Unknown Unknown Nomor 1 Tahun 2013 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANA.N UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RANTAUPRAPATKABUPATENLABUHAlt-i&amp;ATU DENGA.N RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LABUHANBATU, (berlaku 14 Januari 2013)
Pembukaan
Menimbang a.
bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 900/01/DPPKAD/2013 . tentang Penetapan Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umurn Daerah (PPK-BLUD) Penuh Pada Rumah Sakit Um um Daerah Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu tanggal 3 Januari 2013, maka diberikan fleksibilitas dalam pengeiolaan keuangan yang didasarkan pada prinsip ekonomi dan produktivitas serta penerapan praktek-praktek bisnis yang sehat.
- b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan pada Badan La.ya.nan Umurn Daerah Rumah Sa.kit Urn um Daerah Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu, maka perlu N
----
'
\_\_\_.,.
Mengingat
2
2
ditetapkan pedoman dalam pengelolaan keuangan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Sadan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu.
1. Undang-Undang Nomor 7 Ort Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
3
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sa.kit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072};
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pernbentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234);
9. Peraturan Pernerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
I
4
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 89, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 1 1.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/ 2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang / Jasa pada Badan Layanan Umum; 12.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/ 2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum; 13.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/ 2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum; 14.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/ 2007 tentang Persyaratan 15.
\_\_\_.,
5
Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Urn um;
16. Peraturan Ment.eri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 34 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu {Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2008 Nomor 34 Seri D Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Ka bu paten Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2008 Nomor 35 Seri D Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
--
;
6
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008 Seri D Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Ka bu paten Labuhanbatu Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 32 Tahun 201 l Seri D Nomor 32);
21. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 900/01/ DPPKAD/2013 tentang Penetapan Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh Pada Rumah Sak.it Um urn Daerah Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu;
22. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 445/03/RSUD/2013 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sa.kit Um urn Daerah Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu.
Memperhatikan 1. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dengan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan
---
. .
·,
-
7
Nomor 01 Tahun 2012 dan MOU347 /PW02/3/2012 tentang Pengembangan Manajemen Pemerintah Daerah;
2. Naskah Kesepakatan Pelaksanaan Teknis Nomor 445/397 /RSUD/2012 dan Nomor S-348 / PW02 / 4 / 2012 tanggal 19 Januari 2012 tentang Bimbingan Teknis Manajemen Administrasi Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHANBATU
Menetapkan
BABI KETENTUAN UMUM Pasa1 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
\_\_.
.r-:
8
4. Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Kabupaten Labuhhanbatu yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu.
6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu yang selanjutnya disingkat BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu adalah Satuan Kerja Perangkat Dacrah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/ jasa yang dijual tan pa mengutarnakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menetapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan um um dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
!
--
i
-
9
9. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nornenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
10. Pendapatan adalah semua penerirnaan dalam bentuk kas dan tagihan Rumah Sak.it Umum Daerah Rantauprapat Kabupaten Labuhhanbatu yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
11. Belanja adalah sernua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kernbali oleh Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Kabupaten Labuhhanbatu.
12. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang/jasa untuk keperluan operasional RSUD.
13. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat rneningkatkan kernampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada rnasyarakat.
14. Basis akrual adalah basis akun tansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
15. Rekening Kas BLUD adalah rekening ternpat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pernimpin BLUD pada bank umurn untuk rnenampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
-
16. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
17. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLUD.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang/ jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
19. - Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang balk dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
20. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (social responsibilitu] dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
21. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
22. Nilai ornset adalah jurnlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD yang berasal dari barang dan/ atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat,
hasil kerja BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
23. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan meru pakan bagian dari a set pemerin tah daerah yang tidak terpisahkan.
24. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
25. Ambang batas dalam flexible budget adalah presentase tertentu belanja dari pendapatan fungsional.
26. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
27. DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
BABU PEJABAT PENGELOLA Pasal 2
- (1) Pejabat pengelola BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu terdiri atas:
- a. pemimpin;
3. b.pejabatkeuangan;dan
- c. pejabat teknis.
- (2) Sebutan pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disesuaikan
..,...\_.'
12
dengan nomenklatur yang berlaku pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
Pasa13
- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola Sadan Layanan Umum Dae:rah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kemampuan dan kcahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola Badan Layanan Umum Daerah berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya .
- (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagairnana dimaksud pada ayat (1), merupakan kepentingan Badan Layanan Umum Daerah untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajernen yang baik.
Pasal 4
- (1) Pejabat pengelola BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pemimpin BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu bertanggung jawab
-
kepada pemimpin BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu
Paaal 5
- (1) Pemimpin BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. memimpin, mengarahkan, mernbina, mengawasi, rnengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu;
- b. menyusun renstra bisnis BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu;
- c. rnenyiapkan Rencana Bisnis Anggaran;
- d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai ketentuan;
- e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUDRSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu selain pejabat yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; dan
- f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu kepada Bupati.
8. ('.l) Pemimpin BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD-RSUD Rantauprapat Ka bu paten Labuhanbatu.
----
Pasal 6
- (1) Pejabat keuangan BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat ( 1} huruf b, mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. mengkoordinasikan penyusunan Rcncana Bisnis Anggaran;
- b. menyiapkan Dokumen Penggunaan Anggaran BLUDRSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu;
- c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
- d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
- e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
7. investasi; f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan
8. manajemen inforrnasi sistim g. menyelenggarakan keuangan;dan
9. akuntansi dan penyusunan laporan h. menyelenggarakan keuangan.
- (2) Pejabat keuangan BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab · keuangan BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu.
Pasa1 7
- (1) Pejabat teknis BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
- b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai Rencana Bisnis Anggaran; dan
- c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
- (2) Pejabat teknis Sadan Layanan Umum Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidang masing-masing.
- (3) Tanggung jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.
Paaal 8
- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/ atau non Pegawai Negeri Sipil yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
3. Ka bu paten Negeri Sipil perundangpegawai BLUD-RSUD Rantauprapat Labuhanbatu yang berasal dari Pegawai disesuaikan dengan ketentuan peraturan undangan yang berlaku. (3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonornis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
--
----
Pasal 9
- Kabupaten pengguna (1) Pemimpin BLUD-RSUD Rantauprapat Labuhanbatu merupakan pejabat anggaran/ barang daerah.
- (2) Dalam hal pemimpin BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana dimak.sud pada ayat (1) berasal dari non Pegawai Negeri Sipil, pejabat keuangan BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu wajib berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang merupakan pejabat pengguna anggaran/ barang daerah.
Pasal 2
- (1) Pemimpin BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban:
Pasal 4
- (1) Pejabat pengelola BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pemimpin BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu bertanggung jawab
-
kepada pemimpin BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu
Paaal 5
- (1) Pemimpin BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. memimpin, mengarahkan, mernbina, mengawasi, rnengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu;
- b. menyusun renstra bisnis BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu;
- c. rnenyiapkan Rencana Bisnis Anggaran;
- d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai ketentuan;
- e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUDRSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu selain pejabat yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; dan
- f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu kepada Bupati.
8. ('.l) Pemimpin BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD-RSUD Rantauprapat Ka bu paten Labuhanbatu.
----
Pasal 6
- (1) Pejabat keuangan BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat ( 1} huruf b, mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. mengkoordinasikan penyusunan Rcncana Bisnis Anggaran;
- b. menyiapkan Dokumen Penggunaan Anggaran BLUDRSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu;
- c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
- d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
- e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
7. investasi; f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan
8. manajemen inforrnasi sistim g. menyelenggarakan keuangan;dan
9. akuntansi dan penyusunan laporan h. menyelenggarakan keuangan.
- (2) Pejabat keuangan BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab · keuangan BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu.
Pasa1 7
- (1) Pejabat teknis BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
- b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai Rencana Bisnis Anggaran; dan
- c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
- (2) Pejabat teknis Sadan Layanan Umum Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidang masing-masing.
- (3) Tanggung jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.
Paaal 8
- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/ atau non Pegawai Negeri Sipil yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan secara tetap atau
Pasal 9
- Kabupaten pengguna (1) Pemimpin BLUD-RSUD Rantauprapat Labuhanbatu merupakan pejabat anggaran/ barang daerah.
- (2) Dalam hal pemimpin BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana dimak.sud pada ayat (1) berasal dari non Pegawai Negeri Sipil, pejabat keuangan BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu wajib berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang merupakan pejabat pengguna anggaran/ barang daerah.
Pasal 10
Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengeiola dan pcgawai BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil, diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.
- (1) Badan Layanan Umum Daerah yang merniliki realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional atau nilai aset rnenurut neraca yang rnemenuhi syarat minimal, dapat dibentuk dewan pengawas.
- (2) Jumlah anggota dewan pengawas sebagairnana dirnak.sud pada ayat (1), ditetapkan sebanyak. 3 (tiga) orang atau 5
\_,--
- (lima) orang dan seorang di antara anggota dewan pengawas ditetapkan sebagai ketua dewan pengawas.
