Unknown Unknown Nomor 33 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan clan Pemberhentian Kepala Desa; 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 5. Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893); 4. Undangundang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat clan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 ten.tang Kewenangan Pemerintah clan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ); 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 ten.tang Teknik Penyusunan Perunclang-unclangan clan Bentuk Rancangan Undangunclang, Rancangan Peraturan Pemerintah clan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 ); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 ten.tang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-unclang Nomor 5 Tahun 1979 ten.tang Pemerintahan Desa; 8. Keputusan Menteri da1am Negeri Nomor 63 Tahun 1999 ten.tang Petunjuk Pelaksanaan clan penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa clan Kelurahan; 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 ten.tang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa; 10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 7 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan clan Pemberhentian Kepala Desa; 11. Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor 377 Tahun 1998 tentang Pendelegasian Wewenang Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jambi kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II mengenai Pengangkatan clan Pemberhentian Kepala Desa dalam Propinsi Jambi; Dengan persetujuan DEWANPER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
PEMERIN1.'AH KABUP A TEN TEBO · ,
PERA TURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 33 TAHUN 2001
TENTA.c""l'G
TATA CARA PENCALONAN, PEl\fiLIHAN, PELANTIKA.N DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG l\1AHA ESA
BUPATI TEBO,
- a. bahwa Penyelenggaraan Pemerintah Desa merupakan Sub System Menimbang
2. dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nasional sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan clan Pemberhentian Kepala Desa;
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
5. Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
4. Undangundang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat clan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 ten.tang Kewenangan Pemerintah clan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 ten.tang Teknik Penyusunan Perunclang-unclangan clan Bentuk Rancangan Undangunclang, Rancangan Peraturan Pemerintah clan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 );
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 ten.tang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-unclang Nomor 5 Tahun 1979 ten.tang Pemerintahan Desa;
8. Keputusan Menteri da1am Negeri Nomor 63 Tahun 1999 ten.tang Petunjuk Pelaksanaan clan penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa clan Kelurahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 ten.tang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 7 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan clan Pemberhentian Kepala Desa;
11. Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor 377 Tahun 1998 tentang Pendelegasian Wewenang Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jambi kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II mengenai Pengangkatan clan Pemberhentian Kepala Desa dalam Propinsi Jambi;
Dengan persetujuan
DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENTEBO
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG TATA CARA PENCALONAN,PEMIT.,IHAN,PENGANGKAT AN DAN PEMBERHENTIAN KEP ALA DESA.
Menetapkan
BAB!
KETENTUAN U1-flJM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah Otonom adalah Kabuparen Tebo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah heserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Tebo;
- d. Wakil Bupati adalah wakil Bupati Tebo;
- e. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
MEKANISMEPENCALONAN
Bagi.an Pertama
Pembentukan Panitia
Pasal 2
- (1). BPD membentuk Panitia pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan;
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal (2) terdidri dari anggota BPD, Perangkat Desa clan Tokoh masyarakat.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pacla ayat (2) pasal 2 keanggotaannya terdiri dari :
- a. Ketua dipilih dari anggota BPD;
- b. Sekretaris, Benclaharawan dan anggota, dipilih dari unsur-unsur BPD, Perangkat Desa clan tokoh masyarakat;
- (4). Apabila ketua I anggota BPD atau diantara anggota panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 2 ada yang mencalonkan untuk pemilihan kepala Desa atau berhalangan tetap maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan panitia pemilihan clan perubahan susunan panitia pemilihan ditetapkan kembali oleh BPD;
- (5). Panitia sebagaimana diamaksud ayat (3) pasal 2 mempunyai tugas:
- a. Menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa :
- b. Melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan ;
- c. Melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa ;
- d. Menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan Bakal Calon Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih ;
