PERATURAN BUPATI BI Nomor 36 Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN WAKATOBI (berlaku 13 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Menetapkan
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN WAKATOBI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu lingkup Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata diwadahi dalam bentuk dinas.
Bagian Kedua Nomenklatur Perangkat Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi.
Bagian Ketiga Tipe Perangkat Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A.
- (2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ## BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pariwisata;
- b. pelaksanaan analisa kebijakan di bidang pariwisata meliputi pembinaan, pengembangan destinasi dan industri kreatif, pemasaran pariwisata, ekonomi kreatif, kelembagaan dan sumber daya manusia pariwisata serta ekonomi kreatif;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsi Dinas.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata;
- d. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- e. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- f. Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu Kepala Dinas

## Pasal 9

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.

## Bagian Kedua Sekretariat

## Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan koordinasi, penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang pariwisata;
- b. pengelolaan barang milik daerah/kekayaan daerah;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administratif yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 12

- (1) Sekretariat, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

## Pasal 13

- (1) Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas Dinas.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pedoman, petunjuk teknis dan pengkoordinasian penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan urusan pengelolaan barang serta aset Dinas.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan, kehumasan dan protokoler, rumah tangga, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan aparatur serta hukum dan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

## Pasal 14

- (1) Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penataan kawasan dan daya tarik wisata, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekowisata, investasi dan industri pariwisata.
- (2) Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
- b. pelaksanaan penataan kawasan pariwisata Daerah;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan aksesibilitas, sarana dan prasarana pariwisata;
- e. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekowisata;
- f. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan investasi pariwisata;
- g. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan industri pariwisata;
- h. penyusunan dan penyampaian evaluasi dan pelaporan;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 16

- (1) Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, terdiri dari :
- a. Seksi Penataan Kawasan dan Daya Tarik Wisata;
- b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Ekowisata;
- c. Seksi Investasi dan Industri Pariwisata.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata.

## Pasal 17

- (1) Seksi Penataan Kawasan dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan penataan kawasan pariwisata, pengembangan daya tarik wisata, pengembangan aksesibilitas, sarana dan prasarana pariwisata serta evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Ekowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, melaksanakan pembinaan pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengembangan ekowisata serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- (3) Seksi Investasi dan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, melaksanakan fasilitasi pengembangan investasi, melaksanakan pembinaan dan pengembangan industri pariwisata, memberikan pelayanan rekomendasi tanda daftar usaha pariwisata serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

## Bagian Keempat

## Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata

## Pasal 18

- (1) Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan analisa pengembangan pasar, pengembangan kemitraan, digital marketing dan pengembangan citra serta promosi pariwisata.
- (2) Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pengembangan pemasaran pariwisata;
- b. pelaksanaan analisa dan pengembangan pasar pariwisata;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata serta pengembangan digital marketing pariwisata;
- d. pelaksanaan pengembangan citra pariwisata;
- e. pelaksanaan promosi pariwisata Daerah;

- f. penyusunan dan penyampaian evaluasi dan pelaporan;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 20

- (1) Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata, terdiri dari :
- a. Seksi Analisa dan Pengembangan Pasar;
- b. Seksi Pengembangan Kemitraan dan Digital Marketing;
- c. Seksi Pengembangan Citra dan Promosi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

## Pasal 21

- (1) Seksi Analisa dan Pengembangan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, melaksanakan kajian pengembangan pasar pariwisata, melaksanakan survei dan analisis pengembangan pasar pariwisata, menyusun rekomendasi strategi pengembangan segmen pasar eksisting dan pasar potensial pariwisata serta evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- (2) Seksi Pengembangan Kemitraan dan Digital Marketing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional, penyusunan rencana kegiatan, pembinaan dan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata, pembinaan dan pengembangan aplikasi teknologi digital marketing dalam pengembangan pemasaran pariwisata serta evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- (3) Seksi Pengembangan Citra dan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menghimpun kebijakan teknis operasional, melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, melaksanakan pembinaan dan pengembangan citra pariwisata daerah, pembinaan dan pengembangan promosi pariwisata serta evaluasi dan pelaporan kegiatan.