- (3) Syarat minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan jumlah anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dewan pengawas dibentuk dengan keputusan Bupati atas usulan Pemimpin BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu.
BAB ill - DEWAN PENGAWAS Pasal il
Pasal 12
- (1) Dewan pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu yang dilakukan oleh pejabat pengelola scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dewan pengawas berkewajiban:
- a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rencana Bisnis Anggaran yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
- b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUDRSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu;
- c. melaporkan kepada Bupati tentang kinerja BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu;
- d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu;
- e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu; dan
- f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (3) Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
BAB ill - DEWAN PENGAWAS Pasal il
Pasal 13
- (l} Anggota dewan pengawas dapat terdiri dari urisur-unsur:
- a. pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu;
- b. pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah; dan
- c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu.
- (2) Pengangkatan anggota dewan pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan pejabat pengelola BLUDRSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu.
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan pengawas, yaitu :
- a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
19
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris, atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga rnenyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah; dan
- c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitrnen terhadap peningkatan kualitas pelayanan puhlik.
BAB ill - DEWAN PENGAWAS Pasal il
Pasal 14
- (1) Masajabatan anggota dewan pengawas ditetapkan selama 5 [lirna] tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota dewan pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati.
- (3) Pemberhentian anggota dewan pengawas sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila:
- a. tidak dapat rnelaksanakan tugasnya dengan baik;
- b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Badan Layanan Umum Daerah; dan
- d. dipidana penjara karena dipersalahkan rneiakukan tindak pidana dan/ atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu.
BAB ill - DEWAN PENGAWAS Pasal il
Pasal 15
- (1) Bupati dapat mengangkat sekretaris dewan pengawas untuk rnendukung kelancaran tugas dewan pengawas.
- (2) Sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota dewan pengawas.
BAB ill - DEWAN PENGAWAS Pasal il
Pasal 16
Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas dibebankan pada BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu dan dimuat dalam Rencana Bisnis Anggaran.
BAB IV - STATUS KELEMBAGAAN Pasal 17
Pasal 17
- (1) Dalam hal BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu merubah status kelernbagaannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Perubahan status kelernbagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. perubahan satuan kerja struktural menjadi non struktural atau sebaliknya;
- b. perubahan organisasi, antara lain:
1. penyernpurnaan tugas;
2. fungsi;
3. str'uktur organisasi; dan
4. tata kerja.
BAB IV - STATUS KELEMBAGAAN Pasal 17
Pasal 18
- (1) Pejabat pengelola BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas
...
21
dan pegawai BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
- (3) Remunerasi bagi dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu ditetapkan oleh Bupati
BAB IV - STATUS KELEMBAGAAN Pasal 17
Pasal 19
- ( 1) Penetapan remunerasi perrurnpm BLUD-RSUD Rantauprapat Ka bu paten Labuhanbatu, mempertimbangkan faktor-faktor yang
BAB IV - STATUS KELEMBAGAAN Pasal 17
Pasal 21
- ( 1) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUDRS UD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), dapat dihitung
BAB IV - STATUS KELEMBAGAAN Pasal 17
Pasal 22
- ( 1) Pejabat pengelola, dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentangjabatan yang bersangkutan.
BAB IV - STATUS KELEMBAGAAN Pasal 17
Pasal 23
- (1) BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/ atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) lmbalan atas barang dan/ a tau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2j, termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu.
Pua! 24
- (1) Tarif layanan BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu diusulkan oleh Pemimpin BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu kepada Bupati melaiui Sekretaris Daerah.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kcntinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.
- (4) Bupati dalam menetapkan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat membentuk tim.
- (5) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Bupati yang keanggotaannya dapat berasal dari:
- a. pembina teknis;
- b. pembina keuangan;
- c. unsur perguruan tinggi;
- d. lembaga profesi.
- (1) Peraturan Bupati mengenai tarif layanan BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.
BAB IV - STATUS KELEMBAGAAN Pasal 17
Pasal 24
- (3) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dan ayat (2), berpedoman pada ketentuan Pasal 24.
BAB IV - STATUS KELEMBAGAAN Pasal 17
Pasal 25
- (1) Peraturan Bupati mengenai tarif layanan BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.
- (3) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dan ayat (2), berpedoman pada ketentuan Pasal 24.
BAB VII - PENDAPATAN DAN BIAYA BLUD-RSUD RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHANBATU Bagian Kesatu Pendapatan Pasal 26
Pasal 26
Pendapatan BLUD-RSUD Rantauprapat Ka bu paten Labuhanbatu dapat bersumber dari:
- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- f. lain-lain pendapatan BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu yang sah.
.,
----
BAB VII - PENDAPATAN DAN BIAYA BLUD-RSUD RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHANBATU Bagian Kesatu Pendapatan Pasal 26
Pasal 27
- (1) Pendapatan BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu.
- (4) Pendapatan BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Pendapatan BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 26 huruf e, dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.
- (6) BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/ atau tugas
..
- pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses pengelolaan kcuangan diselenggarakan secara terpisah
BAB VII - PENDAPATAN DAN BIAYA BLUD-RSUD RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHANBATU Bagian Kesatu Pendapatan Pasal 26
Pasal 28
- (1) Seluruh pendapatan BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu sesuai Rencana Bisnis Anggaran.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 hur'uf
,..
- a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUDRSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu.
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu setiap triwulan.
- (5) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan ini.

