PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA Nomor 6 Tahun 2015 tentang PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB), PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB) DAN PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku 12 Februari 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
GUBERNUR SULAWESI UTARA
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB), PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB) DAN PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI UTARA,
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Penetapan Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (PAP) Tahun Anggaran 2015.
- 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 Jo. UndangUndang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2015;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2015.
Menetapkan :
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB), PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB), PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) TAHUN ANGGARAN 2015.
Pasal 1
- (1) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) diberikan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Sulawesi Utara sebesar 30% (tiga puluh persen);
- (2) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) diberikan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Sulawesi Utara sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- (3) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara sebesar 50% (lima puluh persen). Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan pada 1 (satu) wilayah kabupaten dan kota hasil penerimaan Pajak Air Permukaan yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).
Pasal 2
Bagian penerimaan pemerintah kabupaten dan kota sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1), 70% (tujuh puluh persen) sebagaimana Pasal 1 ayat (2) dan 50% (lima puluh persen) sebagaimana Pasal 1 ayat (3) ditetapkan dengan
Pasal 3
- (1) Alokasi pembagian sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 dihitung
Pasal 4
Pembagian Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dihitung
Pasal 5
- (1) Perhitungan jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara setiap bulan dan disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Utara melalui Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- (2)
Pasal 6
Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Provinsi yang dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
Pasal 7
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Manado pada tanggal 12 Februari 2015

Penandatangan: ## GUBERNUR SULAWESI UTARA, ## S. H. SARUNDAJANG | P E N G O L A H | P A R A F | |-----------------------------------------|----------------------------|

Penandatangan: | KEPALA SEKSI PERIMBANGAN | |

Penandatangan: | KEPALA BIDANG RETRIBUSI DAN PLL | |

Penandatangan: | SEKRETARIS DINAS PENDAPATAN DAERAH | |

Penandatangan: | KEPALA BIRO HUKUM | |

Penandatangan: | KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH | |

Penandatangan: | KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BMD | | | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | |

Penandatangan: | SEKRETARIS DAERAH | |

Penandatangan: | WAKIL GUBERNUR | |

Verifikasi: | G U B E R N U R | MOHON UNTUK DITANDATANGANI |