PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 6 Tahun 2014 tentang PENGENDALIAN KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN BANDAR UDARA TEBELIAN SINTANG (berlaku 3 Juni 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
PENGENDALIAN KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN BANDAR UDARA TEBELIAN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya lokasi Bandar Udara Tebelian Sintang yang memuat titik koordinat bandar udara dan Rencana Induk Bandar Udara, maka berdasarkan Pasal 202 huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, menyatakan Rencana Induk Bandar Udara paling sedikit memuat Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan, sehingga wilayah daratan dan/atau ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dapat menjamin keselamatan penerbangan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud dalam huruf a dan dalam upaya memenuhi asas-asas dalam penyelenggaraan penerbangan, untuk itu perlu memberikan keluasaan pesawat terbang dalam melakukan geraknya dengan ruang bebas yang memadai, agar dapat dicapai tingkat keselamatan penerbangan yang optimal dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa untuk menjamin keselamatan penerbangan, pengaturan dan pengendalian terhadap tumbuhan, pendirian bangunan dan pemanfaatan ruang lainnya yang menggunakan ruang udara serta menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan penerbangan, untuk itu perlu diatur pengendalian kawasan keselamatan operasi penerbangan Bandar Udara Tebelian Sintang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara Tebelian Sintang;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban, Serta Bentuk Dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan Dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 8);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG dan BUPATI SINTANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN BANDAR UDARA TEBELIAN SINTANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Bandar Udara adalah Bandar Udara Tebelian Sintang.
6. Penyelenggara Bandar Udara adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Perhubungan.
7. Landas Pacu adalah suatu daerah persegi panjang yang ditentukan pada Bandar Udara di darat yang dipergunakan untuk pendaratan dan lepas landas pesawat udara.
8. Landas Pacu Instrumen dengan Pendekatan Presisi Kategori I adalah landas pacu yang dilengkapi dengan Instrument Landing System (ILS) dan Alat Bantu Visual untuk mendaratkan pesawat udara dengan jarak pandang vertikal tidak lebih rendah dari 60 (enam puluh) meter dan jarak pandang horizontal tidak kurang dari 800 (delapan ratus) meter.
9. Permukaan Utama Landasan Pacu Instrumen adalah permukaan yang garis tengahnya berhimpit dengan sumbu landas pacu yang membentang sampai 60 (enam puluh) meter di luar setiap ujung landas pacu dan lebarnya 300 (tiga ratus) meter, dengan ketinggian untuk setiap titik pada permukaan utama diperhitungkan sama dengan ketinggian titik terdekat pada sumbu landas pacu.
10. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
11. Pengendalian KKOP Bandar Udara adalah arahan kebijakan dan kriteria pemanfaatan ruang KKOP Bandar Udara yang meliputi radius 15.000 (lima belas ribu) meter dari landasan pacu.
12. Bangunan adalah suatu benda bergerak maupun tidak bergerak yang bersifat sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah ada secara alami, antara lain gedung-gedung, menara, mesin derek, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi di atas tanah dan bukit atau gunung.
13. Kegiatan yang menggunakan ruang udara adalah kegiatan perseorangan maupun kelompok yang menggunakan peralatan yang dapat diterbangkan dengan tenaga sendiri atau angin atau mesin elektronis, antara lain permainan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, paralayang bermotor, layang gantung, layang gantung bermotor, pesawat udara ringan, aeromodeling, kembang api dan peralatan lainnya.
14. Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara yang selanjutnya disingkat DLKR Bandar Udara adalah wilayah daratan dan/atau perairan yang dipergunakan langsung untuk kegiatan Bandar udara.
15. Koordinat Geografis adalah posisi suatu tempat atau titik permukaan bumi yang dinyatakan dengan besar lintang dan bujur dengan satuan derajat, menit dan detik yang mengacu pada bidang referensi World Geodetic System 1984 (WGS'84).
16. Penyidikan di bidang kebandarudaraan adalah tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti dan membuat terang tentang tindak pidana di bidang kebandarudaraan yang terjadi serta menemukan tersangka.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah.
Bagian Pertama Maksud
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud pengendalian KKOP adalah untuk memberikan dasar dalam menetapkan jenis pemanfaatan ruang, ketentuan teknis serta dasar pengendalian penggunaan ruang.
Bagian Kedua Tujuan
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Tujuan pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang KKOP adalah:
- a. menjamin keamanan dan keselamatan pergerakan penerbangan/pesawat udara di sekitar Bandar udara; dan
- b. menertibkan kawasan di sekitar bandar udara agar tidak mengganggu aktivitas operasi bandar udara.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah mencakup arahan kebijakan sebagai dasar pelaksanaan penggunaan ruang dan pengendalian penggunaan KKOP.
BAB IV - KRITERIA DAN PENGGUNAAN KKOP
Pasal 5
- (1) KKOP meliputi daerah berbentuk lingkaran lonjong dengan jari-jari kurang lebih 15.000 (lima belas ribu) meter di sekeliling Bandar udara.
- (2) KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) Bandar Udara;
- b. Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas;
- c. Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan;
- d. Kawasan Di bawah Permukaan Horizontal Dalam;
- e. Kawasan Di bawah Permukaan Horizontal Luar;
- f. Kawasan Di bawah Permukaan Kerucut;
- g. Kawasan Di bawah Permukaan Transisi; dan
- h. Kawasan Di sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan.
BAB IV - KRITERIA DAN PENGGUNAAN KKOP
Pasal 6
- (1) DLKR Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi wilayah daratan dan/atau perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan Bandar udara.
- (2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara.
BAB IV - KRITERIA DAN PENGGUNAAN KKOP
Pasal 7
Fasilitas pokok dan fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan yang ditetapkan oleh penyelenggara bandar udara.
BAB IV - KRITERIA DAN PENGGUNAAN KKOP
Pasal 8
- (1) Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b ditentukan sebagai berikut:
- a. tepi dalam dari kawasan ini berimpit dengan ujung-ujung Permukaan Utama, berjarak 60 (enam puluh) meter dari ujung landas pacu dengan lebar 300 (tiga ratus) meter;
- b. kawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meluas ke luar secara teratur, dengan garis tengah merupakan perpanjangan dari sumbu landas pacu, sampai lebar 4.800 (empat ribu delapan ratus) meter pada jarak mendatar 15.000 (lima belas ribu) meter dari ujung Permukaan Utama;
- c. batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 2 % (dua persen) diukur dari ujung Permukaan Utama sampai jarak mendatar 15.000 (lima belas ribu) meter untuk batas-batas ketinggian pada kawasan yang berpotongan dengan Permukaan Horizontal dalam, Permukaan Kerucut dan Permukaan Horizontal Luar ditentukan
BAB IV - KRITERIA DAN PENGGUNAAN KKOP
Pasal 9
- (1) Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan sebagian Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas yang berbatasan langsung dengan ujung-ujung Permukaan Utama, ditentukan sebagai berikut:
- a. tepi dalam dari kawasan ini berimpit dengan ujung Permukaan Utama, dengan lebar 300 (tiga ratus) meter, dari tepi dalam kawasan ini meluas ke luar secara teratur,dengan garis tengahnya merupakan perpanjangan dari garis tengah landas pacu, sampai lebar 1.200 (seribu dua ratus) meter dan jarak mendatar 4.000 (empat ribu) meter dari ujung Permukaan Utama;
- b. batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 2% (dua persen) arah ke atas dan ke luar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu sampai dengan ketinggian +47 (plus empat tujuh) meter di atas ambang landas pacu 09 (nol sembilan) Eksisting dan Pengembangan sepanjang jarak mendatar 4.000 (empat ribu) meter melalui perpanjangan sumbu landas pacu.
- (2) Penggunaan kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak mendatar 2.100 ( dua ribu seratus) meter dari ujung landas pacu hanya untuk membangun bangunan atau fasilitas bandar udara dan benda tumbuh yang tidak membahayakan operasi penerbangan.
- (3) Di luar jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggunaan kawasan adalah:
- a. sebagai jalur hijau atau sarana pengendalian lingkungan dan pertanian yang tidak mengundang burung;
- b. kegiatan non hunian dan non sosial.
- (4) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk:
- a. membangun bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), pabrik kimia, jaringan listrik Sistem Ultra Tegangan Tinggi ( SUTT);
- b. peternakan dan/atau habitat hunian burung;
- c. pembangunan instalasi strategis, seperti menara komunikasi;
- d. industri yang menimbulkan asap, dan dapat mengganggu keselamatan penerbangan; dan
- e. kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti permainan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, paralayang bermotor, layang gantung, layang gantung bermotor, pesawat udara sangat ringan, aeromodeling, kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap.
BAB IV - KRITERIA DAN PENGGUNAAN KKOP
Pasal 10
- (1) Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d ditentukan sebagai berikut:
- a. kawasan ini ditentukan oleh lingkaran dengan radius 4.000 (empat ribu) meter dari titik tengah setiap ujung Permukaan Utama dan menarik garis singgung pada kedua lingkaran yang berdekatan dan kawasan ini tidak termasuk Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas dan Kawasan Di Bawah Permukaan Transisi;
- b. batas-batas ketinggian ditentukan +47 (plus empat tujuh) meter di atas ketinggian ambang landas pacu 09 (nol sembilan) Eksisting dan Pengembangan.
- (2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk hunian dengan menyediakan jalur hijau.
- (3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk:
- a. industri yang menimbulkan polusi udara/asap yang dapat menganggu keselamatan penerbangan;
- b. peternakan dan/atau habitat burung; dan
- c. kegiatan yang dapat menganggu keselamatan operasi penerbangan seperti permainan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, paralayang bermotor, layang gantung, layang gantung bermotor, pesawat udara sangat ringan, aeromodeling, kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap.
BAB IV - KRITERIA DAN PENGGUNAAN KKOP
Pasal 11
- (1) Kawasan Di Bawah Permukaan Horizontal Luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e ditentukan sebagai berikut:
- a. kawasan ini ditentukan oleh lingkaran dengan radius 15.000 (lima belas ribu) meter dari titik tengah setiap ujung Permukaan Utama dan menarik garis singgung pada kedua lingkaran yang berdekatan dan kawasan ini tidak termasuk Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas dan Kawasan Di Bawah Permukaan Kerucut;
- b. batas-batas ketinggian ditentukan +152 (plus satu lima dua) meter di atas ketinggian ambang landas pacu 09 (nol sembilan) Eksisting dan Pengembangan.
- (2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk hunian, fasilitas sosial, fasilitas umum maupun non hunian yang bukan merupakan habitat atau mendatangkan burung.
- (3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk kegiatan yang dapat menganggu keselamatan operasi penerbangan seperti permainan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, paralayang bermotor, layang gantung, layang gantung bermotor, pesawat udara sangat ringan, aeromodeling, kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap.
BAB IV - KRITERIA DAN PENGGUNAAN KKOP
Pasal 12
- (1) Kawasan Di bawah Permukaan Kerucut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f ditetapkan sebagai berikut:
- a. kawasan ini ditentukan mulai dari tepi luar Kawasan Di Bawah Permukaan Horizontal Dalam meluas ke luar dengan jarak mendatar 2.000 (dua ribu) meter berbatasan dengan Kawasan Di bawah Permukaan Horizontal Luar;
- b. batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 5 % (lima persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari tepi luar Kawasan Di bawah Permukaan Horizontal Dalam pada ketinggian +47 (plus empat tujuh) meter sampai memotong Permukaan Horizontal Luar pada ketinggian +147 (plus satu empat tujuh) meter di atas ketinggian ambang landas pacu 09 (nol sembilan) Eksisting dan Pengembangan.
- (2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk hunian, fasilitas sosial dan fasilitas umum maupun non hunian yang bukan merupakan habitat atau mendatangkan burung.
- (3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk:
- a. industri yang menimbulkan asap yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan;
- b. peternakan dan/atau habitat burung; dan
- c. kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti permainan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang,paralayang bermotor, layang gantung, layang gantung bermotor, pesawat udara sangat ringan, aeromodeling, kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap.
BAB IV - KRITERIA DAN PENGGUNAAN KKOP
Pasal 13
- (1) Kawasan Di Bawah Permukaan Transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g ditentukan sebagai berikut:
- a. tepi dalam dari kawasan ini berimpit dengan sisi panjang Permukaan Utama, sisi kawasan Pendekatan dan Lepas Landas, kawasan ini meluas ke luar sampai jarak mendatar 315 (tiga satu lima) meter dari sisi panjang Permukaan Utama;
- b. batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 14,3 % (empat belas koma tiga persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari sisi panjang dan pada ketinggian yang sama seperti Permukaan Utama serta Permukaan Pendekatan dan Lepas Landas menerus sampai memotong Permukaan Horizontal Dalam pada ketinggian +47 (plus empat tujuh) meter di atas ketinggian ambang landas pacu 09 (nol sembilan) Eksisting dan Pengembangan.
- (2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hanya untuk fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara.
BAB IV - KRITERIA DAN PENGGUNAAN KKOP
Pasal 14
- (1) Kawasan di Sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h adalah kawasan bidang miring di sekitar alat bantu navigasi penerbangan, diukur kemiringan 2 (dua) derajat dari alat bantu navigasi tersebut.
- (2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk hunian, fasilitas umum, fasilitas sosial, ketinggian bangunan kemiringan 2 (dua) derajat dari alat bantu navigasi penerbangan.
- (3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk:
- a. fasilitas telekomunikasi dan listrik tegangan tinggi; dan
- b. bangunan yang tidak tembus atau memantulkan gelombang suara.
PENGENDALIAN PENGGUNAAN KKOP
BAB V - PENGENDALIAN PENGGUNAAN KKOP
Pasal 15
- (1) Pengendalian penggunaan KKOP diselenggarakan melalui:
- a. perizinan;
- b. pengawasan; dan
- c. penertiban.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Bandar Udara
BAB V - PENGENDALIAN PENGGUNAAN KKOP
Pasal 16
Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati dengan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Penyelenggara Bandar Udara untuk mendapat kajian teknis.
