PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA Nomor 13 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG PEMBAGIAN PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA OTONOMI KHUSUS (berlaku 29 Februari 2016)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk meningkatkan dampak implementasi Otonomi Khusus di Provinsi Papua, dipandang perlu untuk terus menata peraturan mengenai pembagian dan pengelolaan dana otonomi khusus Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam Undang-
- a. Undang Nomor 21 Tahun 2001;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Daerah Khusus Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus, ditemui adanya kekurangan dan kelemahan baik dari aspek teknis yuridis maupun aspek materi muatannya, dipandang perlu untuk dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Khusus tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
- Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);
11. Peraturan .../3
Menetapkan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2003 dan Nomor 160 a / PMK/ 02/ 2003 tentang Penyaluran Dana Penerimaan Khusus Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
19. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 24);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
dan
GUBERNUR PAPUA
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN DAERAH KHUSUS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG PEMBAGIAN PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA OTONOMI KHUSUS.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan Dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 25) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 angka 14, angka 19, angka 21, angka 22 diubah dan ditambah 4 angka baru menjadi angka 24, angka 25, angka 26 dan angka 27 sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1
14. Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
Pasal 2
Pembagian penerimaan dan pengelolaan keuangan dana otonomi khusus yang diatur dalam peraturan daerah khusus ini, meliputi :
- a. asas umum pembagian penerimaan dan pengelolaan dana otonomi khusus;
- b. pembagian penerimaan dana otonomi khusus;
- c. penyusunan rencana penggunaan dana otonomi khusus;
- d. pelaksanaan dana otonomi khusus;
- e. pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan dana otonomi khusus;
- f. pembinaan dan pengawasan penggunaan dana otonomi khusus; dan
- g. penyelesaian kerugian penggunaan dana otonomi khusus.
Pasal 5
Sumber Penerimaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua yang diatur dalam Peraturan Daerah Khusus ini adalah :
- a. dana dalam rangka Otonomi Khusus setara 2% (dua perseratus) dana alokasi umum nasional; dan
- b. dana tambahan infrastruktur.
4. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut :
- (1) Gubernur dapat melimpahkan kewenangan kepada Bupati/Walikota untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang dibiayai dari sumber Dana Tambahan Infrastruktur.
- (2) Pelimpahan kewenangan pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui bantuan program.
- (3) Bantuan Program yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
Pasal 7
- (1) Gubernur membagi penerimaan dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a kepada Kabupaten/Kota.
- (2) Pembagian penerimaan dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dikurangi dengan kebutuhan dana untuk program strategis lintas Kabupaten/Kota.
- (3) Program strategis lintas Kabupaten/Kota yang dibiayai dari penerimaan dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Pembiayaan program strategis lintas Kabupaten/Kota dianggarkan pada APBD Provinsi Papua sebagai belanja bantuan keuangan khusus.
- (5) Pembiayaan program strategis lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disalurkan melalui APBD Kabupaten/Kota.
- (6) Pembiayaan program pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan sebagai belanja bantuan khusus pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia unggul Papua.
- (7) Pembiayaan program perumahan rakyat dianggarkan sebagai belanja bantuan khusus perumahan layak huni bagi orang asli Papua.
- (8) Besaran kebutuhan dana belanja bantuan keuangan khusus untuk program strategis lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (9) Ketentuan pelaksanaan untuk pengelolaan keuangan masing-masing program strategis lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
Pasal 8
- (1) Penerimaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, setelah dikurangi dengan pembiayaan Program Strategis Lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dibagi dengan proporsi 20% (dua puluh perseratus) untuk Provinsi Papua dan 80% (delapan puluh perseratus) untuk Kabupaten/Kota se Provinsi Papua.
