Unknown Unknown Nomor 87 Tahun 1950 tentang Rencana Aksi Nasional Penglrapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak dan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2OO2 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan {ttafrcScindl Perempuan dan Anak dalam rangka mencegatr dan menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Perempuan dan Anak di I(abupaten Situbondo, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daeratr Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Perempuan dan Anak di Ifubupaten Situbondo Tatrun 2Ot5-2020. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor L2 Tahun 1950 " tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tatrun 1965 Nomor 19, Tambahart Lembaran Negara Republik tndonesia Nomor 273O1; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 109) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2O14; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tatrun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tarnbatran Lembaran Negara Nomor 3886); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor a635); 8. UndanyUndang Nomor 23 Tahun 2OL4 Tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndanyUndang Nomor 9 Tatrun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 7. Undang-Undang Nomor 21 Tatrun 2OA7 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Iembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2007 Nomor 28, Tambahart Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a72Ol; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang Pengelolaan Keuangan Daeratr (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. 10. Peraturan Pemerinh.h Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bag Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a818); 7. 1 1. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 12. Keputusan Pnesiden Nomor 87 Tahun 2OO2 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak; 13. Kepuhrsan Presiden Nomor 88 Tahun 2OO2 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (TTafwkirryl Perempuan dan Anak; 10. L4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2011; 15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2012 tentang Panduan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat dan Komunitas; 13. L7. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (kmbaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2Ot3 Nomor 18). tcnetaplan UEUIIIU$KAII: : PERATIIRAf, BIIPATI STIUBOIIDO IEXITATG REIICAIIA AI(SI DAERAE PETBER,AITTASAIT TITDAII PIDAIIA PERDAGATGAI| ORAIIC DAII EI(SPLOITASI SEfisUAI. PERruPUAT DAT AIIAX DI I(ABI'PATEIT SITI'BOIIDO TAIII'T 2016-2020.. (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tatrun 2OA2 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2AL4 tentang Perlindungan Anak.
22. Perfindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindung anak dan hak-hakrrya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimd sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
23. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dUamin, dilinduog, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara.
24. Perdagangan Orang adalah tindakan perekmtan pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang d.engan ancaman kekeras€ur, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentam penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
25. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2L Tahun 2OO7 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
26. E,ksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi pelacuran, kerja paksa atau pelayanan paksa perbudakan atau praktik serupa perbudakan penindasan pemerasan pemanfaatan fisik seksual organ reproduksi atau secaria melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.
5
27. Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksud atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan tidak terbatas pada kegiatan pelacuran dan percabulan.
BAB N
RTTCAITA AKSI DAERAII
BAB I - XEIEI{IUAIT UUUU
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sihrbondo.
2. Pemerintah Daerah adalatr Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalatr Bupati Situbondo.
4. Badan Pemberdayaan masyarakat dan Perempuan, yang selanjutnya disingkat BPMP adalah Badan Pemberdayaan masyarakat dan Perempuan Kabupaten Situbondo.
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selan$utnya disingkat Disnakertrans adalatr Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Situbondo.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan lfubupaten Situbondo.
7. Lembaga Swadaya Masyarakat, yang selanjutnya disingkat LSM adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorErngan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan unhrk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.
8. Perguruan Tingg yang selanjutnya dising!&lt;at PT adalatt satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi.
9. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disingkat Dishub kominfo adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo.
10. Kepolisian Resor, yang selanjutnya disingkat Polres adalah Kepolisian Resor Situbondo.
11. 1 1. Dinas Sosial, yang selanjutnya disingkat Dinsos adalah Dinas Sosial Kabupaten Situbondo.
12. Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disingkat Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
13. Rumatr Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah sakit Umum Daerah Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo.
14. Kementerian Agama, yang selar{utnya disingkat Kemenag adalatr Kementerian Agama Kabupaten Situbondo.
15. Pusat Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disingkat PPT adalatr Pr.rsat Pelayanan Terpadu Kabupaten Situbondo.
16. Balai Latihan Kerja, yang selanjutnya dising!&lt;at BLK adalah Batai Latihan Kerja Kabupaten Situbondo.
- L7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang selanjutrya disingkat Bakesbangpol adalah Badan Kesahran Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.
18. Bagian Hukum, yarng selanjutnya disingkat Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daeratr Kabupaten Situbond.o.
19. Rencana Aksi Daerah Penghapusan Perdagangan Orang Kabupaten Situbondo adalah suatu program daerah untuk mencegah dan menghapuskan tindak pidana perdagangan orang terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Situbondo.
20. Anak adalatr seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
21. Perlindungan adalah segala upaya yang ditqiukan untuk memberikan rasa arnan kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun
BAB I - XEIEI{IUAIT UUUU
Pasal 2
Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksud Perempuan dan Anak di Kabupaten Situbondo Tatrun 2015-2020, sebagaimana tersebut dalam La.mpiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
U.AKSI'D DAIT TUJUAIT
BAB III - U.AKSI'D DAIT TUJUAIT
Pasal 3
Maksud disusunnya Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai pedoman bag Pemerintah Daeratr maupun masyarakat Situbondo untuk melakukan upaya pencegatran, perlindungan dan penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Ekspolitasi Seksual Perempuan dan Anak.