- e. Melaksanakan ujian saringan Calon Kepala Desa unutk ditetapkan menjadi Calon yang berhak dipilih ;
- f. Melaksanakan Pemilihan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
- g. Mengajukan rencana biaya pemilihan ;
- h. Membuat berita acara pemilihan ;
1. Menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- J. Mengumumkan Nama - nama Calon Kepala Desa yang berhak dipilih ;
- k. Menetapkan tata tertib kampanye ;
1. Mengambil keputusan apabila timbul permasalahan ;
- m. Menetapkan tanda gambar untuk pemungutan suara :
- n. Melakukan undian tanda gambar bagi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih ;
- o. Menetapkan pencabutan status Calon Kepala Desa yang berhak dipilih berkenaan dengan pelanggaran tata tertib kampanye ;
- p. Menetapkan pembatalan pemilihan berkenaan dengan pelanggaran tata tertib pemilihan ;
Bagian Kedua
Persyaratan Pemilih
Pasal 3
Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang :
- a. Terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkuatn secara sah dan telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya enam bulan dengan tidak terputus-putus pada saat pendafataran pemilih ;
- b. Sudah mencapai usia 17 Tahun pada Saat pemilihan atau telah ! pemah Kawin pada saat pendaftaran pemilihan yang dibuktikan dengan Surat Nikah i KTP ;
- c. Sehat Jasmani clan Rohani serta tidak dicabut hak pilihnya
Pasal 4
- (1 ). Pendafataran Pemilih dilakukan oleh Panitia dilaksanakan dari rumah kerumah, untuk menghindari terdaftamya pemilih yang dibawah umur, pemilih dari luar Desa, tidak terdaftarnya dua kali;
- (2). Jika pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai usia pemilihan, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti yang sah menurut waktu yang ditetapkan paling lama yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ;
- (3). Daftar pemilih yang sudah ditetapakn oleh panitia diumumkandipapan pengumuman terbuka sehingga masyarakat mengetahuinya ;
- ( 4 ). Dengan alasan apapun hak memilih tidak dibenarkan diwakilkan kepada siapapun ;
- (5) Untuk menghindari terjadinya pemilih yang mewakilkan, maka setiap pemilih diwajibkan memperlihatkan KTP atau tanda bukti diri lainnya yang sah disamping surat panggilan untuk pemungutan suara ;
Bagian Keempat
Persyaratan penjaringan dan penyaringan Bakal Caton
Pasal 5
- ( 1 ). Yang dapat dipilih menjadi kepala Desa adalah penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat:
- a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Setia dan Taat Kepada Pancasila, Undang-undantg Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ;
- c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas maupun berwibawa
- d. Tidak pemah terlibat langsung maupun tidak langsung
Pasal 6
- (1). Bagi pegawai Negeri atau Kepala Desa yang telah dilantik menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan ;
- (2). Bagi Pegawai Negeri yang dipilih I diangkat menjadi Kepala Desa, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan Organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagi Pegawai Negeri ;
- (3 ). BPD rnernbentuk panitia untuk rnernproses pencalonan Kepala Desa sebagai pengganti Kepala Desa yang bersangkutan ;
- ( 4 ). Ketua panitia ,setelah menerirna persetujuan Calon yang berhak di pilih segera menetapkan waktu pelaksanaan rapat pemilihan Caton Kepala Desa dan rnenetapkan nomor huruf
Pasal 7
- ( 1 ). Apabila dalam tahap penjaringan Bakal Calon terdapat lebih dari 5 ( 1ima ) Bakal Calon rnaka panitia melaksanakan penjaringan untuk mernperolah 5 ( lima) orang Bakal Calon;
- (2). Calon tunggal dapat di mungkinkan setelah panitia pemilihan membuka pendaftaran perpanjangan selama 3 ( tiga ) kali ;
Bagi.an Kellina
Penetapan Calon
Pasal 8
- (1). Rapat pemilihan Calon yang berhak di pilih , di laksanakan setelah panitia pemilihan menerima persetujuan Calon yang berhak di pilih dari BPD;
Pasal 9
- (3). Apabila Calon yang berhak di pilih sakit mendadak dan tidak bisa menghadiri pelaksanaan rapat pemilihan , maka yang bersangkutan dapat mewakilkannya dengan membuat surat kuasa;
- ( 4 ). Calon yang berhak di pilih tidak di benarkan mengundurkan diri, dan dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri secara Administratif di anggab tidak terjacli pengunduran diri ;
- (5). Dalam hal Calon sebagaimana di maksud ayat (4) pasal 9 , mendapat dukungan suara terbanyak , maka Calon tersbut di anggab batal ;
- (6). Untuk menentukan Calon terpilih adalah Calon yang berhak di pilih yang mendapat dukungan suara terbanyak kedua , dengan tetap
- (1).Pemilihan Calon yang berhak di pilih di laksanakan dalam rapat pemilihan Calon Kepa1a Desa yang di pimpin oleh ketua panitia yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 ( dua pertiga ) dari jumlah mata pilih dan disahkan oleh Ketua panitia ;
- (2) Apabila pada pembukaan rapat pemilihan Calon Kepala Desa sebagaimana di maksud ayat ( 1) Pasal 9 , jumlah pemilih belum mencapai quorum 2/3 ( dua pertiga) dari jumlah pemilih batas waktu pemilihan diundurkan selama 3 (tiga) Jam dengan ketentuan quorum tetap 2/3 dari jumlah pemilih ;
