PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG Nomor 24 Tahun 2016 tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SINGKAWANG (berlaku 3 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan, maka perlu menyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda clan Olahraga Kota Singkawang;
- Mengingat l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Menetapkan
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kata Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
10. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 10);
6. 11.Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 45);
7. PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSED UR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DIN AS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SINGKAWANG.
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Dinas adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang, yang selanjutnya disingkat DISBUDPARPORA.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS Pegawai Negeri Sipil yang berada di Lingkungan Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Singkawang. adalah Dinas Kota
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
7. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya di singkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
8. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya di singkat SOP AP adalah standar operasional prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 2
Tujuan penyusunan SOP AP adalah untuk memberikan pedoman bagi PNS di lingkungan DISBUDPARPORA dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masingmasing pegawai.
Pasal 3
Manfaat SOP AP adalah :
- a. sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
- b. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai atau pelaksana dalam melaksanakan tugas;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual pegawai dan organisasi secara keseluruhan;
- d. meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
- e. menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan aparatur cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan;
- f. menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu, dan prosedur;
- g. memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pega wai dalam melaksanakan tugasnya;
- h. menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas;
- I. sebagai instrumen yang dapat melindungi aparatur dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyim pangan;
- j. membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan; dan
- k. membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan.
- (1) SOP AP DISBUDPARPORA sebanyak 108 SOP AP yang mencakup SOP AP Sekretariat, SOP AP Bidang Kebudayaan, SOP AP Bidang Pariwisata, SOP AP Bidang Pemuda dan Olahraga.
- (2) SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Sekretariat sebanyak 92 SOP AP;
- b. Bidang Kebudayaan sebanyak 5 SOP AP;
- c. Bidang Pariwisata sebanyak 5 SOP AP; dan
- d. Bidang Pemuda dan Olahraga sebanyak 4 SOP AP.
- (3) SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV PELAKSANAAN SOP AP Pasal 5

- ( l) Pelaksanaan SOP didistribusikan ke DISBUDPARPORA. AP harus disosialisasikan dan seluruh PNS di Lingkungan
- (2) SOP AP harus diintegrasikan dengan peraturan lainnya.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI Pasa16

- (1) Kepala Dinas harus melaksanakan monitoring dan evaluasi guna memantau pelaksanaan SOP AP dapat berjalan dengan baik dan penyempurnaan terhadap SOP AP sesuai dengan kebutuhan DISBUDPARPORA.

- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara regu1er setiap 6 (enarn) bulan sekali dan harus mengarahkan untuk membandingkan dan memastikan kinerja pelaksana/PNS sesuai dengan maksud dan tujuan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara reguler dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan secara insidentil disesuaikan dengan kebutuhan DISBUDPARPORA.

BAB VI PENGAWASAN PELAKSANAAN Pasal 7

Kepala Dinas bertanggung jawab baik secara langsung maupun berjenjang dalam pelaksanaan SOP AP.

BAB VII KETENTU AN PENUTUP Pasal8

Format dan bagan alur SOP AP DISBUDPARPORA akan ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 3 Oktober 2016 WALIKOTA SINGKAWANG, ttd

AWANGISHAK

Diundangkan di Singkawang pada tanggal 13 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG ttd SYECH BANDAR

SERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2016 NOMOR 19


Salinan sesuai dengan aslinya KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN R, SH Pembina Tk.I NIP. 19681016 199803 1 004

## LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR

: 24 Tahun 2016

TANGGAL

: 3 Oktober 2016

TENTANG

STAND AR

OPERASIONAL

PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

DINAS

KEBUDAYAAN,

PARJWISATA,

PEMUDA DAN OLAHRAGA .

## JENIS - JENIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASJ PEMERINTAHAN DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

## A. SEKRETARIAT :

--

-

-

-

--

--

--

---

--

| NO | NAMA SOP | KETERANGAN |
|-------|---------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Penanganan Surat Masuk | - |
| 2 | Penanganan Surat Keluar | - |
| 3 | Pengiriman Surat Keluar | - |
| 4 | Penerbitan SK --- | |
| 5 | Pembuatan Surat Edaran | |
| 6 | Pengagendaan Surat | |
| 7 | Pengumpulan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) | |
| 8 | Tanggapan atas Keberatan Penilaian SKP - -------------- | |
| 9 � - | Pengusulan Perubahan Status CPNS menjadi PNS . | -- |
| 10 | Penerbitan Surat Tugas -- | -- |
| 1 1 | Pengusulan Izin Belajar dan Tugas Belajar --··-- | -- |
| 12 | Pengusulan Ujian Dinas | --- |
| 13 | Pengusulan Diklat | -- |
| 14 | Pengusulan Ujian Penyesuaian Jjazah | |
| 15 | Pengusulan Kenaikan Pangkat Reguler | |
| 16 | Pengusulan Kenaikan Pangkat Pilihan | |
| 17 | Pengusulan Penghargaan Satya Lencana/ PNS Teladan | |
| 18 | Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala | |

\_

-

---

-

-

-

-

| 19 | Penerbitan Kenaikan Gaji Berkala I I |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| 20 | Pengusulan TASPEN |
| 21 | Pengusulan Karis,Karsu,Karpeg/KPE |
| 22 | Pengusulan Pensiun |
| 23 | Pengusulan Surat Izin Cuti |
| 24 | Penerbitan Surat Izin Cuti |
| 25 | Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) |
| 26 | Penyusunan Formasi dan Bezzeting |
| __:2_1 | Pengajuan Izin Cera_i __, _ |
| 28 I | Pengajuan Mutasi Keluar dari Lingkungan Pemkot Skw - |
| 29 | Penjatuhan Hukuman Disiplin I |
| 30 | Pengusulan Penjatuhan Hukuman Disiplin I ' -- ------------ ---- - - |
| 31 | ! Pengusulan PLT dan PLH I I |
| 32 | Penunjukan PLT dan PLH - |
| 33 | Pengelolaan Kehadiran Kerja Pegawai |
| 34 | Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P) |
| 35 | Pengusulan Surat Tugas Perjalanan Dinas |
| 36 | Pembuatan Surat Perjalanan Dinas (SPD) |
| 37 | Pelayanan Tamu t-----t--------------------------t------------- |
| 38 | Pengamanan Kantor |
| 39 | Pelayanan Kebersihan Kantor |
| 40 | Pengurusan Barang |
| 41 | Pengusulan Penghapusan Barang |
| 42 | Penanganan Rumah Tangga Kantor |
| 43 | Persiapan Pelaksanaan Rapat |

-

--

--

-

--

·-

·-

--

··-

··-

·-

-

·-

·-

·-

| | Peminjaman Aula Gedung Kantor/Ruang Rapat | 44 |
|----|----------------------------------------------------------------------|--------|
| 45 | Pelayanan Izin Penelitian Mahasiswa/ Izin Praktek Kerja Lapangan | |
| 46 | Pembuatan Daftar Uang Makan ·- ----· .. | |
| 47 | Pembuatan Daftar Tambahan Penghasilan | |
| 48 | Pembuatan Kartu Inventaris Barang -----· | |
| 49 | Pembuatan Kartu Inventaris Ruangan | |
| 50 | Pembuatan stock opname ·---· | I |
| 51 | Pembuatan Kartu Barang Pakai Habis - | i |
| 52 | Pembuatan Buku Penerimaan Barang ·-·-- | |
| 53 | Pembuatan Buku Pengeluaran Barang | |
| 54 | Pengarsipan Surat Dinas | |
| 55 | Pengusulan LHKPN | |
| 56 | Penyusunan LKPJ | |
| | Penyusunan LPPD | 57 |
| | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) | 58 |
| 59 | - Pembuatan Laporan Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP) | Intern |
| 60 | Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) | |
| 61 | Penyusunan Petunjuk Teknis | |
| 62 | Penyusunan Profil Dinas | |
| 63 | - - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja | |
| 64 | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) | |
| 65 | Penyusunan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) | |
| 66 | Pembayaran Gaji | |

-

·-

-

-

--

·-

·-

·-

·-

-

--

| 67 | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) ·--·--· |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 68 | Penyusunan Anggaran Kas APBD (Murni dan Perubahan) |
| 69 | Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) |
| 70 | Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran |
| 71 | Register Penutupan Kas |
| 72 | Pembuatan Surat Pertanggungjawaban Administratif Bendahara Pengeluaran .. |
| 73 | Pencairan Dana |
| 74 | Penjurnalan |
| 75 | Penyusunan Buku Besar |
| 76 | Penyusunan Neraca Saldo |
| 77 | Penyusunan Prognosis |
| 78 | Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan(CALK) |
| 79 | Penyusunan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran |
| 80 | Penyusunan Buku Kas Tunai |
| 81 | Penyusunan Buku Simpanan Bank |
| 82 | Penyusunan Buku Panjar |
| 83 | Penyusunan Rincian Objek Belanja (ROB) |
| 84 | ·---· Verifikasi Surat Pertanggung Jawaban bendahara Pengeluaran dan Penerimaan |
| 85 | Penyusunan Surat. Pertanggung Jawaban Fungsional bendahara Pengeluaran |
| 86 | --· Pengesahan Surat Pertanggung Jawaban Fungsional bendahara Pengeluaran |
| 87 | Penyusunan SPT Tahunan |
| 88 | Dokumen Pelaksana Anggaran |

----

| 89 | Upload Gaji | |
|------|---------------------------------------|-------|
| 90 | Penyusunan Kertas Kerja (Worksheet) | |
| 91 | Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran | (LRA) |
| 92 | Penyusunana Neraca | |

## B. BIDANG KEBUDAYAAN

| NO | NAMA SOP | KETERANGAN |
|------|---------------------------------------|--------------|
| 1 | Pelaporan / Monitoring Cagar Budaya | |
| 2 | Pemutaran Film | |
| 3 | Rekomendasi atraksi Budaya | |
| 4 | Pelaksanaan Event Atraksi Budaya | |
| 5 | Pendataan dan Registrasi Cagar budaya | |

-

## C. BIDANG PARIWISATA

·-

--

| NO | OP NAMA S | KETERANGAN |
|------|-----------------------------------------------------|--------------|
| 1 | wisata Pendataan Usaha Jasa Pan | - |
| 2 | visata Rekomendasi Usaha Pari | ·------ ·- |
| 3 | ariwisata Pembinaan Usaha J asa P | |
| 4 | Kunjungan Wisata Penyampaian Laporan Hotel dan ODTW | -- |
| 5 | OSI Penyampaian Bahan Prom | |

## D. BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA

| NO | NAMA SOP | KETERANGAN |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | buatan Rekomendasi Peminjaman Sarana sarana Pemuda dan Olahraga ·---·-- Pem Pra | |
| 2 | gelolaan Rekomendasi Olahraga Pen | |
| 3 | buatan Rekomendasi Permohonan Dana emudaan - Pem Kep | ·---- |
| 4 | buatan Rekomendasi Izin Kegiatan emudaan Pem Kep | |

WALIKOTA SINGKAWANG, ttd

AWANG ISHAK


Salinan sesuai dengan aslinya KABAG HUKUM ·AN PERUNDANG-UNDANGAN

Pembina Tk.I

NIP. 19681016 199803 1 004

YASMALIBAR

SH