Unknown Unknown Nomor 6 Tahun 2012 tentang PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Nomor 6 Tahun 2012
Seri E Nomor 3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN TALAUD,
- a. bahwa berdasarkan Pasal 14 huruf l Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga dalam rangka tertib administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlu dilakukan penataan penyelenggaraan dan penerbitan dokumen kependudukan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 );
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 );
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864 );
.
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
14. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pendaftaran dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang dibuat oleh Negara lain;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blanko Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai Akibat Perubahan Alamat;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 24 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD dan
BUPATI KEPULAUAN TALAUD
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG PENYELENGGARAN ADMINISTRASI
Menetapkan : KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud.
3. Pendatang adalah penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang bermaksud tinggal sementara di Daerah dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sampai 1 (satu) tahun.
4. Tamu adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang melakukan kunjungan singkat di Kabupaten Kepulauan Talaud yang lamanya kurang dari 7 (tujuh) hari.
5. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
6. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
7. Daerah adalah Daerah Kepulauan Talaud.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud.
9. Bupati adalah Bupati Kepulauan Talaud.
10. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.
11. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud.
12. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
13. Kantor Urusan Agama Kecamatan, disingkat KUAKec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
14. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, ## BAB II
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN KEWENANGANNYA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di selenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Penyelenggara adalah Pemerintah (Pusat), Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab dalam Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi :
- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ## BAB III KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu Instansi Pelaksana
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten di bentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi pelaksana.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
1. Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan urusan Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi :
- a. melaksanankan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- b. memberikan pelayanan yang sama dan professional kepada setiap penduduk, pendatang dan tamu atas pelaporan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. menerbitkan dokumen kependudukan;
- d. menerbitkan surat keterangan pendatang dan surat keterangan tamu;
- e. menjamin kerahasian data dan keamanan data atas pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- f. melakukan verifikasi dan validasi data yang disampaikan oleh penduduk, pendatang dan tamu dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- g. melakukan pengkajian dan mengembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan pengkajian penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- i. mengolah dan menyajikan Data Statistik Kependudukan dan Statistik vital;
- j. melakukan pengelolaan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- k. menerbitkan KTP, KK dan Kutipan Akta-Akta Pencatatan Sipil;
- l. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan perkembangan Kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Kewajiban Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, rujuk bagi Penduduk beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUAKec sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Kewajiban Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan perceraian bagi penduduk beragama Islam, dilaksanakan di Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundangundangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dinas mempunyai kewenangan meliputi :
- a. memperoleh Keterangan dan Data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk.
- b. memperoleh Data tentang Perkawinan, Perceraian, Pengangkatan Anak, Perubahan Nama, Naturalisasi, Peristiwa Penting lainnya dan Akta Pencatatan Sipil yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan Pengadilan.
- c. memperoleh Data Pencatatan nikah, talak, dan rujuk bagi pemeluk agama Islam dari KUA Kecamatan.
- d. memperoleh Data perubahan status Kewarganegaraan dari Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia.
- e. mengajukan klarifikasi atas putusan/penetapan Pengadilan yang tidak sesuai dengan tata cara dan persyaratan Pencatatan Peristiwa Penting.
- f. menolak permintaan penggunaan Data pribadi penduduk yang pengajuannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua UPTD Instansi Pelaksana
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
1. Pembentukan UPTD Instansi Pelaksana di prioritaskan pada Kecamatan yang :
- a. kondisi geografis terpencil sulit dijangkau transportasi umum dan sangat terbatas akses pelayanan publik; dan /atau
- b. memerlukan pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat.
2. UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
UPTD Instansi Pelaksana berkewajiban melaksanakan urusan Pencatatan Sipil meliputi :
1. Mendaftar dan mencatat Peristiwa Penting.
2. Memberikan pelayanan yang sama dan professional kepada setiap penduduk atas pelaporan Pencatatan Sipil.
3. Menerbitkan Kutipan Akta-Akta Pencatatan Sipil.
4. Mendokumentasikan hasil Pencatatan Sipil.
5. Menjamin kerahasiaan dan keamanan Data atas Peristiwa Penting.
6. Melakukan verifikasi dan validasi Data dan Informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pencatatan Sipil.