## Bagian Xedua Bia ya Pasal 29

- (1) Biaya BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbalu meliputi biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUDRSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk

- membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan clan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

## Pasa130

- ( 1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2), terdiri dari:
- a. biaya pelayanan;
- b. biaya umum administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
- a. biaya pegawai;
- b. biaya bahan;
- c. biaya jasa pelayanan;
- d. biaya pemeliharaan;
- e. biaya barang dan jasa;
- f. biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
- a. biaya pegawai;
- b. biaya administrasi kantor;

- membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

## Pasal 30

- ( 1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2), terdiri dari:
- a. biaya pelayanan;
- b. biaya umum administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
- a. biaya pegawai;
- b. biaya bahan;
- c. biaya jasa pelayanan;
- d. biaya pemeliharaan;
- e. biaya barang dan jasa;
- f. biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
- a. biaya pegawai;
- b. biaya administrasi kantor;

- c. biaya pemeliharaan;
- d. biaya barang dan jasa;
- e. biaya promosi; dan
- f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

## Pasal 31

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (3), terdiri dari :

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai, dan
- e. biaya non operasional lain-lain

## Pasal 32

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu yang dananya bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f dilaporkan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu setiap triwulan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu yang dananya bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab.
- (3) Format Laporan Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Format Surat Pernyataan Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercanturn dalam Lampiran I Peraturan ini.

