PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI Nomor 2. Tahun 2015 tentang PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MELAWI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 2. TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MELAWI
a.
- bahwa cagar budaya sebagai asset budaya bangsa memiliki arti dan nilai yang sangat tinggi dalam rangka memahami perilaku dan berbagai peristiwa dalam kehidupan manusia masa lalu, yang perlu dilestarikan sebagai pijakan dan pedoman dalam melangkah dan merencanakan kehidupan di masa mendatang;
- b. bahwa untuk melestarikan cagar budaya, baik di darat maupun di air, Pemerintah Kabupaten Melawi bertanggungjawab dalam pengaturan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan untuk melaksanakan kewenangan daerah dalam mengamankan dan melindungi keberadaan cagar budaya yang merupakan asset budaya bangsa, perlu adanya payung hukum berupa Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Cagar Budaya.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. · Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Vomor Q 'Tahmn on 1 +a.+n--1'
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI dan
BUPATI MELAWI
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN BUDAYA.
DAERAH
TENTANG
PENGELOLAAN
CAGAR
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Melawi.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.
5. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/ atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan melalui penetapan.
6. Benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia baik bergerak maupun tidak bergerak berupa kesatuan, atau kelompok, atau bagian­ bagiannya, atau sisa­sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
7. Bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/ atau tidak berdinding dan beratap.
8. Struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/ ata.u benda buatan manusia untuk memenuhi kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
9. Situs ca.gar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/ atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
10. Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/ atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
11. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/ kota
12. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.
13. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk sebesar­besarnva keseiahteraan rakvat
15. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
16. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/ atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai cagar budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
17. Penetapan adalah pemberian status cagar budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan pada rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
18. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/ atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
19. P-engamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/ atau gangguan.
20. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
21. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
22. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak dan/atau teknik pengerjaan untuk . . memperpanjang usranya.
23. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai,informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
24. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan dan pengembangan kebudayaan.
25. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesarbesarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
26. Rehabilitasi adalah upaya mengembalikan kondisi suatu bangunan atau unsurunsur kawasan kota yang telah mengalami kerusakan, kemunduran, atau degr a dasi, kepada kondisi aslinya sehingga dapat berfungsi kembali sebagaimana mestinya.
27. Preservasi adalah upaya memelihara dan melestarikan bangunan atau lingkungan pada kondisinya yang ada dan mencegah terjadinya proses kerusakannya.
28. Renovasi adalah upaya untuk mengubah sebagian atau seluruh interior bangunan sehubungan dengan perlunya adaptasi bangunan akan fungsi baru.
29. Restorasi adalah upaya mengembalikan kondisi suatu tempat atau bangunan pada kondisi awalnya dengan menghilangkan tambahan-tambahan yang baru serta memasang/mengadakan kembali unsur-unsur semula yang telah hilang tanpa menambahkan unsur baru.
30. Rekonstruksi adalah upaya mengembalikan kondisi atau membangun kembali suatu tempat atau bangunan sedekat mungkin dengan bentuknya semula.
30. 31.Adaptasi adalah upaya mengubah suatu tempat atau bangunan agar dapat digunakan untuk fungsi baru yang sesuai.
BAB II - TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
- b. meningkatkan kepedulian, kesadaran, dan apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya.
- d. membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi, dan memperluas wawasan cagar budaya yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan di masyarakat.
- c. membangkitkan semangat cinta tanah air.
BAB II - TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3
Ruang lingkup pengelolaan meliputi :
- a. Cagar budaya yang meliputi benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya yang berada di wilyah Kabupaten Melawi, baik yang berada di darat maupun di air.
- b. Pelestarian yang meliputi pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya.
WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu Wewenang
BAB III - WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 4
- ( 1) Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan cagar budaya, baik di darat maupun di air;
- (2) Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Dinas;
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan cagar budaya dapat berkoordinasi dengan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Samarinda Wilayah Kerja Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan/atau instansi lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
BAB III - WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 5
Wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan cagar budaya sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 4 Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. pembuatan rekomendasi bagi Bupati dalam menetapkan dan menghapus cagar budaya.
