PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 45 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT (berlaku 9 Desember 2016)
Pembukaan
Mengingat :
SALINAN
GUBERNUR SULAWESI BARAT PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI BARAT,
Menimbang
:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah antara lain Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagammana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi,Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Menetapkan
:
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disingkat Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daeerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi.
10. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerahadalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dinas Daerah terdiri atas :
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah;
- b. Dinas Kesehatan Daerah;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah;
- d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah;
- e. Dinas Sosial Daerah;
- f. Dinas Tenaga Kerja Daerah;
- g. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah;
- h. Dinas Ketahanan Pangan Daerah;
- i. Dinas Lingkungan Hidup Daerah;
- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah;
- k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah;
- l. Dinas Perhubungan Daerah;
- m. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah;
- n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- o. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah;
- p. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- q. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah;
- r. Dinas Pariwisata Daerah;
- s. Dinas Pertanian Daerah;
- t. Dinas Kehutanan Daerah;
- u. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah;
- v. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Daerah;
- w. Dinas Transmigrasi Daerah; dan
- x. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi
Paragraf 1
Kedudukan
BAB II - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Pasal 3
- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal2 huruf a, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerahdan tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerahdipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
BAB II - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Pasal 4
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan yang meliputi Bidang Sekolah Menengah atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Pendidikan Khusus, Kebudayaan dan Ketenagaan.
- b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerahdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran dibidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan serta tugas pembantuan dibidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. pengelolaan data dan informasi dibidangpendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
- c. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama dibidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
- d. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum dibidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- g. pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- h. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan dibidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi fasilitasi pelaksanaan ujian nasional untuk sekolah menengah pertama dan pendidikan kesetaraan, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karir pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan sekolah menengah kerjasama, fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lain;
- i. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi, hubungan masyarakat dibidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
- j. pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
- k. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan; dan
- l. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan.
Paragraf 3
Susunan Organisasi
BAB II - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Pasal 5
Dinas Pendidikan dan KebudayaanDaerah, terdiri atas :
- a. Sekretariat;
- b. Bidang Sekolah Menengah Atas (SMA);
- c. Bidang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- d. Bidang Pendidikan Khusus, Tugas Pembantuan PAUD dan Pendidikan Dasar;
- e. Bidang Kebudayaan; dan
- f. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
Bagian Kedua
BAB II - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Pasal 6
- (1) Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal5 huruf a, melaksanakan tugas pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan.
- (2) Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1),menyelenggarakan fungsi :
- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran dibidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan serta tugas pembantuan dibidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. pengelolaan data dan informasi dibidang bidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
- c. pengoordinasian dan pelaksanaan kerja sama dibidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
- d. pengoordinasian pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum dibidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- g. pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- h. pengoordinasian dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat dibidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
- i. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
- j. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan; dan
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan.
BAB II - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Pasal 7
Sekretariat, terdiri atas :
- a. Sub BagianProgram dan Pelaporan;
- b. Sub BagianKeuangan dan Aset; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
BAB II - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Pasal 8
- (1) Sub BagianProgram dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a,mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan kerja Sub Bagian program dan keuangan;
- b. melaksanakan identifikasi, perumusan, penyusunan rencana program pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
- c. melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) dinas;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan program perencanaan pemerintah daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e. melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi semua laporan kegiatan bulanan dinas;
- f. melaksanakan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) dan pelaporan-pelaporan dinas lain;
- g. melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data statistik program dan kegiatan masing-masing bidang;
- h. melaksanakan kajian, analisa, evaluasi kinerja, dan pelaporan kemajuan program dan kegiatan masing-masing bidang;
- i. melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran;
- j. melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Sub BagianKeuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal7hurufb,mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penatausahaan dan pembinaan administrasi keuangan meliputi gaji pegawai,keuangan,perjalanan dinas serta hakhak lain;
- b. melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dinas;
- c. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan realisasi dan evaluasi perhitungan anggaran serta pembenahan administrasi bendahara;
- e. melaksanakan klarifikasi dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (lhp) dan/atau laporan hasil audit (lha);
- f. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan data bahan evaluasi dan pelaporan keuangan dinas;
- g. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- i. melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas dan rencana kebutuhan perlengkapan dinas;
- j. melakukan pengelolaan dan penatausahaan aset;
- k. melaksanakan penyusunan administrasi,pengadaan pendistribusian dan penghapusan aset barang inventaris dan perlengkapan dinas;dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Sub BagianUmum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7hurufc,mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan ketatusahaan dan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat,kenaikan gaji berkala,cuti,kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;
