PERATURAN DAERAH PROVINSI MA Nomor 25 Tahun 2016 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016-2021 (berlaku 12 Agustus 2016)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat:
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR
2
TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016-2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
- a. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Gubernur, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 (lima) Tahun;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan ketentuan Pasal 15 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah diamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 2021.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Te
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 3.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9362); 5.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4585); 8.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 9
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 2019;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
dan
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016-2021.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Dearah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpinpelaksanaan wurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Utara. 3.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara 4.
- Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dan dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. 5.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJPN, adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 6.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional yang memuat penjabaran visi, misi, dan program Presiden ke dalam strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program prioritas Presiden, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal untuk pembangunan jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. 7.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara, yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Kalimantan Utara, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 8.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara, yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Kalimantan Utara, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dengan berpedoman pada RPJPD Tahun 2005-2025 dengan ## BAB Il
AZAS DAN KEDUDUKAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) RPJMD Provinsi Kalimantan Utara ini disusun ## BAB ITI
TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Tujuan penetapan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara adalah untuk :
- a. memberikan panduan bagi penyelenggara pembangunan daerah jangka menengah;
- b. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu. dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, Kabupaten/ Kota serta dengan Provinsi yang berbatasan;
2. sebagai pedoman dalam :
- 1) Penyusunan Renstra SKPD untuk kurun waktu 5 (lima) Tahun;
- 2) Penyusunan RKPD setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) Tahun;
- 3) Penyusunan Renja SKPD setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) Tahun.
RUANG LINGKUP
BAB IV - RUANG LINGKUP
Pasal 4
- (1) RPJMD Provinsi Kalimantan Utara dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 dengan ## BAB V
SISTEMATIKA
BAB IV - RUANG LINGKUP
Pasal 5
- (1) Sistematika RPJMD Provinsi Kalimantan Utara disusun sebagai berikut:
Bab I
Pendahuluan;
Bab II
Gambaran Umum Kondisi Provinsi Kalimantan Utara;
Bab II
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan;
Bab IV
Analisis Isu-Isu Strategis;
Bab V
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran;
Bab VI
Strategi dan Arah Kebiakan;
Bab VII
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah;
Bab VII
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan;
Bab IX
Penetapan Indikator Kinerja Daerah;
Bab X
Pedoman Transisi dan kaidah Pelaksanaan.
- (2) Rincian RPJMD Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Tanjung Selor, pada tanggal 12 Agustus 2016

Penandatangan: GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 2/184/2016
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VI

## VISI MISI

## Pasal 6

- (1) Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 -2021 adalah BERPADU DALAM KEMAJEMUKAN UNTUK MEWUJUDKAN KALTARA 2020 YANG MANDIRI, AMAN DAN DAMAI DENGAN DI DUKUNG PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA.
2. Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 -2021 adalah : (2)
- b. mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang aman dan damai;
- a. mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang mandiri;
- c. mewujudkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang bersih dan berwibawa.

## BAB VII

## PELAKSANAAN RPJM DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016-2021

## Pasal 7

- RPJMD Provinsi Kalimantan Utara menjadi pedoman untuk penyusunan RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD, serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (1
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

- Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. (3)
- (4) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- RPJMD Provinsi Kalimantan Utara menjadi dokumen myukan bagi kabupaten/kota dalam menyusun RPJM Daerah kabupaten/kota, dengan menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/ kota. {S vi

## BAB VIII

## PENGENDALIAN DAN EVALUASI

## Pasal &amp;

- Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara. (1
- Tindak lanjut atas pengendalian dan evaluasi implementasi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah. 9° (
- Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara terhadap implementasi program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara. (2)
- Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyusun RPJMD Provinsi Kalimantan Utara periode berikutnya, berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021. (4)
- Mekanisme dan tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. (5)