- b. pembuatan rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf a pasal 5 Peraturan Daerah ini
BAB III - WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 6
- (1) "Untuk kepentingan pengelolaan cagar budaya, Dinas Pemuda Olahraga, Iahlaroo - n..-A"-1
- c. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemampuan, kompetensi, tugas, fungsi dan tanggung jawab bidang pengelolaan cagar budaya;
- d. menumbuh kembangkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pelestarian cagar budaya;
- e. menyelenggarakan penelitian cagar budaya;
- f. mencari dan menerapkan tata cara dalam pemberian penghargaan terhadap pelestarian cagar budaya;
- g. menyediakan informasi yang benar, jelas dan akurat tentang pengelolaan cagar budaya;
- h. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan cagar budaya kepada masyarakat;
1. mendorong partisipasi masyarakat dan membangun kemitraan dengan dunia usaha di bidang pengelolaan cagar budaya;
- j. memberikan pelayanan kepada setiap orang yang berkepentingan dalam pengelolaan cagar budaya.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat, para ahli dan pihak-pihak lain yang berkepentingan;
Bagian Kesatu Pelindungan
BAB IV - PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
Pasal 7
Pelindungan cagar budaya meliputi pelindungan secara non fisik dan pelindungan secara fisik
BAB IV - PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
Pasal 8
Pelindungan cagar budaya meliputi pelindungan secara non fisik dan pelindungan secara fisik
BAB IV - PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
Pasal 9
- b. penetapan;
- a. pendaftaran;
4. c.pengamanan dan penyelamatan; dan
5. d.zonasi.
- (2) Pendaftaran cagar budaya dilakukan melalui kegiatan:
- a. pendataan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografi dengan cara pencatatan, penggambaran, pemetaan, dan pemotretan;
- b. pengkajian cagar budaya untuk identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai cagar budaya kabupaten;
- c. penginventarisasian cagar budaya;
- d. penyusunan pangkalan data (data base) cagar budaya Kabupaten.
- (3) Penetapan cagar budaya dilakukan melalui kegiatan yang berupa;
- a. penilaian dan pengakajian ulang (verifikasi) terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang sudah terdaftar dalam data base cagar budaya;
- b. pengusulan rancangan Surat Keputusan Penetapan Cagar budaya;
- c. penerbitan Surat Keputusan Penetapan Cagar Budaya.
- (4) Pengamanan cagar budaya dilakukan dengan cara;
- a. pengamanan langsung (SATPAM);
- c. koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat;
- b. pemantauan rutin;
- (5) Zonasi atau pemintakatan cagar budaya dimaksudkan sebagai upaya pembagian ruang di lingkungan cagar budaya yang terdiri dari:
- b. zona/ mintakat penyangga;
- a. zona/mintakat inti;
- c. zona/mintakat pengembangan; dan
- (6) ketentuan mengenai zonasi dan tata cara pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- d. zona/ mintakat alternatif
Pelindungan cagar budaya secara fisik dilakukan melalui kegiatan pemeliharaan, pemugaran dan penyelamatan cagar budaya.
BAB IV - PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
Pasal 10
- ( 1) Pemeliharaan cagar budaya dilakukan dengan cara perawatan dan pemugaran.