BAB III - U.AKSI'D DAIT TUJUAIT
Pasal 4
Tujuan disusunnya Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :
- b. Tujuan khusus adalatr dalarn rangka mengatasi berbagai permasalatran terkait dengan Pedagangan Orang dan Eksploitasi seksual perempuan dan anak di Kabupaten Situbondo sebagai berikut :
- a. Tujuan Umum adalah menglrapus tindak pidana perdagangan orang dan Eksploitasi seksual perempuan dart anak di I(abupaten Situbondo.
1. mencegatr segala bentuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual perempuan dan anak di Kabupaten Situbondo;
2. mening!&lt;atkan keterpaduan dan keberlanjutan dalam penanganan korban perdagangan orang dan eksploitasi seksual perempuan dan anak sampai mandiri;
3. mengembangkan berbagai kebijakan dan menegakkan aturan yang ada, sehingga betul-betul dapat memberikart perlindungan terhadap pendudulorya ktrususnya perempuan dan anak dari tindak pidana perdagangan orang dan Eksploitasi seksual perempuan dan anak.
Pasat 5
Peraturan Bupati ini muLai berlaku pada tanggal diundang!&lt;an.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, Eemerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Penetapan: Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 2 5 ll[[/ 2015 PJ. BrrPATr SITITBOIIDO, ZAIITAL UI'HTADIEN

Penetapan: Diundangkan di Situboqdq pada tarrssal 2 5 ll0v 2015 SffiDAERAH KABI'PATTIT SITT'BOIIDO, SYAItr't'LI,AH BTRTTA DArRArr KABrrpATrrr srTrrBorrx) TAHITfl 2()15 rOUOR 1g ## LAMPIRAIT IffiT "iB"ffo? "ibt8ndo Tahun2015. Nomor : 4 ## BAB I ## PIITDAIII'LUAIT Negara Kesatuan Repubfik Indonesia mengakui dan menjunjung tingg hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia. Hak asasi manusia yang secara kodrati melekat dan tidak dapat dipisatrkan itu harus dilindungl, dihormati, dan ditegaldran demi martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebatragiaan, dan keadilan. Setiap orang dilahirkan sebagai manusia bebas dan merdeka untuk hidup bermasyarakat, berbangs, dan bernegara dengan harkat dan martabat kemanusiaan yang sama dan sedera.jat. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. Setiap orang berhak untuk hidup tentram, arnan, damai, bahagia, dan sejahtera latrir dan batin. Hak hidup setiap manusia tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun. Termasuk hak untuk tidak disiksa, tidak diperbud*, tidak diperjualbelikan, tidak dipaksa melakukan prbuatan yang tidak disukai ataupun diperlakukan yang bertentangan dengan harkat, martabat dan kehormatan sebagai manusia seutuhnya. Setiap manusia sanra dan sederqjat di depan hukum, dan berhak menggunalcan semua upaya hukum nasional dart forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia. Dalam hal hi, tindak pidana perdagangan orang termasuk salah satu kejahatan kemanusiaan. Perdagangan orang adalah bentuk modern perbudal€n jaman sekarang. Perbudakan jenis ini termasuk salah satu bentuk terburuk pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bahkan Perserikatan Bangsa Bangsa telatr memasuklran jenis kejahatan ini dalam golongan kejahatan yang terorganisir, karena jenis ini mensyaratkan adarrya kekuatart jaringan, finansial dan teknologi yang di gunakan bersamaan dengan kompetensi manqjemen yang sangat kuat. Negara Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesatran Konvensi ILO 182 mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita telah mengesahkan berlakunya Konvensi mengenai Penglrapusan Segala Elentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 tatrun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Batrwa setiap perempuan berhak diperlakukan secara adil, sama dan sederajat di depan hukum, tanpa diskriminasi. Perempuan berhak menjalani hidup sehat, bahagia, sejahtera lahir dan batin tanpa paksaan, tekanan, ancarnan, atau diskriminasi. Pemerintah telah melarang setiap bentuk perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan perempuan, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa perbudakan. Perempuan berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam melaksanakan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat meng€rncarn keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan. Melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Pemerintah Republik Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak. Datam Konvensi tersebut terdapat prinsip-prinsip hak anak yang meliputi: non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bag anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Di samping itu, negara pihak diwqiibkan untuk mengambil langkah-langkah nasional, bilateral dan multilateral yang tepat untuk mencegah