UPTD Instansi Pelaksana dapat memberikan pelayanan Pencatatan Sipil terhadap semua Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
UPTD Instansi Pelaksana mempunyai tugas melakukan pelayanan Pencatatan Sipil meliputi :
- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. lahir mati;
- d. perkawinan;
- e. perceraian;
- f. pengakuan anak;
- g. pengesahan anak;
- h. pengangkatan anak;
- i. perubahan nama;
- j. perubahan status kewarganegaraan;
- k. pembatalan perkawinan;
- l. pembatalan perceraian; dan
- m. peristiwa penting lainnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
Pejabat Pencatatan Sipil pada UPTD Instansi Pelaksana berwenang menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang meliputi Akta-Akta :
- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian; dan
- e. pengakuan anak.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
Wilayah kerja UPTD Instansi Pelaksana yang dibentuk meliputi 1 (satu) Kecamatan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
Pembentukan UPTD Instansi Pelaksana
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14
1. Pejabat Pencatatan Sipil terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
- b. Kepala UPTD;
- c. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Pencatatan Sipil.
2. Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas dari Pegawai Negeri Sipil.
3. Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai tugas :
- a. Verifikasi dan validasi data atas pelaporan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk;
- b. Atas nama jabatan melakukan pembuktian atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk;
- c. Melakukan pencatatan atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk pada register akta pencatatan sipil;
- d. Menandatangani dan menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil;
- e. Membuat catatan pinggir pada akta pencatatan sipil;
- f. Melakukan pembetulan atas akta pencatatan sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- g. Melakukan pencatatan kembali atas Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak.
4. Sebelum melaksanakan tugasnya Pejabat Pencatatan Sipil diambil sumpahnya oleh Bupati.
5. Penandatanganan akta pencatatan sipil terhadap peristiwa penting yang dialami oleh Pejabat Pencatatan Sipil sendiri dan atau keluarga dalam garis lurus ke atas serta ke bawah, dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Lainnya.
6. Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum diangkat atau belum ada, penandatanganan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Bupati.
7. Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhalangan melaksanakan tugas dan Penjabat Pencatatan Sipil sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c belum diangkat atau belum ada maka penandatanganan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Bupati.
8. Untuk memperlancar pelaksanaan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Bupati menunjuk Asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintahan.
9. Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
10. Persyaratan dan tata cara pengangkatan Pejabat Pencatatan Sipil diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 15
1. Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
2. Petugas Registrasi memiliki tugas :
- a. Membantu Kepala Desa/Lurah dan Dinas atau UPTD dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. Verifikasi dan validasi data atas Peristiwa Kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia;
- c. Verifikasi dan validasi data atas Peristiwa Penting khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia;
- d. Pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan, Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk;
- e. Proses penerbitan Dokumen Kependudukan;
- f. Penyerahan Dokumen Kependudukan kepada penduduk;
- g. Membantu Kepala Desa/Lurah dalam pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala desa/kelurahan.
3. Persyaratan dan tata cara pengangkatan Petugas Register, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 16
1. Setiap penduduk berhak untuk mendapatkan pelayanan Administrasi kependudukan yang meliputi :
- a. Dokumen Kependudukan;
- b. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. Perlindumgan atas Data Pribadi
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen ;
- e. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya;
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Dinas.
2. Setiap pendatang berhak untuk mendapatkan pelayanan Administrasi Kependudukan yang meliputi :
- a. Surat Keterangan pendatang;
- b. Pelayanan pencatatn Sipil.
3. Setiap Tamu berhak untuk mendapatkan pelayanan Administrasi Kependudukan yang meliputi :
- a. Surat Keterangan Tamu;
- b. Pelayanan pencatatan Sipil.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 17
1. Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya dan atau keluarganya kepada Dinas.
2. Setiap pendatang dan tamu wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas.
3. Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), tidak berlaku bagi anggota Perwakilan Negara Asing beserta keluarganya.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 18
Bagi anggota Perwakilan Negara Asing beserta keluarganya dapat memperoleh pelayanan pencatatan Peristiwa Penting dari Dinas terkait.
