PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG Nomor 10 Tahun 2016 tentang ORGANISASI PEMERINTAH DESA Bagian Hukum Setda Kabupaten Bandung Tahun 2016 BUPATI BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI PEMERINTAH DESA (berlaku 24 Agustus 2016)
Pembukaan
Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan lokal dan hak asal usul yang tumbuh dan berkembang di desa diperlukan organisasi pemerintah desa yang sesuai dengan potensi
keanekaragaman budaya serta kemampuan desa dalam urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan efesiensi, efektifitas dan kompetensi dalam penyelenggaraan pemerintah desa diperlukan pembinaan dan pengendalian yang optimal terhadap aspek kelembagaan sumber daya manusia dan ketatalaksanaan organisasi pemerintah desa;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman kepada perangkat organisasi pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diperlukan pengaturan
Mengingat
:
mengenai organisasi pemerintah desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Pemerintah Desa;
1. Pasal 18 ayat (6) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang PembentukanDaerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI PEMERINTAH DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan Pemerintah Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. sekretariat Desa;
- b. pelaksana kewilayahan; dan
- c. pelaksana teknis.
3. Desa dimaksud (3) sebagai Kepala
- (4) Perangkat sebagaimana pada ayat berkedudukan unsur pembantu Desa.
Bagian Kedua
Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
- (1) Struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa disusun
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4
- (1)
Struktur organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan Desa yaitu Desa swasembada, Desa swakarya, dan Desa swadaya.
- (2) Desa swasembada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (3) Desa swakarya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (4) Desa swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
- (5) Klasifikasi jenis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 5
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan organisasi dan tata kerja serta struktur Pemerintah Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diatur dengan Peraturan Bupati.
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Desa
BAB III
Pasal 6
Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa berfungsi:
- a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, yang meliputi tata praja Pemerintahan Desa, penetapan produk hukum di Desa, pembinaan urusan pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi
- kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. melaksanakan pembangunan, yang meliputi pembangunan sarana prasarana perdesaan serta pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;
- c. pembinaan kemasyarakatan, yang meliputi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
- d. pemberdayaan masyarakat, yang meliputi tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik,
lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
- e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
BAB III
Pasal 7
Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa yang berkedudukan di bawah Kepala Desa.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Kepala Urusan sebagai unsur staf yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.
BAB III
Pasal 8
- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sekretaris Desa berfungsi:
- a. melaksanakan urusan ketatausahaan yang meliputi tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
- b. melaksanakan urusan umum yang meliputi penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- c. melaksanakan urusan keuangan yang meliputi pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya; dan
- d. melaksanakan urusan perencanaan yang meliputi menyusun rencana APBDesa, menginventarisir data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
BAB III
Pasal 9
- (1) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa.
- (3) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
- b. Kepala Urusan Keuangan; dan
- c. Kepala Urusan Perencanaan.
BAB III
Pasal 10
Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a berfungsi melaksanakan urusan ketatausahaan yang meliputi tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, ekspedisi, dan penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
BAB III
Pasal 11
Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b berfungsi melaksanakan urusan keuangan yang meliputi pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran,
verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya.
BAB III
Pasal 12
Kepala Urusan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c berfungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan yang meliputi menyusun rencana APBDesa, menginventarisir data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
BAB III
Pasal 13
- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksana kewilayahan berkedudukan di bawah Kepala Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Kewilayahan atau Kepala Dusun dengan ## BAB IV PEMBINAAN PERANGKAT DESA
BAB III
Pasal 15
- (1) Kepala Desa melakukan pembinaan terhadap Perangkat Desa.
- (2) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat melakukan alih tugas/jabatan terhadap Perangkat Desa dengan terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Camat.
Bagian Kesatu
Persyaratan
BAB V - PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Pasal 16
- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- f. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. berbadan sehat; dan
- j. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
- a. memahami Desa;
6. khusus dimaksud kondisi
- b. mampu berkomunikasi dan memahami hak asal usul serta nilai budaya masyarakat setempat;
- c. bertempat tinggal di wilayah Desa selama menjabat; dan
- d. syarat lainnya yang diatur dengan Peraturan Desa setempat.
BAB V - PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Pasal 17
Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf j, terdiri atas:
- a. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- b. kartu tanda penduduk atau surat keterangan bertempat tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga atau rukun warga setempat;
- c. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- e. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukan ijasah asli atau bagi yang ijasahnya rusak;
- f. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- g. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkotika dan obat terlarang dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit umum daerah;
- h. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia;
- i. daftar riwayat hidup;
- j. surat pernyataan tempat tinggal yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- k. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku dan telah dilegalisir Camat;
- l. pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar; dan
- m. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil seleksi pengangkatan Perangkat Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas segel atau bermaterai cukup.
- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme:
Bagian Kedua
Mekanisme
BAB V - PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Pasal 18
- a. Kepala Desa dapat membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan paling sedikit seorang anggota;
- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh tim;
- d. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
- e. hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- f. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari;
- g. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan BAB VI
BIAYA
BAB V - PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Pasal 19
Biaya pengangkatan sampai dengan pelantikan Perangkat Desa bersumber dari APBDesa serta sumber lain yang tidak mengikat.
BAB VII
LARANGAN
BAB V - PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Pasal 20
Perangkat Desa dilarang :
- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalah wewenang, kewajiban, haknya;
- d. melakukan diskriminatif masyarakat tertentu;
3. gunakan tugas, dan/atau tindakan terhadap warga dan/atau golongan
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan tindakan makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
- g. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- h. menjadi pengurus partai politik;
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- j. merangkap jabatan sebagai ketua lembaga kemasyarakatan Desa, anggota BPD, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah, dan/atau pemilihan Kepala Desa;
- l. melanggar sumpah/janji jabatan;
- m. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
- n. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.
BAB V - PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Pasal 21
- (1) Dalam hal Perangkat Desa melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kecuali huruf f dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Kepala Desa.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Bagian Kesatu
Pemberhentian
BAB VIII - PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Pasal 22
- (1) Kepala
Desa
memberhentikan
Perangkat
Desa
setelah
berkonsultasi
dengan
Camat.
- (2)
Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti karena:
- (3)
- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; dan
- c. diberhentikan.
- Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a karena:
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana ## BAB IX
KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA
BAB VIII - PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Pasal 24
Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
BAB X - UNSUR STAF PERANGKAT DESA Pasal 25
Pasal 25
- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan atau Kepala Dusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
BAB X - UNSUR STAF PERANGKAT DESA Pasal 25
Pasal 26
- (1) Hubungan kerja Kepala Desa dengan Bupati dan/atau Camat merupakan hierarki dan pengawasan.
- (2) Hubungan kerja Kepala Desa dengan Sekretaris Desa merupakan hierarki, pembinaan, dan pengawasan.
- (3) Hubungan kerja Kepala Desa dengan BPD merupakan fungsional, koordinatif, dan konsultatif.
- (4) Hubungan kerja Kepala Desa dengan lembaga kemasyarakatan merupakan kemitraan, konsultatif, administratif, pembinaan, dan evaluasi.
BAB X - UNSUR STAF PERANGKAT DESA Pasal 25
Pasal 27
- (1) Hubungan kerja Sekretaris Desa dengan Kepala Urusan merupakan hierarki pembinaan dan pengawasan.
- (2) Hubungan kerja Sekretaris Desa dengan Kepala Seksi merupakan koordinasi administrasi.
- (3) Hubungan kerja Sekretaris Desa dengan Kepala Kewilayahan atau Kepala Dusun merupakan koordinasi administrasi dan pembinaan
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA
BAB XII - PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA
Pasal 28
- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Perangkat Desa menggunakan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Ketentuan mengenai pakaian dinas dan atribut Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA
BAB XIII - PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA
Pasal 29
- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah, APBDesa, dan sumber lain yang sah.
