PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROVINSI JAWA TENGAH  KENDAL Nomor 3 Tahun 2017 tentang AH PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DI KABUPATEN KENDAL (berlaku 6 Januari 2017)
Pembukaan
Mengingat :
PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DI KABUPATEN KENDAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI KENDAL,
Menimbang : a.
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perparkiran dan untuk mewujudkan ketertiban, keamanan serta kelancaran lalu lintas, maka penyelenggaraan perparkiran di daerah perlu dilaksanakan secara terencana dan terpadu;
- b. bahwa untuk memperoleh kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pengelolaan serta penyelenggaraan perparkiran perlu dilakukan penataan parkir secara proporsional, efektif, dan efisien;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka perlu mengatur penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Kendal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Kendal;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 01 Tahun 1988 Seri D No. 01);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 8 Seri C No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 13 Seri C No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 138);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 10 Seri C No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 74);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 11 Seri B No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 75);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 5 Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 97);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 5 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL
dan
BUPATI KENDAL
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DI KABUPATEN KENDAL.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
- pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Dinas adalah Dinas Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perparkiran.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dan tanggung jawab di bidang perparkiran.
6. Orang adalah orang pribadi atau badan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Perparkiran adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fasilitas parkir meliputi pengaturan, pembangunan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sesuai dengan kewenangannya.
9. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
10. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat parkir bagi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
11. Penyelenggara fasilitas parkir adalah Pemerintah Daerah, orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan perparkiran.
12. Pengelola fasilitas parkir adalah setiap orang pribadi atau badan yang mengelola fasilitas parkir yang diselenggarakan oleh penyelenggara parkir.
13. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
14. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
15. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
16. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
17. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.
18. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor.
19. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
20. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
21. Satuan Ruang Parkir adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan suatu kendaraan termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.
22. Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang atau badan yang menyelenggarakan fasilitas parkir.
23. Pemilik izin adalah orang pribadi atau badan dalam menyelenggarakan kegiatan perparkiran telah memiliki izin dari Pemerintah Daerah.
24. Pengguna jasa adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan parkir pada fasilitas parkir yang telah memiliki izin.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Perparkiran diselenggarakan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Perparkiran diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan pelayanan parkir yang tertib, lancar, aman, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau lalu lintas.
PENYELENGARAAN PERPARKIRAN
Bagian Kesatu
Fasilitas Parkir
BAB II - PENYELENGARAAN PERPARKIRAN
Pasal 4
- (1) Fasilitas parkir terdiri dari:
- a. fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan; dan b. fasilitas parkir di luar ruang milik jalan.
- (2) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan merupakan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan meliputi:
- a. tempat khusus parkir; dan
- b. tempat parkir pada fungsi bangunan gedung tertentu.
Bagian Kedua
Penggunaan dan Penetapan Ruang Milik Jalan
Paragraf 1
Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan
BAB II - PENYELENGARAAN PERPARKIRAN
Pasal 5
- (1) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan Kabupaten dan jalan desa.
- (2) Lokasi fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Lokasi fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.
- (4) Fasilitas pakir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan media informasi tarif dan/atau waktu pemanfaatan fasilitas parkir.
- (5) Penyelenggaraan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan pada tempat selain jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan parkir di dalam ruang milik jalan diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB II - PENYELENGARAAN PERPARKIRAN
Pasal 6
Penggunaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan harus memenuhi persyaratan:
- a. paling sedikit memiliki 1 (satu) lajur per arah pada jalan kabupaten dan jalan desa yang mempunyai area yang cukup untuk menyelenggarakan fasilitas parkir;
- b. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- c. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
- d. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- e. tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki.
BAB II - PENYELENGARAAN PERPARKIRAN
Pasal 7
Parkir kendaraan di dalam ruang milik jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.
BAB II - PENYELENGARAAN PERPARKIRAN
Pasal 8
- (1) Penggunaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan ditinjau kembali paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Dalam hal hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaan fasilitas parkir mengganggu keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, Dinas melarang penggunaan fasilitas parkir.
Paragraf 2 Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan
BAB II - PENYELENGARAAN PERPARKIRAN
Pasal 9
- (1) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a merupakan fasilitas khusus yang disediakan untuk menyelenggarakan usaha khusus parkir.
- (2) Tempat parkir pada fungsi bangunan gedung tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b merupakan fasilitas parkir yang disediakan sebagai penunjang usaha pokok.
- (3) Fasilitas parkir dilengkapi dengan rambu, marka, media informasi tarif, waktu pemanfaatan, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus.