penculikan, penjualan atau perdagangan anak untuk tujuan apapun atau dalam bentuk apapun. Selain itu, Indonesia juga telatr meratifikasi semua konvensi inti Perserikatan Bangsa Bangsa dan International [a.bour Organization. Dengan demikian Pemerintah Republik Indonesia terikat secara moral dan politis dengan konvensi-konvensi internasional tersebut. Konsekuensi meratifikasi berbagai konvensi internasional tersebut adalah bahwa Pemerinta.h Indonesia wajib memberikan laporan periodik dan monitoring tentang pelaksanaan konvensi yang bersangkutan untuk memajukan hak asasi manusia. Hal ini juga tidak mudatr, karena pelaksanaan konvensi juga mensyaratkan adanya penyesuaian hukum domestik para negara pihak dengan substansi konvensi yang bersangkutan. Untuk itu, Indonesia juga telah menerbitkan beberapa peraturan perundangundangan yang ditujukan unhrk memberikan perlindungan bag kelompok rentan. Diantararrya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 sebagaimana telatr diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tatrun 2Ol4 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 2L Tahun 2OOT tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Implementasi Rencana Aksi Daerah melalui strategi : - b. pengembangan institusi lokal yang dapat mencegatr Tindak Pidana Perdagangan Orang baik di daerah pengirim, trartsit maupun tujuan; - a. peningkatan upaya penyadaran masyarakat, sehingga persoalan tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi seksual perempuan dan anak dipahami oleh seluruh stakeholders di Kabupaten Situbondo; - c. pemberdayaan perempuan, sehingga memiliki kemampuan untuk mengakses berbagai sumberdaya yang ada; - e. pengembangan berbagai keb{iatcan dan menegakkan aturan yang ada, sehingga betul-betul dapat memberikan perlindungan terhadap anak dan perempuan; - d. peninglatan penanganan korban perdagangan orang dan eksploitasi seksual perempuan dan anak secara terpadu dan berkelanjutan; - f. mendorong adarrya alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr kabupaten Situbondo yang cukup untuk perlindungan anak dan pemhrdayaan perempuan; - g. penguatan Lembaga Koordinasi dan peningtcatan jaringan untuk peningkatan pencegahan dan penanganan perdagangan orang dan eksploitasi seksual perempuan dan anak di Kabupaten Situbondo.

Penandatangan: Untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan diatas, telah dikeluarkan berbagai peraturan, antara lain Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2OO8 tentang Gugus T[gas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2O1O tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak. ## A. Sltuasl Perdagangan Orang dan Eksplotasl Seksual Perempuan dan Anak dl Kabupaten Sltubondo Perdagangan orang dan Eksploitasi seksual perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap harkat dan martabat manusia dan merupakan bentuk perbudakan modern. Perdagangan manusia rnerupakan kejahatan yang serius terhadap kemanusiaan, yang banyak dialami oleh perempuan dan anak. Tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan dan anak melibatkan banyak pihak, termasuk penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Bahkan hal ini terrnasuk kejatratan terorganisir karena memiliki jaringan sangat luas, baik di dalam negeri maupun antar negara. Praktek perdagangan orang di Indonesia sebenanrya diduga sudah ada sejak lama. Indonesia bahkan pernah menjadi sorotan dunia internasional, ketika Negara Amerika dalam l,aporan tatrunan tentang perdagangan orang pada tahun 2OO2 menempatkan Indonesia ke dalam Tier ru atau negara yang tidak memenuhi standar minimal lrenanganan perdagangan orang dan tidak melakukan upaya-upaya yang signifikan dalam meresponnya.

Verifikasi: Namun dalam Laporan tatrunan berikutnya, Amerika menempatkan Indonesia dalam Tier II karena dianggap sudatr memiliki perangkat hukum yang jelas ketika mensahkan Undang-Undang Nomor 2t Tahun 2OOT tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Narrrun dalam kenyataannya memberantas perdagangan orang ternyata sangat sulit, sebab melibatkan kejahatan yang sangat terorganisir, baik berskala internasiorol, nasional maupun lokal. Pengalaman membuktikan bahwa tindak pidana jenis ini juga memerlukan aturan lokal, Propinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu pioner dalam mensatrkan Peraturan Daerah tentang hal tersebut, hanya beberapa bulan sebelum peraturan perundang-undangan di tingkat nasional disahkan. Kabupaten Situbondo yang juga dikenal sebagai daeratr pengirim, transit, sekaligus penerima temtama untuk kasus-kasus perdagangan orang dan eksploitasi seksual perempuan dan anak telah banyak melakukan upaya-upaya baik pencegatran maupun pen€rnganan korban. Data yang dirilis oleh Kepolisian Resor Situbndo pada Tahun 2010 sampai dengan 2013 telatr mendamping 2 (dua) korban perdagangan orang yang ditemukan di Situbondo. Dalam melakukan proses pemulihan psikologis dan medis, namun realitas di lapangan korban perdagangan orang sangat kompleks dan masih sulit di tembus. Data lain yang dihimpun Rrsat Pelayanan Terpadu (PPT) Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Situbondo, pada tahun 2008 hingga 2015 per Agustus tercatat 1.016 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender. Modus perdagangan orang yang terkini adalah melalui bujuk rayu. Jika calon korban sudatr terbujuk, maka ia tidak akan pernah diijinkan untuk menghubungi keluarganya sejak ia terbujuk. Bahkan, sering kali korban langsung drqiak perg begitu sqia tanpa membawa dokumen apapun yang menunj uldran identitasnya. Para pelaku selalu memberikan janji dan iming-iming yang sangat berbeda ketika merlaJru calon korban. Biasarrya pelaku akan memberikan cerita kesuksesan terbaik, tapi perlakuan dan perkataannya bisa berbalik 1800 ketika korban sudah berada dalam kekuasaannya. Contoh lain yang sekarang sedang menjadi tren adalah perdagangan orang unftrk tenaga kerja yang dilakukan oleh perusatraan pengerah tenaga kerja resmi. Mereka beroperasi dengan dokumen yang seolah-olah resmi tapi ternyata palsu. Artinya, pila tenaga kerja berangkat dengan paspor resmi tapi dengan visa kunjungan. Jika sesampainya mereka di negara tujuart masih belum ada mqiikan sampai habis waktu berkunjurg, maka mereka harus membayar sendiri braya hidup di negara tduan tersebut, termasuk tiket pulang. Hal ini banyak di$umpai oleh beberapa organisasi khusus advokasi tenaga keda migan di Macau. Sementara itu, jika para korban itu masih belum memiliki tiket pulang, maka ia hartrs bekerja apa sqia, termasuk menjadi pelacur. Padahal, Indonesia belum memiliki pedanjian bilateral dengan Negara Cina untuk urusan tenaga kerja ini. Padahal perjanjian bilateral inilah yang menjadi dasar utama keluarnya job order untuk mengerahkan calon tenaga kerja ke luar negeri. Seringkali para pelaku bias melenggang bebas karena sangat kurangnya informasi dan pengetahuan yang dimiliki korban atau calon korban, baik tentang cara bermigrasi yang arnan maupun hokum yang berlaku. Akibatnya, banyak korban potensial lantas terjebak dalam arus massa perdagangan orang ini, apalagi jumlah korban yffLg sebenarnya tidak diketahui secara pasti. Ada barryak hal yang terkait dengan persoalan d.ark number ini. Tren terbaru lainnya dalam perdagangan orang ini adalah dengan menyiapkan kondisi tertentu sedemikian rupa, sehingga korban tidak pernah merasa dijerumuskan dalam kondisi perbudaf&lt;an. Semua jenis pekerjaan, baik terburuk maupun dipaksakan, tergolong perbud.akan. Tren terbam menunjukkan bahwa untuk melacurkan anak, sekarang seorang pelaku tidak akan pernah langsung melakukannya, melainkan akan menyiapkannya. Misalnya seorang anak al€n dipekedakan sebagai pekeda rumatr tangga di rumah bordil terlebih dahulu, diberikan fasilitas luar biasa mewah, atau dibuat ketagihan dengan kondisi tertentu terhadap barang tertentu, sebelum ia kemudian dipaksa untuk melacur untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Inilah yang disebut dengan conditioning atau pengkondisian. Oleh karena itu, seringkali para korban tidak merasa bahwa ia telatr diperbudak sedemikian rupa oleh para pelaku. Umumry&amp;, mereka menggunakan modus operandi membuka lowongan kerja sebagai pekerja rumah tangga, baby sitter atau pekerja pabrik. Narrun mereka justm diperdagangkan sebagai pekerja seksual komersial. Jika tidak diperdagangkan secara langsung, mereka akan dikondisikan secara khusus, terutama anak-anak, agr terbujuk untuk bekeq'a sebagai pekerja seksual komersial tanpa paksaan. Biasanya, anakanak ini akan dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga di rumatr bordil terlebih datrulu sebelum diterjunkan sebagai pekerja seks, agar mereka mau bekerja seakan-akan scara sukarela. Namun demikian modus operandi maupun cara untuk perdagangan orang umuurnya selalu berubah-ubah dan bergerak mengikuti tren terkini untuk menghindari penanglapan dari pihak bennrajib. Misalnya penculikart anak untuk dijadikan sebagai pengemis oleh sindikat pengemis, atau untuk dijual organ tubuhnya, maupun perekmtan penari untuk pertukaran budaya yang kemudian di$adikan penari seksual eksotik. Jalan atau cara yang dipakai untuk menjerat korban perdagangan orang bahkan telatr mengikuti perkembangan telcrologi dengan memanfaatkan situs jejaring sosial (messenger, facebook; twitter). Oleh karena itu, beberapa pekerjaan yang tergolong tindak pidana perdagangan orang, antara lain, buruh migran, pekerja perkebunan, perbudakan yang berkedok pernikatran dalam bentuk pengantin pesanan, semua bentuk terburuk pekerjaan anak (terutama di sektor berbahaya), buruh pabrik, pekeda rumah tangga, untuk dijual organ tubuhnya, dan lain sebagainya. Barryak Iaktor yang menyebabkan perempuan dan anak menjadi korban tindak perdagangan orang diantararrya karena diskriminasi gender, kesenjangan pembangunan dan Rendahnya partisipasi perempuan, tingginya permintaan dan masih lemahnya penegakan hukum. ## 1. Faktor Kemlsklnanan