-,

## Pasal 33

- (1) Pengeluaran biaya BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan biaya yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas Rencana Bisnis Anggaran yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk biaya BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu yang pendanaannya berasal dari pendapatan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan hibah terikat.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu dapat mengajukan usuian tambahan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 34

- (1) Ambang batas Rencana Bisnis Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), ditetapkan dengan be saran persen tase.

- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu.
- (3) Besaran presentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran dan Dokumen Penggunaan AnggaranBLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
- (4) Presentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang tidak dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

## BABVIIl PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 35

- (1) BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu menyusun Rencana Strategis Bisnis Sadan Layanan Umum Dacrah dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
- (2) Rencana Strategis Bisnis BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu.

(

1

--

- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan baik.
- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan ekstemal yang mernpengaruhi tercapainya kinerja.
- (7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada aya.t (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
6. (8} Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

## Pasal 36

Rencana Strategis Bisnis BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal

·.I

;...

35 ayat ( 1), dipergunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Bisnis Anggaran dan evaluasi kinerja.

## Bagian Kedua Penganggaran Pasal 37

- (1) BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu menyusun Rencana Bisnis Anggaran tahunan yang berpedoman kepada Rencana Strategis Bisnis BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu.
- (2) Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada prinsip anggaran berbasis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pcndanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber-sumber pendapatan BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu lainnya.

## Pasal 38

Rencana Bisnis Anggaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu.

## Pasa.l 39

- (1) Rencana Bisnis Anggaran sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 37, memuat: a. kinerja tahun berjalan;

~-

- b. asumsi makro dan mikro;
- c. target kinerja;
- d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
- e. perkiraan harga;
- f. anggaran pendapatan dan biaya;
- g. besaran persentase ambang batas;
- h. prognosa laporan keuangan;
1. perkiraan maju (forward estimate);
- J. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
- k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Rencana Bisnis Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.
- (3) Sistematika Rencana Bisnis Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

## Pasa140

- (1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat ( 1) huruf a, meliputi:
- a. hasil kegiatan usaha;
- b. faktor yang mernpengaruhi kinerja;
- c. perbandingan Rencana Bisnis Anggaran tahun berjalan dengan realisasi;
- d. laporan keuangan tahun berjalan;
- e. hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat ( 1) huruf b, antara lain:

- a. tingkat inflasi;
- b. pertumbuhan ekonomi;
- c. nilai kurs;
- d. tarif;
- e. volume pelayanan.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c, antara lain:
- a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan;
- b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d, merupakan perkiraan biaya per unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/jasa yang akan dihasilkan.
- (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditcntukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (6) Anggaran pendapatan dan tnaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat ( 1) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat ( 1) huruf g, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan

Ka bu paten Rantauprapat operasional BLUD-RSUD Labuhanbatu.

- (8) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat ( 1) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjaian seperti tercermin pada laporan operasional, neraca dan laporan arus kas.
- (9) Perkiraan maju ifonuard estimate) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- (10) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat ( 1) huruf j, merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh asset tetap.
4. ( 11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat ( 1) huruf k, merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam Rencana Bisnis Anggaran yang disesuaikan dengan format Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pa5al 41

- ( 1) Rencana Bisnis Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang A.nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

- (2) Rencana Bisnis Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipersamakan dengan Rencana Kegiatan Anggaran
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah.