- (2) Perawatan/konservasi cagar budaya dilakukan melalui kegiatan:
- a. studi teknis perawatan/konservasi dengan tujuan melakukan analisis kebutuhan dan kemungkinan tingkat kerusakan benda karena faktor mikrooragnisme, seperti jamur (lichen), ganggang (algae) dan lumut (mosch), dan menentukan jenis bahan yang dapat digunakan untuk menanggulanginya;
- b. pelaksanaan perawatan, yang meliputi perawatan pencegahan (preventif], perawatan penanggulangan ( kuratif], perawatan tradisional dengan bahan, alat dan cara tradisional perawatan modem dengan penggunaan bahan-bahan kimia; dan
- c. Penyimpanan, untuk cagar budaya yang mudah dipindahkan
- (3) Pemugaran cagar budaya yang didahului dengan kegiatan:
- a. Studi kelayakan yang bertujuan untuk menilai suatu cagar budaya layak atau tidaknya untuk ditangani secara fisik
BAB IV - PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
Pasal 11
- (1) Pengembangan cagar budaya dapat dilaksanakan oleh pihak yang berkepentingan dengan
BAB IV - PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
Pasal 12
- (1) Pemanfaatan cagar budaya dapat digunakan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
- (2) Dalam pelaksanaan pemanfataan cagar budaya perlu didahului dengan kajian, penelitian, dan/ a tau analisis mengenai dampak lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan cagar budaya menyesuaikan dengan peraturan dan/ atau pedoman yang berlaku.
BABV PENGGOLONGAN DAN PENANGANAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
BAB IV - PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
Pasal 13
Dalam rangka pelestariannya, terhadap cagar budaya yang sudah
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan dilakukan penggolongannya. ## Bagian Kesatu Penggolongan ## Pasal 14 - ( 1) Penentuan penggolongan cagar budaya didasarkan pada nilai pen ting cagar budaya. - (2) Penggolongan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi: - a. Cagar budaya Golongan A, yaitu semua cagar budaya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan cukup tinggi yang didukung dengan kondisi keaslian cagar budaya yang relatif masih belum mengalami perubahan berarti; - b. Cagar budaya Golongan B, yaitu semua cagar budaya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan sedang dan kondisi keaslian cagar budaya telah mengalami perubahan; - c. Cagar budaya Golongan C, yaitu semua cagar budaya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan rendah dan kondisi keaslian cagar budaya banyak mengalami perubahan. ## Bagian Kedua Penanganan Pelestarian Cagar Budaya ## Pasal 15 - (1) Penentuan penanganan pelestarian cagar budaya didasarkan pada jenis golongan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2). - (2) Pengaturan penanganan pelestarian bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan situs cagar budaya meliputi: - I. tidak diperkenankan melakukan perubahan fisik bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, yang meliputi bentuk, bahan, tata letak, sistem pengerjaan, dan wama yang telah ada. - a. Pelestarian bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan situs cagar budaya dengan klasifikasi A dilakukan dengan cara restorasi dan rehabilitasi dengan ketentuan sebagai berikut: 2. tidak diperkenankan melakukan penambahan bangunan baru yang dapat mengubah bentuk clan tata ietak bangunan cagar budaya dan/ atau struktur cagar budaya. 3. dalam upaya pelindungan bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya dimungkinkan dilakukan kegiatan rekonstruksi sesuai aslinya berdasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan. . . . A 5. dalam upaya pengembangan dan pemanfaatannya perlu dilakukan pemintakatan/zonasi (pembagian lahan sesuai peruntukannya) terhadap bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan situs cagar budaya. 