PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti ; - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan huruf d, maka perlu (berlaku 7 Maret 2015)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan otonomi , daerah mempunyai kewajiban melestarikan nilai sosial, budaya, mengembangkan kehidupan demokrasi , melindungi masyarakat, menjaga persatuan kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- b. bahwa pembauran kebangsaan merupakan bagian penting dari kerukunan nasional dan upaya dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa ;
- c. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya pembauran kebangsaan guna memperkokoh integrasi nasional serta menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diselenggarakan forum pembauran kebangsaan di daerah ;
- d. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti ;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
5. Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun - Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
6. Indonesia Nomor 2755 );
2. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969 ) ;
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ) ;
4. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852) ;
5. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 ) ;
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 5234 ) ;
Menetapkan
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589 ) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 ) ;
10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Dalam Provinsi Jambi ;
MEMUTUSKAN :
:
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat ;
5. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang menyelenggarakan fungsi -fungsi pemerintahan di Kelurahan pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
4. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan ;
6. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa ;
7. Penyelenggaraan pembauran kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, etnis, suku melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan , dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis masing -masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
9. Sosialisasi pembauran kebangsaan adalah upaya untuk memasyarakatkan program pembauran agar dapat dipahami dan dihayati oleh masyarakat secara luas ;
8. Pembinaan pembauran kebangsaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat untuk terciptanya iklim yang kondusif yang memungkinkan adanya perubahan sikap agar menerima kemajemukan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
10. Forum pembauran kebangsaan yang selanjutnya disingkat FPK adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi dan kerja sama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan .
BAB II - PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN
Pasal 2
- (1) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Kabupaten .
- (2) Fasilitasi dan pembinaan pembauran kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi tugas dan kewajiban Bupati .
BAB II - PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN
Pasal 3
- (1) Tugas dan kewajiban Bupati sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) meliputi ;
- b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku dan etnis ;
- a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di daerah ;
- c. mengkoordinasikan Camat dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan ; dan
- d. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Kabupaten dalam pembauran kebangsaan .
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dan d dilaksanakan oleh Wakil Bupati ;
BAB II - PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN
Pasal 4
- (1) Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan dan Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di wilayah Kecamatan ditetapkan dan dilaksanakan oleh Camat ;
- (2) Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan dan Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di wilayah Desa / Kelurahan ditetapkan dan dilaksanakan oleh Kepala Desa / Lurah ;
BAB II - PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN
Pasal 5
- (1) Tugas dan kewajiban Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) meliputi :
- a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di Kecamatan ;
- c. mengkoordinasikan Kepala Desa / Lurah dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan ;
- b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku dan etnis ;
- d. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan di instansi vertikal di Kecamatan dalam pembauran kebangsaan ; dan
- e. mengkoordinasikan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat di wilayah Kecamatan .
- (2) Tugas dan kewajiban Kepala Desa / Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) meliputi ;
- a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di Desa / Kelurahan ;
- c. mengkoordinasikan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan , pemuka adat, suku dan masyarakat di wilayah Desa / Kelurahan ;
- b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya di antara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku dan etnis ; dan
BAB III - FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
Pasal 6
- (1) FPK dibentuk di Kabupaten, Kecamatan dan Desa / Kelurahan ;
- (3) FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.
- (2) Pembentukan FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah ;
BAB III - FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
Pasal 7
- (1) FPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas :
- b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi
- a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran ;
4. pembauran kebangsaan, pemuka adat, dan masyarakat ;
- d. Merumuskan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan .
- c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan ; dan
- (2) FPK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas :
- b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat , dan masyarakat ;
- a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran ;
- c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan ; dan
- d. merumuskan rekomendasi kepada Camat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan .
- (3) FPK Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas :
- b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat , dan masyarakat ;
- a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran ;
- c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan ; dan
- d. merumuskan rekomendasi kepada Kepala Desa / Lurah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan .
BAB III - FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
Pasal 8
- (1) Keanggotaan FPK terdiri atas pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat , suku, etnis dan masyarakat setempat ;
- (2) Jumlah anggota FPK Kabupaten, Kecamatan, dan Desa / Kelurahan disesuaikan dengan jumlah suku, etnis dan masyarakat setempat ;
- (3) FPK dipimpin oleh 1 ( satu ) orang Ketua dan Wakil Ketua 1 ( satu ) orang, Sekretaris dan anggota sesuai dengan kebutuhan yang dipilih melalui musyawarah oleh anggota .
BAB III - FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
Pasal 9
- (1) Dalam rangka membina FPK, dibentuk Dewan Pembina FPK di Kabupaten , Kecamatan dan Desa / Kelurahan ;
- (2) Dewan Pembina FPK sebagaimana ayat (1) mempunyai tugas :
- b. memfasilitasi hubungan kerja FPK dengan pemerintah daerah dan hubungan antar instansi terkait di daerah dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan .
- a. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan pembauran kebangsaan ; dan
- (3) Keanggotaan Dewan Pembina FPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan :
- (4) Keanggotaan Dewan Pembina FPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan :
- (5) Keanggotaan Dewan Pembina FPK Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat dengan susunan keanggotaan :
Ketua
: Wakil Bupati
Sekretaris
: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Anggota
: Pimpinan Instansi terkait .
Ketua
: Camat
Sekretaris
: Sekretaris Camat
Anggota
: Pejabat terkait ditingkat Kecamatan
Ketua
: Kepala Desa / Lurah
Sekretaris
: Sekretaris Desa / Lurah
Anggota
: Pejabat terkait ditingkat Desa / Kelurahan
BAB IV - MASA KEPENGURUSAN DAN PENGUKUHAN
Pasal 10
- (1) Masa kepengurusan FPK selama 3 ( tiga ) tahun terhitung sejak tanggal pengukuhan oleh pejabat yang berwenang .
- (2) Kepengurusan FPK yang lama dapat diangkat / dipilih kembali untuk masa kepengurusan berikutnya .
BAB IV - MASA KEPENGURUSAN DAN PENGUKUHAN
Pasal 11
- (1) Pengukuhan kepengurusan FPK Kabupaten dilaksanakan oleh Bupati dan atau dapat dilimpahkan kepada pejabat lain yang ditunjuk .
- (2) Pengukuhan kepengurusan FPK Kecamatan dilaksanakan oleh Camat .
- (3) Pengukuhan kepengurusan FPK Desa / Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa / Lurah .
BAB V - PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 12
Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan, Bupati melakukan pengawasan terhadap Camat dan Kepala Desa / Lurah serta intansi terkait di daerah ;
BAB V - PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 13
- (1) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan, pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan di Kabupaten dilaporkan Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta unsur pimpinan provinsi ;
- (2) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pembentukan dan kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan di Kecamatan dilaporkan Camat kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Wakil Bupati dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
- (3) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pembentukan dan kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan di Desa / Kelurahan dilaporkan kepada Kepala Desa / Lurah kepada Camat dengan tembusan disampaikan kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 ( enam ) bulan, pada bulan Januari dan Juli sewaktu - waktu jika diperlukan ;
- (5) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) dapat disampaikan secara lisan dan dapat melampaui batas hirarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarki.
BAB VI - PENDANAAN
Pasal 14
Pendanan bagi penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan di Kabupaten di danai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat .
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ;
- (2) Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati .
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat .

Penetapan: Ditetapkan di Kuala Tungkal pada tanggal 27 Maret 2015

Penandatangan: BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, ttd USMAN ERMULAN

Penetapan: Diundangkan di Kuala Tungkal pada tanggal 27 Maret 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT MUKLIS BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 6