## Pasal 42

- (1) Rencana Bisnis Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), disampaikan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
- (2) Rencana Bisnis Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), disampaikan kepada pemimpin BLUDRSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu untuk dibahas sebagai bagian dari Rencana Kegiatan Anggaran BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu.
- (3) Rencana Kegiatan Anggaran BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu beserta Rencana Bisnis Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disarnpaikan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

## Pasal 43

Rencana Bisnis Anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 42 ayat (1) atau Rencana Kegiatan Anggaran BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu beserta Rencana Bisnis Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu disampaikan kepada Tim Anggaran Pendapatan Daerah untuk ditelaah.

## Pasal 44

Rencana Bisnis Anggaran yang telah ditelaah oleh Tim Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 disampaikan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasa145

- (1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, pemimpin BLUD-RSUD Rantauprapat Ka bu paten Labuhanbatu melakukan penyesuaian terhadap Rencana Bisnis Anggaran untuk ditetapkan menjadi Rencana Bisnis Anggaran definitif.
- (2) Rencana Bisnis Anggaran definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (i), dipakai sebagai dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu untuk diajukan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

## Blud-Rsud Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu

## BAB IX PELAKSANAMI ANGGARAN Bagian Kesa.tu Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pasal 46

- (1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), mencakup antara lain:

;..

- a. pendapatan dan biaya;
- b. proyeksi arus kas;
- c. jumlah dan kualitas barang dan/jasa yang akan dihasilkan.
- (2) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Ka bu paten Labuhanbatu mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu berpedoman pada - peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum disahkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah KAbupaten Labuhanbatu, BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu tahun sebelumnya.

## Pa.aal 47

- (1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu yang telah disahkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber -dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

41

- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/jasa, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penarikan dana untuk belanja barang danjjasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar selisih (mismatch} jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu.

## Pasa148

- (1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan perrumpm BLUD-RSUD Rantauprapat Ka bu paten Labuhanbatu.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan manifestasi hubungan kerja antara Bupati dan pemimpin BLUD-RSUD Rantauprapat Ka bu paten Labuhanbatu yang dituangkan dalam perjanjian kinerja ( contractual perf ormance agreement).
- (3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan pemimpin BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu.

- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
- a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
- b. kinerja keuangan;
- c. manfaat bagi masyarakat.

## Bagian Kedua Pengelolaan Kas Pasal 49

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f dilaksanakan melalui rekening kas BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu.

## Pa88.l 50

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu menyelenggarakan:
- a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
- b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
- c. penyimpanan kas dan pengelolaan rekening bank;
- d. pembayaran;
- e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek;
- f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu.

## Bagian Ketiga Pengelolaan Piutang dan Utang Pasal 51

- (1) BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUDRSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonornis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. (3} BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu menyiapkan bukti dan adrninistrasi penagihan serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu.
- (5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang sulit ditagih, dapat dilimpahkan penagihan.nya kepada Bupati dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah.

## Pasal 52

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.

- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

## Pasal 53

- (1) BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/ a tau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utangjangka panjang.
- (3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/uang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (6) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah ada persetujuan Bupati.

## Pasal 54

- ( 1) Perikatan pinjaman dilakukan oJeh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasar nilai pinjaman.
- (2) Kewenangan perikatan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

## Pasal 55

- (1) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu.
- (2) Hak tagih pinjaman/utang BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu menjadi kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

## Pasal 56

- (1) BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu wajib membayar bunga dan utang pokok yang telah jatuh tempo.
- (2) Pemimpin BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan utang pokok sepanjang tidak melebihi ambang batas yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran.

## Bagian Keempat Investasi Pasal 57

- (1) BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu.

- (2) lnvestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

## Pasa158

- (1) lnvestasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilaksanakan melalui :
- a. deposito berjangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otcmatis;
- b. pembelian surat utang negara jangka pendek;
- c. pembelian sertifikat Bank Indonesia.
- (4) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), memiliki karakteristik :
- a. dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan;
- b. ditujukan dalam rangka manajemen kas: dan
- c. berisiko rendah.