## BAB IX

## PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 0

- Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara hanya dapat dilakukan apabila : (1
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa\_ proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa subtansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
- c. terjadi perubahan yang mendasar ; dan/atau
- d. merugikan kepentingan nasional.
4. Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, Konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebyakan nasionai. (2)
5. Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebyakan nasional. (3)

## Pasal 10

Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB X

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 11

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Gubernur pada tahun terakhir masa jabatannya menyusun:
- a. draft rancangan awal RPJMD untuk periode selanjutnya cengan mengacu pada awal kelanjutan dan sasaran pokok RPJPD periode keeempat;
- b. RKPD tahun berikutnya dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode keempat dan/atau rancangan awal RPJMD jika telah tersedia.
- (2) Draft Rancangan Awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sebagai masukan bagi masyarakat yang akan mencalonkan diri sebagai Gubernur dalam pemilihan umum kepala daerah periode berikutnya.
- (3) RKPD tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode masa jabatan Gubernur berikutnya.
6. RPJMD Kabupaten/Kota wajib mempedomani RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016- 2021. {4)

## BAB XI

## PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor, pada tanggal 12 Agustus 2016

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE


NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 2/184/2016

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 2 TAHUN 2016

## TENTANG

## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016-2021

## UMUM I.

RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Utara adalah dokumen perencanaan pembangunan berjangka waktu 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur Provinsi Kalimantan Utara. Penyusunan RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Utara berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJUM Nasional.

RPJM Daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum. RPJM Daerah dijabarkan ke dalam rencana tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro, serta program Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Keberhasilan dan pelaksanaan RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Utara ini sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman, dan komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan pemangku kepentingan di Kalimantan Utara.

RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 berada pada tahapan ketiga periode RPJM Nasional 2015-2019. Periodisasi RPJM Daerah dapat tidak mengikuti periodisasi RPJM Nasional. Hal ini dikarenakan sebagai daerah otonomi baru, Provinsi Kalimantan Utara memiliki Gubernur dan Wakil Gubernur secara definitif pada tahun 2016.

## Il. PASAL DEMI PASAL

yang dimaksud dengan memperhatikan saran dan masukan adalah hasil reses, kunjungan lapangan, rapat, dialog dan kunjungan kerja DPRD Provinsi Kalimantan Utara yang dituangkan dalam pokok pokok pikiran Dewan Perwakilan

Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas.

Pasal 9 Cukup jelas.

Pasal 10 Cukup jelas.

Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 12 Agustus 2016

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE


NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA : 2, 184/ 2016

Menimbang:

Mengingat:


## GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

## PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2016

## TENTANG

## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016-2021

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- a. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Gubernur, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 (lima) Tahun;
2. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan ketentuan Pasal 15 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah diamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; b
3. bahwa berdasarkan opertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 -2021. c
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Te

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 3.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); 5.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9987), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4585); 8
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 9
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -2019;

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); Republik
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

## Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

dan

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI UTARA TAHUN 2016-2021. KALIMANTAN

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Dearah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Utara. 3.

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara 4.
- Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dan dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. 5.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJPN, adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 6.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional yang memuat penjabaran visi, misi, dan program Presiden ke dalam strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program prioritas Presiden, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal untuk pembangunan jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. 7.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara, yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Kalimantan Utara, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampal dengan tahun 2025. 8.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara, yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Kalimantan Utara, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dengan berpedoman pada RPJPD Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2015-2019. 9
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

12. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. 14, Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
4. 15, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
16. Kerangka Pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
17. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
21. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
22. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
23. Arah Kebijakan adalah pedoman dan gambaran dari pelaksanaan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan bidang, urusan pemerintahan daerah yang dapat terukur.

24. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
25. Indikator pencapaian adalah alat ukur berupa statistik yang dapat menunjukkan perbandingan, kecenderungan atau perkembangan.