- c. melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- d. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- e. melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;
- g. melaksanakan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan dinas dan rencana kebutuhan perlengkapan dinas;
- h. melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis;dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Ketiga
Bidang Sekolah Menengah Atas
BAB II - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Pasal 9
- (1) Bidang Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b,melaksanakan tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan sekolah menengah atas.
- (2) Bidang Sekolah Menengah Atas melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas;
- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah atas;
- d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah atas;
- e. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas;
- f. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas;
- h. pelaporan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas;dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB II - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Pasal 10
Bidang Sekolah Menengah Atas, terdiri atas :
- a. SeksiKurikulum dan Penilaian;
- b. SeksiKelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
- c. SeksiPeserta Didik dan Pembangunan Karakter.
BAB II - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Pasal 11
- (1) SeksiKurikulum dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal10huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah menengah atas;
- b. menyiapkan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian sekolah menengah atas;
- c. menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah menengah atas;
- d. menyiapkan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi;
- e. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah menengah atas;
- f. menyiapkan pelaporan dibidang kurikulum dan penilaian sekolah menengah atas; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiKelembagaan dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal10huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah atas;
- b. menyiapkan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah atas;
- c. menyiapkan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah atas
- d. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah atas;
- e. menyiapkan pelaporan dibidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah atas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiPeserta Didik dan Pembangunan Karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal10huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah atas;
- b. menyiapkan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah atas;
- c. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah atas; dan
- d. menyiapkan pelaporan dibidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah atas; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Keempat
Bidang Sekolah Menengah Kejuruan
BAB II - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Pasal 12
- (1) Bidang Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c,melaksanakan tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan Sekolah MenengahKejuruan.
- (2) Bidang Sekolah Menengah Kejuruan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah kejuruan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah kejuruan;
- c. penyusunan bahan fasilitasi kerjasama industri sekolah menengah kejuruan;
- d. pelaksanaan pembangunan technopark di lingkungan sekolah menengah kejuruan;
- e. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah kejuruan;
- f. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah kejuruan;
- g. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah kejuruan;
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah kejuruan;
- i. pelaporan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah kejuruan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB II - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Pasal 13
Bidang Sekolah Menengah Kejuruan, terdiri atas :
- a. SeksiKurikulum dan Penilaian;
- b. SeksiKelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
- c. SeksiPeserta Didik dan Pembangunan Karakter.
BAB II - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Pasal 14
- (1) SeksiKurikulum dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal13huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah menengah kejuruan;
- b. menyiapkan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian sekolah menengah kejuruan;
- c. menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah menengah kejuruan;
- d. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah menengah kejuruan;
- e. menyiapkan pelaporan dibidang kurikulum dan penilaian sekolah menengah kejuruan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiKelembagaan dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal13 huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah kejuruan;
- b. menyiapkan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah kejuruan;
- c. menyiapkan bahan fasilitasi kerja sama industri;
- d. menyiapkan pelaksanaan pembangunan technopark di lingkungan sekolah menengah kejuruan;
- e. menyiapkan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah kejuruan;
- f. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah kejuruan;
- g. menyiapkan pelaporan dibidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah kejuruan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiPeserta Didik dan Pembangunan Karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal13 huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyiapkanbahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah kejuruan;
- b. menyiapkan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah kejuruan;
- c. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah kejuruan;
- d. menyiapkan pelaporan dibidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah kejuruan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (1) Bidang Pendidikan Khusus,Tugas Pembantuan PAUD dan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan khusus, Tugas Pembantuan PAUD dan Pendidikan Dasar.
- (2) Bidang Pendidikan Khusus, Tugas Pembantuan PAUD dan Pendidikan Dasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus, Tugas Pembantuan PAUD dan Pendidikan Dasar;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus, Tugas Pembantuan PAUD dan Pendidikan Dasar;
- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan khusus, Tugas Pembantuan PAUD dan Pendidikan Dasar;
- d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan khusus, Tugas Pembantuan PAUD dan Pendidikan Dasar;
- e. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus, Tugas Pembantuan PAUD dan Pendidikan Dasar;
- f. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan dibidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi fasilitasi pelaksanaan ujian nasional untuk sekolah menengah pertama dan pendidikan kesetaraan, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karir pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan sekolah menengah kerjasama, fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lain;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus, Tugas Pembantuan PAUD dan Pendidikan Dasar; dan
- h. pelaporan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus, Tugas Pembantuan PAUD dan Pendidikan Dasar.
Bagian Kelima
Bidang Pendidikan Khusus, Tugas Pembantuan PAUD dan
Pendidikan Dasar
BAB II - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Pasal 15
Pendidikan Dasar
BAB II - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Pasal 16
Bidang Pendidikan Khusus Tugas Pembantuan PAUD dan Pendidikan Dasar, terdiri atas :
- a. SeksiKurikulum dan Penilaian ;
- b. SeksiKelembagaan dan Sarana Prasarana ; dan
- c. SeksiPeserta Didik dan Pembangunan Karakter
BAB II - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Pasal 17
- (1) SeksiKurikulum dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, mempunyai tugas ;
- a. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian pendidikan khusus;
- b. menyiapkan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan khusus;
- c. menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan khusus;
