PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE Nomor 11 Tahun 2013 tentang URAIAN TUGAS BADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- Mengingat
:
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
URAIAN TUGAS BADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,
- a. bahwa untuk memberikan arah yang jelas dalam organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Badan PengelolaanWilayah Perbatasan, PulauPulau Kecil dan Pulau Pulau Terluar Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a maka perlu ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Badan PengelolaPerbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Rl Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 1822) sebagaimana yang telah diperbaharui dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Rl Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4183) dan Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4691);
r^
r
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Rl Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Rl Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3890);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor4286);
4. Undang-Undang Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan KeduaAtas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor4844);
6. Undang - Undang Nomor 33Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor4438);
7. Undang - Undang 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4739);
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4925);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran NegaraRl Nomor 5234);
ss
C*
10. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Rl Tahun 2000 Nomor 194,Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4015);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4741);
15. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau Pulau Kecil Terluar;
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
17. Keputusan Presiden Tahun 1975 tentang Mensahkan Basic Agreement on Econooic add Technical Cooperation Beetwen The Goverment of Republic of Indonesia and The Goverment of Republic of Philippines;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
r
(^
Menetapkan
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana, Prasarana dan Pelayanan Lintas Batas Negara;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 16);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan SangiheTahun 2012Nomor 4).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS BADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
BAB) KETENTUAN UMUM
Pasal 1
:
Dalam
f^
f^
Dafam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
5. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten kepulauan Sangihe.
6. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten KepulauanSangihe.
7. Badan adalah Badan Pengelola Perbatasan
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Perbatasan
9. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan dan Lembaga Teknis Daerah.
10. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas lainnya dan digaji ## BAB IE KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu KEDUDUKAN
Pasal 2
- (1) Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengelola perbatasan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Sangihe merupakan lembaga lain yang menjadi bagian dari organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelola perbatasan.
f&gt;
r^
Bagian Kedua TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3
Badan Pengelola Perbatasan mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan peilgawasan pembangunan kawasan perbatasan di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Badan Pengelola Perbatasan menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan dan penetapan rencana aksi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. Pengkoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- c. Pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah negara di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- d. Inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona hutan kawasan perbatasan di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- e. Penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya di kawasan perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- f. Perencanaan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas di Kabupaten Sangihe;
- g. Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Bagian Ketiga
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5
- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Sangihe terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pengelolaan Batas Negara dan Kerjasama;
- d. Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan;
- e. Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan;
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB III URAIAN TUGAS

## Bagian Kesatu

## KEPALA BADAN

## Pasal 6

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, membina dan menyelenggarakan kegiatan di bidang pengelolaan batas negara, pengelolaan potensi kawasan, pengelolaan infrastruktur kawasan dan kerjasama berdasarkan kebijakan Kepala Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## Bagian Kedua

## SEKRETARIAT

## Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan, merencanakan dan melaksanakan segala kegiatan di bidang administrasi, perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum dalam (ingkungan Sekretariat Badan Pengelola Perbatasan.

## Pasal 8

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi:

- a. Membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dalam bidang tugasnya;
- b. Memimpin sub bagian dalam lingkungan sekretariat dan mengkoordinir pelaksanaan tqgas pada semua bidang;
- c. Menyelenggarakan program/kegiatan, keuangan dan hukum serta mengkoordinir penyusunan program dan kebutuhananggaran;

n

- d. Melakukan kegiatan konsultasi hukum dan pengawasan yang berhubungan dengan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta dalam pelaksanaan program/kegiatan;
- e. Melakukan pembinaan dan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pendanaan dan perlengkapan dilingkungan badan;
- f. Menata kearsipan dan pendistribusian surat menyurat serta kegiatan rumah tangga di lingkungan badan;
- g. Membuat pelaporan di bidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pelaksanaan program/kegiatan;
- h. Memberikan saran, pertimbangan kepada Kepala Badan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

## Pasal 9

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawabkepada Kepala Badan.

## Pasal 10

## Sekretaris, membawahkan:

- a. Sub bagian Program, Keuangan dan Pelaporan;
- b. Sub bagian Hukum dan Kepegawaian;
- c. Sub bagian Umum dan Perlengkapan.