## Pasal 59

- (1) BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Bupati.

r:

- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. penyertaan modal;
- b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
- c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

## Pasal 60

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) merupakan pendapatan BLUD-RSUD Rantauprapat
2. Kabupaten Labuhanbatu.
- (2) Pendapatan BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk mernbiayai pengeluaran sesuai Rencana Bisnis Anggaran

## Pasal 61

Dalam hal BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu mendirikan/ membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan atas badan usaha tersebut ada pada pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu.

## Bagian Kelima Kerjasarna Pasal 62

- ( 1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis clan saling menguntungkan.

## Pasal 63

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) antara lain dalam bentuk:
- a. kerjasama operasional;
- b. sewa menyewa; dan
- c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi Sadan Layanan Umum Daerah.
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) hUIUf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD-RSUD Rantauprapat Ka bu paten Labuhanbatu kepada pihak lain atau sebaliknya dengan irnbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan baik sekaligus maupun secara berkala untuk jangka waktu tertentu.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUDRSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang rnenjadi kewajiban BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu.

- (1), dan/ atau jasa yang
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat diberikan terhadap pengadaan barang sumber dananya berasal dari: a. jasa layanan;
- b. hibah tidak terikat;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
- d. lain-lain pendapatan BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu yang sah.

## Paaal 67

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/ atau jasa yang ditetapkan oieh pernimpin BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu dan disetujui Bupati.
- (2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan pemimpin BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu.

## Paaal 68

Pengadaan barang dan/ atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/ atau jasa yang berlaku bagi BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu sepanjang disetujui pemberi hibah.

-

...

## Pasal 69

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh pemimpin BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/ atau jasa guna keperluan BLUD-RSUD Rantauprapat Ka bu paten Labuhanbatu.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari personil yang memahami tatacara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

## Pasal 70

Penunjukan pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3), dilakukan dengan prinsip:

- a. obyektifitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/ a tau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang darr/ atau jasa;
- b. independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukkan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan

- c. saling uji (cross check), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukkan pelaksana pengadaan lain.

## Pasal 71

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Keputusan Bupati.

## Bagian Ketujuh Pengelolaan Barang Pasa172

- (1) Barang inventaris milik BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu dapat dihapus dan/ a tau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonornis dengan cara dijual, ditukar dan/ a tau dihibahkan.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai asset tetap.
- (3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat {1), merupakan pendapatan BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu.
- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat {3), dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan secara memadai dalam laporan keuangan BLUDRSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu.

## Pasal 73

- (1) BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu tidak boleh mengalihkan dan/ atau menghapus asset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Asset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (3) Kewenangan pengalihan dan/ atau penghapusan asset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hasil pengalihan asset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan pendapatan BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu.
- (5) Pengalihan dan/ atau penghapusan asset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Bupati melalui Sekrctaris Daerah/Pimpinan BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu.
- (6) Penggunaan asset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu harus mendapat persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 74

- Rantauprapat atas nama (1) Tanah dan bangunan BLUD-RSUD Kabupaten Labuhanbatu disertifikatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD-RSUD Rantauprapat Ka bu paten Labuhanbatu, dapat dialihgunakan oleh pemimpin BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu dengan persetujuan Bupati.

## Bag:ien Kedelapan Surplus clan Defiait Anggaran Pasal 75

- (1) Surplus anggaran BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu.

## Pasal 76

- (1) Defisit anggaran BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu pada satu tahun anggaran.

- (2) Defisit anggaran BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

## Bagian Kesembilan Penyelesaian Kerugian Paaa177

Kerugian pada BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

## Bagian Kesepuluh Penatausabaan Pasa1 78

Penatausahaan keuangan BLUD-RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu paling sedikit memuat :

- a. pendapatan/biaya;
- b. penerimaan/pengeluaran;
- c. utang/piutang;
- d. persediaan aset tetap dan investasi;
-