PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR Nomor 45 Tahun 2017 tentang PERATURAN INTERNAL ( HOSPITAL BY LAWS ) RUMAH SAKIT PARU JEMBER (berlaku 25 Agustus 2017)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
GUBERNUR JAWA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 45 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN INTERNAL ( HOSPITAL BY LAWS ) RUMAH SAKIT PARU JEMBER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TIMUR, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Internal (Hosital By Laws) Rumah Sakit Paru Jember.
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/ I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/ 148/I/2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/ 148/I/2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat.
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/ MENKES/ PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/Per/ IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di RS.
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/MENKES/ PER/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Komite Keperawatan Rumah Sakit;
29. Peraturan Dearah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
30. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non PNS;
31. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 98 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 98 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur;
32. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 57 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan dan Pemakaian Kekayaan Daerah pada BLUD Unit Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
33. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola Pegawai dan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur;
34. Peraturan
34. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 104 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN INTERNAL ( HOSPITAL BY LAWS ) RUMAH SAKIT PARU JEMBER
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
4. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Paru Jember yang merupakan UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
7. Direktur adalah Kepala UPT Rumah Sakit Paru Jember sekaligus Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
8. Peraturan Internal ( Hospital By Laws ) adalah aturan dasar yang mengatur tata cara penyelenggaraan Rumah Sakit meliputi Peraturan Internal Korporasi, Peraturan Internal Staf Medis dan Peraturan Internal Staf Keperawatan.
9. Peraturan Internal Korporasi ( corporate bylaws ) adalah aturan yang mengatur agar tata kelola korporasi ( corporate governance ) terselenggara dengan baik melalui pengaturan hubungan antara pemilik, pengelola, dan komite medik di Rumah Sakit.
10. Peraturan
10. Peraturan Internal staf medis ( medical staff bylaws ) adalah aturan yang mengatur tata kelola klinis ( clinical governance) untuk menjaga profesionalisme staf medis di Rumah Sakit
11. Peraturan Internal staf Keperawatan ( Nursing staff bylaws ) adalah aturan yang mengatur tentang fungsi, tugas, tanggungjawab, kewajiban, kewenangan dan hak dari Staf Keperawatan di Rumah Sakit.
12. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi yang terdiri dari Direktur Rumah Sakit, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Kepala Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Penelitian Pengembangan.
13. Jabatan pengelola adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi yang terdiri atas jabatan struktural dan jabatan instalasi dan urusan yang mendapatkan sebagian pendelegasian wewenang dari jabatan struktural di atasnya.
14. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak seorang pegawai dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
16. Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional di Rumah Sakit.
17. Komite Medik adalah wadah non struktural rumah sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga medis melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
18. Komite Keperawatan adalah wadah non struktural rumah sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi;
19. Satuan
19. Satuan Pemeriksaan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat Rumah Sakit yang bertugas melakukan pemeriksaan internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan non keuangan.
20. Dokter adalah seorang tenaga medis yang memiliki ijin praktek di bidang kedokteran sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan yang telah terikat perjanjian dengan Rumah Sakit dan oleh karenanya diberi kewenangan untuk memberikan pelayanan medis di Rumah Sakit.
21. Dokter purna waktu adalah dokter yang memberikan pelayanan medis sesuai dengan kewenangannya secara purnawaktu di Rumah Sakit pada hari dan jam kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit.
22. Dokter paruh waktu adalah dokter yang memberikan pelayanan medis sesuai dengan kewenangannya secara paruh waktu di Rumah Sakit pada waktu tertentu yang disepakati bersama oleh dokter yang bersangkutan dengan Direktur Rumah Sakit.
23. Dokter konsultan adalah dokter yang karena keahlian atau reputasinya diundang oleh Rumah Sakit untuk memberikan konsultasi atas kasus yang tidak atau belum dapat dilakukan oleh staf medis yang ada di Rumah Sakit atau untuk melaksanakan alih ilmu pengetahuan dan teknologi.
24. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit.
25. Pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Tenaga Non PNS adalah tenaga yang berkedudukan bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang direkrut oleh Rumah Sakit ## BAB II RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai Tata Kelola ( Hospital By Laws ) Rumah Sakit yang terdiri dari Tata Kelola Korporasi dan Tata Kelola Staf Medis, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan Pengelolaan Rumah Sakit.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Tata Kelola Rumah Sakit ( Hospital By Laws ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan peraturan internal, yang didalamnya memuat:
- a. struktur organisasi;
- b. prosedur kerja;
- c. pengelompokan tugas dan fungsi-fungsi logis; dan
- d. pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, kewenangan dan hak dalam organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
- (4) Pengelompokan fungsi logis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan kesehatan dan fungsi penunjang yang sesuai dengan prinsip pengendalian internal dalam rangka efektifitas dan efisiensi mencapai tujuan organisasi.
- (5) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitas dan kompetensi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien, efektif dan produktif.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Tata Kelola Rumah Sakit ( Hospital By Laws ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. responsibilitas; dan
- d. independensi.
Transparansi
- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, yang secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.
- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pengelolaan organisasi yang diwujudkan dalam perencanaan, pelaksanaan, laporan/pertanggung jawaban, monitoring dan evaluasi dalam sistem pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, pengelolaan aset dan pelayanan.
- (4) Responsibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kesesuaian dan kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat sesuai dengan perundang-undangan.
- (5) Indepedensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan, pengaruh dan tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bisnis yang sehat.
BAB III
TATA KELOLA KORPORASI Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Tata Kelola Korporasi Rumah Sakit dimaksudkan sebagai pedoman bagi Rumah Sakit dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit.
- (2) Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan:
- a. mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
- b. memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan Rumah Sakit dan sumber daya manusia di Rumah Sakit;
- c. meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan Rumah Sakit; dan
memberikan
- d. memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia Rumah Sakit, dan Rumah Sakit.
Bagian Kedua
Falsafah, Visi, Misi, Tujuan Strategis, Motto, Nilai Dasar, Identitas Dan Lambang
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Dalam rangka melaksanakan pelayanan yang optimal dan profesional, Rumah Sakit mempunyai falsafah memberikan pelayanan kesehatan prima dan promosi kesehatan kepada pasien, karyawan dan keluarga tanpa memandang suku, ras, agama, tingkat sosial dan golongan.
- (2) Untuk mewujudkan falsafah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit mempunyai visi terwujudnya Rumah Sakit Paru, Jantung, dan Bedah Kelas Dunia ( World Class Chest Hospital ) Rujukan Jawa Timur Bagian Timur.
- (3) Untuk mencapai visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Rumah Sakit mempunyai misi:
- a. mewujudkan pelayanan kesehatan paru, jantung, bedah, dan penyakit lainnya yang dibutuhkan masyarakat secara paripurna berstandar Internasional;
- b. mewujudkan manajemen pelayanan kesehatan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkeadilan;
- c. meningkatkan sarana prasarana, teknologi dan kualitas sumber daya manusia; dan
- d. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan, pusat informasi dan jejaring kesehatan.
- (4) Untuk mencapai visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Rumah Sakit mempunyai tujuan strategis untuk menyediakan pelayanan kesehatan perorangan rujukan secara paripurna penyakit paru, jantung, bedah serta pelayanan kesehatan lainnya yang mendukung kekhususannya dan/atau kebutuhan Jawa Timur bagian Timur.
Dalam
- (5) Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Rumah Sakit menerapkan motto 'Melayani Dengan Hati'.
- (6) Penerapan motto sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan konsep Rumah Sakit yang berpusat pada pasien (patient centered hospital) yang dilandasi dengan nilai-nilai dasar:
- a. kasih sayang (Compassion) yaitu memberikan pelayanan dengan sepenuh hati, empati dan kasih sayang;
- b. profesonal (Professionalism) yaitu memberikan pelayanan terstandar dan terbaik yang dapat dilakukan baik pada tingkat institusi maupun tingkat individu; dan
- c. keramahan (Hospitality) yaitu melayani dengan ramah, senyum, salam dan sapa.
- (7) Identitas dan Logo Rumah Sakit sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

