PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor 9 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Pcraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembcntukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana tclah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Behas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Rc.publik Indonesia Nomor 3851 );
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tcntang Pembentukan Pcraturan Perundang-undangan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tcntang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana tclah diuhah &lt;lengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Peruhahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lcmharan Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tcntang Pcdoman Pembinaan dan Pengawasan Penyclcnggaraan Pemerintah Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Kcuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pcmerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pcmerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tcntang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);
15. Keputusan Mcnteri Perhubungan Nomor : KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kcreta Gandeng, Kcrcta Ternpelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponcn› komponcnnya;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 71 Tahun I 993 tcnlang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 9 Tahun 2004 ten tang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
18. Peraturan Daerah Kabupatcn Situbondo Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 03);
19. Peraturan Daerah Kabupatcn Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tcntang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lcmbaran Daerah kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13)
Dengan Penetujuan Benama DEW AN PERW AKILAN RAKYAT DAERAB
KABUPATEN SITUBONDO Dan
BUPATI SITUBONDO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PENGUJIAN
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI KENDARAANBERMOTOR.
Pasal 2
Dengan nama Retrihusi Pengujian Kendaraan Bcrmotor, dipungut Retrihusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bennotor.
Pasal 3
Obyck Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pelayanan prngujian kcndaraan bennotm. yang diselenggaraan oleh Pemcrintah Daerah, meliputi:
- a. pcndaftaran ;
- b. pengujian kendaraan bermotor untuk :
- l. mobil bus, mobil barang, dan mobil penumpang ;
2. kereta gandengan, kereta tempclan, dan kendaraan khusus.
- c. pelayanan mutasi keluar;
- d. pdayanan numpang uji kc luar daerah ;
- e. pclayanan uji pertama kali ;
- f. pelayanan perubahan bentuk;
- g. Pelayanan perubahan fungsi.
Pasal 4
- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperolch/ menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Dacrah.
- (2) Wajib Retribusi Pengujian Kcndaraan Bermotor adalah orang pribadi alau Badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pengujian kcndaraan bermotor.
BABIII
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.
BABIV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
- Tingkat penggunaan jasa diukur
Pasal 7
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retrihusi pengujian kend,uaan bermotor ditetapkan dengan ## BAB VII
WILA Y AH PEMUNGUTAN
Pasal 9
Retribusi terulang dipungul di Wilayah Daerah.
MASA DAN SAA T RETRIBUSI TERUTANG
BAB VIII - MASA DAN SAA T RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10
Masa Rctribusi pengujian Kendaraan Bcrmotor adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan kalendcr.
BAB VIII - MASA DAN SAA T RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 11
Saat Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumcn lain yang dipersamakan.
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan
BAB X - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 12
- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan dilakukan oleh Pctugas Pemungut.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan scbagaimana dimaksud pada i.lyal (1) berupa kwitansi.
- (3) Hasil pemungutan oleh Petugas Pemungut scbagairnana dimaksud pada ayat (1), setiap harinya disctor ke Bendahara Penerima yang penunjukannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disetor kc kas daerah sebagai penerimaan dacrah dalam waktu paling lama l x 24 jam kcrja.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan rctribusi ditetapkan dengan Pcraturan Bupati.
Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran
BAB X - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 13
- (1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilakukan sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-larnbatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran dilakukan di tempal pelayanan dibcrikan.
- (4) Setiap pembayaran retribusi dibcrikan tanda bukti pembayaran Rctribusi dan dicatat dalam buku pcnerimaan Retribusi Dacrah.
- (5) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat pclayanan, rnaka seluruh hasil peneriman Retribusi harus disetor di Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja scjak saa\ diterima pembayaran Rctribusi.
Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan
BAB X - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 14
- (1) Dalam ha! 7 (tujuh) hari setclah jatuh tempo pembayaran Wajib Retribusi belum membayar retribusi terutangnya, dapat diterbitkan surat teguran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sctelah tanggal diterbitkannya surat teguran, Wajib Rctribusi masih belum mcmenuhi kewajibannya, dilakukan penagihan dengan STRD.
- (3) STRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hcrisi tentang pokok retribusi dan sanksi adrninistratif berupa bunga 2% (dua perscn) per bulan dari retribusi terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
BABXI
INSTANSI PEMUNGUT
BAB X - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 15
Menunjuk Dinas Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika sebagai instansi yang berwenang memungut Retrihusi Pengujian Kcndaraan Bennotor di Kabupatcn Situbondo.
PEMANFAA TAN
BAB XII - PEMANFAA TAN
Pasal 16
Pcmanfaatan dari penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diperuntukkan untuk mendanai kcgiatan yang berhuhungan dengan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
KEBERATAN
BAB XIII - KEBERATAN
Pasal 17
- (1) Wajib Retrihusi dapat mengajukan keberatan hanya kcpada Bupati a tau pcjabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dcngan discrtai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD ditcrhitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu ti&lt;lak dapat dipenuhi karcna keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kckuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Penga\_juan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pclaksanaan penagihan Rctribusi.
BAB XIII - KEBERATAN
Pasal 18
- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (cnam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima hams memberi keputus&lt;1n atas keberatan ysng diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Kcberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima scluruhnya atau sebagian, rnenol.ak, atau menambah bcsarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu scbagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu kcputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XIII - KEBERATAN
Pasal 19
- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pcmbayaran Retribusi dikembalikan &lt;lengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) scbulan untuk paling lama 12 (dua helas) bulan.
