Unknown Unknown Nomor 03 Tahun 2009 tentang KAWASAN TANPAROKOK DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATITABALONG, - a. bahwa rokok mengandung zat psikoaktif membahayakan yang dapat menimbulkan adiksi serta menurunkan derajat kesehatan manusia dan asap rokok tidak hanya membahayakan kesehatan perokok aktif tetapi juga menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain; - b. bahwa Pemerintah Daerah perlu melakukan tindakan perlindungan terhadap paparan asap rokok dalam rangka mencegah dampak negatif penggunaan rokok, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap kesehatan serta menghormati hak asasi manusia, maka perlu diatur mengenai kawasan yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/ atau mempromosikan rokok dengan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATITABALONG PROVINSIKALIMANTAN SELATAN
PERATURANDAERAHKABUPATEN TABALONG NOMOR 03 TAHUN2017 TENTANG KAWASAN TANPAROKOK
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATITABALONG,
- a. bahwa rokok mengandung zat psikoaktif membahayakan yang dapat menimbulkan adiksi serta menurunkan derajat kesehatan manusia dan asap rokok tidak hanya membahayakan kesehatan perokok aktif tetapi juga menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain;
- b. bahwa Pemerintah Daerah perlu melakukan tindakan perlindungan terhadap paparan asap rokok dalam rangka mencegah dampak negatif penggunaan rokok, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap kesehatan serta menghormati hak asasi manusia, maka perlu diatur mengenai kawasan yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/ atau mempromosikan rokok dengan menetapkan Kawasan Tanpa Rokok;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor C'1: '1" ... \_1...,..,.1.-.. \_\_ r ~..."...\_hr'll\_,.." ... l\To.l"Yo",,~ O,AY\"hl1'1.r Tnr1llnp~;~
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
10. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188jMENKESjPBjIj2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 591);
2
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN TABALONG dan BUPATITABALONG
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAHTENTANGKAWASAN TANPAROKOK Menetapkan
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai un sur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai un sur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Kesehatan adalah OPDyang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kesehatan.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah OPDyang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
8. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman bicotiana tobacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
9. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan Zatau menghisap asap rokok.
10. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi danl atau penggunaan rokok.
11. Kawasan Terbatas Merokok adalah tempat atau area dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan di tempat khusus yang disediakan.
3
12. Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi tentang produk tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap produk tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
13. Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan Produk Tembakau adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan darr/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk tembakau yang ditawarkan.
14. Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui promosi produk tembakau atau penggunaan produk tembakau.
15. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan Zatau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat seperti rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, tempat praktik dokter, rumah bersalin, balai pengobatan, dan tempat praktik bidan.
16. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan, dan/ atau pelatihan, termasuk perpustakaan, ruang praktik/ laboratorium dan museum.
17. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciriciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, seperti masjid, mushola, gereja, kapel, pura, wihara dan kelenteng, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
18. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak, seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, dan arena bermain anak-anak.
19. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara yang penggunaannya dengan kompensasi.
20. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber bahaya, seperti pabrik, perkantoran, ruang rapat, balai nikah, dan ruang sidang atau seminar.
21. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum darr/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersamasama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, seperti hotel, restoran, bandara, stasiun, pusat perbelanjaan, mall, pasar swalayan dan arena olahraga.
22. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
23. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
24. Badan adalah sekumpulan orang danjatau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usahan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUM D) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
4
koperasi, dana pensiun, perekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
25. Pimpinan atau penanggungjawab KTR adalah orang atau badan yang karena jabatannya memimpin atau bertanggungjawab atas tempat atau fasilitas yang ditetapkan sebagai KTR.
26. Anak adalah seseorang yang belum berusia18 (delapan belas) tahun, siswa darr/ atau anak yang masih dalam kandungan.
BAB II - RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Ruang lingkup pengaturan dari Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. kawasan tanpa rokok;
- b. pengelolaan kawasan tanpa rokok;
- c. peran serta masyarakat;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. sanksi administratif;
- f. penertiban;
- g. ketentuan penyidikan; dan
- h. ketentuan pidana.
BAB II - RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3
KTRdiselenggarakan ## BAB III KAWASANTANPAROKOK
BAB II - RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN
Pasal 5
- (1) KTR meliputi:
- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
5
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja;
- g. tempat umum; dan
- h. tempat lain yang ditetapkan.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib menerapkan KTR.
- (3) Ketentuan mengenai tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasa16
KTRsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dan huruf h dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan KTRyang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar.
Pasa17
- (1) KTRsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dan huruf g dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus memenuhi persyaratan:
- a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
- b. terpisah dari gedung/ tempat/ ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
- c. jauh dari pintu masuk dan keluar;
- d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang;
- e. terdapat peringatan bahaya merokok;
- f. tidak boleh terdapat iklan atau promosi rokok; dan
- g. harus terdapat tempat mematikan rokok.
- (3) Penyediaan tempat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Bupati.