BAB II - PENYELENGARAAN PERPARKIRAN
Pasal 10
- (1) Pembangunan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan tempat parkir pada fungsi bangunan gedung tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
- a. administrasi; dan
- b. teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. status hak atas tanah/izin pemanfaatan; dan
- b. dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. tempat khusus parkir:
- a) rencana tata ruang;
- b) dapat menjamin keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- c) mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
- d) apabila berupa bangunan gedung parkir wajib memenuhi persyaratan bangunan gedung sesuai peraturan perundang-undangan;
- e) apabila berupa taman parkir harus memiliki batasbatas persil sesuai peraturan perundangundangan;
- f) pengaturan sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan;
- g) penyediaan fasilitas parkir khusus;
- h) memenuhi satuan ruang parkir minimal; dan
- i) menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. tempat parkir pada fungsi bangunan gedung tertentu harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
- a) rencana tata ruang;
- b) dapat menjamin keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- c) mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
- d) pengaturan mengenai konstruksi bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e) pengaturan sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan;
- f) penyediaan fasilitas parkir khusus;
- g) memenuhi satuan ruang parkir sesuai dengan perhitungan bangkitan dan tarikan perjalanan;dan
- h) menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan ruang parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) angka 1 huruf h dan angka 2 huruf g diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB II - PENYELENGARAAN PERPARKIRAN
Pasal 11
- (1) Penyediaan fasilitas parkir khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) angka 1 huruf g dan angka 2 huruf f diperuntukkan bagi :
- a. penyandang disabilitas;
- b. manusia lanjut usia; dan
- c. wanita hamil.
- (2) Fasilitas parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. terletak pada lintasan terdekat menuju bangunan/fasilitas yang dituju dan/atau pintu parkir utama;
- b. mempunyai cukup ruang bebas bagi pengguna kursi roda dan mempermudah masuk dan keluar kursi roda dari kendaraan;
- c. disediakan jalur khusus bagi penyandang disabilitas;
- d. parkir khusus ditandai dengan simbol tanda parkir khusus; dan
- e. tersedianya ramp trotoar di kedua sisi kendaraan.
BAB II - PENYELENGARAAN PERPARKIRAN
Pasal 12
- (1) Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan dapat memungut tarif terhadap penggunaan fasilitas parkir yang diusahakan.
- (2) Formula perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
BAB II - PENYELENGARAAN PERPARKIRAN
Pasal 13
Penyelenggara fasilitas parkir meliputi:
- a. Pemerintah Daerah;
- b. orang pribadi; dan
- c. badan.
BAB II - PENYELENGARAAN PERPARKIRAN
Pasal 14
- (1) Penyelenggara fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sebagai pengelola fasilitas parkir.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk juru parkir.
Paragraf 2 Juru Parkir
BAB II - PENYELENGARAAN PERPARKIRAN
Pasal 15
- (1) Penyelenggara fasilitas parkir dan/atau pengelola fasilitas parkir berkewajiban mendaftarkan juru parkir yang bertugas pada fasilitas parkir yang dikelolanya kepada Dinas.
- (2) Juru parkir berkewajiban memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. memakai pakaian seragam dan tanda pengenal sebagai juru parkir pada saat bertugas sebagai juru parkir;
- b. memberikan tanda bukti parkir; dan/atau
- c. memusnahkan karcis atau kupon yang diberikan kepada wajib retribusi setelah dikembalikan dan dibayar oleh wajib retribusi.
- (3) Ketentuan persyaratan, pendaftaran, bentuk tanda pengenal juru parkir, serta bentuk pakaian seragam juru parkir diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Keempat Zona Parkir di Tepi Jalan Umum
BAB II - PENYELENGARAAN PERPARKIRAN
Pasal 16
- (1) Tempat parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dibagi menjadi zona parkir yang ditetapkan
BAB II - PENYELENGARAAN PERPARKIRAN
Pasal 17
- (1) Parkir umum insidentil merupakan fasilitas parkir yang diselenggarakan di luar fasilitas parkir di tepi jalan umum dan berkaitan dengan adanya kegiatan atau keramaian dan berlaku sementara atau dibatasi waktu.
- (2) Izin parkir umum insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis oleh perorangan atau badan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan parkir umum insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut tarif atau sewa parkir kepada pengguna jasa parkir, penentuan besaran nilai pungutan tarif ## BAB III
KETENTUAN PERIZINAN
Bagian Kesatu Kewajiban Izin
BAB II - PENYELENGARAAN PERPARKIRAN
Pasal 18
- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan fasilitas parkir wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
BAB II - PENYELENGARAAN PERPARKIRAN
Pasal 19
- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
- d. penutupan fasilitas parkir.
