KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 4 Tahun 2003 tentang TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA (berlaku 21 Januari 2003)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu kompetensi dan akuntabilitas, bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara, dipandang perlu menetapkan kembali Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara dengan Keputusan Presiden;
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 49);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
Menetapkan:
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA.
Pasal 1
Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Widyaiswara adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 2
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara, diberikan Tunjangan Widyaiswara setiap bulan.
Pasal 3
Besarnya Tunjangan Widyaiswara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagai berikut :
- a. Terhitung mulai bulan Januari 1993 sampai bulan Desember 2002 adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Keputusan Presiden ini;
- b. Terhitung mulai bulan Januari 2003 adalah sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini.

## Pasal 4

Pemberian Tunjangan Widyaiswara dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau dalam jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

## Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1989 tentang Tunjangan Jabatan Widyaiswara, dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Januari 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II Ttd. Edy Sudibyo

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

4

TAHUN 2003

TANGGAL

:

21 JANUARI 2003

## TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA

| No. | Jabatan Fungsional | Besar Tunjangan | Besar Tunjangan |
|-------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| 1 | Widyaiswara Utama | Rp | 500.000,00 |
| 2 | Widyaiswara Utama Madya | Rp | 450.000,00 |
| 3 | Widyaiswara Utama Muda | Rp | 400.000,00 |
| 4 | Widyaiswara Utama Pratama | Rp | 350.000,00 |
| 5 | Widyaiswara Madya | Rp | 315.000,00 |
| 6 | Widyaiswara Muda | Rp | 250.000,00 |
| 7 | Widyaiswara Pratama | Rp | 200.000,00 |
| 8 | Ajun Widyaiswara | Rp | 175.000,00 |
| 9 | Ajun Widyaiswara Madya | Rp | 140.000,00 |
| 10 | Ajun Widyaiswara Muda | Rp | 115.000,00 |
| 11 | Asisten Widyaiswara | Rp | 90.000,00 |
| 12 | Asisten Widyaiswara Madya | Rp | 80.000,00 |
| 13 | Asisten Widyaiswara Muda | Rp | 75.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Peraturan Perundang- undangan II

Ttd.

Edy Sudibyo

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

: 4

TAHUN

2003

TANGGAL : 21 JANUARI

2003

## TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA

| No. | Jabatan Fungsional | Besar Tunjangan | Besar Tunjangan |
|-------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| 1 | Widyaiswara Utama | Rp | 1.118.000,00 |
| 2 | Widyaiswara Madya | Rp | 871.000,00 |
| 3 | Widyaiswara Muda | Rp | 600.000,00 |
| 4 | Widyaiswara Pertama | Rp | 240.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan Perundangundangan II

Ttd.

Edy Sudibyo