PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 53 Tahun 1998 tentang PENYETORAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PENJAMINAN KEWAJIBAN BANK (berlaku 22 April 1998)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, Pemerintah memberi jaminan bahwa kewajiban pembayaran Bank Umum kepada para pemilik simpanan dan krediturnya akan dipenuhi;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka mendukung upaya penyehatan perbankan nasional khususnya untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank dan kewajiban bank lainnya diluar simpanan masyarakat, maka dipandang perlu melakukan penyertaan modal Negara Republik Indonesia untuk mendirikan Perusahaan Perseroan (PERSERO) di bidang penjaminan kewajiban bank;
- c. bahwa penyertaan modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di bidang penjaminan kewajiban bank tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
Menetapkan :
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PENJAMINAN KEWAJIBAN BANK.
BAB I - PENYERTAAN MODAL NEGARA Pasal 1.
Pasal 1
Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan modal untuk pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di bidang penjaminan kewajiban bank, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut PERSERO.
MAKSUD DAN TUJUAN PERSERO
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN PERSERO
Pasal 2
Maksud dan tujuan PERSERO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah untuk menyelenggarakan:
- a. penjaminan simpanan masyarakat pada bank;
- b. penjaminan kewajiban bank lainnya di luar simpanan;
- c. pemupukan keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan;
- d. usaha-usaha lain yang menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b.
BAB III - MODAL PERSERO
Pasal 3
- (1) Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada PERSERO pada saat pendiriannya adalah berupa uang tunai dan atau harta lain yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
- (2) Besarnya penyertaan Modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (3) Ketentuan lain-lain mengenai permodalan PERSERO diatur dalam Anggaran Dasarnya, termasuk mengenai Modal Dasar PERSERO yang terbagi atas saham-saham, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998.
BAB II ...
PELAKSANAAN PENDIRIAN PERSERO
BAB IV - PELAKSANAAN PENDIRIAN PERSERO
Pasal 4
Pelaksanaan pendirian PERSERO beserta penyertaan modal Negara ke dalam PERSERO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilakukan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dengan
BAB IV - PELAKSANAAN PENDIRIAN PERSERO
Pasal 5
Penyelesaian pendirian PERSERO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Menteri Keuangan.
KETENTUAN PENUTUP
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
BAB IV ...
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 April 1998

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd ## SOEHARTO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 April 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

Verifikasi: REPUBLIK INDONESIA, ttd SAADILLAH MURSJID