Distribusi: Situbondo, menurut data statistik Angka Kemiskinan Makro di Kabupaten Situbondo dimana Jumlah Pendukuk miskin (O0O) pada tahun 2013 = 9O,O dengan persentase Penduduk Miskin 13,59 o/o (data, Susenas 2013). Daerah yang tergolong miskin ini dianggap sebagai daerah pengirim. Umurlnya, daerah-daerah ini memiliki indeks pembangunan manusia yang tergolong menengah ke bawatr, dengan indeks kemiskinan yang tergolong menengah ke bawah. Menurut data dari l.aporan Tahunan United Nations Development Program (UNDP) tahun 2OO9, indeks kemiskinan dan pembangunan manusia ini masih tetap tidak berubah, terutama untuk daeratr-daerah yang tergolong miskin. Biasanya daerah-daerah ini tergambar dalam peta UNDP sebagai daeratr gelap. Menariknya, daerah-daerah miskin ini termasuk dalam daeratr pengirim unhrk banyak kasus perdagangan orang. Hal ini terjadi akibat kemiskinan, (pendidikan rendatr, tingkat pengangguran yang cukup tinggi serta penglrasilan yang rendah), ditambatr dengan meningkatnya budaya instan menyebabkan masyarakat cendemng mencari pekerjaan yang berpenghasilan tinggi dengan cara yang mudah dan cepat. Adanya kondisi sosial budaya yang tidak adil turut menyebabkan perempuan dan anak rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Umumnya, masyarakat masih lebih menghormati dan menglrargai kedudukan dan posisi laki-Iaki lebih tinggi dari pada perempuan, sehingga menumpukan harapan jauh lebih banyak terhadap laki-laki daripada perempuan. Akibatnya, laki-taki menikmati banyak keistimewaan (privieleged) dalam masyarakat, terutama secara budaya sehingga anak perempuan dan perempuan sangat rentan keberadaall, status dan posisinya karena jenis kelaminnya. Misalrrya, barryak orang tua yang lebih memilih menyekolahkan anak laki-laki daripada perempuart, semakin tinggi tingftatan sekolah semakin banyak anak perempuan yang drop-out, dan lain sebagainya. Fraktek-praktek diskriminatif ini berdampak pada semakin marakrrya pernikahan anak perempuan usia dini. Barryak perempuan yang dihargai hanya sebagai pembantu dalam rumah tangga. Sekalipun perempuan itu bekerja, memiliki penghasilan yang lebih tinggi dan banyak akses, mereka tetap harus mengerjakan semua tugas-tugas rumah tangga. Adanya anggapan batrwa pekerjaan domestik identik dengan pekerjaan perempuan mengakibatkan banyaknya perempuan yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) diluar dan didalam negeri. Disamping itu pekerjaan ini dianggap sebagai pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian sehingga bisa dibayar dengan gaji yang rendatr. Konstruksi sosial di Ikbupaten Situbondo masih memandang bahwa tubuh perempuan adalatr bagran dari obyek seksual dan martabat perempuan harrya dinilai dari keperawanannya. Artinya, jika seorang perempuan atau anak perempuan sudah tidak perawan maka dianggap sudah tidak berharga lagi. Sehingga perempuan dan anak perempuan rentan menjadi sasaran eksploitasi seksual. Dalam bentularya lebih lanjut, jika diskriminasi ini dihubungkan dengan situasi kemiskinan, maka sebenarnya telah terjadi feminisasi kemiskinan. Artinya, kebarryakan situasi miskin terjadi karena timpangrya pendidikan yang diperoleh anak perempuan dan laki-Iaki. Hal ini lebih diperberat dengan fiakta bahwa kondisi miskin ini justru lebih membuat perempuan untuk bergerak menghidupi keluarganya. Contoh paling sederhana adalah ketika seorang perempuan yang berkeluarga dikategorikan miskin, maka ia akan men$ual apa saja dan/atau bekerja apa sqia agar keluargarrya bisa hidup. Artinya, bekerja sebagai pekerja seksual pun akan ia tempuh hanya agar keluargarrya bisa hidup layak. Hal inilah yang kemudian memicu timbuLeya Iaktor berikutnya. ## 2. Faktor KesenJengan Pembar4unan dan Rendahnya Partlslpasl Perempuan Tidak meratanya Pembangunan menyebabkan beberapa daerah yang tertinggal tidak banyak pilihan yang bisa diambil untuk dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sehingga memicu pe{pindahan (migrasi) ke daerah yang lebih meiu, agar mendapatkan peketjaan yang lebih bagus dan kehidupan yang lebih layak. Selain itu, banyak perempuan dan anak perempuan tidak dilibatkan dalam setiap proses pembangunan. Selama ini, pilihan pembangunan lebih dititikberatkan pada pembangunan fisik, akibatnya pembangunan sosid budaya tertinggal. Hal ini membuat posisi rentan anak dan perempuan yang akan menjadi sasaran utama bag para pelaku tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak melalui berbagai bujuk raJru, dengan alasan "keluar dari kemiskinan". ## 3. Faktor Tlnggtnya Permlntaall Permintaan terhadap pelacur anak masih tings karena adanya mitos-mitos tertentu tentang seksualitas dan hubungan seksual. Berbagai mitos ini cenderung menyebutlran batrwa berhubungan seksual dengan anak-anak bisa membuat lebih awet muda dan aman. Banyak pengguna jasa seksual ini beranggapan batrwa anak-anak belum terjangkit berbagai penyakit akibat hubungan seksual dan sebagainya. Namun mitos-mitos ini justru diciptakan untuk memperbesar pasar pelacur anak. Hal inilah yang disebut sebagai politik tubuh. Artinya, tubuh anak (terutama anak perempuan) dan perempuErn digunakan sebrgai alat produksi dan bagian dari mekanisme perluasan pasar seksual. Tubuh telah digunakan sebagai komoditas untuk menumpuk kenyamanan dan kekayaan. Artinya, anak dan perempuan adalah obyek seksual komersial. Seringkali juga anak-anak ini diminati karena mereka patuh dan tidak pernah menuntut macam-macam. Artinya, mereka melakukan halhal itrr karena mereka takut terhadap berbagai ancaman dan intimidasi, terutama yang menyangkut keluarga mereka. Secara psikologis, anakanak cenderung menurut kepada orang-onang dewasa di sekitar mereka. Justru posisi rentan dan kondisi psikologis anak yang demikianlah yang disalahgunakan oleh para pelaku tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak. ## 4. Faktor Lemahn5ra Penegakan Hukum Anak-anak yang teLah dikondisikan sedemikian ilp&amp;, terutama untuk kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi seksual perempuan dan anak, seringkali menyatakan batrwa yang membuat mereka men$adi pelacur adalah diri mereka sendiri. Itu adalalt pilihan mereka dalam hidup mereka. Narnun jika d,itelusuri lebih jauh, maka barryak dari anak-anak itu yang merasa ketakutan luar biasa. Hal ini wajar karena sebagai anak mereka cenderung labil dan sulit memutuskan. Mereka sangat bergantung pada orang dewasa sekitar mereka. Kondisi demikian menjadi surga bag para pelaku sehingga mereka bisa mencuci perbuatan mereka dengan mengatakan bahwa memang anak-anak itu sendiri yang mau melacurkan diri mereka. Akibatnya, banyak dari mereka kemudian bisa lolos dari jeratan hukum karena minimnya bukti-bukti kejahatan mereka. Situasi ini diperberat dengan lemahnya penegakan hukum. Irbih lanjut, jika berbagai kejadian dan kasus-kasus perdagangan orang dan eksploitasi seksual perempuan dan anak dibiarkan sedemikian ffip&amp;, maka sebenarnyalatr telah berlangsung mekanisme pasar yang menggunakan tubuh sebagai komoditas dan politik ekonomi seksual. Hal ini terbukti dengan sangat minimnya para pelaku diierat dengan pasalpasal yang berasal dari Undang-Undang Nomor 2L Tatrun 2OOT tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kebanyakan para pelaku ddierat dengan pasal-pasal yang berasal dari Kitab UndangUndang Hukum Pidana, bahkan tanpa pemberatan jika pelakunya adalah anggota keluarga inti sesuai yang disyaratkan oleh hukum pidana tersebut. Lematrnya penegakan hukum juga ditandai oleh lolosnya para pelaku tindak pidana perdagangan onang dan ekspolitasi seksual perempuan dan anak. Bahkan, tidak adarrya korban yang menerima kompensasi atau pelaku yang didenda sesuai persyaratan UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada gilirannya, hi juga telatr membuat kaum anak dan perempuan hanya ssfoagai obyek hularm. ## B. Respon KebtJaLan dan Prrogr:am dt Kabupaten Sltubondo

Penandatangan: Situbondo telah memberikan respon yang positif terhadap berbagai kebijakan nasional tersebut dengan menerbitkan berbagai kebitjakan daeratr, diantaranya pemhntukan Komisi Perlindungan Anak yang disahkan dengan Keputusan Bupati pada tatrun 2008. Dalam Keputusan Bupati ini terdapat 3 (tiga) Komite yang terdiri dari Komite Penglrapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak, Komite Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Komite Penghapusan Eksploitasi Seksual Anak. Setelatr keluarnya Keputusan Bupati ini, kemudian dikeluarkan pula Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tlrgas Pencegatran dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Situbondo nomor: 188/60 | / P / OO4.2 I 2Or1.