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 19
1. Setiap penduduk di berikan NIK.
2. NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan Pencatatan biodata penduduk.
3. NIK berlaku seumur hidup dan selamanya.
4. NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1),tidak berubah serta tidak mengikuti perubahan domisili.
5. NIK dicantumkan dalam setiap dokumen Kependudukan dan dokumen lainnya sesuai peraturan perundang-undangan .
Bagian Kedua
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, KartuTanda Penduduk dan Surat Keterangan Tempat Tinggal
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 20
1. Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.
2. Penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Tetap yang dating dari luar Daerah atau luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah, wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.
3. Pencatatan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran data base kependudukan.
4. Pencatatan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar penerbitan Biodata Penduduk.
Paragraf 2 Penerbitan KK
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 21
1. Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas melalui Kepala Desa/Lurah dan camat sebagai dasar untuk penerbitan KK.
2. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas sebagai dasar untuk penerbitan KK.
3. KK diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
Paragraf 3 Penerbitan KTP
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 22
1. Setiap Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan telah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
2. KTP diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
3. Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat berpergian.
Paragraf 4 Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 23
1. Setiap Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah dan telah memiliki Izin Tinggal Terbatas wajjib memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal.
2. Surat Keterangan Tempat Tinggal diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
3. Orang Asing yang telah memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal wajib membawa pada saat berpergiaan.
4. Persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Pembetulan dan Pembatalan KK dan KTP
Paragraf 1 Pembetulan KK dan KTP
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 24
1. Pembetulan KK dan KTP di lakukan untuk KK dan KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada Dinas yang menerbitkan KK dan KTP, baik atas inisiatif Kepala Dinas atau diminta oleh pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh pemohon.
2.
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 25
1. Pembatalan KK dan KTP dilakukan oleh Kepala Dinas yang menerbitkan KK dan KTP paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekutan hukum tetap.
2.
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 26
1. Dinas hanya melegalisasi foto copy KK dan KTP yang diterbitkan di daerah.
2. Legalisasi KK dan KTP sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.
3. Persyaratan dan tata cara legalisasi foto copy KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Keempat Pendaftaran Peristiwa Kependudukan
Paragraf 1 Perubahan Alamat
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 27
1. Penerbitan Perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai akibat perubahan alamat, menjadi tanggung jawab Dinas.
2. Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas terjadinya:
- a. Pemekaran wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dusun/Lingkungan, Rukun Tetangga atau Rukun warga;
- b. Penghapusan dan/atau penggabungan wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dusun/Lingkungan, Rukun tetangga atau Rukun Warga;
- c. Perubahan nama Lingkungan / Jalan / Desa / Kelurahan / Kecamatan / Kabupaten.
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 28
1. Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat berupa :
- a. KK dan KTP untuk penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
- b. SKKT untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
2. Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk tanpa dikenai biaya.
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 29
1. Penerbitan perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dengan membentuk Tim Pendataan yang diketuai oleh Kepala Dinas yang beranggotakan unsur Instansi terkait.
2. Persyaratan dan tata cara perubahan alamat pada dokumen pendaftaran penduduk oleh Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 30
1. Setiap perpindahan Penduduk Warga Negara Indonesia dalam Daerah dilaporkan kepada Desa/Kelurahan untuk perpindahan dalam satu
Desa/Kelurahan atau perpindahan antar Desa/Kelurahan dalam satu kecamatan dan kepada Camat untuk perpindahan antar Kecamatan.
2. Perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu Desa/Kelurahan yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 31
1. Setiap perpindahan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dalam Daerah melapor kepada Dinas.
2. Perpindahan Orang Asing dalam satu Desa/Kelurahan yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 32
1. Kedatangan penduduk warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah dilaporkan kepada Desa/Kelurahan selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah.
2. Kedatangan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah dilaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah.
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 33
1. Kedatangan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan KK dan bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diterbitkan KTP baru.
2. Persyaratan atau tata cara pelaporan kedatangan penduduk oleh Desa/Kelurahan dan atau oleh Dinas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 3 Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Dari dan Ke Luar Negeri/Daerah.
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 34
1. Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah datang dari Luar Daerah, melaporkan kedatangannya kepada Desa/Kelurahan paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan Surat Keterangan Pindah dari Luar Daerah.
2. Penduduk Orang Asing yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah, melaporkannya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat keterangan Pindah dari Luar Negeri.
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 35
Pendaftaran Pindah Datang penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan KK dan bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan KTP baru.
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 36
1. Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah ke luar Daerah, melaporkan kepindahannya secara berjenjang kepada Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Dinas.
2. Penduduk Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah ke luar Daerah, melaporkan kepindahannya kepada Dinas.
3.
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 37
1. Setiap pendatang melaporkan kedatangannya ke Desa/Kelurahan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak tanggal kedatangan.
2. Setiap Tamu melaporkan kedatangannya ke Desa/Kelurahan selambatlambatnya 1 (satu) hari kurang dari sejak tanggal kedatangan.
3.
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 38
- (1) Penduduk yang tinggal diperbatasan dengan negara lain dan telah memiliki Buku Pas Lintas Batas didaftar oleh Dinas.
- (2) Pendaftaran penduduk pelintas batas oleh Dinas dengan cara melakukan pencatatan dalam Buku Pendaftaran Penduduk Pelintas Batas pada Kantor/Pos Lintas Batas Imigrasi setempat.
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 39
- (1) Dalam melaksanakan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Dinas menempatkan petugas pendaftar pada kantor/pos lintas batas imigrasi setempat.
- (2) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pendaftar penduduk pelintas batas.
- (3) Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk pelintas batas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kesatu Asas Pencatatan
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 40
Setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk pencatatannya dilaksanakan
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 41
1. Setiap kelahiran yang terjadi di Daerah wajib di laporkan oleh orang tuanya ke Dinas atau UPTD paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
2. Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 42
1. Setiap kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke Dinas atau UPTD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.
2. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD mencatat atau menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pesyaratan dan tata cara pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 3
Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia Yang terjadi di atas Laut atas Pesawat Terbang
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 43
1. Setiap kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di atas kapal laut atau kapal terbang yang singgah di daerah dapat dilaporkan oleh orang tua ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan Surat Keterangan Kelahiran dari Nakhoda atau Pilot.
3. Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 4 Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 44
1. Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.
2. Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.
3. Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Pencatatan Lahir Mati Warga Negara Indonesia dan Orang Asing di Daerah
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 45
1. Setiap lahir mati Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan kepada Desa/Kelurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
2. Setiap lahir mati Orang Asing yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
3.
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 46
1. Setiap perkawinan yang dilaksanakan
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 47
1. Pencatatan Perkawinan yang dilaporkan kepada Dinas, termasuk perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri meliputi : a. perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama;
- b. perkawinan yang tidak dapat di buktikan dengan akta perkawinan.
2. Dalam hal perkawinan di sahkan atas dasar penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam register Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan, pencatatannya
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 48
Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dan pasal 47 berlaku juga bagi perkawinan antar warga Negara Asing yang dilakukan di Daerah.
Paragraf 4
Pelaporan Perkawinan warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 49
1. Setiap perkawinan Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 50
1. Setiap pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas atau UPTD paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD mencabut kutipan Akta Perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada Register akta perkawinan serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
3. Dinas atau UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan pencatatan pembatalan perkawinan kepada Dinas atau UPTD tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
4. Persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada aya (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kelima Pencatatan Perceraian
Paragraf 1 Pencatatan Perceraian di Daerah
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 51
1. Setiap perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.
2.
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 52
1. Setiap perceraian Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 53
1. Setiap pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan Pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap .
2. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perceraian serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
3. Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (2) berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Ketujuh Pencatatan Kematian
Paragraf 1 Pencatatan Kematian di Daerah
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 54
1. Setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh keluarga atau yang mewakili Kepala Dinas atau UPTD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
2. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan antara :
- a. Penduduk Daerah;
- b. Penduduk di luar Daerah.
3.
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 55
1. Pencatatan kematian seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya dicatat pada Dinas atau UPTD di tempat tinggal pelapor setelah adanya penetapan pengadilan tentang kematian dimaksud.
2. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
3. Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 3
Pencatatan Kematian yang Ditemukan Jenazahnya Tetapi Tidak Diketahui Identitasnya
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 56
1. Pencatatan Seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dilaksanakan oleh Dinas atau UPTD di tempat diketemukannya jenazah
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 57
1. Setiap kematian Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan perundangundangan, wajib dilaporkan oleh orang tua atau keluarga ke Dinas atau UPTD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian penduduk.
2. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kematian Luar Negeri.
3. Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kedelapan Pencatatan Pengangkatan Anak
Paragraf 1 Pencatatan Pengangkatan Anak di Daerah
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 58
1. Setiap pengangkatan anak di daerah wajib dilaporkan oleh orang tua angkatnya kepada Dinas atau UPTD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah salinan penetapan Pengadilan diterima oleh penduduk.
2.
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 59
1. Setiap pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilaksanakan
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 60
1. Setiap pengakuan anak di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas atau UPTD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
2.
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 61
1. Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke Dinas atau UPTD tempat tinggal pemohon pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencatatan perkawinan orang tua.
2. Pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan pada saat pencatatan perkawinan orang tua dicatat pada Register Akta Perkawinan, sedangkan pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan setelah pencatatan
perkawinan dicatat dalam bentuk catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan.
3.
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 62
1. Setiap perubahan Nama wajib dilaporkan yang bersangkutan ke Dinas atau UPTD yang menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri menai perubahan nama.
2.
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 63
1. Setiap Perubahan Kewarganegaraan dari WNA menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh yang bersangkuatan kepada Dinas atau UPTD ditempat peristiwa perubahan status Kewarganegaraan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh Pejabat.
2. Berdasarakan laporan sebagimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
3. Persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan bagi Pemegang Kewarganegaraan Ganda
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 64
1. Bagi anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganeraannya, wajib melaporkan ke Dinas atau UPTD yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal batas waktu yang ditentukan
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 65
1. Setiap pencatatan peristiwa penting lainnya wajib dilaporkan Penduduk ke Dinas atau UPTD ditempat terjadinya peristiwa penting lainnya, paling lambat 30 (tiga Puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri.
2.
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 66
1. Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan untuk ada yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada Dinas atau UPTD yang menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil, baik atas insiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh pemohon.
2.
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 67
1. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2.
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 68
Setiap Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang hilang, rusak, tidak terbaca atau dalam penguasaan salah satu pihak dalam sengketa atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan atau keluarganya dapat diterbitkan kutipan baru.
Paragraf 4
Legalisasi Akta Pencatatan Sipil
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 69
1. Dinas atau UPTD hanya melegalisasi fotocopy Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan di daerah.
2. Legalisasi fotocopy Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
3. Legalisasi fotocopy Kutipan Akta Pencatatan sipil yang diterbitkan di luar daerah atau Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dapat dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil dengan menunjukkan kutipan aslinya apabila :
- a. tidak terdapat coretan;
- b. tidak terdapat penambahan atau pengurangan yang tidak sah.
4. Persyaratan dan tata cara legalisasi fotocopy kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
PENDATAAN PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDUDUK YANG TIDAK MAMPU MELAPORKAN SENDIRI
Bagian Kesatu Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
BAB VI - PENDATAAN PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDUDUK YANG TIDAK MAMPU MELAPORKAN SENDIRI
Pasal 70
1. Dinas melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
2. Pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Penduduk korban bencana alam;
- b. Penduduk korban bencana sosial;
- c. orang terlantar;
- d. komunitas terpencil.
3. Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan untuk Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.
4. Persyaratan dan tata cara Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Pendataan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri
BAB VI - PENDATAAN PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDUDUK YANG TIDAK MAMPU MELAPORKAN SENDIRI
Pasal 71
1. Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibantu oleh Dinas atau dapat meminta bantuan kepada orang lain.
2. Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena factor umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.
3. Bantuan oleh Dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Dinas dengan mendatangi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lokasi tertentu.
4. Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.