## Pasal 11

## Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. menyusun program;
- b. menyusun pembukuan danVerifikasi;
- c. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- d. melaksanakan urusan perbendaharaan;
- e. melaksanakan urusan keuangan;
- f. menyiapkan dan menyusun laporan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris.

## Pasal 12

Sub Bagian Hukum danKepegawaian mempunyai tugas:

- a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan serta prosedur yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi;

(^

n

- b. memberikan pertimbangan, kajian dan saranatas pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kepegawaian;
- c. mengumpulkan, mencatat, mengoreksi dan menyajikan data kepegawaian;
- d. mengadakan analisa dan penilaian data hasil olahan kepegawaian;
- e. menyusun rencana kebutuhan pegawai di lingkungan badan;
- f. menyususn rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- g. menyususn rencana mutasi kepegawaian dan melakukan pembinaan pegawai;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris.

## Pasal 13

Sub Bagian Umum dan perlengkapan mempunyai tugas :

- a. melakukan pengurusan surat masuk keluar di lingkungan Badan yang meliputi penyortiran, pencatatan, dan pendistribusian;
- b. menata kearsipan dan surat menyurat;
- c. melakukan pengetikan, penggandaan surat, naskah dan dokumen serta memberikan kode surat masuk keluar;
- d. menilai dan mengusulkan penghapusan dan pemusnahan arsip sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. membuat perencanaan pengadaan, pendistribusian perlengkapan kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- f. mencatat dan memonitor barang inventaris serta mengusulkan penghapusan barangyang sudah tidak dapat digunakan.

## Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas, masing-masing sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

## Bagian Ketiga

## BIDANG PENGELOLAAN BATAS NEGARA DAN KERJASAMA

## Pasal 15

Bidang Pengelolaan Batas Negara dan Kerjasama mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan mengelola serta menata Batas Negara, pelaksanaan kerjasama lintas sektor, pusat dan daerah melakukan koordinasi pengelolaan dan memfasilitasi pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengamanan batas negara dan kerjasama serta melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.

r^

## Pasal 16

Bidang Pengelolaan Batas Negara dan Kerjasama dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 15, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan Penetapan rencana aksi pembangunan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan;
- b. Pengoordinasian Penetapan Kebijakan dan Pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan;
- c. Pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah Negara.

## Pasal 17

- f^ Bidang Pengelolaan Batas Negara dan Kerjasama, membawahkan :
- a. SubBidang Pengelolaan Batas Negara dan Kerjasama;
- b. Sub Bidang Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Batas Negara.

## Pasal 18

Sub Bidang Pengelolaan Batas Negara dan Kerjasama mempunyai tugas :

- a. menyiapkan perumusan kebijakan teknis dalam rangka fasilitasi dan dukungan pengelolaan dan penataan batas negara dan kerjasama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka melakukan pembinaan masyarakat dan pemantapan hubungan kerjasama wilayah perbatasan;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## Pasal 19

Sub Bidang Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Batas Negara mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dalam rangka pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan batas Negara dan kerjasama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; '
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## Pasal 20

Bidang Pengelolaan Batas Negara dan Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Keempat

- P

## Bagian Keempat

## BIDANG PENGELOLAAN POTENSI KAWASAN

## Pasal 21

Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan potensi kawasan perbatasan dan pelaksanaan kerjasama lintas sektor, pusat dan daerah, melaksanakan inventarisasi potensi sumber daya, melaksanakan koordinasi pengelolaan dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan potensi kawasan perbatasan dan kerjasama serta melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.

## Pasal 22

- O Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 21, menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan dan Penetapan rencana aksi pembangunan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan;
- b. Pengkoordinasian Penetapan Kebijakan dan Pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan;
- c. Pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah Negara.

## Pasal 23

Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

## Pasal 24

Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan, membawahkan :

- a. Sub Bidang Perencanaan Potensi Kawasan;
- b. Sub Bidang Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Potensi Kawasan.

## Pasal 25

SubBidang Perencanaan Potensi Kawasan, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan teknis dalam rangka fasilitasi dan dukungan pengelolaan dan pemanfaatan potensi kawasan perbatasan dan kerjasama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(^

^

## Pasai 26

Sub Bidang Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Potensi Kawasan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dalam rangka pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan potensi kawasan perbatasan dan kerjasama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## Bagian Kelima

## BIDANG PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR KAWASAN

## Pasal 27

Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan infrastruktur kawasan perbatasan dan pelaksanaan kerjasama lintas sektor, pusat dan daerah, melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan fasilitasi, melaksanakan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan dan kerjasama serta melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.

## Pasal 28

Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 27, menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan infrastruktur kawasan perbatasan;
- b. Melaksanakan kerjasama lintas sektor, pusat dan daerah;
- c. Melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan fasilitasi, pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan;
- d. Melaksanakan kerjasama, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.

## Pasal 29

Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

t

n

r^

## Pasal 30

Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan, membawahkan :

- a. Sub Bidang Infrastruktur Pemerintahan dan Pembangunan;
- b. Sub Bidang Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kemasyarakatan.

## Pasal 31

Sub Bidang Infrastruktur Pemerintahan dan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan perumusan kebijakan teknis dalam rangka fasilitasi dan dukungan pengelolaan dan pemanfaatan infrastruktur kawasan perbatasan dan kerjasama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## Pasal 32

Sub Bidang Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kemasyarakatan, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dalam rangka pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan infrastruktur kawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## Bagian Keenam

## UNIT PELAKSANA TEKNIS

## Pasal 33

Unit Pelaksana Teknis, mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan tugas-tugas operasional, melakukan pelayanan dan motivasi kepada masyarakat di bidang pengelolaan batas negara, potensi kawasan dan infrastruktur kawasan;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di Pos Lintas Batas;
- c. Memfasilitasi kegiatan di Pos Lintas Batas.

## Pasal 34

Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Perbatasan berkedudukan di Pos Lintas Batas Marore.

BAB IV

r

/-n

## BAB IV TATA KERJA

## Pasal 35

- (1) Dalam melakanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai tugas masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahanya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (7) Dalam melasanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat secara berkala.

## BABV

## ESELON

## Pasal 36

- (1) Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan jabatan struktural eselon ll.b.
- (2) Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan jabatan struktural eselon lll.a.
- (3) Kepala Bidang Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan jabatan struktural eselon lll.b.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakanjabatan struktural eselon IVa.

n

'

'

## BABVI KEPEGAWAIAN

## Pasal 37

- (1) Kopa^BadandiangKatdandiberhentikanCehBupatiatas,, .Sedans Daerah;
- (2) Ese.cn ... dan Ese.on IV dapat diangkat dan diberhentikan ,«h Sekretaris Daerah berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Bupati;
- (3) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan seS,' ... .-u-n Pe-dangundangan yang berlaku.

## BAB VII

## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 38

- 0) Keiompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teKnis tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan.
2. bersangkutan. dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senitr yang (2) Kelompok jabatan fungsional Kepala Badan yang oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada ditunjuk
- (3) Jumlah tenaga fungsional, seta jenis dan jenjang jabatan fungsional drtetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## BABVIII PEMBIAYAAN

## Pasal 39

- Radan Pen9e,oia Perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe W IbX^r^bupaten dan sumber anggaran iainnya yang sah dan tidak mengikat.
- perbatasan yang (2) Pendanaan yang bersifat teknis operasional Kepulauan Sangihe oleh Satuan Perangkat Daerah Kabupaten dilakukan Perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe. dikoordinasikan oleh Badan Pengelola pengelolaan

%

I

ir

f

««

'

•

*

## BABIX

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 40

Dengan beriakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Badan Pengelolaan Wilayah Perbatasan, Pulau-Pulau Kecil dan Pulau-Pulau Teriuar Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe

Ditetapkan diTahuna

Pada tanggal, 5 J«m«ri

2^15

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


Diundangkan di Tahuna

Pada tanggal,

5 Jwuari

2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,


WILLY ELFIANUS CARRY KUMENTAS BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2013 NOMOR 11