Unknown Unknown Nomor 60 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MAJENE (berlaku 19 Desember 2016)
Pembukaan
Mengingat:
BUPATI MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 60 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MAJENE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJENE,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene, Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, rincian tugas unit serta tata kerja UPT ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Pengelolaan Air Limbah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Majene;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 12);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MAJENE.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Majene.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Majene.
4. Desentralisasi adalah Penyerahan Wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepala Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dekonsentrasi adalah Pelimpahan Wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Bupati sebagai Wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu.
6. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan Kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
8. Dinas Daerah adalah Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
10. UPTD adalah UPTD Pengelolaan Air Limbah.
11. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 2
- (1) Dengan peraturan bupati ini, dibentuk UPTD Pengelolaan Air Limbah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Majene.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
- (1) Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Air Limbah terdiri dari: a. Kepala UPTD;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fugsional.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana di maksud pada ayat (1), tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan.

## BAB IV

## TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

## Bagian Kesatu

## Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Kepala UPTD

## Pasal 4

- (1) Kepala UPTD sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok memimpin, menyusun kebijakan, mengkoordinasi dan mengawasi pelaksana tugas yang ada diwilayahnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Kepala UPTD mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan;
- b. pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
- c. pengelolaan keuangan;
- d. Pengkoordinasian dan penyusunan program, serta pengolahan dan penyajian data;
- e. pengelolaan, pembinaan, tata laksana; dan
- f. pelakasanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana di maksud ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan UPTD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. memantau dan mengevaluasi pelakasanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangai naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan tugasnya;
- f. menyusun rencana UPTD tat ruang kecamatan, sesuai peraturan perundang-undangan yang brlaku dan kebijakan yang di tetapkna oleh kepala dinas;
- g. melaksanakan urusan ketatausahaan UPTD tata ruang kecamatan;
- h. melaksanakan monotoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik;
- i. menyusun laporan hasil pelaksana tugas UPTD dan memeberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

## Bagian Kedua Tugas Pokok dan Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha

## Pasal 5

- (1) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh kepala sub bagian tata usaha yang mempunyai tugas pokok melakukan administrasi ketatausahaan, koordinasi dan pengendalian,monitoring dan evaluasi dan pengukuran kinerji lingkup UPTD Pengelolaan Air Limbah serta lapora penyusunan.
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan tata kegiatan tata usaha dan mendistribusian serta mengavaluasi pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- b. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana;
- c. melaksanakan urusan administrasi umum dan rumah tangga;
- d. melaksanakan urusan penyusunan laporan UPTD;
- e. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- f. melaksanakan urusan dokumentasi perkantoran;
- g. menyusun laporan perkembangan kinerja UPTD;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancangan pelaksanaan tugas.

## Bagian ketiga Jabatan Fungsional

## Pasal 6

Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi di bidang keterampilan dan keahlian masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V ESELONERING

## Pasal 7

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IVb.
- (3) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupajti berdasarkan tingkat kemampuan dan keahlian yang dimiliki melalui usulan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

## BAB VI TATA KERJA

## Pasal 8

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang di tetapkan oleh kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala UPTD, kepala sub bagian tata usaha, dan kelompok jabatan fungsional wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing antar satuan organisasi lain di luar UPTD yang secara langsung mempunyai hubungan kerja.

## Pasal 9

- (1) Setiap pimpinan satuan kerja di lingkungan UPTD, wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala kepada atasannya tepat waktu.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja dibawahnya, wajib di olah dan di pergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam malaksanakan tugasnya, pimpinan satuan kerja wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

## BAB VII

## PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

## Pasal 10

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan fungsional di lingkungan UPTD dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 11

Pada saat berlakunya peraturan bupati ini, maka keputusan atau peraturan bupati yang mengatur hal yang sama yang bertentangan dengan peraturan ini, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## BAB IX

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 12

Pada saat berlakunya peraturan bupati ini, maka keputusan atau peraturan bupati yang mengatur hal yang sama yang bertentangan dengan peraturan ini di nyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.

## Pasal 13

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan Di Majene pada tanggal 19 Desember 2016

BUPATI MAJENE,


H. FAHMI MASSIARA

Diundangkan di Majene pada tanggal 20 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,


## H. SYAMSIAR MUCHTAR M.

BERITA DAERAH KABUPATEN MEJENE TAHUN 2016 NOMOR 60.

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAJENE

NOMOR

: 60 TAHUN 2016

TANGGAL : 19 DESEMBER 2016

## TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MAJENE


BUPATI MAJENE,


H. FAHMI MASSIARA