## BAB II

## AZAS DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RPJMD Provinsi Kalimantan Utara ini disusun berdasarkan azas ;
2. manfaat; a.
3. berkeadilan; b.
4. ketepaduan; 9
5. keserasian, keselarasan dan kesimbangan; d.
6. e \_ tata kelola pemerintah yang baik;
- f. berkelanjutan
- g. berwawasan lingkungan
- h. efektif dan efisien;
- i. kemandirian
11. RPJMD Provinsi Kalimantan Utara disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan; (2)
12. RPJMD Provinsi Kalimantan Utara merupakan : (3)
13. dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang menjadi arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan. b
- a. penjabaran Visi, Misi dan Program Gubernur kedalam Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan Umum, Program Pembangunan Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah dengan memperhatikan RPJPD Provinsi Kalimantan Utara;

## BAB III

## TUJUAN

Pasal 3

Tujuan penetapan RPJUMD Provinsi Kalimantan Utara adalah untuk :

- a. memberikan panduan bagi penyelenggara pembangunan daerah jangka menengah;

- mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu. dengan perencanaan pembangunan \_nasional, provinsi, Kabupaten/Kota serta dengan Provinsi yang berbatasan; b
- sebagai pedoman dalam : C.
- 1) Penyusunan Renstra SKPD untuk kurun waktu 5 (lima) Tahun;
- 2) Penyusunan RKPD setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) Tahun; 2
- 3) Penyusunan Renja SKPD setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) Tahun.

## BAB IV

## RUANG LINGKUP

## Pasal 4

- (1) RPJMD Provinsi Kalimantan Utara dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2015-2019.
- (2) RPJMD Provinsi Kalimantan Utara memuat visi, misi, program pembangunan Gubernur, arah kebijakan keuangan daerah, kebijakan umum, program Satuan Kerja Perangkat Daerah, program lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
3. RPJMD Provinsi Kalimantan Utara disamping memuat hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam penyusunannya juga memperhatikan saran dan masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. (3)
4. RPJMD Provinsi Kalimantan Utara bertujuan untuk mewujudkan Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara dengan Visi Berpacu Dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kalimantan Utara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai dengan didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa. (4)

## BAB V

## SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) Sistematika RPJMD Provinsi Kalimantan Utara disusun sebagai berikut:

Bab I

Pendahuluan;

Bab I

Gambaran Umum Kondisi Provinsi Kalimantan Utara;

| Bab | Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan; |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| Bab IV | Analisis Isu-Isu Strategis; |
| Bab V | Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran; |
| Bab VI | Strategi dan Arah Kebijakan; |
| Bab VII | Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah; |
| Bab VIII | Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan; |
| Bab IX | Penetapan Indikator Kinerja Daerah; |
| Bab X | Pedoman Transisi dan kaidah Pelaksanaan. |

- (2) Rincian RPJMD Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VI

## VISI MISI

## Pasal 6

- (1) Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 ~-2021 adalah BERPADU DALAM KEMAJEMUKAN UNTUK MEWUJUDKAN KALTARA 2020 YANG MANDIRI, AMAN DAN DAMAI DENGAN DI DUKUNG PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA.
- (2) Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 -2021 adalah :
- a. mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang mandiri;
- b. mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang aman dan damai;
- c. mewujudkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang bersih dan berwibawa.

## BAB VII

## PELAKSANAAN RPJM DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016-2021

## Pasal 7

- (1) RPJMD Provinsi Kalimantan Utara menjadi pedoman untuk penyusunan RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD, serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

- (3) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
- (4) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- (5) RPJMD Provinsi Kalimantan Utara menjadi dokumen rujukan bagi kabupaten/kota dalam menyusun RPJM Daerah kabupaten/kota, dengan menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/ kota.

