PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA Nomor 1 Tahun 2017 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku 15 September 2017)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Papua berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
24. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 24);
25. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 16);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-7684 Tahun 2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Gubernur Papua tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
dan
GUBERNUR PAPUA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2016.
Pasal 1
- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas dan
- e. Neraca;
- f. Laporan Arus Kas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
Pasal 2
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :
- a. Pendapatan
Rp12.567.839.768.232,00
- b. Surplus
- Belanja dan Transfer
Rp11.968.494.421.588,00
Rp 599.345.346.644,00
- c. Pembiayaan
- Penerimaan
Rp 503.495.889.387,00
- Pengeluaran
Rp 30.000.000.000,00
Surplus
Rp 1.072.841.236.031,00
Pasal 3
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(498.140.329.483,00) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran pendapatan setelah perubahan
Rp13.065.980.097.715,00
- b. Realisasi
Rp12.567.839.768.232,00
Selisih kurang
Rp (498.140.329.483,00)
2. Selisih .../6
Rp 30.000.000.000,00
Rp 473.495.889.387,00
2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp(1.632.670.341.231,00) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran belanja setelah perubahan
Rp13.601.164.762.819,00 Rp11.968.494.421.588,00 Rp 1.632.670.341.231,00)
- b. Realisasi
Selisih kurang
3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp1.134.530.011.748,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Defisit setelah perubahan
Rp (535.184.665.104,00)
- b. Realisasi
Rp 599.345.346.644,00
Selisih lebih
Rp 1.134.530.011.748,00
4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(61.688.775.717,00) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran penerimaan pembiayaan Setelah perubahan Rp 565.184.665.104,00
- b. Realisasi
Rp 503.495.889.387,00
Selisih kurang
Rp (61.688.775.717,00)
5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a.
- Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 30.000.000.000,00
- b. Realisasi Selisih
Rp 0,00
6. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan netto sejumlah Rp(61.688.775.717,00) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan
Rp 535.184.665.104,00
- b. Realisasi
Selisih kurang
Rp (61.688.775.717,00)
Pasal 4
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :
- a. Saldo Anggaran Lebih Awal
Rp 565.184.665.104,00
- b. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
Rp 1.072.841.236.031,00
- c. Saldo Anggaran Lebih Akhir
Rp 1.072.841.236.031,00
Pasal 5
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :
- a. Jumlah Pendapatan - LO
Rp 2.653.266.242.237,00
- b. Jumlah Beban
Rp10.233.090.405.276,00
- c. Surplus/Defisit Kegiatan Operasional
Rp 2.420.175.836.961,00
- d.
- Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp (1.829.113.900,00)
- e. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa
Rp 2.418.346.723.061,00
- f. Pos Luar Biasa
Rp (49.384.335,00)
- g. Surplus/Defisit - Lo
Rp 2.418.297.338.726,00
Pasal 6
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :
- a. Ekuitas Awal
Rp16.064.256.936.673,00
- b. Surplus/Defisit - LO
Rp 2.418.297.338.726,00
- c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/
Kesalahan Mendasar
Rp 346.446.602.688,00
- d. Ekutas Akhir
Rp18.829.000.878.087,00
Pasal 7
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :
- a. Jumlah aset
Rp19.128.988.032.431,00
- b. Jumlah kewajiban
Rp 299.987.154.344,00
- c. Jumlah ekuitas
Rp18.829.000.878.087,00
Pasal 8
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :
Rp 0,00
- a. Saldo kas awal per 1 Januari 2016
Rp 566.827.455.719,00
- b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi
Rp 3.089.678.788.454,00
- c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi
Rp 2.520.333.441.810,00)
- d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan
- e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris
Rp (63.053.773.333,00)
- f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2016
Rp 1.073.119.029.030,00
Pasal 9
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pasal 10
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I

: Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas :

Lampiran I.1

: Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran I.2

:

Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan dan pembiayaan;

Lampiran I.3

: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran I.4

: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

- b. Lampiran II

- Laporan perubahan saldo anggaran lebih;

- c. Lampiran III

: Laporan operasional;

- d. Lampiran IV

: Laporan Perubahan Ekuitas;

- e.

- Lampiran V : Neraca;


- f. Lampiran VI

: Laporan arus Kas;

- g. Lampiran VII

: Catatan atas laporan keuangan;

- h. Lampiran VIII

: Daftar rekapitulasi piutang daerah;

- i. Lampiran IX

: Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tak tertagih;

- j.

- Lampiran X

: Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;

- k. Lampiran XI

: Daftar penyertaan modal (investasi) daerah

- l. Lampiran XII

: Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;

- n. Lampiran XIV

: Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;

- o. Lampiran XV

: Daftar rekapitulasi aset lainnya;

- p.

Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;

- q. Lampiran XVII

: Daftar kewajiban jangka pendek;

- r.

Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;

- s.

Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

- t. Lampiran XX

: Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

## Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini.

## Pasal 12

Gubernur Papua menetapkan Peraturan Gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

## Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 15 September 2017

GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura pada tanggal 15 September 2017 Sekretaris Daerah Provinsi Papua

CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2017 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH POVINSI PAPUA NOMOR 5/216 TAHUN 2017

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH NIP. 19661202 198603 1 002