BAB XIV - KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA
Pasal 30
BAB XIV KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA
BAB XIV - KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA
Pasal 31
- (1) Perangkat Desa yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini:
- a. yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa tugasnya sesuai dengan keputusan pengangkatannya; dan
- b. yang berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkan penempatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diangkat kembali dengan tetap melalui tahapan persyaratan pengangkatan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
BAB XIV - KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA
Pasal 32
Perangkat Desa yang masih melaksanakan tugas, dapat mengikuti seleksi Pengangkatan Perangkat Desa dengan batas usia kurang dari 60 (enam puluh) Tahun.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 33
Pasal 33
Peraturan Desa yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa yang sudah ada dan sedang berjalan, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat pada tanggal 1 Januari 2017.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 33
Pasal 34
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 33
Pasal 35
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 33
Pasal 36
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Penetapan: Ditetapkan di Soreang pada tanggal 24 Agustus 2016 BUPATI BANDUNG, TTD DADANG M NASER

Penetapan: Diundangkan di Soreang pada tanggal 24 Agustus 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, TTD SOFIAN NATAPRAWIRA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT: (10/141/2016)

Penandatangan: Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DICKY ANUGRAH, SH. M.SI Pembina Tk I NIP.19740717 199803 1 003
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI PEMERINTAH DESA
## I. UMUM
Perangkat Desa merupakan salah satu unsur penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa, sehingga perlu mendapat perhatian dengan mengatur mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta keberadaannya.
Bahwa dengan ditetapkannya UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa maka Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2007 Tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang mampu mengakomodir segala kebutuhan Perangkat Desa, agar apabila terdapat perbedaan dan kendala dalam pelaksanaannya, perlu disesuaikan dengan tuntutan dan dinamika masyarakat serta perkembangan peraturan perundang-undangan.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna dalam memberdayakan masyarakat Desa saat ini.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Ayat (1) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan 'Desa swasembada' adalah Desa yang lebih maju dan mampu mengembangkan semua potensi yang ada secara optimal. Ciri Desa Swasembada antara lain: hubungan antar manusia bersifat rasional, mata pencaharian homogen, teknologi dan pendidikan tinggi, produktifitas tinggi, terlepas dari adat, sarana dan prasarana lengkap dan modern. Yang dimaksud dengan 'Desa swakarya' adalah Desa yang sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, kelebihan produksi sudah mulai dijual kedaerahdaerah lainnya. Ciri Desa swakarya antara lain: adanya pengaruh dari luar sehingga mengakibatkan perubahan pola pikir, masyarakat sudah mulai terlepas dari adat, produktivitas mulai meningkat, dan sarana prasarana mulai meningkat. Yang dimaksud dengan 'Desa swadaya' adalah suatu wilayah pedesaan yang hampir seluruh masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhannya dengan cara mengadakan sendiri. Ciri Desa swadaya antara lain: daerahnya terisolir dengan daerah lainnya, penduduknya jarang, mata pencaharian homogen yang bersifat agraris, bersifat tertutup, masyarakat memegang teguh adat, teknologi masih rendah, sarana dan prasarana sangat kurang, hubungan antarmanusia sangat erat dan pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga. | Ayat (2) | |--------------------------------------------------------------| | Cukup jelas. | | Ayat (3) | | Ayat (4) Cukup jelas. | | Ayat (5) Cukup jelas. | | Ayat (6) Cukup jelas. 5 | | Pasal Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. | | Pasal 8 Cukup jelas. | | Pasal | | 9 | | Cukup jelas. Pasal 10 | | Cukup jelas. | | Pasal 11 | | Cukup jelas. | | 12 | | Pasal Cukup jelas. | | 13 | | Pasal | | Cukup jelas. | | Pasal 14 Cukup jelas. | |-------------------------| | Pasal 15 | | Cukup jelas. | | Pasal 16 Cukup jelas. | | Pasal 17 Cukup jelas. | | Pasal 18 Cukup jelas. | | Pasal 19 | | Cukup jelas. Pasal 20 | | Cukup jelas. Pasal 21 | | Cukup jelas. Pasal 22 | | Cukup jelas. Pasal 23 | | Cukup jelas. Pasal 24 | | Cukup jelas. | | Pasal 25 Cukup | | Pasal 26 | | Cukup | | jelas. |
PENJELASAN
Pasal 27
Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 23