6. setiap bentuk perubahan atau kerusakan yang terjadi pada bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, wajib menyampaikan laporan dan izin kepada pihak yang berwenang - b. Pelestarian bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan situs cagar budaya dengan klasifikasi B dilakukan dengan cara restorasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi dengan ketentuan sebagai berikut: 1. tidak diperkenankan melakukan perubahan fisik bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya yang meliputi bentuk, bahan, tata letak, sistem pengerjaan, dan warna yang telah ada. 2. penambahan komponen baru diperkenankan tetapi yang bersifat semi permanen dan memiliki jarak t e rt e ntu dengan cagar budaya sesuai pemintakan yang ada. 3. penambahan/pembuatan ruangan untuk mengakomodasi fungsi baru diperkenankan dengan bahan semi permanen. 4. pemanfaatan cagar budaya sesuai dengan fungsi asli a tau fungsi baru yang sesuai atau mendekati dengan karakteristik cagar budaya tersebut. 5. setiap bentuk perubahan atau kerusakan yang terjadi pada cagar budaya, sengaja maupun tidak sengaja wajib menyampaikan laporan dan izin kepada pihak yang berwenang - c. Pelestarian bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya dan situs cagar budaya dengan klasifikasi C dilakukan dengan cara restorasi, rehabilitasi, rekonstruksi, dan adaptasi dengan ketentuan sebagai berikut: 1. diperkenankan melakukan perubahan fisik bangunan cagar budaya dan/ atau struktur cagar budaya yang bukan bagian utama, sementara bagian aslinya wajib dipertahankan. 2. penambahan dan/atau pembuatan komponen baru diperkenankan dengan menyesuaikan karakterisitik bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya dan situs cagar budaya cagar budaya yang tersisa. 3. penambahan/pembuatan komponen untuk mengkomodasi fungsi baru diperkenankan dengan bahan semi permanen dan/atau permanen. 4. pemanfaatan bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya dan situs cagar budaya sesuai dengan fungsi asli atau fungsi baru yang sesuai atau jauh berbeda dengan karakteristik cagar budaya tersebut, selama tidak mengganggu keterawatan cagar budaya secara keseluruhan. 5. pelestarian benda cagar budaya dengan klasifikasi a, b dan c dilakukan dengan melakukan penyimpanan dan perawatan di dalam museum. 6. Penyimpanan dan perawatan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas dilakukan oleh Ahli sesuai dengan jenis dan karakteristiknya. 7. Benda cagar budaya yang berada dan/ atau disimpan oleh masyarakat dilakukan oleh masyarakat dan/atau dibantu oleh ahli yang·ditunjuk oleh dinas. 8. Tata cara dan ketentuan penyimpanan dan perawatan benda cagar budaya mengikuti kaidah penyimpanan dan perawatan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. ## Pasal 16 - (1) Pelestarian kawasan cagar budaya meliputi kawasan cagar budaya di darat dan di air. - (2) Kawasan cagar budaya di darat dapat meliputi seluruh wilayah darat yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budava, dan/atau situs cagar bdava 3. ( 4) Pelestarian kawasan cagar budaya dilakukan dengan cara: - a. melakukan pemantauan dan pengawasan kegiatan masyarakat di wilayah perairan yang didu g a mencari benda cagar budaya dan/atau barang muatan kapal yang tenggelam; - b. melakukan survei dan/ atau ekskavasi benda cagar budaya; - c. melakukan pengangkatan benda cagar budaya yang ditemukan di bawah air; - d. menentukan batas kawasan pelindungan kawasan cagar budaya. - e. pembuatan zonasi kawasan cagar budaya didasarkan pada hasil studi, yang meliputi zona inti, zona penyangga, zona pengembang, dan zona penunjang; - f. melakukan kegiatan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan kawasan cagar budaya sesuai zonasi yang ada. ## BAB VI ## PERAN SERTA MASYARAKAT ## Pasal 17 - ( 1) Masyarakat berperan serta dalam pengelolaan cagar budaya. - a.menerima dan memberikan informasi tentang cagar budaya dan upaya pelestariannya; - (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan dalam bentuk: - b.menyatakan keberatan secara tertulis maupun lisan terhadap kebijakan pemerintah yang menimbulkan dampak negatif bagi cagar budaya; - c. menyampaikan laporan ten tang temuan, kerusakan, dan kehilangan cagar budaya; - d.memberikan masukan sebagai bahan pengambilan keputusan; - (3) Terhadap masyarakat, lembaga, kelompok, perorangan yang aktif dalam pelestarian dan/ atau dalam memberikan informasi ten tang cagar budaya, pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan. - (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas dilakukan berdasarkan pada rekomendasi tim yang dibentuk oleh dinas. ## BAB VII ## PEMBIAYAAN ## Pasal 18 Pembiayaan pengelolaan cagar budaya berasal dari: - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat. ## BAB VIII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN ## Pasal 19