- d. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan khusus; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiKelembagaan dan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, mempunyai tugas ;
- a. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan khusus;
- b. menyiapkan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan khusus;
- c. menyiapkan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan khusus;
- d. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan khusus;
- e. menyiapkan pelaporan dibidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan khusus; dan
- f. melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiPeserta Didik dan Pembangunan Karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16huruf c, mempunyai tugas;
- a. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan khusus;
- b. menyiapkan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan khusus;
- c. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan khusus;
- d. menyiapkan pelaporan dibidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan khusus; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Keenam
Bidang Kebudayaan
BAB II - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Pasal 18
- (1) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, melaksanakan tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kebudayaan.
- (2) Bidang Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaiamana dimaksud pada ayat (1),menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- b. penyusunan bahan pembinaan dibidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- c. penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- d. penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- e. penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- f. penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya lintas daerah kabupaten/kota;
- g. penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal provinsi;
- h. penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi;
- i. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar provinsi;
- j. penyusunan bahan pengelolaan museum provinsi;
- k. penyusunan bahan pembinaan dibidang tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lain;
- l. penyusunan bahan fasilitasi dibidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- m. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi dibidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian; dan
- n. pelaporan dibidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian.
Bidang Kebudayaan, terdiri atas :
- a. SeksiCagar Budaya dan Permuseuman;
- b. SeksiSejarah dan Tradisi; dan
- c. SeksiKesenian dan Tenaga Kebudayaan.
Pasal20
- (1) SeksiCagar Budaya dan Permuseuman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal19huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman;
- b. menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan museum;
- d. menyiapkan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah provinsi;
- e. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi dibidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman;
- f. menyiapkan pelaporan dibidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB II - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Pasal 19
- (2) SeksiSejarah dan Tradisi, sebagaimanadimaksud dalam Pasal 19 huruf b, mempunyai tugas :
BAB II - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Pasal 20
- (1) SeksiCagar Budaya dan Permuseuman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal19huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman;
- b. menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan museum;
- d. menyiapkan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah provinsi;
- e. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi dibidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman;
- f. menyiapkan pelaporan dibidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiSejarah dan Tradisi, sebagaimanadimaksud dalam Pasal 19 huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
- b. menyiapkan bahan pelestarian tradisi;
- c. menyiapkan bahan pembinaan dibidang sejarah dan tradisi;
- d. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi dibidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
- e. menyiapkan pelaporan dibidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiKesenian dan Tenaga Kebudayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan kesenian dan tenaga kebudayaan;
- b. menyiapkan bahan pembinaan kesenian dan tenaga kebudayaan;
- c. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi dibidang pembinaan kesenian dan tenaga kebudayaan; dan
- d. menyiapkan pelaporan dibidang pembinaan kesenian dan tenaga kebudayaan.
- e. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lain;
- f. menyiapkan bahan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lain;
- g. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lain;
- h. melaksanakan pelaporan dibidang pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lain; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Ketujuh
Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan
BAB II - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Pasal 21
- (1) Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan pendidikan khusus.
- (2) Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan khusus;
- b. penyusunan bahan kebijakan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan khusus;
- c. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan khusus;
- d. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan khusus;
- e. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- f. penyusunan bahan pembinaan dibidang tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lain;
- g. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan khusus, serta tenaga kebudayaan; dan
- h. pelaporan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan khusus, serta tenaga kebudayaan.
BAB II - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Pasal 22
Bidang Pendidik dan tenaga Kependidikan terdiri atas :
- a. SeksiPendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas;
- b. SeksiPendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan; dan
- c. SeksiPendidik dan Tenaga Kependidikan khusus.
BAB II - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Pasal 23
- (1) SeksiPendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal22 huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas;
- b. melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas ;
- c. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas;
- d. melaksanakanpenyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas;
- e. melaksanakanpelaporan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiPendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, mempunyai tugas :
- a. melaksanakanpenyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan;
- b. melaksanakanpenyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan;
- c. melaksanakanpenyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan;
- d. melaksanakanpenyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas jenjang pendidikan dan/atau lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- e. melaksanakanpenyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan;
- f. melaksanakanpelaporan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksipendidik dan tenaga kependidikan khusus sebagaimanadimaksud dalam Pasal 22 huruf c, mempunyai tugas :
- a. melaksanakanpenyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan khusus;
- b. melaksanakanpenyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan khusus;
- c. melaksanakanpenyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan khusus;
- d. melaksanakanpenyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan khusus lintas jenjang pendidikan dan/atau lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- e. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan khusus;
- f. melaksanakanpelaporan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan khusus; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB II - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Pasal 24
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah, sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB III

## DINAS KESEHATAN DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 25

- (1) Dinas Kesehatan Daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerahdan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan Daerahdipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (1) Dinas Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25ayat (1), mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok dinas serta mengoordinasikan dan membina UPTD.
- (2) Dinas Kesehatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan penetapan program kerja dan rencana pembangunan kesehatan;
- b. memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. penyelenggaraan dan menetapkan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
- d. penyelenggaraan fasilitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan regulasi dan kebijakan kesehatan, bina pelayanan kesehatan, bina pengendalian pencegahan penyakit dan kesehatan lingkungan serta sumber daya kesehatan;
- e. pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Gubernur mengenai situasi kesehatan sebagai bahan penetapan kebijakan umum Sulawesi Barat;
- f. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga terkait lain untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas;
- g. penyelenggaraan koordinasi penyusnan rencana strategis, pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan serta Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP), LPPD, LKPJ dinas yang meliputi kesekretariatan, regulasi dan kebijakan kesehatan, bina pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta sumber daya kesehatan;
- h. penyelenggaraan koordinasi dan membina UPTD;
- i. penyelenggaraan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka menyelenggarakan pelayanan umum dibidang kesehatan;
- j. penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. penyelenggaraan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/kota; dan
- l. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 26


Paragraf 3 Susunan Organisasi Pasal 27

Dinas Kesehatan Daerah,terdiri atas :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Kesehatan Masyarakat;
- c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
- d. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya.

Bagian Kedua

Sekretariat Pasal 28

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal27 huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program dinas,


pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum.

- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggara koordinasi perencanaan dan program dinas;
- b. penyelenggara pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
- c. pengelola urusan keuangan, kepegawaian, umum, hukum dan hubungan masyarakat.
- d. penyelenggara pengkajian dan koordinasi perencanaan program dinas;
- e. penyelenggara perencanaan dan program kesekretariatan;
- f. penyelenggara pengelolaan administrasi keuangan;
- g. penyelenggara pengkajian anggaran dan belanja;
- h. penyelenggara pengendalian administrasi belanja;
- i. penyelenggara pengelolaan administrasi kepegawaian;
- j. penyelenggara penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- k. penyelenggara pengelolaan data dan informasi kesehatan
- l. penyelenggara pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- m. penyelenggara penyusunan bahan rancangan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- n. penyelenggara pengkajian bahan Rencana Strategis, Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), LPPD, LKPJ dinas;
- o. penyelenggara pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- p. penyelenggara monitoring dan evaluasi;
- q. penyelenggara pembinaan jabatan fungsional;
- r. penyelenggara koordinasi dengan unit kerja terkait;
- s. penyelenggara telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 29

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Sub BagianProgram dan Keuangan; dan
- b. Sub BagianUmum dan Kepegawaian

## Pasal 30

- (1) Sub BagianProgram dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal29huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan kerja Sub Bagian program dan keuangan;
- b. melaksanakan identifikasi, perumusan, penyusunan rencana program pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
- c. melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) dinas;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan program perencanaan pemerintah daerah (RPJPD, RPJMD DAN RKPD);
- e. melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi semua laporan kegiatan bulanan dinas;
- f. melaksanakan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) dan pelaporan-pelaporan dinas lain;
- g. melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data statistik program dan kegiatan masing-masing bidang;
- h. melaksanakan kajian, analisa, evaluasi kinerja, dan pelaporan kemajuan program dan kegiatan masing-masing bidang;
- i. melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran;
- j. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan realisasi perhitungan anggaran serta pembenahan administrasi bendahara;
- k. melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dinas;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- m. melaksanakan evaluasi semua tugas-tugas bendaharawan;
- n. melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas;
- o. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- p. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan meliputi gaji pegawai,keuangan,perjalanan dinas serta hak-hak keuangan lain;
- q. melaksanakan klarifikasi dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (lhp) dan/atau laporan hasil audit (lha);
- r. melaksanakan pengelolaan data bahan pelaporan keuangan dinas;
- s. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan keuangan;
- t. melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
- u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas bagian perencanaan dan keuangan; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Sub BagianUmum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan SeksiUmum dan Keuangan;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan ketatusahaan dan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat,kenaikan gaji berkala,cuti,kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;
- c. melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- d. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);



- e. melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;
- g. melaksanakan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan dinas dan rencana kebutuhan perlengkapan dinas;
- h. melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis;
- i. melaksanakan penyusunan administrasi, pengadaan, pendistribusian dan penghapusan aset, barang inventaris dan perlengkapan kerja dinas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Bagian Ketiga

## Bidang Kesehatan Masyarakat

## Pasal31

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan rencana kegiatan bidang kesehatan masyarakat dan menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan dan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi dibidangkesehatan masyarakat.
- (2) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
- a. penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan rencana kegiatan bidang kesehatan masyarakat;
- b. penyelenggaraan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi dibidang kesehatan masyarakat;
- c. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi kesehatan keluarga, gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, olahraga, promosi dan pemberdayaan kesehatan;
- d. penyelenggaraan kerja sama bidang kesehatan masyarakat dengan bidang lain;
- e. penyelenggaraan koordinasi dengan badan koordinasi pemerintahan dan pembangunan wilayah dalam pelaksanaan tugas di kabupaten/kota;
- f. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi bidang kesehatan masyarakat;
- g. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. pelaksanaan penyusunan bahan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanan tugas berjalan lancar;
- k. pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- l. pembuatan konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- m. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- n. melaksanakan tugaslain yang diberikan oleh pimpinan.


## Pasal 32

Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas :

- a. SeksiKesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
- b. SeksiKesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga; dan
- c. SeksiPromosi dan Pemberdayaan Masyarakat.

## Pasal 33

- (1) SeksiKesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal32 huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis program kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- b. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan kegiatan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria program kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- d. menyiapkan bahan penyusunan dan pengolahan data kegiatan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan program kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- f. menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana kegiatan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- g. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;

h.

menyiapkan bahan

pengolahan data

kesehatan keluarga

dan gizi

masyarakat;

- i. menyiapkan bahan kegiatan program kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- j. menyiapkan bahan bimbingan teknis program kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- k. menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan teknis program kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- l. menyiapkan bahan koordinasi, kerjasama lintas sektor termasuk LSM, lembaga internasional dan lembaga pendidikan dalam pembinaan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- m. menyiapkan bahan penyiapan dan penetapan kebijakan, standar operasional, monitoring dan evaluasi tentang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- n. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan laporan hasil kegiatan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- o. menyiapkan bahan pengaturan, alat dan obat yang berkaitan dengan program kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- p. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- q. menyiapkan bahan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- r. menyiapkan bahan pemantauan, pengawasan dan pengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugastugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- s. menyiapkan bahan pembuatan konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- t. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- u. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiKesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga sebagaimana dimkasud dalam Pasal 32 huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan fasilitas kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- b. menyiapkan bahan penyiapan perumusan kebijakan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- c. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- d. menyiapkan bahan penyusunan dan pengolahan data kegiatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.
- f. menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana kegiatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- g. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- h. menyiapkan bahan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan bawahan;
- i. menyiapkan bahan pengolahan data dan informasi program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- j. menyiapkan bahan koordinasi, kemitraan, kerjasama lintas sektor/lintas program, LSM dan lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, unit pelaksana teknis pusat dan unit kerja terkait dalam program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- k. menyiapkan bahan pemantauan, inventarisasai dan kajian terhadap program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- l. menyiapkan bahan pengawasan, pembinaan dan pengendalian alih teknologi dan orientasi/pelatihan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- m. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil kegiatan;
- n. menyiapkan bahan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;