## Bagian Ketiga Pasal 7

- (1) Rumah Sakit berkedudukan sebagai UPT Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan penyakit paru, jantung, bedah, dan penyakit lain sesuai kebutuhan masyarakat secara paripurna.
- (3) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Rumah Sakit juga mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan masyarakat penyakit paru secara paripurna di wilayah kerjanya.
- (4) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Rumah Sakit mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana, penggerakan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Rumah Sakit;

b. penyusunan

- b. penyusunan rencana, penggerakan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan ketatausahaan;
- c. pelayanan medis, operatif, rehabilitatif dan kegawatdaruratan penyakit paru, jantung, bedah, dan penyakit lain sesuai kebutuhan masyarakat;
- d. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan nonmedis;
- e. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- f. penyelenggaraan pelayanan rujukan pasien, spesimen, Ilmu Pengetahuan Teknologi (IPTEK) dan program;
- g. penyelenggaraan penelitian pengembangan (litbang) dan pendidikan pelatihan (diklat);
- h. pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif baik di dalam gedung maupun di luar gedung di wilayah kerja;
- i. penyelenggaraan koordinasi dan kemitraan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

## Bagian Keempat

## Kedudukan Dinas

## Pasal 8

- (1) Dinas Kesehatan merupakan wakil dari pemilik Rumah Sakit yaitu Gubernur yang berfungsi melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala dan/atau sewaktu-waktu atas kinerja Rumah Sakit.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan berkedudukan sebagai Pembina Rumah Sakit yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Rumah Sakit yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara ex-officio menjadi Ketua Dewan Pengawas.

## Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Dinas Kesehatan memiliki kewajiban untuk:

- a. melakukan pembinaan kepada Rumah Sakit atau memberikan kuasa kepada pejabat lain yang ditunjuk;
- b. menjaga agar tujuan Rumah Sakit tetap terlaksana dan memberikan manfaat yang semaksimal mungkin bagi negara dan daerah untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- c. melakukan penilaian kinerja Rumah Sakit dan penilaian kinerja Pejabat Pengelola Rumah Sakit; dan
- d. memberikan persetujuan atas semua kegiatan Rumah Sakit yang memerlukan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.

## Pasal 10

Dalam melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Dinas Kesehatan memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. memberikan persetujuan atas visi dan misi rumah sakit untuk ditetapkan oleh Gubernur;
- b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Struktural kepada Gubernur;
- c. mengusulkan Standar Pelayanan Minimum Rumah Sakit .
- d. mengusulkan tarif layanan kepada Gubernur;
- e. menyetujui Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Rumah Sakit; dan
- f. memberikan persetujuan atas partisipasi rumah sakit dalam kerjasama, pendidikan para profesional kesehatan dan dalam penelitian serta pengawasan mutu atas program tersebut.

## Pasal 11

Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Dinas Kesehatan memiliki hak untuk:

- a. melaksanakan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Pejabat Pengelola Rumah Sakit; dan
- b. memperoleh informasi material (keuangan dan/atau non keuangan) Rumah Sakit secara tepat waktu dan teratur.

## Bagian

## Bagian Kelima

## Kedudukan Pemerintah Daerah

## Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup perkembangan dan kemajuan Rumah Sakit sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggungjawabnya mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan peraturan Internal Rumah Sakit dan Sistem Pelayanan Minimal Rumah Sakit beserta perubahannya;
- b. membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Rumah Sakit dan Dewan Pengawas;
- c. memberhentikan pejabat pengelola Rumah Sakit karena sesuatu hal yang menurut peraturannya membolehkan untuk diberhentikan;
- d. menyetujui dan mengesahkan visi - misi dan Rencana Bisnis Anggaran serta Rencana Strategis Bisnis;
- e. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan yang berlaku dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menutup defisit anggaran Rumah Sakit yang bukan karena kesalahan dalam pengelolaan dan setelah diaudit secara independen.

Bagian Keenam Pejabat Pengelola Paragraf 1

Susunan Pejabat Pengelola

Pasal 13

- (1) Pejabat Pengelola Rumah Sakit terdiri atas:
- a. Direktur;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kepala Seksi Pelayanan Medis; dan
- d. Kepala Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Penelitian Pengembangan

(2) Komposisi

- (2) Komposisi Pejabat Pengelola Rumah Sakit dapat dilakukan perubahan, baik jumlah maupun jenisnya, setelah melalui analisis organisasi guna memenuhi tuntutan perubahan.
- (3) Perubahan komposisi Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Paragraf 2 Direktur

Pasal 14

- (1) Direktur bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan terhadap operasional dan keuangan Rumah Sakit secara umum dan keseluruhan
- (2) Untuk melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun perencanaan, menggerakkan, memantau dan mengevaluasi program dan kegiatan Rumah Sakit;
- b. menyusun Rencana Strategi Bisnis (RSB) dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Rumah Sakit;
- c. menyusun dan mempertanggungjawabkan kinerja keuangan dan non keuangan Rumah Sakit;
- d. memelihara, menjaga dan mengelola sumber daya Rumah Sakit secara efektif dan efisien;
- e. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi Rumah Sakit sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- f. menyusun laporan tahunan dan laporan berkala.

## Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Direktur Rumah Sakit mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan Rumah Sakit untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan;
- b. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama kemitraan dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan program Rumah Sakit;

c. mengambil

- c. pengambilan keputusan serta kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Rumah Sakit sehari-hari; dan
- d. perwakilan Rumah Sakit di dalam dan di luar urusan hukum.

