KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 97 Tahun 2004 tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI MENGGALA DAN PENGADILAN NEGERI DONGGALA (berlaku 18 Oktober 2004)
Pembukaan
Mengingat
:
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2004 TENTANG
PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI MENGGALA DAN PENGADILAN NEGERI DONGGALA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pesatnya perkembangan kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Donggala, dan dalam rangka untuk lebih mewujudkan pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum, dipandang perlu membentuk Pengadilan Negeri Menggala dan Pengadilan Negeri Donggala yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Donggala;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, Pengadilan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Menggala dan Pengadilan Negeri Donggala;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316), sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327), sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4379);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pemindahan Ibukota Daerah Kabupaten Donggala dari Wilayah Daerah Kota Palu ke Wilayah Kota Donggala Kecamatan Banawa Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3869);
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI
Menetapkan : MENGGALA DAN PENGADILAN NEGERI DONGGALA.
Pasal 1
Membentuk Pengadilan Negeri Menggala dan Pengadilan Negeri Donggala masing-masing berkedudukan di Menggala dan di Donggala.
Pasal 2
- (1) Daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala meliputi wilayah Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung.
- (2) Daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala meliputi wilayah Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.
Pasal 3
- (1) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Menggala, maka wilayah Kabupaten Tulang Bawang dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi.
- (2) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Donggala, maka wilayah Kabupaten Donggala dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Palu.
Pasal 4
- (1) Pengadilan Negeri Menggala termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.
- (2) Pengadilan Negeri Donggala termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
Pasal 5
- (1) Perkara Pidana dan Perkara Perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Menggala yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi.
- (2) Perkara Pidana dan Perkara Perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Menggala yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Kotabumi, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Menggala.
Pasal 6
- (1) Perkara Pidana dan Perkara Perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Donggala yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Palu, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Palu.
- (2) Perkara Pidana dan Perkara Perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Donggala yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Palu, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Donggala.
Pasal 7
Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan pembinaan Pengadilan Negeri Menggala dan Pengadilan Negeri Donggala dibebankan pada Mahkamah Agung.
Pasal 8
Penetapan kelas Pengadilan Negeri Menggala dan Pengadilan Negeri Donggala serta tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat dan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala dan Pengadilan Negeri Donggala ditetapkan oleh Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Pasal 9
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2004

Penandatangan: SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG KESOWO

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI

Penandatangan: Kepala Biro Peraturan

Verifikasi: Perundang-undangan II, ttd Edy Sudibyo

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI