PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 8 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT (berlaku 7 April 2015)
Pembukaan
Menimbang :
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
a. bahwa dalam rangka penyesuaian satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri khususnya perjalanan dinas luar daerah diluar Provinsi Jambi, perlu mengubah Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbandaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5667);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Menetapkan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.5/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.
Pasal 3
- (3) Dalam hal SPT dan SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada SKPD masingmasing.
Pasal 20
- (1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, Pejabat Negara dan Istri Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap harus diberikan SPT dan SPPD dari Pejabat yang berwenang.
- (2) yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPT dan SPPD untuk perjalanan dinas yang bisa dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD.
- (4) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPT dan SPPD sekaligus menetapkan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
- (3) Dalam hal SPT dan SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada SKPD masingmasing.
- (5) Lama waktu perjalanan dinas untuk luar daerah sesuai kebutuhan dan harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang, bagi pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan ketentuan yang berlaku bagi DPRD.
- (6) Lama waktu perjalanan dinas untuk dalam daerah sesuai kebutuhan dan harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang, bagi pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan ketentuan yang berlaku bagi DPRD dan Untuk perjalanan dinas dalam kota Kuala Tungkal tetap dengan menggunakan SPT dan SPPD.
2.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran VII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal pada tanggal 27 April 2015

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,


USMAN ERMULAN

Diundangkan di Kuala Tungkal Pada tanggal 27 April 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT


M U K L I S

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 8 8

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR : 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL , CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

## SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

| No | Daerah Tujuan | Satuan | Biaya Uang Harian | Diklat |
|---------|---------------------|----------|---------------------|-----------|
| 1. | ACEH | OH | 360.000,- | 110.000,- |
| 2. | SUMATERA UTARA | OH | 370.000,- | 110.000,- |
| 3. | RIAU | OH | 370.000,- | 110.000,- |
| 4. | JAMBI | OH | | 110.000,- |
| 5. | KEPULAUAN RIAU | OH | 370.000,- | 110.000,- |
| 6. | SUMATERA BARAT | OH | 380.000,- | 110.000,- |
| 7. | SUMATERA SELATAN | OH | 380.000,- | 110.000,- |
| 8. | LAMPUNG | OH | 380.000,- | 110.000,- |
| 9. | BENGKULU | OH | 380.000,- | 110.000,- |
| 10. | BANGKA BELITUNG | OH | 410.000,- | 120.000,- |
| 11. | BANTEN | OH | 370.000,- | 110.000,- |
| 12. | JAWA BARAT | OH | 430.000,- | 130.000,- |
| 13. | D.K.I JAKARTA | OH | 530.000,- | 160.000,- |
| 14. | JAWA TENGAH | OH | 370.000,- | 110.000.- |
| 15. | D.I. YOGYAKARTA | OH | 420.000,- | 130.000,- |
| 16. | JAWA TIMUR | OH | 410.000,- | 120.000,- |
| 17. | BALI | OH | 480.000,- | 140.000,- |
| 18. | NUSA TENGGARA BARAT | OH | 440.000,- | 130.000,- |
| 19. | NUSA TENGGARA TIMUR | OH | 430.000,- | 130.000,- |
| 20. | KALIMANTAN BARAT | OH | 380.000,- | 110.000,- |
| 21. | KALIMANTAN TENGAH | OH | 360.000,- | 110.000,- |
| 22. | KALIMANTAN SELATAN | OH | 380.000,- | 110.000,- |
| 23. | KALIMANTAN TIMUR | OH | 430.000,- | 130.000,- |
| 24. | KALIMANTAN UTARA | OH | 430.000,- | 130.000,- |
| 25. | SULAWESI UTARA | OH | 370.000,- | 110.000,- |
| 26 | GORONTALO | OH | 370.000,- | 110.000,- |
| 27. | SULAWESI BARAT | OH | 410.000,- | 120.000,- |
| 28. | SULAWESI SELATAN | OH | 430.000,- | 130.000,- |
| 29. | SULAWESI TENGAH | OH | 370.000,- | 110.000,- |
| 30. | SULAWESI TENGGARA | OH | 380.000,- | 110.000,- |
| 31. | MALUKU | OH | 380.000,- | 110.000,- |
| | MALUKU UTARA | | | 130.000,- |
| 32, | PAPUA | OH OH | 430.000,- 580.000,- | 170.000,- |
| 33. 34. | PAPUA BARAT | OH | 480.000,- | 140.000,- |

Uang harian diklat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kota.

