PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA Nomor 32 Tahun 2014 tentang RENCANA AKSI DAERAH STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (SPKD) KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2013-2018 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2011 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan, terkait Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bengkulu Utara, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2013 - 2018 yang memuat arah kebijakan dan strategi pencapaian penanggulangan Kemisikinan di Kabupaten Bengkulu Utara .
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu d i t e t a p k a n Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Rencana Aksi Daerah Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 20132018;
- 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Menetapkan
4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 Nomor 2)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011 Nomor 6).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 01 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 01 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara,
MEMUTUSKAN
- PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2013-2018.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Utara.
4. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Rencana Aksi Daerah Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RAD SPKD adalah Rencana Aksi Daerah Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2013-2018.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
RAD SPKD
BAB II - RAD SPKD
Pasal 2
RAD SPKD merupakan dokumen perencanaan dalam upaya percepatan pencapaian target Program Penanggulangan Kemiskinan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018 dalam bentuk, arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan
BAB II - RAD SPKD
Pasal 3
Dokumen RAD SPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari :

- a.

BAB I : Pendahuluan;

- b.

BAB II : Kondisi Umum Daerah;

- c. BAB III : Profil Kemiskinan Daerah;

- d.

BAB IV : Prioritas Intervensi Kebijakan;

- e. BAB V : Relevansi dan Efektifitas APBD;

- f.

BAB VI : Kaji Ulang Kebijakan;

- g.

- BAB VII : Isu Strategis dan Rencana Aksi Daerah;

- h. BAB VIII : Rencana Sistem Monitoring;

- i.

BAB IX : Penutup

## Pasal 4

RAD SPKD menjadi pedoman SKPD untuk menyusun Rencana Kerja dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya percepatan pencapaian target Penanggulangan Kemiskinan.

## BAB III

## PEMANTAUAN DAN EV ALUASI

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam hal ini Bappeda Kabupaten Bengkulu Utara melakukan pemantauan dan evaIuasi pelaksanaan RAD SPKD.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD SPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Diundangkan di Arga Makmur Pada tanggal 10 November 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA, ttd

## SAID IDRUS ALBAR

Pembina Utama Muda (IV/c ) NIP. 196010211993031002

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2014 NOMOR 32

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM Setdakab.Bengkulu Utara

## ZULKARNAIN

Pembina Tingkat I (IV/b) Nip.196407051988031010

## BAB IV

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;

Ditetapkan di Arga Makmur Pada tanggal 10 November 2014

BUPATI BENGKULU UTARA


H.M. IMRON ROSYADI

Rekening Belanja  Uang Yang Diserahkan Kepada Pihak Masyarakat

Kegiatan  Fasilitasi Aktifitas, Permasalahan dan Santunan Sosial SKPD  Sekretariat Daerah