PERATURAN BUPATI MA Nomor 13 Tahun 2015 tentang PEMBERIAN IJIN BELAJAR DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATENBANJAR (berlaku 30 Januari 2015)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan Sumber Daya Manusia aparatur Pemerintah di daerah, perlu adanya pengaturan tentang pemberian ijin belajar kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat perlu mengatur tentang kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b konsideran di atas, ini perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
3. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1829);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135 );
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 086/U/2003 tentang Penghapusan Ujian Persamaan dan Pengakuan Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
14. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan produk hukum Dearah (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 32 );
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasidan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabuaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 10).
18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tugas Belajar, Tugas Belajar Khusus dan pendidikan dan pelatihan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 4);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IJIN BELAJAR DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Banjar.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjtnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduk jabatan Pemerintahan yang berada di Daerah.
8. Rekomendasi adalah ijin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Pendidikan dengan status ijin belajar sebelum Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan terdaftar pada Lembaga Pendidikan.
9. Ijin belajar adalah ijin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan rekomendasi Bupati Banjar untuk mengikuti Pendidikan di luar jam kerja atas biaya sendiri dan tidak boleh meninggalkan tugas dinas sehari-hari, terkecuali bagi pendidikan yang dilaksanakan di luar wilayah Propinsi Kalimantan Selatan.
10. Kesesuaian tugas adalah kesesuaian antara kebutuhan dan bidang studi yang ditempuh dengan tugas pokok instansi/unit kerja yang bersangkutan.
11. Persetujuan SKPD adalah berupa rekomendasi dari Kepala SKPD untuk pemberian ijin belajar sesuai dengan tugas dan fungsi serta kebutuhan organisasi.
12. Kenaiakan pangkat penyesuian ijazah adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada PNS yang telah menyelesaikan pendidikan SLTP yang sederajat dan atau SLTA yang sederajat dan atau D II yang sederajat dan atau D III yang sederajat dan atau Sarjana (S 1) yang sederajat dan atau Magister (S 2) yang sederajat dan atau Doktor (S 3) yang sederajat dan
memiliki ijazah dari suatu lembaga pendidikan serta lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
13. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah ujian yang dilaksanakan dalam rangka proses kenaikan pangkat ## BAB II
KETENTUAN DAN PERSYARATAN IJIN BELAJAR DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
Bagian Kesatu Ijin Belajar
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Ijin belajar untuk mengikuti pendidikan dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan :
- a. berstatus Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. pendidikan dilaksanakan diluar jam kerja dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas sehari-hari;
- c. yang bersangkutan sudah bekerja sekurang-kurangnya dua tahun sejak pengangkatannya sebagai PNS.
- d. tidak menuntut Penyesuaian Ijazah terkecuali tersedianya formasi dan atau sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. biaya pendidikan ditanggung oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan dapat dibantu sebagian biaya sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah;
- f. mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan/ atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dengan akreditasi minimal B; dan
- g. melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Badan setelah menyelesaikan pendidikan dengan melampirkan STTB/ijazah.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
PNS yang akan mengikuti pendidikan dengan status ijin belajar harus mendapatkan rekomendasi dari Bupati dan kepastian status penerimaan pada lembaga pendidikan yang akan diikuti.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4
Ketentuan batas/ jangka waktu ijin belajar yang diberikan, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Paket B dan C maksimal 3 tahun;
- b. Diploma I maksimal 1 tahun;
- c. Diploma II maksimal 2 tahun;
- d. Diploma III maksimal 3 tahun;
- e. Diploma IV maksimal 4 tahun;
- f. Program Strata Satu (S1) maksimal 4 tahun;
- g. Program Strata Dua (S2) maksimal 3 tahun;
- h. Prorram Strata Tiga (S3) maksimal 5 tahun.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 5
Pemberian ijin belajar kepada PNS untuk mengikuti pendidikan dilakukan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 6
- (1) PNS yang mengikuti pendidikan dengan status ijin belajar tidak boleh meninggalkan pekerjaan atau tugas dalam jam kerja.
- (2) PNS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
Paragraf 2 Persyaratan Ijin Belajar
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 7
- (1) Bagi PNS Struktural atau fungsional umum yang mengikuti pendidikan dengan status ijin belajar harus memenuhi persyaratan administratif ijin belajar sebagai berikut :
- a. untuk program Paket A, dan Paket B pangkat/golongan ruang sekurang-kurangnya Juru Muda (I/b).
- b. untuk Paket C dan Diploma I (D-I) , Pangkat/golongan ruang sekurangkurangnya Juru Tk.I (I/d).
- c. untuk tingkat pendidikan, Diploma II (D-II) dan Diploma III (D-III) pangkat/golongan ruang sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tk. I (II/b)
- d. untuk tingkat pendidikan Diploma IV (D-IV) dan Sarjana/Strata-1 (S-1), pangkat/golongan ruang sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tk. I (II/b) dan 2 tahun dalam pangkat.