Penandatangan: Kabupaten Situbondo juga telah membentuk R.rsat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tatrun 2006, Keputusan Bupati terkini adalalt Nomor lSSlLT /P10A6.212015. Berbagai kerja advokasi ini juga mendorong disahkannya Peraturan Daeratr Nomor 18 Tatrun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Pada saat ini di Kabupaten Siftrbondo telatr dihasilkan hal-hal sebagar berikut : ## 1. Pencegahan Segala Bentuk Perdagangan Orang Human Trafficking atau perdagangan orang mempakan satah satu kejatratan di dunia, yang merupat&lt;an ancarnan terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap Dorrna-nortna dan melanggar hak asasi manusia. Maraknya perdagangan orang merupakart dampak dari kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendatr dan terbatasnya lapangan kerja serta kurangnya sosialisasi peraturan terkait tindak pidana perdagangan orang. Pencegatran dan penanganan tindak pidana perdagangan orang merupakan tanggung jawab Pemerintatr, Pemerintah Daeratr, masyarakat dan keluarga. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2OO7 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdaganganan Orang (TPPO), yang juga diikuti oleh Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden serta Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mulai dari pusat hingga tingkat kabupatenlkota, narnun petdagangan orang khususnya perempuan dan anak-anak tetap s4ja marak terjadi. Kegiatan-kegiatan yang telatr dilaksanakan untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang antara lain: Melakukart penyadaran kepada masyarakat melalui sosialisasi terutama yang menjadi wilayatr pengirim dan transit baik darat, laut maupun udara melalui pndidikan umum, pendidikan agarrla baik formal maupun in formal dan penyuluhan, seminar, dan dialog interaktif melalui berbagai media yang terkait dengan penernpuan dan anak. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh berbagai Satuan Keda Perangkat Daeratr, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan perguruan tinggi. Contohnya kegiatan yang dilakukan oleh Badart Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten Situbondo adalah Sosialisasi PematrErma.n Trafficking dan Pornografi, Pelatihart Pendampingan Saksi dan Korban TraIlicking. Adapun upaya kegiatan-kegiatan tersebut belum maksimal dibandingl&lt;an dengan besaran masalah yang ada maka perlu ada pencegahan secara dhi, rutin dan berkala antara lain: - a. Harus ada sanksi yang tegas baik pidana maupun administratif terhadap pelanggaran atas ketentuan yang mendasar agar menimbulkan efek jera; - b. Mengefektifkan sistem pengawasan pemerintah; - d. Peninglatan pendidikan masyarakat, khususnya pendidikan alternatif bag anak perempuan, termasuk sarana prasarana pendidikannya; - c. Pemetaan TPPO di Kabupaten Situbondo baik untuk tujuan lokal maupun dari luar; - e. Peningkatan pengetatruan masyarakat melalui informasi seluasluasnya tentang TPPO beserta selumh aspek yang terkait dengannya; - g. Pendataan yang akurat korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, karena selama ini korban ban. melapor apabila ada kerugian/ penderitaan; - f. Perlu di upayakan adarrya jaminan akses aksesbilitas bagi keluarga khususnya perempuan dan anak-anak memperoleh pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatart, pelayanan sosial; - h. Meningkatkan kualitas SDM aparat penegak hukum dan sarana serta prasarana yang belum menduhtg; - j. Pembangunan infrastruktur dan non infrastruldur harrs merata dengan sistem sekala prioritas dan jauh dari segi pempetakan suka dan tidak suka; - i. Harus ada kerja sama terpadu antar instansi baik pemerintatr daerah dan atau pemerintah Kabupaten; - k. Instansi terkait untuk lebih selektif dalam perukmtan TKI dari skill dan keahlian yang dimiliki oleh calon TKI; 1. Memberi pmahaman dibeberapa Satuan Ketja Perang!&lt;at Daerah yang terkait dengan pencegahan tindak pidana perdagangan orang; - m. Memberi pematraman, pengertian dan sosialisasi kepada masyarakat terhadap perdagangan dan eksploitasi perempuan dan anak; - o. Kepedulian dan perhatian serta pemahaman tokoh agama terhadap perdagangan dan eksploitasi perempuan dan anak; - n. Memberi pematrarnan dan perhatian keluarga terhadap perdagangan dan eksploitasi perempuan dan anak; - p. Perhatian orang tua terhadap pendidikan agama anak; - r. Masih terbatasnya anggaran daeratr untuk pelaksanaan program pencegahan; - q. Koordinasi antar stakeholder belum maksimal; - s. Media masih belum bisa memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. - a. Moralistik yang dilaksanakan dengan penyebarluasan ajaran-ajaran agama dan moral, undang-undang yang baik dan sanana sarana lain yang dapat mengekang nafsu untuk berbuat kejahatan. Menumt Hery Firmansyah Pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan menggabungkan beberapa metode : - b. Abiliosinistik yang berusatra untuk memberantas sebab musababnya. Umpamanya kita ketahui bahwa faktor tekanan ekonomi (kemiskinan) merupakan sahh satu fhktor penyebab, maka usaha untuk mencapai kesejahteraan untuk mengurans kesejahteraan untuk mengurang kejatratan yang disebabkan oleh f,aktor ekonomi. ## 2. RehablHtasl dan Relntegrasl Soetal Korban Ttndak Pldana Perdagangan Orang dan ELsploltasl Seksual Perempuan dan AnaL Di Kabupaten Situbondo telah terbentuk Rrsat Pelayanan Terpadu, lembaga inilah yang melakukan rehabilitasi dan reintegrasi terhadap korban tindak pidana perdagangnn orang dan eksploitasi seksual perempuan dan anak. Namun dari berbagai pengalaman melakukan kerja-kerja rehabilitasi dan reintegrasi, masih terdapat barryak kelematran antara lain: - a. Belum semua lembaga penyedia l,ayanan mempunyai mekanisme penanganan yang jelas dan berpihak pada kebutuhan korban; - c. Koordinasi antar lembaga layanan masih belum berjalan dengan maksimal. - b. Terbatasnya dukungan anggaran daerah dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi seksual perempuan dan anak, terutana korban yang ditemukan di luar daeratr Kab. Situbondo, rnaupun di luar Provinsi Jawa Timur; ## Pengembangan dan Penegakan Hukum 3.