## Pasal 16

Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Direktur Rumah Sakit berwenang:

- a. memberikan perlindungan kepada dokter dan tenaga kesehatan lain dalam menjalankan pelayanan di Rumah Sakit;
- b. menetapkan kebijakan operasional Rumah Sakit;
- c. menetapkan peraturan, pedoman, petunjuk teknis dan prosedur tetap Rumah Sakit;
- d. menetapkan dan memberhentikan pegawai Rumah Sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai Rumah Sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memberikan penghargaan pegawai, karyawan dan profesional yang berprestasi;
- g. memberikan sanksi kepada pegawai Rumah Sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Kepala Seksi UKM dan Litbang kepada Kepala Dinas;
- i. mengangkat dan memberhentikan Ketua Komite, Koordinator Instalasi dan Koordinator Urusan;
- j. mendatangkan ahli, profesional konsultan atau lembaga independen manakala diperlukan;
- k. menetapkan organisasi pendukung, organisasi pelaksana dan unit tidak tetap dengan uraian tugas masing-masing;
- l. menandatangani perjanjian dengan pihak lain untuk jenis perjanjian yang bersifat teknis operasional pelayanan;
- m. mendelegasikan sebagian kewenangan kepada jajaran di bawahnya; dan
- n. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Medis, Kepala Seksi UKM dan Litbang, Ketua Komite, Ketua Satuan Pemeriksaan Internal (SPI), Koordinator Instalasi dan Koordinator Urusan sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

## Pasal 17

Dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya Direktur Rumah Sakit bertanggung jawab atas:

- a. kebenaran kebijaksanaan Rumah Sakit;
- b. kelancaran, efektifitas dan efisiensi kegiatan Rumah Sakit;
- c. kebenaran program kerja, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan laporan kegiatannya; dan
- d. meningkatkan akses/keterjangkauan, mutu dan penerimaan masyarakat atas pelayanan Rumah Sakit.

## Pasal 18

- (1) Dalam hal Direktur Rumah Sakit berhalangan, ditunjuk pelaksana tugas harian Direktur Rumah Sakit dengan surat penugasan Kepala Dinas.
- (2) Apabila surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada, maka tata urutan pelaksana tugas harian Direktur Rumah Sakit berturut-turut Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Medis, Kepala Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat Penelitian Pengembangan.
- (3) Pelaksana Tugas Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Rumah Sakit pada kesempatan pertama.

Paragraf 3

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

## Pasal 19

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, menggerakkan, melaksanakan dan memantau program dan kegiatan Rumah Sakit dalam bidang ketatausahaan;
- b. menyusun laporan kinerja keuangan Rumah Sakit;
- c. menjaga dan mengelola sarana dan prasarana Rumah Sakit secara efektif dan efisien;
- d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi Rumah Sakit sesuai ketentuan yang berlaku;

e. membantu

- e. membantu Direktur Rumah Sakit menyusun RSB dan RBA Rumah Sakit;
- f. membantu Direktur Rumah Sakit menyusun laporan tahunan dan laporan berkala; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Direktur Rumah Sakit.

## Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan tugas-tugas ketatausahaan Rumah Sakit dalam rangka mencapai tujuan rumah sakit dengan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan;
- b. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama internal bidang ketatausahaan dalam rangka pelaksanaan program ketatausahaan Rumah Sakit; dan
- c. pengambilan keputusan serta kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Rumah Sakit seharihari.

## Paragraf 4

## Kepala Seksi Pelayanan Medis

## Pasal 21

Kepala Seksi Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, menggerakkan, melaksanakan dan memantau program dan kegiatan pelayanan medis Rumah Sakit;
- b. menjaga dan mengelola sumber daya pelayanan medis Rumah Sakit secara efektif dan efisien;
- c. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi pelayanan medis sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. membantu Direktur Rumah Sakit menyusun RSB dan RBA Rumah Sakit bidang pelayanan medis;
- e. membantu Direktur Rumah Sakit menyusun laporan tahunan dan laporan berkala bidang pelayanan medis; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Direktur Rumah Sakit.

Pasal 22

## Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Kepala Seksi Pelayanan Medis mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan tugas-tugas pelayanan medis Rumah Sakit dalam rangka mencapai tujuan rumah sakit dengan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan;
- b. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama internal dalam rangka pelaksanaan program pelayanan medis Rumah Sakit; dan
- c. pengambilan keputusan serta kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan medis Rumah Sakit seharihari.