- (2) Pembagian Dana Otonomi Khusus sebesar 80% (delapan puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada Kabupaten/Kota
Pasal 11
- (1) Dana Otonomi Khusus bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dialokasikan untuk :
- a. pembiayaan pelayanan bidang pendidikan minimal 30% (tiga puluh perseratus) yang penganggarannya untuk membiayai penuntasan buta aksara, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar sembilan tahun, pendidikan menengah, pendidikan non formal, dan pendidikan tinggi;
- b. pembiayaan pelayanan bidang kesehatan minimal 15% (lima belas perseratus) yang penganggarannya dialokasikan untuk pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, perbaikan gizi masyarakat, pembinaan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar, dan pelayanan kesehatan dalam situasi bencana;
- c. pembiayaan pengembangan ekonomi kerakyatan minimal 25% (dua puluh lima perseratus) yang penganggarannya dialokasikan untuk pembentukan dan pembinaan peran dan fungsi lembaga profesi untuk pengembangan usaha kecil/mikro, perkreditan usaha ekonomi rakyat, subsidi harga kebutuhan bahan pokok, dan pengembangan komoditas unggulan;
- d. pembiayaan pembangunan infrastruktur minimal 20% (dua puluh perseratus) yang dialokasikan untuk pembangunan prasarana perumahan rakyat, penerangan, air bersih dan telekomunikasi;
- e. pembiayaan bantuan afirmasi kepada lembaga keagamaan, lembaga masyarakat adat asli, dan kelompok perempuan yang penganggarannya dialokasikan maksimal 6% (enam perseratus);
- f. pembiayaan perencanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, dan pelaporan program dan kegiatan yang penganggarannya dialokasikan maksimal 2 % (dua perseratus); dan
- g. pembiayaan program prioritas selain yang disebutkan dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dialokasikan maksimal 2% (dua perseratus).
- (2) Pembiayaan Dana Otonomi Khusus bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diperuntukkan untuk aksesibilitas pendidikan dan kesehatan.
- (3) Pedoman teknis pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan penyaluran atas Dana Otonomi Khusus bagian Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (5) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sampai Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
8. Ketenuan .../8
Pasal 13
- (1) Gubernur merencanakan penggunaan dana otonomi khusus bagian Provinsi pada setiap tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana penggunaan dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan secara terpisah dari sumber dana APBD lainnya.
- (3) Setiap SKPD yang mendapat alokasi program dan kegiatan yang dibiayai dari sumber dana otonomi khusus wajib menyusun RKA-SKPD.
- (4) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada TAPD untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) RKA-SKPD yang telah disetujui TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penyusunan RAPBD.
Pasal 15
- (1) Bupati/Walikota merencanakan penggunaan dana otonomi khusus bagian Kabupaten/Kota pada setiap tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan secara terpisah dari dana Otonomi Khusus dari dana APBD dari sumber lain.
- (4) Bappeda Kabupaten/Kota mewakili Bupati/Walikota dalam penyusunan rencana penggunaan dana Otonomi Khusus.
- (5) Rencana penggunaan dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari Rencana Definitif, RKA-SKPD, dan RKA-SKPKD.
- (6) Penyusunan rencana kerja penggunaan dana Otonomi Khusus oleh Bappeda, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mengikutsertakan SKPKD dan SKPD yang mendapatkan alokasi anggaran dari sumber dana Otonomi Khusus.
- (7) Bappeda wajib melaporkan rencana penggunaan dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada DPRD.
- (8) Dokumen rencana penggunaan dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Gubernur melalui Bappeda.
- (9) Gubernur menyampaikan rencana penggunaan dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada DPRP melalui sidang paripurna pembahasan Rancangan APBD.
- (10) Dokumen rencana penggunaan dana Otonomi Khusus yang disampaikan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan tahunan Provinsi.
- (11) Pembahasan rencana penggunaan dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (9) mengikut sertakan TAPD, SKPD, MRP dan DPRP.
- (12) TAPD memberi persetujuan rencana penggunaan dana Otonomi Khusus yang telah dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan tahunan Provinsi.
- (13) Rencana penggunaan dana Otonomi Khusus yang telah disetujui TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (11) menjadi dasar penyusunan RAPBD Kabupaten/Kota.
10. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 24
- (1) Pengawasan pengelolaan dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi pengawasan intern, pengawasan DPRP dan DPRD, pengawasan MRP, dan pengawasan masyarakat.
Pasal 26
- (1) Pengawasan pengelolaan dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi pengawasan intern, pengawasan DPRP dan DPRD, pengawasan MRP, dan pengawasan masyarakat.
- (2) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui proses audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa keuangan Otonomi Khusus dikelola secara efisien, efektif, taat aturan, tertib, transparan, dan akuntabel, yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (3) Pengawasan DPRP dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengawasan Perdasi/Perdasus, Perda Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota dan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang terkait dengan dana Otonomi Khusus.
- (4) Pengawasan MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui permintaan keterangan dari pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang pelaksanaan Perdasus/Perdasi/Perda, peraturan gubernur/ bupati/walikota yang mengatur pengelolaan dana Otonomi Khusus, dan pemantauan/penilaian terhadap program/kegiatan pembangunan yang dibiayai dari sumber dana Otonomi Khusus.