5. Persyaratan dan tata cara Pendataan Penduduk yang tidak mampu mendaftarkan sendiri dalam pendaftarn penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PETUGAS RAHASIA KHUSUS
BAB VIII - PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PETUGAS RAHASIA KHUSUS
Pasal 72
1. Petugas Rahasia Khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasian identitas selama menjalankan tugas rahasia.
2. Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan Kartu Tanda Penduduk Nasional.
3. Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sampai masa tugas sebagai Petugas Rahasia Khusus berakhir.
4. Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi Petugas Rahasia Khusus wajib menyerahkan KTP Khusus kepada Kepala/Pimpinan lembaga yang selanjutnya dikembalikan kepada Kepala Dinas untuk dimusnahkan.
5. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan kartu keluarga dari Petugas Rahasia Khusus.
6. Persyaratan dan tata cara Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus, penyimpanan datanya, pengembalian serta pencabutan Kartu Tanda Penduduk Khusus dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Bagian Kesatu Data Kependudukan
BAB IX - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 73
1. Data Kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
2. Data Perorangan meliputi :
- a. Nomor KK;
- b. NIK;
- c. Nama lengkap;
- d. Jenis kelamin;
- e. Tempat Lahir;
- f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
- g. Golongan darah;
- h. Agama/kepercayaan;
- i. Status perkawinan;
- j. Status hubungan dalam keluarga;
- k. Cacat fisik dan atau mental;
- l. Pendidikan terakhir;
- m. Jenis pekerjaan;
- n. NIK ibu kandung;
- o. Nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. Nama ayah;
- r. Alamat sebelumnya;
- s. Alamat sekarang;
- t. Kepemilikan akta lahir/surat kenal lahir;
- u. Nomor akta kelahiran/surat kenal lahir;
- v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. Nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. Tanggal perkawinan;
- y. Kepemilikan akta perceraian;
- z. Nomor akta perceraian/surat cerai;
29. aa. Tanggal perceraian.
3. Data Agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
Bagian Kedua Dokumen Kependudukan
BAB IX - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 74
1. Dokumen Kependudukan meliputi :
- a. Biodata Penduduk;
- b. KK;
- c. KTP;
- d. Surat Keterangan Kependudukan;
- e. Akta Pencatatan Sipil;
2. Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
8. huruf d meliputi :
- a. Surat Keterangan Pindah;
- b. Surat Keterangan Pindah Datang;
- c. Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri;
- d. Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri;
- e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- f. Surat Keterangan Lahir Mati;
- g. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- h. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- i. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
- j. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
- k. Surat Tanda Bukti Pelaporan Peristiwa Penting di Luar Negeri;
- l. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
- m. Surat Keterangan Pencatatan Sipil;
- n. Surat Keterangan Kelahiran;
- o. Surat Keterangan Kematian;
- p. Surat Keterangan Perkawinan;
- q. Surat Keterangan Perceraian.
3. Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk dalam Daerah, Surat Keterangan Pindah Penduduk keluar Daerah, Surat Pindah Datang Penduduk Orang Asing, Surat Pindah Ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
4. Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan, diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas.
5. Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu desa/kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Dinas.
6. Akta Pencatatan Sipil diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
BAB IX - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 75
Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami.
BAB IX - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 76
1. KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
2. Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama/diluar agama yang diakui oleh peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi atau dikosongkan.
3. 3 Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan Kepala Keluarga.
4. KK diterbitkan dan diberikan oleh Dinas kepada penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
5. KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.
6. Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB IX - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 77
1. Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
2. Perubahan susunan keluarga dalam KK dilaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
3.
BAB IX - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 78
1. Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
2. Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
3. KTP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara Nasional.
4. Penduduk melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas apabila masa berlakunya telah berakhir.
5. Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.
6. Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.
BAB IX - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 79
1. KTP mencantumkan gambar Garuda Pancasila dan Peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tanda tangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatanganinya.
2. Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama
BAB IX - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 80
1. Penduduk Warga Negara Indonesia yang sudah berusia 60 (enam puluh) tahun diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.
2. KTP yang berlaku seumur hidup sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa pungutan biaya.
BAB IX - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 81
Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.