Penandatangan: Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas dan dikoordinasikan dengan instansiterkaitlainnya. ## BAB IX ## PENYIDIKAN Pasal 20 - (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melakukan penvidikan - (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana perlindungan benda cagar budaya agar keterangan atau laporan terse but menjadi lengkap dan jelas; - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perlindungan benda cagar budaya; - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tidak pidana perlindungan benda cagar budaya; - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana perlindungan benda cagar budaya; - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. - (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainnya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melakui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana ## BABX SANKSI PIDANA ## Pasal 21 Sanksi pidana merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ringan yang meliputi: - a. pemindahan hak kepemilikan cagar budaya yang tidak dilaporkan kepada dinas; - c. kegiatan pembangunan yang dapat menyebabkan rusaknya cagar budaya; - b. penambahan, pengurangan, dan pengambilan sebagian unsur cagar budaya tanpa seijin dinas; - d. kegiatan pelindungan cagar budaya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; - e. pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya yang tidak sesuai dengan ketentuan dan/ atau tidak sesuai dengan ijin yang diberikan oleh Dinas; - f. pelanggaran lain yang sifatnya ringan yang dapat menyebabkan tercemar, rusak dan berubahnya bentuk cagar budaya. ## Pasal 22 - (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dikenakan sanksi administratif berupa: - a. peringatan tertulis; - b. penghentian sementara kegiatan; - c. pencabutan izin; - d. pembatalan izin; - e. pemulihan fungsi ruang; dan/atau - f. denda administratif. - (2) Terhadap pelanggaran lain yang sifatnya berat dan/atau dapat menyebabkan rusak, hilang, dan hancurnya cagar budaya dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. ## BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan cagar budaya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Penetapan: Diundangkan di Nanga Pinoh pada tanggal

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI NO TITUS MULYONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI, PROVINS! KALIMANTAN BARAT: ## Pasal 25 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Penetapan: Ditetapkan di Nanga Pinoh pada tanggal

Penandatangan: BUPATI MELAWI, FIRMAN MUNTACO
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR ... TAHUN ...
## TENTANG
## PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
## I. PENJELASAN UMUM
Upaya pelestarian cagar budaya yang berada di lingkungan wilayah Kabupaten Melawi, baik yang di darat maupun di perairan dimaksudkan untuk menjaga dan melindungi cagar budaya yang ada, serta mengembangkan dan memanfaatkannya untuk dan oleh berbagai kepentingan yang ada. Lebih lanjut, keberadaan cagar budaya dengan berbagai potensi yang dimilikinya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tidak mengenyampingkan upaya pelindungan cagar budaya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Pelestarian cagar budaya merupakan upaya bersama, baik pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, swasta/ golongan, maupun perorangan dalam rangka memperta-hankan nilai-nilai yang terkandung di dalam cagar budaya dan mengoptimalkan nilai dan potensinya untuk dimanfaatkan secara bersamasama. Sinergisitas pelestarian cagar budaya antara pemerintah dengan masyarakat serta akademisi menjadi hal yang sangat penting untuk lebih mengoptimalkan potensi cagar budaya sebagai asset budaya yang berdayaguna dan berhasil guna demi kepentingan dan kiesejahteraan bersama.