## BAB VIII

## PENGENDALIAN DAN EVALUASI

## Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara.
- (2) Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara terhadap implementasi program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara.
- (3) Tindak lanjut atas pengendalian dan evaluasi implementasi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyusun RPJMD Provinsi Kalimantan Utara periode berikutnya, berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021.
5. Mekanisme dan tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. (S)

## BAB Ix

## PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

## Pasal 9

- (1) Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara hanya dapat dilakukan apabila :
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa subtansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
- c. terjadi perubahan yang mendasar ; dan/atau
- d. merugikan kepentingan nasional.
4. Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional. (2)
5. Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional. (3)

## Pasal 10

Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB X

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 11

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Gubernur pada tahun terakhir masa jabatannya menyusun:
- a. draft rancangan awal RPJMD untuk periode selanjutnya dengan mengacu pada awal kelanjutan dan sasaran pokok RPJPD periode keeempat;
- b. RKPD tahun berikutnya dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode keempat dan/atau rancangan awal RPJMD jika telah tersedia.
- (2) Draft Rancangan Awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sebagai masukan bagi masyarakat yang akan mencalonkan diri sebagai Gubernur dalam pemilihan umum kepala daerah periode berikutnya.
5. RKPD tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode masa jabatan Gubernur berikutnya. (3)
- (4) RPJMDKabupaten/Kota wajib mempedomani RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016- 2021.

## BAB XI

## PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor, pada tanggal 12 Agustus 2016

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE


NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 2/184/2016

| 'wi ADEN, WS | Sretars Daweh | |
|----------------------|---------------------------------|-----|
| AES ea A iy | i, CR Pordroromian Gan beng nar | |
| J SUT SH | Hep Bio born (lan Ogan ASS | Ly. |
| teed dba Ge ho, rake | BAPREDA | |

## BAB XI

## PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor, pada tanggal 12 Agustus 2016

## GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


## IRIANTO LAMBRIE

diundangkan di Tanjung Selor, pada tanggal 12 Agustus 2016

## SE. S DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

BADRUN


LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 2/184/2016


| 7 Acnim Boe 4 ot 4 4 ' eh i 'AB Sueyeal Eeeman ah aren fe Faw Cra Ghat an | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| SUCAPTO, Se ack, Garo thaleven | 'dan Qeywnsag | |
| \c Tredeick tle ajo ot Keple BARRE DA | f f |

## PENJELASAN ATAS

## PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 2 TAHUN 2016

## TENTANG

## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016-2021

## UMUM L

RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Utara adalah dokumen perencanaan pembangunan berjangka waktu 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur Provinsi Kalimantan Utara. Penyusunan RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Utara berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.

RPJM Daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum. RPJM Daerah dijabarkan ke dalam rencana tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro, serta program Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Keberhasilan dan pelaksanaan RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Utara ini sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman, dan komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan pemangku kepentingan di Kalimantan Utara.

RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 berada pada tahapan ketiga periode RPJM Nasional 2015-2019. Periodisasi RPJM Daerah dapat tidak mengikuti periodisasi RPJM Nasional. Hai ini dikarenakan sebagai daerah otonomi baru, Provinsi Kalimantan Utara memiliki Gubernur dan Wakil Gubernur secara definitif pada tahun 2016.

## fl. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1} Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3)

yang dimaksud dengan memperhatikan saran dan masukan adalah hasil reses, kunjungan lapangan, rapat, dialog dan kunjungan kerja DPRD PProvinsi Kalimantan Utara yang dituangkan dalam pokok -pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9 Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12 Cukup jelas.

Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal

12 Agustus 2016

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA : 2, 184/ 2016

| best 145i Ceeekarts Dremh BADRLN, | | Y |
|---------------------------------------------|-----|
| {r K SyaupelKerman MAP A ee ™ " ter | fo nO | a |
| Kepale Biro bum n 35130K0 C oa SUTAET. SA | |
| Ve fred Elin Geng ia Kernan, GARTEDA -¢ | |

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 12 Agustus 2016

## GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


## IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 12 Agustus 2016

## SEKRET. S DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,


NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA :


| | Vee easter erelonominn fermen, MAP GE ba yan | |
|----------|------------------------------------------------|----|
| Sunaero, | SA keprla Qo dew Ory dls @ bw | |
| ofr | inten Keyl age W | i |

2, 184/ 2016