,huruf a memiliki uraian tugas sebagai berikut;
Melaksanakan Administrasi pengaduan ,informasi dan konsultasi layanan,dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
menyiapkan dan mengumpulkan data pengaduan ,informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. merencanakan penanganan pengaduan,informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan
- d. mengidentifikasi · teknis penanganan pengaduan ,informasi,dan konsultasi layanan secara teknis dan operasional penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. mendokumntasikan dan mengarsipkan penanganan pengaduan ,informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
memberikan dan memfasilitasi layanan pengaduan,informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
membuat konsep penanganan pengaduan dan tindaklanjut pengaduan,informasi,dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan
- h. menyusun laporan penanganan pengaduan,informasi dan konsultasi layanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan
melak:sanak:an tugas kedinasan lainnya.
- (3) Kepala Seksi kebijak:an,penyuluhan,pelaporan dan peningkatan layanan sebagaimana yang dimak:sud pada pasal 14(ayat) 2,huruf b memiliki uraian tugas sebagai berikut;
- a. Menyiapkan bahan-bahan kebijak:an peraturan dan advokasi terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan serta bahan penyuluhan kepada masyarak:at
- b. Merencanak:an kebijak:an / dan harmonisasi serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. Mengumpulkan bahan kebijak:an( peraturan-peraturan perundang-undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah;
- d. Menyiapkan data dan bahan pelaporan yang meliputi pengembangan ,pengendalian ,mutu layananan,standar layanan( SOP,SP,SPM dan MP) dan inovasi pelayanan dan perizinan
- e. Merencanak:an dan menyusun laporan data dan bahan pelaporan yang meliputi,pengembangan,pengendalian,mutu layanan,standar layanan( SOP,SP,SPM dan MP) dan lnovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan pada sistem teknologi informasi( secara elektronik);
- f. Melak:sanak:an Tugas kedinasan lainnya.
'
'
.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Wanggudu Pada tanggal, 3.Januar( 2017 P

Penandatangan: BUPATI KONAWE UTARA, H RUKSAMIN

Penetapan: Diundangkan di Wanggudu Pada tanggal, 3Januarr2017 BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA T~UN 2017 NOMOR . .Jkl.