- (3) Apabila quorum sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) Pasal 9 belum tercapai, maka quorwn dapat ditentukan pada saat perhitungan suara akan dimulai ;
Pasal 10
- (5).Pengunduran waktu rapat Calon Kepala Desa sebagaimana di maksud ayat (3) pasal 10, di umumkan dalam rapat oleh pimpinan rapat dan di tuangkan dalam berita Acara Penundaan Pemilihan ;
- (6).Apabla sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal 9 tidak tercapai, maka Pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal oleh Pimpinan Rapat yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat ;
,.,
Paniria pemilihan yang mernpunyai hak memilih serta Calon yang berhak di pilih dalam pemilihan Calon Kepala Desa tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya dengan tetap wajib bersikap netral dalam menjalankan tugasnya ;
Pasal 11
- (l ). Pemilihan Caton yang berhak di pilih di laksanakan secara langsung, umum ,bebas, rahasia ,jujur dan adil;
- (2).Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar Calon yang berhak di pilih dalam bilik suara yang di sediakan oleh panitia pemilihan ;
- (3).Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang Calon yang berhak di pilih ;
- ( 4 ). Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan . tidak dapat di wakilkan dengan cara apapun;
PELAKSAKAA:\'. PE\ffi.TI-IA;(
Bagian Pertarna
Kampanye
BAB III - PELAKSAKAA:\'. PE\ffi.TI-IA;(
Pasal 12
- ( 1 ). Kampanye merupakan kesempatan bagi para Calc·n vang berhak di pilih unruk menvampaikan p~·crrs;···:1. k(:1j~-~ yang ~11..~·tn l!i. laksanakan apabila yang bcrsangkutan berhasil terpilih mcniadi KcpJ!J Dcsa :
- 12). BPD menetapkan berbagai 1-..-:1e1w1.1n untuk :T,.::ng~rt:..r &gt;1.1r;.1y"' pelaksanaan kampanve berjalan t:1np:! meng2:,n:I?U ketentraman dan kcrerriban masvarai.at .
- (3 ), Pelaksanaan karnparrve para \.'alon vang btrhah Ji pilih hcndal.ny.: di ,n·;:J,: :,'1 p,d:i hal-hal y.1ng bersifat posrnp dan ,n('nunjang kelancaran pcnyclcnggaraan pernerintah Desa dan nelaksanaan nembanaunan : !. . !. . ..\_
- , -&lt; ;. Pelaksanaan kampanye para Cal011 yang berhak &lt;li pilih , dengan ketenruan unnan
BAB III - PELAKSAKAA:\'. PE\ffi.TI-IA;(
Pasal 13
Setiap Calon Kepala Desa wajib :
- a. Mentaati segala ketentuan yang telah di tetapkan oleh panitia ;
- b. Hadir pada saat pemilihan, kecuali sakit mendadak yang bersangkutan dapat mewakilkan ;
BAB III - PELAKSAKAA:\'. PE\ffi.TI-IA;(
Pasal 14
- d. Membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan ;
- e. Berlapang Dada dalam Hal tidak memperoleh suara terbanyak dan tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat clan pemerintah serta pembangunan ;
- f. Menggunakan hak pilihnya ;
Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemungutan Suara
Pa"lal 14
Bentuk dan model surat suara ditetapkan oleh panitia ;
BAB III - PELAKSAKAA:\'. PE\ffi.TI-IA;(
Pasal 15
Panitia menetapkan Nomor Urut
BAB III - PELAKSAKAA:\'. PE\ffi.TI-IA;(
Pasal 16
- ( 1 ). Sebelum Melaksanakan pemungutan suara, panitia membuka kotak suara dan memeperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta ditutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang telah dibubuhi cap atau stempel panitia ;
- (2). Selama Pelaksanaan pemungutan suara berlangsung , anak kunci kotak suara dipegang oleh ketua panitia ;
BAB III - PELAKSAKAA:\'. PE\ffi.TI-IA;(
Pasal 17
- (1). Pemilih yang hadir diberikan selembar surat suara oleh panitia melalui pemanggilan
BAB III - PELAKSAKAA:\'. PE\ffi.TI-IA;(
Pasal 18
- (1). Pencoblosan surat suara dilakukan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia :
- (2). Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya ;
- (3 ). Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada panitia ;
- ( 4) Serelah surat suara dicoblos pernilih memasukkan surat suara kedalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat
BAB III - PELAKSAKAA:\'. PE\ffi.TI-IA;(
Pasal 19
- ( l ). Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ;
- (2) Panitia pemilihan menjaga
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu surat suara dan menolak suara yang diwakili dengan alas an apaupun ; ## Pasal 20 Panitia menentukan batas waktu pelaksanaan pemungutan suara dengan tidak menutup kemungkinan atas kesepakatan para calon yang berhak dipilih untuk mengakhiri pelaksanaan pemungutan suara sebelum waktu yang ditentukan atau melebihi batas waktu yang telah ditentukan ; ... ## Bagian Ketiga ## Pelaksanaan Perhitungan Suara ## Pasal 21 - ( 1 ). Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai, Panitia meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih untuk menunjuk salah seorang Pemilih menjadi saksi dalam perhitungan suara; - (2). Dalam hal tidak seorangpun yang mau menjadi saksi , perhitungan suara tetap berjalan terns dan pemilihan dinyatakan sah: ## Pasal 22 - ( 1 ). Panitia merneriksa keutuhan kotak suara serta membuka kotak suara dan menghitung Surat suara, setelah saksi-saksi hadir; - (2) Setiap lembaran surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian panitia pemilihan menyebutkan gambar yang dicoblos serta mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir dan masyarakat pada umumnya ; ## Pasal 23 ## (1). Surat suara dianggap tidak sah apabila: - Tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan ; a.

Penandatangan: - Tidak ditanda tangani oleh ketua panitia atau yang mewakili : b. - T erdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan oleh panitia ; c.

Verifikasi: - Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan Identitas Pemilih; d. - Memberikan surat suara untuk lebih dari satu orang calon ; e. - Mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan ; f. - Coblosan mengenai garis batas kotak gambar ; g. - Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan kepada pemilih pada saat itu juga ; (2). - Dalarn hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidaknya surat suara, antara panitia dengan calon atau saksi, maka ketua panitia berkewajiban untuk menetukan sikap; (3). ## Pasal 24 - (1). Calon yang memperolah suara terbanyak dengan dukungan sekurang-kurangnya 1/5 (seperlima ) dari jwnlah pemilih yang mengguanakan hak pilihnya , dinyatakan sebagai calon terpilih ; - (2). Apabila tidak seorang calonpun mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 24 Panitia mengadakan Pemilihan Ulang; - (3). Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal 24 dilaksanakan selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sejak penanda tanganan berita acara;

Penandatangan: - ( 4 ). Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal 24 hasilnya tetap sama maka BPD mengusulkan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati untuk mendapat pengesahan; ## Bagi.an Keempat ## Penetapan hasil Penghitungan Suara ## Pasal 25 - ( 1 ). Setelah perhitungan suara selesai, Panitia membuat,menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan didepan para Calon yang berhak dipilih dan saksi serta menyerahkannya kepada BPD;

Verifikasi: - (2). Berita Acara pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 25 diketahui clan ditanda tangani oleh Ketua, dan anggota panitia pada saat itu juga; - (3). Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan Calon yang berhak dipilih dan menyatakan sahnya Pemilihan Calon terpilih; ## Pasal 26 - ( 1 ). Apabila lebih dari 1 ( satu ) orang Calon memperoleh dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat ( 1) Peraturan Daerah ini dengan jumlah yang sama maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon yang berhak dipilih dengan perolehan suara yang sama; - (2). Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 26 dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh ) hari sejak penanda tanganan Berita Acara Pemilihan;

Penandatangan: - (3). Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 26 hasilnya tetap sama maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa menjadi kewenangan BPD; ## Pasal 27 Segera setelah selesai Pelaksanaan Pernilihan, paling lam.bat 2 ( dua ) hari setelah pemilihan, Ketua Pemilihan mengajukan Calon terpilih kepada BPD dengan dilengkapi Berita Acara Pemilihan untuk ditetapkan dalam Keputusan; ## BAB IV

Penandatangan: ## Pengesahan,Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa ## Pasal 28

Penandatangan: - (1). Hasil Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dari Panitia dan disyahkan oleh Bupati;

Penandatangan: - (2). Pengesahan oleh Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa selambat-lambatnya 7 ( tujuh ) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan;

Penandatangan: - (3). Kepada Calon terpilih yang diangkat sebagai Kepala Desa pada saat pelantikan diberikan Keputusan Bupati tentang Pengesahan; ## Pasal 29

Penandatangan: - (1). Tanggal pelantikan Kepala Desa yang baru dilaksanakan tepat pada saat berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang lama;

Penandatangan: - (2). Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 30 Kepala Desa yang bersangkutan diambil Sumpah/Janji menurut agamanya dengan sunguh-sungguh oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, disaksikan oleh para anggota BPD dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah Desa yang bersangkutan; - (3). Susunan Kata-kata Sumpah/Janji dimaksud adalah sebagai berikut:

Penandatangan: Demi Allah ( Tuhan ) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujumya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan Demokrasi dan UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundangundangan yang berlaku bagi Desa,Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; ## Pasal 30

Penandatangan: Apabila Pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau 1 ( satu ) hari sebelum hari libur; ' ' ## Pasal 31

Penandatangan: Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat clipertanggung jawabkan dapat clitunda paling lama 3 ( tiga ) bulan sejak tanggal berakhirmnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan atas persetujuan Bupati, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut; ## Pasal 32

Penandatangan: Ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 32 Peraturan Daerah nu berlaku pula bagi Desa yang dijabat oleh Penjabat Kepala Desa; ## Pasal 33

Penandatangan: - (1). Kepala Desa diangkat untuk paling lama 5 (lima) Tahun dan selanjutnya dapat clipilih kembali untuk masa jabatan ke dua; - (2). Apabila masa jabatan kedua telah berakhir, yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembati untuk masa jabatan ke 3 (tiga) kalinya di Desa yang bersangkutan;

Penandatangan: - (3). Masa jabatan Kepala Desa sebagaimana climaksud ayat (1) pasal 33 berlaku pula bagi Kepala Desa yang cliangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini; ## BABV

