PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG Nomor 11 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA (berlaku 16 Mei 2016)
Pembukaan
Mengingat
BUPATITULUNGAGUNG
PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TULUNGAGUNG,
Menimbang a. bahwa mekanisme pemilihan kepala desa, dan pedoman bagi pemerintah desa di telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala kepala desa dalam menyelenggarakan Kabupaten Tulungagung Desa;
- b. bahwa sehubungan dengan terbitnya regulasi teknis terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
1.
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 12 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);
6. 1 7. Peraturan Daerah Ka bu paten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 3 Seri E);
Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATITULUNGAGUNG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA.
Pasall
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2015 ten tang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 1 Seri E), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan angka 14 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi se bagai beriku t :
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
Pasal 19
- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pemah dijatuhi pidana penjara
Pasal 54
- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
3. a . memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian
skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
1. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- J. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
1. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan partisipatif; Pembangunan Desa secara
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Kepala Desa mempunyai hak :
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. mentaati dan menegakkan peraturan perundang› undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan pnns1p tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
1. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
Pasal 59
- (1) Kepala Desa berhenti karena:
- a. Meninggal dunia;
- b. Mengajukan permintaan sendiri;
- c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. Berakhir masa jabatannya;
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
- d. Melanggar Larangan sebagai Kepala Desa;
- e. Adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu)
desa baru, atau penghapusan desa;
- f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
- g. Dinyatakan sebagai terpidana
Pasal 68
- (1) Kepala Desa yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelatihan awal masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibe bankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- ( 1) Kepala Desa wajib mengiku ti program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Program Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Anggaran Pendapatan dan Pendapatan Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi, dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Penetapan: Ditetapkan di Tulungagung Pada tanggal 16 Mei 2016 ULUNGAGUNG, SYAHRI MULYO Diundan pada ta an di Tulungagung SEKRE al 20 Oktober 2016 IS DAERAH Ir. INDRA FAUZI, MM Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1 006 Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 13 Seri E NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 143-11/2016
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATORAN DAERAH KABOPATEN TOLONGAGONG NOMOR 11 TAHON 2016
## TENTANG
## PEROBAHAN ATAS PERATORAN DAERAH NOMOR 2 TAHON 2015 TENTANG KEPALA DESA
## I. PENJELASAN OMOM
Dalam rangka melaksanakan amanat
PENJELASAN
Pasal 31
Seiring dengan implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, serta dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, dalam rangka meningkatkan efektifitas penerapan Peraturan Daerah dan untuk menyesuaikan dengan regulasi Permendagri maka perlu dilakukan perubahan