PERATURAN BUPATI BUNGO Nomor 27 Tahun 2013 tentang TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (berlaku 8 Desember 2013)
Pembukaan
Mengingat
:
BUPATI BUNGO
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 27 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN
SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUNGO,
- Menimbang : a.
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 114 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, telah mengalami perubahan mendasar sehingga perlu dilakukan penyesuaian lebih lanjut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial Dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298)
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
26. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12);
27. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 275);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo.
4. Bupati adalah Bupati Bungo, dan Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bungo.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah.
8. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD yang ditunjuk oleh PPKD.
9. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
11. Satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah yang bidang tugasnya melaksanakan fungsi pengelolaan APBD.
12. SKPD Teknis adalah SKPD atau Bagian pada Sekretariat Daerah yang secara teknis melaksanakan fungsi tertentu berkenaan dengan pengelolaan subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat Iainnya sesuai dengan kebutuhan.
14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
16. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan pengangggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
17. Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah dokumen perencanaan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPASKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
20. Pemerintah Daerah lainnya adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota lain.
21. Perusahaan Daerah adalah bentuk usaha yang berbadan hukum milik daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo.
22. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
23. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ## BAB II RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi serta pengawasan terhadap pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.
- (2) Pemberian subsidi dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (4) Pemberian bantuan sosial sebagaimana pada ayat (1) dapat berupa uang atau barang.
Bagian Kesatu Umum
BAB III - PENGELOLAAN SUBSIDI
Pasal 3
- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pemberian bantuan biaya produksi dengan tujuan agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak, yang diberikan kepada :
- a. Perusahaan Daerah; dan atau
- b. Lembaga.
- (3) Perusahaan daerah dan atau lembaga penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu diperiksa, atau dalam hal belum diperiksa harus menyatakan bersedia diperiksa sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.
- (4) Perusahaan daerah/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan daerah/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan daerah dan atau lembaga penerima subsidi sebagaimana termuat dalam peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD.
Bagian Kedua
Penganggaran
BAB III - PENGELOLAAN SUBSIDI
Pasal 4
- (1) Perusahaan daerah/lembaga tertentu dapat menyampaikan usulan subsidi secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Bupati menunjuk SKPD Teknis untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Rekomendasi berisi penilaian atas pengkajian yang dilakukan terhadap usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menyatakan bahwa usulan subsidi dimaksud sudah memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif sehingga layak diberikan subsidi.
- (6) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terpenuhi apabila usulan yang diajukan dinilai :
- a. telah sesuai dengan tujuan dan kriteria pemberian subsidi
BAB III - PENGELOLAAN SUBSIDI
Pasal 5
- (1) Rekomendasi kepala SKPD Teknis dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran subsidi dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Dalam rangka pemberian pertimbangan sebagai bahan penyusunan rancangan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TAPD dapat meminta
PENJELASAN
Pembukaan
kepada Kepala SKPD Teknis.
- (3) Berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan setelah memperhatikan kemampuan keuangan daerah, TAPD dapat mempertimbangkan sebagian atau seluruh kebutuhan anggaran sesuai rekomendasi Kepala SKPD Teknis.
##
PENJELASAN
Pasal 6
- (1) Subsidi berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD. - (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran subsidi dalam APBD sesuai peraturan perundangundangan.
PENJELASAN
Pasal 7
- (1) Subsidi berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja subsidi, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD. - (2) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama penerima dan besaran Subsidi. ## Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan
PENJELASAN
Pasal 8
- (1) Pelaksanaan anggaran subsidi berupa uang berdasarkan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

## Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

## Pasal 24

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan anggaran hibah yang tercantum dalam DPAPPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD Teknis menyusun Rencana Operasional Pemberian Hibah sebagai pedoman pelaksanaan, penatausahaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sehubungan dengan pemberian hibah.

## Pasal 25

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
- a. pemberi dan penerima hibah;
- b. tujuan pemberian hibah;
- c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
- d. hak dan kewajiban;
- e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
- f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
- (4) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh SKPD Teknis atau PPKD untuk selanjutnya dikonsultasikan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah menyangkut format dan redaksional NPHD.

## Pasal 26

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.


- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (5) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sekaligus atau bertahap dalam tahun anggaran berkenaan dengan memperhatikan :
- a. ketersediaan dana dalam rekening kas daerah; dan atau
- b. pelaporan penggunaan dana periode sebelumnya dalam hal pencairan dana dilakukan beberapa tahap sebagaimana termuat dalam Keputusan Bupati atau NPHD.
- (6) Dalam hal kondisi kas daerah tidak memungkinkan untuk dilakukan pencairan seluruhnya dalam tahun anggaran berkenaan, maka sisanya dapat dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Dalam rangka pencairan hibah dalam bentuk uang, PPKD meminta persetujuan Bupati berdasarkan :
- a. Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b. Tahapan pencairan yang termuat dalam NPHD;
- (8) Berdasarkan pertimbangan dan kondisi tertentu, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilaksanakan oleh Wakil Bupati.

## Pasal 27

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## Pasal 28

- (1) Pencairan dana sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (4) dilakukan melalui transfer dana dari rekening kas daerah ke rekening penerima, dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Penerbitan SPP oleh Bendahara Pengeluaran PPKD.
- b. Penerbitan SPM oleh Kepala SKPKD selaku PPKD.
- c. Penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD.
- (2) Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila :
- a. Telah memperoleh persetujuan Bupati/Wakil Bupati;
- b. Anggaran untuk keperluan tersebut masih tersedia dalam kode rekening belanja berkenaan;

- c. Tersedia dana untuk keperluan tersebut dalam rekening kas daerah;
- d. Seluruh dokumen administrasi yang menjadi persyaratan telah lengkap dan sah.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran, Bendahara Pengeluaran PPKD menyiapkan dokumen administrasi pembayaran, antara lain meliputi :
- a. Kuitansi bukti pembayaran.
- b. Berita Acara Pembayaran.

## Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

## Pasal 29

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD Teknis.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD Teknis dengan tembusan PPKD.

## Pasal 30

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD Teknis.

## Pasal 31

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi :

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

## Pasal 32

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
- a. laporan penggunaan hibah;

- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Bupati dapat memberikan sanksi dalam hal penerima hibah tidak menyampaikan laporan penggunaan hibah antara lain penundaan pencairan dana tahapan berikutnya atas hibah berupa uang, penghentian pengalokasian anggaran hibah tahun berikutnya dan sanksi administratif lainnya.

## Pasal 33

- (1) Penerima hibah wajib menggunakan dana dalam tahun anggaran berkenaan sesuai rencana yang termuat dalam usulan tertulis, NPHD atau dokumen sejenis lainnya.
- (2) Dalam hal penerima hibah mempunyai program berkelanjutan lebih dari satu tahun anggaran, atau dikarenakan keadaan tertentu sehingga masih terdapat sisa dana hibah pada akhir tahun anggaran, maka hal tersebut wajib dilaporkan kepada Bupati untuk selanjutnya memperoleh persetujuan pergunaan di tahun berikutnya.
- (3) Setiap pembayaran yang dilakukan oleh penerima hibah berupa uang harus disertai dengan bukti pengeluaran yakni kuitansi, faktur atau bukti pembayaran lainnya yang sah, serta dicatat secara kronologis.
- (4) Berdasarkan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima hibah membuat laporan penggunaan hibah yang disusun sesuai rincian rencana penggunaan dana yang termuat dalam usulan tertulis.
- (5) Dalam hal pembayaran bernilai kecil yang tidak memungkinkan memperoleh bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penerima hibah mencatat pembayaran dimaksud ke dalam daftar pembayaran riil.

## Pasal 34

- (1) Dalam hal pemberian hibah berupa uang dilakukan secara bertahap sesuai NPHD, penerima hibah menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD Teknis dalam rangka pencairan tahap berikutnya.

- (2) Apabila satu bulan menjelang berakhirnya tahun anggaran ternyata penerima hibah tidak menyampaikan laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD menyampaikan surat pemberitahuan tahap pertama dan kedua, dilanjutkan dengan pemberitahuan tahap ketiga yang berisi penghentian pencairan dana.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pemberian hibah yang pelaksanaannya diatur khusus sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 35

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

## Pasal 36

- (1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu

## BAB V Umum

## Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (3) Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

- (4) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 38

- (1) Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) meliputi :
- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
- (4) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (5) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## Pasal 39

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
- a. selektif;
- b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
- d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :


- a. memiliki identitas yang jelas; dan
- b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah;
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
- a. rehabilitasi sosial;
- b. perlindungan sosial;
- c. pemberdayaan sosial;
- d. jaminan sosial;
- e. penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penanggulangan bencana.