- o. menyiapkan bahan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanan tugas berjalan lancar;
- p. menyiapkan bahan pemantauan, pengawasan dan pengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugastugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- q. menyiapkan bahan pembuatan konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiPromosi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan SeksiPromosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya Kesehatan SeksiPromosi dan Pemberdayaan Masyarakat.
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja Seksipromosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. menyiapkan bahan menyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program kegiatan promosi kesehatan, Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM), pemberdayaan masyarakat.
- e. menyiapkan bahan pengembangan KIE promosi kesehatan (media), pemberdayaan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat;
- f. menyiapkan bahan pengembangan Usaha Kesehatan Bersumber daya Masyakarakat (UKBM);
- g. menyiapkan bahan kegiatan terpadu dan menyiapkan bahan koordinasi lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan, dan lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta program promosi Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM);
- h. menyiapkan bahan penyelenggaraan peningkatan kapasitas dan bimbingan teknis di lapangan;
- i. menyiapkan bahan sistem pencatatan dan pelaporan, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksuddalam Pasal27 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi fasilitas Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- (2) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud padaayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan rencana kegiatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanan tugas berjalan lancar;
- c. penyelenggaraan pemantauan, pengawasan dan pengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugastugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- d. pembuatan konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Penyelenggaraan rencana tahunan dan lima tahunan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pengamatan penyakit tidak menular, surveilans dan imunisasi;
- f. pelaksanaaan surveilens epidemiologi, penyelidikan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan wabah;
- g. pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyakit;
- h. pelaksanaan penyelenggaraan organisasi pembelajaran (learning organization) dalam bidangnya, baik dalam bentuk rapat-rapat bulanan maupun yang bersifat pendidikan dalam jabatan (on the job training);
- i. pelaksanaan koordinasi lintas sektor dan program dalam upaya pelayanan kesehatan;
- j. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Seksidan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- k. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Bagian Keempat

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 34


## Pasal 35

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri atas :

- a. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
- b. SeksiPencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
- c. SeksiPengendalianPenyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa .

## Pasal 36

- (1) Seksi Surveilans dan Imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan fasilitasi SeksiSurveilans dan Imunisasi;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dan pengolahan data kegiatan SeksiSurveilans dan Imunisasi;
- c. menyiapkan bahan rencana kegiatan SeksiSurveilans dan Imunisasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanan tugas berjalan lancar;
- e. menyiapkan bahan pemantauan, pengawasan dan pengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;
- f. menyiapkan bahan pembuatan konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- g. menyiapkan bahan survey dan penyelidikan epidemiologi terhadap kejadian suatu penyakit, mulai pengumpulan data, pengolahan dan penyusunan laporan;
- h. menyiapkan bahan penanggulangan wabah penyakit menular;
- i. menyiapkan bahan pengumpulan dan pengolahan data dan penyebarluasan informasi keadaan wabah penyakit menular pada suatu wilayah terjangkit wabah;
- j. menyiapkan bahan upaya penanggulangan KLB/Bencana meliputi penyebaran KLB, pengawasan, usaha pencegahan dan pemberantasan penyakit serta melakukan penyelidikan KLB;
- k. menyiapkan bahan koordinasi, pengelolaan dan pelaporan terhadap penyediaan dan distribusi vaksin;
- l. menyiapkan bahan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam pemantapan dan pengembangan upaya program surveilans dan imunisasi;
- m. menyiapkan bahan fasilitasi upaya-upaya yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota dengan upaya program surveilans dan imunisasi;
- n. menyiapkan bahan penyelenggaraan organisasi pembelajaran (learning organization) dalam bidangnya, yang bersifat pendidikan dalam jabatan (on the job training);
- o. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Seksisurveilans dan imunisasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- p. menyiapkan bahan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiPencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengendalian penyakit;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pengendalian penyakit.
- c. menyiapkan bahan rencana kegiatan tahunan dan lima tahunan Seksipencegahan dan pengendalian penyakit menular sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanan tugas berjalan lancar;
- e. menyiapkan bahan pemantauan, pengawasan dan pengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugastugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- f. menyiapkan bahan pembuatan konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. menyiapkan bahan pembinaan teknis dan pengawasan, pengobatan pelaksanaan upaya pencegahan penyakit menular langsung dan bersumber dari binatang melalui upaya pengendalian faktor resiko;
- i. menyiapkan bahan pengadaan, pendistribusian dan pengawasan mutu perbekalan kesehatan (obat-obatan, reagen dan peralatan) dalam rangka upaya pengendalian penyakit;
- j. menyiapkan bahan penyusunan profil penyakit menular dan faktor resiko yang ada;
- k. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan upaya pengendalian penyakit menular di tingkat kabupaten/kota;
- l. menyiapkan bahan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengendalian penyakit menular;
- m. menyiapkan bahan koordinasi lintas sektor dan program dalam upaya pelayanan kesehatan;
- n. menyiapkan bahan laporan hasil pelaksanaan tugas SeksiPencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- o. menyiapkan bahan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiPengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan fasilitasi pengendalian penyakit tidak menular dan keswa;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pengendalian penyakit tidak menular dan keswa.
- c. menyiapkan bahan rencana kegiatan tahunan dan lima tahunan Seksipengendalian penyakit tidak menular dan keswa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanan tugas berjalan lancar;
- e. menyiapkan bahan pemantauan, pengawasan dan pengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugastugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- f. menyiapkan bahan pembuatan konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. menyiapkan bahan pembinaan teknis dan pengawasan, pengobatan pelaksanaan upaya pengendalian penyakit tidak menular dan keswa melalui upaya pengendalian faktor resiko;
- i. menyiapkan bahan penyusunan profil penyakit tidak menular dan faktor resiko yang ada;
- j. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan bimbingan teknis pelaksanaan upaya pengendalian penyakit tidak menular dan keswa di tingkat kabupaten/kota;
- k. menyiapkan bahan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengendalian penyakit tidak menular dan keswa;
- l. menyiapkan bahan pembinaan terhadap pelayanan kesehatan jiwa pada anak remaja, dewasa lansia serta penanggulangan masalah Narkotik, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), rokok dan alkohol;
- m. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan bimbingan teknis terhadap pelayanan kesehatan jiwa pada anak remaja, dewasa lansia serta penanggulangan masalah Narkotik, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), rokok dan alkohol;
- n. menyiapkan bahan koordinasi lintas sektor dan program dalam upaya pelayanan kesehatan jiwa pada anak remaja, dewasa lansia serta penanggulangan masalah Narkotik, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), rokok dan alkohol;
- o. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas SeksiPengendalian penyakit Tidak Menular dan Keswa, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- p. menyiapkan bahan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.





## Bagian Kelima

## Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

## Pasal 37

- (1) Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d,mempunyai tugas penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pengawasan bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan, penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan serta penyelenggaraan fasilitasi bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan.
- (2) Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1), mempunyai fungsi:
- a. penyusun rencana tahunan dan lima tahunan bidang pelayanan dan sumber daya manusia kesehatan;
- b. penyusunan rencana kegiatan bidang pelayanan dan sumber daya manusia kesehatansebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- d. pelaksanaan pembinaan teknis pelaksanaan bidang pelayanan dan sumber daya manusia kesehatanbidang pelayanan kesehatan.
- e. pelaksanaan pembinaan terhadap mutubidang pelayanan dan sumber daya manusia kesehatanupaya pelayanan kesehatan.
- f. pelaksanaan monitoring evaluasi, bimbingan teknis dan pengendalian bidang pelayanan dan sumber daya manusia kesehatanpelayanan kesehatan.
- g. pelaksanaan penyelenggaraan organisasi pembelajaran (learning organization) dalam bidangnya yang bersifat pendidikan dalam jabatan (on the job training);
- h. pelaksanaan koordinasi lintas sektor dan program dalam upaya pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan

- i. pelaksanaan pemberian rekomendasi izin, registrasi, akreditasi, dan sertifikasi bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan sesuai bidang tugasnya dan peraturan perundang-undangan;
- j. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pelayanan kesehatan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan;
- k. pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. pemantauan, pengawasan dan pengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;
- m. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Pasal 38

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas :

- a. SeksiPelayanan Kesehatan;
- b. SeksiKefarmasian dan Alat Kesehatan; dan
- c. SeksiSumber Daya Manusia Kesehatan.

