KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 20 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL (berlaku 12 Juli 2011)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, perlu menyesuaikan susunan keanggotaan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet, perlu menyesuaikan nomenklatur Sekretaris merangkap Anggota Tim Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
Mengingat :
...
-
-
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II;
6. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2009.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL.
Pasal 4
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II;
6. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2009.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL.
Pasal ...
-
-
Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2009, diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Diktum KEDUA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
' KEDUA : a. Susunan keanggotaan Dewan Teknologi Informasi dan
Komunikasi Nasional adalah:
1. Tim Pengarah
Ketua :
Presiden Republik Indonesia;
Wakil Ketua :
Menteri Koordinator Bidang
merangkap Anggota
Perekonomian;
Ketua Harian :
Menteri Komunikasi dan
merangkap Anggota
Informatika;
Anggota
:
1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perindustrian;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Menteri Pendidikan Nasional;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
9. Menteri Riset dan Teknologi;
10. Sekretaris Kabinet;
11. Zainal A. Hasibuan;
2. Tim Pelaksana
Ketua :
Menteri Komunikasi dan
Informatika;
Wakil Ketua
:
Zainal A. Hasibuan;
merangkap anggota
Sekretaris
:
Direktur Jenderal Aplikasi
merangkap anggota
Informatika, Kementerian
Komunikasi dan Informatika
Wakil Sekretaris :
Deputi Sekretaris Kabinet
merangkap Anggota
Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan;
Anggota : ..
-
5
Anggota
-
- 1. Gatot Sudariyono;
2. Sardjoeni Mudjiono;
3. Rudi Lumanto;
-
6
-
4. Adiseno;
5. Setiadi Yazid;
6. Herry Pansila;
7. Arief Mustain;
8. Yan Rianto;
9. Sekretaris Jenderal
Kementerian Komunikasi dan Informatika;
10. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
11. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian
3. Komunikasi dan Informatika;
12. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
13. Staf Ahli Bidang Teknologi,
13. Staf ...
Kementerian Komunikasi dan Informatika;
14. Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
3. Tim Penasehat
- a. Rektor Institut Teknologi Bandung;
- b. Rektor Universitas Indonesia;
- c. Rektor Universitas Gadjah Mada;
- d. Rektor Institut Teknologi Sepuluh November;
- e. Para pakar dan praktisi lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri, yang ditetapkan oleh Ketua Harian;
4. Tim Mitra yang terdiri dari para pemangku kepentingan ( stakeholders ) di bidang industri teknologi informasi dan komunikasi, akademisi, dan praktisi yang ditetapkan oleh Ketua Harian.
- b. Dalam hal dipandang perlu, Ketua Harian dapat menambah keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2.
PASAL II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 12 Juli 2011 DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Bistok Simbolon ## PASAL II Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 12 Juli 2011

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO