PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN Nomor 1 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN TUBAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATITUBAN PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHANATASPERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 7 Tahun 2011 ten tang Retribusi Izin Gangguan perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan;
Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
SALINAN
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang› Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Menetapkan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Nomor Seri C Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN
dan
BUPATI TUBAN,
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.
Pasall
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Tu.ban Tahun 2011 Seri C Nomor 3), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
Kriteria gangguan dalam penetapan Izin Gangguan terdiri dari:
- a. Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan, yang meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/ atau ketertiban umum;
- b. Gangguan terhadap ekonomi, meliputi:
- 1) ancaman terhadap penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/ atau
- 2) penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada disekitar lokasi usaha.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3
Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Daerah wajib memiliki Izin Gangguan, kecuali:
- a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat dan Kawasan Ekonomi Khusus;
- b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan;
- c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil; dan
- d. kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
3. Ketentuan Pasal 15 ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
Kriteria gangguan dalam penetapan Izin Gangguan terdiri dari:
- a. Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan, yang meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/ atau ketertiban umum;
- b. Gangguan terhadap ekonomi, meliputi:
- 1) ancaman terhadap penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/ atau
- 2) penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada disekitar lokasi usaha.
Pasal 3
Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Daerah wajib memiliki Izin Gangguan, kecuali:
- a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat dan Kawasan Ekonomi Khusus;
- b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan;
- c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil; dan
- d. kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
Pasal 15
- ( 1) Setiap pemberian Izin Gangguan dikenakan retribusi.
- (2) Penetapan besarnya tarif retribusi izin gangguan dihitung menurut rumus sebagai berikut:
luas tempat usaha x indeks x tarif / m 2 ·
- (3) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- Luas 0 m 2 s/d 100 m 2 sebesar Rp. 400,00/m 2 ;
- Luas &gt; 100 m 2 s/d 500 m 2 sebesar Rp. 500,00/m 2 ;
- Luas &gt; 500 m 2 s/d 1000 m 2 sebesar Rp. 600,00/m 2 ;
- Luas &gt; 1000 m 2 s/d 2000 m 2 sebesar Rp. 700,00/m 2 ;
- Luas &gt; 2000 m 2 s/d 4000 m 2 sebesar Rp. 800,00/m 2 ;
- Luas &gt; 4000 m 2 s/d 10.000 m 2 sebesar Rp. l.000,00/m 2 ;
- Luas &gt; 10.000 m 2 sebesar Rp. l.200,00/m 2 ;
- (4) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah untuk bangunan/fasilitas lainnya yang bersifat tertutup.
- (5) Sedangkan untuk bangunan/fasilitas yang bersifat terbuka besarnya tarif ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Dihapus.
Pasal 32
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tu.ban.

Penetapan: Ditetapkan di Tu.ban pada tanggal 22 Maret 2017 BUPATI TUBAN, ttd. H. FATHUL HUDA

Penetapan: Diundangkan di Tu.ban pada tanggal 22 Maret 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN, ttd. BUDI WIYANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2017 SERI C NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 55-1/2017
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATENTUBAN
## NOMOR 1 TAHUN 2017
## TENTANG
## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
## I. UMUM
Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu retribusi yang pemungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten adalah Retribusi Izin Gangguan. Sa~:i.t ini pemungutan Retribusi Izin Gangguan di Kabupaten Tu.ban dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan.
Sejalan dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 7 Tahun 2011 ten tang Retribusi Izin Gangguan perlu disempurnakan sesuai dengan kebutuhan hukum saat ini.
Di samping pertimbangan tersebut di atas, Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 7 Tahun 2011 ten tang Retribusi Izin Gangguan, dibentuk dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/67.K/KPfS/013/2016 tentang Pembatalan 18 (delapan belas) Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban.
## II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 80
Menimbang
Mengingat
## BUPATI TUBAN PROVINS! JAWA TIM R
## PERATURAN DAERAH KABUP~TEN TUBAN NOMOR 1 TAHUN 2017
## TENTANG
I
PERUBAHANATASPERATuRAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG RETR~BUSI IZIN GANGGUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANl MAHA ESA
BUPATI TUBAN,
- a. bahwa dalam rangka enindaklanjuti ketentuan
PENJELASAN
Pasal 2
Peraturan Me6teri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentatig Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daer4h sebagaimana diubah dengan Peraturan Mehteri Dalam Negeri Nomor I 22 Tahun 2016 tfntang Perubahan