Paradigma pelestarian yang mengandung unsur pelidungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya, sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, memberikan makna yang lebih dalam dan luas di dalam operasionalisasi kegiatan dibandingkan dengan paradigma lama sesuai UU Nomor 5 Tahun 1992. Perubahan paradigma ini lebih memberikan keseimbangan ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Peraturan Daerah tentang pengelolaan cagar budaya diharapkan dapat lebih memberikan harapan dalam penanganan pelestarian cagar budaya di masa mendatang. Dengan peraturan daerah ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi dapat:
Kabupaten Melawi yang relative masih berusia muda serta perkembangan pembangunan yang tidak secepat di daerah-daerah perkotaan, menjadikan keberadaan cagar budaya, baik yang di darat maupun di perairan relative lebih aman dan terkendali. Dengan kondisi yang demikian, selayaknya pemerintah daerah segera membuat dan menerbitkan peraturan daerah tentang cagar budaya sebagai antisipasi perencanaan-perencanaan pembangunan yang dapat mengganggu dan menghancurkan cagar budaya. Beberapa cagar budaya yang ada di wilayah Kabupaten Melawi sudah diinventarisasi dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Kabupaten Melawi, sehingga diharapkan keberadaan cagar budaya tersebut menjadi aman dan terlindungi. Namun demikian, penetapan cagar budaya yang ada harus pula diikuti dengan sosialisasi keapda masyarakat serta didukung pula dengan pengaturan-pengaturan pengelolaannya agar pemerintah dan masyarakat lebih mengerti dan memahami perlakuan pengaturan pelestariannya.
1. Mempertahankan dan melindungi cagar budaya sebagai asset budaya dan bukti berbagai peristiwa kehidupan masa lalu dengan tata cara dan ketentuan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
2. Mengembangkan dan memanfaatkan potensi cagar budaya agar lebih bernilai ekonomis demi kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan upaya pelindungannya;
3. Memberikan dan meningkatkan motivasi dan kesempatan kepada masyarakat untuk bersama-sama melindungi dan mengembangkan serta memanfaatkan cagar budaya untuk kepentingan pemberdayaan budaya, sosial, dan ekonomi masyarakat;
4. Meningkatkan kecintaan kepada cagar budaya dalam rangka pembinaan kepribadian dan jati diri daerah Melawi;
5. Memberikan sanksi atas pelanggaran peraturan ini; dan
6. Memberikan penghargaan bagi masyarakat yang peduli dan berperan serta dalam pelestarian cagar budaya.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 3
huruf a Maksud cagar budaya di darat dan di perariran adalah seluruh cagar budaya yang ada di darat yang sudah diinvetarisasi dan ditetapkan dan/ atau yang belum ditetapkan maupun cagar budaya yang diduga masih banyak terpendam di bawah perairan wilayah Kabupaten Melawi, namun belum diinventarisasi dan ditetapkan.
PENJELASAN
Pasal 4
Ayat (1) Cukup jelas. Cukupjelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukupjelas Ayat (3) Cukup jelas. Koordinasi dengan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Samarinda dimaksudkan sebagai langkah koordinatif dan konsultatif dalam pelestarian cagar budaya, mengingat sumberdaya manusia di bidang cagar budaya belum optimal, baik secara kuantitaif maupun kualitatif. Di samping itu, sesuai cakupan wilayah kerjanya, maka Kabupaten Melawi merupakan wilayah BP3 Samarinda sampai saat ini. Perubahan wilayah kerja maupun perubahan nama dan tugas pokok bidang pelestarian cagar budaya di masa mendatang disikapi dengan perubahan pada ayat ini.
PENJELASAN
Pasal 5
Pembuatan rekomendasi dalam penetapan dan penghapusan dilakukan melalui kegiatan awal berupa pendataan benda, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diduga sebagai cagar budaya. Langkah berikutnya dilakukan verifikasi data untuk memastikan benda, lokasi, dan satuan ruang georafis tersebut sebagai cagar budaya atau bukan. Apabila berdasarkan verifikasi data cagar budaya tersebut, ternyata benda, lokasi, dan satuan ruang geografis sebagai cagar budaya, maka kemudian diusulkan kepada Bupati (melalui Dinas teknis) untuk ditetapkan sebagai cagr budaya kabupaten. ## huruf a Namun apabila dalam penetapan yang sudah dilakukan terdapat benda yang bukan cagar budaya, maka Bupati berwenang menghapusnya dari daftar cagar budaya. Penghapusan juga dapat dilakukan