PERATURAN WALIKOTA RI Nomor 28 Tahun 2011 tentang PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI WARGA MISKIN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2011 (berlaku 15 Juni 2011)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BANJARMASIN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 28 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI WARGA MISKIN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,
- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada warga masyarakat miskin dan untuk meringankan beban warga masyarakat miskin di kota Banjarmasin yang anggota keluarganya meninggal dunia perlu diberikan santunan khususnya kepada masyarakat miskin yang sesuai dengan Rumah Tangga Sasaran (RTS) Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin;
1.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang KetentuanKetentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
n
*~s
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
10. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : 05/KEP/MENKO/KESRA/II/2006 tentang Pedoman Umum dan KelompokKerjaTim KoordinasiPenanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 18TambahanLembaranDaerahNomor 18);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 25);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI WARGA MISKIN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2011
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
DalamPeraturanWalikotaini yang dimaksuddengan:
1. PemerintahDaerahadalahPemerintahKota Banjarmasin;
^
n
2. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin;
4. KTP WNI Kota Banjarmasin adalah Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia Kota Banjarmasin;
5. Santunan Kematian adalah pemberian bantuan kepada warga masyarakat miskin yang meninggal dunia;
6. Masyarakat Miskin adalah masyarakat miskin kota Banjarmasin yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap;
7. Rumah Tangga Sasaran (RTS) adalah data masyarakat miskin hasil data PPLS 08 dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarmasin;
8. PPLS08 adalah Pendataan ProgramPemberdayaanLayanan Sosial Tahun 2008;
9. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.
BABH MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Maksud diberikannya santunan kematian bagi warga miskin Kota Banjarmasin adalah sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kota Banjarmasin untuk membantu meringankan beban warga masyarakat miskin yang anggota keluarganya meninggal dunia.
- (2) Tujuan diberikannya santunan kematian bagi warga miskin Kota Banjarmasin adalah untuk menumbuhkembangkan rasa kesetikawanan sosial dan terwujudnya tertib administrasi kependudukan di Kota Banjarmasin.
BABHI PERSYARATAN DANTATA CARA
Bagian Pertama Persyaratan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Persyaratan yang harus diserahkan untuk memperoleh santunan kematian dengan membawa kelengkapan sebagai berikut:
- a. KTP WNI Kota Banjarmasin almarhum / almarhumah asli yang terbaru berwarna biru dan masih berlaku pada waktu meninggal dunia, serta fotocopy 2 (dua) lembar yang dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin. Apabila KTP WNI almarhum / almarhumah hilang, harus dilengkapi persyaratan membawa bukti laporan kehilangan dari pihak kepolisian tempat kehilangan.
- b. Menyerahkan surat kematian dari kelurahan 2 (dua) lembar yang diketahui oleh Kelurahan setempat.
- c. Menyerahkan Kartu Keluarga (CI) almarhum/almarhumah yang asli 2 (dua) lembar yang diketahui oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banjarmasin.
r^
- d. Foto copy KTP ahli waris 2 (dua) lembar yang dilegalisasi oleh instansi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat dan dapat menunjukan aslinya disaat melakukan klaim dana.
- e. Foto copy Kartu Keluarga (CI) ahli waris 2 (dua) lembar yang dilegalisasi oleh instansi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat apabila beda Kartu Keluarga (CI) dengan almarhum/almarhumah.
- f. Surat pernyataan ahli waris bermaterai 6.000,- yang diketahui oleh ketua RT, ketua RW dan Lurah setempat.
- g. Apabila almarhum/almarhumah tidak mempunyai ahli waris, maka yang dapat menguruskan santunan kematian adalah pengurus RT atau pengurus RW setempat dengan membawa stempel dan dilampiri surat pernyataan yang menerangkan rencana penggunaan uang santunan kematian yang akan diterima.
- h. Pengajuan berkas santunan kematian bagi warga miskin sesuai RTS diberlakukan masa kadaluarsa 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal kematian.
Bagian Kedua
Tata cara
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Tata cara mendapatkan santunan kematian dilakukan oleh ahli waris sendiri dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Ahli waris dari keluarga miskin yang meninggal dunia datang sendiri menyelesaikan administrasi bantuan santunan kematian.
- b. Verifikasi persyaratan dilakukan di Kantor Kecamatan wilayah kota Banjarmasin pada unit layanan santunan kematian.
- c. Setelah semua persyaratan dinyatakan lengkap maka dana santunan kematian diberikan kepada ahli waris.
- d. Apabila dipandang perlu, petugas pelayanan berhak untuk membuktikan kebenaran administrasi ahh waris ke lapangan sebelum memberikan santunan.
BAB IV - BESARAN SANTUNAN
Pasal 5
Besaran Santunan Kematian yang diberikan kepada warga masyarakat miskin Kota Banjarmasin sebesar Rp. 1.000.000,(Satu Juta Rupiah) per orang.
BABV PEMBIAYAAN
BAB IV - BESARAN SANTUNAN
Pasal 6
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2011.
r&gt;
n
KETENTUAN PENUTUP
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Miskin Kota Banjarmasin Tahun 2010 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Penetapan: Ditetapkan di Banjarmasin Pada tanggal 15 Juni 2011

Penandatangan: WALIKOTA BANJARMASIN,£\_ I

Penetapan: Diundangkan di Banjarmasin Padatanggal 17 Juni 2011

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2011 NOMOR 28