PERATURAN BUPATI BUTON UTARA Nomor 6 Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR Sb TAHUN 2016 TENT ANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BUTON UTARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
I•
f
•·-·
. .•
----·---·----------··--
BUPATI BUTON UTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR Sb TAHUN 2016
TENT ANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BUTON UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN; YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON UTARA,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Ka bu paten Bu ton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan' dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara, menyebutkan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton Utara.
3. L Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 ten.tang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia· Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran · Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 2.' Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
. . ...
-,
Menetapkan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PAN PERDAGANGAN KABUPATEN BUTON UTARA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan diwadahi dalam bentuk Dinas.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi
Pasal 6
- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi
Pasal 7
Dinas · mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan.
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi
Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian dan perdagangan;
- c. pembinaan terhadap UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Industri Kecil Menengah, Bidang Industri Agro, Bidang Perdagangan, Bidang Pengelolaan Pasar serta Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- e. · pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.
- f. pelaksanaan pembinaan administrasi ketatausahaan Dinas;
Bagian Kedua
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi
Pasal 9
- ( 1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
- c. Bidang Industri Kecil dan Menengah;
- b. Sekretariat;
- d. · Bidang Industri Agro;
- f. Bidang Pengelolaan Pasar;
- e. Bidang Perdagangan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan ini.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 10

., Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan kebijakan dan program strategis, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan di bidang perindustrian dan perdagangan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas. ·

## Bagian Kedua Sekretariat Pasal 11

- ( 1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat rnenyelenggarakan fungsi :

- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- a. pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran dibidang perindustrian dan perdagangan;

·

..

/···

- c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pengelolaan barang milik negara atau Daerah;
- d. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundangundangan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 13

- (1) Sekretariat, terdiri atas :
- b. Sub Bagian Keuangan;
- a. Sub Bagian Program;
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana di maksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

## Pasal 14

- (1) Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, pemaritauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pelaksanaan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi pu blik serta pengelolaan aset .
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan dan anggaran.

## .. Bagian Ketiga Bidang Industri Kecil dan Menengah Pasal 15

- (1) Bidang Industri Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang industri kecil dan menengah.
- (2) Bidang Industri Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud ( 1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Industri Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

- b. penyiapan bahan pengernbangan tenaga dan sarana di Bidang Industri Kecil dan Menengah;
- a. penyiapan bahan kerja di Bidang Industri Kecil dan Menengah;

\..

- c; pelaksanaan pengembangan usaha dan produksi di Bidang Industri Kecil dan Menengah; .
- d. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan produksi di Bidang Industri Kecil dan Menengah;
- e. , pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 17

- (1) Bidang Industri Kecil dan Menengah, terdiri atas:
- a. Seksi Industri Kerajinan dan Bahan Bangunan;
- b. Seksi Logam mesin, Tekstil dan Aneka;
- c. Seksi Produksi dan Promosi Hasil Industri.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Industri Kecil dan Menengah.

## Pasal 18

- (1) Seksi Industri Kerajinan dan Bahan Bangunan dimaksud dalam Pasal 1 7 ayat ( 1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan standar, norma kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang industri kerajinan dan bahan bangunan.
- (2) Seksi Logam mesin, Tekstil dan Aneka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan standar dan prosedur serta pernberian bimbingan teknis dan evaluasi di seksi industri logam, mesin, tekstil dan aneka.
- (3) Seksi Produksi dan Promosi Hasil Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 ayat ( 1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan standar dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produksi dan promosi hasil industri ..

## Bagian Keempat Bidang Industri Agro Pasal 19

- ( 1) Bidang Industri Agro mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kegiatan, penyiapan bimbingan teknis pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, peningkatan kerjasama, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang industri agro.
- (2) Bidang Industri Agro sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Industri Agro menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan di bidang Industri Agro;
- b. pelaksanaan penyusunan rumusan teknis pembinaan, penyiapan perijinan dan pedoman kegiatan usaha di bidang industri agro;
- c. pelaksanaan penyiapan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi di bidang industri agro;
- d. pelaksanaan pernbinaan di bidang industri agro;
- e. pelaksanaan analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasarna dengan dunia usaha di bidang industri agro;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas · sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan teknis di bidang industri agro;

## Pasal 21

- (1) Bidang Industri Agro, terdiri atas :
- a. Seksi Industri Sandang dan Pangan;
- b. Seksi Industri Agro Kimia, Alat Transportasi dan Telematika;
4. c .. Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Industri Agro.