## Paragraf 5

Kepala Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Penelitian Pengembangan

## Pasal 23

Kepala Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Penelitian Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, menggerakkan, melaksanakan dan memantau program dan kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Penelitian Pengembangan Rumah Sakit;
- b. menggerakkan dan melaksanakan fungsi perencanaan, pemantauan dan evaluasi program/kegiatan Rumah Sakit;
- c. menjaga dan mengelola sumber daya Upaya Kesehatan Masyarakat dan Penelitian Pengembangan Rumah Sakit secara efektif dan efisien;
- d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Penelitian Pengembangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. membantu Direktur Rumah Sakit menyusun RSB dan RBA bidang Upaya Kesehatan Masyarakat dan Penelitian Pengembangan;
- f. membantu Direktur Rumah Sakit menyusun laporan tahunan dan laporan berkala bidang Upaya Kesehatan Masyarakat dan Penelitian Pengembangan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Direktur Rumah Sakit.

Pasal 24

## Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Kepala Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Penelitian Pengembangan mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan tugas-tugas Upaya Kesehatan Masyarakat dan Penelitian Pengembangan Rumah Sakit dalam rangka mencapai tujuan rumah sakit dengan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan;
- b. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama internal dalam rangka pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Penelitian Pengembangan Rumah Sakit; dan
- c. pengambilan keputusan serta kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Penelitian Pengembangan Rumah Sakit sehari-hari.

## BAB IV ORGANISASI PENDUKUNG Bagian Kesatu Satuan Pemeriksaan Internal

Pasal 25

- (1) SPI merupakan perangkat Rumah Sakit yang bertugas melakukan pemeriksaan internal dalam rangka membantu Direktur Rumah Sakit guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan dan non-keuangan Rumah Sakit.
- (2) Pemeriksaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan kebijakan rumah sakit dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundangundangan dan ketentuan yang berlaku.
- (3) SPI dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit.
- (4) SPI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit.

Bagian

Bagian Kedua Komite Paragraf 1 Umum

Pasal 26

## (1) Komite Rumah Sakit terdiri dari :

- a. Komite Medik;
- b. Komite Keperawatan;
- c. Komite Etik dan Hukum;
- d. Komite Mutu dan Keselamatan Pasien;
- e. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
- f. Komite Rekam Medik;
- g. Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit;
- h. Komite Farmasi dan Terapi; dan
- i. Komite Tenaga Kesehatan Lain.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit.
- (3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit.

Paragraf 2

Komite Medik

Pasal 27

Komite Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a merupakan perangkat Rumah Sakit untuk menerapkan tata kelola klinis ( clinical governance ) agar staf medis terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis serta pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.

Paragraf 3 Komite Keperawatan

Pasal 28

Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b merupakan perangkat Rumah Sakit untuk menjaga agar staf perawat terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi perawat serta pemeliharaan etika dan disiplin profesi perawat.

Paragraf 4

## Paragraf 4

## Komite Etik dan Hukum

Pasal 29

Komite Etik dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c merupakan perangkat Rumah Sakit untuk membantu Direktur Rumah Sakit dalam pembinaan dan penegakan etika rumah sakit, melaksanakan uji etik penelitian kesehatan, pembinaan hukum, dan pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum.

## Paragraf 5 Komite Mutu dan Keselamatan Pasien Pasal 30

Komite Mutu dan Keselamatan Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d merupakan perangkat Rumah Sakit untuk membantu Direktur Rumah Sakit dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien rumah sakit.

## Paragraf 6 Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

## Pasal 31

Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e merupakan perangkat Rumah Sakit yang membantu Direktur Rumah Sakit dalam pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit.

## Paragraf 7

Komite Rekam Medik

Pasal 32

Komite Rekam Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f merupakan perangkat Rumah Sakit yang membantu Direktur Rumah Sakit dalam penentuan standar dan kebijakan rekam medik rumah sakit, sistem pelayanan rekam medik rumah sakit, serta memantau dan mengevaluasi secara berkala kelengkapan pengisian rekam medik, dan melakukan penanggulangannya.

Paragraf 8

## Paragraf 8

## Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit

## Pasal 33

Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf g merupakan perangkat Rumah Sakit yang membantu Direktur Rumah Sakit dalam kesehatan dan keselamatan kerja di Rumah Sakit.

## Paragraf 9 Komite Farmasi dan Terapi

Pasal 34

Komite Farmasi dan Terapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf h merupakan perangkat Rumah Sakit yang membantu Direktur Rumah Sakit dalam menyusun dan memperbaharui formularium rumah sakit, serta mengevaluasi ketaatan petugas terhadap formularium rumah sakit.

