PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk jangka waktu l (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah; - c. bahwa sehubungan dengan maksud dalam huruf a dan b tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Sintang telah melaksanal{an musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencar.a Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014 dengan melibatkan unsureunsur penyelenggara pemerintahan; - d. bahwa berdasarkan ketentuan · (berlaku 13 Mei 2013)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 27 TAHUN 2013
TENT ANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG '
a.
bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf d, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk jangka waktu l (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud dalam huruf a dan b tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Sintang telah melaksanal{an musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencar.a Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014 dengan melibatkan unsureunsur penyelenggara pemerintahan;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan · Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dinyatakan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan dalarn huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut diatas, maka perlu membentuk Pe\_raturan Bupati Sintang tentang Rencana Kerja Pemenntah Daerah Kabupaten Sintang Tah un Anggaran 20 14;
1. u O 051. � ' Mengingat
- d n ang-Undan Peneta g Nomor 27 1953 ian Undang-Undan D Tahun 1959 tentang K . entang Pemben g arurat Nornor 3 Tahun T alimantan (Lembar tukan Daerah Tingkat II Di R � hun. 1953 Nomor : TNegara Republik Indonesia PUbhk Indonesia N ambahan Lembaran Negara Undang (Lembaran Ne °;;or 352). Sebagai Undang1959 Nornor 72 T g a Repubhk Indonesia Tahun Indonesia Nom � r �� fhan Lembaran Negara Republik
2. Undang-Undang N Penyelenggaraan N ornor 28 Tahun 1999 tentang Korupsi Kol . egara Yang Bersih Dan Bebas Dari Repubiik Ind us, .Dan Nepotisme (Lembaran Negara Lembaran N onesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan egara Repubhk Indonesia Nomor 3851 );
- tentang (Lembaran 140, Indonesia dengan (Lembaran 134, Indonesia
3. PUndabng-Undang Nomor 31 Tahun 1999 em erantasan T' dak Pi . N . in idana Korup si egara Repubhk Indonesia Tahun 1999 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Nornor 3874) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang .Nomor 12. Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
| 9. | ct O n ang-Unct Perimb ang Nomor 33 T Pe . angan Keuangan A ahun 2004 tentang I ;erm_tahan Daerah (ttara Pemerintah Pusat Dan n ones1a Tahun 20 embaran Negara Republik Lembaran Negara Repu � tk I Nomor. 126, Tambahan 1 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | ndonesia Nornor 4438); Undang-Undang No Pembentukan P mer 1 2 Tahun 2011 tentang eratu- (Lembaran Ne ar � · � Perundang-Undangan Nomor 82, T �� � epubhk Indonesia Tahun 2011 Indonesia Nomor 5 �� Lembaran Negara Republik |
| 11 | Peraturan p · R emermtah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Inedncan � Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik onesia Tahun 2004 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No � or 4405); |
| 12 | Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); |
| 13 | Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); |
| 14 | Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4585); |
| 15 | Peraturan Pernerintah Nornor 79 Tahun 2005 tentang Pedornan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); |
| 16 | Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); |
| 17 | Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan oaerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); |
18. Peratu O 051.! O ran Pemeri tah rganisas· n Norno41 T Repub!'k 1 Perangkat Dae ahun 2007 tentang Lemba) Indonesia Tahun 2;: (Lembaran Negara an Negara Republik I d No\_mor 89, Tambahan n ones1a Nornor 4741)·
19. Peraturan P , T h emerintah No a apan, Tata Cara P rnor 8 Tahun 2008 tentang Evaluasi Pelaksana ;nyusunan, Pengendalian dan (Lembaran Negara an encana Pembangunan Daerah Nomor 21 T Repubhk Indonesia Tahun 2008 I ' ambahan Lernb ndonesia Nornor 4817); aran Negara Republik
20. Peraturan Pre 'ct Rencana p ; 1 en Nornor 5 Tahun 2010 tentang Tahun 201;\_ � 0 ��� unan Jangka Menengah Nasional '
21. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pecton:ian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \_2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R � pubhk Indonesia Nomcr 4'.d2) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Pernerintah Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
22. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25); sebagaiman\_a telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Smtang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nornor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten\_ Sintang Nomor 1 Tahun 20 08 tentang Urusan Pemenntah Kabupaten Smtang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
25. P era tu ran oaerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun O . . P 2008 tentang \_Susunan rganisasi erangkat Daeran Kabupaten Smtang (Lembaran Daerah Kabupaten 8 . tang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lernbaran 01;erah Kabupaten Sintang Nomor 2);
Menetapkan
26.
Peraturan
O 0 � 2'.
2010 ten tan aeran Kabupaten
D
Kabupaten gs
�
encana
Daeran
Pemban Intang Nornor 5 Tahun
Kab
Tarnbahan
Intang
Upaten
Ta.bun
Sintang
(Lembaran
Nomor S)·
Lembaran
Tah 10-2026
s·
Jinan Jangka Panjang
�
n
'
Daerah
2010
Nornor 5,
27. Sintang Pera tu ran Daerah K ����� entang Penyu: � :t �� r Sintang Nornor 6 Tahun Pemb Dan Pelaksanaan encanaan Pembangunan K angunan Kabupate s· Musyawarah Rencana abupaten Sintang Tah n mtang (Lembaran Daerah Lembaran Daerah Kab un 20W Nornor 6, Tarnbahan upaten Smtang Nomor 6);
abupaten
28. Peraturan Daerah K 2012 ten tang R:ipaten Sin tang Nomor 3 Tahun Menengah Daerah , ana Pembangunan Jangka 2015 (Lembar D Kabupaten Smtang Tahun 2011an aerah Kabupaten Sin tang Nomor 3);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI PEMERINTAH DAERAH ANGGARAN 2014 TENTANG RENCANA KERJA KABUPATEN SINTANG TAHUN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Bupati adalah Bupati Sintang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat. Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. . .