BAB IX - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 82
Akta Pencatatan Sipil tediri atas :
- a. Register Akta Pencatatan Sipil, dan
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
BAB IX - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 83
1. Register Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
- a. Kelahiran;
- b. Kematian;
- c. Perkawinan;
- d. Perceraian;
- e. Pengakuan Anak;
2. Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut :
- a. Warga Negara Indonesia dan Orang Asing;
- b. Waktu Pelaporan meliputi tepat waktu dan terlambat.
3. Register Akta Pencatatan Sipil, memuat :
- a. Jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting;
- d. Nama dan identitas pelapor;
- e. Tempat dan tanggal peristiwa;
- f. Nama dan identitas saksi;
- g. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- h. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.
4. Register Akta Pencatatan Sipil disimpan di Dinas dan UPTD.
5. Register Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.
BAB IX - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 84
1. Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak, dicatat kembali ke dalam Register baru, setelah pejabat pencatatan sipil membuktikan kebenaran materiil
BAB IX - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 85
1. Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta :
- a. Kelahiran;
- b. Kematian;
- c. Perkawinan;
- d. Perceraian;
- e. Pengakuan anak.
2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil, memuat :
- a. Jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. Tempat dan tanggal peristiwa;
- e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang;
- g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.
BAB IX - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 86
1. Dinas sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib menerbitkan dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut :
- a. KK dan KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
- b. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
- c. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
- d. Surat Keterangan Tempat Tinggal Untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
- e. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
- f. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
- g. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
- h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 14 (empat belas) hari;
- i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 14 (empat belas) hari;
- j. Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
- k. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas Paling lambat 5 (lima) hari;
- l. Surat Keterangan Pencatatan Sipil paling lambat 5 (lima) hari.
Bagian Kedua Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan
BAB IX - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 87
1. Data dan dokumen kependudukan disimpan dan dilindungi oleh Dinas.
2. Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan dalam ruang data center Dinas.
3. Dokumen Kependudukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), disimpan dalam ruang dokumen Dinas.
4. Data dan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan back up atau cadangan.
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA
BAB X - PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA
Pasal 88
Apabila Daerah atau sebagian Daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya menurut peraturan perundang-undangan maka penyelenggaraan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dilaksanakan
BAB X - PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA
Pasal 89
1. Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Dinas melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
2. ## BAB XI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Bagian Kesatu
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
BAB X - PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA
Pasal 90
1. Pengelolaaan Informasi Administrasi Kependudukan di daerah dilakukan oleh Dinas.
2. Pengeloalaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan Sistem Infomasi Administraasi Kependudukan (SIAK).
3. Dinas melaksanakan pengkajian dan pengembangan SIAK
BAB X - PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA
Pasal 91
1. Dinas wajib memutakhirkan data kependudukan melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
2. Data kependudukan sebagaimana pada ayat (1) dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan daerah.
Bagian Kedua Pembiayaan SIAK
BAB X - PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA
Pasal 92
Biaya pelaksanaan dan pemeliharaan Sistem Infomasi Administrasi Kependudukan (SIAK) daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK
BAB XII - PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK
Pasal 93
1. Data pribadi penduduk yang dihasilkan dari penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dijaga dan dilindungi oleh Dinas.
2. Data pribadi yang harus dijaga dan dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Nomor KK;
- b. NIK;
- c. Tanggal Bulan dan Tahun lahir;
- d. Keterangan Tentang Kecacatan Fisik dan/atau Mental;
- e. NIK Ibu Kandung;
- f. NIK ayah kandung;
- g. Catatan peristiwa-peristiwa penting.
BAB XII - PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK
Pasal 94
1. Petugas pengelolah data dan informasi kependudukan pada Dinas dan Kecamatan diberikan hak akses.
2. Petugas pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Supervisor perizinan, Administrator Data Base (ADB), Operator Pendaftaran Penduduk, Operator Pencatatan Sipil, Operator Layanan Data dan Informasi.
3. Petugas pada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Operator Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia dan Operator Layanan Data dan informasi.
4. Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat, dan menghapus, serta mencetak data pribadi.
BAB XII - PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK
Pasal 95
1. Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (1) hanya dapat diakses setelah mendapat izin yang bersangkutan atau untuk kepentingan penyidikan.
