PERATURAN WALIKOTA MA Nomor TAHUN Tahun 2012 tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BANJARMASIN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR61 TAHUN 2012
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA
WALIKOTA BANJARMASIN,
- a.
- bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, khususnya di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin, perlu dilakukan penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin;
- Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820); 1 .
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2
- Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 4
^
O
Menetapkan
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara &amp; Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
8. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 8);
MEMUTUSKAN:
:
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN.
BAB I - KETENTUANUMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
- a. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
- c. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin;
- e. Standar Operasional Prosedur atau SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang berisikan langkah kegiatan, aktor pelaksana, dan mutu baku;
- f. Penyesuaian dan perubahan adalah tindakan melakukan perbaikan terhadap SOP yang ditetapkan atau membuat SOP baru.
MAKSUD DANTUJUAN
BAB II - MAKSUD DANTUJUAN
Pasal 2
Standar Operasional Prosedur Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.
BAB II - MAKSUD DANTUJUAN
Pasal 3
Maksud ditetapkannya Standar Operasional Prosedur Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin adalah untuk menjadi acuan dalam pelaksanaantugas dan fungsi SekretariatDaerah.
r&gt;
Tujuan ditetapkannya Standar Operasional Prosedur Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin adalah agar tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dapat diselenggarakan secara terukur, akuntabel, efektif, dan efisien.
PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN
BAB III - PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN
Pasal 5
Standar Operasional Prosedur pada peraturan ini dapat dilakukan penyesuaian dan perubahan sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah.
BAB III - PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN
Pasal 6
Standar Operasional Prosedur yang telah dilakukan penyesuaian dan perubahan dapat diberlakukan setelah mendapat pengesahan Sekretaris Daerah.
PENUTUP
BAB IV - PENUTUP
Pasal 7
Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, maka seluruh prosedur tetap (protap) atau dengan sebutan lain, secara bertahap agar disusun menyesuaikan dengan ketentuan mengenai SOP administrasi pemerintahan yang berlaku.
BAB IV - PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- f~^
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Penetapan: Ditetapkan di pada tanggal 1 October Banjarmasin 2012 /

Penandatangan: WALIKOTA BANJARMASIN . MUHIDIN \r

Penetapan: Diundangkan di Banjarmasin Pada tanggal 2 Oktober 2012 H H. BAMBANG BUDIYANTO