- (2) lmbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB XIV - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 20
- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pcmhebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan kcringanan sehagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melihat kernampuan Wajib Rctribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBA YARAN RETRIBUSI Pasal 21
Pasal 21
- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengcmbalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama fl (cnam) bulan, sejak diterimanya pennohonan pengcmbalian kelebihan pembayaran Rctribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hams memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, pennohonan pcngembalian pcmbayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLI3 harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Rctribusi lainnya, kekbihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlcbih dahulu utang Retribusi terschut.
- (5) Pcngembalian kelcbihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kclebihan pemhayaran Rctrihusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua pcrsen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pcngembalian kelcbihan pembayaran Rctribusi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
"
KEDALUW ARSA PENAGIHAN
BAB XVI - KEDALUW ARSA PENAGIHAN
Pasal 22
- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi mcnjadi kedaluwarsa setelah melampui waktu 3 (tiga) tahun lerhilung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi mdakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayal ( 1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkan surat teguran ; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Rctribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kcsadarannya menyatakan masih mempunyai utang Rctribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan Retribusi secara tidak langsung scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dikctahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan olch Wajib Retribusi.
BAB XVI - KEDALUW ARSA PENAGIHAN
Pasal 23
- (1) Piulang Retribusi yang tidak mungki11 ditagih lagi karena h,tk untuk melakukan penagihan sudah kcdalmvarsa dapal dihapuskan.
- (2) Bupati mcnetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa scbagaimana dimaksud p,ida ayat (I).
- (3) Tata &lt;:ara penghapusan piutang Retribusi y,rng sudah kcdaluwars:1 diatur dengan Peraturan Bupati.
SANKS! ADMINISTRASI
BAB XVII - SANKS! ADMINISTRASI
Pasal 24
- (1) Sanksi administrasi diberikan dalam hal :
- a. Wajib Rctribusi terlambat mendaftarkan kcndaraan wajib ujinya;
- b. Wajib Retribusi sudah mendaftarkan kcndaraan wajib ujinya, namun tidak mcngujikan kcndaraannya scsuai waktu yang ditetapkan; dan/atau
- c. Wajib Retribusi memiliki kendaraan wajib uji yang telah habis masa berlaku ujinya, tetapi tidak diujikan tepat waktu.
- (2) Peogenaan sanksi administmsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebagai berilrut :
- a. dalam ha1 Wajib R.etribusi terlambat mendaftarkan kendaraan wajib ujinya, dikenakan denda terlambat daftar sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per bulan;
- b. daJam bal Wajib Retribusi sudah mendaftarkan kendaraan wajib ujinya, namun tidak mengujikan kendaraannya sesuai waktu yang ditetapkan, diJceoakan denda keterlambatan sebesar l (satu) kali biaya penetapan lulus uji;
- c. dalam hal Wajib Retribusi memiliki keodaraan wajib uji yang telah habis masa berlaku ujinya, tetapi tidak diujikan tepat waktu, dikeoakao denda keterlambatan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bulan keterlambatan.
- (3) Denda ~bagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, dan c disetor ke Kas Daerah dan merupakan penerimaan daerah.
BABXVIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN DENDA
BAB XVII - SANKS! ADMINISTRASI
Pasal 25
- ( 1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringaoao atau pembebasan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Tata cam pengurangan, keringarum atau pembebasan denda scbagaimana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB XIX - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 26
- (I) Bupati dapat memberikan insentif kepada instansi yang m~laksanakan pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalaJn Pasal 15 atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pcmberian insentif sebagairnana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapetan "8n. Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan ~aofaatan insentif dimaksud pada ayat (1) diatur lebih Ian.jut dengan Peratunm Bupati.
BABXX
PENYIDIKAN
Pasaf 27
- (I) Pejabet Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemcrintah Daerah yang diaogkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengao ketentuan peraturan perundang-undangan.
..
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adaJab '.
- a. menerima, mencari, meogumpulbn dan meneliti keterangan a1au laporan berkeoaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan deogan tindak pidana Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan schubungan dengan tindak pidaDa bidang Retribusi;
- d. memeriba buku. catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- e. Dlf!1akukao penggeledaban untuk mendapatkao bahan bukti pembulruan, pencatatan, dan dokumen lain. serta melakukan penyitaan terlladap barang bukti terscbut;
- f. meminta bttohMID teoaga ahli daJmn rangka pelsksaoaan tugas pcnyidikan tindak pidana di bidaog Retribusi;
- g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meningggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumm yang chl,awa;
- h. memotret sesconmg yaog berbitan dengan tindak pidana Retribusi;
- i. J.1ICffl8Dggil orang untuk dideogar keteraogannya dan diperiksa sebapi tersangkaatau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakubrr riodakao ~ain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undaogan
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan basil penyidikaonya kcpada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Uodang Hulwm Acara PidamL
BABXXI
KETENTUAN PIDANA
Pual28
- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksaoakao kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau Jrurang bayar.
- (2) Tindak pidaoB scbagaimana dimakSlld pada ayat (1) Pasal ini adalah pelqgaran.
Pual39
BAB XIX - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 28
..
..
BABXXI
KETENTUAN PENUTUP
BAB XIX - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 40
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan dan Ketentuan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XIX - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 41
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pcngundangan Peraturan Daerah ini dengan penempalannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo. LEMBARAN l&gt;AERAH KABUl'ATEN SITUBONDO TAHUN 2011 NOMORB