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang untuk Periode 1 [satu] Tahun.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah k t daerah pada Pemenntah Daerah selaku Pengguna perang a dili k P . Anggaran/Pengguna Barang I mg ungan emenntah Kabupaten Sintang.
- g. Rencana Kerja s t Renja-SKPD acta1 a uan Kerja Per O O 5 � : . ah Doku angkat Daerah untuk Penocte 1 (satu) T men Perencanaan S yang selanjutnya disebut . ahun atuan K · Rencana Keqa ct · erja Perangkat Daerah
10. Kebijakan Umum g d1perlukan untuj, g bens1 program dan kegiatan APBD Yan sanakannya g setan· · umum tentang arah k b" JUtnya disingkat KUA adalah t . k e IJakan pend pe unju dalam penyusunan ct apatan, belanja dan pembiayaan daerah pe oman Rencana K . disepakati bersama erja dan Anggaran SKPD yang antara Pemerintah D dalam penyusunan RAPS aerah dan DPRD sebagai pedoman D.
9. serta anggaran Yan Penganggaran an me1ai
4. an Angg dokumen perencan aran Yang set . aan ctan anJutnya di · . . . 1 smgkat RKA adalah
11. Prioritas dan Plafon A nggaran Sement . . adalah rancangan prog . . ara yang selanJutnya disingkat PPAS . ram pnontas dan t k b . yang d1berikan kep d S pa o an atas maksimal anggaran a a KPD untuk s ,t' . penyusunan RKA-SKPD . e rap program sebagai acuan dalam sebelum disepakan dengan DPRD.
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANO LINGKUP
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANO LINGKUP
Pasal 2
Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2014 merupakan dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Sintang untuk periode 1 (satu) tahun Anggaran yaitu Tahun Anggaran 2014, yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANO LINGKUP
Pasal 3
- (1) Maksud di tetapkannya Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 20 14 adalah :
- b. sebaga.i pedoman bagi Pemenntah Kabupaten Sintang dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2014.
- a. sebagai pedoman bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menyusun RKA SKPD Tahun A � ggaran 2014.
- (2) . di k nnya Rencana Kerja Pemeriutah Kabupaten Sintang Tahun Tujuan uetap a
5. 2014 adalah : RKPD Kabupaten Sin tang sesuai dengan kebutuhan dan a. tersusunnya · · syarakat·
6. Kabupaten Smt\_ ggi pembangunan daerah dan
7. aspirasi ma . itas program dan kegiatan pembangunan Kabupaten b. tersusunnyad pn � nhun 2 014 yang mendukung pencapaian RPJMD Sintang pa \_a ana Tahun 2011-2015;
8. antara perencanaan J ·uctnya siner c. terwu bangunan daerah Tahun 2014. penganggaran pern
"'.r
0 05?.:.
Pasai 4
iwang
Lingku p RKPD se bagai
- b. l(erangka ekonomi dae Pendanaan. rah Kabupaten Sin tan Anggaran 2013.
- a. Hasil pelaksanaan RKPD � ana dimaksuct dalam Pas abupaten Sintang Tahun al 2 , memuat tentang:
- c. Prioritas dan sasaran pemb g beserta Anggaran 2014·, dan angunan Daerah Kabupat s:
- d. Rencana program Anggaran 20 14. dan prioritas daerah Kabupaten Sintang Tahun
5. kerangka en intang Tahun
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANO LINGKUP
Pasal 5
RKPD Kabupaten Sintang seb · . penjabaran dari Rencana Pem � gaimana dirnaksud dalam Pasal 2, merupakan Sintang Tahun 2011-2015. angunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
BAB III - RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 6
RKPD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014 disusun untuk:
- a. bahan Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta PPAS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
- b. Rancangan KUA APBD dan PPAS setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Pasal ini disampaikan kepada DPRD untuk dibahas sebagai pembicaraan pendahuluan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian an tara Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tahu n Anggaran 2014 hasil pembahasan bersama DPRD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2014.
BAB III - RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 7
Seluruh SKPD di Lingkungan melaksanakan RKPD ini bertanggungjawab. Pemerintah Kabupaten Sintang berkewajiban secara konsisten, sungguh-sungguh dan
BAB III - RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 8
Dalam hal substansi Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2014 ini tidak d apat ct'! 1 sanakan karena sebab-sebab yang rasional dan obyektif, maka 1 a&lt;: · k k bali ct · · · substansi RKPD tersebut wajib d1program � em I an menjadi pnoritas utama Pad a penyusunan RKPD tahun anggaran benkutnya.
BAB III - RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 9
0 052'
RKPD Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalarn L . rnerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PeraturaanmpBiran .P.er.aturan ini yang upati mi.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sintang.

Penetapan: Ditetapkan di Sintang pada tanggal, 13 Mei 2013

Penetapan: Diundangkan di Sintang pada tanggal, 13 Mei 2013 � SE � S DAERAH KABUPATEN SINTANG, ( ZULKIFLI HAJI AHMAD SERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR 145