## Paragraf 10 Komite Tenaga Kesehatan Lain

## Pasal 35

Komite Tenaga Kesehatan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf i merupakan perangkat Rumah Sakit yang membantu Direktur Rumah Sakit agar tenaga kesehatan lain terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi serta pemeliharaan etika dan disiplin profesi.

BAB V ORGANISASI PELAKSANA Bagian Kesatu Instalasi Paragraf 1 Umum

Pasal 36

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan program dan/atau kegiatan pelayanan Rumah Sakit dibentuk instalasi - instalasi.

(2) Instalasi

- (2) Instalasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sebagai berikut:
- a. Instalasi di bawah Seksi Pelayanan Medis; dan
- b. Instalasi di bawah Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat Dan Penelitian Pengembangan.

Paragraf 2 Instalasi di bawah Seksi Pelayanan Medis

## Pasal 37

- (1) Instalasi di bawah Seksi Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Instalasi Gawat Darurat;
- b. Instalasi Rawat Jalan;
- c. Instalasi Rawat Inap;
- d. Instalasi Hiperbarik;
- e. Instalasi Bedah;
- f. Instalasi Rawat Intensif, Anestesi dan Reanimasi;
- g. Instalasi Sterilisasi Terpusat;
- h. Instalasi Farmasi;
- i. Instalasi Radiologi;
- j. Instalasi Laboratorium; dan
- k. Instalasi Gizi.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Rumah Sakit atas usulan Kepala Seksi Pelayanan Medis.
- (3) Koordinator Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Kepala Seksi Pelayanan Medis yang mempunyai tugas merencanakan, menggerakkan, dan melaksanakan kegiatan pelayanan Instalasi masing-masing.

Pasal 39

## Pasal 38

- (1) Instalasi Gawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a merupakan wadah bagi tenaga medis, perawat, dan tenaga kesehatan lain dalam melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan.
- (2) Untuk dapat melaksanakan kegiatan pelayanan Instalasi Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Ruang Gawat Darurat.
- (3) Ruang Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Penanggung Jawab Ruang Gawat Darurat yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Rumah Sakit atas usulan Koordinator Instalasi Gawat Darurat melalui Kepala Seksi Pelayanan Medis.
- (4) Penanggung Jawab Ruang Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Koordinator Instalasi Gawat Darurat yang mempunyai tugas mencatat dan memelihara sarana dan prasarana, menggerakkan serta memastikan kesiapan sarana/prasarana, ketersediaan alat/bahan habis pakai, mengatur jadwal SDM dan melaksanakan kegiatan pelayanan gawat darurat.
- (5) Penanggung Jawab Ruang Gawat Darurat bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Koordinator Instalasi Gawat Darurat.

## Pasal 39

- (1) Instalasi Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b merupakan wadah tenaga medis, perawat dan tenaga kesehatan lain dalam melaksanakan pelayanan rawat jalan.
- (2) Instalasi Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa klinik, yang meliputi:
- a. Klinik Tuberkulosis Paru (TB);
- b. Klinik Paru Infeksi;
- c. Klinik Paru Onkologi;
- d. Klinik Asma dan Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK);
- e. Klinik Penyakit Dalam;

## f. Klinik

- f. Klinik Jantung;
- g. Klinik Anak;
- h. Klinik Mata;
- i. Klinik Saraf;
- j. Klinik Bedah;
- k. Klinik Gigi dan Mulut;
7. l.
8. m.
9. Klinik Rehabilitasi Medis; dan Klinik Konseling dan Pemeriksaan Sukarela (VCT).
- (3) Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tempat tenaga medis, perawat dan tenaga kesehatan lain melaksanakan pelayanan rawat jalan sesuai dengan kekhususan dan kebutuhan pelayanannya.
- (4) Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Penanggung Jawab Klinik yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Rumah Sakit atas usulan Koordinator Instalasi Rawat Jalan melalui Kepala Seksi Pelayanan Medis.
- (5) Penanggung Jawab Klinik mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dan tanggungjawab Koordinator Instalasi Rawat Jalan yang mempunyai tugas mencatat dan memelihara sarana dan prasarana, menggerakkan (memastikan kesiapan sarana/prasarana, ketersediaan alat/bahan habis pakai, mengatur jadwal/SDM), dan melaksanakan kegiatan pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (6) Penanggung Jawab Klinik bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Koordinator Instalasi Rawat Jalan.
- (7) Untuk kebutuhan objektif dan/atau ketersediaan sarana dan prasarana, klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah , dikurangi atau diubah dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit.

