Unknown Unknown Nomor 21 Tahun 2014 tentang PEUBERIAIT TI'NJAITGAIT PERI'UAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PTRUTAKILAIT RAIffAT DATRATI KCITA KOTAUOBAGU TAIIIIil ANGGARAN 2015 DEITGAIT RAIIUAT TI'IIAI{ YAITG UAIIA ESA WALIK(yTA KOTAUOBAGU, - a. bahwa dalam rangka tindaklanjut dari peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 20O7 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan protokoler dan Keuangan pimpinan dan Anggota DPRD (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA
PTRATT'RAIT WALIKOTA KOTAMOBAGU ITOilOR: 3 TAHUIY 2O1S
TENTANG
PEUBERIAIT TI'NJAITGAIT PERI'UAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PTRUTAKILAIT RAIffAT DATRATI KCITA KOTAUOBAGU TAIIIIil ANGGARAN 2015
DEITGAIT RAIIUAT TI'IIAI{ YAITG UAIIA ESA
WALIK(yTA KOTAUOBAGU,
- a. bahwa dalam rangka tindaklanjut dari peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 20O7 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan protokoler dan Keuangan pimpinan dan Anggota DPRD pasal 2O, maka dipandang perlu menetapkan besarnya T\rnjangan perumahan pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kotamobagu;
- b. bahwa besarnya Tlrnjangan perumahan fagi pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kotamobagu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas perlu diatur dengan peraturan Walikota.
- 1. Undang-Undang Nomor lZ Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaraa Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 Tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara Nomor 4438);
3.Undang-Undang.
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO7 Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O07 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan Anggota DPRD (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2O07 tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20O5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 457g);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9.Peraturan...(n.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2OO7 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggung Jawaban Penggunaan ff :1;:ffi:Tffi ffi r-H:#,:i"TJ'# dan Dana Operasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2O14 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 35 Tahun 20O8 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kotamobagu;
12. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 33 Tahun 2O14 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2015.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2OI5
AAB I
I(Ef,EI{TUA.IT UUUU Pasal I
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kota Kotamobagu.;
2. Kepala Daerah selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Kotamobagu;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Kotamobagu dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Ralyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
S.Pimpinan...9
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kota Kotamobagu;
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Kotamobagu yaitu mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
3. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Kotamobagu yaitu unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2O03 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis M4jelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Ralryat Daerah; 7.
8. Sekretaris DPRD adalah Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kota Kotamobagu;
9. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian pakaian Dinas dan pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
10. Tunjangan Perumahan adalah T\rnjangan yang disediakan berupa penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.
BAB II - BESARAIT TI'ITJA,ITGAIf PERI'TAIIA,IT
Pasal 2
T\rnjangan Perumahan sebagaimana pada Pasal 2 diberikan dalam bentuk uang sudah termasuk pajak-pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB II - BESARAIT TI'ITJA,ITGAIf PERI'TAIIA,IT
Pasal 3
T\rnjangan Perumahan sebagaimana pada Pasal 2 diberikan dalam bentuk uang sudah termasuk pajak-pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB II - BESARAIT TI'ITJA,ITGAIf PERI'TAIIA,IT
Pasal 4
Pemberian tunjangan sebagaimana pada Pasal 2 tidak berlaku bagt Pimpinan/Anggota DPRD yang memperoleh atau menempati Rumah Dinas/ Rumah Jabatan.
BAB IU
TEf,ETTUAIf PEITUTT'P
Patel 5
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
BAB II - BESARAIT TI'ITJA,ITGAIf PERI'TAIIA,IT
Pasal 6
peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetaPkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2O15.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetalluinya, memerintahkan pengundangan Peraturan q\_ Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu. | NO | PENGELOLAHAN | . PARAF | |------|---------------------------------------|-----------| | 1 | KABAG RISALAH DAN PERSIDANGAN DPRD KK | yn |

Penandatangan: | 2 | SEKRETARIS DPRD | l | | 3 | KABAG HUKUM SETDA KK | | | 4 | ASISTEN PEMERINTAHAN & KESSOS | t, |

Penandatangan: | 5 | SEKRETARIS DAERAH | a |

Penandatangan: | 6 | WAKIL WALIKOTA KOTAMBAGU | T |

Penetapan: Ditetapkan di Kotamobagu PadaTanggal tt JaNu^Gl 2Ol5 &amp;var,rxote KorAlroBAGU/{ TATONG BARA

Penetapan: Diundangkan di Kotamobagu PadaTanggal 12 s*NuAtLl 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAER.AII Drs. MUSTAFA LIMBALO BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2015 NOMOR 3