- (2) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tidak berurutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Masa Berlaku dan Peninjauan izin
BAB II - PENYELENGARAAN PERPARKIRAN
Pasal 20
- (1) Setiap izin penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk 1 (satu) lokasi fasilitas parkir dan 1 (satu) penyelenggara fasilitas parkir.
BAB II - PENYELENGARAAN PERPARKIRAN
Pasal 21
Kepala Dinas dapat meninjau kembali izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 untuk kepentingan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
Bagian Ketiga Sistem dan Prosedur
BAB II - PENYELENGARAAN PERPARKIRAN
Pasal 22
- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) disampaikan secara tertulis dilengkapi dengan persyaratan administrasi kepada Kepala Dinas atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.
- (2) Kepala Dinas atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, sistem dan prosedur pemberian izin diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Keempat Dasar Pertimbangan Pemberian Izin
BAB II - PENYELENGARAAN PERPARKIRAN
Pasal 23
Dasar pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan fasilitas parkir, sebagai berikut:
- a. ketersediaan ruang parkir;
- b. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
- c. Hasil managemen dan rekayasa Lalu Lintas.
BAB IV HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemilik Izin
BAB II - PENYELENGARAAN PERPARKIRAN
Pasal 24
Setiap pemilik izin penyelenggaraan fasilias parkir berhak:
- a. melakukan penyelenggaraan perparkiran sesuai dengan izin yang dimiliki;dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.
BAB II - PENYELENGARAAN PERPARKIRAN
Pasal 25
Setiap pemilik izin penyelenggaraan fasilias parkir wajib:
- a. melakukan perparkiran sesuai dengan izin yang dimiliki dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan;
- c. menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran perparkiran;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada juru parkir;dan
- e. melaporkan pelaksanaan perparkiran setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas.
Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa
BAB II - PENYELENGARAAN PERPARKIRAN
Pasal 26
Setiap pengguna jasa berhak:
- a. memperoleh karcis parkir atau kartu parkir atau sejenisnya atas pemakaian ruang parkir;
- b. mendapatkan pelayanan parkir dan satuan ruang parkir;
- c. mendapatkan rasa aman atas penggunaan satuan ruang parkir; dan
- d. mendapatkan informasi pelayanan parkir.
BAB II - PENYELENGARAAN PERPARKIRAN
Pasal 27
Setiap pengguna jasa berkewajiban:
- a. membayar atas pemakaian ruang parkir;
- b. menyimpan karcis parkir atau kartu parkir atas pemakaian satuan ruang parkir;
- c. mematuhi rambu parkir, satuan ruang parkir, tanda isyarat parkir dan ketentuan parkir lain;
- d. memastikan kendaraan terkunci dengan baik; dan
- e. tidak meninggalkan barang berharga dan karcis parkir di dalam kendaraannya.
Bagian Ketiga Larangan
BAB II - PENYELENGARAAN PERPARKIRAN
Pasal 28
Setiap orang dilarang melakukan usaha parkir pada :
- a. tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b. jalur khusus pejalan kaki;
- c. parkir pada jalan sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki;
- d. jalur khusus sepeda; dan
- e. parkir pada sepanjang 25 (duapuluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
- f. parkir pada jalan sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
- g. jalan bukan sebidang;
- h. parkir pada badan jalan sepanjang 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
- i. parkir pada jalan sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan;
- j. parkir pada jalan sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan/akses bangunan;
- k. tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- l. parkir pada jalan sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran;
- m. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi; atau
- n. parkir pada jalan yang dinyatakan terlarang untuk parkir.
BAB II - PENYELENGARAAN PERPARKIRAN
Pasal 29
- (1) Setiap pemilik izin penyelenggaraan fasilitas parkir yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan/atau setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
- d. tindakan penertiban kendaraan;
- e. penyegelan fasilitas parkir;
- f. pencabutan izin; dan/atau
- g. penutupan fasilitas parkir.
- (3) Tindakan penertiban kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yaitu:
- a. pemindahan kendaraan; dan/atau
- b. tindakan lainnya yang dilakukan untuk menertibkan perparkiran dan/atau memperlancar lalu lintas.
- (4) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan tidak berurutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB II - PENYELENGARAAN PERPARKIRAN
Pasal 30
- (1) Apabila kendaraan ditertibkan dengan pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, pemilik kendaraan dapat mengambil kembali
kendaraannya setelah mengganti biaya pemindahan kendaraan.
- (2) Biaya pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Kerusakan kendaraan akibat pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Biaya pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah dan disetorkan ke kas daerah.
BAB II - PENYELENGARAAN PERPARKIRAN
Pasal 31
- (1) Izin dapat dicabut selain karena pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf f, apabila:
- a. atas permintaan dari pemilik izin;
- b. pemilik izin meninggal dunia;
- c. dipindahtangankan oleh pemilik izin kepada pihak lain;
- d. melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam izin dan/atau melanggar ketertiban umum; dan/atau
- e. izin dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan oleh pemohon izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penutupan fasilitas parkir.