BAB V - PENGENDALIAN PENGGUNAAN KKOP
Pasal 17
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dilaksanakan secara terpadu antara Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Bandar Udara.
BAB V - PENGENDALIAN PENGGUNAAN KKOP
Pasal 18
- (1) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dilakukan ## BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN
BAB V - PENGENDALIAN PENGGUNAAN KKOP
Pasal 19
Hak dan Kewajiban meliputi:
- a. Hak dan kewajiban pemerintah daerah;
- b. Hak dan kewajiban penyelenggara bandar udara; dan
- c. Hak dan kewajiban masyarakat.
BAB V - PENGENDALIAN PENGGUNAAN KKOP
Pasal 20
- (1) Hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:
- a. berperan serta dalam proses penataan ruang pada KKOP;
- b. menetapkan jenis penggunaan lahan maupun pemanfaatan ruang pada KKOP;
- c. mendapatkan manfaat keberadaan Bandar Udara
BAB V - PENGENDALIAN PENGGUNAAN KKOP
Pasal 21
- (1) Hak Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:
- a. berperan serta dalam proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian penggunaan ruang pada KKOP;
- b. mengetahui secara terbuka isi ketentuan penggunaan ruang KKOP; dan
- c. mengajukan keberatan terhadap penggunaan ruang yang tidak sesuai dalam KKOP.
- (2) Kewajiban Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:
- a. berperan serta dalam mewujudkan dan memelihara keselamatan dan keamanan KKOP;
- b. berperan serta dan berkontribusi pada proses pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar yang ada di DLKR Bandar Udara;
- c. berperan serta dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada KKOP;
- d. ikut serta dalam proses penataan ruang berkaitan dengan KKOP; dan
- e. menaati ketentuan penggunaan KKOP.
BAB V - PENGENDALIAN PENGGUNAAN KKOP
Pasal 22
- (1) Hak masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c terdiri dari:
- a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka isi ketentuan penggunaan ruang dan pengendalian penggunaan KKOP;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penggunaan ruang;
- d. hak masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tidak termasuk untuk DLKR bandar udara.
- (2) Kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c terdiri dari:
- a. berperan serta dalam memelihara keselamatan dan keamanan KKOP; dan
- b. berlaku tertib dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. mentaati dan melaksanakan ketentuan penggunaan KKOP yang telah ditetapkan.
BAB V - PENGENDALIAN PENGGUNAAN KKOP
Pasal 23
- (1) Pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah, Penyelenggara Bandar Udara dan Masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang ## BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI
BAB V - PENGENDALIAN PENGGUNAAN KKOP
Pasal 24
Sanksi administrasi dikenakan atas pelanggaran ketentuan pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang KKOP berupa pencabutan izin dan pembongkaran bangunan dan/atau benda tumbuh.
KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB VIII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 25
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang kebandarudaraan khususnya KKOP agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kebandarudaraan khususnya KKOP;
- c. meminta keterangan atau barang bukti, dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kebandarudaraan khususnya KKOP;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang kebandarudaraan khususnya KKOP;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kebandarudaraan khususnya KKOP;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang kebandarudaraan khususnya KKOP;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kebandarudaraan khususnya KKOP.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PIDANA
BAB IX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 26
- (1) Setiap orang yang dengan sengaja atau karena kealpaannya melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 dan/atau Pasal 14 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB X - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 27
Ketentuan penggunaan ruang KKOP ini digunakan sebagai pedoman bagi:
- a. perumusan kebijakan pokok penggunaan ruang di wilayah Kabupaten sekitar Bandar Udara secara adil dan merata;
- b. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, penataan ruang pada KKOP;
- c. pengarahan kepada pemerintah dalam menetapkan penggunaan lahan sekitar KKOP;
- d. acuan penataan ruang wilayah Kabupaten.
BAB X - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 28
Terhadap bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah ada secara alami dalam KKOP sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah ini antara lain gedunggedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang sekarang ini menjadi penghalang ( obstacle ), tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi.
BAB X - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 29
- (1) Peta Penetapan Lokasi Bandar Udara Tebelian Sintang tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Penetapan: Ditetapkan di Sintang pada tanggal 3 Juni 2014

Penandatangan: BUPATI SINTANG, MILTON CROSBY

Penetapan: Diundangkan di Sintang pada tanggal 3 Juni 2014

Penandatangan: PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, YOSEPHA HASNAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014 NOMOR 6

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM, HERKOLANUS RONI, SH., M.Si Penata Tk I NIP. 19750403 200312 1 005 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (6/2014)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Peta Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandar Udara Tebelian Sintang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Gambar Potongan Memanjang dan Melintang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandar Udara Tebelian Sintang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Daerah ini.

## BAB XI

## KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua rencana tata ruang wilayah, daerah, dan sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Ketentuan yang mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan penataan ruang pada KKOP yang menjadi bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Kabupaten, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang pada tanggal 3 Juni 2014

BUPATI SINTANG,


MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang pada tanggal 3 Juni 2014

PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,


YOSEPHA HASNAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

HERKOLANUS RONI, SH., M.Si

Penata Tk I NIP. 19750403 200312 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (6/2014)

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 6 TAHUN 2014

## TENTANG

## PENGENDALIAN KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN BANDAR UDARA TEBELIAN SINTANG

## I. UMUM

Transportasi udara mempunyai peranan yang penting dalam mendukung pembangunan sektor ekonomi dan pariwisata. Penyelenggaraan transportasi udara yang selamat, aman, lancar dan efisien perlu ditunjang oleh sub sistem airline dengan berbagai aspeknya, sub sistem bandar udara dengan berbagai sarana dan prasarananya dan sub sistem keselamatan penerbangan dengan pengelolaan ruang udara yang bebas dari segala gangguan dan ditunjang oleh sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan standar internasional.

Bandar Udara Tebelian Sintang sebagai salah satu sub sistem transportasi udara harus dapat menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan di sekitar bandar udara. Oleh karena itu Bandar Udara Tebelian Sintang harus memenuhi persyaratan teknis yang telah ditentukan secara internasional. Salah satu persyaratan teknis dimaksud adalah kawasan di sekitar bandar udara harus bebas dari penghalang tetap maupun bergerak.

Untuk mencapai tujuan keselamatan dan keamanan penerbangan serta perlindungan masyarakat di sekitar bandar udara tersebut di atas perlu pengaturan dalam rangka pengendalian terhadap benda-benda tumbuh, pendirian bangunan dan berbagai aktifitas yang menggunakan ruang udara dengan suatu Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

## Pasal 5

Ayat (1)

Batas-batas KKOP ditentukan berdasarkan persyaratan permukaan batas penghalang untuk landas pacu dengan Pendekatan Presisi Kategori I Nomor kode 4 sesuai Annex 14 ICAO Konvensi Chicago Tahun 1944 dan dinyatakan dalam Sistem Koordinat Bandar Udara yang posisinya ditentukan terhadap Titik referensi bandar udara terletak pada koordinat geografis 00º 02' 42,6645" LS

111º 26' 14,4548" BT

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 6

Cukup jelas.

## Pasal 7

Fasilitas pokok bandar udara meliputi:

- a. fasilitas sisi udara ( airside facility ), antara lain:
- 1) landasan pacu;
- 2) penghubung landasan pacu ( taxiway );
- 3) tempat parkir pesawat udara ( apron );
- 4) runway strip ;
- 5) fasilitas pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran( PKP PK );
- 6) marka dan rambu.
- b. fasilitas sisi darat ( landslife facility ), antara lain:
- 1) bangunan terminal penumpang;
- 2) bangunan terminal kargo;
- 3) bangunan operasi;
- 4) menara pengawas lalu lintas udara ( ATC tower);
- 5) bangunan VIP;
- 6) bangunan meteorologi;
- 7) bangunan SAR;
- 8) jalan masuk (acces road);
- 9) depo pengisian bahan bakar pesawat udara;
- 10) bangunan administrasi/perkantoran;
- 11) marka dan rambu.
- c. fasilitas navigasi penerbangan, antara lain:
- 1) Non Directional Beacon (NDB);
- 2) Doppler VHF Omni Range (DVOR);
- 3) Distance Measuring Equipment (DME);
- 4) Runway Visual Range (RVR);
- 5) Instrument Landing System (ILS);
- 6) Radio Detection and Ranging (RADAR);
- 7) Very High Frequency - Direction Finder (VHF-DF);
- 8) Differential Global Positioning System (DGPS);
- 9) Automatic Dependent Surveillance (ADS);
- 10) Satelite Navigation System ;
- 11) Aerodrome Surface Detection Equipment ;
- 12) Very High Frequency Omnidirectional Range .

