PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN Nomor 3 Tahun 2013 tentang PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (berlaku 1 Januari 2014)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
BUPATI BALANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,
- a. bahwa pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan telah dilimpahkan kewenangannya kepada Daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pemungutan pajak burni dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Balangan; ,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Nomor 3566);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4265);
(
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian Insentif dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44) Sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATIBALANGAN
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. Menetapkan
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2
Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya di sebut dengan PBB-P2 dipungut pajak atas bumi dan Zatau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 3
- (1)Objek PBB-P2 adalah Bumi darr/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, kehutanan dan pertambangan.
- (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah
:
- a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu komplek bangunan seperti perumahan, hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
- b. jalan tol;
- c. kolam renang;
- d. pagar mewah;
- e. tempat olah raga;
- f. galangan kapal, dermaga;
- g. taman mewah;
- h. tempat penampungan/kilang minyak,air dan gas, pipa minyak;
1. menara.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 4
- (3)Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah Objek pajak yang:
- a. digunakan oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerin tahan;
- b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenisnya dengan itu;
- d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat ## BAB III
SUBJEK PAJAK
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 6
- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan I atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/ atau menguasai dan/ ata\l memperoleh manfaat atas Bangunan.
BABIV
TARIF PAJAK
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 7
Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).
BABV
DASAR PENGENAAN DAN CARA MENGHITUNG PAJAK
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 8
- (1)Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2)Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerah. 3
- (3)NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan oleh Bupati.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 9
Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Objek Tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
BABVI
TAHUN PAJAK, SAAT DAN TEMPAT YANG MENENTUKAN PAJAK TERUTANG
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 10
- (1)Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2)Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1Januari.
- (3)Tempat pajak yang terutang adalah letak objek pajak yang berada di wilayah Perdesaan dan Kota dalam wilayah Kabupaten Balangan.
PENDAFTARAN, SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG DAN SURAT KETETAPAN PAJAK
Pasalll
- (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati selambat-larnbatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOPoleh Subjek Pajak.
BAB VII - PENDAFTARAN, SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG DAN SURAT KETETAPAN PAJAK
Pasal 12
- (1) ## BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
BAB VII - PENDAFTARAN, SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG DAN SURAT KETETAPAN PAJAK
Pasal 13
- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pajak dilunasi paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) oleh Wajib pajak yang merupakan tanggal jatuh tempo bagi Wajib pajak untuk melunasi pajaknya.
1
- (4) SKPD,STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (5) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di Kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
BAB VII - PENDAFTARAN, SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG DAN SURAT KETETAPAN PAJAK
Pasal 14
- (1) Pajak yang terutang berdasarkan Surat pemberitahuan Pajak Terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus dilunasi selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (2) SPPT, SKPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Bupati atas permohonan Wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan.
- (4) Pajak yang terhutang dibayar ke Kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - PENDAFTARAN, SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG DAN SURAT KETETAPAN PAJAK
Pasal 15
- (1) Bupati dapat menerbitkan STPDjika :
- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan 'atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPDyang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
BAB VII - PENDAFTARAN, SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG DAN SURAT KETETAPAN PAJAK
Pasal 16
- (1)Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2)Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BABIX
KEDALUWARSA PENAGIHAN
BAB VII - PENDAFTARAN, SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG DAN SURAT KETETAPAN PAJAK
Pasal 17
- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkan surat teguran darij'atau surat paksa; atau
- b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat di ketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajibpajak.
Pasa118
- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BABX
KEBERATAN DAN BANDING
Pasa119
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas: a. surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT); b. surat ketetapan pajak.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyatakan alasan secara jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukan bahwa itu tidak dapat dipenuhi kerena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak.
Pasa120
- (1) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Sebelum surat keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau
PENJELASAN
Pembukaan
tertulis.
- (3) Surat Keputusan Bupati atau Pejabat atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah pajak yang terhutang.
- (4) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan sebagaimana dimaksud, wajib pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
## Pasal21
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat keputusan oleh wajib pajak dengan dilampiri salinan surat keputusan tersebut.
- (2) Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak.
## BABXI KETENTUAN LAIN-LAIN
## Pasal22
Bupati dapat memberikan pengurangan pajak yang terhutang dalam hal :
- a. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/ atau kerena sebab-sebab tertentu lainnya;
- b. karena objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
## Pasal23
Atas permintaan wajib pajak Bupati dapat mengurangkan denda administrasi karen a hal-hal tertentu.
## Pasal24
- (1) Pejabat yang dalam jabatannya atau tugas pekerjaannya berkaitan langsung dengan objek pajak, wajib:
- a. membuat dan menyampaikan laporan bulanan mengenai semua mutasi dan perubahan keadaan objek pajak secara tertulis kepada kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk.
- b. memberikan keterangan yang diperlukan atas permintaan jika diperlukan.
- (2) Kewajiban memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berlaku pula bagi pejabat lain yang ada hubungannya dengan objek pajak.
- (3) Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terkait oleh kewajiban untuk memegang rahasia jabatan, kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan sepanjang menyangkut pelaksanaan peraturan ini.
## Pasal25
Pejabat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
PENJELASAN
Pasal 24
, dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. ## BAB XII PEMERIKSAAN ## Pasal26 - (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. - (2) Wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang diperiksa wajib : - a. memperlihatkan danj atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar objek pajak bumi dan bangunan; - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan kelancaran pemeriksaan; danjatau - c. memberikan keterangan yang diperlukan; ## BAB XIII ## INSENTIF PEMUNGUTAN
PENJELASAN
Pasal 27
- (1) SKPD atau Instansi yang melakukan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan diberikan insentif