PERATURAN DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA Nomor 4 Tahun 2017 tentang GARA PERATURAN DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA NOMOR : 2&gt; TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PINJAMAN DAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor .4 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah dibatalkan oleh Menteri Dalarn Negeri sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-4661 Tahun 2016 dengan pertimbangan bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah yang menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah dan/atau barang milik Daerah tidak dapat dijadikan jaminan Pinjaman Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara · Nomor 4 Tahun 2011 ten tang Pinjarnan Daerah.
Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Norrior 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp.Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
·.r'
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sis tern Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor · 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 5219);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi ·Tenggara Nomor 3 tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2011 ten tang Pinjaman Daerah ( Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 7).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSISULAWESITENGGARA
dan
GUBERNURSULAWESITENGGARA
MEMUTUSKAN :
Pasal 5
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara · Nomor 4 Tahun 2011 ten tang Pinjarnan Daerah.
Mengingat
Pasal 18
2. Undang-Undang Norrior 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp.Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
·.r'
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sis tern Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor · 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 5219);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi ·Tenggara Nomor 3 tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2011 ten tang Pinjaman Daerah ( Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 7).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSISULAWESITENGGARA
dan
GUBERNURSULAWESITENGGARA
MEMUTUSKAN :
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya rnemerintahkan pengundangan Pera tu ran Dae rah mi dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. 1. Ketentuan Pasal 10 Bab VI di hapus; 2. Ketentuan Pasal 12 dihapus. ## Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi· Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2011 ten tang Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011 Nomor 4), diubah sebagai berikut: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PINJAMAN DAERAH. Menetapkan NURALAM

Penandatangan: I TENGGARA, GUBERNURSU

Penetapan: Ditetapkan di K e n d a r i Pada tanggal ~ 201 7 I TENGGARA, PROVINS! S r- I \

Penetapan: Diundangkan di Kendari Pada tanggal 201 7

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH ## LUKMAN ABUNAWAS LEMBARAN DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017 NO MOR NOREG PERATURAN DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA : (3/60/2017)