PERATURAN BUPATI MA Nomor 1 Tahun 2015 tentang PENGADAAN BARANG DAN JASA KEGIATAN PEMBANGUNAN/PENINGKATAN INFRASTRUKTUR MELALUI SWAKELOLA (berlaku 16 Februari 2015)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
PROVINSI MALUKU PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR NOMOR 02.b TAHUN 2015
TENTANG
PENGADAAN BARANG DAN JASA KEGIATAN PEMBANGUNAN/PENINGKATAN INFRASTRUKTUR MELALUI SWAKELOLA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,
bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan/peningkatan Infrastruktur dengan metode pengadaan secara swakelola perlu diatur dan ditetapkan mekanisme dan teknis pelaksanaan serta prosedur pembayaran prestasi pekerjaan dalam Peraturan Bupati.
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
Menetapkan :
2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 2015;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA KEGIATAN PEMBANGUNAN/PENINGKATAN INFRASTRUKTUR MELALUI SWAKELOLA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan
1. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur
2. Dinas Pekerjaan Umum adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur
3. Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah Kegiatan untuk Memperoleh Barang/Jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
4. Kegiatan pembangunan/Peningkatan Infrastruktur adalah Kegiatan Pembangunan yang termuat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2015.
5. Swakelola merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh penanggungjawab anggaran, instansi pemerintah lain dan atau kelompok masyarakat.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa.
8. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah Panitia/Pejabat yang ditetapkan oleh KPA yang bertugas menerima dan memeriksa hasil pekerjaan.
9. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau wujud fisik lainnya.
10. Kontrak pengadaan barang/jasa selanjutnya disebut kontrak adalah Perjanjian tertulis antara PPK dengan Pelaksana Swakelola.
BAGIAN KEDUA RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Kegiatan Pembangunan/peningkatan Infrastruktur adalah kegiatan yang dialokasikan pembiayaanya di dalam belanja pengadaan barang/jasa pada pelaksanaan APBD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015 dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur adalah Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui metode swakelola
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur meliputi pekerjaan konstruksi yang terdiri dari 70 objek belanja pembangunan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2015.
TATA NILAI PENGADAAN
BAGIAN PERTAMA PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN
BAB II - TATA NILAI PENGADAAN
Pasal 5
Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.
BAGIAN KEDUA ETIKA PENGADAAN
BAB II - TATA NILAI PENGADAAN
Pasal 6
Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi etika untuk melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab untuk menepati kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan jasa.
PARA PIHAK DALAM PENGADAAN SWAKELOLA
BAB III - PARA PIHAK DALAM PENGADAAN SWAKELOLA
Pasal 7
- (1) Organisasi Pengadaan barang/jasa ialah pengadaan melalui swakelola terdiri atas , KPA, PPK dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
- (2) PPK dapat dibantu oleh tim pendukung yang di perbantukan untuk pelaksanaan Pengadaan barang/jasa .
- (3) Tugas dan fungsi serta wewenang tiap personil diatur dengan surat keputusan KPA
BAB IV - TATA CARA PENGADAAN SWAKELOLA
Pasal 8
- (1) Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur pengadaan barang /jasa melalui swakelola oleh penanggung jawab Anggaran yaitu Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Kegiatan Pengadaan barang/jasa pembangunan/peningkatan Infrastruktur melalui swakelola direncanakan, dikerjakan, dan diawasi oleh Dinas Pekerjaan Umum.
- (3) Pelaksanaan Pekerjaan dilapangan oleh tim swakelola dapat juga melibatkan tim pembantu dari wakil warga di lokasi pembangunan yang di tetapkan dengan surat keputusan Bupati.
- (4) Pelaksanaan Pengadaan kegiatan pembangunan/Peningkatan Infrastruktur melalui swakelola dilakukan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengurusan dan pertanggungjawaban yang di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja dan dalam pelaporan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Bula, Pada tanggal 16 Februari 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH

Verifikasi: KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR, ttd DR. SYARIF MAKMUR, M.Si BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 02.b ## Pasal 9 - (1) Pelaksanaan Pengadaan kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur menggunakan uang muka kerja sebesar 40% dari nilai pekerjaan dan dipertanggung jawabkan oleh Dinas Pekerjaan Umum sesuai kemajuan fisik dan penyerapan anggaran. - (2) Pembayaran prestasi kerja fisik di atas 60% adalah 100% dari nilai pekerjaan. - (3) Kemajuan pelaksanaan pekerjaan fisik dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh pelaksana kepada PPK secara berkala. - (4) Hasil akhir pekerjaan diperiksa dan disarankan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. - (5) Pengelolaan Keuangan dilakukan oleh Dinas Pelaksana Swakelola. ## BAB V ## KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 10 Ketentuan lebih lanjut tentang pengadaan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur mengacu kepada peraturan yang berlaku. Pasal 11

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkannya.

Penetapan: Ditetapkan di Bula, Pada tanggal 5 Maret 2015

Penandatangan: BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR, ttd ABDULLAH VANATH

Penandatangan: ## PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR NOMOR : 02.b TAHUN 2015 ## TENTANG ## PENGADAAN BARANG DAN JASA KEGIATAN PEMBANGUNAN/PENINGKATAN INFRASTRUKTUR MELALUI SWAKELOLA