## Pasal 40

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

## Pasal 41

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

## Bagian Kedua

## Penganggaran

## Pasal 42

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati.
- (2) Bupati menunjuk SKPD Teknis untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi :
- a. penilaian atas pengkajian yang dilakukan terhadap usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menyatakan bahwa usulan bantuan sosial dimaksud sudah memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif sehingga layak diberikan bantuan sosial; dan
- b. bentuk pemberian bantuan sosial berupa uang atau barang.
- (6) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terpenuhi apabila usulan yang diajukan dinilai :
- a. telah sesuai dengan tujuan dan kriteria pemberian bantuan sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. sejalan dengan program kerja Pemerintah Daerah, kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Provinsi.

- (7) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terpenuhi apabila pihak yang mengajukan usulan bantuan sosial dinilai memiliki spesifikasi teknis yang terkait langsung dengan tujuan pemberian bantuan sosial.
- (8) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terpenuhi apabila usulan tertulis beserta dokumen pendukungnya dinilai telah lengkap dan sah.

## Pasal 43

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.
- (3) Dalam rangka pemberian pertimbangan sebagai bahan penyusunan rancangan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TAPD dapat meminta penjelasan kepada Kepala SKPD Teknis.
- (4) Berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan setelah memperhatikan kemampuan keuangan daerah, TAPD dapat mempertimbangkan sebagian atau seluruh kebutuhan anggaran sesuai rekomendasi Kepala SKPD Teknis.

## Pasal 44

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 45

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. individu dan/atau keluarga;
- b. masyarakat; dan
- c. lembaga non pemerintahan

- (2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (3) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dicantumkan dalam Lampiran Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

## Bagian Ketiga

## Pelaksanaan dan Penatausahaan

## Pasal 46

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan anggaran bantuan sosial yang tercantum dalam DPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD Teknis menyusun Rencana Operasional Pemberian Bantuan Sosial sebagai pedoman pelaksanaan, penatausahaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sehubungan dengan pemberian bantuan sosial.

## Pasal 47

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a.
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
- (4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS), secara bertahap atau seluruhnya sesuai kondisi kas daerah.


- (5) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambahan uang (TU).
- (6) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
- (7) Dalam rangka pencairan bantuan sosial dalam bentuk uang, PPKD meminta persetujuan Bupati berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Berdasarkan pertimbangan dan kondisi tertentu, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilaksanakan oleh Wakil Bupati.

## Pasal 48

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundangundangan.

## Pasal 49

- (1) Pencairan dana sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (3) dilakukan melalui transfer dana dari rekening kas daerah ke rekening penerima, dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Penerbitan SPP oleh Bendahara Pengeluaran PPKD.
- b. Penerbitan SPM oleh Kepala SKPKD selaku PPKD.
- c. Penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD.
- (2) Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembayaran secara tunai oleh Bendahara Pengeluaran PPKD dapat dilakukan apabila :
- a. Telah memperoleh persetujuan Bupati/Wakil Bupati;
- b. Anggaran untuk keperluan tersebut masih tersedia dalam kode rekening belanja berkenaan;
- c. Tersedia dana untuk keperluan tersebut dalam rekening kas daerah;
- d. Seluruh dokumen administrasi yang menjadi persyaratan telah lengkap dan sah.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran, Bendahara Pengeluaran PPKD menyiapkan dokumen administrasi pembayaran, sekurang-kurangnya :
- a. Kuitansi bukti pembayaran.
- b. Berita Acara Pembayaran.
- c. Surat Keterangan yang menyatakan bahwa uang yang diterima secara tunai jumlahnya cukup sesuai dengan jumlah yang tertera dalam kuitansi bukti pembayaran.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban


## Pasal 50

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD Teknis.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD Teknis.

## Pasal 51

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja Bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja Bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD Teknis.
- (3) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masingmasing individu dan/atau keluarga.

## Pasal 52

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi :
- a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati;
- b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
- c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- d. bukti transfer uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

## Pasal 53

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi :
- a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;

- b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Bupati dapat memberikan sanksi dalam hal penerima bantuan sosial tidak menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial antara lain penundaan pencairan dana tahapan berikutnya atas bantuan sosial berupa uang, penghentian pengalokasian anggaran bantuan sosial tahun berikutnya dan sanksi administratif lainnya.