2. Persyaratan dan tata cara penggunaan data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
PELAPORAN
BAB XIII - PELAPORAN
Pasal 96
1. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di daerah dilaporkan oleh Dinas kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
PENYIDIKAN
BAB XIV - PENYIDIKAN
Pasal 97
1. Bupati mengangkat Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undangundang Hukum acara Pidana.
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :
- a. Meneriman laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
- b. Memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
- c. Memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud huruf b;
- d. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- e. Menyerahkan berita acara pemeriksaan kepada penyidik kepolisian;
3. Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta mekanisme penyidikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 98
1. Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :
- a. Pembetulan KK dan KTP sebagaiman dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) sebesar Rp50.000,00;
- b. Pembatalan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat(1) sebesar Rp50.000.00;
- c. Kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) sebesar Rp250.000,00;
- d. Kedatangan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) sebesar Rp500.000,00;
- e. Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) sebesar Rp250.000,00;
- f. Penduduk Orang Asing yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) sebesar Rp500.000,00;
- g. Pendatang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) sebesar Rp100.000,00;
- h. Tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) sebesar Rp100.000,00.
BAB XV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 99
1. Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal :
- a. Kelahiran sebagaimanan dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) sebesar Rp1.000.000,00;
- b. Kelahiran Penduduk Warga Indonesia yang terjadi diluar Wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) sebesar Rp1.000.000,00;
- c. Lahir mati Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) sebesar Rp100.000,00;
- d. Lahir mati Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) sebesar Rp250.000,00;
- e. Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) sebesar Rp500.000,00;
- f. Perkawinan Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) sebesar Rp500.000,00;
- g. Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) sebesar Rp500.000,00;
- h. Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) sebesar Rp500.000,00;
- i. Perceraian Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) sebesar Rp500.000,00;
- j. Pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) sebesar Rp500.000,00;
- k. Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) sebesar Rp50.000,00;
- l. Kematian penduduk diluar wilayah Negara Kesatuan Repblik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) sebesar Rp100.000,00;
- m. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) sebesar Rp100.000,00;
- n. Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) sebesar Rp100.000,00;
- o. Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) sebesar Rp100.000,00;
- p. Pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) sebesar Rp100.000,00;
- q. Perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) sebesar Rp100.000,00;
- r. Perubahan kewarganegaraan dari WNA menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) sebesar Rp100.000,00;
- s. Anak yang memiliki kewarganegaraan ganda yang telah memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) sebesar Rp100.000,00;
- t. Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) sebesar Rp100.000,00;
- u. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) sebesar Rp100.000,00;
- v. Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) sebesar Rp100.000,00.
BAB XV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 100
1. Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (3) yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
2. Setiap Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (3) yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
BAB XV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 101
Dalam hal Pejabat pada Dinas melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam undang-undang ini dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp250.000,00.
BAB XV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 102
1. Denda administratif sebagaiman dimaksud dalam pasal 98, pasal 99, pasal 100, dan pasal 101 merupakan Penerimaan Daerah.
2. Tata cara penyelesaian dan pelaksanaan penerimaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
KETENTUAN PIDANA
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 103
Tindak pidana dibidang Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Penduduk, Petugas, dan Badan Hukum diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
BAB XVII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 104
Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau telah ada pada saat Peraturan Daerah ini
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Peraturan Daerah ini sampai dengan diterbitkannya dokumen kependudukan berdasarkan Peraturan Daerah ini. ## Pasal 105 Pelayanan administrasi yang berkaitan dengan Pencatatan Sipil di kecamatan, masih tetap dilaksanakan oleh Dinas sampai terbentuknya UPTD. ## Pasal 106 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku : - a. Pemerintah Kabupaten memberikan NIK kepada setiap Penduduk paling lambat tahun 2011; - b. KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah; - c. KTP yang diterbitkan sebelum diberlakukannya peraturan ini tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya masa berlaku KTP. ## BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 107 Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Pelaksanaan di daerah yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini. ## Pasal 108

Penetapan: Peratuaran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 6 Tahun 2012 Seri E Tanggal 21 Juni 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Verifikasi: TTD + CAP ## Ir. DJEMI GAGOLA, M.Si, ME PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19640728 198903 1 011