PERATURAN BUPATI BI Nomor 1 Tahun 2015 tentang PEMBENTUKANI PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGANBENCANA I I DENGAN ffA¥MAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPui4uAN SIAU TAGULANDANG BIARO, a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Kepala Badan N,3-sional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 20 }2 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi PenanggulFgan Bencana (PUSDALOPS-PB), maka perlu dibentuk . Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana· 1 ' (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati I Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
BUPATI KEPu11uAN SIAU TAGULANDANG BIARO
PRO"JINSISULAWESIUTARA
I
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO I NOMf&gt;R 1 4 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKANI PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGANBENCANA I
I DENGAN ffA¥MAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPui4uAN SIAU TAGULANDANG BIARO,
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Kepala Badan N,3-sional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 20 }2 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi PenanggulFgan Bencana (PUSDALOPS-PB), maka perlu dibentuk . Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana· 1 '
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691); I .
2. Undang-Updang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia ; Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara ReTublik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Updang Nomor 2 Tahun 2015 ten tang Penetapan Peraturan/ Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2� Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24J Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56i57);
'
'
I
Menetapkan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 · Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 7 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2010 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 4 Tahun 2011 ten tang Kedudukan, Susunan, Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan I Siau Tagulandang Biaro.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PENGENDALIAN OPERAS! PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
BABI KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro bersama perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
.
'
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
6. Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat PUSDALOPS PB adalah unsur pelaksana teknis pada tingkat Kabupaten yang bertugas menyiapkan dukungan fasilitas pengendalian operasi serta menyelenggarakan sistem informasi, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam penanggulangan bencana;
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
8. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
9. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modemisasi, epidemi, dan wabah penyakit;
10. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror;
9. 1 1 . Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi serta rekonsruksi;
12. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian keegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan / atau mengurangi ancaman bencana;
13. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dengan langkah yang tepat guna dan berdaya guna;
14. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang;
15. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana;
•
l
16. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang menimbulkan bencana;
2. 1 7. Ra wan bencana adalah suatu karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu; 18. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana;
19. Pelayanan Kegawatdaruratan (Emergency Service Response) adalah serangkaian kegiatan untuk pelayanan keamanan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
20. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana;
21. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, Iuka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat;
22. Ruang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut RUPUSDALOPS PB adalah Ruang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana tingkat Kabupaten/Kota;
23. Instansi/lembaga terkait adalah ssuatu organisasi yang sah dan diakui
Pasal 2
- ( 1) Maksud pembentukan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) adalah untuk memberikan arah dan acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam operasi penanggulangan bencana;
- (2) Tu.juan pembentukan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah untuk memberikan layanan penanggulangan bencana bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
Bagian Kesatu
Tu.gas Pokok
BAB II - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB PUSDALOPS PB
Pasal 3
- ( 1 ) Sebagai Pusat Informasi yaitu:
- a. Menghimpun, mengolah dan menyajikan informasi dari instansi terkait ke dalam bentuk database dan kepustakaan;
- b. Memelihara jaringan inform.asi dan komunikasi baik software dan hardware;
- c. Publikasi.
- (2) Sebagai Sistem Peringatan Dini yaitu :
- a. Mengkoordinasikan kegiatan peringatan dini untuk semua jenis bencana;
- b. Memelihara jaringan inform.asi dan komunikasi sistem peringatan dini;
- c. Pendidikan dan pelatihan;
- d. Sosialisasi.
- (3) Sebagai wadah Operasi Tanggap Darurat yaitu :
- a. Pusat pelayanan tanggap darurat yang berfokus kepada koordinasi, komando dan pelaksanaan;
- b. Mendukung kaji cepat (rapid assessment) di tingkat Kecamatan;
- c. Menyusun Rencana Operasi (renop) tanggap darurat;
- d. Menyediakan bantuan teknis operasional tanggap darurat;
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (4) Sebagai wadah Pelayanan Kegawatdaruratan yaitu:
- a. Mengkoordinasi pelayanan kegawatdaruratan dengan instansi terkait;
- b. Melakukan pembinaan teknis kegawatdaruratan;
- c. Melaksanakan pelatihan kegawatdaruratan;
- d. Melakukan sosialisasi.