## Pasal 39

- (1) SeksiPelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a,mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan operasional Pelayanan Kesehatan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penyusunandan pengolahan data Pelayanan Kesehatan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Pelayanan Kesehatan Dasar, Pelayanan gigi mulut, Pelayanan Kedokteran Keluarga, Pelayanann Kesehatan Khusus, Pelayanan Darah, Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK), Pelayanan Krisis Kesehatan, Pelayanan kesehatan rujukan,khusus dan pengembangan, pelayanan keperawatan dasar dan kebidanan, Kesehatan Tradisional, alternatif dan komplementer;
- b. menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap pelayanan kesehatan dasar sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK);
- c. menyiapkan bahan kebijakan teknis dan strategi kegiatan upaya Pelayanan Kesehatan Dasar, Pelayanan gigi mulut, Pelayanan Kedokteran Keluarga, Pelayanann Kesehatan Khusus, Pelayanan Darah, Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK), Pelayanan Krisis Kesehatan, Pelayanan kesehatan rujukan,khusus dan pengembangan, pelayanan keperawatan dasar dan kebidanan, Kesehatan Tradisional, alternatif dan komplementer;
- d. menyiapkan bahan bimbingan teknis pada Pelayanan Kesehatan Dasar, Pelayanan gigi mulut, Pelayanan Kedokteran Keluarga, Pelayanann Kesehatan Khusus, Pelayanan Darah, Pelayanan Kesehatan di Daerah
8. Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK), Pelayanan Krisis Kesehatan, Pelayanan kesehatan rujukan,khusus dan pengembangan, pelayanan keperawatan dasar dan kebidanan, Kesehatan Tradisional, alternatif dan komplementer;
- e. menyiapkan bahan peningkatan dan pembinaan mutu pelayanan kesehatan;
- f. menyiapkan bahan Monitoring Evaluasi dan Koordinasi pelaksanaan kegiatan pada Pelayanan Kesehatan Dasar, Pelayanan gigi mulut, Pelayanan Kedokteran Keluarga, Pelayanann Kesehatan Khusus, Pelayanan Darah, Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK), Pelayanan Krisis Kesehatan, Pelayanan kesehatan rujukan,khusus dan pengembangan, pelayanan keperawatan dasar dan kebidanan,Kesehatan Tradisional, alternatif dan komplementer;
- g. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengolahan data pada pelayanan kesehatan;
- h. menyiapkan bahan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan bawahan;
- i. menyiapkan bahan penyusunan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi laporan hasil kegiatan;
- k. menyiapkan bahankoordinasi dengan unit kerja terkait;dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiKefarmasian dan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahankebijakan operasional Seksikefarmasian dan alat kesehatan;
- b. menyiapkan bahanpenyusunan dan pengolahan data kegiatan Seksikefarmasian dan alat kesehatan.
- c. menyiapkan bahan kebijakan teknis dan strategi peningkatan pelayanan farmasi (obat, obat tradisonal,produk, makanan dan minumansarana prasaranadan distribusi alkes)dan penunjang medis (pelayanan mikrobiologi, immunologi, patologi, toksikologi dan radiologi);
- d. menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana pelayanan farmasi (obat, obat tradisonal,produk, makanan dan minumansarana prasaranadan distribusi alkes), dan penunjang medis (pelayanan mikrobiologi, immunologi, patologi, toksikologi dan radiologi);
- e. menyiapkan bahan NSPK pelayanan kefarmasian dan alkes;
- f. menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian sediaan farmasi kefarmasian dan alkes (obat, obat tradisonal,produk, makanan dan minumansarana prasaranadan distribusi alkes) serta penunjang medis (pelayanan mikrobiologi, immunologi, patologi, toksikologi dan radiologi);
- g. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan kefarmasian dan alkes;
- h. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan peredaran bahan berbahaya dibidang pangan;
- i. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan serta perizinan dibidang obat tradisional, alat kesehatan, sarana produksi dan distribusi obat;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring evaluasi dan penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kefarmasian (obat, obtra, alkes, PKRT, kosmetik, Farkomnik dan makanan minuman), sarana dan prasarana serta penunjang medis (pelayanan mikrobiologi, immunologi, patologi, toksikologi dan radiologi);
- k. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. menyiapkan bahan pemantau, pengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;
- m. menyiapkan bahan pendistribusian dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- n. menyiapkan bahan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
- o. membuat, mengoreksi dan memaraf naskah dinas;
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiSumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis SeksiSDM kesehatan;
- b. menyiapkan bahan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pendayagunaan SDM dibidang kesehatan.
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis SeksiSDM kesehatan;
- d. menyiapkan bahan rencana progr