## Bagian Kelima Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif

## Pasal 22

- (1) Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan ekonomi kreatif, fasilitasi hak atas kekayaan intelektual, fasilitasi sarana prasarana dan permodalan serta fasilitasi pemasaran produk ekonomi kreatif.
- (2) Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pengembangan ekonomi kreatif;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan ekonomi kreatif;
- c. pelaksanaan fasilitasi hak atas kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan, pengembangan dan fasilitasi sarana dan prasarana ekonomi kreatif;
- e. pelaksanaan fasilitasi akses permodalan pengembangan ekonomi kreatif;
- f. pelaksanaan fasilitasi pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis seni budaya dan berbasis media desain dan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- g. penyusunan dan penyampaian evaluasi dan pelaporan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 24

- (1) Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, terdiri dari :
- a. Seksi Penelitian dan Pengembangan dan Hak Atas Kekayaan Intelektual;
- b. Seksi Fasilitasi Sarana, Prasarana dan Permodalan;
- c. Seksi Fasilitasi Pemasaran.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

## Pasal 25

- (1) Seksi Penelitian dan Pengembangan dan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional, penyusunan rencana kegiatan, melaksanakan penelitian dan pengembangan ekonomi kreatif, melaksanakan fasilitasi hak atas kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif serta evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- (2) Seksi Fasilitasi Sarana, Prasarana dan Permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional, penyusunan rencana kegiatan, melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana ekonomi kreatif, melaksanakan fasilitasi akses permodalan bagi pelaku usaha ekonomi kreatif serta evaluasi dan pelaporan kegiatan.

- (3) Seksi Fasilitasi Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional, penyusunan rencana kegiatan, melaksanakan fasilitasi pemasaran produk ekonomi kreatif serta evaluasi dan pelaporan kegiatan.

## Bagian Keenam

## Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

## Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

## Pasal 26

- (1) Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif, pengembangan kelembagaan dan tata kelola pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (2) Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sinergitas hubungan kelembagaan dan tatakelola kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
- e. penyusunan dan penyampaian evaluasi dan pelaporan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 28

- (1) Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri dari :
- a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan;
- b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif;
- c. Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Tata Kelola Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

## Pasal 29

- (1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional, penyusunan rencana kegiatan, melaksanakan pembinaan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan.
- (2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional, penyusunan rencana kegiatan, melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif serta evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- (3) Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Tata Kelola Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional, penyusunan rencana kegiatan, melaksanakan pembinaan dan pengembangan sinergitas hubungan kelembagaan, tata kelola pariwisata dan ekonomi kreatif serta evaluasi dan pelaporan kegiatan.

## Bagian Ketujuh

## Unit Pelaksana Teknis Dinas

## Pasal 30

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

## Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas sesuai bidang keahliannya.

## Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, terdiri dari sejumlah aparatur sipil negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V TATA KERJA

## Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

## Pasal 34

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.

## Pasal 35

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masingmasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

## Pasal 36

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

## Pasal 37

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

## Pasal 38

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

## Pasal 40

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

## Pasal 41

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VI

## KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

## Pasal 42

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.

- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (7) Pejabat eselon III atau jabatan administrator dan eselon IV atau jabatan pengawas dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kabupaten Wakatobi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2014 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi pada tanggal 13-12-2016

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

ARHAWI

Diundangkan di Wangi-Wangi pada tanggal 13-12-2016

## Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

## TTD/CAP

## JUHAIDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2016 NOMOR 36

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR

: 36 TAHUN 2016

TANGGAL : 13-12-2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,

TUGAS DAN

FUNGSI

SERTA TATA

KERJA

DINAS

PARIWISATA

KABUPATEN WAKATOBI

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

## DINAS PARIWISATA KABUPATEN WAKATOBI


BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

ARHAWI