Bagian Kedua
Fungsi
BAB II - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB PUSDALOPS PB
Pasal 4
- ( 1 ) Fungsi penerima, pengolah dan pendistribusian informasi kebencanaan;
- (2) Fungsi penerima, pengolah dan penerus peringat dini kepada instansi terkait dan masyarakat;
- (3) Fungsi tanggap darurat sebagai fasilitator pengerahan sumber daya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat tepat, efisien dan efektif;
- (4) Fungsi koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi pelaksanaan penanggulangan bencana.
Bagian Ketiga Tanggung Jawab
BAB II - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB PUSDALOPS PB
Pasal 5
- ( 1) Secara Struktural yaitu :
Sebagai wadah dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menyelenggarakan kegiatan penanggulangan bencana. .
- (2) Secara Institusional yaitu :
2. Sebagai pelaksana amanah peraturan perundang-undangan kebencanaan yang berlaku.
- (3) Secara Operasional yaitu:
4. Sebagai pelaksana tugas pokok, fungsi dan peran PUSDALOPS PB.
Bagian Kesatu Um um
BAB III - KELEMBAGAAN
Pasal 6
- ( 1 ) Untuk penyelenggaraan kesiapsiagaan dan peringatan dini Kepala Pelaksana BPBD membentuk kelompok fungsional atau satuan tugas yang disebut PUSDALOPS PB.
- (2) PUSDALOPS PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah.
- (3) Personalia PUSDALOPS PB terdiri dari:
- a. PNS; dan
- b. Pegawai Harian Lepas.
- (4) Dalam upaya mendukung pelaksanaan PUSDALOPS PB, BPBD memberdayakan lembaga/ organisasi yang sudah ada atau membentuk lembaga/ organisasi di tingkat kecamatan atau desa.
Bagian Kedua Peran Pusdalops PB
BAB III - KELEMBAGAAN
Pasal 7
- ( 1 ) Sebelum Bencana yaitu dengan memberikan dukungan fasilitas pada saat sebelum bencana terjadi melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi kebencanaan secara rutin;
- (2) Saat Bencana yaitu memberikan dukungan fasilitas pada posko tanggap darurat dan pelaksanaan kegiatan darurat;
- (3) Setelah Bencana yaitu memberikan dukungan kegiatan pada saat setelah bencana melalui penyedian data dan informasi khususnya dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
Bagian Ketiga Organisasi dan Tata Kerja
BAB III - KELEMBAGAAN
Pasal 8
- ( 1 ) Struktur organisasi PUSDALOPS PB terdiri d ari :
- a. Pengawas;
- b. Manajer;
- c. Supervisor;
- d. Operator;
- e. Koordinator Administrasi yang terbagi dalam:
- 1 . Staf Keuangan;
2. Staf Sarana dan Prasarana;
3. Staf Dokumentasi;
- f. Posko Lapangan.
- (2) Struktur organisasi PUSDALOPS PB berada di Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD;
- (3) PUSDALOPS PB dipimpin oleh Manajer yaitu Kepala Pelaksana BPBD dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Manajer PUSDALOPS PB dibantu oleh Koordinator Administrasi dan Supervisor.
BAB III - KELEMBAGAAN
Pasal 9
- (1) Pengawas adalah:
- a. Personil maupun sekelompok orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan fungsi pengawasan secara sistematis dalam kinerja, rencana dan tujuan manajemen PUSDALOPS untuk mendukung proses penanggulangan bencana;
- b. Pengawas PUSDALOPS PB terdiri dari unsur pengarah maupun pejabat terkait di bidang kebencanaan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati atau Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD.
Manajer PUSDALOPS PB :
- a. Mempunyai tugas memberikan arahan kepada seluruh anggota PUSDALOPS PB dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengumpulan pengolahan data dan informasi kebencanaan serta analisa guna mendukung proses penanggulangan bencana;
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap operasional kerja PUSDALOPS PB;
- c. Memeriksa, menyetujui, menandatangani dan menyampaikan laporan harian kepada Bupati;
- d. Menerima arahan dari Bupati atau Pejabat lain yang berwenang;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- f. Menetapkan peningkatan fungsi atau aktivitas PUSDALOPS PB menjadi Posko Tanggap Darurat pada status keadaan darurat bencana, dibawah kendali operasi Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD.
- (3) Supervisor PUSDALOPS PB :
- a. Melaksanakan program dari Manajer PUSDALOPS PB;
- b. Memimpin, dan melakukan monitoring serta evaluasi kerja operator untuk menjalankan tugas sesuai dengan kompetensi masing-masing;
- c. Selalu siaga memantau informasi kejadian bencana;
- d. Melakukan analisa kejadian bencana;
- e. Memeriksa dan merangkum laporan kegiatan dari operator dan bertanggungjawab menyusunnya menjadi laporan harian untuk Manajer PUSDALOPS PB;
- f. Memeriksa laporan harian dan bertanggungjawab terhadap isi laporan harian di PUSDALOPS PB;
- g. Mengkoordinir serah terima piket kepada petugas piket selanjutnya.
- (4) Operator PUSDALOPS PB :
- a. Melakukan pantauan kejadian bencana, cuaca, titik api, tinggi muka air, tinggi gelombang, gempa, tsunami melalui BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika), kondisi ginung api melalui PVMBG (Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi) serta informasi lainnya baik dalam maupun luar negeri yang menyediakan informasi kebencanaan dan laporan-laporan yang berhubungan dengan tugasnya seperti LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional), Kementerian Kehutanan, Centre for Remote Imaging Sensing and Processing (CRISP), NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), Pacific Tsunami Warning Centre (PTWC), selanjutnya basil pantauan dicatat ke dalam Log Book;
- b. Melakukan pantauan dengan mengakses situs, tayangan televisi, siaran radio di media elektronik maupun cetak yang berkaitan dengan kebencanaan dan tugas-tugasnya yang selanjutnya dicatat dalam Log Book;
- c. Melakukan komunikasi dengan PUSDALOPS PB BPBD Provinsi, Kementerian/Lembaga terkait untuk verifikasi, cross check, pemutakhiran data dengan menggunakan radio komunikasi, telepon dan peralatan komunikasi lainnya;
- d. Menerima, menyiapkan berita/ informasi dan menginformasikan secepatnya tentang peringatan dini dan perkembangan kondisi mutakhir penanggulangan bencana setelah diverifikasi oleh pejabat berwenang BPBD dengan menggunakan alat komunikasi yang tersedia;
- e. Memproduksi peta-peta tematik dan database sesuai dengan kebutuhan;
- f. Mampu mengatasi permasalahan minor sarana informasi dan komunikasi;
- g. Melakukan perawatan harian dari sarana dan peralatan kerja yang dimiliki;
- h. Menyiapkan laporan harian.
- (5) Koordinator Administrasi:
- a. Melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan administrasi umum, SDM, penyusunan program dan keuangan PUSDALOPS PB;
- b. Melaksanakan pengaturan jadwal operasional personil dengan mekanisme 24 jam perhari dalam 1 minggu;
- c. Melaksanakan ketersediaan sarana pendukung operasional PB dan urusan rumah tangga kantor;
- d. Melaksanakan sistem pengendalian internal;
- e. Melakukan koordinasi dengan supervisor untuk menyusun dan mempersiapkan laporan dan/ atau bahan publikasi yang diperlukan.
- (6) Staf Keuangan :
- a. Mengelola uang operasional;
- b. Membuat rencana anggaran biaya kegiatan;
- c. Membayar tagihan sesuai dengan yang diajukan;
- d. Memotong/ memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
- e. Menyusun dan melaksanakan administrasi keuangan lainnya.
- (7) Staf Sarana dan Prasarana :
- a. Mempersiapkan kebutuhan sarana pendukung operasional PUSDALOPS PB;
- b. Melakukan perawatan dan perbaikan peralatan, perlengkapan pendukung operasional PUSDALOPS PB.
- (8) Staf Dokumentasi :
- a. Mendokumentasikan laporan kegiatan PUSDALOPS PB secara periodik;
- b. Mengembangkan sistem kearsipan yang sesuai di dalam PUSDALOPS PB;
- c. Mengolah informasi secara profesional, mengklasifikasikannya dan bertanggungjawab atas hasil-hasilnya;
- d. Merancang suatu sistem layanan/penggunaan arsip untuk berbagai kepentingan secara aman, tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu;
- e. Mengumpulkan, menyediakan, memelihara naskah laporan, data-data dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kebencanan dalam bentuk digital maupun cetak.