BAB V - GANTI KERUGIAN DAN KEHILANGAN
Pasal 32
Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan di lokasi parkir :
- a. di dalam ruang milik jalan dan di luar ruang milik jalan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, maka kehilangan atau kerusakan kendaraan yang diakibatkan kelalaian petugas parkir menjadi tanggung jawab pengelola fasilitas parkir;dan
- b. di luar ruang milik jalan yang dikelola oleh orang pribadi atau badan maka kehilangan atau kerusakan kendaraan yang diakibatkan kelalaian orang pribadi atau badan menjadi tanggung jawab orang pribadi atau badan penyelenggara fasilitas parkir dan/atau pengelola fasilitas parkir.
KETENTUAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
BAB VI - KETENTUAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 33
- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan oleh orang pribadi atau badan dikenakan pajak parkir.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi tempat khusus parkir.
- (3) Penyelengaraan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah.
PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VII - PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 34
- (1) Pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan perparkiran dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 35
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB IX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 36
- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan fasilitas parkir tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Kendal pada tanggal 6 Januari 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL, BAMBANG DWIYONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2017 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL, PROVINSI JAWA TENGAH : (3/2017) ## BAB X ## KETENTUAN PERALIHAN Pasal 37 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

Penandatangan: - a. Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati yang mengatur mengenai penyelenggaraan perparkiran di Daerah yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku;dan - b. izin pengelolaan parkir yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlaku izin pengelolaan parkir. ## BAB XI KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 38

Penandatangan: Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini. ## Pasal 39 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Daerah Kabupaten Kendal. tanggal memerintahkan Lembaran

Penetapan: Ditetapkan di Kendal pada tanggal 6 Januari 2017

Penandatangan: BUPATI KENDAL,

Verifikasi: Cap ttd. MIRNA ANNISA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 3 TAHUN 2017
## TENTANG
## PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DI KABUPATEN KENDAL
## I. UMUM.
Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran yang sangat penting dan strategis, sehingga perlu adanya pengaturan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah yang dalam pelaksanaan di Daerah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
Salah satu upaya pengaturan di bidang lalu lintas adalah penyelenggaraan perparkiran, yang dalam kenyataannya tempat-tempat parkir di pinggir jalan pada lokasi jalan tertentu baik di badan jalan maupun dengan menggunakan sebagian dari perkerasan jalan menjadi tidak efektif.
Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kepemilikan kendaraan menambah permintaan akan ruang untuk kegiatan lalu-lintas, dan salah satu upaya mengatasi hal tersebut dapat disediakan fasilitas parkir lain yang berada pada kawasan tertentu.
Penyelenggaraan perparkiran, baik di dalam ruang milik jalan maupun di luar ruang milik jalan selain merupakan salah satu bentuk pelayanan umum bagi masyarakat juga menjadi salah satu jenis usaha daerah yang berguna untuk menambah pendapatan asli daerah.
Agar pelaksanaan perparkiran dapat berjalan tertib, lancar, aman, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau lalu lintas dan terwujudnya pelindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perparkiran perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perparkiran.
## II. PASAL DEMI PASAL.
```
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. ``` ```
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan 'tanda bukti parkir' antara lain karcis, kupon, dan tanda bukti parkir elektronik. Huruf c Ketentuan ini berlaku bagi juru parkir pada fasilitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Ayat (1) Yang dimaksud dengan '1 (satu) tahun' adalah jangka waktu berlakunya izin hanya sampai dengan bulan Desember pada tahun anggaran berkenaan. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. ``` ```
PENJELASAN
Pasal 27
Cukup jelas. Pasal 28 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Yang dimaksud dengan 'jalan bukan sebidang' adalah terowongan dan fly over . Huruf h Yang dimaksud dengan 'perlintasan sebidang' adalah perlintasan kereta api. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf l Cukup jelas. Huruf m Cukup jelas. Huruf n Cukup jelas. Pasal 29 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan 'pemindahan kendaraan' adalah pemindahan kendaraan dari lokasi parkir yang dilarang ke lokasi yang ditentukan untuk kegiatan perparkiran, antara lain dengan kendaraan Derek atau mobil angkut kendaraan. Huruf b Yang dimaksud dengan tindakan lainnya yang dilakukan untuk menertibkan perparkiran dan/atau memperlancar lalu lintas antara lain pengembosan ban, penggembokan roda kendaraan. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. ``` ```
PENJELASAN
Pasal 31
Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. ``` TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 164