## Pasal 40

- (1) Instalasi Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c merupakan wadah tenaga medis, perawat dan tenaga kesehatan lain dalam melaksanakan pelayanan rawat inap.
- (2) Instalasi Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ruang perawatan yang meliputi:

a. Ruang

- a. Ruang Perawatan VIP;
- b. Ruang Perawatan Kelas I;
- c. Ruang Perawatan Kelas II;
- d. Ruang Perawatan Kelas III;
- e. Ruang Perawatan Isolasi; dan
- f. Ruang Perawatan Anak.
- (3) Ruang Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat tenaga medis, perawat dan tenaga kesehatan lain melaksanakan pelayanan rawat inap sesuai dengan kekhususan dan kebutuhan pelayanannya.
- (4) Ruang Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Penanggung Jawab Ruang Perawatan yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Rumah Sakit atas usulan Koordinator Instalasi Rawat Inap melalui Kepala Seksi Pelayanan Medis.
- (5) Penanggung Jawab Ruang Perawatan mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Koordinator Instalasi Rawat Inap yang mempunyai tugas mencatat dan memelihara sarana dan prasarana, menggerakkan (memastikan kesiapan sarana/prasarana, ketersediaan alat/bahan habis pakai, mengatur jadwal/SDM), dan melaksanakan kegiatan pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (6) Penanggung Jawab Ruang Perawatan bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Koordinator Instalasi Rawat Inap.
- (7) Untuk kebutuhan objektif dan/atau ketersediaan sarana dan prasarana, Ruang Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah, dikurangi atau diubah dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit.

## Pasal 41

- (1) Instalasi Hiperbarik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d merupakan wadah tenaga medis, perawat dan tenaga kesehatan lain dalam melaksanakan pelayanan terapi oksigen hiperbarik.
- (1) Untuk dapat melaksanakan kegiatan pelayanan pelayanan terapi oksigen hiperbarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Ruang Hiperbarik.

(2) Ruang

- (2) Ruang Hiperbarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Penanggung Jawab Ruang Hiperbarik yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Rumah Sakit atas usulan Koordinator Instalasi Hiperbarik melalui Kepala Seksi Pelayanan Medis.
- (3) Penanggung Jawab Ruang Hiperbarik mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Koordinator Instalasi Hiperbarik yang mempunyai tugas mencatat dan memelihara sarana dan prasarana, menggerakkan (memastikan kesiapan sarana/prasarana, ketersediaan alat/bahan habis pakai, mengatur jadwal/SDM), dan melaksanakan kegiatan pelayanan terapi oksigen hiperbarik.
- (4) Penanggung Jawab Ruang Hiperbarik bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Koordinator Instalasi Hiperbarik.

## Pasal 42

- (1) Instalasi Bedah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e merupakan wadah tenaga medis, perawat dan tenaga kesehatan lain dalam melaksanakan pelayanan bedah dan anestesi.
- (2) Untuk dapat melaksanakan kegiatan pelayanan Instalasi Bedah dan Anestesi sebagaimana dimaksud apada ayat (1) dibentuk Kamar Operasi.
- (3) Kamar Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Penanggung Jawab Kamar Operasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Rumah Sakit atas usulan Koordinator Instalasi Bedah melalui Kepala Seksi Pelayanan Medis.
- (4) Penanggung Jawab Kamar Operasi mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Koordinator Instalasi Bedah yang mempunyai tugas mencatat dan memelihara sarana dan prasarana, menggerakkan (memastikan kesiapan sarana/prasarana, ketersediaan alat/bahan habis pakai, mengatur jadwal/SDM), dan melaksanakan kegiatan pelayanan bedah dan anestesi.
- (5) Penanggung Jawab Kamar Operasi bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Koordinator Instalasi Bedah.

## Pasal 43

- (1) Instalasi Rawat Intensif, Anestesi dan Reanimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f merupakan wadah tenaga medis, perawat dan tenaga kesehatan lain dalam melaksanakan pelayanan rawat intensif, anestesi, dan reanimasi.
- (2) Instalasi Rawat Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Unit Perawatan Kritis ( Intensive Care Unit/ ICU); dan
- b. Unit Perawatan Intensif ( High Care Unit/ HCU).
- (3) ICU/HCU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tempat tenaga medis, perawat dan tenaga kesehatan lain melaksanakan pelayanan rawat intensif sesuai dengan kekhususan dan kebutuhan pelayanannya.
- (4) ICU/HCU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Penanggung Jawab Ruang ICU/HCU yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Rumah Sakit atas usulan Koordinator Instalasi Rawat Intensif melalui Kepala Seksi Pelayanan Medis.
- (5) Penanggung Jawab Ruang ICU/HCU mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dan tanggungjawab Koordinator Instalasi Rawat Intensif yang mempunyai tugas mencatat dan memelihara sarana dan prasarana, menggerakkan (memastikan kesiapan sarana/prasarana, ketersediaan alat/bahan habis pakai, mengatur jadwal/SDM), dan melaksanakan kegiatan pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (6) Penanggung jawab Ruang ICU/HCU bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Koordinator Instalasi Rawat Intensif.
- (7) Untuk kebutuhan objektif dan/atau ketersediaan sarana dan prasarana, Unit Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah, dikurangi atau diubah dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit.