- (9) Posko Lapangan:
- a. Memberikan informasi bencana atau kondisi darurat yang diperoleh di lapangan untuk diteruskan pada PUSDALOPS PB;
- b. Melakukan komunikasi dan menghimpun informasi bencana berupa jenis bencana, tempat kejadian bencana, perkiraan jumlah korban dan kategorinya, perkiraan kerusakan lingkungan, cakupan bencana, upaya penanggulangan yang telah, sedang dan akan dilakukan, jenis dan jumlah bantuan yang tersedia, dibutuhkan dan cara distribusinya;
- c. Memonitor mobilisasi umum seluruh potensi dan perangkat pemerintah daerah dalam tanggap darurat;
- d. Melakukan pemantauan kondisi bencana di lapangan dan mengkoordinasikan dengan Manajer PUSDALOPS PB dan instansi terkait lainnya.
BABIV HUBUNGAN DAN MEKANISME KERJA
BAB III - KELEMBAGAAN
Pasal 10
- (1) Hubungan PUSDALOPS PB Dengan Pos Komando Lapangan (Posko Lapangan) sebagai berikut:
- a. Melaksanakan kajian cepat bencana dan menyampaikan hasilnya melalui PUSDALOPS PB;
- b. Mengkoordinasikan upaya penanganan tanggap darurat bencana di lapangan sesuai dengan Rencana Operasi Tanggap Darurat;
- c. Menyelenggarakan sistem komunikasi dengan berbagai pihak untuk mendukung operasi tanggap darurat;
- d. Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan;
- e. Menerima informasi dam arahan dari Manajer PUSDALOPS dan menyampaikannya kepada pihak yang bergerak di lapangan;
- f. Memantau dan melaporkan pelaksanaan operasi tanggap darurat di lapangan;
- g. Mencatat distribusi bantuan dari semua pihak/lembaga yang dilakukan di lapangan.
- (2) Hubungan dan Tata Kerja PUSDALOPS PB dengan Instansi dan Lembaga terkait:
- a. Pada kondisi tidak terjadi bencana, PUSDALOPS PB membangun hubungan yang koordinatif dan pembinaan dengan instansi dan lembaga terkait dalam penanggulangan bencana. Hal ini dilakukan untuk membangun komunikasi dengan instansi dan lembaga tersebut guna memperoleh informasi dan pemutakhiran database PUSDALOPS PB;
- b. Pada saat bencana dan pada pelaksanaan operasi tanggap darurat, PUSDALOPS memfasilitasi jalur komando strategis dan komando taktis untuk menangani bencana.
- (3) Hubungan koordinatif dilakukan dengan PUSDALOPS Provinsi dan PUSDATIN BNPB, serta lembaga-lembaga yang menjadi sumber informasi peringatan dini lainnya;
- (4) PUSDALOPS PB juga menerima komando strategis dari Bupati dan selanjutnya disampaikan kepada Pos Komando Lapangan dan semua instansi terkait.
BABV
DUKUNGAN DAN SUMBER DAYA
Bagian Kesatu Sumber Daya Manusia
- ( 1 ) Dalam melaksanakan tugasnya PUSDALOPS PB membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang terampil, terlatih dan berdedikasi;
- (2) Setiap personil PUSDALOPS PB wajib dibekali/ mengikuti orientasi, pelatihan dasar dan lanjutan yang dilakukan secara berkala;
- (3) Pelatihan dasar terdiri d ari :
- a. Pelatihan Dasar Manajemen Bencana
- b. Pelatihan Dasar Tanggap Darurat
- c. Pelatihan Dasar Kepemimpinan
- d. Pelatihan Dasar Keahlian Bidang Tugas seperti pelatihan operator radio, database dan lain sebagainya
- (4) Pelatihan lanjutan merupakan pelatihan teknis fungsional dan penjenjangan yang diikuti personil sesuai bidang tugas masing-masing seperti pelatihan kepemimpinan lanjutan bagi Manajer PUSDALOPS PB, pelatihan komunikasi, pengolahan database, sistem informasi geografis dan lainnya yang dibutuhkan operator.