- d. fasilitas alat bantu pendaratan visual antara lain:
- 1) marka dan rambu;
- 2) runway lighting ;
- 3) taxiway lighting ;
- 4) threshold lighting ;
- 5) runway end lighting ;
- 6) apron lighting ;
- 7) Precision Approach Path Indicator (PAPI)/ Visual Approac Indicator (VASI);
- 8) Rotating beacon ;
- 9) Apron area flood/apron flood light ;
- 10) Approach Lighting System ;
- 11) Indicator and Signalling Device ;
- 12) Circling Guidance Light ;
- 13) Sequence Flashing Light ;
- 14) Runway Lead in Lighting System ;
- 15) Runway Guard Light ;
- 16) Road Holding Position Light ;
- 17) Aircraft Docking Guidance System .
- e. fasilitas komunikasi penerbangan antara lain:
- 1) komunikasi antar stasiun penerbangan ( Aeronautical Service /AFS):
- a) Very High Frequency (VHF) Air Ground Communication ;
- b) Automatic Message Switching Center (AMSC);
- c) Aeronautical Fixed Telecommunication Network (TELEX/AFTN);
- d) High Frequency - Single Side Band (HF-SSB);
- e) Direct Speech ;
- f) Teleprinter.
- 2) peralatan komunikasi lalu lintas penerbangan ( AeronauticalMobile Service /AMS):
- a) High Frequency Air Ground Communication ;
- b) Very High Frequency Air Ground Communication ;
- c) Voice Switching Communication System ;
- d) Controller Pilot Data Link Communication ;
- e) Very High Frequency Digital Link ;
- f) Integrated Remote Control and Monitoring System ;
- g) Aerodrome Terminal Information System .
- 3) transmisi:
- a) radio link;
- b) VSAT.

Fasilitas penunjang bandar udara yang meliputi antara lain:

- a. penginapan/hotel;
- b. penyediaan toko dan restoran;
- c. fasilitas penempatan kendaraan bermotor;
- d. fasilitas perawatan pada umumnya (Antara lain perawatan gedung/perkantoran, peralatan operasional);
- e. fasilitas pergudangan;
- f. fasilitas perbengkelan pesawat udara;
- g. fasilitas hanggar;
- h. fasilitas pengelolaan limbah;
- i. fasilitas lainnya yang menunjang secara langsung atau tidak langsung kegiatan bandar udara.
10. Fixed

Pasal 11

Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Batas-batas ketinggian bangunan dan benda tumbuh untuk kawasan

- 1) persyaratan Permukaan Batas Penghalang untuk Landas Pacu Instrumen Pendekatan Presisi Kategori I dan Nomor Kode 4;

- 2) ketinggian semua titik ditentukan terhadap ketinggian ambang landas pacu 09 (nol Sembilan) Eksisting dan Pengembangan sebagai titik referensi sistem ketinggian bandar udara yaitu titik 0,00 (nol koma nol nol) meter yang ketinggiannya +29,800 (plus dua Sembilan koma delapan ratus) meter di atas permukaan air laut rata-rata (MSL).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

## Pasal 14

Ayat (1)

Alat Bantu Navigasi Penerbangan yang tersedia dalam penyelenggaraan operasi penerbangan di Bandar Udara Tebelian Sintang terdiri dari:

- a. Non Directional Beacon (NDB);

- b. Doppler Very High Frequency Omni Range (DVOR)/ Distance Measuring Equipment (DME);

- c. Instrument Landing System (ILS) yang terdiri dari LocalizerGlide Path, Outer Marker dan Middle Marker ;

- d. Radar;

- e. Approach Lighting System .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Kajian teknis antara lain menyangkut batas-batas ketinggian bangunan dan benda tumbuh pada KKOP.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Peran serta masyarakat antara lain melaporkan kepada aparat berwenang apabila menjumpai pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014 NOMOR