PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 13 Tahun 2007 tentang PAJAK PENERANGAN JALAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR :
13
TAHUN 2007
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 13 TAHUN 2007
TENTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
Menimbang : a.
bahwa dalam rangka memberikan penerangan jalan secara baik dan merata diseluruh wilayah Kabupaten Muaro Jambi, perlu direalisasikan Pajak Penerangan Jalan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah;
- b. bahwa pajak penerangan jalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah merupakan kewenangan daerah untuk mengaturnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan.
: 1.
- Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3289);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566) terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4469);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138)
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI Dan BUPATI MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2
- (1). Dengan nama pajak penggunaan energi listrik dipungut atas setiap penggunaan tenaga listrik.
- (2). Objek Pajak adalah setiap penggunaan energi yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 3
Dikecualikan dari objek Pajak adalah :
- a. Penggunaan energi listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten;
- b. Penggunaan energi listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah;
- c. Penggunaan energi listrik yang berasal dari bukan PLN dengan Kapasitas dibawah 200 KVA atau Kapasitas diatas 200 KVA peruntukannya tidak untuk kepentingan umum.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 4
- (1). Subjek Pajak orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik;
- (2). Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau yang Badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna Energi Listrik.
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
BAB III - DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 5
- (1). Dasar penggenaan pajak adalah nilai jual energi listrik;
- (2). Dalam hal energi listrik berasal dari PLN, nilai jual energi listrik adalah besarnya tagihan Maya penggunaan listrik/rekening listrik;
- (3). Dalam hal energi listrik berasal dari bukan PLN yang meliputi perusahaan swasta dan penggunaan alat pembangkit sendiri untuk kepentingan umum, nilai jual energi listrik adalah :
- a. Untuk perusahaan listrik swasta, penetapan nilai jual energi listrik dihitung
BAB III - DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 6
Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut :
- a. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN, untuk industri maksimum 3 % dari Nilai Jual Tenaga Listrik;
- b. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN bukan untuk industri maksimum 10 % dari Nilai Jual Tenaga Listrik;
- c. Penggunaan Tenaga Listrik yang bukan dari PLN, untuk industri maksimum 3 % dari Nilai Jual Tenaga Listrik;
- d. Penggunaan Tenaga Listrik yang bukan dari PLN bukan untuk industri maksimum 10 % dari Nilai Jual Tenaga Listrik;
BAB IV - CARA PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 7
- (1). Pajak yang terutang dipungut dalam Kabupaten Muaro Jambi;
- (2). Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pasal 5.
MASA PAJAK SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
BAB V - MASA PAJAK SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 8
Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.
BAB V - MASA PAJAK SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 9
Tahun Pajak adalah Jangka waktu yang lamanya satu tahun takwin kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin.
BAB V - MASA PAJAK SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 10
Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik.
BAB V - MASA PAJAK SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 11
- (1). Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD;
- (2). SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap.
- (3). Untuk pelanggan listrik PLN, Daftar Rekening Listrik yang diterbitkan oelh PLN merupakan SPTPD;
- (4). Bentuk, Isi dan Tata Cara pengisian SPTPD ditetepkan oleh Bupati.
BABVI
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
BAB V - MASA PAJAK SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 12
- (1).
BAB V - MASA PAJAK SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 13
- (1). Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang;
- (2). Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
- a. SKPDKB;
- b. SKPDKBT;
- c. SKPDN;
- (3). SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Huruf a diterbitkan :
BAB V - MASA PAJAK SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 14
- (1). pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKBT dan STPD;
- (2). Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam dalam waktu yang ditentukan oleh pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilkukan dengan menggunakan SSPD.
BAB V - MASA PAJAK SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 15
- (1).Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2).Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyartan yang ditentukan;
- (3). Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar;
- (4). Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar;
- (5). Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.
BAB V - MASA PAJAK SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 16
- (1). Setiap Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
- (2). Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK Pasal 17
Pasal 17
- (1). Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yng sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penegihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat; peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak Harus melunasi pajak yang terutang;
- (3). Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yng sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK Pasal 17
Pasal 18
- (1). Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau lain sejenis jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2). Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua satu) hari sejak tanggal surat peringatan atau surat lain sejenis.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK Pasal 17
Pasal 19
Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 Jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK Pasal 17
Pasal 20
Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada kantor lelang Negara.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK Pasal 17
Pasal 21
Setalah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK Pasal 17
Pasal 22
Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati.
BAB IX - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK Pasal 23
Pasal 23
- (1).Bupati ## BAB X
BAB IX - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK Pasal 23
Pasal 24
- (1). Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
- a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT yang dalam penerbitannya terdapat Kesalahan tubs,kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
- b. membatalkan atau pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar;
- c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalhannya;
- (2). Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atau SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas;
- (3). Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaiamana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan;
- (4). Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangn sanksi administasi dianggap dikabulkan.
BAB XI - KEBERATAN DAN BANDING Pasal 25
Pasal 25
- (1). Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atas suatu :
- a. SKPD;
- b. SKPDKB:
- c. SKPDKBT;
- d. SKPDLB;
- e. SKPDN;
- f. Permohonan atau pemungutan oleh pihak ketiga
BAB XI - KEBERATAN DAN BANDING Pasal 25
Pasal 26
- (1). Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan;
- (2). Pengajuan Banding sebagiamana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak;
BAB XI - KEBERATAN DAN BANDING Pasal 25
Pasal 27
Apabila pengajuan keberatan sebgaimana dimaksud dalam pasal 25 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan imbalan bunga sebsar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
BAB XII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 28
Pasal 28
- (1).Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Peajabat yang ditunjuk;
- (2). Bupati atau Pejabat ynag ditunjuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya Permohonan Pengembalian Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Bupati atau Peajabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabuylkan dan SKPDLB harus dtertibkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4). Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya kelebihan pembayaran pajak sebagimana dimaksud pada ayat (2) langusng diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud;
- (5). Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP);
- (6). Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
BAB XII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 28
Pasal 29
Apabila kelebihan pembayran pajak diperhitungkan dengan uang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XIII - KADALUARSA Pasal 30
Pasal 30
- (1). Hak untuk melekukan penagihan pajak, kadaluarsa melampui jangka waktu 5 (lima) tahun ter hitung sejak terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan pidana dibidang Perpajakan Daerah;
- (2). Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
- b. ada pengakuan utang dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidal langsung;
- c. diterbitkan SKPDKB atau SKPDBT.
BAB XIV - PENYIDIKAN Pasal 31
Pasal 31
- (1). Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagi penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari dan mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerahtersebut;
- c. meminyta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan yang sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- d. memeriksa buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelakasanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atu dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perpajakan Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidik;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana dibidnag perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3). Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan memulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PIDANA
BAB XV - Pasal 32
Pasal 32
- (1). Wajib pajak penerangan jalan yang bukan PLN yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampaui keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak 2 (dua) kali pajak yang terutang;
- (2). Wajib Pajak Penerangan Jalan yang bukan PLN yang dengan segaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap ataumelampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang;
- (3). Setiap Wajib Pajak Penerangan Jalan yang bukan PLN yang melakukan percobaan untuk melakukan Tindak Pidana atau menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benaratau tidak lengkap dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling tinggi 4 (empat) kali dari jumlah pajak terutang.
BAB XV - Pasal 32
Pasal 33
Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 34
Pasal 34
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya diatur lebih lanjut dalam Peraturan atau Keputusan Bupati.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 34
Pasal 35
Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 4 Seri A dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 34
Pasal 36
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 2007

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI, H. BURHANUDDIN MAHIR

Penetapan: Diundangkan di Sengeti pada tanggal 2007

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI Pelaksana Tugas, H. ABDUL LATIEF LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2007 NOMOR 13 ## PEJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 13 TAHUN 2007 ## TENTANG ## PAJAK PENERANGAN JALAN ## I.
PENJELASAN
Pembukaan
UMUM
Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Juncto Undang-Undang Nomor 34 telah menempatkan perpajakan Daerah sebagai salah satu perwujudan kewajiban Warga Negara terhadap Pemerintah Kabupaten, dalam
PENJELASAN
Pasal 1
Angka 1 Cukup jelas Angka 2 Cukup jelas Angka 3 Cukup jelas Angka 4 Cukup jelas Angka 5 Cukup jelas Angka 6 Cukup jelas Angka 7 Ketempat lain adalah suatu tempat yang ditunjuk oleh Bupati Muaro ``` Jambi. ``` Angka 8 Cukup jelas Angka 9 Cukup jelas Angka 10 Cukup jelas Angka 11 Cukup jelas Angka 12 Cukup jelas Angka 13 Cukup jelas Angka 14 Cukup jelas ```
PENJELASAN
Pasal 2
Ayat (1) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan penggunaan tenaga listrik adalah penggunaan tenaga listrik baik yang disalurkan dari PLN maupun bukan PLN. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 ditegaskan bahwa Pajak Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang pada prinsipnya menegaskan bahwa pendapatan asli daerah, antara lain pajak daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahahn dan pembangunan Daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan Otonomi, yaitu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan pembentukan Peraturan Daerah ini menetapkan Ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dlaam pelaksanaan pemungutan penerangan jalan, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerangan prosedur pemungutannya. Walaupun pada hakikatnya Pajak Penerangan Jalan merupakan beban masyarakat namun tetap dijaga kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. ## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL ```
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Huruf a dan b Ayat ini mengatur sanksi