Penandatangan: Dengan Keputusan Bupati Situbondo tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Anak, hrsat Pelayanan Terpadu dan juga Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Situbondo, maka telah terjadi penambahan instmmen hukum. Namun implementasi dan penegakannya masih perlu ditingkatkan, sebab tidak semua penegak hukum memiliki persepsi yang sarna terhadap berbagai kebiiakan untuk perlindungan perempuan dan anak. Hal ini terbukti dengan minimnya kasus tindak pidana perdagangan orang yang telah divonis di pengadilan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2OOT tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O12 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak. ## Menumbuhkan dan Menguatkan Kelembagaan dan Jarlngan 4. Penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak membutuhkan jaringan kerja yang luas, mekanisme yang jelas dan pembiayaan yang optimal. Hal ini penting mengingat banyak korban yang berasal dari daerah terpencil, yang seringkali kasusnya tedadi di tempat-tempat yang sangat jauh dari tempat tinggal mereka. Oleh karena itu perlu dikembangkan jaringan kerja antar pemerintah daerah unttrk mencegah, merehabilitasi, mereintegrasi serta mengembangkan dan menegald&lt;an hukum sehubungan dengan kasuskasus tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak yang sedang marak selrarang ini. Pengembangan dan penguatan jaringan keq'a ini krusial karena modus operandi yang selalu berubah dan proses kejahatan yang sangat terorganisir. Di Ifubupaten Situbondo, telatr terbentuk jaringan lokal untuk penanganan korban, telah terbentuk Rrsat Pelayanan Terpadu penanganan korban, di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan telah terbentuk Pos Pengaduan untuk membantu, dan telah terbentuk Komisi Perlindungan Anak (KPA) dan Gugus Tugas Pencegatran dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. ## C. Pokok-pokok tasalah dan Isu Strategls Berdasarkan paparan analisa situasi diatas dan juga respon yang telah ada, baik dalam bentuk kebirjakan maupun program, maka dapat digambarkan pokok-pokok permasalahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi seksual perempuan dan anak di Kabupaten Sihrbondo pada saat ini sebagai berikut : ## 1. Pokoh-pokok Masalah

Penandatangan: - a. Kegiatan-kegiatan untuk penyadaran masyarakat belum semuanya tepat sasaran. Pihak berwenang belum mengetahui secara jelas persoalan, sehingga alternatif solusi yang dipilih masih bersifat pragmatis. Selain itu, masyarakat juga masih belum memiliki informasi yang jelas, terutama para tokoh dan pemimpin lokal, seperti ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga, kepala dusun, lurah, tokoh agama dan lain sebagainya. Bahkan beberapa tokoh tersebut, tanpa disadari, ada yang diduga menjadi pelaku tindak pidana perdagangan orang. Unhrk itu, perlu ada pendidikan penyadaran bag kalangan Satuan Kerja Perangkat Daeratr terkait dan masyarakat umum agar persoalan ini bisa ditanggulang dari semua sisi; - b. Kelembaglan dan profesional. Padahal jenis kejatratan ini termasuk kejahatan terorganisir yang dilakukan secara lintas daerah, bahkan Iintas negara. Di Kabupaten Situbondo, hampir semua Kecarrratan dan Desa/Keluratran sudatr memiliki Pos Pengaduan yang bisa bekerja sama secara institusional melalui berbagai jaringan. Jaringan dan lembaga lokal hi, temtama untuk pendampingan pencegahan dan penarikan korban eksploitasi seksual anak. Kelembagaan ini seharusnya juga bisa dibentuk di lokasi yang komunitasnya rentan penglrapusan tindak pidana perdagangan orang belum bisa dilakukan secara diperdagangkan atau dilacurkan. Ada beberapa Kecamatan dan Desa/Kelurahan kerjasama kelembagaan ini berjalan dengan baik, dan melakukan pembagian peran dengan jelas. Namun masih barryak yang belum bisa melakukan keq'asama institusional ini secara profesional dalam mencegah dan menangani korban perdagangan orang atau eksploitasi seksual anak; - c. Terbatasnya akses perempuan terhadap ekonomi dan masih rendahnya tingkat pengetahuan dan ketrampilan perempuan, mengakibatkan barryak perempuan tidak memiliki alternative pilihan dalam pekerjaan. Hal ini terjadi karena diskriminasi gender yang melekat kuat dalam wacana dan praktik-praktik budaya. Misalnya: keinginan sekolah anak perempuan biasanya dinisbikan melalui berbagai upaya bujuk rayu yang bertameng adat budaya. Barryak keluarga yang lebih memil