PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 16 Tahun 2003 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUARO JAMBI (berlaku 15 Desember 2003)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUARO JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- a. bahwa untuk menyelenggarakan kewenangan Daerah dibidang Pendidikan maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan sebagai unit operasional Pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUARO JAMBI.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 2
- (1). Susunan organisasi Dinas Pendidikan adalah:
- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi;
- -Sub Bagian Keuangan;
- -Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- c. Bidang Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, membawahi;
- -Seksi Kesiswaan dan Kurikulum;
- -Seksi Sarana dan Prasarana;
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Menengah Atas dan Kejuruan, membawahi;
- -Seksi Kesiswaan dan kurikulum;
- -Seksi Sarana dan Prasarana;
- e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga, membawahi;
- -Seksi Pendidikan Luar Sekolah;
- -Seksi Pemuda dan Olah Raga.
- f. Bidang Tenaga Kependidikan Teknis, membawahi:
- -Seksi Mutasi dan Kepangkatan;
- -Seksi Kesejahteraan dan Pengembangan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit pelaksana teknis Dinas, Yaitu :
- -Sanggar kegiatan belajar (SKB);
- -Unit pelayanan pendidikan kecamatan.
- (2). Bagan Struktur organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 3
Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 4
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan;
- b. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan tingkat TK, SD, SMP dan SMA;
- c. Penyelenggaraan pendidikan luar sekolah;
- d. Pembinaan tenaga kependidikan teknis;
5. e.
6. Pembinaan dibidang kepemudaan dan olah raga;
- f. Pengelolaan tata usaha kantor;
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 5
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 6
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 di atas, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. Penyelenggaraan urusan keuangan;
- b. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan perlengkapan kantor dan rumah tangga dinas;
- d. Penyelenggaraan dan pengelolaan surat dan arsip;
- e. Perencanaan umum.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 7
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan, meliputi perencanaan anggaran, perbendaharaan dan pembukuan serta pelaporan keuangan sesuai dengan pedoman, peraturan dan ketentuan yang berlaku.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 8
Sub Bagian Umum dan perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlengkapan kantor, menyelenggarakan urusan rumah tangga dinas, surat menyurat serta arsip dan urusan kepegawaian.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 9
Bidang Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dibidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan taman kanak-kanak dan sekolah dasar.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 10
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 di atas, Bidang Pembinaan Taman Kanakkanak dan Sekolah Dasar mempunyai fungsi:
- a. Pembinaan kesiswaan;
- b. Pembinaan ketenagaan;
- c. Pembinaan dan pengawasan kurikulum dan pengajaran;
- d. Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- e. Pendataan dan pelaporan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 11
Seksi Kesiswaan dan Kurikulum mempunyai tugas merumuskan kebijaksanaan teknis dalam rangka penerimaan siswa baru dan siswa pindahan, melakukan pendataan siswa dan siswa berprestasi, pengawasan dan penyusunan kurikulum/muatan lokal pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 12
Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas merencanakan, menyediakan dan mendistribusikan sarana dan prasarana pendidikan tingkat taman kanak-kanak dan sekolah dasar.
Bagian Ketiga
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 13
Bidang Pembinaan sekolah lanjutan, menengah pertama, menengah umum dan kejuruan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dibidang pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan sekolah menengah pertama, menengah atas dan kejuruan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 14
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 di atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Menengah atas dan Kejuruan mempunyai fungsi:
- a. Pembinaan kesiswaan;
- b. Pembinaan kurikulum;
- c. Pembinaan dan Pengawasan kegiatan pengajaran;
- d. Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- e. Pendataan dan pelaporan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 15
Seksi Kesiswaan dan Kurikulum mempunyai tugas merumuskan kebijaksanaan teknis dalam rangka penerimaan siswa baru dan siswa pindahan, melakukan pendataan siswa dan siswa berprestasi, pengawasan kurikulum dan penyusunan muatan lokal sekolah menengah pertama, menengah atas dan keguruan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 16
Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas merencanakan, menyediakan dan mendistribusikan sarana dan prasarana pendidikan sekolah, menengah pertama, menengah atas dan kejuruan.
.
Bagian Keempat
BIDANG PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH, PEMUDA DAN OLAH RAGA
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 17
Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dibidang penyelenggaraan pendidikan luar sekolah pembinaan kepemudaan dan olah raga.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 18
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 di atas, Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan rencana kegiatan Pendidikan Luar sekolah, Pemuda dan Olah Raga;
- b. Pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah;
- c. Pembinaan organisasi dan kegiatan kepemudaan;
- d. Penyiapan bahan modul pembelajaran;
- e. Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olah raga;
- f. Pembinaan tutor/fasilitator;
- g. Pendataan dan Pelaporan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 19
Seksi Pendidikan Luar sekolah mempunyai tugas menghimpun data, menyusun perencanaan kegiatan serta menyiapkan bahan pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan program dan inventarisasi penyiapan bahan modul pembelajaran serta pembinaan lembaga pendidikan informal pelatihan dan penyusunan program belajar paket A, B dan C dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 20
Seksi Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dalam rangka pembinaan organisasi kepemudaan, organisasi cabang-cabang olah raga dan penyediaan sarana dan prasarana.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 21
Bidang Tenaga Kependidikan Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dibidang pembinaan tenaga kependidikan teknis.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 22
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 diatas, Bidang Tenaga Kependidikan Teknis mempunyai fungsi:
- a. Penyiapan bahan mutasi dan kepangkatan guru, kepala sekolah, pengawas dan penilik;
- b. Pelayanan kesejahteraan guru, kepala sekolah, pengawas dan penilik;
- c. Pengembangan, pendidikan dan pelatihan guru, kepala sekolah, pengawas dan penilik;
- d. Pendataan dan pelaporan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 23
Seksi Mutasi dan kepangkatan mempunyai tugas merencanakan dan menyiapkan bahan kelengkapan administrasi untuk kenaikan pangkat, pengangkatan dan pemberhentian, pindah kepala sekolah, penilik, pengawas dan guru.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 24
Seksi Kesejahteraan dan Pengembangan mempunyai tugas menyiapkan bahan kelengkapan administrasi untuk kenaikan pangkat, gaji berkala, tanda penghargaan, pensiun dan kesejahteraan kepala sekolah, penilik, pengawas dan guru. Pengembangan, pendidikan dan pelatihan bagi kepala sekolah, penilik, pengawas dan guru dalam rangka meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 25
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 27
Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) mempunyai tugas menyelenggarakan program kejar Paket A, B dan C dalam upaya pemberantasan buta aksara.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 28
Unit Pelayanan Pendidikan Kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di tingkat Kecamatan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 29
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 28 di atas, Unit Pelayanan Pendidikan Kecamatan mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan rencana kegiatan;
- b. Pengawasan dan pengendalian kegiatan belajar mengajar;
- c. Koordinasi pelaksanaan kegiatan pendidikan;
- d. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian;
- e. Pengelolaan keuangan untuk kegiatan kesejahteraan tenaga pendidik;
- f. Pendataan dan pelaporan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 30
Setiap pejabat dilingkungan Dinas Pendidikan wajib melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas serta membuat laporan tertulis sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pimpinan.
BAB IV - ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 31
Pasal 31
Tingkatan Eselonering jabatan struktural dilingkungan Dinas Pendidikan adalah :
- a. Kepala Dinas Eselon II b;
- b. Kepala Bagian/Kepala Bidang Eselon III a;
- c. Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Kepala UPTD Eselon IV a.
Pejabat dilingkungan Dinas Pendidikan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Kalangan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat-syarat jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 31
Pasal 32
Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 diatas, harus melalui Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan.
BAB IV - ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 31
Pasal 33
Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 diatas, harus melalui Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP Pasal 34
Pasal 34
Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP Pasal 34
Pasal 35
Uraian tugas serta hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP Pasal 34
Pasal 36
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 15 Desember 2003

