Unknown Unknown Nomor 03 Tahun 2008 tentang TAT A CARA DAN SY ARA T PERMOHONAN IZIN PENYIMP ANAN SEMENT ARA DAN IZIN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHA YA DAN BERACUN DIKABUPATENTABALONG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
BUPATITABALONG
PERA TURAN BUPATI T ABALONG NOMOR bl-1 T AHUN 2009 TENTANG
TAT A CARA DAN SY ARA T PERMOHONAN IZIN PENYIMP ANAN SEMENT ARA DAN IZIN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHA YA DAN BERACUN DIKABUPATENTABALONG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPA TI T ABA LONG,
- a. bahwa izin penyimpanan sementara dan izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun merupakan sarana pengawasan Pemerintah Kabupaten Tabalong kepada badan hukum dan perorangan yang kegiatannya dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan, keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Lirnbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Tabalong, perlu pengaturan tata cara dan syarat permohonan izin penyimpanan sementara dan izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Tata cara dan Syarat Permohonan Izin Penyimpanan Sementara dan izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Tabalong;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nom or 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
7. Peraturan Pemerintah Nom or 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Lim bah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 391 0);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
'
'
Menetapkan :
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 TaJmn 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Taba]ong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN SYARAT PERMO HONAN IZIN PENYIMP ANAN SEMENT ARA DAN IZIN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHA YA DAN BERACUN DI KABUPATEN TABALONG
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasall
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati da.n Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Instansi yang bertanggung jawab adalah Instansi yang mempunyai tugas dan fungsinya di Bidang Lingkugan Hidup di Kabupaten Tabalong.
5. Orang adalah orang perorangan atau kelompok orang dan atau badan hukurn.
6. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan /atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain;
7. Pengumpulan lim bah B3 adalah kegiatan mengumpulkan lim bah B3 dari penghasil lim bah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelurn diserah.kan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun 1imbah B3.
8. Pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten adalah kegiatan mengurnpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 yang surnbemya berada dalam Kabupaten Tabalong.
9. Penyi.mpanan limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara;
Pasal2
Instansi yang bertanggungjawab dalam proses penzman penytmpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 adalah Instansi yang menangani lingkungan hidup Kabupaten Tabalong.
BAB II - PERIZINAN
Pasal 3
Badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten wajib mengajukan permohonan izin kepada Bupati Tabalong melalui Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong.
Bagian Pertama
Tata Cara Perizinan
BAB II - PERIZINAN
Pasal 4
Permohonan izin penyimpanan sementara dan izin pengumpulan limbah B3 diajukan oleh pemohon dengan mengisi dan melengk.api fonnulir pennohonan izin sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan Lampiran II yang merupa.kan bagian yang tida.k terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

- (I) Setelah menerima permohonan izin sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 3, Kepala Instansi yang bertanggungjawab segera melakukan:
- a. Memeriksa kelengkapan administrasi;
- b. Melakukan verifikasi teknis untuk meneliti kebenaran persyaratan administrasi dan teknis

kondisi di lokasi usaha danlatau kegiatan;

- g . M~R~tRB~RR ~urn,amum urm k~!~HHlillltgkRi~ ;,ru1u likun Himutil HalRm lzln penyimpanan

sementara dan pengumpulan limbah B3 yang a.kan diterbitkan.

- d. Membuat rekomendasi kepada Bupati Tabalong sebagai bahan masukan dalam penerbitan izin maupun penola.kan izin.

- (2) Keputusan rekomendasi permohonan izin penytmpanan sementara dan pengumpulan lim bah B3 dapat berupa penerbitan atau surat penolakan permohonan izin.

## Pasal6

- (1) Keputusan berupa penerbitan izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 sebagaimana d.imaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan apabila permohonan izin tersebut memenuhi persyaratan administrasi dan teknis berdasarkan hasil penilaian terhadap kelengkapan administrasi dan verifikasi persyaratan teknis sebagaimana d.imaksud Pasal 5 ayat ( 1) huruf a dan huruf b.
- (2) Surat berupa penolakan izin penyimpanan sementara dan izin pengumpulan limbah B3 dilakukan apabila permohonan izin tersebut tidak memenuhi persyaratan administrasi dan/atau teknis berdasarkan verifikasi dan evaluasi terhadap kelengkapan administrasi dan persyaratan teknis.

## Pasal 7

- (1) Keput'..tSan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 diterbitkan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak surat permohonan izin diterima dan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati tidak menerbitkan keputusan izin atau surat penolakan izin, maka kegiatan penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 yang bersangkutan dapat dilaksanakan.

## Bagian Kedua

Masa Berlakunya Izin, Perpanjangan lzin dan Perubahan Izin

## Pasal 8

- ( 1) Izin penyimpanan semen tara dan pengumpulan lim bah B3 berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana climaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati Tabalong paling lama 60 (enarn puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Proses perpanjangan izin d.ilakukan melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal6.

## Pasal9

Dalam hal terjadi perubahan terhadap jenis, karateristik dan/atau cara pengelolaan limbah 83, pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.

## 8agian Ketiga

## Berakhirnya Izin

Pasal 10

- ( 1) Izin penyimpanan semen tara dan pengwnpulan lim bah 83 berakhir apabila :
- a. Habis masa berlakunya izin;
- b. Dicabut oleh 8upati setelah ditemukan pelanggaran pelaksanaan pengelolaan limbah 83.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lebih dahulu diberikan sanksi administrasi berupa surat peringatan berturut-turut 2 (dua) kali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan.

## Pasal 11

Peraturan 8upati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam 8erita Daerah Kabupaten Tabalong.


Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 31 D~~~IYlbc.r- ..200 \_3

/

H. RACHMAN RAMSYI

BUPATVTABALONG,

Diundangkan di Tanjung pada tanggal 6 1 \&gt; t~m,{,-c,\ 2.009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,


1

H. ABDEL FADILLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2009 NOMOR Vir