## Keterangan:

## SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DILUAR PROVINSI JAMBI

| No | Daerah Tujuan | Satuan | Pejabat Negara/ Pimpinan DPRD | Pejabat Eselon II/ Anggota DPRD | Pejabat Eselon III/Gol IV | Pejabat Eselon IV/Gol III | Gol I/II, Sopir dan PTT |
|------|---------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1. | ACEH | OH | 4.400.000,- | 1.300.000,- | 1.000.000,- | 400.000,- | 350.000,- |
| 2. | SUMATRA UTARA | OH | 4.900.000,- | 1.200.000,- | 700.000,- | 500.000,- | 300.000,- |
| 3. | RIAU | OH | 3.800.000,- | 1.100.000,- | 850.000,- | 450.000,- | 350.000,- |
| 4. | KEPULAUAN RIAU | OH | 4.200.000,- | 1.200.000,- | 650.000,- | 500.000,- | 250.000,- |
| 5. | JAMBI | OH | 4.000.000,- | 1.100.000,- | 650.000,- | 380.000,- | 290.000,- |
| 6. | SUMATRA BARAT | OH | 4.200.000,- | 1.100.000,- | 850.000,- | 450.000,- | 350.000,- |
| 7. | SUMATRA SELATAN | OH | 4.600.000,- | 1.200.000,- | 600.000,- | 500.000,- | 300.000,- |
| 8. | LAMPUNG | OH | 3.900.000,- | 1.200.000,- | 750.000,- | 370.000,- | 350.000,- |
| 9. | BENGKULU | OH | 1.300.000,- | 790.000,- | 700.000,- | 550.000,- | 500.000,- |
| 10. | BANGKA BELITUNG | OH | 3.300.000,- | 1.300.000,- | 850.000,- | 500.000,- | 300.000,- |
| 11. | BANTEN | OH | 3.800.000,- | 1.400.000,- | 1.000.000,- | 750.000,- | 400.000,- |
| 12. | JAWA BARAT | OH | 3.600.000,- | 1.700.000,- | 900.000,- | 500.000,- | 450.000,- |
| 13. | D.K.I JAKARTA | OH | 5.000.000,- | 1.000.000,- | 800.000,- | 600.000,- | 400.000,- |
| 14. | JAWA TENGAH | OH | 4.100.000,- | 1.400.000.- | 1.000.000.- | 450.000.- | 350.000.- |
| 15. | D.I. YOGYAKARTA | OH | 4.600.000,- | 1.300.000,- | 700.000,- | 600.000,- | 450.000,- |
| 16. | JAWA TIMUR | OH | 4.400.000,- | 1.300.000,- | 800.000,- | 450.000,- | 300.000,- |
| 17. | BALI | OH | 4.800.000,- | 1.800.000,- | 1.300.000,- | 900.000,- | 650.000,- |
| 18. | NUSA TENGGARA BARAT | OH | 3.400.000,- | 2.700.000,- | 700.000,- | 500.000,- | 350.000,- |
| 19. | NUSA TENGGARA TIMUR | OH | 3.000.000,- | 1.000.000,- | 700.000,- | 650.000,- | 400.000,- |
| 20. | KALIMANTAN BARAT | OH | 2.400.000,- | 1.100.000,- | 800.000,- | 400.000,- | 350.000,- |
| 21. | KALIMANTAN TENGAH | OH | 3.000.000,- | 1.500.000,- | 900.000,- | 550.000,- | 400.000,- |
| 22. | KALIMANTAN SELATAN | OH | 4.200.000,- | 1.600.000,- | 800.000,- | 500.000,- | 350.000,- |
| 23. | KALIMANTAN TIMUR | OH | 4.000.000,- | 3.000.000,- | 1.500.000,- | 550.000,- | 450.000,- |
| 24. | KALIMANTAN UTARA | OH | 4.000.000,- | 3.000.000,- | 1.500.000,- | 550.000,- | 450.000,- |
| 25. | SULAWESI UTARA | OH | 3.200.000,- | 1.500.000,- | 600.000,- | 540.000,- | 300.000,- |
| 26 | GORONTALO | OH | 1.300.000,- | 1.100.000,- | 900.000,- | 400.000,- | 240.000,- |
| 27. | SULAWESI BARAT | OH | 1.200.000,- | 1.000.000,- | 900.000,- | 400.000,- | 350.000,- |
| 28. | SULAWESI SELATAN | OH | 4.800.000,- | 1.900.000,- | 960.000,- | 500.000,- | 350.000,- |
| 29. | SULAWESI TENGAH | OH | 2.000.000,- | 1.200.000,- | 890.000,- | 450.000,- | 350.000,- |
| 30. | SULAWESI TENGGARA | OH | 1.800.000,- | 1.000.000,- | 800.000,- | 450.000,- | 400.000,- |
| 31. | MALUKU | OH | 3.000.000,- | 1.000.000,- | 680.000,- | 500.000,- | 400.000,- |
| 32, | MALUKU UTARA | OH | 3.100.000,- | 1.500.000,- | 600.000,- | 450.000,- | 350.000,- |
| 33. | PAPUA | OH | 2.800.000,- | 1.600.000,- | 700.000,- | 450.000,- | 400.000,- |
| 34. | PAPUA BARAT | OH | 2.700.000,- | 1.400.000,- | 950.000,- | 750.000,- | 350.000,- |

## UANG REPRESENTASI LUAR DAERAH DILUAR PROVINSI JAMBI

| No | Uraian | Satuan | Uang Representasi |
|------|---------------------------------|----------|---------------------|
| 1 | Pejabat Negara, Pimpinan DPRD | OH | 250.000,- |
| 2 | Pejabat Eselon II, Anggota DPRD | OH | 150.000,- |

## Keterangan:

Uang representasi hanya diberikan kepada Pejabat Negara/Pimpinan DPRD dan Pejabat Eselon II/Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

## BIAYA MAKSIMAL TAKSI ORANG/KALI

| No | Daerah Tujuan | Satuan | Biaya |
|-------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. 2. 3. 4. | ACEH SUMATRA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU | Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali | 123.000,- 232.000,- 70.000,- 105.000,- |

Keterangan:

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,


USMAN ERMULAN