BABIII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
BAB II - RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN
Pasal 8
- (1) Setiap pengelola, pimpinan danjatau penanggungjawab KTRwajib untuk:
- a. melakukan pengawasan intemal pada tempat dan I atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Dinas Kesehatan setiap 3 (tiga)bulan sekali;
- c. melarang semua orang untuk tidak merokok di KTRyang menjadi tanggung jawabnya;
- d. meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/ atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya; dan
&lt;c:&gt;:
- e. memasang tanda atau pengumuman dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan I atau didengar baik.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk tanda dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pengelola, pimpinan, dan/ atau penanggungjawab KTRdari pihak swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dikenai sanksi administrasi:
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan; danj atau
- c. pencabutan izin.
- (4) Pengelola, pimpinan, darr/atau penanggungjawab KTR dari pihak Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dikenai sanksi administratif:
- a. teguran lisan
- b. teguran tertulis; dan I atau
- c. pembebasan dari jabatan.
Pasa19
- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orangjbadan dilarang mempromosikan dan mengiklankan rokok pada radius 250 (dua ratus lima puluh) meter dari tempat pelayanan kesehatan dan tempat proses belajar mengajar.
- (3) Setiap orang/Ladan dilarang menjual rokok di KTR.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki izin untuk menjual, mempromosikan dan mengiklankan rokok.
BABIV PERANSERTAMASYARAKAT
BAB II - RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN
Pasal 10
- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
- a. memberikan saran, masukan, dan pendapat berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR;
- b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
- c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang dampak rokok bagi kesehatan;
- d.
BAB II - RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN
Pasal 11
- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya untuk mewujudkan KTRdi daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)me1iputi:
- a. sosialisasi dan koordinasi;
- b. pemberian pedoman;
- c. konsultasi;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. monitoring dan evaluasi.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan tempat yang ditetapkan sebagai KTR.
- (4) OPDsebagaimana dimaksud pada ayat (3)terdiri atas:
- a. OPD yang tugas dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan.
- b. OPD yang tugas dan fungsinya di bidang pendidikan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain.
- c. OPD yang tugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan rakyat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KTRtempat ibadah;
- d. OPD yang tugas dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KTRangkutan umum.
- e. OPDyang tugas dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan dan pengawasan KTRtempat kerja;
- f. OPD yang tugas dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pembinaan dan pengawasan KTR tempat umum; dan
- g. OPDyang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pembinaan dan pengawasan seluruh KTR.
- (5) Dalam hal pembinaan dan pengawasan, Bupati dapat membentuk Tim pembina dan pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Bagian Kesatu Pembinaan
BAB II - RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN
Pasal 12
Pembinaan pelaksanaan KTRdilaksanakan oleh OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4),di bawah koordinasi Dinas Kesehatan.
8
- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), SKPD dapat bekerjasama dengan masyarakat, badan atau lembaga, danfatau organisasi kemasyarakatan.
- (2) Dalam rangka pembinaan, Bupati dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam pelaksanaan KTR.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan KTRdi Daerah.
Bagian Kedua Pengawasan
BAB II - RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN
Pasal 14
Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4}, wajib dilaporkan oleh OPD sesuai dengan tugas dan fungsi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 3 (tiga)bulan sekali.
BAB II - RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN
Pasal 15
- (1) Dinas Kesehatan dan Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan OPD lainnya, melakukan pengawasan dan inspeksi ke seluruh KTRdi daerah.
- (2) Dinas Kesehatan melaporkan hasil pengawasan dan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)kepada Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, pembinaan dan penindakan KTRdiatur dengan Peraturan Bupati.
BABVI
KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB II - RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN
Pasal 16
- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan OPD Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana daIam bidang KTR;
- c. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang KTR;
- d. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang KTR;
9
BABIX KETENTUANLAIN-LAIN
BAB II - RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN
Pasal 18
Dalam hal penegakan hukum, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, dan OPD lainnya melakukan operasi tindak pidana ringan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun.
BABX PENUTUP
BAB II - RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN
Pasal 19
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Penetapan: Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 15 Hei 2017 BUPA~gG. J- '1. H. ANANGSYAKHFIANI

Penetapan: Diundangkan di Tanjung pada tanggal 15 Mei 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAE~H KABUPATENTABALONG, )- ~. H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI LEMBARANDAERAH KABUPATENTABALONG TAHUN 2017 NOMOR 03 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATENTABALONG, PROVINSI KALIMANTANSELATAN: (45/2017)
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAHKABUPATEN TABALONG NOMOR03 TAHUN2017 TENTANG
## KAWASAN TANPAROKOK
## I. UMUM
Pencapaian kesejahteraan manusia mempersyaratkan terwujudnya dan terpeliharanya derajat kesehatan yang tinggi, karena kesehatan menjadi komponen penting dari tercapainya kesejahteraan tersebut sebagaimana dimaksud dalam
PENJELASAN
Pasal 4
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap orang berhak