## Pasal 22

- (1) Seksi Industri Sandang dan Pangan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 21 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan, penyiapan bahan perumusan kebijakan penyusunan standar dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang industri sandang dan pangan.
- (3) Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan penyusunan standar dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi seksi industri hasil hutan dan perkebunan.
- (2) Seksi Industri Agro Kimia, Alat Transportasi dan Telematika dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan penyusunan standar dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang industri agro kimia, alat transportasi dan telematika.

'-·

## Bagian Kelima Bidang Perdagangan

## Pasal23

- ( 1) Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan.
- (2) Bid.ang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- b. pemberian pelayanan umum di bidang perdagangan;
- a. penyusunan rencana program di bidang perdagangan;
- c. pengendalian, pengawasan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang perdagangan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan;
- d. pelaksanaan pembinaan terhadap asosiasi di bidang perdagangan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 25

- (1) Bidang Perdagangan, terdiri atas:
- b. Seksi Pengawasan, Bina Usaha Dagang dan Perlindungan Konsumen;
- a. Seksi Pengembangan Perdagangan, Promosi dan Kerjasama;
- c. Seksi Metrologi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.

## Pasal 26

- ( 1) Seksi Pengembangan Perdagangan, Promosi dan Kerjasamasebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan perdagangan, p:romosi dan kerjasama.
- (3) Seksi Metrologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat ( 1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kemetrologian.
- (2) Sek:si Pengawasan, Bina Usaha Dagang Dan Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menganalisa dan menyusun data kegiatan pengawasan, bina usaha dagang serta perlindungan konsumen.

## Bagian Keenam Bidang Pengelolaan Pasar Pasal 27

- ( 1) Bidang Pengelolaan · Pasar mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi dan pengelolaan pasar.
- (2) Bidang Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Pengelolaan Pasar menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar;
- b. pelaksanaan pembinaan dan monitoring terhadap aktifitas pengelolaan pasar;
- c. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di. bidang pengelolaan pasar;
- d. pernbinaan dan . pengembangan pasar dan sarana prasarana pasar;
- e. pelaksanaan perumusan kebijakan standar dan prosedur kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar;
- f. pernbinaan dan pelaksanaan tugas pengelolaan pendapatan pasar;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 29

- (1) Bidang Pengelolaan Pasar, terdiri atas :
- a. Seksi Sarana dan .Prasarana Pasar;
- b. Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar;
- c. Seksi Pengelolaan Pendapatan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pasar.

## Pasal 30

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat ( 1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan standard dan prosedur serta rencana kegiatan di bidang sarana dan prasarana pasar.
- (2) Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan standar dan prosedur serta perencanaan kegiatan di bidang Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar.
- (3) Seksi Pengelolaan Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan perurnusan kebijakan dan program pengelolaan pendapatan pasar.

## Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 31

- ( l) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata U saha dan J abatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara.

## Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPTD yang telah terbentuk dengan Peraturan Bupati, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati tentang pembentukan dan susunan organisasi UPTD yang baru diundangkan.

## Bagian Keenam

## Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas rnelaksanakan sebagian tugas teknis Dinas sesuai bidang keahliannya.

## Pasal 34

- (1). Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

## . BABV TATA KERJA -Pasal 35

- ( l) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpman unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordiriasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

## Pasal 36

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 37

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

## Pasal 38

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggugjawab pada atasannya masing-masing dan menyarnpaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

## Pasal 39

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

## Pasal 40

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional m.empunyai hubungan kerja.

## Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh kepala satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

## Pasal42

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 43

- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masingmasing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada · pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VI

## KEPANGKATAN,PENGANGKATAN,ESELONISASIDAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 44

- ( 1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon Ilb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon Illa atau jabatan administrator. -
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (7) Pejabat eselon III atau jabatan administrator dan eselon IV atau jabatan pengawas di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah. ·
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi ·lingkup Dinas merupakanjabatan eselon IVa ataujabatan pengawas.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton Utara dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan .Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.


Ditetapkan di Buranga pada tanggal ~ 7 -/!). -2016

BUPATI BUTON UTARA,

H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga pada tanggal ». 7 IF) .--2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA,

~--LAO DE BAHARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2016 NOMOR

.o

•

LAMPIRAN

: PERATURI\N BUPATI BUTON UTARA

NOMOR

:

S°C, TAHUN 2016 9-7 - IQ- .-?O(b

TANGGAL

:

TENTANG

: KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BUTON UTARA

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIN.AS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BUTON UTARA


BUPATI BUTON UTARA,

PEm


H.ABU HASAN