Unknown Unknown Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Haji jo (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 3 TAHUN 2014
TENT ANG
BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KERINCI,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam penyediaan transportasi ibadah haji bagi masyarakat Kabupaten Kerinci perlu diatur biaya transportasi haji;
- b. bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 35 (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji jo Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Peneyelenggaraan Ibadah Haji, wajib membiayai transportasi haji;
- c. bahwa untuk kepastian hukumnya biaya transportasi jemaah haji perlu diatur dalam peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Biaya Transportasi Jemaah Haji;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Mengingat
- Kesatuan Repulik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844};
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelengaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845};
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 ten tang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 6);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
dan
BUPATI KERINCI
MEMUTUSKAN:
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji.
5. Jemaah Calon Haji adalah masyarakat Kabupaten Kerinci yang telah terdaftar sebagai jemaah haji sesuai periode keberangkatan, yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
6. Biaya transportasi Jemaah Calon Haji dan/ atau Jemaah Haji yang selanjutnya disebut Biaya Transportasi Jemaah Haji adalah biaya yang dibebankan pada APBD yang peruntukannya membantu pembiayaan transportasi Jemaah Calon Haji dan/ atau Jemaah Haji dalam kegiatan pemberangkatan dari daerah ke embarkasi dan pemulangan Jemaah Haji dari embarkasi kembali ke daerah.
TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Kesatu
Tujuan
BAB II
Pasal 2
Tujuan pemberian biaya Transportasi Jemaah Haji adalah untuk membantu dan meringankan biaya Jemaah Calon Haji/ Jemaah Haji demi meningkatkan pelayanan dan kenyamanan, serta agar terlaksananya penyelenggaraan Ibadah Haji secara aman, tertib, dan lancar.
Bagian Kedua
Sasaran
BAB II
Pasal 3
Adanya tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam membantu biaya Transportasi Jemaah Haji Kabupaten Kerinci dari Daerah ke embarkasi dan dari embarkasi kembali ke Daerah.
RUANG LINGKUP
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang lingkup biaya transportasi jemaah haji adalah :
- a. transportasi jemaah haji dari daerah ke embarkasi; dan
- b. transportasi jemaah haji dari debarkasi ke daerah.
KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji.
5. Jemaah Calon Haji adalah masyarakat Kabupaten Kerinci yang telah terdaftar sebagai jemaah haji sesuai periode keberangkatan, yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
6. Biaya transportasi Jemaah Calon Haji dan/ atau Jemaah Haji yang selanjutnya disebut Biaya Transportasi Jemaah Haji adalah biaya yang dibebankan pada APBD yang peruntukannya membantu pembiayaan transportasi Jemaah Calon Haji dan/ atau Jemaah Haji dalam kegiatan pemberangkatan dari daerah ke embarkasi dan pemulangan Jemaah Haji dari embarkasi kembali ke daerah.
BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Kesatu
Tujuan
Tujuan pemberian biaya Transportasi Jemaah Haji adalah untuk membantu dan meringankan biaya Jemaah Calon Haji/Jemaah Haji demi meningkatkan pelayanan dan kenyamanan, serta agar terlaksananya penyelenggaraan Ibadah Haji secara aman, tertib, dan lancar.
Bagian Kedua
Sasaran
Adanya tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam membantu biaya Transportasi Jemaah Haji Kabupaten Kerinci dari Daerah ke embarkasi dan dari embarkasi kembali ke Daerah.
Ruang lingkup biaya transportasi jemaah haji adalah :
- a. transportasi jemaah haji dari daerah ke embarkasi; dan
- b. transportasi jemaah haji dari debarkasi ke daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
- a. meningkatkan pelayanan pada Jemaah Calon Haji dan/ atau Jemaah Haji;
- b. terpenuhinya kebutuhan Jemaah Calon Haji dan/ atau Jemaa Haji akan pelayanan transportasi yang cukup, aman, dan bermutu;
- c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan Zatat: pungutan liar terhadap biaya transportasi; dan
- d. memberikan kemudahan dalam rangka menunjan] pelaksanaan Ibadah Haji.
Bagian Kedua
Pengawasan
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 9
Pengawasan terhadap pengelolaan dan pelaksanaan Biay: Tranportasi Haji dilaksanakan oleh Bupati.
KETENTUANPENUTUP
BAB VIII - KETENTUANPENUTUP
Pasal 10
Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan palin, lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
BAB VIII - KETENTUANPENUTUP
Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangai Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembarai Daerah Kabupaten Kerinci.

Penetapan: Ditetapkan di Sungai Penuh pad tanggal 3 A,11s-rt1~ B 2014 AT KERINCI, ADIRO~L ZULFAH

Penetapan: Diundangkan di Sungai Penuh padatanggal 2014 SEK ARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2014 NO MOR