Penandatangan: Pemberhentian Kepala Desa ## Bagian Pertama ## Pemberhentian Sementara ## Pasal 34

Penandatangan: - ( 1 ). Kepala Desa yang clisangka telah melakukan tindakan Pidana dan perkaranya sedang dalam Pemeriksaan sampai dengan Putusan Pengadilan dapat cliberhentikan sementara dengan Keputusan BPD atas persetujuan Bupati;

Penandatangan: - (2). Selama Kepala Desa clikenakan Pemberhentian sementara, tugas sehari-hari dilaksanakan oleh seorang Penjabat Kepala Desa yang clitetapkan oleh BPD atas persetujuan Bupati;

Penandatangan: - (3). Penahanan terhadap Kepala Desa yang disangka telah melakukan tindak pidana untuk kepentingan proses pemeriksaan/penyidikan oleh aparat penyidik hukum setelah cliberitahukan kepada Bupati;

Penandatangan: - ( 4 ). Atas usul dan saran BPD serta berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pejabat yang berwenang mencabut Keputusan Pemberhentian sementara Kepala Desa yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah serta menunjukkan sikap yang baik selama pemberhentian sementara atau diberentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah;

Penandatangan: - ( 5). Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Pertama, terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan sedang Kepala Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 1 ( satu ) tahun sejak Putusan Pengadilan Tinggi Pertama, sekalipun upaya banding dimaksud belum selesai, BPD mengusulkan agar Kepala Desa yang bersangkutan diberhentihan; ## Bagian Kedua

Penandatangan: ## Pemberhentian Kepala Desa ## Pasal 35

Penandatangan: ## Kepala Desa berhenti atau diberhentikan atas usul BPD karena : - a. Meninggal Dunia; - b. Atas pennintaan sendiri;

Penandatangan: - c. Berakhir masa jabatanya dan telah dilantik Kepala Desa yang baru atau Penjabat Kepala Desa; - d. Tidak 1agi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pasal 5 ( lima ) Peraturan Daerah ini; - e. Melanggar Sumpah/Janji yang dimaksud ayat (3) pasal 30 dan pasal 98 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999;

Penandatangan: - f. Melakukan tindakan-tindakan yang dapat menghilangkan kepercayaan Penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai Kepala Desa; - g. Sebagai sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan atau norma-norma kehidupan masyarakat Desa yang bersangkutan; ## Pasal 36

Penandatangan: Kepala Desa yang melalaikan tugasnya atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga merugikan Negara/Daerah dan Desa dan atau masyarakat Desa dikenakan sangsi dan atau tindakan administraitf berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; ## Pasal 37

Penandatangan: - (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat melaksanakan tugas,wewenang dan kewajibanya · karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 ( enam ) bulan berturutturut maka pada bulan ke 6 ( enam ) terakhir BPD mengajukan permohonan pengujian kesehatan yang bersangkutan kepada Tim Penguji Kesahatan;

Penandatangan: - (2) Apabila berdasarkan keterangan Tim Penguji Kesehatan Pegawai bahwa Kepala Desa dimaksud belum dapat menjalankan togas, wewenang clan kewajibannya, maka BPD mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan kepada Bupati dari Jabatannya sebagai Kepala Desa clan menetapkan Penjabat Kepala Desa; ## Pasal 38

Penandatangan: Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diberentikan dengan alas an bahwa yang bersangkutan memasuki masa pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil; ## Pasal 39

Penandatangan: Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat dicalonkan :

Penandatangan: - a. Dalam Jabatan struktural,Fungsional atau anggota DPRD kecuali yang bersangkutan bersedia meninggalkan jabatan Kepala Desa dan Pejabat yang berwenang mengizinkan;

Penandatangan: - b. Sebagai Calon Kepala Desa di Desa lain; ## Pasal 40

Penandatangan: Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang berenti atau diberentikan oleh Pejabat yang berwenang di kembalikan ke Instansi induknya,selama yang bersangkutan belum memasuki masa pensiun ## BAB VI

Penandatangan: Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ## Pasal 41

Penandatangan: - (1). Penjabat Kepala Desa adalah Sekretaris Desa yang bersangkutan atau perangkat Desa lainnya yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang clan pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan BPD atas persetujuan Bupati;

Penandatangan: - (2). Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal 41 paling lama 1 ( satu) Tahun; .