## Pasal 44

Instalasi Sterilisasi Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf g merupakan wadah dan tempat tenaga kesehatan untuk melaksanakan kegiatan sterilisasi pada semua alat/bahan yang memerlukan sterilisasi.

## Pasal 45

Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf h merupakan wadah dan tempat apoteker dan tenaga teknis kefarmasian dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kefarmasian, yang meliputi pengelolaan perbekalan farmasi dan pelayanan farmasi klinik.

## Pasal 46

Instalasi Radiologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf i merupakan wadah dan tempat tenaga medis, radiografer, perawat, dan tenaga kesehatan lain dalam melaksanakan kegiatan pelayanan radiologi.

## Pasal 47

Instalasi Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf j merupakan wadah dan tempat tenaga medis, analis kesehatan, dan tenaga kesehatan lain dalam melaksanakan kegiatan pelayanan laboratorium, meliputi kimia klinik, mikrobiologi dan bank darah.

## Pasal 48

Instalasi Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf k merupakan wadah dan tempat tenaga medis, nutrisionis, dan tenaga lainnya untuk melakukan pelayanan gizi; meliputi gizi klink dan penyediaan, penyimpanan, pengolahan, serta penyaluran makanan.

## Paragraf 3

Instalasi Di Bawah Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat Dan Penelitian Pengembangan

## Pasal 49

- (1) Instalasi di bawah Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat Dan Penelitian Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b terdiri atas:

a. Instalasi

- a. Instalasi Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi;
- b. Instalasi Promosi Kesehatan;
- c. Instalasi Penelitian Pengembangan, Pendidikan Pelatihan dan Kerja Sama;
- d. Instalasi Sanitasi, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan;
- e. Instalasi Sistem Informasi Rumah Sakit; dan
- f. Instalasi Pelayanan Kerohanian dan Kamar Jenazah.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Rumah Sakit atas usulan Kepala Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Penelitian Pengembangan.
- (3) Koordinator Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Penelitian Pengembangan.
- (3) Koordinator Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Kepala Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Penelitian Pengembangan, dalam melaksanakan tugas merencanakan, menggerakkan, dan melaksanakan kegiatan pelayanan masing-masing Instalasi.
- (4) Untuk kebutuhan objektif dan/atau ketersediaan sarana dan prasarana Direktur Rumah Sakit dapat menambah, mengurangi atau mengubah instalasi dengan persetujuan Kepala Dinas.

## Pasal 50

Instalasi Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a merupakan Instalasi yang bertanggung jawab terhadap penggerakan dan pelaksanaan:

- a. fungsi perencanaan, pelaporan dan evaluasi program/kegiatan Rumah Sakit;
- b. penyusunan RSB dan RBA Rumah Sakit; dan
- c. penyusunan laporan tahunan dan laporan berkala Rumah Sakit.

Pasal 51

## Pasal 51

Instalasi Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b merupakan Instalasi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan perencanaan, penggerakan dan pelaksanaan promosi kesehatan Rumah Sakit.

## Pasal 52

Instalasi Pendidikan Pelatihan, Penelitian Pengembangan dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c merupakan Instalasi yang bertanggung jawab terhadap penggerakan dan pelaksanaan:

- a. pendidikan dan/atau praktek pendidikan yang dilaksanakan di Rumah Sakit;
- b. kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan karyawan Rumah Sakit yang dilaksanakan di Rumah Sakit;
- c. kegiatan dan/atau praktek penelitian yang dilaksanakan di Rumah Sakit;
- d. kegiatan penelitian dan/atau penelitian pengembangan yang dilakukan oleh Rumah Sakit;
- e. kerjasama Rumah Sakit dengan instansi dan/atau perorangan di luar Rumah Sakit.

## Pasal 53

Instalasi Sanitasi dan Keindahan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d merupakan Instalasi yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, penggerakan dan pelaksanaan keg