- e. untuk tingkat Pasca Sarjana/Strata-2 (S-2) dengan pangkat/golongan ruang sekurang-kurangnya Penata Muda (III/a) dan 2 tahun dalam pangkat.
- f. untuk tingkat Dokter/Strata-3 (S-3), pangkat/golongan ruang sekurangkurangnya Penata (III/b) dan 2 tahun dalam pangkat.
- (2) Bagi PNS Fungsional tertentu yang mengikuti pendidikan dengan status ijin belajar harus memenuhi persyaratan administratif ijin belajar sebagai berikut :
- a. untuk Tingkat Pendidikan Diploma I (D-I), Diploma II (D-II) dan Diploma III (D-III) pangkat/golongan ruang sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tk. I (II/b)
- b. untuk tingkat Pendidikan Diploma IV (D-IV) dan Sarjana/Strata-1 (S-1), pangkat/golongan ruang sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tk. I (II/b).
- c. untuk tingkat Pasca Sarjana/Strata-2 (S-2) dengan pangkat/golongan ruang sekurang-kurangnya Penata Muda (III/a) dan 2 tahun dalam pangkat.
- d. untuk tingkat Dokter/Strata-3 (S-3), pangkat/golongan ruang sekurangkurangnya Penata (III/b) dan 2 tahun dalam pangkat.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 8
- (1) Permohonan ijin belajar disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BKD dengan melampirkan kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Kelengkapan persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan ijin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. rekomendasi dari Kepala SKPD.
- b. fotocopy sah Surat Keputusan Pangkat Terakhir.
- c. fotocopy sah Ijazah terakhir.
- d. uraian tugas jabatan yang bersangkutan yang disahkan oleh Pimpinan Unit Kerja.
- e. fotocopy sah DP.3 dalam dua tahun terakhir dengan nilai setiap unsurnya rata-rata baik.
- f. rekomendasi dari Bupati untuk mengikuti pendidikan dan Surat keterangan dari lembaga pendidikan yang akan diikuti .
- g. fotocopy SK BAN PTS bagi lembaga PTS.
- e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin
- (3) Permohonan ijin belajar yang telah melampirkan kelengkapan persyaratan dan memenuhi persyaratan administrasi ijin belajar akan diproses oleh Tim Penerbitan Ijin Belajar yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (4) Hasil seleksi dan verifikasi dari Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar/ pertimbangan dalam penerbitan Rekomendasi Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 9
Kewenangan Penandatangan ijin belajar untuk tingkat pendidikan Diploma III, Diploma II, Diploma I, Paket B dan Paket C atas nama Bupati diberikan kepada Badan, dan sedangkan untuk kewenangan penandatanganan ijin belajar untuk tingkat Diploma IV/S1 kepada Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua
Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 10
- (1) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah dapat diberikan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PNS yang memperoleh ijazah :
- a. SMP dan yang sederajat;
- b. SLTA dan yang sederajat;
- c. Diploma dan yang sederajat;
- d. Sarjana dan yang sederajat;
- e. Magister (strata 2); dan
- f. Doktor (strata 3).
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 11
Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan :
- a. memenuhi masa kerja dalam pangkat golongan ruang yang telah ditentukan;
- b. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik;
- c. memiliki ijin belajar kecuali bagi PNS yang memperoleh ijazah sebelum diangkat menjadi CPNS/PNS.
- d. lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah; dan
- e. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 12
Masa kerja dalam pangkat golongan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a diberikan kepada PNS yang memiliki ijazah, yaitu :
- a. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama bagi PNS yang diangkat
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 13
Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi :
- a. Ujian kenaikan pangkat tingkat I diikuti oleh PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah yang diperoleh menjadi Juru (I/c) dan Pengatur Muda (II/a);
- b. Ujian kenaikan pangkat tingkat II diikuti oleh PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah yang diperoleh menjadi Pengatur Muda Tingkat I (II/b) dan Pengatur (II/c);
- c. Ujian kenaikan pangkat tingkat III diikuti oleh PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah yang diperoleh menjadi Penata Muda (III/b);
- d. Dan Ujian kenaikan pangkat tingkat IV diikuti oleh PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah yang diperoleh menjadi Penata Muda Tingkat I (III/b) dan Penata (III/c).
<!-- formula-not-decoded -->
PNS yang mengikuti pendidikan atas kemauan sendiri diluar jam kerja, tapi tanpa rekomendasi dari Bupati, tidak akan diberikan civil effect terhadap ijazah yang diperolehnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 15
PNS dapat mengikuti pendidikan melalui perkuliahan jarak jauh pada Universitas Terbuka.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP Pasal 16
Pasal 16
Dengan berlakunya Perturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Banjar Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pemberian ijin belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP Pasal 16
Pasal 17
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Penetapan: Ditetapkan di Martapura pada tanggal 30 Januari 2015 BUPATI BANJAR, H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Penetapan: Diundangkan di Martapura pada tanggal 30 Januari 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, H. NASRUN SYAH BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 13 TAHUN 2015