Penandatangan: - (3 ). Dan apabila sebelum rnasa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 41 berakhir maka pernilihan dapat dilaksanakan;

Penandatangan: - ( 4 ). Penjabat Kepala Desa diarnbil Surnpah/janji dan dilantik oleh Penjabat yang berwenang; ## Pasal 42

Penandatangan: Hak, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sebagairnana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; ## BAB VII ## Pembatalan Pemilihan clan Sanksi ## Pasal 43 - ( 1) Pembatalan Pernilihan dalam hal tertentu dapat dilakukan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan masukan dari BPD dan Panitia;

Penandatangan: - (2). Anggota Panitia sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat ( 4) Peraturan Daerah ini atau siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi Pemilihan Kepala Desa unutk kepentingan Pribadi atau golongan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; ## BAB VIII

Penandatangan: ## Biaya Pemilihan Kepala Desa ## Pasal 44

Penandatangan: - ( 1 ). Biaya Pemilihan Kepala Desa ditanggung oleh Pemerintah Desa bersama warga Desa setempat dan atau bantuan Pemerintah Kabupaten serta sumbangan dari para calon yang tidak mengikat;

Penandatangan: - (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat ( 1) pasal 44 ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan clan Belanja Desa;

Penandatangan: - (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa dipergunakan sehemat-hematnya sejak persiapan sampai dengan Pelantikan; ## BAB IX ## Pembinaan dan Pegawasan ## Pasal 45

Penandatangan: Terhadap Kepala Desa yang telah dilantik Oleh Bupati diwajiban mengikuti Pembekalan menegenai wewenang, tugas dan kewajiban serta aspek-aspek lainnya yang menyangkut Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; ## Pasal 46

Penandatangan: Pembekalan sebagaimana dimaksud Pasal 45 Peraturan Daerah ini, harus dilakukan secara terprogram dan terpadu serta diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas Kepala Desa dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman; ## Pasal 47

Penandatangan: Biaya Pembekalan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 46 Peraturan Daerah ini ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten; ## BABX ## Ketentuan-ketentuan lain ## Pasal 48

Penandatangan: - (l).Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan Pengangkatan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Bupati atas usul masyarakat dapat memperpanjang waktunya untuk paling lama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap menjalankan tugas sampai dilantiknya Kepala Desa basil Pemilihan;

Penandatangan: - (2).Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 48 ternyata belum cukup, maka BPD atas persetujuan Bupati menetapkan Penjabat Kepala Desa; ## BAB .XI ## Ketentuan Peralihan ## Pasal 49

Penandatangan: - (1).Kepala Desa yang terpilih sebel;um Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih tetap melakukan tugasnya sampai habis masa jabatannya;

Penandatangan: - (2).Kepala Desa yang terpilih setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, masa jabatannya 5 ( lima ) Tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 ( satu) kali masa jabatan; ## BAB :X'1I ## Pasal 50

Penandatangan: Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan ketentuanketentuan Iain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi; ## Pasal 51

Penandatangan: Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. ## Pasal 52 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Penetapan: Ditetapkan di Muara Tebo Pada tanggal , Nopember 2001 BUP AN TEBO HA MADJD MU' AZ LE:MBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAIIDN2001 NOMOR 33 ". ,..--- .s&gt;: H. DARKUTNI, SH. Pembina Utama Muda NIP. 430004928

Penetapan: Diundangkan di Muara Tebo Pada tanggal 1 0 Nopember 2001

Penandatangan: SEKRETARIS DAER XH KABUPATEN TEBO