- (5) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh individu atau kelompok warga yang ditujukan untuk menilai dan memberi masukan untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana Otonomi Khusus.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan pengelolaan dana otonomi khusus diatur dengan Peraturan Gubernur.
11. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 ditambahkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 26A yang berbunyi sebagai berikut :
- (1) Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mempublikasikan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana otonomi khusus kepada masyarakat.
- (2) Perencanaan penggunaan dana otonomi khusus yang dipublikasikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat minimal informasi tentang target kerja program dan kegiatan, alokasi dana untuk setiap urusan, alokasi dana untuk setiap Kabupaten/Kota, alokasi dana untuk setiap SKPD, dan alokasi dana untuk afirmasi.
- (3) Pelaksanaan program dan kegiatan yang dipublikasikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat minimal informasi tentang SKPD pelaksana, jangka waktu pelaksanaan, penerima manfaat program dan kegiatan.
- (4) Pelaporan dana otonomi khusus yang dipublikasikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri atas rencana dan capaian kinerja program dan kegiatan dan rencana dan realisasi anggaran.
Pasal 27
- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan penggunaan dana otonomi khusus, Gubernur, Bupati/ Walikota mengatur dan menyelenggarakan monitoring dan evaluasi penggunaan dana otonomi khusus di lingkungan pemerintahan daerah dengan membentuk tim monitoring dan evaluasi otonomi khusus.
- (2) Monitoring dan evaluasi otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Bappeda Provinsi dan Bappeda Kabupaten/Kota dengan melibatkan unsur Perguruan Tinggi dan warga masyarakat yang berkompeten.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Penetapan: Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 29 Februari 2016

Penandatangan: GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Penetapan: Diundangkan di Jayapura pada tanggal 1 Maret 2016

Penandatangan: Sekretaris Daerah Provinsi Papua CAP/TTD T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2016 NOMOR 13 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 15 TAHUN 2016

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH NIP. 19661202 198603 1 002
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
## NOMOR 13 TAHUN 2016
## TENTANG
## PERUBAHAN ATAS PERTURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG PEMBAGIAN PENERIMAAN DAN PENGELOLA KEUANGAN DANA OTONOMI KHUSUS
## I. UMUM
## II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
A Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Ayat (1) Cukup jelas. huruf c Pembiayaan untuk pengembangan ekonomi kerakyatan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c terutama digunakan untuk kegiatan : - -Pembentukan dan peningkatan peran dan fungsi lembaga profesi pengembangan usaha kecil/mikro seperti lembaga inkubator usaha kecil/mikro, lembaga layanan pengembangan usaha, dan konsultan keuangan mitra bank; - -Perkreditan usaha kecil/mikro melalui lembaga keuangan bank dan bukan bank; - -Subsidi harga kebutuhan bahan pokok yang dikelola secara profesional dan diperuntukkan bagi warga miskin Orang Asli Papua; - -Bantuan dan pembinaan kelembagaan, produksi, pemasaran dan keuangan bagi komoditas unggulan yang ditetapkan di setiap daerah. ## huruf f Alokasi dana Otonomi Khusus untuk membiayai perencanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, dan pelaporan program dan kegiatanyang dimaksud dalam ayat (1) huruf f digunakan untuk kegiatan : - -Penyediaan data terpilah Orang Asli Papua (OAP) untuk mendukung perencanaan dan evaluasi kinerja program pembangunan yang dibiayai dari dana Otonomi Khusus terutama untuk urusan pendidikan, kesehatan, perekonomian rakyat, pembangunan infrastruktur, perumahan rakyat, dan afirmasi untuk OAP, yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten/Kota; - -Penyusunan rencana penggunaan dana Otonomi Khusus setiap tahun anggaran, yang dikoordinir oleh Bappeda Kabupaten/Kota dengan melibatkan TAPD dan SKPD yang mengelola dana Otonomi Khusus; - -Monitoring dan evaluasi (MONEV) program dan kegiatan yang dibiayai dari dana Otonomi Khususyang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten/Kotadengan melibatkan SKPD terkait; - -Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang dibiayai dari dana otonomi khusus oleh PPKD; - -Penelitian atau kajian kinerjaprogram/kegiatan yang dibiayai dari dana Otonomi Khusus, yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten/Kota; - -Pengawasan dan pemeriksaan internal