PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENT ANG ::RUBAHAN ATAS  MERANGLN Nomor 23 Tahun 2004 tentang KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Bahwa beberapa ketentuan diatur dalam Peratu.an Daerah Kabupaten Merangi n Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Kedudukan Keuangan Dewan Per-vak ilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin, perlu diadakan Penambahan dan penyesuaian dengan tugas dan Fungsi sebagai Sadan Legislati f Daerah.
- b. Bahwa u ttuk meningkatkan peranan dan fungsi DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu merevisi dan menambah ketentuan yang diatur dalam pasal 3 dan 7 Peraturan Daerah Kab. Merangin 23 Tahun 2002;
- c. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 ) dengan mengubah Undang-undang Norn or 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nornor 25);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lernbaran Negara Tahun 1999 NoJT1or 60. Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih c.ar: Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lernbaran .'-legara Republik Indonesia Tahun 1999 No 75. Tarnhahau Lembaran Negara No3851):
- -t Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1999 Tentang l-embebtukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Kota, Kabupaten Muaro Iambi, dan Kabupaten Tanj ung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3903);
- 5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuaragan !\tara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor I 04 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembarab Negara Republik Indonesia Taun 2000 Nomor 4021 ), sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 200 I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Norn or 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
- 7 Peraturan Pernerintah Nomor I 05 Tahun 2000 ten tang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Ind: ,nesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor I 08 tahun 2000 ten tang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun : 000 Nomor 209, Tambahan Lernbaran Negara Nomor --t027):
- 9 I'eraturan Pernerintah Norn or I 09 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 4028);
- IO Peraturan Pemerintah Nomor 110 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
- I I. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin No 08 Tahun tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
- I 2. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin No 23 Tahun 2002 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin;
- I 3 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Nornor 02 Tahun 2004 tanggal 29 April 2004 tentang Persetujuan terhadap I I (sebelas) ~ancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin rnenjadi Peraturan Daerah Kabupaten Merangi Tahun 2004.
Menetapkan
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN
MEMllTlfSKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG PERUBAI-IAN ATAS PERATURAN DAERAJ-. KABUPATEN MERANGfN NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN.
Pasal 3
- c. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 ) dengan mengubah Undang-undang Norn or 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nornor 25);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lernbaran Negara Tahun 1999 NoJT1or 60. Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih c.ar: Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lernbaran .'-legara Republik Indonesia Tahun 1999 No 75. Tarnhahau Lembaran Negara No3851):
- -t Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1999 Tentang l-embebtukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Kota, Kabupaten Muaro Iambi, dan Kabupaten Tanj ung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3903);
- 5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuaragan !\tara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor I 04 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembarab Negara Republik Indonesia Taun 2000 Nomor 4021 ), sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 200 I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Norn or 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
- 7 Peraturan Pernerintah Nomor I 05 Tahun 2000 ten tang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Ind: ,nesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor I 08 tahun 2000 ten tang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun : 000 Nomor 209, Tambahan Lernbaran Negara Nomor --t027):
- 9 I'eraturan Pernerintah Norn or I 09 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 4028);
- IO Peraturan Pemerintah Nomor 110 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
- I I. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin No 08 Tahun tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
- I 2. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin No 23 Tahun 2002 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin;
- I 3 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Nornor 02 Tahun 2004 tanggal 29 April 2004 tentang Persetujuan terhadap I I (sebelas) ~ancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin rnenjadi Peraturan Daerah Kabupaten Merangi Tahun 2004.
Menetapkan
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN
MEMllTlfSKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG PERUBAI-IAN ATAS PERATURAN DAERAJ-. KABUPATEN MERANGfN NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN.
Pasal r
Beberapa Pasal dan ayat yang diatur dalarn peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nonorm 23, tahun 2002 Tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 200L, Nomor 04, Seri A) ditarnbah dan dirubah sebagai berikut;
- I. Ketentuan Pasal 3 ayat (6) dan (7) disisp kalirnat, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:
- ( 6) Dal am melaksanakan Tugas-tugas Fraksi.anggota DPRD dapat dibcrikan bantuan penunjang kegiatan.
- (7). Pimpinan dan anggota DPR diberikanTunjangan Perbaikan Penghasilan.
Pasal 7
- ( l ). Ketau DPRD disedikan Rurnah dan Jabatan beserta perlengkapannya dan l ( l) unit Kendaraan Dinas, 6eserta biaya operasional dan pern i Ii haraanya.
- (:2). Wakil-wakil Ketua DPRD rnasing-rnasing disediakan I (satu) unit kendaraan Dinas. Beserta biaya operasinal dan pemeliharaan.
- (3). Biaya pemeliharaan Rurnah dan Jabatan beserta perlengkapan, dan kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) dan (2) dibebankan pada APBD.
- ( 4) Apabila Pi rnpianan DPRD berhenti a tau berakh i r masa bhakti nya Rumah Jabatan beserta perlengkapan dan Kendaraaan Dinas diserahkan kernbali dalam keaJaan baik kepada pernerintah Kabupaten
- (5) Anggota DPRD yang telah menyelesaikan masa jabatannya sesuai kemarnpu .n Keuangan Daerah dapat diberikan uang puma bhakti
- (6) Dalam melaksanakan tugas keseharian anggota DPRD diberikan uang Tansportasi
Pasal ll
Peruturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundang,
Agar setiap oaring mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan menempatkannya kedalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Bangko Pada tanggal • I I Mei 2004 ## BlJPATI :\'IERANGIN R. ROT ANI YlJT AKA, SR .::. 'an di Bangko \_ al 12 Mei 2004 ARIS ADAERAH TEN MERANGIN I. AZIZ YUSUF \_-\ UTAMA MUDA .'.'5981 DAERAH KABUPATEN MERANGTN TAHU 2004 NOMOR 04 SERI A
PENJELASAN
Pembukaan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
## NO MOR IO TA HUN 2004
## TENTANC
## :&gt;ERUBAHAN ATAS PERATlJRAN DAERAH KABlJPATCN MERANGTN NOMOR 23 TAHlJN 2002 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATCN MER.ANG IN.
## PEN.TELASAN UMUM.
Bahwa dengan di syahkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nornor 23 Tahun 2002, tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin, dimana ada beberapa ketentuan yang diatur dal.am berapa pasal perlu di adakan penarnbahan ayat dan penambahan kalimat, mengingat begitu kornpleknya tugas-tugas Dewan sebagai Sadan Legislatif Daerah. yang merupakan Mitra Kerja dari Pemerintah Kabupaten, serbagaimana diatur dalarn
PENJELASAN
Pasal 16
ayat ( 1) dan (2), Undangundang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, ## PENJELASAN PASAL DE,vfI PASAL Pasal I Angka 1. Ayat (\_6) dan