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI, dto H. AS'AD SYAM

Penetapan: Diundangkan di Sengeti pada tanggal 11 Februari 2004

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, dto MUCHTAR MUIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2004 NOMOR 06 SERI D NOMOR 06 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUARO JAMBI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR : 16 TAHUN 2003 TANGGAL : 15 DESEMBER 2003 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ## U P T D - -Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) - -Unit Pelayanan Pendidikan Kecamatan

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI, ## DTO ## H. AS'AD SYAM
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR

: 16 TAHUN 2003

TANGGAL : 15 DESEMBER 2003

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_


## U P T D

- -Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
- -Unit Pelayanan Pendidikan Kecamatan

BUPATI MUARO JAMBI,

## DTO

## H. AS'AD SYAM

## PENJELASAN

## ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG

## ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUARO JAMBI

## I. PENJELASAN UMUM

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penataan kembali terhadap struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan sebagai unit kerja operasional Pemerintah Kabupaten yang mempunyai fungsi teknis tertentu.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas

Pasal 11Cukup Jelas

Pasal 12 Cukup Jelas

Pasal 13 Cukup Jelas

Pasal 14 Cukup Jelas

Pasal 15 Cukup Jelas

Pasal 16 Cukup Jelas

Pasal 17 Cukup Jelas

Pasal 18 Cukup Jelas

Pasal 19 Cukup Jelas

Pasal 20 Cukup Jelas

Pasal 21 Cukup Jelas

Pasal 22 Cukup Jelas

Pasal 23 Cukup Jelas

Pasal 24 Cukup Jelas

Pasal 25 Cukup Jelas

Pasal 26 Cukup Jelas

Pasal 18 Cukup Jelas

Pasal 19 Cukup Jelas

Pasal 20 Cukup Jelas

Pasal 21 Cukup Jelas

Pasal 22 Cukup Jelas

Pasal 23 Cukup Jelas

Pasal 24 Cukup Jelas

Pasal 25 Cukup Jelas

Pasal 26 Cukup Jelas

Pasal 27 Cukup Jelas

Pasal 28 Cukup Jelas

Pasal 29 Cukup Jelas

Pasal 30 Cukup Jelas

Pasal 31 Cukup Jelas

Pasal 32 Cukup Jelas

Pasal 33 Cukup Jelas

Pasal 34 Cukup Jelas

Pasal 35 Cukup Jelas

Pasal 36 Cukup Jelas