PERATURAN DAERAH KABUPATEN SALINAN  BANGKA Nomor 8 Tahun 2016 tentang LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH (berlaku 26 Oktober 2016)
Pembukaan
Mengingat :
BUPATI BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA,
Menimbang : a. bahwa berdasaran ketentuan Pasal 286 ayat (3) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditetapkan ketentuan
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dengan Peraturan Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4528);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 20 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 14 Seri C);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA dan
BUPATI BANGKA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
6. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka yang menyelenggarakan urusan bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan. kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
10. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
11. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang milik Pemerintah Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
12. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, yang selanjutnya disingkat LLPADYS adalah pendapatan asli Daerah di luar hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB II - LLPADYS
Pasal 2
LLPADYS terdiri atas :
- a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, terdiri atas :
1. pelepasan hak atas tanah;
2. penjualan peralatan/perlengkapan kantor tidak terpakai;
3. penjualan mesin/alat-alat berat tidak terpakai;
4. penjualan rumah jabatan/rumah dinas;
5. penjualan kendaraan dinas roda dua;
6. penjualan kendaraan dinas roda empat;
7. penjualan drum bekas;
8. penjualan hasil penebangan pohon;
9. penjualan lampu hias bekas;
10. penjualan bahan-bahan bekas bangunan;
11. penjualan perlengkapan lalu lintas;
12. penjualan obat-obatan dan hasil farmasi;
13. penjualan hasil pertanian;
14. penjualan hasil kehutanan;
15. penjualan hasil perkebunan;
16. penjualan hasil perternakan;
17. penjualan hasil perikanan; dan
18. penjualan hasil sitaan.
- b. jasa giro, terdiri atas :
1. jasa giro kas Daerah;
2. jasa giro pemegang Kas;
3. jasa giro dana cadangan;
4. jasa giro rekening dinas; dan
5. jasa giro rekening gaji.
- c. pendapatan bunga deposito, terdiri atas :
1. rekening deposito pada bank Pemerintah/swasta.
- d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian (TGR) Daerah, terdiri atas :
1. kerugian uang Daerah; dan
2. kerugian barang Daerah.
- e. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, terdiri atas :
1. bidang pendidikan;
2. bidang kesehatan;
3. bidang pekerjaan umum;
4. bidang perumahan rakyat;
5. bidang penataan ruang;
6. bidang perencanaan pembangunan;
7. bidang perhubungan;
8. bidang lingkungan hidup; dan
9. bidang pertanahan.
- f. pendapatan denda pajak, terdiri atas :
1. pendapatan denda Pajak Hotel;
2. pendapatan denda Pajak Restoran;
3. pendapatan denda Pajak Hiburan;
4. pendapatan denda Pajak Reklame;
5. pendapatan denda Pajak Air Tanah;
6. pendapatan denda Pajak Penerangan Jalan;
7. pendapatan denda Pajak Parkir;
8. pendapatan denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
9. pendapatan denda Pajak Sarang Burung Walet;
10. pendapatan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
11. pendapatan denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
12. pendapatan denda jenis pajak Daerah lainnya.
- g. pendapatan denda retribusi, terdiri atas :
1. pendapatan denda Retribusi Jasa Umum;
2. pendapatan denda Retribusi Jasa Usaha;
3. pendapatan denda Retribusi Perizinan Tertentu; dan
4. pendapatan denda jenis retribusi Daerah lainnya.
- h. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, terdiri atas :
1. hasil eksekusi atas jaminan pelaksaan pekerjaan;
2. hasil eksekusi atas jaminan pembongkaran reklame; dan
3. hasil eksekusi atas jaminan KTP musiman.
- i. pendapatan dari pengembalian, terdiri atas :
1. pendapatan dari pengembalian pajak penghasilan;
2. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan;
3. pendapatan dari pengembalian kelebihan pajak tahun sebelumnya;
4. pendapatan dari pengembalian belanja tahun sebelumnya;
5. pendapatan dari pengembalian jasa giro tahun sebelumnya;
6. pendapatan pengembalian klaim pembayaran Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda); dan
7. pendapatan dari pengembalian uang muka.
- j. fasilitas sosial dan fasilitas umum, terdiri atas :
1. fasilitas sosial; dan
2. fasilitas umum.
- k. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, terdiri atas :
1. uang pendaftaran/ujian masuk;
2. uang sekolah/pendidikan dan pelatihan;
3. uang ujian kenaikan tingkat/kelas; dan
4. uang bantuan biaya tugas belajar.
- l. pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, terdiri atas :
1. angsuran/cicilan penjualan rumah dinas;
2. angsuran/cicilan penjualan kendaraan dinas; dan
3. angsuran/cicilan ganti kerugian barang milik Daerah.
- m. hasil pengelolaan dana bergulir :
1. hasil pengelolaan dana bergulir; dan
2. hasil pengelolaan dana Kebun Kelapa Sawit Rakyat (KKSR).
- n. pendapatan dari jasa layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- o. hasil pemanfaatan kekayaan Daerah;
- p. pendapatan denda pemanfaatan aset Daerah;
- q. pendapatan dana non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.
BAB II - LLPADYS
Pasal 3
- (1) Bentuk-bentuk lainnya yang merupakan hak Daerah dan/atau menambah kekayaan Daerah yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat diakui sebagai LLPADYS.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.
- (3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak pendapatan bersangkutan diterima oleh Daerah harus sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
PENGANGGARAN
BAB III - PENGANGGARAN
Pasal 4
- (1) LLPADYS yang bersifat tetap dan/atau tidak tetap dianggarkan pada Dinas atau SKPD pemungut.
- (2) Penganggaran LLPADYS yang tidak dapat diduga dan timbul pada tahun berkenaan bersifat estimasi atau cadangan.
- (3) Realisasi LLPADYS yang belum teranggarkan, diakuntansikan pada Dinas.
BAB IV - PENGELOLAAN LLPADYS Pasal 5
Pasal 5
- (1) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah:
- a. menetapkan bentuk-bentuk LLPADYS pada setiap awal tahun anggaran; dan
- b. menetapkan besaran penerimaan atas bentuk-bentuk LLPADYS.
- (2) Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan pengelolaan LLPADYS, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB V - PENERIMAAN DAN PENYETORAN Pasal 6
Pasal 6
- (1) Penerimaan LLPADYS dapat melalui bendahara penerimaan pada masingmasing SKPD atau langsung ke kas umum Daerah.
- (2) Penerimaan LLPADYS yang melalui bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor seluruhnya ke rekening kas umum Daerah.
- (3) Penyetoran LLAPDYS ke kas umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 X 24 jam.
- (4) Pengecualian penyetoran LLPADYS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PENATAUSAHAAN DAN AKUNTANSI Pasal 7
Pasal 7
- (1) Kepala Dinas melaksanakan penatausahaan pengelolaan LLPADYS serta penerimaan dan penyimpanan uang Daerah yang bersumber dari LLPADYS.
- (2) Kepala SKPD melaksanakan penatausahaan pemungutan LLPADYS.
- (3) Bendahara Penerimaan melaksanakan penatausahaan penerimaan, penyimpanan, dan penyetoran ke kas umum Daerah atas penerimaan yang bersumber dari LLPADYS.
BAB VI - PENATAUSAHAAN DAN AKUNTANSI Pasal 7
Pasal 8
PPKD pada Dinas dan SKPD wajib melaksanakan akuntansi atas penerimaan dan penyetoran LLPADYS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB VII - PENETAPAN BESARAN LLPADYS Pasal 9
Pasal 9
- (1) Besaran LLPADYS ditetapkan ## BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VII - PENETAPAN BESARAN LLPADYS Pasal 9
Pasal 10
- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penatausahaan atas penerimaan LLPADYS oleh SKPD secara fungsional dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penatausahaan penerimaan LLPADYS oleh pejabat dan/atau pegawai pada SKPD secara fungsional dilakukan Kepala SKPD berkenaan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap penatausahaan penerimaan yang bersumber dari LLPADYS oleh bendahara penerimaan pada Dinas dan SKPD secara fungsional dilakukan bendahara umum Daerah.
- (4) Tata cara pembinaan dan pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 11
Pasal 11
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
- a. segala kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak lain yang menjadi dasar diperolehnya hasil LLPADYS dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya kesepakatan tersebut; dan
- b. segala sumber LLPADYS yang selama ini telah diterima dan diakui sebagai penerimaan Daerah bukan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta bukan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tetap dinyatakan sebagai LLPADYS.
BAB X
PENUTUP
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 11
Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka

Penetapan: Ditetapkan di Sungailiat pada tanggal 26 Oktober 2016

Penandatangan: BUPATI BANGKA, Cap/dto TARMIZI SAAT

Penetapan: Diundangkan di Sungailiat Pada tanggal 26 Oktober 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA, Cap/dto FERY INSANI ## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2016 NOMOR 5 SERI D

Penandatangan: Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, DONI KANDIAWAN, SH. MH PEMBINA NIP. 19730317 200003 1 006 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG. (NOMOR URUT 2.8/2016)