## Pasal 54

- (1) Penerima bantuan sosial dalam bentuk uang wajib menggunakan dana sesuai rencana penggunaan yang termuat dalam usulan tertulis, atau dokumen lainnya.
- (2) Penerima bantuan sosial dalam bentuk uang di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), harus melengkapi dengan dengan bukti pengeluaran yakni kuitansi, faktur atau bukti pembayaran lainnya yang sah, serta dicatat secara kronologis untuk setiap pembayaran yang dilakukannya.
- (3) Dalam hal pembayaran yang bernilai kecil sehingga tidak memungkinkan memperoleh bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penerima bantuan sosial mencatat pembayaran dimaksud ke dalam daftar pembayaran riil.
- (4) Berdasarkan catatan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), penerima bantuan sosial membuat laporan penggunaan bantuan sosial yang disusun sesuai rincian rencana penggunaan dana yang termuat dalam usulan tertulis.

## Pasal 55

- (1) Dalam hal pemberian bantuan sosial berupa uang dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3), penerima bantuan sosial menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD Teknis dalam rangka pencairan tahap berikutnya.

- (2) Apabila satu bulan menjelang berakhirnya tahun anggaran ternyata penerima bantuan sosial tidak menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD menyampaikan surat pemberitahuan tahap pertama dan kedua, dilanjutkan dengan pemberitahuan tahap ketiga yang berisi penghentian pencairan dana.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pemberian bantuan sosial yang pelaksanaannya diatur khusus sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 56

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

## Pasal 57

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

## PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN Bagian Kesatu

## Umum

## Pasal 58

- (1) Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintah daerah tertentu atau pemerintah dusun atau partai politik sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal atau membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, dengan menggunakan formula antara lain variabel pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah dan variabel lainnya.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah tertentu atau pemerintah dusun penerima bantuan keuangan.

- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah/desa penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.
- (5) Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan penggunaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dan dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau APB Dusun penerima bantuan keuangan.
- (6) Besaran penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada peraturan perundangundangan di bidang bantuan keuangan kepada partai politik.

## Bagian Kedua

## Penganggaran

## Pasal 59

- (1) SKPD Teknis menyusun kebutuhan anggaran belanja bantuan keuangan berdasarkan :
- a. data teknis sesuai peraturan perundang-undangan terkait; dan
- b. hasil evaluasi atas pemberian bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyusunan kebutuhan anggaran belanja bantuan keuangan oleh SKPD Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Unit Kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan umum menyusun kebutuhan anggaran belanja bantuan keuangan untuk pemerintah daerah tertentu.
- b. SKPD yang membidangi urusan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dusun menyusun kebutuhan anggaran belanja bantuan keuangan untuk pemerintah dusun.
- c. SKPD yang membidangi urusan kelembagaan politik dan organisasi masyarakat menyusun kebutuhan anggaran belanja bantuan keuangan partai politik.
- (3) Kepala SKPD Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai kemampuan keuangan daerah dan amanat peraturan perundang-undangan terkait.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi penilaian atas pengkajian yang dilakukan terhadap usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menyatakan bahwa usulan bantuan keuangan dimaksud sudah memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif sehingga layak diberikan bantuan keuangan.

- (6) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terpenuhi apabila usulan yang diajukan dinilai :
- a. telah sesuai dengan tujuan dan kriteria pemberian bantuan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. sejalan dengan program kerja Pemerintah Daerah, kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Provinsi.
- (7) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terpenuhi apabila pihak yang mengajukan usulan bantuan keuangan dinilai memiliki spesifikasi teknis yang terkait langsung dengan tujuan pemberian bantuan keuangan.
- (8) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terpenuhi apabila usulan tertulis beserta dokumen pendukungnya dinilai telah lengkap dan sah.

## Pasal 60

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan keuangan dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Dalam rangka pemberian pertimbangan sebagai bahan penyusunan rancangan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TAPD dapat meminta penjelasan kepada Kepala SKPD Teknis.
- (3) Berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan setelah memperhatikan kemampuan keuangan daerah, TAPD dapat mempertimbangkan sebagian atau seluruh kebutuhan anggaran sesuai rekomendasi Kepala SKPD Teknis.

## Pasal 61

- (1) Hasil pembahasan KUA dan PPAS dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 62

- (1) Bantuan Keuangan diberikan dalam bentuk uang yang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Khusus bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian objek belanja nama partai politik pener