Bagian Kedua Manajemen Operasional
BAB III - KELEMBAGAAN
Pasal 12
- (1) Pada saat terjadi bencana seluruh personil wajib hadir dan bekerja sesuai dengan bidang tugas masing-masing guna mengefektifkan penyelenggaraan operasi tanggap darurat;
- (2) Pelaksanaan piket dilaksanakan dengan sistem piket 24 / 7 yang berlangsung secara terus menerus dalam 3 shift;
- (3) Setiap kelompok piket berada dibawah komando Manajer PUSDALOPS PB dengan komposisi sebagai berikut:
- a. Koordinator Piket
- b. Operator IT
- c. Operator Radio
- d. Operator Telepon
- e. Operator Database
- f. Operator Analisa
- g. Operator Pemantauan
- h. Operator Pelaporan
1. Operator Web/Portal/LED
- J. Operator Manajemen Armada
Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana
BAB III - KELEMBAGAAN
Pasal 13
- ( 1 ) Sarana dan prasarana yang digunakan dalam PUSDALOPS PB harus dalam keadaan optimal;
- (2) Pemilihan teknologi selain mutakhir harus mudah digunakan (user friendly), ramah lingkungan dan menjangkau seluruh wilayah kerja PUSDALOPS PB;
- (3) Gedung PUSDALOPS PB harus memiliki syarat teknis sebagai berikut:
- a. Terpasangnya jaringan listrik dan komunikasi;
- b. Tersedianya system stabilitas tegangan listrik;
- c. Tersedianya jaringan cadangan (genset) untuk mendukung jaringan listrik;
- d. Tersedianya alat pendingin ruangan untuk keamanan peralatan dan kenyamanan personil;
- e. Terpasangnya sistem anti petir pada atap gedung;
- f. Jendela dilengkapi dengan terali untuk menghindari pencurian;
- g. Tersedianya jalur evakuasi di dalam gedung dan pin tu darurat;
.
l
- h. Tersediannya peralatan perkantoran standar;
- i. Tersedianya kotak pertolongan pertama (first aid kit).
BAB VI - ANGGARAN
Pasal 14
- ( 1 ) Pada hakekatnya anggaran mempunyai fungsi perencanaan, koordinasi dan pengawasan serta menjamin. pelaksanaan kegiatan;
- (2) Dalam penanggulangan bencana PUSDALOPS PB Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dapat mengelola dana yang bersumber dari : a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- c. Bantuan masyarakat nasional dan internasional yang tidak mengikat.
BAB VII - PEMANTAUAN,EVALUASIDANPELAPORAN
Pasal 15
- ( 1 ) Pemantauan adalah bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan PUSDALOPS PB sebagai penerapan fungsi kontrol pelaksanaan kegiatan;
- (2) Pemantauan dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:
- a. Untuk memastikan kualitas kegiatan serta arah tujuan kegiatan apakah sesuai dengan tujuan awal pelaksanaan kegiatan atau belum;
- b. Sebagai bahan pengkajian untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Pelaksana BPBD;
- c. Sebagai bahan rujukan dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
BAB VII - PEMANTAUAN,EVALUASIDANPELAPORAN
Pasal 16
- ( 1) Evaluasi adalah proses penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan yang jangka waktunya sudah disepakati oleh pelaksana kegiatan diawal pelaksanaannya;
- (2) Untuk PUSDALOPS PB proses evaluasi dilakukan untuk memastikan kualitas kegiatan sesuai atau tidak sesuai dengan tujuan awalnya untuk selanjutnya dapat menjadi rujukan dalam pelaksanaan kegiatan dikemudian hari.
BAB VII - PEMANTAUAN,EVALUASIDANPELAPORAN
Pasal 17
Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh PUSDALOPS PB harus dilaporkan kepada Bupati dan pejabat terkait sekurang-kurangnya sekali setiap bulan.
•
t
KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. 2015

Penetapan: Ditetapkan di Ondong Siau pada tanggal 27 Februari

Penandatangan: BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO, TONI SUPIT

Penetapan: Diundangkan di Ondong Siau pada tanggal 2 7 Februari 2015 AERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO, ,'"l ' �:f BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAD TAGULANDANG BIARO TAHUN 2015 NOMOR 1 4